dikuatkan oleh camat yang membenarkan tentang hak seseorang tersebut

BAB II KEKUATAN HUKUM TANAH MILIK ADAT SEBELUM DAN SESUDAH DIDAFTARKAN DI TINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Dalam diktum keempat dari Undang-undang Pokok Agraria disebutkan bahwa ketentuan-ketentuan ini bermaksud menghapuskan hak-hak yang masih bersifat feodal dan tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dan dalam pasal keempat dinyatakan sebagai berikut : a. Hak-hak dan wewenang atas bumi dan air dari swapraja atau bekas swapraja yang masih ada pada waktu mulai berlakunya undang-undang ini hapus dan beralih kepada negara. b. Hal-hal yang bersangkutan dengan ketentua dalam huruf a diatas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria tentang penegasan konversi dan pendaftaran bekas hak indonesia atas tanah. Dari pasal 3, ketentuan konversi khusus untuk tanah-tanah yang tunduk kepada hukum adat, tetapi tidak terdaftar dalam ketentuan konversi sebagai tanah yang dapat dikonversi kepada sesuatu hak atas tanah menurut Undang-undang Pokok Agraria, tetapi tetap diakui tanah tersebut sebagai tanah adat. Maka ditempuhlah dengan upaya penegasan hak atas tanahnya yang diajukan kepada kepala kantor pertanahan dengan melengkapi bukti-bukti seperti bukti pajak, bukti surat-surat jual-beli yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-undang Pokok Agraria, dan surat kterangan dari kepala desa yang dikuatkan oleh camat yang membenarkan tentang hak seseorang tersebut.

30 Hak cipta @ milik UPN "Veteran" Jatim : Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

31

Pasal 7 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria tentang penegasan konversi dan pendaftaran bekas hak indonesia atas tanah mengatur lembaga konversi lain yang dinamakan Pengakuan Hak, yang diperlukan atas tanah-tanah yang tidak ada lagi tanda bukti haknya, maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan kepada Kepala Inspeksi Agraria setelah mendapatkan hasil pemeriksaan dari Panitia Pemeriksa Tanah A. Pasal 3 dari Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No.2 Tahun 1962 memberikan tafsiran yang lebih luas yang menjelaskan di daerah di mana sebelum tanggal 24 September 1960 sudah dipunggut pajak hasil bumi, seperti Landrente ata Verponding Indonesia, maka sebagai bukti hak tersebut adalah bukti pajak tersebut, dan jika pada saat diselenggarakannya Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 juga dilakukan mutasi haknya (jual-beli, hibah, tukar menukar dan sebagainya). maka bukti-bukti tersebut disertakan asal dibuat dihadapan Kepala Desa/adat yang bersangkutan. Denagan demikian pula surat-surat keputusan dari instansi yang berhak dan kewajiban-kewajiban yang diharuskan sudah diperoleh. Kepala Kantor Pertanahan memberitahukan tentang ada atau tidaknya keberatan atasnya. Dan jika ada keberatan menangguhkan pendaftaran/konversi tersebut dan diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional. Jika permohonan pengakuan hak belum diteruskan ke Kanwil BPN maka ketentuan pasal 7 dari PMPA No.2 tahun 1962 tersebut tidak perlu lagi, penegasan hak itu diberikan olehnya tetapi cukup diselesaikan oleh Kepala Kantor Pertanahan dengan penegasan hak tersebut.

Hak cipta @ milik UPN "Veteran" Jatim : Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

32

Dari apa yang diatur oleh pasal II ini ada beberapa hak-hak tanah diantaranya: a. Hak Agrarisch eigendom, b. Milik, Yasan, andrabeni, hak atas druwe, hak atas druwe desa, pesini. c. Grant Sultan. d. Landerijenbzitsrecht, altijddurende erfpacht, hak usaha atas bekas tanah partikulir. Usaha dari pemerintah Hindia Belanda dahulu untuk mengkonversi tanahtanah Hukum Adat baik berupa milik perorangan, maupun yang ada hak perorangannya pada Hak Ulayat dan jika disetujui sebagian besar dari anggota masyarakat pendukung hak ulayatnya, tanahnya dikonversi menjadi agrarisch Eigendom tetapi dengan ciri-ciri tetap Hak Adat dengan tetap berkewajiban membayar landrent dan sebagainya. 2.1 KEWAJIBAN DALAM PENDAFTARAN TANAH BEKAS MILIK ADAT ATAU YASAN DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA Pendaftaran tanah di indonesia dibebankan kepada pemerintah yang oleh pasal 19 ayat 1 Undang-undang Pokok Agraria ditentukan bertujuan tunggal yaitu untuk menjamin kepastian hukum. Menurut penjelasan dari Undang-undang Pokok Agraria, pelaksanaan kegiatan pendaftaran merupakan kewajiban dari pemerintah bertujuan menjamin kepastian hukum yang bersifat rechtscadaster. Pendaftaran tanah selain berfungsi untuk melindungi si pemilik, juga berfungsi untuk mengetahui status sebidang tanah, siapa pemiliknya, apa


