Desain sampul dan isi: Naufal Farhan Irawan dan Sungadi

Abstrak dan Indeks Skripsi 2013 Fakultas Hukum Universitas Indonesia

© Perpustakaan UI Desain sampul dan isi: Naufal Farhan Irawan dan Sungadi Cetakan Pertama, Juni 2016 Diterbitkan oleh Perpustakaan UI Sekretariat: Gedung Perpustakan Universitas Indonesia Lantai 3 Telp/Fax: 021-7863469 e-mail: [email protected]

ISBN: 978-602-74672-2-4

Hak cipta dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku, tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

TIM PENYUSUN Penanggungjawab: Fuad Gani, SS, MA Ketua Tim: Mariyah, S. Sos, M. Hum Tim Metadata: Laely Wahyuli, SS, M. Hum Sri Tantina, SS Sutiman, S. Sos Nurintan Cynthia Tyasmara, S. Si Haerudin Suharsi Kompilasi Data: Adhari, S. Sos Desain Cover: Naufal Farhan Irawan Sungadi

Kata Pengantar Abstrak dan Indeks Skripsi 2013 Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH-UI) merupakan kumpulan abstrak skripsi terbitan tahun 2013. Data yang dicakup dalam Abstrak dan Indeks Skripsi ini merupakan skripsi yang dihasilkan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia, baik yang dapat diakses secara terbuka (open access) maupun tertutup (closed access / membership). Abstrak dan Indeks Skripsi 2013, FH-UI ini berfungsi sebagai sarana kendali bibliografis (bibliographic control) di Perpustakaan Universitas Indonesia. Tujuan penyusunan Abstrak dan Indeks Skripsi 2013, FH-UI adalah, 1. Menyediakan sarana penelusuran informasi alternatif Pemustaka dalam mencari informasi yang diinginkan selain sarana penelusuran informasi online yaitu LONTAR (Library Automation and Digital Archive) yang dapat diakses melalui komputer di Perpustakaan UI maupun melalui gadget dengan alamat http://lib.ui.ac.id/moblie 2. Mengetahui isi ringkas skripsi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia 3. Memberikan data penulis dan dosen yang membimbing skripsi tersebut. Harapan kami semoga penerbitan Abstrak dan Indeks Skripsi 2013, FH-UI ini dapat bermanfaat dan membantu para Pemustaka dalam memenuhi kebutuhan informasinya.

Depok,

Juni 2016

Kepala Perpustakaan UI, Fuad Gani, SS, MA

ii

Daftar Isi

Hal. Kata Pengantar

ii

Daftar Isi

iii

Abstrak Skripsi Fakultas Hukum

1 - 166

Indeks Pengarang

167

Indeks Pembimbing

170

iii

1.

Penulis

: A. A. Kinanti P. P.

Pembimbing

: Miftahul Huda

Judul

: Sifat hukum independensi letter of credit terhadap perjanjian yang mendasarinya: studi kasus sengketa antara CV. Holi Setia Raya melawan PT. Bank Permata Tbk = The legal nature of independent L/C from its underlying agreement: study case dispute between antara CV. Holi Setia Raya againts PT. Bank Permata Tbk.

No. Panggil

: S44528 Abstrak

Perdagangan transnasional dalam beberapa hal dapat menyulitkan pembeli dan penjual untuk bertemu karena perbedaan geografis. Maka dari itu diperlukanlah suatu cara pembayaran untuk transaksi perdagangan internasional yang dapat melindungi kepentingan hukum kedua belah pihak. Salah satu cara pembayaran perdagangan transnasional yang lazim digunakan dalam transaksi perdagangan internasional adalah dengan pembukaan Letter of Credit (L/C). Pembayaran dengan pembukaan L/C dipandang relatif aman karena secara yuridis memberikan jaminan kepastian akan adanya pembayaran kepada penjual sepanjang dokumen-dokumen yang dipersyaratkan untuk diserahkan dalam L/C dipenuhi sesuai dengan syarat dan kondisi L/C serta dapat memberikan jaminan keamanan bagi pembeli (importir), karena pembayaran akan dapat dilakukan atas kesesuaian antara dokumen-dokumen yang disyaratkan dalam L/C dengan dokumen-dokumen yang diserahkan oleh penjual. Salah satu prinsip penting untuk adanya kepastian pelaksanaan pembayaran dengan pembukaan L/C adalah prinsip independensi L/C dari perjanjian yang mendasarinya. Skripsi ini memfokuskan penelitian pada kasus terhadap perkara sengketa antara CV. Holi Setia Raya melawan PT. Bank Permata Tbk yang mana Majelis Hakim Mahkamah Agung Kasasi berpandangan bahwa L/C bersifat independen dari perjanjian yang mendasarinya serta meneliti Putusan Mahkamah Agung tersebut disamping itu hasil penelitian memperlihatkan bahwa penyimpangan yang bersifat minor tidak mempengaruhi prinsip independensi L/C ini. 2.

Penulis

: Abi Rafdi

Pembimbing

: Rosa Agustina ; Wenny Setiawati

Judul

: Kedudukan dan kekuatan mengikat nota kesepakatan (Memorandum of Understanding) ditinjau dari segi hukum perjanjian : analisis Putusan Mahkamah Agung No. 1681/K/PDT/2011 = Legal standing and binding of memorandum of understanding analyzed from contract law : analysis on Supreme Court Decision No. 1681/K/PDT/2011.

No. Panggil

: S44510 Abstrak

Skripsi ini membahas tentang nota kesepakatan (memorandum of understanding) yang merupakan perjanjian pendahuluan, dalam arti nantinya akan diikuti dan dijabarkan dalam perjanjian lain yang mengaturnya secara detail, karena itu, memorandum of understanding berisikan hal-hal yang pokok saja. Nota kesepakatan tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Tidak adanya pengaturan mengenai nota kesepakatan membuat kedudukan dan kekuatan mengikat dari nota kesepakatan menjadi samar-samar. Hasil penelitian menyarankan agar nota kesepakatan mempunyai kedudukan dan kekuatan mengikat yang setara perjanjian maka harus memenuhi syarat-syarat sah perjanjian sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Abstrak dan Indeks Skripsi 2013, FHUI

Hal. 1

3.

Penulis

: Abimantrana Yanky Sadputra

Pembimbing

: Suharnoko

Judul

: Beralihnya hak milik tanah sebagai jaminan hutang piutang : studi kasus Nunung Herlina dengan Hani Haryani = Change of the land property rights as guarantee loan receivables : case study Nunung Herlina against Hani Haryani.

No. Panggil

: S44870 Abstrak

Skripsi ini membahas mengenai peralihan hak milik yang dilakukan kreditur berdasarkan perjanjian hak tanggungan antara debitur dan kreditur secara melawan hukum. hal ini terjadi dalam kasus perjanjian hak tanggungan antara Nunug Herlina dan Hani Haryani, dimana objek yang diperjanjikan adalah tanah milik Nunung untuk ditanggungkan namun yang terjadi adalah peristiwa hukum jual beli tanah milik Nunung Herlina tersebut. metodologi yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif. 4.

Penulis

: Achmad Fikri Rasyidi

Pembimbing

: Hasril Hertanto ; Febby Mutiara Nelson

Judul

: Legalitas penyidik sebagai saksi dalam pemeriksaan persidangan tindak pidana narkotika analisis putusan mahkamah agung nomor 454/K/Pid.Sus/2011, 1531K/Pid.Sus/2010, dan 2588 K/Pid.Sus/2010 = The legality of the investigator as a witness in a drug’s criminal trial analysis of the supreme court’s verdict number 454K/Pid.Sus/2011, 1531K/Pid.Sus/2010, and 2588K/Pid.Sus/2010.

No. Panggil

: S46899 Abstrak

Skripsi ini membahas tentang beberapa permasalahan terkait dengan legalitas atau keabsahan penyidik sebagai saksi dalam pemeriksaan persidangan tindak pidana narkotika. Penelitian ini berfokus pada tiga pokok permasalahan, yaitu: tentang legalitas atau keabsahan penyidik sebagai saksi di persidangan berdasarkan KUHAP, kekuatan hukum pembuktian alat buksi saksi yang diberikan oleh penyidik di persidangan, dan keabsahan penyidik sebagai saksi dalam pemeriksaan persidangan tindak pidana narkotika berdasarkan Putusan Mahkamah Agung. Penelitian ini bermetodekan yuridis-normatif yang metode pengambilan data berfokus pada studi literatur hukum dan peraturan perundangundangan terkait. Hasil penelitian berkesimpulan bahwa penyidik tidak boleh bersaksi di persidangan atas perkara yang ia sidik sendiri dan menyarankan untuk dilakukannya fungsi kontrol terhadap penyidik dalam melakukan penyidikan agar kesaksiannya dapat di pertimbangkan hakim di proses pemeriksaan persidangan. 5.

Penulis

: Ade Erlanda Revianty

Pembimbing

: Suharnoko ; Endah Hartati

Judul

: Analisis yuridis wanprestasi dalam perjanjian Kredit Pemilikan Rumah antara PT. Bank Tabungan Negara cabang Padang dengan Ridwan S : studi kasus Putusan Nomor 67 PDT.G/BPSK/2012/PN.PDG = Juridical analysis of breach of contract occured in KPR agreement between PT. Bank Tabungan Negara branch Padang and Ridwan S : case study verdict number 67 PDT.G/BPSK/2012/PN.PDG.

No. Panggil

: S45328 Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek hukum perjanjian kredit pemilikan rumah dan penerapan Abstrak dan Indeks Skripsi 2013, FHUI

Hal. 2

ketentuan wanprestasi atas sengketa perdata yang terjadi dalam perjanjian kredit pemilikan rumah antara PT. BTN Cabang Padang dengan Ridwan S ditinjau dari KUHPerdata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum atau berupa norma hukum tertulis. Hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa perjanjian kredit pemilikan rumah merupakan suatu jenis perjanjian tersendiri yang pada umumnya dibentuk oleh ketentuan- ketentuan dalam hukum perdata. Berdasarkan Pasal 1238 KUH Perdata, PT. BTN Cabang Padang dinyatakan wanprestasi terhadap Ridwan S selaku konsumen. 6.

Penulis

: Adhika Widagdho Putro

Pembimbing

: Adijaya Yusuf ; Hadi Rahmat Purnama

Judul

: Analisis hukum internasional tentang penerapan rekomendasi financial action task force on money laundering dalam rezim anti pencucian uang di Indonesia = International law analysis on the impliementations of the financial action task force recommendations on money laundering in the anti money laundering regime in Indonesia.

No. Panggil

: S44792 Abstrak

Financial Action Task Force on Money laundering (FATF), dibentuk sebagai suatu gugus tugas dengan tugas menyusun rekomendasi internasional untuk memerangi money laundering. FATF merupakan intergovernmental body sekaligus suatu policy-making body yang berisikan para pakar di bidang hukum, keuangan dan penegakan hukum yang membantu yurisdiksi negara dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Pembangunan rezim anti pencucian uang di Indonesia sendiri tidak dapat dilepaskan dari peran FATF itu sendiri, yang mana Indonesia dimasukkan ke dalam daftar Non Cooperative Countries and Territories (NCCTs) oleh FATF pada bulan Juni 200. Penelitian ini akan membahas mengenai rekomendasi Financial Action Task Force on Money Laundering dan penerapannya dalam rezim anti pencucian uang di Indonesia. Adapun metodologi yang digunakan dalam melakukan penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif melalui bahan-bahan kepustakaan, dokumen dan literatur. 7.

Penulis

: Adhitya Ramadhan

Pembimbing

: Teddy Anggoro

Judul

: Analisis yuridis perbandingan konsep bundling dengan tying agreement ditinjau dari segi hukum persaingan usaha di Indonesia = Juridical review of comparison in bundling concept with tying agreement concept based on competition law in Indonesia.

No. Panggil

: S44833 Abstrak

Persaingan yang semakin ketat dalam menjalankan kegiatan usaha, membuat para pelaku usaha berlomba-lomba untuk dapat menjual produk mereka dengan berbagai bentuk cara yang tujuannya agar produk mereka dapat laku di pasar. Bentuk metode penjualan yang berkembang saat ini adalah melalui sistem bundling. Disatu sisi konsep bundling memiliki suatu kemiripan dengan konsep tying agreement, yang mana terhadap konsep tersebut dilarang berdasarkan Pasal 15 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Metode penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah metode yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis, sebenarnya terdapat perbedaan diantara kedua konsep tersebut jika mengacu kepada ketentuan UU No. 5 Tahun 1999, yaitu terhadap suatu unsur paksaan didalam masing-masing


Hal. 3

konsep tersebut. Hal itulah yang menentukan apakah terhadap suatu strategi bisnis yang diterapkan oleh pelaku usaha merupakan suatu konsep bundling atau suatu konsep tying agreement. 8.

Penulis

: Adinda Rubie Pratiwi

Pembimbing

: Sitompul, Chudry ; Febby Mutiara Nelson

Judul

: Pelaksanaan pengawasan terpidana yang dijatuhi hukuman percobaan : studi kasus Putusan Nomor 247/Pid.B/2009/PN. PWY mengenai pencurian tiga buah kakao oleh terpidana Nenek Minah = The implementation of supervising monitoring convicts sentenced to probation : case study Verdict Number 247/Pid. B/2009/PN. PWT regarding theft of three cocoa fruit by convict Minah.

No. Panggil

: S45495 Abstrak

Skripsi ini membahas Pelaksanaan Pengawasan Terpidana Yang Dijatuhi Hukuman Percobaan. Namun dalam melaksanakannya tugasnya masih banyak hambatan yang dihadapi baik oleh Hakim Pengawas dan Pengamat. Skripsi ini mengambil Putusan Nomor 247/Pid.B/2009/PN.PWT Mengenai Pencurian Tiga Buah Kakao Oleh Terpidana Nenek Minah sebagai bahan untuk melihat penerapan terhadap pelaksanaan hukuman percobaan. Permasalahannya disebabkan hukuman percobaan dijalankan di luar lembaga pemasyarakatan atau penjara maka menurut penulis akan lebih sulit dalam hal pengawasan terhadap terpidananya karena terpidana tidak berada di satu tempat sehingga membutuhkan pengawasan yang ekstra dari biasanya. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pengawasan hukuman percobaan terpidana akan dijatuhkan dan dilaksanakan di luar lembaga pemasyarakatan dan apabila terpidana tersebut melanggar ketentuan dan/atau persyaratan maka hakim berhak mengeluarkan putusan berkekuatan hukum tetap agar terhadap terpidana berlakulah pidana penjara. Pengawas pelaksanaan hukuman percobaan dilakukan oleh Hawasmat yang dibantu jaksa dan lembaga pemasyarakatan dan dapat meminta bantuan oleh badan hukum yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI. 9.

Penulis

: Aditya Anugra Pratama

Pembimbing

: Bono Budi Priambodo

Judul

: Tinjauan hukum atas lembaga waralaba dan hubungan kemitraan antara pemegang waralaba dan pemberi waralaba dalam memberdayakan usaha kecil di Indonesia (Study kasus PT. Sumber Alfaria Trijaya,Tbk) = Juridicial analysis over franchise institution and partnership relation between franchisee and franchisor in empowering small enterprise (Case study PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk).

No. Panggil

: S46818 Abstrak

Skripsi ini membahas mengenai seluk beluk waralaba yang ditinjau dari praktik waralaba yang berlaku Internasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba. Skripsi ini juga membahas mengenai deskripsi dan praktik hubungan kemitraan yang terjadi diantara Pemegang Waralaba dan Pemberi Waralaba; sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tenang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Kemudian, skripsi ini juga menganalis mengenai tinjauan atas keberadaan Waralaba dan


Hal. 4

Hubungan kemitraan antara Pemegang Waralaba dan Pemberi Waralaba dalam memberdayakan usaha kecil di Indonesia. 10. Penulis

: Aditya Muriza Pratama

Pembimbing

: Arman Nefi

Judul

: Tinjauan hukum tindakan backdoor listing sebagai cara untuk mendapatkan akses ke pasar modal melalui proses reverse takeover = Juridical observation of backdoor listing action in order to obtain access to capital market through reverse takeover process.

No. Panggil

: S45558 Abstrak

Skripsi ini membahas mengenai aksi backdoor listing untuk mendapatkan akses menuju pasar modal di Indonesia. Dari sekian banyak pilihan pendanaan yang ada, salah satu yang paling efektif adalah dengan melakukan initial public offering (IPO) atau Penawaran Umum Perdana. Dengan melakukan Penawaran Umum emiten akan mendapatkan kemudahan dalam bidang pendanaan dan publikasi. Di sisi lain, proses IPO juga memiliki kekurangan, seperti berkurangnya porsi kepemilikan saham dan kewajiban memenuhi dokumen keterbukaan sebagai konsekuensi sebagai perusahaan terbuka. Cara lain untuk masuk ke pasarmodal selain IPO, yaitu dengan mengakuisisi perusahaan terbuka dan selanjutnya melakukan restrukturisasi perusahaan, tindakan ini diistilahkan sebagai backdoor listing. 11. Penulis

: Aditya Prio Prabowo

Pembimbing

: Simatupang, Dian Puji

Judul

: Pengaruh laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terhadap pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD = The effect of investigation report by audit board on local government budget to regional head responsibility to regional house of representative.

No. Panggil

: S44961 Abstrak

Pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilaksanakan oleh BPK merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Kekuasaan dalam mengelola keuangan negara yang dipegang oleh Presiden kemudian diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Atas pengelolaan keuangan daerah tersebut, BPK memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah. Melalui pemeriksaan tersebut, BPK dapat mengeluarkan rekomendasi yang pada pokoknya dapat memperbaiki pengelolaan keuangan daerah, sehingga otonomi daerah dapat berjalan dengan baik. 12. Penulis

: Aditya Ramandika

Pembimbing

: Muhamad Ramdan Andri Gunawan Wibisana ; Abdul Salam

Judul

: Perjanjian jual beli karbon kredit pada skema clean development mechanism dalam perspektif hukum perdata indonesia = Carbon credit purchase agreement on clean development mechanism in indonesia s private law perspective.

No. Panggil

: S46743


Hal. 5

Abstrak Skripsi ini membahas mengenai perjanjian jual beli karbon kredit pada skema Clean Development Mechanism (CDM) yang tidak dikenal dalam hukum perdata Indonesia. Hukum perdata Indonesia tidak mengatur mengenai perjanjian jual beli karbon kredit. Oleh karena latar belakang tersebut, maka pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah untuk melihat konsep perjanjian jual beli karbon kredit dalam tinjauan hukum perdata Indonesia, baik aspek hukum perikatan dan juga aspek hukum kebendaan. Permasalahan tersebut dibahas menggunakan metode penelitian kepustakaan, sehingga menghasilkan kesimpulan yaitu pada dasarnya perjanjian karbon kredit telah sesuai dengan hukum perikatan yang berlaku di Indonesia. Karbon kredit sebagai sebuah komoditas yang diperjualbelikan juga dianggap sebagai benda tanpa warkat yang penyerahannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan. 13. Penulis

: Adriana Wahyu Kusuma

Pembimbing

: Nadia Maulisa

Judul

: Tinjauan yudiris prinsip kehati-hatian (Prudential Principle) Kartu Kredit CoBranding Garuda Indonesia-Bank BNI sebagai alat pembayaran dengan menggunakan kartu = The application of Prudential Banking for Co-Branding Credit Card Garuda Indonesia-Bank BNI as card-based payment instrument activities.

No. Panggil

: S44987 Abstrak

Penyusunan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif atau kepustakaan. Pada Januari 2012, Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.14/2/PBI/2012 tentang Perubahan atas PBI No.11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK). PBI APMK ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan kartu kredit yang sehat yang salah satunya dengan meningkatkan prinsip kehati-hatian melalui pengaturan manajemen risiko kredit yang lebih tegas. Manajemen risiko kredit antaralain persyaratan memperoleh kartu kredit (usia dan pendapatan); Batas maksimum plafon kredit, jumlah penerbit kartu kredit, penarikan tunai dengan kartu kredit dalam sehari suku bunga kartu kredit; Batas minimum pembayaran oleh pemegang kartu kredit. Dengan adanya batas-batasan tersebut, Bank-Bank Umum mengambil langkah untuk menerbitkan produk kartu kredit yang dapat mengantisipasi PBI APMK ini, yaitu kartu kredit co-branding. Penyusunan skripsi ini adalah untuk menjawab bagaimana penerapan prudential banking menurut PBI APMK yang menjadi alasan terbitnya kartu kredit co-branding sebagai langkah strategis atas PBI tersebut dan bagaimana prudential banking dalam kartu kredit co-branding Garuda Indonesia-Bank BNI. 14. Penulis

: Adrianus Madika Priyanto

Pembimbing

: Edmon Makarim

Judul

: Pertanggungjawaban hukum penyelenggaraan sistem uang elektronik; studi kasus penyelenggaraan flazz oleh BCA = Legal liability for electronic money system; a case study of flazz by BCA.

No. Panggil

: S54611 Abstrak

E-money atau uang elektronik merupakan alat pembayaran yang saat ini semakin berkembang dan semakin banyak digunakan dalam transaksi sehari-hari. Pengaturan mengenai e-money secara khusus terdapat dalam PBI No. 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik. Namun, penyelenggaraan e-money tidak hanya mengacu kepada peraturan tersebut, melainkan terdapat peraturan-peraturan lain seperti UU ITE, UU Mata Uang, UU Transfer Dana, serta UU Perlindungan Konsumen. Salah satu produk e-money Abstrak dan Indeks Skripsi 2013, FHUI

Hal. 6

di Indonesia adalah Flazz yang diterbitkan oleh BCA. Penyelenggaraan Flazz oleh BCA masih mengalami kendala-kendala yang menyebabkan kerugian pada konsumen. Penelitian ini membahas bagaimana keterkaitan antara peraturan-peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan emoney serta bagaimana pertanggungjawaban atas penyelenggaraan sistem uang elektronik di Indonesia. Di akhir penelitian, peneliti berkesimpulan bahwa pengaturan yang ada di Indonesia belum dengan jelas mengatur penyelenggaraan e-money. BCA sebagai penerbit e-money juga ternyata masih mengalami kendala yang menunjukkan bahwa penyelenggaraan Flazz belum sepenuhnya andal, aman, dan bertanggung jawab. 15. Penulis

: Afnaan

Pembimbing

: Rosa Agustina

Judul

: Penerapan atas tindakan tidak terpenuhinya janji untuk melangsungkan perkawinan sebagai perbuatan melawan hukum : studi kasus terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 3277 K/Pdt/2000 dan Putusan Mahkamah Agung No. 1398 K/Pdt/2005 = The qualification of failure to commit the agreement to do marriage as an unlawful act: case study of the Supreme Court Decision Number 3277 K/Pdt/2000 and Supreme Court Decision Number 1398 K/Pdt/2005.

No. Panggil

: S46556 Abstrak

Skripsi ini membahas mengenai penerapan dari janji untuk melangsungkan perkawinan di Indonesia, akibat hukum dari janji untuk melangsungkan perkawinan, serta perlindungan hukum bagi pihak yang diingkari janjinya untuk dikawini berdasarkan pertimbangan Mahkamah Agung dalam memutus perkara yang berkaitan. Selain itu, skripsi ini juga membahas mengenai perbandingan pengaturan mengenai penerapan janji untuk melangsungkan perkawinan di Indonesia dan Belanda. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian adalah janji untuk melangsungkan perkawinan tidak menimbulkan akibat hukum apapun, sehingga tidak dapat dimintakan ganti kerugian, akan tetapi apabila akibat dari tidak dipenuhinya janji tersebut telah melanggar norma kesusilaan, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. 16. Penulis

: Afridha Nur Fadhilla

Pembimbing

: Farida Prihatini ; Wismar Ain Marzuki

Judul

: Tinjauan hukum islam dan pasal 97 kompilasi hukum islam mengenai pembagian harta bersama : analisis Putusan Pengadilan Agama Bantul No. 229/Pdt.G/2009/PA.Btl. Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta No. 34 Pdt.G/2009 PTA Yk. jo. Putusan Mahkamah Agung No. 266K/AG/2010 = The review of islamic law and article 97 of compilation of islamic law in joint assets division analysis of the judgement No. 229/Pdt.G/2009/PA.Btl. jo No. 34 Pdt.G/2009/PTA.Yk. jo. Putusan Mahkamah Agung No. 266K/AG/2010.

No. Panggil

: S44823 Abstrak

Skripsi ini membahas mengenai bagaimana harta bersama diatur baik dalam Hukum Islam maupun Kompilasi Hukum Islam. Menurut Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, pembagian harta bersama ditentukan setengah bagian untuk masing-masing suami istri, namun dalam Putusan No.229/Pdt.G/2009/PA.Btl. jo. Putusan No.34/Pdt.G/2009/PTA.Yk. jo. Putusan No.266 K/AG/2010, hakim memutuskan bagian harta bersama yang berbeda dari apa yang ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam, yakni 3⁄4 dan 1⁄4 bagian. Bentuk penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan Abstrak dan Indeks Skripsi 2013, FHUI

Hal. 7

menggunakan alat pengumpulan data berupa bahan pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam, hakim dapat menetapkan pembagian harta bersama yang tidak sepenuhnya mengikuti ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, dengan memperhatikan keadilan dan kelayakan bagi masing-masing pihak. Terkait putusan yang dibahas dalam penelitian ini, istri dapat memperoleh bagian harta bersama lebih besar dari suami, yakni sebesar 3⁄4 bagian, dikarenakan suami tidak menjalankan kewajiban sebagai suami di dalam rumah tangga sebagaimana mestinya. 17. Penulis

: Agung Soedrajat

Pembimbing

: Yeni Salma Barlinti ; Nadia Maulisa

Judul

: Pelaksanaan gadai emas setelah dikeluarkannya surat edaran Bank Indonesia no. 14/7/DPBS mengenai produk Qardh beragun emas bagi bank syariah dan unit usaha syariah : studi kasus di BNI Syariah cabang Bogor = The implementation of gold pawning after the circular letter of Bank Indonesia no. 14/7/DPBS issued in regard to Qardh product with gold collateral for sharia banks and sharia based business units : case study at BNI Syariah branch office Bogor.

No. Panggil

: S45505 Abstrak

Sejak tanggal 29 Februari 2012, Bank Indonesia memperketat aturan mengenai gadai emas syariah di Bank Syariah dan UUS dengan merilis Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/DPbS mengenai Produk Qardh Beragun Emas bagi Bank Syariah dan UUS. BNI Syariah adalah salah satu Bank yang telah menyediakan produk gadai emas sebelum Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/DPbS dikeluarkan. Akibatnya, BNI Syariah wajib menyesuaikan produk gadai emasnya dengan ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia tersebut. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan pelaksanaan gadai emas di Bank Syariah berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/DPbS dan apakah pelaksanaan gadai emas di BNI Syariah Cabang Bogor telah sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/DPbS. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan tipe penelitian deskriptif evaluatif yang memberikan gambaran dan penilaian atas pelaksanaan gadai emas di BNI Syariah Cabang Bogor setelah dikeluarkannya Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/DPbS. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan gadai emas di BNI Syariah Cabang Bogor masih ada yang belum sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/DPbS, yaitu dalam hal penggolongan nasabah dan biaya tutup. 18. Penulis

: Ahdhi Thamus

Pembimbing

: Yoni Agus Setyono ; Edmon Makarim

Judul

: Analisis yuridis alat bukti elektronik berupa e-mail dalam perkara perdata dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik = A juridical analysis on power of electronic evidence in the form of e mail according to civil law cases in conformity with Law Number 11 of 2008 regarding electronic information and transaction. : S44819

No. Panggil

Abstrak Perkembangan teknologi dibidang komunikasi dan informasi seharusnya didukung oleh peraturan perundang-undangan. Dalam penyelesaian perkara perdata di pengadilan, acara pembuktian merupakan bagian terpenting untuk membuktikan kebenaran suatu peristiwa atau adanya suatu hak yang dijadikan dasar oleh penggugat untuk mengajukan gugatan ke pengadilan, khususnya menyangkut alat bukti elektronik, berpengaruh pula terhadap sistem pembuktian perdata. Hakim sebagai praktisi hukum yang Abstrak dan Indeks Skripsi 2013, FHUI

Hal. 8

terikat dengan ketentuan undang- undang harus mampu menjelaskan kekuatan alat bukti dari suatu alat bukti berbentuk elektronik terutama e-mail. 19. Penulis

: Ahmad Rashed

Pembimbing

: Brian Amy Prastyo

Judul

: Tanggung jawab promotor terhadap pencipta pada konser musik hidup = The liability of promotor towards the author of a song in a live performance concert.

No. Panggil

: S47353 Abstrak

Skripsi ini membahas mengenai peran Pencipta dalam konser musik hidup sebagai peranan yang sangat penting dengan adanya lagu yang diciptakan oleh Pencipta digunakan oleh Promotor sebagai penyelenggara konser musik hidup. Munculnya Promotor sebagai penyelenggara dari suatu acara konser musik diperlukan pengkajian terhadap pemenuhan hak-hak Pencipta. Dengan digunakannya metode penelitian kualitatif, skripsi ini akan menjelaskan kompleksitas dari para pihak yang terkait dalam pelaksanaan konser musik hidup, dengan analisis pengkajian terhadap pertanggungjawaban perdata atas Promotor yang berbentuk badan hukum. 20. Penulis

: Ahmad Wildan Masyhari

Pembimbing

: Harsanto Nursadi

Judul

: Pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan Indonesia: Tinjauan atas kewenangan pemerintah pusat = Indonesia's border and boundaries management; Study on the authorities of the central government.

No. Panggil

: S46220 Abstrak

Setelah Pulau Sipadan dan Ligitan lepas dari kekuasaan Indonesia, pemerintah mulai memberikan perhatian yang lebih besar terhadap Kawasan perbatasan. Dalam rumusan RPJPN tahun 2005-2025, misalnya, arah kebijakan pembangunan perbatasan yang sebelumnya berorientasi ”inward looking”, yang hanya memandang Perbatasan sebagai halaman belakang, kini orientasinya diubah menjadi “outward looking”. Kemudian, pada tahun 2008, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara yang di dalamnya terdapat aturan mengenai pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan perbatasan. Di dalam undangUndang ini, terdapat pula perintah untuk membentuk Badan Pengelola Perbatasan yang berkedudukan di Tingkat Pusat dan Daerah. Akhirnya, Badan Pengelola perbatasan tersebut terbentuk pada akhir tahun 2010 dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan. 21. Penulis

: Aisia Arrifianty

Pembimbing

: Melda Kamil Ariadno ; Hadi Rahmat Purnama

Judul

: Aplikasi upaya perlindungan lingkungan dalam hukum Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) berdasarkan pengaturannya dalam Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT Agreement) dan General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) = Applying the means of environmental protection under WTO law based on the Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT Agreement) and General Agreement on Tariffs and Trade (GATT).

No. Panggil

: S47454


Hal. 9

Abstrak WTO adalah salah satu organisasi internasional yang memiliki peranan terpenting dalam mengatur pelaksanaan praktik perdagangan internasional. Dalam praktiknya, seringkali perdagangan internasional terutama yang melewati batasbatas suatu negara, menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan hidup. Sebagai contoh dari dampak-dampak negatif tersebut adalah masalah deforestasi, pemanasan global, dan juga overfishing. Karena hal tersebut lah WTO sering kali dikritik sebagai organisasi internasional yang environmentally-biased. Untuk menghadapi berbagai kritik tersebut, sebagai salah satu upaya perlindungan lingkungan hidup dalam hukum perdagangan internasional, pada perjanjianperjanian WTO dicantumkan ketentuan-ketentuan yang dapat digunakan oleh masing-masing negara anggota untuk melaksanakan perlindungan lingkungan. Beberapa ketentuan-ketentuan dalam perjanjian WTO tersebut antara lain adalah ketentuan dalam Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT Agreement) dan juga General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). Namun, penerapan ketentuan-ketentuan tersebut seiring perkembangannya menimbulkan sengketa antara negara-negara anggota. Dengan demikian penting untuk mengetahui bagaimana hubungan antara perlindungan lingkungan dnengan hukum perdagangan internasional, pengaturan mengenai perlindungan lingkungan dalam menurut hukum WTO, dan juga perkembangan keterkaitan antara perdagangan internasional dengan perlindungan lingkungan hidup dalam sengketa-sengketa dagang WTO berdasarkan TBT Agreement dan juga GATT. Permasalahanpermasalahan tersebut akan dijawab melalui penelitian yuridis-normatif sehingga diperoleh simpulan bahwa WTO pada intinya sudah cukup mengakomodir kepentingan masing-masing negara anggota untuk melaksanakan upaya perlindungan lingkungan dengan ketentuan-ketentuan dalam TBT Agreement dan GATT, sepanjang suatu tindakan perdagangan internasional yang diterapkan, tidak menimbulkan distorsi bagi perdagangan internasional. 22. Penulis

: Akhmad Sigit Tri Handoyo

Pembimbing

: Ditha Wiradiputra

Judul

: Tinjauan hukum persaingan usaha terhadap klausula anticircumvention dalam perjanjian lisensi program komputer iOS = Antitrust law review towards anticircumvention clause in iOS software license agreement.

No. Panggil

: S44814 Abstrak

Di dalam Industri Teknologi Informasi, doktrin anticircumvention memberikan perlindungan terhadap hambatan-hambatan teknis yang diterapkan Pemilik Platform dalam closed platform technology untuk menghindari kompetisi. Skripsi ini membahas mengenai akibat dari doktrin anticircumvention yang diterapkan Apple, sebagai pemilik platform teknologi, melalui klausula anticircumvention dalam perjanjian lisensi perangkat lunak iOS (iOS EULA), terhadap kebebasan yang dimiliki konsumen dalam pasar aplikasi iOS Device dan akibatnya terhadap persaingan usaha. Penelitian dilakukan dengan menganalisis akibat teknis dari klausula anticircumvention dalam iOS EULA, kemudian menganalisis akibat teknis tersebut berdasarkan Undang Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Didapati bahwa klausula anticircumvention menyebabkan konsumen terkunci di dalam pasar aplikasi iOS Device yang dikuasai Apple dan hal tersebut menimbulkan potensi pelanggaran persaingan usaha berupa penyalahgunaan monopoli, monopsoni, dan penguasaan pasar oleh Apple. 23. Penulis

: Aldo Ersan Mangasi

Pembimbing

: Yunus Husein

Judul

: Tinjauan hukum uji kemampuan dan kepatutan bagi direksi bank umum : studi kasus uji kemampuan dan kepatutan calon direksi Bank Jawa Barat Dan Banten


Hal. 10

= Judicial review of fit and proper test for director on commercial bank : case study fit and proper test for new entry director on Bank Jawa Barat dan Banten. No. Panggil

: S44616 Abstrak

Pembinaan dan pengawasan suatu Bank adalah kunci untuk menciptakan sistem perbankan yang efektif dan efesien, sehingga kesehatannya tetap terjaga dan kepercayaan masyarakat terhadapnya juga terpelihara. Bila tidak demikian, sistem perbankan dan perekonomian nasional itu sendiri dapat terancam. Oleh karena itu, Bank perlu menegakkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Proses Uji Kemampuan dan Kepatutan adalah pengejawantahan dari prinsip tersebut. Keberadaan Uji Kemampuan dan Kepatutan oleh Bank Indonesia terhadap Bank berujung pada proses seleksi yang menjamin terpilihnya Pemegang saham maupun Pengurus yang kompeten dan berkualitas. Pelaksanaannya saat ini diatur dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/ 23/PBI/2010. Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang menggunakan model studi kasus Uji Kemampuan dan Kepatutan bagi Bambang Mulyo Atmodjo, yang merupakan calon direksi Banka Jawa Barat dan Banten di tahun 2011. Walaupun pengaturan mengenai Uji Kemampuan dan Kepatutan telah semakin jelas dan dan sistematis setelah berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/23/PBI/2010, masih ditemui permasalahan-permasalahan hukum yang timbul dalam pengimplementasiannya karena prinsip-prinsip Good Governance yang idealnya menjadi penopang pelaksanaan kegiatan tersebut masih belum ditaati secara penuh. Begitupula yang terjadi pada kasus Uji Kemampuan dan Kepatutan terhadap Bambang Mulyo Atmodjo, masih terapat permasalahan hukum yang disebabkan pelaksanaan Good Governance belum ditaati sepenuhnya. Hal ini dapat menyebabkan hambatan bagi terciptanya kepastian hukum. 24. Penulis

: Alfina Kathlinia Narang

Pembimbing

: Suharnoko ; Abdul Salam

Judul

: Tinjauan yuridis konsep keagenan dalam keagenan model di Indonesia = Law review of agency concept in model agency in Indonesia.

No. Panggil

: S45451 Abstrak

Prinsip keagenan di Indonesia berbeda dengan konsep keagenan di negara yang menggunakan sistem Anglo Saxon. Keagenan model secara khusus tidak dikenal di dalam ranah hukum Indonesia. Prinsip dari keagenan di Indonesia menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan juga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perjanjian. Perjanjian keagenan dalam keagenan model berbeda juga dengan perjanjian keagenan pada umumnya. Perjanjian keagenan model di Indonesia merupakan peleburan antara tiga jenis perjanjian yang memiliki kemiripan karateristik, yaitu perjanjian kuasa, perjanjian perwakilan, dan perjanjian kerja. Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjawab mengenai masalah hukum keagenan model di Indonesia. 25. Penulis

: Alhadid Endar Putra

Pembimbing

: Sri Laksmi Anindita ; Sonyendah Retnaningsih

Judul

: Perlindungan hukum terhadap kepala daerah yang diputus lepas dari tuntutan hukum (Onstlag Van Alle Rechtsvervolging) dalam perkara pidana yang sebelumnya telah diberhentikan sementara (Studi Putusan Mahkamah Agung RI No.1379K/Pid.Sus/2011) = Legal protection for head of local government who has been discharge of law proceedings (Onstlag Van Alle Rechtsvervolging) in


Hal. 11

criminal case after temporary termination (Supreme Court Case Study No.1379K/Pid.Sus/2011) No. Panggil

: S52642 Abstrak

Perlindungan hukum sebaiknya dilaksanakan secara proporsional dan memiliki suatu kepastian. Perlindungan hukum bagi kepala daerah yang diputus lepas timbul akibat adanya pemberhentian sementara yang menghapus status dan hak sebagai kepala daerah selama proses persidangan. Penelitian ini dimaksudkan untuk dapat memberi gambaran mengenai mekanisme pemberhentian sementara dan permasalahan hukum yang terjadi pada upaya ganti kerugian dan rehabilitasi kepala daerah, dengan menggunakan metode peneilitian yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menyarankan agar dilakukan pembaharuan dan penegasan peraturan terkait demi tercipta kepastian mengenai ganti kerugian dan rehabilitasi, sehingga dapat menjamin perlindungan hukum bagi kepala daerah yang diputus lepas dan dirugikan atas pemberhentian sementara. 26. Penulis

: Alsha Alexandra Kartika

Pembimbing

: Rosewitha Irawaty

Judul

: Analisa rencana pelaksanaan akuisisi saham perusahaan pertambangan batu bara di Indonesia serta permasalahannya : studi terhadap rencana akuisisi saham di PT. X = Analysis of the implementation plan on share acquisition of a coal mining company located in Indonesia and its problem : study of share acquisition plan of PT. X.

