H
EALTH PROFESSIONAL EDUCATION QUALITY IMPROVEMENT IBRD LOAN NO, 7737-ID
COMPONENT 3 Fina ncia I Assista ne Padtage
KONTRAK PETAKSANAAN PEKERJAAN
Antara Central Project Coordination Unit(CPCU) HPEQ dengan Project lmplementing Unit Universitas lslam Negeri Syarif Hidayatullah
Nomor Tanggal
: :
06/HPEQ lK3lPrSl2010 23 Oktober 2010
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDI KAN TI NGGI KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
KONTRAK PE;I,AKSANAAN PEKERJAAN Directorate General of Higher
fdrro#T-Xt*t p*jrct Coordination
Unit(CPCU) IBRD LOAN NO. 7737-ID He alth Profess io nal Educ ation Quality Improv ement (HPE Q) DENGAN Project Implementing Unit (Pru) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
Nomor :
Tanggal
:
06/HPEQ/K3/PTS|20L0 23 Oktober 2010
ini
Sabtu tanggal Dua Puluh Tiga bulan Oktober tahun Dua Ribu Sepuluh, kami yang bertandatangan di bawah ini: Pada hari
I.
Dr. Ir. Illah Sailah, M.S., Manajer Proyek Kegiatan Health Professional
Education (HPEQ) pada Improvement Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan sebagai Quality Kurasa Pengguna Anggaran pada Direktorat Akademik Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kernenterian Pendidikan Nasional, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional N$iilon 573lA.A3lKU/2010 tanggal2 Januari 2010, yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
II. dr. Fika Ekayanti, M.Med.Ed, Direktur Eksekutif dan Project Implementing Unit Gru) pada Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: Un.01/R/HK.00.5/378120t0 Tanggal 24 Agustus 2010, yang bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, berkedudukan di Jl. Ir. H. Juanda No. 95, Ciputat, Jakarta Selatan yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. Kedua belah pihak berdasarkan
1.
:
Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 128/DlTl20l010 Februari 2010 tentang Hasil Evaluasi Program Hibah Kompetisi Peningkatan Kualitas Pendidikan Dokler (PHK PKPD).
2. World Bank Loan Agreement Nomor 7737-ID tanggal 9 Desember 2009. 3. No Objection Letter (NOL) Bank Dunia tanggal 10 Februari 2010. 4. DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2011 dan tahun anggaran berikutnya sa:-apai dengan Tahun Anggaran 2013.
Kedua belah pihak sepakat untuk membuat Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan Health Professional Education Quality Improvement (HPEQ), ymg selanjutnya disebut Perjanjian, dengan ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal-pasal berikut :
ffi L Kegiatan adalah Health Professional Education Quality Improvement (HPEQ), Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, yang dibiayai dari pinjaman Bank Dunia IBRD Loan No. 7737-ID dan Perguruan Tinggi, yang akan dilaksanakan di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. 2,
Dokumen Pekerjaan adalah rujukan pelaksanaan pekerjaan yang terdiri dari: Proposal Proyek Rencana Implementasi Proyek (RIP) iii. Rencana Pengadaaan (Procurement Plon)
i. ii.
untuk Kegiatan HPEQ Component
3
(FAP)
di Universitas
Islam Negeri Syarif
Hiday atullah yaitu kegiatan peningkatan kualitas pendidikan dokter. 3.
"Loan Agreement" adalah kesepakatan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan World Bank, mengenai Proyek Health Professional Education Quality Improvement (HPEQ), dengan IBRD Loan No. 7737-ID tanggal 9 Desember 2009 beserta revisinya.
4.
Kuasa Pengguna Anggaran adalah Manajer Proyek pada Kegiatan Health Professional Education Quality Improvement (HPEQ) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 573/A.A3tKUl20l0 tanggal2 Januari 2010.
5.
Project Management Manual (PMM) adalatr dokumen resmi yang telah disetujui oleh Bank Dunia dan diberlakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi sebagai pedoman bagi seluruli unit pelaksana kegiatan proyek HPEQ.