33

haknya seberapa luasnya, untuk apa dipergunakan dan sebagainya. Selain itu masih ada ketentuan pasal 23, 32 dan 38 Undang-undang Pokok Agraria yang menharuskan dilaksanakannya pendaftaran tanah oleh pemegang hak. Keharusan bagi pemegang hak mendaftarkan tanahnya dimaksudkan agar menjadikan kepastian hukum. Dalam arti demi kepastian hukum bagi pemegang haknya. Oleh karena pendaftaran atas setiap peralihan, penghapusan, dan pembebanannya, pendaftaran pertama kali atau karena konversi atau pembebanannya akan banyak menimbulkan komplikasi hukum jika tidak didaftarkan, apalagi pendaftaran tersebut merupakan bukti yanag kuat bagi pemegang haknya. Sesuai dengan perkembangannya yang ada, landasan hukum pendaftaran tanah yang semula didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Dalam rangka untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum, maka pemegang hak atas tanah yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah. Serta dalam ketentuan konversi Undang-undang Pokok Agraria menjelaskan hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak yang dimaksud dalam pasal 20 ayat 1 seperti yang disebut dengan nama sebagai dibawah, yang ada mulai berlakunya Undang-undang Pokok Agraria yaitu hak agrarisch eigendom, milik, yasan, andarbeni, hak atas druwe, hak atas druwe desa, pesini, grant sultan, landerinjbezitrecht,


34

altijddurende erfpacht, hak usaha atas bekas tanah partikelir dan hak-hak lain dengan nama apaupun yang ditegaskan oleh menteri. Dalam Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 Pasal 1 yang dimaksud pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan, dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, penyajian, serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya, dan dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematik dan pendaftaran tanah secara sporadik. Pendaftaran tanah ini memiliki tujuan yaitu : a. Memberikan Kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemilik hak atas tanah dan hak-hak lain yang terdaftar. b. Menyediakan informasi atas bidang tanah satuan rumah susun dan bidang-bidang tanah yang terdaftar. c. Terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh peraturan pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada pejabat lain. Dalam melaksanakan pendaftaran tanah Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh pejabat pembuat akte tanah (PPAT) dan pejabat lain yang ditugaskan


35

untuk

melaksanakan

kegiatan-kegiatan

tertentu

menurut

peraturan

Pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. 2.2 Proses Pendaftaran Tanah Secara Sporadik Asal Tanah Adat Atau Yasan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Surabaya . Untuk Memperlancar dalam pemberian pelayanan pendaftaran tanah Kantor Pertanahan Kota Surabaya menyediakan loket-loket pendaftaran tanah, adapun rinciannya adalah sebagai berikut : a. Loket 1 : Pengecekan sertifikat, SKPT, Blokir, Sita. b. Loket 2 : Penerimaan Surat, Blanko Akta PPAT, Laporan PPAT. c. Loket 3 : Pendaftaran peralihan hak, ganti nama. d. Loket 4 : Pendaftaran Hak Tanggungan & Roya. e. Loket 5 : Pengukuran, Pemecahan, Penggabungan. f. Loket 6 : Pendaftaran SK, Peningkatan Hak, Sertifikat Pengganti. g. Loket 7 : Permohonan Hak, Pembaharuan Hak, Penetapan Biaya, Peningkatan Hak. h. Loket 8 : Pengambilan Sertifikat. i. Loket 9 : Pembayaran 2.1.1 Syarat-Syarat Proses Pendaftaran Tanah Secara Sporadik Asal Tanah Adat atau Yasan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Surabaya. Dalam mengajukan permohonan pendaftaran tanah pertama kali secara sporadik asal tanah adat atau yasan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon adalah sebagai berikut menurut Peraturan Menteri Negara Agraria nomor 3 tahun 1997 Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan (SPOPP) :


36

a. Bagi tanah bekas milik adat yang mempunyai surat tanda bukti pemilikan 1) Asli tanda pemilikan tanah yang dimohon antara lain Petuk, Girik, Ketitir, Pipil, Verponding Indonesia sebelum berlakunya UUPA No. 5 Tahun 1960. 2) Surat tanda perolehan tanah tersebut didapat secara berurut (jual beli, hibah, warisan). 3) Surat keterangan kepala desa atau lurah tentang riwayat tanah tersebut. 4) Surat pernyataan tidak dalam sengketa dari pemilik. 5) Foto copy KTP pemohon (jual beli, warisan, hibah). 6) Pelunasan SPPT PBB terakhir. 7) Bukti pelunasan bukti Bea Perolehan Hak Tanah Bangunan (BPHTB) apabila perolehan tanah setelah tanggal 1 januari 1998. 8) Bukti pelunasan Pajak Penghasilan (PPH). b. Bagi tanah bekas milik adat yang tidak mempunyai surat tanda bukti pemilikan. 1) Surat pernyataan bahwa pemohon telah menguasai secara nyata tanah yang bersangkutan selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut atau telah memperoleh pengawasan dari pihakpihak

yang telah menguasainya sehingga waktu penguasaan

pemohon dan pendahulunya tersebut berjumlah 20 tahun atau lebih.


37

2) Surat perolehan tanah. 3) Surat pernyataan bahwa penguasaan tanah itu telah dilakukan dengan itikad baik. 4) Surat pernyataan bahwa penguasaan tanah itu tidak pernah diganggu gugat diakui dan dibenarkan oleh masyarakat hukum adat atau desa atau kelurahan yang bersangkutan. 5) Surat pernyataan bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa. 6) Surat pernyataan, apabila pernyataan tersebut memuat hal-hal yang tidak sesuai dengan kenyataan, penandatanganan bersedia dituntut dimuka hakim secara pidana maupun perdata apabila memberikan keterangan palsu. 7) Surat keteranagan dari kepala desa atau lurah dan sekurang kurangnya dua orang saksi yang kesaksianya dapat dipercaya, karena fungsinya sebagai ketua adat setempat atau penduduk yang sudah lama bertempat tinggal didesa atau lurah letak tanah yang bersangkutan, dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pemohon sampai derajat kedua baik dalam keberatan fertikal maupun horizontal. 8) Foto copy pemohon. 9) Bukti pelunasan SPPT PBB terakhir. 10) Bukti pelunasan BPHTB, apabila perolehan tanah setelah tanggal 1 januari 1998. 11) Bukti pelunasan PPH .


