Disosnakertrans. Kabupaten Bogor

s Ka os bu na pa ke te rtr n B an og s or

Di

DAFTAR ISI Halaman: Kata Pengantar

i

Daftar Isi

ii

Daftar Tabel Daftar Gambar

iv v

: PENDAHULUAN


BAB I

BAB II

1.1. Latar Belakang ...................................................

I–1

1.2. Landasan Hukum ..............................................

I–3

1.3. Maksud dan Tujuan…………………………............

I–7

1.4. Sistematika Penulisan ........................................

I–8

: GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi II – 12 SKPD……………………………................................ 2.2. Sumber Daya SKPD……....................................... II – 14 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD......................................

II – 19

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan II – 32 Pelayanan SKPD..................................................

: ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Di

BAB III

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas III – 35 dan Fungsi Pelayanan SKPD.............................. 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah III – 36 dan Wakil Kepala Daerah Terpilih......... 3.3. Telaahan Renstra Kementrian dan Renstra III – 40 Provinsi/Kabupaten…....................................... 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan III – 71 Kajian Lingkungan Hidup Strategis …............... 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis……………………….. III – 71

BAB IV

: VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi dan Misi SKPD……………............................... IV – 73 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menegah SKPD........ IV – 78 4.3. Strategi dan Kebijakan......................................... IV – 86

Renstra Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

ii

BAB V

: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR V – 84 KINERJA,

KELOMPOK

SASARAN,

DAN

PENDANAAN INDIKATIF BAB VI

: INDIKATOR

KINERJA

SKPD

YANG

MENGACU VI – 96

PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD : PENUTUP

VII

Di


BAB VII


iii

DAFTAR TABEL Halaman: Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

II - 15

Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

II - 15

Pencapaian Kinerja Pelayanan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Tujuan dan Sasaran jangka Menengah Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Tabel Indikator Kinerja

II - 20 II - 22 IV - 82 V - 95 VI - 97

Di


Tabel Tabel Tabel Tabel


ii

DAFTAR GAMBAR Halaman: II - 13

Di


Gambar Struktur Organisasi


v

LAMPIRAN XVII PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR : 43 Tahun 2014 TANGGAL : 22 Desember Tahun 2014 RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013-2018 BAB I


PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan unsur

penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai

keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan

adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk

diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengamanatkan

bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD. Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan,

Di

program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya,

berpedoman

Sementara

menyebutkan

itu,

pada

RPJMD

Undang-Undang

bahwa

Renstra

dan

Nomor

SKPD

bersifat

25

indikatif.

Tahun

merupakan

2004

dokumen

perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

Di dalam ketentuan lainnya yaitu Instruksi Presiden Republik

Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global,


I-1

dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan

Republik

Indonesia.

Dokumen

Rencana

Strategis

dimaksud setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran), serta memuat kebijakan, program dan kegiatan. Terkait dengan penyusunan Renstra SKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 telah mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah harus menjadi


pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD. Visi, misi, tujuan,

strategi dan kebijakan yang tertuang di dalam Renstra SKPD dirumuskan

dalam

rangka

mewujudkan

pencapaian

sasaran

program yang ditetapkan dalam RPJMD.

Pemerintah Kabupaten Bogor telah menetapkan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 20132018 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018. RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah.

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan di atas,

maka Dinas

Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor perlu

Di

menyusun dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas

Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2013-2018 sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018. Renstra Dinas Sosial, Tenaga

Kerja

dan

Transmigrasi

ini

merupakan

dokumen

perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama

kurun waktu satu sampai dengan lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.


I-2

1.2

Landasan Hukum Peraturan perundangan yang digunakan sebagai landasan hukum dalam Penyusunan Renstra Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor tahun 2013-2018 diantaranya adalah : 1.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara

Republik

Indonesia

tahun

1950

Nomor

8)


sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta

dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten

Dalam

Lingkungan

Provinsi

Djawa

Barat

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2.

Undang-Undang

Nomor

28

Tahun

1999

tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);

3.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Di

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Republik

Pembangunan

Nasional

(Lembaran

Negara

Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia


I-3

Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor


126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-

2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

9.

Peraturan

Pemerintah

Nomor

58

Tahun

2005

tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Di

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan

Pemerintah

Nomor

38

Tahun

2007

tentang

Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan

Pemerintah

Nomor

41

Tahun

2007

tentang

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741):


I-4

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara

Penyusunan,

Pelaksanaan

Rencana

Pengendalian

Pembangunan

dan

Daerah

Evaluasi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Repblik Indonesia Nomor 4817); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor

8

tahun

Penyusunan,

2008

tentang

Pengendalian

dan

Tahapan,

Evaluasi

Tata

Cara

Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Tahun 2010

Nomor 517);

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah

Provinsi

Jawa

Barat

Tahun

2008

Nomor

8

Seri

E)

Di

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa

Barat

Nomor

25

Tahun

2010

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat

Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88);

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);


I-5

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 25 Seri E); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor


Tahun 200 Nomor 7); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008

tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008

Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2008

tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Nomor 12 Tahun 2008);


tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten

Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 36);

Di


tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran

Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 27);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang

Pokok-Pokok

Pengelolaan

Keuangan

Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 37); 24. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 05 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018.


I-6

25. Undang-Undang Ketenagakerjaan

Nomor

13

(Lembaran

Tahun

Negara

2003

tentang

Republik

Indonesia

Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 26. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor


4445);

27. Undang-Undang

Nomor

11

Tahun

2009

tentang

29

Tahun

2009

tentang

Kesejahteraan Sosial

28. Undang-Undang

Nomor

Ketransmigrasian

29. Peraturan

Pemerintah

Nomor

2

Tahun

1999

Tentang

Penyelenggaraan Transmigrasi (Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 4, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4405);

30. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2002 tentang Konvensi

ILO Nomor 88 Mengenai Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja;

31. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor

PER. 05/MEN/IV/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

Di

32. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 44/HUK/2003 tentang Sistem Kesejahteraan Sosial Nasional;

33. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Pembentukan

Dinas

Sosial,

Tenaga

kerja

dan

Transmigrasi Kabupaten Bogor.

1.3

Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor tahun 2013-2018 dimaksudkan sebagai

dokumen

perencanaan

jangka

menengah

yang

menjabarkan RPJMD Kabupaten Bogor tahun 2013-2018 sesuai


I-7

tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan kepada Dinas Sosial, Tenaga

Kerja

dan

Transmigrasi

Kabupaten

Bogor

sesuai

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah. Sedangkan tujuan penyusunan Dokumen Renstra Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor tahun 2013-2018 sebagai landasan / pedoman dalam penyusunan Renja

Dinas

Sosial,

Tenaga

Kerja

dan

Transmigrasi

dan


penganggarannya, penguatan peran para stakeholders dalam

pelaksanaan Renja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor.

1.4

Sistematika Penulisan

Penulisan dan penyusunan garis besar isi dokumen Renstra

ini diantaranya adalah :

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra SKPD, fungsi

Renstra

SKPD

dalam

penyelenggaraan

pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra SKPD,

keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota dan Renja SKPD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang


I-8

dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD. 1.3 Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra SKPD. 1.4 Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra


SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen. BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD Memuat

penjelasan

umum

tentang

dasar

hukum

pembentukan SKPD, struktur organisasi SKPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala SKPD.

2.2 Sumber Daya SKPD

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang

dimiliki

SKPD

dalam

menjalankan

tugas

dan

fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD.

Menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan

Di

sasaran/target Renstra periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator pelayanan SKPD dan atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan

Renstra SKPD provinsi, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan SKPD

pada

lima

tahun

mendatang.

Bagian


ini

I-9

mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan. BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Mengemukakan

permasalahan–permasalahan

pelayanan


SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Mengemukakan tugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

3.3 Telaahan Renstra Kementrian dan Renstra Provinsi/Kabupaten Mengemukakan faktor-faktor penghambat ataupun faktorfaktor

pendorong

dari

pelayanan

SKPD

yang

mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra SKPD provinsi.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Di

Mengemukakan faktor-faktor penghambat ataupun faktorfaktor

pendorong

dari

pelayanan

SKPD

yang

mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Bagian ini mereview kembali faktor-faktor dari pelayanan

SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD yang selanjutnya mengemukakan metoda penentuan isuisu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut.


I - 10

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi dan Misi SKPD Mengemukakan rumusan pernyataan visi dan misi SKPD. 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menegah SKPD Mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD. 4.3 Strategi dan Kebijakan Mengemukakan

rumusan

pernyataan

strategi

dan


kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Mengemukakan

rencana

program

dan

kegiatan,

indikator

kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Mengemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung

menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun

mendatang

sebagai

komitmen

untuk

mendukung

pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Di

BAB VII PENUTUP


I - 11

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

2.1

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah. Dinas Sosial,


Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan perangkat daerah

sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Bupati. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 1 (satu)

Sekretariat dan 4 (empat) Bidang, Bidang Kesejahteraan Sosial (3

seksi), Bidang Penempatan, Pelatihan Kerja dan Transmigrasi (3 seksi), Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja (3 seksi), dan

Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan (3 seksi). Susunan organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai berikut : a. Kepala Dinas

b. Sekretariat, membawahi :

1. Sub Bagian Program dan Pelaporan

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Di

3. Sub Bagian Keuangan

c. Bidang Kesejahteraan Sosial, membawahi : 1. Seksi Bina Sosial

2. Seksi Pemulihan Sosial

3. Seksi Bantuan Perlindungan Sosial

d. Bidang Penempatan, Pelatihan Kerja dan Transmigrasi, membawahi : 1. Seksi Penempatan Tenaga Kerja 2. Seksi Pelatihan Kerja 3. Seksi Transmigrasi

Renstra Dinas Sosial, tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

II - 12

e. Bidang Hubungan Industrial & Syarat Kerja, membawahi : 1. Seksi

Bina

Penyelesaian

Perselisihan

Hubungan

Industrial 2. Seksi Bina Syarat Kerja 3. Seksi Bina organisasi tenaga kerja f. Bidang pengawasan ketenagakerjaan, membawahi : 1. Seksi Pengawasan Norma Kerja 2. Seksi Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan


Kerja

3. Seksi

Pengawasan

Jaminan

Sosial

Tenaga

Kerja

(Jamsostek), Perempuan dan Anak.

g. UPT Balai Latihan Kerja dan UPT Balai Kesejahteraan Sosial

h. Kelompok jabatan fungsional.

Secara lengkap Struktur Organisasi Dinas Sosial, Tenaga

Di

Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor sebagai berikut :


II - 13

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi di bidang Sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi,

Dinas Tenaga Kerja dan

Tranmigrasi Kabupaten Bogor mempunyai fungsi, sebagai berikut : 1.

Bidang Kesejahteraan Sosial; pengelolaan pembinaan sosial, pengelolaan

pemulihan

sosial,

pengelolaan

pembinaan


bantuan dan perlindungan sosial

2.

Bidang

penempatan,

pelatihan

kerja

dan

transmigrasi;

pengelolaan penempatan tenaga kerja, penempatan pelatihan kerja, pengelolaan transmigrasi

3.

Bidang Hubungan Industrial dan syarat kerja; pengelolaan pembinaan perselisihan hubungan industrial dan syarat kerja, pengelolaan pembinaan syarat kerja dan pengelolaan organisasi tenaga kerja.

4.

Bidang

pengawasan

ketenagakerjaan;

pengelolaan

pengawasan norma kerja, pengelolaan pengawasan norma

keselamatan dan kesehatan kerja, pengelolaan pengawasan norma jamsostek, perempuan dan anak.

2.2

Sumber Daya SKPD

pegawai

Dinas

Sosial,

Tenaga

Kerja

dan

Di

Jumlah

Transmigrasi Kabupaten Bogor sampai dengan 31 Desember 2013 adalah 126 orang yang terdiri dari : 1) PNS

: 93 orang

2) CPNS

:

6 orang

3) Kontrak Pemda

:

3 orang

4) Kontrak Dinas

: 24 orang

Dari

jumlah

pegawai

tersebut

di

atas,

dapat

diklasifikasikan berdasarkan golongan, pendidikan dan jenis


II - 14

kelamin sebagaimana dapat dilihat pada tabel a dan tabel b di bawah ini : Tabel a - Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan Kontrak

Kontrak

Pemda

Dinas

-

-

-

2

17

-

-

-

17

60

6

-

-

66

PNS

CPNS

I

2

II III

Jumlah


Gol.

IV

14

-

-

-

14

-

-

3

24

27

93

6

3

24

126

Tenaga

Kontrak TOTAL

Tabel b - Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin Jenis

Kelamin

PNS CPNS

Kontrak

Kontrak

Pemda

Dinas

Jumlah

60

6

2

21

89

Perempuan

33

-

1

3

37

TOTAL

93

6

3

24

126

Di

Laki-Laki

Sedangkan penugasannya ke sub unit sebagai berikut :

1) Sekretariat ...................................................... : 29 orang

2) Bidang Kesejahteraan Sosial ............................ : 13 orang 3) Bidang Penempatan, Pelatihan Kerja

dan Transmigrasi ............................................. : 19 orang

4) Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja .: 15 orang 5) Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan ............... : 24 orang 6) UPT-BLK .......................................................... : 16 orang 7) UPT Balai Kesejahteraan Sosial ........................ : 8 orang


II - 15

8) Transito ........................................................... : 2 orang Jumlah pegawai berdasarkan jabatan : 1) Esselon II B (Kepala Dinas)............................... : 1 orang 2) Esselon III A (Sekretaris & Kepala Bidang) ........ : 2 orang 3) Esselon III B (Kepala Bidang) ............................ : 3 orang 4) Esselon IV A (Kasubag/Kasie)........................... : 16 orang 5) Esselon IV B (Kasubag TU) ............................... : 2 orang


6) Pejabat Fungsional .......................................... : 28 orang

a) Pengawas Ketenagakerjaan .......................... : 13 orang b) Mediator ...................................................... : 3 orang

c) Pengantar Kerja ........................................... : 5 orang d) Instruktur ................................................... : 6 orang e) Arsiparis ...................................................... : 1 orang

7) Pelaksana......................................................... : 74 orang Kegiatan yang dilaksanakan di bidang kepegawaian adalah :

1) Membuat daftar nominatif, bazzeting dan daftar urutan kepangkatan

pegawai

kenaikan pangkat,

(DUK),

LP2P,

membuat

usulan

usulan kenaikan gaji berkala, usulan

pensiun, buku induk pegawai.

2) Pengembangan pegawai.

Di

3) Mengelola daftar hadir. 4) Pembinaan pegawai.

5) Koordinasi pembuatan DP 3. 6) Kesejahteraan pegawai.

7) Penilaian Angka Kredit jabatan fungsional.

Mutasi Pegawai pada tahun 2013 jumlah pegawai yang mutasi ke Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor adalah sebanyak 4 orang dengan perincian sebagai berikut : 1) Badan Perizinan Terpadu

: 1 orang


II - 16

2) Dinas Pendapatan Daerah

: 1 orang

3) Kesbangpol Kab. Gorontalo

: 1 orang

4) Kota Cimahi

: 1 orang

Sedangkan

mutasi

kepangkatan/kenaikan

pangkat

PNS

sebanyak 19 orang dengan rincian sebagai berikut : I :

I a ke

Ib

:

1 orang

I b ke

Ic

:

2 orang

I c ke

Id

:

1 orang


1) Golongan

2) Golongan

II :

II a ke

II b

:

7orang

3) Golongan

III :

III a ke

III b

:

2 orang

III b ke

III c

:

1 orang

III c ke

III d

:

3 orang

III d ke

IV a

:

2 orang

Pegawai yang mengikuti diklat tahun 2013 sebanyak 5 orang baik

yang diselenggarakan Badan Diklat Kabupaten maupun di tingkat

Propinsi/pusat. Kegiatan yang berkaitan dengan kesejahteraan

pegawai pada tahun 2013 yaitu mengurus hak pegawai yang memasuki masa pensiun atau meninggal berupa Tunjangan Hari Tua, uang duka baik karena haknya yang melekat sebagai Pegawai

Di

Negeri maupun santunan dari Pemerintah Daerah dan KORPRI. a) Jumlah pegawai yang mencapai usia pensiun ......: 6 orang b) Jumlah Pegawai mendapatkan tunjangan

pernikahan pertama ............................................. : 2 orang

c) Jumlah pegawai mendapatkan tunjangan

rawat inap ............................................................ : 5 orang

Sarana dan prasarana Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi per akhir tahun 2013, dapat diuraikan sebagai berikut : Gedung berjumlah 4 lokasi, kendaraan operasional 11 unit mobil dan 17 unit motor, jaringan telepon 3 line, air 1 rekening dan


II - 17

listrik 6 rekening, jaringan internet 3 line, komputer 35 unit, AC 8 unit, mesin tik 7 unit, alat studio 5 jenis, mebeleur 16 jenis, bahan

Di


bacaan 4 jenis media, tabung pemadam kebakaran dan gas elpiji.


II - 18

2.3

Kinerja Pelayanan SKPD Tingkat

capaian

kinerja

Dinas

Sosial,

Tenaga

Kerja

dan

Transmigrasi berdasarkan sasaran / target Rentra periode 2008-2013

Di


dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini :


II - 19

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor Tahun 2008-2013

1

1

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD 2

Target Indikator Lainnya 5

Di s Ka os bu na pa ke te rtr n B an og s or

NO

Urusan Sosial Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi

Target SPM

Target IKK

3

4

80%

Target Renstra SKPD Tahun ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

133 buah

114 buah

131 buah

133 buah

133 buah

133 buah

114 buah

131 buah

133 buah

164 buah

164 buah

100%

100%

100%

123%

123%

0.07%

0.16%

0.21%

0.07%

0.20%

0.30%

0.16%

0.21%

0.07%

0.20%

0.26%

100%

100%

100%

100%

90%

0.07%

0.16%

0.21%

0.07%

0.20%

0.30%

0.16%

0.21%

0.07%

0.20%

0.26%

100%

100%

100%

100%

90%

7 KUBE

7 KUBE

0

0

10 KUBE

7 KUBE

7 KUBE

0

0

10 KUBE

100%

100%

0

0

100%

2008-2015

2 3 4

5

6

7

8

9

PMKS yg memperoleh bantuan sosial Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial Persentase (%) PMKS dalam 1 (satu) tahun yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar panti sosial skala Kabupaten Bogor Persentase (%) Jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun skala Kab/Kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok sosial Ekonomi sejenis lainnya Persentase (%) Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial Persentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota dalam 1 (satu) tahun yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat Persentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tangap darurat lengkap dalam 1 (satu) tahun Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yan telah menerima jaminan sosial dalam 1 (satu) tahun

80%

2008-2015

80%

2008-2015

60%

2008-2015

80%

2008-2015 80%

2008-2015

40% 2008-2015

II - 20

NO

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD 2 Urusan Ketenagakerjaan

1

Angka partisipasi angkatan kerja

2

Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun

3

Tingkat partisipasi angkatan kerja

4

Pencari kerja yang ditempatkan

5

Tingkat pengangguran terbuka

6

Keselamatan dan perlindungan Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi

7 8

Target IKK

3

4

Target Indikator Lainnya 5

Target Renstra SKPD Tahun ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

100%

100%

100%

100%

100%


1

Target SPM

-

56.61

59.16

60.68

61.74

62.26

56.61

59.16

60.68

61.74

62.26

100%

100%

100%

163%

169%

62.26

85 kasus 125 kasus 110 kasus 110 kasus 110 kasus 85 kasus 125 kasus 110 kasus 179 kasus 186 kasus 56.61

59.16

60.68

61.74

62.26

56.61

59.16

60.68

61.74

62.26

100%

100%

100%

100%

100%

29.80%

14.10%

67.76%

20.53%

23.84%

29.80%

14.10%

67.76%

20.53%

43.06%

22.97%

100%

100%

100%

181%

77%

-

15.00

14.75

14.66

14.50

13.31

15.00

14.75

14.66

14.50

13.31

100%

100%

100%

100%

100%

-

1.76%

1.37%

0.00%

0.86%

0.86%

1.76%

1.37%

0.00%

0.86%

0.86%

100%

100%

100%

100%

100%

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 orang

0

0

0

0

20 orang

0

0

0

0

100%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

65 kk

45 kk

35 kk

50 kk

50 kk

65 kk

45 kk

35 kk

50 kk

10 kk

100%

100%

100%

100%

20%

75%

2010-2016

9

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat

60%

2010-2016

10

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan

11

Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)

12

Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek

60%

2010-2016 70%

2010-2016 50%

2010-2016

13

Besaran Pemeriksaan Perusahaan

45%

2010-2016

14

Besaran pengujian peralatan di perusahaan

50%

2010-2016

Urusan Transmigrasi 1

Transmigran swakarsa

2

Kontibusi transmigrasi terhadap PDRB

3

Transmigrasi Regional

II - 21

Uraian ***) 1 Bidang Urusan Sosial, Tenaga


Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor Tahun 2008-2013

Anggaran pada Tahun ke-

1 2

2 3

3 4

Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

4 5

5 6

1 7

2 8

3 9

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-

4 10

5 11

1 12

2 13

3 14

4 15

5 16

9,155,929,000

13,011,687,000

6,139,849,000

8,064,130,000

14,466,560,000

8,816,269,629

11,786,764,064

5,823,373,623

7,445,812,529

13,337,604,337

96.29

90.59

94.85

92.33

92.20

1,189,244,000

1,067,701,000

862,684,000

1,082,712,000

1,405,121,000

1,055,535,199

969,748,536

782,860,098

946,536,819

1,273,437,408

88.76

90.83

90.75

87.42

90.63

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

4,495,900

2,682,000

3,756,500

5,000,000

4,980,000

89.92

53.64

75.13

100.00

99.60

157,020,000

186,922,000

140,040,000

175,200,000

206,400,000

89,257,199

125,186,246

96,260,788

99,786,679

134,364,803

56.84

66.97

68.74

56.96

65.10

2,600,000

2,900,000

3,400,000

14,050,000

16,800,000

2,171,000

2,113,000

2,670,000

7,876,000

6,855,100

83.50

72.86

78.53

56.06

40.80

86,151,000

94,767,000

122,383,000

123,447,000

180,423,000

78,642,600

83,021,000

116,391,000

113,413,000

178,557,000

91.28

87.61

95.10

91.87

98.97

Penyediaan alat tulis kantor

95,294,000

72,383,000

50,000,000

70,575,000

131,642,000

85,229,000

70,275,400

48,970,500

69,222,000

128,573,000

89.44

97.09

97.94

98.08

97.67

Penyediaan Barang Cetakan

82,755,000

73,029,000

50,000,000

60,575,000

75,000,000

73,680,000

72,308,000

48,075,000

55,494,000

72,650,425

89.03

99.01

96.15

91.61

96.87

28,495,000

31,338,000

30,000,000

33,558,000

32,000,000

27,889,300

29,982,100

28,950,500

23,852,000

30,129,500

97.87

95.67

96.50

71.08

94.15

195,126,000

-

-

-

-

187,978,000

-

-

-

-

96.34

0.00

0.00

0.00

0.00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

5,544,000

5,544,000

5,544,000

5,544,000

5,544,000

5,544,000

5,326,500

5,502,000

5,082,000

5,082,000

100.00

96.08

99.24

91.67

91.67

Penyediaan bahan logistik kantor

7,080,000

19,088,000

8,864,000

5,512,000

6,705,000

6,686,200

17,804,000

8,864,000

5,512,000

6,380,000

94.44

93.27

100.00

100.00

95.15

Penyediaan makanan dan minuman

33,055,000

22,000,000

25,000,000

28,000,000

28,025,000

30,350,000

21,868,000

8,704,000

22,900,000

27,571,250

91.82

99.40

34.82

81.79

98.38

200,022,000

324,826,000

200,500,000

250,000,000

300,000,000

199,675,000

323,638,400

198,650,000

236,758,500

277,318,210

99.83

99.63

99.08

94.70

92.44

Kerja dan Transmgrasi Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan Jasa kebersihan Kantor

dan Penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah

Rata-rata Pertumbuhan Anggaran 17

Realisasi 18

II - 22

Uraian ***) 1

Anggaran pada Tahun ke1 2

2 3

3 4

3 14

4 15

5 16

95.53

100.00

100.00

100.00

100.00

31,394,000

18,473,000

24,892,000

47,549,640

81,856,730

100.00

93.90

92.96

95.10

97.50

Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian

88,633,000

49,646,000

49,646,000

75,341,000

84,515,000

87,343,000

44,535,890

46,493,810

69,580,700

79,459,590

98.54

89.71

93.65

92.35

94.02

-

17,335,000

17,355,000

18,010,000

20,610,000

-

17,335,000

17,355,000

16,610,300

19,109,800

0.00

100.00

100.00

92.23

92.72

100,650,000

99,000,000

99,000,000

125,400,000

186,000,000

77,925,000

90,950,000

98,150,000

125,400,000

178,050,000

77.42

91.87

99.14

100.00

95.73

1,179,500,000

822,531,000

565,694,000

1,976,987,000

3,674,334,000

1,072,964,850

779,273,020

485,614,250

1,843,971,876

3,523,550,351

90.97

94.74

85.84

93.27

95.90

Pengadaan Kendaran Dinas/Operasional

46,995,000

-

-

310,000,000

144,970,000

45,700,000

-

-

276,500,000

135,875,000

97.24

0.00

0.00

89.19

93.73

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

36,285,000

-

30,000,000

-

-

-

-

28,482,500

-

-

0.00

0.00

94.94

0.00

0.00

-

86,114,000

29,710,000

31,790,000

228,145,000

-

77,249,700

28,499,000

31,450,000

221,563,300

0.00

89.71

95.92

98.93

97.12

240,985,000

207,384,000

6,106,000

31,000,000

419,818,000

218,985,000

203,334,200

3,120,000

23,108,500

405,527,500

90.87

98.05

51.10

74.54

96.60

-

108,320,000

36,394,000

64,302,000

422,355,000

-

99,466,900

56,704,500

410,649,495

0.00

91.83

0.00

88.18

97.23

-

22,495,000

-

-

25,596,000

-

21,063,000

-

24,109,000

0.00

93.63

0.00

0.00

94.19

-

135,784,000

-

-

900,000

-

127,450,000

-

-

0.00

93.86

0.00

0.00

0.00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

79,860,000

121,372,000

54,004,000

55,067,000

140,604,000

78,460,600

114,967,800

51,740,250

50,836,086

137,696,056

98.25

94.72

95.81

92.32

97.93

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

50,665,000

47,865,000

91,000,000

91,000,000

127,370,000

31,757,000

47,565,300

85,707,500

90,033,290

120,775,000

62.68

99.37

94.18

98.94

94.82

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor

30,067,000

35,283,000

29,727,000

29,727,000

29,727,000

20,413,950

34,312,000

29,676,000

28,107,500

27,345,000

67.89

97.25

99.83

94.55

91.99

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor

15,242,000

14,640,000

15,038,000

15,038,000

15,179,000

11,204,370

12,855,000

9,966,000

8,580,000

14,412,000

73.51

87.81

66.27

57.06

94.95

Pemeliharaan rutin/berkala taman halaman kantor

42,651,000

43,274,000

20,965,000

21,517,000

108,743,000

42,174,430

41,009,120

20,280,000

20,223,000

105,195,000

98.88

94.77

96.73

93.99

96.74

Pemeliharaan Rutin/berkala Insalasi Listrik dan Jaringan Komnikasi

20,965,000

-

-

-

-

19,525,500

-

-

-

-

93.13

0.00

0.00

0.00

0.00


42,500,000

2 13

83,957,000

Pengadaan instalasi jaringan komputerisasi

42,500,000

1 12

50,000,000

Pengadaan peralatan rumah tangga

29,175,000

5 11

26,777,000

Pengadaan Perlengkapan kantor

44,250,000

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke4 10

19,673,000

Pengadaan mebeleur

67,275,000

3 9

31,394,000

Pengadaan Peralatan Kantor

42,500,000

2 8

Pelayanan dokumentasi dan arsip SKPD

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

42,500,000

1 7

70,425,000

Penyediaan pelayanan keamanan kantor

29,175,000

5 6

Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang

44,250,000

Realisasi Anggaran pada Tahun ke4 5


Realisasi 18

II - 23

Uraian ***)