No. Panggil

: S44970 Abstrak

Skripsi ini membahas tentang rencana pelaksanaan akuisisi saham di sebuah perusahaan penanam modal asing (PMA) yang usahanya bergerak di bidang pertambangan batu bara, bernama PT. X. Hasil penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur yang seharusnya dilakukan PT. X dalam rangka melakukan akuisisi saham yang tidak hanya harus mengikuti ketentuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, melainkan juga harus mengikuti beberapa ketentuan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Kementerian Kehutanan. Namun dalam merencanakan prosedur akuisisi saham tersebut, PT. X juga mengalami permasalahan terkait persyaratan yang harus dipenuhi dari beberapa instansi tersebut. 27. Penulis

: Alya Nurhalizah

Pembimbing Judul

: Henny Marlyna : Perlindungan konsumen terhadap praktik niaga negatif berupa iklan pancingan dan penekanan psikis yang dilakukan oleh pelaku usaha : studi kasus Permohonan Penyelesaian Sengketa Konsumen No. 082/REG/BPSKDKI/X/2012 = Consumer protection against negative commercial practices in the form of bait advertising and psychical forces performed by businesses : case study Permohonan Penyelesaian Sengketa Konsumen No. 082/REG/BPSKDKI/X/2012.

No. Panggil

: S46554 Abstrak

Perkembangan kegiatan ekonomi perdagangan di Indonesia memberikan banyak tantangan bagi pihak konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah. Wujud dari perkembangan ini tampak dalam hal penawaran Abstrak dan Indeks Skripsi 2013, FHUI

Hal. 12

dan penjualan produk barang dan/atau jasa oleh pelaku usaha kepada konsumen. Beberapa tahun belakangan ini banyak diberitakan mengenai modus penawaran dan penjualan barang yang merugikan konsumen. Salah satu dari kasus-kasus yang terjadi adalah modus penawaran dan penjualan yang dilakukan oleh Toko Kazuo/ Hiro/ Horvern, yang melakukan praktik iklan pancingan dalam bentuk pemberian hadiah secara cuma- cuma dan penekanan psikis dalam menawarkan dan menjual produk dagangannya. Dari hasil penelitian ini disimpukan bahwa Toko Kazuo/ Hiro/ Horvern telah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum atau berupa norma hukum tertulis. 28. Penulis

: Amalia Mayasari

Pembimbing

: Arman Nefi ; Yeni Salma Barlinti

Judul

: Analisis yuridis penerbitan sukuk negara ritel Ijarah Asset To Be Leased ditinjau dari hukum Islam : studi pada sukuk negara ritel seri SR-004 tahun 2012 = Juridical analysis issued of retail state sukuk ijarah Asset To Be Leased towards Islamic law : study on retail state sukuk series SR-004 2012.

No. Panggil

: S45527 Abstrak

Penerbitan dan Penjualan Sukuk Negara Ritel Ijarah Asset To Be Leased seri SR-004 oleh Pemerintah dimaksudkan untuk mencari alternatif pembiayaan APBN dengan menggunakan sumber dana dalam negeri. Terhadap terbitnya Sukuk Negara Ritel Ijarah Asset To Be Leased yang berdasarkan proyek memunculkan permasalahan mengenai bagaimana pelaksanaan Sukuk Negara Ritel Ijarah Asset To Be Leased seri SR.004 dan apakah Sukuk Negara Ritel seri SR.004 benar dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, didukung dengan hasil wawancara dengan narasumber. Sukuk Negara Ritel seri SR-004 merupakan sukuk yang memiliki Aset SBSN/Underlying Asset berupa proyek pembangunan yang telah dialokasikan pada APBN tahun anggaran 2012. Penawaran Sukuk Negara Ritel Ijarah Asset To Be Leased seri SR-004 dilakukan dengan cara bookbuilding. Imbalan hasil yang diterima oleh investor bersumber dari kontrak sewa, sehingga imbalan hasilnya tetap (fixed) selama tenor sukuk. 29. Penulis

: Amalia Nurul Rahma

Pembimbing

: Henny Marlyna

Judul

: Tinjauan hukum perlindungan konsumen dan prinsip good corporate governance studi terhadap penerapan biaya administrasi dalam payment point online Bank oleh PT PLN (Persero) = Review of consumer protection law and good corporate governance principles study of administrative fee implementation on PT PLN (Persero)'s payment point online bank.

No. Panggil

: S44506 Abstrak

Skripsi ini membahas mengenai perlindungan konsumen dalam prinsip good corporate governance. Selain itu, juga dibahas pelanggaran PT. PLN (Persero) dalam penerapan biaya administrasi dalam Payment Point Online Bank ditinjau dari pengaturan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan prinsip good corporate governance. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan metode analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah PT. PLN (Persero) diduga melanggar beberapa pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan prinsip good corporate governance. Hasil dari penelitian ini menyarankan agar PT. PLN (Persero) mengambil sikap yang tegas dalam penerapan biaya Abstrak dan Indeks Skripsi 2013, FHUI

Hal. 13

administrasi dalam Payment Point Online Bank agar sesuai dengan pengaturan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan prinsip good corporate governance. 30. Penulis

: Amanda Novia Anggita

Pembimbing

: Rosewitha Irawaty

Judul

: Analisis keberlakuan peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 07/M-DAG/PER/2/2013 tentang pengembangan kemitraan dalam waralaba untuk jenis usaha jasa makanan dan minuman terhadap usaha waralaba merk asing terkenal di Indonesia = Analysis of the implementation of Indonesian Trade Minister regulation number 07/M-Dag/PER/ 2/ 2013 concerning the partnership development in foods and beverages franchise towards the franchise of famous foreign trademark in Indonesia.

No. Panggil

: S47115 Abstrak

Permendag RI No. 7 Tahun 2013 pada dasarnya mengatur mengenai pembatasan jumlah gerai waralaba untuk jenis usaha jasa makanan dan minuman. Tujuannya adalah untuk pemerataan ekonomi dengan mengembangkan usaha kecil dan menengah melalui pengembangan kemitraan dalam waralaba dengan pola penyertaan modal. Pada prakteknya, mayoritas pemberi waralaba merek asing terkenal hanya akan mempercayakan pemasaran merek dagangnya kepada satu penerima waralaba di Indonesia. Hal ini dinilai oleh pemerintah sebagai pemicu terjadinya kesenjangan sosial, ditakutkan pemilik waralaba ini akan semakin merajai dan menjajah perekonomian negara dengan memonopoli sistem perdagangan dalam negeri. Maka untuk mengantisipasi hal tersebut, dikeluarkanlah Permendag RI No. 7 Tahun 2013. Namun yang menjadi permasalahan adalah bagaimanakah implementasi dari regulasi ini dalam kegiatan bisnis waralaba secara nyata? Dapatkah regulasi ini menjadi suatu solusi yang komperhensif untuk mengembangkan usaha kecil dan mengengah sehingga terwujud pemerataan ekonomi? Bagaimana mengenai perlindungan hukum terhadap pemilik waralaba? Mengingat kegiatan perkembangan waralaba di Indonesia yang semakin pesat, dan semakin banyaknya waralaba merek asing yang masuk ke Indonesia, maka Pemerintah Indonesia selaku regulator perlu memberikan perhatian khusus terutama dari segi hukum yang mengatur waralaba di Indonesia. Penelitian ini akan memberikan tinjauan hukum atas usaha waralaba merek asing terkenal di Indonesia, terkait dengan keberlakuan Permendag RI No. 7 Tahun 2013. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan yang bersifat normatif yuridis. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis yang bersifat kualitatif. 31. Penulis

: Amelia Friskila

Pembimbing

: Abdul Salam ; Wenny Setiawati

Judul

: Perjanjian penyerahan benda bergerak yang terikat leasing sebagai jaminan hutang = Transfer contract of leased movable thing as debt s guarantee.

No. Panggil

: S45326 Abstrak

Skripsi ini menganalisis mengenai keabsahan perjanjian jaminan gadai dimana obyek yang diperjanjikan masih terikat dengan leasing. Selain itu, di sini juga membahas mengenai perlindungan hukum bagi kreditur yang telah beritikad baik dan tidak mengetahui mengenai status obyek yang diperjanjikan tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif analitis yang menekankan penelitian secara yuridis normatif. Hasil penelitian yang didapat disini menunjukkan bahwa perjanjian penyerahan benda bergerak yang masih terikat leasing sebagai jaminan hutang tidaklah sah. Obyek Abstrak dan Indeks Skripsi 2013, FHUI

Hal. 14

perjanjian yang terikat leasing ini telah didaftarkan ke lembaga fidusia, sehingga tidak boleh digadaikan atau dialihkan tanpa sepengetahuan penerima fidusia. 32. Penulis

: Amelia Saptiana Dewi

Pembimbing

: Ditha Wiradiputra

Judul

: Analisis kekuatan mengikat perdamaian dalam rangka Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang disahkan pengadilan niaga terhadap kreditor separatis dan pemegang saham debitor : studi kasus perdamaian PKPU PT. Davomas Abadi Tbk. = Analysis of binding force of reorganization plan approved by commercial court to secure creditors and debtor's shareholders : case study of reorganization of a public company Davomas Abadi.

No. Panggil

: S47340 Abstrak

Skripsi ini membahas tentang bagaimana suatu perdamaian yang disahkan oleh pengadilan niaga mengikat kepada para pihak yang tidak ikut menyetujui perdamaian tersebut, utamanya terhadap kreditor separatis yang tidak hadir dalam rapat pembahasan dan pengambilan keputusan perdamaian, serta terhadap pemegang saham debitor. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan hasil penelitian deskriptif-analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perdamaian yang disahkan oleh pengadilan niaga seharusnya tidak mengikat bagi kreditor separatis yang tidak hadir dalam rapat pembahasan dan pengambilan keputusan perdamaian, namun bersifat memaksa mengikat pemegang saham dalam kaitannya dengan pemberian persetujuan RUPS. 33. Penulis

: Andhika Putera

Pembimbing

: Nadia Maulisa

Judul

: Tinjauan yuridis mengenai pemberlakuan ketentuan peningkatan nilai minimal uang muka kredit pemilikan rumah (studi kasus pada bank x) = Judicial review regarding the regulation implementation of the increasing minimu down payment requirement for mortgage loan (case study on bank x).

No. Panggil

: S52995 Abstrak

Skripsi ini membahas mengenai pemberlakuan ketentuan peningkatan nilai minimal uang muka Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dari yang semula berjumlah 20% menjadi 30% terkait dengan diberlakukannya Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/10/DPNP tanggal 15 Maret 2012 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Pemberian Kredit Pemilikan Rumah dan Kredit Kendaraan Bermotor. Diberlakukannya ketentuan ini diharapkan dapat meningkatkan penerapan Prinsip Manajemen Risiko yang dilakukan oleh bank sehingga dapat memperkuat sektor penyaluran KPR. Dalam Skripsi ini dikemukakan mengenai peraturan-peraturan yang berkaitan dengan KPR, pengelolaan KPR yang dilakukan oleh Bank X, dan kemampuan ketentuan ini untuk menekan risiko kredit dari penyaluran KPR yang dilakukan oleh Bank. Diberlakukannya ketentuan dapat menekan risiko kredit yang terdapat di dalam penyaluran KPR yang dilakukan oleh Bank X. Hal ini dapat dilihat dari menurunnya tingkat pertumbuhan Non Performing Loan (NPL) dari KPR yang disalurkan oleh Bank X. 34. Penulis

: Andini Ambarsari

Pembimbing

: Wenny Setiawati

Judul

: Tinjauan terhadap penerapan corporate social responsibility oleh bentuk usaha


Hal. 15

tetap di sektor perminyakan dan gas bumi (Contoh kasus: Perusahaan X) = A review of the cosrporate social responsibility implementation that run by the permanent establishment industry in oil and gas sector (Company X as model). No. Panggil

: S45890 Abstrak

Pengaturan dan Penerapan mengenai kewajiban Corporate Social Responsibility diatur oleh UndangUndang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Corporate Social Responsibility (CSR) tersebut berbentuk Community Development yang dilaksanakan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) selaku Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang berkegiatan usaha di Indonesia, khususnya di sektor Perminyakan dan Gas Bumi. Namun, dalam pelaksanaan CSR oleh Bentuk Usaha Tetap tersebut belum sepenuhnya diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kasus terkait dengan permasalahan itu adalah Perusahaan X yang melakukan pelaksanaan CSR di sekitar wilayah operasinya kurang sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Pusat yang berlaku di Indonesia dan masalah mengenai beberapa pembiayaan dari program community development yang termasuk di dalam expenses cost recovery. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah pemahaman mengenai pengaturan dan penerapan CSR oleh suatu Bentuk Usaha tetap di indonesia, dan analisis kasus Perusahaan X yang digunakan untuk menganalisis kasus adalah yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini yaitu pemahaman terhadap penerapan dan pengaturan CSR hanya melihat pada ketentuan yang diberikan oleh peraturan perundangundangan saja dan bukan menjadi suatu kesadaran moral bagi pelaku usaha sehingga penerapan CSR oleh Bentuk Usaha Tetap masih terdapat banyak kekurangan. Selain itu, penggunaan cost recovery sebagai sumber dana CSR yang dilakukan oleh Perusahaan X sejak masa eksploitasi termasuk dalam penyimpangan dan pelanggaran terhadap ketentuan yang tercantum dalam undang-undang. 35. Penulis

: Andini Dyahlistia Permatarani

Pembimbing

: Widodo Suryandono ; Daly Erni

Judul

: Perlindungan hukum atas hak-hak reproduksi pekerja perempuan di PT. X = Legal protection towards women workers reproductive rights in PT. X.

No. Panggil

: S45103 Abstrak

Penelitian dilatarbelakangi oleh kondisi masyarakat di Kota Bekasi yang masih miskin, sementara itu masyarakat Kota Bekasi yang sebagian besar beragama Islam. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bekasi memberlakukan Perda Kota Bekasi No. 02 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Zakat. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis efektifitas penerapan Perda Kota Bekasi No. 02 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Zakat terhadap PNS di Kota Bekasi. Penulis menggunakan metode penelitian sosiologis yuridis dengan studi kepustakaan dan wawancara di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Perda Pengelolaan Zakat di Kota Bekasi belum sepenuhnya berjalan secara efektif. Hal ini dikarenakan masyarakat Kota Bekasi sebagian besar beragama Islam namun belum memahami mengenai pengelolaan zakat serta kewajiban mereka untuk menunaikannya. Pada hakekatnya, Perda Pengelolaan Zakat ini merupakan cara untuk menjembatani antara kewajiban umat islam di Kota Bekasi untuk menunaikan zakat, dengan kondisi masyarakat Kota Bekasi yang masih berada di bawah garis kemiskinan sehingga diperlukan adanya Perda Pengelolaan Zakat di Kota Bekasi. 36. Penulis

: Andita Pritasari

Pembimbing

: Aad Rusyad Nurdin

Judul

: Tinjauan yuridis penerapan Prinsip 5C (The Five C’s Of Credit) dalam analisis


Hal. 16

pemberian kredit dan pengaruhnya dalam pencegahan terjadinya kredit bermasalah pada PT. Bank X Tbk Cabang Bogor = Judicial review of the implementation of The Five C’s of Credit principle in the analysis of lending and the effect in order to prevent the non performing loan at PT. Bank X Tbk Bogor. No. Panggil

: S44960 Abstrak

Terjadinya fenomena kredit bermasalah merupakan salah satu resiko yang dapat ditemui dalam kegiatan perkreditan perbankan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam perkreditan guna mencegah terjadinya kredit bermasalah di kemudian hari adalah dengan menerapkan suatu analisis yang akurat dan mendalam saat menilai kelayakan atas suatu permohonan fasilitas kredit. Skripsi ini membahas perihal Penerapan Prinsip 5C (The Five C’s Of Credit) dalam analisis pemberian kredit dan pengaruhnya dalam pencegahan terjadinya kredit bermasalah pada PT. Bank X Tbk. Cabang Bogor. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian studi kepustakaan atau yuridis normatif. Hasil penelitian kemudian menyimpulkan bahwa Bank X memiliki pedoman perkreditan yang telah sesuai berdasarkan ketentuan Bank Indonesia di mana di dalamnya telah memuat kriteria analisis secara rinci untuk menggali tiap aspek dari Prinsip 5C guna menilai kelayakan calon debitur. Selain itu penerapan prinsip ini cukup berpengaruh dalam pencegahan terjadinya kredit bermasalah pada Bank X yang ditandai dengan rendahnya angka kredit bermasalah yang terjadi bila dibandingkan dengan total jumlah pinjaman dana yang disalurkan hingga periode tertentu. 37. Penulis

: Anggian Peter Dolly

Pembimbing

: Heri Tjandrasari

Judul

: Tinjauan yuridis perlindungan hukum nasabah pengguna jasa Automated Teller Machine berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen : studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.769K/PDT.SUS/2011 = Legal analysis on customer Automatic Teller Machine protection under Law number 8 year 1999 on consumer protection : case study Supreme Court Number 769K/PDT.SUS/2011.

No. Panggil

: S44158 Abstrak

Penulis dalam skripsi ini membahas mengenai perlindungan konsumen terhadap nasabah pengguna Jasa Automated Teller Machine dalam kasus card traping antara Muhajidin Taher dengan Bank Mandiri. Metode yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian normatif dengan melakukan penelitian studi kepustakaan. Dalam form pembukaan rekening pribadi nasabah, diketahui bahwa bank telah memasukkan klausul eksonerasi yang mengalihkan tanggung jawab bank kepada nasabah. Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen seharusnya pelaku usaha dalam hal ini bank tidak boleh memasukkan klausul eksonerasi dalam perjanjian dengan nasabah. Namun nasabah telah melanggar kewajibannya yaitu untuk menjaga nomor PIN yang dimilikinya. 38. Penulis

: Anindita Sasidwikirana Djatmiko

Pembimbing


Judul

: Analisis pertanggungjawaban kerjasama operasi KSO pembangunan jaya property (studi perjanjian KSO antara PT. Pembangunan Jaya Ancol Tbk. dengan PT. Jaya Real Property Tbk. = Legal analysis of the responsibility of


Hal. 17

pembangunan jaya property joint operation (J.O) (studies of joint operation agreement between PT. Pembangunan Jaya Ancol Tbk. dengan PT. Jaya Real Property). No. Panggil

: S46094 Abstrak

Skripsi ini membahas mengenai perjanjian Kerjasama Operasi Pembangunan Jaya Property (KSO PJP), terdapat dua permasalahan yang dibahas. Pertama, mengenai hubungan hukum yang terdapat diantara pendiri KSO PJP, yaitu antara PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk. dan PT Jaya Real Property, Tbk. Kedua,mengenai pertanggungjawaban terhadap pihak ketiga yang melakukan hubungan hukum dengan KSO PJP sebagai suatu badan usaha yang terpisah dari pendirinya. Dengan metode analisis yuridis yang didukung dengan metode penelitian kepustakaan , penulisan skripsi ini bertujuan untuk memahami lebih dalam bagaimana pengaturan internal KSO sebagai badan tersendiri, terkhususnya KSO PJP serta juga dapat mengetahui siapakah yang berwenang dan bagaimana pertanggungjawaban yang dimiliki KSO PJP terhadap pihak ketiga sekaligus perlindungannya. Pada skripsi ini diketahui bahwa KSO PJP memenuhi unsurunsur utama dalam firma sehingga dapat dikatakan bahwa KSO PJP merupakan suatu firma yang sekutunya saling bertanggung jawab secara tanggung renteng dan memiliki kewajiban inbreng kepada KSO PJP. Meskipun KSO PJP tidak didaftarkan tetapi pihak ketiga yang berhubungan dengannya tetap dilindungi oleh hukum. 39. Penulis

: Aninditha Purwandari

Pembimbing

: Ignatius Sriyanto ; Gandjar Laksmana Bonaprapta

Judul

: Penerapan teori Voortgezette Handeling pada tindak pidana korupsi : tinjauan yuridis terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 14/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST., No. 04/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST., No. 10/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST. = The implementation of the Voortgezette Handeling theory on corruption : juridical review of Corruption Court on Central Jakarta District Court Verdicts no. 14/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST., No. 04/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST., No. 10/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST.

No. Panggil

: S47533 Abstrak

Skripsi ini membahas mengenai penerapan teori voortgezette handeling yang merupakan suatu bentuk ajaran gabungan tindak pidana pada kasus tindak pidana korupsi dengan melihat dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam memutus sengketa yang berkaitan dengan hal ini. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian adalah penerapan voortgezette handeling pada kasus tindak pidana korupsi kerap dicampuradukkan dengan penerapan bentuk gabungan tindak pidana lain yaitu meerdaadse samenloop.Terdapat putusan yang tidak memadai dalam menjelaskan dasar digunakannya teori voortgezette handeling. Hakim dan Jaksa kurang memperhatikan masalah penerapan gabungan tindak pidana karena bukan merupakan materi pokok, Hakim berpendapat jika dipermasalahkan akan menyebabkan pelaku tidak dapat dipidana. Namun, ternyata tidak terbutinya Pasal mengenai gabungan tindak pidana tidak menyebabkan putusan menjadi bebas Atas hasil penelitian ini terdapat empat saran. Saran pertama agar digunakan ukuran adanya penentuan jumlah hasil yang akan diperoleh dalam suatu tindak pidana korupsi untuk memenuhi syarat adanya satu niat yang menjadi kehendak dasar dari tiga syarat terdapatnya suatu voortgezette handeling. Saran kedua agar hakim mengembalikan dakwaan untuk dibenarkan saat menemui penerapan voortgezette handelingyang salah sebelum sidang dimulai. Saran ketiga agar hakim membenarkan penerapan gabungan tindak pidanapada amar putusannya namun dengan tetap menjatuhkan pidana tidak lebih dari yang dapat diancamkan stelsel pemidanaan Abstrak dan Indeks Skripsi 2013, FHUI

Hal. 18

voortgezette handeling yang telah didakwakan. Saran keempat menerapkan ajaran gabungan tindak tindak pidana pada tindak pidana dengan ancaman pidana minimum khusus seperti yang tertuang dalam RKUHP dengan melakukan penafsiran futuristik. 40. Penulis

: Anissa Noor Andriani

Pembimbing

: Aad Rusyad Nurdin

Judul

: Penerapan prinsip kehati-hatian bank umum dalam aktivitas sekuritisasi aset : studi pada PT Bank Tabungan Negara TBK = The implementation of prudential banking principle for commercial banks in assets securitization activity : study in PT Bank Tabungan Negara, Tbk.

No. Panggil

: S44789 Abstrak

Dalam menjalankan usahanya, tidak dapat dipungkiri bahwa bank juga menghadapi berbagai risiko dimana salah satunya adalah risiko kredit. Sejalan dengan perkembangan zaman, terdapat teknik mitigasi risiko kredit baru yang telah dikenal sesuai dengan standar praktek internasional (best international practices) yaitu sekuritisasi aset. Skripsi ini membahas pengaturan prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritisasi aset dan penerapan prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh Bank BTN dalam melaksanakan sekuritisasi aset KPR nya dikaitkan dengan pengaturan prinsip kehati-hatian dalam perbankan. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang menghasilkan bentuk penelitian normatif deskriptif. Hasil penelitian menyatakan pengaturan mengenai prinsip kehati-hatian dalam aktivitas tersebut diatur dalam PBI No. 7/4/PBI/2005 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset bagi Bank Umum dimana Bank BTN telah menerapkan prinsip kehati-hatiannya sesuai dengan amanat peraturan tersebut. Dengan demikian Bank BTN dapat dijadikan acuan bagi bank-bank lain untuk melaksanakan sekuritisasi aset. 41. Penulis

: Anita Patresya

Pembimbing

: Wenny Setiawati

Judul

: Tinjauan yuridis pembubaran Badan Usaha Milik Negara persero tanpa likuidasi (Studi kasus perubahan bentuk badan hukum PT. Asuransi Kesehatan menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan) = Juridical review on the dissolution of company state owned entity without liquidation (Case study the alteration of PT. Asuransi Kesehatan to health social warranty convener body). : S47193

No. Panggil

Abstrak Skripsi ini membahas mengenai tinjauan yuridis perubahan bentuk Badan Usaha Milik Negara Persero yaitu PT. Asuransi Kesehatan menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan tanpa dilakukannya proses likuidasi. Diawali dengan pembahasan proses pembubaran Badan Usaha Milik Negara Persero yang tunduk pada ketentuan dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu diwajibkan adanya likuidasi kemudian dibahas mengenai proses pembubaran PT. Askes (Persero) yang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara Persero yang dilaksanakan tanpa adanya proses likuidasi. Pada skripsi ini menitikberatkan pada perlindungan bagi kreditur PT. Asuransi Kesehatan apabila dibubarkan tanpa likuidasi dan bertransformasi menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Hasil penelitian ini menyarankan untuk memberikan mekanisme yang jelas mengenai perlindungan bagi kreditur PT. Asuransi Kesehatan yang dibubarkan tanpa proses likuidasi dan berubah bentuk menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.


Hal. 19

42. Penulis

: Anne Aprina Priskila

Pembimbing

: Ditha Wiradiputra

Judul

: Perjumpaan utang dalam perkara kepailitan yang diajukan oleh Bank Panin dan PT. Emperor Finance Indonesia terhadap Alex Korompis, Sofia Korompis, dan Huway Korompis berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 032 K/N/2006 = Compensation in bankruptcy case proposed by Panin Bank and Emperor Finance Indonesia Company against Alex Korompis, Sofia Korompis, and Huway Korompis based on Supreme Court Decision Number 032 K/N/2006.

No. Panggil

: S46249 Abstrak

Kepailitan mengenal tiga unsur penting dan saling terkait yang harus dipenuhi yaitu adanya kreditor, debitor, dan utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Secara teoritis, pada umumnya debitur yang memiliki masalah untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar utang akan menempuh berbagai alternatif penyelesaian. Dalam sebuah hubungan utang-piutang, terkadang disadari maupun tidak disadari terjadi hal-hal yang dapat menghapuskan utang. Salah satu alasan penghapusan utang tersebut adalah perjumpaan utang. Perjumpaan utang merupakan salah satu cara hapusnya sebuah perikatan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan secara khusus pula diatur dalam Undangundang Nomor 37 Tahun 2004. Perjumpaan utang dalam kepailitan menjadi salah satu konsep yang menentukan keberadaan utang sehingga juga menentukan putusan pailit dapat dijatuhkan atau tidak. 43. Penulis

: Annisa Swasti Widita

Pembimbing

: Heri Tjandrasari

Judul

: Perlindungan konsumen terhadap pemegang kartu ATM atas kerugian pengambilan uang oleh orang lain : analisis Putusan No. 201 K/Pdt.sus/2012 = Consumer protection against ATM card holders money making for losses by others : juridisial review decision analysis of District Court No. 201 K/Pdt.sus/2012.

No. Panggil

: S45366 Abstrak

Dalam kegiatan ekonomi yang semakin berkembang saat ini banyak pelaku usaha yang mengendalikan perekonomian dengan menjual produk dan/atau jasa yang digunakan berdasarkan berbagai macam perjanjian yang mengandung syarat-syarat dan ketentuan yang menguntungkan pihaknya. Skripsi ini membahas mengenai perjanjian baku yang dibuat sepihak oleh sebuah institusi Bank, dalam hal penyerahan Kartu ATM yang diterbitkan oleh Bank tersebut.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah memberikan batasan-batasan aturan mengenai perjanjian baku. Skripsi ini juga membahas pengaturan pengaturan mengenai konsumen dan produk dan /atau jasa bank yaitu kartu ATM. 44. Penulis

: Apria Ivoni Suci

Pembimbing

: Teddy Anggoro

Judul

: Kewenangan pengadilan niaga dalam memutus perkara klaim penjaminan simpanan (Studi kasus atas Putusan No. 05/Gugatan Lainlain/2011/PN.Niaga.JKT.PST) = The authority of the commercial court in the case


Hal. 20

deposit insurance claims (Case study on verdict number 05/Gugatan Lainlain/2011/PN.Niaga.JKT.PST). No. Panggil

: S45888 Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan dari Pengadilan Niaga dalam memutus Perkara Klaim Penjaminan Simpanan sebagaimana putusan Nomor 05/Gugatan Lainlain/2011/PN.NIAGA.JKT.PST. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, diantaranya peraturan perundang-undangan dan buku. Hasil dari penelitian ini diperoleh kesimpulan yang menjawab permasalahan, yaitu bahwa Pengadilan Niaga berwenang untuk mengadili perkara klaim penjaminan simpanan, namun sebelum menentukan apakah Pengadilan Niaga berwenanag atau tidak perlu diteliti lebih dalam lagi apa saja dasar yang menjadikan Pengadilan Niaga berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara dan selain itu pihak Majelis Hakim dalam kasus ini juga harus lebih memperkaya pengetahuannya dalam memutus perkara, karena perkara klaim penjamina simpanan tidak termasuk ke dalam perkara yang pembuktiannya sederhana seperti yang umum ditemui apabila berpekara di Pengadilan Niaga, oleh karena itu inia dalah tantangan tersendiri bafi Majelis Hakim yang menjalaninya. 45. Penulis

: Aprianiza Humaerah

Pembimbing

: Nadia Maulisa

Judul

: Analisis yuridis mekanisme pelaksanaan produk perbankan: e-Toll Card Bank Mandiri = Juridical analysis banking product implementation mechanism e-Toll Card Bank Mandiri.

No. Panggil

: S44826 Abstrak

Dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, pelaksanaan produk perbankan yang digunakan sebagai alat transaksi pembayaran dapat dijabarkan dengan jelas. Skripsi ini akan membahas mengenai penerapan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/ 2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money) yang digunakan sebagai dasar bagi Bank Mandiri mengeluarkan produk perbankan tersebut, mekanisme pelaksanaan dari e-Toll Card dan permasalahan-permasalahan yang difokuskan pada e-Toll Card. Penggunaan e-Toll Card yang bertujuan memberikan pelayanan jalan tol di Indonesia ke arah yang lebih baik, sistem pengumpulan tol dengan pelayanan yang lebih cepat, tepat, aman, dan nyaman bagi pengguna jalan tol serta transaksi yang dilaksanakan sesuai dengan tarif yang ditentukan. Dibantu dengan pengembangan teknologi yang ada menghasilkan pelayanan transaksi pembayaran yang efisien dan praktis. 46. Penulis

: Ardhanti Nurwidya

Pembimbing

: Arman Nefi

Judul

: Potensi benturan kepentingan pada demutualization plan Bursa Efek Indonesia = Potential conflict of interest on the demutualization plan of Indonesian Stock Exchange.

No. Panggil

: S47102 Abstrak

Demutualisasi adalah sebuah proses dimana sebuah perusahaan yang tidak mencari keuntungan dan dimiliki oleh anggota menjadi perusahaan yang mencari keuntungan dan dimiliki oleh pemegang sahamDemutualisasi belum juga dapat dilaksanakan karena terganjal beberapa hal, yaitu: Pertama, Abstrak dan Indeks Skripsi 2013, FHUI

Hal. 21

peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal belum memungkinkan untuk dilaksanakannya demutualisasi. Kedua, demutualisasi di Bursa Efek Indonesia akan menimbulkan potensi benturan kepentingan yang cukup besar karena fungsi Bursa sebagai penyedia jasa bertabrakan dengan fungsi Bursa sebagai regulator. Mengetahui fakta ini, maka muncul pertanyaan dalam benak kita mengenai apakah mungkin demutualisasi benar-benar dapat dijalankan di Indonesia dan bagaimana implikasinya. Penulis percaya bahwa tulisan ini dapat memberikan masukan atau setidaknya pencerdasan bagi masyarakat mengenai Demutualisasi Bursa Efek. Metode penelitian skripsi ini dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara, dimana data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif berdasarkan peraturan perundang-undangan Hukum Pasar Modal yang berlaku di Indonesia. 47. Penulis

: Arditama Nusantara Putra

Pembimbing

: Antonius Cahyadi ; Ditha Wiradiputra

Judul

: Lisensi creative commons: bagaimana hukum dapat mempengaruhi kreativitas : studi kasus komunitas web series Indonesia = Creative commons licenses: how copyright law can affects creativity : case study komunitas web series Indonesia.

No. Panggil

: S44829 Abstrak

Skripsi ini membahas mengenai bagaimana hukum hak cipta dapat mempengaruhi kreativitas. Pada awalnya, hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta kemudian dibatasi hanya sebatas 14 tahun, dengan tujuan agar ketika jangka waktu tersebut habis dan suatu karya cipta masuk ke dalam ranah domain publik, maka masyarakat dapat mengakses karya cipta tersebut secara gratis dan tanpa hambatan. Namun dalam perkembangannya jangka waktu tersebut kemudian diperpanjang secara bertahap hingga sangat lama, yang mana hal ini akan berdampak pada semakin lamanya karya cipta tersebut masuk ke dalam ranah domain publik, dan semakin sedikit pula karya cipta yang tersedia untuk digunakan secara bebas. Sebagai salah satu respon atas keadaan ini kemudian hadir lisensi Creative Commons yang ternyata memberikaan manfaat tersendiri bagi aktivitas Komunitas Web Series Indonesia. 48. Penulis

: Aregina Nareswari Firuzzaurahma

Pembimbing

: Afdol

Judul

: Penerapan sistem hukum waris adat pada masyarakat Lampung di Kepaksian Buay Pernong = The implementation of Kepaksian Syaibatin Buay Pernong's legal system in the law of inheritance.

No. Panggil

: S45449 Abstrak

Masyarakat adat Syaibatin Buay Pernong adalah masyarakat adat yang terletak di Lampung Barat dan menganut sistem waris adat mayorat, dimana utamanya warisan secara keseluruhan diberikan kepada laki-laki. Akan tetapi di dalam hal suatu keluarga tidak memiliki anak laki-laki untuk menjadi ahli waris, maka diperbolehkanlah anak perempuan menggantikan posisinya sebagai ahli waris. Skripsi ini membahas mengenai bagaimana kedudukan perempuan bila dilihat dalam hukum waris adat Syaibatin Buay Pernong dimana ia berkedudukan sebagai ahli waris dan menggantikan posisi laki-laki dalam keluarga. Penelitian ini dilakukan dengan cara pendekatan normatif dan pendekatan empiris Pendekatan normatif meliputi penelitian terhadap asas-asas, pengertian dan ketentuanketentuan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis. Pendekatan empiris dilakukan untuk memperoleh fakta mengenai perilaku subyek hukum yang berhubungan dengan permasalahan. Abstrak dan Indeks Skripsi 2013, FHUI

Hal. 22

49. Penulis

: Aria Bahana Utama

Pembimbing

: Rosa Agustina ; Wahyu Andrianto

Judul

: Analisis yuridis penerapan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam pertanggungjawaban rumah sakit swasta atas tindakan malpraktik medis yang dilakukan oleh dokter purnawaktu = Juridical analysis application of article 1367 Indonesian Civil Code in private hospital responsibility for medical malpractice committed by full time doctor.

No. Panggil

: S44810 Abstrak

Skripsi ini membahas mengenai bagaimana di dalam praktek penerapan pasal 1367 KUH Perdata dalam pertanggungjawaban Rumah Sakit Swasta apabila dokter purnawaktu yang bekerja padanya melakukan suatu tindakan malpraktik medis. Pada praktiknya, penerapan pasal 1367 KUH Perdata tidaklah mutlak. Yang menjadi batasan adalah hak regres yang dimiliki oleh rumah sakit yang didasari oleh pasal 30 ayat (1) huruf e UU No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Adanya hak regres ini merupakan suatu penerapan hukum yang keliru karena hak regres tidak seharusnya berlaku di dalam lingkup hukum tentang harta kekayaan melainkan di dalam lingkup hukum ketenagakerjaan. 50. Penulis

: Arief Raja Jacob Hutahaean

Pembimbing

: Zulfa D. Basuki ; Lita Arijati

Judul

: Aspek HPI terhadap PMH yang terjadi di Indonesia tetapi diadili di forum asing (studi kasus perkara Beanal v Freeport dan Doe v Exxon) = Private international law aspect of tort occurred in Indonesia but litigated before the foreign forum case studies Beanal v Freeport and Doe v Exxon.

No. Panggil

: S52880 Abstrak

Skripsi ini membahas perkara PMH yang terjadi di Indonesia berupa pelanggaran HAM yang dimintakan ganti kerugiannya dengan Alien Tort Statute di Pengadilan Federal Amerika Serikat. Dua perkara yang dianalisis adalah perkara Tom Beanal v. Freeport-McMoran Inc, and Freeport MrMoran Copper and Gold, Inc., Civil Action No.96-1474 section “K”, United States District Court For the Eastern District Court of Lousiana dan Doe v. Exxon Mobile Corp., No. Civ.A 01-1357 (LFO), United States District Court of Columbia. Hasil penelitian ini menunjukkan metode penentuan hukum yang berlaku yang digunakan oleh hakim tidak memuaskan. 51. Penulis

: Arini Faradinna

Pembimbing


Judul

: Perbandingan sewa guna usaha dan pembiayaan konsumen : analisis contoh perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor di PT. BCA Finance dikaitkan dengan pengaturan mengenai jaminan fidusia = The comparison between leasing and consumer finance : sample analysis on consumer finance agreement for passenger vehicles at PT. BCA Finance corellated with fiducia regulation.

No. Panggil

: S52612 Abstrak

Sewa Guna Usaha dan Pembiayaan Konsumen merupakan perjanjian yang timbul dalam praktek Abstrak dan Indeks Skripsi 2013, FHUI

Hal. 23

dimana berdasarkan Pasal 1319 KUH Perdata perlu juga tunduk pada asas-asas dan ketentuan hukum yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sewa Guna Usaha dan Pembiayaan Konsumen merupakan samasama jenis pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan, namun terdapat perbedaan diantara kedua jenis pembiayaan tersebut. Perbedaan mendasar antara sewa guna usaha dan pembiayaan konsumen terletak pada hak milik atas objek barang, adanya hak opsi pada Sewa Guna Usaha jenis Financial lease, penentuan nilai sisa atau residu objek barang pada Financial lease, dan adanya pembebanan dengan jaminan fidusia dalam pembiayaan konsumen. Terkait dengan pembebanan jaminan fidusia pada kegiatan pembiayaan konsumen maka perlu diperhatikan ketentuan dalam UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia. Dengan menggunakan contoh perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor di PT. BCA Finance tujuan dari penulisan ini adalah mengetahui bagaimana seharusnya proses eksekusi pada objek barang yang dibebankan dengan jaminan fidusia dan bagaimana akibat hukum dari keberlakuan PMK yang dikeluarkan Oktober 2012 tersebut. 52. Penulis

: Aritonang, Erikson

Pembimbing

: Agus Sardjono

Judul

: Perlindungan merek terkenal dari dilusi merek di Indonesia = Protection of wellknown mark from trademark dilution in Indonesia.

No. Panggil

: S46576 Abstrak

Skripsi ini membahas mengenai perlindungan merek terkenal dari Dilusi Merek di Indonesia. Adanya Dilusi Merek merupakan perluasan perlindungan bagi merek Terkenal. Tidak adanya pengaturan secara tegas dan khusus mengenai Dilusi Merek di Indonesia membuat adanya ketidakpastian bagi hakim dalam memutus perkara pada sengketa merek terkenal terhadap barang yang tidak sejenis. Suatu sengketa merek yang seharusnya dapat diselesaikan melalui Dilusi Merek akhirnya diselesaikan melalui Pelanggaran Merek biasa. Padahal secara nyata bahwa Dilusi Merek berbeda dengan Pelanggaran Merek pada umumnya. Sejauh ini hakim dalam memutus sengketa merek tidak sejenis menggunakan Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Pasal 6 ayat (2) sendiri masih perlu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Ketiadaan PP sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2001 membuat hakim tidak memiliki pedoman yang tetap dalam memutus sengketa merek terkenal tidak sejenis. Ketentuan mengenai merek terkenal juga belum diatur secara jelas dan utuh yang merupakan salah satu unsur utama agar suatu merek dapat dilindungi dari Dilusi Merek. 53. Penulis

: Arliyani Hidayati

Pembimbing

: Neng Djubaedah ; Wismar Ain Marzuki

Judul

: Akibat hukum perceraian Li’an terhadap suami dengan istri dan kedudukan anak akibat perceraian Li’an menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 : analisis Putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor: xxxx/Pdt. G/2010/PA. Slw = Due Li'an divorce law against husband with wife and child notch due Li'an divorce according to Islamic law and Marriage Law No. 1 of 1974 : decision analysis of the Religious Slawi Number: xxxx /Pdt. G/2010/PA. Slw.