38

Adapun proses pendaftaran tanah pertama kali secara sporadik asal tanah adat atau yasan. a.

Pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Surabaya melalui loket dengan mengisi formulir penegasan atau pengakuan hak.

b.

Membayar biaya pengukuran, pemetaan dan pemeriksaan tanah.

c.

Pemeriksaan data fisik meliputi penetapan dan pemasangan tanda batas, pengukuran dan pemetaan oleh petugas yang ditunjuk.

d.

Penelitian data yuridis bidang tanah, apabila bukti-bukti tertulis tidak lengkap maka penelitian dilanjutkan oleh Panitia ”A” yang bertugas : − Pembuatan peta dasar pendaftaran − Penetapan batas-batas bidang-bidang tanah − Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran − Pembuatan daftar tanah − Pembuatan surat ukur

e.

Daftar data yuridis dan data fisik bidang tanah dan peta bidang tanah yang bersangkutan diumumkan di Kantor Pertanahan dan kantor desa atau kelurahan letak tanah selama 60 hari berturutturut.

f.

Setelah jangka waktu pengumuman berakhir dan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap isi pengumuman maka data


39

fisik dan data yuridis yang diumumkan tersebut disahkan oleh kepala kantor pertanahan dalam suatu berita acara. g.

Selanjutnya dilakukan pendaftaran pembukuan hak atas tanah yang bersangkutan, lalu menerbitkan sertipikat hak milik tanah tersebut.

2.1.2 Proses Pendaftaran Tanah pertama kali 1.

Pengumpulan data dan pengolahan data fisik. Untuk keperluan pengumpulan dan pengelolaan data

fisik

perlu

dilakukan

pengukuran dan pemetaan agar dapat diketahui letak, batas dan luas tanah tersebut. Kegiatan pengukuran dan pemetaan meliputi : a) Pembuatan peta dasar pendaftaran. (1) Di wilayah-wilayah yang belum ditunjuk sebagai wilayah pendaftaran tanah secara sistematik oleh Badan Pertanahan Nasional diusahakan tersedianya peta dasar pendaftaran untuk keperluan pendaftaran tanah secara sporadik. (2) Untuk keperluan pembuatan Peta Dasar Pendaftaran Badan Pertanahan

Nasional

menyelenggarakan

pemasangan,

pengukuran, pemetaan dan pemetaan, pemeliharaan titik dasar teknik di setiap Kabupaten atau Kota. (3) Pengukuran untuk pembuatan peta dasar pendaftaran sebagaimana dimaksud diatas diikatkan dengan titik dasar teknik sebagai dasar kerangkanya. (4) jika disuatu daerah tidak ada atau belum ada titik dasar teknik sebagaimana dimaksud di atas, dalam melaksanakan


40

pengukuran untuk pembuatan Peta Dasar Pendaftaran dapat digunakan titik dasar teknik lokal yang bersifat sementara, yang kemudian diikatkan menjadi titik dasar teknik nasional. (5) Peta Dasar Pendaftaran menjadi dasar untuk pembuatan Peta Pendaftaran. b) Penetapan batas-batas bidang tanah. (1) Untuk memperoleh data yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur setelah ditetapkan tanda batas disetiap sudut bidang tanah yang bersangkutan. (2) Dalam penetapan batas-batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematik dan pendaftaran tanah secara sporadik

diupayakan

penataan

batas

berdasarkan

kesepakatan para pihak yang berkepentingan. (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanh yang bersangkutan. (4) Bentuk ukuran dan teknis penempatan tanda batas ditetapkan oleh menteri. (5) Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur atau gambar situasinya atau


41

surat ukur dan gambar situasinya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik, atau oleh Kepala Kantor

Pertanahan

dalam

pendaftaran

tanah

secara

sporadik. Berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan, persetujuannya dituangkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh mereka yang memberikan persetujuan. Bentuk berita acara ditetapkan oleh menteri. (6) Jika dalam penetapan batas bidang tanah tidak diperoleh kesepakatan antara pemegang hak atas tanah dengan yang berbatasan, pengukuran bidang tanahnya diupayakan untuk sementara dilakukan berdasarkan batas-batas menurut kenyataannya merupakan batas-batas bidang tanah yang bersangkutan. (7) Jika dalam waktu yang telah ditentukan pemegang hak atas tanah yang bersangkutan atau yang berbatasan tidak hadir setelah

dilakukan

tanahnya untuk

pemanggilan,

pengukuran

bidang

sementara dilakukan sesuai

dengan

ketentuan diatas. (8) Dalam gambar ukur sebagai hasil pengukuran sementara dibubuhkan catatan atau tanda yang menunjukkan bahwa


42

batas-batas bidang tanah tersebut baru yang merupakan batas-batas sementara. (9) Dalam hal telah diperoleh kesepakatan melalui musyawarah mengenai batas-batas yang dimaksudkan atau diperoleh kepastiannya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diadakan penyesuaian terhadap data yang ada peta pendaftaran yang bersangkutan. c) Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran. (1) Bidang-bidang tanah yang sudah ditetapkan batas-batasnya diukur dan selanjutnya dipetakan dalam peta dasar pendaftaran. (2) Jika dalam wilayah pendaftaran tanah secara sporadik yang belum ada peta pendaftaran, dapat digunakan peta lain sepanjang peta tersebut memenuhi syarat untuk pembuatan Peta Dasar Pendaftaran. (3) Jika dalam wilayah tersebut belum tersedia Peta Dasar Pendaftaran maupun peta lainnya, pembuatan Peta Dasar Pendaftaran dilakukan bersama dengan pengukuran dan pemetaan bidang tanah yang bersangkutan. (4) Keterangan

lebih

lanjut

mengenai

pengukuran

dan

pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan Peta Dasar Pendaftaran ditetapkan oleh menteri.


