PENGARUH JUMLAH PEMERIKSAAN PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi Kasus Pada KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan)
Diajukan sebagai salah satu syarat untuk Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi
Oleh ARYA HERWIN SAFITRI NIM: 206082003942
PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1431 H/ 2010 M
i
ii
iii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
A. Data Pribadi 1. Nama
: Arya Herwin Safitri
2. Tempat Tanggal Lahir
: Jakarta, 18 Mei 1988
3. Alamat
: Perumahan Benda Baru Jl. Alpukat 2 Blok E 15 No. 7 Rt 02 Rw 18 Pamulang-Tangsel 15416
4. Nomor Telepon
: 021-92534943
5. Status
: Belum menikah
6. Agama
: Islam
7. Kewarganegaraan
: Indonesia
B. Data Pendidikan Formal 1. 1994 - 1996
: SDN Benda Baru II
2. 1996 - 2000
: SD Tirta Buaran
3. 2000 - 2003
: SLTPN 2 CIPUTAT
4. 2003 - 2006
: SMAN 1 CIPUTAT
5. 2006 - 2010
: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
C. Latar Belakang Keluarga 1. Ayah
: Suyitno
2. Tempat & Tanggal Lahir : Madiun, 29 Januari 1960 3. Alamat
: Perumahan Benda Baru Jl. Alpukat 2 Blok E 15 No. 7 Rt 02 Rw 18 Pamulang- Tangsel 15416
4. Ibu
: Siti Layinah
5. Tempat & Tanggal Lahir : Ambarawa, 07 November 1966 6. Alamat
: Perumahan Benda Baru Jl. Alpukat 2 Blok E 15 No. 7 Rt 02 Rw 18 Pamulang- Tangsel 15416
7. Telepon
: 081388695101
iv
Hari ini Kamis 2 bulan Desember Tahun Dua Ribu Sepuluh telah dilakukan Ujian Sidang Skripsi atas nama Arya Herwin Safitri NIM 206082003942 dengan judul skripsi “PENGARUH JUMLAH PEMERIKSAAN PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING” (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Mampang Prapatan). Memperhatikan penampilan mahasiswa tersebut selama ujian berlangsung, maka skripsi ini sudah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
Jakarta, 2 Desember 2010
Tim Penguji Sidang Skripsi
Prof. Dr. Ahmad Rodoni Pembimbing I
Yusro Rahma,SE.,M.Si Pembimbing II
Prof.Dr.Abdul Hamid, MS Penguji Ahli I
Rahmawati,SE,MM Penguji Ahli II
v
INFLUENCE THE AMOUNT OF TAX AUDITS,, AND TAX PENALTIES ON INCOME TAX RECEIPTS WITH TAXPAYER COMPLIANCE AS AN INTERVENING VARIABLE
By: Arya Herwin Safitri State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta
ABSTRACT
This study is aimed to analyze influence the amount of tax audits and tax penalties on income tax receipts with taxpayers compliance as an intervening variable in the Tax Office (KPP) Pratama Mampang Prapatan. This study uses primary data by conducting direct research in the field by providing in questionnaire/worksheet questions to 50 respondents with Likert Scale. The statistical method used is path analysis. Sampling method used was purposive sampling. The quality test of data used in this study are test of validity and reliability test. Meanwhile, in testing the hypothesis of this research uses path analysis. Path analysis test results from this study are : (a) there is significant influence the amount of tax audits and tax penalties on income tax receipts, (b) there is significant influence the amount of tax audits, tax penalties, and taxpayer compliance on income tax receipts, (c) there is not significant influence the amount of tax audits and tax penalties on income tax receipts thoroughly taxpayer compliance as an intervening variable.
Keywords : The amount of tax audits, tax penalties, tax compliance, and income tax receipts.
vi
PENGARUH JUMLAH PEMERIKSAAN PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING
Oleh: Arya Herwin Safitri Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh jumlah pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan terhadap penerimaan pajak penghasilan melalui kepatuhan wajib pajak sebagai variabel intervening pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Mampang Prapatan. Penelitian ini menggunakan data primer dengan melakukan penelitian langsung di lapangan sebanyak 50 responden melalui kuesioner dengan skala likert. Metode statistik yang digunakan dengan Path Analysis. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Uji kualitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji reliabilitas menggunakan cronbach alpha dan uji validitas menggunakan pearson correlation serta uji hipotesis dengan menggunakan metode analisis jalur atau path analysis method (model trimming) dengan menggunakan program SPSS 17,0. Hasil path analysis ditemukan bahwa: (a) jumlah pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, (b) jumlah pemeriksaan pajak, sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan, (c) jumlah pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan melalui kepatuhan wajib pajak sebagai variabel intervening. Kata Kunci: Jumlah Pemeriksaan Pajak, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak, dan Penerimaan Pajak Penghasilan.
vii
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayahnya, shalawat serta salam kepada sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan apa yang saya harapkan. Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian syarat yang ditetapkan dalam rangka mengakhiri studi pada jenjang Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, saya tidak lupa menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah mendukung dalam penyusunan skripsi saya ini, antara lain kepada: 1. Allah S.W.T atas rahmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. 2. Kedua orang tua yang penulis cintai dan hormati sepanjang hidup, yang dengan rasa cinta dan kasih sayangnya secara tulus telah mengurus, membesarkan, mendidik penulis hingga sekarang ini serta memberikan semangat dan doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis. Makasih Ibu dan Bapak,,aya sayang kalian... 3. Adikku tercinta (wahyu) yang tak pernah henti memberikan semangat dan motivasi kepada penulis. 4. Bapak Prof. Dr. Abdul Hamid, MS, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. 5. Bapak Afif Sulfa, SE., Ak., M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 6. Ibu Yessi Fitri SE., Ak., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. viii
7. Bapak Prof. Dr. Ahmad Rodoni, MM selaku dosen pembimbing I yang telah meluangkan watu, memberikan saran dan pengarahan serta bimbingan dengan kesabaran hingga terselesaikannya skripsi ini. 8. Ibu Yusro Rahma SE.,M.Si selaku pembimbing 2 yang telah memberikan saran dan pengarahan serta bimbingan dengan kesabaran dan keikhlasan hingga terselesaikannya skripsi ini. 9. Segenap dosen yang telah mentransformasikan ilmu pengetahuannya kepada penulis, serta seluruh staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (Mba Ani, Empo, Mas Heri, Mas Ajiz, Mas Alfred) penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dan segala bantuannya selama penulis menuntut ilmu. 10. Kawan-kawanku di Akuntansi A, Akuntansi B, Manajemen A, dan Manajemen B yang telah membantu saya, dan memberikan semangat sehingga tersusunnya skripsi. Terus berjuang dan semangat. 11. Teman seperjuangan kompre dan sidang (Dwino, Sugi, Nopi, Mila, Tomi, Iras, Rhaina, Rika, Avrie, Luthfi, Ka Rifki),,akhirnya lulus juga kita.... 12. Sutiawati, Adik Febria, Fitri sartika, qory, marina, Kholifah, Dian, Rike, Ana, Rina, Cicih dan semuanya yang telah memberi semangat dan dukungan kepada saya dari mulai ujian kompre sampe dengan selesainya skripsi saya, “Moga kita semua bisa menjadi penyemangat satu sama lainnya”. 13. Buat Alya, Fachry, Mba Dina, Asep, Diky, Deva, Veris, Mas Dedwi. Akhirnya aya menyusul kalian juga,,,ngerasain di wisuda juga akhirnya akyu..he... 14. Kawan-kawanku tercinta yang tergabung dalam The End Touch Family (Akil, Abi, Pandu, Wahyu, Ucup, Asep, Tomi, Berli, Tio) pokonya smua deh, maap kalu aku lupa menyebutkan nama kalian yaaaa. Pokonya aku sayang kalian. Cepet nyusul ya.. 15. Jamhuri Akil Muhlis,,maksih yaa A’ udah selalu semangatin aya. Perjuangan kita berdua akhirnya berhasil juga. Hasil dari kita keliling-keliling Jakarta, panas-panasan buat nyari KPP. Panas, haus, puasa juga kita jalanin demi dapetin KPP. Kita bisa ngewujudin impian orangtua kita, semoga kita bisa bikin bangga mereka yaa. Wisuda bareng kita,,,hehe..(tapi perjuangan kita ix
belum berhenti sampe disini, masih panjang jalan kita). Jangan lupa kado buat aya...(Aa paling T.O.P B.G.T deh) 16. Pihak-pihak lain, yang saya tidak dapat sebutkan namanya satu persatu.
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak.
Jakarta, November 2010
(Arya Herwin Safitri)
x
DAFTAR ISI
Lembar Pengesahan Skripsi............................................................................... i Lembar Pengesahan Ujian Kompre .................................................................. ii Lembar Pengesahan Ujian Skripsi ................................................................... iii Daftar Riwayat Hidup ........................................................................................ iv Abstract ................................................................................................................ v Abstrak ................................................................................................................. vi Kata Pengantar....................................................................................................vii Daftar Isi .............................................................................................................. x Daftar Tabel.........................................................................................................xiv Daftar Gambar....................................................................................................xvi Daftar Lampiran................................................................................................xvii BAB I PENDAHULUAN ................................................................................. 1 A. Latar Belakang Penelitian ................................................................... 1 B. Perumusan Masalah ............................................................................ 7 C. Tujuan Penelitian ................................................................................ 8 D. Manfaat Penelitian .............................................................................. 9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA......................................................................... 10 A. Tinjauan Umum tentang Pajak ............................................................ 10 1.
Pengertian Pajak ..........................................................................10
2.
Fungsi Pajak ................................................................................12
3.
Jenis-jenis Pajak ..........................................................................12
4.
Teori Pemungutan Pajak .............................................................14 xi
5.
Penggolongan Jenis Pajak ...........................................................16
6.
Sistem Pemungutan Pajak ...........................................................17
7.
Azas-azas Pemungutan Pajak ......................................................19
B. Pemeriksaan Pajak ............................................................................... 21 1.
Pengertian Pemeriksaan Pajak .................................................... 21
2.
Tujuan Pemeriksaan Pajak .......................................................... 22
3.
Ruang Lingkup dan Jangka Waktu Pemeriksaan ........................ 23
4.
Norma Pemeriksaan .................................................................... 25
5.
Hak dan Kewajiban saat Dilakukan Pemeriksaan ....................... 29
6.
Surat Ketetapan Pajak (SKP) ..................................................... 31
C. Kepatuhan Wajib Pajak ....................................................................... 31 1.
Definisi Kepatuhan Wajib Pajak .................................................31
2.
Faktor yang Menentukan Tinggi Rendahnya Kepatuhan ............33
3.
Kriteria Wajib Pajak Patuh ..........................................................35
D. Sanksi Perpajakan ............................................................................... 36 1.
Sanksi Administrasi ....................................................................36
2.
Sanksi Pidana ..............................................................................37
E. Pajak Penghasilan ................................................................................ 37 1.
Definisi Pajak Penghasilan ..........................................................37
2.
Subjek Pajak Penghasilan ............................................................38
3.
Objek Pajak Penghasilan .............................................................40
4.
Pajak Penghasilan Pasal 25 .........................................................42
F. Penelitian Sebelumnya dan Perumusan Hipotesis ...............................43 G. Kerangka Pemikiran ............................................................................48
BAB III METODOLOGI PENELITIAN ......................................................... 51 A. Ruang Lingkup Penelitian .................................................................. 51 B. Metode Pengumpulan Sampel ............................................................ 51 C. Metode Pengumpulan Data ................................................................ 52 D. Metode Analisis Data ......................................................................... 53 1. Uji Kualitas Data ........................................................................... 53 xii
a. Uji Validitas .............................................................................. 53 b. Uji Reliabilitas .......................................................................... 53 2. Uji Analisis Jalur (Model Trimming) ............................................ 54 a. Analisis Jalur Sub-Struktur 1 .................................................... 54 1. Pengujian secara simultan ................................................... 55 2. Pengujian secara individual ................................................. 56 a. Jumlah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ..................................................... 56 b. Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ..................................................... 56 b. Analisis Jalur Sub-Struktur 2 ....................................................57 1. Pengujian secara simultan ....................................................58 2. Pengujian secara individual ..................................................59 a. Jumlah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap Penerimaan pajak penghasilan .......................................59 b. Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap penerimaan Pajak penghasilan ...........................................................59 c. Kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap Penerimaan pajak penghasilan .......................................60 3. Pengujian Kesesuaian Model Koefisien : Q ..................................60 4. Uji Asumsi Klasik .........................................................................62 E. Operasionaisasi Variabel Penelitian ................................................... 62
BAB IV PENEMUAN DAN PEMBAHASAN .................................................. 68 A. Gambaran Umum Objek Penelitian ................................................... 68 1. Sejarah Singkat KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan ........... 68 2. Wilayah Kerja ................................................................................ 69 3. Struktur Organisasi ........................................................................70 4. Kebijakan Ditjen Pajak ..................................................................72 5. KPP Pratama ................................................................................ 73 B. Karakteristik Kantor Pelayanan Pajak................................................ 75 xiii
1. Tingkat Pengembalian Kuesioner.................................................. 75 2. Deskripsi Statistik Demografi Responden..................................... 76 C. Penemuan dan Pembahasan ............................................................... 77 1. Hasil Uji Kualitas Data .................................................................. 77 a. Hasil Uji Validitas ................................................................... 77 b. Hasil Uji Reliabilitas .................................................................81 2. Hasil Uji Asumsi Klasik ................................................................ 84 a. Hasil Uji Normalitas ................................................................ 84 3. Hasil Analisis Jalur (Model Trimming) ...................................... 87 a. Menguji Sub-Struktur 1........................................................... 87 1. Pengujian secara simultan .................................................. 89 2. Pengujian secara Individual ............................................... 90 a. Jumlah pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wp ....... 90 b. Sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak ........ 90 b. Menguji Sub-Struktur 2........................................................... 93 3. Pengujian secara simultan .................................................. 95 4. Pengujian secara individual ................................................ 96 a. Jumlah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan ........................ 96 b. Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan ....................................... 96 c. Kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap Penerimaan pajak penghasilan ..................................... 97 4. Hasil Pengujian Kesesuaian Model : Koefisien Q ......................102 D. Pembahasan ......................................................................................104 E. Interpretasi …………………………………………………………107 BAB V KESIMPULAN DAN IMPLIKASI ...................................................109 A. Kesimpulan .......................................................................................109 B. Implikasi ...........................................................................................109 C. Saran ……………………………………………………………….110 DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................109 xiv
DAFTAR TABEL
Nomor
Keterangan
Halaman
2.1
Penelitian sebelumnya
46
3.1
Tabel Definisi Operasionalisasi
65
4.1
Sampel dan Tingkat Pengembalian
75
4.2
Deskripsi Statistik Demografi Responden Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin
75
Deskripsi Statistik Demografi Responden Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin
76
4.4
Hasil Uji Validitas Jumlah Pemeriksaan Pajak
78
4.5
Hasil Uji Validitas Sanksi Perpajakan
79
4.6
Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak
80
4.7
Hasil Uji Validitas Penerimaan Pajak Penghasilan
81
4.8
Hasil Uji Reliabilitas Jumlah Pemeriksaan Pajak
82
4.9
Hasil Uji Reliabilitas Sanksi Perpajakan
83
4.10
Hasil Uji Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak
83
4.11
Hasil Uji Reliabilitas Penerimaan Pajak Penghasilan
84
4.12
Hasil Uji summary Model 1 Sub-Struktur 1
87
4.13
Hasil Uji ANOVA (b) Model 1 Sub-Struktur 1
88
4.14
Hasil Uji Coefficients (a) Model 1 Sub-Struktur 1
88
4.15
Hasil Uji Summary Model 2 Sub-Struktur 2
91
4.16
Hasil Uji ANOVA (b) Model 2 Sub-Struktur 1
91
4.17
Hasil Uji Coefficient (a) Model 2 Sub-Struktur 1
91
4.3
xv
Nomor
Keterangan
Halaman
4.18
Hasil Uji Summary Model 1 Sub-Struktur 2
93
4.19
Hasil Uji ANOVA (b) Model 1 Sub-Struktur 2
94
4.20
Hasil Uji Coefficient (a) Model 1 Sub-Struktur 2
94
4.21
Hasil Uji Summary Model 2 Sub-Struktur 2
98
4.22
Hasil Uji ANOVA (b) Model 2 Sub-Struktur 2
98
4.23
Hasil Uji Coefficient (a) Model 2 Sub-struktur 2
98
4.24
Hasil Uji Korelasi
100
4.25
Koefisien Jalur, Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung Pengaruh Total dan Pengaruh Bersama Variabel Jumlah Pemeriksaan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan
xvi
102
DAFTAR GAMBAR
Nomor
Keterangan
Halaman
2.1
Kerangka Pemikiran
50
4.2
Uji Normalitas
86
4.3
Hubungan Kausal Empiris Sub-Struktur 1 Variabel Jumlah Pemeriksaan Pajak (X1) dan Kepatuhan Wajib Pajak (X3)
4.4
93
Hubungan Kausal Sub-Struktur 2 Variabel Jumlah Pemeriksaan Pajak (X1) terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Y)
4.5
100
Hubungan Kausal Empiris Variabel Jumlah Pemeriksaan Pajak (X1), Sanksi Perpajakan (X2), Kepatuhan Wajib Pajak (X3) terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Y)
xvii
101
DAFTAR LAMPIRAN
Nomor
Keterangan
Halaman
1
Permohonan Pengisian Kuesioner
101
2
Identitas Responden
102
3
Pernyataan Jumlah Pemeriksaan Pajak
103
4
Pernyataan Sanksi Perpajakan
104
5
Pernyataan Kepatuhan Wajib Pajak
105
6
Pernyataan Penerimaan Pajak Penghasilan
106
7
Jawaban Pernyataan Jumlah Pemeriksaan Pajak
107
8
Jawaban Pernyataan Sanksi Perpajakan
109
9
Jawaban Pernyataan Kepatuhan Wajib Pajak
111
10
Jawaban Pernyataan Penerimaan Pajak Penghasilan
113
11
Hasil Uji Validitas Jumlah Pemeriksaan Pajak
115
12
Hasil Uji Validitas Sanksi Perpajakan
117
13
Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak
118
14
Hasil Uji Validitas Penerimaan Pajak Penghasilan
119
15
Hasil Uji Reliabilitas Jumlah Pemeriksaan Pajak
120
16
Hasil Uji Reliabilitas Sanksi Perpajakan
122
17
Hasil Uji Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak
124
18
Hasil Uji Reliabilitas Penerimaan Pajak Penghasilan
126
19
Hasil Uji Hipotesis (1)
128
20
Hasil Uji Hipotesis (2)
130 xviii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Penelitian Pemerintah
suatu
Negara,
terutama
Indonesia
dalam
melaksanakan
kegiatannya memerlukan dana yang jumlahnya setiap tahun semakin meningkat. Perkembangan perekonomian global, seperti AFTA 2003 maupun APEC 2010 ikut memacu pemerintah dalam membenahi semua sektor perekonomian. Dalam membenahi berbagai sektor tersebut diperlukan dana yang tidak sedikit jumlahnya, dan ironisnya akhir-akhir ini pemerintah terlihat sangat sibuk dalam membenahi sektor penerimaan negara yang jumlah defisitnya mencapai angka puluhan milyar rupiah. Peningkatan penerimaan luar negeri berupa ekspor dan penerimaan dalam negeri, terutama penerimaan pajak sangat penting mengingat fungsi pajak yang salah satunya adalah sebagai fungsi budgetair, yaitu pajak adalah
sumber
dana
bagi
pemerintah
untuk
membiayai
pengeluaran-
pengeluarannya, dari penerimaan dikedua sektor tersebut diharapkan akan tercapai fundamental ekonomi yang kuat, yang dilandasi oleh kemandirian pembiayaan negara. Porsi penerimaan pajak dalam APBN kita terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Bila pada tahun 1970-an hingga awal tahun 1980-an penerimaan masih bertumpu pada sektor minyak dan gas bumi (migas), namun dengan seiring dinamika pasar dunia yang kurang menguntungkan saat itu, dominasi dari sektor migas lambat laun mulai menyusut.
1
Pemerintah tidak lagi mengandalkan penerimaan negara dari sektor ini. Kemudian dicari alternatif penerimaan dari sektor lain yang relatif aman dan mendukung kesinambungan anggaran yaitu dengan memilih pajak sebagai primadona baru penerimaan Negara (Hendra, 2008). Menurut Taufan, penerimaan selalu dikaitkan dengan kebutuhan investasi dalam negeri yang terus menerus akibat proyek-proyek pembangunan nasional yang terus bertambah, dimana dalam pelaksanaan pembangunan nasional harus sesuai kemampuan sendiri. Penerimaan pajak salah satunya dari Pajak Penghasilah (PPh). Dalam perkembangan selama lebih dari dua dasawarsa terakhir, penerimaan dari sektor pajak mengalami tren yang selalu meningkat dan puncak penerimaan pajak tertinggi yaitu pada tahun 2007 penerimaan mencapai Rp. 426,22 triliun atau 98,5% dari target APBN-P 2007 sebesar Rp 432,5 triliun. Meski kekurangan (short fall) Rp 6,23 triliun, realisasi penerimaan pajak 2007 merupakan yang tertinggi dalam lima tahun terakhir. Hingga saat ini tidak kurang dari 80% APBN penerimaan dari sektor pajak (Kompas, 12 April 2008). Sebagai sebuah kebijakan yang lebih memandang ke dalam (inward looking policy), penerimaan dari sektor pajak diharapkan mampu mengurangi dari ketergantugan dari hutang luar negeri serta mampu membangkitkan kembali kepercayaan diri bangsa kita dihadapan bangsa-bangsa lain di dunia. Ini selaras benar dengan misi yang diemban Ditjen Pajak selaku otoritas pajak yang berkompeten di negeri ini, yaitu : menghimpun sumber dana dari sektor perpajakan guna menunjang kemandirian pembiayaan APBN.