No. Panggil

: S45284


Hal. 24

Abstrak Skripsi ini membahas perceraian dengan alasan suami menuduh isteri berzina disertai penyangkalan anak dan apakah pemeriksaan perceraian Li’an dalam Putusan Nomor:xxxx/Pdt.G/2010/PA.Slw telah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam, lalu bagaimana kedudukan anak Li’an beserta akibat hukum suami istri berdasarkan Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Skripsi ini dibuat berbentuk yuridis-normatif menggunakan metode deskriptif analitis. Dapat disimpulkan bahwa Suami menuduh istrinya berzina harus melihat dengan mata kepalanya sendiri tidak bisa hanya berdasarkan prasangka dan kecemburuan semata, tetapi tidak dapat membuktikannya dengan empat orang saksi maka dilakukan sumpah li’an sesuai Al-Qur’an surat an-Nur ayat 6 sampai ayat 9. Berakibat suami istri bercerai untuk selamanya dan anak bernasab kepada istri, suami tidak wajib memberi nafkah. 54. Penulis

: Armita Wilanda

Pembimbing

: Henny Marlyna

Judul

: Perjanjian lisensi dan pembayaran royalti kepada lembaga manajemen kolektif atas penggunaan karya cipta lagu (studi kasus perbandingan putusan Nomor 01/ HKI/ CIPTA/ 2012/ PN. NIAGA. MKS dengan putusan Nomor.70/ HAKCIPTA/ 2012/ PN. NIAGA. JKT. PST = License agreement and royalties payment to the collective management organization as a compensation for using songwriting works (case study a comparison between judgment Number 01/ HKI/ CIPTA/ 2012/ PN. NIAGA. MKS and 70/ HAKCIPTA/ 2012/ PN .NIAGA. JKT. PST.

No. Panggil

: S53014 Abstrak

Pembayaran royalti hak cipta musik dan lagu sangat kompleks karena terdiri dari berbagai mekanisme sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Di dalam pelaksanaannya, pemungutan royalti tersebut mengacu kepada standar baku yang dibuat Lembaga Manajemen Kolektif. Yayasan Karya Cipta Indonesia merupakan salah satu lembaga yang mengelola pengadministrasian kolektif, khususnya di bidang musik dan lagu. Penerapan mekanisme pemungutan royalti dan besarnya royalti yang ditetapkan oleh KCI juga masih mengalami banyak kendala dan pelanggaran. Oleh karena itu, dalam skripsi ini Penulis membahas mengenai peran Lembaga Manajemen Kolektif dalam pemungutan royalti atas penggunaan karya cipta musik dan lagu, serta mekanisme pemberian lisensi dan pembayaran royalti antara KCI dengan pengguna. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Sebagai studi kasus, Penulis menggunakan putusan Pengadilan Niaga Makasar dan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang mengadili kasus pelanggaran hak cipta antara KCI dengan PT Vizta Pratama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Manajemen Kolektif sangat berperan dalam pemungutan royalti, baik bagi kepentingan pencipta atau pemegang hak cipta maupun industri musik itu sendiri. Selain itu, mekanisme pemberian lisensi dan pembayaran royalti antara KCI dengan pengguna mengikuti standar baku yang telah ditetapkan oleh KCI. 55. Penulis

: Arsa Mufti Yogyandi

Pembimbing


Judul

: Penerapan pilihan sanksi administrasi dan sanksi pidana dalam pengadaan barang jasa pemerintah yang berpotensi merugikan keuangan negara menurut hukum keuangan publik = The application of administrative sanctions and criminal in procuring government goods and services which are potential adverse state finances according to law on public finance.

No. Panggil

: S45030


Hal. 25

Abstrak Skripsi ini mebahas mengenai sanksi yang dikenakan terhadap penyimpangan atau pelanggaran yang terjadi dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berpotensi merugikan keuangan negara dapat berupa sanksi pidana dan sanksi administrasi. Skripsi ini membagi penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berpotensi merugikan keuangan negara yang dikenakan sanksi pidana dan sanksi administrasi karena tidak semua penyimpangan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dikenakan sanksi pidana. Penelitian ini termasuk penelitian Yuridis Normatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis. Hasil penelitian menyarankan untuk dibuatnya Standar Operasional (SOP) bagi lembaga negara yang bertugas memeriksa adanya kerugian keuangan negara (BPK) terhadap penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dikenakan sanksi pidana atau sanksi administrasi guna menciptakan adanya kepastian hukum. 56. Penulis

: Arsandy Rananda D. S.

Pembimbing

: Lita Arijati ; Mutiara Hikmah

Judul

: Adopsi internasional (intercountry adoption) diIindonesia dan kaitannya dengan perlindungan anak: Tinjauan dari segi segi hukum perdata internasional = International adoption intercountry adoption in Indonesia in respect to child protection: An analysis from the aspects of private international law.

No. Panggil

: S46683 Abstrak

Adopsi internasional di Indonesia telah menjadi kenyataan sosial, dan hubungan hukum keperdataan semacam ini diliputi unsur-unsur asing yang menjadikan perbuatan hukum ini memiliki hubungan yang kompleks antara para pihak terkait sehingga memiliki konsekuensi hukum yang kompleks pula. Adopsi internasional ini merupakan persoalan HPI sehingga tinjauan dengan menggunakan aspekaspek HPI akan membantu menguraikan dan menentukan hukum yang seharusnya diberlakukan dalam persoalan tersebut dengan demikian, fungsi hukum sebagai pelindung dan penjamin hak-hak warganegaranya dapat diterapkan secara tepat. Kesimpulan yang diperoleh dalam pembahasan kasus-kasus contoh adalah Indonesia perlu terus mengupayakan terciptanya suatu sistem adopsi domestik maupun internasional yang kredibel dan menjamin perlindungan anak. 57. Penulis

: Artna Btari

Pembimbing

: Agus Sardjono

Judul

: Kedudukan hak atas rekaman suara sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual : perspektif pengecualian Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat = Position of sound recording rights as a part of intellectual property rights: perspective of exception from Law Number 5 year 1999 regarding Prohibition of Anti Monopoly and Unfair Business Practices.

No. Panggil

: S45031 Abstrak

Skripsi ini membahas mengenai posisi hak atas rekaman suara sebagai bagian dari hak terkait dalam hak kekayaan intelektual di pengecualian yang diberikan oleh pasal 50 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penelitian ini adalah penelitian preskriptif eksploratif atas masalah hukum normative . Hasil penelitian menyarankan


Hal. 26

adanya revisi atas bunyi pasal 50 huruf b sehingga mencakup pula mengenai hak terkait dan membuat penafsiran yang jelas atas pasal tersebut. 58. Penulis

: Ary Irawan

Pembimbing

: Surini Mangundihardjo ; Farida Prihatini

Judul

: Analisis yuridis hak asuh anak akibat putusnya perkawinan karena perceraian menurut hukum Islam undang undang nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam studi kasus putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan nomor 2293/Pdt/G/ 2009/PA JS = Juridical analysis due to loss of child custody divorce marriage because according to Islamic law act no 1 of 1974 and compilation of Islamic law case study of the South Jakarta religious court decision no 2293/Pdt/G/ 2009/ PA JS.

No. Panggil

: S46757 Abstrak

Suatu ikatan perkawinan yang pada dasarnya bertujuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal dapat putus karena beberapa sebab yang salah satunya adalah perceraian Perceraian dapat berakibat buruk terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinannya yaitu mengenai siapa yang berhak untuk memelihara mendidik anak dan mempertahankan harta bendanya Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengaturan dalam hukum Islam Undang Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam mengenai akibat putusnya perkawinan karena perceraian terhadap hak asuh anak dan bagaimanakah penerapannya dalam praktek peradilan di Indonesia khususnya dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2293 Pdt G 2009 PA JS Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian kepustakaan dengan data sekunder yang bersifat yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang undangan dan norma norma yang berlaku dan mengikat kehidupan masyarakat Di dalam Kompilasi Hukum Islam apabila terjadi perceraian maka dibedakan antara pemeliharaan hak asuh anak yang belum mumayyiz belum berumur 12 tahun dengan anak yang sudah mumayyiz Hak asuh anak yang belum mumayyiz diserahkan pada ibu sedangkan anak yang sudah mumayyiz berhak memilih salah satu dari kedua orangtuanya apakah akan ikut ibunya atau ayahnya Faktor faktor yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menentukan hak asuh yang diberikan kepada ayah yaitu jika di persidangan terbukti ibunya tidak lagi memenuhi syarat syarat untuk melakukan pemeliharaan anak hadhanah seperti tidak cakap memelihara anak mempunyai moral dan tingkah laku yang tidak baik murtad pemboros pencuri tidak mempunyai waktu untuk memelihara anak serta keberadaannya tidak diketahui oleh pihak keluarga goib Oleh karena itu Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2293 Pdt G 2009 PA JS telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu berdasarkan Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam. 59. Penulis

: Aryani Sri Hartati

Pembimbing

: Melda Kamil Ariadno ; Arie Afriansyah

Judul

: Kriminalisasi penyelundupan migran menurut United Nations Convention against Transnational Organized Crime dan Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea, and Air = Criminalization of the Smuggling of Migrants in Accordance with the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea, and Air.

No. Panggil

: S46474


Hal. 27

Abstrak Skripsi ini membahas mengenai penerapan atas pengaturan kriminalisasi penyelundupan migran yang dimuat dalam United Nations Convention against Transnational Organized Crime dan Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea, and Air Tahun 2000. Melalui kriminalisasi penyelundupan migran diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap para pelaku penyelundupan migran. Indonesia, Australia, dan Inggris sebagai contoh negara-negara yang terkena dampak dari penyelundupan migran telah meratifikasi United Nations Convention against Transnational Organized Crime dan Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea, and Air. Komitmen ketiga negara tersebut untuk terikat dalam perjanjian internasional ini tentunya menimbulkan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, salah satunya adalah kriminalisasi penyelundupan migran. Ketiga negara tersebut sebagai negara peserta United Nations Convention against Transnational Organized Crime dan Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea, and Air diwajibkan untuk melakukan kriminalisasi penyelundupan migran melalui peraturan perundang-undangannya masing-masing. Dalam melaksanakan kewajiban tersebut ketiga negara di atas memiliki cara-cara serta hambatannya masing-masing. 60. Penulis

: Aryo Herwibowo

Pembimbing

: Henny Marlyna

Judul

: Perlindungan aroma sebagai merek = Protection scent as trademark.

No. Panggil

: S45329 Abstrak

Perkembangan hukum merek saat ini tidak terbatas hanya pada tanda yang dapat dilihat secara visual. Saat ini tanda yang tidak dapat dilihat secara visual seperti aroma bisa didaftarkan menjadi sebuah merek dalam hukum merek di beberapa negara. Aroma belum diatur dalam hukum merek Indonesia. Permasalahan yang dianalisis dalam skripsi ini adalah mengenai kendala pendaftaran aroma sebagai merek dan pengaturan dari aroma sebagai merek dalam hukum merek di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode studi kepustakaan. Hasil penelitian terhadap permasalahan tersebut adalah terdapat kendala dalam pendaftaran aroma sebagai merek dan hukum merek di Indonesia belum mengatur mengenai aroma sebagai merek. Dengan demikian, hukum merek di Indonesia harus diubah agar dapat mengakomodir perkembangan dari hukum merek saat ini. 61. Penulis

: Asep Ari Firmansyah

Pembimbing

: Akhmad Budi Cahyono

Judul

: Analisa yuridis terhadap perjanjian sewa-menyewa Safe Deposit Box Bank Internasional Indonesia = Juridical analysis of Safe Deposit Box agreement against Bank Internasional Indonesia.

No. Panggil

: S46558 Abstrak

Salah satu jenis usaha bank yang terdapat dalam Undang-Undang Perbankan Tahun 1998 yaitu menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga atau lebih dikenal dengan istilah Safe Deposit Box (SDB). SDB mulai berkembang pesat, hal itu terbukti dengan banyaknya bank yang melakukan kegiatan usaha ini. Nasabah yang ingin menikmati jasa SDB dapat melakukan perjanjian dengan pihak bank. Perjanjian antara bank dengan nasabah didasari oleh perjanjian sewa-menyewa. Pada prakteknya, Perjanjian SDB menimbulkan beberapa masalah, diantaranya mengenai konstruksi hukum yang mendasari perjanjian dan penerapan klausula eksonerasi dalam perjanjian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan sewa-menyewa pada Perjanjian SDB sudah sesuai dengan konstruksi sewa-menyewa dalam KUH Perdata. Selain itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk Abstrak dan Indeks Skripsi 2013, FHUI

Hal. 28

melihat apa yang menjadi alasan dan dasar penerapan klausula eksonerasi dalam perjanjian SDB. Penelitian akan dilakukan terhadap Perjanjian Safe Deposit Box yang terdapat pada Bank Internasional Indonesia (BII). 62. Penulis

: Astari Anjani

Pembimbing

: Hikmahanto Juwana ; Hadi Rahmat Purnama

Judul

: Konflik antara kewajiban negara untuk melindungi hak asasi manusia dengan kewajiban negara untuk melindungi hak investor asing = The conflict between state duty to protect human rights and state duty to protect the rights of foreign investors.

No. Panggil

: S44959 Abstrak

Skripsi ini mengkaji konflik antara kewajiban negara untuk melindungi hak asasi manusia (HAM) dengan kewajiban negara untuk melindungi hak investor asing, suatu permasalahan yang sering terjadi ketika negara menghadapi kasus-kasus pelanggaran HAM yang terkait dengan investasi asing. Melalui penelitian yuridis- normatif, skripsi ini membahas pengaturan HAM dan hak investor asing dalam hukum internasional, serta konsekuensi hukum bagi negara akibat praktiknya dalam menghadapi kasus-kasus pelanggaran HAM yang terkait dengan investasi asing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai sumber hukum internasional memberikan kewajiban kepada negara untuk melindungi HAM dan juga untuk melindungi hak investor asing. Jika negara tidak melindungi HAM demi kepentingan investor asing, negara dapat divonis melanggar kewajibannya melindungi HAM. Di lain pihak, jika negara melindungi HAM dengan mengorbankan investor asing, negara dapat divonis melanggar kewajiban untuk melindungi hak investor asing. Namun, negara dapat dibebaskan dari gugatan pelanggaran hak investor asing apabila tindakan negara yang merugikan investor asing demi perlindungan HAM memenuhi kriteria-kriteria tertentu. 63. Penulis

: Aswin Rizal Syahputra H.

Pembimbing

: Meirani Suyawan ; Harsanto Nursadi

Judul

: Pendirian usaha spbu di daerah pemukiman analisa kasus putusan PTUN No 184/G/ 2010/PTUN-Jkt = Establishment of regional housing enterprises stations administrative court decision no case analysis 184/G/ 2010/PTUN-Jkt.

No. Panggil

: S46318 Abstrak

Study Program Majoring in Business Law PK IV Title Establishment of Regional Housing Enterprises stations Administrative Court Decision No Case Analysis 184 G 2010 PTUN Jkt This thesis discusses What is the impact of the construction of the gas stations in the area selling value of land settlement and whether the administrative court can monitor the presence of the pump Juridical normative research with case study design The results showed the presence of gas stations residential areas will affect the sale value of the land as a potential buyer would consider the property or land have pollution to water soil pollution air pollution as well as fears of an explosion or fire as well as congestion So it will affect comfort and safety The author also gets the conclusion that the decision of the Administrative Court can supervise the presence of the pump because it became the hope for justice or a good precedent for law enforcement in Indonesia because the decision of the Administrative Court No 184 G 2010 PTUN Jkt orderly administration is not done by P2B agency the authors propose some suggestions to make New Nuisance Act Indonesian version no longer based on the Law Governing Nuisance Dutch heritage H O or Regional Disturbance Permit the Governor through its agents should always hold the orderly administration of the examination the Administration in the area should know about legislation in force Abstrak dan Indeks Skripsi 2013, FHUI

Hal. 29

and are still used in Indonesia Spatial Spatial which is in charge local governments must be supervised in the field by taking into account of environmental conservation and permit construction and operation of the pump should be reviewed by the Ministry of Energy and Mineral Resources Ministry and Pertamina given the increasing number of construction and operation of gas stations residential areas Keywords Establishment of gas stations the sale value of land the Administrative Court. 64. Penulis

: Athalia Devina

Pembimbing

: Suharnoko ; Melania Kiswandari

Judul

: Analisis yuridis perjanjian kerja antara badan hukum Indonesia dan tenaga kerja asing : studi kasus perjanjian kerja antara PT. Y dan warga negara India = Juridical analysis of service agreement between Indonesian legal entities and foreign workers : a case study of service agreement between PT. Y and a citizen of India.

No. Panggil

: S45324 Abstrak

Globalisasi serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki dampak yang nyata dalam ketenagakerjaan. Penggunaan tenaga kerja asing sudah menjadi hal yang lumrah di Indonesia. Adanya tenaga kerja asing menimbulkan kekhususan karena status kewarganegaraan yang berbeda dengan pemberi kerja. Suatu perjanjian yang subyek hukumnya berbeda kewarganegaraan menimbulkan pilihan hukum dalam perjanjian mereka. Pilihan hukum dibatasi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas ketertiban umum. Secara umum pada suatu perjanjian berlaku asas kebebasan berkontrak, tidak terkecuali perjanjian kerja. Adanya asas kebebasan berkontrak membuat para pihak bebas dalam menentukan hal-hal yang terkait dengan perjanjian. Status yang berbeda antara pemberi kerja dan tenaga kerja tidak jarang menimbulkan ketimpangan sehingga tidak jarang pula merugikan salah satu pihak. 65. Penulis

: Audi Hirzi

Pembimbing

: Tri Hayati ; Ranggalawe Suryasaladin

Judul

: Pengendalian produksi dan pengutamaan penjualan batubara untuk kepentingan dalam negeri berdasarkan Undang-undang no. 4 tahun 2009 dan kaitannya dengan penanaman modal = Control of production and sale of coal for domestic interest prioritization under law no. 4 of 2009 on mineral and coal and relation with investment in Indonesia.

No. Panggil

: S52780 Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep, tujuan, pengaturan dan permasalahan yang terjadi di dalam pengendalian produksi dan pengutamaan penjualan batubara untuk kepentingan dalam negeri, dilihat dari Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Penelitian ini juga melihat bagaimana dampak dari pengaturan yang ada kepada penanaman modal di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder diantaranya buku dan peraturan perundang-undangan. Dari hasil penelitian ini diperoleh mengenai data produksi batubara Indonesia, penjualan batubara di dalam negeri dan ekspor batubara hasil produksi Indonesia serta bagaimana iklim investasi dalam bidang batubara di Indonesia. Penelitian ini juga memberi kesimpulan mengenai bagaimana pengaturan yang seharusnya dilakukan dan dampak positif apabila pengaturan mengenai pengendalian produksi ini dilaksanakan. Penelitian ini juga


Hal. 30

memberikan saran atas bagaimana seharusnya pengaturan dari pengutamaan penjualan batubara untuk kepentingan dalam negeri di Indonesia yang sesuai dengan hierarki peraturan yang berlaku. 66. Penulis

: Aulia Dwi Utomo

Pembimbing

: Heri Tjandrasari

Judul

: Analisis yuridis mengenai hukum keagenan dalam hal kepailitan perusahaan prinsipal studi kasus PT. Metro Batavia = Juridical analysis about the law of agency in terms of principal s bankruptcy case study PT. Metro Batavia.

No. Panggil

: S45491 Abstrak

Kecelakaan Pesawat Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) dalam rangka penerbangan demo yang terjadi pada 9 Mei 2012 menimbulkan korban jiwa sebanyak 45 orang. Setiap terjadinya peristiwa kecelakaan tentunya akan berdampak secara hukum, karena selalu membawa dampak kerugian sehingga melahirkan tanggung jawab hukum. Dalam hal ini terutama bagi Sukhoi selaku pemilik pesawat SSJ-100. Dalam menentukan tanggung jawab hukum dari Sukhoi, penulis akan menganalisis dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan sehingga terdapat kepastian hukum, apa bentuk tanggung jawabnya, apa persyaratan untuk dapat bertanggung jawab, berapa besar kerugian yang harus dibayar dan lain-lain. Penentuan tanggung jawab Sukhoi dalam perspektif hukum merupakan sarana perlindungan hukum bagi konsumen pengguna pesawat SSJ-100. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam tatanan hukum positif di Indonesia terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi konsumen pengguna pesawat SSJ-100, yaitu antara lain: Ordonansi Pengangkutan Udara 1939, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Materi perlindungan hukum yang diatur meliputi: tanggung jawab terhadap konsumen pengguna pesawat SSJ-100 dan penentuan nilai ganti rugi yang wajib dipenuhi oleh Sukhoi. 67. Penulis

: Aulia Layinna Khoirunisa

Pembimbing

: Ditha Wiradiputra

Judul

: Analisis yuridis mengenai hukum keagenan dalam hal kepailitan perusahaan prinsipal studi kasus PT. Metro Batavia = Juridical analysis about the law of agency in terms of principal s bankruptcy case study PT. Metro Batavia.

No. Panggil

: S52999 Abstrak

Skripsi ini membahas mengenai tinjauan ganti rugi yang dapat diperoleh agen penjualan tiket maskapai penerbangan, pada saat putusan kepailitan dijatuhkan pada PT. Metro Batavia berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan studi kepustakaan. Metode penelitian tersebut dipakai untuk permasalahan; pertama teori tentang kedudukan hukum agen penjual tiket penerbangan terhadap PT. Metro Batavia yang diatur dalam UU No. 37 Tahun 2004 dan KUH Perdata dan kedua pengembalian uang deposit yang dapat diperoleh oleh agen dari PT. Metro Batavia yang pailit sesuai dengan ketentuan KUH Perdata dan UU No.37 Tahun 2004. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa: 1) Pemerintah sebaiknya membuat regulasi khusus yang mengatur mengai hukum keagenan; 2) Uang deposit yang diwajibkan dalam perjanjian kerja sama keagenan tidak ditempatkan pada rekening atas nama salah satu pihak.


Hal. 31

68. Penulis

: Ayu Miranda Kosasih

Pembimbing


Judul

: Konsep pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana internasional analisis konsep pertanggungjawaban individual dalam kasus prosecutor v, thomas lubanga dyilo pada tahun 2012 di international criminal court = The concept of criminal responsibility under international criminal law analysis of the concept of individual criminal responsibility in prosecutor v thomas lubanga dyilo case in 2012 at international criminal court

No. Panggil

: S46333 Abstrak

Skripsi ini membahas mengenai konsep pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana internasional dan secara spesifik membahas konsep pertanggungjawaban individual yang diatur dalam Statuta Roma. Konsep pertanggungjawaban individual mulai dikenal dalam hukum internasional moderen pada masa Perang Dunia II tepatnya dalam Peradilan Nuremberg, dengan menghukum individu atas kejahatan internasional. Konsep ini selanjutnya diterapkan di berbagai peradilan pidana internasional. dan mengalami perkembangan dengan munculnya konsep pertanggungjawaban pimpinan dalam Peradilan Tokyo dan konsep Joint Criminal Enterprise dalam International Court for Former Yugoslavia (ICTY). Konsep pertanggungjawaban individual mengalami perubahan ketika diterapkan dalam International Criminal Court (ICC) yang terlihat didalam putusan Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo. Dalam putusan tersebut, majelis hakim menyatakan bahwa Thomas Lubanga Dyilo bersalah atas kejahatan perang dalam perekrutan tentara anak dan bertanggung jawab secara individu atas dasar turut melakukan (coperpetration). 69. Penulis

: Ayu Novianti Kusuma Astuti

Pembimbing

: Aad Rusyad Nurdin

Judul

: Analisis yuridis tanggung jawab hukum Bank Syariah selaku agen pemasaran produk asuransi dalam skema kerjasama bancassurance berdasarkan prinsip Syariah studi bancassurance pada Bank Syariah X = Juridical analysis of Bank Sharia liability as marketing agencies of insurance product in cooperation scheme of bancassurance sharia study of bancassurance in Bank Sharia X.

No. Panggil

: S45793 Abstrak

Kerjasama bancassurance merupakan suatu prospek bisnis yang potensial baik dalam dunia perbankan maupun kegiatan usaha perasuransian. Bancassurance ialah aktivitas kerjasama antara bank dengan perusahaan asuransi dalam rangka memasarkan produk asuransi melalui bank. Dalam perkembangannya, bancassurance tidak hanya dijalankan oleh bank konvensional, tetapi juga dilaksanakan oleh bank berbasis prinsip syariah. Landasan hukum bancassurance yang digunakan ialah Surat Edaran Bank Indonesia 12/35/DPNP tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (Bancassurance) yang diberlakukan untuk bank umum yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional. Oleh karena itu, berdasarkan penelitian ini, perlu adanya ketentuan spesifik mengenai kegiatan bancassurance berdasarkan prinsip syariah untuk menghindari adanya pelanggaran prinsip syariah. Selain itu, berdasarkan Penjelasan Pasal 24 ayat (1) huruf d UU No. 21 Tahun 2008, bank dilarang untuk melakukan kegiatan perasuransian, namun diperbolehkan untuk memasarkan produk asuransi. Namun, bank tetap memiliki tanggung jawab terhadap kepentingan dan perlidungan nasabah-nasabahnya terkait dengan risiko reputasi dan risiko hukum yang akan dialami bank dalam pelaksanaan kerjasama bancassurance berdasarkan prinsip syariah. Abstrak dan Indeks Skripsi 2013, FHUI

Hal. 32

70. Penulis

: Azis Miftach Q.

Pembimbing

: Yeni Salma Barlinti

Judul

: Struktur permodalan koperasi syariah analisis penggunaan zakat infak sedekah sebagai modal koperasi syariah = Capital structure of sharia cooperation analysis of utilization of zakat infaq charity as the capital of sharia cooperation.

No. Panggil

: S44839 Abstrak

Skripsi ini membahas mengenai struktur permodalan koperasi syariah. Apakah struktur permodalannya sama dengan koperasi konvensional. Modal koperasi terdiri dari Setoran Pokok dan Sertifikat Modal Koperasi. Selain modal tersebut modal koperasi syariah juga dapat berasal dari hibah modal penyertaan sumber lain yang sah yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau ketentuan peraturan perundang undangan serta modal pinjaman yang berasal dari Anggota Koperasi lainnya dan atau Anggotanya Bank dan lembaga keuangan lainnya Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya dan atau Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Diadakan pula analisis mengenai kemungkinan penggunaan zakat infak dan sedekah sebagai modal koperasi syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang bertumpu pada data sekunder. Untuk melengkapi dan menunjang data sekunder tersebut penulis juga menambahkan serangkaian wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan mendasar antara struktur dan komposisi permodalan koperasi konvensional dan koperasi syariah. Terkait dengan penggunaan zakat infak dan sedekah sebagai modal koperasi syariah hal itu dapat dilakukan UU Pengelolaan Zakat mengatur bahwa zakat didistribusikan dengan syariat Islam. Menurut ajaran Islam zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Apabila dana zakat infak dan sedekah digunakan sebagai modal koperasi syariah maka dana tersebut masuk dalam modal koperasi syariah sebagai komponen ldquo sumber lain yang sah yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau ketentuan peraturan perundang undangan rdquo Infak dan sedekah juga dapat dimasukkan sebagai komponen ldquo hibah rdquo dalam struktur permodalan koperasi syariah. 71. Penulis

: Azizah Mutia Karim

Pembimbing


Judul

: Tanggung jawab atas damage yang disebabkan oleh tabrakan yang terjadi di ruang angkasa: studi kasus Cosmos 2251-Iridium 33 = Liability on damage caused by collision in outer space: case study Cosmos 2251–Iridium 33.

No. Panggil

: S46581 Abstrak

Skripsi ini membahas mengenai konsep tanggung jawab dalam rezim hukum angkasa. Secara spesifik membahas konsep fault liability yang diatur dalam Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects 1972, dan penunjukan tanggung jawab negara dalam hal sebuah benda angkasa diluncurkan oleh badan hukum privatnya sesuai dengan Outer Space Treaty 1967. Analisis dilakukan dengan menggunakan studi kasus tabrakan antara Cosmos 2251 dengan Iridium 33, sebagai kasus tabrakan besar pertama yang terjadi di ruang angkasa. Meskipun klaim atas kasus ini tidak pernah diajukan, namun para ahli hukum ruang angkasa banyak yang mengemukakan pendapat dan berdiskusi mengenai penerapan Liability Convention 1972 dan Outer Space Treaty 1967 terhadap kasus ini. Karenanya, analisis akan didasarkan pada konvensi dan pendapat para ahli atas kasus ini. Metode pendekatan kualitatif digunakan untuk mengumpulkan bahan-bahan dalam penulisan skripsi ini. Pada Abstrak dan Indeks Skripsi 2013, FHUI

Hal. 33

akhirnya, skripsi ini berusaha menjabarkan unsur kesalahan dari kedua belah pihak dan kontribusinya terhadap terjadinya tabrakan, seolah-olah setiap pihak merupakan negara penggugat dalam kasus ini. 72. Penulis

: Bagus Raditya Wiradana

Pembimbing


Judul

: Akibat hukum dari perjanjian yang didasarkan atas penyalahgunaan keadaan : Misbruik Van Omstandigheden = The legal consequences of the contract based on abuse of circumstances.

No. Panggil

: S45052 Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai ajaran penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) sebagai salah satu alasan pembatalan perjanjian dalam praktik peradilan di Belanda dan Indonesia, serta mengkaji akibat hukum dari perjanjian yang dibuat dengan didasarkan atas penyalahgunaan keadaan salah satu pihak terhadap pihak lainnya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi Mahkamah Agung, dan buku yang membahas tentang ajaran penyalahgunaan keadaan. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, sehingga bentuk hasil penelitian ini adalah deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka diperoleh kesimpulan yang menjawab permasalahan, yaitu bahwa penyalahgunaan keadaan merupakan salah satu cacat kehendak yang mempengaruhi kehendak bebas seseorang dalam memberikan sepakat atau persetujuannya dalam suatu perjanjian dan berakibat bahwa perjanjian tersebut menjadi dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim. Dengan penambahan beberapa putusan Hakim di Indonesia terkait penerapan ajaran penyalahgunaan keadaan dalam penelitian ini, hal ini tentunya dapat menunjukkan bahwa praktik peradilan di Indonesia pun telah menerima ajaran penyalahgunaan keadaan sebagai salah satu alasan pembatalan perjanjian selain cacat kehendak klasik yang diatur dalam Pasal 1321 KUH Perdata. 73. Penulis

: Barry Maheswara

Pembimbing

: Wenny Setiawati

Judul

: Tinjauan yuridis terhadap perlindungan hak pemegang saham minoritas dalam penentuan nilai pasar wajar di proses konversi saham untuk transaksi merger = Legal review of the protection of minority shareholders rights in determining fair market value of shares at the share conversion process for merger transaction.

No. Panggil

: S44137 Abstrak

Dalam suatu transaksi merger, pemegang saham minoritas cenderung tidak memiliki banyak opsi untuk mengambil peran pengambilan keputusan. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengamanatkan bahwa dalam melakukan merger, kepentingan dari pemegang saham minoritas harus menjadi salah satu perhatian utama. Dalam pelaksanaannya, jika pemegang saham minoritas menolak ikut serta dalam merger, maka dia memiliki hak untuk menjual sahamnya, dan perusahaan wajib membeli saham tersebut dengan harga yang wajar. Dalam penelitian ini penulis akan meneliti bagaimanakah proses penentuan harga yang wajar tersebut dan mencari tahu apakah terhadap proses penentuan nilai wajar tersebut hak-hak dari pemegang saham minoritas tetap menjadi perhatian. Penulis akan menggunakan contoh kasus pada merger dari PT. Bank OCBC NISP, Tbk. dengan PT. Bank OCBC Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif analitis. Hasil penelitian penulis menemukan bahwa dalam penentuan nilai pasar wajar untuk konversi saham dalam suatu transaksi merger, tidak ditemukan adanya ruang yang secara tegas diatur oleh hukum yang Abstrak dan Indeks Skripsi 2013, FHUI

Hal. 34

memberikan kesempatan bagi pemegang saham minoritas untuk menegosiasikan nilai pasar wajar atas saham-saham mereka dalam hal mereka hendak menjual saham tersebut. Hal yang ditemukan oleh penulis adalah ruang penyelesaian sengketa yaitu menggunakan hak pemegang saham minoritas untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. 74. Penulis

: Batara Yonathan

Pembimbing

: Henny Marlyna

Judul

: Aspek hukum perlindungan konsumen pada penyelenggaraan jasa Valet parking di Indonesia = Legal aspects of consumer protection towards the Valet parking services in Indonesia.

No. Panggil

: S45181 Abstrak

Klausula baku adalah suatu klausula atau syarat-syarat dan ketentuan standar yang dibakukan dan dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha dalam hubungannya dengan konsumen. Skripsi ini membahas mengenai penerapan klausula baku pada tiket valet parking berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, beserta masalah-masalah yang terjadi di dalamnya. Analisis terhadap permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 18 yang mengatur mengenai klausula baku. Penulis berpendapat bahwa pengawasan terhadap klausula baku adalah tanggung jawab bersama dari pemerintah, pelaku usaha, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, dan masyarakat itu sendiri selaku konsumen. 75. Penulis

: Beatrik Dwi Septiana

Pembimbing

: Flora Dianti ; Febby Mutiara Nelson

Judul

: Upaya hukum atas putusan praperadilan yang melampaui kewenangan lembaga praperadilan studi kasus putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No 38/PID.PRAP/2012/PN.JKT.SEL atas nama Bachtiar Abdul Fatah = Remedy for pretrial ruling that exceeds the authority of pretrial institution case study No 38/PID.PRAP/2012/PN. JKT.SEL on behalf of Bachtiar Abdul Fatah.

No. Panggil

: S45775 Abstrak

Pengaturan mengenai praperadilan yang terdapat di dalam KUHAP saat ini sudah tidak lagi memadai. Pengadilan yang berwenang melakukan pemeriksaan Praperadilan yang bertujuan melindungi pihakpihak yang dirugikan akibat upaya paksa justru dapat menimbulkan permasalahan baru. Misalnya terkait upaya hukum yang dapat dilakukan dalam hal putusan praperadilan berada di luar kewenangan lembaga tersebut. Tidak adanya pengaturan lebih lanjut terhadap kemungkinan tersebut dapat menyebabkan ketidakpastian hukum terhadap pihakpihak yang berperkara dan kasus serupa yang mungkin timbul di masa depan. Agar dapat menjelaskan mengenai pengaturan praperadilan yang ada saat ini maka digunakan metode penelitian yuridis normatif. Selain itu penulisan ini juga dimaksudkan untuk dapat memberi gambaran mengenai permasalahan hukum yang terjadi serta upaya hukum yang dapat dilakukan atas suatu putusan praperadilan yang telah melampaui batas kewenangan. Hasil dari penulisan ini menyarankan agar segera dilakukan pembaharuan KUHAP agar tercipta kepastian hukum mengenai pengaturan praperadilan. Selain itu tulisan ini juga memberi solusi terhadap pihak yang ingin melawan putusan yang melampaui kewenangan institusi tersebut, yaitu melalui permohonan kepada Mahkamah Agung.


Hal. 35

76. Penulis

: Benny Zuldarsyah

Pembimbing

: Farida Prihatini ; Yeni Salma Barlinti

Judul

: Analisis harta bersama dalam perkawinan menurut hukum Islam, UndangUndang Perkawinan dan kompilasi hukum Islam terhadap ketentuan rahasia bank : perbankan syariah = Analysis of joint marital property in marriage according to Islamic law, the Marriage Law and Islamic law compilation of terms bank secrecy : islamic banking.

No. Panggil

: S45379 Abstrak

Skripsi ini membahas tentang ketentuan harta bersama berupa simpanan dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Harta bersama merupakan harta benda yang dimiliki oleh suami dan isteri setelah timbulnya hubungan perkawinan. Sementara itu, simpanan pada bank dimiliki secara individu dan diikat oleh ketentuan rahasia bank. Permasalahan yang akan diteliti adalah melihat keselarasan antara ketentuan harta bersama dan ketentuan rahasia bank pada perbankan syariah dan penyelesaian harta bersama yang disimpan pada perbankan syariah. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif dengan meneliti bahan pustaka yang ada. Dari penelitian yang dilakukan terlihat bahwa ketentuan harta bersama dengan ketentuan rahasia bank tidak selaras sehingga penyelesaian harta bersama harus dilaksanakan dengan putusan pengadilan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa peraturan perbankan yang mengatur ketentuan rahasia bank perlu ditinjau ulang agar selaras dengan ketentuan harta bersama. 77. Penulis

: Bisma Khairifadil

Pembimbing

: Henny Marlyna

Judul

: Tanggung jawab produk dalam kejadian luar biasa keracunan pangan = Product liability on extra ordinary foodborne disease case.

No. Panggil

: S46449 Abstrak

Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan merupakan kasus keracunan yang melibatkan lebih dari dua korban keracunan. Biasanya pada kasus-kasus yang terjadi, tidak kurang korban keracunan mencapai puluhan atau bahkan ratusan. Berkaitan dengan kasus keracunan makanan, hukum tanggung jawab produk atau product liability dimaksudkan untuk memberikan jaminan terhadap hak-hak konsumen, khususnya hak atas keselamatan, keseshatan, dan hak untuk mendapatkan ganti kerugian terhadap konsumen, dimana kedudukannya masih lemah dibandingkan pelaku usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis tentang bagaimana tanggung jawab produk atas pangan yang sudah teracun dan kemudian meracuni konsumennya. Dari hasil penelitian ini didapat bahwa Hukum Tanggung Jawab Produk masih merupakan hal yang masih harus menjadi perhatian serius, demi menjamin adanya kepastian hukum konsumen terhadap pelaku usaha. 78. Penulis

: Boby Rachman Gumay

Pembimbing

: Sri Susilowati Mahdi

Judul

: Tinjauan yuridis implikasi perjanjian perkawinan terhadap harta benda perkawinan dalam hal terjadi perceraian : studi kasus Akta Perjanjian Perkawinan dan Putusan No. 02/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim = The law review of the implication of prenuptial agreement toward prenuptial in the event of divorce : case study the Deed of Prenuptial Agreement and Judgement No. 02/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim.


