DINAMIKA KEBIJAKAN POLITIK DAN EKONOMI INDONESIA : IMPLIKASINYA PADA HUBUNGAN INDONESIA-MALAYSIA PASCA PEMILIHAN PRESIDEN 2014* Oleh Prof. Dr. H. Wirman Syafri, M.Si1
Pendahuluan Tahun 2014, menjadi tahun yang penting dalam konstelasi politik di Indonesia. Sehingga tidak salah jika sebagian orang di berbagai kalangan baik di dalam maupun luar negeri menyebutnya sebagai “tahun politik”. Di tahun politik tersebut, bangsa dan negara Indonesia melaksanakan hajatan yang disebut sebagai “suksesi”. Sebuah pesta demokrasi yang rutin dilaksanakan setiap lima tahun sekali guna memilih anggota legislatif di parlemen maupun Presiden sebagai perwujudan “kedaulatan rakyat” yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilihan Umum (Pemilu) yang dilaksanakan di Indonesia dapat dikatakan sebagai salah satu pemilu terbesar dibanding dengan pemilu-pemilu yang dilaksanakan di negara-negara lainnya di dunia, terdapat 186,61 juta pemilih ; 4 (empat) juta petugas di 550.000 Tempat Pemungutan Suara (TPS) tersebar di lebih 17.000 pulau2; dan menghasilkan tingkat partisipasi masyarakat mencapai 75,11 persen dalam pemilu legislatif dan 69,58 persen dalam pemilu presiden3.
Prosentase ini
semakin
memberikan optimisme bahwa pelaksanaan demokrasi di Indonesia bukan lagi sebagai sebuah jargon namun telah menjadi roh penyelenggaraan negara yang benar-benar menjungjung tinggi kedaulatan rakyat. Terlepas dari dinamika tingkat partisipasi yang bukanlah hal yang aneh bagi sebuah negara demokrasi4. Hasil Pemilu Legislatif, PDI Perjuangan menjadi pemenang pemilu dengan meraih 23.681.471 suara disusul Partai Golkar dengan 18.432.312 suara; Gerindra
1
Professor Adminmistrasi Negara pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kemdagri http://www.rumahpemilu.org/Gambaran-Singkat-Pemilihan-Umum-2014-di-Indonesia diakses tanggal 13 Agustus 2014 3 Tribunnews.com edisi sabtu 10 Mei 2014, diakses pada tanggal 13 Agustus 2014 4 Disarikan dari Mas’oed, M.,1978. Perbandingan Sistem Politik. Gajah Mada University Press *) Disampaikan pada acara Seminar Internasional di Kualalumpur Malaysia pada tanggal 23-08-2014 2
1
berada di posisi tiga dengan 14.760.371 suara5. Dinamika hasil pemilihan legislatif telah mendorong lahirnya dua pasangan calon presiden yang tampil pada pemilu Presiden tahun 2014 yakni Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang didukung oleh tujuh partai dibawah kendali Partai Gerindra dan Joko Widodo – Jusup Kalla yang didukung oleh enam partai dibawah kendali PDIP. Tampilnya Joko Widodo dan Jusup Kalla sebagai pemenang Pemilu Presiden berdasarkan keputusan KPU RI tangga 22 Juli 2014 meski dengan selisih angka yang tipis sebesar delapan juta suara dari pasangan Prabowo dan Hatta Rajasa 6, telah melahirkan berbagai prediksi dan analisis terkait dengan dinamika kebijakan politik dan ekonomi yang akan dilaksanakan pasca pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono . Tulisan ini akan memberikan analisis secara singkat tentang dinamika kebijakan bidang politik dan ekonomi pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla dan bagaimana pula implikasinya terhadap hubungan luar negeri terutama dengan Malaysia sebagai negara tetangga (jiran) terdekat di Kawasan Asia Tenggara.
Visi dan Misi Pemenang Pilpres 2014 Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan, bahwa pasangan Joko Widodo dan Jusup Kalla sebagai presiden terpilih pada pemilu 2014. Untuk melaksanakan pemerintahan lima tahun kedepan, pasangan ini akan dipandu oleh visi yakni : “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Kemudian upaya
yang akan ditempuh dalam melaksanakan visi tersebut
tertuang dalam misi berikut ini : 1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. 2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum. 5
http://www.pemilu.com/pemilu-2014 diakses tanggal 10 Agustus 2014
6
Sampai tulisan ini dibuat sedang dalam proses persidangan di Mahkamah Konstitusi
2
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim. 4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera. 5. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing. 6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional. 7. Mewujudkan masyarakat yang berkperibadian dalam kebudayaan7.