Pasal 2
Ruane Linekup Pekeriaan
l. PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK PERTAMA dana hibah untuk pekerjaan Kegiatan HPEQ Component 3 (FAP) yaitu untuk peningkatan kualitas pendidikan dokter yang mencakup kegiatanlpekerjaan sebagaimana diuraikan pada dokumen pekerjaan yang tercantum pada Lampiran I yang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dari kontrak pelaksanaan pekerjaan ini. 2.
PIHAK KEDUA akan memanfaatkan dana hibah untuk melaksanakan pekerjaan yang telah disepakati dengan penuh kesungguhan dan efisien sesuai dengan standar-standar akademis dan teknis yang tinggi, perundangan pengelolaan keuangan dan pengadaan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Loan Agreement IBRD Loan No. 7737-ID beserta revisinya dan Project Management Manual (PMM), serta memastikan adanya pelaporan dan dokumentasi yang memadai.
3.
PIHAK KEDUA akan melaksanakan pekerjaan pada ayat (2) Pasal 2 di atas dan menjamin penyelenggaraannya selama jangka waktu kontrak pelasaksanaan pekerjaan ini, dan kesinambungannya setelah kontrak pelaksanaan pekerjaan ini berakhir.
PIHAK KEDUA akan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan
4.
untuk implementasi program dan membangun kapasitas institusi dalam pengelolaan keuangan dan pengadaan sesuai pada pasal 2 ayat(2).
5.
PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk melaksanakan Program untuk mencapai tujuan peningkatan kualitas pendidikan dokter. Pasal-3
Waktu Pelaksanaan L Semua Pekerjaan harus dilaksanakan paling lambat tanggal3l Desember 2013 sejak ditandatanganinya kontrak pelaksanaan pekerjaan ini yang terbagi dalam maksimal tiga tahapan sebagai berikut :
Tahun Pertama
Kedua
Ketisa
2.
Periode Waktu 23 Oktober 2010 - 31 Desember 2010 0l Januari 2011 - 3l Desember20ll 0l Januari 2012- 3l Desember2012 0l Januari 2013 - 31 Desember2013
Tahapan Pelaksanaan persiapan pelaksanaan Pelaksanaan tahun pertama Pelaksanaan tahun kedua Pelaksanaan tahun ketisa
Kontrak pelaksanaan pekerjaan ini berlaku sejak tanggal 23 Oktober 2010 sampai dengan 3 1 Desembet 2013. Pasal-4 Sistem Pelaporan
l. PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan/menyampaikan seluruh pekerjaan dan tahapan pekerjaan secara tepat waktu, dokumentasi pekerjaan, pengarsipan administrasi, penyaluran uang dan laporan keuangan seperti tertuang pada dokumen I (dokumen pekerjaaan).
pekerjaan yang tercantum pada lampiran ,)
PIHAK KEDUA berkewajiban membuat dan menyimpan dokumentasi sehingga memungkinkan PIHAK PERTAMA dan Bank Dunia mendapatkan informasi setiap saat dibutuhkan oleh PIHAK PERTAMA atau diminta oleh Bank Dunia, atau pihakpihak lain yang secara resmi ditugasi untuk melakukan audit teknis dan audit keuangan termasuk evaluasi terhadap implementasi yang berhubungan dengan pengadaan barang, dan pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA selama pekerjaan ini berlangsung, serta manfaat yang diperoleh dari pekerjaan ini.
J.
PIHAK KEDUA wajib menyediakan laporan hasil pengadaan barang dan jasa yang diselenggarakan setiap tahun selama proyek berlangsung dalam forum umum dimana anggota masyarakat madani, termasuk lembaga kemahasiswaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat dapat memperoleh akses terhadap informasi tersebut.
4.
PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban menyerahkan laporan kepada PIHAK PERTAMA mencakup:
i.
Laporan keuangan bulanan, yang mencakup Laporan Rekening Koran setiap akhir bulan terhitung sejak I Januari 2011 yang dikoordinasikan/dikonsolidasikan oleh Penanggungjawab Kegiatan di Perguruan Tinggi.
ii.