Hal. 36

No. Panggil

: S45225 Abstrak

Perkawinan menurut KUH Perdata hanya dipandang dari segi keperdataannya saja. Berbeda dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang memandang perkawinan dari ikatan lahir batin, yang tidak hanya mencakup ikatan secara fisik dan batiniyah, namun juga ikatan dalam harta benda. Terkait ikatan harta benda tersebut, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengatur bahwa diperbolehkannya suami istri untuk membuat perjanjian perkawinan atas harta benda dalam perkawinan. Sehingga, apabila terjadi perceraian, maka perjanjian perkawinan yang telah dibuat akan berdampak pada perikatan yang timbul dari perjanjian tersebut mengenai pembagian harta benda perkawinan. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, tulisan dalam skripsi ini menunjukkan adanya prosedur pembuatan dan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian perkawinan yang terlebih dahulu harus dilakukan oleh suami istri; dan implikasi terhadap perjanjian perkawinan terhadap harta benda perkawinan apabila terjadi perceraian adalah telah memiliki kedudukan hukum selama perjanjian tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Sebagai contoh, mereka dapat mengadakan pisah harta sama sekali, pisah harta secara terbatas, pemisahan aset-aset tertentu, percampuran harta bulat, campur hasil pendapatan, persatuan untung rugi. 79. Penulis

: Boy Prawiranegara

Pembimbing

: Agus Sardjono

Judul

: Persinggungan hak cipta dan merek (studi kasus sengketa logo Badak dan sengketa logo NATASHA) = Interface between copyright and trademark (case study logo Badak and logo NATASHA).

No. Panggil

: S54485 Abstrak

Kurangnya pemahaman mengenai perbedaan antara perlindungan Hak Cipta dan Merek menyebabkan munculnya sengketa Hak Cipta yang sesungguhnya merupakan sengketa Merek. Pada dasarnya Perlindungan Hak Cipta hanya diterapkan dalam kaitannya dengan komersialisasi Ciptaan. Ciptaan yang dimaksud dalam konteks perlindungan Hak Cipta adalah karya yang memiliki sifat khas dan pribadi yang menunjukan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra. Dengan demikian yang menjadi objek adalah Ciptaan itu sendiri yang dikomersialkan melalui perbanyakan atau pengumuman. Sedangkan perlindungan Merek pada dasarnya bertujuan melindungi produk, baik itu berupa barang ataupun jasa, dari asosiasi yang keliru terkait sumber dari produk tersebut yang kemudian akan melindungi produsen maupun konsumen atas produk yang bersangkutan. Merek sendiri didefinisikan sebagai tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Perbedaan antara kedua perlindungan diatas sering menjadi kabur terutama ketika kekayaan intelektual yang disengketakan berupa logo yang dijadikan Merek. Perlindungan ganda memang dimungkinkan terhadap logo yang dijadikan Merek namun penerapannya haruslah melihat kembali kepentingan sebenarnya dibalik klaim yang diajukan penggugat. Jika ingin melindungi sebuah Ciptaan dari tindakan yang melanggar hak eksklusif seseorang atas sebuah Ciptaan (baik hak ekonomi maupun moral) maka gunakanlah perlindungan Hak Cipta. Namun gunakanlah perlindungan Merek apabila yang ingin dilindungi adalah sebuah produk (barang maupun jasa) dari adanya pemalsuan asosiasi oleh pihak lain (kompetitor) yang dapat mengganggu tingkat penjualan maupun reputasi produk tersebut.


Hal. 37

80. Penulis

: Bramantyo Suryodhahono

Pembimbing

: Teddy Anggoro

Judul

: Kewenangan kurator dalam mengurus boedel pailit atas bank yang terlikuidasi (Studi kasus atas Putusan Mahkamah Agung No.671 K/Pdt.Sus/2011) = The authority of curator to take care and clear the assets of debtor in bank which is liquidated (Case study on the supreme court verdict number 671 K/Pdt.Sus/2011).

No. Panggil

: S45887 Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan kurator dalam melakukan pemberesan terhadap harta pailit yang ada di bank yang sedang dilikuidasi oleh LPS yang menjadi obyek perkara dalam Putusan Mahkamah Agung No. 671 K/Pdt.sus/2011, serta bagaimana kewajiban LPS terhadap boedel pailit tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, diantaranya peraturan perundang-undangan dan buku. Hasil dari penelitian ini diperoleh kesimpulan yang menjawab permasalahan, yaitu bahwa Kurator berwenang untuk mengurus dan mengamankan Boedel Pailit harta kekayaan PT. Cideng Makmur Pratama, namun dalam hal obyek perkara ini, kurator tidak dapat menjalankan tugasnya karena boedel pailit tersebut tidak ada (fiktif) dan simpanan PT. Cideng Makmur Pratama merupakan simpanan yang tidak layak bayar. Sedangkan tindakan yang dilakukan oleh LPS sesuai kewajibannya adalah menolak pembayaran klaim simpanan tersebut. 81. Penulis

: Brigita Ceranitha Nuraini

Pembimbing

: Yunus Husein ; Eka Sri Sunarti

Judul

: Analisis perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penjualan Agunan yang Diambil Alih (AYDA) : studi kasus PT. Bank Permata Tbk. = Analysis of the value added tax (VAT) treatment on sale of foreclosed assets at PT. Bank Permata Tbk. : case study PT. Bank Permata Tbk.

No. Panggil

: S45070 Abstrak

Terdapat perbedaan pendapat antara bank dengan Direktorat Jendral Pajak DJP terkait perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap penjualan agunan yang diambil alih AYDA. Bank berpendapat bahwa atas penjualan (AYDA) tidak terutang PPN karena belum terjadi penyerahan dari debitor kepada bank dan penjualan AYDA bukan merupakan kegiatan usaha bank DJP berpendapat bahwa atas penyerahan AYDA tersebut terutang PPN berdasarkan Pasal 4 ayat 1 huruf a UU PPN. Melalui penelitian yuridis normatif dengan analisis deskriptif penulis menjelaskan penyerahan agunan dari debitor kepada bank sebagai kreditor pada saat pengambilalihan agunan dan perlakuan pengenaan PPN atas penjualan AYDA pada PT Bank Permata Tbk. 82. Penulis

: Brimanti Sari

Pembimbing

: Surini Mangundihardjo ; Endah Hartati

Judul

: Tinjauan yuridis mengenai kedudukan dan hak waris anak luar kawin akibat adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata = Juridicial review regarding illegitimate children’s status and inheritance rights due to constitutional court decision number 46/PUU-VIII/2010 under the code of civil law.


Hal. 38

No. Panggil

: S44523 Abstrak

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan berakibat anaknya tidak mempunyai hubungan perdata terhadap ayah biologisnya. Keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengubah hubungan keperdataan anak luar kawin terhadap ayah biologisnya. Skripsi ini membahas mengenai efektivitas putusan Mahkamah Konstitusi terhadap kepentingan anak luar kawin, serta akibat dari putusan itu dalam hal terjadinya pewarisan khususnya anak luar kawin terhadap ayah biologisnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang diuraikan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa ditemukan banyak kelemahan dalam putusan ini yang malah menambah masalah baru karena setelah putusan dikeluarkan pemerintah tidak segera membentuk undang-undang yang dapat memperbaharui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dinyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) dikatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. 83. Penulis

: Budhy Apriastuti Evita

Pembimbing

: Agus Sardjono

Judul

: Penerapan prinsip persamaan pada pokoknya oleh Direktorat Jenderal HKI pada proses pendaftaran merek yang menyerupai merek terkenal = Application of substantial similarity principle by Directorate General of Intellectual Property Rights in trademark registration process which bear a resemblance to a well known mark.

No. Panggil

: S45201 Abstrak

Skripsi ini membahas bagaimana Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, khususnya, Pemeriksa Merek di Direktorat Merek, menerapkan prinsip persamaan pada pokoknya dalam proses pemeriksaan substantif atas pendaftaran merek yang menyerupai merek terkenal. Dalam skripsi ini juga dijelaskan berbagai kriteria yang digunakan dalam menerapkan prinsip persamaan pada pokoknya dalam hukum merek di beberapa negara, doktrin likelihood of confusion, dan kriteria suatu merek dapat diklasifikasikan sebagai merek terkenal. Penelitian ini ingin mengetahui apa saja kriteria yang digunakan para Pemeriksa Merek dalam pemeriksaan substantif untuk menerapkan prinsip persamaan pada pokoknya dan mengetahui kriteria apa yang digunakan dalam menentukan suatu merek sebagai merek terkenal. 84. Penulis

: Cahaya Cita Putri

Pembimbing

: Yeni Salma Barlinti ; Zainal Arifin

Judul

: Tinjauan yuridis penggunaan sumpah Li’an dalam pengingkaran anak hasil hubungan pranikah: studi Putusan No. 1595/Pdt.G/2010/PA.Sda = Legal analysis of Li’an in premarital child disownment: analysis of Verdict No. 1595/Pdt.G/2010/PA.Sda.

No. Panggil

: S46546 Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai studi kasus putusan No. 1595/Pdt.G/2010/PA.Sda terkait tata cara pelaksanaan sumpah li’an yang diatur dalam hukum Islam dan hukum Indonesia. Selain itu dibahas pula mengenai implikasinya dalam pengingkaran anak hasil hubungan pranikah dalam kasus tersebut. Abstrak dan Indeks Skripsi 2013, FHUI

Hal. 39

Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Dari hasil penelitian teridentifikasi masalah dalam peraturan mengenai sumpah li’an dalam hukum Indonesia yang meski sudah sesuai aturan dalam hukum Islam secara formil namun belum secara komprehensif mengatur mengenai syarat materil terkait penggunaan sumpah li’an dan akibatnya, juga kurang tepatnya penggunaan sumpah li’an dalam pengingkaran anak hasil hubungan badan pranikah sebab sumpah li’an tersebut dilakukan terhadap perbuatan istri sebelum menikah dengan suami yang melakukan li’an, di mana hak suami terhadap istri merupakan hak yang tidak berlaku surut. 85. Penulis

: Candra Adiguna

Pembimbing

: Teddy Anggoro ; Abdul Salam

Judul

: Tinjauan yuridis Actio Pauliana sebagai perlindungan terhadap kreditor : studi kasus Putusan Nomor 01/ACTIO PAULIANA/2008/Pn.Niaga.Jkt.Pst = Juridical studies of Actio Pauliana as a protection towards creditor : case study Putusan Nomor 01/ACTIO PAULIANA/2008/Pn.Niaga.Jkt.Pst

No. Panggil

: S45580 Abstrak

Actio Pauliana adalah hak yang diberikan Undang-undang kepada seorang kreditor melalui kurator untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk pembatalan segala perbuatan yang tidak diwajibkan untuk dilakukan oleh debitor terhadap harta kekayaan yang diketahui oleh debitor perbuatan tersebut akan merugikan krebitor. Pokok permasalah penulisan ini adalah bagaimana pengaturan actio pauliana di Indonesia serta menganalisis pertimbangan hakim pada putusan pengadilan niaga nomor 01/Actio Pauliana/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst apakah telah sesuai dengan dengan undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembatan utang. Berdasarkan analisis terhadap putusan tersebut menunjukan bahwa pengaturan mengenai Actio Pauliana sebagai perlindungan terhadap kreditor dalam hukum kepailtan di Indonesia telah dilindungi dengan baik walaupun majelis hakim tidak menjelaskan secara rinci unsur-unsur dalam pasal yang dikenakan. Dengan demikian dibutuhkan sosialisasi kepada penegak hukum dan masyarakat akan adaanya Actio Pauliana ini. 86. Penulis

: Catherine Juwita

Pembimbing

: Yetty Komalasari Dewi

Judul

: Perbedaan pengaturan peningkatan nilai tambah menurut Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara dan dampaknya terhadap investasi pertambangan tembaga di Indonesia : studi kasus kontrak karya PT. Freeport Indonesia company = The difference regulations of increasing added value according to the Law No. 4 of 2009 and its impact to the copper investment in Indonesia : case study contract of work of PT. Freeport Indonesia Company.

No. Panggil

: S45205 Abstrak

Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengamanatkan kewajiban peningkatan nilai tambah melalui kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian di dalam negeri bagi setiap pemegang izin dan kontrak karya pada tahun 2014 nanti. Skripsi ini mengkaji tentang pengaturan kewajiban peningkatan nilai tambah melalui kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian di dalam negeri pada produk akhir mineral tembaga menurut UU No. 4 Tahun 2009 dan Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini menunjukkan bahwa UU No. 4 Tahun 2009 tidak memberikan penjelasan tentang kewajiban peningkatan nilai tambah Abstrak dan Indeks Skripsi 2013, FHUI

Hal. 40

tersebut. Kewajiban ini dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 7 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral. Peraturan Menteri tersebut menjelaskan bahwa untuk mineral tembaga harus diolah di dalam negeri, dan hal ini mengakibatkan setiap kontraktor pertambangan tembaga, termasuk PT. Freeport Indonesia, berkewajiban mendirikan smelter, terlepas dari apakah pendirian smelter tersebut menguntungkan atau merugikan kontraktor. Sedangkan, apabila mengacu pada Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia, PT. Freeport Indonesia mendirikan smelter hanya apabila menguntungkan sesuai dengan klausul “paling menguntungkan secara ekonomi”. Dalam hal terjadi perbedaan pengaturan, maka untuk kewajiban peningkatan nilai tambah, bagi PT. Freeport Indonesia yang berlaku adalah UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan juga Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia karena keduanya mengatur hal yang sama, yaitu kewajiban peningkatan nilai tambah; sedangkan untuk pendirian smelter, bagi PT. Freeport Indonesia yang berlaku adalah Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia karena adanya asas grandfather clause dalam arah kebijakan dasar investasi bahwa peraturan yang terbit setelah Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia ditandatangani tidak berlaku surut terhadap Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia. 87. Penulis

: Cendana Langgeng G.

Pembimbing

: Agus Sardjono

Judul

: Kebaruan invensi menurut undang-undang nomor 14 tahun 2001 tentang paten (studi kasus putusan PN. Niaga Jakarta Pusat nomor: 45/ Paten/ 2011/ PN. Niaga.JKT. PST = The novelty of invention in accordance with law No. 14 year 2001 concerning patents (case study the verdict of commercial court at central Jakarta district court No 45/ Paten /2011/ PN. Niaga. JKT. PST).

No. Panggil

: S-PDF Abstrak

Skripsi ini membahas mengenai masalah kebaruan dalam permohonan paten. Dalam permohonan paten terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar permohonan paten tersebut dapat diberikan paten oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Syarat-syarat tersebut dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.14 Tahun 2001 Tentang Paten, yaitu (i) adanya unsur kebaruan, (ii) mengandung langkah inventif, dan (iii) dapat diterapkan dalam industri. Permohonan paten yang diajukan oleh PT. Bajaj Auto Limited ditolak oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dikarenakan telah terdapat dokumen pembanding yang mengungkapkan invensi yang sama yang telah ada terlebih dahulu. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan ini, berbentuk penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk meneliti kepastian hukum berdasarkan studi kepustakaan dan hukum positif yang ada. Pemeriksaan mengenai kebaruan suatu invensi bukan hanya sekedar beda dengan dokumen pembanding yang ada, namun juga dilihat ciri teknis dari invensi masing-masing. 88. Penulis

: Chico Setyo Asmoro

Pembimbing

: Yunus Husein

Judul

: Analisis yuridis mengenai pemberlakuan ketentuan uang muka minimal Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) pada bank umum : studi kasus pada Bank X = Juridical analysis of application of provisions concerning minimum down payment of vehicle ownership loans in commercial banks : case study on Bank X.

No. Panggil

: S46520 Abstrak

Dewasa ini pertumbuhan kredit konsumsi khususnya kredit kendaraan bermotor (KKB) meningkat pesat setiap tahunnya. Pertumbuhan KKB ini sangat rentan terhadap risiko kredit. Oleh karena itu, Bank Indonesia menerbitkan Surat Edaran Nomor 14/10/DPNP tanggal 15 Maret 2012 tentang Penerapan Abstrak dan Indeks Skripsi 2013, FHUI

Hal. 41

Manajemen Risiko pada Bank Umum yang Melakukan Pemberian Kredit Pemilikan Rumah dan Kredit Kendaraan Bermotor. Skripsi ini membahas mengenai pengaturan KKB pada bank umum terkait diberlakukannya Surat Edaran tersebut, dan bagaimana dampak dari pemberlakuan Surat Edaran tersebut ditinjau dari jumlah pemberian kredit pada bank umum dan Bank X khususnya, dan pengelolaan risiko kredit di bidang KKB pada Bank X. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah pemberlakuan Surat Edaran tersebut dapat melindungi perbankan dari risiko kredit di sektor KKB. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif (normative legal research) dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian dalam skripsi ini menyarankan agar Surat Edaran tersebut tetap diberlakukan pada masa yang akan datang karena Surat Edaran tersebut telah berhasil mencapai tujuannya yaitu menekan jumlah pemberian KKB dan menekan jumlah Non Performing Loan KKB pada bank umum. 89. Penulis

: Citta Parahita Widagdo

Pembimbing

: Tri Hayati ; Bono Budi Priambodo

Judul

: Pengendalian produksi dan ekspor Batubara berdasarkan Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara serta kaitannya dengan penanaman modal di Indonesia = The control of coal production and export based on Law number 4 of 2009 regarding mineral and coal mining and its relation to investment in Indonesia.

No. Panggil

: S44779 Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai konsep, tujuan, pengaturan, dan permasalahan dalam pengendalian produksi dan ekspor batubara di Indonesia serta mengetahui dampak dari pengendalian produksi dan ekspor batubara terhadap penanaman modal. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, diantaranya peraturan perundangan-undangan, buku, dan wawancara dengan narasumber. Dari hasil penelitian, diperoleh kesimpulan yang menjawab permasalahan, yaitu bahwa pengendalian produksi dan ekspor batubara belum dapat dilaksanakan karena belum terdapat Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tata cara pelaksanaannya. Selain itu, terdapat pandangan bahwa pengendalian produksi batubara telah dilaksanakan melalui Domestic Market Obligation, padahal kebijakan tersebut merupakan dua hal yang berbeda. Belum adanya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tersebut menimbulkan dampak terhadap tidak terkendalinya produksi dan ekspor batubara sehingga terjadi kondisi oversupply dan tidak sejalan dengan cetak biru pengelolaan energi nasional. Dalam kaitannya dengan penanaman modal, adanya pengendalian produksi dan ekspor batubara dapat menurunkan investasi di bidang pertambangan batubara. Namun demikian, pengendalian produksi dan ekspor batubara harus dilaksanakan karena memiliki tujuan jangka panjang untuk menjamin ketahanan energi nasional. 90. Penulis

: Clara Chairunnisa Halimy

Pembimbing


Judul

: Tinjauan mengenai penerapan pengaturan pengambilalihan saham dalam kasus dugaan keterlambatan melakukan pemberitahuan pengambilalihan saham oleh PT. Bumi Kencana Eka Sejahtera = Analysis of the implementation of acquisition regulation in failure to notify acquisition case by PT. Bumi Kencana Eka Sejahtera.

No. Panggil

: S46729


Hal. 42

Abstrak Skripsi ini membahas mengenai 3 hal, yakni mengenai pengaturan mengenai Konsultasi dan Pemberitahuan dalam rangka pengambilalihan saham perusahaan,penerapan hukum persaingan usaha dalam Putusan KPPU nomor 08/KPPUM/2012 mengenai dugaan keterlambatan melakukan Pemberitahuan oleh PT. Bumi Kencana Eka Sejahtera, dan perbandingan pengaturan mengenai Konsultasi dan Pemberitahuan dalam rangka pengambilalihan saham perusahaan di beberapa negara dengan pengaturan di Indonesia. Pengaturan mengenai Konsultasi dan Pemberitahuan perlu dimengerti dan dipahami baik oleh pelaku usaha maupun Investigator KPPU. Dengan demikian, pelaku usaha terhindar dari pelanggaran pengaturan yang ada dan KPPU dapat melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengambilalihan saham dengan maksimal, sehingga pelanggaran terhadap hukum persaingan usaha pun dapat dihindari. KPPU telah menerapkan pengaturan pengambilalihan saham dalam memutuskan kasus dugaan keterlambatan melakukan Pemberitahuan pengambilalihan saham oleh PT. Bumi Kencana Eka Sejahtera. Jika pengaturan mengenai Konsultasi dan Pemberitahuan di Indonesia dibandingkan dengan pengaturan di berbagai negara yaitu Australia, Brazil, dan Jepang, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. 91. Penulis

: Claudia

Pembimbing

: Rosa Agustina ; Abdul Salam

Judul

: Transaksi ekspor impor melalui media elektronik = Export import transaction by electronic media.

No. Panggil

: S45926 Abstrak

Perkembangan teknologi saat ini menyebabkan perubahan pada cara berbisnis konvensional, dimana saat ini untuk melakukan jual beli dapat dilakukan melalui media internet. Jual beli barang bergerak melalui media elektronik dapat ditemui dalam perjanjian ekspor impor. Penjual dan pembeli dalam transaksi ekspor impor sering kali membuat perjanjian tanpa bertatap muka secara langsung dikarenakan adanya perbedaan jarak Negara. Oleh karena tidak bertemunya para pihak saat melakukan kesepakatan, maka dipertanyakan kapan lahirnya kontrak elektronik tersebut, keabsahan perjanjian melalui media elektronik dan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik. Selain itu, barang yang menjadi objek perjanjian ekspor impor memerlukan pertanggungan atau asuransi untuk ganti rugi atas kerugian yang timbul sebagai akibat dari suatu peristiwa yang tidak pasti. 92. Penulis

: Cynthia Idhe Harninta

Pembimbing

: Uswatun Hasanah ; Farida Prihatini

Judul

: Kedudukan amil zakat dalam undang undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat = The standing of zakah official amil in law number 23 year 2011 concerning Zakah management.

No. Panggil

: S47155 Abstrak

Berlakunya Undang-Undang Zakat baru Nomor 23 Tahun 2011 menimbulkan polemik dalam masyarakat terkait adanya anggapan ketidaksetaraan antara kedudukan BAZNAS dan LAZ Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah latar belakang pengajuan permohonan pengujian Undang Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terhadap UUD 1945 oleh Koalisi Masyarakat Zakat KOMAZ serta kedudukan BAZNAS Lembaga Amil Zakat LAZ dan amil zakat perorangan dalam UU No 23 Tahun 2011 Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan data primer dan sekunder sebagai sumber datanya Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah pengajuan permohonan Abstrak dan Indeks Skripsi 2013, FHUI

Hal. 43

pengujian Undang-Undang Zakat tersebut berdasar pada lima hal sentralisasi subordinasi diskriminasi marjinalisasi dan kriminalisasi Menurut pemerintah pengaturan dalam Undang-Undang Zakat tersebut bukan dimaksudkan untuk sentralisasi subordinasi diskriminasi dan marjinalisasi namun agar pengelolaan zakat dapat terintegrasi secara nasional dan masyarakat tetap dapat berperan dengan pembentukan LAZ Adanya pasal kriminalisasi dimaksudkan agar pengelolaan zakat dilakukan oleh pihak yang berwenang dan berkapasitas sehingga menjamin kepastian hukum bagi muzakki mustahik dan amil zakat itu sendiri Sehingga kedudukan BAZNAS dan LAZ dalam Undang Undang No 23 Tahun 2011 adalah diakui sebagai pengelola zakat sedangkan amil zakat perorangan tidak diakui kedudukannya karena amil zakat harus berbentuk badan atau lembaga. 93. Penulis

: Danu Ega

Pembimbing

: Tri Hayati

Judul

: Perizinan dan pelaksanaan kegiatan pertambangan batu kapur di kawasan hutan oleh PT. Semen Indonesia (persero) Tbk. = Licensing and implementation of limestone mining activities in forest area by PT. Semen Indonesia (persero) Tbk.

No. Panggil

: S52495 Abstrak

Skripsi ini membahas mengenai perizinan dan pelaksanaan kegiatan pertambangan batu kapur di kawasan hutan oleh PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. Tipe penelitian yang digunakan menurut jenisnya adalah penelitian yuridis normatif, menurut tujuannya adalah penelitian problem solution, menurut penerapannya adalah penelitian berfokus masalah, dan menurut ilmu penerapannya adalah penelitian monodisipliner. Simpulan dari penelitian ini ialah kebijakan kegiatan pertambangan pada kawasan hutan Indonesia saat ini telah diatur oleh masing-masing sektor, yaitu pertambangan dan kehutanan, serta berdasarkan kewenangan pemerintah daerah dalam pemberian perizinan pertambangan legalitasnya sudah ada kepastian hukum yaitu Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah terkait desentralisasi dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terkait peran pemerintah daerah yang memberikan Izin Usaha Pertambangan. Akan tetapi PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. pada prakteknya masih menghadapi beberapa kendala perizinan pertambangan terutama dalam perizinan dan pelaksanaan kegiatan pertambangan batu kapur di kawasan hutan Kabupaten Tuban, antara lain mengenai kompensasi lahan dan perbedaan prinsip di dalam penafsiran Bupati Kabupaten Tuban dalam pemberian izin. Hasil penelitian menyarankan kedepannya diharapkan penerapan pola perizinan sebagai pola pengusahaan pertambangan, seharusnya di tunjang oleh administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang baik dan lebih memberikan kepastian hukum. Dan diharapkan Pemerintah dapat menjalankan fungsi pemerintahan dengan baik dengan cara mengatur seluruh kegiatan pertambangan di Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan negara sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) Undangundang Dasar 1945, sehingga kekayaan alam di Indonesia dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia. 94. Penulis

: Darma Samadaya Zendrato

Pembimbing

: Theodora Yuni Shah Putri

Judul

: Analisis yuridis terhadap pengetahuan pelaku mengenai asal usul harta kekayaan dalam tindak pidana pencucian uang = Legal analysis of perpetrator s knowledge of the origin of assets in crime of money laundering. : S46275

No. Panggil

Abstrak Penjelasan dalam M.v.T (Memorie van Toelichting) menyebutkan bahwa semua unsur-unsur lainnya Abstrak dan Indeks Skripsi 2013, FHUI

Hal. 44

yang terdapat di belakang unsur opzettelijk, turut diliputi oleh opzet. Begitu juga pada unsur culpa, berlaku ketentuan yang sama seperti pada opzet. Ketentuan ini dapat pula diterapkan pada unsur kesalahan pro parte dolus pro parte culpa, dimana penempatannya berpengaruh pada pengetahuan pelaku mengenai keadan-keadaan yang disebutkan dalam unsur-unsur yang mengikutinya. Dalam rumusan tindak pidana pencucian uang, unsur pro parte dolus pro parte culpa diikuti oleh unsur hasil tindak pidana, dimana definisi unsur hasil tindak pidana mencakup predicate crimes dan double criminality principle. Dengan perumusan yang demikian, secara teoritis unsur pro parte dolus pro parte culpa turut meliputi predicate crime dan double criminality principle. Artinya,harus dibuktikan bahwa terdakwa mengetahui atau patut menduga predicate crime-nya dan terpenuhi tidaknya double criminality principle. Akan tetapi, jika melihat tujuan pembentuk undang-undang, perumusan predicate crimes dan double criminality principle tidak ditujukan untuk dikaitkan dengan pengetahuan pelaku, karena pada terdakwa tidak dituntut pengetahuan semacam itu, melainkan sekedar pengetahuan bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari kejahatan/pelanggaran hukum. Dalam praktik peradilan di Indonesia, pembuktian pengetahuan pelaku mengenai asal-usul harta kekayaan ternyata masih menunjukkan belum adanya keseragaman pola. 95. Penulis

: David Irmantius

Pembimbing


Judul

: Tinjauan yuridis pembatalan perjanjian sepihak sebagai suatu perbuatan melawan hukum = Legal aspest in unilateral cancellation agreement on an unlawfull act.

No. Panggil

: S45317 Abstrak

Skripsi ini membahas gejala penipisan perbedaan konsep wanprestasi dengan konsep perbuatan melawan hukum yang ditandai dengan penggunaan konsep perbuatan melawan hukum pada pembatalan perjanjian sepihak. Di dalamnya akan dibahas mengenai bagaimana suatu konsep perbuatan melawan hukum dapat diterapkan dalam sengketa pembatalan perjanjian sepihak, selain itu juga akan dibahas mengenai konsep ganti rugi yang digunakan. Untuk lebih memahami penerapan gugatan perbuatan melawan hukum ini, akan dianalisa beberapa putusan dari sengketa pembatalan perjanjian sepihak yang digugat dengan perbuatan melawan hukum. Penelitian ini adalah penelitian yuridisnormatif, yaitu penelitian dengan lebih mengutamakan data sekunder, khususnya terhadap bahan hukum primer berupa putusan pengadilan. 96. Penulis

: Delfi Hidayahni

Pembimbing

: Melania Kiswandari

Judul

: Perlindungan hukum bagi pekerja dalam pemutusan hubungan kerja dan pemberian pesangon : studi kasus Putusan Nomor 90/PHI.G/2012/PN JKT.PST = Legal protection for workers in termination of employment and severance pay provision : case study Verdict Number 90/PHI.G/2012/PN JKT.PST.

No. Panggil

: S44822 Abstrak

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan pemutusan hubungan kerja terkait dengan ada atau tidak adanya kesalahan dan mengenai implementasi dari pengaturan mengenai pemutusan hubungan kerja di PT. Merck Tbk. Indonesia. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang memuat norma hukum tertulis. Di samping meneliti bahan pustaka, penulis juga melakukan wawancara untuk dijadikan data Abstrak dan Indeks Skripsi 2013, FHUI

Hal. 45

pendukung dalam penulisan ini. Hasil penulisan ini diperoleh kesimpulan bahwa terdapat pemutusan hubungan kerja yang disebabkan oleh kesalahan dan tidak dengan kesalahan akan mengakibatkan perbedaan konsekuensi dalam hal pemberian pesangon. Selain itu juga diketahui bahwa terdapat perbedaan penafsiran dalam melakukan penafsiran kesalahan terkait pemutusan hubungan kerja. Pada implementasi pengaturan pemutusan hubungan kerja masih tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku salah satu contohnya adalah pada PT. Merck Tbk. Indonesia. 97. Penulis

: Derucci Anggarda Putra

Pembimbing


Judul

: Tinjauan yuridis comparative advertising terhadap hukum persaingan usaha (Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999) = Juridical review of comparative advertising towards Competition Law (Act Number 5 of 1999).

No. Panggil

: S46244 Abstrak

Periklanan adalah salah satu teknik pemasaran produk oleh pelaku usaha. Salah satu metode pemasaran yang menarik adalah metode comparative advertising atau biasa disebut iklan perbandingan. Metode comparative advertising biasanya melakukan perbandingan dengan produk pelaku usaha pesaingnya. Praktek ini berpotensi untuk merusak persaingan usaha. Namun di dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak terdapat ketentuan yang eksplisit mengatur mengenai periklanan khususnya comparative advertising karena praktek ini melibatkan hubungan antar pelaku usaha. Di dalam penelitian ini akan dijelaskan mengenai aspek hukum comparative advertising dan menyarankan agar dilakukan interpretasi terhadap ketentuan di dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dan membentuk peraturan perundang-undangan mengenai periklanan. 98. Penulis

: Desty Dwi Lestari

Pembimbing


Judul

: Analisis yuridis mengenai pembebanan jaminan fidusia atas merek dalam praktik pemberian kredit pada Bank X = Juridical analysis about the fiduciary security over marks in practice of credit provision in Bank X.

No. Panggil

: S45408 Abstrak

Skripsi ini adalah penelitian hukum dengan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskripstif, analitis dan kualitatif. Dalam skripsi ini dibahas mengenai kedudukan merek dalam hukum kebendaan perdata yaitu sebagai suatu kebendaan tidak berwujud, terdaftar, dan bergerak. Pada dasarnya Kitab Undang- Undang Hukum Perdata dan UU Merek sebagai sumber hukum utama dalam menentukan kedudukan merek dalam hukum kebendaan belum memberikan pengaturan yang jelas mengenai bentuk dan sifat kebendaan merek. Pengklasifikasian merek sebagai benda tidak berwujud, terdaftar, dan bergerak dilakukan dengan melihat pada sifat dari merek itu sendiri dan dengan melihat pada ketentuan hukum merek dan hukum kebendaan negara lain. Merek sebagai suatu kebendaan yang memiliki nilai, dapat dijadikan objek jaminan pada lembaga fidusia, sebagaimana dalam praktik yang telah dilakukan oleh Bank X. Pembebanan jaminan fidusia atas merek ternyata telah memberikan perlindungan hukum yang cukup kepada kreditur selaku penerima fidusia dengan didaftarkannya akta jaminan fidusia tersebut ke kantor pendaftaran fidusia.


Hal. 46

99. Penulis

: Devi Ambarita

Pembimbing

: Arman Nefi

Judul

: Analisis hukum terhadap pengelolaan portofolio efek kontrak pengelolaan dana (KPD) fiktif antara manajer investasi PT. Reliance Asset Management dengan PT. Askrindo = Law analysis of fictive securities portfolio management of discretionary fund between the investment manager PT. Reliance Asset Management and PT. Askrindo.

No. Panggil

: S45573 Abstrak

Skripsi ini membahas mengenai bagaimana Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) yang dikelola oleh Manajer Investasi di pasar modal. Mekanisme dan peranan Manajer Investasi dalam Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) belum diatur secara ketat oleh Bapepam LK, hingga diterbitkannya Peraturan Bapepam LK No. V.G.6 tentang Pedoman Pengelolaan Portofolio Efek untuk Kepentingan Nasabah Secara Individual. Kelemahan ini dimanfaatkan beberapa pihak untuk menggunakan KPD tidak dalam tujuannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan studi dokumen. Dalam pengolahan data digunakan metode kualitatif yang menghasilkan penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Askrindo menggunakan perantara Manajer Investasi PT. Reliance Asset Management untuk memberikan dana bantuan kepada nasabahnya. Direktur sekaligus Wakil Manajer Investasi PT. RAM bertanggung jawab secara pribadi atas pelanggaran peraturan Bapepam LK dan kejahatan yang dilakukan dalam kasus ini. 100. Penulis

: Dewi Rusmy Mustari

Pembimbing

: Teddy Anggoro ; Myra Rosana B. Setiawan

Judul

: Tinjauan yuridis insolvensi sebagai syarat kepailitan : studi kasus kepailitan PT. Telekomunikasi Selular dan PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia = Legal review insolvency as a terms of bankruptcy : case study of PT. Telekomunikasi Selular and PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia.

No. Panggil

: S47516 Abstrak

Skripsi ini membahas mengenai insolvensi sebagai syarat pengajuan kepailitan. Dalam hukum kepailitan debitor dapat dimohonkan pernyataan pailit apabila debitor tersebut sudah dalam keadaan insolven (tidak mampu membayar utang). Keadaan insolven adalah keadaan dimana aset yang dimiliki oleh debitor sudah tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban membayar utang. Syarat Kepailitan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU hanya mensyaratkan terdapatnya lebih dari dua kreditor dan utang yang jatuh tempo tanpa syarat insolvensi. Hal tersebut menyebabkan banyak perusahaan di Indonesia yang masih solven dipailitkan seperti yang terjadi pada PT. Telkomsel dan PT. AJMI. Pengaturan tersebut jelas berbeda apabila dibandingkan dengan pengaturan kepailitan yang diterapkan di Amerika Serikat, Jepang, dan Belanda. Ketiga negara tersebut mengatur syarat keadaan tidak mampu membayar utang sebagai syarat permohonan pailit. Insolvensi tes merupakan salah satu metode yang digunakan untuk memperoleh pernyataan apakah debitur dalam keadaan tidak mampu membayar utang-utangnya lagi. 101. Penulis

: Dian Bella Ester

Pembimbing

: Aad Rusyad Nurdin

Judul

: Analisis yuridis terhadap penilaian tingkat kesehatan bank dan good corporate governance sebagai faktor penentu kepemilikan saham bank umum di Indonesia


Hal. 47

= Juridical analysis of the assessment of bank soundness and good corporate governance as determining factors of share ownership of commercial banks in Indonesia. No. Panggil

: S45018 Abstrak

Rencana integrasi sektor keuangan ASEAN pada tahun 2020 mengharuskan adanya peningkatan ketahanan perbankan nasional yang dilakukan melalui penataan struktur kepemilikan saham bank. Skripsi ini membahas mengenai bagaimana penilaian Tingkat Kesehatan Bank dan Good Corporate Governance (GCG) mempengaruhi kepemilikan saham bank umum di Indonesia. Selain itu yang dibahas adalah mengenai potensi permasalahan yang mungkin terjadi dari penerapan kebijakan Bank Indonesia tentang kepemilikan saham bank umum terkait dengan penilaian Tingkat Kesehatan Bank dan GCG. Dengan menggunakan metode studi kepustakaan, diketahui bahwa penilaian Tingkat Kesehatan Bank dan GCG merupakan faktor penentu kepemilikan saham bank umum di Indonesia. 102. Penulis

: Dian Esterina Tambunan

Pembimbing


Judul

: Analisis terhadap putusan dispute settlement body world trade organization (WTO) pada kasus us clove cigarettes tobacco control ACT) 2012 dipandang dari penerapan prinsip national treatment perlakuan nasional = Analysis of the world trade organization dispute settlement body decision on the application of national treatment principle in us clove cigarettes tobacco control ACT 2012.

No. Panggil

: S46721 Abstrak

Pada bulan September 2009, Presiden Obama menandatangani Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act (Bagian 907 (a) (1) (A)) yang berlaku di Amerika Serikat. Undang-undang tersebut bertujuan untuk menurunkan tingkat perokok muda di kalangan masyarakat AS, dengan melarang produksi dan perdagangan rokok beraroma, termasuk rokok kretek dan rokok beraroma buahbuahan.Setelah dilakukannya pengesahan terhadap UU tersebut, Indonesia mengalami dampak kerugian yang sangat besar terhadap bidang perdagangan,karena hampir 99% rokok kretek yang dijual di AS merupakan produk impor dari Indonesia. Dengan hal ini, Indonesia akhirnya mengajukan klaim kepada Dispute Settlement Body WTO bahwa Amerika Serikat telah melanggar ketentuan WTO mengenai prinsip Perlakuan Nasional (National Treatment). Kemudian, setelah melalui proses penyelesaian sengketa oleh Dispute Settlement Body WTO, maka Indonesia dimenangkan dalam kasus ini, dengan memutus bahwa Amerika Serikat telah melanggar prinsip National Treatment yang terdapat dalam Pasal 2.1 Technical Barrier to Trade Agreement. Prinsip National Treatment mengatur bahwa setiap negara anggota WTO berkewajiban untuk memberikan perlakuan yang sama terhadap produk sejenis, baik yang diproduksinya di dalam negeri maupun yang berasal dari impor negara anggota WTO lainnya. Penelitian ini membahas kesesuaian interpretasi prinsip National Treatment menurut Pasal 2.1 Technical Barrier to Trade Agreement dalam kasus US-Clove Cigarettes (Tobacco Control Act) 2012 dengan pengaturan prinsip National Treatment secara umum dalam ketentuan WTO, sehingga penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dengan menggunakan beberapa perjanjian WTO ang berkaitan dengan prinsip National Treatment seperti General Agreement on Tariff and Trade1994 dan Technical Barrier to Trade Agreement. 103. Penulis

: Dian Maharsi Pandu Pertiwi

Pembimbing

: Pulungan, M. Sofyan

Judul

: Tinjauan hukum terhadap Koperasi Simpan Pinjam berbasis Syariah : studi kasus


Hal. 48

Koperasi Jasa Keuangan Syariah Berkah Madani = Legal perspective of Financial Shariah Cooperative : case study on Financial Sharia Cooperative Berkah Madani No. Panggil

: S45446 Abstrak

Skripsi ini membahas mengenai operasional dan mekanisme pinjaman pada koperasi simpan pinjam yang berbasis syariah serta pengaturan yang dilakukan oleh peraturan perundang-undangan Indonesia terhadap koperasi simpan pinjam yang berbasis syariah. Pemilihan topik penelitian mengenai koperasi simpan pinjam syariah ini dilatarbelakangi oleh adanya fakta bahwa sistem ekonomi syariah dan koperasi memiliki keunggulan dari sistem ekonomi dan badan usaha lain, yakni tahan terhadap krisis ekonomi global. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini menjelaskan mengenai pengaturan dari peraturan perundang-undangan Indonesia terhadap koperasi simpan pinjam berbasis syariah, operasional yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah bagi koperasi dikaitkan dengan praktik dalam koperasi simpan pinjam syariah Berkah Madani, dan kesesuaian mekanisme pinjaman dari koperasi simpan pinjam syariah Berkah Madani dengan prinsip-prinsip syariah. 104. Penulis

: Diaudin

Pembimbing Judul

: Henny Marlyna : Perlindungan hukum terhadap konsumen smartphone blackberry dalam kaitannya dengan peredaran blackberry rekondisi yang dilakukan oleh distributor independen = Legal protection against blackberry consumer of distribution blackberry refurbished performed by independent distributor.