Visi dan misi diatas, menggambarkan keinginan pemerintahan baru yang akan dibangun oleh Jokowi dan Jusup Kalla adalah pemerintahan yang demokratis, bersih dan jujur serta mengedepankan semangat gotong royong. Sehingga semua agenda yang direncanakan dan ditetapkan dalam kerangka memajukan kehidupan bangsa tidak semata-mata tanggungjawab pemerintah. Pemerintah adalah katalisator, dinamisator dan regulator, kekuatan utama dari mesin politik ini adalah partisipasi masyarakat. Dan inilah kiranya yang sering disebut sebagai esensi dari pemerintahan yang demokratis8. Untuk mengimplementasikan visi dan misi di atas telah dirancang 31 agenda yang terdiri dari 12 agenda strategis dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat di bidang politik; 16 agenda strategis untuk menuju Indonesia yang berdikari dalam bidang ekonomi dan 3 agenda strategis untuk Indonesia berkepribadian dalam kebudayaan. Untuk 5 (lima) tahun ke depan ditetapkanlah 9 agenda prioritas yang disebut Nawa Cita yakni : 1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara. 2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daaerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. 7
Visi Misi Pasangan Joko widodo – Jusup Kala dalam www.kpu.go,id diakses tanggal 12 Juli 2014 Disarikan dari Bulkin, Fachan, (ed). 1988. Analisa Kekuatan Politik di Indonesia, Jakarta: LP3ES PT. Kincir Buana 8
3
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercya. 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. 8. Melakukan revolusi karakter bangsa 9. Memperteguh ke-bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia9
Agenda-agenda di atas merupakan sebuah kerangka dari berbagai kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintahan Jokowi-Jusup Kalla setidaknya dalam 5 (lima) tahun ke depan selama pemerintahan ini berkuasa, dan
akan menjadi landasan
kebijakan bidang politik dan ekonomi serta bidang lainnya . Padahal tantangan Indonesia pada dua aspek diatas sarat dengan persoalan yang Kompleks baik bersumber dari luar maupun dari dalam negeri. Apalagi kemenangan Jokowi-Jusuf Kalla pada Pilpres 2014 mirip kemenangan Obama-Biden di AS pada 2008 dimana ketatnya persaingan pilpres dan rumitnya konstelasi politik di parlemen Indonesia kelak, setidaknya memberikan indikasi banyak hal yang harus dipersiapkan pemerintahan Jokowi-Jusup Kalla dalam mengantisipasi kemacetan kebijakan seperti yang pernah di alami Obama di AS pada tahun 2008 silam.
Arah dan Dinamika Kebijakan Politik Pasca Pemilu Presiden 2014 Kebijakan politik pasca Pemilu Presiden tahun 2014, tidak akan terlepas dari visi dan misi presiden dan wakil presiden terpilih tahun 2014 serta kontelasi politik nasional dan luar negeri yang senantiasa harus dicermati sebagai sebuah analisa terhadap lingkungan strategis dalam mencapai kebijakan politik yang dikehendaki. Sebagaimana dikemukakan diatas terdapat 12 agenda strategis dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat di bidang politik yakni :
9
Visi Misi Pasangan Joko widodo – Jusup Kala dalam www.kpu.go,id diakses tanggal 13 Agustus 2014
4
1.
Membangun wibawa politik luar negeri dan mereposisi peran Indonesia dalam isuisu global;
2.
Menguatkan Sistem Pertahanan Negara;
3.
Membangun politik keamanan dan ketertiban masyarakat;
4.
Membangun profesionalitas intelejen negara;
5.
Membangun informasi dan keterbukaan publik;
6.
Mereformasi sistem dan kelembagaan demokrasi;
7.
Berkomitmen memperkuat politik desentralisasi dan otonomi daerah;
8.
Mendedikasikan diri untuk memberdayakan desa;
9.
