Diseminasi Hasil Penelitian dan Uji Coba Model Kebijakan

PUSAT KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN KESEHATAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS GADJAH MADA

Diseminasi Hasil Penelitian dan Uji Coba Model Kebijakan Penelitian Kebijakan dan Program HIV & AIDS dalam Sistem Kesehatan di Indonesia

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Gedung IKM Baru Sayap Utara Jl. Farmako Sekip Utara Yogyakarta 5528 email: [email protected] Telp/Fax (hunting) (+62274) 549425

www.kebijakanaidsindonesia.net Kebijakan AIDS Indonesia @KebijakanAIDS

LAPORAN KEGIATAN

Diseminasi Hasil Penelitian dan Uji Coba Model Kebijakan

Penelitian Kebijakan dan Program HIV & AIDS dalam Sistem Kesehatan di Indonesia

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran UGM bekerja sama dengan Universitas Udayana – Denpasar 2016

1

2

Daftar Isi Daftar Isi ..................................................................................................................................... 3 A.

Pengantar ........................................................................................................................... 5

B.

Tujuan ................................................................................................................................ 6

C.

Peserta ............................................................................................................................... 6

D.

Waktu ................................................................................................................................. 6

E.

Pelaksanaan Kegiatan ........................................................................................................ 7 1. Diseminasi Hasil Penelitian ............................................................................................. 7 a. Penelitian 1 .................................................................................................................. 7 b. Penelitian 2 .................................................................................................................. 9 2. Uji Coba Model Integrasi Kebijakan dan Program PMTS ..............................................10

F.

Penutup ............................................................................................................................13

G.

Lampiran ..........................................................................................................................13

3

4

A. Pengantar Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran UGM atas pendanaan DFAT (Department of Foreign Affairs and Trade), Pemerintah Australia sejak bulan Agustus 2013 melaksanakan penelitian multi-centered yang melibatkan 9 universitas dari 8 provinsi. Penelitian kebijakan dan program HIV & AIDS dalam sistem kesehatan di Indonesia dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan dan pelaksanaan kebijakan HIV dan AIDS dalam sistem kesehatan di Indonesia saat ini dan sejauh mana sistem kesehatan ini adaptif dalam merespon dinamika epidemi HIV dan AIDS. Harapannya, rekomendasi dari penelitian ini akan membantu pemerintah Indonesia baik di tingkat pusat maupun daerah dalam mengembangkan strategi program penanggulangan HIV dan AIDS di masa mendatang, serta diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan kebijakan dan program HIV dan AIDS dalam konteks desentralisasi. Penelitian ini terdiri dari tiga tahapan penelitian yang saling terkait dan dilaksanakan di tingkat nasional dan daerah. Penelitian tahap I untuk melihat tingkat integrasi upaya penanggulangan HIV dan AIDS selama ini dalam sistem kesehatan. Penelitian tahap II merupakan studi kasus tentang intervensi spesifik (pencegahan dan perawatan, dukungan, dan pengobatan) guna menilai kontribusi berbagai tingkatan integrasi tersebut terhadap efektivitas intervensi serta faktor eksternal yang mempengaruhi integrasi tersebut. Sedangkan penelitian tahap III dimaksudkan untuk menyusun model kebijakan penanggulangan HIV dan AIDS yang mempertimbangkan integrasinya ke dalam sistem kesehatan

sebagai

strategi

untuk

memperkuat

efektivitas

dan

keberlanjutan

penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia. Penelitian tahap I dan II telah selesai dilaksanakan dan dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan Universitas Cendrawasih (Papua); Universitas Negeri Papua (Papua Barat); Universitas Nusa Cendana (Nusa Tenggara Timur); Universitas Udayana (Bali); Universitas Hasanuddin (Sulawesi Selatan); Universitas Airlangga (Jawa Timur); Universitas Indonesia dan Universitas Atma Jaya (DKI Jakarta); Universitas

Sumatera

Utara.

Sebagai

pertanggungjawaban

publik

dan

untuk

mendiseminasikan temuan-temuan pokok serta rekomendasi dari kedua penelitian tersebut, maka diselenggarakan pertemuan yang mengundang pihak-pihak yang terkait serta para informan kunci yang terlibat dalam penelitian tahap I dan II.

5

Terkait dengan penelitian tahap III yaitu pengembangan model kebijakan, pada pertemuan ini sekaligus dipergunakan untuk mendiskusikan model kebijakan yang dikembangkan oleh Tim Kebijakan HIV dan AIDS PKMK FK UGM. Model kebijakan yang dikembangkan pada penelitian tahap III ini secara khusus berfokus pada model integrasi kebijakan dan program pencegahan melalui transmisi seksual (PMTS) ke dalam sistem kesehatan. Model ini dikembangkan sebagai model untuk mengembangkan program layanan terintegrasi yang bisa digunakan untuk menjamin keberlangsungan program pencegahan melalui transmisi seksual (PMTS) di pelayanan kesehatan dasar. Dalam uji coba model ini, melibatkan kembali para informan yang sebelumnya telah terlibat dalam penelitian tahap I dan II. Diskusi mengenai model ini dimaksudkan untuk mendapatkan input dan konsensus terhadap model kebijakan PMTS sebagai bentuk upaya untuk melihat kelayakan atau kemungkinan perlaksanaannya dan kemungkinan adopsinya dalam pelaksanaan penanggulangan AIDS di tingkat daerah.

B. Tujuan 1. Memaparkan temuan-temuan pokok dan rekomendasi penelitian. 2. Diskusi tentang kelayakan dan penerimaan model integrasi kebijakan dan program pencegahan melalui transmisi seksual (PMTS) ke dalam sistem kesehatan.

C. Peserta Dari 27 undangan yang disebarkan, yang hadir di hari pertama sebanyak 18 orang dan di hari kedua dihadiri oleh 18 orang. Peserta pertemuan ini berasal dari Dinkes, Puskesmas, KPA Provinsi/Kab/Kota, LSM, Tokoh Agama, Rumah Sakit, KDS.

D. Waktu Kegiatan ini dilaksanakan pada : Hari / Tanggal : Kamis-Jumat, 14 – 15 April 2016 Waktu

: 09.00 – 15.00 WIB

Tempat

: Ruang Sidang Utama, Lt. IV - Fakultas Kedokteran UNUD

6

E. Pelaksanaan Kegiatan

Ada dua agenda utama dalam pertemuan ini, yaitu diseminasi hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dari Universitas Udayana Denpasar dan uji coba model kebijakan yang sedang dikembangkan oleh PKMK FK UGM terkait dengan model integrasi kebijakan program PMTS. Secara detail pelaksanaan kegiatan ini diuraikan sebagai berikut :

1.

Diseminasi Hasil Penelitian

Dalam sesi ini ada dua hasil penelitian yang disampaikan. Penelitian yang pertama dengan judul Integrasi Penanggulangan HIV & AIDS ke dalam Sistem Kesehatan Nasional di Provinsi Bali. Sedangkan hasil penelitian yang kedua berjudul Studi Kasus Program PMTS pada LSL di Kota Denpasar. Beberapa poin diskusi yang muncul pada sesi tanya jawab untuk menanggapi kedua hasil penelitian tersebut, antara lain : a.

Penelitian 1 1. KPA Provinsi mengapresiasi hasil penelitian ini, melihat integrasi komprehensif dari sisi kebijakan dan program, namun demikian masih perlu untuk dicermati mengenai indikator-indikator dalam proses realisasinya. Tanggapan lain yang dilontarkan 7

adalah terkait dengan hasil analisis stakeholder, mengapa kemudian seolah-olah kedudukan Dinkes lebih tinggi dari KPA? Dalam paparan yang tersaji, KPA ada di kuadran 2, sedangkan Dinkes berada pada kuadran 1. Apa interpretasi dari penyajian ini? Faktanya, dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS di Bali, peran KPA lebih nyata, langsung ke lapangan, memastikan supaya penjangkauan bisa efektif dan layanan bisa berjalan dengan baik. Dengan demikian, KPA merupakan leading sector nya, tetapi kenapa berada di kuadran 2. 2. Terkait dengan sub sistem pemberdayaan masyarakat, di konteks Bali, peran LSM lebih bagus daripada peran pemerintah, bahkan akademisi. Wujud dari keterlibatan masyarakat tersebut di Bali sudah terbentuk KSPAN, KDBA, dll. Merujuk pada pengertian pemberdayaan masyarakat, salah satu peserta melontarkan pertanyaan reflektifnya, yaitu apakah integrasi pada layanan kesehatan yang selama ini ada, harus sepenuhnya? Bukankah perlu dituntut kemandirian dari pasiennya juga? Jadi menurut beliau, layanan yang terintegrasi secara komprehensif, ukurannya ada faktor kemandirian pasiennya juga. Pasien bersedia hadir sendiri pada jam operasional layanan kesehatan yang ada. 3. Salah seorang peserta dari rumah sakit menyatakan bahwa selama ini pihak rumah sakit juga telah secara aktif menggerakkan upaya penanggulangan HIV dan AIDS. Terkait dengan pemberdayaan masyarakat, Rumah Sakit Wangaya berkoordinasi dengan manajemen rumah sakit, telah mengembangkan peranan keluarga dan LSM. Upaya ini dilakukan dalam upayanya untuk kesediaan mengikuti pra konseling, kesediaan membuka diri ke keluarga. Tujuan mendasar dari semua upaya ini adalah agar dapat memberikan layanan yang berkualitas dan berstandar. Dalam hal ini memang perlu upaya lebih untuk dapat mendekati keluarga pasien. Dengan menunjukkan rasa empati yang tinggi bukan malah memanjakannya. Diperlukan juga edukasi seperti apa penularannya, sehingga dapat meminimalisir stigma dan diskriminasi. 4. Salah satu peserta dari LSM, menanyakan mengenai sejauh ini seperti apa komitmen pemerintah terkait dengan ketersediaan obat ARV. Selama ini selalu didorong untuk akses ARV, bahkan melalui SUFA, tetapi seringkali masih terjadi stock out. Hal ini tentu memerlukan upaya yang lebih lagi untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat akan ketersediaan obat ARV. 8

5. Peserta dari Dinkes, menyoroti terkait dengan SDM yang ada. Selama ini ketika SDM telah dipersiapkan sebaik mungkin, kemudian malah dimutasi. Dengan kondisi ini, peran LSM menjadi sangat penting. Sudah pernah ada upaya untuk merekrut SDM dari LSM, tetapi terkendala oleh aturan. Saat ini, Dinkes Kota dan KPA, bersamasama sedang memperjuangkan alokasi keuangan di Bappeda. Di Kabupaten Badung sudah merekrut 2 LSM. SDM yang ada di KPA kini dialihkan menjadi tenaga LKB. Rekrutmen ini tidak mengikat, ada kontrak kerjanya dan berbasis kerja. 6. Sebenarnya alokasi dana untuk penanggulangan HIV dan AIDS di Bali sudah dinaikkan terus. Bahkan ada aturan terkait dengan pendanaan ODHA, supaya ada keringanan dan tidak mencatumkan penyakit HIV, tetapi diganti dengan penyakit kronis. Selain itu, dana dari ADD juga sudah ada untuk masing-masing banjar, sama seperti jumantik. 7. Terkait dengan peralatan kesehatan, sedang diupayakan lagi untuk menggandeng pihak rumah sakit swasta. Saat ini sudah ada 5 rumah sakit swasta yang sudah bekerja sama. Alat-alat kesehatan yang sudah masuk ke e katalog, sebenarnya ketersediaannya aman-aman saja, termasuk reagen. Tetapi alat-alat lain yang diperlukan dan belum ada di e katalog, ada aturan yang membatasinya. b.