Laporan manajemen keuangan dengan menggunakan standar Interim Financial Report (IFR) yang dijelaskan di dalam Project Management Manual (PMM), setiap tiga bulan terhitung sejak 1 Januari 2011, paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya, sebanyak 3 (tiga) copy;
I
iii. Laporan
tahunan, dibuat setiap tahun setelah 12 bulan sejak Januari 2011, dan diserahkan paling lambat tanggal l0 pada bulan berikutnya, sebanyak 3 (tiga) copy.
5,
Dokumentasi tambahan pada ayat 4 harap disimpan dan dipelihara sampai 5 (lima) tahun setelah proyek berakhir. Pasal-5 Pelaksanaan Pekeriaan
t.
Dalam menjalankan kegiatan, PIHAK KEDUA harus berkoordinasi dengan Dekan/Ketua Program Pendidikan Dokter (PPD) selaku penanggung jawab program.
2.
Pelaksanaan kegiatan yang menyangkut pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan keuangan dilaksanakan oleh unit struktural pada Perguruan Tinggi.
J.
Pengadaan barang dan jasa konsultan yang pembiayaannya bersumber dari dana pinjaman
Bank Dunia harus mengikuti ketentuan yang dimuat dalam Annex 8 dari Project Appraisal Document lAorW Bank IBRD Loan No. 7737-ID tanggal 9 Desember 2009 beserta revisinya dan Project Managernent Manual. Sedangkan pengadaan barang dan jasa konsultan yang pembiayaanya bersumber dari dana pendamping rupiah harus mengikuti Kepres 80 tahun 2003 serta perubahannya. 4.
Barang atau peralatan yang dibeli selama masa Kegiatan HPEQ menjadi milik institusi dan dicatat sesuai dengan Sistem yang berlaku di Institusi
5.
Barang danjasa yang dibiayai sebagai akibat dari kontrak pelaksanaan pekerjaan ini harus digunakan sepenuhnya sesuai dengan tujuan Kegiatan HPEQ, khususnya untuk pelaksanaan Component 3 (FAP) yaitu: Peningkatan Kualitas Pendidikan Dokter.
6.
PIHAK KEDUA dapat merealokasikan biaya antar komponen yang tertera pada Dokumen Pekerjaan sebagai hasil dari efisiensi program maksimum sebesar to%o dafi biaya asal, dan apabila lebih dari l0o/o maka memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari CPCU. Realokasi tidak boleh dilakukan untuk menambah alokasi komponen manajemen proyek.
7.
PIHAK KEDUA akan menggunakan jasa asuransi terpercaya untuk
melindungi transportasi dan pengiriman barang yang pengadaannya dibiayai dari dana hibah ini dan akan selalu berhubungan dengan pihak jasa asuransi untuk membiayai asuransi pengiriman dan transportasi barang yang dibiayai dari perjanjian/pelaksanaan pekerjaan ini.
pengiriman dan transportasi barang yang dibiayai dari perjanjian/pelaksanaan pekerjaan ini.
Pasal-6 Evaluasi Kineria
1. Laporan yang dimaksud pada Pasal 4 akan dipakai sebagai masukan
untuk evaluasi kinerja. Pada setiap akhir tahapan ikatan kontrak pelaksanaan pekerjaan setiap tahun, PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pencapaian indikator kineda yang diuraikan dalam Dokumen Pekerjaan.
2.
PIHAK PERTAMA, dengan atau tanpa wakil dari Bank Dunia, akan melakukan pemeriksaan terhadap barang dan jasa maupun pekerjaan sipil yang dilaksanakan selama Program HPEQ, termasuk arsip dan semua dokumen yang terkait.
3.
Audit teknis akan dilaksanakan oleh auditor independen yang dipilih oleh CPCU dan Bank Dunia.
4.
PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan proses evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini menunjuk Dewan Pendidikan Tinggi sebagai mitra yang selanjutnya menunjuk reviewers untuk mengevaluasi kinerja yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
5.