Berkomitmen melindungi dan memajukan hak-hak masyarakat adat;
10. Berkomitmen memberdayakan perempuan dalam politik dan pembangunan; 11. Berkomitmen untuk mewujudkan sistem dan penegakan hukum yang berkeadilan; 12. Melaksanakan reformasi birokrasi dan pelayanan publik10.
Dua belas solusi yang merupakan agenda pemerintah mendatang tersebut merupakan sebuah kesatuan langkah strategis dalam membuat formulasi kebijakan politik baik pada tataran politik luar negeri maupun dalam negeri. Namun demikian jika dicermati secara substansi bahwa kebijakan politik luar negeri yang akan tempuh tidak terlalu berbeda dengan pendahulunya dimana politik bebas aktif dan kemandirian serta kemartabatan bangsa masih menjadi fokus dalam mereposisi Indonesia di tengah pergumulan politik internasional. Dalam debat Calon Presiden bulan juni lalu Calon Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah menyatakan bahwa dalam kontelasi kebijakan politik luar negeri harus mengacu 4 (empat) prinsip dasar yang harus dipedomani. Pertama, kebijakan melindungi WNI yang ada di luar negeri; Kedua, perlindungan sumber daya maritim Indonesia; Ketiga, meningkatkan produktivitas dan daya saing di dunia internasional; dan Keempat, menjaga keamanan regional dan ketertiban dunia.
10
ibid
5
Untuk itu lanjutnya ditempuh tiga strategi diplomasi. Yakni strategi diplomasi antar pemerintah, diplomasi antar pelaku bisnis, dan diplomasi antar masyarakat Indonesia dengan masyarakat dunia11. Dengan strategi di atas
dapat dipahami bahwa Kebijakan politik luar negeri
yang akan dilakukan oleh pemerintahan lima tahun kedepan tidak akan bersifat hard profile seperti yang pernah dilakukan pada masa Soekarno di era orde lama12.Artinya bahwa kebijakan politik luar negeri yang akan ditempuh oleh pemerintah Joko Widodo dan Jusup Kalla lebih bersifat low profile.13Dimana perumusan kebijakan politik luar negeri cenderung bersifat public heavy, analisa ini terkait dengan kontelasi politik kontemporer di Indonesia yang tidak lagi didominasi oleh lembaga presiden dan lebih memberi kesempatan kepada publik untuk ikut serta memberikan pendapat, baik melalui parlemen maupun melalui organisasi kemasyarakatan (ormas), dan kelompok kepentingan lainnya (NGO). Semua ini adalah hasil dari adaptasi sistem politik pasca reformasi yang senantiasa mengedepankan sistem yang lebih demokratis walaupun tidak secara langsung berimplikasi positif terhadap kebijakan luar negeri Indonesia, sebagai contoh pada beberapa kasus tertentu karena terlalu low profile dan public heavy. Indonesia pernah mengalami kegagalan diplomasi
pada kasus Timor Timur dan
Sipadan-Ligitan. Tantangan yang terdekat dalam formulasi arah kebijakan politik luar negeri ini adalah mensikapi perkembangan hubungan dengan negara tetangga Malaysia. Masih banyak persoalan yang perlu diselesaikan, diantaranya perbatasan negara yang berada di Kalimantan Utara, Kawasan Ambalat, Natuna dan yang terakhir adalah Tanjung Datuk. Selain itu permasalahan lainnya adalah
Persoalan Tenaga Kerja Indonesia
11
Disarikan dari hasil debat capres tentang kebijakan politik Luar Negeri juni 2014 dan dipersepsikan oleh penulis Sifat dan bentuk Hard Profile dalam kebijakan Politik Luar Negeri yang pernah dilakukan era Soekarno terlihat secara tegas dan jelas dengan melakukan penentangan terhadap bentuk penjajahan; Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955; kampanye “Ganyang Malaysia”; kebijakan Poros Jakarta-Peking; Ketegasan Keluar dari keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)kebalikannnya yakni Low Profile Seperti yang diperlihatkan di jaman Soeharto dengan pendekatan yang lunak dan bersahabat dalam hubungannya luar negeri; diantaranya dengan memberikan usulan tentang pembangunan sebuah hubungan persahabatan diantara negara-negara di Asia Tenggara melalui forum kerjasama ASEAN 13 Pembahasan tentang profil politik luar negeri Indonesia yang bersifat low profile dan hard profile dapat dibaca di Ganewati Wuryandari (ed), Politik Luar Negeri Indonesia Di Tengah Pusaran Politik Domestik, P2P-LIPI, Jakarta, 2008. 12
6
(TKI).Masalah tenaga kerja asal Indonesia, khususnya TKI ilegal, sejak lama menjadi ganjalan dalam hubungan Indonesia-Malaysia. Untuk itu pada tataran Implementatif upaya-upaya diplomasi dalam kontek kebijakan politik luar negeri dalam pemerintahan baru ini akan dilaksanakan oleh SDM yang ahli dalam berdiplomasi, mengerti akan masalah yang tengah dihadapi sehingga kepentingan negara dapat tersampaikan serta solusi dapat dicapai14. Hal ini perlu dilakukan setidaknya untuk membangun komunikasi dan saling pengertian diantara kedua negara sehingga diharapkan sedini mungkin dapat terantisipasi dan tidak muncul menjadi sebuah konflik yang akan merugikan kedua belah pihak yakni Indonesia dan Malaysia.