2
Dalam usaha untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, antara lain fiskus melakukan grand strategy, yaitu extensifikasi dan intensifikasi. Ekstensifikasi adalah upaya mencari Wajib Pajak yang bersembunyi ditempuh dengan meningkatkan jumlah Wajib Pajak yang aktif. Intensifikasi adalah upaya untuk meningkatkan penerimaan melalui peningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, kemampuan kualitas aparatur perpajakan, pelayanan prima terhadap Wajib Pajak, dan pembinaan terhadap Wajib Pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan, penyidikan dan penagihan pasif dan aktif serta penegakan hukum (Handayani, 2009). Kepatuhan Wajib Pajak (tax compliance) dapat diidentifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Isu kepatuhan menjadi penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan akan menimbulkan upaya menghindarkan pajak, seperti tax evasion dan tax avoidance, yang mengakibatkan berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas Negara (Taufan Sofyan, 2005). Pajak adalah iuran partisipasi seluruh anggota masyarakat kepada Negara berdasarkan kemampuan (daya pikulnya) masing-masing yang dapat dipaksakan dan pembayaran pajak tidak menerima imbalan/kontribusi yang dapat secara langsung dapat dihubungkan dengan pihak yang dibayarnya. Sedangkan pajak penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang
3
berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima dan diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang dilaksanakannya (Hendra, 2008). Karena sifat pajak tanpa adanya kontraprestasi langsung, pada umumnya wajib pajak cenderung untuk menghindar dari pembayaran pajak atau memperkecil kewajiban pajaknya. Kecenderungan melakukan penghindaran oleh Wajib Pajak lebih banyak terjadi karena sistem pemungutan pajak di Indonesia yang menggunakan self assessment. Sistem yang memberikan wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terhutang dan sebagai konsekuensi yuridis melaporkan pajak yang telah dihitung dan disetor melalui SPT baik secara bulanan (masa) maupun akhir tahun (tahunan). Agar sistem self assessment berjalan secara efektif, keterbukaan dan pelaksanaan penegakan hukum merupakan hal yang paling penting. Penegakan hukum ini dapat dilakukan dengan adanya pemeriksaan atau penyidikan pajak dan penagihan pajak (Handayani, 2009). Penegakan hukum di bidang perpajakan merupakan tindakan yang dilakukan pihak terkait untuk menjamin agar Wajib pajak dan para calon Wajib Pajak memenuhi ketentuan undang-undang perpajakan seperti menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembukuan dan informasi lain yang relevan serta membayar pajak pada waktunya. Dengan penegakan hukum yang diterapkan juga dapat memberikan sanksi kepada Wajib Pajak atas kelalaian dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).
4
Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sanksi perpajakan ini terdiri atas sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Menurut Burton (2002), sanksi pidana maupun sanksi administrasi dalam hukum pajak secara luas dapat diartikan sebagai tujuan untuk kelangsungan hidup bersama dalam masyarakat dan sebagai salah satu kewajiban asasi manusia terhadap masyarakat tempat dimana wajib pajak berada adalah dengan membayar pajak. Apabila pelanggaran yang dilakukan sifatnya ringan cukup diselesaikan secara administratif, tetapi kalau pelanggarannya berat maka sanksi pidana yang diterapkan. Sebagaimana telah diatur berdasarkan Pasal 29 ayat 1 UU KUP tahun 2000 menyatakan bahwa: “Direktur Jendral Pajak berwenang melakukan pemeriksaan atau menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.
Norman (1973:68) menekankan bahwa pemeriksaan pajak memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, yaitu dapat mencegah terjadinya penyelundupan pajak oleh WP yang diperiksa. Kepatuhan ini akan sangat berdampak baik secara langsung maupun tidak langsung pada penerimaan pajak. Penelitian mengenai pemeriksaan pajak dan kepatuhan Wajib Pajak sebelumnya telah dilakukan, diantaranya yaitu penelitian yang dilakukan oleh
5
Salip (2006). Ia melakukan penelitian tentang pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Jakarta Kebon Jeruk. Penelitian ini ingin mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak. Melalui pemeriksaan yang merupakan upaya untuk penegakan hukum (law enforcement), diteliti apakah penerimaan pajak dari masing-masing sumber mengalami peningkatan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa hasil pemeriksaan pajak secara nominal telah meningkatkan penerimaan pajak, namun penerimaan secara nominal tersebut tidak diikuti oleh peningkatan yang signifikan pada rata-rata rasio laba sebelum pajak terhadap penjualan (EBT) dan rata-rata penerimaan pajak berdasarkan rasio Pajak Penghasilan Badan terhadap penjualan. Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2009). Dalam penelitian ini ia menguji apakah terdapat pengaruh dari jumlah pemeriksaan pajak dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan. Hasil dari pengujian hipotesa menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dari jumlah pemeriksaan pajak terhadap penerimaan PPh dan tidak terdapat pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan. Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang telah dilakukan Handayani (2009). Penelitian ini betujuan untuk menguji konsistensi hasil penelitian sebelumnya dan diharapkan dapat memperbaiki keterbatasan yang ada dalam penelitian tersebut. Ada hal yang membedakan penelitian kali ini dengan penelitian sebelumnya. Perbedaannya adalah penulis menambahkan variabel independen, yaitu variabel sanksi perpajakan.
6
Dari upaya Direktorat Jendral Pajak melakukan pemeriksaan hasilnya ada yang berpengaruh sangat rendah tetapi ada juga yang berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak dan kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh jumlah pemeriksaan pajak, sanksi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan Pajak Penghasilan di KPP wilayah Jakarta Selatan. Untuk itu penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut dengan memberi judul : “Pengaruh Jumlah Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan dengan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel Intervening Pada KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan”.
B. Perumusan Masalah Masalah yang dibahas dalam penelitian ini: 1. Apakah jumlah pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ? 2. Apakah jumlah pemeriksaan pajak, sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan? 3. Apakah jumlah pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan melalui kepatuhan wajib pajak sebagai variabel intervening?
7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan Penelitian a. Untuk menganalisis pengaruh jumlah pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. b. Untuk menganalisis pengaruh jumlah pemeriksaan pajak, sanksi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan. c. Untuk menganalisis pengaruh jumlah pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan terhadap penerimaan pajak penghasilan melalui kepatuhan wajib pajak sebagai variabel intervening. 2. Manfaat penelitian : a.
Bagi Praktisi Bagi perusahaan (aparat pajak) sebagai informasi yang mungkin berguna untuk menilai usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengoptimalkan pemeriksaan dalam meningkatkan penerimaan Negara dari sektor perpajakan. Bagi masyarakat dapat memberikan informasi tentang pemeriksaan secara umum, kepatuhan Wajib Pajak, dan sanksi perpajakan.
b.
Bagi Lembaga Perguruan Tinggi Sebagai masukan dan tambahan informasi khususnya dalam bidang perpajakan.
8
c.
Bagi Teoritis Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wacana tentang pengaruh jumlah pemeriksaan, kepatuhan wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan di dalam studi perpajakan.
d. Bagi Penulis 1. Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Sebagai bahan informasi ilmiah dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya di bidang perpajakan.
9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Umum tentang Pajak 1. Pengertian Pajak Pajak adalah iuran partisipasi seluruh anggota masyarakat kepada Negara berdasarkan kemampuan (daya pikulnya) masing-masing yang dapat dipaksakan dan pembayaran pajak tidak menerima imbalan/kontribusi yang dapat secara langsung dapat dihubungkan dengan pihak yang dibayarnya. Untuk mengetahui apa arti pajak, Santoso Brotodiharjo dalam bukunya “Pengantar Ilmu Hukum Pajak” mengemukakan beberapa pendapat pakar tentang definisi pajak yang antara lain sebagai berikut : Menurut Feldmann (2004:4) berpendapat bahwa : “ Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa, (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontra-prestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum”.
Menurut Smeets (2004:4) : “ Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui normanorma umum, dan yang dapat dipaksakannya tanpa adanya kontra-prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah”.
10
Menurut Soeparman Soemahamidjaja : “ Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”.
Menurut Lhia (2008) berpendapat bahwa: “Pajak adalah sumbangan wajib yang harus dibayar oleh para Wajib Pajak kepada negara berdasarkan undang-undang tanpa ada balas jasa (kontraprestasi) yang secara langsung diterima oleh pembayar (Wajib Pajak)”.
Jadi, dapat disimpulkan pajak merupakan suatu iuran wajib yang harus dibayarakan warga negara khususnya Wajib Pajak kepada Pemerintah/Negara yang mana iuran ini sifatnya memaksa dan akan dikenai sanksi apabila ada Wajib Pajak yang melanggarnya. Iuran ini nantinya digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran Negara dan tidak ada imbalan secara langsung yang dapat dinikmati oleh Wajib Pajak tersebut. Dari pengertian pajak diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat empat unsur yang melekat dalam pengertian pajak, yaitu (Ilyas, 2004:5): 1. Pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang. 2. Sifatnya dapat dipaksakan. 3. Tidak ada kontra-prestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar pajak. 4. Pemungutan pajak dilakukan oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun daerah (tidak boleh dipungut oleh swasta).
11
5. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah (rutin dan bangunan) bagi kepentingan masyarakat umum. 2. Fungsi Pajak Menurut Marsyahrul (2005:3), fungsi pajak antara lain: a. Fungsi Budgeter Sebagai alat (sumber) untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas Negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran Negara, yaitu pengeluaran rutin dan pembangunan. b. Fungsi Regulerend Ragulerend disebut juga sebagai fungsi mengatur, sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan, misalnya bidang ekonomi, politik, budaya, pertahanan keamanan seperti: 1. Mengadakan perubahan-perubahan tarif dan 2. Memberikan pengecualian-pengecualian, keringanan-keringanan atau sebaliknya, yang ditujukan kepada masalah tertentu. 3. Jenis-jenis Pajak Menurut Lubis (2006:35), jenis-jenis pajak dibagi berdasarkan: a. Berdasarkan pembagian antar tingkat pemerintah di suatu Negara, antara lain adalah : 1. Pajak Pusat Pajak pusat adalah pajak yang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah pusat, sebagai berikut:
12
Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Materai. 2. Pajak Daerah Pajak daerah adalah pajak yang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah. e. Berdasarkan sifatnya pajak tersebut dibagi menjadi dua (2), yaitu: 1. Pajak Subjektif Pajak subjektif adalah suatu jenis pajak yang kewajiban pajaknya sangat ditentukan pertama-tama oleh keadaan subjektif subjek pajak, walaupun untuk menentukan timbulnya kewajiban membayar pajak tergantung pada keadaan objek pajaknya. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah pajak penghasilan 2.
Pajak Objektif Pajak objektif adalah suatu jenis pajak yang timbulnya kewajiban pajaknya sangat ditentukan pertama-tama oleh objek pajak. Keadaan subjektif subjek pajak tidak relevan, walaupun dalam kasus-kasus tertentu ikut dipertimbangkan. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Kendaraan Bermotor.
13
c. Berdasarkan Golongan 1. Pajak Langsung (direct taxes) Pajak langsung adalah pajak yang langsung dipikul sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan, tidak dapat dialihkan kepada orang lain dan dipungut secara berkala atau periodik, seperti Pajak Penghasilan (PPh). 2. Pajak Tidak Langsung (indirect taxes) Pajak tidak langsung adalah pajak yang dikenakan kalau ada peristiwa, perbuatan tertentu, dimana pembebanan pembayaran pajaknya dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh pajak tidak langsung adalah PPN, PPnBM, dan Bea Materai. 4. Teori Pemungutan Pajak Menurut Suandy (2005:28), teori pemungutan pajak antara lain : a. Teori Asuransi Negara dalam melaksanakan tugasnya, mencakup pula tugas melindungi jiwa raga dan harta benda perseorangan. Oleh sebab itu, negara disamakan dengan perusahaan asuransi, untuk mendapat perlindungan warga negara harus membayar pajak sebagai premi. Namun, teori ini sudah lama ditinggalkan dan sekarang praktis tidak ada pembelanya lagi. b. Teori Kepentingan Menurut teori ini pembayaran pajak mempunyai hubungan dengan kepentingan individu yang diperoleh dari pekerjaan negara. Makin banyak
14
individu mengenyam atau menikmati jasa dari pekerjaan pemerintah, makin besar pula pajaknya. c. Teori Daya Pikul Teori ini mengemukakan bahwa pemungutan pajak harus sesuai dengan kekuatan membayar dari Wajib Pajak (individu-individu). Jadi, tekanan semua pajak-pajak harus sesuai dengan daya pikul Wajib Pajak dengan memperhatikan
pada
besarnya
penghasilan
dan
kekayaan,
juga
pengeluaran belanja Wajib Pajak tersebut. d. Teori Daya Beli Menurut teori ini maka fungsi pemungutan pajak jika dipandang sebagai gejala dalam masyarakat, dapat disamakan dengan pompa yaitu mengambil daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara dan kemudian memelihara hidup masyarakat dan untuk membawanya
ke
arah
tertentu.
Teori
ini
mengajarkan
bahwa
menyelenggarakan kepentingan masyarakat inilah yang dapat dianggap sebagai dasar keadilan pemungut pajak, bukan kepentingan individu, juga bukan kepentingan negara, melainkan
kepentingan masyarakat yang
meliputi keduanya. e. Teori Kewajiban Mutlak atau Teori Bakti Teori ini didasari paham organisasi negara (Organische Staatsleer) yang mengajarkan bahwa negara sebagai organisasi mempunyai tugas untuk menyelenggarakan kepentingan umum. Negara harus mengambil tindakan
15
atau keputusan yang diperlukan termasuk keputusan di bidang pajak. Dengan sifat seperti itu maka negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak dan rakyat harus membayar pajak sebagai tanda baktinya. Menurut teori ini dasar hukum pajak terletak pada hubungan antara rakyat dengan negara, dimana negara berhak memungut pajak dan rakyat berkewajiban membayar pajak. 5. Penggolongan Jenis Pajak Penggolongan jenis pajak menurut Ilyas (2004:17) yaitu : a. Menurut Sifatnya 1. Pajak langsung Pajak langsung adalah pajak-pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain serta dikenakan pajak secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu, misalnya pajak penghasilan. 2. Pajak tidak langsung Pajak tidak langsung merupakan pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada orang lain dan hanya dikenakan kepada hal-hal tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu saja, misalnya Pajak Pertambahan Nilai.
16
b. Menurut Sasaran/Obyeknya 1. Pajak Subjektif Pajak subjektif adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertamatama memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak (subjeknya). 2. Pajak Objektif Pajak objektif adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-tama memperhatikan/melihat obyeknya baik berupa keadaan perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. c. Menurut Lembaga Pemungutannya 1. Pajak Pusat Pajak pusat adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan. 2. Pajak Daerah Pajak daerah adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang dalam
pelaksanaanya sehari-hari dilakukan oleh Dinas
Pendapatan Daerah (Dipenda). 6.
Sistem Pemungutan Pajak Menurut Resmi (2009:11) dalam memungut pajak dikenal sistem pemungutan yaitu: a. Official Assesment System Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya
17
sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan. b. Self Assessment System Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Dengan demikian berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada Wajib Pajak sendiri. c. With Holding System Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukkan pihak ketiga ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia.
18
7. Azas-Azas Pemungutan Pajak Pemungutan pajak harus adil dalam pelaksanaannya dan bebannya juga dipikul oleh masyarakat, tidak boleh melakukan diskriminasi atau pemberian keistimewaan kepada salah satu golongan wajib pajak, terdapat kepastian hukum bagi wajib pajak maupun aparatur pajak (Lubis, 2006:26). Beberapa
Azas-azas
pemungutan
pajak
yang
menjadi
dasar
penyusunan hukum pajak, yaitu terdiri dari: a. Azas Falsafah Hukum Undang-undang perpajakan harus mengabdi kepada keadilan, baik dalam arti perundang-undangan maupun pelaksanaanya. Oleh karena itu undangundang perpajakan harus memperhatikan teori seperti teori bakti, teori asuransi, teori kepentingan, taori daya pikul, teori daya beli. b. Azas Yuridis Hukum pajak harus dapat memberikan jaminan/kepastian hukum yang perlu untuk menyatakan keadilan bagi warga negara dan warganya. Oleh karena itu pemungutan pajak negara hukum haruslah berdasarkan undangundang, agar tercapai kepastian hukum. Hal-hal yang perlu diperhatikan ialah: 1. Hak-hak aparatur perpajakan harus dijamin dapat dilaksanakan dengan lancar. 2. Wajib pajak harus mendapat jaminan hukum agar tidak diperlakukan dengan semena-mena oleh aparatur pajak. Wajib pajak tidak hanya
19
dituntut memenuhi kewajibannya, tetapi hak wajib pajak juga harus diperhatikan. 3. Harus ada jaminan terhadap kerahasiaan diri wajib pajak orang pribadi maupun perusahaan. c. Azas Finansial Sesuai dengan fungsi budgeter, maka biaya pemungutan pajak harus seminimal mungkin, dan hasil pungutan pajak hendaknya cukup untuk menutupi pengeluaran negara. Harus pula diperhatikan saat pengenaan pajak hendaknya sedekat mungkin dengan terjadinya perbuatan, peristiwa, keadaan yang menjadi dasar pengenaan pajak. d. Azas Ekonomis Selain fungsi budgeter, pajak juga dipergunakan sebagai alat untuk menentukan
politik
perekonomian,
tidak
mungkin
suatu
negara
menghendaki merosotnya kehidupan ekonomi masyarakat, karena itu pemungutan pajak sebagai berikut: 1. Harus diusahakan supaya jangan sampai menghambat lancarnya produksi dan perdagangan. 2. Harus diusahakan, supaya jangan menghalang-halangi rakyat dalam usahanya menuju kemakmuran dan jangan sampai merugikan kepentingan umum.
20
B. Pemeriksaan Pajak 1. Pengertian Pemeriksaan Pajak Beberapa pengertian tentang pemeriksaan pajak antara lain : Pengertian pemeriksaan pajak menurut Pasal 1 angka 25 Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 (selanjutnya ditulis UU.No.28/2007) adalah : “Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.
Menurut Lubis (2006:84), pengertian pemeriksaan pajak adalah : “Pemeriksaan pajak merupakan law enforcement, yaitu salah satu kebijakan dari Direktorat Jenderal Pajak secara office assessment menetapkan pajak terutang atas surat pemberitahuan pajak (SPT) yang disampaikan wajib pajak secara self assessment”.
Menurut ketentuan dalam Pasal 1 Angka 24 KUP dikatakan : “Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan”. Jadi, dapat disimpulkan pengertian pemeriksaan pajak adalah suatu proses kegiatan untuk menghimpun, mencari, dan mengolah data atau keterangan lainnya yang digunakan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, berupa penyampaian Surat
21
Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang dihitung oleh Wajib Pajak dengan prinsip self assessment. 2. Tujuan Pemeriksaan Pajak Menurut Pardiat (2007:6), pemeriksaan pajak yang dilakukan Pemeriksa pajak Direktorat Jenderal Pajak bertujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketantuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan pajak dilakukan terhadap SPT WP, yang bertujuan menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak, kecuali ditemukan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan akan dilanjutkan dengan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Pemeriksaan pajak untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, seperti yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor:199/PMK.03/2007 Tanggal 28 Desember 2000, meliputi pemeriksaan yang dilakukan dalam rangka: a. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan. b. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak. c. Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. d. Wajib Pajak mengajukan keberatan. e. Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Netto.
22
f. Pencocokkan data dan atau alat keterangan. g. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil. h. Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai. i. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak. j. Menentukan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangka waktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan. k. Memenuhi
permintaan
informasi
dari
negara
mitra
Perjanjian
Penghindaran Pajak Berganda. 3. Ruang Lingkup Pemeriksaan dan Jangka Waktu Pemeriksaan a. Menurut Suandy (2005:211), ruang lingkup pemeriksaan terdiri dari: 1. Pemeriksaan lapangan yang meliputi suatu jenis pajak atau seluruh jenis pajak, untuk tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya dan/atau untuk tujuan lain yang dilakukan di tempat Wajib Pajak. 2. Pemeriksaan Kantor yang meliputi suatu jenis pajak tertentu baik tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak. b. Pemeriksaan lapangan dapat dilaksanakan dengan pemeriksaan lengkap atau pemeriksaan sederhana. c. Pemeriksaan kantor hanya dapat dilaksanakan dengan pemeriksaan sederhana. d. Pemeriksaan lengkap dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan dan dapat diperpanjang menjadi 8 (delapan) bulan.
23
e. Pemeriksaan sederhana lapangan dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 2 (dua) bulan. f. Pemeriksaan sederhana kantor dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) minggu dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 (enam) bulan. g. Apabila dalam pelaksanaan pemeriksaan kantor ditemukan indikasi adanya transaksi unsur transfer pricing, maka lingkup pemeriksaan ditingkatkan menjadi pemeriksaan lapangan. h. Pemeriksaan lapangan berkenaan dengan ditemukannya indikasi adanya unsur transfer pricing, yang memerlukan pemeriksaan yang lebih mendalam serta memerlukan waktu yang lebih lama dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun. Pemeriksaan lengkap adalah pemeriksaan yang dilakukan di tempat wajib pajak meliputi seluruh jenis pajak, dan/atau tujuan lain baik tahun berjalan dan/atau tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam pemeriksaan pada umumnya. Pemeriksaan sederhana lapangan adalah pemeriksaan pajak meliputi seluruh jenis pajak, dan/atau tujuan lain baik tahun berjalan dan/atau tahuntahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana.