No. Panggil

: S45809 Abstrak

Pada saat sekarang ini dimana teknologi berkembang sangat cepat, telah banyak menimbulkan inovasi dalam produk elektronika, salah satunya adalah produk elektronik komunikasi. salah satu produk smartphone yang terkenal pada saat ini adalah Blackberry. Peredaran perangkat Blackberry di Indonesia tidak terlepas dari peran distributor yang mendistribusikan dan memasarkan Blackberry kepada konsumen. Namun di dalam praktiknya terdapat Peredaran Blackberry rekondisi atau yang lebih di kenal dengan Blackberry BM rekondisi yang sudah cukup mencemaskan,karena telah merugikan banyak pihak baik produsen maupun konsumen, oleh karena itu. Konsumen dan pelaku usaha mempunyai hubungan yang sangat penting dimana keduanya saling membutuhkan. Dari hubungan keduanya terdapat kedudukan yang tidak seimbang antara konsumen dan pelaku usaha dimana kedudukan konsumen lebih rendah daripada pelaku usaha. Oleh karena itu diperlukan perlindungan hokum terhadap konsumen agar tidak dirugikan oleh pelaku usaha. 105. Penulis

: Dilly Novandi

Pembimbing

: Heri Tjandrasari ; Henny Marlyna

Judul

: Perlindungan konsumen atas keamanan penggunaan jasa safe deposit box (SDB) terkait klausula baku studi kasus gugatan ganti rugi atas hilangnya perhiasan di safe deposit box (SDB) pada PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk (BII) = Consumer protection on the safety of using safe deposit box related to standard agreement case study claims over the loss of jewelry in safe deposit box at PT. Bank International Indonesia, Tbk (BII).

No. Panggil

: S52920


Hal. 49

Abstrak Salah satu fungsi dan tugas bank umum sesuai Undang-Undang tentang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan adalah dapat melakukan penitipan barang dan surat berharga yang disebut dengan Safe Deposit Box (SDB). Pelayanan jasa perbankan Safe Deposit Box (SDB) ini berguna untuk membantu masyarakat dalam mengamankan barang, perhiasan, dokumen surat berharga, logam mulia, dan barang-barang berharga lainnya, yang dilakukan dengan cara melalui perjanjian sewa penyewa antara bank sebagai pelaku usaha dengan nasabah (konsumen). Berdasarkan hal tersebut maka dilakukan pengkajian tentang perlunya perlindungan konsumen atas keamanan jasa Safe Deposit Box (SDB) yang mencantumkan klausula baku dalam perjanjian sewa menyewa pada bank. Pelaksanaan perjanjian sewa menyewa Safe Deposit Box (SDB) dimaksud dilakukan pada PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk (BII). Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan juridis normatif tentang pelaksanaan perjanjian sewa menyewa Safe Deposit Box (SDB). Pengumpulan data dilakukan secara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang terkait dengan pelaksanaan Safe Deposit Box(SDB) dan nasabah pengguna Safe Deposit Box (SDB). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Safe Deposit Box (SDB) oleh nasabah yang kehilangan barang simpanannya dan menuntut ganti rugi pada bank perlu mendapat perlindungan sesuai dengan amanah yang tertuang dalam ketentuan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perjanjian sewa menyewa Safe Deposit Box (SDB) pada PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk (BII) memuat antara lain tentang hak dan kewajiban bagi pelaku usaha dan konsumen (nasabah) yang telah dibuat oleh pihak bank dalam bentuk perjanjian baku (klausula baku). Selain itu kurangnya informasi dan pengetahuan masyarakat tentang keamanan penggunaan Safe Deposit Box (SDB) serta perlindungan hukum bagi nasabah penguna jasa Safe Deposit Box (SDB). 106. Penulis

: Dimas Eko Fabriyanto

Pembimbing

: Teddy Anggoro

Judul

: Analisis yuridis mengenai penyalahgunaan posisi dominan melalui pemilikan saham = Juridical analysis of the abuse of a dominant position through shareholdership.

No. Panggil

: S46401 Abstrak

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat bertujuan untuk melindungi pasar agar tetap tercipta persaingan usaha yang efektif, wajar, dan efisien. Undang-Undang ini dapat ditegakan kepada setiap pelaku usaha. Lingkup dari definisi pelaku usaha dipertanyakan ketika terdapat pelaku usaha asing yang karena aktivitas investasinya di Indonesia dipertanyakan. Berlakunya Undang-Undang kemudian didasarkan pada adanya suatu kendali yang dilakukan oleh induk perusahaan terhadap anak perusahaan. Kendali tersebut dapat diketahui dengan menerapkan suatu doktrin yakni doktrin entitas ekonomi tunggal atau yang lebih dikenal dengan single economic entity doctrine. Metode penelitian adalah metode kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa cakupan dari definisi "pelaku usaha" dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat dijembatani oleh doktrin single economic entity yang menjadi dasar berlakunya penerapan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 atas kelompok usaha Temasek. 107. Penulis

: Diyana Theresia Berlian Siagian

Pembimbing

: Ditha Wiradiputra

Judul

: Analisis hukum persaingan usaha terhadap kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham perusahaan kepada komisi pengawas persaingan usaha:


Hal. 50

studi kasus putusan komisi pengawas persaingan usaha Nomor 09/KPPU-M/ 2012 = Competition law analysis of acquisition notification duty to business competition supervisory comission: case study of the decision of business competition supervisory comission Number 09/ KPPU-M 2012. No. Panggil

: S45898 Abstrak

Skripsi ini membahas mengenai perkara dalam Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 09/KPPU-M/2012 yang memberikan sanksi denda sebesar Rp 4.600.000.000,00 kepada PT. Mitra Pinasthika Mustika atas keterlambatannya melakukan kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham. Penelitian ini juga membahas sistem pemberitahuan pengambilalihan saham di Indonesia yang dilakukan setelah pengambilalihan berlaku efektif secara yuridis atau yang biasa disebut pemberitahuan pasca akuisisi (post merger notification). Penelitian ini menganalisis efektivitas dan efisiensi kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham di Indonesia yang menganut sistem pemberitahuan pasca akuisisi dengan contoh kasus keterlambatan pelaksanaan kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham oleh PT. Mitra Pinasthika Mustika dalam Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 09/KPPU-M/2012. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang mengggunakan metode eksplanatoris. Dari hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa kewajiban pemberitahuan di Indonesia hanya dilakukan oleh pelaku usaha yang akuisisinya menyebabkan nilai aset dan/atau nilai perusahaan melebihi batas tertentu setelah akuisisi; didapatkan juga hasil bahwa pengaturan kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham perusahaan dalam hukum persaingan usaha di Indonesia adalah tidak efektif dan efisien; dan didapatkan hasil bahwa PT. Mitra Pinasthika Mustika sesuai dengan peraturan mengenai kewajiban pemberitahuan di Indonesia terbukti terlambat melakukan kewajiban pemberitahuan akuisisi, namun ketentuan di Indonesia sendiri tentang kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham perusahaan tidak tepat. 108. Penulis

: Donny Aribowo

Pembimbing

: Eka Sri Sunarti ; Meirani Suyawan

Judul

: Perusahaan jasa konstruksi : engineering procurement construction sehubungan dengan penerapan pajak penghasilan : studi kasus pada PT. XYZ = Corporate construction services : engineering procurement construction relating to the implementation of the income tax : case study at PT. XYZ.

No. Panggil

: S44587 Abstrak

Skripsi ini membahas tentang beberapa permasalahan terkait pengenaan pajak terhadap konstruksi EPC dengan tidak adanya peraturan khusus yang mengatur. Penelitian ini berfokus pada tiga pokok permasalahan, yakni: dasar pengenaan pajak, permasalahan pengenaan pajak terhadap konstruksi EPC, dan kredit pajak. Penelitian ini bermetodekan yuridis-normatif yang metode pengambilan data berfokus pada studi literatur dan wawancara narasumber. Hasil penelitian berkesimpulan bahwa diperlukan peraturan khusus yang mengatur pengenaan pajak konstruksi EPC agar tidak terjadi dualisme di lapangan. 109. Penulis

: Dwi Refyanto

Pembimbing

: Surini Mangundihardjo

Judul

: Analisis yuridis mengenai pembagian harta bersama dalam hal terjadi perceraian menurut kitab undang-undang hukum perdata dan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan; studi kasus putusan No.02/ PDT.G/2010/PN.


Hal. 51

JKT.TIM = Juridical analysis regarding distribution of assets together in it happened divorce according to the book of the law and the civil law act No. 1 of 1974 about marriage; case study decision No.02 /PDT.G/ 2010/ PN. JKT.TIM. No. Panggil

: S54554 Abstrak

Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wan ita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Dapat disimpulkan bahwa pada dasamya suatu ikatan perkawinan dimaksudkan untuk membentuk suatu ikatan kekal yang berlangsung untuk seumur hidup akan tetapi dalam kenyataannya suatu perkawinan dapat putus karena beberapa sebab yaitu selain karena perceraian dan kematian putusnya perkawinan juga dapat disebabkan karena putusan pengadilan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 38 Undang-Undang No 1 tahun 1974 Apabila terjadi suatu perceraian maka akan timbul akibat akibat hukum dari perceraian tersebut Akibat hukum yang pertama adalah akibat hukum terhadap hubungan suami istri kemudian hubungan hukum antara orang tua dan anak anak mereka selain itu juga menimbulkan akibat hukum terhadap harta benda yang mereka miliki selama perkawinan tersebut berlangsung Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tidak mengatur secara khusus tentang harta benda perkawinan akibat perceraian atau putusnya perkawinan tetapi mengenai hal tersebut Pasal 37 menyebutkan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing masing Pasal ini memiliki pengertian bahwaapabila terjadi perceraian maka para pihak berhak memilih aturan hukum yang akan digunakan untuk men gurus pembagian harta bersama diantara keduanya baik hukum adat masing masing aturan agama masing masing maupun hukum perdata barat Hal ini kemudian seringkali menimbulkan konflik dimana masing masing pihak tidak setuju atas pembagian harta bersama karena masing masing pihak merasa berhak atas bagian yang lebih besar dari pasangannya Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder sedangkan dalam metode analisis data mempergunakan metode pendekatan kualitatif Penelitian ini memberikan hasil sifat deskriptif analitis yang memberikan gambaran secara luas terhadap fakta yang melatarbelakangi pennasalahan kemudian dengan cara menganalisis fakta dengan data yang diperoleh untuk dapat memberikan alternatif pemecahan masalah melalui analisis yang telah dilakukan. 110. Penulis

: Dwita Ayu Hapsari

Pembimbing


Judul

: Analisis keberlakuan ketentuan geneva convention relative to the treatment of prisoners of war 1949 serta convention against torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment 1984 terhadap penyiksaan atas tawanan terduga teroris = Analysis on the application of the provisions in geneva conv relative to the treatment of prisoners of war 1949 conv against torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment 1984 on the torture of suspected terrorist detainee.

No. Panggil

: S-PDF Abstrak

Global War on Terror yang dicanangkan oleh Pemerintah Amerika Serikat pasca serangan 9/11 yang dilansir merupakan perbuatan dari kelompok teroris al-Qaeda berujung kepada penangkapan besarbesaran atas orang-orang yang diduga sebagai anggota teroris al-Qaeda. Para tawanan terduga teroris tersebut ditempatkan di Penjara Guantanamo yang terletak di Teluk Guantanamo, Kuba. Pada permulaan Global War on Terror, pihak Amerika Serikat mengumumkan sebuah International Armed Conflict kepada Afghanistan demi memberantas rezim Pemerintahan Taliban dan kelompok terorisme alAbstrak dan Indeks Skripsi 2013, FHUI

Hal. 52

Qaeda yang berada disana. Karena hal tersebut lah Hukum Humaniter Internasional sudah sewajarnya diberlakukan dalam konteks Global War on Terror tersebut, terutama kepada para tawanan terduga teroris yang ditangkap selama keadaan tersebut. Pada khususnya harus diberlakukan ketentuanketentuan yang terdapat di dalam Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War 1949 serta Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 1984. Namun pada kenyataannya pihak Amerika Serikat tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Konvensi-konvensi tersebut dengan alasan para tawanan terduga teroris bukanlah pihak yang memiliki hak untuk dilindungi berdasarkan Konvensi-konvensi tersebut. Para tawanan terduga teroris tersebut kerap mendapatkan perlakuan tidak manusiawi dari para Militer Amerika Serikat yang bertugas di Guantanamo. Para tawanan pun tidak mendapatkan keputusan yang jelas dari sebuah pengadilan yang kompeten mengenai status mereka selama berada di dalam penawanan. Dengan demikian penting untuk dianalisa lebih lanjut mengenai status dari para tawanan terduga teroris tersebut, sehingga keberlakuan dari Konvensi-konvensi tersebut pun dapat lebih jelas tergambarkan. Permasalahan-permasalahan tersebut akan dijawab melalui penelitian yuridis-normatif sehingga diperoleh kesimpulan bahwa pada intinya Hukum Humaniter Internasional, khususnya ketentuan yang terdapat di dalam Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War 1949 serta Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 1984 harus diberlakukan dalam keadaan Global War on Terror, terutama kepada para tawanan terduga teroris. 111. Penulis

: Dyan Ratna Sari

Pembimbing

: Agus Sardjono ; Henny Marlyna

Judul

: Ekses Pasal 10 UU No. 19 tahun 2002 tentang hak cipta terkait pemanfaatan motif Batik Surakarta = Excess Article 10 of Law No. 19 year 2002 on copyright concerning the utilization of Surakarta Batik motif.

No. Panggil

: S46572 Abstrak

Skripsi ini membahas mengenai kemungkinan perlindungan Surakarta batik motif yang termasuk ke dalam salah satu jenis folklore berdasarkan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Selain itu, dibahas pula mengenai pemanfaatan motif batik Surakarta secara ekonomis oleh orang nonSurakarta yang berkewarganegaraan Indonesia maupun yang berkewarganegaraan asing. Pembahasan perihal pemanfaatan motif batik Surakarta ini ditinjau dari ketentuan Pasal 10 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Semua pembahasan ini dikaitkan pula dengan tindakan pendaftaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Surakarta atas lebih dari seratus motif batik tradisional Surakarta. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan metode analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah perlindungan motif batik Surakarta melalui UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta adalah kurang dimungkinkan. Dalam hal pemanfaatannya, motif batik Surakarta dapat turut dimanfaatkan secara ekonomis oleh orang nonSurakarta, baik yang berkewarganegaraan Indonesia maupun warga negara asing. Namun, pemanfaatan oleh warga negara asing memerlukan izin terlebih dahulu dari negara sebagai pemegang hak cipta. Hasil dari penelitian ini menyarankan agar perlindungan motif batik Surakarta yang merupakan salah satu jenis folklore dilakukan melalui suatu peraturan tersendiri (sui generis) yang terpisah dari ketentuan hukum hak cipta. Selain itu, peraturan yang terpisah tersebut juga harus dapat menjamin dan melindungi hak-hak ekonomi masyarakat lokal. 112. Penulis

: Edward Verhoeven

Pembimbing

: Wenny Setiawati

Judul

: Analisis yuridis terhadap pemegang saham pinjam nama dalam perseroan terbatas tertutup : sehubungan dengan penanaman modal asing studi kasus PT.


Hal. 53

Indo = Juridical analysis of the nominee shareholder in limited company : in regards to foreign investment on PT. Indo study case. No. Panggil

: S44978 Abstrak

Indonesia merupakan salah satu negara yang strategis bagi penanam modal asing untuk melakukan kegiatan penanaman modal, di mana telah membawa pengaruh yang cukup signifikan terhadap pelaksanaan hukum dalam bidang perusahaan. Hal ini dibuktikan dengan keberadaan pemegang saham pinjam nama atau nominee shareholder dalam Perseroan Terbatas di Indonesia, khususnya dalam PT. Indo. Pemegang saham pinjam nama merupakan bentuk nyata daripada konsep nominee yang dikenal dalam sistem hukum negara-negara Common Law, di mana Indonesia yang menganut sistem hukum Civil Law tidak mengenal konsep tersebut dalam peraturan perundang-undangannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Konsep nominee tersebut dilakukan antara warga negara asing yang melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia dengan warga negara Indonesia yang hanya dipinjam namanya sebagai pemegang saham terdaftar berdasarkan hukum formil Indonesia dan Anggaran Dasar perseroan. Warga negara asing tersebut hanya bertindak sebagai beneficiary, yaitu, pihak yang menerima kenikmatan atau kemanfaatan dari nominee shareholder yang tercatat namanya sebagai pemegang saham perseroan. Lahirnya konsep tersebut di Indonesia adalah salah satunya dilatarbelakangi untuk menghindar dari pengaturan suatu perusahaan yang dikategorikan sebagai perusahaan asing. Konsep nominee tidak dikenal dalam hukum Indonesia, tetapi ada larangan terhadapnya yang dimuat dalam ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 113. Penulis

: Egayudha Gustav Maulana

Pembimbing

: Harsanto Nursadi

Judul

: Pemanfaatan hutan kota bagi kepentingan di luar fungsi konservasi : Pemanfaatan hutan kota Universitas Indonesia yang dibangun menjadi integrated faculty club Universitas Indonesia = Urban forest utilization in non conservational function area the utilization of University of Indonesia urban forest area established for ui integrated faculty club.

No. Panggil

: S52977 Abstrak

Salah satu pencerminan dari hutan untuk konservasi adalah hutan kota. Dewasa ini, hutan kota di DKI Jakarta telah banyak berkurang karena dimanfaatkan untuk pembangunan sarana dan prasarana bagi kepentingan di luar fungsi konservasi. Hutan kota UI sebagai bagian dari hutan kota DKI Jakarta pun tidak luput dari pemanfaatan untuk kegiatan pemanfaatan tersebut, salah satu kegiatan pemanfaatan yang terjadi di wilayah hutan kota UI adalah pembangunan Integrated Faculty Club Universitas Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi terkini dan praktek pengelolaan hutan kota, khususnya di wilayah DKI Jakarta yang memiliki laju pembangunan yang sangat pesat, serta mengetahui kemungkinan dampak yang terjadi atas pembangunan Integrated Faculty Club Universitas Indonesia yang memanfaatkan hutan kota. Tipe penelitian yang digunakan menurut jenisnya adalah penelitian yuridis normatif, menurut metode analisa yang digunakan adalah analisa data kualitatif, menurut penerapannya adalah penelitian berfokus masalah, dan menurut sifatnya adalah kombinasi antara penelitian deskriptif dan evaluatif. Kesimpulan dari penelitian ini ialah pemanfaatan hutan kota bagi kepentingan di luar fungsi konservasi diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan tersebut ditujukan bagi kepentingan-kepentingan yang diperbolehkan oleh peraturanperaturan yang ada dan terjaganya tujuan serta fungsi hutan kota. Di lain sisi, meskipun telah disetujui oleh berbagai pihak yang berwenang memberikan izin, pembangunan Integrated Faculty Club Universitas Indonesia tidak sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, bahkan justru Abstrak dan Indeks Skripsi 2013, FHUI

Hal. 54

sebagian besar peraturan perundangan-undangan yang terkait pemanfaatan hutan kota untuk kepentingan di luar fungsi konservasi telah terlanggar. 114. Penulis

: Eka Putri Trisyani

Pembimbing

: Melania Kiswandari ; Daly Erni

Judul

: Peran serikat pekerja dalam upaya peningkatan kualitas hubungan kerja bagi pekerja = The role of labour union to promote the quality of working relation for workers.

No. Panggil

: S45258 Abstrak

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh mengatur mengenai Serikat Pekerja, namun tidak sepenuhnya berjalan dengan baik karena sering terjadi ketidakjelasan pengaturan. Skripsi ini membahas mengenai pengertian Serikat Pekerja, tujuan dan peran dari Serikat Pekerja, dan implementasi Serikat Pekerja dalam penyusunan Perjanjian Kerja Bersama dan peran Serikat Pekerja dalam Lembaga Kerja Sama Tripartit. Peran Serikat Pekerja dalam pembahasan upah minimum terkait dengan upah minimum DKI Jakarta, sedangkan peran serikat pekerja dalam lembaga Kerja Sama Tripartit nasional masuk dalam pembahasan Peraturan menteri Nomor 19 Tahun 2012. Peran Serikat Pekerja dalan Penyusunan Perjanjian Kerja Bersama dalam kasus PT PLN. Simpulan yang didapat dalam penelitian ini adalah bahwa peran Serikat Pekerja dapat meningkatkan kualitas hubungan kerja bagi pekerja. 115. Penulis

: Engkus Rachmawan

Pembimbing

: Bono Budi Priambodo

Judul

: Tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan usaha simpan pinjam di sebuah koperasi serba usaha (studi kasus pada koperasi guru dan karyawan madania) = Implementation of judicial review against business credit in a multipurpose cooperative enterprises a (case study on teachers and employees cooperative madania)

No. Panggil

: S-PDF Abstrak

Salah satu cara untuk mengatasi krisis ekonomi yang berkepanjangan yaitu dengan memperkokoh perekonomian nasional. Hal ini dapat ditempuh dengan mengembangkan sektor usaha swasta, baik sektor usaha formal maupun sektor usaha informal, termasuk di dalamnya adalah koperasi. Koperasi adalah suatu bentuk kerjasama dalam lapangan perekonomian..Koperasi perlu mendapat perhatian yang cukup dari pemerintah baik waktu sekarang maupun waktu mendatang. Dalam skripsi ini Penulis mengangkat mengenai salah satu koperasi Karyawan khususnya mengenai Unit Usaha Simpan Pinjam. Koperasi Guru dan Karyawan Madania (selanjutnya disebut Koperasi Madania) merupakan koperasi yang dimiliki oleh PT. Kalima Sadamulia atau disebut sebagai Koperasi Karyawan dan mempunyai sifat Multy Purpose Cooperation atau koperasi serba usaha. Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui mengenai pengaturan internal yang ada di Koperasi Madania khususnya mengenai Modal dan pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam di Koperasi Guru dan Karyawan Madania apakah telah memenuhi peraturan yang ada mengenai Koperasi yang memiliki unit Usaha Simpan pinjam. 116. Penulis Pembimbing

: Ernawati : Wenny Setiawati


Hal. 55

Judul

: Analisis perjanjian kerjasama pemberian jasa layanan atas uang tunai antara PT. Bank ICB Bumiputera, Tbk dengan PT. Alpha EMS = Analysis services agreement providing top cash between PT. Bank ICB Bumiputera, Tbk with PT. Alpha EMS.

No. Panggil

: S46971 Abstrak

Skripsi ini membahas keabsahan perjanjian jasa layanan uang tunai yang merupakan kegiatan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok PT. Bank ICB Bumiputera, Tbk. Keabsahan perjanjian dilihat dari Peraturan Bank Indonesia No.13/25/PBI/2011 dan ditinjau dari KUHPerdata. Penelitian ini adalah penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak adalah sah karena pembentukannya telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia No.13/25/PBI/2011 dan memenuhi syarat sahnya perjanjian dalam KUHPerdata. Perjanjian kerjasama pemberian jasa layanan atas uang tunai tidak lain berjenis perjanjian pemborongan pekerjaan dan berhubungan dengan perjanjian pengangkutan. 117. Penulis

: Esther M. F. Warouw

Pembimbing

: Adijaya Yusuf ; Arie Afriansyah

Judul

: Tanggung jawab negara melindungi diplomat dan gedung perwakilan asing : studi kasus kematian duta besar dan pengrusakan gedung perwakilan Amerika Serikat di Benghazi Libya = State responsibility to protect foreign diplomatic agent and premises of the mission: case study death of US a ambassador and premises of the mission damage in Benghazi Libya.

No. Panggil

: S44993 Abstrak

Skripsi ini membahas tanggung jawab negara penerima atas pelanggaran kewajiban internasionalnya, untuk melindungi diplomat dan gedung perwakilan asing yang berada di wilayahnya. Skripsi ini membahas kasus kematian Duta Besar beserta 3 (tiga) pejabat diplomatik Amerika Serikat dan pengrusakan gedung perwakilan Amerika Serikat di Benghazi Libya pada 11 September 2012. Berdasarkan analisis dalam hukum internasional, atas peristiwa tersebut pemerintah Libya dapat dimintakan pertanggungjawabannya untuk melakukan ganti rugi kepada Amerika Serikat sebagai negara yang menderita kerugian. 118. Penulis

: Etty Purwantini

Pembimbing

: Surini Mangundihardjo ; Sri Susilowati Mahdi

Judul

: Hak waris anak dari perkawinan yang terlambat dicatatkan : analisis Putusan Mahkamah Agung No. 1826 K/PDT/2005 = Inheritance rights of children who are late marriages recorded : analysis of Supreme Court Ruling No. 1826 K/PDT/2005.

No. Panggil

: S45398 Abstrak

Penggugat dan Turut Tergugat adalah anak sah dari perkawinan Tn. Suchrisna Chandra dan Ny. Nelly yang sudah dicatatkan, kemudian Tergugat adalah anak sah yang lahir sebelum perkawinan antara Tn. Suchrisna Chandra dan Ny. Nelly dicatatkan, namun setelah para Tergugat lahir, Tn. Suchrisna Chandra dan Ny. Nelly sudah mencatatkan kelahiran para Tergugat di Catatan Sipil karena mereka sudah menikah sesuai dengan hukum adat Tionghoa. Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat ingin Abstrak dan Indeks Skripsi 2013, FHUI

Hal. 56

mendapatkan hak waris mereka, karena mereka semua adalah anak sah dari Tn. Suchrisna Chandra dan Ny. Nelly. Penggugat menggugat para Tergugat karena telah membuat Akta Keterangan Hak Mewaris tanpa sepengetahuan Penggugat, namun Tergugat membuat akta tersebut untuk kepentingan anak-anak yang menjadi ahli waris dari Tn. Suchrisna Chandra dan Ny. Nelly. Maka, pada penelitian ini ingin mengetahui apakah para tergugat adalah anak sah dan kedudukan hak waris mereka. Penelitian ini berdasarkan dari peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu KUHPerdata dan UU No. 1/1974 tentang Perkawinan. 119. Penulis

: Fadiza Afifah

Pembimbing

: Surini Mangundihardjo ; Wismar Ain Marzuki

Judul

: Analisis yuridis mengenai dispensasi perkawinan dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Studi kasus terhadap Penetapan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama = Juridical analysis of the dispensation of marriage in law of marriage No.1 year 1974 and Islamic Law Compilation (Case study Determination of the District Court and Muslem Court ).

No. Panggil

: S46061 Abstrak

Di dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam maka terdapat syarat mengenai batas umur dalam melangsungkan perkawinan. Sementara itu dalam pembatasan umur tersebut terdapat suatu dispensasi dari syarat umur agar suatu perkawinan dapat berlangsung. Skripsi ini membahas mengenai bagaimanakah Dispensasi Perkawinan dapat diberikan jika mempelai masih dibawah umur, dan menganalisa penerapanya dalam penetapan di pengadilan negeri dan agama. Dalam skripsi ini maka didapat kesimpulan hakim adalah hal utama diberikanya atau tidaknya dispensasi. Dalam penelitian ini maka menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif dilakukan melalui studi kepustakaan, Dimana bahan penelitian berasal dari bahan bacaan yang dapat memberikan gambaran umum dan pengetahuan mengenai topik yang dibahas. 120. Penulis

: Fahmi Fadillah

Pembimbing

: Farida Prihatini

Judul

: Analisis yuridis terhadap harta bersama setelah terjadinya perceraian ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif di Indonesia (Studi kasus Putusan Pengadilan Agama Bogor No.261/PDT.G/2011/PA.BG dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung No.11/PDT.G/2011/PTA.BDG) = Judicial analysis on common asset after a divorce from the perspective of Islamic law and law No.1 year 1974 about marriage.

No. Panggil

: S47185 Abstrak

Perkawinan menurut Hukum Islam itu dapat dikatakan sah apabila sudah memenuhi rukun dan syarat. Salah satu akibat dari Perkawinan tersebut adalah dengan timbulnya Harta Bersama. Harta bersama adalah harta yang diperoleh pasangan suami istri secara bersama-sama selama dalam ikatan perkawinan. Skripsi ini membahas mengenai pengaturan Harta Bersama menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap pengaturan Harta Bersama ini. Untuk menjawab permasalahan tersebut diatas, diadakan penelitian dengan didukung oleh wawancara kepada pihak yang berkompeten terhadap permasalahan skripsi ini. Bentuk penelitian yang dilakukan adalah yuridis normatif, yang menekankan pada penggunaan data primer dan data sekunder. Dari penelitian yang dilakukan, dapat penulis simpulkan bahwa Hukum Islam Abstrak dan Indeks Skripsi 2013, FHUI

Hal. 57

tidak mengenal konsep Harta Bersama, namun para pihak yang bersengketa dapat melakukan Syirkah Inan. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur dengan jelas dalam Pasal 29 yang menjelaskan bahwa Para Pihak yang membuat Perjanjian Perkawinan harus dilakukan secara tertulis secara sah dan selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah kecuali dengan persetujuan kedua pihak. Oleh karena itu, dengan adanya perjanjian perkawinan akan lebih mudah mengatur harta masing-masing. Apabila terjadi perceraian, maka Harta Bersama menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tersebut dapat dibagi dua sesuai dengan keputusan Pengadilan, walaupun pada kenyataannya Penetapan Pengadilan tidak selalu membagi dua harta tersebut. 121. Penulis

: Fajar Cahyanto

Pembimbing

: Akhmad Budi Cahyono ; Hendriani Parwitasari

Judul

: Kekuatan mengikat perjanjian pengikatan jual beli sebagai penyelundupan hukum dalam penjualan tanah kaveling oleh developer = The legal binding of sale purchase commitment agreement which is used by developers as law evasion to sell land lot.

No. Panggil

: S47424 Abstrak

Skripsi ini membahas tentang kekuatan mengikat perjanjian pengikatan jual beli yang digunakan sebagai instrumen penyelundupan hukum dalam kegiatan penjualan tanah kaveling yang dilakukan oleh developer perumahan dalam rangka lingkungan siap bangun. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perjanjian pengikatan jual beli yang digunakan sebagai instrumen penyelundupan hukum dalam kegiatan penjualan tanah kaveling, merupakan penyelundupan hukum oleh karenanya tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sehingga batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan mengikat. Oleh sebab itu perjanjian pengikatan jual beli yang digunakan sebagai instrumen penyelundupan hukum dalam kegiatan penjualan tanah kaveling adalah disarankan untuk tidak dibuat. 122. Penulis

: Fajar Eko Prabowo

Pembimbing

: Wenny Setiawati

Judul

: Analisa yuridis permohonan penetapan pengadilan untuk kuorum rapat umum pemegang saham ketiga yang lewat waktu : studi kasus permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri oleh PT. X dihubungkan dengan konflik internal di antara para pemegang saham = Juridist analysis in connection with request of court's decree for the quorum of third general meeting of shareholders that has expired : case study request to Head of District Court by PT. X in its relation to internal conflict between shareholders.

No. Panggil

: S45628 Abstrak

Skripsi Ini membahas tentang Rapat Umum Pemegang Saham Yang Lewat waktu. Lewat waktunya penyelenggaran RUPS Ketiga ini dikarenakan adanya permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk Penetapan Jumlah Kuorum RUPS yang lebih kecil. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai konsekuensi hukum dari PT yang melakukan Permohonan Tersebut.


Hal. 58

123. Penulis

: Fajar Reyhan Apriansyah

Pembimbing

: Dian Puji Simatupang

Judul

: Identifikasi kerugian keuangan negara dalam dugaan proyek fiktif yang dibebankan pada operating cost recovery dalam production sharing contract (kasus bioremediasi PT. Chevron Pacific Indonesia) = An identification of state financial loss in the alleged fictitious project charged on operating cost recovery in production sharing contract (a review of bioremediation case of PT. Chevron Pacific Indonesia).

No. Panggil

: S53281 Abstrak

Skripsi ini membahas mengenai dua permasalahan. Pertama, mengenai ruang lingkup operating cost recovery dalam Production sharing contract merupakan masuk kedalam ruang lingkup keuangan negara atau tidak. Kedua, jika sebuah proyek diduga fiktif dan biaya proyek dibebankan pada operating cost recovery dapat dikatakan sebagai kerugian keuangan negara atau tidak menurut Pasal 1 angka 12 UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. Berdasarkan hal tersebut, kasus bioremediasi PT. Chevron Pacific Indonesia menjadi objek dalam penelitian skripsi ini. Kasus bioremediasi ini diduga merugikan keuangan negara oleh aparat penegak hukum. Namun, ketidak cermatan aparat penegak hukum mengatakan kasus ini sebagai kerugian keuangan negara penting untuk diteliti dan dianalisis dengan cermat. 124. Penulis

: Fanny Alda Putri

Pembimbing


Judul

: Masalah keberlakuan hukum internasional dalam sistem hukum regional Uni Eropa = The effect of international law within European Union legal order.

No. Panggil

: S47287 Abstrak

Uni Eropa adalah organisasi internasional di wilayah Eropa yang bertujuan untuk mencapai integrasi Eropa. Untuk mencapai tujuan tersebut, Uni Eropa membentuk sistem hukum regionalnya sendiri yang saat ini sudah menjadi komponen yang tidak terpisahkan dalam kehidupan politik dan bermasyarakat di Uni Eropa. Walaupun demikian, keberlakuan hukum internasional dalam sistem hukum regional Uni Eropa jarang sekali dibahas. Beberapa tahun belakang, hubungan antara hukum internasional dan hukum regional Uni Eropa baru banyak dibicarakan dalam kaitannya dengan otonomi hukum regional Uni Eropa. Dalam beberapa kondisi, Uni Eropa tidak terikat dengan perjanjian internasional atau normanorma hukum internasional. Putusan-putusan Mahkamah Eropa baru-baru ini menekankan otonomi hukum regional Uni Eropa di atas hukum internasional. Putusan-putusan tersebut mengindikasikan bahwa hubungan antara hukum internasional dengan hukum regional Uni Eropa tidak lagi dilihat menurut teori monisme dan dualisme saja, tetapi dengan teori lain yang lebih kompleks. 125. Penulis

: Febriza Putri

Pembimbing

: Chandra Motik Yusuf

Judul

: Penerapan asas Cabotage dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2011tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 2010 tentang angkutan di perairan terhadap kapal penunjang kegiatan usaha minyak dan gas bumi = The implementation of Cabotage principle in Government Regulation Number 22 year 2011 regarding amendment to Government


Hal. 59

Regulation number 20 year 2010 regarding water transportation on oil and gas support vessels. No. Panggil

: S46423 Abstrak

Asas cabotage di Indonesia merupakan kebijakan yang mengharuskan kegiatan angkutan laut dalam negeri dilakukan perusahaan angkutan laut nasional dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia serta diawaki oleh warga negara Indonesia. Asas cabotage tersebut diimplementasikan dalam UndangUndang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang mana pada ketentuan peralihannya mengatur bahwa kapal asing yang melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri tidak dapat lagi melakukan kegiatannya mulai tanggal 7 Mei 2011. Ketentuan dalam Undang-Undang ini menimbulkan reaksi khususnya di kalangan pelaku usaha industri minyak dan gas bumi karena kapal-kapal penunjang kegiatan usaha minyak dan gas bumi lepas pantai sebagian besar masih berbendera asing pada saat itu. Untuk itu Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan yang mengatur bahwa kapal asing yang melakukan kegiatan penunjang usaha minyak dan gas bumi masih tetap dapat beroperasi maksimal hingga akhir Desember 2015. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif hukum. Penulis melakukan analisis penerapan dan kedudukan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tersebut terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang secara substansi tidak sejalan atau bertentangan dengan asas hukum bahwa norma hukum yang derajatnya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi derajatnya (lex superior derogate legi inferiori). 126. Penulis

: Fenny Marlinda

Pembimbing


Judul

: Perceraian dan perkawinan antaragama melalui penundukkan sementara terhadap agama lain studi kasus putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 904/Pdt.G/2009/Pn.Jkt.Sel = Inter religion divorce and marriage through temporary conformation to another religion theory with case study from the south jakarta district court verdict No 904/ Pdt.G/ 2009 /Pn.Jkt.Sel.

No. Panggil

: S46266 Abstrak

Dalam hukum perkawinan nasional, yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hukum perkawinan merujuk pada hukum agama masing-masing pihak. Berdasarkan penjelasan Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama, maka hukum agama yang berlaku di Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khonghucu (Confusius). Hukum agama Islam melarang adanya perkawinan antaragama bagi umat-Nya, hal ini tercantum dalam dalil al-Qur’an, Kompilasi Hukum Islam dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sehingga perkawinan yang melibatkan umat Islam seharusnya tidak dapat dilaksanakan. Di sisi lain, Pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk dapat melakukan perkawinan antaragama, dengan cara meminta penetapan pengadilan dan melakukan perkawinan di luar negeri. Hal ini diperkuat oleh “Teori Penyelundupan Hukum”yang dikemukakan oleh Prof. Wahyono Darmabrata, terutama mengenai“Penundukkan Sementara Terhadap Agama Lain”. M. Yahya Harahap pun menguatkan bahwa untuk dapat melakukan perkawinan antaragama, maka salah satu pihak harus tunduk pada salah satu hukum agama. Permasalahan yang timbul adalah adanya perrtentangan dengan hukum agama Islam, dimana agam Islam melarang perkawinan antaragama dan tidak mengenal konsep “Penundukkan Sementara Terhadap Agama Lain”. Tindakan umat Islam yang Abstrak dan Indeks Skripsi 2013, FHUI

Hal. 60

melakukan penundukkan tersebut dikategorikan sebagai riddah dan perkawinan tersebut batal atau cerai. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang membahas Perceraian dan Perkawinan Antaragama Melalui Penundukkan Sementara Terhadap Agama Lain.Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 904/Pdt.G/2009/Pn.Jkt.Sel, dengan perolehan data melalui pengumpulan data sekunder berupa penelitian kepustakaan. Dalam tahap pengolahan data, metode yang digunakan adalah deskriptif analitis. 127. Penulis

: Ferdian Fajar

Pembimbing


Judul

: Mogok kerja sebagai penyebab pemutusan hubungan kerja studi kasus putusan pengadilan hubungan industrial Nomor: 196/PHI.G/2009/PN.JKT.PST = Strike strike and industrial disputes case study decision analysis Nomor: 196/PHI/G/ 2009/PN.JKT.PST

No. Panggil

: S46023 Abstrak

Skripsi ini membahas mengenai pengaturan mogok kerja dalam peraturan perundang-undangan serta pelaksanaannya dalam praktek. Kasus yang dipergunakan sebagai materi studi kasus adalah mogok kerja yang dilakukan oleh pekerja/buruh Rumah Sakit Husada, yang dilanjutkan dengan analisis terhadap Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor: 196/PHI.G/2009/PN.JKT.PST. Mogok kerja umumnya disebabkan oleh perselisihan yang terjadi antara perusahaan dengan pekerja/buruh. Mogok kerja merupakan hak asasi pekerja/buruh terkait dengan kemerdekaan mereka untuk mengemukakan pendapat serta sarana untuk menghimpun kekuatan guna meningkatkan posisi tawar terhadap pengusaha. Terdapat peraturan terkait pelaksanaan mogok, agar pelaksanaan hak tersebut jangan sampai mengganggu hak dan kebebasan orang lain, ketertiban umum, dan fungsi-fungsi vital sarana umum dan sosial. Pada prakteknya, pelaksanaan mogok tidak selalu sesuai dengan peraturan yang ada/berlaku sehingga utamanya dalam kasus ini berakibat pada perselisihan hak yang justru merugikan kelangsungan pekerjaan pekerja/buruh. Dalam menyusun skripsi ini, penulis pada dasarnya menggunakan metode yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang khusus meneliti hukum sebagai norma positif di dalam sistem perundang-undangan. Dalam penelitian yuridis normatif ini, penelitian mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan mengacu pula pada peraturan perusahaan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan. Hasil penelitian ini adalah mengenai pengaturan dan praktek mogok kerja yang sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sehingga pekerja yang melakukan mogok tidak terkena sanksi. 128. Penulis

: Ferdy Prawirakusumah

Pembimbing

: Teddy Anggoro

Judul

: Analisis yuridis terhadap kesiapan industri penerbangan Indonesia dalam penerapan Asean Open Sky Policy ditinjau dari hukum persaingan usaha = The analysis of Indonesian aviation industry preparedness facing Asean Open Sky Policy based on Indonesian competition law.