Penelitian 2 1. Menanggapi hasil analisis stakeholder yang disajikan, menurut salah satu peserta dari Rumah Sakit Wangaya, semua pihak yang terlibat dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS mempunyai kepentingan yang tinggi. Ditambahkan oleh peserta dari KPA Provinsi Bali, bahwa semua pihak yang bermain tersebut ada bidang irisannya. Disarankan bahwa pada matriks penyajian hasil analisis stakeholder perlu untuk ditambahkan label kontribusi, sehingga keterangannya bisa lebih operasional. 2. Terkait dengan peran KPA dalam menyasar LSL, selama ini dana bersumber dari dana IPF dan GF yang semakin berkurang. Sudah ada dana dari APBD, dibagi-bagi dengan kebutuhan lainnya, tetapi masih ada wujudnya. 3. Peserta dari KPA Kota Denpasar menyatakan bahwa adanya donatur untuk program PMTS pada LSL, bisa berdampak positif pada penjangkauan. Program PMTS LSL bisa lebih efektif dan lebih baik lagi dengan adanya NFM, karena ada beberapa pendekatan baru yang diperkenalkan. Tetapi untuk melihat efektifitasnya seperti 9

apa, perlu ada target yang jelas dan realistis, demikian juga ada output dan outcome nya. Angka estimasi yang dari pusat, sepertinya kurang sesuai. Di Bali sudah ada re estimasi untuk WPS yang dulu diinisiasi oleh Prof. Wirawan. Model estimasi yang dari pusat (Kemkes), merupakan model matematis, sulit untuk dilakukan. 4. Salah satu peserta dari LSM menyatakan bahwa estimasi untuk LSL juga masih menjadi pertanyaan besar. Pemetaan waria sebenarnya berdasarkan hot spot, tetapi angka estimasi yang muncul dari pusat untuk Denpasar, mengapa angkanya kecil dibandingkan dengan data yang ada, yang sudah per nama. Seharusnya angka estimasi tersebut lebih besar. Sedangkan untuk LSL mempergunakan estimasi nasional, data dari mana asalnya, besar sekali. Kemudian kelihatannya cakupan program selama ini menjadi kecil. Kecenderungan kelompok LSL saat ini adalah di media sosial, tidak lagi di hot spot. Jika estimasinya didasarkan pada hot spot maka sudah kurang sesuai tentunya. Menurut KPA Provinsi Bali, kelompok LSL masih bersifat tertutup, sehingga susah untuk diestimasi. Sebenarnya Bappeda sudah ada e planning, tetapi memerlukan data base yang standar.

2.

Uji Coba Model Integrasi Kebijakan dan Program PMTS

Sesi ini terkait dengan pelaksanaan penelitian tahap 3 dari beberapa tahapan penelitian kebijakan dan program HIV dan AIDS dalam sistem kesehatan di Indonesia. Tujuan utama 10

dari sesi ini adalah untuk mendapatkan konsensus dari para peserta sebagai perwakilan dari praktisi terkait dengan model integrasi kebijakan dan program PMTS. Konsensus atas permodelan yang telah dikembangkan, dilakukan dengan metode delphi dalam dua putaran. Putaran pertama untuk mengetahui sejauh mana pemahaman dan persepsi dari para informan terhadap program PMTS selama ini dan putaran kedua dilakukan setelah model dipaparkan oleh peneliti. Hasil dari dua putaran delphi tersebut, dianalisis untuk melihat sejauh mana dan kemungkinannya model yang dikembangkan tersebut dapat diimplementasikan pada tingkat layanan primer. Diskusi atas model ini kemudian dilakukan pada hari kedua, namun hasil diskusi ini tidak memengaruhi konsensus yang telah tercapai pada hari pertama. Dalam kesempatan ini diawali dahulu dengan penyajian hasil pengisian kuesioner yang telah dilakukan pada hari sebelumnya. Hasil analisis ini yang menjadi materi pemantik diskusi bersama dengan para peserta yang telah hadir kembali pada hari kedua. Beberapa poin diskusi yang muncul pada sesi ini, antara lain : 1. PMTS di Bali menyasar pada kelompok WPSL, waria, pria risti, WPSTL. Komponen programnya mengikuti komponen dalam Pedoman PMTS KPAN 2010. 2. Di tahun 2009/2010, Bali telah terlibat dalam pencarian bentuk program PMTS bersama dengan HCPI. Di YKP, Prof Wirawan telah mengembangkan 4 komponen dan 1 komponen monitoring dalam pengembangan program PMTS di Bali. Diawali dengan pemetaan terlebih dulu. Pada tahun 2010 - 2012, program PMTS hanya menyasar di WPS saja. Tetapi 2 tahun terakhir ini telah menyasar populasi yang lain, yaitu WPSTL, gay, waria, pekerja pelabuhan. Bahkan sudah terbentuk organisasiorganisasinya di beberapa area, yaitu Bali Utara untuk gay, Badung (waria), Seminyak, Celukan Bawang untuk LBT, kelompok tempat hiburan, Sanur (kelompok bungalow) --> tercatat ada sekitar 1000-1250 perempuan panggilan yang ada dalam kelompok bungalow ini. Di Benoa ada kelompok pekerja pelabuhan. Di Denpasar, Pokja PMTS kebanyakan memang menyasar pada populasi WPSL, tetapi juga membentuk Pokja PMTS yang menyasar GWL. 3. Pokja PMTS yang terbentuk di Bali tersebut, ada ketua kelompoknya, ada kesepakatan lokalnya, ada catatan anggotanya, ada ketersediaan kondom dan pelicin serta mempunyai jadwal pemeriksaan ke layanan secara rutin. Pokja PMTS 11

tersebut selain melakukan kegiatannya di lokalisasi, juga melakukannya di tempat yang lain. 4. Di Denpasar tidak sepenuhnya bergantung dari donor, karena ada APBD yang dipergunakan untuk pertemuan pemangku kepentingan dan pengadaan kondom. Di Badung pelaksanaan PMTS sejak 2009 diawali dengan dukungan APBD, donor (GFATM) hanya berkontribusi 15% untuk penguatan pokja. Tetapi untuk LSM sebagian besar intervensi masih bergantung dengan dana donor. 5. Terkait dengan pernyataan dalam kuesioner, yaitu penyelenggaraan kegiatan PMTS masih sangat bergantung pada dukungan dana donor, perlu dipisahkan menurut jenis komponen layanan perubahan perilaku dan layanan ke biomedis (koordinasi pemangku kepentingan dan layanan sudah didanai secara penuh oleh dana APBD, sedangkan IPP masih bergantung pada dana donor). Selama ini, biaya penjangkauan dan pengadaan kondom memang masih disupport oleh donor, tetapi sebenarnya Denpasar sudah menganggarkan untuk pengadaan kondom. 6. Dalam 2-3 tahun terakhir, peran puskesmas semakin meningkat, sebelumnya klinik LSM/swasta yang lebih dominan. Sekarang ini, penerimaan populasi kunci terhadap layanan puskesmas juga semakin meningkat dan koordinasi puskesmas dan LSM/populasi kunci juga sudah membaik. 7. Kondom yang berasal dari BKKBN, dikeluhkan mutunya kurang bagus. Sebenarnya sudah ada kerjasama dan koordinasi di tingkat lokal, sehingga kondom yang dari BKKBN bisa untuk pencegahan IMS bagi popci atau bukan dan non-aseptor KB. Hal ini dilakukan jika ketersediaan kondom yang dari KPAN habis. 8. Implementasi distribusi kondom di lapangan cukup bervariasi, di Badung ada puskesmas yang mempromosikan kondom yang diperoleh dari BKKBN dengan cara memberikan 3 kondom kepada pasien yang periksa IMS (popci maupun bukan dan non aseptor KB). Belum ada SDM di KPAN dan BKKBN yang khusus untuk mendistribusikan kondom sampai ke ponci. Adanya distribusi kondom gratis, ternyata dapat memicu ketergantungan. 9. Sejak ada Pokja PMTS, kondom tidak lagi dianggap sebagai barang bukti prostitusi. Tetapi dalam rancangan perda pelacuran di Badung (dalam rangka pembubaran lokalisasi), dinyatakan bahwa kondom menjadi salah satu barang bukti pelacuran.

12

Dalam perda tsb disebutkan ada 3 hal, yaitu ada kamar, ada laki-laki dan perempuan serta ada kondom. Sejauh ini belum tahu perda ini apakah jadi disahkan atau tidak. 10. Menurut juknis 2016, dana BOK hanya dipergunakan untuk operasional (dana transportasi kegiatan, termasuk kegiatan HIV dan AIDS serta KIA), biaya manajemen puskesmas, serta program pokok puskesmas. Pengadaan obat-obatan dan barangbarang habis pakai tidak bisa mempergunakan dana BOK, tapi dari dana JKN. Dengan demikian, seperti ada kompetisi antara bahan habis pakai dan obat.

F. Penutup Pertemuan ditutup oleh peneliti Unud, dengan ucapan terima kasih kepada para peserta yang telah secara aktif berpartisipasi dan berkontribusi dalam pertemuan selama 2 hari ini. Dengan berakhirnya kegiatan diseminasi penelitian ini, maka berakhir sudah penelitian kerjasama ini. Harapannya dari 2 hasil penelitian yang sudah ada akan dapat dimanfaatkan untuk perubahan kebijakan penanggulangan HIV dan AIDS di Provinsi Bali yang lebih baik lagi. Sementara itu, untuk pengembangan model kebijakan program PMTS masih akan berjalan sebagai rangkaian kegiatan penelitian tahap III yang akan dilakukan di 7 kota yang merupakan lokasi penelitian. Hasil akhirnya diharapkan akan bisa diperoleh pada akhir Mei. Hasil dari penelitian tahap III tersebut akan berupa permodelan integrasi kebijakan penanggulangan HIV dan AIDS melalui program PMTS di tingkat layanan primer. Model ini merupakan hasil konsensus bersama, baik dari para praktisi dan para pakar. Model ini akan menjadi rekomendasi yang akan disampaikan kepada para pemangku kepentingan untuk upaya penanggulangan HIV dan AIDS khususnya program PMTS agar lebih baik lagi.

G. Lampiran 1. Kerangka acuan 2. Materi presentasi : a. Dekskripsi projek penelitian – PKMK FK UGM b. Hasil penelitian 1 c. Hasil penelitian 2

13

d. Model PMTS e. Tabel Skoring Delphi 1 & 2

14

Lampiran 1

forBetter Policy AIDS

KERANGKA ACUAN

Diseminasi Hasil Penelitian Kebijakan dan Program HIV & AIDS dalam Sistem Kesehatan dan

Uji Coba Model Integrasi Kebijakan dan Program Pencegahan Melalui Transmisi Seksual (PMTS) dalam Sistem Kesehatan di Indonesia

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada bekerja sama dengan Universitas Udayana

1

2

PENGANTAR Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran UGM atas pendanaan DFAT, Pemerintah Australia sejak bulan Agustus 2013 melaksanakan penelitian multi-centered yang melibatkan 9 universitas dari 8 provinsi. Penelitian kebijakan dan program HIV & AIDS dalam sistem kesehatan di Indonesia dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan dan pelaksanaan kebijakan HIV dan AIDS dalam sistem kesehatan di Indonesia saat ini dan sejauh mana sistem kesehatan ini adaptif dalam merespon dinamika epidemi HIV dan AIDS. Harapannya, rekomendasi dari penelitian ini akan membantu pemerintah Indonesia baik di tingkat pusat maupun daerah dalam mengembangkan strategi program penanggulangan HIV dan AIDS di masa mendatang, serta diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan kebijakan dan program HIV dan AIDS dalam konteks desentralisasi. Penelitian ini terdiri dari 3 tahapan penelitian yang saling terkait dan dilaksanakan di tingkat nasional dan daerah. Penelitian tahap 1 untuk melihat tingkat integrasi upaya penanggulangan HIV dan AIDS selama ini dalam sistem kesehatan. Penelitian tahap 2 merupakan studi kasus tentang intervensi spesifik (pencegahan dan perawatan, dukungan, dan pengobatan) guna menilai kontribusi berbagai tingkatan integrasi tersebut terhadap efektivitas intervensi serta faktor eksternal yang mempengaruhi integrasi tersebut. Sedangkan penelitian tahap 3 dimaksudkan untuk menyusun model kebijakan penanggulangan HIV dan AIDS yang mempertimbangkan integrasinya ke dalam sistem kesehatan

sebagai

strategi

untuk

memperkuat

efektivitas

dan

keberlanjutan

penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia. Penelitian tahap 1 dan 2 telah selesai dilaksanakan dan dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan Universitas Cendrawasih (Papua); Universitas Negeri Papua (Papua Barat); Universitas Nusa Cendana (Nusa Tenggara Timur); Universitas Udayana (Bali); Universitas Hasanuddin (Sulawesi Selatan); Universitas Airlangga (Jawa Timur); Universitas Indonesia dan Universitas Atma Jaya (DKI Jakarta); Universitas

Sumatera

Utara.

