r)r. hJqnV*4*.*
.,wfuru
?
=DiY1t*:-
or"u5.1ft=1R53*.r,o KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1994
NOMOR L2
TENTANG BADAN PERTIMBANGAN KESEHATAN NASIONAL
PRESIDEN REPUBLIK INDONESTA,
Menimbang
: u.
pembangunan kesehatan nerupakan bagian lbahwa yang didari pembangunan nasional integral Iaksanakan
b.
rakatr' :bahwa kat Iu
bersama oleh
dan masya-
Pemerintah
masyara-
mewujudkan keikutsertaan
untuk
dalam pembangunan kesehatan Badan
membentuk
dipanda'ng perKesehatan
Pertimbangan
Nasional; Mengingat
1.:Pasa1
4 ayat
(1) Undang-Undang Dasar L945i
2. Undang-undang sehatan
Nomor 23 Tahun L992 tentang
Ke-
(Lernbaran Negara Tahun L992 Nomor 1OO,
Tambahan Lembaran Negara Nornor 3a95); MEMUTUSKAN: Menetapkan
K E P U T U S A NP R E S I D E N R E P U B L T K I N D O N E S I A T E N T A N G BADAN PERTIMBANGANKESEHATANNASIONAL. Pasal Untuk
lmasyarakat
keikutsertaan
newujudkan
pembangunan kesehatan Kesehatan Nasional,
dibentuk
dalan
Badan Pertirnbangan
yang bersifat
non stiuktural.
PasaI adan Pertimbangan rikan esehatan ldang
saran
Kesehatan
dan pertimbangan
dalarn rangka
kesehatan,
Nasional
bertugas
kepada Menteri
perumusan kebijaksanaan
perencanaan
program,
dj-
dan pe-
gendaliannya. Pasal
3 ...
W
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Pasal Untuk
melaksanakan
dalam Pasal sional
3
2,
tugas
sebagaimana
Badan Pertirnbanlan
menyelenggarakan
fungsi
a. Menghimpun dan mengkaji pandang perlu
pernikiran
ataupun
Kesehatan
Na-
: yang di-
bahan-bahan
penyampaian
bagi
dirnaksud
pendapat,
kepada Menterj-
usul
I(esehatan
lam rangka
perumusan
kebijaksanaan
kesehatan,
perencanaan
program
di
da-
bidang
dan pengendali-
annya; b. Mengolah dan menyalurkan yang dipandang hatan
perlu
kepada Menteri
'
Pasal
(1) Keanggotaan Nasional a.
untuk
masyarakat
pernbangunan kese-
Kesehatan.
4
Badan
terdiri
Pertirnbangan
dari
unsur
Kesehatan
:
Tokoh Masyarakat;
b. AhIi
Ekonomir'
c.
Ahli
Budaya i
d.
Ahli
Pendidikan;
e. AhIi f.
aspirasi
Agama;
Organisasi
profesi.
bidang
kesehatan;
q. Pakar Kesehatanl i5. Ahli Hukum; i.
Organ[-sasi Kernasyarakatan lainnya.
(2) Jumlah
anggota
Nasional
Badan Pertimbangan
sebagaimana dimaksud
sebanyak-banyaknya (3)
Anggota diangkat dapat
untuk
diangkat
dalam Pasal
25 (dua puluh
Badan Pertimbangan masa bakti
Kesehatan
lima)
Kesehatan 3
(tiga)
4
orang. Nasional
tahun
dan
Anggota
. q.
kembali. (4)
//
W
/
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
(4) Anggota Badan Pertirnbangan Kesehatan Nasional dapat
,apabila n.f
dalam masa bakti
diganti
angkat Menteri
sesuatu
karena
dapat melaksanakan tugasnya.
tidak
5
Pasal Anggota
atau
dunia
meninggal
keanggotaannya
Badan Pertinbangan dan diberhentikan
Kesehatan oleh
di-
Nasional
usul
atas
Presiden
Kesehatan.
6
Pasal Susunan Organisasi Nasional a. Ketua,
terdiri
dari
dan Wakil
:
Ketua
: dipilih gota
I
Kesehatan
B a d a n Pert.imbangan
ang-
diantara Badan
PertimNa-
bangan Kesehatan sional.
b.
Sekretaris
: dijabat ris
oleh
Sekreta-
Badan Penelitian
dan Penqembangan Kesehatan
di
lingkungan
Departemen Kesehatan, yang merangkap gai
seba-
anggota.
c. e i rg g o ta .
Pasal
7
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Pasal Badan Pertimbangan rapat
secara
kebutuhan, satu
Kesehatan
berkala
atau
Nasional
mengadakan
sewaktu-waktu
sekurang-kurangnya
(dua)
2
sesuai
kali
dalam
tahun.
Pasal Tata
kerja
serta
8
Badan Pertimbangan
Kesehatan
Nasional
cara pernilihan Ketua dan Wakil lebih ilanjut oleh Menteri Kesehatan.
tata
diatur
, Kepada
o
7
Pasal Badan
diperbantukan
Ketua
9
Pertimbangan sebuah
Kesehatan
sekretariatr
yang
fungsional
diLaksanakan
Penelitian
dan Pengembangan Kesehatan
oleh
Nasional
Sekretariat
secara Badan
di
ling-
kungan Departemen Kesehatan : Pasal Segala
biaya
kegiatan dibebankan
yang
LO diperlukan
Badan Pertirnbangan
bagi
pelaksanaan
Kesehatan
Nasional
pada Anggaran Departemen Kesehatan.
Pasal
t-1
W
,/
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PasaI Keputusan
Presiden
l- l_
ini
nulai
berlaku
pada tanggal
ditetapkan.
Ditetapkan
di
pada tanggal
Jakarta 26 Pebruari
L994
PRESIDEN REPUBLTK INDONESTA
tr d. SOEHARTO
Salinan
sesuai
aslinya
SEKRETARTATKABTNET RT Kepa1a Bj-ro Hukum dan perundang-undangan u. b. ian
Penelitian
ndangan
II