No. Panggil

: S45204 Abstrak

Skripsi ini membahas mengenai dampak dari ASEAN Open Sky Policy terhadap industri penerbangan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa industri penerbangan belum siap untuk menghadapi kebijan ASEAN Open Sky Abstrak dan Indeks Skripsi 2013, FHUI

Hal. 61

Policy; maka dari itu harus diberlakukan secara bertahap. Industri penerbangan memerlukan perlindungan dari segi Hukum Persaingan Usaha, sehingga KPPU sebagai lembaga yang berwenang harus bekerja sama dengan negara anggota ASEAN lainnya dalam menghadapi ASEAN Open Sky Policy ini. 129. Penulis

: Feri Sahputra

Pembimbing

: Tien Handayani Nafi ; Lidwina Inge Nurtjahyo

Judul

: Kajian tentang sekolah menengah kejuruan dalam konteks globalisasi, kapitalisme, pekerja anak, dan hukum ketenagakerjaan Indonesia = A study of vocational school in the context of globalization, capitalism, child labor, and Indonesia labor law.

No. Panggil

: S44788 Abstrak

Pendidikan adalah hak bagi setiap anak. Anak yang tidak mendapatkan akses pendidikan cenderung menjadi pekerja anak. Hal itu yang mendasari mengapa banyak pemerintah banyak negara di dunia membuka akses yang seluasnya kepada anak untuk bisa bersekolah. Namun pada kenyataannya, sistem pendidikan juga tidak menjamin anak bebas dari bentuk ekploitasi ekonomi. Pengaruh globalisasi dan kapitalisme pada sistem pendidikan menyebabkan anak yang bersekolah menjadi pekerja anak. Selama ini, banyak penelitian kerap memisahan antara pekerja anak dengan anak yang bersekolah, padahal pada kenyataannya anak yang bersekolah juga bagian dari pekerja anak. Oleh karena itu, diperlukan sebuah penelitian yang komprehensif mengenai pengaruh globalisasi dan kapitalisme terhadap pelajar yang terjaring menjadi pekerja anak melalui program magang yang dibuat oleh sekolah. 130. Penulis

: Fidila Yuni Rochmana

Pembimbing

: Arman Nefi

Judul

: Analisis hukum penerapan prinsip keterbukaan informasi mengenai kredit macet pada penawaran umum bank : studi kasus PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk (Bank Jatim) = Legal analysis of the implementation of disclosure information principle about bad credits in banking initial public offering : case study PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk (Bank Jatim).

No. Panggil

: S45246 Abstrak

Penawaran umum merupakan salah satu alternatif pendanaan bagi perusahaan. Prinsip keterbukaan informasi merupakan prinsip yang bersifat universal. Sehingga para pihak yang berkaitan dengan proses penawaran umum baik emiten, profesi penunjang pasar modal, lembaga penunjang pasar modal maupun penjamin emisi efek memiliki kewajiban untuk melakukan penerapan keterbukaan informasi mengungkapkan informasi atau fakta material. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim) memiliki permasalahan kredit pada kantor cabang HR Muhammad dan Sumenep pada saat penawaran umum saham. Kredit Macet merupakan salah satu informasi atau fakta material yang wajib diungkapkan dalam prospektus Bank Jatim sebagai bentuk perlindungan kepada calon pemodal. 131. Penulis

: Fildzah

Pembimbing

: Henny Marlyna

Judul

: Tinjauan hukum terhadap biaya tambahan yang dikenakan oleh developer terhadap konsumen dalam bisnis apartemen dikarenakan oleh Peraturan


Hal. 62

Gubernur ditinjau berdasarkan UU Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 = Legal analysis for the additional charges imposed by the developer for the consumers in apartment business due to the Governor Regulations based on the Indonesian Consumers Protection Law No.8 year 1999. No. Panggil

: S46679 Abstrak

Fokus dari tesis ini adalah untuk membahas tentang legalitas biaya tambahan yang dikenakan oleh pelaku usaha kepada konsumen, karena Peraturan Gubernur. Peraturan Gubernur mengakibatkan pembebanan biaya tambahan oleh pelaku usaha kepada konsumen, yang sebenarnya tidak sah. Tujuan dari tesis ini adalah sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran konsumen, untuk lebih berhati-hati dan cermat sebelum memutuskan untuk membeli apartemen. Hukum yang mengatur masalah ini adalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, Undang-Undang Rumah Susun No 20 Tahun 2011, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Tesis ini menganalisa bahwa sebagai pelaku usaha, penjual apartemen harus tepat dan yakin tentang total biaya dalam penjualan apartemen. Biaya tambahan tidak dapat dikenakan kepada konsumen, karena itu bukan kewajiban bagi konsumen untuk membayar biaya tambahan. Konsumen seharusnya hanya membayar untuk apa yang telah disepakati di perjanjian awal, tidak lebih. Tesis ini menyarankan bahwa konsumen harus berhatihati dan mereka harus selalu bertanya tentang segala hal. Tesis ini akan membahas lebih lanjut tentang pengamatan hukum mengenai biaya tambahan akibat dari Peraturan Gubernur yang dikenakan oleh pelaku usaha bagi konsumen mereka di bisnis apartemen. 132. Penulis

: Fiona Yoanita

Pembimbing

: Rosewitha Irawaty

Judul

: Analisis penerapan registrasi obat impor berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Kesehatan nomor 1120 tahun 2008 juncto Pasal 10 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1010 tahun 2008 tentang registrasi obat : studi terhadap PT. XYZ = Analysis of the implementation of imported drug registration based on Article 10 Regulation of the Minister of Health No. 1120 year 2008 juncto Article 10 Regulation of the Minister of Health No. 1010 year 2008 regarding drug registration : study of PT. XYZ.

No. Panggil

: S44986 Abstrak

Skripsi ini membahas tentang implementasi registrasi obat Impor yang diatur dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1120 Tahun 2008 juncto Pasal 10 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1010 Tahun 2008 dimana terdapat regulasi baru mengenai subjek pemohon dan ketentuan mengenai pengalihan teknologi Subjek pemohon hanya dapat dilakukan oleh industri farmasi dan harus memuat ketentuan mengenai alih teknologi dalam waktu lima tahun Penelitian ini menjelaskan secara deskriptif mengenai implementasi yang dilakukan oleh PT. XYZ dalam melakukan penyesuaian dengan peraturan ini Hasil penelitian menyarankan bahwa pengaturan mengenai alih teknologi harus dijelaskan lebih lanjut melalui peraturan pelaksana yang memuat tentang prosedur dan ketentuan mengenai alih teknologi. 133. Penulis

: Fitri Muniro

Pembimbing

: Topo Santoso ; Nathalina

Judul

: Penjatuhan pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam perspektif hukum perlindungan anak dan hukum pidana Islam = Imposition of penalty for


Hal. 63

crimes committed by children in the perspective of child protection laws and the Islamic criminal law. No. Panggil

: S45432 Abstrak

Dalam Skripsi ini diuraikan tentang penjatuhan pidana yang dilakukan oleh anak, dilihat dalam perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Hukum Pidana Islam. Setelah pembahasan secara teoritis dilanjutkan dengan analisis studi kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 2047K/PID.SUS/2010. Sehingga dapat diketahui putusan tersebut, apakah telah melindungi hak-hak anak. Hasil penelitian ini menyarankan perlu adanya pengetahuan psikologi hukum yang dapat menopang ketajaman analisis dan pertimbangan hukum bagi aparatur hukum guna melindungi hak-hak anak.dan pemantauan serta evaluasi dalam pelaksanaan UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 134. Penulis

: Fitriyah Siti Indriyani

Pembimbing


Judul

: Penetapan hak asuh anak pasca perceraian menurut hukum Islam dan UU No. 1 tahun 1974 : studi kasus Putusan Pengadilan Nomor 1040/Pdt.G/2008/PA.JS dan Nomor 1091/Pdt.G/2004/PA.JS = Court decision on post divorce child custody according to Islamic law and Act No. 1/1974 : case study of the court decisions No. 1040/Pdt.G/2008/PA.JS and No. 1091/Pdt.G/2004/PA.JS.

No. Panggil

: S44236 Abstrak

Skripsi ini membahas tentang hak asuh anak pasca perceraian berdasarkan Hukum Islam dan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974. Bentuk penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Temuan penelitian ini adalah bahwa pihak ayah dan ibu mempunyai hak yang sama dalam memelihara dan mendidik anak pasca perceraian sepanjang memenuhi persyaratan. Pertimbangan utama dalam memutuskan hak pemeliharaan anak pasca perceraian adalah dilihat dari kepentingan dan kemaslahatan anak terutama bagi anak yang belum mumayyiz. Surat perdamaian sebagai bentuk kesepakatan para pihak dapat dijadikan salah satu jalan keluar dalam mengatur hak pemeliharaan anak. Namun demikian, eksekusi putusan pengadilan kadang berjalan kurang efektif. Oleh karena itu perlu dibentuk sebuah lembaga pemerintah yang khusus mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan. 135. Penulis

: Fransisca Octavia

Pembimbing

: Sri Susilowati Mahdi ; Wenny Setiawati

Judul

: Urgensi perjanjian tertulis dalam jual beli kuda ekuestrian impor = The urgency of written agreement in sales purchase imported equestrian horse

No. Panggil

: S45448

Abstrak Skripsi ini membahas mengenai permasalahan dalam jual beli kuda ekuestrian impor, dan bagaimana urgensi perjanjian tertulis dalam jual beli tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif yang mengarahkan pada hukum positif dan norma tertulis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan yang ada dapat menimbulkan sengketa di kemudian hari, maka penelitian ini menyarankan agar perjanjian jual beli kuda ekuestrian impor dituangkan dalam bentuk tertulis. Perlu


Hal. 64

juga adanya peraturan khusus yang mengatur mengenai keharusan perjanjian tertulis dalam jual beli ini, yang dapat dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian. 136. Penulis

: Frederick Angwyn

Pembimbing

: Sonyendah Retnaningsih ; Sri Laksmi Anindita

Judul

: Analisis Penerapan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Eksekusi Aset Boedel Pailit yang Dibebankan Jaminan Fidusia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 306 K/Pdt.Sus/2010) = Analysis on the implementation of Law No. 42 of 1999 regarding Fiducia Security and Law No. 37 of 2004 regarding Bankruptcy and Suspension of Payment in execution of Bankruptcy Estate that are encumbered by Fiducia Security (Case study on The Decision of Supreme Court of Indonesia No. 306 K/Pdt.Sus/2010).

No. Panggil

: S46504 Abstrak

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peraturan mana yang tepat untuk diterapkan, antara UUJF dan UUKPKPU, dalam pelaksanaan eksekusi terhadap boedel pailit, mengingat keduanya memiliki ketentuan yang saling bertentangan, dan untuk mengetahui urutan kreditor dalam pembagian hasil boedel pailit. Berdasarkan penelitian ini, ditemukan bahwa asas Systematische Specialiteit dapat digunakan untuk menentukan peraturan mana yang harus diterapkan, dan juga urutan kreditor dalam pembagian hasil boedel pailit, namun belum ada pengaturan yang jelas mengenai kedua hal tersebut, sehingga belum ada kepastian hukum, karena hakim dapat memiliki penafsiran yang berbeda dalam menentukan peraturan yang akan diterapkan, dan akibatnya putusan yang terbit juga berbeda." 137. Penulis

: Gardanusa SE.

Pembimbing

: Chudry Sitompul ; Febby Mutiara Nelson

Judul

: Peninjauan kembali atas putusan peninjauan kembali didalam perkara pidana study kasus Djoko Soegiarto Tjandra = Judicial review on a decision of judicial review in criminal law case study Djoko Soegiarto Tjandra.

No. Panggil

: S46965 Abstrak

Skripsi ini membahas tentang lembaga peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa yang dimintakan atas putusan peninjauan kembali yang juga merupakan hasil dari upaya hokum luar biasa juga. Lembaga Peninjauan Kembali Atas Putusan Peninjauan Kembali Didalam Perkara Pidana Studi Kasus Djoko Soegiarto Tjandra, dalam perkara pidana ini, terpidana Djoko Soegiarto Tjandra menempuh upaya hukum luar biasa Peninjauan kembaliatas putusan peninjauan kembali yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Mahkamah Agung terhadap putusan kasasi yang putusannya lepas dari segala tuntutan hokum bagi terpidana Djoko Soegiarto Tjandra. Peninjauan kembali hanya boleh dilakukan satu kali saja, sementara itu Jaksa Penuntut Umum telah melakukan Peninjauan Kembali, bagaimana pada kondisi tersebut, terpidana mengajukan upaya hokum luar biasa tersebut untuk yang kedua kali. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dimana data yang digunakan merupakan data sekunder dari beberapa literature dan data primer dari hasil wawancara, yang kemudian diolah dengan metoda analisis data yang dilakukan secara kualitatif.


Hal. 65

138. Penulis

: Gede Aditya Pratama

Pembimbing


Judul

: Konsep konflik bersenjata non-internasional dalam hukum humaniter : studi kasus konflik bersenjata di Ituri, Kongo, pada 1 September 2002-13 Agustus 2003 = The concept of non-international armed conflict in international humanitarian law : case study armed conflict in Ituri, Congo, on 1 September 2002-13 August 2003

No. Panggil

: S45094 Abstrak

Skripsi ini membahas tentang konsep konflik bersenjata non-internasional dalam beberapa konvensi internasional. Permasalahan hukum internasional yang akan dibahas adalah Pertama, mengenai konsep konflik bersenjata non-internasional dalam Common Article 3 Konvensi Jenewa tahun 1949. Kedua, mengenai konsep konflik bersenjata non-internasional dalam Protokol Tambahan II tahun 1977 dan Rome Statute of International Criminal Court tahun 1998. Ketiga, mengenai kategorisasi konflik bersenjata yang terjadi di Ituri, Kongo, terkait adanya keterlibatan dari negara-negara tetangga Kongo dalam konflik tersebut. Dalam mempelajari konsep konflik bersenjata non-internasional tidak cukup hanya dengan melihat pengaturannya dalam konvensi, namun juga harus melihat penerapan konsep tersebut dalam kasus yang ada. 139. Penulis

: Gelora Martanti

Pembimbing

: Aad Rusyad Nurdin

Judul

: Analisis yuridis mekanisme penyelesaian sengketa dalam rangka perlindungan nasabah perbankan setelah dibentuknya UU No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan = Juridical analysis of dispute resolution mechanism in purpose of banking customers protection after the establishment of financial services authority Law Number 21 year of 2011.

No. Panggil

: S45526 Abstrak

Dengan adanya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan seluruh lembaga jasa keuangan termasuk perbankan akan dilakukan oleh OJK secara terintegrasi. Salah satu tujuan OJK adalah melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Skripsi ini akan meneliti apa saja kewenangan OJK dalam usaha perlindungan konsumen; bagaimana rancangan perubahan mekanisme penanganan sengketa perbankan dengan adanya OJK; serta hal apa sajakah yang perlu diperhatikan oleh OJK dalam upaya perlindungan konsumen, khususnya nasabah perbankan. Metode penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menekankan pada penggunaan norma-norma hukum secara tertulis serta didukung dengan hasil wawancara dengan narasumber dan informan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Kewenangan OJK dalam usaha perlindungan konsumen tercermin dalam beberapa pasal di dalam Undang-Undang OJK yaitu Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30. Selain itu, saat ini OJK baru memiliki mekanisme pengaduan dan penanganan sengketa antara konsumen dan lembaga jasa keuangan secara umum, sedangkan mekanisme penyelesaian sengketa perbankan secara khusus masih dalam tahap perancangan, namun sejak awal tahun 2013, financial customer care yang dibentuk oleh OJK akan sudah mulai beroperasi. Sejak saat itu OJK akan menerima semua pengaduan konsumen lembaga jasa keuangan, termasuk sektor perbankan, namun untuk penyelesaian pengaduan dan penyelesaian sengketa nasabah perbankan masih akan dilakukan oleh Bank Indonesia hingga nanti selanjutnya, pada


Hal. 66

31 Desember 2013, kewenangan untuk melakukan penyelesaian sengketa perbankan akan beralih sepenuhnya kepada OJK. 140. Penulis

: Genio Ladyan Finasisca

Pembimbing

: Tri Hayati ; Rosewitha Irawaty

Judul

: Pengaruh Tax Treaty pada production Sharing Contract pertambangan minyak bumi di Indonesia serta implikasinya terhadap investasi dalam pertambangan minyak bumi di Indonesia : studi terhadap Production Sharing Contract Kontraktor X = The influence of Tax Treaty on Production Sharing Contract mining petroleum in Indonesia as well as the implication against investment in mining petroleum in Indonesia : a study of Production Sharing Contract Contractor X.

No. Panggil

: S45192 Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai pengaruh tax treaty terhadap production sharing contract pertambangan minyak bumi di Indonesia, yang juga akan ditinjau dari sudut pandang hukum investasi di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, diantaranya peraturan perundang-undangan dan buku. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa tax treaty dapat mempengaruhi suatu production sharing contract yang ditandatangani sebelum lahirnya UU nomor 22 tahun 2001. Tax treaty dalam hal ini dapat mempengaruhi production sharing contract dengan memberikan kemungkinan pengurangan pajak atas dividen yang harus dibayar, yang nantinya akan mempengaruhi nilai bagi hasil yang seharusnya didapatkan oleh negara dengan mengacu terhadap ketentuan bagi hasil didalam production sharing contract itu sendiri. Dalam hal ini pengaruh tax treaty terhadap production sharing contract menunjukkan ketidak efektifan tax treaty sebagai suatu insentif investasi yang mengakibatkan kerugian bagi negara. 141. Penulis

: Ghema Ramadan Haruman

Pembimbing

: Zulfa D. Basuki ; Mutiara Hikmah

Judul

: Hukum yang berlaku dan forum yang berwenang dalam perkara perbuatan melawan hukum pada penerbangan internasional di Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 639/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel dan 908/Pdt.G/2007/PN.Jak.Sel) = The applicable law and forum jurisdictions relating tort in international flights

No. Panggil

: S46755 Abstrak

Pembahasan dari segi-segi Hukum Perdata Internasional (HPI) terhadap perkara perbuatan melawan hukum (PMH) yang memiliki unsur asing sangat penting dilakukan demi menentukan forum yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut dan hukum yang berlaku. Berdasarkan sejumlah perkara PMH bernuansa asing yang dibahas di dalam tulisan ini, dapat disimpulkan bahwa konvensi-konvensi HPI di bidang penerbangan turut berperan penting dalam menentukan forum yang berwenang untuk mengadili perkara-perkara tersebut dan hukum yang berlaku. 142. Penulis

: Ghunarsa Sujatnika

Pembimbing

: Hamid Chalid

Judul

: Syarat-syarat dan sistem pemilihan kepala negara menurut Imam Al-Mawardi dan perbandingannya dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia


Hal. 67

tahun 1945 = The requirements and the electoral systems of the head of the state by Imam Al-Mawardi and comparison with the constitution of the Republic Indonesia in 1945. No. Panggil

: S45249 Abstrak

Penelitian ini berdasarkan kepada pemikiran Imam Al-Mawardi terkait dengan persyaratan dan sistem pemilihan kepala negara dibandingkan dengan ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini membahas tiga permasalahan. Pertama, pemikiran Imam Al-Mawardi tentang persyaratan dan sistem pemilihan kepala negara. Kedua, perbandingan pemikiran tersebut dengan ketentuan yang ada di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketiga, penerapan pemikiran Imam Al-Mawardi di Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif yang menggunakan data sekunder dengan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian ini adalah sistem pemilihan kepala negara menurut Imam Al-Mawardi dapat melalui mekanisme musyawarah dan penunjukkan oleh kepala negara sebelumnya. Pemikiran Imam Al-Mawardi tentang sistem pemilihan kepala negara akan sulit diterapkan di Indonesia karena perbedaan yang mendasar terkait dengan bentuk negara, hukum dasar yang berakibat berbedanya sistem pemilihan kepala negara. Lalu, pemikiran Imam Al-Mawardi tentang persyaratan pencalonan dapat dimasukkan sebagian karena tidak bertentangan dengan persyaratan pencalonan kepala negara yang berlaku di Indonesia. 143. Penulis

: Gideon Mario

Pembimbing

: Surini Ahlan Sjarif ; Wirdyaningsih

Judul

: Tinjauan yuridis hukum perkawinan mengenai pembatalan perkawinan karena kelainan seksual : studi kasus Putusan Nomor 0294/Pdt.G/2009/PA.JS = Judical review of marriage law about marriage annulment due to sexual disorder : verdict of South Jakarta Religious Court Number 0294/Pdt.G/2009/PA.JS.

No. Panggil

: S45447 Abstrak

Perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat, dapat diajukan permohonan pembatalan ke Pengadilan. Pada kenyataannya banyak sekali alasan yang dapat diajukan untuk melakukan pembatalan perkawinan. Bentuk penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang secara yuridis mengacu pada norma hukum yang terdapat di peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembatalan perkawinan. Pada penulisan ini, penulis berusaha melakukan analisis apakah pertimbangan hakim dalam putusan nomor 0294/Pdt.G/2009/PA.JS sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai pembatalan perkawinan. Alasan pembatalan perkawinan dalam kasus ini adalah karena kelainan seksual. Kelainan seksual dalam kasus ini baru diketahui setelah pernikahan berjalan 3 bulan. Sehingga dalam penulisan ini penulis mencoba untuk menganalisis apakah kelainan seksual termasuk dalam klausa penipuan dan salah sangka seperti yang terdapat pada Pasal 27 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Ternyata dapat ditemukan bahwa kelainan seksual dapat dijadikan alasan pembatalan perkawinan karena termasuk dalam klausa penipuan dan salah sangka. Penulis menyarankan kepada setiap pasangan yang akan melangsungkan perkawinan untuk lebih terbuka kepada pasangannya. 144. Penulis

: Grace Gabriella Binowo

Pembimbing


Judul

: Penerapan United Nations Principles Relating to Remote Sensing of the Earth from Outer Space 1986 dalam kegiatan satelit penginderaan jauh (Satellite


Hal. 68

Remote Sensing) di era globalisasi = Implementation of United Nations Principles Relating to Remote Sensing of the Earth from Outer Space 1986 concerning Satellite Remote Sensing activities in globalization era. No. Panggil

: S47295 Abstrak

Skripsi ini membahas penerapan United Nations Principles Relating to Remote Sensing of the Earth from Outer Space 1986 (Prinsip 1986) dalam kegiatan satelit penginderaan jauh di berbagai negara, termasuk Indonesia, melalui kebijakan nasionalnya. Prinsip 1986 mengatur secara umum kegiatan penginderaan jauh agar tetap sejalan dengan prinsip kegiatan keantariksaan. Di era globalisasi, teknologi penginderaan jauh semakin maju dengan sektor swasta semakin aktif terlibat. Salah satu isu utama penerapannya adalah prinsip non-diskriminasi atas akses terhadap data. Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, membutuhkan jasa satelit penginderaan jauh untuk memecahkan kompleksitas permasalahan terkait fakta geografisnya. Skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum atau berupa norma hukum tertulis. 145. Penulis

: Graciella Estrelitta

Pembimbing

: Suharnoko ; Pangaribuan, Togi

Judul

: Dasar gugatan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi dalam menggugat janji janji yang tercantum dalam brosur perumahan = Claim basis of tort (perbuatan melawan hukum) or breach of contract (wanprestasi) to claim the covenants contained in a housing brochure.

No. Panggil

: S45453 Abstrak

Skripsi ini membahas pelanggaran janji dari pengembang yang tercantum dalam iklan tertulis (brosur) dimana antara pengembang dan konsumen telah terjalin hubungan kontraktual tanpa dicantumkannya janji pada iklan tersebut di dalam hubungan kontraktual. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain preskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terhadap pelanggaran janji dari pengembang tersebut, dasar gugatan yang tepat adalah: (1) wanprestasi dalam hal apa yang dijanjikan itu dimuat secara spesifik pada brosur; (2) PMH dalam hal tidak dicantumkannya klaim-klaim fisik atas apa yang dijanjikan tersebut pada brosur. 146. Penulis

: Griselda Meira Dinanti

Pembimbing


Judul

: Analisis yuridis prosedur pencatatan perkawinan antar agama : studi kasus Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta No. 186/Pdt.P/2010/PN.Ska = Juridical analysis registration of interfaith marriage procedure : study case Court Order of Surakarta No. 186/Pdt.P/2010/PN.Ska.

No. Panggil

: S45400 Abstrak

Perkawinan beda agama saat ini sudah menjadi hal yang biasa dilakukan oleh pasangan-pasangan di Indonesia, tetapi sayangnya hal ini tidak diikuti dengan perkembangan hukum yang secara tegas mengatur hal tersebut. Setiap pasangan yang hendak melakukan perkawinan tentu saja menginginkan perkawinannya berjalan dengan lancar dan tidak berbenturan dengan peraturan hukum yang nantinya akan mengganggu jalannya perkawinan mereka, begitu juga dengan pasangan yang berbeda agama. Abstrak dan Indeks Skripsi 2013, FHUI

Hal. 69

Setiap perkawinan agar sah sudah seharusnya dilakukan berdasarkan hukum agama dan juga hukum negara, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka agar terjamin secara hukum perkawinan harus dicatatkan pada lembaga-lembaga yang telah ditunjuk oleh Undang-Undang yaitu Kantor Catatan Sipil bagi pasangan non Islam atau Kantor Urusan Agama bagi pasangan yang beragama Islam. Dalam perkawinan beda agama yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana hukum perkawinan di Indonesia mengatur perkawinan beda agama dan juga pencatatan perkawinan tersebut serta akibat hukum yang ditimbulkannya. Bentuk penelitian yang digunakan adalah kepustakaan dan lapangan yang bersifat deskriptif analitis. Maka dapat penulis simpulkan, bahwa Undang-Undang Perkawinan mengatur secara implisit mengenai perkawinan beda agama melalui Pasal 2 ayat (1) dimana sahnya perkawinan dikembalikan lagi kedalam hukum agama. Penelitian ini mengkhususkan kepada Agama Islam dan Kristen. Dalam Islam perkawinan beda agama diharamkan, sedangkan pada agama Kristen, dari penelitian ditemukan pada beberapa gereja memperbolehkan perkawinan beda agama dengan syarat tertentu. Berdasarkan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perkawinan beda agama dapat dilakukan pada Kantor Catatan Sipil melalui suatu penetapan pengadilan negeri, sedangkan dalam hal ini Kantor Urusan Agama tidak dapat mencatatkan perkawinan beda agama karena bertentangan dengan hukum Islam. Dengan dicatatkannya perkawinan beda agama, diakui secara hukum dan membawa akibat hukum terhadap pasangan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. 147. Penulis

: Guretno Sekar Ningsih

Pembimbing

: Sony Maulana Sikumbang

Judul

: Surat Keputusan Bersama Menteri: kajian atas keberadaan dan kedudukannya dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia = Joint Ministerial Decree : reviews of existence and position in the Indonesia legislation.

No. Panggil

: S47607 Abstrak

Skripsi ini akan membahas dua masalah yang terkait dengan Surat Keputusan Bersama Menteri, yaitu keberadaan Surat Keputusan Bersama Menteri sesuai dengan perkembangan peraturan perundangundangan serta Kedudukannya dalam Peraturan Perundang-undangan. Pembahasan mengenai salah satu produk hukum ini terkait dengan permasalahan yang sering muncul ketika suatu Keputusan Bersama Menteri dibentuk, yaitu kekuatan hukumnya didalam masyarakat. Penelitian ini adalah penelitian normatif yang dilakukan melalui pendekatan yuridis yaitu melalui pengkajian literatur-literatur, peraturan perundang-undangan serta perkembangan sejarah didalamnya disertai dengan beberapa contoh Keputusan Bersama Menteri sesuai dengan perkembangan masanya. 148. Penulis

: Gusnandi Arief Haliadi

Pembimbing


Judul

: Pengawasan ketenagakerjaan dalam bentuk pencatatan perjanjian kerja waktu tertentu pkwt di wilayah provinsi DKI Jakarta = The labour inspection in the form of work agreement for a specified time wast registration in Jakarta

No. Panggil

: S52659 Abstrak

Penelitian ini disusun untuk menganalisis pengaturan dan praktek pengawasan ketenagakerjaan dalam bentuk pencatatan PKWT di wilayah Provinsi DKI Jakarta serta mengkaji konsep pengawasan ketenagakerjaan terhadap PKWT di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini adalah penelitian Abstrak dan Indeks Skripsi 2013, FHUI

Hal. 70

kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini adalah terdapat permasalahan hukum dalam pengawasan ketenagakerjaan dalam bentuk pencatatan PKWT di wilayah Provinsi DKI Jakarta sehingga tidak berlangsung dengan optimal. Dibutuhkan kesesuaian peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan terkait pencatatan PKWT, sehingga pengawasan ketenagakerjaan dalam bentuk pencatatatan PKWT di wilayah Provinsi DKI Jakarta dapat berlangsung lebih optimal. 149. Penulis

: Hadimba Regina Hosana

Pembimbing


Judul

: Aspek hukum atas perjanjian kredit dengan jaminan invoice antara perusahaan penyedia jasa outsourcing PT. Hidup Anugerah Rejeki dengan PT. Bank CIMB Niaga Tbk. = Legal aspects of credit agreement with invoice guarantee between outsourcing provider company PT. Hidup Anugerah Rejeki with PT. Bank CIMB Niaga Tbk.

No. Panggil

: S45333 Abstrak

Dalam memperoleh modal kerja untuk kegiatan usaha, perusahaan penyedia jasa tenaga kerja outsourcing, PT. Hidup Anugerah Rejeki melakukan peminjaman melalui perjanjian kredit kepada PT. Bank CIMB Niaga, Tbk. Kredit diberikan sesuai dengan Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dengan jaminan berupa invoice yaitu tagihan atas nama dengan nominal tertentu. Invoice merupakan bagian dari benda yang dapat diikat dengan pembebanan jaminan fidusia sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat 4 jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Terhadap jaminan invoice perlu diperhatikan mengenai kedudukannya dalam proses pengikatan jaminan dan asumsi dilakukan eksekusi dalam hal terjadi wanprestasi. 150. Penulis

: Hana Monica

Pembimbing

: Henny Marlyna

Judul

: Tinjauan yuridis atas perlindungan konsumen dan perlindungan pelaku usaha dalam hal pertanggungjawaban pengangkut atas bagasi tercatat berisi barang berharga yang hilang (studi kasus putusan pengadilan negeri Jakarta Pusat nomor 278/PDT/G/2011/PN-JKT.PST antara Umbu S. Samapaty melawan Lion Air) = Juridical review on consumer protection and protection of business actors in carrier liability for the lost of checked baggage containing valuable items.

No. Panggil

: S52669 Abstrak

Skripsi ini membahas mengenai pertanggungjawaban pengangkut udara niaga atas hilangnya bagasi tercatat berisi barang berharga, ditinjau dari teori atau prinsip-prinsip pertanggungjawaban pengangkut dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan, yaitu UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara (selanjutnya disebut Permenhub Nomor 77 Tahun 2011). Skripsi ini mengambil satu contoh kasus, yaitu kasus antara Umbu S. Samapatty dengan Lion Air. Dalam kasus, Umbu S. Samapatty menggunakan jasa pengangkutan dari Lion Air, namun ternyata Lion Air l menghilangkan bagasi tercatat milik Umbu S. Samapatty. Umbu S. Samapatty sayangnya tidak melaporkan mengenai isi dari bagasi tercatatnya tersebut, dimana ternyata isinya adalah barang-barang berharga dengan nilai kurang lebih 2,9 Miliar. Rupiah. Penelitian membahas mengenai sisi perlindungan konsumen dalam hal terdapat kelalaian dari pelaku usaha dan juga membahas perlindungan dari sisi perlindungan pelaku usaha. Penelitian ini Abstrak dan Indeks Skripsi 2013, FHUI

Hal. 71

membahas pula mengenai Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) Permenhub Nomor 77 Tahun 2011 dan ada atau tidaknya penerapan teori dan peraturan perundang-undangan yang baik pada putusan Majelis Hakim. 151. Penulis

: Hana Pertiwi

Pembimbing

: Chudry Sitompul ; Febby Mutiara Nelson

Judul

: Prinsip business judgment rules terhadap unsur melawan hukum pada tindak pidana korupsi studi kasus putusan 36 Pid/B/Tpk/2013/PN.Jkt.Pst dengan terdakwa hotasi nababan mantan direktur PT. Merpati Nusantara Airlines = Business judgment rule principle towards tort unsure of corruption criminal act case study decision 36/Pid/B/Tpk/2013/PN.Jkt.Pst with defendant hotasi nababan former director of PT. Merpati Nusantara Airlines.

No. Panggil

: S46761 Abstrak

Banyak sekali kasus mengenai tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan direksi dalam persero. Perbuatan direksi dalam pengelolaan persero seringkali yang dianggap menimbulkan kerugian tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Padahal jika dilihat dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, pengelolaan persero harus berdasarkan prinsipprinsip perusahaan yang terdapat pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Penelitian ini membahas bagaimana pengaturan dalam penentuan kerugian Negara dalam tindak pidana korupsi serta bagaimana pengambilan keputusan dalam perjanjian perdata yang dilakukan oleh direksi persero dilindungi oleh prinsip Business Judgment Rules. Di akhir penelitian, peneliti berkesimpulan bahwa pengaturan kerugian Negara telah diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi namun belum jelas mengatur mengenai kerugian Negara sehingga harus merujuk pada pengertian kerugian Negara pada Undang-Undang tentang Perbendaharaan Negara. Pada setiap pengambilan keputusan direksi persero yang telah berdasarkan prinsip kehati-hatian tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana korupsi karena sudah dilindungi oleh prinsip Business Judgment Rules. 152. Penulis

: Hanifan

Pembimbing

: Myra Rosana B. Setiawan ; Teddy Anggoro

Judul

: Akibat hukum bagi kreditur yang tidak mendaftarkan piutangnya kepada kurator untuk dilakukan pencocokan piutang pada kasus Putusan Mahkamah Agung No. 192 K/Pdt.Sus/2011 = Law implication for creditor who not registering his claim to curator for verification in case of Supreme Court Decision No. 192 K/Pdt.Sus/2011.

No. Panggil

: S-PDF Abstrak

Skripsi ini mengkaji tentang Kreditur yang tidak mendaftarkan piutangnya kepada Kurator serta akibat hukumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta Undang-Undang lain khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Pada intinya berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kreditur yang tidak mendaftarkan piutangnya kepada Kurator tidak dapat mengunakan hak tagihnya kepada Debitur Pailit karena melalaikan kewajibannya sebagai Kreditur Pailit. Kreditur Pailit juga tidak dapat melakukan penagihan kepada Debitur pailit setelah Kreditur pailit kehilangan hak tagihnya meskipun prosedur Abstrak dan Indeks Skripsi 2013, FHUI

Hal. 72

kepailitan telah selesai berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Hasil penelitian menyarankan bahwa pemerintah perlu menyempurnakan ketentuan tentang Pencocokan Piutang dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 khususnya mengenai dampak Kreditur yang tidak mengajukan daftar piutang kepada Kurator. 153. Penulis

: Hardial Limbong

Pembimbing

: Edmon Makarim

Judul

: Tinjauan yuridis mengenai pertanggungjawaban pembuatan hyperlink berdasarkan Undang-Undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta = Legal analysis on liability of creating hyperlink based on law no 19 year 2002 concerning copyright.

No. Panggil

: S45914 Abstrak

Hyperlink merupakan salah satu fitur utama dari teknologi world wide web.Terhubungnya satu website dengan website lainnya memudahkan pengguna internet untuk menemukan berbagai informasi yang diinginkan. Disamping kegunaannya yang besar, hyperlink dapat memicu implikasi hukum dalam kondisi–kondisi tertentu, khususnya dalam ranah hukum hak cipta. Di berbagai negara seperti negara – negara Eropa dan Amerika Serikat, tipe – tipe dari hyperlink seperti deeplinking, framing dan inlining menjadi objek dari sengketa – sengketa hak cipta. Pemilik website yang menjadi target dari hyperlink menggugat pihak–pihak yang membuat atau menyediakan hyperlink tersebut dengan basis pelanggaran hak cipta. Mereka berpendapat bahwa tindakan pembuatan atau penyediaan hyperlink merupakan bentuk dari tindakan memperbanyak ataupun mengumumkan konten milik mereka. Di sisi lain, Internet Service Provider seperti penyedian jasa hosting ataupun search engine juga juga tidak luput dari gugatan pemegang hak cipta karena dinilai turut menyebarkan ciptaan milik mereka yang sebelumnya disebarkan oleh orang tanpa izin, oleh karena itu ISP secara tidak langsung bertanggung jawab atas pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh orang lain. Skripsi ini mencoba menganalisis berbagai kasus pelanggaran hak cipta yang berkaitan dengan hyperlink yang terjadi diberbagai negara berdasarkan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. 154. Penulis

: Hardiono Iskandar Setiawan

Pembimbing

: Sri Laksmi Anindita ; Disriani Latifah Soroinda

Judul

: Analisis mengenai kompetensi absolut Pengadilan Negeri di Indonesia terhadap sengketa dengan Klausul Arbitrase : kasus astro melawan Ayunda Prima Mitra = Analysis on absolute competence of Indonesian District Court on dispute with arbitration clause : case of Astro vs Ayunda Prima Mitra.

No. Panggil

: S44864 Abstrak

Sripsi ini membahas analisis mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) pengadilan di Indonesia dalam hal adanya sengketa dalam perjanjian dengan klausul arbitrase. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif dengan metode analisis data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyarankan bahwa pengadilan melalui hakim perlu lebih memahami Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa terkait adanya klausula pilihan penyelesaian sengketa.


Hal. 73

155. Penulis

: Hari Mugti Subroto

Pembimbing

: Yati Nurhayati Yusuf ; Wahyu Andrianto

Judul

: Analisis yuridis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tentang ahli waris non muslim (Studi kasus Putusan No.2554/Pdt.G/2011/PAJS) = Juridical analysis of South Jakarta Islamic Court Judgement about non moslem heirs (Case study of the Judgement No.2554/Pdt.G/2011/PAJS).

