Disusun oleh :
Aswin Dwiyono Andre Santoso Asvina Natasari Dwi Febrian H Franz Pardede Osvari Arsalan
FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Sejarah... Dalam rangka pembenahan aparatur pemerintah pada awal berdirinya Orde Baru tahun 1966, berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Ampera Nomor 15/U/Kep/8/1966 tanggal 31 Agustus 1966 ditetapkan antara lain kedudukan, tugas pokok dan fungsi Inspektorat Jenderal Departemen. Pembentukan Institusi Inspektorat Jenderal pada suatu Departemen pada saat itu dilakukan sesuai kebutuhan. Dengan Keputusan Presidium Kabinet Ampera Nomor 38/U/Kep/9/1966 tanggal 21 September 1966 dibentuk Inspektorat Jenderal pada delapan departemen termasuk Departemen Keuangan. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.01/2001 tanggal 3 Januari 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan, struktur organisasi Inspektorat berubah secara menyeluruh, yaitu menjadi fungsi organisasi fungsional, dengan susunan sebagai berikut: • Sekretariat Inspektorat Jenderal; • Inspektorat Bidang I sampai dengan Inspektorat Bidang VII Sejalan dengan adanya reorganisasi Departemen Keuangan, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK.01/2004 tanggal 23 Juni 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan, Inspektorat Jenderal membentuk sebuah unit investigasi yang disebut sebagai Inspektorat Bidang Investigasi sebagai pengganti Inspektorat Bidang VII. Sedangkan bidang tugas yang semula dilaksanakan Inspektur Bidang VII dilaksanakan oleh Inspektur Bidang VI. Pada departemen keuangan terdapat instansi-instansi pada setiap kanwil (Kantor wilayah) yaitu salah satunya KPP (Kantor Pelayanan Pajak). Pembentukan KPP, khususnya pada wilayah sumatera selatan telah terbentuk pada tahun 1996 (sumber : staff KPP) . Adapun fungsi dari KPP yaitu: 1. KPP merupakan bagian dari Kanwil, karena kanwil itu terdiri dari beberapa kantor pelayanan pajak (KPP). 2. KPP selalu memberikan laporan-laporan yang berhubungan dengan pekerjaan ke kanwil.
3. Dalam hal pelayanan, KPP berinteraksi langsung dengan wajib pajak, sedangkan kanwil mengkoordinasi dan memonitor terhadap KPP 4. KPP juga bertanggung jawab terhadap kanwil atas pekerjaan. Reformasi yang dilakukan Ditjen Pajak dalam dua dasawarsa ini secara terus menerus dan berkesinambungan adalah perubahan mendasar di segala aspek perpajakan. Reformasi tidak hanya atas peraturan (kebijakan) perpajakan semata, melainkan secara simultan dan gradual atas instrumen perpajakan lainnya seperti sistem, institusi, pelayanan kepada masyarakat Wajib Pajak (WP), pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakannya, demikian juga atas moral, etika dan integritas aparat pajak. Tujuan akhir reformasi perpajakan (tax reform) itu, di samping terciptanya kemandirian pembiayaan dalam APBN yang kini sekitar 75%, juga agar pelayanan (output) yang diberikan kepada masyarakat optimal namun terus meningkat, seirama dengan tuntutan pelayanan prima dan
good
governance.
Guna
melaksanakan
amanat
reformasi
perpajakan
tersebut,
institusi/lembaga pengelola pajak merupakan hal yang tidak kalah pentingnya. Bagaimana suatu instansi pemerintah bisa memberikan pelayanan yang baik, bila tidak didukung oleh institusi (organisasi) yang baik, termasuk dukungan sarana, prasarana, administrasi, hingga aparat.Menyangkut institusi, khususnya unit operasional pajak, pasca reformasi pajak 1984 Ditjen Pajak selalu dinamis mengakomodir berbagai perkembangan yang terjadi, baik itu dalam kerangka pelayanan prima maupun good governance. Perubahan mendasar pertama terjadi tahun 1989. Saat itu unit operasional dirubah dari fungsi inspeksi (Inspeksi Pajak, IP) menjadi fungsi pelayanan (Kantor Pelayanan Pajak, KPP dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, KPPBB). Sedangkan fungsi inspeksi masih tetap ada, namun menjadi di unit organisasi lain, yakni Unit Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (UP3) yang kemudian tahun 1994 berganti menjadi Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karipka). Perubahan mendasar kedua terjadi pada 2002. Unit operasional yang terdiri dari KPP, KPPBB, serta Karipka, telah dikembangkan ke suatu model (tipikal) institusi pelayanan dengan menerapkan administrasi perpajakan modern. Namun masih terbatas dan belum semua KPP menerapkan tipikal baru ini. Hingga kini masih hanya KPP Wajib Pajak Besar (Large Tax Office,LTO) dan KPP Madya (Medium Tax Office,MTO) di Jakarta Pusat. Kedepan, semua KPP akan menerapkan tipikal baru ini.