Anggaran pada Tahun ke-

-

-

92,750,000

1,327,546,000

2,010,927,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Peningkatan Disiplin Aparatur

6,545,000

21,300,000

-

-

Pengadaan Kartu Pengenal

6,545,000

-

-

-

21,300,000

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

5,000,000

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

5 11

Rata-rata Pertumbuhan

5 16 0.00

Anggaran 17

1,258,429,000

1,920,403,000

0.00

0.00

88.24

94.79

95.50

-

-

-

-

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-

-

-

-

-

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21,200,000

5,655,000

19,627,000

-

-

-

86.40

92.15

0.00

0.00

0.00

-

-

5,655,000

-

-

-

-

86.40

0.00

0.00

0.00

0.00

-

-

21,200,000

-

19,627,000

-

-

-

0.00

92.15

0.00

0.00

0.00

-

-

50,000,000

31,440,000

3,570,000

-

-

9,900,000

29,410,000

71.40

0.00

0.00

19.80

93.54

5,000,000

-

-

50,000,000

9,900,000

3,570,000

-

-

9,900,000

9,900,000

71.40

0.00

0.00

19.80

100.00

-

-

-

-

21,540,000

-

-

-

-

19,510,000

0.00

0.00

0.00

0.00

90.58

372,350,000

300,000,000

300,000,000

470,000,000

602,828,000

369,486,080

298,947,933

296,570,030

457,227,324

598,977,663

99.23

99.65

98.86

97.28

99.36

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

20,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

103,755,000

19,999,700

19,999,813

25,000,000

30,000,000

102,074,660

100.00

100.00

100.00

100.00

98.38

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

15,000,000

15,000,000

15,000,000

30,000,000

31,829,000

14,874,740

13,949,100

13,276,866

29,398,600

31,826,680

99.16

92.99

88.51

98.00

99.99

Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir tahun

25,000,000

20,000,000

20,000,000

25,000,000

27,136,000

24,983,140

20,000,000

19,549,600

24,801,590

26,985,640

99.93

100.00

97.75

99.21

99.45

Penyusunan perencanaan anggaran

75,000,000

50,000,000

85,000,000

75,000,000

105,739,000

75,000,000

49,999,672

84,350,000

74,999,970

105,738,945

100.00

100.00

99.24

100.00

100.00

Penatausahaan keuangan SKPD

150,000,000

80,000,000

50,000,000

150,000,000

163,748,000

147,278,600

79,999,400

49,819,648

144,053,100

161,730,900

98.19

100.00

99.64

96.04

98.77

Penyusunan Renstra dan Renja SKPD

70,000,000

15,000,000

30,000,000

30,000,000

40,621,000

69,999,900

14,999,996

30,000,000

29,699,880

40,620,840

100.00

100.00

100.00

99.00

100.00

Asistensi Sistem Penatausahan Keuangan SKPD

17,350,000

-

-

-

-

17,350,000

-

-

-

-

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan

4 10

4 15 0.00

81,842,000

Pembinaan Mental jasmani dan Rohani

-

2 8

3 14 91.44

-

Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

-

5 6

2 13 0.00

-

Pengadaan Pembangunan Gedung BLK di Wilayah Timur

-

4 5

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke1 12 98.21

Pengadaan Tanah lokasi Pembangunan BLK Wilayah Timur dan DED (Cileungsi)

-

3 4 160,000,000


-

3 9 146,301,000

Rehab Gedung Balai Rehabilitasi Sosial

2 3

Realisasi Anggaran pada Tahun ke1 7 604,744,000

1 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung BLK

1 2 615,785,000

Realisasi 18

II - 24

1 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan


2 3 -

3 4

100,000,000


50,000,000

5 6

100,000,000

1 7

100,000,000

2 8 -

3 9

99,999,952


49,574,916

5 11

99,774,684

99,999,998

1 12

2 13

3 14

4 15

5 16

0.00

100.00

99.15

99.77

100.00


Uraian ***)

-

-

25,000,000

30,000,000

30,000,000

-

-

24,999,000

24,499,500

30,000,000

0.00

0.00

100.00

81.67

100.00

1,537,934,000

781,758,000

333,272,000

529,365,000

1,089,314,000

1,516,141,800

765,601,740

332,389,946

521,143,161

1,053,093,451

98.58

97.93

99.74

98.45

96.67

Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Keluarga Miskin di Kabupaten Bogor

335,028,000

190,779,000

103,490,000

140,913,000

342,563,000

331,710,300

184,523,000

102,808,154

140,244,273

335,027,889

99.01

96.72

99.34

99.53

97.80

Bimbingan Sosial dan Pemulihan Sosial Ekonomi Masyarakat Eks Korban Bencana

183,127,000

191,441,000

-

-

-

179,227,000

189,317,970

-

-

-

97.87

98.89

0.00

0.00

0.00

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

53,225,000

-

-

-

-

53,225,000

-

-

-

-

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan Lanjutan KUBE Keluarga Miskin dan Eks Korban Bencana Alam

156,396,000

90,545,000

-

-

-

150,569,750

83,637,000

-

-

-

96.27

92.37

0.00

0.00

0.00

Optimalisasi Program Keluarga Harapan (PKH)

571,521,000

225,452,000

229,782,000

388,452,000

573,065,000

565,843,250

225,017,000

229,581,792

380,898,888

548,798,128

99.01

99.81

99.91

98.06

95.77

Validasi dan Verifikasi Data Masyarakat Miskin Calon Penerima Program JAMKESDA

238,637,000

-

-

-

-

235,566,500

-

-

-

-

98.71

0.00

0.00

0.00

0.00

-

83,541,000

-

-

-

-

83,106,770

-

-

-

0.00

99.48

0.00

0.00

0.00

-

-

-

-

173,686,000

-

-

-

-

169,267,434

0.00

0.00

0.00

0.00

97.46

Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

517,967,000

609,438,000

320,870,000

456,221,000

1,036,148,000

512,570,850

604,362,760

317,100,363

438,112,658

1,018,051,900

98.96

99.17

98.83

96.03

98.25

Pembinaan Anak Jalanan melalui Pelatihan Usaha Ekonomis Produktif bagi orang tua anak jalanan

154,892,000

78,350,000

-

-

-

152,712,000

77,743,880

-

-

-

98.59

99.23

0.00

0.00

0.00

Publikasi Kinerja SKPD

Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya

Bimbingan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana di Wilayah Rawan Bencana Alam Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan KUBE Keluarga Miskin


Realisasi 18

II - 25

1 Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan UEP bagi WRSE

Anggaran pada Tahun ke1 2 178,914,000

2 3 213,210,000

3 4 153,425,000


5 6 274,749,000

1 7 177,108,000

2 8 212,254,130

3 9 152,591,810

4 10 136,716,480

5 11 272,352,430



1 12 98.99

Anggaran 17

2 13 99.55


Uraian ***)

3 14 99.46

4 15 98.43

5 16 99.13

184,161,000

164,720,000

-

-

-

182,750,850

163,689,870

-

-

-

99.23

99.37

0.00

0.00

0.00

-

83,855,000

-

-

-

-

82,772,000

-

-

-

0.00

98.71

0.00

0.00

0.00

-

69,303,000

-

-

-

-

67,902,880

-

-

-

0.00

97.98

0.00

0.00

0.00

-

-

64,295,000

80,000,000

95,407,000

-

-

63,735,728

79,210,953

94,497,384

0.00

0.00

99.13

99.01

99.05

-

-

103,150,000

177,323,000

190,967,000

-

-

100,772,825

162,185,445

181,902,311

0.00

0.00

97.70

91.46

95.25

-

-

-

60,000,000

85,000,000

-

-

-

59,999,780

84,999,732

0.00

0.00

0.00

100.00

100.00

-

-

-

-

150,000,000

-

-

-

-

148,864,311

0.00

0.00

0.00

0.00

99.24

-

-

-

-

240,025,000

-

-

-

-

235,435,732

0.00

0.00

0.00

0.00

98.09

Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

132,995,000

120,950,000

124,250,000

140,081,000

233,891,000

130,191,500

120,115,930

123,767,842

138,327,368

231,811,949

97.89

99.31

99.61

98.75

99.11

Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan tingkat Lanjutan Bagi Penyandang cacat se Kabupaten Bogor

132,995,000

120,950,000

124,250,000

140,081,000

233,891,000

130,191,500

120,115,930

123,767,842

138,327,368

231,811,949

97.89

99.31

99.61

98.75

99.11

Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

457,908,000

2,359,372,000

159,485,000

343,000,000

670,173,000

449,497,200

2,342,867,870

158,476,653

339,155,885

659,528,017

98.16

99.30

99.37

98.88

98.41

Fasilitasi Bhakti Sosial Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)

256,260,000

122,555,000

-

-

-

249,832,000

121,968,700

-

-

-

97.49

99.52

0.00

0.00

0.00

Pelatihan Teknik Pekerjaan Sosial bagi PSM Kabupaten Bogor

101,648,000

124,296,000

93,720,000

178,000,000

105,173,000

100,083,700

121,817,520

93,116,980

175,623,080

103,668,944

98.46

98.01

99.36

98.66

98.57

Rehabilitasi Penyandang Masalah Sosial Berbasis Masyarakat Bimbingan Sosial dan Pemulangan ke Tempat Asal bagi Gelandangan dan Pengemis Penanganan WTS melalui upaya pemulangan ke daerah asal dan penyaluran ke Panti Rehabilitasi WTS Pembinaan Anak Jalanan Penanganana Tuna Susila Melalui Bimbingan Sosial dan Pemulangan ke Daerah Asal/Panti Rehabilitasi Fasilitasi dan Bimbingan Sosial Serta Pengiriman ke Panti-panti Sosial bagi Anak dan Lanjut Usia Terlantar se-Kabupaten Bogor Pembinaan Sosial dan Pelatihan Keterampilan UEP Bagi Pemulung Optimalisasi Operasional Balai Kesejahteraan Sosial (BKS) Kabupaten Bogor

Realisasi 18

II - 26

1 Pelatihan Taruna Tanggap Bencana (TAGANA) Kabupaten Bogor

Anggaran pada Tahun ke1 2 100,000,000

2 3 100,287,000

3 4


-

5 6 -

-

1 7 99,581,500

2 8 99,811,000

3 9

4 10 -

5 11 -

-



1 12 99.58

Anggaran 17

2 13 99.53


Uraian ***)

3 14 0.00

4 15 0.00

5 16 0.00

-

43,033,000

-

-

-

-

43,032,720

-

-

-

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

-

69,790,000

-

-

200,000,000

-

69,277,850

-

-

197,740,500

0.00

99.27

0.00

0.00

98.87

-

37,474,000

-

-

-

-

37,176,020

-

-

-

0.00

99.20

0.00

0.00

0.00

-

68,215,000

65,765,000

-

-

-

67,818,870

65,359,673

-

-

0.00

99.42

99.38

0.00

0.00

-

74,406,000

-

-

-

-

70,845,720

-

-

-

0.00

95.22

0.00

0.00

0.00

-

44,316,000

-

-

-

-

44,315,720

-

-

-

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

-

1,675,000,000

-

-

-

-

1,666,803,750

-

-

-

0.00

99.51

0.00

0.00

0.00

-

-

-

165,000,000

265,000,000

-

-

-

163,532,805

261,559,724

0.00

0.00

0.00

99.11

98.70

-

-

-

-

100,000,000

-

-

-

-

96,558,849

0.00

0.00

0.00

0.00

96.56

Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja

560,391,000

1,440,612,000

947,539,000

1,045,551,000

1,722,936,000

556,108,350

1,420,948,410

937,151,148

1,020,102,018

1,644,798,626

99.24

98.64

98.90

97.57

95.46

Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Keterampilan bagi Pencari Kerja

-

476,841,000

9,360,000

97,115,000

-

-

465,400,000

8,629,000

96,710,000

-

0.00

97.60

92.19

99.58

0.00

123,347,000

128,407,000

62,347,000

70,000,000

84,996,000

122,678,000

127,048,740

62,076,450

69,729,450

84,520,940

99.46

98.94

99.57

99.61

99.44

Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi pencari kerja di bidang tata rias

93,338,000

163,924,000

92,630,000

119,607,000

217,099,000

92,830,000

163,361,410

91,979,570

118,046,900

215,273,180

99.46

99.66

99.30

98.70

99.16

Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi pencari kerja di bidang las

123,984,000

80,932,000

71,762,000

75,000,000

166,219,000

122,651,500

80,183,000

70,775,450

74,560,250

165,058,740

98.93

99.07

98.63

99.41

99.30

Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi pencari kerja di bidang Menjahit

49,922,000

140,263,000

75,000,000

70,000,000

174,397,000

49,609,500

138,673,600

73,620,450

69,200,250

172,965,740

99.37

98.87

98.16

98.86

99.18

Peningkatan Kepedulian Sosial Perusahaan melalui Program CSR Pelatihan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) bagi Karang Taruna Bimbingan Penyuluhan Ketahanan Sosial Masyarakat Bimbingan Sosial dan Manajemen Pelayanan Sosial bagi ORSOS/Panti/Yayasan Fasilitasi pelaksanaan bulan bhakti Karang Taruna Penilaian dan penyeleksian PSM Berprestasi Optimalisasi Pendampingan Pelaksanaan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) Bimbingan Sosial dan Pelatihan UEP Panti se-Kabupaten Bogor Mobilitas Bantuan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) ke lokasi bencana

Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi pencari kerja di bidang montir motor

Realisasi 18

II - 27

1 Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi pencari kerja di bidang mobil bensin Pelatihan Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pelatih/Instruktur bagi LLS Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja di bidang Service HP Pendidikan dan Pelatihan keterampilan bagi pencari kerja di bidang instalasi listrik Pendidikan dan Pelatihan keterampilan bagi pencari kerja di bidang Teknik Pendingin Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja di bidang Teknik Dasar komputer Penyusunan Data Base Sosial Ketenagakerjaan Pendataan dan Penyusunan Data Base Bidang Sosial dan Ketenagakerjaan Identifikasi Kebutuhan Pelatihan di Perusahan Pelatihan Peningkatan Produktifitas Kerja bagi Peserta Pasca Pelatihan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja di Bidang Menjahit Melalui MTU Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja di Bidang Las Melalui MTU Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja di Bidang Otomotiv Melalui MTU Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja di Bidang Instalasi Listrik Melalui MTU


2 3

127,645,000

3 4

74,782,000


-

5 6 -

1 7 -

2 8

126,230,300

3 9

73,925,000


-

5 11 -

-

1 12

2 13

3 14

4 15

5 16

98.89

98.85

0.00

0.00

0.00


Uraian ***)

-

42,503,000

-

-

-

-

42,465,580

-

-

-

0.00

99.91

0.00

0.00

0.00

-

55,442,000

53,140,000

61,493,000

157,163,000

-

54,985,570

52,489,450

61,091,450

154,482,740

0.00

99.18

98.78

99.35

98.29

-

75,904,000

50,000,000

65,000,000

87,427,000

-

75,225,250

49,203,450

64,469,950

85,208,630

0.00

99.11

98.41

99.18

97.46

-

75,897,000

69,281,000

65,000,000

85,922,000

-

75,265,500

68,035,450

63,497,450

84,958,700

0.00

99.17

98.20

97.69

98.88

-

75,717,000

41,674,000

48,551,000

64,855,000

-

74,814,760

40,835,950

44,890,170

62,249,330

0.00

98.81

97.99

92.46

95.98

-

50,000,000

-

-

-

-

49,600,000

-

-

-

0.00

99.20

0.00

0.00

0.00

-

-

-

-

-

-

-

-

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-

-

53,415,000

75,000,000

51,530,000

-

-

53,381,978

74,949,328

51,529,206

0.00

0.00

99.94

99.93

100.00

42,155,000

-

-

-

67,157,000

42,109,050

-

-

-

65,970,950

99.89

0.00

0.00

0.00

98.23

-

-

242,850,000

151,070,000

73,962,000

-

-

241,677,550

146,124,420

70,888,120

0.00

0.00

99.52

96.73

95.84

-

-

63,040,000

77,254,000

75,406,000

-

-

62,074,450

69,347,950

74,085,420

0.00

0.00

98.47

89.77

98.25

-

-

63,040,000

70,461,000

81,968,000

-

-

62,371,950

67,484,450

70,036,500

0.00

0.00

98.94

95.78

85.44

-

-

-

-

81,327,000

-

-

-

-

69,323,370

0.00

0.00

0.00

0.00

85.24


Realisasi 18

II - 28

1 Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja di Bidang Teknik Pendingin Melalui MTU


2 3 -

3 4 -


-

-

5 6 84,402,000

1 7

2 8 -

3 9 -

4 10 -

-

5 11 72,694,250



1 12 0.00

Anggaran 17

2 13 0.00


Uraian ***)

3 14 0.00

4 15 0.00

5 16 86.13

-

-

-

-

85,279,000

-

-

-

-

73,438,440

0.00

0.00

0.00

0.00

86.12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-

-

-

-

83,827,000

-

-

-

-

72,114,370

0.00

0.00

0.00

0.00

86.03

1,597,695,000

3,761,369,000

1,107,815,000

120,000,000

1,726,980,000

1,588,942,500

2,759,164,645

1,104,878,250

119,583,050

1,297,347,507

99.45

73.36

99.73

99.65

75.12

Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja

97,568,000

90,643,000

102,020,000

120,000,000

252,525,000

96,525,000

83,183,705

101,703,450

119,583,050

223,628,780

98.93

91.77

99.69

99.65

88.56

Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai Penempatan Tenaga Kerja di Perusahaan

41,608,000

-

-

-

-

41,608,000

-

-

-

-

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Pengembangan Kelembagaan Produktifitas dan Pelatihan Kewirausahan

65,687,000

-

-

-

-

65,207,000

-

-

-

-

99.27

0.00

0.00

0.00

0.00

Perluasan kesempatan kerja sistem padat karya perkerasan jalan desa

1,024,210,000

536,412,000

-

-

-

1,018,399,500

533,165,350

-

-

-

99.43

99.39

0.00

0.00

0.00

67,964,000

-

-

-

54,290,000

67,964,000

-

-

54,289,896

100.00

0.00

0.00

0.00

100.00

300,658,000

252,778,000

103,420,000

-

-

299,239,000

250,356,725

103,153,800

-

-

99.53

99.04

99.74

0.00

0.00

-

2,817,483,000

902,375,000

-

994,577,000

-

1,829,356,235

900,021,000

-

602,881,626

0.00

64.93

99.74

0.00

60.62

-

64,053,000

-

-

-

-

63,102,630

-

-

-

0.00

98.52

0.00

0.00

0.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja di Bidang Tata Boga Melalui MTU Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja di Bidang Sablon Melalui MTU Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja di Bidang Elektronika Melalui MTU

Peningkatan Kesempatan Kerja

Monitoring, Evaluasi danPelaporan Pembinaan dan Monitoring Perusahaan Pengguna TKA Perluasan kesempatan kerja sistem padat karya rehabilitasi saluran irigasi Pembentukan Pelopor Pencipta Lapangan Kerja Perdesaan/Kelurahan Sosialisasi peraturan bagi pengguna tenaga kerja asing (TKA) Perluasan Kesempatan Kerja sistim padat karya produktif ayam buras

Realisasi 18

II - 29

1 Perluasan Kesempatan Kerja sistim padat karya produktif budidaya ikan


2 3 -

3 4 -


-

-

5 6 162,424,000

1 7

2 8

3 9

4 10 -

-

5 11 160,644,215



1 12 0.00

Anggaran 17

2 13 0.00


Uraian ***)

3 14 0.00

4 15 0.00

5 16 98.90

-

-

-

-

163,164,000

-

-

-

-

160,703,080

0.00

0.00

0.00

0.00

98.49

-

-

-

-

100,000,000

-

-

-

-

95,199,910

0.00

0.00

0.00

0.00

95.20

Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

983,272,000

1,110,246,000

964,085,000

1,244,340,000

1,788,640,000

975,935,250

1,104,528,220

911,342,543

1,117,518,170

1,762,348,515

99.25

99.48

94.53

89.81

98.53

Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial

171,735,000

72,232,000

76,532,000

90,000,000

198,300,000

170,935,000

72,231,390

76,411,790

89,805,640

198,155,835

99.53

100.00

99.84

99.78

99.93

Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jamsostek

46,724,000

52,507,000

55,857,000

90,000,000

90,000,000

46,661,000

51,779,000

50,601,868

89,464,820

89,318,000

99.87

98.61

90.59

99.41

99.24

Peningkatan Pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap hak normatif pekerja

96,320,000

97,015,000

79,000,000

225,000,000

210,440,000

95,880,000

97,015,000

66,650,000

118,999,838

206,439,760

99.54

100.00

84.37

52.89

98.10

Pengkajian, perumusan dan pengawasan UMK/ UMSK Kab. Bogor

106,673,000

131,523,000

133,300,000

150,000,000

150,000,000

106,635,950

131,522,660

126,399,790

142,999,890

148,763,815

99.97

100.00

94.82

95.33

99.18

Sosialisasi Perlindungan Pekerja Anak dan Kegiatan Komite Aksi Kab. Bogor

52,584,000

32,390,000

-

-

-

48,159,000

32,389,965

-

-

-

91.58

100.00

0.00

0.00

0.00

Verifikasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh

36,455,000

41,010,000

-

50,000,000

50,000,000

36,270,000

40,896,705

-

43,549,940

49,979,650

99.49

99.72

0.00

87.10

99.96

Pelaksanaan kegiatan Kerjasama Tripartit Daerah

98,064,000

99,682,000

103,362,000

130,000,000

150,000,000

97,805,000

99,626,370

79,961,660

129,781,660

149,239,905

99.74

99.94

77.36

99.83

99.49

Pembinaan dan Pembentukan lembaga kerjasama (LKS) Bipartit

42,721,000

46,340,000

49,780,000

58,310,000

124,900,000

42,721,000

46,339,140

49,778,920

58,309,220

124,869,140

100.00

100.00

100.00

100.00

99.98

Bimbingan Teknis Mekanisme dan sistem pengupahan

127,845,000

113,740,000

78,860,000

78,860,000

150,000,000

127,057,300

112,774,885

78,319,905

78,454,680

135,353,000

99.38

99.15

99.32

99.49

90.24

Pelatihan Panitia Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3)