Sebagai

pertanggungjawaban

publik

dan

untuk

mendiseminasikan temuan-temuan pokok serta rekomendasi dari kedua penelitian tersebut, maka diselenggarakan pertemuan yang mengundang pihak-pihak yang terkait serta para informan kunci yang terlibat dalam penelitian tahap 1 dan 2. 3

Terkait dengan penelitian tahap 3 yaitu pengembangan model kebijakan, pada pertemuan ini sekaligus dipergunakan untuk mendiskusikan model kebijakan yang dikembangkan oleh Tim Kebijakan HIV dan AIDS PKMK FK UGM. Model kebijakan yang dikembangkan pada penelitian tahap 3 ini secara khusus berfokus pada model integrasi kebijakan dan program pencegahan melalui transmisi seksual (PMTS) ke dalam sistem kesehatan. Model ini dikembangkan sebagai model untuk mengembangkan program layanan terintegrasi yang bisa digunakan untuk menjamin keberlangsungan program pencegahan melalui transmisi seksual (PMTS) di pelayanan kesehatan dasar. Diskusi mengenai model ini dimaksudkan untuk mendapatkan input dan konsensus terhadap model kebijakan PMTS sebagai bentuk upaya untuk melihat kelayakan atau kemungkinan perlaksanaannya dan kemungkinakn adopsinya dalam pelaksanaan penanggulangan AIDS ditingkat daerah.

TUJUAN 1. Memaparkan temuan-temuan pokok dan rekomendasi penelitian. 2. Diskusi tentang kelayakan dan penerimaan model integrasi kebijakan dan program pencegahan melalui transmisi seksual (PMTS) ke dalam sistem kesehatan.

PESERTA 1. Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota 2. KPA Provinsi/Kabupaten/Kota 3. Informan kunci penelitian tahap 1 dan tahap 2

WAKTU Kegiatan ini akan dilaksanakan pada : Hari / Tanggal : Kamis-Jumat, 14 – 15 April 2016 Waktu

: 09.00 – 15.00 WIB

Tempat

: Ruang Sidang Utama, Lt. IV - Fakultas Kedokteran UNUD

4

AGENDA KEGIATAN No Waktu Hari I 09.00 – 09.20 09.20 – 10.00

10.00 – 10.30 10.30 – 12.00 12.00 – 13.00 13.00 – 15.00

15.00 – selesai

Materi

Fasilitator

Pembukaan Pengantar projek penelitian kebijakan dan program HIV dan AIDS dalam sistem kesehatan di Indonesia Pemaparan hasil penelitian dan rekomendasi Diskusi Istirahat Diskusi model integrasi kebijakan dan program pencegahan melalui transmisi seksual (PMTS) ke dalam sistem Kesehatan Penutup

Sekretaris KPA Provinsi Tim PKMK FK UGM

Tim peneliti universitas

Tim PKMK FK UGM

Hari II 09.00 – 12.00

12.00 – selesai

Lanjutan diskusi model integrasi kebijakan Tim PKMK FK UGM dan program pencegahan melalui transmisi seksual (PMTS) ke dalam sistem kesehatan Penutup

PENDANAAN Kegiatan ini terselenggara atas pendanaan dari projek penelitian kebijakan dan program HIV dan AIDS dalam sistem kesehatan di Indonesia, kerjasama antara PKMK FK UGM dan DFAT, Pemerintah Australia. == 00 ==

5

Lampiran 2a

forBetter Policy AIDS

PENELITIAN Kebijakan dan Program HIV AIDS dalam Sistem Kesehatan di Indonesia Kerjasama: Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK UGM & Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT), Pemerintah  Australia

Sistematika: 1. Latar belakang  2. Lokasi penelitian 3. Implementasi penelitian a. Cluster 1: Analisis Kebijakan HIV dan AIDS  b. Cluster 2: Model Kebijakan HIV & AIDS  c. Cluster 3: Pengembangan Simpul Pengetahuan

4. Mendorong Perubahan Agenda Kebijakan 5. Penjaminan kualitas penelitian

1

Latar Belakang Penelitian Dominasi Inisiatif Kesehatan Global melalui bantuan  luar negeri (bilateral dan multilateral) dalam  penanggulangan AIDS di Indonesia – Hasil Positif: meningkatkan cakupan dan efektivitas respon  epidemi – Hasil Negatif: upaya kesehatan yang terintegrasi dalam  sistem kesehatan tidak berjalan karena ada ‘re‐ vertikalisasi’ dalam perencanaan, penganggaran,  monitoring dan evaluasi program Tantangan: penanggulangan HIV & AIDS dapat lebih efektif dan berkelanjutan jika diintegrasikan secara sistematik ke dalam sistem kesehatan yang ada

Tujuan Penelitian

1

• Menganalisis program dan implementasi kebijakan penanggulangan HIV dan AIDS  dan keterkaitannya dengan  sistem kesehatan di Indonesia. 

2

• Menilai tingkat integrasi kebijakan dan program  penanggulangan AIDS ke dalam sistem kesehatan dalam konteks pemerintahan yang terdesentralisasi

3

• Menyediakan rekomendasi kepada pemerintah tentang  strategi untuk mengembangkan kebijakan dan program  penanggulangan HIV dan AIDS yang terintegrasi dengan  sistem kesehatan agar lebih efektif dan berkelanjutan

2

Proses penelitian & kegiatan Cluster 1:Analisis Kebijakan HIV dan AIDS  • Desk Review: Kebijakan HIV & AIDS dan Sistem Kesehatan di Indonesia • Penelitian I: Integrasi Upaya Penanggulangan HIV & AIDS Dalam Sistem Kesehatan 

Cluster 2: Model Kebijakan HIV & AIDS  • Penelitian II: Studi Kasus (Integrasi Penanggulangan HIV dan AIDS ke dalam Sistem  Kesehatan dan Efektivitas Penanggulangan HIV & AIDS di Daerah) • Penelitian III: Pengembangan model integrasi kebijakan dan program pencegahan  melalui transmisi seksual (PMTS) ke dalam Sistem Kesehatan Nasional dan Daerah 

Cluster 3: Pengembangan Simpul Pengetahuan  • Website (www.kebijakanaidsindonesia.net)  • Blended Learning I ‐ III • Diskusi Kultural

Lokasi penelitian

3

Implementasi kegiatan Cluster 1

Desk Review : Kebijakan HIV & AIDS dan Sistem  Kesehatan di Indonesia (Oktober 2013 – September 2014)

Fokus: Kajian program dan kebijakan penanggulangan HIV dan AIDS di  Indonesia (program pencegahan, PDP, mitigasi dampak) dengan  mempergunakan perspektif sejarah, di level nasional maupun daerah.  http://www.kebijakanaidsindonesia.net/id/hasil‐penelitian

4

Penelitian I: Integrasi Upaya Penanggulangan HIV &  AIDS Dalam Sistem Kesehatan (Januari – Desember 2014)  Menganalisis tingkat integrasi kebijakan penanggulangan HIV dan AIDS dalam sistem kesehatan di  Indonesia, untuk  pengembangan  rekomendasi agar kinerja penanggulangan HIV dan AIDS yang  lebih baik lagi. 

http://www.kebijakanaidsindonesia.net/id/hasil‐penelitian

Implementasi kegiatan Cluster 2

5

Penelitian II : Studi Kasus ‐ Integrasi Penanggulangan HIV dan  AIDS dalam Sistem Kesehatan dan Efektivitas Penanggulangan  HIV & AIDS di Daerah ‐ (April 2015 – Februari 2016)

PMTS WPS

PMTS  LSL

LASS Respon  AIDS

ART

Link to  Care

Fokus:  • menggali kontribusi integrasi  penanggulangan HIV dan  AIDS ke dalam sistem  kesehatan terhadap  efektivitas penanggulangan AIDS di tingkat  kabupaten/kota • mengidentifikasi mekanisme integrasi yang mampu memberikan kontribusi terhadap efektivitas penanggulangan AIDS.

Penelitian III : Pengembangan model integrasi kebijakan dan Program Pencegahan Melalui Transmisi Seksual (PMTS) ke dalam sistem kesehatan nasional dan daerah (Januari – April 2016)

Fokus:

Model Integrasi  PMTS ?

– Model layanan yang terintegrasi seperti apakah yang bisa digunakan untuk menjamin keberlangsungan program  pencegahan melalui transmisi seksual (PMTS) di pelayanan kesehatan dasar (primary health care)? – Model kebijakan operasional seperti apakah yang dibutuhkan untuk menjamin terlaksananya integrasi program PMTS di tingkat layanan dasar?

6

Tahapan Penelitian 3

• untuk menyusun model  integrasi di tingkat layanan (delivery of  health care) program  PMTS

Kajian Hasil  Penelitian  Sebelumnya

Membangun  Kesepakatan  (Delphi) • untuk mendapatkan konsensus model pelayanan kesehatan program PMTS dan kebijakan pendukungnya yang ideal dan  komprehensif 

• Model pelayanan kesehatan dalam program PMTS dan kebijakan pendukungnya yang terintegrasi dalam SKN 

Model Kebijakan

Implementasi kegiatan Cluster 3

7

Simpul Pengetahuan Kebijakan AIDS Indonesia (Knowledge Hub) Tujuan: a) meningkatkan akses  informasi kebijakan HIV  dan AIDS,  b) membagikan dan  menerapkan  pengetahuan terkait  kebijakan HIV dan AIDS,  c) menerjemahkan  pengetahuan menjadi  kebijakan HIV dan AIDS  yang lebih baik. 

Pengembangan simpul pengetahuan 1 Mengembang kan Jaringan  Kebijakan  AIDS  Indonesia &  Membangun  Website  kebijakanaidsi ndonesia.net

2

3

4

Menggali,  mengidentifikasi  dan  mengumpulkan  pengetahuan

Memperkuat  kapasitas  dalam  memahami  sistem  kesehatan dan  kebijakan HIV  dan AIDS

Menerjemahkan  pengetahuan  menjadi  kebijakan HIV  dan AIDS

8

Website :  www.kebijakanaidsindonesia.net

Kunjungan dan Artikel Kunjungan 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0

Hingga Maret 2016:     

631 orang pelanggan newsletter 450 artikel tematik 463 dokumen kebijakan (regulasi, pedoman dan data epidemiologi) rata‐rata tingkat kunjungan berkisar antara 150‐400 pengunjung per hari.

9

KEBIJAKAN AIDS DAN  SISTEM KESEHATAN (Maret 2014 – Maret 2016)  Tujuan: 1) menganalisis dan mengevaluasi  komponen dan fungsi sistem  kesehatan yang diperlukan untuk  penguatan respon HIV dan AIDS,  2) mengidentifikasi, menganalisis dan  menggunakan kesempatan untuk  melakukan peran advokasi yang lebih  besar,  3) secara kritis menganalisis  kesenjangan layanan kesehatan bagi  kelompok yang terdampak oleh HIV  dan AIDS dan mampu menyediakan  rekomendasi untuk memperbaiki  akses terhadap layanan tersebut,  serta  4) melakukan riset kebijakan AIDS.

Modul Pembelajaran 1. Sistem Kesehatan dan Desentralisasi  Politik 2. Organisasi Sistem Kesehatan dan  Pembiayaan Kesehatan 3. Perluasan Respon AIDS dan Sistem  Kesehatan, dalam konteks Jaringan  Kesehatan 4. Sistem Penguatan Masyarakat Sipil 5. Layanan HIV, aksesibilitas dan  Artikulasi Kepentingan kelompok  Populasi Kunci dan Masyarakat 6. Penelitian Kebijakan AIDS dan  Penulisan Paper Kebijakan AIDS

Peserta : I. Gelombang 1 : 18 orang (Uncen, Unipa, Undana, Unud,  Unhas, Unair, UI, Atma   Jaya Jakarta, USU) 

II. Gelombang 2 : 12 orang  (KPA Kota Mataram, Dinas  Kesehatan Kabupaten  Banjarbaru, Puskesmas,  Kemensos, Sekolah Tinggi Saint  Carolus Jakarta, Poltekes,  Kemenkes dan LSM) 

III. Gelombang 3 : 20 orang  (SKPD, LSM, Akademisi, dokter perusahaan )

10

Diskusi Kultural  (November 2013 – Maret 2016) Tujuan : untuk membangun dan  memperkuatkan dialog diantara pegiat  AIDS di masing‐masing daerah.  Proses • Sudah terlaksana sebanyak 21 kali  diskusi di Yogyakarta. • Sudah terselenggara 12 kali diskusi  di Jakarta, Medan, Surabaya,  Denpasar, Papua, Kupang,  Makassar. Tindak Lanjut: Rekomendasi Kebijakan • KPAN • Bappenas • Kemendagri • Kemenkes (P2JK)

Mendorong Agenda Perubahan Kebijakan 1) Diseminasi hasil penelitian : KPAN,  Kemkes, Kemendagri, Bappenas,  Seminar, JKKI. 2) Seminar terbuka : Close The Gap,  Monev Dalam Fast Track, Outlook Kebijakan HIV & AIDS 2016. 3) Pertemuan tingkat nasional : JKKI  (Kupang, Bandung, Padang), Pernas  AIDS V Makassar. 4) Penulisan dan diseminasi Policy  Brief : 10 Policy Brief.