43

d) Pembuatan daftar tanah. (1) Bidang-bidang

tanah

yang

sudah

ditetapkan

atau

dibubuhkan nomor pendaftarannya pada peta pendaftaran dibukukan dalam daftar tanah. (2) Bentuk, isi, cara pengisian, penyimpanan dan pemeliharaan surat ukur ditetapkan oleh menteri. e) Pembuatan surat ukur. (1) Bagi bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Pengelolaan dan Tanah Wakaf yang sudah diukur serta dipetakan dalam peta pendaftaran, dibuatkan surat ukur untuk keperluan pendaftaran haknya. (2) Untuk wilayah-wilayah pendaftaran tanah secara sporadik yang belum tersedia peta pendaftaran, surat ukur dibuat dari hasil pengukuran. (3) Bentuk, isi, cara pengisian, penyimpanan dan pemeliharaan surat ukur ditetapkan oleh menteri. 2.

Pembuktian Hak dan Pembukuannya Pembuktian hak meliputi hak baru dan pembuktian hak lama. a) Pembuktian Hak Baru Untuk keperluan pendaftaran hak diperlukan : (1) Hak atas tanah baru dibuktikan dengan :


44

(a) Penetapan pemberian hak dari pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah negara. (b) Asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh pemegang hak milik kepada penerima hak yang bersangkutan apabila mengenai hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah hak milik. (2) Hak Pengelolaan dibuktikan dengan penetapan pemberian Hak Pengelolaan oleh pejabat yang berwenang. (3) Tanah Wakaf dibuktikan dengan Akta Ikrar Wakaf. (4) Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dibuktikan dengan Akta Pemisahan. (5) Pemberian Hak Tanggungan dibuktikan dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan. b) Pembuktian Hak Lama. (1) Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara


45

sporadik, dianggap cukup untuk

mendaftarkan hak,

pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya. (2) Dalam hal tidak lagi tersedianya secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud di atas pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut

oleh pemohon

pendaftaran tanah

dan

pendahulu-pendahulunya dengan syarat yaitu : (1) Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya. (2) Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum

adat

atau

desa

atau

kelurahan

yang

bersangkutan ataupun pihak lainnya. (3) Dalam rangka menilai kebenaran alat bukti dilakukan pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik.


46

(4) Hasil penelitian alat bukti dituangkan dalam daftar isian yang ditetapkan oleh menteri. (5) Daftar isian beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran diumumkan selama 30 hari dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau 60 hari dalam pendaftaran tanah secara sporadik, hal ini dilakukan untuk memberi kesempatan

kepada

pihak

yang

berkepentingan

mengajukan keberatan. (6) Pengumuman dilakukan di Kantor Panitia ajudikasi dan Kantor Kepala Desa atau Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadik seta di tempat lain yang dianggap perlu. (7) Selain pengumuman dalam hal pendaftaran tanah secara

sporadik

dilakukan

secara

individual,

pengumuman juga dapat dilakukan melalui media massa. (8) Jika dalam jangka waktu pengumuman ada yang mengajukan keberatan mengenai data fisik dan atau data yuridis yang diumumkan, oleh Panitia Ajudikasi untuk pendaftaran tanah secara sistematik atau Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik mengusakan agar secepatnya keberatan yang


47

diajukan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat. (9) Jika usaha penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat membawa hasil maka dibuatkan berita acara penyelesaian dan jika penyelesaian yang dimaksud mengakibatkan perubahan pada apa yang diumumkan, perubahan tersebut diadakan pada peta bidang-bidang tanah dan atau daftar isian yang bersangkutan. (10) Jika usaha penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat tidak membawa hasil, Ketua Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik dan Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang mengajukan keberatan agar mengajukan gugatan mengenai data fisik dan atau data yuridis yang disengketakan di pengadilan. (11) Setelah jangka waktu pengumuman berakhir, data fisik dan data yuridis yang diumumkan tersebut oleh Ketua Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik dan Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik disahkan dengan suatau berita acara yang mana bentuknya ditetapkan oleh menteri.


48

(12) Jika setelah berakhirnya jangka waktu pengumuman masih ada kekurang lengkapan data fisik dan atau data yuridis yang bersangkutan atau masih ada keberatan yang belum diselesaikan, pengesahan dilakukan dengan catatan mengenai hal-hal yang belum lengkap dan atau keberatan yang belum diselesaikan. (13) Berita Acara Pengesahan menjadi dasar untuk : (a) Pembukuan hak atas tanah yang bersangkutan dalam buku tanah. (b) Pengakuan hak atas tanah. (c) Pemberian hak atas tanah. c) Pembukuan

Hak

Pembukuan

Hak

merupakan

kegiatan

membukukan atau mencatat hak-hak atas tanah antara lain : (1) Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan, Tanah Wakaf, Hak Milik

Atas

Satuan Rumah

Susun

didaftar

dengan

membukukannya dalam buku tanah yang memuat data yuridis dan data fisik bidang tanah yang bersangkutan dan sepanjang ada surat ukurnya dicatat pula dalam surat ukur tersebut. (2) Pembukuan dalam buku tanah serta pencatatannya dalam surat ukur merupakan bukti bahwa hak yang bersangkutan beserta pemegang haknya dan bidang tanahnya yang