63,193,000

57,393,000

-

-

70,000,000

63,028,000

57,243,000

-

-

69,359,970

99.74

99.74

0.00

0.00

99.09

Pelatihan dan Fasilitasi Sertifikasi Operator Boiler

86,390,000

57,808,000

-

62,170,000

70,000,000

86,320,000

57,688,000

-

61,219,919

69,443,770

99.92

99.79

0.00

98.47

99.21

Perluasan kesempatan kerja sistim padat karya produktif Peternakan Domba Penyusunan Kebijakan di Bidang Ketenagakerjaan

Realisasi 18

II - 30

1 Pembinaan dan pengawasan Pekerja Malam Wanita di perusahaan

Anggaran pada Tahun ke1 2 -

2 3 32,330,000

3 4 -


5 6 60,000,000

1 7 -

2 8 32,329,965

3 9 -

4 10 29,094,851

5 11 59,999,855



1 12 0.00

Anggaran 17

2 13 100.00


Uraian ***)

3 14 0.00

4 15 96.98

5 16 100.00

-

43,790,000

-

-

-

-

43,789,500

-

-

-

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

-

74,537,000

-

-

-

-

74,121,870

-

-

-

0.00

99.44

0.00

0.00

0.00

-

40,684,000

43,484,000

50,000,000

50,000,000

-

40,396,000

43,196,000

47,280,000

49,999,715

0.00

99.29

99.34

94.56

100.00

-

117,265,000

71,005,000

85,000,000

90,000,000

-

114,384,770

70,954,900

84,969,812

89,984,890

0.00

97.54

99.93

99.96

99.98

-

-

36,990,000

-

60,000,000

-

-

33,989,905

-

59,652,635

0.00

0.00

91.89

0.00

99.42

54,568,000

-

58,410,000

-

80,000,000

54,463,000

-

58,410,000

-

77,942,970

99.81

0.00

100.00

0.00

97.43

-

-

53,130,000

-

-

-

-

53,130,000

-

-

0.00

0.00

100.00

0.00

0.00

-

-

53,700,000

60,000,000

90,000,000

-

-

53,340,000

59,999,970

89,979,960

0.00

0.00

99.33

100.00

99.98

-

-

70,675,000

85,000,000

95,000,000

-

-

70,197,805

83,587,930

93,865,645

0.00

0.00

99.32

98.34

98.81


615,128,000

616,410,000

454,155,000

605,873,000

463,555,000

579,671,050

601,578,000

373,222,500

494,234,200

245,248,950

94.24

97.59

82.18

81.57

52.91

Penyuluhan Transmigrasi Regional

32,491,000

17,736,000

21,576,000

21,576,000

21,153,000

32,410,700

17,735,800

21,573,500

21,574,000

21,122,500

99.75

100.00

99.99

99.99

99.86

Penempatan Transmigrasi Regional

357,486,000

248,693,000

209,353,000

344,021,000

159,718,000

329,435,050

243,097,700

131,520,000

314,002,700

64,133,700

92.15

97.75

62.82

91.27

40.15

Penjajagan calon lokasi penempatan transmigrasi dan pembuatan naskah kerja sama antar daerah

124,393,000

161,364,000

119,426,000

120,000,000

140,350,000

123,215,300

158,609,800

118,198,500

119,319,500

110,550,300

99.05

98.29

98.97

99.43

78.77

Monitoring dan Evaluasi perkembangan transmigrasi di lokasi penempatan

100,758,000

132,011,000

103,800,000

40,420,000

87,950,000

94,610,000

131,599,700

101,930,500

39,338,000

49,442,450

93.90

99.69

98.20

97.32

56.22

-

56,606,000

-

79,856,000

54,384,000

-

50,535,000

-

-

-

0.00

89.27

0.00

0.00

0.00

Sosialisasi Pembuatan Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Sosialisasi UU No. 2 Tahun 2004 bagi Para Pengusaha dan Pekerja Kampanye Bulan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) Penanganan Kasus Pemogokan dan Kasus Ketenagakerjaan Sosialisasi Bentuk-bentuk pekerja terburuk untuk anak Pelatihan dan Fasilitasi Angkat/Angkut Sertifikasi Operator Angkat/Angkut Penilaian Kecelakaan Nihil Monitoring Pelaksanaan UMK di Perusahaan Bimtek Penyelesaian Perselisihan Secara Bipartit di Perusahaan (Permen No. 31 Tahun 2009

Pelatihan bagi Calon Transmigrasi

Realisasi 18

II - 31

2.4

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Berdasarkan

kondisi

bidang

transmigrasi yang merupakan

sosial,

kondisi

Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

ketenagakerjaan

lingkungan maka

strategi pencapaian visi dan misi, diperlukan

dan

strategis Dinas

untuk

menyusun

analisis

lingkungan

internal dan eksternal (SWOT Analisis). Lingkungan internal meliputi Kekuatan

(Strangths)

dan

Kelemahan

(Weaknesses).

Lingkungan

eksternal meliputi Peluang (Oppurtunity) dan Ancaman (Threaths). sebagai


Masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal berikut :

1. Lingkungan Internal KEKUATAN (S):

1). Kewenangan di bidang kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan dan

transmigrasi

2). Adanya

peraturan

managemen

perundangan,

kesejahteraan

sistem

sosial,

administrasi

ketenagakerjaan

dan dan

transmigrasi serta mekanisme kerja yang sudah ada.

3). Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia 4). Tersedianya anggaran dan SOP layanan

KELEMAHAN (W): 1). Jaringan

sistem

informasi

sosial,

ketenagakerjaan

dan

Di

transmigrasi belum tersedia

2). Terbatasnya sumber daya manusia profesional

3). Sarana dan pra sarana penunjang kerja belum memadai 4). Anggaran yang sangat terbatas

5). Kurangnya tenaga fungsional di bidang sosial.

2. Lingkungan Eksternal PELUANG (O): 1). Banyaknya organisasi ketenagakerjaan 2). Jumlah perusahaan yang berjumlah 2.845 perusahaan (Kecil,

Menengah dan besar). 3). Banyaknya lembaga pelatihan kerja swasta. Renstra Dinas Sosial, tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

II - 32

4). Potensi daerah lain dalam menyerap tenaga kerja melalui

transmigrasi 5). Letak Kabupaten Bogor yang strategis. 6). Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bogor 4.92% per tahun, 7). Harapan masyarakat terhadap kesejahteraan sosial, tenaga kerja

dan transmigrasi. 8). Kebijakan nasional tentang kesejahteraan sosial, tenaga kerja

dan transmigrasi.


9). Adanya partisipasi organisasi sosial, lembaga sosial masyarakat

dan panti milik masyarakat.

ANCAMAN (T):

1). Tingginya jumlah penduduk miskin 2). Jumlah pengangguran yang tinggi

3). Kuantitas dan kualitas perselisihan hubungan industrial yang

tinggi

4). Keterampilan dan produktifitas tenaga kerja yang rendah 5). Pelanggaran norma dan syarat kerja yang tinggi.

Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal tersebut

di atas diperoleh strategi umum (indikasi program) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut : 1.

Strategi S-O

Di

1). Pembinaan

kepada

organisasi,

yayasan

sosial

dan

ketenagakerjaan

2). Pelatihan SDM (PNS) di bidang sosial dan ketenagakerjaan 3). Meningkatkan keterampilan tenaga kerja 4). Meningkatkan peran sosial perusahaan. 5). Melaksanakan transmigrasi

6). Meningkatkan retribusi ketenagakerjaan

2.

Strategi W-O 1). Pembinaan lembaga pelatihan swasta 2). Membuat

jaringan/ sistem informasi kesejahteraan sosial,

ketenagakerjaan dan transmigrasi Renstra Dinas Sosial, tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

II - 33

3). Meningkatkan sarana dan prasarana 4). Optomalisasi

pemakaian

anggaran

dan

menggali

potensi

swadaya masyarakat, partisipasi organisasi sosial, lembaga sosial masyarakat dan panti milik masyarakat. 3.

Strategi S-T 1). Menurunkan jumlah fakir miskin di bawah angka Propinsi

Jawa Barat


2). Menurunkan jumlah pengangguran terbuka 3). Meningkatkan keterampilan pencari kerja

4). Perluasan lapangan kerja di sektor formal maupun informal 5). Peningkatan keselamatan pencari kerja.

6). Peningkatan Hubungan industrial yang harmonis 7). Hubungan

kerja

sama

dengan

lembaga-lembaga

ketenagakerjaan.

8). Peningkatan fasilitas perbaikan taraf hidup pekerja 9). Pembinaan organisasi pekerja

4.

Strategi W-T

1). Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan ketenagakerjaan 2). Pemberdayaan masyarakat dalam pelatihan kerja.

3). Pemberdayaan masyarakat dalam penciptaan lapangan kerja

Di

4). Pemberdayaan

partisipasi

masyarakat

dalam

menciptakan

kesejahteraan tenaga kerja dan PMKS.

5). Menambah sarana dan prasarana serta tenaga fungsional

bidang sosial untuk membantu korban bencana alam dan penyandang masalah sosial lainnya.


II - 34

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Permasalahan yang dihadapi pada Dinas Sosial Tenaga


Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor adalah : 1.

Masalah kesejahteraan sosial semakin meningkat secara jumlah maupun kompleksitas masalahnya;

2.

Masalah kesejahteraan semakin berat melanda semua strata

dimana yang lama belum tuntas sudah muncul masalah baru;

3.

Terbatasnya

sarana,

prasarana

dan

SDM

pelayanan

kesejahteraan sosial;

4.

Meningkatnya permasalahan sosial dari yang klasik sampai pada munculnya fenomena baru;

5.

Kurang berkembangnya usaha ekonomi masyarakat di pedesaan,

yang

mengakibatkan

rendahnya

kondisi

kehidupan ekonomi masyarakat;

6.

Masih tingginya pengangguran di kabupaten Bogor yang

Di

disebabkan oleh kurangnya lapangan kerja, keahlian tenaga kerja

yang

tersedia

tidak

sesuai

dengan

kebutuhan

lapangan kerja, dan kualitas tenaga kerja relatif masih rendah;

7.

Masih banyaknya jumlah perselishan hubungan industrial (Perselisihan Hak dan Kepentingan);

8.

Kurang harmonisnya hubungan industrial yang dapat mengganggu produktivitas kerja, kesejahteraan pekerja, ketenangan bekerja dan ketenangan berusaha;


III - 35

9.

Masih banyaknya perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya

dalam

Jamsostek

(sekarang

BPJS

–

Ketenagakerjaan); 10. Masih tingginya pelanggaran norma kerja dan norma K3; 11. Masih banyaknya minat penduduk Kabupaten Bogor untuk bertransmigrasi namun cenderung untuk memilih-milih lokasi penempatan transmigrasi;


3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Visi

Dengan

mempertimbangkan

arah

dan

tahapan

pembangunan jangka panjang daerah, hasil-hasil yang sudah dicapai

pada

dihadapi

serta

tahap

sebelumnya

isu-isu

strategis

dan

permasalahan

yang

yang

berkembang

maka

pernyataan Visi Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 adalah

“Kabupaten Bogor menjadi Kabupaten Termaju di Indonesia”.

Makna pernyataan Visi Pemerintah Kabupaten Bogor di

atas adalah :

 Kabupaten Bogor adalah batas adminsitrasi Kabupaten Bogor

Di

di Provinsi Jawa Barat yang di dalamnya berkumpul sejumlah manusia atau msyarakat dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.

 Termaju adalah

bahwa Kabupaten Bogor telah mencapai

atau berada pada tingkat kemajuan yang lebih tinggi atau masyarakat telah menuju ke arah yang lebih baik maupun berkembang ke arah yang lebih baik. termaju juga berarti bahwa

Kabupaten

Bogor

sebagai

suatu

wilayah

terus

melakukan pengembangan diri untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi di dalam maupun di luar.


III - 36

 Indonesia adalah negara kesatuan yang berdaulat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) . Kondisi termaju di Indonesia pencapaiannya dapat diukur dengan melihat beberapa indikator sebagai berikut : 1. Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM; 2. Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE); 3. Indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Harga Berlaku;


4. Indikator Pendapatan Asli Daerah (PAD);

5. Indikator Kesalehan Sosial : Zakat, Infak dan Sodakoh (ZIS), Keamanan dan Ketertiban.

Misi

Dalam rangka pencapaian visi tersebut di atas dengan

tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta

tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut: 1. Meningkatkan

kesalehan

sosial

dan

kesejahteraan

masyarakat.

2. Meningkatkan daya saing perekonomian masyarakat dan pengembangan

usaha

berbasis

sumberdaya

alam

dan

pariwisata.

integrasi,

koneksitas

dan

kualitas

Di

3. Meningkatkan

infrastruktur wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

4. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan.

5. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan kerjasama

antar

daerah

dalam

kerangka

tata

kelola

pemerintahan yang baik. Penjelasan yang terkandung di dalam rumusan kelima misi Pemerintah Kabupaten Bogor tersebut di atas serta


III - 37

keseselarasannya dengan rumusan misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut: Misi

Pertama,

yaitu

Meningkatkan

kesejahteraan sosial masyarakat.

kesalehan

dan

Misi ini merupakan upaya

Pemerintah Kabupaten Bogor untuk menjaga keharmonisan dalam kehidupan sosial dan keagamaan dengan menjamin sepenuhnya hak-hak dasar masyarakat. Misi ini terkait dengan Misi Kelima Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu Mengokohkan


Kehidupan Sosial Kemasyarakatan melalui Peningkatan Peran Pemuda, Olah Raga, Seni, Budaya dan Pariwisata dalam Bingkai Kearifan Lokal.

Misi Kedua, yaitu Meningkatkan daya saing perekonomian

masyarakat dan pengembangan usaha berbasis sumberdaya alam dan pariwisata.

Misi ini merupakan upaya Pemerintah

Kabupaten Bogor dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat

terutama kesejahteraan di bidang ekonomi yang dicapai melalui pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan serta

meningkatkan kemandirian yang berlandaskan persaingan sehat serta memperhatikan nilai-nilai keadilan, kepentingan sosial, dan berwawasan lingkungan. Misi ini terkait dengan Misi Kedua Pemerintah

Provinsi

Jawa

Barat,

yaitu

Membangun

Perekonomian yang Kokoh dan Berkeadilan.

Di

Misi Ketiga, yaitu Meningkatkan integrasi, koneksitas dan

kualitas infrastruktur wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup

yang berkelanjutan. Misi ini merupakan upaya Kabupaten Bogor dalam rangka menyediakan sarana dan prasarana, pengelolaan

sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang mantap guna mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan mendorong peningkatan

swadaya

masyarakat

dalam

memelihara

membangun kualitas sarana dan prasarana publik.

dan

Misi ini

terkait dengan Misi Keempat Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu

Mewujudkan

Jawa

Barat

yang

Nyaman

dengan

Pembangunan Infrastruktur Strategis yang Berkelanjutan.


III - 38

Misi

Keempat

yaitu

Meningkatkan

aksesibilitas

dan

kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan. Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Bogor dalam membangun sumberdaya manusia yang sehat dan cerdas yang pada

gilirannya

akan

menjadi

manusia

yang

produktif,

kompetitif, dan dilandasi akhlak mulia sebagai kunci dari keberhasilan pelaksanaan misi yang lainnya. Misi ini terkait dengan Misi Pertama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu


Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya Saing.

Misi Kelima, yaitu Meningkatkan kinerja penyelenggaraan

pemerintahan dan kerjasama antar daerah dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik.

Misi ini merupakan upaya

Pemerintah Kabupaten Bogor dalam terus menjaga cita-cita dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang

mengedepankan partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas, serta berorientasi pada penegakan supremasi hukum sebagai sarana

untuk

menciptakan

keamanan

dan

ketertiban

masyarakat. Misi ini terkait dengan Misi Ketiga Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu Meningkatkan Kinerja Pemerintahan melalui Profesionalisme Tata Kelola dan Perluasan Partisipasi Publik.

Berdasarkan penjabaran visi dan misi tersebut, maka

Di

dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan

Transmigrasi dapat berkontribusi terhadap misi pertama dan kedua kabupaten Bogor yaitu : Misi pertama :

“Meningkatkan kesalehan dan kesejahteraan

sosial masyarakat” Misi

kedua

:

“Meningkatkan

daya

saing

perekonomian

masyarakat dan pengembangan usaha berbasis sumber daya dan pariwisata”.


III - 39

3.3. Telaahan

Renstra

Kementrian

Sosial

dan

Kementrian

Tenaga Kerja & Transmigrasi 3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Sosial Untuk sosial

di

melaksanakan

Indonesia

pembangunan

Kementerian

Renstra Tahun 2010–2014

Sosial

kesejahteraan

telah

menyusun

dengan program dan kegiatan.

Telaahan mengenai Renstra Kementerian Sosial sebagai berikut :


1. Program Pemberdayaan Sosial meliputi : - Penanggulangan Kemiskinan.

Pemberdayaan Sosial merupakan salah satu dari

empat intervensi kesejahteraan sosial yang diarahkan untuk

mewujudkan

warga

negara

yang

mengalami

masalah kesejahteraan sosial dan tidak berdaya agar mereka

mampu

memenuhi

kebutuhan

dasarnya

sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang No. 11

Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Pengertian mengenai pemberdayaan sosial harus dimaknai secara arif, di mana tujuan pemenuhan kebutuhan dasar itu

adalah tujuan awal agar untuk selanjutnya secara bertahap

kehidupan

sosial

yang

lebih

baik

dan

berkualitas serta kemandirian dapat dicapai.

Di

Pemberdayaan sosial juga diarahkan agar seluruh

sumber dan potensi kesejahteraan sosial yang ada pada

masyarakat secara individu, keluarga, kelompok atau komunitas dapat digali dan akhirnya menjadi sumber kesejahteraan sosial yang dapat didayagunakan untuk meningkatkan

kesejahteraan sosial masyarakat secara

mandiri dan berkelanjutan. Lingkup

sasaran

pemberdayaan

sosial

adalah

Keluarga terutama Fakir Miskin dan Komunitas Adat Terpencil. Pemberdayaan sosial juga diarahkan untuk menggali

nilai-nilai

dasar

kesejahteraan

sosial


dan

III - 40

Kelembagaan Sosial Masyarakat. Melihat luas cakupan tugas serta kinerja yang harus dicapai, perlu dicermati lebih mendalam hal-hal yang berkaitan dengan kondisi aktual permasalahan utama, capaian, proyeksi ke depan, modal

dasar,

tantangan

dan

peluang

agar

dapat

dirumuskan suatu rencana strategis yang tepat. - Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil.


Komunitas adat terpencil (KAT) pada umumnya

merupakan kelompok masyarakat yang termarginalisasi dan

belum

terpenuhi

hak-haknya,

baik

dari

segi

ekonomi, politik, sosial, maupun budaya. Marginalisasi terhadap KAT muncul sebagai akibat dari lemahnya posisi

tawar

(bargaining

position)

mereka

dalam

menghadapi persoalan yang dihadapinya. KAT sering kali menjadi

korban

dari

konflik

kepentingan

ekonomi

wilayah. Eksploitasi sumber daya alam oleh pendatang (kekuatan ekonomi yang besar) di wilayah pedalaman

menjadikan hak-hak ulayat masyarakat atas tanah mereka hilang.

Terjadi pula, lunturnya sistem budaya kearifan

lokal, serta rusaknya lingkungan tempat mereka hidup.

Di

Selain itu, rendahnya aksesibilitas ke wilayah tempat tinggal

KAT

menyebabkan

sulitnya

KAT

setempat

menjangkau fasilitas layanan publik yang disediakan

pemerintah. Berbagai kondisi tersebut menyebabkan ketidakberdayaan dan rendahnya kualitas hidup KAT. Komponen kegiatan pemberdayaan komunitas adat terpencil, meliputi: (1)

Persiapan

pemberdayaan

melalui

kegiatan

pemetaan sosial. (2)

Penjajakan awal, studi kelayakan, dan pemantapan kesiapan masyarakat.


III - 41

(3)

Pelaksanaan pemberdayaan (tahun I, II, dan III) baik secara

insitu

maupun

eksitu.

Stimulus

pengembangan masyarakat (insitu) bagi KAT yang sudah bertempat tinggal menetap dan memiliki mata pencaharian. (4)

Pemantapan kelompok kerja (pokja) dan forum konsultasi pemberdayaan KAT. Penempatan petugas lapangan (pendamping sosial).

(6)

Pengembangan sumber daya manusia (SDM), baik


(5)

pengelola,

pendamping

sosial,

maupun

warga

dampingan sosial.

(7)

Perlindungan dan advokasi sosial KAT.

(8)

Pemantapan

peraturan

perundang-undangan

berkaitan dengan pemberdayaan KAT.

(9)

Pengembangan manajemen sistem informasi KAT.

(10) Monitoring dan evaluasi.

- Pemberdayaan Keluarga.

Masalah sosial, psikologis, dan wanita rawan sosial

ekonomi masuk ke dalam golongan / kelompok fakir miskin adalah memfasilitasi mereka dalam kegiatan yang bersifat

bimbingan dalam

dan

mekanisme

pemberdayaan, kelompok

baik

maupun

Di

dilakukan

sosial

perseorangan. Selanjutnya, mengembangkan peran dan fungsi kelembagaan formal sebagai pusat informasi dan pelayanan

konsultasi

kepada

individu,

keluarga,

kelompok,

masyarakat

ataupun

organisasi

sehingga

mendapatkan pelayanan tepat sasaran.

- Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat. Di bidang pengembangan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS), selama lima tahun terakhir Kementerian Sosial melalui Direktorat Pemberdayaan


III - 42

Kelembagaan Sosial Masyarakat telah melakukan upaya pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat yang merupakan infrastruktur pembangunan kesejahteraan sosial

seperti

karang

taruna

(KT),

pekerja

sosial

masyarakat (PSM), organisasi sosial (orsos), dunia usaha, dan kelompok-kelompok sosial masyarakat diantaranya wahana

kesejahteraan

sosial

berbasis

masyarakat

(kelompok arisan, pengajian, usaha kecil, paguyuban


suku/etnis dan kampung asal) dalam bentuk pelatihan manajemen

pengelolaan

dan

pengembangan

Usaha

Ekonomi Produktif (UEP).

- Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial.

Pengembangan dan potensi sumber kesejahteraan

sosial tidak hanya infrastruktur kesejahteraan sosial yang menjadi mitra dalam penanganan masalah sosial

semata, tetapi juga terhadap nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, pemberian

kesetiakawanan

bantuan

warakawuri diberikan

dan

pahlawan

pula

dan

melalui

sosial

kepada

kepada

mereka

dan

bantuan

santunan

Selain

bantuan

sosial

itu,

kesehatan

Di

perbaikan rumah untuk warakawuri pahlawan, perintis kemerdekaan,

dan

Permasalahan

yang

janda

perintis

dihadapi

saat

kemerdekaan. ini

adalah

kecenderungan semakin melemahnya pemahaman dan

penghayatan nilai K2KS, menurunnya kondisi sosial ekonomi dan kesejahteraan para perintis kemerdekaan/ janda perintis kemerdekaan, dan pejuang serta kondisi taman makam pahlawan, makam pahlawan nasional sebagian besar kurang terawat. Upaya

penanganan

diarahkan

untuk

tetap

terpeliharanya nilai keteladanan dan jiwa kejuangan bagi


III - 43

kalangan

generasi

muda.

Komponen

kegiatan

keperintisan, kepahlawanan, dan kesejahteraan sosial meliputi: (1) Penelusuran

riwayat/sejarah

perjuangan

calon

penerima penghargaan. (2) Pemberian tanda kehormatan/jasa dan penghargaan tingkatnasional. (3) Pengenalan, penanaman dan penghayatan nilai K2KS


(ziarah wisata, sarasehan kepahlawanan, dan napak tilas).

(4) Bantuan

perbaikan

rumah

keluarga

pahlawan,

perintiskemerdekaan/ janda perintis kemerdekaan.

(5) Bimbingan pelestarian K2KS kepada guru, tokoh masyarakat/agama/pers.