Kelanjutan pembiayaan untuk tahun berikutnya akan ditentukan oleh kinerja dari pelaksanaan program setelah dievaluasi oleh reviewers dari Dewan Pendidikan Tinggi.
6.
Dalam menjalankan kegiatan, PIHAK KEDUA harus melaporkan secara rutin kemajuan pelaksanaan kegiatan kepada Dekan/Ketua PPD minimal setiap 3 (tiga) bulan.
Pasal-7
Manaiemen Keuangan
L
PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk menggunakan lekening atas
nama
Perguruan Tinggi dan melakukan pembukuan sesuai Standar Akuntansi yang berlaku di Indonesia dan PMM dalam melaksanakan Program HPEQ.
2.
Manajemen keuangan seperti disebut pada ayat independen yang disetujui Bank Dunia.
3.
Laporan keuangan harus diserahkan kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan Pasal-
4 ayat 4.
I
setiap tahun akan diaudit oleh auditor
Pasal-8
Biaya nelaksanaan
t.
Seluruh biaya pelaksanaan pekerjaan selama 3 (tiga) tahun maksimum sebesar
:
Nilai Kontrak
Sumber Dana Bank Dunia (lVorld Bank)
PerguruanTineei Institution)
Rp Rp
13.795.491.000 t.273.668.000
Rp
15.069.159.000
Jumlah (Total)
Rp. 15.069.159.000 ( Lima Belas Milyar Enam Puluh Sembilan Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah )
2.
Biaya yang bersumber dari Bank Dunia dimaksudkan pada ayat I di atas dibebankan pada IBRD Loan No. 7737-ID sebesar Rp 13.795.49L000 dari nilai kontrak pelaksanaan pekerjaan, anggaran Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah sebesar Ftp. 1.27 3.668.000.
J.
Besarnya biaya progam per tahun seperti yang tertuang pada Pasal-3 adalah sebagai berikut :
Biaya Program Tahun Tahun Tahun
I II III
TOTAL
(2011)
/o0l2l (20f3)
WB Rupiah (RK)
Perguruan Tinggi
Prosentase
(Rno
(%)
3.432.255.000 6.978.998.000 3.384.238.000 13.79s.491.000
521.298.000 376.535.000 375.835.000 1.273.668.000
26.2% 48-8% 25.0% 1000/"
Jumlah anggaran per tahun yang bersumber dari Bank Dunia akan dialokasikan setiap tahun pada DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 4.
Besamya biaya per komponen proyek tidak melebihi jumlah biaya yang telah disepakati oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang tercantum pada Lampftan 2, kecuali adanya perubahan yang disetujui PIHAK PERTAMA sebagai akibat adanya perubahan sesuai pasal 5 dan pasal 6.
Pasal-9
Tahapan Pembayaran dan Alokasi Pend?naan
PIHAK KEDUA akan mendapatkan dana termin I sebesar 50% dari Nilai Kontrak Tahun Pertama dari PIHAK PERTAMA, dengan peruntukan sesuai RIP Tahun Pertama. Pencairan Termin berikutnya dapat diminta PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sesuai kebutuhan selama 6 (enam) bulan berikutnya sesuai dengan format laporan IFR.
1.
Pada tatrap pertama pelaksanaan (2011)
2.
PIHAK KEDUA akan mengalokasikan dana pendamping sejumlah tidak kurang dari 9% dari alokasi dana Bank Dunia.
1
4.
Angsuran pernbayaran kepada PIHAK KEDUA dilakukan secara bertahap oleh PIHAK PERTAMA setiap tiga bulan sesuai dengan pertanggungiawaban dana yang telah diterima pada periode sebelumnya dan perkiraan kebutuhan dana untuk 6 (enam) bulan berikutnya. Pembayaran pertama sesuai dengan perhitungan jumlah dana yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan enam bulan pertama. Pembayaran yang bersumber dari IBRD Loan No. 7737-ID dari nilai kontrak tahun ke 1 (satu), tidak termasuk pajak, dibayarkan setelah
Kontrak Pelaksanaan Pekerjaaan
ini
ditanda-tangani
dan setelah PIHAK KEDUA
menyerahkan: Rencana Penggunaan Dana untuk enam bulan pertama pelaksanaan perjanjian ini, dan; Salinan resmi Jaminan Bank yang menyajikan bukti tertulis bahwa PIHAK KEDUA telah menyetorkan dana pendamping sejumlah tidak kurang dari 9 persen dari jumlah pengajuan pembayaran tahap pertama atau sesuai dengan rencana pembayaran tahunan yang tercantum pada lampiran 2 (copy rekening koran); Berita Acarc Pembayaran / Penarikan dana dan copy rekening koran.