24
Pemeriksaan sederhana kantor adalah pemeriksaan pajak meliputi jenis pajak tertentu untuk tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana. 4. Norma Pemeriksaan Norma pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 545/KMK.04/2000 meliputi Norma Pemeriksaan lapangan, Norma Pemeriksaan Kantor, dan Norma Pelaksanaan Pemeriksan. a. Norma Pemeriksan Lapangan Norma pemeriksan yang berkaitan dengan Pemeriksa Pajak dalam rangka Pemeriksaan Lapangan adalah sebagai berikut : 1. Pemeriksa pajak harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi
dengan
Surat
Perintah
Pemeriksaan
pada
waktu
melaksanakan pemeriksan. 2. Wajib memberitahukan secara tertulis tentang akan dilakukan pemeriksaan kepada wajib pajak. 3. Wajib pajak memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan kepada wajib pajak. 4. Wajib menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksan kepada wajib pajak yang diperiksa. 5. Wajib membuat Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP).
25
6. Wajib memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak tentang hasil pemeriksaan berupa hal-hal yang berbeda antara Surat Pemberitahuan dengan hasil pemeriksaan untuk ditanggapi Wajib Pajak. 7. Wajib
memberi
petunjuk
kepada
Wajib
Pajak
mengenai
penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan petunjuk lainnya 8. Wajib mengembalikan buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen pendukung lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak paling lama 14 (empat belas) hari sejak selesainya pemeriksaan. 9. Dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka pemeriksaan. Dalam pemeriksaan lapangan, pemeriksa pajak mempunyai wewenang sebagai berikut: 1. Memeriksa, dan atau meminjam buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran atau media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya. 2. Meminta keterangan lisan atau tertulis dari wajib pajak yang diperiksa 3. Memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat menyimpan dokumen, uang, barang, yang dapat memberi petunjuk tentang keadaan usaha wajib pajak dan atau tempat-tempat lain yang
26
dianggap penting serta melakukan pemeriksaan di tempat-tempat tersebut. 4. Melakukan penyegelan tempat atau ruangan tersebut, apabila wajib pajak atau wakil atau kuasanya tidak memberikan kesempatan untuk memasuki atau ruangan dimaksud, dan atau kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan dimaksud, atau tidak ada di tempat pada saat pemeriksaan dilakukan. 5. Meminta keterangan dan atau data yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang diperiksa b. Norma Pemeriksaan Kantor Norma pemeriksaan yang berkaitan dengan pemeriksaan pajak dalam rangka pemeriksaan kantor adalah sebagai berikut : 1. Memanggil wajib pajak untuk datang ke kantor Direktorat Jenderal Pajak yang ditunjuk dalam rangka pemeriksaan, dengan menggunakan surat panggilan. 2. Wajib menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada wajib pajak yang akan diperiksa. 3. Wajib membuat Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP). 4. Wajib memberitahukan secara tertulis kepada wajib pajak tentang halhal yang berbeda antar SPT dengan hasil pemeriksaan. 5. Wajib
memberi
petunjuk
kepada
wajib
pajak
mengenai
penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan petunjuk lainnya.
27
6. Wajib mengembalikan buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen pendukung lainnya yang dipinjam dari wajib pajak paling lama 7 (tujuh) hari sejak selesainya pemeriksaan. 7. Dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak atas segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka pemeriksaan. Dalam pemeriksaan kantor, pemeriksa pajak mempunyai wewenang sebagai berikut: 1. Memeriksa dan atau meminjam buku-buku, catatan-catatan wajib pajak. 2. Meminta keterangan lisan dan atau tertulis dari wajib pajak yang diperiksa. 3. Meminta keterangan dan atau data yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang diperiksa. c. Norma Pelaksanaan Pemeriksan Norma pemeriksaan yang berkaitan dengan Pelaksanaan pemeriksaan adalah sebagai berikut: 1. Pemeriksaan dapat dilakukan oleh seorang atau lebih pemeriksa pajak. 2. Pemeriksaan dilakukan di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, di kantor Wajib pajak atau di kantor lainnya atau di pabrik atau di tempat usaha atau di tempat pekerjaan bebas atau di tempat tinggal wajib pajak atau di tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.
28
3. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila dipandang perlu dapat dilanjutkan di luar jam kerja. 4. Hasil pemeriksan dituangkan dalam Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP). 5. Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) disusun berdasarkan Kertas Kerja Pemeriksaan (KPP). 6. Hasil pemeriksaan lapangan yang seluruhnya disetujui Wajib Pajak atau kuasanya, dibuatkan surat pernyataan tentang persetujuan tersebut dan ditandatangani oleh wajib pajak yang bersangkutan atau kuasanya. 7. Hasil pemeriksaan lengkap yang tidak atau seluruhnya disetujui oleh wajib pajak, dilakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan dibuatkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan. 8. Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP), diterbitkan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak, kecuali pemeriksaan dilanjutkan dengan tindakan penyelidikan. 5. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Apabila Dilakukan Pemeriksaan Menurut Pardiat (2008:2) adanya hak dan kewajiban Wajib Pajak apabila dilakukan pemeriksaan yaitu: a. Hak-Hak Wajib Pajak Apabila dilakukan Pemeriksaan: 1) Meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa pajak dan surat perintah pemeriksaan. 2) Meminta kepada pemeriksa pajak untuk memberikan pemberitahuan secara tertulis sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan lapangan.
29
3) Meminta kepada pemeriksa pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan. 4) Meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan surat tugas apabila susunan tim pemeriksa pajak mengalami perubahan. 5) Menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. 6) Mengajukan pengaduan apabila kerahasiaan usaha Wajib Pajak dibocorkan kepada pihak lain yang tidak berhak. b. Kewajiban Wajib Pajak Apabila dilakukan Pemeriksaan: 1) Memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. 2) Memperlihatkan dan meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib pajak. 3) Memberi kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu oleh pemeriksa dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan. 4) Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan. 5) Memberikan keterangan lisan dan atau tertulis yang diperlukan.
30
6. Jumlah Pemeriksaan Pajak Jumlah pemeriksaan pajak adalah jumlah aktifitas pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus. Salah satu produk dari aktivitas pemeriksaan pajak adalah dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP). Surat ketetapan pajak yang mempunyai potensi untuk meningkatkan jumlah pemeriksaan pajak adalah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). 7. Surat Ketetapan Pajak (SKP) Surat Ketetapan Pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (Resmi, 2009:51). a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) c. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)
C. Kepatuhan Wajib Pajak 1. Definisi Kepatuhan Wajib Pajak Kepatuhan perpajakan menurut Pakde Sofa (2008) dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.
31
Menurut Nurmantu (2009), terdapat 2 (dua) macam kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan materiil. a. Kepatuhan formal Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan dengan menitik beratkan pada nama dan bentuk kewajiban saja, tanpa memperhatikan hakekat kewajiban itu. Misalnya menyampaikan SPT PPh sebelum tanggal 31 Maret ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), dengan mengabaikan apakah isi Surat Pemberitahuan (SPT) PPh tersebut sudah benar atau belum dan hal yang terpenting SPT PPh sudah disampaikan sebelum tanggal 31 Maret. b. Kepatuhan Materiil Kepatuhan materiil adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak selain memenuhi kewajiban yang berhubungan dengan nama dan bentuk kewajiban perpajakan, juga terutama memenuhi hakekat kewajiban perpajakannya.
Di
sini
wajib
pajak
yang
bersangkutan,
selain
memperhatikan tanggal penyampaian SPT PPh juga memperhatikan kebenaran yang sesungguhnya dari isi SPT PPh tersebut. Menurut Gunadi (2005:5) kepatuhan Wajib Pajak adalah bahwa mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi, seksama, peringatan, atau ancaman dan partisipasi sanksi baik hukum maupun administrasi.
32
Jadi, dapat disimpulkan pengertian dari kepatuhan Wajib Pajak yaitu suatu keadaan dimana Wajib Pajak memiliki kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa adanya pemeriksaan ataupun sanksi yang diberikan dan secara sukarela mau membayar kewajibannya berupa pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. 2. Faktor-Faktor yang Menentukan Tinggi Rendah Kepatuhan yaitu: Menurut Nurmantu (2009), ada beberapa faktor yang menentukan tinggi rendahnya kepatuhan perpajakan, antara lain kejelasan (clarity) undangundang dan peraturan pelaksanaan perpajakan, besarnya biaya kepatuhan (compliance cost), dan adanya panutan. a. Kejelasan Makin jelas undang-undang dan peraturan pelaksanaan perpajakan, makin mudah bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Makin berbelit aturan pelaksanaan perpajakan, apalagi kalau terdapat ketidakpastian dan ketidaksinambungan peraturan, maka makin sulit bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. b. Biaya kepatuhan Untuk mewujudkan pemasukan pajak ke dalam kas negara, maka dibutuhkan biaya-biaya yang dalam literatur perpajakan disebut sebagai tax operating cost, yang terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk memungut pajak yang disebut administrative cost dan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak untuk memenuhi
33
kewajiban perpajakannya yang disebut compliance cost atau biaya kepatuhan. Biaya kepatuhan adalah semua biaya baik secara fisik maupun psikis yang harus dipikul oleh wajib pajak untuk memnuhi kewajiban perpajakannya. Biaya kepatuhan terdiri dari fee untuk konsultan/akuntan, biaya pegawai, biaya transport ke kantor pajak/bank/kas negara, biaya fotocopy sebagai
biaya
fisik,
dan
biaya
psikis
berupa
stress,
keingintahuan, dan kekhawatiran. Makin rendah biaya kepatuhan, makin mudah bagi wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Permintaan lembar fotocopy lebih dari satu kali oleh seksi/petugas kantor pajak di bawah satu atap merupakan contoh dari biaya kepatuhan yang tidak perlu. c. Panutan Sistem panutan di kalangan masyarakat wajib pajak di Indonesia untuk menjadi
wajib
pajak
”terbesar”
dapat
merupakan
faktor
yang
meningkatkan rasa kepatuhan perpajakan. Menjadi salah satu dari 100 pembayar pajak terbesar mendorong konglomerat baik pada tingkat pusat maupun daerah untuk meningkatkan pembayaran pajaknya yang sekaligus mendekatkan dirinya pada tingkat kepatuhan. Contoh yang diberikan presiden untuk mengisi SPT dan menyampaikannya ke KPP sebelum tanggal 31 Maret ikut mendorong pimpinan Departemen, pimpinan Perusahaan untuk mengajak anggota organisasinya untuk mengikuti jejak presiden menyampaikan SPT sebelum batas waktu. Sebaliknya, apabila
34
pimpinan bahkan tetangga yang tidak membayar pajak, atau tidak menyampaikan SPT bahkan tidak atau belum memiliki NPWP akan merupakan panutan yang negatif bagi anggota masyarakat wajib pajak untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. 3. Kriteria Wajib Pajak Patuh Menurut Keputusan Menteri Keuangan nomor : 544/KMK.04/2000, kriteria wajib pajak patuh adalah: a. Wajib Pajak Patuh Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak. 3) Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga Pengawasan Keuangan Pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut 4) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.
35
b.Tepat Waktu Tepat
waktu
menyampaikan
SPT
meliputi
penyampaian
Surat
Pemberitahuan (SPT) yang tidak terlambat dalam tahun terakhir untuk masa pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut. Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat tersebut telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa Pajak berikutnya
D. Sanksi Perpajakan Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi atau dengan kata lain sanksi perpajakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar ketentuan perundang-undangan perpajakan (Lubis, 2006:55). Menurut Resmi (2009:71) sanksi pajak terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Adapun pengertian dari sanksi-sanksi tersebut adalah: 1. Sanksi Adminsitrasi Sanksi administrasi sehubungan dengan surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak. Sanksi Administrasi adalah sanksi yang ditetapkan oleh undang-undang kepada wajib pajak karena tidak dipenuhinya kewajibankewajiban sebagaimana ditentukan dalam undang-undang perpajakan yaitu berupa :
36
a. Denda (Pasal 7, Undang-undang No.6 tahun 1983). b. Bunga (Pasal 8, ayat (2) dan Pasal 13, ayat (2) undang-undang No.6 tahun 1983). c. Kenaikan (Pasal 13, ayat (1), (2), (3), dan pasal 15, ayat (1), (2), Undangundang No.6 tahun 1983). 2. Sanksi Pidana Sanksi pidana adalah sanksi yang ditetapkan oleh undang-undang kepada wajib pajak karena melakukan tindak pidana, yaitu berupa : a. kurungan (pasal 38, 39, dan 41 undang-undang No.6 tahun 1983). b. denda (pasal 38, 39, dan 41 undang-undang No.6 tahun 1983). Jadi, dapat disimpulkan pengertian dari sanksi perpajakan adalah sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak karena tidak mematuhi perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sanksi tersebut bisa berupa sanksi adminitrasi ataupun sanksi pidana. Sanksi administrasi bisa berupa denda, sedangkan sanksi pidana berupa kurungan penjara. Sanksi tersebut diberikan agar mampu memberikan efek jera bagi WP yang telah melakukan pelanggaran pajak.
E. Pajak Penghasilan (PPh) 1. Definisi Pajak Penghasilan (PPh) Menurut Resmi (2009:80), pengertian pajak penghasilan adalah : “Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang telah diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak ”.
37
Menurut Undang-undang pajak penghasilan tahun 2000 : “Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun”.
Menurut Suandy (2005:45) pengertian Pajak penghasilan (PPh) adalah: “PPh termasuk dalam kategori pajak subjektif, artinya pajak dikenakan karena ada subjeknya yakni yang telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam peraturan perpajakan. Sehingga terdapat ketegasan bahwa apabila tidak ada subjek pajaknya, maka jelas tidak dapat dikenakan PPh”. Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan pengertian Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan kepada subjeknya yaitu Wajib Pajak atas penghasilan yang diperolehnya baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia yang menambah kekayaan WP yang bersangkutan dalam satu tahun pajak. 2. Subjek Pajak Penghasilan (PPh) Subjek pajak PPh terdiri atas orang pribadi, badan, dan Bentuk Usaha Tetap (BUT). Disamping itu, ditentukan bahwa selama warisan tidak/belum dibagi maka warisan itu sendiri ditunjuk sebagai subjek pajak pengganti. Yang dimaksud dengan subjek pajak orang pribadi adalah setiap orang tidak memandang mereka itu warga negara atau bukan, keturunan atau pribumi, laki-laki atau perempuan yang bertempat tinggal di Indonesia atau bertempat
38
tinggal di luar Indonesia yang memungkinkan dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. (Marsyahrul, 2005:98). Sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang PPh, subjek pajak dalam PPh terdiri dari 2 (dua) jenis, yakni: a. Subjek pajak dalam negeri Subjek pajak dalam negeri adalah subjek pajak yang secara fisik memang berada atau bertempat kedudukan di Indonesia. Secara praktis dapat dilihat dalam ketentuan berikut: 1. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan. Atau juga orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Disamping itu, juga tidak harus secara berturut-turut 183 (seratus delapan puluh tiga) hari tinggal di Indonesia, namun bisa jadi secara tidak kontinyu sepanjang jumlahnya memenuhi 183 hari selama 12 bulan. 2. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. 3. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. b. Subjek pajak luar negeri Sedangkan yang termasuk sebagai subjek pajak luar negeri adalah:
39
1.
Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, ataupun berada di Indonesia namun tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia.
2. Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, ataupun berada di Indonesia namun tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. 3. Objek Pajak Penghasilan (PPh) Objek pajak penghasilan adalah penghasilan. Yang dimaksud penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang digunakan baik untuk investasi maupun konsumsi. (Ilyas, 2006:85). Meskipun UU No.17 Tahun 2000 menetapkan bahwa objek pajak adalah “penghasilan”, tetapi sebagai dasar penghitungan pajak (tax basic) adalah Penghasilan Kena Pajak (PKP). Oleh karena itu, ukuran untuk
40
menentukan bahwa wajib pajak terutang pajak atau tidak tergantung ada tidaknya PKP tersebut. Berdasarkan undang-undang pajak penghasilan tahun 2000, Objek Pajak Penghasilan (PPh) antara lain: a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang PPh. b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan. c. Laba usaha d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk : 1.
Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal
2. Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota. 3. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha. 4. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil, termasuk koperasi
41
yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan. 4. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 a. Definisi Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25 Menurut Resmi (2009:355) pengertian Pajak Penghasilan Pasal 25, selanjutnya disingkat PPh Pasal 25 merupakan angsuran PPh yang harus dibayar sendiri oleh WP untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 UU No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. b.Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25 Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan (PPh pasal 21 ayat 1) adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak lalu dikurangi dengan: 1. PPh pasal 21 dan pasal 23 2. PPh pasal 22 3. PPh pasal 24 dibagi 12 c. Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25
42
1. PPh pasal 25 harus dibayar/disetorkan selambat-lambatnya pada tanggal 15 (lima belas) bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. 2. Wajib Pajak diwajibkan untuk menyampaikan SPT Masa selambatlambatnya 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.
F. Penelitian Sebelumnya dan Perumusan Hipotesis 1. Jumlah Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemeriksaan merupakan proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti-bukti tentang informasi yang dapat diukur dari suatu entitas usaha yang dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen untuk menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Variabel pemeriksaan pajak disini memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Fadilah (2008). Jatmiko (2006) meneliti pengaruh sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda, pelayanan fiskus, dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian diperoleh hasil bahwa sikap WP terhadap pelaksanaan sanksi denda, sikap WP terhadap pelayanan fiskus, dan sikap WP terhadap kesadaran perpajakan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan WP.
43
Ha1 : Pengaruh jumlah pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Jumlah Pemeriksaan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan secara simultan Jumlah pemeriksaan pajak merupakan jumlah aktifitas pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus. Salah satu produk dari aktifitas pemeriksaan pajak adalah diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP). Variabel jumlah pemeriksaan pajak memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPh). Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Handayani (2009). Penelitian lain yang mendukung keterkaitan kedua variabel ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Salip (2006). Penelitiannya menjelaskan bahwa ternyata hasil pemeriksaan pajak meningkatkan penerimaan pajak penghasilan badan untuk masing-masing wajib pajak secara nominal. Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Misalnya dengan tidak melakukan penyelundupan pajak yang nantinya akan mengurangi penerimaan pajak. Dalam penelitian Jatmiko (2006) di Kota Semarang, ia meneliti pengaruh sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda, pelayanan fiskus,
44
dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian diperoleh hasil bahwa sikap WP terhadap pelaksanaan sanksi denda, sikap WP terhadap pelayanan fiskus, dan sikap WP terhadap kesadaran perpajakan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan WP. Dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak ditinjau dari besarnya sanksi denda, maka akan meningkatkan pula penerimaan pajak penghasilan. Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memiliki kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa adanya pemeriksaan ataupun sanksi yang diberikan dan secara sukarela mau membayar kewajibannya berupa pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan jumlah kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak baik orang maupun badan yang terdaftar di KPP dan telah melakukan kewajiban perpajakannya yaitu dengan melunasi dan melaporkan SPT tepat waktu. Dalam penelitian ini, variabel kepatuhan wajib pajak dipilih sebagai variabel intervening. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Direktorat jenderal Pajak. Dari upaya DJP menguji kepatuhan wajib pajak, ternyata hasilnya signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Namun, Handayani (2009) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan. Ha2 : Pengaruh jumlah pemeriksaan pajak, sanksi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan.
45
3. Jumlah
Pemeriksaan
Pajak
dan
Sanksi
Perpajakan
terhadap
Penerimaan Pajak Penghasilan melalui Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening Ha3 : Pengaruh jumlah pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan terhadap penerimaan pajak penghasilan dengan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel intervening. Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya No. 1.
2.
Judul Penelitian Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Chaizi Nasucha, 2004)
An Examination of Taxpayer’s Attitudes Towards The Australian Tax System : Findings From a
Variabel 1. Reformasi Administras i Perpajakan 2. Kepatuhan Wajib Pajak
1.Pemeriksaan Pajak 2.Sistem Pajak
Alat Analisis
Hasil
Analisis Regresi Hasil penelitian menunjukkan Linier Berganda bahwa reformasi administrasi perpajakan berpengaruh cukup signifikan terhadap akuntabilitas organisasi dan berpengaruh sangat signifikan terhadap kepatuhan pajak, akuntabilitas organisasi berpengaruh relatif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan reformasi administrasi perpajakan bersama akuntabilitas organisasi berpengaruh sangat signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Uji Beda Hasilnya menunjukkan bahwa kepercayaan dan sikap yang diselenggarakan oleh Sampel Nasional Pajak berbeda secara substansial dari orang-orang populasi umum.
46
3.
4.
Survey Of Tax Scheme Investors (Kristina Murphy, 2004) Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. (Agus Nugroho Jatmiko, 2006) Pengaruh pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak (Salip dan Tedy Wanto,2006)
1.Sikap WP pada sanksi denda 2.Sikap WP pada pelayanan fiskus 3.Sikap WP pada kesadaran perpajakan 4.Kepatuhan Wajib Pajak
Teknik analisis dengan menggunakan analisis regresi berganda.
Maka kesimpulannya bahwa sikap WP terhadap pelaksanaan sanksi denda, sikap WP terhadap pelayanan fiskus, dan sikap WP terhadap kesadaran perpajakan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan WP.
1. Pemeriksaan 1.Uji normalitas Pajak dengan 2. Penerimaan metode onePajak sample KolmogorovSmirnov Test 2.Uji peringkat bertanda 3.Uji jumlah Peringkat Wilcoxon.