49

diuraikan dalam surat ukur secara hukum telah didaftar menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. (3) Pembukuan hak dilakukan berdasarkan alat bukti dan berita acara pengesahan. (4) Atas dasar alat bukti dan berita acara pengesahan hak atas tanah bidang tanah : (a) Yang data fisik dan data yuridisnya sudah lengkap dan tidak ada yang disengketakan, dilakukan dalam pembukuannya dalam buku tanah. (b) Yang data fisik atau data yuridisnya belum lengkap dilakukan pembukuannya dalam buku tanah dengan catatan mengenai hal-hal yang belum lengkap. (c) Yang data fisik dan atau data yuridisnya disengketakan tetapi tidak diajukan gugatan ke pengadilan dilakukan pembukuannya dalam buku tanah dengan catatan mengenai adanya sengketa tersebut dan kepada pihak yang berkeberatan diberitahukan oleh Ketua Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik dan Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara

sporadik

untuk

mengajukan

gugatan

ke

pengadilan mengenai data yang disengketakan dalam waktu 60 hari dalam pendaftaran tanah secara sistematik dan 90 hari untuk pendaftaran tanah secara


50

sporadik dihitung sejak disampaikannya pemberitahuan tersebut. (d) Yang data fisik dan atau data yuridisnya disengketakan dan diajukan gugatan ke pengadilan tetapi tidak ada perintah dari pengadilan untuk status quo dan tidak ada putusan

penyitaan

dari

pengadilan,

dilakukan

pembukuannya dalam buku tanah dengan catatan mengenai adanya sengketa tersebut serta hal-hal yang disengketakan. (e) Yang data fisik dan atau data yuridisnya disengketakan dan diajukan ke pengadilan serta ada perintah untuk status quo dan putusan penyitaan dari pengadilan, dibukukan dalam buku tanah dengan mengosongkan nama pemegang haknya dalam hal-hal lain yang disengketakan serta mencatat didalamnya adanya sita atau perintah status quo tersebut. (f) Telah diperoleh penyelesaian secara damai antara pihak-pihak yang bersengketa. (g) Diperoleh putusan pengadilan mengenai sengketa yang bersangkutan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pencabutan sita atau status quo dari pengadilan.


51

3) Penerbitan Sertifikat. a) Sertipikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah. b) Sertifikat hanya boleh diserahkan kepada pihak yang namanya tercantum dalam buku tanah yang bersangkutan sebagai pemegang hak atau kepada pihak lain yang diberi kuasa. c) Mengenai Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun kepunyaan bersama beberapa orang atau Badan Hukum diterbitkan satu sertifikat, yang diterimakan kepada salah satu pemegang hak bersama atas penunjukan tertulis para pemegang hak bersama yang lain. d) Mengenai Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun kepunyaan bersama dapat diterbitkan sertipikat sebanyak jumlah pemegang hak bersama untuk diberikan kepada tiap pemegang hak bersama yang bersangkutan, yang memuat nama serta besarnya bagian masing-masing dari hak besama tersebut. e) Bentuk, isi, cara pengisian dan penandatanganan sertifikat ditetapkan oleh menteri. 4) Penyajian Data Fisik dan Data Yuridis. a) Dalam rangka penyajian data fisikidan data yuridis, Kantor Pertanahan yang menyelenggarakan tata usaha pendaftaran


52

tanah dalam daftara umum yang terdiri dari Peta Pendaftaran. Daftar Tanah, Surat Ukur, Buku Tanah dan Daftar Nama. b) Bentuk, cara pengisian, penyimpanan, pemeliharaan dan penggantia Peta Pendaftaran, Daftar Tanah, Surat Ukur, Buku Tanah dan daftar Nama ditetapkan oleh menteri. c) Setiap orang berkepentingan berhak mengetahui data fisik dan data yuridis yang tersimpan dalam Peta Pendaftaran, Daftar Tanah, Surat Ukur dan Buku Tanah. d) Data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam daftar nama hanya terbuka bagi instansi pemerintah tertentu untuk keperluan pelaksanaan tugasnya. e) Persyaratan dana tata cara untuk memperoleh keterangan mengenai data ditetapkan oleh menteri. 5) Penyimpanan Daftar Umum dan Dokumen. a) Dokumen-dokumen yang merupakan alat pembuktian yang telah digunakan sebagai dasar pendaftaran diberi tanda pengenal dan disimpan di Kantor Pertanahan setempat atau ditempat lain yang ditetapkan oleh mentri, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari daftar umum. b) Peta Pendaftaran, Daftar Tanah, Surat Ukur, Buku Tanah, Daftar Nama dan Dokumen-dokumen harus tetap berada di Kantor Pertanahan setempat atau ditempat lain yang ditetapkan oleh menteri.


53

c) Dengan izin tertulis dari mentri atau pejabat yang ditunjuk dapat diberikan

salinan

dokumen

kepada

instansi

lain

yang

memerlukan untuk pelaksanaan tugasnya. d) Atas perintah pengadilan yang sedang mengadili suatu perkara, asli dokumen dibawa oleh Kepala Kantor Pertanahan setempat atau pejabat yang ditunjuk ke sidang pengadilan tersebut untuk diperlihatkan kepada Majelis Hakim dan para pihak yang bersangkutan. e) Secara bertahap data pendaftaran tanah disimpan dan disajikan dengan menggunakan peralatan elektronik dan mikro film. f) Rekaman dokumen yang dihasilkan alat elektronik dan mikro film mempunyai kekuatan pembuktian sesudah ditandatangani dan dibubuhi cap dinas dari Kantor Pertanahan setempat. g) Bentuk,

cara penyimpanan,

penyajian dan

penghapusan

dokumen-dokumen, demikian juga cara penyimpanan dan penyajian data pendaftaran tanah dengan alat elektronik dan mikro film ditetapkan oleh menteri. 2.3 Akibat Hukum Tanah bekas milik adat atau yasan yang tidak terdaftarkan. Dalam Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 Pasal 1 yang dimaksud pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan, dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, penyajian, serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang


54

tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya, dan dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematik dan pendaftaran tanah secara sporadik.11 Pendaftaran tanah ini memiliki tujuan yaitu : a.