No. Panggil

: S46365 Abstrak

Skripsi ini membahas mengenai pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris yang berbeda agama. Dalam penelitian ini, Penulis menganalisis dasar pertimbangan dan peran Hakim dalam pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris yang berbeda agama melalui putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 2554/Pdt.G/2011/PA.JS. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non-Muslim adalah untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat, khususnya terhadap ahli waris non-Muslim. Hakim memiliki peranan penting dalam pemberian wasiat wajibah bagi ahli waris non-Muslim. Dalam kasus ini, Hakim telah menjalankan perannya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dapat menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. 156. Penulis

: Harris Hartoyo Eddyanto

Pembimbing


Judul

: Analisis yuridis pelaksanaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) oleh PT. PLN (Persero) terhadap konsumen listrik : studi kasus Putusan Arbitrase BPSK Pemprov DKI Jakarta no. 026/A/BPSK-DKI/XI/2009 = Legal analysis on implementation of Electricity Consumption Control (P2TL) by PT. PLN (Persero) towards the electricity consumers : case study Arbitral awards BPSK Pemprov DKI Jakarta no. 026/A/BPSK-DKI/XI/2009

No. Panggil

: S44900 Abstrak

P2TL yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) dalam rangka mengurangi adanya susut daya yang disebabkan faktor non teknis. Dalam pelaksanaannya, PT. PLN diduga sering kali melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku. Terutama mengenai hak-hak konsumen yang terdapat dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen. Skripsi ini membahas mengenai ketentuan yang mengatur P2TL terkait dengan perlindungan konsumen. Salah satu contoh kasus pelanggaran pelaksanaan P2TL adalah sengketa konsumen yang melibatkan Drs. Wahidin Purba dan PT. PLN AJ Cempaka Putih yang harus diselesaikan melalui proses arbitrase di BPSK. Bagaimanakah sebenarnya dasar hukum pelaksanaan P2TL yang dilakukan oleh PLN? Apakah putusan Arbitase dalam kasus tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang belaku? Skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif dengan metode penelitian analitis dekskriptif. Sebagai pelaku usaha dalam penyediaan listrik, sudah seharusnya PLN mentati peraturan-peraturan yang berlaku dan menghormati hak-hak yang dimiliki oleh konsumennya. 157. Penulis

: Harzy Randhani Irdham

Pembimbing

: Edmon Makarim

Judul

: Tinjauan yuridis perlindungan privasi pengguna online terhadap penggunaan data profiling oleh pelaku usaha online (Kasus penyadapan surat elektronik oleh google untuk iklan) = Judicial review online user privacy protection against use of


Hal. 74

data profiling by entrepreneur (Wiretapping case of electronic mail by google for ad). No. Panggil

: S46819 Abstrak

Skripsi ini membahas mengenai adanya indikasi pelanggaran privasi yang dilakukan oleh Google melalui salah satu produknya yaitu, Gmail, karena tindakan pemindaian konten surat elektronik yang dilakukannya untuk memuat iklan yang sesuai dengan profil pengguna. Tindakan yang disebut juga dengan profiling ini dapat dinilai sebagai sebuah tindakan penyadapan yang melanggar privasi penggunanya. Terkait hal ini, pengaturan perlindungan privasi di beberapa negara berbeda dan hasil penelitian ini menyarankan bahwa pemerintah harus mempertegas perlindungan privasi khususnya terhadap konsumen online konsumen/pengguna internet merasa aman dalam kegiatannya di dunia online. 158. Penulis

: Hasudungan, Archie Michael

Pembimbing

: Ditha Wiradiputra

Judul

: Tinjauan yuridis atas penerapan pendekatan rule of reason dan per se illegal dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat = Juridical consideration on the application of rule of reason and per se illegal approach towards Article 27 Law Number 5 year 1999 concerning prohibition of monopolistic practices and unfair business competition.

No. Panggil

: S44815 Abstrak

Skripsi ini membahas bagaimana pendekatan yang digunakan KPPU dan otoritas penegakan hukum persaingan usaha lainnya dalam memeriksa perkara-perkara yang berkaitan dengan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif menggunakan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan pendekatan yang berbeda dalam penerapan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat menghasilkan putusan yang berbeda. Pendekatan yang lebih tepat untuk diterapkan adalah Rule of Reason. Di dalam menggunakan pendekatan Rule of Reason, KPPU dan otoritas penegakan hukum persaingan usaha lainnya perlu membuktikan unsur tambahan. Pertama, unsur perilaku penyalahgunaan posisi dominan yang dibuktikan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 atau pada tindakan anti-persaingan lainnya. Kedua, unsur dampak negatif terhadap persaingan yang dilakukan dengan menilai pengaruh pemilikan saham mayoritas atau pendirian beberapa perusahaan sejenis terhadap: (a) tingkat kompetisi di pasar bersangkutan; (b) price leadership; (c) excessive pricing; (d) excessive profit; dan (e) kerugian konsumen. 159. Penulis

: Heliana Komalasari

Pembimbing

: Ditha Wiradiputra

Judul

: Tinjauan pengaturan penyelenggaraan perkeretaapian terhadap kondisi perkeretaapian di Indonesia = Legal analysis of railway policy towards its implementation in Indonesia.

No. Panggil

: S46577 Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai konsep, tujuan, pengaturan, dan permasalahan Abstrak dan Indeks Skripsi 2013, FHUI

Hal. 75

dalam penyelenggaraan perkeretaapian di Indonesia serta mengetahui dampak dari pengaturan perkeretaapian terhadap monopoli Negara dan kondisi perkeretaapian saat ini. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data, diantaranya peraturan perundangan-undangan, buku, skripsi, desertasi, dan wawancara dengan ahli. Dari hasil penelitian, diperoleh kesimpulan yang menjawab permasalahan, yaitu bahwa kondisi perkeretaapian saat ini telah sesuai dengan pengaturan penyelenggaraan perkeretaapian (baru) di Indonesia, namun identik dengan pengaturan penyelenggaraan perkeretaapian (lama). Hal ini dikarenakan undang-undang perkeretaapian baru yang mencabut monopoli Negara pada sektor perkeretaapian belum kunjung membuka masuknya pelaku usaha lain dalam menyelenggarakan perkeretaapian, serta Negara yang belum kunjung melepas kepemilikan sepenuhnya didalam PT. KAI (Persero) yang menyebabkan penyelenggaraan perkeretaapian hingga kini masih dikuasai oleh Negara. Dalam kaitannya dengan persaingan usaha, pencabutan monopoli Negara yang membuka peluang bagi pelaku usaha lain untuk turut menyelenggarakan perkeretaapian juga turut menjadikan sektor perkeretaapian saat ini mengarah kepada terselenggaranya persaingan usaha. 160. Penulis

: Herbowo Aryo Widyaputro

Pembimbing

: Rouli Anita Velentina

Judul

: Implikasi Undang-Undang No. 3 tahun 2011 tentang transfer dana terhadap sistem pembayaran di Indonesia = Implications of Law Number 3 year 2011 on transfer of funds to payment system in Indonesia.

No. Panggil

: S47436 Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek hukum dari sistem pembayaran yang diatur pada UU No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana. Sistem pembayaran dalam suatu perekonomian memiliki peranan untuk menjaga stabilitas keuangan dan perbankan, sebagai sarana transmisi kebijakan moneter, serta sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi perekonomian suatu negara. Maka demikian perlu diatur dan diawasi secara ketat agar dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat akan sistem pembayaran yang efisien, cepat, handal dan aman. Melalui UU No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, ketentuan-ketentuan yang diatur dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat untuk melakukan sistem pembayaran non tunai melalui transaksi transfer dana. Manfaat tersebut dapat dirasakan dikarenakan sudah adanya pengaturan terhadap kepastian pada proses transfer dana, status transfer dana dalam hal bank pengirim atau bank penerima akhir di likuidasi atau dipailitkan, transfer dana yang bersifat lintas negara dan diakuinya surat elektronik sebagai perluasan dari alat bukti yang sah. 161. Penulis

: Huda Robbani

Pembimbing


Judul

: Tinjauan hukum internasional terhadap penerimaan Palestina menjadi anggota United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO) = International law perspective on admission of Palestine as a member of United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO).

No. Panggil

: S44837 Abstrak

Tanggal 31 Oktober 2011 melalui prosedur pemungutan suara di Konferensi Umum UNESCO Palestina secara resmi diterima menjadi anggota baru UNESCO. Ini adalah kasus pertama suatu entitas hukum internasional yang bukan merupakan anggota dari PBB diterima menjadi anggota dari organisasi ini. Skripsi ini membahas pokok permasalahan sebagai berikut : 1. Bagaimanakah sistem penerimaan Abstrak dan Indeks Skripsi 2013, FHUI

Hal. 76

keanggotaan dalam organisasi internasional 2. Bagaimanakah proses penerimaan Palestina sebagai anggota UNESCO dan 3. Bagaimanakah penerimaan Palestina jika ditinjau berdasarkan hukum internasional. Secara garis besar pembahasan didasarkan pada studi literatur mengenai perkembangan doktrin sejarah dan pengaturan keanggotaan dalam organisasi internasional dengan meninjau instrumen pokok dari UNESCO itu sendiri beserta prinsip umum PBB. Selanjutnya dianalisis pula pemenuhan persyaratan keanggotaan UNESCO oleh Palestina beserta dampak dampak penerimaannya. Secara ringkas simpulan yang didapat menjawab secara positif diterimanya Palestina sebagai anggota UNESCO adalah suatu hal yang diperbolehkan dalam hukum internasional. 162. Penulis

: Hutagalung, Marganda Hasudungan

Pembimbing


Judul

: Masalah pengecualian pelanggaran berat HAM dalam imunitas negara: studi kasus Ferrini (Jerman, Italia, Mahkamah Internasional, 2012) = The issue of gross Human Rights violation exception to state immunity : case study of Ferrini (Germany, Italy, International Court of Justice 2012).

No. Panggil

: S44769 Abstrak

Skripsi ini membahas tentang keberadaan pengecualian pelanggaran berat HAM dalam hukum internasional mengenai imunitas negara. Pertanyaan dasar yang menjadi pusat penulisan skripsi ini adalah dapat tidaknya imunitas negara di hadapan pengadilan negara lain dikesampingkan bilamana negara yang pertama tersebut telah melakukan pelanggaran berat HAM. Dengan demikian skripsi ini membahas pertemuan/persinggungan antara dua norma dalam hukum internasional. Dalam satu sisi, kedaulatan setiap negara dalam hubungan internasional pada umumnya dianggap sama — dengan demikian satu negara tidak berhak mengadili negara lain karena mereka sejajar. Di sisi lain, pertumbuhan rezim perlindungan terhadap pelanggaran berat HAM telah berkembang sedemikian rupa sehingga menjadisalah satu rezim norma tertinggi dalam hukum internasional — keberadaan tersebut menimbulkan kebutuhan akan penegakan norma dengan lebih pasti. Kepastian penegakkan norma tersebut terkadang terhalang oleh alasan-alasan prosedural jika para korban pelanggaran HAM berat menggantungkan nasibnya pada mahkamah internasional, forum internasional lainnya, dan/atau sistem peradilan negara pelanggar berat HAM itu sendiri. 163. Penulis

: Hutajulu, Suci Arta Esa Mandiri

Pembimbing

: Suharnoko

Judul

: Tinjauan yuridis perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan lelang jaminan (sebagai akibat kepailitan) : studi kasus Putusan 480/PDT.G/2011/PN.JKT.PST = Legal study on unlawful act in implementation of auction over security right assets due to bankruptcy : study of Decision no. 480/PDT.G/2011/PN.JKT.PST.

No. Panggil

: S44515

aset No. the case

Abstrak Skripsi ini mengangkat topik mengenai pelaksanaan lelang atas aset yang menjadi jaminan kredit debitor (sebagai akibat kepailitan). Pelaksanaan lelang aset jaminan pada dasarnya dimungkinkan atas alasan debitor dalam keadaan lalai memenuhi perjanjian/cidera janji terhadap perjanjian serta sebagai konsekuensi dari kesepakatan yag telah dibuat dalam perjanjian. Selanjutnya, pelaksanaan lelang yang tidak sesuai dengan prosedur dalam peraturan lelang atau peraturan lain terkait, maka dapat dianggap sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH), dimana selama memenuhi unsur dalam Pasal 1365 Abstrak dan Indeks Skripsi 2013, FHUI

Hal. 77

KUHPerdata. Penulis mengangkat kasus mengenai debitor pailit yang mengajukan gugatan PMH atas pelaksanaan lelang aset jaminan Hak Tanggungan milik oleh bank sebagai kreditor. Dapat disimpulkan bahwa pengaturan terhadap eksekusi aset jaminan Hak Tanggungan tersebut, dalam kenyataannya masih memiliki celah hukum yang dapat memungkinkan terjadinya PMH baik dalam hal prosedur maupun belum ada peraturan yang tegas mengenai penentuan nilai limit objek lelang, sehingga perlu ada peraturan pelaksana yang lebih rinci agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda bagi para pihak yang terlibat, serta menjamin dalam pelaksanaannya dapat memenuhi rasa keadilan baik bagi pihak kreditor maupun debitor, terutama dalam menilai/menentukan nilai objek yang dijaminkan. 164. Penulis

: Ian Martin P. L.

Pembimbing


Judul

: Analisis yuridis kedudukan kreditur separatis pemegang jaminan fidusia dalam keadaan debitur pailit : studi kasus Putusan Mahkamah Agung No. 306 K/PDT.SUS/2010 = Legal analysis of fiduciary secured creditor in case of debtors bankruptcy : case studies of Putusan Mahkamah Agung No. 306 K/PDT.SUS/2010.

No. Panggil

: S44836 Abstrak

Kepailitan mempunyai akibat bagi seluruh kreditur, tidak terkecuali Kreditrur Penerima Jaminan Fidusia. Pengembalian uang Debitur kepada Kreditur dalam hal Debitur dinyatakan Pailit akan sangat tergantng pada kedudukan dari kreditur tersebut. Kedudukan Kreditur Penerima Jaminan Fidusia adalah sebagai Kreditur Preferen. Hak ini tidak hapus karena adanya Kepailitan atau likuidasi Debitur Pemberi Jaminan Fidusia. Kreditur Preferen (Secured Creditors) dalam Kepailitan biasanya disebut Kreditur Separatis. Kreditur Penerima Jaminan Fidusia sebagai Kreditur Separatis sangat berkepentingan agar tetap dapat mengeksekusi haknya seolah-oleh tidak terjadi Kepailitan. 165. Penulis

: Ibnu Danisworo

Pembimbing

: Teddy Anggoro

Judul

: Analisa perbandingan hukum kepailitan Indonesia dengan hukum kepailitan di Amerika Serikat = Comparative studies on bankruptcy law in Indonesia to bankruptcy law in United States of America.

No. Panggil

: S44865 Abstrak

Skripsi ini membahas mengenai perbandingan hukum kepailitan yang berlaku di Indonesia dengan hukum kepailitan yang berlaku di Amerika Serikat. Metode penelitian skripsi ini berbentuk yuridis normatif, dengan sifat eksplanatoris deskriptif. Skripsi ini mengangkat tema analisa perbandingan atas hukum kepailitan antara Indonesia dengan Amerika Serikat didasarkan kepada kepentingan atau kebutuhan Indonesia terutama dalam hukum ekonomi Indonesia, dalam hal untukmelihat kelemahan, kekurangan, juga kelebihan, terutama yang terdapat dalam hukum kepailitan yang berlaku di Indonesia. Hal ini perlu dilakukan karena dalam kasus kepailitan yang telah terjadi selama ini membuktikan bahwa perlindungan hukum terhadap debitur dalam kasus kepailitan dapat dikatakan kurang memadai. Sebagai contoh yaitu putusan hakim terhadap permohonan kepailitan PT. Prudential Life Assurance dan PT. Telekomunikasi Selular, Tbk. Dimana dalam putusannya, hakim pengadilan niaga memutus pailit kepada kedua perusahaan tersebut yang masih memiliki aset yang lebih dari cukup untuk melunasi kewajibannya kepada para kreditur. Hasil dari penelitian adalah tidak hanya terdapat perbedaan tetapi juga persamaan antara Undang-undang kepailitan Indonesia dengan Bankruptcy Code Amerika Serikat. Abstrak dan Indeks Skripsi 2013, FHUI

Hal. 78

Selain itu, penerapan hukum kepailitan di Indonesia dapat dikatakan belum memenuhi asas keseimbangan dimana debitur belum mendapatkan perlindungan atas kepentingannya dalam kasus kepailitan. 166. Penulis

: Ichsan Zikry

Pembimbing

: Narendra Jatna ; Febby Mutiara Nelson

Judul

: Kedudukan pelaku tindak pidana yang bekerjasama dengan aparat penegak hukum dan pengakuan bersalah sebagai alat bukti : studi kasus: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1260/PID.B/2010 PN Jaksel dengan terdakwa Susno Duadji = The position of criminal subject who cooperate with law enforcement agency and plead guilty as a legal evidence : case studies: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Decision number No. 1260/PID.B/2010 PN Jaksel with the accused Susno Duadji.

No. Panggil

: S47578 Abstrak

Penelitian ini dibuat untuk mengkaji kedudukan pelaku tindak pidana yang bekerjasama dengan aparat penegak hukum dalam rangka mempermudah terbongkarnya suatu tindak pidana baik dalam bentuk mengakui kesalahan perbuatannya, memberikan bukti-bukti atau keterangan mengenai keterlibatan orang lain dalam tindak pidana (dikenal sebagai Saksi Mahkota, Justice Collaborator dan Whistleblower) dikaitkan dengan insentif yang diberikan dan sepatutnya diberikan oleh aparat penegak hukum, serta proses pemberian insentif tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pelaku yang bekerjasama dengan aparat penegak hukum pada dasarnya belum sepenuhnya dilindungi dikarenakan regulasi yang belum memadai dan masih terdapat kelemahan secara kelembagaan dalam memberikan insentif bagi pelaku yang bekerjasama. 167. Penulis

: Ida Nurul Widyastuti

Pembimbing

: Suharnoko

Judul

: Aspek hukum kebebasan berkontrak berkaitan dengan penerapan UndangUndang Nomor 24 tahun 2009 tentang bendera bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan dihubungkan dengan penggunaan bahasa asing dalam suatu perjanjian = The principle of freedom of contract legal aspects related to implementation of Law number 24 year 2009 on the flag language and the state emblem and anthem associated with the use of a foreign language in an arrangement.

No. Panggil

: S44176 Abstrak

Hukum perdata Indonesia adalah salah satu bidang hukum yang mengatur hak dan kewajiban antara sesama subjek hukum baik Privat maupun Badan hukum. Salah satunya adalah Prinsip Kebebasan Berkontrak (Freedom of contract) yang sebenarnya sudah dikenal sejak menusia mengenal hukum. Prinsip kebebasan berkontrak didasarkan pada Pasal 1338 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut: - undang bagi mereka yang membuatnya memperjanjikan apa saja yang dikehendaki. Perjanjian merupakan kesepakatan antara dua atau lebih pihak yang berisi prestasi hak dan kewajiban berdasarkan kebebasan berkontrak dan tanpa paksaan. Hanya saja prinsip Kebebasan Berkontrak ada batasannya. Batasan dari Kebebasan Berkontrak diatur dalam Pasal 1339 BW, dimana disebutkan bahwa batasannya adalah: Pertama, Kepatutan. Kedua, Kebiasaan; dan Ketiga, Undang-undang. Di sisi lain berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Lambang Abstrak dan Indeks Skripsi 2013, FHUI

Hal. 79

Negara serta Lagu Kebangsaan mengatur bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan Lembaga Negara, Intansi pemerintah Republik Indonesia, Lembaga Swasta atau perseorangan Warga Negara Republik Indonesia. Berdasarkan uraian singkat diatas, maka penulis mencoba melakukan penelitian dengan mengambil judul : Aspek Hukum Prinsip Kebebasan Berkontrak Berkaitan dengan Penerapan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan dihubungkan dengan Dalam skripsi ini akan penulis bahas mengenai dampak hukum penerapan UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara terhadap pelaksanaan prinsip kebebasan berkontrak di Indonesia dan bentuk solusi hukum yang dapat diterapkan dalam perjanjian kerjasama berbahasa asing di Indonesia terhadap pelaksanaan UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dan berdasarkan tujuannya, skripsi ini dapat digolongkan ke dalam penelitian hukum Kualitatif, yang menggunakan pendekatan sistematika hukum. Hasil dari penelitian tersebut dapat penulis uraikan dalam kesimpulan umum sebagai berikut; Dampak hukum penerapan UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara terhadap pelaksanaan prinsip kebebasan berkontrak di Indonesia, adalah dapat dinyatakan Batal Demi Hukum. Karena UU No. 24 Tahun 2009 seharusnya sudah berlaku pada tanggal 9 Juli 2009 sehingga terhadap perjanjian ini yang dibuat pada tanggal 20 Desember 2009 Wajib menggunakan bahasa Indonesia dan bila perjanjian tersebut melibatkan pihak asing maka selain wajib menggunakan bahasa Indonesia juga ditulis menggunakan bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris. Apabila perjanjianya tidak dibuat dalam bahasa Indonesia dapat memenuhi unsur kekhilafan, karena tidak begitu memahami apa yang dimaksudkan dalam perjanjian tersebut, sehingga alasan ketidakmengertian para pihak terhadap isi dari perjanjian dimaksud sebagai konsekuensi akibatnya adalah batal demi hukum. 168. Penulis

: Iga Santi Santosa

Pembimbing

: Suharnoko ; Henny Marlyna

Judul

: Perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) dalam UU No. 20 tahun 2011 tentang rumah susun (suatu kajian dari segi hukum perjanjian dan hukum perlindungan konsumen): analisis perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) terhadap unit satuan condotel x = Conditional sale and purchase agreement (PPJB) as defined by law No. 20 of 2011 on apartment (study from perspective of contractual law and consumer protection law ): the anaysis of conditional sale and purchase agreement (PPJB) condotel x unit.

No. Panggil

: S52959 Abstrak

Skripsi ini membahas tentang Perjanjian Pengikatan Jual Beli menurut UU No.20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun khususnya Pasal 43 ayat (2) huruf c, dimana dalam pasal ini lebih menekankan secara jelas dan tegas akibat hukum yang akan dihadapi oleh pihak pengembang atau developer bila dalam melakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam pasal tersebut diatas maka dikenakan sanksi pidana dan admistratif bagi pihak yang melanggar ketentuan tersebut. Walaupun dalam PPJB tersebut pihak pengembang (developer) membuat suatu klausula atau pasal pengabaian untuk menghindarkan pasal 43 ayat (2) huruf c maka Perjanjian Pengikatan Jual Beli tersebut melanggar UU Rumah Susun No. 20 Tahun 2011 karena UU ini bersifat Imperatif atau bersifat memaksa sehingga akibat hukum yang timbul adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam hal ini pihak developer dengan pembeli satuan rumah susun batal demi hukum yang memiliki akibat tidak adanya hak dan kewajiban yang timbul dari para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Sehingga secara otomatis para pihak yang merasa dirugikan tidak dapat mengajukan tuntutan ke pengadilan. Selain itu dalam Pasal 18 ayat (3) UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen memberikan


Hal. 80

akibat hukum yang sama dengan UU No. 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun apabila klausula baku yang melanggar Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum. 169. Penulis

: Ignatia Oktavia Simorangkir

Pembimbing


Judul

: Penerapan state of necessity dalam bilateral investment treaty = Implementation of state of necessity in bilateral investment treaty.

No. Panggil

: S53010 Abstrak

Skripsi ini membahas ketentuan State of Necessity dalam Bilateral Investment Treaty ldquo ("BIT") rdquo sebagai dasar bagi para pihak dalam BIT untuk mengesampingkan pelaksanaan tanggung jawab negara atas tindakan pelanggaran kewajiban internasional dalam BIT Analisis dilakukan dengan menggunakan studi kasus atas sengketa LG&E Energy Corp, LG&E Capital Corp, LG&E International Inc ldquo ("LG&E") rdquo melawan Republik Argentina melalui pendekatan metode yuridis normatif Permasalahan utama dari penerapan State of Necessity dalam kasus tersebut antara lain sifat self judging klausul State of Necessity dalam BIT serta akibat penerapan State of Necessity terhadap keberlakuan BIT dan kewajiban pemberian ganti rugi Hasil pembahasan skripsi ini menyarankan perlunya pengaturan State of Necessity dalam BIT yang disepakati oleh setiap negara termasuk dalam BIT yang disepakati oleh Indonesia untuk menyeimbangkan kewajiban perlindungan investasi dan kepentingan esensial negara. 170. Penulis

: Imam Hermanda

Pembimbing

: Fachry Bey ; Sri Laksmi Anindita

Judul

: Penerapan mediasi penal pada penanganan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak berhadapan dengan hukum (Studi kasus perbandingan Putusan Nomor: 952/Pid.B/2010/PN-Stb dan Putusan Nomor: 208/Pid.B/2011/PN.Pdg) = Application of penal mediation settlement in case crime carried out by children against the law comparison (Case study of court decisions number: 952/Pid.B/2010/PN-Stb court decision number: 208/Pid.B/2011/PN.Pdg.

No. Panggil

: S46682 Abstrak

Tujuan penegakan hukum bukanlah untuk menerapkan hukum, melainkan untuk mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman, dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Saat melakukan tindak pidana, anak dipandang tidak mandiri secara kejiwaan, dan bukan pula miniatur orang dewasa. Anak yang menjadi pelaku pidana juga dapat dipandang sebagai korban, yakni korban dari keadaan disekitarnya. Dalam sistem peradilan pidana, mediasi penal dilatar belakangi pemikiran yang dikaitkan dengan ide-ide pembaharuan hukum pidana (penal reform), dan dikaitkan dengan masalah pragmatisme. Latar belakang ide-ide ”penal reform” itu antara lain ide perlindungan korban, ide harmonisasi, ide restorative justice, ide mengatasi kekakuan/formalitas dalam sistem yang berlaku, ide menghindari efek negatif dari sistem peradilan pidana dan sistem pemidanaan yang ada saat ini, khususnya dalam mencari alternatif lain dari pidana. Latar belakang pragmatisme antara lain untuk mengurangi stagnasi atau penumpukan perkara, serta untuk penyederhanaan proses peradilan, salah satu caranya adalah dengan mekanisme ‘mediasi penal’. Keadilan restoratif memfokuskan keadilan bagi korban sesuai keinginan dan kepentingan pribadi, tetapi tetap membuat pelaku bertanggung jawab terhadap kejahatan yang dilakukannya. Keadilan restoratif menawarkan pemulihan bagi semua pihak yang terlibat. Aparat penegak hukum, pelaku, dan korban bisa bersepakat untuk mengalihkan kasus Abstrak dan Indeks Skripsi 2013, FHUI

Hal. 81

tersebut agar tidak dibawa hingga ke proses pemeriksaan dipengadilan jika pelakunya adalah anakanak. Berdasarkan semua hal diatas, maka skripsi ini akan membahas mengenai studi perbandingan kasus mengenai penerapan mediasi penal dalam penanganan Kasus Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Berhadapan Dengan Hukum. 171. Penulis

: Imam Purbo Jati

Pembimbing


Judul

: Tinjauan yuridis praktik Cessie atas sebagian piutang sebagai upaya untuk mempailitkan Cessus : studi kasus Cessie atas sebagian piutang PT. Daya Satya Abrasives atas PT. Saint Gobain Abrasives Indonesia kepada PT. Multi Karya Usaha Bersama = Judicial review of partial Cession practice in an effort to obtain the status of bankruptcy for Cessus : case study Partial Cession by PT. Daya Satya Abrasives on PT. Saint Gobain Abrasives Indonesia to PT. Multi Karya Usaha Bersama.

No. Panggil

: S45019 Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan cessie atas sebagian piutang yang dilakukan sebagai upaya untuk mempailitkan cessus, khususnya dalam kasus cessie atas sebagian piutang PT. Daya Satya Abrasives atas PT. Saint Gobain Abrasives Indonesia kepada PT. Multi Karya Usaha Bersama. Penelitian ini penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, diantaranya peraturan perundang-undangan dan buku-buku terkait. Hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa pada dasarnya cessie atas sebagian piutang tersebut adalah tidak sah karena pelaksanaan perjanjian cessie tersebut didasarkan pada itikad buruk dan telah merugikan pihak ketiga sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap ketertiban umum dimana PT. Saint Gobain Abrasives Indonesia kehilangan haknya dalam bidang harta kekayaan karena status kepailitan yang diperolehnya. 172. Penulis

: Indah Nurhamidah

Pembimbing

: Farida Prihatini ; Surini Mangundihardjo

Judul

: Kedudukan ayah kandung sebagai pemegang hak asuh anak pasca perceraian ditinjau dari hukum kekeluargaan Islam dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 = Position of the biological father to child custody afterdivorce analyzed based on Islamic family law and Law number 1 year 1974 about marriage.

No. Panggil

: S45588 Abstrak

Skripsi ini membahas kedudukan ayah kandung sebagai pemegang hak asuh anak pasca perceraian ditinjau dari Hukum Kekeluargaan Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam menetapkan jika terjadi perceraian, ibu lebih berhak memperoleh hak asuh anak, sedangkan Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur siapa yang lebih berhak memperoleh hak asuh anak, namun mengatur bahwa harus tetap memperhatikan kepentingan terbaik anak. Kemudian, bagaimanakah kedudukan seorang ayah kandung dalam memperoleh hak asuh anak pasca perceraian jika ditinjau dari Hukum Kekeluargaan Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian kepustakaan dengan data sekunder yang bersifat yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang berlaku dalam hukum Islam, peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang mengikat dalam kehidupan masyarakat. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa walaupun ibu mempunyai kedudukan yang


Hal. 82

lebih diutamakan sebagai penerima hak asuh anak, namun ayah kandung dapat memperoleh hak asuh anak apabila ibu tidak dapat memenuhi syarat sebagai penerima hak asuh anak. 173. Penulis

: Indri Astuti

Pembimbing

: Endah Hartati ; Abdul Salam

Judul

: Tinjauan yuridis atas persetujuan suami atau istri dalam pembebanan jaminan hak tanggungan terhadap harta bersama : studi kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2117 K/Pdt/2009, 342 PK/Pdt/2007, 3067 K/Pdt/2002, 3005 K/Pdt/1998, dan 1851 K/Pdt/1996, serta perbandingannya dengan Belanda = Juridical review of spouse consent to encumber collateral mortgage on marital community of property : case study: Decisions of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 2117 K/Pdt/2009, 342 PK/Pdt/2007, 3067 K/Pdt/2002, 3005 K/Pdt/1998, and 1851 K/Pdt/1996, and its comparison to Netherlands.

No. Panggil

: S44979 Abstrak

Skripsi ini membahas mengenai persetujuan suami atau istri dalam pembebanan jaminan Hak Tanggungan terhadap harta bersama, di mana yang menjadi pokok permasalahannya adalah bagaimana ketentuan perundang-undangan, dalam hal ini UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, mengaturnya dan bagaimana akibat hukumnya jika persetujuan suami atau istri tersebut tidak terpenuhi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan bentuk penelitian yuridis-normatif dan tipe penelitian deskriptif-analitis. Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas atas perjanjian kedua belah pihak. Namun, ternyata dalam Putusan-Putusan Mahkamah Agung terdapat perbedaan pertimbangan hukum atas hal tersebut. Penelitian ini menemukan bahwa ternyata dalam praktik peradilan, dalam hal ini Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun Mahkamah Agung, dalam putusan-putusannya memungkinkan bahwa persetujuan suami atau istri dapat dianggap ada jika utang yang dibuat adalah untuk kepentingan keluarga. 174. Penulis

: Intan Dwi Safitri

Pembimbing

: Tri Hayati ; Rosewitha Irawaty

Judul

: Pengalihan izin usaha pertambangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang kegiatan usaha pertambangan Mineral dan Batubara = Transfer of mining permit based on Government Regulation no. 24 year 2012 on the amendment of Government Regulation no. 23 year 2010 on Mineral and Coal mining operation.

No. Panggil

: S44758 Abstrak

Skripsi ini membahas mengenai kontradiksi antara Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahu 2012 dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menyatakan bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Sedangkan pasal 7A Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 menyatakan bahwa IUP dapat dialihkan dengan syarat kepemilikan sekurangnya 51% saham pada pihak dimana IUP akan dialihkan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan dengan desain


Hal. 83

deskriptif. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa larangan pengalihan IUP harus dipertegas pada Undang-Undang Minerba dan peraturan pelaksananya. 175. Penulis

: Intan Permata Agustia

Pembimbing

: Farida Prihatini

Judul

: Kedudukan dan akibat hukum bagi perempuan yang melakukan perkawinan di bawah tangan menurut Hukum Islam, Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Rancangan Undang-undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan = Status and legal consequences for woman in unregistered marriage according to Islamic Law, Marriage Law No.1 1974, Compilation of Islamic Law and the Draft bill of Islamic Court Substantive Law on Marriage.

No. Panggil

: S46226 Abstrak

Skripsi ini membahas tentang kedudukan dan akibat hukum bagi perempuan yang melakukan perkawinan di bawah tangan atau tidak dicatat ditinjau menurut Hukum Islam, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan. Penelitian ini diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini berkesimpulan bahwa perempuan yang melakukan perkawinan di bawah tangan merupakan istri sah dari laki-laki yang ia nikahi. Dengan begitu, akibat-akibat perkawinan juga berlaku terhadap perempuan tersebut. 176. Penulis

: Ira Suryani Maghfirah

Pembimbing

: Surini Mangundihardjo ; Abdul Salam

Judul

: Pembatalan akta hibah oleh ahli waris dari pemberi hibah studi kasus putusan ma no 1818 K/ PDT /2008 = Pembatalan akta hibah oleh ahli waris dari pemberi hibah studi kasus putusan MA no 1818 K/PDT/2008.

No. Panggil

: S46773 Abstrak

Skripsi ini membahas secara khusus mengenaihibah berdasarkan teori dan KUHPerdata yang kemudian diterapakan dalam studi kasus Putusan Mahkamah Agung No. 1818 K/Pdt/2008 mengenai Pembatalan Akta Hibah oleh Ahli Waris dari Pemberi Hibah. Hal ini bertujuan agar hibah dapat dilakukan dengan tata cara yang tepat, sehingga tidak merugikanahli waris sebagai akibat pemberian hibah dikemudian hari. Penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan yuridis normative dan bersifat deskriptif analitis. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa kepada ahli waris sebaiknya diberitahukan terlebih dahulu sebelum dilaksanakannya hibah, serta pelaksanaan hibah memperhatikan Legitieme Portie setiap ahli waris. Sehingga dengan terlanggarnya Legitieme Portie setiap ahli waris akibat pemberian hibah, maka ahli waris dapat mengajukan permohonan pembatalan hibah tersebut kepada pengadilan. 177. Penulis

: Irene Mira

Pembimbing


Judul

: Penerapan prinsip The Most Favoured Nation dalam penyelesaian sengketa investasi internasional yang berasal dari Bilateral Investment Treaties = Application of The Most Favored Nation principle in international investment dispute settlement originating from Bilateral Investment Treaties.


Hal. 84

No. Panggil

: S46550 Abstrak

Skripsi ini mengkaji penerapan prinsip The Most Favoured Nation di dalam penyelesaian sengketa investasi internasional yang berasal dari Bilateral Investment Treaties. Melalui penelitian yuridis-normatif, skripsi ini membahas mengenai prinsip The Most Favoured Nation menurut hukum internasional, prinsip The Most Favoured Nation di dalam Bilateral Investment Treaties dan sengketa-sengketa investasi internasional yang berkaitan dengan penerapan prinsip The Most Favoured Nation menurut keputusan pengadilan dan arbitrase internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa prinsip umum hukum internasional dan instrumen hukum internasional yang mengatur mengenai prinsip The Most Favoured Nation di bidang investasi, ragam ketentuan prinsip The Most Favoured Nation di dalam Bilateral Investment Treaties serta adanya perdebatan tentang penerapan prinsip The Most Favoured Nation di dalam sengketa investasi internasional. 178. Penulis

: Ires Amanda Putri

Pembimbing Judul

: Abdul Salam : Asas pemisahan horizontal dalam pemanfaatan ruang bawah tanah berdasarkan Hukum Pertanahan Indonesia : tinjauan yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 740K/Pdt/2009, No. 292 PK/PDT/2009, No. 2030K/Pdt/2003 = Horizontal separation principle in space utilization underground Indonesia based on land : Law Judicial Review Decision of The Supreme Court No. 740K/Pdt/2009, 292 PK/PDT/2009, No. 2030K/Pdt/2003.

No. Panggil

: S44794 Abstrak

Skripsi ini membahas mengenai asas pemisahan horizontal dalam pemanfaatan ruang bawah tanah di Indonesia serta pengaruhnya terhadap hak pemilik permukaan tanah yang juga dilihat dari dasar pertimbangan Mahkamah Agung dalam memutus sengketa yang berkaitan dengan hal ini. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian adalah pemanfaatan ruang bawah tanah di Indonesia saat ini belum ada peraturan yang mengatur khusus dan sebagai akibat dari berlakunya asas pemisahan horizontal maka dimungkinkan adanya pembedaan kepemilikan antara permukaan tanah dengan ruang di bawah tanahnya, dengan tidak merugikan hak pemilik permukaan tanah karena apabila hal tersebut dilakukan maka akan termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum. 179. Penulis

: Irfan Triawan

Pembimbing

: Yunus Husein

Judul

: Implikasi penerapan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan terhadap stabilitas sistem keuangan = Implications of the application of Law Number 21 of 2011 concerning the financial services authority towards financial stability system.

No. Panggil

: S47414 Abstrak

Skripsi ini membahas mengenai implikasi dari berpindahnya fungsi pengaturan dan pengawasan dari Bank Indonesia dengan adanya UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terhadap Stabilitas Sistem Keuangan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif (normative legal research) dengan studi kepustakaan. Metode penelitian tersebut diapaki untuk menjawab permasalahan; pertama, teori tentang fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan yang diatur dalam UU. No.23 Abstrak dan Indeks Skripsi 2013, FHUI

Hal. 85

Tahun 1999 tentang Bank Indonesia beserta peraturan perubahannya dan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, serta hubungannya dengan Stabilitas Keuangan yang dilandaskan dengan teori dan bentuk koordinasi berdasarkan PERPU No. 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan dan kedua, implikasi dari perpindahan fungsi pengaturan dan pengawasan yang dilandaskan dengan teori yang diatur dalam UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terhadap Stabilitas Sistem Keuangan. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa: (i) Undang-Undang OJK dan UndangUndang BI harus membedakan secara jelas mengenai microprdential supervision dan macroprudential supervision; dan (ii) mekanisme koordinasi antarotoritas keuangan yang terdiri dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan harus mempunyai payung hukum yang mendasari protokol koordinasi penanganan krisis sebagai landasan dan juga penyempurna bagi Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan yang diatur dalam UU No.21 Tahun 2011, untuk itu Dewan Perwakilan Rakyat harus segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan. 180. Penulis

: Irma Gusmayati

Pembimbing

: Farida Prihatini ; Yeni Salma Barlinti

Judul

: Perlindungan hukum terhadap anak hasil nikah mut'ah berdasarkan hukum Islam: studi kasus atas anak x sebagai hasil nikah mut'ah y dan z = Legal protection of children of temporary marriages on Islamic law perspective a case study of child x as a child of temporary marriage between y and z.