11

Penjaminan Kualitas • Pertemuan rutin dengan DFAT dan  konsultan yang ditunjuk setiap 3  bulan sekali atau jika diperlukan • Dewan penasehat penelitian  nasional (NAB)  • Pelibatan stakeholder dan  informan pada pertemuan validasi  dalam proses pengumpulan data • Pelibatan independent reviewer  untuk semua dokumen yang  dihasilkan dari penelitian ini. 

www.kebijakanaidsindonesia.net

12

Lampiran 2b

forBetter Policy AIDS

Integrasi Penanggulangan HIV&AIDS ke dalam  Sistem Kesehatan:  Studi Kasus Program PMTS pada LSL di Kota  Denpasar

Oleh: Luh Putu Lila Wulandari I Nyoman Sutarsa

Latar Belakang • Upaya penanggulangan AIDS di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari  inisiatif kesehatan global yang dilakukan melalui berbagai skema program  dan pendanaan (GF, USAID, DFAT, dll) • pembiayaan dari inisiatif global ini cenderung menurun dari tahun ke  tahun namun saat ini, pembiayaan penanggulangan AIDS masih  bergantung dari hibah bilateral maupun multilateral karena dana  pemerintah  hanya memenuhi 40% dari total pembiayaan (Nadjib, 2013).  • Peran inisiatif kesehatan global yang sedemikian besar dalam  penanggulangan AIDS di negara‐negara berkembang memunculkan  konsekuensi positif maupun negatif  terhadap sistem kesehatan (Atun et  al., 2010a; b; Conseil et al., 2013; Desai et al., 2010; Dongbao et al., 2008;  Kawonga et al., 2012; Shakarishvili et al. 2010). • Dampak positif inisiatif global: – Meningkatkan pendanaan – Meningkatkan cakupan layanan HIV

1

Latar Belakang • Konsekuensi negatif terhadap sistem kesehatan  seperti: – berkembangnya sistem ganda yaitu sistem  penanggulangan HIV dan AIDS dan sistem kesehatan pada  umumnya,  • koordinasi berbagai upaya kesehatan dengan mengembangkan  sistem perencanaan, koordinasi dan monitoring yang terpisah dari  upaya kesehatan lain. 

– lemahnya insentif sistem kesehatan untuk mendukung  upaya penanggulangan AIDS. – Dapat memperburuk sistem kesehatan karena akan  menggerus sumber daya yang tersedia untuk  penanggulangan AIDS

Latar Belakang • Integrasi : “Pengaturan organisasional dan manajemen  yang ditujukan untuk membangun kerja sama,  kemitraan, layanan yang berkelanjutan dan  terkoordinasi, pembentukan jaringan atau koneksitas”  (Shigayeva et al., 2010;  Coker at al. 2010).  • Integrasi secara bermakna berkaitan dengan  peningkatan kinerja intervensi spesifik – Integrasi upaya penanggulangan HIV  dapat menciptakan  akses terhadap layanan kesehatan bagi komunitas  (Sweeney et al. 2012, Sylla et al. 2009)

• Integrasi dapat meningkatkan efisiensi serta  mempertahankan keberlangsungan layanan

2

Tujuan Umum Menganalisis integrasi kebijakan penanggulangan HIV dan AIDS dalam Sistem Kesehatan di Bali sehingga dapat dikembangkan rekomendasi perbaikan kinerja penanggulangan HIV dan AIDS dalam jangka menengah

Tujuan Khusus 1. 2. 3. 4.

Menganalisis konteks, proses dan substansi kebijakan dan  program penanggulangan HIV dan AIDS pada pusat & daerah  tingkat daerah dalam kerangka sistem kesehatan yang berlaku; Mengukur konsistensi antara regulasi HIV dan AIDS di tingkat pusat dan daerah; Mengidentifikasi dan mengukur sinergi fungsi dan peran KPA,  Dinkes, lintas sektoral, dan LSM dalam penanggulangan HIV dan AIDS di tingkat pusat dan daerah; Mengukur proporsi, kesesuaian, distribusi dan keberlanjutan pendanaan yang ada (e.g. Donor asing, APBN/D dan dana masyarakat) terhadap penanggulangan HIV dan AIDS di tingkat pusat dan daerah;

3

Tujuan Khusus 5. 6.

7. 8. 9.

Mengidentifikasi hubungan kerja, ketenagaan dan pengembangan  kapasitas antara Sumber Daya Manusia (SDM) khusus AIDS non  pemerintah dengan SDM kesehatan di tingkat pusat dan daerah; Mengukur integrasi sistem pelaporan HIV dan AIDS dalam sistem informasi strategis di tingkat daerah dan pusat dan pemanfatan  ‘evidence’ untuk pengembangan dan pelaksanaan kebijakan dan  program;  Mengukur pengadaan, rantai distribusi, dan portabilitas material  pencegahan, diagnostik dan terapi di tingkat daerah dan pusat dalam kontek kebijakan jaminan kesehatan nasional;   Mengukur partisipasi aktif masyarakat yang terdampak dalam penanggulangan HIV dan AIDS; dan Mengukur keterkaitan antara universitas dengan kebutuhan  penanggulangan HIV dan AIDS di tingkat daerah dan pusat dalam  penyediaan sumber pengetahuan dan sumber daya manusia

Metode Penelitian • Lokasi 14 Kab/Kota (8 Provinsi) • Mei 2013 – Oktober 2014 • Data primer (FGD, wawancara mendalam) dan  data sekunder (studi dokumentasi) • Informan:  – Pengambil kebijakan – Penyedia layanan terkait HIV & AIDS – Perwakilan Populasi kunci & LSM

4

Model Konseptual

Konteks • Faktor struktural – Desentralisasi – Regulasi: pendanaan, pelaksanaan program HIV, SDM

• Faktor situasional – Perkembangan pariwisata – Terpilihnya pemimpin yang peduli HIV

• Faktor budaya – Stigm & diskriminasi

• Faktor eksternal – Pengaruh MPI 

5

Analisa Stakeholder • Tujuan: memahami perilaku, kepentingan, dan kekuasaan juga interelasi stakeholder serta pengaruhnya terhadap kebijakan dan implementasi program. • Dinilai dari: – Kekuasaan: memiliki potensi sumber daya (politik,  ekonomi, sosial) dan otoritas – Kepentingan:  memiliki peran nyata, minat dan harapan terhadap penanggulangan HIV dan AIDS  di daerah

Power vs. Interest I    N    T    E    R    E    S    T

KPAD

2 RSUD PKM Universitas LSM Populasi kunci

Dinkes GF

1 MPI Lainnya Walikota/Bupati

4

3

SKPD

DPRD Lembaga Adat    Bapeda

P       O     W     E      R

6

Implikasi bagi Penanggulangan AIDS • Interaksi aktor dalam sistem kesehatan dan program  penanggulangan HIV dan AIDS belum memberikan dampak yang positif terhadap pelaksanaan kebijakan dan program HIV dan AIDS di daerah – Aktor kunci yang memiliki kekuasaan tinggi tidak memiliki  kepentingan yang tinggi terhadap program HIV – MPI memiliki power untuk turut menetukan program di  daerah sehingga inisiatif daerah untuk merespon epidemi  menjadi rendah – Penyedia layanan hanya melaksanakan  fungsi sesuai  dengan desain program dari donor atau pusat 

Tingkat Integrasi – Kota Denpasar Subsistem

Dimensi

Pencegahan PDP

Manajemen dan Regulasi

Regulasi Formulasi Kebijakan Akuntabilitas Pengelolaan sumber pembiayaan Penanggaran, proporsi, distribusi dan pengeluaran

+++ ++ ++ ++ ++

+++ ++ ++ ++ ++

Mitigasi Dampak +++ + + + +

++ +++ ++ + ++ ++ + ++

++ +++ ++ ++ ++ ++ + ++

++ ++ ++ ‐ + ‐ ‐ ‐

++ ++ ++ ++ +

++ ++ ++ ++ ++

‐ ‐ ‐ + ‐

Pembiayaan

Mekanisme pembayaran Penyediaan Layanan Ketersediaan layanan Koordinasi dan rujukan Jaminan kualitas layanan Sumber Daya  Kebijakan dan sistem manajemen Manusia  Pembiayaan Kompetensi Penyediaan obat dan Regulasi, penyediaan, penyimpanan, diagnostic dan perlengkapan medis terapi Sumber daya Sistem informasi Sinkronisasi sistem informasi Diseminasi dan pemanfaatan Pemberdayaan Partisipasi masyarakat masyarakat Akses dan pemanfaatan layanan

7

Tingkat Integrasi – Kabupaten Badung Sub‐SIstem

Dimensi

Pencegahan

PDP

Manajemen dan Regulasi

Regulasi Formulasi Kebijakan Akuntabilitas Pengelolaan sumber pembiayaan

+++ ++ ++ ++

+++ ++ ++ ++

Mitigasi Dampak +++ + + +

Penganggaran, proporsi, distribusi dan pengeluaran Mekanisme pembayaran Ketersediaan layanan Koordinasi dan rujukan Jaminan kualitas layanan Kebijakan dan sistem manajemen

++

++

+

++ +++ ++ + ++

++ +++ ++ ++ ++

++ ++ ++ ‐ +

++ + ++

‐ ‐ ‐

++ ++ ++ ++ ++

‐ ‐ ‐ + ‐

Pembiayaan

Penyediaan Layanan

Sumber Daya Manusia

Pembiayaan ++ Kompetensi + Penyediaan obat dan Regulasi, penyediaan, penyimpanan, diagnostic ++ perlengkapan medis dan terapi Sumber daya ++ Sistem informasi Sinkronisasi sistem informasi ++ Diseminasi dan pemanfaatan ++ Pemberdayaan Partisipasi masyarakat ++ masyarakat Akses dan pemanfaatan layanan +

Tingkat Integrasi berdasar Jenis Intervensi Fungsi Sistem Kesehatan

P

PDP

MD

Manajemen dan Regulasi

++

++

++

Pembiayaan

++

++

+

Penyediaan layanan

+++

+++

++

Sumber daya manusia

++

++

+

Logistik dan alat kesehatan

++

++

NA

Informasi strategis

++

++

+

Partisipasi masyarakat

++

++

+

Kesimpulan: Integrasi sebagian tampak pada Pencegahan dan PDP  dan sementara pada Mitigasi dampak cenderung tidak terintegrasi.