(i)
(ii)
(iii) 5.
Pembayaran-pembayaran selanjutnya akan dilakukan setiap tiga bulan sekali dalam jumlah yang cukup untuk melaksanakan progftlm eriam bulan berikutnya. Pembayaran yang bersumber dari IBRD Loan No. 7737-ID tidak termasuk pajak, sedangkan yang bersumber dari Rupiah Murni termasuk pajak. Fembayaran oleh PIHAK PERTAMA akan dilakukan setelah PIHAK PERTAMA menerima dokumen berikut dari PIHAK KEDUA: Rencana Penggunaan Dana untuk enam bulan mendatang; Bank Rekonsiliasi, Laporan arus kas, Laporan Triwulanan pengawasan dan evaluasi hasil kerja, Berita Acara Pembayaran / Penarikan dana. Bukti tertulis bahwa PIHAK KEDUA telah menyetorkan dana pendamping sejumlah tidak kurang dari 9 persen dari jumlah ajuan pembayaran
(i) (ii)
(iii) (iv)
6.
Pembayaran
untuk setiap tahapan berikutnya akan dilakukan berdasarkan
kinerja
pelaksanaan tahap sebelumnya, sesuai dengan Pasal-6 ayat 4. 7.
Apabila persyaratan termaksud pada ayat 3 Pasal-9 di atas tidak dapat terpenuhi maka kontrak akan direvisi dengan membuat addendum Perjanjian ini.
Pasal-10 Sisa Dana
Jika target kuantitas dan kualitas kegiatan sesuai Dokumen Pekerjaan pada Lampiran I telah tercapai namun biaya yang dikeluarkan lebih kecil daripada jumlah yang telah disepakati untuk membiayai Rencana Kerja tahunan, maka biaya yang tersisa dapat digunakan oleh PIHAK KEDUA untuk memperluas lingkup kegiatan pada tahun berikutnya jika telah mendapatkan persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.
Pasal-11.
Sanksi
l. PIHAK PERTAMA mempunyai kewenangan untuk menunda atau memutuskan kontrak pelaksanaan pekerjaan jika kinerja PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Program tidak memenuhi target, proses dan prosedur yang diperlukan seperti yang tertuang dalam Dokumen Pekerjaan. Jika yang terjadi adalah penundaan, maka kontrak pelaksanaan pekerjaan ini akan diadendum dan jika yang terjadi adalah pemutusan kontrak pelaksanaan pekerjaan, maka PIFIAK KEDUA harus menyerahkan uang yang masih tersisa kepada Kantor Kas Negara setempat atau rekening yang ditentukan oleh Pemerintah yang berkaitan dengan pengembalian dana pinjaman dan menyerahkan
bukti setornya kepada PIHAK PERTAMA. Keterlambatan atau kegagalan melaksanakan kegiatan akibat kelalaian PIHAK KEDUA akan merupakan catatan dan pertimbangan bagi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi untuk semua kegiatan dan program yang berkaitan dengan Perguruan Tinggi tersebut.
.Pasal-12
Force Maieure 1.
Jika keterlambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan akibatforce majeure maka
sanksi yang tertuang pada Pasal-ll dari perjanjian PIHAK KEDUA. 2.
ini tidak akan dikenakan
pada
Yang termasukforce majeure adalah : Bencana alam yang mengakibatkan tidak dapat terlaksananya kegiatan; Huru-hara atau suasana yang kacau-balau yang mengakibatkan tidak dapat terlaksananya Kegiatan;
i. ii.
iii. Situasi lain diluar kemampuan
manusia yang dapat disetujui oleh PIF{AK
PERTAMA. J.