(6) Pemugaran dan pemeliharaan TMP/MPN/MPK.

2. Program Rehabilitasi Sosial

- Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Anak.

Pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial anak

berupa

penyelenggaraan

penyantunan,

perawatan,

perlindungan, pengentasan anak di luar pengasuhan orang tua dan pengangkatan anak dengan sasaran anak

Di

balita terlantar,anak terlantar, anak tanpa pengasuhan orang tua, anak jalanan, anak yang berada dalam asuhan

panti

sosial.

Sedangkan

anak

yang

membutuhkan perlindungan khusus yang ditangani melalui RPSA di 15 lokasi dan 20 Lembaga Perlindungan Anak (LPA).

Selain sasaran yang dikemukakan tersebut ada sasaran lain yang perlu mendapatkan perhatian terkait dengan permasalahan kesejahteraan sosial anak, seperti kasus penculikan anak, kasus perdagangan anak, anak terpapar asap rokok, anak korban peredaran narkoba,


III - 44

anak yang tidak dapat mengakses sarana pendidikan, anak dengan HIV/AIDS, anak yang belum tersentuh layanan kesehatan, dan anak yang tidak punya akte kelahiran. Adapun strategi pelayanan sosial anak yang saat ini dikembangkan adalah sebagai berikut, (1) Sosialisasi dan promosi hak-hak anak: upaya ini diarahkan

untuk meningkatkan kesadaran keluarga


dan masyarakat akan hak-hak anak sehingga anak

merasa aman dan terlindungi serta terpenuhinya kebutuhan sosial dasar anak.

(2) Penguatan keluarga dan pemberdayaan masyarakat: adalah upaya yang diarahkan pada peningkatan peran dan fungsi keluarga dan masyarakat dalam

memberikan perlindungan dan rasa aman pada anak. Dengan demikian anak akan tumbuh kembang secara wajar dalam lingkungan yang melindungi.

(3) Fasilitasi dan peningkatan kapasitas kelembagaan: adalah upaya yang diarahkan untuk meningkat peran dan fungsi lembaga sebagai institusi penganti keluarga sedarah (keluarga inti). Melalui peningkatan

ini diharapkan kelembagaan sosial pelayanan anak

Di

dapat berperan secara optimal dalam memberikan perlindungan dan rasa aman serta memperhatikan hak-hak anak.

(4) Penguatan dan pengembangan kerja sama serta

kemitraan strategis adalah upaya yang diarahkan untuk

meningkat

sinergisitas

penyelenggaraan

kesejahteraan sosial anak. Dengan demikian dapat dikembangkan program dan kegiatan yang utuh, menyeluruh dan berkelanjutan. (5) Pengembangan model pelayanan sosial anak berbasis ilmu

pengetahuan dan teknologi: adalah upaya


III - 45

mencari

solusi

dengan

menggunakan

kerangka

kajian dan analisis konsep dan teori untuk mengenali penyelenggaraan

kesejahteraan

sosial

yang

memenuhi rasa aman dan hak-hak anak. (6) Peningkatan

kualitas

manajemen

dan

sistem

informasi pelayanan sosial anak adalah upaya yang lebih bersifat sistem pendukung untuk memberikan informasi dan pelayanan sosial anak dalam kerangka


penyelenggaraan yang profesional, transparan, dan bertanggung jawab serta didasari oleh pemahaman

hak-hak anak sebagai bagian dari solusi rehabilitasi

dan perlindungan sosial anak.

- Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.

Kebijakan sosial lebih diarahkan kepada pelayanan

kesejahteraan sosial basis keluarga dan komunitas atau

masyarakat di samping tetap memperhatikan kenyataan di lapangan bahwa banyak sekali lanjut usia telantar

sekalipun mereka masih memiliki keluarga sehingga panti sosial dengan pelayanan gratisnya masih menjadi pilihan bagi mereka.

Di

Arah kebijakan ini ditempuh untuk mewujudkan

sistem perlindungan dan jaminan sosial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial lanjut usia, dengan memberikan beraktivitas

kesempatan

dan

bekerja

yang

selama

luas

untuk

mungkin

terus

sehingga

aktualitas dirinya di dalam keluarga dan masyarakat lebih terjamin.


III - 46

- Pelayanan

Rehabilitasi

Kesejahteraan

Sosial

Penyandang Cacat. Jenis

kecacatan

yang

ditangani

Direktorat

Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial yaitu tunanetra, cacat mental, cacat tubuh, tunagrahita, tunalaras, tunarungu wicara, dan penyakit kronis. Program dan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi


sosial penyandang cacat tersebut dilaksanakan melalui tiga sistem:

(1) Institutional-based yang mencakup program reguler,

multilayanan, dan multitarget group melalui day care dan subsidi silang, dan program khusus yang meliputi outreach (penjangkauan), Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK), dan bantuan ahli kepada

organisasi sosial dan rehabilitasi sosial berbasis masyarakat,

(2) Noninstitutional-based yang mencakup pelayanan pendampingan dengan pendekatan family-based dan community-based

yang

menyelenggarakan

Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM),

(3) Pelayanan sosial lainnya mencakup Loka Bina Karya,

Di

Praktek

Belajar

Kerja

(PBK),

Usaha

Ekonomi

Produktif/Kelompok Usaha Bersama (UEP/KUBE). Setiap

tahunnya

terdapat

kecenderungan

meningkatnya penyandang cacat dari tahun ke tahun. Sementara

itu,

program

pemberian

bantuan

dana

Jaminan sosial bagi Penyandang Cacat Berat baru dapat menjangkau disebabkan sistem

jumlah

yang

keterbatasan

pendataan

dalam

sangat anggaran rangka

terbatas.

Hal

pemerintah, verifikasi.

ini dan

Dalam

konteks ini diperlukan adanya dana pendampingan dari pemerintah daerah untuk menjamin keberlangsungan


III - 47

program dan untuk meningkatkan jumlah penyandang cacat berat yang dapat menerima program tersebut. - Pelayanan

Rehabilitasi

Kesejahteraan

Sosial

Penyandang Tuna Sosial. Pelayanan dilakukan

dan

melalui

Rehabilitasi

kegiatan

Sosial

bimbingan

Tunasosial sosial

dan

keterampilan serta bantuan usaha ekonomi produktif. lain

yang

dilakukan

dalam

kerangka


Upaya

pelayanan sosial bagi tunasosial adalah melalui kegiatan bimbingan

sosial,

bimbingan

keterampilan

dan

pemberian bantuan Usaha Ekonomis Produktif (UEP)

dalam rangka pembinaan lanjut yang diarahkan pada pemberdayaan tunasusila (wanita dan waria tunasusila),

gelandangan dan pengemis serta bekas warga binaan pemasyarakatan.

Pembentukan jaringan kerja sangat membantu

untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dan

penyandang tunasosial, khususnya untuk kasus ODHA dan tunasusila. Kedua kasus ini cukup signifikan karena

berdampak ganda terhadap keluarga dan lingkungan

Di

sekitar.

- Pelayanan

dan

Rehabilitasi

Sosial

Korban

Penyalahgunaan Napza

Kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial korban

penyalahgunaan napza (narkotika, psikotropika dan zat

adiktif lainnya) dilakukan oleh Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi

Sosial

Korban

Penyalahgunaan

Napza

Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial melalui

rehabilitasi

sosial

terpadu

atau

pemulihan

terpadu. Rehabilitasi sosial terpadu ini mencakup aspek psikososial dan spiritual, dan vokasional Di dalam upaya


III - 48

merehabilitasi

sosial,

dilaksanakan

juga

upaya

peningkatan dan perluasan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial korban napza, terutama pencegahan dan/atau

rehabilitasi

peningkatan

sosial

koordinasi

pemerintah

terkait

mengembangkan

intra-

dan

dan

berbasis

masyarakat,

dan

inter-instansi

partisipasi

masyarakat,

memantapkan

peran

serta

masyarakat/lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam


kegiatan pencegahan, pelayanan dan rehabilitasi sosial korban

napza,

pengembangan

dan

peningkatan

prasarana dan sarana pelayanan rehabilitasi sosial bagi

korban napza baik secara fisik maupun sumber daya manusia.Di

samping

itu,

ada

upaya

peningkatan

profesionalisme pelayanan sosial melalui pengembangan dan penyediaan sistem informasi tentang permasalahan sosial penyalahgunaan napza, dan kegiatan pelayanan

serta rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan napza

yang mencakup kegiatan pencegahan, rehabilitasi sosial,

pengembangan dan pembinaan lanjut, serta kegiatan kelembagaan, perlindungan, dan advokasi sosial. Penyalahgunaan

kesejahteraan

sosial

Napza

yang

adalah

memiliki

permasalahan

kecenderungan

Di

meningkat. Penambahan jumlah kasus penyalahguna Napza bersumber pada dua arus. Pertama, penambahan yang

berasal

dari

pengguna

yang

baru.

Kedua,

penambahan dari mereka yang telah pulih setelah melaksanakan kegiatan rehabilitasi kambuh kembali

menggunakan Napza (relapse). Kompleksitas masalahnya

sering kali dipengaruhi oleh perubahan pola dan gaya hidup korban. Untuk mengetahui capaian program dan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza mulai dari pencegahan, pelayanan dan rehabilitasi


III - 49

sosial, pembinaan lanjut, pelembagaan, perlindungan dan

advokasi

sosial

penyalahgunaan

Napza

tentang dapat

masalah

korban

dilihat

dalam

pedoman

/

uraian

berikut. (1)

Tersedianya

buku-buku,

acuan

/

panduan tentang penanggulangan penyalahgunaan Napza, termasuk pedoman yang berbasis institusi ataupun rehabilitasi berbasis masyarakat. Terlatihnya sumber daya manusia (SDM) sebagai


(2)

petugas/tenaga pencegahan penyalahgunaan Napza di seluruh Indonesia.

(3)

Meningkatnya profesionalisme petugas dan lembaga di bidang manajemen dan teknis pelayanan.

(4)

Meningkatnya persentase korban penyalahgunaan

Napza yangtelah mendapat pelayanan rehabilitasi sosial dan menurunnya angka kekambuhan.

(5)

Meningkatnya

kesadaran

dan

peran

serta

masyarakat dalam menanggulangi penyalahgunaan Napza.

(6)

Tersedianya database eks korban Napza, lembaga dan

SDM

petugas/pekerja

sosial

di

bidang

penanggulangan Napza.

Di

(7)

Tersedianya informasi, media, dan sarana dalam kegiatan

pencegahan

dan

penyalah

guna

sehingga

Napza

rehabilitasi

mudah

sosial

untuk

diakses masyarakat.

(8)

Meningkatnya jumlah Orsos/LSM/dunia usaha/ masyarakat

yang

ikut

terlibat

dalam

upaya

penanggulangan penyalahgunaan Napza, termasuk dalam pembinaan lanjut (baik dari dalam maupun luar negeri). (9)

Terbentuknya

jaringan

kerja

antarlembaga

rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza.


III - 50

(10) Meningkatnya aktivitas sosial ekonomi eks korban Napza. (11) Tersedianya perangkat perundang-undangan yang mendukung

pemulihan

korban

penyalahgunaan

Napza. (12) Adanya forum perlindungan dan advokasi sosial pada

tingkat

nasional,

provinsi,

kota

dan


kabupaten. 3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial -

Bantuan Sosial Korban Bencana Alam.

Indonesia memiliki tingkat intensitas dan frekuensi

bencana yang tinggi di hampir seluruh wilayah karena letak geografis dan geologis dan banyaknya vulkanis. Bencana alam seperti gempa bumi, gelombang tsunami,

letusan gunung api, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, musim kemarau yang panjang. Musim kemarau

dan musim hujan dengan intensitas tinggi dan panjang

mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor. Setiap tahun berbagai jenis bencana alam seperti itu selalu

terjadi dan mengakibatkan korban jiwa dan kerugian harta benda dalam jumlah tidak sedikit.

Di

Penentuan target pemenuhan kebutuhan dasar

bagi korban bencana alam setiap tahunnya mengalami

kecenderungan meningkat dan melampaui target yang

ditentukan. Hal ini terkait dengan kejadian bencana alam yang tidak dapat diprediksi sehingga penyiagaan bagi keadaan darurat misalnya menjadi sangat penting. Oleh karena itu untuk menghindari kondisi yang lebih sulit, Kementerian Sosial telah menyediakan gudang/baffer stock di setiap provinsi untuk mengantisipasi kejadian dan keadaan darurat tersebut.


III - 51

Untuk

membangun

sistem

dan

mekanisme

penanggulangan bencana secara terpadu di pusat dan di daerah dilakukan melalui kegiatan: a. Kesiapsiagaan,

merupakan

meminimalisasi

jumlah

upaya

korban

untuk

bencana

dan

kerusakan sarana prasarana akibat bencana. Upaya ini dilaksanakan dalam bentuk penyediaan berupa bantuan darurat, peralatan evakuasi, dan mobilisasi


kendaraan siaga bencana, penyiapan masyarakat

untuk memahami risiko bencana melalui penyuluhan sosial,

latihan,

simulasi,

dan

gladi

lapangan

penanggulangan bencana;

b. Tanggap darurat, merupakan upaya dalam rangka percepatan

penanganan

korban

bencana

dan

mencegah terjadinya permasalahan sosial baru akibat bencana. Upaya ini dilakukan dalam bentuk aktivasi sistem

penanggulangan

bencana

melalui

upaya

penyelamatan, pemenuhan kebutuhan dasar, dan bantuan terapi psikososial, serta pelibatan personel

terlatih dalam penanggulangan bencana (Taruna Siaga Bencana/Tagana);

c. Pascabencana, merupakan upaya yang dilaksanakan

Di

dalam rangka penguatan kondisi fisik dan psikososial korban

bencana. Upaya

bentuk

rehabilitasi

ini

sosial

dilaksanakan

secara

fisik

dalam

ataupun

nonfisik melalui bantuan stimulan bahan bangunan rumah (BBR), santunan sosial (bantuan biaya bagi

korban meninggal), dan bantuan sosial dalam rangka penguatan kondisi psikososial korban;

d. Penanggulangan

bencana

berbasis

masyarakat

dengan personel terlatih yang dinamakan Taruna Siaga Bencana (Tagana).


III - 52

-

Bantuan Sosial Korban Bencana Sosial. Penanganan masalah kebencanaan sosial masih terus dilakukan pada saat ini yakni melalui penuntasan pengungsi

akibat

konflik

sosial,

kebakaran,

orang

telantar di luar negeri, pelintas batas, pencemaran limbah, ledakan bom dan kejadian luar biasa yang dinyatakan pemerintah sebagai bentuk bencana sosial. Bencana sosial yang melanda tanah air dalam beberapa


tahun terakhir telah menyadarkan kita tentang dampak

sosial yang ditimbulkannya baik fisik maupun nonfisik, dan terganggunya ketertiban dan tatanan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sementara itu, Indonesia juga dihadapkan pada

fenomena sosial baru dengan munculnya dampak sosial

akibat pencemaran lingkungan oleh limbah industri, kebakaran hutan, dan berbagai kejadian luar biasa yang

telah menjadi kenyataan sosial, antara lain, peristiwa busung lapar, endemi flu burung, penataan lingkungan

permukiman kumuh dan lain-lain yang berdampak luas dalam

kehidupan

masyarakat

dan

memerlukan

penanganan secara khusus.

Penanganan bencana sosial dilakukan dengan tiga

Di

tahapan, yaitu penanganan :

(1) Prabencana

Merupakan upaya untuk meminimalisasi jumlah

korban bencana dan kerusakan sarana prasarana akibat bencana.

Tahapan

ini

dilaksanakan

dalam

rangka

mencegah terjadinya bencana sosial dan atau mencegah

muncul kembali bencana sosial yang pernah ada, yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan: a) Keserasian Sosial dengan target penuntasan masalah kesejahteraan sosial di “hulu”


III - 53

b) Penggalian kearifan lokal melalui forum-forum saresehan dengan tokoh masyarakat lokal. c) Penanganan implementasi MoU antara Pemerintah RI dan GAM dari tahun 2005 hingga tahun 2009 melalui kegiatan Reintegrasi Aceh. (2) Tanggap Darurat Merupakan

upaya

penanganan korban

dalam

rangka

percepatan

bencana dan mencegah terjadinya


permasalahan sosial baru akibat bencana.sosial melalui bantuan dalam bentuk bantuan bahan bangunan rumah

(BBR) dan pembangunan rumah bagi korban konflik yang berada di tempat pengungsian

(3) Pasca Bencana

Merupakan

upaya

yang

dilaksanakan

dalam

rangka penguatan kondisi fisik dan psikososial korban bencana.

Kegiatan

ini

dilaksanakan

dalam

bentuk

rehabilitasi sosial bagi korban bencana sosial akibat konflik.

-

Bantuan Tunai Bersyarat. Kegiatan

percepatan

yang

dikembangkan

penanggulangan

dalam

kemiskinan

rangka

sekaligus

Di

sebagai sarana untuk pengembangan sistem jaminan sosial bagi masyarakat sangat miskin dilakukan melalui

Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini di negaranegara lain dikenal dengan Conditional Cash Transfers (CCT). Program nasional di bidang penanggulangan kemiskinan

dari perspektif

kesejahteraan

sosial

ini

adalah bantuan sosial tunai bersyarat bagi rumah tangga sangat miskin (RTSM) dengan katagori memiliki ibu hamil, ibu menyusui, mempunyai balita, mempunyai anak usia sekolah SD dan SMP. Bentuk bantuan yang


III - 54

diberikan berupa biaya transpor anak ke sekolah dan biaya transpor mengunjungi pusat pelayanan kesehatan. Tujuan

PKH

meningkatkan

secara

jangkauan

umum atau

adalah

untuk

aksesibilitas

RTSM

terhadap layanan publik, khususnya pendidikan dan kesehatan. Pemberian bantuan uang tunai untuk jangka pendek

diharapkan

pengeluaran

dapat

RTSM.

mengurangi

Sedangkan

jangka

beban panjang


diharapkan dapat terjadi perubahan perilaku yang pada akhirnya dapat memutus mata rantai kemiskinan RTSM tersebut.

4. Program Asuransi Kesejahteraan Sosial.

Kemiskinan bukan saja masalah yang dihadapi bangsa

Indonesia

Kemiskinan

sudah

menjadi

isu

global

dan

menjadi agenda bersama bangsa-bangsa di dunia untuk menanggulanginya.

Oleh

karena

itu,

program

penanggulangan kemiskinan harus dilaksanakan secara bersama-sama dan bersinergi. Semua pihak dapat terlibat aktif dalam penanganannya.

Program terobosan itu antara lain melalui percepatan

penanggulangan

mengembangkan

sekaligus

sistem

sebagai

jaminan

sarana

sosial

bagi

Di

untuk

kemiskinan

masyarakat sangat miskin. Jaminan kesejahteraan sosial

dikembangkan Kementerian Sosial dan dilaksanakan oleh

Direktorat Jaminan Kesejahteraan Sosial berupa Asuransi Kesejahteraan

Sosial

(Askesos).

Askesos

dimaksudkan

sebagai program pengganti pendapatan, pemeliharaan dan peningkatan pendapatan di mana peserta Askesos dapat melakukan proteksi sosial secara mandiri.


III - 55

5. Program

Perlindungan

bagi

Korban

Kekerasan

dan

Pekerja Migran. Ketersediaan lapangan pekerjaan yang terbatas di dalam negeri memicu banyaknya penduduk usia kerja yang menganggur mencari peluang kerja di luar negeri. Namun sering kali niat kuat ini tidak diiringi dengan penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang memadai tentang berbagai hal yang perlu disiapkan dalam pengurusan


perizinan ke luar negeri dan keterampilan kerja yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh negara penerima.

Berbagai permasalahan kesejahteraan sosial muncul

ketika pekerjamigran berada di luar negeri seperti korban

tindak kekerasan (KTK), korban perdagangan manusia

(human trafficking), pelecehan seksual dan eksploitasi tenaga kerja. Pekerja migran yang menjadi korban tindak

kekerasan menjadi permasalahan kesejahteraan sosial yang mengemuka

karena

para

korban

selain

bermasalah

mengenai keimigrasian tetapi juga menjadi korban tindak kekerasan. Isu tindak kekerasan tidak hanya dialami oleh

pekerja migran. Dewasa ini kasus-kasus korban tindak kekerasan seperti

banyak

kasus

ditemukan

kekerasan

di

dalam

lingkungan

rumah

terdekat,

tangga

yang

Di

dilakukan oleh pasangannya atau oleh orangtua terhadap

anaknya. Yang lebih luas lagi adalah kasus kekerasan yang terjadi karena konflik sosial.

Korban tindak kekerasan dan pekerja migran bermasalah

yang teridentifikasi diberikan bantuan UEP dan mendapat

pendampingan dari pekerja sosial masyarakat sebagai pendamping.

Bantuan

sosial

bagi

pekerja

migran

bermasalah dilaksanakan melalui bantuan makanan dan pemulangan ke daerah asal melalui kerjasama dengan PT DAMRI dan PT Pelni. Pekerja migran yang telah dipulangkan ke daerah asal direkomendasikan melalui Dinas Sosial


III - 56

setempat

untuk

mendapat

bantuan

Usaha

Ekonomi

Produktif (UEP). 6. Program Penyelenggaraan Undian. Peningkatan penyelenggara

partisipasi Undian

dunia

Gratis

usaha,

Berhadiah

khususnya (UGB)

dan

Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) ditandai dengan meningkatnya pengajuan permohonan izin penyelenggaraan


UGB dan PUB sebanyak 30 persen setiap tahunnya. Hal ini

mencerminkan adanya rasa tanggung jawab dan kepedulian sosial yang besar dari kalangan dunia usaha terhadap masalah kesejahteraan sosial.

7. Program

Pendidikan,

Pelatihan,

Pemeliharaan

dan

Pengembangan Kesejahteraan Sosial.

Kegiatan penelitian dan pengembangan kesejahteraan

sosial

yang

dikembangkan

Pusat

Penelitian

dan

Pengembangan Kesejahteraan Sosial (Puslitbang Kesos) yang

diarahkan pada pemenuhan kebutuhan, arah kebijakan, dan program pembangunan kesejahteraan sosial, serta

kegiatan-kegiatan yang telah diluncurkan kementerian. Bahkan

telah

unit

teknis

suatu

penelitian

kementerian

(by

untuk

research

Di

kebutuhan

dikembangkan

programme) seperti yang telah diimplementasikan pada

kegiatan pola konsentrasi di wilayah perbatasan antarnegara

dan

daerah

terpencil

(Kepulauan

Miangas,

Kepulauan Marore dan Kabupaten Sukabumi). Kegiatannya langsung

memberikan

intervensi

kepada

masyarakat

sasaran, terutamakearifan lokal dan institusi-institusi lokal untuk

mendukung

program

penguatan

desa

yang

berketahanan sosial.


III - 57

8. Program Pengembangan Sistem Perlindungan Sosial. Mengembangkan sistem perlindungan sosial yang bisa membantu memecahkan permasalahan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari

paparan

membuktikan

bahwa

pembangunan

di

mengupayakan

Kementerian

pemerintah

bidang

agar

Sosial

menyadari

kesejahteraan

berbagai

ketelantaran,

masalah

kecacatan,

dapat

pentingnya

sosial

untuk

sosial

seperti

ketunaansosial,


kemiskinan.

RENSTRA

penyimpangan perilaku, ketertinggalan/ keterpencilan, serta

korban bencana dan akibat tindak kekerasan dapat ditangani secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan. Hal ini

merupakan wujud komitmen pemerintah untuk meningkatkan harkat

dan

martabat

sebagian

warga

masyarakat

yang

menyandang permasalahan sosial. Upaya mengangkat derajat kesejahteraan sosial tersebut, dapat dipandang sebagai bagian dari investasi sosial yang ditujukan untuk meningkatkan dan

mengembangkan kualitas SDM bangsa Indonesia, sehingga mampu

menjalankan

tugas-tugas

kehidupannya

secara

mandiri sesuai dengan nilai-nilai yang layak bagi kemanusiaan. Dalam hal ini, pembangunan kesejahteraan sosial dapat

menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kesenjangan sosial

Di

ekonomi serta berbagai kecenderungan primordialisme dan eksklusivisme

yang

mengancam

tatanan

hidup

bangsa

Indonesia. Bila hal ini kita abaikan maka akan mengarah pada terjadinya

friksi

gilirannya

dapat

dan

konflik

menimbulkan

horizontal,

sehingga

disintegrasi

sosial

pada

yang

menurunkan harkat dan martabat bangsa.