Selain kebijakan politik luar negeri, adalah juga kebijakan politik di dalam negeri sendiri. Kemenangan Jokowi dan Jusup Kalla atas kompetitornya dengan dukungan koalisi partai yang lebih kecil dari kompetitornya (Prabowo-Hatta) akan berdampak pada konstelasi politik di dalam negeri terutama dalam interaksinya pada hubungan eksekutif dan legislatif. Dimana kekuatan partai pendukung bukan pemenang pemilu presiden hampir 60 persen, sehingga kehawatiran akan rumitnya eksekutif dalam mengimplementasikan visi dan misinya senantiasa menjadi sebuah kemungkinan yang tidak terelakan dari realitas politik yang ada.Namun demikian kehawatiran itu nampaknya juga akan terbantahkan manakala dinamika politik Indonesia berdasarkan fakta empiris,siapapun Presiden yang terpilih diperkirakan tak mengubah konstelasi politik antara eksekutif dan legislatif yakni tetap dinamis, dimana konstelasi politik di parlemen masih akan ditandai dengan terus berlangsungnya praktik transaksional dari fraksi-fraksi di DPR kepada eksekutif, Konstelasi politik di DPR akan terus bergerak liar karena tidak ada ikatan ideologis antara parpol pendukung dan figur presiden yang didukungnya serta tidak ada 'vote record',15
14
Capres Joko Widodo, Strategi diplomasi antar pemerintah, diplomasi antar pelaku bisnis, dandiplomasi antar masyarakat Indonesia dengan masyarakat dunia (debat capres Juni 2014)
15
Arya Bima Sugiarto “dialog kenegaraan” dalam http://www.republika.co.id/berita/shortlink/55632 diakses tanggal13 Agustus 2014
7
Selanjutnya pada konteks hubungan pemerintah pusat dan daerah, kebijakan otonomi daerah melalui desentralisasi masih akan tetap dilaksanakan bahkan akan lebih baik, argumentasi ini dilatarbelakangi bahwa terpilihnya Jokowi menjadi presiden diakui atau tidak ... melalui tahapan jabatan walikota dan gubernur yang tentunya sangat paham betapa pentingnya otonomi daerah dilaksanakan guna akselerasi pembangunan dan kesejahteraan rakyat16. Begitu pula dengan keberadaan desa yang semakin akan dikembangkan. Hal ini dapat diyakini mengingat pemerintahan Jokowi-Jusup Kalla mencantumkan secara spesifik perihal desa sebagai prioritas yang aan diberdayakan, pencanangan alokasi anggaran 1 milyard rupiah lebih perdesa dimasa pemerintahannya pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, kondisi ini diharapkan tidak menjadi bumerang dalam reformasi birokrasi dan penegakan hukum yang seadil-adilnya serta pemberantasan korupsi yang tetap menjadi prioritas dalam penyelenggaraan pemerintahannya ke depan. Karena walau bagaimanapun, Desa dalam sistem pemerintahan Indonesia adalah ujung tombak penyelenggaran pemerintahan dan otonomi
asli,
demokratisasi
dan
segenap
pembangunan, dimana di desa;
nilai-nilai
kearifan
lokal
beserta
keanekaragamannya tumbuh dan berkembang sebagai penopang utuhnya NKRI dan tegaknya reformasi birokrasi. Arah dan Dinamika Kebijakan Ekonomi Pasca Pemilu Presiden 2014 Secara ekonomi, kemenangan Jokowi-Jusup Kalla akan ditunggu oleh banyaknya agenda sesuai dengan janji-janji yang telah diikrarkan, diantaranya seperti yang dituangkan dalam enam belas agenda pembangunan menuju kedaulatan bidang ekonomi, secara singkat terdiri dari : 1) Mendedikasikan pembangunan kualitas sumberdaya manusia; 2) Membangun kedaulatan pangan berbasis kepada agribisnis kerakyatan; 3) Dedikasi program untuk membangun daulat energi berbasis kepentingan nasional;
16
Jokowi pernah menjabat sebagai Walikota Solo Jawa Tengan dan Gubernur DKI Jakarta
8