8

Tingkat Integrasi berdasarkan jenis intervensi &  wilayah Kab/Kota

Pencegahan

PDP

Mitigasi  Dampak

Denpasar

++

++

+

Badung

++

++

+

Tingkat integrasi program penanggulangan HIV dan AIDS dalam  sistem kesehatan di Denpasar & Badung adalah terintegrasi  sebagian (parsial) khususnya untuk pencegahan dan PDP

Peran Universitas dalam Penanggulangan HIV &  AIDS •

Perguruan Tinggi sebagai pusat pengembangan pengetahuan dan sumber daya: – Fokus pada produksi pengetahuan melalui penelitian – Pengembangan kurikulum pengembangan kapasitas SDM • Peran Universitas perlu dioptimalkam – Kerjasama antara PT dan pemangku kepentingan  terkait AIDS perlu ditingkatkan

9

Rekomendasi • Perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan integrasi upaya  penanggulangan HIV melalui peningkatan kapasitas sistem  kesehatan daerah:  • • • • • •

Pengembangan sistem informasi yang lebih terintegrasi dan menambah  komponen pencegahan Mengoptimalkan potensi penggunaan sumber dana lokal (pajak rokok,  ADD) Mengembangkan mekanisme untuk memastikan bahwa seluruh dana &  kegiatan program vertikal oleh donor tercatat dan termonitor oleh Dinkes  & KPA Mengoptimalkan kuantitas dan kualitas SDM  di layanan HIV, termasuk  memastikan adanya upaya untuk mencegah turn over yang tinggi dari  tenaga kesehatan terlatih Upaya menjaga kualitas layanan terkait HIV perlu dijadikan sebagai  prosedur rutin manajemen mutu di fasyankes Meningkatkan komitmen dan keterlibatan peran lintas sektor dalam  penanggulangan HIV

Rekomendasi • Keberadaan dukungan teknis dan finansial  pemerintah pusat dan MPI ke daerah perlu diarahkan  secara langsung untuk memperkuat sistem  kesehatan di daerah dengan penyusunan roadmap integrasi HIV dan AIDS dengan sistem kesehatan ditingkat implementasi secara bersama. • Pelibatan yang lebih besar dari perguruan tinggi di  daerah untuk menyediakan ‘evidence’ sebagai  informasi untuk pengembangan kebijakan daerah

10

Lampiran 2c

forBetter Policy AIDS

Fase 2: Studi Kasus Program PMTS pada  LSL di Kota Denpasar

Situasi Epidemi (Bali) • s/d Mei 2013 jumlah kasus HIV &AIDS di Bali  dominan laki‐laki dan klp umur 20 – 29 tahun • Prevalensi HIV di Bali pada LSL lebih rendah  dari kelompok risiko lainnya, tapi angkanya terus meningkat. • Hasil serosurvey tahun 2009, 2010 dan 2012:  prevalensi HIV pada LSL dari 8% menjadi  20,91%. • Populasi LSL cenderung “hidden” 

1

Situasi Epidemi (Denpasar) • Pola epidemik HIV di Kota Denpasar serupa dengan Provinsi Bali  • Kecenderungan peningkatan transmisi dari LSL  dan waria → pusat penularan baru dan perlu mendapatkan perhatian • PMTS LSL di Denpasar sudah dilakukan sampai ke jenjang layanan primer (3 puskesmas) dan cukup banyak diakses

Tujuan Penelitian • Mengetahui apakah integrasi penanggulangan  HIV ke dalam sistem kesehatan memberikan  konstribusi pada efektivitas PMTS LSL di Kota  Denpasar.  • Mengetahui faktor‐faktor eksternal yang  mempengaruhi integrasi • Mengidentifikasi mekanisme integrasi berkontribusi terhadap efektivitas penanggulangan AIDS.

2

Metode Penelitian • Penelitian kualitatif dengan desain studi kasus • ‘Kasus’ yang dipilih adalah Program PMTS  pada LSL di Kota Denpasar • Data primer dengan wawancara mendalam dan data sekunder • Dilakukan dari Bulan Agustus hingga Oktober 2015

Kelompok Informan Berdasarkan Informasi yang Dikumpulkan Informan untuk sistem  kesehatan

Informan Program HIV dan  AIDS 

Kepala Sub Bidang  Kesejahteraan Rakyat  BadanPerencanaan  Pembangunan Daerah Kota  Denpasar (1 orang) Dinas Kesehatan Kota  Denpasar (3 orang):  Kepala Dinas Kesehatan   Kepala Bidang  Perencanaan dan  Informasi Kesehatan  Kepala Bidang Umum dan  Kepegawaian Ketua Majelis Madya Desa  Pekraman Kota Denpasar (1  orang)

Penanggung Jawab (Person In  Charge/PIC) Program GF di  Dinas Kesehatan Kota  Denpasar (1 orang) Puskesmas (4 orang):  Penanggung Jawab (Person in Charge/PIC)  program HIV  Petugas lapangan

Informan sistem  Informan untuk kualitas  kesehatan dan program  layanan HIV dan AIDS Kepala Bidang   Perwakilan dari Populasi  Pengendalian Penyakit  LSL (3 orang) Menular di Dinas  Kesehatan Kota Denpasar  (1 orang) Kepala Klinik HIV (dokter  penanggung  jawab)Rumah Sakit  rujukan (1 orang)

KPA Kota Denpasar (2 orang): Kepala Puskesmas (3   Sekretaris KPA orang)  PIC program PMTS LSL  LSM yang melaksanakan  program HIV dan AIDS pada  komunitas LSL (3 orang):  Manajer Program  Yayasan Gaya Dewata  (YGD)  Petugas Lapangan YGD  Direktur YKP

3

Analisis Kontekstual (Komitmen Politik) • Dana kesehatan lebih dari 10% APBD Kota  Denpasar → terus meningkat • Alokasi sumber daya penanggulangan HIV  meningkat • HIV tercantum dalam RPJMD 2010‐2015 • Adanya regulasi dan kebijakan terkait HIV • Dukungan dari pemerintah provinsi dan pusat masih dibutuhkan • Permasalahan HIV pada LSL masih belum  mendapat perhatian

Analisis Kontekstual (Ekonomi) • Produk domestik regional bruto (PDRB) Kota  Denpasar meningkat setiap tahunnya • Kondisi perekonomian yang bertumpu pada  sektor pariwisata berimplikasi terhadap situasi  kesehatan dan masalah HIV di Kota Denpasar.  • Upaya penanggulangan HIV memperoleh dana  dari APBN, APBD dan donor (GF,HCPI, IPF)

4

Analisis Kontekstual (Hukum dan Regulasi) • Hukum dan peraturan terkait akses yankes →  peraturan terkait JKBM dan JKN • JKBM tidak bisa diakses oleh populasi kunci yang  sebagian besar berasal dari luar Bali • Aturan kepesertaan JKN juga menjadi penghalang  akses jaminan kesehatan • Peraturan Daerah No 1 Tahun 2013 tentang  penanggulangan HIV yang berupaya mengatasi  kendala yang menghambat akses layanan

Analisis Kontekstual (Permasalahan Kesehatan) • Permasalahan kesehatan prioritas di Kota  Denpasar: DBD, TB, HIV, Rabies, PTM serta  masalah kesehatan lingkungan • RPJMD tahun 2010‐2015, Renstra Tahun 2010‐ 2015, dan RKPD Tahun 2014 → memuat HIV  sebagai salah isu kesehatan strategis di Kota  Denpasar.  • Pengukuran besaran masalah HIV & AIDS di Kota  Denpasar → sero survey, STBP dan pemodelan  estimasi populasi kunci → dasar perencanaan  program

5

Kuadran Analisis Stakeholders PMTS LSL di Kota Denpasar KPA Populasi kunci (LSL)

KEPENTINGAN

YGD PJ Klinik VCT RSUD

Bag P2P Dinkes

PIC HIV Puskesmas

Bappeda Ka Puskesmas MMDP

Dinkes (Kadinkes, Kabid Perencanaan & Infokes, KabidUmum & kepegawaian) YKP KEKUASAAN

Kepentingan Tinggi, Kekuasaan Rendah Kepentingan Tinggi, Kekuasaan Tinggi Kepentingan Rendah Kekuasaan Rendah Kepentingan Rendah, Kekuasaan Tinggi

Analisis Tingkat Integrasi • Disimpulkan dari integrasi antara program PMTS  LSL dengan elemen‐elemen dari Sistem  Kesehatan Daerah:  1) Manajemen dan regulasi;  2) Pembiayaan;  3) Sumber daya manusia;  4) Penyediaan farmasi dan alat kesehatan;  5) Informasi strategis; 6) Partisipasi masyarakat.

6

1. Sub Sistem Manajemen dan Regulasi Regulasi • Regulasi dalam upaya penanggulangan HIV  terintegrasi penuh dengan regulasi dalam Sistem  Kesehatan Kota Denpasar.  • Isu HIV tercantum dalam Renstra Dinkes Kota  Denpasar • Adanya alokasi anggaran untuk HIV dari APBD II • Pengelolaan program HIV, termasuk PMTS LSL,  yang melibatkan KPAK & Dinkes Kota Denpasar  dengan pembagian tugas dan wewenang sesuai  dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku.

1. Sub Sistem Manajemen dan Regulasi Formulasi Kebijakan • Formulasi kebijakan dalam upaya  penanggulangan HIV terintegrasi sebagian • Perencanaan dan penganggaran sebagian telah  sesuai dengan mekanisme perencanaan dalam  sistem kesehatan daerah. Namun, pengaruh  donor cukup besar dalam perencanaan program • Perencanaan dan penganggaran untuk program  HIV di Denpasar menyesuaikan dengan program  GF, tapi terdapat peran dari Dinkes Kota untuk memberikan masukan melalui Dinkes Provinsi. 

7

1. Sub Sistem Manajemen dan Regulasi Akuntabilitas • Akuntabilitas program HIV terintegrasi sebagian  dengan akuntabilitas dalam upaya kesehatan pada  umumnya.  • Populasi kunci dan masyarakat memiliki akses dalam monitoring & evaluasi program kesehatan  tetapi melalui mekanisme yang berbeda.  • Masyarakat umum → perwakilan masyarakat saat  Musrenbang.  • LSL → melalui perwakilannya dalam bentuk rapat  dengan KPAK dan Dinkes Kota Denpasar.

2. Sub Sistem Pembiayaan Pengelolaan Sumber Pembiayaan • Pengelolaan sumber pembiayaan upaya  penanggulangan HIV terintegrasi sebagian dengan  pengelolaan sumber pembiayaan dalam sistem  kesehatan Kota Denpasar • Dinkes Kota Denpasar dan KPA telah mengkordinasikan  pembiayaan program HIV yang bersumber dari  pemerintah maupun donor.  • Masih terdapat pembiayaan dari beberapa sumber  (misalnya dari BRC) yang belum dikoordinasikan karena  dihibahkan secara langsung kepada LSM.

8

2. Sub Sistem Pembiayaan Penganggaran, Proporsi, Distribusi dan Pengeluaran • Terintegrasi penuh • Terdapat mata anggaran khusus untuk HIV&AIDS  dalam APBD yang dikelola oleh Dinkes& KPA Kota  • Dana yang dikelola Dinkes diperuntukkan untuk PDP  sedangkan dana yang dikelola KPA digunakan untuk  pencegahan.  • Alokasi anggaran Dinkes dan KPAK Denpasar untuk  promotif dan preventif lebih besar dibandingkan  dengan kuratif.

2. Sub Sistem Pembiayaan Mekanisme Pembayaran Layanan • Terintegrasi sebagian dengan pembayaran layanan  kesehatan pada umumnya • LSL tidak perlu menggunakan JKN atau Jamkesda dan tidak ada biaya untuk mengakses layanan PMTS LSL.  • LSL bisa langsung menuju ke klinik HIV dan IMS tanpa  melalui loket.  • Pemeriksaan laboratorium untuk diagnosis IMS dan HIV  tidak ditanggung JKN krn sudah dibiayai dari APBN &  APBD.  • Obat‐obatan IMS ditanggung oleh JKN, namun obat  ARV tidak ditanggung karena sudah dibiayai APBN.

9

3. Sub Sistem Sumber Daya Manusia Kebijakan dan Sistem Manajemen • Terintegrasi sebagian • Tidak ada regulasi yang mengatur keterlibatan PL LSM dalam program PMTS. Regulasi pemkot hanya berlaku untuk PL yang  direkrut oleh Dinkes Kota, mis: regulasi gaji, target dll. • Status kepegawaian PL yang direkrut Dinkes Kota dianggap kurang sesuai dengan aturan tenaga kontrak • Rekrutmen PL LSM dilakukan dan ditentukan kompetensinya oleh LSM sendiri. • Rekrutmen tenaga PL di puskesmas melalui koordinasi dengan LSM yang ada → sulit karena rendahnya insentif dan adanya tuntutan dari puskesmas. 

3. Sub Sistem Sumber Daya Manusia Pembiayaan • Terintegrasi sebagian • Pembiayaan SDM yang bekerja di layanan HIV  bersumber dari APBD, sedangkan dana untuk SDM  yang bekerja di bawah LSM masih bersumber dari donor.  • Mobile VCT sebagian menggunakan dana BOK yang  tidak bisa digunakan sebagai insentif kegiatan → hanya sebagai uang transport (termasuk PL LSM), tapi porsinya lebih kecil dibandingkan jika menggunakan dana GF.  • Dana donor masih ada untuk mobile VCT tapi porsinya sudah semakin berkurang. 