Memberikan Kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemilik hak atas tanah dan hak-hak lain yang terdaftar.

b.

Menyediakan informasi atas bidang tanah satuan rumah susun dan bidang-bidang tanah yang terdaftar.

c.

Terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali

kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh peraturan pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada pejabat lain. Dalam melaksanakan pendaftaran tanah Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh pejabat pembuat akte tanah (PPAT) dan pejabat lain yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu menurut peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Hak memiliki dan menguasai sebidang tanah pada zaman sesudah merdeka tahun 1945 sampai sekarang, dengan bukti autentik berupa girik, petuk pajak, pipil, hak agrarische eigendom, milik yasan, hak atas druwe desa, pesini, grant sultan, landerijenbezitrecht, altijddurente erpacht, hak usaha atas tanah bekas partikelir, fatwa ahli waris, akta peralihan hak, dan

11

Boedi harsono, op cit, hal 477


55

surat segel di bawah tangan, dan bahkan ada yang memperoleh sertifikat serta surat pajak hasil bumi, dan hak-hak lainnya sesuai dengan daerah berlakunya hukum adat tersebut, serta masih diakui secara internal maupun eksternal. Serta dijelaskan dalam ketentuan konversi angka II, hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak yang dimaksud dalam pasal 20 ayat 1 dan sejak mulai berlakunya Undang-undang Pokok Agraria ini menjadi hak milik tersebut dalam pasal 20 ayat 1 kecuali jika yang mempunyai tidak memenuhi syarat sebagai mana yang tersebut dalam pasal 21 Undang-undang Pokok Agraria. Dengan tidak terdaftarnya tanah yang dimiliki oleh masyarakat di kota surabaya, hal ini sangat berpengaruh sekali kepada kepentingan atas tanah bekas milik adat itu yang berhubungan dengan subyek atau obyek hak-hak atas tanah bekas milik adat. Pengaruh yang berhubungan dengan subyek hak bekas milik adat atas tanah adalah tidak jelasnya mengenai kepemilikan yang sebenarnya dari tanah tersebut, sedangkan pengaruh kepada obyek hak bekas milik adat adalah berkaitan dengan tidak jelasnya letak tanah, batas-batas tanah dan luas tanah yang bersangkutan. Keadaan ini mengakibatkan perselisihan yang sebenarnya dari tanah tersebut dan batas-batas tanahnya. Terjadinya perselisihan antara individu dengan individu lainnya dan atau badan hukum perdata adalah saling mengakui dan mengatakan tanah tersebut sebagai pemiliknya. Padahal kalau


56

dilihat dari segi pembuktian sebenarnya pemiliknya, mereka tidak dapat membuktikan secara tertulis. Menurut pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1960 setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, harus dibuktikan dengan akte Pejabat Pembuat Akte Tanah. Dalam hal ini pejabat pembuat akte berhak menolak apabila yang bersangkutan tidak dapat menyertakan tanda bukti berupa sertifikat yang dimana di keluarkan oleh kantor pertanahan kabupaten atau kota.


BAB III HAMBATAN-HAMBATAN DALAM PENDAFTARAN TANAH BEKAS MILIK ADAT DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA

Dalam pelaksanaan pendaftaran tanah yasan banyak dirasakan hambatanhambatan yang terjadi di lapangan yang disebabkan oleh banyak faktor baik internal maupun eksternal dan upaya-upaya yang dilakukan oleh kantor pertanahan kota surabaya dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut antara lain : 3.1 Faktor internal dalam proses pendaftaran tanah secara sporadik di Kantor Pertanahan Kota Surabaya. 1.

Sumber Daya Manusia Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang ada pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya, baik kemampuan tenaga administrasi maupun tenaga pengukuran. Mekanisme pekerjaan Bendaharawan belum lancar, masih dalam tahap pembelajaran. Tabel 1.2 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Keterangan Petugas Penerimaan Surat, Blanko Akta PPAT, Laporan PPAT. Petugas Pendaftaran Hak Tanggungan & Roya. Petugas Loket III Pembayaran. Petugas Pelaksana Pengukuran & Pemetaan. Panitia Pemeriksaan Tanah “A”. Petugas Pelaksana Pendaftaran Hak. Petugas arsip.

Jumlah Petugas 2 2 2 5 4 3 2

Sumber : Kantor Pertanahan Kota Surabaya.

Dalam pelaksanaan tugas pendaftaran tanah yang dilakukan oleh 20 petugas yang merangkap jabatan di kantor pertanahan kota surabaya


58

terdapat keterbatasan kemampuan sumber daya manusianya yang terdapat pada petugas pendaftaran hak loket VI yang hanya berjumlah 2 petugas dengan tingkat animo masyarakat cukup tinggi tiap harinya untuk mendaftarkan tanah dirasa kurang dan kemampuan keterbatasan kemampuan

pelaksana

pengukuran

dan

pemetaan

khususnya

kemampuan bidang ukur tanah. sehingga pihak kantor pertanahan kota surabaya berkejasama dengan pihak suveryor berlinsensi swasta. 2.

Keterbatasan sarana dan prasarana Seperti kendaraan operasional, gedung kantor yang masih baru, microfilm peta pendaftaran, kamera pengukur dan komputer peta pendaftaran. Tabel 1.3 No. 1.

Keterangan Kendaraan Bermotor Roda 2

Jumlah Satuan 10

2.

Kendaraan Bermotor Roda 4

2

3.

Komputer Peta Pendaftaran

5

4.

Kamera film

2

5.

Microfilm penyimpan data peta pendaftaran

6.

-

stabilizer dan uninterruptible power supply (UPS)

2

Sumber : Kantor Pertanahan Kota Surabaya.