4) Berkomitmen untuk menyusun strategi yang cerdas energi yang baru dan terbarukan; 5) Berkomiten untuk merancang strategi cerdas untuk mengatasi kelangkaan listrik,
mengurangi
biaya
produksi,
mengeliminasi
subsidi,
dan
meningkatkan rasio elektrifikasi sampai 100%; 6) Berkomitmen untuk membangun infrastruktur migas; 7) Berkomitmen membangun infrastruktur energi migas tranfortasi berbasis energi lokal yang murah; 8) Berkomitmen untuk menghadirkan teknologi hemat energi; 9) Berkomitmen untuk merancang isu perubahan iklim bukan hanya untuk isu lingkungan semata melainkan juga untuk keekonomian nasional; 10) Berkomitmen untuk membangun ekonomi maritime; 11) Berkomitmen untuk membangun sektor kehutanan; 12) Membangun tata ruang dan lingkungan yang berkelanjutan; 13) Berkomitmen untuk perimbangan pembangunan kawasan; 14) Membangun karakter dan potensi pariwisata; 15) Mengembangkan kapasitas perdagangan nasional; 16) Pengembangan industri manufaktur. Dari keenam belas agenda yang disebutnya sebagai agenda untuk berdaulat dalam bidang ekonomi, arah kebijakan ekonomi pemerintahan Jokowi-Jusup Kalla kedepan lebih mengedepankan peningkatan kualitas SDM. Hal ini sangat dimaklumi bahwa SDM merupakan human kapital dalam melaksanakan pembangunan, dan ada kebutuhan mendasar bagi Indonesia untuk segera mempercepat pembangunan manusia (SDM), agar tidak semakin tertinggal dengan negara lain. Saat ini Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia berada pada peringkat ke-121 dari 187 negara. Demikian pula struktur angkatan kerja Indonesia. Sebanyak 55,3 juta (46,8 persen) lulusan Sekolah Dasar (SD). Tidak lama lagi kita akan menghadapi era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Persaingan dalam pasar tenaga kerja menjadi lebih luas dan menuntut kualitas
9
SDM yang prima dan siap bersaing, World Economic Forum (WEF, 2014), menyatakan bahwa peringkat daya saing Indonesia berada pada peringkat 3817. Karena itu program wajib belajar 12 tahun serta pemberian beasiswa serta program Indonesia cerdas yang akan dilaksanakan oleh pemerintahan Jokowi-Jusup Kalla setidaknya dalam lima tahun kedepan harus mampu untuk mendokrak indeks HDP yang secara otomatis akan mendorong perigkat daya saing minimal dalam kawasan asia pasifik. Selanjutnya masih dalam kebijakan ekonomi pemerintahan baru selain peningkatan kualitas SDM. Dengan mencermati enam belas agenda kedaulatan bidang ekonomi,
kebijakan di bidang ekonomi yang akan dilaksanakan akan bertemakan
keadilan ekonomi, penguatan ekonomi domestik, dan partisipasi ekonomi rakyat. Mengingat keadilan ekonomi yang belum terwujud; pertumbuhan ekonomi sebagian besar masih dinikmati oleh golongan menengah keatas; Pendapatan golongan bawah meningkat, tapi pertumbuhannya hanya cukup untuk menyerap inflasi. Kemudian dalam menyikapi defisit fiskal yang lebih diakibatkan oleh subsidi BBM. Kebijakan yangditempuh dengan berkomitmen untuk membangun infrastruktur migas; membangun infrastruktur energi migas, transportasi yang berbasis energi lokal dan murah; kemudian menghadirkan teknologi hemat energi, merupakan alternatif dalam kebijakan yang dapat ditempuh guna menekan defisit fiskal yang bersumber dari subsidi BBM yang terus membengkak karena jumlah impor yang terus naik dan harga minyak internasional yang juga senantiasa meningkat. Kebijakan yang akan ditempuh melalui komitmen membangun ekonomi maritim; membangun sektor kehutanan; membangun karakter dan potensi pariwisata; mengembangkan kapasitas perdagangan nasional dan pengembangan industri manufaktur merupakan strategi kebijakan ekonomi yang tidak menggantungkan diri pada potensi migas.