10

3. Sub Sistem Sumber Daya Manusia Kompetensi • Terintegrasi sebagian • Kegiatan peningkatan kompetensi untuk SDM  yang bekerja di layanan selama ini berdasarkan pada kebutuhan akan pengembangan layanan,  mis: training ARV saat puskesmas akan dijadikan sebagai satelit ARV RSUD Wangaya, pelatihan VCT, pelatihan puskesmas ramah GWL  • Kegiatan pelatihan sebagian didanai dari dana APBD dan dana Kemenkes, tetapi sebagian didanai oleh GF dan HCPI

4. Penyediaan Farmasi dan Alkes Regulasi penyediaan, penyimpanan, diagnostik dan terapi • Terintegrasisebagian • Proses perencanaan sama → P2P membuat RKA lalu diajukan ke Bappeda untuk meminta persetujuan. • Terdapat sharing antara APBD dan APBN dalam pengadaan barang habis pakai, seperti reagen dan obat‐obatan IMS.  • ARV sebagian besar menggunakan dana APBN (terutama ARV  yang diproduksi Kimia Farma).  • ARV yang tidak diproduksi oleh Kimia Farma masih didanai oleh GF. • Pengadaan kondom juga masih ada peran donor selain sumber dana dari APBD dan BKBPP.

11

4. Penyediaan Farmasi dan Alkes Sumber Daya • Terintegrasi sebagian • Walaupun sebagian besar pendanaan alat kesehatan dan obat untuk Program PMTS sudah berasal dari pemerintah, masih ada pendanaan yang berasal dari MPI asing. Mis: ARV yang tidak diproduksi Kimia Farma • Obat‐obatan selain ARV telah didanai oleh JKN,  mis: obat IMS dan obat TBC.  • Kondom dan pelumas pengadaannya juga masih ada dari donor selain dari BKBPP, dan APBD

5. Sub Sistem Informasi Strategis Sinkronisasi sistem informasi • Terintegrasi sebagian • Data yang terkait cakupan program penjangkauan dan pencegahan dilaporkan oleh LSM kepada donor dan  ditembuskan kepada KPA Kota dan Dinkes Kota Denpasar,  tidak ke puskesmas • Puskesmas memiliki data jumlah pasien yang dirujuk oleh LSM dan PL yang didanai Dinkes (APBD).  • Sistem informasi khusus untuk data layanan menggunakan SIHA tapi belum ada integrasi antara pencatatan data‐data  yang berhubungan misal: data TB tercatat dalam SITT dan tidak masuk dalam SIHA → adanya duplikasi data, misal:  pasien menderita HIV dengan IO TB.

12

5. Sub Sistem Informasi Strategis Diseminasi dan pemanfaatan • Terintegrasi penuh • Sudah ada usaha pemanfaatan data layanan dan program, misal: data layanan yang ada di Dinkes dan data dari LSM serta data KPA untuk usaha advokasi ke Bappeda.  • KPA menggunakan data survey serta estimasi untuk evaluasi dampak.  • Data yang dimasukkan di SIHA berguna untuk pengamprahan reagen dan ARV. 

6. Sub Sistem Partisipasi Masyarakat • Terintegrasi sebagian • Musrenbang telah diselenggarakan tapi LSL tidak terlibat • Diskusi dalam musrenbang tidak pernah terkait masalah kesehatan • Komunitas LSL terlihat memiliki peran yang lebih besar dalam perencanaan dan evaluasi program HIV (melalui LSM YGD dan pokja Pelangi Muda Dewata) dibandingkan masyarakat umum. • Perwakilan komunitas LSL di LSM sering dilibatkan dalam rapat rutin dengan puskesmas, Dinkes dan KPA  • LSM YGD juga berperan aktif dalam implementasi PMTS LSL  terutama pada komponen komunikasi perubahan perilaku dan manajemen pasokan kondom dan pelicin.

13

7. Sub Sistem Penyediaan Layanan Ketersediaan Layanan • Terintegrasi penuh • Layanan PMTS tersedia baik di fasyankes primer maupun sekunder sebagai bagian dari layanan HIV yang sudah standar • VCT di semua puskesmas Kota Denpasar, RSUD, dan bbrp klinik swasta.  • CST tersedia di RSUD dengan satelit ARV di 4 puskesmas. • Jejaring antara LSM, puskesmas, dinkes dan KPA berjalan baik.  • Akses dari populasi kunci masih terbentur dengan isu self  stigma dan kesulitan dalam mengakses jaminan kesehatan.  • LKB belum sepenuhnya berjalan optimal

7. Sub Sistem Penyediaan Layanan Koordinasi dan Rujukan • Terintegrasi penuh • Terdapat beberapa integrasi ke layanan yang ada yaitu PPIA  di layanan KIA dimana semua ibu hamil ditawarkan untuk tes HIV, integrasi layanan VCT dan CST di 4 puskesmas dimana mereka sudah dilatih untuk satelit ARV yang  tercantum pada tabel pelatihan SDM AIDS, dan integrasi PMTS LSL ke puskesmas sejak tahun 2010.  • Integrasi layanan ke puskesmas sangat mungkin dipertahankan dengan syarat ada PL yang mampu menjangkau dan mendampingi dalam jumlah yang cukup,  serta tidak ada lagi stigma di masyarakat.

14

7. Sub Sistem Penyediaan Layanan Jaminan Kualitas Layanan • Terintegrasi sebagian.  • Supervisi berupa kunjungan Dinkes rutin ke semua layanan 3  bulan sekali.  • Tidak ada supervisi dari KPA Kota ke LSM, tetapi ada koordinasi antara kedua pihak. LSM mendapat supervisi hanya dari donor yang bersifat tidak reguler.  • Dari GF tidak ada bimtek langsung ke puskesmas, jadi yang  dievaluasi GF adalah laporan kegiatan di Dinkes. • Survey kepuasan layanan puskesmas rutin tiap 6 bulan dan tidak ada survey pada LSL ataupun khusus pengunjung VCT/IMS.

Tingkat Integrasi Program PMTS No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

Dimensi Regulasi Formulasi kebijakan Akuntabilitas Pengelolaan sumber  pembiayaan Penganggaran, proporsi,  distribusi dan pengeluaran Mekanisme pembayaran  layanan Kebijakan dan sistem  manajemen SDM Pembiayaan SDM Kompetensi SDM Regulasi penyediaan,  penyimpanan, diagnostik dan  terapi Sumber daya Sinkronisasi sistem informasi Diseminasi dan pemanfaatan Partisipasi masyarakat Ketersediaan layanan Koordinasi dan rujukan Jaminan kualitas layanan

Tingkat Integrasi P S S S

Sub‐Sistem

Tingkat Integrasi

Manajemen dan regulasi

S

Pembiayaan

S

Sumber Daya Manusia

S

P S S S S S

S S P S P P S

Penyediaan alkes

farmasi

dan

S

Informasi strategis

S

Partisipasi masyarakat Penyediaan layanan

S P

15

Faktor‐faktor yang mempengaruhi  Integrasi ProgramPMTS LSL • Komitmen Pemerintah Kota Denpasar terhadap  upaya penanggulangan HIV cukup tinggi tapi tingginya stigma dan diskriminasi terhadap LSL  menjadi tantangan • Pengaruh donor terhadap perencanaan dan  penganggaran upaya penanggulangan HIV,  termasuk PMTS LSL cukup besar • Pemerintah belum mengembangkan mekanisme  yang efektif untuk mengkoordinasikan bantuan  yang diberikan oleh donor asing

Kinerja PMTS LSL 1. Peningkatan peran positif pemangku kepentingan Pertemuan yang khusus membahas isu LSL pernah diselenggarakan pada  saat KPAK Denpasar masih mendapatkan dukungan dana dari IPF. Namun  sejak tahun 2014, tidak ada lagi. 2. Komunikasi Perubahan Perilaku Cakupan LSL yang memperoleh informasi HIV: 28% Yang mengikuti Diskusi Interaktif Kelompok: 0,6%.  Cakupan masih dibawah 80% (target SRAN) 3. Manajemen pasokan kondom dan pelicin Peningkatan jumlah outlet kondom di Kota Denpasar sejak tahun 2009  hingga 2014. Total LSL yang menerima kondom dari YGD pada tahun 2014 adalah  sebesar 21,1% Persentase laki‐laki yang melaporkan penggunaan kondom saat seks terakhir dengan pasangan lelakinya: 57,1% (target SRAN: 60%)

16

Kinerja PMTS LSL 4. Penatalaksanaan IMS dan HIV Peningkatan akses LSL secara signifikan ke Puskesmas. Jumlah tersebut hanya sebagian kecil (sekitar 3,9%) dari estimasi jumlah  LSL yang ada di Kota Denpasar.  Data dari SIHA menunjukkan adanya peningkatan jumlah LSL yang  menjalani tes HIV dari tahun 2011 hingga 2014 Outcome jangka panjang: Persentase LSL yang terinfeksi HIV berdasarkan Sero Survey: 20%, Sero  Survey pada tahun sebelumnya: 44,6%(Dinkes Provinsi Bali 2013). Tahun 2011‐2014, jumlah LSL yang terdiagnosis IMS  dan jumlah kumulatif  pasien LSL yang mendapatkan pengobatan IMS dalam 1 tahun terakhir mengalami peningkatan  Output dan outcome program PMTS LSL mengindikasikan bahwa program  PMTS LSL tersebut kurang efektif. 

Hubungan Tingkat Integrasi dengan Efektivitas • Tercantumnya isu HIV dalam RPJMD dan RKPD Kota  Denpasar serta Renstra Dinkes Kota Denpasar maka  terdapat dasar hukum bagi perencanaan, termasuk  penganggaran upaya penanggulangan HIV di Kota Denpasar  dari APBD yang pada akhirnya juga mendukung  penyelenggaraan program PMTS LSL. • Karena keterbatasan kapasitas dari sistem kesehatan,  program PMTS LSL kurang mendapat dukungan yang  optimal. • Komitmen Pemkot Denpasar terhadap HIV sudah cukup  tinggi, namun perhatian terhadap penanggulangan HIV  pada komunitas LSL masih kurang. Stigma dan diskriminasi  terhadap LSL menjadi tantangan yang besar.

17

Hubungan Tingkat Integrasi dengan Efektivitas • Dengan adanya alokasi APBD untuk pembiayaan  reagen, kondom serta gaji petugas lapangan  penjangkau LSL di Puskesmas, maka upaya  penanggulangan HIV, termasuk PMTS LSL, dapat  berjalan.  • Paska terhentinya dukungan dana dari MPI, terjadi  penurunan aktivitas program PMTS LSL karena  pendanaan APBD untuk penanggulangan HIV terbatas  dan tidak khusus diperuntukkan untuk upaya  penanggulangan HIV pada LSL, melainkan juga pada  populasi kunci lainnya dan masyarakat umum.

Hubungan Tingkat Integrasi dengan Efektivitas • Keberadaan PL dari komunitas LSL di puskesmas dan  tenaga kesehatan yang ‘ramah’ terhadap LSL  menyebabkan kepuasan LSL terhadap layanan yang  mereka akses di Puskesmas.  • Kepuasan tersebut kemudian tersebar dari mulut ke  mulut sehingga kunjungan LSL untuk menjalani  pemeriksaan IMS dan HIV ke Puskesmas semakin  meningkat dari waktu ke waktu.  • Paska mundurnya MPI, integrasi pembiayaan SDM ke  APBD juga berkontribusi dalam mempertahankan  keberlangsungan upaya penjangkauan komunitas LSL.

18

Hubungan Tingkat Integrasi dengan Efektivitas • Penyediaan reagen, kondom dan obat‐obatan  yang didanai dari APBD, APBN dan JKN  menunjang penyelenggaraan layanan PMTS LSL.  • Stock out reagen sifilis diakibatkan oleh  permasalahan pada pendistribusian reagen ke  Kabupaten/Kota. • Mekanisme peminjaman reagen antar layanan  saat terjadi stock out, yang sesuai dengan  mekanisme yang ada pada sistem kesehatan  daerah, memungkinkan Puskesmas untuk  mengatasi permasalahan tersebut. 