Hasil penelitian dapat diketahui bahwa hasil pemeriksaan pajak secara nominal telah meningkatkan penerimaan pajak, namun peningkatan penerimaan secara nominal tersebut tidak diikuti oleh peningkatan yang signifikan pada rata-rata rasio Laba sebelum Pajak terhadap penjualan (EBT) dan rata-rata penerimaan pajak berdasarkan rasio pajak Penghasilan Badan terhadap penjualan. Hal ini berarti bahwa penerimaan Pajak Penghasilan Badan secara nominal diperoleh dari peningkatan tambahan atas penjualan yang diikutin oleh pelaporan penjualan yang
47
5.
Pengaruh 1. Jumlah Alat analisa Jumlah Pemeriksaan yang digunakan Pemeriksaan Pajak untuk menguji Pajak dan 2. Kepatuhan hipotesa adalah Kepatuhan Wajib Pajak regresi linier Wajib Pajak 3. Penerimaan berganda. terhadap Pajak Penerimaan Penghasilan Pajak Penghasilan (Retno Handayani, 2009)
6.
Increasing 1.Tax Tax Compliance Compliance 2.Use Tax in 3.Field Washington Experiment State : A Field Experiment (Govind S. Iyer, Philip M.J Reckers and Debra L. Sanders, 2010)
meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Hasil pengujian hipotesa menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dari jumlah pemeriksaan pajak terhadap penerimaan PPh dan tidak terdapat pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan PPh.
Analysis of Hasil penelitian menunjukkan Covariance bahwa mengirmkan (ANCOVA) komunikasi pendidikan and Analysis of mengenai hukuman untuk Variance ketidakpatuhan kepada (ANOVA) perusahaan atau meningkatkan kesadaran pembayar pajak dari risiko deteksi dikaitkan dengan peningkatan yang signifikan dalam dasar penggunaan melaporkan pajak setidaknya untuk periode dimana komunikasi pertama dikirim keluar.
G. Kerangka Pemikiran Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut
48
peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum. Karena sifat pajak tanpa adanya kontraprestasi langsung, pada umumnya wajib pajak cenderung untuk menghindar dari pembayaran pajak atau memperkecil kewajiban pajaknya. Kecenderungan melakukan penghindaran oleh Wajib Pajak lebih banyak terjadi karena sistem pemungutan pajak di Indonesia yang menggunakan self assessment. Sistem yang memberikan wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terhutang dan sebagai konsekuensi yuridis melaporkan pajak yang telah dihitung dan disetor melalui SPT baik secara bulanan (masa) maupun akhir tahun (tahunan). Agar sistem self assessment berjalan secara efektif, keterbukaan dan pelaksanaan penegakan hukum merupakan hal yang paling penting. Penegakan hukum ini dapat dilakukan dengan adanya pemeriksaan atau penyidikan pajak dan penagihan pajak. Penegakan hukum di bidang perpajakan merupakan tindakan yang dilakukan pihak terkait untuk menjamin agar Wajib pajak dan para calon Wajib
Pajak
memenuhi
ketentuan
undang-undang
perpajakan
seperti
menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembukuan dan informasi lain yang relevan serta membayar pajak pada waktunya. Dengan penegakan hukum yang diterapkan juga dapat memberikan sanksi kepada Wajib Pajak atas kelalaian dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).
49
Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Diharapkan dengan adanya sanksi perpajakan, akan meningkatkan pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Jika kepatuhan wajib pajak telah meningkat akan berdampak pula pada penerimaan pajak penghasilan.
Gambar 2.1 Model Penelitian Ha1
Jumlah Pemeriksaan Pajak (X1) Ha4
Kepatuhan Wajib Pajak (X3)
Ha5 Sanksi Perpajakan (X2)
Ha3
Penerimaan Pajak Penghasilan (Y)
Ha2
50
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
A. Ruang Lingkup Penelitian Penelitian ini mengambil objek penelitian yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mampang Prapatan yang terdapat di Jakarta Selatan. Rancangan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian kausalitas yang bertujuan untuk menemukan ada atau tidaknya pengaruh dari jumlah pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan terhadap penerimaan pajak penghasilan melalui kepatuhan wajib pajak sebagai variabel intervening.
B. Metode Pengumpulan Sampel Dalam penelitian ini, berdasarkan tujuan dan masalah penelitian maka penulisan menggunakan metode penelitian maka penulis menggunakan metode pemilihan sampel nonprobabilitas, yaitu pemilihan sampel bertujuan (Purposive Sampling) (Indriantoro dan Supomo, 2002:131). Adapun elemen populasi penelitian ini adalah para pegawai dan pemeriksa pajak, dengan pemilihan sampel yaitu kepala kantor, supervisor dan staff yang telah bekerja minimal selama 1 (satu) tahun.
51
C. Metode Pengumpulan Data Jenis data yang digunakan adalah sebagai berikut : 1. Data Primer Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini melalui metode survei dengan menggunakan kuesioner. Di dalam metode survei ini terdapat dua teknik pengumpulan data, yaitu wawancara dan survei (Indriantoro dan Supomo, 2002:152). 2. Data Sekunder Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dari pihak lain (Indriantoro dan Supomo, 2005), data sekunder penelitian ini mengambil dari buku dan literatur lainnya yang terdiri dari: (1) Buku-buku teks yang berkaitan dengan auditing yang datanya masih relevan untuk digunakan. (2) Tesis, skripsi, jurnal-jurnal, artikel, majalah, serta dari internet yang berkaitan.
52
D. Metode Analisis data Metode analisis data yang akan dilakukan yaitu: 1. Uji Kualitas Data a. Uji Validitas Uji Validitas dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana variabel yang digunakan benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Pengujian validitas dengan dengan menggunakan Pearson Correlation yaitu dengan cara menghitung korelasi antar skor masing-masing butir pertanyaan dengan total skor (Ghozali, 2005). Kriteria valid atau tidak valid adalah jika korelasi antara skor masing-masing butir pertanyaan dengan total skor mempunyai tingkat signifikan di bawah 0,05 maka butir pertanyaan tersebut dapat dikatakan valid, dan jika korelasi skor maing-masing butir pertanyaan dengan total skor mempunyai signifikan di atas 0,05 maka butir pertanyaan tersebut tidak valid (Ghozali, 2005) b. Uji Reliabilitas Uji realibilitas dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukuran yang sama. Huck dan Cormier (1996) dalam Novitasari (2007) mengemukakan bahwa kualitas data yang diperoleh dari penggunaan instrument penelitian dapat dievaluasi melalui uji realibilitas dan validitas.
Peneliti
melakukan
uji
reabilitas
dengan
menghitung
53
Cronbach’s Alpha dari masing-masing instrumen dalam suatu variabel. Instrumen
yang dipakai dalam variabel tersebut dikatakan andal
(reliabel) apabila memiliki Croanbach’s Alpha lebih dari 0,60 (Nunnaly, 1978). Uji kualitas data ini menggunakan bantuan program SPSS 17.0.
2. Uji Analisis Jalur (Model Trimming) Analisis jalur model trimming digunakan untuk memperbaiki suatu model struktur analisis jalur dengan cara mengeluarkan model variabel eksogen yang koefisien jalurnya tidak signifikan (Heise, 1969 dalam Oktafani, 2009). Jaid, model trimming terjadi ketika koefisien jalur diuji secara keseluruhan ternyata ada variabel yang tidak signifikan, maka perlu memperbaiki model struktur jalur yang telah dihipotesiskan. Analisis jalur yang dikeluarkan adalah sebagai berikut : a.
Analisis Jalur Sub-Struktur 1 X1
ρX3X1 X3
r12 ρX3X2 X2
X3 = ρX3X1X1 + ρX3X2X2 +ρX3ε1
54
X1 = Jumlah Pemeriksaan Pajak X2 = Sanksi Perpajakan X3 = Kepatuhan Wajib Pajak ε = Error ε1 X1 ρX3X1
ρX3ε1
X3 X3 = ρX3X1X1 + ρX3ε1 ε1 ρX3ε1
X3
X2
ρX3X2
X3 = ρX3X2X2 +ρX3ε1
1. Pengujian Secara Simultan Uji simultan dirumuskan dengan hipotesis : Ho : ρX3X1 = ρX3X2 = 0 Ha : ρX3X1 = ρX3X2 ≠ 0
55
Ho : Jumlah pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Ha : Jumlah pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Pengujian secara Individual a.
Jumlah pemeriksaan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Hipotesisnya adalah : Ho : ρX3X1 = 0 Ha : ρX3X1 > 0 Ho : Jumlah pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Ha : Jumlah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
b. Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Hipotesisnya adalah : Ho : ρX3X2 = 0 Ha : ρX3X2 > 0 Ho : Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
56
Ha : Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. b. Hasil Analisis Jalur Sub-Struktur 2 X1
r12
ε2
ε1
ρyx1
ρyε2
ρX3ε1 ρX3X1 X3
Ρyx3
Y
ρX3X2 X2
Ρyx2
Y = ρyx1X1 + Ρyx2X2 + Ρyx3X3 + ρyε2 X1 = Jumlah pemeriksaan pajak X2 = Sanksi perpajakan X3 = Kepatuhan Wajib Pajak Y = Penerimaan pajak penghasilan ε = Error
ε2
X1 ρyx1
ρyε2
Y Y = ρyx1X1 + ρyε2
57
ε2 ρyε2 Y
ρyx2
X2 Y = ρyx2X2 + ρyε2
ε2
ε1 ρyx1
ρyε2 ρx3x1
X3
Y
Y = ρyx3X3 + ρyε2 1. Pengujian Simultan Uji simultan dirumuskan sebagai berikut : Ho : ρyx3 = ρyx2 = ρyx1 = 0 Ha : ρyx3 = ρyx2 = ρyx1 ≠ 0 Ho : Jumlah pemeriksaan pajak, sanksi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh secara simultan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Ha : Jumlah pemeriksaan pajak, sanksi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan.
58
2. Pengujian secara Individual a.
Jumlah pemeriksaan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak pengahasilan Hipotesisnya adalah : Ho : ρyx1 = 0 Ha : ρyx1 ≠ 0 Ho : jumlah pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan. Ha : jumlah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan
b. Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan Hipotesisnya adalah : Ho : ρyX2 = 0 Ha : ρyX2 ≠ 0 Ho : Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan. Ha : Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan.
59
c.
Kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan Hipotesisnya adalah : Ho : ρyX3 = 0 Ha : ρyX3 > 0 Ho : Kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Ha : Kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan.
3. Pengujian Kesesuaian Model : Koefisien Q Uji kesesuaian model (goodness-of-fitt test) dimaksudkan unttuk menguji apakah model yang diusulkan memiliki kesesuaian (fitt) dengan data atau tidak. Analisis jalur suatu model diusulkan dikatakan fitt dengan data apabila matriks korelasi sampel tidak jauh berbeda dengan matriks korelasi estimasi (reproduced correlation matrikx) atau korelasi yang diharapkan (expected correlation matrix). Rumus kesesuaian model analisis jalur : Dimana : Q = Koefisien Q = 1- (1=
).(1-
)........(1-
)
setelah dilakukan trimming
60
Apabila Q =1 mengindikasikan model fit sempurna. Jika Q < 1 untuk menentukan fit tidaknya model maka statistik koefisien Q perlu diuji dengan statistik W yang dihitung dengan rumus : W hitung = -(N-d) 1nQ Keterangan : N = menunjukkan ukuran sampel d = banyaknya koefisien jalur yang tidak signifikan sama dengan (degree of freedom = derajat bebas) = Koefisien determinasi determinan multiple untuk model yang diusulkan. M = Menunjukkan koefisien determinan multilpel (R) setelah koefisien jalur yang tidak signifikan yang dihilangkan. Dasar pengambilan keputusan : Jika W
hitung
≥ X2 (df ; a)
tolak Ho (berarti matriks korelasi sampel
berbeda dengan matriks korelasi estimasi), kedua model tersebut signifikan. Jika W hitung ≤ X2 (df ; a)
terima Ho (berarti matriks korelasi sampel tidak
berbeda (sama) dengan matriks korelasi estimasi), kedua model tersebut tidak signifikan. Hipotesisnya adalah : Ha : R ≠ R (ᴓ) : Matriks korelasi estimasi berbeda dengan matriks korelasi sampel.
61
Ho : R = R (ᴓ) : Matriks korelasi estimasi tidak berbeda (sama) dengan matriks korelasi sampel. 4. Uji Asumsi Klasik Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini hanya uji normalitas. a.
Uji Normalitas Uji normalitas dilakukan untuk melihat penyebaran data yang normal atau tidak, karena data diperoleh langsung dari pihak pertama melalui kuesioner. Dalam Ghozali (2005) Screening terhadap normalitas data merupakan langkah awal yang harus dilakukan untuk setiap analisis multivariate, khususnya jika tujuannya adalah inferensi. Pengujian normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan uji normal probability plot dimana data dikatakan normal jika nilai selebaran data berada di sekitar garis lurus diagonal.
E. Operasional Variabel Penelitian Menurut Sugiyono (2005:2), variabel penelitian adalah suatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi, kemudian ditarik kesimpulannya. Operasional variabel penelitian adalah sebuah konsep yang mempunyai penjabaran dari variabel yang ditetapkan dalam suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memastikan agar variabel yang diteliti secara jelas dapat ditetapkan indikatornya.
62
1. Variabel bebas (Variabel Independen) Variabel bebas adalah variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel lainnya. Variabel bebas dalam penelitian ini terdiri dari: a. Jumlah Pemeriksaan Pajak Jumlah pemeriksaan pajak adalah jumlah aktivitas pemeriksaan pajak yang dilakukan fiskus. Respon dari responden direkam dengan skal Likert mulai dari tidak setuju sampai dengan sangat setuju. b. Sanksi Perpajakan Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Lubis, 2006:55). Respon dari responden direkam dengan sklala Likert mulai dari skala tertinggi (nilai 5) menggunakan nilai komitmen yang sangat tinggi. 2. Variabel Terikat (Dependent Variabel) Penerimaan pajak yang dimaksud disini adalah penerimaan pajak yang berasal dari pengaruh variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini. Variabel independen yang digunakan adalah jumlah pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan. Variabel ini diukur berdasarkan aspek penerimaan pajak dan diukur menggunakan skala Likert (likert scale) yang berkaitan dengan 5 (lima)
63
pilihan, yaitu : (5) Sangat setuju, (4) Setuju, (3) Netral, (2) Tidak setuju, (1) Sangat tidak setuju.
3. Variabel Intervening Variabel intervening adalah tipe variabel-variabel yang mempengaruhi hubungan antara variabel-variabel independen dengan variabel-variabel dependen menjadi hubungan yang tidak langsung. Variabel intervening terletak diantara variabel independen dan variabel dependen, sehingga variabel independen tidak langsung menjelaskan atau mempengaruhi variabel dependen. Dalam penelitian ini variabel interveningnya adalah kepatuhan wajib pajak. Tabel 3.1 Tabel Definisi Operasionalisasi Variabel Indikator Jumlah 1.Jumlah pemeriksaan pajak adalah jumlah Pemeriksaan aktivitas pemeriksaan pajak yang dilakukan Pajak oleh fiskus. 2.Produk dari aktivitas pemeriksaan pajak adalah dengan diterbitkannya SKP (Surat Ketetapan Pajak). 3.Surat Ketetapan Pajak yang mempunyai potensi untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak adalah SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar). 4.Semakin banyak jumlah pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus, maka penerimaan pajak akan semakin baik. 5.Wajib pajak yang dilakukan pemeriksaan pajak adalah wajib pajak yang memiliki indikasi lebih bayar.
Skala Likert
64
Variabel
Sanksi Perpajakan
Indikator 6.Pemeriksa pajak meminta dan menjanjikan sesuatu yang berhubungan dengan keputusan pemeriksaan. 7.Pemeriksa pajak memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk memberikan tanggapan dan penjelasan atas temuan pemeriksaan. 8.Semakin berpengalaman seorang pemeriksa, maka akan semakin peka dan cepat tanggap dalam mendeteksi adanya kekeliruan. 9.Sikap independesi merupakan cermin ketaatan pemeriksa pajak 10.Dalam melakukan pemeriksaan pajak, pemeriksa harus bersikap jujur dan adil. 11.Pemeriksa pajak telah melakukan pemeriksaan dengan baik. 12.pemeriksa pajak harus objektif dalam melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak. 13.Rasa tanggung jawab yang tinggi tidak harus dimiliki pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan pajak. 14.Pemeriksa pajak memiliki kepentingan Keuangan dengan klien yang diperiksa. 15.Semakin sering fiskus melakukan pemeriksaan, maka penerimaan yang diperoleh semakin baik. 16.Tidak adanya sanksi bagai pemeriksa pajak yang tidak independen saat melakukan pemeriksaan. 1.Wajib pajak yang melanggar peraturan pajak harus dihukum. 2.Pemberian sanksi administrasi bagi wajib pajak yang telat bayar. 3.Besarnya sanksi bisa dinegosiasi antara wajib pajak dan fiskus. 4.Sanksi pajak bisa dihapuskan. 5.Sanksi perpajakan dapat memberikan efek jera bagi pelanggar pajak. 6.Terdapat perbedaan besarnya sanksi antara wajib pajak pejabat dengan wajib pajak
Skala Likert
Likert
65
Variabel
Indikator orang biasa. 7.Lama pidana kurungan dan pidana penjara sama. 8.Pemberian sanksi pajak yang lebih berat bagi WP yang pernah melanggar pajak. 9.Sanksi denda dan sanksi administratif cukup efektif. 10.Sanksi perpajakan belum memberikan efek jera.
Skala Likert
Kepatuhan Wajib Pajak
1.Pengetahuan yang baik dari wajib pajak mengenai pajak. 2.Definisi kepatuhan wajib pajak. 3.Kepatuhan formal. 4.Kepatuhan materill. 5.Kesadaran WP mendaftar tanpa pengaruh siapapun. 6.Kejelasan mengenai undang-undang pajak. 7.Biaya kepatuhan yang rendah. 8.Tepat waktu. 9.Mempunyai tunggakan pajak. 10.Kepatuhan yang membutuhkan panutan. 11.Kurangnya sosialisasi tentang pajak.
Likert
Penerimaan pajak penghasilan
1.Semakin banyak jumlah wajib pajak, maka penerimaan pajak penghasilan di KPP Mampang Prapatan akan semakin baik. 2.Semakin disiplin wajib pajak dalam membayar pajak, maka penerimaan pajak penghasilan akan bertambah 3.Peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pemeriksaan pajak penghasilan, dan pemberian sanksi yang tegasndapat meningkatkan penerimaan pajak penghasilan. 4.Pemeriksaan pajak dilakukukan dengan tujuan untuk menambah penerimaan pajak penghasilan. 5.Semakin disiplin pemeriksa pajak dan semakin tegas sanksi yang diberikan, akan meningkatkan penerimaan pajak
Likert
66
Variabel
Indikator penghasilan. 6.Tindakan pemeriksa pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan. 7.Sanksi perpajakan yang tegas lebih berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan dibandingkan dengan pemeriksa pajak. 8.Dengan dilaksanakannya pemeriksaan pajak, dapat meningkatkan realisasi penerimaan pajak pada KPP Mampang. 9.Dengan pemberian sanksi yang tegas, dapat meningkatkan realisasi penerimaan pajak pada KPP Pratama Mampang Prapatan. 10.Semakin sering pemeriksaan yang dilakukan dapat meningkatkan realisasi penerimaan pajak pada KPP Pratama Mampang Prapatan.
Skala Likert
67
BAB IV PENEMUAN DAN PEMBAHASAN
A. Sekilas Gambaran Umum Objek Penelitian 1. Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Mampang Prapatan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mampang Prapatan yang merupakan pemecahan/pemekaran dari KPP Jakarta Selatan Empat, yang dibentuk
berdasarkan
Keputusan
Menteri
Keuangan
Nomor:
276/KMK.01/1989 tanggal 25 Mei 1989. KPP Jakarta Selatan Empat yang semula berkedudukan di Jl. Taman Makam Pahlawan, Kalibata, Jakarta Selatan, wilayah kerjanya meliputi 4 (empat) kecamatan, yaitu : 1. Kecamatan Mampang Prapatan 2. Kecamatan Pancoran 3. Kecamatan Pasar Minggu 4. Kecamatan Jagakarsa Dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 94/KMK.01/194 tanggal 29 Maret 1994, KPP Jakarta Selatan Empat dipecah menjadi 2 (dua) KPP yaitu : 1. Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Mampang Prapatan, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Mampang dan Kecamatan Pancoran.
68
2. KPP Jakarta Pasar Minggu, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Pasar Minggu dan Kecamatan Jagakarsa. Kemudian dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 443/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001 tentang Organisasi dan Tata Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah, Kantor Pelayanan Pajak, KPP Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak serta Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan, maka KPP Jakarta Mampang Prapatan dipecah menjadi KPP Jakarta Mampang Prapatan dan KPP Jakarta Pancoran. Berdasarkan SK tersebut, wilayah kerja KPP Jakarta Mampang Prapatan, meliputi: a. Kelurahan Kuningan Barat b. Kelurahan Mampang Prapatan c. Kelurahan Pela Mampang d. Kelurahan Tegal Parang. e. Kelurahan Bangka.
2. Wilayah Kerja Pembagian Wilayah kerja KPP Pratama Mampang Prapatan meliputi : a. Kelurahan Kuningan Barat b. Kelurahan Mampang Prapatan c. Kelurahan Pela Mampang
69
d. Kelurahan Tegal Parang. e. Kelurahan Bangka.