17
http://nasional.sindonews.com/read/870546/15/kualitas-sdm-rendah-indonesia-perlu-revolusi-mental diakses tanggal 13 Agustus 2014
10
Pada akhirnya kebijakan di bidang ekonomi, terutama pada aspek fiskal memerlukan kehati-hatian oleh karenanya kebijakan pengalokasian dan penggunaan anggaran secara efisien, tepat guna dan tepat manfaat perlu dilaksanakan guna keberlangsungan dan akselerasi kedaulatan dibidang ekonomi. Di saat yang bersamaan reformasi birokrasi perlu diakselerasi guna memangkas ekonomi biaya tinggi menuju capaian daya saing nasional dan mendorong kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang optimal.
Penutup Pasca Pilpres Indonesia 2014, berbagai kebijakan akan bergulir sesuai dengan visi dan misi serta strategi dan prioritas yang telah ditetapkan. Kemenangan pasangan Joko Widodo dan Jusup Kalla, melahirkan sikap yang optimis dari masyarakat Indonesia untuk lebih baik dalam segala hal. Kebijakan politik pemerintahan akan lebih profesional dan akan sangat berpihak kepada kepentingan rakyat, bangunan politik luar negeri yang bebas aktif disertai oleh low profile diplomasi dalam kerangka hubungan luar negeri dipercayai akan memperlihatan kemartabatan dan kewibawaan dalam pergaulan internasional. Demikian pula dalam kebijakan politik dalam negeri, keinginan membangun harmoni diantara sekat-sekat kekuasaan merupakan sebuah jaminan stabilitas pemerintahan yang solid dan tentunya disertai oleh kerangka desentralisasi dan otonomi daerah dalam mempercepat pemerataan ekonomi dan pembangunan. Kebijakan ekonomi yang mengusung kedaulatan dan kemandirian kiranya adalah sebuah tekad untuk lebih memberdayakan potensi domestik baik pada sektor migas maupun non migas sehingga akan mengurangi ketergantungan kepada asing. Sekaligus pula mengurangi beban neraca fiscal yang senantiasa harus dijaga dengan hati-hati sehingga tidak menimbulkan ketidak seimbangan yang pada akhirnya hutang luar negeri terus membengkak dan membebani anggaran pendapatan dan belanja negara dalam setiap tahunnya.
11
Refferensi Bulkin, Fachan, (ed). 1988. Analisa Kekuatan Politik di Indonesia, Jakarta: LP3ES PT. Kincir Buana Bone, A. High and Ranney Austin (1983), “Politics And Votes”, New York: McGraw Hill. Firmanzah (2008). “ Marketing Politik: Antara Pemahaman dan Realitas, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia Mas’oed, M.,1978. Perbandingan Sistem Politik. Gajah Mada University Press Ganewati Wuryandari (ed), 2008 Politik Luar Negeri Indonesia Di Tengah Pusaran Politik Domestik, P2P-LIPI, Jakarta, www.tribunnews.com edisi sabtu 10 Mei 2014 www.kpu.go,id http://www.republika.co.id/berita/shortlink/55632 http://nasional.sindonews.com/read/870546/15/kualitas-sdm-rendah-indonesia-perlurevolusi-mental http://www.pemilu.com/pemilu-2014
12