Perkembangan pembangunan kesejahteraan sosial saat ini diwarnai oleh adanya perubahan paradigma pembangunan nasional, yang bergeser dari sentralistik ke arah desentralistik. Hal ini merupakan penjabaran dari kebijakan pemerintah untuk memberikan peran dan posisi yang lebih besar kepada


III - 58

masyarakat

sebagai

pelaku

dan

pelaksana

utama

pembangunan. Melalui kebijakan otonomi daerah, pemerintah memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah, khususnya daerah kabupaten/kota untuk menyelenggarakan pembangunan

dan

mengurus

rumah

tangganya

sendiri.

Kenyataan menunjukkan bahwa pemberian otonomi tersebut tidak

sepenuhnya

ditemukan

adanya

berjalan

mulus,

karena

ekses

negatif

yang

masih

sering

mengakibatkan


terjadinya hambatan dalam pelaksanaan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial. Perubahan ini hendaknya disikapi secara arif, bijaksana, dan diarahkan pada terwujudnya pemahaman

dan

komitmen

pelaku

pembangunan

kesejahteraan sosial di setiap daerah kabupaten dan kota.

Permasalahan sosial di Indonesia saat ini cenderung meningkat dilihat dari jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial dan

kompleksitasnya.

Untuk

menghadapi

berbagai

permasalahan sosial tersebut, dalam kurun waktu 2010-2014, diperlukan pemahaman yang mendalam terhadap :

(1) Situasi perkembangan lingkungan strategis, baik global, regional, maupun nasional.

(2) Kondisi dan permasalahan sosial yang akan dihadapi pada kurun waktu 2010-2014.

Di

(3) Tantangan internal yang harus dilakukan pembenahan dan perbaikan pada 2010-2014.

Sejalan dengan itu pula Bidang Sosial pada Dinas Sosial,

Tenaga

Kerja

dan

Transmigrasi

Kabupaten

Bogor

telah

menyusun program kerja 4 (empat) program prioritas beserta

kegiatannya untuk mendukung program kerja yang ada di pemerintah pusat dan ikut serta mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial seperti termuat dalam RENSTRA Dinas

Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor tahun 2013-2018.


III - 59

3.3.2

Telaahan RENSTRA Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Arah kebijakan dan strategi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2010-2014 disusun untuk mendukung pencapaian tujuan Pembangunan Nasional dan Kontrak Kinerja yang telah ditetapkan. Arah kebijakan akan dilaksanakan melalui berbagai program prioritas yang terdiri dari prioritas nasional,


prioritas bidang dan prioritas Kementerian Tenaga

Kerja dan Transmigrasi, serta Kontrak Kinerja Menteri melalui 6 program teknis dan 3 program pendukung (Generik).

3.3.2.1 Bidang Tenaga Kerja

Pembangunan ketenagakerjaan tahun 2010-2014

diarahkan untuk :

(1) Mendorong terciptanya kesempatan kerja yang baik (decent work), yaitu lapangan kerja produktif serta

adanya perlindungan dan jaminan sosial yang memadai;

(2) Mendorong terciptanya kesempatan kerja seluasluasnya

dan

merata

dalam

sektor-sektor

pembangunan;

Di

(3) Meningkatkan kondisi dan mekanisme Hubungan Industrial untuk mendorong kesempatan kerja;

(4) Menyempurnakan ketenagakerjaan

peraturan-peraturan

dan

melaksanakan

peraturan

ketenagakerjaan pokok (utama), sesuai hukum internasional;

(5) Mengembangkan

jaminan

sosial

dan

pemberdayaan pekerja; (6) Meningkatkan

kompetensi

tenaga

kerja

dan

produktivitas;


III - 60

(7) Menciptakan kesempatan kerja melalui programprogram pemerintah; (8) Menyempurnakan kebijakan migrasi dan pembangunan; (9) Mengembangkan kebijakan pendukung pasar kerja melalui informasi pasar kerja. Memasuki

pembangunan

tahun

2010-2014,

pembangunan di bidang ketenagakerjaan diperkirakan


masih diwarnai permasalahan, antara lain: 1) Tingginya tingkat pengangguran;

2) Rendahnya perluasan kesempatan kerja;

3) Rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja;

4) Belum kondusifnya kondisi hubungan industrial. Untuk

melaksanakan

pembangunan

ketenagakerjaan di Indonesia Kementerian Sosial telah menyusun

Renstra Tahun 2010 – 2014

dengan

program dan kegiatan. Telaahan mengenai Renstra Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

sebagai

berikut :

1. Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas, melalui kegiatan:

Di

a. Pelatihan Kewirausahaan;

b. Pengembangan Standardisasi Kompetensi Kerja dan Program Pelatihan;

c. Peningkatan Kompetensi Instruktur dan Tenaga Kepelatihan;

d. Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas; e. Peningkatan

Penyelenggaraan

Pemagangan

Dalam dan Luar Negeri; f. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, Sarana dan Pemberdayaan Kelembagaan Pelatihan dan Produktivitas;


III - 61

g. Pengembangan

Sistem

dan

Pelaksanaan

Sertifikasi Kompetensi Profesi; h. Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi Instruktur dan Tenaga Kerja; i. Pelaksanaan dan Peningkatan Produktivitas; j. Peningkatan

Kompetensi

Pengembangan

Tenaga

Program

Kerja

Pelatihan

dan

Bidang

Industri;


k. Peningkatan Kualitas Transmigran dan Calon Transmigran;

l. Pengembangan

Program

dan

Peningkatan

Kapasitas SDM Pelatihan Ketransmigrasian;

m. Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi Instruktur dan Tenaga Kerja;

n. Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja Bidang Industri;

o. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya

Direktorat

Jenderal

Pembinaan

Pelatihan dan Produktivitas;

p. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

Program kegiatan ini bertujuan untuk peningkatan

Di

kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, untuk mencetak tenaga kerja dan wirausaha baru yang

berdaya saing. Untuk mendukung program ini Bidang Tenaga

Kerja

Transmigrasi

Dinas

Sosial

Kabupaten

Tenaga

Bogor

dalam

Kerja

dan

RENSTRA

2013-2018 telah menyusun Program Peningkatan Kualitas

dan

Produktifitas

Tenaga

Kerja

beserta

kegiatannya. Indikator kinerja dari program ini adalah meningkatnya kualitas pencari kerja dan perluasan kesempatan kerja di kabupaten Bogor.


III - 62

2. Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja dengan kegiatan meliputi: a. Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri; b. Pembinaan

Penempatan

dan

Perlindungan

Tenaga Kerja Indonesia Luar Negeri; c. Pengembangan

dan

Peningkatan

Perluasan

Kesempatan Kerja; d. Peningkatan Pengembangan Pasar Kerja;


e. Peningkatan Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing;

f. Pengembangan

dan

Perluasan

Kesempatan

Kerja;

g. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya

Direktorat

Jenderal

Pembinaan

Penempatan Tenaga Kerja.

Program kegiatan ini bertujuan untuk

perluasan

penciptaan kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja baik di dalam maupun di luar negeri.

Untuk

mendukung program ini Bidang Tenaga Kerja Dinas

Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten

Bogor dalam RENSTRA 2013-2018 telah menyusun Program Peningkatan Kesempatan Kerja

beserta

Di

kegiatannya. Indikator kinerja dari program ini adalah meningkatnya kesempatan

penempatan

kerja

melalui

dan

fasilitasi

perluasan

pelayanan

penempatan tenaga kerja.

3. Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dengan kegiatan meliputi : a. Penyempurnaan Peraturan Ketenagakerjaan;

b. Pengelolaan Kelembagaan dan Pemasyarakatan Hubungan Industrial;


III - 63

c. Konsolidasi Pelaksanaan Peningkatan Intensitas Pencegahan PHK dan Penyelesaian Hubungan Industrial; d. Konsolidasi

Peningkatan

Pelaksanaan

Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Yang Lebih Baik; e. Konsolidasi Pembinaan Syarat-Syarat Kerja Non Diskriminasi;


f. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya

Direktorat

Jenderal

Pembinaan

Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Indikator

kinerja

Program

Pengembangan

Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga

Kerja

adalah

meningkatnya

pembinaan

hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja

melalui persyaratan kerja, kesejahteraan dan analisis

diskriminasi, pengupahan, penyelesaian perselisihan hubungan industrial, yang diukur dari: a. Jumlah

tenaga

kerja

yang

menjadi

anggota

Jamsostek;

b. Persentase kasus perselisihan hubungan industrial

Di

yang dapat diselesaikan melalui mediator;

c. Jumlah

Lembaga

Kerjasama

Bipartit

yang

Lembaga

Kerjasama

Tripartit

yang

terbentuk;

d. Jumlah

dibentuk;

e. Jumlah Peraturan Perusahaan yang disahkan; f. Jumlah

Perjanjian

Kerja

Bersama

yang

didaftarkan. Untuk mendukung program ini Bidang Tenaga Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor dalam RENSTRA 2013-2018 telah


III - 64

menyusun Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan beserta kegiatannya. 4. Program

Perlindungan

Pengembangan

Tenaga

Sistem

Kerja

dan

Pengawasan

Ketenagakerjaan dengan kegiatan meliputi : a. Peningkatan Penerapan Norma Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;


b. Peningkatan Peran Serta Lembaga-Lembaga dan Personil

Dalam

Penerapan

Norma

Ketenagakerjaan;

c. Peningkatan

Penerapan

Keselamatan

dan

Kesehatan Kerja;

d. Peningkatan Perlindungan Pekerja Perempuan dan Penghapusan Pekerja Anak;

e. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya

Direktorat

Jenderal

Pembinaan

Pengawasan Ketenagakerjaan.

Indikator Kinerja dari program ini adalah

meningkatnya

penerapan

peraturan

perundang-

undangan ketenagakerjaan di tempat kerja, yang diukur dari:

Di

a. Jumlah perusahaan yang menerapkan Sistem Manajemen

Kesehatan dan Keselamatan Kerja

(SMK3);

b. Jumlah

tenaga

pengawas

yang

memenuhi

standar kompetensi;

c. Jumlah pekerja anak yang ditarik dari bentukbentuk pekerjaan terburuk bagi anak; d. Persentase perusahaan yang memenuhi norma pekerja perempuan;

e. Jumlah pekerja yang memperoleh hak jaminan sosial tenaga kerja.


III - 65

Untuk mendukung program ini Bidang Tenaga Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor dalam RENSTRA 2013-2018 telah menyusun Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan beserta kegiatannya. 3.3.2.2 Bidang Transmigrasi Penyelenggaraan transmigrasi tahun 2010-2014 sebagai

alternatif

dalam

mengurangi


diarahkan

kesenjangan wilayah, dapat berkonstribusi dalam memperkuat kecukupan

ketahanan

papan,

pangan

memperkuat

nasional

pilar

dan

ketahanan

nasional, mendukung kebijakan pengembangan energi alternatif, mendukung pemerataan investasi secara berkelanjutan yang pada akhirnya dapat mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

Kebijakan yang akan dilakukan untuk mencapai

tujuan pembangunan ketransmigrasian adalah: 1)

Mengembangkan

perdesaan

potensi

terintegrasi

perkotaan

dalam

sumberdaya

dengan

satu

alam

pengembangan

kesatuan

sistem

pengembangan ekonomi wilayah dalam bentuk

Di

Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) atau Lokasi

Permukiman

Transmigrasi

(LPT),

serta

fasilitasi perpindahan dan penempatan penduduk untuk memenuhi kebutuhan sumberdaya manusia dan

memberikan

peluang

usaha

di

kawasan

transmigrasi. Strategi

yang

ditempuh

untuk

mendukung

kebijakan tersebut adalah: a. Mengintegrasikan pembangunan WPT atau LPT dengan

pemugaran

setempat,

permukiman

pembangunan

penduduk

permukiman


pada

III - 66

kawasan potensial, dan revitalisasi permukiman transmigrasi yang ada untuk membentuk atau mendukung kawasan perkotaan baru dengan skema KTM; b. Menetapkan

produk

unggulan

sejak

perencanaan dan pembangunan permukiman melalui

pola

pengembangan

agribisnis

dan

agroindustri;


c. Mengembangkan investasi melalui kerjasama

kemitraan Badan Usaha dengan masyarakat di kawasan transmigrasi;

d. Memberikan akses kepada masyarakat terhadap

informasi potensi dan peluang yang tersedia di kawasan transmigrasi;

e. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia calon transmigran serta pembekalan mental dan etos kerja;

f. Meningkatkan

kualitas

seleksi

calon

transmigran;

g. Meningkatkan kualitas mediasi kerjasama antar daerah.

2)

Pembinaan

dan

Di

transmigrasi

dan

pemberdayaan

pengembangan

masyarakat kawasan

transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan baru dalam mendukung pengembangan perdesaan dan

ekonomi lokal dan daerah untuk mewujudkan kemandirian masyarakat dan daya saing kawasan transmigrasi. Strategi

yang

ditempuh

untuk

mendukung

kebijakan tersebut adalah: a. Peningkatan kapasitas SDM dan masyarakat, melalui pemberian input dan modal, penguatan lembaga

sosial,

fasilitasi

kewirausahaan,


III - 67

penguatan

lembaga

masyarakat,

sosial

dan

pengembangan

lembaga

sarana

dan

prasarana pendidikan, kesehatan dan mental spiritual; b. Pengembangan usaha ekonomi melalui fasilitasi pengembangan usaha produktif, pendampingan, peningkatan produktivitas masyarakat, serta fasilitasi dan mediasi pengembangan bisnis dan


kemitraan;

c. Peningkatan sarana dan prasarana kawasan, penyediaan prasarana intra dan antar kawasan,

pembangunan sarana dan prasarana pusat pertumbuhan baru;

d. Peningkatan

kemandirian

masyarakat

transmigrasi di kawasan transmigrasi;

e. Penguatan

kapasitas

SDM

Pengelola

dalam

pengembangan kawasan sebagai embrio pusat pertumbuhan/perkotaan baru. Arah

kebijakan

dan

strategi

pembangunan

bidang ketransmigrasian dilaksanakan melalui 2 (dua) program yaitu:

1) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Di

meliputi:

a. Penyediaan Tanah Transmigrasi; b. Penyusunan Kawasan

Rencana

Transmigrasi

Pembangunan

dan

Penempatan

Transmigrasi;

c. Pembangunan

Permukiman

di

Kawasan

Transmigrasi; d. Fasilitasi

Perpindahan

dan

Penempatan

Transmigrasi; e. Pengembangan peranserta masyarakat dalam pembangunan transmigrasi;


III - 68

f. Dukungan

Manajemen

dan

Dukungan

Teknis Lainnya Ditjen. Pembinaan Penyiapan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi. Indikator kinerja dari program ini adalah terbangunnya

permukiman

di

Kawasan

Transmigrasi sebagai tempat tinggal dan tempat berusaha yang layak, yang diukur dari: 1) Jumlah permukiman transmigrasi, sarana


dan prasarana Kawasan Transmigrasi yang dibangun;

2) Jumlah

transmigran

perpindahan Kawasan

dan

yang

difasilitasi

penempatannya

Transmigrasi

serta

di

jumlah

penduduk setempat yang ditata terintegrasi

dengan penempatan transmigran di Kawasan Transmigrasi;

3) Nilai

rencana

investasi

yang

akan

dikembangkan di Kawasan Transmigrasi. Seksi

Transmigrasi

Dinas

Sosial

Tenaga

Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor telah menyusun kegiatan-kegiatan melalui program

transmigrasi regional di dalam RENSTRA 2013-

Di

2018.

2. Program

Transmigrasi

Pengembangan dan

Kawasan

Masyarakat

Transmigrasi,

meliputi:

a. Penyusunan Rencana Teknis Pengembangan Masyarakat

Transmigrasi

dan

Kawasan

Transmigrasi; b. Peningkatan Kapasitas SDM dan Masyarakat di Kawasan Transmigrasi;


III - 69

c. Pengembangan

Usaha

di

Kawasan

Transmigrasi; d. Pengembangan Sarana dan Prasarana di Kawasan Transmigrasi; e. Penyerasian

Lingkungan

di

Kawasan

Transmigrasi; f. Dukungan Teknis

Manajemen Lainnya

dan

Ditjen.

Dukungan Pembinaan


Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi.

Indikator

Kinerja

Program

Pengembangan Masyarakat transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi adalah berkembangnya masyarakat dan kawasan transmigrasi yang terintegrasi

dalam

satu

kesatuan

sistem

pengembangan ekonomi wilayah yang berdaya saing, yang diukur dari:

a. Jumlah permukiman dan keluarga yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya di kawasan transmigrasi;

b. Jumlah lahan produktif dan kelembagaan ekonomi di kawasan transmigrasi;

Di

c. Jumlah permukiman transmigrasi yang mandiri;

d. Jumlah

kawasan

transmigrasi

sebagai

embrio pusat pertumbuhan/perkotaan baru; Seksi

Tenaga

Kerja

Transmigrasi

dan

Dinas

Transmigrasi

Sosial

Kabupaten

Bogor tidak menyusun kegiatan dari program ini di

dalam

kabupaten

RENSTRA Bogor

2011-2015

tidak

menjadi

karena daerah

penempatan transmigrasi.


III - 70

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor melaksanakan urusan Pemerintah daerah berdasarkan azas otonomi dan Tugas

Pembantuan

di

bidang

sosial,

tenaga

kerja

dan

transmigrasi. Sehingga secara khusus tidak ada keterkaitan langsung dengan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten


Bogor.

Untuk Pembangunan bidang kesejahteraan Sosial, dalam

menangani

berbagai

permasalahan

penyandang

masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS) harus menyentuh berbagai aspek baik yang ada di desa maupun diperkotaan. Begitu juga dengan bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Setelah melakukan review kembali terhadap faktor-faktor

dari pelayanan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari gambaran pelayanan dan sasaran jangka menengah pada

Renstra Kementerian, maka isu strategis yang akan ditangani melalui RENSTRA Tahun 2013-2018 diantaranya adalah :

Di

Bidang Sosial 

Masalah kesejahteraan sosial semakin meningkat secara jumlah maupun kompleksitas masalahnya;



Masalah kesejahteraan semakin berat melanda semua strata

dimana yang lama belum tuntas sudah muncul masalah baru;



Terbatasnya

sarana,

prasarana

dan

SDM

pelayanan

kesejahteraan sosial; 

Meningkatnya permasalahan sosial dari yang klasik sampai pada munculnya fenomena baru;


III - 71



Kurang berkembangnya usaha ekonomi masyarakat di pedesaan,

yang

mengakibatkan

rendahnya

kondisi

kehidupan ekonomi masyarakat; Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 

Masih tingginya pengangguran di kabupaten Bogor yang disebabkan oleh kurangnya lapangan kerja, keahlian tenaga kerja

yang

tersedia

tidak

sesuai

dengan

kebutuhan


lapangan kerja, dan kualitas tenaga kerja relatif masih rendah;



Masih banyaknya jumlah perselishan hubungan industrial (Perselisihan Hak dan Kepentingan);



Kurang harmonisnya hubungan industrial yang dapat

mengganggu produktivitas kerja, kesejahteraan pekerja, ketenangan bekerja dan ketenangan berusaha;



Masih banyaknya perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya

dalam

Jamsostek

(sekarang

BPJS

–

Ketenagakerjaan);



Masih tingginya pelanggaran norma kerja dan norma K3;



Masih banyaknya minat penduduk Kabupaten Bogor untuk

bertransmigrasi namun cenderung untuk memilih-milih

Di

lokasi penempatan transmigrasi;


III - 72

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi 1. Pernyataan Visi Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya


agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan

kemana

organisasi

akan

dibawa

dan

membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Sebagaimana

Daerah

Nomor

Pembangunan

telah

05

ditetapkan

Tahun

Jangka

2014

Menengah

dalam

Peraturan

tentang

Rencana

Daerah

(RPJMD)

Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018, Visi Kabupaten Bogor

adalah ”Kabupaten Bogor menjadi Kabupaten Termaju

Di

di Indonesia”.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Peraturan

Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang pembentukan dinas daearah dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta

masukan-masukan dari stakeholders, maka Dinas Sosial, Tenaga

Kerja

dan

Transmigrasi

Kabupaten

Bogor

menetapkan Visi : "Terwujudnya

Pelayanan

Kesejahteraan

Sosial

Berkualitas, Tenaga Kerja yang Berdaya Saing dan Profesional, Transmigrasi yang Produktif, serta Iklim Ketenagakerjaan yang Kondusif "


IV - 73

Visi ini dimaksudkan : 1. Terwujudnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial Berkualitas dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial dan peran serta PSKS. 2. Tenaga

Kerja

yang

Berdaya

Saing

dan

Profesional

dimaksudkan untuk memberikan pelatihan terhadap


pencari kerja secara optimal agar mampu mencetak tenaga kerja siap pakai yang mampu bersaing dan profesional.

3. Transmigrasi

yang

Produktif

dimaksudkan

untuk

meningkatkan kualitas sumber daya manusia calon transmigran dan peluang usaha di lokasi transmigrasi.

4. Iklim Tenaga Kerja yang kondusif adalah suasana yang memungkinkan hubungan industrial yang adil dan harmonis, jaminan dan keamanan berusaha, lingkungan

kerja yang aman dan sehat serta pekerja/ masyarakat yang sejahtera. Iklim tenaga kerja yang kondusif dapat pula

menjamin

ketenangan

bekerja

dan

berusaha

Di

sehingga dapat lebih memperluas kesempatan kerja.

2. Pernyataan Misi Misi

adalah

sesuatu

yang

harus

diemban

atau

dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi

yang

telah

ditetapkan.

Dengan

pernyataan

misi

diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan

(stakeholders)

dapat

mengetahui

dan

mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh instansi


IV - 74

pemerintah. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (SPPN), Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah


Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018, Misi Kabupaten Bogor adalah : 

Misi Pertama : Meningkatkan kesalehan sosial dan

kesejahteraan masyarakat.



Misi Kedua : Meningkatkan daya saing perekonomian masyarakat

dan

pengembangan

usaha

berbasis

sumberdaya alam dan pariwisata.



Misi Ketiga : Meningkatkan integrasi, koneksitas dan kualitas

infrastruktur

wilayah

dan

pengelolaan

lingkungan hidup yang berkelanjutan.



Misi Keempat : Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan.



Misi Kelima : Meningkatkan kinerja penyelenggaraan

Di

pemerintahan

dan

kerjasama

antar

daerah

dalam

kerangka tata kelola pemerintahan yang baik.

Berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Bogor Tahun

2013-2018 serta Visi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan

Transmigrasi yang telah ditetapkan, tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan masukanmasukan

dari

pihak-pihak

yang

berkepentingan

(stakeholders), ditetapkan Misi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor sebagai berikut:


IV - 75

Misi Pertama : “ Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparatur ” Misi ini mengandung makna dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat diperlukan sumber daya manusia yang profesional dan adanya daya dukung kinerja yang memadai serta tertatanya sistem administrasi.


Misi Kedua : “

Meningkatkan

kualitas

dan

perluasan

jangkauan pelayanan kesejahteraan sosial bagi Penyandang

Masalah

Kesejahteraan

Sosial

(PMKS) serta partisipasi masyarakat melalui Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) ”

Misi ini mengandung makna : Memberdayakan PMKS untuk meningkatkan kesejahteraannya dengan cara menciptakan

peluang-peluang usaha bagi keluarga miskin, pemberian santunan dan bantuan bagi Fakir Miskin, Anak Jalanan, Lanjut Usia, Yatim Piatu dan PMKS lainnya, memberikan

bimbingan sosial dan keterampilan untuk PACA, WRSE,

WTS, Eks korban bencana, Gepeng dan Anak Nakal bagi kemandirian hidup serta penanggulangan bencana. Selain

Di

itu juga meningkatkan kualitas dan perluasan jangkauan pelayanan usaha kesejahteraan sosial serta meningkatkan

profesionalisme dan kepedulian sosial Potensi Sumber Kesejahteraan

Sosial

(PSKS)

seperti

Karang

Taruna,

Organisasi Sosial Wanita penggerak Kesejahteraan Sosial

(WPKS), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Yayasan/panti sosial, Dunia

usaha melalui program CSR, Penyelenggara

Undian, Penyelenggara Pengumpulan Sumbangan, Perintis Kemerdekaan dan Pahlawan Kemerdekaan.


IV - 76

Misi Ketiga ” Mengurangi tingkat pengangguran melalui pelatihan kerja yang berkarakter, perluasan kesempatan kerja serta transmigrasi yang produktif ” Misi ini mengandung makna :

Melaksanakan pelatihan

keterampilan kerja kepada pencari kerja agar para pencari kerja memiliki keterampilan untuk

mampu bersaing


memasuki pasar kerja dan mampu menciptakan lapangan kerja

dan

meningkatkan

produktifitas

kerja,

serta

meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui transmigrasi. Misi Keempat

”Meningkatkan

kenyamanan,

ketenangan

dan

keselamatan kerja serta perlindungan hak-hak normatif pekerja dan pengusaha”

Misi ini mengandung makna :

Bahwa setiap tenaga kerja

berhak memperoleh jaminan dan perlindungan hak-hak normatif/hak-hak dasar ; memperoleh upah yang layak, perlindungan jaminan sosial dan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

Hal ini dapat dicapai apabila

peraturan perundangan dipatuhi dan dilaksanakan oleh

Di

setiap perusahaan. Misi Kelima

” Meningkatkan fungsi dan peran sarana hubungan industrial serta pengetahuan pekerja, pengguna dan pemberi kerja”

Misi ini mengandung makna : kondisi faktual di lapangan

masih banyak ditemukan adanya pelanggaran-pelanggaran peraturan ketenagakerjaan. Hal ini terlihat dengan adanya unjuk rasa tenaga kerja menuntut hak-haknya.