3. Struktur Organisasi KPP Pratama terdiri dari : a. Subbagian Umum b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi. c. Seksi Pelayanan. d. Seksi Penagihan. e. Seksi Pemeriksaan. f. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan. g. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I. h. Seksi pengawasan dan Konsultasi II. i. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III. j. Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV. k. Kelompok Jabatan Fungsional
70
Gambar 4.1 Bagan Organiasi KPP Pratama Mampang Prapatan Kepala Kantor
Sub-Bagian Umum
Seksi Pengolahan Data dan Informasi
Seksi Pelayanan
Seksi Penagihan
Seksi Pemeriksaa n
Seksi Ekstensifikasi
Seksi Konwas I
Seksi Konwas II
Seksi Konwas III
Kelompok Jabatan Fungsional
71
Seksi Konwas IV
4. Kebijakan DITJEN PAJAK a. Prinsip Dasar Pajak Keterbukaan, langsung, kejujuran. b. Visi dan Misi 1. Visi Menjadi model pelayanan masyarakat dengan sistem administrasi modern yang berkelas dunia, dipercaya, dan dibanggakan dunia. 2. Misi Menghimpun penerimaan Negara dari sektor perpajakan guna menunjang kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 3. Motto Mewujudkan masyarakat sadar dan peduli pajak. 4. Tujuan Mewujudkan citra dan target pajak menjadi nyata. 5. Sasaran Ekstensifikasi (cari yang tersembunyi) dan intensifikasi (ungkap yang tidak jujur). 6. Strategi Reformasi Perpajakan : a. Reformasi moral, etika, dan integritas. b. Reformasi kebijakan perpajakan.
72
c. Reformasi pelayanan terhadap WP. d. Reformasi pengawasan atas pemenuhan kewajiban perpajakan WP. 7. Program a. Meningkatkan konsolidasi internal. b. Meningkatkan kebijakan perpajakan dengan equal treatment. c. Meningkatkan penyuluhan dan pelayanan dengan e-system. d. Meningkatkan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dengan Bank Data. e. Meningkatkan Bank Data menjadi Bank Data Nasional melalui Nomor Identitas Tunggal (Single Identification Number SIN). f. Meluruskan ketentuan peraturan perundang-undangan yang belum lurus sesuai ketentuan yang berlaku.
5. KPP Pratama KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan perundangundangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya KPP Pratama menyelenggarakan fungsi :
73
1. Pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan. 2. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan. 3. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan lainnya. 4. Penyuluhan perpajakan. 5. Pelaksanaan regristrasi Wajib Pajak. 6. Pelaksanaan ekstensifikasi. 7. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak. 8. Pelaksanaan pemeriksaan pajak. 9. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. 10. Pelaksanaan konsultasi perpajakan. 11. Pelaksanaan intensifikasi 12. Pembetulan ketetapan pajak. 13. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. 14. Pelaksanaan administrasi kantor.
74
B. Karakteristik Kantor Pelayanan Pajak 1. Tingkat Pengembalian Kuesioner Jumlah kuesioner yang disebar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mampang Prapatan sebanyak 70 (tujuh puluh) dan yang kembali sebanyak 50 (lima puluh) kuesioner. Para pegawai diharapkan mampu mengemban tugas dan misi Direktorat Jenderal Pajak, dengan pembagian sebagai berikut : Kepala Kantor
: 1 orang
Kepala Seksi
: 9 orang
Supervisor
: 4 orang
Staff/Pelaksana
: 36 orang
Total
50 orang
Berikut adalah sampel dan tingkat pengembalian kuesioner yang disajikan dalam tabel berikut : Tabel 4.1 Sampel dan Tingkat Pengembalian Keterangan Total kuisioner yang dikirim Total kuisioner yang tidak kembali Total kuisioner yang kembali Kuesioner yang dapat diolah
Jumlah
Presentase
70 20 50 50
100% 28% 72% 72%
Sumber : Hasil Penelitian 2010
75
Total kuesioner yang direspon sebanyak 50 kuesioner yaitu 72% dari total kuesioner yang dikirim. Sedangkan sebanyak 20 kuesioner yaitu 28 % tidak kembali disebabkan karena jumlah karyawan yang terdapat di KPP Pratama Mampang Prapatan hanya 50 (lima puluh) orang.
2. Deskripsi Statistik Demografi responden Berikut adalah karakteristik responden berdasarkan pendidikan dan jenis kelamin yang disajikan dalam tabel berikut : Tabel 4.2 Deskripsi Statistik Demografi Responden Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin Keterangan Laki-Laki Perempuan Pendidikan Jumlah % Jumlah % D3 10 20% 6 12% S1 18 36% 11 22% S2 4 8% 1 2% S3 0 0% 0 0% Jumlah 32 64% 18 36% Sumber : Hasil penelitian yang diolah, 2010
Total Jumlah % 16 32% 29 58% 5 10% 0 0% 50 100%
Dari hasil uji statistik pada tabel 4.2 tersebut memberikan informasi mengenai deskripsi statistik demografi responden berdasarkan pendidikan dan jenis kelamin, yang didalamnya dijelaskan mengenai frekuensi jumlah dan persentase responden. Dari tabel tersebut, dapat diketahui bahwa responden laki-laki mendominasi (64%) daripada responden wanita (36%). Pendidikan terakhir dari para responden mayoritas adalah lulusan S1 yaitu
76
berjumlah 29 responden (58%). Dari jumlah tersebut 32 responden berjenis kelamin laki-laki dan 18 responden berjenis kelamin wanita. Berikut adalah karakteristik responden berdasarkan jabatan dan jenis kelamin yang disajikan dalam tabel berikut : Tabel 4.3 Deskripsi Statistik Demografi Responden Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin Keterangan Laki-Laki Perempuan Pendidikan Jumlah % Jumlah % Kepala Kantor 1 2% 0 0% Kepala 5 10% 4 8% Seksi Supervisor 2 4% 2 4% Staff/Pelaksana 24 48% 12 24% Jumlah 32 64% 18 36% Sumber : Hasil penelitian yang dolah, 2010
Total Jumlah % 1 2% 9 18% 4 36 50
8% 72% 100%
Dari hasil uji statistik pada tabel 4.3 menjelaskan bahwa jabatan yang dimiliki oleh responden terbanyak adalah staff/pelaksana yaitu sebanyak 36 responden (72%). Dari jumlah tersebut yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 24 responden (48%) dan yang berjenis kelamin wanita sebanyak 12 responden (24%). C. Penemuan dan Pembahasan 1. Hasil Uji Kualitas Data a.
Hasil Uji Validitas Hasil uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan Pearson
77
Corelation, pedoman suatu model dikatakan valid jika tingkat signifikansinya dibawah 0,05 maka butir pertanyaan tersebut dapat dikatakan valid. Pada tabel 4.4 berikut ini disajikan hasil uji validitas data hasil statistik variabel jumlah pemeriksaan pajak. Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas Hasil Uji Validitas Instrumen Jumlah Pemeriksaan Pajak Pernyataan
Sig
JPP1 .001 JPP2 .000 JPP3 .000 JPP4 .000 JPP5 .000 JPP6 .555 JPP7 .410 JPP8 .000 JPP9 .000 JPP10 .000 JPP11 .014 JPP12 .000 JPP13 .000 JPP14 .000 JPP15 .001 JPP16 .085 Sumber: Data diolah, 2010
Pearson Correlation .469** .767** .534** .661** .620** .086 .119 .788** .714** .890** .344** .766** .535** .490** .443** .246
Keterangan Valid Valid Valid Valid Valid Tidak Valid Tidak Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid valid Valid Tidak Valid
Berdasarkan hasil tabel 4.4 diatas variabel jumlah pemeriksaan pajak (JPP) terdiri dari 16 butir pertanyaan tersebut terdapat 3 butir pertanyaan yang tidak valid yaitu item pertanyaan JPP6 (0,555), JPP7 (0,410), JPP16 (0,085). pernyataan tersebut tidak valid karena nilai signifikansi diatas
78
0,05, untuk itu pernyataan nomor
6, 7, dan 16 dikeluarkan dalam
pengujian berikutnya. Pada tabel 4.5 berikut ini disajikan hasil uji validitas data hasil statistik variabel sanksi perpajakan. Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas Hasil Uji Validitas Instrumen Sanksi Perpajakan Pertanyaan
Sig
SP1 .000 SP2 .000 SP3 .000 SP4 .000 SP5 .000 SP6 .149 SP7 .214 SP8 .000 SP9 .000 SP10 .000 Sumber: Data diolah, 2010
Pearson Correlation .542** .800** .579** .692** .563** .207 .179 .800** .717** .869**
Keterangan Valid Valid Valid Valid Valid Tidak Valid Tidak Valid Valid Valid Valid
Berdasarkan hasil tabel 4.5 di atas menunjukkan bahwa pada variabel sanksi perpajakan yang terdiri dari 10 butir pertanyaan terdapat 2 butir pertanyaan tidak valid yaitu pada item pertanyaan SP6 (0,149), SP7 (0,214). Untuk itu pernyataan nomor
6, dan 7 dikeluarkan dalam
pengujian berikutnya. Pada tabel 4.6 berikut ini disajikan hasil uji validitas data hasil statistik variabel kepatuhan wajib pajak
79
Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas Hasil Uji Validitas Instrumen Kepatuhan Wajib Pajak Pertanyaan
Sig
KWP1 .000 KWP2 .000 KWP3 .538 KWP4 .000 KWP5 .000 KWP6 .296 KWP7 .000 KWP8 .000 KWP9 .003 KWP10 .292 KWP11 .451 Sumber: Data diolah, 2010
Pearson Correlation .542** .712** .089 .709** .707** -.151 .481** .587** .416** .152 -.109
Keterangan Valid Valid Tidak Valid Valid Valid Tidak Valid Valid Valid Valid Tidak Valid Tidak Valid
Berdasarkan hasil uji statistik pada tabel 4.6 variabel kepatuhan wajib pajak (KWP) yang merupakan variabel intervening terdiri atas 11 butir pertanyaan tersebut terdapat 4 butir pertanyaan yang tidak valid yaitu pada item pertanyaan KWP3 (0,538), KWP6 (0,296), KWP10 (0,292), KWP11 (0,451). Pertanyaan tersebut tidak valid karena memiliki nilai signifikansi diatas 0,05. Untuk itu pernyataan nomor 3, 6, 10, dan 11 dikeluarkan dalam pengujian berikutnya. Pada tabel 4.7 berikut ini disajikan hasil uji validitas data hasil statistik variabel penerimaan pajak penghasilan.
80
Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas Variabel Dependen (Penerimaan Pajak Penghasilan) Pertanyaan
Sig
PPH1 .000 PPH2 .000 PPH3 .000 PPH4 .000 PPH5 .000 PPH6 .000 PPH7 .251 PPH8 .000 PPH9 .000 PPH10 .000 Sumber: Data diolah, 2010
Pearson Correlation .747** .741** .747** .548** .683** .584** .165 .816** .736** .784**
Keterangan Valid Valid Valid Valid Valid Valid TidakValid Valid Valid Valid
Berdasarkan hasil uji statistik pada tabel 4.7 diatas menunjukkan bahwa pada variabel penerimaan pajak penghasilan terdiri dari 10 butir pertanyaan tersebut terdapat 1 butir pertanyaan tidak valid yaitu pada item pertanyaan PPH7 (0,251). Pertanyaan tersebut tidak valid karena memiliki signifikansi diatas 0,05. Untuk itu pernyataan nomor 7 dikeluarkan dalam pengujian selanjutnya.
b. Hasil Uji Reliabilitas Hasil dari pengujian reliabilitas digunakan untuk mengetahui apakah instrumen penelitian yang dipakai dapat digunakan berkali-kali pada waktu yang berbeda. Reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner
81
dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan teknik cronbach alpha, dimana suatu instrumen dapat dikatakan reliabel bila memiliki koefisien kehandalan atau alpha : <0,6 tidak reliabel, 0,6-0,7 acceptable, 0,7-0,8 reliabel, dan > 0.8 sangat reliabel (Hasanah, 2008 dalam Adisti, 2010). Berikut adalah hasil uji reliabilitas jumlah pemeriksaan pajak, sanksi perpajakan, kepatuhan wajib pajak, dan penerimaan pajak penghasilan. Pada tabel 4.8 berikut ini disajikan hasil uji reliabilitas data hasil statistik variabel jumlah pemeriksaan pajak. Tabel 4.8 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Jumlah Pemeriksaan Pajak Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items
.865
.876
13
Sumber : Hasil penelitian yang diolah, 2010 Tabel 4.8 menunjukkan hasil perhitungan cronbach’s alpha atas variabel jumlah pemeriksaan pajak setelah pernyataan yang tidak valid dikeluarkan, dimana item pernyataan memiliki nilai cronbach’s alpha sebesar 0,865 sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan dalam kuesioner penelitian ini adalah reliabel.
82
Pada tabel 4.9 berikut ini disajikan hasil uji reliabilitas data hasil uji statistik variabel sanksi perpajakan : Tabel 4.9 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Sanksi Perpajakan Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items
.857 .865 8 Sumber : Hasil penelitian yang diolah, 2010 Tabel 4.9 menunjukkan hasil perhitungan cronbach’s alpha atas variabel sanksi perpajakan setelah pernyataan yang tidak valid dikeluarkan, dimana item pernyataan memiliki nilai cronbach’s alpha sebesar 0,857 sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan dalam kuesioner penelitian ini adalah reliabel. Pada tabel 4.10 berikut ini disajikan hasil uji reliabilitas data hasil uji statistik kepatuhan wajib pajak. Tabel 4.10 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Kepatuhan Wajib Pajak Reliability Statistics
Cronbach's Alpha .747
Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items .820
7
83
Tabel 4.10 menunjukkan hasil perhitungan cronbach’s alpha atas variabel kepatuhan wajib pajak setelah pernyataan yang tidak valid dikeluarkan, dimana item pernyataan memiliki nilai cronbach’s alpha sebesar 0,747 sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan dalam kuesioner penelitian ini adalah reliabel. Pada tabel 4.11 berikut disajikan hasil uji reliabilitas data hasil statistik penerimaan pajak penghasilan. Tabel 4.11 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penerimaan Pajak Penghasilan Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items
.880
.885
9
Sumber : Hasil penelitian yang diolah, 2010 Berdasarkan hasil uji statistik pada tabel 4.11 Reliability Statistics dapat diperoleh kesimpulan bahwa konstruk pertanyaan dari variabel Y (Penerimaan Pajak Penghasilan) dikatakan
reliabel
karena nilai
Cronbach’s Alpha 0,880 > 0,60. 2. Hasil Uji Asumsi Klasik a. Hasil Uji Normalitas Menguji suatu model regresi yaitu variabel dependen, variabel independen maupun keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak
84
(Ghozali, 2005: 110). Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau paling tidak mendekati normal. Untuk mendeteksi normalitas dapat menggunakan analisa grafik dengan melihat grafik normal P-P Plot Of Regression Standardized Residual. Deteksinya dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik. Pada penelitian ini uji normalitas terlihat dalam grafik berikut yang merupakan hasil output pengujian normalitas dengan media bantuan SPSS seri 17,0. Dasar pengambilan keputusan dari analisa grafik tersebut adalah: a) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas b) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal, maka regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. Hasil pengujian normalitas berupa grafik dan histogram, berikut pengujian normalitas.
85
Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas Pengaruh Jumlah Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan melalui Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening
Sumber : Hasil penelitian yang diolah, 2010
Gambar 4.3 Hasil Uji Normalitas
Sumber : Hasil penelitian yang diolah, 2010 Dengan melihat tampilan hasil uji statistik pada gambar 4.2 (histogram) maupun 4.3 (normal probability plot) dapat disimpulkan
86
bahwa grafik histogram memberikan pola distribusi yang normal, hal ini didukung oleh grafik normal plot menunjukkan adanya persebaran data (titik) pada sumbu diagonal yang sangat mendekati garis diagonal. Pedoman uji normalitas mengatakan bahwa jika persebaran data (titik) mengikuti atau mendekati garis normal. Pada gambar histogram juga menunjukkan adanya normalitas dalam penelitian ini. Melihat dari hal tersebut, penelitian ini bisa disimpulkan memenuhi uji normalitas.
3. Hasil Analisis Jalur (Model Trimming) a.
Menguji Sub-Struktur 1 Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan hasil dari pengujian variabel jumlah pemeriksaan pajak (X1) dan Sanksi Perpajakan (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (X3) Tabel 4.12 Summary Model 1 Sub-Struktur 1 Model Summaryb Model
R
R Square
Adjusted R Square
1 .850a .722 .710 a. Predictors: (Constant), SP, JPP b. Dependent Variable: KWP Sumber : Hasil pengolahan SPSS 17.0
Std. Error of the Estimate 1.686
87
Tabel 4.13 ANOVA (b) Model 1 Sub-Struktur 1 ANOVAb(1) Sum of Squares
Model
Df
Mean Square
1 Regression
347.237
2
Residual
133.583
47
Total 480.820 a. Predictors: (Constant), SP, JPP b. Dependent Variable: KWP
49
F
Sig.
173.618 61.086 .000a 2.842
Tabel 4.14 Coefficients (a) Model 1 Sub-Struktur 1
Model
1
(Constant)
Unstandardized Coefficients Std. B Error 4.220 2.080
Standardized Coefficients
t
Sig.
2.028
.048
Beta
JPP
.506
.153
.976
3.318
.002
SP
-.102
.229
-.131
-.446
.658
a. Dependent Variable: KWP Sumber : Hasil olah SPSS17.0
Tabel 4.12 sampai dengan tabel 4.14 menggambarkan hasil output path analysis model trimming sub struktur 1 model 1, dimana tabel 4.12 Summary memperoleh nilai R = 0,850 yang menunjukkan nilai koefisien jalur jumlah pemeriksaan pajak (X1) dan Sanksi Perpajakan (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (X3) sebagai variabel interveningnya sebesar 85,0% dengan koefisien determinan atau kontribusi sebesar 0,722 atau
88
72,2% dan besar koefisien residu ρx3ε1 = √ 1- 0,722 = 0,527. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel jumlah pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan sebesar 52,7%. Tabel 4.13 menunjukkan nilai F sebesar 61,086 dengan signifikan sebesar 0,000. Karena sig < 0,05 maka keputusannya Ha diterima dan Ho ditolak. Tabel 4.14 menunjukkan Coefficient Beta untuk jumlah pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,976 atau 97,6% pada tingkat signifikan 0,002, sedangkan Coefficient Beta untuk sanksi perpajakan sebesar -0,131 atau -13,1% pada tingkat signifikan 0,658 yang berarti sanksi perpajakan tidak signifikan dan dilakukan trimming untuk mengeluarkan variabel sanksi perpajakan yang tidak signifikan, dan diperoleh hasil setelah di trimming pada tabel 4.15 sampai dengan tabel 4.17. 1. Pengujian Secara Simultan Pengujian secara simultan pada tabel 4.13 ( Anova) diperoleh nilai F untuk model sub-struktur sebesar 61,086 dengan signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai sig < 0,005, maka keputusannya adalah Ha diterima dan Ho ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi jumlah pemeriksaan pajak dan semakin tinggi sanksi perpajakan, maka tingkat kepatuhan wajib pajak tersebut semakin baik dan pernyataan ini mendukung hipotesis pertama yaitu jumlah
89
pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Pengujian Secara individual a. Jumlah Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kolom signifikan pada tabel 4.14 Coefficients Model 1 didapat nilai signifikan 0,002. Nilai signifikan 0,002 < 0,005, maka nilai Ha diterima dan Ho ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi jumlah pemeriksaan pajak, maka kepatuhan wajib pajak semakin baik. b. Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kolom signifikan pada tabel 4.14 Coefficients Model 1 didapat nilai signifikan 0,658. Nilai signifikan 0,658 > 0,005, maka nilai Ho diterima dan Ha ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil analisis jalur sub-struktur 1 (X1, X2, dan X3) yang terlihat pada tabel 4.14 Coefficients Model 1 masing-masing diperoleh nilai : 1.
ρx3x1 = Beta = 0,976 dan signifikan = 0,002
2.
ρx3x2 = Beta = -0,131 dan signifikan = 0,658 Hasil analisis membuktikan bahwa ada koefisien analisis jalur yang
tidak signifikan yaitu variabel sanksi perpajakan, maka pengujian
90
kembali mengeluarkan variabel sanksi perpajakan. Hasil perhitungannya adalah sebagai berikut : Tabel 4.15 Summary Model 2 Sub-Struktur 1 Model Summaryb Model
R
R Square
Adjusted R Square
Std. Error of the Estimate
a
1 .849 .721 .715 1.672 a. Predictors: (Constant), JUMLAH PEMERIKSAAN PAJAK b. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK Tabel 4.16 ANOVA (b) Model 2 Sub-Struktur 1 ANOVAb Sum of Squares
Model 1
Df
Mean Square
Regression
346.671
1
Residual
134.149
48
F
Sig.