Adapun hambatan yang dialami oleh kantor pertanahan kota surabaya terutama sarana dan prasaranan kegiatan pengukuran dimana pihak kantor pertanahan kota surabaya tidak dapat melakukan pemenuhan peralatannya pengukuran, pemetaan, dan penyimpanan data


59

berupa kamera film dan microfilm secara mandiri. Sehingga pihak kantor pertanahan kota surabaya melakukan kerjasama dengan pihak swasta dimana dalam hal ini dilakukan melalui tahapan tender yang memakan waktu cukup lama. Adanya ganguan teknis dalam program komputer (seringkali error) yang disebabkan oleh suplay arus listrik tidak mencukupi ( voltase naik-turun) sehingga menghambat waktu penyelesaian. Serta kendaraan bermotor roda dua dimana hanya berfungsi dengan baik berjumlah 5 kendaraan bermotor roda 2 dari 10 kendaraan bermotor roda dua. 3.2 Faktor Eksternal dalam proses pendaftaran tanah secara sporadik di Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1.

Berkas permohonan yang tidak lengkap Berkas permohonan yang tidak sesuai dengan persyaratan administrasi yang ditentukan sehingga permohonan yang seharusnya saat itu bisa didaftarkan terpaksa ditangguhkan. Adapun berkas permohonan yang

seringkali tidak terlampirkan dalam berkas

permohonan oleh pemohon diantaranya adalah tidak dilegalisirnya oleh pejabar berwenang fotocopy identitas diri pemohon dan atau kuasanya (KTP dan KK yang masih berlaku) serta bukti tertulis yang membuktikan adanya hak yang bersangkutan yaitu : a. Surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja yang bersangkutan, atau


60

b. Sertifikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 tahun 1959, atau c. Surat keputusan pemberian hak milik oleh pejabat yang berwenang, baik sebelum atau sejak berlakunya Undang-undang Pokok Agraria yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut didalamnya, atau d. Petuk Pajak Bumi/Landrete, girik, pipil, ketitir dan Verponding Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nom.10 Tahun 1960 Jo. Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997, atau e. Akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau f. Akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), yang tanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialaihkan, atau g. Akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah No.28 tahun 1977 dengan disertai alat hak yang diwakafkan, atau h. Risalah lelang yang dibuat pejabat lelalng yang berwenang, yang tanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialaihkan, atau


61

i.

Surat penunjukkan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yang diambil oleh pemerintah daerah, atau

j.

Surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayananan PBB dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau

k. Lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana dimaksud dalam pasal II, VI dan VII ketentuanketentuan konversi UUPA. l.

Surat-surat bukti kepemilikan lainnya yang terbit dan berlaku sebelum diberlakukannya UUPA. Untuk mengatur masalah permohonan yang tidak lengkap, maka

Kantor Pertanahan perlu mengkaji ulang berkas permohonannya barang kali ada berkas yang terselip. Jika memang berkasnya kurang pemohon diberitahu secepatnya bahwa berkasnya kurang dan harus segera melengkapinya, supaya pemrosesan dapat segera dilaksanakan 2.

Terdapat sanggahan dari pihak ketiga Jangka waktu pengumuman yang diberikan adalah 60 hari untuk memberi kesempatan pihak lain untuk mengajukan keberatan. Apabila dalam jangka waktu tersebut timbul sanggahan atau keberatan dari pihak lain maka pihak yang mengajukan keberatan dapat mengajukan gugatan kemuka pengadilan atau diadakan musyawarah untuk mufakat agar diperoleh jalan keluar yang terbaik.

3.

Penunjukan batas yang tidak jelas


62

Pada waktu petugas pengukur datang ke lokasi tanah yang akan diukur, pemilik tanah belum memberikan tanda batas yang tidak jelas shingga tidak jarang petugas mengalami kesulitan dalam menentukan batasbatas tanah yang akan diukur secara pasti. Untuk itu penunjukan batas yang tidak jelas, maka pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan pemegang hak atas tanah yang berbatasan harus dipertemukan untuk memperoleh keterangan yang benar dan jelas dari kedua belah pihak. 3.3 Upaya yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya. untuk mengatasi permasalahan tersebut, upaya-upaya yang di tempuh antara lain : 1.

Melaksanakan kegiatan koordinasi antar seksi di lingkungan Kantor Pertanahan Kota Surabaya.

2.

Melaksanakan sosialisasi secara terus menerus.

3.

Melaksanakan kegiatan pemahaman peraturan guna penyelesaian masalah pertanahan.

4.

Melaksanakan kegiatan penyelesaian masalah pertanahan secara terpadu.

5.

Mengadakan pendampingan kepada petugas yang terlibat dalam penyiapan berkas pendaftaran.

6.

Mengadakan rekrutmen pegawai kontrak untuk membantu mengatasi kekurangan tenaga administrasi.


63

7.

Mengadakan kerjasama dengan Surveyor Berlisensi ( apabila volume pekerjaan di luar kemampuan petugas ukur yang ada ) melalui prosedur kontrak kerja.

8.

Persiapan pelaksanaan yang meliputi penyiapan blanko, sosialisasi, batas akhir pendaftaran dan penentuan besarnya biaya.

9.

Menyusun time schedule / jadwal pelaksanaan secara cermat, dengan mempertimbangkan kemampuan dan ketersediaan Sumber Daya Manusia dan dibandingkan dengan volume pekerjaan yang ada ( meliputi semua tahapan pelaksanaan kegiatan / pekerjaan ).

10.

Mengadakan evaluasi pelaksanaan pekerjaan seminggu sekali dan mengadakan monitoring yang dilakukan secara berkelanjutan.

11.