IV - 77

Untuk itu program yang mendukung peningkatan ketaatan terhadap

peraturan

ketenagakerjaan

perlu

terus

dilaksanakan serta berkesimbungan antara lain : -

Pemeriksaan khusus, berkala dan rutin bagi normanorma umum, norma K3 dan BPJS Ketenagakerjaan. Sosialisasi peraturan perundangan.

-

Fasilitasi dan pelatihan operator, pembentukan P2K3.

-

Verifikasi Serikat Pekerja / Serikat Buruh.


-

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Tujuan Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan

dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan

misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis. Tujuan mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi dan

Visi. Berdasarkan tujuan yang ditetapkan, Dinas Sosial, Tenaga

Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor akan mengetahui halhal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima

Di

tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan

yang

mempengaruhinya.

Perumusan tujuan strategis Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kabupaten Bogor tahun 2013-2018 sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut: Misi Pertama: 1. Meningkatkan kinerja dan kapasitas aparatur.


IV - 78

Misi Kedua: 1. Meningkatkan kemampuan sosial ekonomi, pengetahuan dan keterampilan Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) untuk menumbuhkan kemandirian dan keberfungsian sosial PMKS. 2. Meningkatkan

peran

dan

fungsi

Potensi

Sumber

Kesejahteraan Sosial.


Misi Ketiga :

1. Mengurangi tingkat pengangguran melalui pelatihan

kerja yang berkarakter, perluasan kesempatan kerja serta transmigrasi yang produktif.

Misi Keempat :

1. Meningkatkan ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundangan ketenagakerjaan.

Misi Kelima :

1. Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis.

Sasaran Strategis

Di

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu

yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka

waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran

menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakantindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat

spesifik, terinci, dapat dicapai, dan diupayakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Sasaran-sasaran

Dinas

Sosial,

Tenaga

Kerja

dan

Transmigrasi Kabupaten Bogor adalah sesuatu dasar di dalam


IV - 79

penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi akan sesuatu yang harus dicapai, dan untuk itulah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor telah merumuskan sasasan-sasaran berikut indikator keberhasilannya. Misi Pertama : Sasaran Strategis Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran

1 2 3

Indikator Kinerja Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran. Meningkatnya daya dukung kerja. Meningkatnya disiplin aparatur.

Satuan Bulan Bulan Bulan


No. 1.1.1

1.1.2

Terwujudnya pertanggungjawaban kinerja dan keuangan SKPD

1

Tersusunnya perencanaan dan pelaporan yang akuntabel.

Bulan

Indikator Kinerja Tertanganinya Penyendang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) - Keluarga Miskin - Anak Jalanan - WRSE - WTS - Gelandangan & Pengemis - Penyandang Cacat - Anak terlantar - Lanjut Usia Terlantar - KUBE Keluarga Miskin - Pemulung

Satuan

Misi Kedua :

Sasaran Strategis Meningkatnya keberfungsian sosial dan kemampuan ekonomi PMKS untuk menumbuhkan kemandirian

Di

No. 2.1.1

2.1.2

Meningkatnya kemampuan dan keterampilan PSKS dalam menangani permasalahan sosial

1

1 2

Meningkatnya keterampilan PSKS dalam menangani masalah sosial. Meningkatnya keterampilan ORSOS/Panti/Yayasan dalam penanganan PMKS.

Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang

Orang (pengurus)


IV - 80

Misi Ketiga : No. 4.1.1

4.1.2

Memperluas kesempatan kerja untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui program transmigrasi

Indikator Kinerja 1 Jumlah pencari kerja yang mengikuti pendidikan dan pelatihan keterampilan. 1 Perluasan kesempatan kerja - Jumlah pencari kerja yang ditempatkan. - Jumlah pencari kerja yang terserap dalam program padat karya. - Jumlah pelopor pencipta lapangan kerja pedesaan/kelurahan yang terbentuk. 1 Jumlah penempatan transmigrasi. 2 Penjajagan calon lokasi penempatan transmigrasi. 3 Jumlah naskah kerjasama antar daerah.

Satuan Orang

Orang Orang Orang KK Lokasi


4.1.3

Sasaran Strategis Meningkatnya keterampilan pencari kerja dan produktivitas kerja Meningkatkan perluasan kesempatan kerja

Dokumen

Misi Keempat :

No. 5.1.1

Sasaran Strategis Meningkatnya penegakan peraturan ketenagakerjaan

1

Indikator Kinerja Keselamatan dan perlindungan - Panitia Keselamatan dan Kesehatan Kerja di perusahaan. - Pemberian perlindungan hukum dan BPJS Ketenagakerjaan. - Perlindungan pekerja anak. - Perlindungan pekerja malam wanita. - Pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap hak normatif pekerja.

Satuan Orang

Perusahaan Orang Orang Perusahaan

Di

Misi Kelima :

No. 6.1.1

Sasaran Strategis Terpenuhinya hak dan kewajiban pekerja/pengusaha

1 2

Indikator Kinerja Angka sengketa pengusaha/pekerja per tahun. Fasilitasi Lembaga Kerja Sama - Sidang LKS Tripartit. - Pembentukan LKS Bipartit.

Satuan Kasus

Sidang Perusahaan

Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.Bogor Tahun 2013 s.d 2018, seperti terlihat pada tabel 4.1 di bawah ini :


IV - 81

NO.

TUJUAN

1

2

I


Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

1 Meningkatkan kinerja dan kapasitas aparatur

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

3

4

1 Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran

2 Terwujudnya pertanggungjawaban kinerja dan keuangan SKPD

II

III

1 Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran. 2 Meningkatnya daya dukung kerja. 3 Meningkatnya disiplin aparatur. 1 Tersusunnya perencanaan dan pelaporan yang akuntabel.

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-

1 5

2 6

3 7

4 8

5 9

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan 12 bulan 12 bulan





588

800

875

920

1090

160 orang 30 orang 40 orang 40 orang 60 orang 30 orang 50 orang 50 orang 40 orang 88 orang





1 Meningkatkan kemampuan sosial ekonomi, pengetahuan dan keterampilan Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) untuk menumbuhkan kemandirian dan keberfungsian sosial PMKS

1 Meningkatnya keberfungsian sosial dan kemampuan ekonomi PMKS untuk menumbuhkan kemandirian

1 Tertanganinya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) - Keluarga Miskin - Anak Jalanan - WRSE - WTS - Gelandangan & Pengemis - Penyandang Cacat - Anak terlantar - Lanjut Usia Terlantar - KUBE Keluarga Miskin - Pemulung

2 Meningkatkan peran dan fungsi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial

1 Meningkatnya kemampuan dan keterampilan PSKS dalam menangani permasalahan sosial

1 Meningkatnya keterampilan PSKS dalam menangani masalah sosial. 2 Meningkatnya keterampilan ORSOS/Panti/Yayasan dalam penanganan PMKS.

160 orang

200 orang

220 orang

260 orang

320 orang

40 orang

40 orang

40 orang

60 orang

60 orang

1 Meningkatnya keterampilan pencari kerja 2 Meningkatkan perluasan kesempatan kerja

1 Jumlah pencari kerja yang mengikuti pendidikan dan pelatihan keterampilan. 1 Perluasan kesempatan kerja : - Jumlah pencari kerja yang ditempatkan - Jumlah tenaga kerja yang terserap dalam program padat karya - Jumlah pelopor pencipta lapangan kerja

560 orang

840 orang

880 orang

960 orang

1000 orang

800 orang

900 orang

1020 orang

1150 orang

1400 orang

130 orang

330 orang

330 orang

330 orang

330 orang

144 orang

0

0

0

0

50 KK

25 KK

30 KK

30 KK

30 KK

1 Mengurangi tingkat pengangguran melalui pelatihan kerja yang berkarakter, perluasan kesempatan kerja serta transmigrasi yang produktif

pedesaan/kelurahan yang terbentuk 3 Memperluas kesempatan kerja untuk

1 Jumlah pencari kerja yang ditempatkan di

IV - 82

NO.

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

1

2

3

4

kesejahteraan masyarakat melalui program transmigrasi

1 Meningkatkan ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundangan ketenagakerjaan

3

4

5

6

7

8

9

lokasi transmigrasi. 2 Penjajagan calon lokasi penempatan

1 Meningkatnya penegakan peraturan ketenagakerjaan

5 Lokasi

5 Lokasi

5 Lokasi

5 Lokasi

5 Lokasi

3 Dokumen

3 Dokumen

3 Dokumen

3 Dokumen

3 Dokumen

25 orang

30 orang

30 orang

30 orang

30 orang

transmigrasi.

3 Jumlah naskah kerjasama antar daerah.

IV

2

5


meningkatkan taraf hidup dan

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE1

1 Keselamatan dan perlindungan

- Panitia Keselamatan dan Kesehatan Kerja di perusahaan.

- Pemberian perlindungan hukum dan BPJS

200 perusahaan 200 perusahaan 200 perusahaan 200 perusahaan 200 perusahaan

Ketenagakerjaan.

- Perlindungan pekerja anak.

- Perlindungan pekerja malam wanita.

- Pengawasan, perlindungan dan penegakan

0 200 orang 200 orang 200 orang 200 orang 98 perusahaan 60 perusahaan 60 perusahaan 60 perusahaan 60 perusahaan 742 perusahaan 742 perusahaan 742 perusahaan 742 perusahaan 742 perusahaan

hukum terhadap hak normatif pekerja.

V

1 Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis

1 Terpenuhinya hak dan kewajiban pekerja/pengusaha

1 Angka sengketa pengusaha/pekerja per tahun.

175 kasus

175 kasus

170 kasus

170 kasus

175 kasus

4 sidang

4 sidang

4 sidang

4 sidang

4 sidang

30 perusahaan

30 perusahaan

30 perusahaan

30 perusahaan

30 perusahaan

2 Fasilitasi Lembaga Kerja Sama : - Sidang LKS Tripartit.

- Pembentukan LKS Bipartit.

IV - 82

4.3

Strategi dan Kebijakan SKPD Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman/ pegangan/ petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah. Menurut Undang-undang Nomor


25 Tahun 2004, Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.

Berikut disajikan Kebijakan Dinas Sosial, Tenaga Kerja

dan Transmigrasi Kabupaten Bogor tahun 2013-2018 dalam rangka mengarahkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Misi Pertama

1. Meningkatkan sarana, prasarana dan sumber daya manusia di bidang sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

2. Meningkatkan tertib administrasi.

Misi Kedua

1. Meningkatkan

keterampilan

sosial

Potensi

Sumber

fungsi

Potensi

Sumber

Kesejahteraan Sosial (PSKS).

2. Meningkatkan

peran

dan

Di

Kesejahteraan Sosial (PSKS).

3. Meningkatkan kemampuan sosial ekonomi, pengetahuan

dan keterampilan Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)

untuk

menumbuhkan

kemandirian

dan

keberfungsian sosial PMKS.

4. Menciptakan kesamaan visi, misi, persepsi dan langkah bagi organisasi sosial dan panti sosial dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial.


IV - 86

Misi Ketiga 1. Meningkatkan keterampilan kerja dan usaha bagi pencari kerja. 2. Peningkatan

sumber

daya

manusia

dan

pendapatan

masyarakat. 3. Meningkatkan kerja sama antar daerah dalam rangka Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan transmigrasi.


Misi Keempat

1. Menurunkan angka kecelakaan kerja.

2. Meningkatkan pengawasan peraturan ketenagakerjaan.

Misi Kelima

1. Peningkatan hubungan industrial yang harmonis, dinamis

Di

dan berkeadilan.


IV - 87

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau


kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Dalam Renstra Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

tahun 2013-2018, program dan kegiatan dikategorikan kedalam Program/Kegiatan lokasilitas SKPD, Program/ Kegiatan Lintas SKPD dan Program/kegiatan Kewilayahan.

Berikut disajikan Program dan Kegiatan Dinas Sosial, Tenaga

Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor tahun 2013-2018. Program/ kegiatan SKPD adalah sekumpulan rencana kerja suatu SKPD. Program Lintas SKPD adalah sekumpulan rencana kerja beberapa SKPD. Program Kewilayahan dan Lintas Wilayah adalah sekumpulan rencana

kerja terpadu antar-Kementerian/Lembaga dan SKPD mengenai suatu atau beberapa wilayah, daerah, atau kawasan.

Masing-masing program dan kegiatan telah dilengkapi dengan

sasaran berupa output kegiatan yang akan dicapai selama kurun waktu

Di

satu sampai dengan lima tahun yang masih bersifat indikasi sesuai

dengan sumber daya yang tersedia setiap tahunnya. Keselarasan mulai dari visi sampai dengan kegiatan berikut sasaran kegiatan disajikan secara lengkap dalam tabel 5.1 sebagai berikut :


V - 84

TUJUAN

1 1 Meningkatkan kinerja dan kapasitas aparatur

SASARAN

2 1 Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran


TABEL 5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013-2018

INDIKATOR SASARAN

KODE

3

PROGRAM DAN KEGIATAN

4

5

1 Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran

01

14

01

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)

01

Program pelayanan administrasi perkantoran 0001 1 Penyediaan jasa surat menyurat

6

14

01

01

0002

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

-

-

-

01

01

14

14

01

01

01

01

0006

0008

3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional -

4 Penyediaan jasa kebersihan kantor

-

-

-

01

14

01

01

0010

5 Penyediaan alat tulis kantor

-

-

01

14

01

01

0011

6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

-

-

-

01

01

14

14

01

01

01

01

0012

0015

7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

-

9 Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang- undangan

-

-

-

-

01

14

01

01

0016

10 Penyediaan bahan logistik kantor

7

-

Meningkatnya tertib administrasi surat menyurat Jumlah Materai

KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD (2018)

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

2014

2015

2016

2017

2018

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1,784,122,000

-

01

DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2013)

12 Bulan

12 Bulan

3 jaringan 1 jaringan 6 jaringan 2 jaringan 0


Dipenuhinya kewajiban membayar pajak kendaraan Jumlah pembayaran STNK Mobil Jumlah pembayaran STNK Motor

12 Bulan

12 Bulan

Meningkatnya kenyamanan pelaksanaan tugas aparatur Jumlah orang petugas kebersihan Jumlah alat kebersihan kantor dan bahan pembersih Jumlah Retribusi kebersihan

12 Bulan

12 Bulan

8 orang

11 orang

11 orang

11 orang

11 orang

11 orang

11 orang

24 Jenis

20 Jenis

20 Jenis

20 Jenis

20 Jenis

20 Jenis

20 Jenis

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas aparatur Jumlah ATK yang dipergunakan

12 Bulan

12 Bulan

60 jenis

60 jenis

Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas aparatur Jumlah cetakan yang dipergunakan Jumlah Penggandan

12 Bulan

12 Bulan

24 Jenis

24 Jenis

24 Jenis

24 Jenis

24 Jenis

24 Jenis

24 Jenis

165.000 lembar

246.000 lembar

246.000 lembar

246.000 lembar

246.000 lembar

246.000 lembar

1.230.000 lembar

Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas aparatur Jumlah komponen instalsi listrik yang dipergunakan

12 Bulan

12 Bulan

7 jenis

9 jenis

Meningkatnya pengetahuan aparatur dalam pelaksanaan tugas Jumlah bahan bacaan surat kabar Jumlah peraturan Per UU yang diperlukan

1 Dinas

1 Dinas

2 media cetak

4 media cetak

4 media cetak

4 media cetak

4 media cetak

4 media cetak

4 media cetak

0 buku

0

0

0

0

0

0

Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas aparatur Jumlah kebutuhan bahan logistik

12 Bulan

12 Bulan

- Tabung damkar

10 buah 2 buah 0

15 buah 4 buah 120 liter

195,600,000

12 Bulan

195,600,000


15,247,000

12 Bulan

5,000,000

845 lembar 12 Bulan

195,600,000


17,000,000

12 Bulan

17,000,000

12 Bulan

5,000,000

845 lembar 12 Bulan

195,600,000

3 jaringan 1 jaringan 6 jaringan 3 jaringan 0 12 Bulan

12 Bulan

5,000,000

845 lembar 12 Bulan

12 Bulan

60 bulan

195,600,000

60 bulan

17,000,000

60 bulan

10 mobil

11 mobil

13 mobil

13 mobil

13 mobil

13 mobil

13 mobil

17 motor

17 motor

17 motor

17 motor

17 motor

17 motor

137,176,000

12 Bulan

12 Bulan

205,000,000

140,000,000

60 jenis

85,000,000

50,000,000

12 Bulan

12 Bulan

13,630,000

1 Dinas

12 Bulan


12 Bulan

210,000,000

140,000,000

60 jenis

85,000,000

50,000,000

9 jenis

11,088,000

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

85,000,000

50,000,000

9 jenis

12,000,000

15,000,000

1 Dinas

12 Bulan


12,500,000

16,000,000

12 Bulan

12 Bulan

215,000,000

140,000,000

60 jenis

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan


12 Bulan

220,000,000

140,000,000

60 jenis

85,000,000

50,000,000

9 jenis

1 Dinas

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

17,000,000

1 Dinas

12 Bulan


60 bulan

60 bulan

83,247,000

1,054,456,000

697,176,000

60 jenis

85,000,000

50,000,000

9 jenis

13,000,000

978,000,000


11 motor

204,456,000

25,000,000

4225 lembar

3 jaringan 1 jaringan 6 jaringan 3 jaringan 0 17,000,000

19 8,825,922,000

12 Bulan

845 lembar

12 Bulan

1,792,700,000

845 lembar

- Bensin (Premium)

5,000,000

1,771,200,000

12 Bulan

- Tabung gas elpiji

12 Bulan

1,749,700,000

845 lembar

Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas aparatur Jumlah jaringan telepon Jumlah jaringan Air Jumlah jaringan listrik Jumlah jaringan Internet Tambah Daya

5,000,000

1,728,200,000

Rp.

12 Bulan

12 Bulan

425,000,000

250,000,000

9 jenis

13,500,000

18,000,000

1 Dinas

12 Bulan


62,088,000

79,630,000

1

SASARAN

2

KODE

3



4

5

6


7

01

14

01

01

0017

11 Penyediaan makanan dan minuman

-

-

-

01

01

01

14

14

14

01

01

01

01

01

01

0018

0019

0020

12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah

-

13 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi /teknis perkantoran

-

14 Pelayanan dokumentasi dan arsip SKPD

-

-

-

-

-

01

14

01

01

0021

15 Penyediaan pelayanan administrasi kepegawaian

01

14

01

01

0022

16 Penyediaan pelayanan administrasi barang

-

-

-

01

14

01

01

0024

17 Penyediaan pelayanan Keamanan kantor

-

2 Meningkatnya daya dukung kerja

01

14

01

02

01

14

01

02

0005

1 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

2014

2015

2016

2017

01

14

01

02

0010

2 Pengadaan mebeleur

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

-

-

01

14

01

02

0013

3 Pengadaan peralatan kantor

-

-

01

14

01

02

0014

4 Pengadaan perlengkapan kantor

-

-

01

14

01

02

Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas aparatur Jumlah makanan dan minuman rapat Jumlah makanan dan minuman tamu

11 Bulan

11 Bulan

605 orang

660 orang

660 orang

660 orang

660 orang

660 orang

3300 orang

225 orang

240 orang

240 orang

240 orang

240 orang

240 orang

1200 orang

Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas aparatur Jumlah pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah

12 Bulan

12 Bulan

107 orang

120 orang

Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas aparatur Jumlah tenaga pendukung teknis/adm perkantoran

12 bulan

12 bulan

3 orang

3 orang

Meningkatnya Tertib administrasi arsip SKPD Jumlah tenaga arsiparis/agendaris Jumlah rekapitulasi arsip

12 bulan

12 bulan

1 orang

1 orang

1 orang

1 orang

1 orang

1 orang

1 orang

2 jenis laporan

2 jenis laporan

2 jenis laporan

2 jenis laporan

2 jenis laporan

2 jenis laporan

2 jenis laporan

12 bulan

12 bulan

131 orang

120 orang

12 Bulan

12 Bulan

1 buku 1 buku 1 buku 1 buku


Meningkatnya Tertib administrasi kepegawaian SKPD Laporan Kepegawaian

Meningkatnya Tertib administrasi barang SKPD Jumlah laporan RKBU Jumlah laporan RPBU Jumlah laporan KIR Jumlah Laporn Inventarisir Barang

Meningkatnya keamanan pelaksanaan tugas aparatur Jumlah orang petugas keamanan

12 bulan

12 bulan

13 orang

13 orang

0021

5 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

30,000,000

549,825,000

11 Bulan

12 Bulan

-

Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas aparatur Jumlah kend. Roda 4

1 Dinas 0

2 unit

Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas aparatur Jumlah pengadaan mebeleur yang dilaksanakan

1 Dinas

1 Dinas

10 Jenis

16 jenis

Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas aparatur Jumlah pengadaan peralatan kantor yang dilaksanakan

Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas aparatur Jumlah pengadaan perlengkapan kantor yang dilaksanakan Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas aparatur Jumlah Pemeliharan Gedung

1 Dinas

1 Dinas

1 Dinas

11 jenis

8 jenis

1 Dinas

1 Dinas

14 jenis

6 jenis

12 bulan

12 bulan

4 gedung

4 gedung

30,000,000

450,000,000

120 orang

42,500,000

12 bulan

80,000,000

90,000,000

12 bulan

12 bulan

42,500,000

12 Bulan

100,000,000

106,500,000

12 bulan

215,105,000

1 Dinas

249,600,000

12 Bulan

12 bulan

215,105,000

1 Dinas

1 Dinas

12 bulan

106,500,000

135,121,000

1 Dinas

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 Bulan

249,600,000

12 bulan

12 bulan 4 gedung

42,500,000

1 Dinas

215,105,000

1 Dinas

120,000,000

106,500,000

12 bulan

12 bulan

12 Bulan

249,600,000

12 bulan

1 Dinas

215,105,000

1 Dinas

12 bulan 4 gedung

130,000,000

106,500,000

249,600,000

1 Dinas

12 bulan 4 gedung

212,500,000

12 bulan

12 bulan

540,000,000

516,000,000

12 Bulan

125,000,000

12 bulan

1,248,000,000

13 orang

29,460,346,000

350,000,000

1 Dinas

215,105,000

1 Dinas

1,050,000,000

15 unit 1,075,525,000

16 jenis

183,000,000

1 Dinas

915,000,000

8 jenis

135,121,000

6 jenis

180,000,000

12 bulan


8 jenis

135,121,000

2,349,825,000

120 orang 25,000,000

16 jenis

1 Dinas

180,000,000

11 orang

2 unit

183,000,000

12 Bulan

1,488,541,000

-

8 jenis

1 Dinas

42,500,000

13 orang

16 jenis

11 Bulan

120 orang


2 unit

1 Dinas

450,000,000

120 orang 25,000,000

6 jenis

180,000,000

12 bulan

1,138,541,000

-

135,121,000

12 Bulan

45,000,000

2 orang

13 orang

183,000,000

11 Bulan

120 orang


6 jenis

180,000,000

450,000,000

120 orang

25,000,000

8 jenis

6 jenis

4 gedung

110,000,000

16 jenis

1 Dinas

40,000,000

2 orang

2 unit

183,000,000

12 Bulan

16,138,541,000

1 Dinas

8 jenis

147,225,000

12 bulan

350,000,000

16 jenis

1 Dinas

42,500,000

13 orang

2 unit

135,121,000

12 bulan

7,084,578,000

1 Dinas

183,000,000

12 bulan

11 Bulan

120 orang


13 orang

350,000,000

450,000,000

120 orang

25,000,000


249,600,000

12 Bulan

35,000,000

2 orang

120 orang

25,000,000

11 Bulan

120 orang

2 orang

3,610,145,000

-

2018

TARGET

Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

-




TUJUAN

INDIKATOR SASARAN

1 Dinas

675,605,000

30 Jenis

180,000,000

12 bulan 4 gedung

867,225,000

1

SASARAN

2

KODE

3



4

5



TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2014

2015

2016

2017

2018

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas aparatur Jumlah Pemeliharaan Mobil Jumlah Pemeliharaan Motor

12 bulan

12 bulan

10 unit 9 unit

13 unit 17 unit

Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas aparatur Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor

0

12 bulan

0

4 jenis

Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas aparatur Jumlah Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor

12 bulan

12 bulan

4 jenis

4 jenis

Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas aparatur Jumlah Pemeliharaan taman halaman kantor

12 bulan

12 bulan

3 lokasi

3 lokasi

Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas aparatur Jumlah Pemeliharaan jaringan listrik Jumlah Pemeliharaan jaringan telepon

1 Dinas

1 Dinas

0

5 Jaringan

5 Jaringan

5 Jaringan

5 Jaringan

5 Jaringan

5 Jaringan

0

2 Jaringan

2 Jaringan

2 Jaringan

2 Jaringan

2 Jaringan

2 Jaringan

Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas aparatur Jumlah Pemeliharaan jaringan komputerisasi

1 Dinas

1 Dinas

0

4 Jaringan

Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas aparatur Jumlah terehabnya gedung Disosnakertrans

1 Dinas

1 Dinas

0

1 gedung

6


TUJUAN

INDIKATOR SASARAN

Kantor yang dilaksanakan

01

01

14

14

01

01

02

02

0023

0025

6 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional

7 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

-

-

-

01

14

01

02

0027

8 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

-

-

01

14

01

02

0031

9 Pemeliharaan rutin/berkala taman halaman kantor

-

-

01

14

01

02

0033

10 Pemeliharaan rutin/berkala instalasi jaringan listrik dan komunikasi

-

-

-

01

14

01

02

0034

11 Pemeliharaan rutin/berkala jaringan komputerisasi

-

-

01

14

01

02

0037

12 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

-

3 Meningkatnya disiplin aparatur

01

14

01

02

01

14

01

01

14

01

0108

152,875,000

12 bulan

152,875,000

13 unit 17 unit

19,640,000

12 bulan

12 bulan

19,640,000

12 bulan

46,100,000

66,700,000

1 Dinas

1 Dinas

85,000,000

1 Dinas

12 bulan

12 bulan

50,000,000

66,700,000

1 Dinas

1 Dinas

601,037,000

1 Dinas

-

Jumlah tersusunnya DED Gedung UPT BLK Cileungsi

0

0 dok

-

1 dok

02

14 Pembangunan Gedung UPT BLK

-

Jumlah gedung yang dibangun

0

0

-

0

-

1 gedung

01

02

15 Rehabilitasi Gedung Balai Rehabilitasi Sosial

-

Jumlah gedung yang direhab

2 gedung

1 gedung

0

-

0

14

01

02

16 Revitalisasi Gedung Kantor

-

Jumlah gedung yang direvitalisasi

0

0

0

01

14

01

03

01

14

01

03 0002

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

14

01

05

01

14

01

05

-

Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas aparatur Jumlah pakaian bagi pegawai

1 Dinas

1 Dinas

0 orang

120 orang

Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur

0003

1 Bimtek implementasi peraturan perundangundangan

1 gedung

33,000,000

-

01

-

33,000,000

-

Meningkatnya pengetahuan aparatur tentang implementasi Peraturan Perundang-undangan Jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek Per UU

12 bulan

12 bulan

3 orang

10 orang

50,000,000

3,500,000,000

1 dok

-

1 Dinas

263,540,000

-

1,500,000,000

-

1 Dinas

268,540,000

12 bulan

10 orang

55,000,000

12 bulan

12 bulan

90,000,000

12 bulan

66,700,000

1 Dinas

1 Dinas

1 Dinas

-

10 orang

46,100,000

12 bulan

12 bulan

90,000,000

12 bulan

19,640,000

66,700,000

1 Dinas

1 Dinas

46,100,000

1 Dinas

12 bulan

98,200,000

12 bulan

230,500,000

4 jenis

90,000,000

12 bulan

438,142,000

3 lokasi

50,000,000

66,700,000

4 Jaringan

-

764,375,000

4 jenis

3 lokasi

50,000,000

12 bulan 13 unit 17 unit

4 jenis

1 gedung

-

152,875,000

4 jenis

4 Jaringan

1 Dinas

1 Dinas

250,000,000

333,500,000

4 Jaringan

-

1 gedung

1 Dinas

1,202,074,000

2 gedung

1 dok

-

1 dok

-

1 dok

1,500,000,000

0

-

0

-

1 gedung

15,000,000,000

-

0

-

0

-

1 gedung

1,560,200,000

-

0

-

0

1 gedung

3,500,000,000

15,000,000,000

-

-

-

1 Dinas

60,000,000

-

45,000,000

1 Dinas

45,000,000

120 orang

273,540,000

12 bulan

19,640,000

3 lokasi

50,000,000


4 jenis

1 gedung

13 DED Pembangunan Gedung UPT BLK

1,560,200,000

46,100,000

4 Jaringan

1 gedung

152,875,000

4 jenis

3 lokasi

4 Jaringan

601,037,000

19,640,000

4 jenis

3 lokasi

50,000,000

12 bulan


4 jenis

4 jenis

83,142,000

152,875,000

13 unit 17 unit

4 jenis

46,100,000

12 bulan

278,540,000

12 bulan

10 orang

65,000,000

78,000,000

1 Dinas

283,540,000

12 bulan

10 orang

78,000,000

120 orang

70,000,000

1,367,700,000

12 bulan

50 orang

300,000,000

1

SASARAN

2

2 Terwujudnya pertanggungjawaban kinerja dan keuangan SKPD

KODE

3



4

5

4 Tersusunnya perencanaan dan pelaporan yang akuntabel

01

14

01

06

01

14

01

06

01

2014

2015

2016

2017

14

01

06

0002

01

14

01

06

0004

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

6

7

8

'-

Meningkatnya mental dan rohani aparatur Jumlah aparatur yang mengikuti pembinaan mental dan rohani

1 Dinas 120 orang

1 Dinas 120 orang

21,540,000

1 Dinas 120 orang

21,540,000

1 Dinas 120 orang

21,540,000

1 Dinas 120 orang

21,540,000

1 Dinas 120 orang

21,540,000

1 Dinas 120 orang

107,700,000

3 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal

'-

Meningkatnya kinerja aparatur Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan non formal

1 Dinas 120 orang

1 Dinas 120 orang

192,000,000

1 Dinas 120 orang

192,000,000

1 Dinas 120 orang

192,000,000

1 Dinas 120 orang

192,000,000

1 Dinas 120 orang

192,000,000

1 Dinas 120 orang

960,000,000

1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

714,705,000

-

-

-

3 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

-

-

01

14

01

06

0005

4 Penyusunan perencanaan anggaran

-

-

01

14

01

06 0006 5 Penatausahaan Keuangan

-

SKPD

-

01

14

01

06

0007

6 Penyusunan Renja dan Renstra

-

-

01

14

01

06

0010

7 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

-

-

5 Tertanganinya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) - Keluarga Miskin - Anak Jalanan - WRSE - WTS - Gelandangan & Pengemis - Penyandang Cacat - Anak terlantar - Lanjut Usia Terlantar - KUBE Keluarga Miskin - Pemulung

0013

2018

TARGET

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

0001



2 Pembinaan mental dan rohani bagi aparatur

-

2 Meningkatkan kemampuan sosial ekonomi, 3 Meningkatnya keberfungsian sosial pengetahuan dan keterampilan Penyandang dan kemampuan ekonomi PMKS untuk masalah kesejahteraan sosial (PMKS) menumbuhkan kemandirian untuk menumbuhkan kemandirian dan keberfungsian sosial PMKS.



TUJUAN

INDIKATOR SASARAN

8 Publikasi kinerja SKPD

-

2 dok

2 dok.

12 Buku 12 Buku

10 Buku 10 Buku

Meningkatnya pelaporan capaian keuangan Jumlah Laporan Semesteran

1 dinas

1 dinas

2 dok

2 dok

Meningkatnya pelaporan capaian keuangan Jumlah Laporan keuangan akhir Tahun

1 dinas

1 dinas

6 buku

6 buku

Meningkatnya tertib administrasi anggaran Jumlah DPA tahun berkenaan, DPA perubahan dan RKA tahun depan

1 dinas

1 dinas

3 dok.

3 dok.

Meningkatnya tertib administrasi keuangan SKPD Jumlah Laporan keuangan bulanan

12 bulan

12 bulan

12 dok.

12 dok.

Meningkatnya pelaporan capaian kinerja dan keuangan Jumlah LAKIP Jumlah Laporan Tahunan

Meningkatnya perencanaan pembangunan SKPD Jumlah Renja Jumlah Renstra

1 dok.

1 dok.

15 Buku 0

10 Buku 10 Buku

Jumlah dokumen hasil monitoring kegiatan Jumlah dokumen evaluasi kinerja

12 dok

12 dok

12 dok

12 dok

Jumlah dokumen informasi kegiatan SKPD kepada masyarakat

4 media

4 media

01

14

01

06

01

14

01

15

01

14

01

15

0003

1 Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Keluarga Miskin

Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga mskin dalam UEP perbengkelan dan budidaya jamur

200 KK

160 KK 4 Kec

01

14

01

15

0009

2 Bimbingan Pemulihan

Jumlah peserta pelatihan bagi masyarakat eks

0 KUBE

0 KUBE

Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya

73,372,000

978,149,000

2 dok.

75,000,000

10 Buku 10 Buku

31,088,000

1 dinas

1 dinas

44,188,000

1 dinas

34,001,000

12 bulan

160,000,000

1 dok.

424,960,000

12 dok

30,000,000

4 media

1,323,065,000

401,160,000

-

37,401,100

1 dinas

165,000,000

12 bulan

467,456,000

1 dok.

30,000,000

10 Buku 0

160,000,000

12 dok

46,000,000

1 dinas

12 dok.

10 Buku 0

150,459,000

48,606,800

3 dok.

12 dok.

60,251,000

1 dinas

6 buku

3 dok.

172,960,000

80,000,000

2 dok

6 buku

153,124,000

2 dok.

10 Buku 10 Buku

2 dok

27,451,000

1,048,463,900

12 dok

165,000,000

12 dok

50,000,000

4 media

2,724,982,000

55,000,000

1,123,810,290

2 dok.

85,000,000

10 Buku 10 Buku

1 dinas

53,467,480

41,141,210

170,000,000

514,201,600

30,000,000

2,875,000,000

45,255,331

1 dinas

12 bulan

1 dok.

170,000,000

12 dok

180,000,000

4 media

2,250,000,000

1 dinas

236,164,508

1 dinas

185,249,641

1 dinas

828,124,000

15 dok

565,621,760

60 bulan

2,145,199,360

60 dok

30,000,000

6 dok

180,251,000

50 Buku 10 Buku 175,000,000

12 dok 60,000,000

403,372,000

30 buku

10 Buku 0

12 dok 4 media

1 dinas

10 dok

10 dok

12 dok.

10 Buku 0 12 dok

58,814,228

3 dok.

12 dok.

1 dok.

1 dinas

5,074,819,509

50 Buku 50 buku

6 buku

3 dok.

12 bulan

90,000,000

2 dok

6 buku

1 dinas

2 dok. 10 Buku 10 Buku

2 dok

1 dinas

1,209,691,319

60 dok

820,459,000

60 dok 65,000,000

20 media

3,200,000,000

276,000,000

12,373,047,000

200 KK 5 Kec

600,000,000

240 KK 6 Kec

750,000,000

240 KK 6 Kec

800,000,000

240 KK 6 Kec

850,000,000

1080 KK 27 Kec

3,401,160,000

80 KK

150,000,000

80 KK

150,000,000

100 KK

200,000,000

100 KK

225,000,000

360 KK

725,000,000

1

SASARAN

2

KODE

3


4

5

Sosial Ekonomi Eks Korban Bencana Alam

3 Meningkatkan peran dan fungsi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

4 Meningkatnya kemampuan dan keterampilan PSKS dalam menangani permasalahan sosial


6


7

2014

2015

2016

2017

6 Meningkatnya keterampilan PSKS dalam menangani masalah sosial 7 Meningkatnya keterampilan ORSOS/Panti/Yayasan dalam penanganan PMKS

14

01

15

0010

3 Optimalisasi Program Keluarga Harapan (PKH)

Jumlah kecamatan yang terfasilitasi dalam kegiatan PKH di lokasi penerima manfaat

01

14

01

15

0015

4 Bimbingan Sosial dan

Jumlah peserta yang mengikuti

Pelatihan Keterampilan

pelatihan keterampilan KUBE

KUBE Keluarga Miskin

keluarga miskin

Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Meningkatnya keberfungsian sosial dan kemampuan ekonomi PMKS untuk menumbuhkan kemandirian

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

2 Kec

24 Kec

24 Kec

40 orang

40 orang

753,225,000 55000 KK/RTSM 40 Kec

168,680,000

80 orang

01

14

01

16

01

14

01

16

0013

1 Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan UEP bagi WRSE

Jumlah peserta WRSE dalam UEP di bidang tata rias

60 orang

40 orang

150,765,000

90 orang

01

14

01

16

0014

2 Rehabilitasi Penyandang Masalah Sosial Berbasis Masyarakat

Jumlah peserta rehabilitasi penyandang maalah sosial berbasis masyarakat

0 orang

40 orang

150,380,000

0

01

14

01

16

0015

3 Bimbingan Sosial dan Pemulangan Tuna Sosial (WTS, Gelandangan dan Pengemis) ke Daerah Asal dan Penyaluran ke Panti Rehabilitasi

Jumlah gelandangan dan pengemis yang dipulangkan ke daerah asal dan tersalurkannya gelandangan dan pengemis dalam UEP

0

0

01

14

01

16

0017

4 Pembinan AnakJalanan

Jumlah peserta anak jalanan

30 orang

30 orang

01

14

01

16

0019

5 Fasilitasi dan Bimbingan Sosial Serta Pengiriman ke Panti-panti Sosial bagi Anak dan Lanjut Usia Terlantar se-Kabupaten Bogor

Jumlah fasilitasi dan bimbingan sosial serta pengiriman ke panti-panti sosial bagi anak dan lanjut usa terlantar se-Kabupaten Bogor

50 Anak 50 Lansia

01

14

01

16

0021

6 Pembinaan Sosial dan Pelatihan Keterampilan UEP bagi Pemulung

Terlaksananya pembinaan dan pelatihan keterampilan bagi pemulung

01

14

01

16

0022

7 Optimalisasi Operasional Balai Kesejahteraan Sosial (BKS) Kab. Bogor

Terlaksananya pelayanan dan pembinaan anak terlantar dan lanjut usia terlantar melalui sistem panti

01

14

01

16

0023

8 Optimalisasi Operasional Lembaga Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kabupaten Bogor

Terlaksananya pelayanan penjangkauan di seluruh kecamatan se-Kab.Bogor

01

14

01

18

01

14

01

18

01

14

01

21

01

14

01

21

0006

1 Pelatihan Teknik Pekerjaan Sosial bagi PSM Kabupaten Bogor

Jumlah peserta PSM yang mengikuti pelatihan teknik pekerja sosial tingkat dasar dan tingkat lanjutan

60 orang

40 orang

01

14

01

21

0007

2 Pelatihan Taruna Siaga Bencana (TAGANA)

Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan TAGANA dalam menghadapi

0

0 orang

Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

0006

1 Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan Bagi Penyandang cacat se Kabupaten Bogor

Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

1,493,810,000

-

2 Kec

1,500,000,000 55700 KK/RTSM 40 Kec

200,000,000.00

80 orang

1,856,210,000

213,210,000

-

2 Kec

1,750,000,000 55200 KK/RTSM 40 Kec

225,000,000

80 orang

2,188,425,000

40 orang

0

153,425,000

-

2 Kec

1,000,000,000 55000 KK/RTSM 40 Kec

250,000,000

80 orang

2,570,000,000

60 orang

0

275,000,000

-

8 Kec

1,850,000,000

275,000,000

40 Kec

6,853,225,000

360 orang

1,118,680,000

3,185,000,000

140 orang

0

550,000,000

-

11,293,445,000

370 orang

1,342,400,000

40 orang

150,380,000

1,418,000,000

140 orang

168,000,000

180 orang

270,000,000

220 orang

440,000,000

270 orang

540,000,000

810 orang

96,730,000

50 orang

150,000,000

70 orang

210,000,000

80 orang

240,000,000

100 orang

300,000,000

50 Anak 50 Lansia 200 OTDP

100,200,000


120,000,000


135,000,000


150,000,000


175,000,000

780 orang \ 250 Anak 250 Lansia 1000 OTDP

88 orang

88 orang

145,560,000

100 orang

200,000,000

125 orang

360,000,000

100 orang

350,000,000

120 orang

450,000,000

433 orang

1,505,560,000

75 orang

100 orang

850,175,000

100 orang

855,000,000

100 orang

860,000,000

100 orang

865,000,000

100 orang

870,000,000

500 orang

4,300,175,000

0

0

40 Kec.

150,000,000

40 Kec.

200,000,000

40 Kec.

250,000,000

40 Kec.

300,000,000

40 Kec

Meningkatnya keberfungsian sosial dan kemampuan ekonomi PMKS untuk menumbuhkan kemandirian Jumlah peserta penyandang cacat yang mengikuti pelatihan usaha

2018

TARGET

korban bencana dalam pengelolaan KUBE

01




TUJUAN

INDIKATOR SASARAN

-

203,090,000

40 orang

30 orang

Meningkatnya kemampuan PSKS dalam menangani masalah sosial

203,090,000

300,000,000

40 orang

842,756,000

98,410,000

-

300,000,000

400,000,000

40 orang

997,301,000

400,000,000

450,000,000

40 orang

1,109,485,000

450,000,000

500,000,000

40 orang

1,403,000,000

500,000,000

996,730,000 680,200,000

900,000,000

1,853,090,000

190 orang

1,685,000,000

1,853,090,000

6,037,542,000

80 orang

124,296,000

60 orang

93,720,000

80 orang

178,000,000

100 orang

225,000,000

400 orang

719,426,000

40 orang

250,000,000

40 orang

300,000,000

40 orang

350,000,000

40 orang

400,000,000

160 orang

1,300,000,000

1

SASARAN

2

KODE

3


4

5

Kabupaten Bogor


5 Meningkatnya keterampilan pencari kerja


6


8 Jumlah pencari kerja yang mengikuti pendidikan dan pelatihan keterampilan.



2015

2016

2017

2018

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

0 pengusaha

60 pengusaha

142,835,000

0


TUJUAN

INDIKATOR SASARAN

bencana

01

14

01

21

0008

3 Peningkatan Kepedulian Sosial Perusahaan melalui Program CSR

Jumlah perusahaan yang mengikuti kegiatan peningkatan kepedulian sosial pengusaha melalui CSR

01

14

01

21

0009

4 Pelatihan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) bagi Karang Taruna Se-Kab. Bogor

Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan karang taruna dalam UKS

40 Karang Taruna

40 pengurus

145,035,000

40 pengurus

69,790,000

40 pengurus

100,000,000

40 pengurus

135,000,000

80 pengurus

01

14

01

21

0011

5 Bimbingan Sosial dan Manajemen Pelayanan Sosial bagi ORSOS/Panti/Yayasan

Jumlah peserta bimbingan sosial dan manajemen bagi pengurus orsos dalam penanganan PMKS

0

40 pengurus

92,885,000

40 pengurus

68,215,000

40 pengurus

65,765,000

60 pengurus

125,000,000

01

14

01

21

0020

6 Bimbingan Sosial dan Pelatihan UEP Panti se-Kabupaten Bogor

Jumlah peserta pelatihan UEP panti se-Kabupaten Bogor

20 UEP panti

20 UEP panti

215,090,000

20 panti

235,000,000

20 panti

250,000,000

20 panti

01

14

01

21

0022

7 Mobilitas Bantuan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) ke Lokasi Bencana

Jumlah peserta yang mengikuti pemantapan dan tersalurkannya bantuan ke lokasi bencana se-Kabupaten Bogor

25 orang

20 orang

148,501,000

40 orang

250,000,000

40 orang

300,000,000

40 orang

01

14

01

22

01

14

01

22

0010

1 Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi pencari kerja di bidang montir motor

Jumlah peserta pencari kerja yang mengikuti pelatihan keterampilan di bidang montir motor

20 orang

40 orang

194,344,000

60 orang

291,516,000

60 orang

291,516,000

60 orang

295,000,000

80 orang

393,300,000

300 orang

1,465,676,000

01

14

01

22

0011

2 Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi pencari kerja di bidang tata rias

Jumlah peserta pencari kerja yang mengikuti pelatihan keterampilan di di bidang tata rias

60 orang

40 orang

147,560,000

120 orang

220,000,000

120 orang

225,000,000

120 orang

230,000,000

120 orang

235,000,000

520 Orang

1,057,560,000

01

14

01

22

0012

3 Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi pencari kerja di bidang las

Jumlah peserta pencari kerja yang mengikuti pelatihan keterampilan di di bidang las

40 orang

40 orang

179,080,000

60 orang

283,581,000

60 orang

283,581,000

60 orang

285,000,000

80 orang

380,000,000

300 orang

1,411,242,000

01

14

01

22

0013

4 Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi pencari kerja di bidang Menjahit

Jumlah peserta pencari kerja yang mengikuti pelatihan keterampilan di bidang menjahit

40 orang

40 orang

174,540,000

40 orang

185,400,000

40 orang

185,400,000

60 orang

278,400,000

60 orang

278,400,000

240 orang

1,102,140,000

01

14

01

22

0014

5 Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi pencari kerja di bidang mobil bensin

Jumlah peserta pencari kerja yang mengikuti pelatihan keterampilan di bidang mobil bensin

0

0

-

40 orang

185,400,000

40 orang

190,000,000

40 orang

200,000,000

40 orang

210,000,000

160 orang

785,400,000

01

14

01

22

0016

6 Pelatihan Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pelatih/Instruktur bagi LLS

Jumlah peserta pelatihan bagi tenaga pelatih/instrktur bagi LLS

0

0

-

20 orang

42,503,000

0

25 orang

58,000,000

45 orang

100,503,000

01

14

01

22

0017

7 Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja di bidang Service HP

Jumlah peserta pencari kerja yang mengikuti pelatihan keterampilan di bidang Service HP

40 orang

40 orang

139,725,000

40 orang

148,000,000

40 orang

151,000,000

40 orang

156,000,000

40 orang

160,000,000

200 orang

754,725,000

01

14

01

22

0018

8 Pendidikan dan Pelatihan keterampilan bagi pencari kerja di bidang instalasi listrik

Jumlah peserta pencari kerja yang mengikuti pelatihan keterampilan di bidang instalasi listrik

20 orang

20 orang

85,372,000

20 orang

97,272,000

40 orang

190,544,000

40 orang

190,544,000

40 orang

190,544,000

160 orang

754,276,000

01

14

01

22

0019

9 Pendidikan dan Pelatihan keterampilan bagi pencari kerja di bidang Teknik Pendingin

Jumlah peserta pencari kerja yang mengikuti pelatihan keterampilan di bidang teknik pendingin

20 orang

20 orang

81,710,000

20 orang

85,400,000

40 orang

170,800,000

40 orang

170,800,000

40 orang

175,200,000

160 orang

683,910,000

01

14

01

22

0020

10 Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja di bidang Teknik Dasar komputer

Jumlah peserta pencari kerja yang mengikuti pelatihan keterampilan di bidang teknik dasar komputer

20 orang

40 orang

137,460,000

60 orang

240,200,000

60 orang

240,200,000

60 orang

240,200,000

60 orang

240,200,000

280 orang

1,098,260,000

01

14

01

22

0024

11 Identifikasi Kebutuhan Pelatihan di Perusahan

Tersedianya pencari yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan

60 perusahaan

75 perusahaan

60,055,000

0

75 perusahaan

75,000,000

0

75 perusahaan

90,000,000

225 perusahaan

225,055,000

Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja

2,336,304,000

-

0

3,331,478,000

-

-

0

3,560,247,000

-

-

0

60 pengusaha

142,835,000

270,000,000

240 pengurus

719,825,000

60 pengurus

125,000,000

240 pengurus

476,865,000

265,000,000

20 panti

265,000,000

100 panti

1,230,090,000

350,000,000

40 orang

400,000,000

180 orang

1,448,501,000

3,899,844,000

0

-

-

-

4,276,344,000

17,404,217,000

1

SASARAN

2

6 Meningkatkan perluasan kesempatan kerja

KODE

3


4

5


6


9 Perluasan kesempatan kerja :

- Jumlah pencari kerja yang ditempatkan - Jumlah tenaga kerja yang terserap dalam program padat karya - Jumlah pelopor pencipta lapangan kerja pedesaan/kelurahan yang terbentuk



2015

2016

2017

2018

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19


TUJUAN

INDIKATOR SASARAN

40 orang

80,000,000

40 orang

85,000,000

40 orang

90,000,000

40 orang

100,000,000

160 Orang

355,000,000

157,225,000

40 orang

162,725,000

40 orang

162,725,000

60 orang

267,000,000

60 orang

267,000,000

240 orang

1,016,675,000

40 orang

161,470,000

40 orang

176,800,000

40 orang

176,800,000

60 orang

265,500,000

60 orang

265,500,000

240 orang

1,046,070,000

20 orang

40 orang

164,282,000

60 orang

261,423,000

60 orang

261,423,000

80 orang

349,400,000

80 orang

349,400,000

320 orang

1,385,928,000

Jumlah peserta pencari kerja yang mengikuti pelatihan keterampilan di bidang instalasi listrik melalui MTU