346.671 124.04 3
.000a
2.795
Total 480.820 49 a. Predictors: (Constant), JUMLAH PEMERIKSAAN PAJAK b. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK Tabel 4.17 Coefficients (a) Model 2 Sub-Struktur 1 Coefficientsa Unstandardized Coefficients Model
B
1 (Constant)
4.262
2.061
2.069 .044
.441
.040
.849 11.13 .000 7
JPP
Std. Error
Standardized Coefficients Beta
T
Sig.
a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK
91
Tabel 4.15 sampai dengan tabel 4.17 menggambarkan hasil output path analysis model trimming sub struktur 1 model 2 setelah variabel sanksi perpajakan dikeluarkan dari model sub struktur 1 dan diuji kembali, dimana tabel 4.15 Summary memperolah nilai R = 0,849 yang menunjukkan bahwa nilai koefisien jalur jumlah pemeriksaan pajak (X1) terhadap kepatuhan wajib pajak (X3) sebesar 84,9% dengan koefisien determinan atau kontribusi sebesar 0,721 atau 72,1% dan besar koefisien residu ρx3ε1 = √1-0,721 = 0,5282. Tabel 4.16 Anova menunjukkan nilai F sebesar 124,043 dengan signifikan 0,000. Karena sig < 0,05 maka keputusannya Ha diterima dan Ho ditolak. Tabel 4.17 Coefficients Beta untuk jumlah pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,849 atau 84,9% pada tingkat signifikan 0,000. Berdasarkan hasil analisis jalur sub-struktur 1 (X1 dan X3) yang terlihat pada tabel 4.18 Coefficients Model 2 diperolah nilai : 1. ρx3x1 = Beta = 0,849 dan signifikan 0,000 Berdasarkan tabel 4.15 diperoleh nilai koefisien jalur jumlah pemeriksaan pajak (X1) terhadap kepatuhan wajib pajak (X3) sebesar ρx3x1 = 0,849 dengan koefisien determinan atau kontribusi (Rsquare = R2x3x1) = 0,721 (Pada model 2 tabel 4.15) dan besar koefisien residu ρx3ε1 = √1-0,721 = 0,5282. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel jumlah
92
pemeriksaan pajak sebesar 52,82% dan didapat diagram jalur substruktur 1 yang mengalami perubahan menjadi sebagai berikut : Gambar 4.3 Hubungan Kausal Empiris Sub-Struktur 1 Variabel Jumlah Pemeriksaan Pajak (X1) dan Kepatuhan Wajib Pajak (X3) X1
ε1 = 0,529
ρx3x1 =0,849 X3
b. Menguji Sub-Struktur 2 Berikut ini adalah hasil pengujian variabel jumlah pemeriksaan pajak (X1), sanksi perpajakan (X2), dan kepatuhan wajib pajak (X3) terhadap penerimaan pajak penghasilan : Tabel 4.18 Summary Model 1 Sub-Struktur 2 Model Summaryb Model
R
R Square a
Adjusted R Square
1 .844 .713 .694 a. Predictors: (Constant), KWP, SP, JPP b. Dependent Variable: PPH Sumber : Hasil pengolahan SPSS 17.0
Std. Error of the Estimate 2.532
93
Tabel 4.19 ANOVA (b) Model 1 Sub-Struktur 2 ANOVAb Sum of Squares
Model 1
Df
Mean Square
Regression
733.370
3
Residual
294.950
46
F
244.457 38.125
Sig. .000a
6.412
Total 1028.320 49 a. Predictors: (Constant), KWP, SP, JPP b. Dependent Variable: PPH Tabel 4.20 Coefficients (a) Model 1 Sub-Struktur 2
Model
1
(Constant)
Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients Std. B Error Beta .422 3.258
T
Sig.
.130
.897
JPP
.780
.255
1.028
3.063
.004
SP
-.470
.345
-.412
-1.362
.180
.233
1.554
.127
KWP .340 .219 a Dependent Variable: PPH Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 17.0
Tabel 4.18 sampai dengan tabel 4.20 manggambarkan hasil output path analysis model trimming sub-struktur 2 model 1, dimana tabel 4.18 Summary memperolah nilai R = 0,844 yang menunjukkan bahwa nilai koefisien jalur jumlah pemeriksaan pajak (X1), sanksi perpajakan (X2) dan kepatuhan wajib pajak (X3) terhadap penerimaan pajak penghasilan
94
(Y) sebesar 84,4% dengan koefisien determinan atau kontribusi sebesar 0,713 atau 71,3% dan besar koefisien residu ρyε2 = √1-0,844 = 0,3949. Hal ini menunjukkan bahwa variabel penerimaan pajak penghasilan dapat dijelaskan oleh variabel jumlah pemeriksaan pajak, sanksi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak sebesar 39,49%. Tabel 4.19 Anova menunjukkan nilai F sebesar 38,125 dengan signifikan sebesar 0,000. Karena sig < 0,05, maka keputusannya Ha diterima dan Ho ditolak. Tabel 4.20 Coefficients Beta untuk jumlah pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan sebesar 1,028 atau 102,8% pada tingkat signifikan 0,004 yang berarti variabel jumlah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan. Coefficients Beta untuk variabel sanksi perpajakan terhadap penerimaan pajak penghasilan sebesar -0,412 atau -41,2% pada tingkat signifikan 0,180 yang berarti variabel sanksi perpajakan tidak signifikan dan Coefficients Beta untuk kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan sebesar 0,233 atau 23,3% pada tingkat signifikan 0,127 sehingga dilakukan trimming untuk mengeluarkan variabel sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak yang tidak signifikan, dan diperoleh hasil setelah trimming pada tabel 4.21 sampai dengan tabel 4.23 model sub-struktur 2. 1. Pengujian Secara Simultan Pengujian secara simultan pada tabel 4.19 Anova diperolah nilai F untuk model sub-struktur sebesar 38,125 dengan signifikansi 0,000.
95
Karena nilai signifikan < 0,05 maka keputusannya adalah Ha diterima dan Ho ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah pemeriksaan pajak yang tinggi, sanksi perpajakan yang tinggi, dan kepatuhan wajib pajak yang tinggi akan menghasilkan penerimaan pajak penghasilan yang tinggi pula. Pernyataan ini mendukung hipotesis kedua yaitu jumlah pemeriksaan pajak, sanksi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan. 2. Pengujian Secara Individual a.
Jumlah
Pemeriksaan
Pajak
Berpengaruh
terhadap
Penerimaan Pajak Penghasilan Kolom signifikan pada tabel 4.20 Coefficients Model 1 didapat nilai signifikan 0,004. Nilai signifikan 0,004 < 0,05 maka nilai Ha diterima dan Ho ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah pemeriksaan pajak yang tinggi akan menghasilkan jumlah penerimaan pajak penghasilan yang tinggi. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2009). b. Sanksi Perpajakan Berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Kolom signifikan pada tabel 4.20 Coefficients Model 1 didapat nilai signifikan 0,180. Nilai signifikan 0,180 > 0,05 maka nilai Ha
96
ditolak dan Ho diterima. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan
tidak
berpengaruh
terhadap
penerimaan
pajak
penghasilan. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Jatmiko (2006). c.
Kepatuhan Wajib Pajak Berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Kolom signifikan pada tabel 4.20 Coefficients Model 1 didapat nilai signifikan 0,127. Nilai signifikan 0,127 > 0,05 maka nilai Ha ditolak dan Ho diterima. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap jumlah penerimaan pajak penghasilan. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2009).
Berdasarkan analisis jalur sub struktur 2 (X1, X2, X3, dan Y) yang terlihat pada tabel 4.20 Coefficients Model 1 masing-masing diperoleh nilai : 1. ρyx1 = Beta = 1,028 dan signifikan 0,004 2. ρyx2 = Beta = -0,412 dan signifikan 0,180 3. ρyx3 = Beta = 0,233 dan signifikan 0,127 Hasil analisis membuktikan bahwa ada koefisien analisis jalur yang tidak signifikan yaitu variabel sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib
97
pajak, maka dilakukan pengujian kembali dengan mengluarkan variabel sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Hasil perhitungannya adalah sebagai berikut : Tabel 4.21 Summary Model 2 Sub-Struktur 2 Model Summaryb Model
R
Adjusted R Square
R Square
1 .827a .685 a. Predictors: (Constant), JPP b. Dependent Variable: PPH
Tabel
Std. Error of the Estimate
.678
2.599 4.22
ANOVA (b) Model Sub-Struktur 2 ANOVAb Sum of Squares
Model 1
Df
Mean Square
Regression
704.108
1
Residual
324.212
48
F
Sig.
704.108 104.244
.000a
6.754
Total 1028.320 49 a. Predictors: (Constant), JPP b. Dependent Variable: PPH Tabel 4.23 Coefficients (a) Model 2 Sub-Struktur 2 Coefficientsa Unstandardized Coefficients Model 1 (Constant)
B
Std. Error 2.070
3.203
JPP .628 a. Dependent Variable: PPH
.062
Standardized Coefficients Beta
T .827
Sig.
.646
.521
10.210
.000
98
Tabel 4.21 sampai dengan tabel 4.23 menggambarkan hasil output path analysis model trimming sub struktur 2 model 2, dimana tabel 4.21 Summary memperoleh nilai R = 0,827 yang menunjukkan bahwa nilai koefisien jalur jumlah pemeriksaan pajak (X1) terhadap penerimaan pajak penghasilan (Y) sebesar 82,7% dengan koefisien determinan atau kontribusi sebesar 0,685 atau 68,5% dan besar koefisien residu ρyε2 = √10,685 = 0,5612. Hal ini menunjukkan bahwa variabel penerimaan pajak penghasilan dapat dijelaskan oleh variabel jumlah pemeriksaan pajak sebesar 56,12%. Tabel 4.22 Anova menunjukkan nilai F sebesar 104,244 dengan signifikan sebesar 0,000. Karena sig < 0,05 maka keputusannya Ha diterima dan Ho ditolak. Tabel 4.23 Coefficients Beta untuk jumlah pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan sebesar 0,827 atau 82,7% pada tingkat signifikan 0,000. Berdasarkan hasil analisis jalur sub-strruktur 2 (X1 dan Y) yang terlihat pada tabel 4.23 Coefficients Model 2 diperolah nilai : ρyx1 = Beta = 0,827 dan signifikan 0,000 Besarnya koefisien determinan atau kontribusi jumlah pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan (Y) sebesar : (Rsquare = R2yx1) = (ρyx1). (ryx1) R2yx1 = (0,827).(0,827)
99
R2yx1 = 0,684 (Summary Model 2 tabel 4.21) dan besar koefisien residu untuk ρyε1 = √1-0,684 = 0,5621 dan didapat diagram jalur sub struktur 2 yang mengalami perubahan menjadi sebagai berikut : Gambar 4.4 Hubungan Kausal Sub-Struktur 2 Variabel Jumlah Pemeriksaan Pajak (X1) terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Y) X1
ε2 = 0,5621 ρyx1 = 0,827
Y Tabel 4.24 menunjukkan tingkat korelasi antara variabel yang satu dengan variabel lainnya.
100
Tabel 4.24 Correlations JPP
SP
KWP
PPH **
.827**
.000
.000
N 50 50 50 ** SP Pearson .384 1 .344* Correlation Sig. (2-tailed) .006 .014 N 50 50 50 ** * KWP Pearson .849 .344 1 Correlation Sig. (2-tailed) .000 .014 N 50 50 50 ** * PPH Pearson .827 .339 .771** Correlation Sig. (2-tailed) .000 .016 .000 N 50 50 50 **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
50 .339*
JPP
Pearson Correlation Sig. (2-tailed)
1
**
.384
.006
.849
.016 50 .771** .000 50 1
50
Berdasarkan hasil koefisien jalur pada sub struktur 1 dan sub-struktur 2 maka dapat digambarkan secara keseluruhan yang menggambarkan hubungan kausal empiris antar variabel X1, X2, X3, dan Y adalah sebagai berikut :
101
Gambar 4.5 Hubungan Kausal Empiris Variabel X1, X2, dan X3 terhadap Y ρyx1 = 0,827
X1
ε1 = 0,5282
ε2 = 0,5621
ρx3x1 = 0,849 X3
Y
X2 Hasil dari koefisien jalur pada sub-struktur 1 dan sub-struktur 2 menjadi persamaan struktur : X3 = ρx3x1 X1 + ρx3ε1 dan R2x3x1 = 0,849 X1 + 0,5282 dan R2x3x1 = 0,721 Y = ρyx1 + ρyε2 dan R2yx1 = 0,827 + 0,5612 dan R2yx1 = 0,685
4. Pengujian Kesesuaian Model : Koefisien Q Koefisien determinasi multipel dari diagram jalur diperoleh koefisien determinasi untuk nilai : = 0,722 (Tabel 4.12 Summary Model 1 Sub-Struktur 1) = 0,713 (Tabel 4.18 Summary Model 2 Sub-Struktur 2) Rumus
= 1- (1-0,722).(1-0,713) = 1-(0,278).(0,287)= 1-0,0079786 =0,993
102
Koefisien determinan multiple (
) setelah koefisien jalur yang tidak
signifikan yang dihilangkan dan nilai tersebut diambil dari : = 0,721 (Tabel 4.15 Summary Model 2 Sub-Struktur 1) = 0,685 (Tabel 4.21 Summary Model 2 Sub-Struktur 2) Rumus : M =
setelah dilakukan trimming
M = 1-(1-R2).(1-R2yx3x2) M = 1-(1-0,721).(1-0,685) M = 1-(0,279).(0,315) M = 1-(0,087885) M = 0,912 Mencari nilai : Rumus Q =
=
=
= 0,079
Tabel 4.25 Koefisien Jalur, Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung, Pengaruh Total dan Pengaruh Bersama Variabel Jumlah Pemeriksaan Pajak (X1), Sanksi Perpajakan (X2), dan Kepatuhan Wajib Pajak (X3) terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Y) Variabel
Pengaruh Koefisien Langsung Tidak Jalur Langsung Melalui X3 0,849 0,849 0,827 0,5282 0,52822=0,2789 2 0,5612 0,5612 =0,3149 -
X1 X2 X3 ε1 ε2 X2 dan X3 Keterangan : Kontribusi hasil sudah dikuadratkan Pengaruh hasil yang belum dikuadratkan
Total
Pengaruh Bersama (R2yxk)
0,022 -
0,684
103
D. Pembahasan Berdasarkan hasil perhitungan secara keseluruhan, maka dapat dimaknai dan dibahas sehingga memberikan informasi secara objektif sebagai berikut : 1. Jalur Sub-Struktur 1 menjelaskan “jumlah pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak”. Pengujian tersebut menjelaskan bahwa semakin tinggi jumlah pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan, maka kepatuhan wajib pajak semakin meningkat. Pada kerangka yang telah berubah diatas menjelaskan bahwa jumlah pemeriksaan pajak memiliki hubungan langsung terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan pengujian secara individual, bahwa tidak semua variabel yang diterima, karena berdasarkan pengujian koefisien jalur substruktur 1 hanya koefisien jalur sanksi perpajakan (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak (X3) secara statistik tidak signifikan. Sedangkan koefisien jumlah pemeriksaan pajak (X1) terhadap kepatuhan wajib pajak (X3) signifikan. Dengan demikian hasil temuan analisis ini memberikan informasi, bahwa jumlah pemeriksaan pajak berkontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak. Besarnya kontribusi jumlah pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,8492 x 100% = 72,08% dan sisanya 0,52822 x 100% = 27,89% merupakan kontribusi dari variabel lain diluar variabel jumlah pemeriksaan pajak. Kontribusi antara jumlah
104
pemeriksaan pajak dan kepatuhan wajib pajak berbanding lurus, dimana jika jumlah pemeriksaan pajak tinggi maka kepatuhan wajib pajak akan baik. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis yang pertama bahwa jumlah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti kepatuhan wajib pajak yang baik dapat dicapai jika jumlah pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh pemeriksa pajak tinggi. Karena tujuan dari pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi jumlah pemeriksaan pajak, maka kepatuhan wajib pajaknya semakin baik. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Fadilah (2008) yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Jalur Sub-struktur 2 menjelaskan “jumlah pemeriksaan pajak, sanksi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan”. Pengujian tersebut menjelaskan bahwa, semakin tinggi jumlah pemeriksaan pajak, sanksi, dan kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan pajak penghasilan akan semakin meningkat. Pada kerangka hubungan yang telah berubah diatas menjelaskan bahwa jumlah pemeriksaan pajak memiliki hubungan langsung terhadap jumlah penerimaan pajak tanpa melalui kepatuhan wajib pajak sebagai variabel intervening. Hal ini menjelaskan bahwa semakin tinggi jumlah pemeriksaan pajak maka akan semakin tinggi penerimaan pajak
105
penghasilan
yang
diperoleh
KPP
Pratama
Mampang
Prapatan.
Berdasarkan pengujian secara individual, bahwa tidak semua variabel yang diterima, sanksi perpajakan (X2) dan kepatuhan wajib pajak (X3) tidak signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan (Y). Berdasarkan pengujian koefisien sub-struktur 2 hanya koefisien jalur jumlah pemeriksaan pajak (X1) terhadap penerimaan pajak penghasilan (Y) yang secara statistik signifikan. Kontribusi antara jumlah pemeriksaan pajak berbanding lurus dengan penerimaan pajak penghasilan, dimana jika jumlah pemeriksaan pajak meningkat maka penerimaan pajak penghasilan akan meningkat. Hasil temuan analisis ini memberikan informasi, bahwa jumlah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan. Besarnya pengaruh dijelaskan sebagai berikut : a. Besarnya kontribusi jumlah pemeriksaan pajak yang secara langsung mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan 0,8272 x 100% = 68,39%. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Handayani (2009) membuktikan bahwa jumlah pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Penelitian lain yang mendukung adalah yang dilakukan oleh Dewi (2010) yang membuktikan hal yang sama.
106
E. Interpretasi Hasil penelitian ini mendukung hipotesis yang pertama bahwa jumlah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti kepatuhan wajib pajak yang baik dapat dicapai jika jumlah pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh pemeriksa pajak tinggi. Karena tujuan dari pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi jumlah pemeriksaan pajak, maka kepatuhan wajib pajaknya semakin baik. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Fadilah (2008) yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Untuk variabel sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan karena pada masa sekarang ini sanksi tidak benar-benar diterapkan pada sistem perpajakan. Contohnya seperti kasus pajak yang dilakukan oleh Gayus yang banyak dibicarakan. Sanksi pidana yang seharusnya dijalankan oleh Gayus tidak benar-benar diterapkan. Gayus masih dapat keluar-masuk penjara dengan bebas. Hal inilah merupakan salah satu contoh penerapan sanksi yang tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Biarpun sanksi telah diberikan, namun masih dapat dilanggar yang mengindikasikan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak terbentuk. Dampak lain yang terjadi adalah jumlah penerimaan pajak yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu diharapkan partsisipasi
107
aktif aparatur pajak agar mampu mengatasi permasalahan yang terjadi supaya timbul kepercayaan masyarakat kepada pemerintahannya lebih baik.
108
BAB V KESIMPULAN DAN IMPLIKASI
A. KESIMPULAN Berdasarkan pada data yang dikumpulkan dan pengujian yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Jumlah pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Fadilah (2008), namun bertolak belakang dengan penelitian Jatmiko (2006). 2. Jumlah pemeriksaan pajak, sanksi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Handayani (2009). 3. Jumlah pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan melalui kepatuhan wajib pajak.
B. IMPLIKASI Implikasi pada penelitian ini dari kesimpulan bahwa jumlah pemeriksaan pajak, sanksi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak secara bersama-sama mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan. Implikasinya adalah sebagai berikut :
109
1. Memberikan
informasi
kepada
pemeriksa
pajak
dalam
rangka
melaksanakan tugasnya terutama dalam hal pemeriksaan pajak dan pemberian sanksi terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Mampang Prapatan. 2. Membantu para pemeriksa pajak dalam menilai kepatuhan wajib pajak yang mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan, sehingga diharapkan masalah-masalah yang berkaitan dengan pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan dapat diminimalisasi.
C. SARAN Adapun saran yang diberikan setelah melakukan penelitian ini antara lain : 1. Jumlah pemeriksaan pajak yang dilakukan Dirjen Pajak sebaiknya lebih memperhatikan kualitas dari pemeriksaan, yaitu pemeriksaan yang objektif dan pemeriksaan yang dapat memberikan hasil yang signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. 2. Dari hasil penelitian ini terdapat aspek yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan, yaitu jumlah pemeriksaan pajak. Namun, variabel diatas bukanlah semata-mata faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan. Untuk itu penulis mengharapkan partsispasi aktif peneliti berikutnya untuk meneliti aspek-aspek lain yang mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan.
110
3. Selain itu, walaupun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan, peneliti menyarankan untuk menguji lebih dalam pengaruh sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan, dimensi manakah yang mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan.
111
DAFTAR PUSTAKA
Burton, Richard. ”Penerapan Sanksi Pidana dan Sanksi Administrasi dalam Hukum Pajak”. Jurnal Perpajakan Indonesia, Volume 1, Nomor 6, Januari 2002. Dewi, Fitria. “Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Tagihan dengan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan”, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010. Fadilah, Lili. ”Analisis Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Bekasi Utara”, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008. Ghozali, Imam. ”Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS”, Semarang, Badan Penerbit UNDIP, 2005. Gunadi, Djoned, M, “Ketentuan Formal Perpajakan dalam Pemeriksaan Pajak”, Jurnal Perpajakan Indonesia, Volume 1, Nomor 9, April 2002. ________________ “Fungsi Pemeriksaan Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak”, Jurnal Perpajakan Indonesia, Volume 4, Nomor 5, Februari 2005. Hamid, Abdul. “ Buku Pedoman Penulisan Skripsi FEIS-UIN Jakarta”.2007 Handayani, Retno, “Pengaruh Jumlah Pemeriksaan dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cilandak” , Universitas Trisakti, Jakarta, 2009. Hasanah,Fitri. “Pengaruh Ketidakpastian Lingkungan dan Sistem Akuntansi Manajemen Terhadap Kinerja Manajerial”. Skripsi S1, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008 Hendra. ”Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Efektif Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees ”, Bandung, 2008.