Pada Kanwil Sumsel dan bangka belitung terdapat + 5 KPP yang tersebar di beberapa tempat di Palembang yaitu diantaranya terdapat di Jl. Kapten A.Rivai, Seberang ulu, Baturaja, dll.
Sebelum digunakannya sistem informasi yang terdapat di Kanwil atau KPP tersebut, master files / data-data yang direcord kedalam sebuah tape files dikirimkan melalui jasa pelayanan pos. Pengiriman tersebut dilakukan seminggu sekali, tepatnya pada akhir minggu.
Integrasi Networking di Kantor Pelayanan Pajak cabang Jl. Kapten A.Rivai... Depkeu cabang palembang baru memulai penggunaan implementasi integrasi networking pada tahun 2000-an (sumber : staff KPP) , mengingat banyak keuntungan yang didapat dari penggunaan fasilitas tersebut. Sebelumnya pada awal mulanya pengiriman data-data pada departemen keuangan dilakukan dengan mengirimkan back-up files yang dikirim via pos. Sama halnya dengan perusahaan lain pada departemen keuangan pada cabang palembang ini menggunakan backbone jariangan yang disediakan oleh PT. Telkom dengan jaringan transmisinya sebesar 128 kbps. Spesifik integrasi jaringan LAN pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) : 1. Topologi menggunakan topologi star. 2. Sudah menggunakan Gigabit ethernet. 3. Berikut ini merupakan kantor bagian yang dihubungkan dalam integrasi jaringan tersebut. •
Kantor Kepala KPP
•
Kantor seksi tata usaha perpajakan
•
Kantor seksi PPh Orang Pribadi
•
Kantor seksi PPh badan
•
Kantor seksi PPN & PTLL
•
Kantor seksi Penagihan
•
Kantor Seksi Penerimaan & Keberatan
4. Sedangkan jumlah komputer yang tersedia pada Kantor Pelayanan Pajak cabang K. Arivai tersebut sebanyak + 300 komputer.
Gambar : Server KPP Spesifikasi hardware pada server : •
Server IBM AS/400
•
Switch
•
Modem (Zycell)
•
Print server (Ioprint)
•
Hardisk Scasi
•
Tape drive
•
UPS (Toshiba)
Software : • OS UNIX • Database ORACLE Peningkatan pelayanan telah menjadi kata kunci (keyword) bagi tugas kantor pajak ke depan. Dan ini telah menjadi komitmen seluruh jajaran Ditjen Pajak, yang tersurat dalam visi “Menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen
perpajakan kelas dunia yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat”. Oleh karena itu, dibutuhkan sekali teknologi informasi yang mendukung sluruh proses yang terjadi di KPP, antara lain di setiap KPP, terdapat Account Representative (AR) yang berfungsi sebagai penghubung antara KPP dengan wajib pajak. Dalam hal ini, AR bertanggung jawab untuk melayani Wajib Pajak, menyampaikan informasi perpajakan secara efektif dan profesional, serta memberikan respon yang efektif atas pertanyaan dan permasalahan yang disampaikan. Juga sekaligus mengawasi kepatuhan wajib pajak yang menjadi tugasnya. Beberapa informasi yang dapat diberikan oleh AR kepada wajib pajak adalah, pertama, rekening wajib pajak untuk semua jenis pajak. Kedua, kemajuan proses pemeriksaan dan restitusi.
Ketiga, interpretasi dan penegasan atas suatu peraturan. Keempat, perubahan data identitas wajib pajak. Kelima, tindakan pemeriksaan dan penagihan pajak. Keenam, kemajuan proses keberatan dan banding. Dan ketujuh, perubahan peraturan perpajakan yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan wajib pajak. Dengan spesifikasi networking yang tersedia maka proses penampungan data serta pengolahan data sampai transfer data ke server pusat sudah cukup untuk server jaringan kantor pelayanan pajak. Topologi jaringan Pada Kantor Pelayanan Pajak
Topologi tersebut menggunakan arsitektur gigabit ethernet menggunakan kabel UTP dan perangkat berupa switch. Adapun topologi yang digunakan adalah topologi star, dimana keunggulannya adalah; 1. Tiap port dapat disetting agar hanya memiliki 1 ip address, sehingga user tidak dapat memakai port tersebut dengan nomor ip yang berbeda. 2. Keunggulan lain dari topologi ini adalah, kemudahan error handling. Disaat salahsatu komputer down tidak akan mempengaruhi yang lain dan pelacakan kesalahan sangat cepat. 3. Akses ke komputer lain lebih cepat. 4. Dengan gigabit persecond(Gbps).
ethernet,
mendukung
transfer
data
kecepatan
tinggi
1
gigabit