Membuat Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) dan Petunjuk Teknis (JUKNIS) untuk para Camat dan para Kepala Desa.

12.

Selalu mengadakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah, para Camat, Kepala Desa dan Penyandang Dana (BPR BKK).

13.

Mengadakan kontrak kerja dengan pihak programmer komputer.

14.

Pengadaan stabilizer dan uninterruptible power supply (UPS) serta peralatan pendukung lainnya.

15.

Melakukan backup data setiap hari, untuk menghindari kerusakan serta hilangnya data karena kesalahan teknis dan non teknis.

16.

Mengadakan / meningkatkan ketrampilan teknis para petugas ukur dalam penggunaan peralatan Global Positioning System (GPS) dan mengikuti perkembangan teknologi pengukuran dan pemetaan.


BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan 1.

Pelaksanaan pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kota Surabaya sudah berjalan cukup baik sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997 Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997. Serta pentingnya pendaftaran tanah guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi si pemegang hak atas tanah. Bagi tanah yang berasal dari tanah yasan belum bersertifikat tidak dapat di pindah tangankan untuk memberikan hak baru atas tanah. Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria tentang penegasan konversi dan pendaftaran bekas hak indonesia atas tanah. Dari pasal 3, ketentuan konversi khusus untuk tanah-tanah yang tunduk kepada hukum adat, tetapi tidak terdaftar dalam ketentuan konversi sebagai tanah yang dapat dikonversi kepada sesuatu hak atas tanah menurut Undang-undang Pokok Agraria, tetapi tetap diakui tanah tersebut sebagai tanah adat. Maka ditempuhlah dengan upaya penegasan hak atas tanahnya yang diajukan kepada kepala kantor pertanahan dengan melengkapi buktibukti seperti bukti pajak, bukti surat-surat jual-beli yang dilakukan sebelum

berlakunya

Undang-undang

Pokok

Agraria,


dan

surat

65

keterangan dari kepala desa yang dikuatkan oleh camat yang membenarkan tentang hak seseorang tersebut. Pasal 7 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria tentang penegasan konversi dan pendaftaran bekas hak indonesia atas tanah mengatur lembaga konversi lain yang dinamakan Pengakuan Hak, yang diperlukan atas tanah-tanah yang tidak ada lagi tanda bukti haknya, maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan kepada Kepala Inspeksi Agraria setelah mendapatkan hasil pemeriksaan dari Panitia Pemeriksa Tanah A. 2.

Hambatan yang dihadapi dalam pendaftaran tanah milik adat atau yasan a.

Hambatan yang dihadapi pada proses pendaftaran tanah secara sporadik asal tanah adat atau yasan, diantaranya adalah berkas permohonan tidak lengkap, biaya pendaftaran yang cukup besar, terdapat sanggahan dari pihak ke 3(tiga), dan penunjukan batas yang tidak jelas serta waktu yang cukup lama.

b.

Adapun hambatan dari pihak Kantor Pertanahan yaitu mengenai masalah jumlah tenaga kerja yang terbatas, beban pekerjaan yang banyak dan kurangnya sarana dan prasarana yang memadai.

4.2 Saran 1.

Kantor Pertanahan Kota Surabaya agar lebih meningkatkan pelayanan pendaftaran tanah ini disebabkan karena semakin banyaknya masyarakat yang sadar atau peduli untuk mendaftarkan tanahnya guna mendapat kepastian hukum atas tanah yang dimilikinya.


66

2.

Untuk kelancaran dalam kinerja pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya sebaiknya tenaga kerja ditambah dan penyediaan sarana prasarana yang dibutuhkan agar kinerja tidak terhambat.

3.

Kantor pertanahan lebih meningkatkan sosialisasi tentang pendaftaran tanah kepada masyarakat khususnya di kota surabaya.


DAFTAR PUSTAKA Buku-buku Literatur : Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Praktik. Rineka Cipta, Jakarta : 1998. A.P.Parlindungan, Konversi Hak-hak Atas Tanah, Mandar Maju, Bandung:1990. Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Hukum, Bandung : Mandar Maju. Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UndangUndang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta : 2003. Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan Hukum Tanah Indonesia, Djambatan, Jakarta : 2004. B.F. Sihombing, Evolusi Kebijakan Pertanahan Dalam Hukum Tanah Indonesia, Gunung Agung, Jakarta : 2004. Bisri Mustofa, Metode Menulis Skripsi dan Tesis, Optimus, Yogyakarta : 2008. C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta : 1989. Effendi Perangin, Praktek Jual Beli Tanah, Raja Grafindo Persada, Jakarta : 1994. Iman Sudiyat, Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar, Liberty, Yogyakarta : 2008. Miles, B. Mattew dan Huberman A. Michael, Analisis Data Kualitatif, Universitas Indonesia, Jakarta : 1992. M Yamin Lubis dan A Rahim Lubis, Hukum Pendaftaran Tanah, Mandar Maju, Bandung : 2008. Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, Alfabeta, Bandung : 2005. Supriadi, Hukum Agraria. Sinar Grafika, Jakarta : 2006. Peter Mahmud M, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta : 2005.


68

Peraturan Perundang-undangan : Anggota IKAPI, Undang-Undang Dasar 1945 dan amandemennya, Fokusmedia, Bandung : 2007. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksana PP Nomor 24 Tahun 1997. Redaksi Sinar Grafika, Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-pokok Agraria dilengkapi dengan Beberapa Undang-Undang dan Peraturan lain yang berkaitan dengan pertanahan, Sinar Grafika, Jakarta : 2008. Peraturan Menteri Pertanian Dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 tentang penegasan konversi dan pendaftaran bekas hak indonesia atas tanah. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.


dikuatkan oleh camat yang membenarkan tentang hak seseorang tersebut

Recommend Documents