112
Hutagaol, John. “Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak”, Jurnal Perpajakan Indonesia, Volume 5, Nomor 6, Agustus-September 2006. Ilyas, Wirawan B dan Richard Burton. “Hukum Pajak”, Salemba Empat, Jakarta, 2008. Indiantoro, Nur & Bambang Supomo. ”Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi Per 1 Oktober 2004”, Salemba Empat, Jakarta, 2004. Iskandar. ”Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial”, Gaung Persada Press, Tangerang Jawa Barat, 2009. Iyer, Govind. S, Philip M.J, and Debra L.Sanders. “ Increasing Tax Compliance in Washington State : A Field Experiment”, diakses pada 5 Juli 2010 dari
http://www.google.com Jatmiko, Agus Nugroho. ”Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”.Universitas Diponegoro, Semarang, 2006. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 544/KMK.04/2000 Tentang Kriteria Wajib Pajak Patuh. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 545/KMK.04/2000 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, Tanggal 22 Desember 2000. Lhia. “Pelayanan Publik”, artikel diakses pada 17 Oktober 2008 dari http://www.google.com Lubis, Irwansyah. “Hukum Pajak Indonesia Suatu Pengantar”, Edisi Revisi, Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jakarta (YP2SDM Jakarta), Jakarta, 2006. Marsyahrul,Tony. “Undang-undang Pajak Penghasilan Tahun 2000”, PT. Grasindo, Jakarta, 2004. ______________. “ Pengantar Perpajakan”, PT. Grasindo, Jakarta, 2005.
113
Murphy, Kristina. “An Examination of Taxpayer’s Attitudes Towards The Australian Tax System : Findings From a Survey Of Tax Scheme Investors”. Artikel diakses pada 17 September 2004 dari http://www.google.com Nasucha, Chaizi. “Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”, Jurnal Keuangan Publik, Volume 1, Nomor 2, April 2004. Nurmantu, Safri. ”Kepatuhan Perpajakan” , artikel diakses pada tanggal 30 April 2009 dari http://www.safri-nurmantu.com. Oktafani, Defi. “Kontribusi Personal Auditor dan Kompetensi terhadap Kualitas Audit dengan Kinerja Auditor sebagai Variabel Intervening”, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2009. Pardiat. “Akuntansi Pemeriksaan Pajak”, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2008. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 199/PMK.03/2007 Tentang Pemeriksaan Pajak, Tanggal 28 Desember 2000. Resmi, Siti. ”Perpajakan : Teori dan Kasus”, Buku 1, Edisi 5, Salemba Empat, Jakarta, 2009. Salip. ”Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak”, Jurnal Keuangan Publik, Volume 4, Nomor 2, September 2006. Santoso, Singgih. ”Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik”, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2000. Sofyan, Marcus Taufan. “Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar”, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Tangerang, 2005. Suandy, Erly. “Hukum Pajak”, Edisi 3, Salemba Empat, Jakarta, 2005
114
Sunyoto, Danang. “Analisis Regresi dan Uji Hipotesis”, Yogyakarta, Media Pressindo, 2009. Sugiyono. ”Statistik Untuk Penelitian”, Alfabeta, Bandung, 2005. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Waluyo. “Perpajakan Indonesia”, Edisi Revisi, Salemba Empat, Jakarta, 2006. Wuri, Mayang Liandhika. “Analisis Pengaruh Penghapusan Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang Mewah Elektronik (PPnBM) dan Fluktuasi Kurs Rupiah terhadap Penjualan Pada Tingkat Pedagang Eceran Wilayah Kramat Jati dengan Harga sebagai Variabel Intervening”, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010.
115
HASIL UJI VALIDITAS JUMLAH PEMERIKSAAN PAJAK Correlations Correlations JPP JPP JPP JPP JPP JPP JPP JPP JPP JPP JPP JPP JPP JPP JPP JPP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 TOT JPP1
Pearson Correlation
1 .438 .438 .310 .173 **
Sig. (2-tailed) N JPP2
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed) N
N
**
50
50 **
50
50
50
1 .541 .136 **
50
50
N
50 **
50
50
50
50
50
50
**
**
50
50
50
50
50
1 .012
50
50
50 **
50
**
50
50
50
50 *
50 *
50
50
50
Sig. (2-tailed) N
**
50 **
50
50 **
50 **
50 **
50
50
50
**
**
50
50
50
50
50
50
50
50
*
**
50
50
50
50
50
50
**
50
50
50
50
50
.000 50
50
50
50
50
**
.000 50 **
**
50
50
50
50
.000 50
50
50
50
**
.000 50
- .051 .193 .023 - .063 - .047 - .018 .267 .403 .056 .206
.086
.060 .727 .180 .876 .004 .663 .700 .747 .152 .899
.555
50
50
50
50
- .006 .196 - .301 * .031 .033 .070 .243 .020
.119
.054 .829 .966 .172 .821 .627 .089 .034 .890
.410
1 .275
50
50
50
50
50
50
50
50
50
**
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
**
*
**
**
*
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
1 .643 .080 .665 .543 .281 .105 **
**
**
*
50
**
50
50
50
50
50
50
50
.000 50
- .714 .008
.000 .583 .000 .000 .048 .466 .955 50
50
**
**
**
50
50
50
50
50
**
*
.005 .000 .005 .001 .040 .068 50
**
.000
1 .393 .641 .393 .445 .292 .260 .890 **
**
**
.001 .000 .048 .000 .003 .038 .004 .741
**
50
50
1 .463 .661 .281 .524 .414 .294 .402 .048 .788
- .463 ** .031
**
50
50
**
**
50
**
50
50
.000 .000 .000 .000 .000 .876 .966 .000 .000 50
50
**
.279 .267
50
50
Pearson Correlation .516 .730 .521 .661 .500 .023 .006 .661 .643 **
50
.935 .050 .009 .000 .000 .371 .000 .012 .000 .342 .785
.111 .000 .347 .024 .000 .180 .829 .001 50
50
- .366 .572 .500 .129 .616 .353 .565 .137 .040 .620 ** ** ** ** * ** .279
.033 .000 .000 .000 .009 .727 .054
**
N
50
.038 .606 .625 .000 .024 .000 .011 .002 .414 .004 .341 .171
.435 .730 .135 .625 .050 .060 50
50
**
.504 .161 .070 .606 .935 50
50
*
Pearson Correlation .228 .612 .136 .318 .572 .193 Sig. (2-tailed)
50
1 .295 .075 .071 .548 .318 .661 .357 .421 .118 .399 .138 .197 .661
*
50
50
1
50
50
.000 .346 .070 .135 .000 .347 .000 .001 .532 .603 .033 .060 .534
- .201 - .075 .012 .097 .259
*
50
**
.001
- .214 .580 .136 .521 .453 .090 .075 .301 .268 .090 .534 ** ** ** * .259
50
50
50 **
50
50
50
**
.230 .007 .346 .038 50
50
Pearson Correlation .303 .512 .580 .548 .366 .051 .275 Sig. (2-tailed)
JPP10
50
Pearson Correlation .113 .050 .214 .071 Sig. (2-tailed)
JPP9
**
.029 .001 .000 50
50
.005 .001 .007 .161 .730 .000 .000 .000 .612 .000 .008 .122 .003 .312
**
N
JPP8
50
50
Pearson Correlation .173 .379 .136 .295 Sig. (2-tailed)
JPP7
**
.001 .005
*
N
JPP6
50
50
Pearson Correlation .310 .473 .541 Sig. (2-tailed)
- .113 .303 .228 .516 .306 .329 .038 .206 .212 - .469 * ** * * .097 .137
1 .395 .473 .379 .201 .050 .512 .612 .730 .074 .541 .370 .222 .414 .146 .767
.001
**
N
JPP5
50
Pearson Correlation .438 .395 Sig. (2-tailed)
JPP4
50 **
N JPP3
*
.001 .001 .029 .230 .504 .435 .033 .111 .000 .030 .020 .792 .152 .140 .344
Pearson Correlation .438 Sig. (2-tailed)
**
50
50
.000 50
JPP11
Pearson Correlation .306 .074 .453 .357 .129 *
**
*
- .196 .281 .080 .393 * ** .403
1 .029
**
Sig. (2-tailed) N JPP12
*
N
**
**
50
50
**
50
50
50
50
50 *
50
50
50
50
- .524 .665 .641 .029 ** ** ** .033
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
**
**
50
50
50
50
50
50
50
50
50
**
50
50
50
50
50
50
50
50 **
50
50
50
50
50
.000 50
1 .031 .108 .113 .535 .833 .453 .436 50
- .294 .281 .445 .404 .251 .031 * * ** ** .243
50
50
.000 .078 .160 .083
50
50
50
1 .088
.152 .122 .033 .004 .000 .747 .089 .038 .048 .001 .004 .078 .833 50
50
**
- .414 .543 .393 - .623 ** ** ** ** .056 .070 .082
50
50
*
.014
1 .623 .251 .202 .248 .766
.792 .008 .603 .414 .012 .700 .627 .003 .000 .005 .572 .000
Pearson Correlation .212 .414 .268 .138 .137 Sig. (2-tailed)
50
.840 .572 .004 .003 .320
.020 .000 .532 .002 .000 .663 .821 .000 .000 .000 .840
*
N
50
50
- .301 .402 .105 .292 .410 .202 .108 .088 * ** * ** .206
50
.000 50
- .490 .050
.542 .730 50
**
.000 50
1 .162 .443
**
.001
50
50
50
Pearson Correlation
- .146 .090 .197 .040 .018 - .048 - .260 - .248 .113 - .162 .137 .020 .008 .143 .050
1
.246
Sig. (2-tailed)
.344 .312 .534 .171 .785 .899 .890 .741 .955 .068 .320 .083 .436 .730 .262
N
.140 .003 .060 .341 .342 .152 .034 .004 .466 .040 .003 .160 .453 .542
**
.262
N
TOT
50
Pearson Correlation .206 .222 .301 .399 .565 .047 Sig. (2-tailed)
JPP16
50
**
N
JPP15
50
Pearson Correlation .038 .370 .075 .118 .353 Sig. (2-tailed)
JPP14
50
Pearson Correlation .329 .541 .090 .421 .616 .063 Sig. (2-tailed)
JPP13
.030 .612 .001 .011 .371 .004 .172 .048 .583 .005
- .404 .410 - .344 ** ** .082 .143
50
50
50
Sig. (2-tailed) N
50
50
50
50
**
50
50
**
50
50
**
50
50
**
50
50
*
50
50
**
50
50
**
50 **
50
.085
1
**
50
50
50
**
50
50
50
**
50
50
Pearson Correlation .469 .767 .534 .661 .620 .086 .119 .788 .714 .890 .344 .766 .535 .490 .443 .246 **
50
50
**
.001 .000 .000 .000 .000 .555 .410 .000 .000 .000 .014 .000 .000 .000 .001 .085 50
50
50
50
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
HASIL UJI VALIDITAS JUMLAH PEMERIKSAAN PAJAK (Setelah Variabel yang Tidak Valid Dikeluarkan) Correlations Correlations JPP JPP JPP JPP JPP JPP JPP JPP JPP JPP JPP JPP JPP 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 TOT JPP1
Pearson Correlation
1 .438 .438 .310 .173 .303 .228 .516 .306 .329 .038 .206 .212 .507 **
Sig. (2-tailed) N JPP2
**
**
50
50
50
50
**
50 **
**
50
50 **
50
50
50 *
**
**
50
50
**
**
50
50 *
50
50
50 **
50
50 *
50
**
**
50 **
50
50 **
50 **
50 **
50
50 **
50
50 **
50
50 **
50
**
**
50
50 **
50
50 *
50
50
50
50
*
50 *
50 **
50
50
**
50
50
50 **
50
50
50
**
50
50
50
50 **
50
50
50
50
**
.000 50
**
50
50
50
*
50 **
50 **
50 **
50 **
50
.000 50
50
50
50
50
*
50
50
50 **
50
50 **
**
50
50
**
**
50
50
50
50
1 .029
50
50
*
.000 50
50
50
50
50
.000 50
50
**
*
50
50
.000 50
**
50
50
**
*
50
.000 50
- .404 .410 .414 ** ** .082
50
**
**
.840 .572 .004 .003
**
50
50
**
**
.005 .000 .005 .001 .040
**
50
50
**
.000
1 .393 .641 .393 .445 .292 .886 **
**
**
.000 .583 .000 .000 .048 .466 50
**
**
*
50
**
.003 50
1 .623 .251 .202 .757
**
**
.020 .000 .532 .002 .000 .000 .000 .000 .840 50
50
1 .643 .080 .665 .543 .281 .105 .718
Pearson Correlation .329 .541 .090 .421 .616 .524 .665 .641 .029
N
50
**
*
Sig. (2-tailed)
**
**
.030 .612 .001 .011 .371 .048 .583 .005 50
50
.001 .000 .048 .000 .003 .038 .004
Pearson Correlation .306 .074 .453 .357 .129 .281 .080 .393
N
50
1 .463 .661 .281 .524 .414 .294 .402 .769
*
Sig. (2-tailed)
**
**
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 50
50
.009 .000 .000 .371 .000 .012 .000 .342
*
N
50
1 .366 .572 .500 .129 .616 .353 .565 .137 .673
Pearson Correlation .516 .730 .521 .661 .500 .661 .643 Sig. (2-tailed)
**
**
.111 .000 .347 .024 .000 .001
*
50
.038 .000 .024 .000 .011 .002 .414 .004 .341
Pearson Correlation .228 .612 .136 .318 .572 .463
50
50
.000
1 .295 .548 .318 .661 .357 .421 .118 .399 .138 .639
*
50
50
.033 .000 .000 .000 .009 50
50
**
*
.000 .346 .000 .347 .000 .001 .532 .603 .033 .060
.230 .007 .346 .038 50
50
**
Pearson Correlation .303 .512 .580 .548 .366
N
*
1 .541 .136 .580 .136 .521 .453 .090 .075 .301 .268 .555
.029 .001 .000 50
50
*
Sig. (2-tailed)
JPP12
**
50
**
N
JPP11
50
.001 .005 50
50
Pearson Correlation .173 .379 .136 .295
Sig. (2-tailed)
**
.005 .001 .007 .000 .000 .000 .612 .000 .008 .122 .003
**
N
JPP10
**
Pearson Correlation .310 .473 .541
Sig. (2-tailed)
JPP9
50
50
*
N
*
1 .395 .473 .379 .512 .612 .730 .074 .541 .370 .222 .414 .740
.001
*
Sig. (2-tailed)
JPP8
50
*
N
JPP5
*
Pearson Correlation .438 .395 Sig. (2-tailed)
JPP4
50 *
N JPP3
*
.001 .001 .029 .230 .033 .111 .000 .030 .020 .792 .152 .140
Pearson Correlation .438 Sig. (2-tailed)
**
.000 .078 .160 50
50
50
50
.000 50
JPP13
Pearson Correlation .038 .370 .075 .118 .353 .414 .543 .393 **
Sig. (2-tailed) N JPP14
**
**
- .623 ** .082
1 .031 .108 .559
.792 .008 .603 .414 .012 .003 .000 .005 .572 .000 50
50
50 *
N
50
50
50
50
50
50
50
.833 .453 50
**
**
*
*
**
**
50
.152 .122 .033 .004 .000 .038 .048 .001 .004 .078 .833 50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
**
N
**
*
50
50
**
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
**
.542
.000
50
50
1 .431
.140 .003 .060 .341 .342 .004 .466 .040 .003 .160 .453 .542 50
**
.000
1 .088 .541
Pearson Correlation .212 .414 .268 .138 .137 .402 .105 .292 .410 .202 .108 .088 Sig. (2-tailed)
TOT
**
Pearson Correlation .206 .222 .301 .399 .565 .294 .281 .445 .404 .251 .031 Sig. (2-tailed)
JPP15
*
**
.002 50
50
Pearson Correlation .507 .740 .555 .639 .673 .769 .718 .886 .414 .757 .559 .541 .431
1
*
*
Sig. (2-tailed) N
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .003 .000 .000 .000 .002 50
50
50
50
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
HASIL UJI VALIDITAS SANKSI PERPAJAKAN
Correlations Correlations SP1 SP1
Pearson Correlation
SP2
1 .438
Sig. (2-tailed) N SP2
Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N
SP3
Pearson Correlation Sig. (2-tailed)
**
.395
.029 50 .473
**
SP6
SP9 SP10 *
.173 -.097
.113 .303
.230
.435
.033
50
50
.504
50
50
**
.201
.050 .512
.379
**
.228 .516 .111 50 .612
**
**
.000 50 .730
**
TOT .542
**
.000 50 .800
**
.730
.000
.000
.000
.000
50
50
50
50
50
50
50
50
50
1 .541
Sig. (2-tailed)
.029
.001
50
50
.541
**
.346
.070
.135
.000
.347
.000
.000
50
50
50
50
50
50
50
50
**
*
**
.024
.000
.075
.071 .548
.038
.606
.625
.000
50
50
50
1 .295
50
50
*
1
.173 .379
.136 .295
Sig. (2-tailed)
.230
.007
.346
.038
50
50
50
50
50
.012 -.279 .366
**
.318 .661
50 .572
**
50 .500
**
.579
**
.000
*
.136 .521
**
.214 .580
.000 50
**
.136 -.259
Pearson Correlation
-.097
SP8
.161
.310 .473
Pearson Correlation
SP7
.007
Pearson Correlation
**
.310
SP5 *
.001
**
.692
**
.000 50 .563
**
.935
.050
.009
.000
.000
.000
50
50
50
50
50
50
.201 -.259
.075
.012
1 -.267
.051
.193
.023
.207
.504
.161
.070
.606
.935
.060
.727
.180
.876
.149
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
Pearson Correlation
.113
.050
.214
.071 -.279 -.267
1
.275 -.031
.006
.179
Sig. (2-tailed)
.435
.730
.135
.625
.054
.829
.966
.214
50
50
50
50
50
Pearson Correlation
.303 .512
*
**
Sig. (2-tailed)
.033
.000
.000
50
50
50
Pearson Correlation
.228 .612
Sig. (2-tailed)
.111
N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N TOT
50
**
SP4
.005
50
N
SP10
50
**
**
N
SP9
50
1 .395
50
N
SP8
50
*
Sig. (2-tailed)
SP7
.001
50
N SP6
.001
.001
.438
.438
**
.005
N SP5
**
SP3
.001
N SP4
50 .438
**
Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N
50 .516
**
**
.000 50 .730
**
.580
**
50
.050 50
50
50
**
.051
.275
.000
.009
.727
.054
50
50
50
50
*
**
.024
.000
.548
**
.366
.136 .318 .572 .347 50 .521
**
.060
50 .661
**
1 .463
50
.193 -.031 .463 .180
.829
.001
50
50
50
50
**
.023
.006 .661
.500
**
**
**
50 .661
**
50 .800
**
.001
.000
.000
50
50
50
1 .643
**
.000 50
50
**
1
.643
.717
**
.000 50 .869
**
.000
.000
.000
.000
.000
.876
.966
.000
.000
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
**
**
**
**
**
.207
.179 .800
**
**
**
1
.542
.800
.579
.692
.563
.717
.000
.869
.000
.000
.000
.000
.000
.149
.214
.000
.000
.000
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
50
HASIL UJI VALIDITAS SANKSI PERPAJAKAN (SETELAH VARIABEL YANG TIDAK VALID DIKELUARKAN)
Correlations Correlations SP1 SP1
Pearson Correlation
SP2 1 .438
Sig. (2-tailed) N SP2
Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N
SP3
Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N
SP4
*
SP8
.173 .303
SP9 *
.228
**
.000
.000
50
50
50
50
50
50
50
50
50
**
1
.438
.395
.001 50 .438
**
.005
50
50
.379
**
**
50
50
50
50
50
**
.136
**
.136 .580
.000
.000
50
50
50
50
50
50
50
**
1
*
**
.038
.000
.024
.000
.000
50
50
50
50
50
50 *
50
50
50
50
50
*
**
Sig. (2-tailed)
.033
.000
.000
.000
.009
50
50
50
50
50
.548
**
1 .366
.303 .512
.580
**
.295 .548
Pearson Correlation
.136 .318
*
.366
**
50
1 .463
**
50
50
50
**
1
50
50
50
.463
.661
**
.716
**
50
50
50
**
1
.643
.000
.000
.000
.000
.000
50
50
50
50
50
50
50
**
**
.000
.000
.776
.643
.000
.000
**
**
50
50
.644
.776
.000
50
**
**
.000
50
.697
.661
.001
.001
**
**
50
.000
.627
.644
**
50
.024
**
**
.697
50
.347
.500
.500
**
.000
.000
**
**
.661
.000
.111
.661
.572
*
.000
Sig. (2-tailed)
**
.318
.009
.228 .612
.521
.572
**
**
Pearson Correlation
.716
**
.907
**
.000 50
50
**
1
.907
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
50
50
50
50
50
50
50
50
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
**
.347
.136 .295
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
.627
.000
.038
**
**
.346
.346
.785
.521
.000
.007
**
**
50
.230
.571
.785
50
Sig. (2-tailed)
**
**
.000
.173 .379
.730
.730
.000
Pearson Correlation
**
**
.000
50
.516
.612
.000
.541
**
.512
.007
1 .541
**
**
.001
**
.001
.473
.005 50 .395
**
50
N
.571
.111
50
Sig. (2-tailed)
**
.033
.000
Pearson Correlation
.516
.230
.001
N
TOT
.029
.029
Pearson Correlation
SP10
.001
Sig. (2-tailed)
Sig. (2-tailed)
TOT
.310
SP5
.001
**
N SP10
**
*
N SP9
.438
.310 .473
N SP8
SP4
Pearson Correlation
N SP5
**
SP3
50
HASIL UJI VALIDITAS KEPATUHAN WAJIB PAJAK Correlations Correlations KWP KWP KWP KWP KWP KWP KWP KWP KWP KWP KWP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 KWP1
Pearson Correlation
1 .645
Sig. (2-tailed) N KWP2
Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N
KWP3
Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N
KWP4
Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N
KWP5
Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N
KWP6
Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N
KWP7
Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N
KWP8
Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N
KWP9
Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N
KWP10
.122
.004
50
50
50
1 -.050 .606
.000 50
50
-.222 -.050
**
Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N
50
50
.000