20 orang

40 orang

151,994,000

60 orang

260,600,000

60 orang

260,600,000

60 orang

264,000,000

60 orang

264,000,000

280 orang

1,201,194,000

17 Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja di bidang Teknik Pendingin melalui MTU

Jumlah peserta pencari kerja yang mengikuti pelatihan keterampilan di bidang teknik pendingin melalui MTU

20 orang

40 orang

164,435,000

40 orang

176,200,000

40 orang

176,200,000

40 orang

176,200,000

40 orang

178,000,000

200 orang

871,035,000

0037

18 Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja di bidang tata boga melalui MTU

Jumlah peserta pencari kerja yang mengikuti pelatihan keterampilan di bidang tata boga melalui MTU

20 orang

40 orang

170,972,000

60 orang

264,458,000

60 orang

264,458,000

60 orang

268,800,000

60 orang

268,800,000

280 orang

1,237,488,000

0041

19 Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja di bidang elektronika melalui MTU

Jumlah peserta pencari kerja yang mengikuti pelatihan keterampilan di bidang elektronika melalui MTU

20 orang

40 orang

166,080,000

40 orang

170,000,000

40 orang

170,000,000

40 orang

173,000,000

40 orang

200 orang

852,080,000

01

14

01

22

0026

12 Pelatihan Peningkatan Produktifitas Kerja bagi Peserta Pasca Pelatihan

Jumlah peserta pelatihan peningkatan produktifitas kerja bagi peserta pasca pelatihan

50 orang

0 orang

01

14

01

22

0029

13 Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja di bidang menjahit melalui MTU

Jumlah peserta pencari kerja yang mengikuti pelatihan keterampilan di bidang menjahit melalui MTU

20 orang

40 orang

01

14

01

22

0030

14 Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja di bidang las melalui MTU

Jumlah peserta pencari kerja yang mengikuti pelatihan keterampilan di bidang las melalui MTU

20 orang

01

14

01

22

0031

15 Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja di bidang otomotif melalui MTU

Jumlah peserta pencari kerja yang mengikuti pelatihan keterampilan di bidang otomotiv melalui MTU

01

14

01

22

0033

16 Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja di bidang instalasi listrik melalui MTU

01

14

01

22

0034

01

14

01

22

01

14

01

22

01

14

01

23

01

14

01

23

01

14

01

01

14

01

Peningkatan Kesempatan Kerja

Meningkatnya angka partisipasi angkatan kerja

913,039,000

1 Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja

Jumlah cakupan informasi bagi pencari kerja untuk menyerap tenaga kerja

600 orang

800 orang

23

2 Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja di Perusahaan berdasarkan Pendaftar AK1

Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan

0 orang

0 orang

01

23

3 Pelatihan Manajemen Kewirausahaan bagi Kelompok Usaha

Meningkatnya kemampuan manajemen kewirausahaan bagi kelompok usaha

0 orang

14

01

23

0008

4 Perluasan kesempatan kerja sistem padat karya perkerasan jalan desa

Jumlah kesempatan kerja sementara bertambahnya ruas jalan yang sudah dikeraskan

01

14

01

23

0009

5 Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan bagi Perusahaan Pengguna TKA

01

14

01

23

0010

01

14

01

23

0012

0001

-

300,495,000

1,825,495,000

1,960,000,000

2,080,000,000

173000000

2,205,000,000

8,983,534,000

800 orang

300,495,000

900 orang

315,000,000

1000 orang

330,000,000

1200 orang

350,000,000

-

100 orang

100,000,000

120 orang

110,000,000

150 orang

130,000,000

200 orang

150,000,000

0 orang

-

25 orang

110,000,000

30 orang

120,000,000

35 orang

125,000,000

40 orang

130,000,000

130 orang

485,000,000

0 orang 0 meter

0 orang 0 meter

-

100 orang 3000 meter

190,000,000

100 orang 0

220,000,000


235,000,000


250,000,000


895,000,000

Jumlah perusahaan yang dimonitoring

75 prsh

85 prsh

100 prsh

75,000,000

110 prsh

80,000,000

120 prsh

85,000,000

125 prsh

90,000,000

540 prsh

389,970,000

6 Perluasan kesempatan kerja sistem padat karya rehabilitasi saluran irigasi

Jumlah kesempatan kerja sementara bertambahnya saluran irigasi

0 orang 0 meter

0 orang 0 meter


175,000,000


195,000,000


210,000,000


225,000,000


805,000,000

7 Sosialisasi peraturan bagi pengguna tenaga kerja asing (TKA)

Jumlah perusahaan yang menggunakan tenaga kerja asing yang mengikuti sosialisasi

0

80 perusahaan

100 perusahaan

90,000,000

115 perusahaan

100,000,000

120 perusahaan

115,000,000

125 perusahaan

120,000,000

540 prsh

511,509,000

59,970,000

-

86,509,000

4700 orang

1,595,990,000

490,000,000

1

5 Meningkatkan ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundangan ketenagakerjaan

6 Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis

SASARAN

2

7 Meningkatnya penegakan peraturan ketenagakerjaan

8 Terpenuhinya hak dan kewajiban pekerja/pengusaha

KODE

3



4

5

6


10 Keselamatan dan perlindungan - Panitia Keselamatan dan Kesehatan Kerja di perusahaan. - Pemberian perlindungan hukum dan BPJS Ketenagakerjaan. - Perlindungan pekerja anak. - Perlindungan pekerja malam wanita. - Pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap hak normatif pekerja.



2015

2016

2017

2018

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18


TUJUAN

INDIKATOR SASARAN

01

14

01

23

0016

8 Perluasan Kesempatan kerja sistim padat karya produktivitas budidaya ikan

Jumlah kesempatan kerja produktivitas budidaya ikan

50 orang

0

01

14

01

23

0017

9 Perluasan Kesempatan kerja sistim padat karya produktivitas di bidang budidaya domba

Jumlah kesempatan kerja produktivitas budidaya domba

50 orang

65 orang

01

14

01

23

0019

10 Perluasan Kesempatan kerja sistim padat karya produktivitas di bidang budidaya belut

Jumlah kesempatan kerja produktivitas budidaya belut

0

01

14

01

23

0030

11 Survalen ISO 9001:2008

Tersedianya pelayanan bagi pencari kerja

01

14

01

23

12 Pelayanan Pencari Kerja Dalam Rangka Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja

Tersedianya pelayanan bagi pencari kerja (penelurusan minat dan bakat thdp pekerjaan)

01

14

01

23

13 Bimtek bagi Pengelola LPTKS dan BKK

01

14

01

23

14 Sosialisasi / Penyuluhan Informasi Kesempatan Kerja ke Luar Negeri

01

14

01

24

01

14

01

24

0002

1 Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial

Jumlah penyelesaian perselisihan hubungan industrial

150 kasus

150 kasus

170,480,000

150 kasus

179,004,000

140 kasus

187,954,200

140 kasus

197,351,910

140 kasus

01

14

01

24

0003

2 Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan BPJS Ketenagakerjaan

Jumlah peserta sosialisasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan BPJS Ketenagakerjaan

200 perusahaan

200 perusahaan

91,540,000

200 perusahaan

96,600,000

200 perusahaan

101,500,000

200 perusahaan

107,000,000

01

14

01

24

0005

3 Peningkatan Pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap hak normatif pekerja

Jumlah pengawasan, perlindungan dan penegakan terhadap hak normatif pekerja di perusahaan

313 perusahaan

490 perusahaan

400,615,000

490 perusahaan

405,000,000

490 perusahaan

405,000,000

490 perusahaan

01

14

01

24

0009

4 Pengkajian, perumusan dan pengawasan UMK/ UMSK Kab. Bogor

Jumlah Rekomendasi Bupati tentang UMK/UMKS 2011

1 dok

1 dok

162,050,000

1 dok

170,152,500

1 dok

178,660,125

01

14

01

24

0011

5 Verifikasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh

Jumlah serikat pekerja/serikat buruh

230 PUK

230 PUK

50,930,000

253

56,023,000

280

01

14

01

24

0012

6 Pelaksanaan kegiatan Kerjasama Tripartit Daerah

Jumlah pelaksanaan sidang LKS Tripartit Kabupaten Tersusunnya rekomendasi kerjasama tripartit daerah (saran, pertimbangan dan pendapat) Pemilihan pekerja teladan di perusahaan

4 sidang

4 sidang

155,705,000

4 sidang

163,490,250

4 sidang

3 rekomendasi

3 rekomendasi

3 rekomendasi

3 rekomendasi

3 rekomendasi

3 rekomendasi

15 rekomendasi

3 pekerja teladan

3 pekerja teladan

3 pekerja teladan

3 pekerja teladan

3 pekerja teladan

3 pekerja teladan

15 pekerja teladan

Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

11 Angka sengketa pengusaha/pekerja per tahun. 12 Fasilitasi Lembaga Kerja Sama : - Sidang LKS Tripartit. - Pembentukan LKS Bipartit.

-

-

19

65 orang

185,000,000

65 orang

195,000,000

65 orang

200,000,000

65 orang

210,000,000

260 orang

790,000,000

199,800,000

65 orang

240,000,000

65 orang

250,000,000

65 orang

260,000,000

65 orang

275,000,000

325 orang

1,224,800,000

65 orang

182,165,000

0

65 orang

182,165,000

0

1 Dinas

84,100,000

1 Dinas

85,000,000

1 Dinas

90,000,000

1 Dinas

95,000,000

1 Dinas

100,000,000

1 Dinas

454,100,000

0

0

-

200 orang

100,000,000

200 orang

100,000,000

200 orang

100,000,000

200 orang

100,000,000

800 orang

400,000,000

Tersedianya pengelola LPTKS dan BKK yang profesional

0

0

-

25 orang

75,000,000

30 orang

80,000,000

35 orang

85,000,000

40 orang

90,000,000

130 orang

330,000,000

Tersedianya Kesempatan Kerja ke Luar Negeri bagi Pencaker

0

0

-

200 orang

100,000,000

200 orang

105,000,000

200 orang

110,000,000

200 orang

115,000,000

800 orang

430,000,000

Terpenuhinya hak-hak dan perlindungan tenaga kerja

-

Rp.

2,182,118,000

-

0

2,755,061,100

-

0

2,905,856,426

-

0

3,051,466,844

-

3,209,029,624

14,103,531,993

207,219,506

942,009,616

200 perusahaan

112,000,000 1000 perusahaan

508,640,000

405,000,000

490 perusahaan

405,000,000

2450 prsh

1 dok

187,593,131

1 dok

196,972,788

5 dok

895,428,544

62,745,000

308

69,019,000

338.8

75,921,000

230 PUK

314,638,000

171,664,763

4 sidang

180,248,001

4 sidang

189,260,401

20 sidang

860,368,414

2,020,615,000

01

14

01

24

0013

8 Pembinaan dan Pembentukan lembaga kerjasama (LKS) Bipartit

Jumlah pembinan perusahaan dalam rangka pembentukan LKS Bipartit di perusahaan

62 perusahaan

30 perusahaan

75,080,000

30 perusahaan

78,834,000

30 perusahaan

82,775,700

30 perusahaan

86,914,485

30 perusahaan

91,260,209

150 perusahaan

414,864,394

01

14

01

24

0014

9 Bimbingan Teknis Mekanisme dan sistem pengupahan

Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi tentang struktur dan skala upah serta UMK/UMSK

1350 orang 100 perusahaan


150,025,000

1700 orang 100 prshn

157,526,250


165,402,563


173,672,691


182,356,326


828,982,830

01

14

01

24

0015

10 Pelatihan Panitia Keselamatan

Jumlah peserta yang mengikuti

30 orang

25 orang

79,301,000

25 orang

81,681,000

30 orang

86,582,000

30 orang

89,180,000

30 orang

91,856,000

140 orang

428,600,000

1

SASARAN

2

KODE

3



4

5

6

dan Kesehatan Kerja


9 Memperluas kesempatan kerja untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui program transmigrasi


13 Jumlah pencari kerja yang ditempatkan di lokasi transmigrasi. 14 Penjajagan calon lokasi penempatan transmigrasi. 15 Jumlah naskah kerjasama antar daerah.



2015

2016

2017

2018

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

25 orang

25 orang

78,990,000

25 orang

81,380,000

30 orang

86,242,000

30 orang

88,830,000

30 orang

91,495,000

140 orang

426,937,000


TUJUAN

INDIKATOR SASARAN

pelatihan dan pembentukan P2K3

01

14

01

24

0016

11 Pelatihan dan Fasilitasi Sertifikasi Operator Boiler

Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan tentang operator boiler

01

14

01

24

0018

12 Pembinaan dan pengawasan Pekerja Malam Wanita di perusahaan

Jumlah perusahaan yang dibina dan terawasinya pekerja malam wanita

60 perusahaan

98 perusahaan

61,875,000

60 perusahaan

65,000,000

60 perusahaan

70,000,000

60 perusahaan

75,000,000

60 perusahaan

80,000,000

338 perusahaan

351,875,000

01

14

01

24

0021

13 Kampanye Bulan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja)

Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi mengenai kampanye bulan K3

40 perusahaan

40 perusahaan

50,066,000

40 perusahaan

51,588,000

40 perusahaan

53,116,000

40 perusahaan

54,710,000

40 perusahaan

56,352,000

200 perusahaan

265,832,000

01

14

01

24

0022

14 Penanganan Kasus Pemogokan dan Kasus Ketenagakerjaan

Jumlah kasus penanganan pemogokan

20 kasus

25 kasus

112,395,000

25 Kasus

118,014,750

30 kasus

123,915,488

30 kasus

130,111,262

35 kasus

136,616,825

100 kasus

621,053,324

01

14

01

24

0023

15 Sosialisasi Bentuk-bentuk pekerja terburuk untuk anak

Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi bentuk-bentuk pekerja terburuk untu anak

100 anak

0

200 anak

80,000,000

200 anak

85,000,000

200 anak

90,000,000

200 anak

95,000,000

800 anak

350,000,000

01

14

01

24

0024

16 Fasilitasi Sertifikai Operator Pesawat Angkat/Angkut

Jumlah peserta Pelatihan dan Fasilitasi Angkat/Angkut Sertifikasi Operator Angkat/Angkut

25 orang

25 orang

25 orang

93,679,000

30 orang

99,300,000

30 orang

102,279,000

30 orang

105,348,000

140 orang

491,556,000

01

14

01

24

0027

17 Penilaian Kecelakaan Kerja Nihil

Jumlah penilaian kecelakaan nihil di perusahaan

0

0

20 perusahaan

53,130,000

20 perusahaan

54,724,000

20 perusahaan

56,366,000

20 perusahaan

58,057,000

80 perusahaan

222,277,000

01

14

01

24

0028

18 Monitoring Pelaksanaan UMK di Perusahaan

Jumlah perusahaan yang melaksanakan UMK

160 perusahaan

252 perusahaan

140,535,000

252 perusahaan

145,000,000

252 perusahaan

150,000,000

252 perusahaan

155,000,000

252 perusahaan

160,000,000

1260 prsh

750,535,000

01

14

01

24

0030

19 Bimtek Penyelesaian Perselisihan Secara Bipartit di Perusahaan (Permen No. 31 Tahun 2009

Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek Penyelesaian Perselisihan Secara Bipartit di Perusahaan (Permen No. 31 Tahun 2009

60 orang

40 orang

93,979,000

50 orang

98,677,950

50 orang

103,611,848

50 orang

108,792,440

50 orang

114,232,062

200 orang

519,293,299

01

14

01

24

0035

20 Bimbingan Teknis Manajemen Organisasi Serikat Pekerja

Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek Manajemen Organisasi Serikat Pekerja

0

50 orang

142,442,000

60 orang

170,930,400

70 Orang

205,116,480

80 Orang

246,139,776

90 Orang

295,367,731

350 orang

1,059,996,387

01

14

01

24

0036

21 Fasilitasi Pemeriksaan dan Pengujian Peralatan K3 di Perusahaan

Jumlah perusahaan yang dilakukan pengujian peralatan K3

0

98 perusahaan

75,160,000

0

01

14

01

24

0037

22 Pelatihan dan Fasilitasi Sertifikasi Ahli K.3 Umum

Jumlah peserta pelatihan dan fasilitasi sertifikasi ahli K.3 Umum

0

0

-

25 orang

272,850,000

25 orang

289,221,260

25 orang

297,897,898

25 orang

306,835,465

01

14

01

24

0038

23 Bimbingan Teknis Struktur dan Skala Upah Mekanisme Penangguhan UMK

tercapainya upah yang sesuai dengan perhitungan skala dan struktur yang baku dan struktur yang baku serta proses penangguhan yang sesuai dengan ketentuan.

0

0

-

60 orang

68,250,000

60 orang

71,662,500

60 orang

75,180,625

60 orang

78,939,656

294,032,781

01

14

01

24

0039

24 Sosialisasi Permenaker No. 19 Tahun 2012 Tentang Penyerahan Sebagian Pekerjaan kepada perusahaan lain

terwujudnya pengaturan aturan kontrak kerja yang dapat diterima oleh kedua belah pihak dalam hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja.

0

0

-

60 orang

68,250,000

60 orang

71,662,500

60 orang

75,180,625

60 orang

78,939,656

294,032,781

01

14

01

25

946,279,500

3,784,890,900

01

14

01

25

0001

1 Penyuluhan Transmigrasi Regional

Jumlah peserta sosialisasi mengenai transmigrasi regional

25 Kec

25 Kec

24,786,000

25 Kec

28,503,900

25 Kec

32,780,000

25 Kec

37,696,500

25 Kec

43,350,500

25 Kec

167,116,900

01

14

01

25

0003

2 Penempatan Transmigrasi Regional

Jumlah peserta transmigrasi yang di tempatkan

10 KK

50 KK

352,184,000

25 KK

202,505,000

30 KK

279,456,000

30 KK

321,374,500

30 KK

369,374,500

165 KK

1,524,894,000

01

14

01

25

0004

3 Penjajagan calon lokasi

Jumlah lokasi penjajagan calon lokasi

5 lokasi

5 lokasi

143,820,000

5 lokasi

165,393,000

5 lokasi

190,202,000

5 lokasi

218,732,000

5 lokasi

251,541,500

25 lokasi

969,688,500


Meningkatnya kesejateraan masyarakat melalui program transmigrasi

-

-

90,950,000

-

729,175,000

-

0

569,098,400

-

0

716,437,000

-

0

823,901,000

-

98 perusahaan

100 orang

75,160,000

1,166,804,623

1

SASARAN

2

KODE

3



4

5

6


penempatan transmigrasi dan pembuatan naskah kerja sama antar daerah

-

penempatan transmigrasi dan Pembuatan Naskah Kerjasama Antar Daerah



2015

2016

2017

2018

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

TARGET

Rp.

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

3 dok

3 dok


TUJUAN

INDIKATOR SASARAN

3 dok

3 dok

3 dok

3 dok

15 dok

01

14

01

25

0005

4 Monitoring dan Evaluasi perkembangan transmigrasi di lokasi penempatan

Jumlah lokasi monitoring,evaluasi dan pelaporan

3 lokasi

3 lokasi

91,957,000

3 lokasi

105,750,500

3 lokasi

121,613,500

3 lokasi

139,855,000

3 lokasi

160,833,500

15 lokasi

620,009,500

01

14

01

25

0006

5 Pelatihan bagi Calon Transmigrasi

Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan bagi calon transmigran yang siap diberangkatkan

0 KK

50 KK

116,428,000

25 KK

66,946,000

30 KK

92,385,500

30 KK

106,243,000

30 KK

121,179,500

165 KK

503,182,000

JUMLAH

16,428,869,000

24,419,092,500

34,925,695,326

20,840,303,134

24,026,125,443

-

120,640,085,402

BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Peran perencanaan dalam pembangunan sangatlah penting, untuk itu, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor harus berkontribusi


secara langsung dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang ditunjukan dengan indikator kinerja sebagai

Di

berikut :


VI - 96

Tabel 6.1 : Indikator Kinerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Indikator

1

2

1 2 3 4

Urusan Sosial Sarana Sosial seperti Panti Asuhan, Panti Jompo, dan Panti Rehabilitasi Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial PMKS yang memperoleh bantuan sosial Panti yang memperoleh bantuan UEP

10 11 12 13 14 15

Urusan Ketenagakerjaan Angka partisipasi angkatan kerja Tingkat partisipasi angkatan kerja Tingkat pengangguran terbuka Rasio lulusan S1/S2/S3 Rasio ketergantungan Jumlah pencari kerja yang terampil Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun Keselamatan dan perlindungan - Panitia Keselamatan dan Kesehatan Kerja di perusahaan - Pemberian perlindungan hukum dan BPJS Ketenagakerjaan - Perlindungan pekerja anak - Perlindungan pekerja malam wanita - Pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap hak normatif pekerja Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah Terwujudnya sistem pengupahan yang memadai Fasilitasi Lembaga Kerjasama Tripartit Sertifikasi tenaga operator di perusahaan Pencari kerja yang ditempatkan Rasio penduduk yang bekerja Jumlah tenaga kerja yang terserap dalam program padat karya

1 2 3

Urusan Transmigrasi Transmigran swakarsa Transmigran regional Kontibusi transmigrasi terhadap PDRB

1 2 3 4 5 6 7 8

9

Target Capaian Setiap Tahun Tahun 2014 4

Tahun 2015 5

Tahun 2016 6

Tahun 2017 7


No

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 2013 3

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

Tahun 2018 8

9

164 buah 0.26% 0.26% 20 panti

164 buah 0.25% 0.25% 20 panti

164 buah 0.37% 0.37% 20 panti

164 buah 0.39% 0.39% 20 panti

164 buah 0.42% 0.42% 20 panti

164 buah 0.47% 0.47% 20 panti

164 buah 1.90% 1.90% 100 panti

65.72 65.72 8.62 190.84 53.28 690 orang 135 kasus

65.80 65.80 8.26 198.18 51.78 560 orang 175 kasus

65.85 65.85 8.08 205.52 50.28 840 orang 175 kasus

65.90 65.90 7.80 212.86 48.78 880 orang 170 kasus

65.95 65.95 7.58 220.20 47.28 960 orang 170 kasus

66.00 66.00 7.41 227.54 45.78 1000 orang 175 kasus

66.00 66.00 7.41 227.54 45.78 4240 orang 865 kasus

30 orang 200 perusahaan 80 orang 60 perusahaan 740 perusahaan

25 orang 200 perusahaan 0 98 perusahaan 742 perusahaan






0

0

0

0

0

0

0

1 dok 3 rekomendasi 50 orang 600 orang 86.40 1000 orang







0 10 KK 0

0 50 KK 0

0 25 KK 0

0 30 KK 0

0 30 KK 0

0 30 KK 0

0 165 KK 0

VI - 97

Tujuan dan sasaran RPJMD sesuai tabel 6.1 diatas, ada beberapa indkator kinerja yang pelaksanaanya tidak dilaksanakan secara langsung atau anggarannya tidak ada di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yaitu : 1. Sarana Sosial seperti Panti Asuhan, Panti Jompo, dan Panti Rehabilitasi 2. Angka partisipasi angkatan kerja 3. Tingkat partisipasi angkatan kerja


4. Tingkat pengangguran terbuka 5. Rasio lulusan S1/S2/S3 6. Rasio ketergantungan

7. Rasio penduduk yang bekerja 8. Transmigran swakarsa

9. Kontibusi transmigrasi terhadap PDRB

Indikator kinerja nomor 1 ini masih dapat dilaksanakan karena

pendaftaran Panti Asuhan, Panti Jompo, dan Panti Rehabilitasi ada di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan syarat pendirian yang

utama harus ada sarana dan prasarana terlebih dahulu. Adapun

Indikator No. 2-7 tersebut hanya dapat dilaksanakan oleh Badan Pusat

Statistik

(BPS)

atau

Dinas

Kependudukan

dan

Catatan

Sipil,

dikarenakan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi belum

Di

pernah melaksanakan pendataan dari segi usia dan pendidikan.

Sedangkan No. 8-9 kegiatan ini tidak dilaksanakan oleh Dinas

Sosial,

Tenaga

Kerja

dan

Transmigrasi

karena

dinas

hanya

melaksanakan transmigrasi regional. Dalam

pencapaian

target

indikator

kinerja

ini

harus

ada

koordinasi antara Bappeda (sebagai instansi perencana) dan instansi terkait agar indikator kinerja dapat tercapai dengan baik.


VI - 98


Di

Disosnakertrans. Kabupaten Bogor

Recommend Documents