PIHAK KEDUA segera memberitahu PIFIAK PERTAMA mengenai kejadian force majeure selambat-lambatnya 1,4 (empat belas) hari kerja setelah kejadian dan memberitahukan kembali PIHAK PERTAMA setelah situasi menjadi normal kembali.
Pasal-13 Penvelesaian Perselisihan 1.
Perselisihan sedapat mungkin diselesaikan dengan cara musyawarah.
2.
Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan sesuai dengan Pasal-l3 ayat perselisihan tersebut akan diselesaikan oleh instansi yang berwenang.
l,
maka
Pasal-14
Perubahan-Perubahan Kondisi dan persyaratan dari kontrak pelaksanaan pekerjaan ini akan dievaluasi pada akhir pelaksanaan tahun pertama dan akan diadakan modifikasi kontrak pelaksanaan pekerjaan untuk menjamin tercapainya efisiensi pelaksanaan Kegiatan. Modifikasi terhadap kontrak pelaksaan pekerjaan ini harus disetujui oleh kedua belah pihak dengan menandatangani amandemen/adendum kontrak. Pasal-15
Penutup
Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, yang aslinya dalam rangkap 6 (enam) dibubuhi meterai secukupnya, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
PIHAK KEDUA Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Project Implementing Unit Direktur Eksekutif,
PIHAK PERTAMA CPCU IIPEQ Kuasa Pengguna Anggaran/ Manager
#\
X;\ t(s*.\
Mengetahui/Menyetuj ui Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
MengetahuiAvlenyetuj ui
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
(Prof.
Dr.Ir. Dioko Santoso. M.Sc)
LAMPIRAN
I
DOKUMEN PEKERJAAI\I
Dokumen Pekerjaan terdiri dari
:
t. Proposal Proyek 2. Rencana Implementasi Proyek @IP) 3. Rencana Pengadaaan (Procurement Plan)
;-
a
l0
4r 6t 4\ cl\
F
trE ^oo lit
rr9 os -
\ IJ
Ju t-{
s\ s
.b b b
\ q) -\ \IJ :i. .s
\ n)
\ s^
t-
.-a 3.S
Ols
-;: ss
FE rts ES
ds €!
5tr AS IY (l-
!*r
r!;S El0
Er c!.s roa
cl
6 F
tr
q)
6l
c!
c!
6\
s\is nr
\''
:,i
SIEI
S'l X
!IS-S
e{= ?3' 42 dSS H{
<€
ct t= 2 > .'t L -g
t{
&-v
is :s
.;L 9A
vo E :is zs ! E !
-\
b
\)
\ *. B
i
\
b U\
hi
Q
c!
il
€!
o
O o\
$
9 cl
F-
N F.-
c!
o cl
o\ + \o N
o v.l
F-
cl
6l
al
(t)
o FI
o o ,,..)
q oo
o\
F,.
c.. oo
t'.
N
F-
a
F.-
oo
oi
o o o\
o o\
$ o( 00
n
o
v
4)
c! b0
6t
tu
()
cl
c!
M
GI
g()
(l)
q!
N
o\ \o
o\ o\ \o
a
€!
a o
{)
N
cg
t\
\o c{
\o
co oo
o\ o\ + o\ 00 .+
\o F-
t! €)
V
c!
a o 6)
V €l
v
€!
c!
v
a!
a€
o tr c!
al
h0
c!
v'
v'
v'
(!
€)
b0
€!
v c!
G
{) cg
C!
V
6)
AD
6l
v
!
o
Fi c!
C!
6)
a!
cl
cg
c! c{
v
(l)
v
q)
I
ti
ct
r! Fi c!
F
N tr 6
o. (d
J
Fi
l{
a
U
F a I{ lt\
t')s zt
|
aFi ig
z /
!/
v
z I F F
o
Lampiran
-E JG <=
ze
Ct a! OE FE o'E
FB
'F
o= OE os u6
eg e'a r- ,> <_L UJ
3