50
50
*
**
.000
.017
.000
50
50
50
**
**
50
.542
**
.336 -.621
.522
50
50
50
**
**
.089
.189 -.617
50
50
50
50
50
50
50
**
**
.255
*
.020 -.328 .709
**
.000
.074
.889
.020
.000
50
50
1 .595
50 **
50
-.252 .425
.000
.077
50
50
1 -.404
50
-.252 -.404 .077
**
**
**
.002 50 .592
**
.542
50
50
**
.261
.162 -.490
.473
.067
.260
.000
.000
50
50
50
50
50
50
50
**
**
**
**
-.151
.000
.002
.296
50
50
1 -.590 -.423
.004
-.040 -.598
.000
.000
50
50
50
**
**
**
.002
.000
.000
50
50
50
50
**
**
**
**
1 -.067 .642 50
50 1
.473 -.423
1 .492
.492
**
-.094 .423 -.484 .002
.000
.000
50
50
50
50
50
*
**
.395
.020
.000
50
50
50
50
50
50
50
50
-.024
.071
.189
.255
.261 -.040 -.094 -.067
.866
.624
.188
.074
.067
.782
50
50
50
50
50
**
.020
.162 -.598
.000
.889
.260
50
50
**
*
.642
50
50
50
**
.123
.010
.000
.002
.395
.943
50
50
50
50
50
**
**
**
*
.423
.529 -.484
-.328
.123 -.328 .587
.010 -.081 .416 .578
50
50
50
**
.152
.006
.292
50
50
1 -.382
50
-.081 -.382
1 -.109 .451
.001
.020
.000
.000
.000
.020
.578
.006
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
**
**
**
**
**
**
**
.707
-.151 .481
.587
.416
50
50
.152 -.109
1
.000
.000
.538
.000
.000
.296
.000
.000
.003
.292
.451
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
.003
**
.289
.089 .709
**
.943
.016
.712
**
.517
50
**
50 .481
.000
50
.517
.529
.782
50
.592 -.590
-.328 -.490
**
.001
**
**
50 .707
.000
50
.425
**
.004
.000
.542
.448
50
.002
-.153 .448
.000
50
.001
-.340
.289
.538
.000
50
**
.001
.129
*
50
.000
.000
50
50
.188
-.218 .542
.000 -.617
50
.000 -.153 .712
.129
.000
50
.000
.000
50
.123
.016
.000
50
-.221 .681
.508
.136
-.214 .595
**
**
.096 -.340 .542
.624 1.000 50
TOT *
.846
50
.508 1.000
N
-.218
1 -.028 -.214 .681 -.621
50
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
50
**
.000
.486
.071
50
.136
.001
50
**
**
.000
-.452
50
*
50
.000 **
50
-.221 .336 .522
50
.846
50
.866
50
.000
.666
.000
50
-.028
**
**
.000
.542
.000
**
50
50
50 .666
-.024
.486
.017
50
.561
.001
**
.123
**
.004
.000
.561 -.452
**
.000
50
.606
**
.000
.731
.402
**
**
.731
.122
.096
Sig. (2-tailed)
TOT
**
-.222 .402
**
.000
Pearson Correlation
N KWP11
50 .645
**
50
HASIL UJI VALIDITAS KEPATUHAN WAJIB PAJAK (SETELAH VARIABEL YANG TIDAK VALID DIKELUARKAN) Correlations Correlations KWP1 KWP1
Pearson Correlation
KWP2 1
.645
Sig. (2-tailed) N KWP2
Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N
KWP4
Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N
KWP5
Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N
KWP7
Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N
KWP8
Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N
KWP9
Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N
TOT
Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N
50 .645
KWP4
**
**
.402
**
.561
**
.486
**
KWP9
.542
TOT
**
-.024
.000
.866
.000
50
50
50
50
50
50
50
1
**
**
*
**
.071
**
.606
.606
.522
.624
.000
50
50
50
50
50
50
1
**
**
**
.255
50
50
**
**
.595
.595
.542
.074
.000
50
50
50
50
50
1
**
**
.261
.000
.001
.067
.000
50
50
50
50
1
**
-.094
.000
.517
.000 50
50
50
50
50
**
*
**
**
.592
.592
.473
.492
.000
.017
.002
.000
50
50
50
50
50
50
50
**
**
**
**
**
1
-.067
.473
.492
.000
.000
.000
.001
.000
50
50
50
50
50
-.024
.071
.255
.261
.866
.624
.074
50
50
**
**
.724
.722
**
**
**
.000
50
50
50
-.094
-.067
1
.332
.067
.517
.642
50
50
50
50
50
50
**
**
**
**
*
1
.760
.843
.724
.722
*
.019
.332
.000
.000
.000
.000
.000
.019
50
50
50
50
50
50
50
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
.843
.642
.000
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
**
.000
.000
.542
.760
.002
.000
.425
.425
.000
.000
.725
**
.000
**
.522
.725
.017
50
.336
.336
.000
.000
.666
.666
.000
.004
.705
**
.000
50
.542
.705
.000
**
.486
KWP8
.004
50
.561
KWP7
.000
.000
.402
KWP5
50
HASIL UJI VALIDITAS PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN Correlations Correlations PPH1 PPH2 PPH3 PPH4 PPH5 PPH6 PPH7 PPH8 PPH9 PPH10 PPH1
Pearson Correlation
1 .574
Sig. (2-tailed) N PPH2
Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N
PPH3
Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N
PPH4
Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N
PPH5
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
**
*
**
**
**
**
**
.000
.037
.000
50
50
1 .568
50 .568
**
.295 .515
1 .497
50
*
**
.005
.037
.000
50
50
.295 .497
50
50 .379
**
.000 50 .735
**
.021 .490 .884
.000
50
50
-.080 .498
50
50
50
50
50
50
50
50
*
**
*
.228
.027
.000
.034
.111
50
50
1 .479
**
.000
.200 -.312 .488 .163 50 .095
.206 .500
.511
.151
.000
.002
.005
.000
50
50
50
50
50
50
.244
.195
.325
*
.907
.087
.174
.021
.000
50
50
50
50
50
1 -.081
.056
.129
.165
.575
.701
.370
.251
50
50
50
.000
.000
.163
.511
50
50
50
50
50
.021 -.080 -.312
50 **
*
.027 50 .488
**
50
.206 -.017 .151 50 .500
**
.907 50
50
.244 -.081
1 .807
.000
.000
.000
.000
.000
.087
.575
50
50
50
50
50
50
50
Pearson Correlation
*
.359 .393
**
*
*
**
.195
.056 .807
Sig. (2-tailed)
.011
.005
.017
.034
.002
.174
.701
.000
50
50
50
50
50
50
50
50
**
**
**
**
*
**
N
N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N
.473
.001 50 .747
**
.475
.000
.337
.397
.004
50 .741
**
50 .747
**
.301 .431
.228 .391 .111 50 .548
**
.005 50 .683
**
.325
.021 50 .584
**
50
.129 .803
**
.370
.000
50
50
.165 .816
**
**
**
.391
**
50 .803
**
50 .683
.584
**
**
50 .816
**
.000
.000
.000
50
50
50
1
**
.871
.736
**
.000
.000
50
50
50
**
1
.871
.000 50 .736
**
.784
**
.000 50
50
**
1
.784
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.251
.000
.000
.000
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
.000
1
.431
50
**
50
**
50
.548
**
.479
.000
.498
.301
50
1 -.017
**
**
.000
.095
50
50 .747
.004
.200
.490
**
.017
50
**
50 .397
.000
.000
**
.579
*
**
.579
50
.884
50 .337
.000
.741
.000
**
.735
.005
.475
.007
50 .573
**
.393
.000
**
.379
**
**
.573
50
50
**
.000
50
.583
.747
.001
.000
Pearson Correlation
TOT
.011
**
.870
**
.000
50
-.024
.473
.870
.007
Pearson Correlation
*
.000
.000
.686
.359
.024
.000
Pearson Correlation
**
.005
.024
Sig. (2-tailed)
TOT
-.024 .583
Sig. (2-tailed)
N
PPH10
**
.000
.000
.388
*
.318 .686
**
Sig. (2-tailed)
PPH9
**
**
*
N
PPH8
50
.388
.000
.000
.731
**
.318 .515
Sig. (2-tailed)
PPH7
.574
**
.731
Pearson Correlation
N PPH6
50
**
50
HASIL UJI VALIDITAS PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN (SETELAH VARIABEL YANG TIDAK VALID DIKELUARKAN)
Correlations Correlations PPH1 PPH2 PPH3 PPH4 PPH5 PPH6 PPH8 PPH9 PPH10 PPH1
Pearson Correlation
1 .574
Sig. (2-tailed) N PPH2
Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N
PPH3
Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N
PPH4
Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N
PPH5
50
50
*
**
.000
.037
.000
50
50
50
50
1 .568
50 .568
**
**
1 .497
.000
.000
50
50
50
**
*
**
.005
.037
.000
50
50
.388
.295 .515
.295 .497
50
50 .379
**
50
50
*
.228
.034
.111
1 .479
.000 50
50
**
1
.479
50
.200 .488 .163
.000
50
50
.095 .500
50
50
50
.244
.195
.325
*
.087
.174
.021
.000
50
50
50
50
**
**
1
50
50
50
50
**
**
**
**
.244
.000
.000
.087
50
50
*
**
50
50
1 .807
.000 50
50
**
1
Pearson Correlation
.359 .393
*
**
Sig. (2-tailed)
.011
.005
.017
.034
.002
.174
.000
50
50
50
50
50
50
50
**
**
**
**
*
**
.021
.000
N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N
.473
.001 50 .762
**
.475
.000 50 .747
**
.397
.004 50 .772
**
.228 .391 .111 50 .613
**
.005 50 .654
**
.195 .807
.325 .803
50 .595
**
50 .843
**
.803
.000 50 .871
**
.595
.843
**
**
.000 50 .736
**
.000
.000
50
50
50
**
1
.871
.000 50 .736
**
.771
**
.000 50
50
**
1
.771
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
50
50
50
50
50
50
50
50
50
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
**
50
**
.301 .431
50 .654
50
50
*
**
.000
.511
50
50 .391
.000
.005
.163
.337
**
**
.002
.000
.500
50 .431
.613
.000
.000
.488
**
.301
.511
.000
50
**
50
.095
50
50 .772
**
.200
.000
**
.000
50
50
.000
50 .397
**
50
**
**
.000
*
.000
50 .747
50
50
.498
50 .337
**
50
**
.490
**
.005
50 .475
.000
.000
50
.583
50 .498
**
**
.004
**
Pearson Correlation
**
.000
50 .393
.762
.017
50
.735
50 .735
**
.001
TOT
.000
.000
.573
.000
50 .490
.011
.473
**
.000
.007
.686
**
.000
.359
*
.007
.000
Pearson Correlation
50 .573
.583
**
.000
.024
.379
**
**
Sig. (2-tailed)
N
TOT
.000
**
Sig. (2-tailed)
PPH10
**
.024
.000
.318 .686
*
N
PPH9
50
.005
.000
.000
.731
**
.388
**
.318 .515
Sig. (2-tailed)
PPH8
**
*
.731
**
Pearson Correlation
N PPH6
50 .574
**
50
HASIL UJI RELIABILITAS JUMLAH PEMERIKSAAN PAJAK
Reliability Scale: ALL VARIABLES Case Processing Summary N Cases
%
Valid
50
100.0
0
.0
50
100.0
a
Excluded Total
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. Reliability Statistics Cronbach's Alpha Based on Standardized Items
Cronbach's Alpha .865
N of Items
.876
13
Item Statistics Mean JPP1 JPP2 JPP3 JPP4 JPP5 JPP8 JPP9 JPP10 JPP11 JPP12 JPP13 JPP14 JPP15
3.9200 4.2600 4.4400 4.3400 3.5000 4.0800 4.0400 4.2200 3.6600 3.8600 3.6000 4.0200 3.8000
Std. Deviation .63374 .66425 .64397 .55733 .93131 .77828 .72731 .67883 .59281 .72871 1.17803 .79514 .63888
N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted JPP1 JPP2 JPP3 JPP4 JPP5 JPP8 JPP9 JPP10 JPP11 JPP12 JPP13 JPP14 JPP15
Scale Variance if Corrected Item- Squared Multiple Item Deleted Total Correlation Correlation
47.8200 47.4800 47.3000 47.4000 48.2400 47.6600 47.7000 47.5200 48.0800 47.8800 48.1400 47.7200 47.9400
32.967 30.949 32.541 32.449 29.737 29.821 30.663 29.642 33.830 30.312 29.878 31.879 33.527
.422 .683 .474 .580 .575 .708 .652 .857 .328 .698 .402 .438 .339
Scale Statistics Mean 51.7400
Variance 36.441
Std. Deviation 6.03666
N of Items 13
.447 .749 .636 .610 .608 .654 .665 .820 .598 .763 .534 .499 .536
Cronbach's Alpha if Item Deleted .861 .848 .859 .855 .853 .844 .849 .838 .865 .846 .874 .861 .865
HASIL UJI RELIABILITAS VARIABEL SANKSI PERPAJAKAN
Reliability Scale: ALL VARIABLES Case Processing Summary N Cases
%
Valid
50
100.0
0
.0
50
100.0
a
Excluded Total
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. Reliability Statistics Cronbach's Alpha Based on Standardized Items
Cronbach's Alpha .857
N of Items
.865
8
Item Statistics Mean SP1 SP2 SP3 SP4 SP5 SP6 SP7 SP8
Std. Deviation
3.9200 4.2600 4.4400 4.3400 3.5000 4.0800 4.0400 4.2200
N
.63374 .66425 .64397 .55733 .93131 .77828 .72731 .67883
50 50 50 50 50 50 50 50 Item-Total Statistics
Scale Mean if Item Deleted SP1 SP2 SP3 SP4 SP5 SP6 SP7 SP8
Scale Variance if Corrected Item- Squared Multiple Item Deleted Total Correlation Correlation
28.8800 28.5400 28.3600 28.4600 29.3000 28.7200 28.7600 28.5800
13.618 12.376 13.296 13.315 12.173 11.879 12.472 11.636
.450 .707 .513 .614 .474 .678 .608 .869
Scale Statistics Mean 32.8000
Variance 16.122
Std. Deviation 4.01528
N of Items 8
.350 .584 .511 .511 .368 .548 .597 .782
Cronbach's Alpha if Item Deleted .856 .828 .849 .841 .863 .830 .839 .809
HASIL UJI RELIABILITAS VARIABEL KEPATUHAN WAJIB PAJAK
Reliability Scale: ALL VARIABLES Case Processing Summary N Cases
%
Valid
50
100.0
0
.0
50
100.0
a
Excluded Total
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. Reliability Statistics Cronbach's Alpha Based on Standardized Items
Cronbach's Alpha .747
N of Items
.820
7
Item Statistics Mean KWP1 KWP2 KWP4 KWP5 KWP7 KWP8 KWP9
Std. Deviation
4.1400 4.0400 4.0600 4.2600 3.2200 4.1200 3.2200
N
.49528 .49322 .46991 .52722 1.05540 .77301 .91003
50 50 50 50 50 50 50
Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted KWP1 KWP2 KWP4 KWP5 KWP7 KWP8 KWP9
Scale Variance if Corrected Item- Squared Multiple Item Deleted Total Correlation Correlation
22.9200 23.0200 23.0000 22.8000 23.8400 22.9400 23.8400
7.871 7.816 7.796 7.306 6.137 6.915 8.749
.610 .636 .684 .782 .490 .566 .044
Scale Statistics Mean 27.0600
Variance 9.813
Std. Deviation 3.13252
N of Items 7
.533 .654 .541 .671 .523 .470 .267
Cronbach's Alpha if Item Deleted .700 .696 .691 .666 .728 .692 .830
HASIL UJI RELIABILITAS VARIABEL PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN
Reliability Scale: ALL VARIABLES Case Processing Summary N Cases
Valid
% 50
100.0
0
.0
50
100.0
a
Excluded Total
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. Reliability Statistics Cronbach's Alpha Based on Standardized Items
Cronbach's Alpha .880
N of Items
.885
9
Item Statistics Mean PPH1 PPH2 PPH3 PPH4 PPH5 PPH6 PPH8 PPH9 PPH10
Std. Deviation
3.9800 4.0600 4.0000 3.5400 3.8800 3.7600 3.7600 3.8000 3.7800
N
.55291 .71171 .60609 .81341 .79898 .68690 .74396 .69985 .76372
50 50 50 50 50 50 50 50 50
Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted PPH1 PPH2 PPH3 PPH4 PPH5 PPH6 PPH8 PPH9 PPH10
Scale Variance if Corrected Item- Squared Multiple Item Deleted Total Correlation Correlation
30.5800 30.5000 30.5600 31.0200 30.6800 30.8000 30.8000 30.7600 30.7800
17.432 16.622 17.068 17.081 16.834 17.714 15.796 16.758 16.175
.704 .665 .709 .482 .536 .484 .784 .653 .688
Scale Statistics Mean 34.5600
Variance 20.986
Std. Deviation 4.58106
N of Items 9
.704 .577 .731 .457 .499 .752 .835 .815 .826
Cronbach's Alpha if Item Deleted .863 .863 .861 .881 .875 .878 .852 .864 .861
HASIL UJI HIPOTESIS VARIABEL JUMLAH PEMERIKSAAN PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK
Regression Variables Entered/Removed Model 1
Variables Entered
Variables Removed
Method
Sanksi Perpajakan, umlah Pemeriksaan a Pajak
. Enter
a. All requested variables entered. Model Summary Model
R
1
.850
Adjusted R Square
R Square a
.722
Std. Error of the Estimate
.710
1.68588
a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, umlah Pemeriksaan Pajak b
ANOVA Model 1
Sum of Squares
df
Mean Square
Regression
347.237
2
173.618
Residual
133.583
47
2.842
Total
480.820
49
F
Sig.
61.086
.000
a
a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, umlah Pemeriksaan Pajak b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Coefficients Unstandardized Coefficients Model 1
B (Constant) umlah Pemeriksaan Pajak Sanksi Perpajakan
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
Std. Error 4.220
2.080
.506
.153
-.102
.229
a
Standardized Coefficients Beta
Collinearity Statistics t
Sig.
Tolerance
VIF
2.028
.048
.976
3.318
.002
.068
14.632
-.131
-.446
.658
.068
14.632
UJI ANALISIS JALUR (SETELAH VARIABEL YANG TIDAK VALID DI TRIMMING)
Regression Variables Entered/Removed Model 1
Variables Entered
b
Variables Removed
Method
umlah Pemeriksaan a Pajak
. Enter
a. All requested variables entered. b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Model Summary Model
R
1
.849
Adjusted R Square
R Square a
.721
Std. Error of the Estimate
.715
1.67176
a. Predictors: (Constant), umlah Pemeriksaan Pajak b
ANOVA Model 1
Sum of Squares
df
Mean Square
Regression
346.671
1
346.671
Residual
134.149
48
2.795
Total
480.820
49
F
Sig.
124.043
.000
a
a. Predictors: (Constant), umlah Pemeriksaan Pajak b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Coefficients Unstandardized Coefficients Model 1
B (Constant) umlah Pemeriksaan Pajak
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
Std. Error 4.262
2.061
.441
.040
a
Standardized Coefficients Beta
Collinearity Statistics t
.849
Sig.
2.069
.044
11.137
.000
Tolerance
1.000
VIF
1.000
UJI HIPOTESIS VARIABEL JUMLAH PEMERIKSAAN PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN
Regression Variables Entered/Removed Model 1
Variables Entered
Variables Removed
Method
Kepatuhan Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Jumlah Pemeriksaan a Pajak
. Enter
a. All requested variables entered. Model Summary Model
R
1
.844
Adjusted R Square
R Square a
.713
Std. Error of the Estimate
.694
2.53218
a. Predictors: (Constant), Kepatuhan Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Jumlah Pemeriksaan Pajak b
ANOVA Model 1
Sum of Squares
df
Mean Square
Regression
733.370
3
244.457
Residual
294.950
46
6.412
1028.320
49
Total
F
Sig.
38.125
.000
a
a. Predictors: (Constant), Kepatuhan Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Jumlah Pemeriksaan Pajak b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Penghasilan Coefficients Unstandardized Coefficients Model 1
B
Std. Error
(Constant)
.422
3.258
Jumlah Pemeriksaan Pajak
.780
.255
-.470 .340
Sanksi Perpajakan Kepatuhan Wajib Pajak
a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Penghasilan
a
Standardized Coefficients Beta
Collinearity Statistics t
Sig.
Tolerance
VIF
.130
.897
1.028
3.063
.004
.055
18.059
.345
-.412
-1.362
.180
.068
14.694
.219
.233
1.554
.127
.278
3.599
HASIL UJI HIPOTESIS (SETELAH VARIABEL YANG TIDAK SIGNIFIKAN DI TRIMMING)
Regression Variables Entered/Removed Model 1
Variables Entered
b
Variables Removed
Method
Jumlah Pemeriksaan a Pajak
. Enter
a. All requested variables entered. b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Penghasilan Model Summary Model
R
1
.827
Adjusted R Square
R Square a
.685
Std. Error of the Estimate
.678
2.59893
a. Predictors: (Constant), Jumlah Pemeriksaan Pajak b
ANOVA Model 1
Sum of Squares
df
Mean Square
Regression
704.108
1
704.108
Residual
324.212
48
6.754
1028.320
49
Total
F
Sig.
104.244
.000
a
a. Predictors: (Constant), Jumlah Pemeriksaan Pajak b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Penghasilan Coefficients Unstandardized Coefficients Model 1
B (Constant) Jumlah Pemeriksaan Pajak
Std. Error 2.070
3.203
.628
.062
a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Penghasilan
a
Standardized Coefficients Beta
Collinearity Statistics t
.827
Sig. .646
.521
10.210
.000
Tolerance
1.000
VIF
1.000
