Dewan Kehormatan Guru Indonesia Kurnia Widyastanti M. Ichsanudin Nurmiati Nurul Hasanah Novi Trisna A. Riana Asti F.
(14144600189) (14144600181) (14144600214) (14144600202) (14144600199) (14144600213)
A5-14 PGSD
Menurut Ditjen PMPTK danPB PGRI
DKGI PERLENGKAPAN ORGANISASI PGRI DENGAN TUGAS MEMBERI SARAN, PENDAPAT PERTIMBANGAN, PENEGAKKAN,PENIL AIAN DISIPLIN ORGANISASI DAN ETIKA PROFESI GURU
GURU
PENDIDIK PROFESIONAL JALUR PENDIDIKAN FORMAL, DASAR, DAN MENENGAH
TENAGA KEPENDIDIKAN MASYARAKAT YANG MENGABDIKA N DIRI DAN DIANGKAT UNTUK MENUNJANG PENYELENGGA RAAN PENDIDIKAN
Keorganisasian DKGI
Merupakan pedoman pelaksanaan yang dijabarkan dari anggaran dasar PGRI bab XVII pasal 30 dan ART PGRI BAB XXVI 20 pasal 92 tentang status, kedudukan, tugas, dan wewenang dalam rangka penegakan disiplin Kode Etik Guru.
Tata Cara Pembentukan DKGI Dibentuk oleh badan pimpinan organisasi PGRI
PUSAT Konpus PGRI
PROVINSI
KAB/KOTA
Konferensi Kerja Prov dan atau Kab/Kota
Mengirim informasi tentang: • Data organisasi dan anggota secara lengkap dan menyeluruh. • Hal-hal yang berkaitan dengan urgensi pembentukan DKGI dimaksud.
Status Status DKGI Pusat maupun Provinsi dan atau Kabupaten/Kota dalam organisasi PGRI sebagai badan otonom. Pengelolaan tugas dan wewenang DKGI terpisah dari tugas dan wewenang Pengurus Besar PGRI sampai ke Provinsi dan atau Kabupaten/Kota.
Kedudukan Pusat
DKGI Pusat
Provinsi
DKGI Prov
Kab/ Kota
DKGI Kab/Kota
Berada di tempat kedudukan PB PGRI
bertanggung Jawab
Fungsi dan tugas DKGI tingkat cabang dan ranting PGRI
Susunan Pengurus Pengurus DKGI
Keanggotaan
• • • • • •
Ketua Wakil Sekretaris Bendahara 5-10 anggota pusat 7 anggota daerah
• Dewan Penasihat • Badan Pimpinan Organisasi • Himpuan Profesi dan Keahlian Sejenis
Tata Cara Penyusunan Pengurus dan Anggota Konferensi Pusat PGRI
Ketua DKGI Pusat PGRI
Konferensi Kerja PGRI Prov dab atau Kab/Kota
Ketua DKGI Prov dan atau Kab/Kota Pilih Anggota
Pengurus PGRI
Tata Cara Penyusunan Pengurus dan Anggota Anggota DKGI: - Meninggal dunia - Meninggal dunia
- Meninggal dunia
Penggantian dilakukan oleh ketua DKGI atas musyawarah
• Melanggar aturan yang ditentukan • Tidak sesuai syarat-syarat sebagai pengurus/anggota DKGI
Beriman dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Berjiwa nasionalisme yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Memiliki kepribadian yang dapat diterima dan disegani serta memiliki kredibilitas profesi kependidikan yang cukup tinggi. Royalitas yang tinggi terhadap organisasi PGRI,peka terhadap perkembangan permasalahan yang muncul di lingkungan kependidikan maupun kemasyarakatan. Menguasai masalah kependidikan, guru dan tenaga kependidikan. Bersih, jujur, adil, sabar, terbuka dan berwibawa.
Masa Jabatan Pengurus • Masa jabatan kepengurusan DKGI sama dengan masa jabatan pengurus PGRI yaitu selama 5 tahun dan berlaku setelah adanya pengesahan secara keorganisasian dari pengurus besar PGRI dan pengurus PGRI pada daerah tersebut.
Tugas dan Wewenang • Memberikan saran, pendapat dan pertimbangan tentang pelaksanaan, penegakkan, pelanggaran organisasi dan Kode Etik Guru Indonesia. • Pelaksanaan tugas bimbingan, pembinaan, penegakkan disiplin, hubungan dan pelaksanaan Kode Etik Guru Indonesia bersama pengurus PGRI disegenap perangkat serta jajaran di semua tingkatan.
• Pelaksanaan tugas penilaian dan pengawasan pelaksanaan kode etik profesi dilakukan melalui masing-masing DKGI di semua tingkatan organisasi.
Pertanggungjawaban DKGI Pusat
DKGI PGRI Prov
melalui
melalui
Kongres dan Konpus PGRI
Konprov/Konkerpr ov dan atau Konkerkab/Kot di Prov dan atau diKab/Kota
PB PGRI
Pengurus PGRI Prov dan atau Kab/Kota
Ketentuan Persidangan a.
DKGI melaksanakan persidangan harus bersifat tertutup.
b.
Ketua DKGI menjadi pimpinan sidang, jika ketua berhalangan digantikan wakil ketua, dan jika berhalangan datang maka sidang ditunda.
c.
Skretaris bertanggungjawab atas seluruh pencatatan dan laporan hasil sidang.
Keputusan Persidangan a. Keputusan diambil atas dasar musyawarah dan mufakat . b. Perhitungan suara dilakukan secara bebas dan rahasia . c. Keputusan yang diambil harus diteruskan ke pengurus PGRI yang setingkat untuk segera ditindaklanjuti seperlunya.
Garis hubungan Kerja
DKGI Pusat dengan Provinsi dan atau Kabupaten/kota bersifat kosultatif. b. Keputusan DKGI harus menjadi keputusan pengurus PGRI juga. a.
Administrasi dan Pendanaan
a.
Administrasi DKGI dikelola oleh sekretaris.
b.
Pengelola sekretaris DKGI harus bertanggung jawab atas seluruh berkas persidangan.
c.
Pendanaan yang dibutuhkan menjadi tanggung jawab pengurus PGRI.
Pembinaan dan Pemasyarakatan
a. Tujuan: meningkatkan mutu pengabdian profesi guru dan tenaga kependidikan lainnya. b. Sasaran yang ingin dicapai: Terjadinya pemahaman tentang etika guru bagi calon guru dan tenaga kependidikan . Tumbuhnya pengakuan dari pemerintah dan masyarakat akan pengabdian profesi kependidikan dan Kode Etik Guru .
C. Jenis kegiatan 1. Menyelenggarakan berbagai pertemuan profesional 2. Menyebarluaskan informasi secara tertulis tentang Kode Etik Guru Indonesia. D. Materi pemasyarakatan dan pembinaan 1. Kode Etik Guru Indonesia. 2. Lafal pengucapan janji dan sumpah guru dan tenaga kependidikan. 3. Hukum, aturan dan ketentuan yang ada kaitannya dengan kependidikan. 4. Status guru.