Hubungan Tingkat Integrasi dengan Efektivitas • Dana‐dana asing serta aktivitas‐aktivitas terkait  HIV yang dilakukan oleh LSM tidak termonitor  sepenuhnya oleh Dinkes sebagai  penanggungjawab utama pembangunan  kesehatan di Kabupaten/Kota.  • Sistem informasi yang belum terintegrasi  menyebabkan diperlukannya waktu dan upaya  koordinasi lebih lanjut sehingga prosesnya  menjadi kurang efisien → beban ganda bagi  pengelola program

19

Hubungan Tingkat Integrasi dengan Efektivitas • Partisipasi LSL dalam penanggulangan AIDS bersifat  lebih aktif dan intensif dibandingkan partisipasi  masyarakat umum dalam pembangunan kesehatan  pada umumnya. • Populasi kunci tidak berpartisipasi dalam Musrenbang  Desa, Kecamatan maupun Kota, namun suara mereka  disampaikan melalui Musrenbang SKPD oleh Dinkes  Kota Denpasar.  • Komunitas LSL berpartisipasi dalam perencanaan dan  evaluasi program HIV melalui perwakilan mereka  dalam rapat rutin dengan KPAK dan Dinkes tiap 3 bulan  sekali. 

Hubungan Tingkat Integrasi dengan Efektivitas • Keberadaan Puskesmas Ramah GWL telah  mengakomodir kebutuhan LSL akan layanan  kesehatan.  • Puskesmas yang tadinya tidak menjadi pilihan  bagi komunitas LSL dalam mengakses layanan  kesehatan, mulai diakses oleh komunitas LSL. • Hanya saja, persentase LSL yang mengakses  layanan masih sangat terbatas.

20

Rekomendasi • Pemerintah pusat hendaknya mengembangkan sistem  informasi yang lebih terintegrasi dengan layanan lainnya dan  menambahkan komponen pencegahan (distribusi kondom  dan komunikasi perubahan perilaku) dalam SIHA. • Pemerintah daerah sebaiknya mengembangkan aturan dan  mekanisme untuk memastikan bahwa seluruh dana dan  aktivitas terkait upaya penanggulangan HIV yang dilakukan  oleh berbagai pihak tercatat dan terlaporkan ke Dinas  Kesehatan • Pemerintah daerah hendaknya meningkatkan pendanaan  upaya penanggulangan HIV melalui alternatif pendanaan  bersumber dari pajak rokok, dana CSR, serta ADD.

Rekomendasi • Pihak KPA dan Dinas Kesehatan hendaknya  menyelenggarakan upaya untuk menciptakan peran  positif pemangku kepentingan terhadap upaya  penanggulangan HIV pada LSL misalnya melalui  pertemuan koordinasi dengan pemangku kepentingan  terkait • Upaya peningkatan kapasitas SDM terutama petugas  lapangan perlu dilakukan dengan merekrut petugas  lapangandalam kuantitas yang adekuat dengan dana  yang bersumber dari pemerintah. • Survey kepuasan yang telah menjadi prosedur rutin  penjaminan mutu di fasilitas layanan kesehatan juga  perlu dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan  komunitas LSL akan layanan PMTS.

21

Keterbatasan Penelitian • Hasil penelitian sangat tergantung pada pengetahuan serta  keterampilan peneliti.  • Subyektifitas yang ada pada peneliti saat interpretasi hasil • Tidak ada standar/target untuk output & outcome dari  PMTS LSL menyulitkan dalam menyimpulkan efektivitas • Efektivitas dan tingkat integrasi dinilai pada satu titik waktu • Outcome penelitian ini merupakan efek kumulatif dari  upaya program penanggulangan HIV bertahun‐tahun • Titik waktu dimulainya integrasi tidak bisa ditentukan  dengan pasti karena proses integrasi merupakan proses  yang kompleks

Terima Kasih

22

Lampiran 2d

forBetter Policy AIDS

Studi Model Pelayanan Kesehatan Dalam Progam PMTS

Latar Belakang • Persentase faktor risiko kasus AIDS yang dilaporkan hingga akhir 2015  yaitu 80% heteroseksual, 8% homoseksual (LSL), 4% Ibu positif HIV ke  anaknya, dan 3% Penasun • Estimasi dan proyeksi epidemi HIV menunjukan 90% dari 70,000 – 80,000 infeksi baru HIV per tahun pada tahun 2014 ‐2019 terjadi  melalui hubungan seks • Sebagian besar upaya pencegahan penularan HIV masih didanai hibah  asing yang semakin menurun jumlahnya • Layanan pencegahan penularan HIV yang terintegrasi dalam  pelayanan kesehatan primer perlu segera di wujudkan

1

Tujuan Model • Menjabarkan layanan dan kegiatan pencegahan melalui transmisi  seksual yang dapat dilaksanakan di tingkat layanan primer serta  tingkatan integrasinya dengan layanan umumnya di Puskesmas • Menjabarkan model kebijakan operasional yang dibutuhkan untuk  menjamin terlaksananya layanan atau kegiatan pencegahan melalui  transmisi seksual di tingkat layanan primer

Tahapan Pengembangan Model • Studi literatur untuk menghasilkan kertas kerja model layanan dan  kegiatan PMTS di tingkat layanan primer  • Studi Delphi (Praktisi di 7 kota & Pakar di tingkat nasional) untuk  membentuk konsensus model layanan dan kegiatan PMTS di tingkat  layanan primer • Penyusunan dokumen model layanan dan kegiatan PMTS di tingkat  layanan primer • Desiminasi model

2

Model Program Pencegahan Melalui Transmisi Seksual Pedoman PMTS KPAN  2010

PMK 21 – 2013 & Pedoman LKB 2012

Rekomendasi WHO 2009

WPS Lokalisasi

Semua Populasi kunci dan Masyarakat umum

Semua Populasi kunci

Pelayanan

Kondom, IPP, IMS

IPP, Kondom, IMS KT‐HIV, ART sbg pencegahan,  PEP Sirkumsisi Medis Sukarela Laki‐ laki KIE masyarakat umum

IPP, Kondom, IMS KT‐HIV, ART sbg pencegahan,  PEP, PrEP Sirkumsisi Medis Sukarela Laki‐laki

Pelaksana

KPA, sektor kesehatan dan masyarakat

Sektor kesehatan dan Masyarakat

Sektor Kesehatan

Populasi

3

Penyediaan dan Distribusi Kondom • Dukungan regulasi: PMK 21‐2013, PMK 11‐2015, PMK 52‐2015, SE Menkes 129‐ 2013, Pedoman LKB‐2012, Pedoman PMTS‐2010

• Kegiatan yang saat ini tersedia di tingkat layanan primer: • Penyediaan kondom dan distribusi kondom di Puskesmas dan klinik IMS swasta,  outlet‐outlet kondom di lokasi dan hotspot • Distribusi kondom lewat petugas lapangan dan peer educator • Penjualan kondom di berbagai toko obat, apotik dan berbagai jenis toko atau mart  lainnya

• Masalah di tingkat sistem, organisasi, dan layanan:  • Penyediaan dan distribusi kondom pada populasi kunci bersumber donor • Kondom dari BKKBN terbatas untuk aseptor KB • Tantangan sosial, budaya, politik dan agama masih menjadi

Manajemen IMS & Sirkumsisi Laki‐laki • Dukungan regulasi: PMK 21‐2013, SE Menkes 129‐2013, Pedoman IMS‐2011, SE  Dirjen P2PL 823‐2013

• Kegiatan yang saat ini tersedia di tingkat layanan primer: • Pelayanan kesehatan perorangan primer berupa pemeriksaan dan pengobatan IMS baik di dalam gedung maupun dengan mobile klinik, begitu juga dengan sirkumsisi • Pelayanan kesehatan masyarakat primer berupa skrining IMS pada pekerja seks dan  belum ada program sirkumsisi sebagai UKM

• Masalah di tingkat sistem, organisasi, dan layanan: • Layanan sudah terintegrasi kebijakan, manajemen pengelolaan dan teknis pelayanan kedalam pelayanan kesehatan perorangan primer (PKPP) • Belum ada kebijakan, sistem dan mekanisme pelayanan IMS dalam pelayanan kesehatan masyarakat primer (PKMP)  ‐ Penapisan, Pengobatan Presumtif, dan Sirkumsisi • operasional PKMP berupa layanan mobile IMS masih sebagian besar di dukung dana GF‐ ATM

4

Pencegahan berbasis ART termasuk di dalamnya  perluasan tes HIV • Dukungan regulasi: PMK 74‐2014, Pedoman LKB‐2012, SE Dirjen P2PL 823‐2013,  PerPres 76‐2012, PMK 21‐2013, Kepemenkes 1190‐2004, SE Menkes 129‐2013, Pedoman  ART‐2011

• Kegiatan yang saat ini tersedia di tingkat layanan primer: • Tes HIV dalam bentuk VCT (mobile dan dalam gedung), PITC, PMTCT • Pengobatan ARV

• Masalah di tingkat sistem, organisasi, dan layanan: • Layanan tes HIV dan ART cukup terintegrasi baik secara kebijakan, organisasi maupun  teknis pelayanan kedalam PKPP  • Penyediaan 95% sarana layanan tes dan ART sudah disediakan oleh pemerintah  • Model pembiayaan sebagian besar operasional layanan mobile sebagai layanan KT  HIV yang efektif menjangkau populasi kunci, masih berasal dari dana GF‐ATM 

Komunikasi Perubahan Perilaku • Dukungan regulasi: PMK 21‐2013, SKB 432‐2012, SE Menkes 129‐2013 • Kegiatan yang saat ini tersedia di tingkat layanan primer: • Hampir semua KPP pada populasi kunci dilakukan oleh Petugas Lapangan • Fokus KPP pada populasi kunci mulai beralih dari mengurangi perilaku berisiko  menjadi upaya mempromosikan layanan testing HIV dan IMS • Penyediaan media pendidikan kesehatan masyarakat di Puskesmas dan klinik IMS  lainnya dan Program Kesehatan Peduli Remaja dengan pembentukan kader siswa  peduli AIDS dan narkoba (KSPAN)

• Masalah di tingkat sistem, organisasi, dan layanan: • LSM masih mengandalkan bantuan dana lembaga internasional untuk melakukan  penjangkauan di kantong‐kantong lokasi populasi kunci • Cakupan layanan IPP semakin menurun, persentase populasi kunci yang pernah  menerima > 3 kali IPP dari petugas lapangan dalam 1 tahun terakhir hasil STBP 2007  (2%‐47%) dan 2015 (1%‐19%)

5

Terima kasih

6

Lampiran 2e

forBetter Policy AIDS

Tabel Skoring Delphi Domain

Pernyataan Pencegahan melalui transmisi seksual (PMTS) adalah kunci  keberhasilan penanggulangan HIV‐AIDS di Indonesia

R2 4

R2 4

R2 3 & 4

Catatan Diskusi

93% 100%

Konsep PMTS yang dikampanyekan saat ini masih terfokus hanya pada  40% pelayanan pencegahan berbasis lokasi/lokalisasi pada kelompok WPSL

RELIABILITY PMTS

R2 3 & 4

47%

1) PMTS di Bali ada 4 varian: WPSL, Waria, Pria risti, WPSTL. 2) Komponen program mengikuti komponen dalam Pedoman PMTS KPAN 2010. 3) Tidak sepenuhnya responden mengetahui kegiatan PMTS. 4) Di tahun 2009/2010, Bali telah terlibat dalam pencarian bentuk program PMTS bersama dengan HCPI.  Di YKP, Prof Wirawan telah mengembangkan 4 komponen dan 1 komponen monitoring dalam  pengembangan program PMTS di Bali. Diawali dengan pemetaan terlebih dulu.  5) Pada tahun 2010 ‐ 2012, program PMTS hanya menyasar di WPS saja. Tetapi 2 tahun terakhir ini telah  menyasar populasi yang lain, yaitu WPSTL, gay, waria, pekerja pelabuhan. Bahkan sudah terbentuk  organisasi‐organisasinya di beberapa area, yaitu Bali Utara untuk gay, Badung (waria), Seminyak,  Celukan Bawang untuk LBT, kelompok tempat hiburan, Sanur (kelompok bungalow) ‐‐> tercatat ada  sekitar 1000‐1250 perempuan panggilan yang ada dalam kelompok bungalow ini. Di Benoa ada  kelompok pekerja pelabuhan.  6) Pokja PMTS yang terbentuk di Bali tersebut, ada ketua kelompoknya, ada kesepakatan lokalnya, ada  catatan anggotanya, ada ketersediaan kondom dan pelicin serta mempunyai jadwal pemeriksaan ke  layanan secara rutin. 7) Pokja PMTS tersebut selain melakukan kegiatannya di lokalisasi, juga melakukannya di tempat yang  lain. 8) Di Denpasar, Pokja PMTS kebanyakan memang menyasar pada populasi WPSL, tetapi juga  membentuk Pokja PMTS yang menyasar GWL.

Konsep PMTS yang berlaku sekarang perlu diperluas pendefinisian dan  operasionalisasinya ke populasi kunci lainnya terutama WPSTL, LSL dan  80% 100% waria dan pria risiko tinggi

Penyelenggaraan kegiatan PMTS masih sangat bergantung pada  dukungan dana donor

Pendekatan kelompok kerja (pokja) pencegahan melalui transmisi  seksual sebagaimana diuraikan dalam berbagai peraturan dan  pedoman terkait PMTS hanya efektif di lokalisasi Pembubaran lokalisasi memicu pembubaran pokja dan menghambat  upaya pencegahan melalui transmisi seksual khususnya pada WPS  langsung Pemberi pelayanan kesehatan primer puskesmas telah berperan  optimal dalam pokja PMTS di lokalisasi

53%

73%

1) Di Denpasar tidak sepenuhnya bergantung dari donor, karena ada APBD yang dipergunakan untuk  pertemuan pemangku kepentingan dan pengadaan kondom. 2) Di Badung pelaksanaan PMTS sejak 2009 diawali dengan dukungan APBD, donor (GFATM) hanya  berkontribusi 15% untuk penguatan pokja. 3) Untuk LSM sebagian besar intervensi masih bergantung dengan dana donor. 4) Pertanyaan perlu dipisahkan menurut jenis komponen layanan perubahan perilaku dan layanan ke  biomedis (koordinasi pemangku kepentingan dan layanan sudah didanai secara penuh oleh dana APBD,  sedangkan IPP masih bergantung pada dana donor). 5) Biaya penjangkauan dan pengadaan kondom selama ini memang masih disupport oleh donor, tetapi  sebenarnya Denpasar sudah menganggarkan untuk pengadaan kondom.

40%

73%

‐lihat keterangan diatas

80%

87%

40%

80%

1) 2‐3 tahun terakhir peran puskesmas semakin meningkat, sebelumnya klinik LSM/Swasta lebih  dominan. 2) Penerimaan ponci terhadap layanan Puskesmas juga semakin meningkat dan koordinasi puskesmas  dan LSM/Ponci juga sudah membaik.

Pengadaan dan distribusi kondom untuk populasi kunci masih  dikoordinir oleh KPAN Pengadaan dan distribusi kondom yang dikoordinir oleh KPAN tidak  akan berkelanjutan

73%

80%

tambahan pelicin untuk LSL

27%

40%

‐ kesepakatan terbalik

53%

73%

1) Isu mutu kondom dari BKKBN dirasakan kurang bagus. 2) Sudah ada kerjasama dan koordinasi di tingkat lokal, sehingga kondom yang dari BKKBN bisa untuk  pencegahan IMS bagi popci atau bukan dan non‐aseptor KB. Hal ini dilakukan jika ketersediaan kondom  yang dari KPAN habis. 3) Pertanyaan harus diperjelas untuk non‐aseptor KB. 4) Implementasi distribusi kondom di lapangan cukup bervariasi, di Badung ada puskesmas yang  mempromosikan kondom yang diperoleh dari BKKBN dengan cara memberikan 3 kondom kepada  pasien yang periksa IMS (popci maupun bukan dan non aseptor KB). 

47%

53%

1) Belum ada SDM di KPAN dan BKKBN yang khusus untuk mendistribusikan kondom sampai ke ponci.

67%

87%

80%

87%

Distribusi kondom di dalam gedung puskesmas belum dapat dilakukan

20%

33%

Kondom di masyarakat luas yang dijual pasar masih terlalu mahal bagi  masyarakat Indonesia dan populasi kunci

40%

47%

1) Adanya distribusi kondom gratis memicu ketergantungan.

60%

1) Sejak ada pokja sudah tidak ada lagi. 2) Dalam rancangan perda pelacuran di Badung (dalam rangka pembubaran lokalisasi), dinyatakan  bahwa kondom menjadi salah satu barang bukti pelacuran. Dalam perda tsb disebutkan ada 3 hal, yaitu  ada kamar, ada laki‐laki dan perempuan serta ada kondom.

Saat ini penyediaan dan distribusi kondom melalui BKKBN masih  terbatas pada akseptor KB sebagai alat kontrasepsi

RELIABILITY  KONDOM

KPAN dan BKKBN tidak memiliki SDM untuk mendistribusikan kondom  sampai ke populasi kunci Masih ada hambatan sosial, budaya, agama dalam pendisribusian  kondom Distribusi kondom ke populasi kunci masih sangat bergantung pada  petugas lapangan LSM

Kondom bisa menjadi barang bukti prostitusi sehingga menghambat  pencegahan melalui transmisi seksual

33%

Kebutuhan terhadap kondom dipenuhi melalui jalur BKKBN 

DESIRABILITY 67% 80%

Puskesmas mengadakan kondom dan lubrikan dari dana BOK

20%

27%

FEASIBILITY 60% 87% 7%

1) Menurut juknis 2016, dana BOK hanya dipergunakan untuk operasional (dana transportasi kegiatan,  termasuk kegiatan HIV dan AIDS serta KIA), biaya manajemen puskesmas, serta program pokok 

20% puskesmas.

2) Pengadaan obat2an dan barang2 habis pakai tidak bisa mempergunakan dana BOK tapi dari dana JKN.

Puskesmas mengadakan kondom dan lubrikan dari dana BLUD 33% DESIRABILITY &  Puskesmas mengadakan kondom dan lubrikan dari dana kapitasi JKN 33% FEASIBILITY  KONDOM Dinas kesehatan menjamin distribusi kondom sampai ke populasi kunci  dengan menggaji petugas lapangan sebagai tenaga pendidik kesehatan  73% masyarakat sejenis jumantik yang ditempatkan di puskesmas

40%

13%

20%

40%

13%

20% ‐ Kompetisi dengan bahan habis pakai dan obat

87%

67%

73%

Komponen distribusi kondom ke populasi kunci dimasukkan ke dalam  sistem pelaporan kegiatan puskesmas SIMPUS atau sistem khusus  seperti SIHA

73% 100%

67%

87%

Diagnosis dan pengobatan IMS adalah pelayanan kesehatan  perorangan primer (PKPP) yang wajib diberikan puskesmas dan  jejaringnya pada mereka yang bergejala

80% 100%

Penapisan IMS berkala pada pekerja seks merupakan pelayanan  kesehatan masyarakat primer yang wajib dilakukan oleh puskesmas RELIABILITY IMS

Pengobatan presumtif berkala memicu penurunan pemakaian kondom  pada pekerja seks sehingga perlu dihentikan Layanan IMS pada kelompok LSL belum dilakukan secara maksimal oleh  puskesmas Layanan IMS pada kelompok LSL masih lebih banyak dilakukan oleh  klinik LSM/OMS/swasta Pelayanan diagnosa dan pengobatan IMS oleh dokter dan klinik swasta  belum dilaporkan dengan baik ke dinas kesehatan

73%

87%

13%

33%

33%

67%

73%

87%

53%

80%

DESIRABILITY Penapisan IMS pada pekerja seks dilakukan secara setiap 3 bulan sekali  80% 93% oleh puskesmas untuk mengurangi resiko penularan Pengobatan presumtif berkala dilakukan oleh puskesmas setiap 3 bulan  DESIRABILITY &  73% 80% sekali untuk mengurangi risiko penularan FEASIBILITY ‐IMS Dinas kesehatan kabupaten dan kota (Dinkes Prov DKI) mengumpulkan  80% 87% data laporan IMS dari klinik swasta dan dokter swasta secara regular Tes HIV merupakan komponen integral dari pelayanan pencegahan  melalui transmisi seksual Akses langsung populasi kunci ke layanan tes HIV di dalam gedung  puskesmas masih belum optimal RELIABILITY KTHIV ART

80%

93%

20%

53%

sepakat

FEASIBILITY 73%

87%

67%

87%

53%

80%

Mobile VCT adalah salah satu bentuk pelayanan kesehatan masyarakat  80% 100% primer (PKMP) yang dilakukan Puskesmas dan jejaringnya Operasional mobile VCT masih didanai secara lebih dominan oleh  donor Pemberian ARV segera setelah diagnosa HIV adalah bagian dari  kegiatan pencegahan melalui transmisi seksual

60%

93%

80%

87%

DESIRABILITY ART

 coverage national lebih menjadi penyebab gagalnya pelaksanaan PPB

Puskesmas memberikan pelayanan ART sedini mungkin setelah  diagnosa (inisiasi) Petugas penjangkau yang dikoordinir puskesmas berperan sebagai  pendamping kepatuhan minum obat ARV

FEASIBILITY

93% 100%

53%

73%

67%

87%

60%

73%

Upaya pendidikan kesehatan terkait pencegahan IMS‐HIV pada  kelompok populasi kunci masih dilakukan oleh petugas lapangan LSM  yang didanai utamanya oleh donor

40%

80%

Upaya pendidikan kesehatan masyarakat terkait pencegahan IMS‐HIV  oleh petugas lapangan LSM belum dikordinasikan oleh puskesmas

0%

20%

Puskesmas belum memasukkan penjangkauan pada populasi kunci ke  dalam kegiatan pendidikan kesehatan masyarakat yang wajib mereka  lakukan RELIABILITY IPP Upaya pendidikan kesehatan masyarakat terkait pencegahan IMS‐HIV  oleh puskesmas masih lebih banyak dilakukan lewat integrasi dengan  kegiatan mobile testing HIV

13%

33%

47%

80%

Upaya pendidikan kesehatan masyarakat terkait pencegahan IMS‐HIV  saat ini terfokus pada upaya meningkatkan akes tes dan pengobatan

60%

80%

Saat ini upaya pendidikan kesehatan masyarakat terkait perubahan  perilaku untuk mengurangi risiko penularan pada populasi kunci  menjadi terabaikan

20%

40%

DESIRABILITY Dana hibah APBD dimanfaatkan untuk membantu organisasi sipil  masyarakat membiayai operasional petugas lapangan yang  berkoordinasi dengan puskesmas

FEASIBILITY

67%

87%

60%

73%

Dana bantuan langsung masyarakat Kemensos dimanfaatkan untuk  membantu organisasi sipil masyarakat membiayai operasional petugas  73% lapangan yang berkoordinasi dengan puskesmas

93%

60%

67%

80%

87%

67%

80%

80%

93%

67%

87%

53%

93%

60%

80%

60%

80%

80%

87%

60%

93%

47%

80%

DESIRABILITY &  Puskesmas melakukan pertemuan lintas sektor untuk meningkatkan  FEASIBILITY  komitmen dan peran sektor terkait termasuk perwakilan populasi kunci  67% dalam lokakarya mini puskesmas dan musyawarah masyarakat ENABLING

87%

60%

73%

Petugas lapangan yang dikoordinir oleh puskesmas melakukan kegiatan  penjangkauan berupa pendidikan kesehatan dan pendistribusian  DESIRABILITY &  kondom dan lubrikan FEASIBILITY IPP Petugas lapangan yang dikoordinir oleh puskesmas melakukan kegiatan  penjangkauan untuk memfasilitasi populasi kunci mengakses layanan  puskesmas termasuk tes dan pengobatan Puskesmas menyediakan media pendidikan kesehatan masyarakat  terkait pencegahan HIV dan IMS terutama melalui hubungan seksual di  setiap lini pelayanan dalam bentuk cetak atau gambar dan tulisan  lainnya Puskesmas merencanakan dan melaksanakan upaya pendidikan  kesehatan masyarakat pada populasi kunci dan masyarakat luas  DESIRABILITY &  Puskesmas mempromosikan pelayanan sirkumsisi sukarela laki‐laki  FEASIBILITY SMSL sebagai upaya pencegahan HIV