No. Panggil

: S45997 Abstrak

Salah satu tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan untuk jangka waktu selama-lamanya. Sayangnya, tujuan perkawinan tersebut seringkali dinodai oleh pihak-pihak yang melakukan nikah mut’ah atau yang lebih dikenal dengan sebutan kawin kontrak. Dikatakan kawin kontrak karena jangka waktu perkawinan sudah diperjanjikan oleh para pihak sebelum perkawinan dilakukan. Permasalahannya adalah bagaimana konsep nikah mut’ah dan akibat hukum nikah mut’ah terhadap anak hasil nikah mut’ah ditinjau dari Hukum Islam, UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta perlindungan hukum terhadap anak hasil nikah mut’ah menurut Hukum Islam dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 46/PUU-VIII/2010. Dengan metode penelitian kepustakaan yang dilengkapi dengan wawancara, penulis berusaha menguraikan dan menganalisis permasalahan-permasalahan tersebut serta mengaitkannya dengan kasus atas anak X sebagai hasil nikah mut’ah antara Y dan Z. Nikah mut’ah merupakan perkawinan yang tidak sah dan haram hukumnya menurut Hukum Islam, UU Perkawinan dan KHI. Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah mengeluarkan Fatwa No. Kep-B-679/MUI/XI/1997 Tanggal 25 Oktober 1997 yang menyatakan bahwa nikah mut’ah haram hukumnya. Oleh karena itu, nikah mut’ah yang dilakukan antara Y dengan Z merupakan perkawinan yang tidak sah sehingga anak mereka yaitu X menjadi anak hasil zina. Akibat hukum yang akan diterima X berdasarkan Hukum Islam, UU Perkawinan dan KHI yaitu ia hanya mempunyai hubungan keperdataan (nasab, nafkah dan waris) dengan ibunya (Y) dan keluarga ibunya. Ayahnya (Z) juga tidak dapat menjadi wali nikah X. Setelah adanya Putusan MK No. 46/PUUVIII/2010, apabila X dapat membuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi(misalnya tes DNA) bahwa Z adalah ayah biologisnya maka ia memiliki hubungan keperdataan dengan Z. X berhak atas nafkah, perwalian, kewarisan dan pencantuman nama Z dalam akta kelahirannya. Z juga memiliki hak kuasa asuh atas X. Sedangkan berdasarkan Hukum Islam dan Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya, X tidak memiliki hubungan keperdataan kepada Z. X berhak atas nafkah dari Z namun nafkah itu bukan dikategorikan sebagai kewajiban orang tua terhadap anaknya tetapi merupakan hukuman ta’zir bagi Z. X juga dapat memperoleh harta Z setelah Z meninggal melalui wasiat wajibah. Akad nikah X juga akan dilakukan oleh wali hakim sebagai wali nikahnya. Abstrak dan Indeks Skripsi 2013, FHUI

Hal. 86

181. Penulis

: Irwina Annisa

Pembimbing

: Rosewitha Irawaty

Judul

: Analisis kesesuaian kegiatan usaha emiten syariah terhadap prinsip-prinsip syariah di pasar modal Indonesia : studi terhadap pencatatan saham PT. XYZ, Tbk. sebagai saham syariah = Compliance analysis of a sharia listed company's line of business regarding the principles of sharia capital market in Indonesia : study on PT. XYZ Tbk.'s stock listing

No. Panggil

: S46468 Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian dari kegiatan usaha dan kondisi keuangan PT. XYZ, Tbk. (Persero) atas aktivitas penetapan efek berupa saham syariah yang direalisasikan oleh PT. XYZ, Tbk setelah proses penawaran umum terhadap prinsip – prinsip yang berlaku di pasar modal syariah Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitan hukum yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder,diantaranya peraturan perundang – undangan, dan buku. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan yang menjawab permasalahan, yaitu bahwa terdapat beberapa kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan yang bersinggungan dengan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan prinsip – prinsip syariah. Dalam hal ini, Peraturan BAPEPAM – LK Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah serta Fatwa DSN – MUI No. 40/DSN-MUI/X/2013 memiliki peranan penting dalam mengakomodir kegiatan pasar modal syariah khususnya dalam menyeleksi efek yang masuk, akan tetapi keselarasan antara kedua peraturan tersebut nampaknya masih belum tercapai sehingga menjadi sangat samar untuk dilakukan penilaian terhadap saham yang seperti apakah yang layak untuk masuk ke dalam bursa syariah dan kegiatan usaha apakah yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. 182. Penulis

: Isna Fatimah

Pembimbing


Judul

: Hak berdaulat atas sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian = Sovereign right over plant genetic resources for food and agriculture.

No. Panggil

: S45938 Abstrak

Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian (SDGT) merupakan komoditas yang sangat dibutuhkan seluruh umat manusia sehingga pemanfaatannya menjadi kepentingan semua negara. Fakta bahwa persebaran SDGT tidak merata di seluruh dunia dan tingkat keragaman SDGT mengalami penurunan membuat negara-negara menginginkan akses ke SDGT harus dibuka untuk siapa saja. Meski demikian, negara-negara juga tidak sepakat untuk mengakui SDGT sebagai Common Heritage of Mankind. Sementara itu, karena nilainya yang sangat potensial, bioprospecting atas SDGT banyak dilakukan sehingga dorongan untuk menerapkan rezim Hak Kekayaan Intelektual atas SDGT tidak terelakkan. Sebagai upaya mengakomodir kepentingan semua negara atas SDGT, International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture mengakui bahwa negara mempunyai hak berdaulat atas SDGT yang diikuti dengan kewajiban membuka akses dan pembagian keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatannya melalui sistem multilateral. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan dari mulai latar belakang hingga diadopsinya prinsip hak berdaulat atas SDGT serta menganalisis penerapannya di Brazil, Amerika Serikat, Jerman, Cina dan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara-negara tersebut mengakui prinsip hak berdaulat atas SDGT yang diejawantahkan dalam kegiatan eksploitasi, mekanisme akses dan pembagian keuntungan, pemenuhan Abstrak dan Indeks Skripsi 2013, FHUI

Hal. 87

hak petani dan perlindungan atas pengetahuan tradisional. Namun, penerapan hak berdaulat di tiap-tiap negara tersebut belum dapat diimplementasikan secara utuh. 183. Penulis

: Isna Miriam

Pembimbing


Judul

: Krisis ekonomi menjadi alasan pembatalan perjanjian karena Force Majeure : studi kasus Putusan MA No. 1787 K/PDT/2005

No. Panggil

: S45694 Abstrak

Terjadi krisis ekonomi di Indonesia tahun 1997 yang kemudian menjadi krisis global pada saat itu dan banyak menyebabkan perjanjian batal karena menyulitkan untuk berprestasi karena keadaan tersebut. Banyak pihak menyebutkan bahwa hal tersebut adalah keadaan yang disebut force majeure. Penelitian ini membahas mengenai kasus antara PT. Pertamina dengan PT. Wahana Seno Utama, yang mana terjadi pembatalan perjanjian secara sepihak yang dilakukan oleh PT. Pertamina di saat renegosiasi perubahan pasal akibat terjadinya krisis ekonomi yang melanda Indonesia tahun 1997. Dalam kasus ini terlihat itikad baik yang tidak diperhatikan oleh PT. Pertamina yang membatalkan secara sepihak yang sebelumnya menyepakati untuk merubah pasal-pasal pada perjanjian tersebut. Dalam gugatan wanprestasi yang dilayangkan PT. Pertamina kepada PT. WSU kemudian PT. WSU menggugat balik dan menyangkal dengan “krisis ekonomi tersebut adalah force majeure”. Tujuan hasil penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah krisis ekonomi merupakan force majeure dan pembatalan perjanjian secara sepihak yang dilakukan oleh PT. Pertamina yang melanggar asas itikad baik seperti yang di amanatkan pasa pasal 1338 KUHPerdata. Penelitian ini melihat dari pengaturan yang ada di Indonesia dengan yang ada di Hukum Perdata di Belanda mengenai Force Majeure. 184. Penulis

: Isnaldi

Pembimbing

: Mustafa Fakhri

Judul

: Sistem pengawasan internal dan eksternal terhadap Hakim Agung dan Hakim Konstitusi di IndonesiaI = Internal and external oversight system against supreme court and constitutional judges in Indonesia.

No. Panggil

: S45924 Abstrak

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui sejauh mana perkembangan sistem pengawasan Hakim Agung dan Hakim Konstitusi di Indonesia. Kebutuhan Hukum Masyarakat dan ketatanegaraan Indonesia terhadap terbentuknya lembaga peradilan yang bebas, mandiri, bersih dan berwibawa menyebabkan sistem pengawasan selama ini yang hanya bersifat internal harus didukung, dilengkapi dengan pengawasan eksternal. Untuk itu melalui Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ketiga terbentuklah Komisi Yudisial sebagai Lembaga Negara yang bertugas menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Penelitian ini didasarkan pada ketentuan perundang-undangan tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial yang terbentuk pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 yang memangkas kewenangan Komisi Yudisial sepanjang mengenai pengawasan terhadap hakim. 185. Penulis Pembimbing

: Jeanne Eureka : Rosa Agustina ; Abdul Salam


Hal. 88

Judul

: Penerapan asas proporsionalitas dalam perjanjian studi kasus processing agreement antara para produsen gas dengan plant operator = Proportionality principles in an agreement study case processing agreement between gas producers and plant operator.

No. Panggil

: S46767 Abstrak

Skripsi ini membahas bagaimana keberlakuan asas proporsionalitas di dalam perjanjian, dalam hal ini adalah Processing Agreement, sebagai salah satu bentuk perjanjian yang berlaku di bidang pengusahaan gas bumi. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode kepustakaan dan wawancara dengan seorang narasumber. Dalam keberlakuannya, asas proporsionalitas sering disamakan artinya dengan asas keseimbangan, padahal keduanya memiliki pemaknaaan yang berbeda satu dengan yang lainnya, di mana asas keseimbangan lebih menekankan pada tujuan akhirnya, yaitu untuk mencapai posisi yang sama antara para pihak, sedangkan asas proporsionalitas lebih menekankan pada proses hingga terciptanya hak dan kewajiban dari para pihak di dalam perjanjian. Selain itu skripsi ini juga membahas apakah Processing Agreement telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian menurut Hukum Perjanjian yang berlaku di Indonesia dan Amerika. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Processing Agreement telah memenuhi syarat sahnya perjanjian di Indonesia dan Amerika, dan telah ditemukan pula keberlakuan dari asas proporsionalitas dalam pembentukan dan pelaksanaan Processing Agreement. 186. Penulis

: Jeremia Budhi Pratama

Pembimbing


Judul

: Implementasi International Convention on the Protection of All Migrant Workers and Members of Their Families tahun 1990 terkait perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri = The implementation of 1990 International Convention on the Protection of All Migrant Workers and Members of Their Families regarding the protection of Indonesian Migrant Workers overseas

No. Panggil

: S45005 Abstrak

Skripsi ini membahas mengenai implementasi atas International Convention on the Protection of All Migrant Workers and Members of Their Families Tahun 1990 oleh Indonesia dalam rangka perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri. Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki jumlah pekerja migran membutuhkan suatu mekanisme perlindungan yang dapat menjamin nasib para pekerja migrannya di luar negeri yang rentan terhadap pelanggaran hak-hak dasar mereka. International Convention on the Protection of All Migrant Workers and Members of Their Families merupakan sebuah instrumen hukum internasional yang disahkan untuk menyediakan perlindungan atas hak-hak dasar seluruh pekerja migran di dunia. Komitmen Indonesia untuk terikat dengan perjanjian internasional ini diharapkan mampu mengatasi permasalahan yang terjadi terhadap pekerja migrannya di negara-negara tujuan pekerja migran untuk bekerja. Indonesia harus melakukan perubahan pada kerangka hukum perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dan mereformasi praktik perlindungannya untuk memastikan agar hak-hak para Tenaga Kerja Indonesia dapat terjamin. 187. Penulis Pembimbing Judul

: Karizza Rakmavika : Suharnoko ; Arman Nefi : Analisis akibat hukum adanya ketentuan nominee atas saham pada perjanjian jual beli saham perseroan terbatas terhadap keabsahan penyerahan hak milik atas saham : studi perjanjian jual beli saham antara PT. KISB dan TCE PTE


Hal. 89

Limited = Analysis the legal consequence of nominee share clause in share purchase agreement towards the validity of transfer ownership of shares : studies share purchase agreement between PT KISB and TCE PTE Limited. No. Panggil

: S45170 Abstrak

Konsep nominee berasal dari Pranata Hukum Trust yang berasal dari Tradisi Hukum Common Law. Dapat masuk konsep nominee-nya di Indonesia yang menggunakan Tradisi Hukum Civil Law, dilatarbelakangi oleh adanya proses perdagangan lintas negara dan proses globalisasi. Dalam praktiknya, konsep nominee dapat digunakan karena adanya sistem hukum terbuka dan asas kebebasan berkontrak pada hukum perjanjian di Indonesia. Namun perlu diingat agar suatu perjanjian sah dan memiliki kekuatan hukum maka perjanjian tersebut harus memenuhi syarat sah perjanjian, salah satunya ‘sebab yang halal’. Di Indonesia, terdapat peraturan yang melarang praktik nominee atas saham, yaitu pasal 33 ayat (1) dan (2) Undang Undang Penanaman Modal. Dengan adanya ketentuan tersebut maka perjanjian yang terdapat ketentuan nominee atas saham adalah perjanjian yang batal demi hukum. Kemudian, sesuai dengan ketentuan pasal 584 KUHPer, Indonesia menerapkan sistem penyerahan kausal dimana sah atau tidaknya perjanjian obligator juga akan mempengaruhi sah atau tidaknya proses penyerahan hak milik. Dengan demikian, penyerahan hak milik atas saham PT KISB yang didasari oleh perjanjian jual beli saham yang terdapat ketentuan nominee saham tidaklah sah. 188. Penulis

: Kartika Mahardhika Putri

Pembimbing

: Eka Sri Sunarti ; Rosewitha Irawaty

Judul

: Aspek hukum pengkreditan pajak masukan pada perusahaan terpadu di bidang industri kelapa sawit : analisis Putusan Pengadilan Pajak No. put.36474/PP/M.XII/16/2012 = Law aspect of tax credit in integrated company of coconut palm industry : analysis of Putusan Pengadilan Pajak No. put.36474/PP/M.XII/16/2012

No. Panggil

: S44991 Abstrak

Pengaturan mengenai Pengkreditan Pajak Masukan pada perusahaan terpadu pada industri kelapa sawit sering menjadi masalah dalam penerapannya, khususnya PMK No. 78/PMK.03/2010. Skripsi ini membahas mengenai pengaturan pengkreditan pajak masukan pada perusahaan terpadu kelapa sawit pada UU No. 42 Tahun 2009 dan PMK No. 78/PMK.03/2010. Kesesuaian diantara keduanya, serta penerapannya pada suatu perusahaan terpadu untuk memperjelas analisis. Dengan menggunakan metode studi kepustakaan, diketahui bahwa pengkreditan pajak masukan pada PMK No. 78/PMK.03/2010 adalah berbeda dengan UU No. 42 Tahun 2009. 189. Penulis

: Kay Azaria Adita

Pembimbing


Judul

: Konsep delimitasi batas maritim dan penerapannya studi kasus Negara Indonesia Singapura = Maritime boundary delimitation concept and its application the case study of Indonesia Singapore.

No. Panggil

: S46011 Abstrak

Sebagai negara kepulauan, kepastian batas-batas maritim merupakan hal yang sangat krusial bagi Indonesia dalam rangka menegakkan kedaulatannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prinsip Abstrak dan Indeks Skripsi 2013, FHUI

Hal. 90

dan metode delimitasi maritim yang diterapkan dalam perjanjian-perjanjian perbatasan maritim di antara Indonesia dan Singapura, serta penerapan delimitasi maritim tersebut secara nyata. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip yang digunakan dalam perjanjianperjanjian di antara Indonesia-Singapura adalah prinsip delimitasi maritim laut teritorial, sedangkan metode yang digunakan adalah metode sama jarak termodifikasi. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perjanjian-perjanjian delimitasi maritim diantara kedua negara berlangsung dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari minimnya pelanggaran batas maritim di antara kedua Negara. 190. Penulis

: Keisha Rizkie Adinda

Pembimbing

: Yeni Salma Barlinti ; Wirdyaningsih

Judul

: Tinjauan yuridis atas Side Streaming pada pelaksanaan akad Murabahah Bil Wakalah di Bank X Syariah = Law review pertaining Side Streaming in the implementation of Murabaha Bil Wakalah on Bank X.

No. Panggil

: S45444 Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk menjabarkan tentang sistem dan konsep dari fasilitas pembiayaan pada perbankan syariah, khususnya murabahah dengan akad pelengkap wakalah. Pada Bank X Syariah disebut dengan akad murabahah bil wakalah. Penelitian ini dilakukan untuk melihat apakah dalam praktiknya Bank X Syariah telah menerapkan prinsip syariah secara menyeluruh dalam proses pembiayaan murabahah bil wakalah. Prosedur murabahah bil wakalah membuka kemungkinan terjadinya side streaming, yaitu pembelian barang tidak sesuai dengan tujuan awal. Hal ini membuat pelaksanaan dari pembiayaan tidak sesuai dengan akad. Penulis melakukan analisis terhadap prosedur pembiayaan murabahah dengan wakalah di Bank X Syariah dengan melihat ketentuan pada Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Metodologi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif untuk menghasilkan data yang bersifat eksploratoris, yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang memuat norma hukum tertulis. Di samping meneliti bahan pustaka, penulis juga melakukan wawancara untuk dijadikan data pendukung dalam penulisan ini. Penulis melakukan analisis terhadap nasabah yang diberikan fasilitas pembiayaan murabahah bil wakalah oleh Bank X Syariah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengikatan akad murabahah dan wakalah pada Bank X Syariah dilakukan pada waktu yang bersamaan, sehingga objek pembiayaan tidak dimiliki saat dilakukan akad jual beli murabahah. Penyelesaian atas kasus side streaming oleh Bank X Syariah adalah sekedar memastikan bahwa nasabah tetap melakukan pembayaran kewajiban pengembalian hutang kepada bank hingga lunas. Sehingga pada faktanya, Bank X Syariah terkesan membiarkan nasabah melakukan kesalahan dan tidak memperbaikinya. 191. Penulis

: Khairun Nisa

Pembimbing

: Akhmad Budi Cahyono

Judul

: Analisis penerbitan purchasing order po dalam perjanjian distributor yang dianggap sebagai utang studi kasus putusan pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 48/ Pailit/ 2012/ PN. Niaga Jkt. Pst dan putusan kasasi Nomor 704 K Pdt. Sus/2012) dalam keperkaraan antara PT. Prima Jaya Informatika dan PT. Telekomunikasi Seluler (Telkomsel) = Analysis issuing purchasing order po in the distributor agreement regarded as the debt case study commercial court decision in central Jakarta District court Number 48/Pailit/2012/ Pn Niaga Jkt Pst and cassation decision in supreme court Number 704 K/Pdt.Sus/2012) in the case between PT. Prima Jaya Informatika and PT. Telekomunikasi Seluler (Telkomsel).


Hal. 91

No. Panggil

: S45859 Abstrak

Pengertian utang yang ada di dalam KUHP Perdata merupakan rujukan yang diimplementasikan kedalam UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Terkait utang yang sangat sederhana pembuktiannya yang diatur dalam UU Kepailitan tersebut, berimbas pada mudahnya suatu entitas hukum dapat dimohonkan pailit di pengadilan niaga. Bahkan atas suatu penerbitan Purchasing Order oleh distributor, yang tidak mendapatkan approval, hal tersebut dapat dikatakan sebagai utang dalam UU Kepailitan, karena tidak adanya batas yang disebut dengan “pembuktian utang sederhana”. Sedangkan, didalam KUHPerdata pada pasal 1457 dan 1458, suatu jual beli dianggap telah terjadi ketika adanya kesepakatan mengenai barang dan harga yang telah diperjanjikan sebelumnya, dimana antara pemenuhan hak dan kewajiban berimbang. Penelitian ini membahas mengenai dua purchasing order yang diterbitkan oleh PT. Prima Jaya Informatika, selaku distributor produk kartu prima yang dikeluarkan oleh PT. Telkomsel, yang tidak mendapatkan approval dari PT. Telkomsel, dimana akhirnya PT. Prima Jaya Informatika menganggap hal tersebut sebagai utang. Atas dasar utang tersebutlah, dengan disertai kreditur lain, PT. Prima Jaya Informatika mengajukan permohonan pailit ke pengadilan niaga Jakarta pusat, dimana pada tahap ini PT. Telkomsel diputus pailit, namun PT. Telkomsel mengajukan upaya hukum kasasi pada Mahkamah Agung, yang dalam keputusannya mencabut keadaan pailit PT. Telkomsel. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui utang yang seperti apakah yang dapat diajukan permohonan pailit menurut ketentuan peraturan yang berlaku. 192. Penulis

: Kharis Sucipto

Pembimbing

: Rosa Agustina ; Tri Hayati

Judul

: Penerapan stabilization clause dalam monetisasi liquefied natural gas (LNG) dalam rangka kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di Indonesia = The implementation of stabilization clause in the monetization of liquefied natural gas (LNG) in the upstream business activities of petroleum and natural gas in Indonesia.

No. Panggil

: S45323 Abstrak

Monetisasi Liquefied Natural Gas (LNG) dalam rangka kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di Indonesia, mendasarkan sistem usahanya pada kontrak, yaitu Kontrak Kerja Sama sebagai kontrak baku, yang membutuhkan perjanjian tambahan yaitu Principal of Agreement/Development Agreement dan Fiscal Agreement. Namun, monetisasi LNG cenderung menghadapi kendala berupa adanya tindakan sepihak Pemerintah Indonesia dalam mengubah kebijakan hukum, fiskal, tumpang tindih peraturan pusat dan daerah, maupun perizinan terhadap kontrak-kontrak yang telah disepakati oleh para pihak. Hal ini menimbulkan tidak adanya kepastian hukum bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dalam melaksanakan kontrak, sehingga menghambat kegiatan monetisasi LNG. Stabilization Clause yang berkembang dalam kontrak konsesi kegiatan usaha minyak dan gas bumi di Amerika Serikat, hingga negara-negara produsen LNG lainnya, berperan untuk menjaga kontrak tetap berlaku sampai dengan batas waktu yang disepakati. Penelitian terhadap Stabilization Clause sangat diperlukan karena dapat dijadikan sebagai solusi terhadap permasalahan monetisasi LNG di Indonesia. 193. Penulis

: Kristen Natalia

Pembimbing

: Brian Amy Prastyo

Judul

: Legalitas penunjukan perusahaan asuransi tertentu sebagai penanggung dalam


Hal. 92

perjanjian kredit pemilikan rumah = The legality regarding the appointment of certain insurance company as insurer by bank in house mortgage agreement. No. Panggil

: S52402 Abstrak

Pasal 6 ayat 1 Undang undang No 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian mengatur mengenai kebebasan bagi tertanggung untuk secara bebas tanpa tekanan dari pihak manapun untuk memilih perusahaan asuransi sebagai penanggungnya Hal tersebut ditujukan untuk melindungi tertanggung sebagai pihak yang paling berkepentingan terhadap objek asuransi Namun dalam produk Kredit Pemilikan Rumah yang diselenggarakan oleh perbankan terdapat kewajiban bagi debitur untuk menutup perjanjian asuransi dengan perusahaan asuransi yang telah menjadi mitra dari bank bersangkutan Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan undang undang dan pendekatan analitikal yang menggunakan Undang Undang No 2 Tahun 1992 Kitab Undang Undang Hukum Dagang peraturan perundang undangan di bidang perbankan serta karya hukum jurnal artikel yang terkait Di akhir penelitian Penulis berkesimpulan bahwa bank berhak untuk menunjuk beberapa perusahaan asuransi untuk menjadi penaggung dari debitur karena kepentingan yang juga dimilikinya terhadap objek asuransi Bank tidak diperbolehkan menunjuk satu perusahaan asuransi saja karena praktik tersebut merupakan pelanggaran terhadap prinsip kebebasan memilih penanggung yang diatur dalam Pasal 6 ayat 1 UU No 2 Tahun 1992. 194. Penulis

: Kristian Takasdo

Pembimbing

: Agus Sardjono

Judul

: Fair use dalam sistem perlindungan hak cipta suatu studi perbandingan antara undang-undang hak cipta dengan copyright law Amerika Serikat = Fair use in copyright protection system a comparative study between Indonesian copyright law and USA copyright law.

No. Panggil

: S46857 Abstrak

UU Hak Cipta memberikan hak eksklusif kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, namun ternyata hak eksklusif tersebut tidak sepenuhnya mutlak karena adanya konsep atau doktrin fair use yang memperkenankan tindakantindakan penggunaan tertentu yang dapat dilakukan oleh orang lain tanpa meminta persetujuan dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Namun, ternyata pengaturan serta praktik doktrin fair use berbedabeda di tiap negara. Di Indonesia sendiri belum ada praktik pengadilan mengenai doktrin fair use ini, hanya ada pengaturannya saja di Pasal 15 UU Hak Cipta sehingga perlu penafsiran perbandingan untk menafsirkan penerapannya. Dalam Pasal 15 UU Hak Cipta diatur tujuh butir penggunaan yang diperbolehkan terhadap suatu Ciptaan, namun belum jelas apakah doktrin fair use dalam Pasal 15 UU Hak Cipta berlaku untuk semua ciptaan atau tidak. Penelitian ini membahas perbandingan pengaturan doktrin fair use yang ada di Indonesia dengan pengaturan fair use di Amerika Serikat dan menasfirkan penerapan Pasal 15 UU Hak Cipta melalui perkara-perkara yang ada di Amerika Serikat untuk melihat kemungkinan penerapan Pasal 15 menggunakan pendekatan case law. Di akhir penelitian, Penulis berkesimpulan bahwa doktrin fair use hanya berlaku kepada ciptaan yang mendapatkan perlindungan hak cipta dan penerapan doktrin fair use dalam Pasal 15 UU Hak Cipta dimungkinkan menggunakan pendekatan case law seperti di Amerika Serikat sehingga memerlukan penafsiran hakim untuk menentukan adanya suatu penggunaan yang wajar. 195. Penulis Pembimbing

: Krizna Kizmasky R.H.P. : Suharnoko ; Endah Hartati


Hal. 93

Judul

: Resi gudang sebagai jaminan hutang : studi kasus pada PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk = Warehouse receipt as collateral : case study at PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk.

No. Panggil

: S44879 Abstrak

Telah lahir dan diakui produk baru dalam lembaga perbankan untuk mengatasi masalah kedaruratan, yaitu produk kredit dengan sistem resi gudang. Dengan diundangkannya Undang – Undang no. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi gudang, maka terjadi perubahan kedudukan resi gudang itu sendiri, mulanya merupakan suatu bukti titip menjadi bukti hak milik.Resi gudang merupakan lembaga jaminan baru yang dalam karya ini akan dijelaskan mengenai kedudukan resi gudang sebagai jaminan hutang ditinjau dari hukum jaminan serta bagaimana praktek yang dilakukan oleh lembaga keuangan, dalam hal ini PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif maka diperoleh kesimpulan bahwa resi gudang merupakan salah satu bentuk jaminan kebendaan dan pelaksanaan kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia dapat dijabarkan dengan jelas. 196. Penulis

: Kurniawan Arif Wicaksono

Pembimbing


Judul

: Tinjauan terhadap penerapan distinction principle dalam konflik bersenjata: studi kasus prosecutor V. Stanislav Gali (ICTY) dan prosecutor V. Fofana Kondewa (SCSL) = Analysis on the application of distinction principle in armed conflict: cases study of prosecutor V. Stanislav Gali (ICTY) and prosecutor V. Fofana Kondewa (SCSL).

No. Panggil

: S53011 Abstrak

Skripsi ini membahas mengenai pengaturan masalah distinction principle dalam hukum humaniter internasional, berikut perkembangan dan kedudukannya serta penerapannya dalam dua bentuk konflik bersenjata yang terjadi, yakni konflik bersenjata internasional dan non-internasional. Analisis akan dilakukan dengan menggunakan studi kasus atas perkara Prosecutor v. Stanislav Galić (ICTY) dan perkara Prosecutor v. Fofana Kondewa (SCSL). Dalam dua kasus tersebut, masing-masing pihak tergugat dituntut telah melakukan pelanggaran terhadap distinction principle, yaitu tindakan kekerasan dengan tujuan menyebarkan teror kepada penduduk sipil. Metode pendekatan kualitatif digunakan untuk mengumpulkan bahan-bahan dalam penulisan skripsi ini. Pada akhirnya, skripsi ini berusaha menganalisis pentingnya perlindungan terhadap penduduk sipil saat konflik bersenjata terjadi dan bahwa segala bentuk serangan atau ancaman yang dilakukan terhadap penduduk sipil merupakan pelanggaran terhadap distinction principle karena tidak dilakukan pembedaan antara combatant dan penduduk sipil. 197. Penulis

: Kusmiyati

Pembimbing

: Suharnoko ; Melania Kiswandari

Judul

: Tinjauan yuridis pengangkatan pekerja pada salah satu universitas negeri di Jakarta ditinjau dari hukum perburuhan : studi kasus periode 1999-2010 pada pekerja X, Fakultas Y, Universitas Z = Juridical review lifting workers in one of the state university of Jakarta seen from the angle of the law of treaties : case study periode 1999-2010 year worker X, Y Faculty, University of Z.

No. Panggil

: S45341


Hal. 94

Abstrak Perjanjian kerja merupakan ikatan yang mengawali hubungan kerja antara pekerja dan pemberi kerja yang menimbulkan hubungan hukum diantara para pihak. Perjanjian kerja dapat dibuat secara tertulis atau lisan. Perjanjian kerja yang dibuat secara lisan harus diterbitkan Surat Pengangkatan oleh pemberi kerja. Surat pengangkatan yang dikeluarkan oleh pemberi kerja tidak mencantumkan hak dan kewajiban para pihak, sehingga pekerja kurang memahami hak dan kewajibannya. Hal tersebut sering menimbulkan permasalahan baik oleh pekerja maupun pemberi kerja. Berdasarkan permasalahan tersebut, akan dilakukan analisa yuridis pengangkatan pekerja pada Fakultas Y Universitas Z yang perekrutan pekerjanya dengan Surat Keputusan dikaitkan dengan hukum perjanjian dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Z Sebagai Badan Hukum Milik Negara. 198. Penulis

: Larasati Allegra Farniasari

Pembimbing

: Aad Rusyad Nurdin

Judul

: Tinjauan yuridis terhadap prinsip perlindungan nasabah penyimpan dana dalam kasus antara PT. Bank A Cabang Biak dengan TN X studi kasus putusan nomor 05/Pdt/G/2003/ PN Bik = Juridical review of fund depositors protection in the case of PT. Bank A Cabang Biak and Mr X case study verdict number 05/Pdt/G/ 2003 /PN Bik.

No. Panggil

: S52404 Abstrak

Skripsi ini membahas mengenai pengaturan perlindungan nasabah penyimpan dana yang berlaku di perbankan Indonesia dan penerapan prinsip perlindungan nasabah penyimpan dana terkait kasus antara PT. Bank A Cabang Biak dengan Tn. X Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum atau berupa norma hukum tertulis Hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa dalam sistem perbankan Indonesia perlindungan nasabah penyimpan dana dilakukan melalui 2 cara yaitu secara implisit dan secara eksplisit Peraturan ndash peraturan yang memberikan perlindungan secara implisit antara lain terdapat dalam Undang Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No 10 Tahun 1998 khususnya pasal 29 37 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Undang Undang No 21 Tahun 2001 tentang OJK KUHPerdata pasal 1365 1367 1236 dan 1239 dan Peraturan peraturan Bank Indonesia terkait Sedangkan perlindungan secara eksplisit adalah perlindungan melalui pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan yang akan menjamin simpanan nasabah jika bank mengalami kegagalan Terkait dengan kasus yang dibahas dalam skripsi ini disimpulkan bahwa PT Bank A Cabang Biak melanggar tidak menerapkan prinsip kehati hatian dalam melaksanakan transaksi yang diperintahkan nasabahnya Tn. X sehingga tidak sesuai dengan ketentuan pasal 2 dan 29 Undang Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No 10 Tahun 1998 PT. Bank A Cabang Biak juga melanggar beberapa hak konsumen yang diatur dalam dalam pasal 4 Undang Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Selain itu terjadinya kasus tersebut juga menunjukkan bahwa kontrol internal di PT. Bank A Cabang Biak pada waktu itu masih kurang efektif. 199. Penulis

: Lenny Syarlitha Virgasari Sriyanto

Pembimbing Judul

: Eva Achjani Zulfa : Penerapan keadilan restoratif melalui lembaga pidana bersyarat = The application of restorative justice through the conditional sentencing.

No. Panggil

: S46248


Hal. 95

Abstrak Keadilan restoratif (restorative justice) pada intinya mengutamakan partisipasi langsung para pihak yang berkepentingan dalam menyelesaikan perkara pidana, menjunjung tinggi nilai perdamaian, rekonsiliasi, serta pemenuhan kewajiban dan kepentingan para pihak secara sukarela. Sebagai pendekatan baru dalam hukum pidana, keadilan restoratif memiliki prinsip-prinsip yang dapat diintegrasikan ke dalam hukum pidana konvensional, misalnya dalam hal pemidanaan. Salah satu bentuk pemidanaan yang berpotensi untuk menerapkan prinsip-prinsip keadilan restoratif dalam pelaksanaannya adalah pidana bersyarat. Sesuai dengan hasil penelitian, putusan-putusan pidana bersyarat, baik secara umum maupun seperti yang terdapat dalam Putusan Nomor: 307 K/Pid.Sus/2010, Putusan Nomor: 732 K/PID/2010, Putusan Nomor: 43/Pid.B/2012/PN.Kb.Mn., Putusan Nomor: 229/Pid.B/2012/PN.Stb., dan Putusan Nomor: 243/Pid.B/2011/PN.Dmk., telah menerapkan prinsip-prinsip keadilan restoratif, akan tetapi belum secara keseluruhan. Selain itu, putusan pidana bersyarat yang tepat untuk menjadi bentuk penerapan keadilan restoratif hendaknya memuat prinsip-prinsip keadilan restoratif dan memaksimalkan ketentuan mengenai syarat umum dan syarat khusus seperti yang tercantum dalam Pasal 14a dan 14c KUHP. 200. Penulis

: Lidzikri Caesar Dustira

Pembimbing

: Fatmah Jatim ; Lita Arijati

Judul

: Penerapan teori kualifikasi dan pilihan forum dalam Perkara no. 247/PDT.G/2010/PN.JKT.PST dan perkara di United States Bankruptcy Court Southern District of New York No. 08-13555 (JMP) = Implementation of the theory of qualifications choice of forum in case no. 247/PDT.G/2010/PN.JKT.PST at United States Bankruptcy Court Southern District of New York case no. 0813555 (JMP)

No. Panggil

: S45598 Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sengketa yang terjadi antara PT Mobile 8 Telecom dan Lehman Brothers Special Financing berhubungan dengan transaksi swap derivatif yang didokumentasikan dalam dokumen Confirmation dan ISDA Master Agreement. Selanjutnya, dilakukan kualifikasi berdasarkan teori HPI terhadap interpretasi hakim Pengadilan Jakarta Pusat dan hakim United States Bankruptcy Court Southern District of New York perihal dokumen Confirmation. Lebih lanjut dilakukan dianalisis mengenai forum yang berwenang dalam mengadili masing-masing perkara berdasarkan pendekatan hukum acara perdata yang berlaku dan teori-teori HPI terhadap ketentuanketentuan yang terdapat dalam dokumen Confirmation dan ISDA Master Agreement. 201. Penulis

: Loura Hardjaloka

Pembimbing

: Akhmad Budi Cahyono ; Melania Kiswandari

Judul

: Prinsip pengalihan tindakan perlindungan bagi pekerja berdasarkan hukum perdata dan hukum perburuhan terkait putusan Mahkamah Konstitusi nomor 27/PUU-IX/2011 : studi kasus di PT. X sebagai perusahaan alih daya dan PT. Y sebagai perusahaan pengguna = Transfer of undertaking protection employment based civil law and labor law related with Constitutional Decision no. 27/PUUIX/2011 : case study at PT. X as outsourcing company and PT. Y as user.

No. Panggil

: S45133 Abstrak

Adanya ketidakpastian hukum pekerja alih daya dalam hubungan kerja mengakibatkan pekerja alih daya Abstrak dan Indeks Skripsi 2013, FHUI

Hal. 96

kehilangan keamanan kerja (job security) untuk mendapatkan penghasilan serta minimnya penghasilan telah melanggar hak konstitusional pekerja alih daya berdasarkan UUD 1945. Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011, maka menentukan dua model PKWT untuk melindungi hak-hak pekerja. Pertama, dengan mensyaratkan agar perjanjian kerja antara pekerja dengan perusahaan alih daya tidak berbentuk PKWT, melainkan berbentuk Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Kedua, menerapkan prinsip pengalihan tindakan perlindungan bagi pekerja/buruh (Transfer of Undertaking Protection of Employment atau TUPE) yang bekerja pada perusahaan yang melaksanakan pekerjaan alih daya. Dengan menggunakan model TUPE, maka perjanjian kerja yang terdahulu akan dialihkan kepada perusahaan alih daya yang baru padahal pihaknya tidak mengetahui dan tidak mengikatkan diri sama sekali dalam perjanjian kerja tersebut. Hal ini tentu tidak sesuai dengan prinsip perjanjian sebagaimana dapat dilihat dari pengertian perjanjian perburuhan dalam Pasal 1601 huruf (a) Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 1 ayat (14) UU No. 13 Tahun 2003 serta bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sahnya perjanjian. Selain itu, prinsip TUPE ini dianggap memiliki kelebihan dan kelemahan berdasarkan perspektif masing-masing pihak yakni pihak PT. X dan PT. Y serta pekerja alih daya, jika model TUPE akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini. 202. Penulis

: Lubis, Fitri Handayanti

Pembimbing

: Flora Dianti ; Febby Mutiara Nelson

Judul

: Perlindungan hukum terhadap tersangka sebagai korban tindakan upaya paksa penangkapan : tinjauan yuridis Putusan Nomor 290/PID.B/2011/PN.Sbg atas nama terdakwa Kasmin Nadeak = Suspect's legal protection as victim of coercive measure of arrest : judicial review of Court Decision 290/Pid.B/2011/Pn.Sbg on behalf of defendant Kasmin Nadeak

No. Panggil

: S46593 Abstrak

Skripsi ini membahas dua permasalahan. Pertama, mengenai prosedur penggunaan senjata api oleh Penyidik Polisi ketika melakukan upaya paksa penangkapan terhadap tersangka berdasarkan Perkapolri 1/2009 dan Perkapolri 8/2009. Kedua, mengenai perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada tersangka yang menjadi korban (tersangka) penggunaan senjata api oleh penyidik Polisi saat penangkapan. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan yang dipadu dengan wawancara narasumber, penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui keadaan mendesak mana yang memperbolehkan penggunaan senjata api, baik secara situasional lapangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Permasalahan untuk menjustifikasi penggunaan senjata api ialah pengadilan dan institusi Polisi harus mempertimbangkan asas nesesitas, asas proporsionlatias dan alasan yang masuk akal terhadap penyidik yang menggunakan senjata api, sehingga diketahui bagaimana petugas memahami penggunaan senjata api ketika menangkap tersangka dan bagaimana petugas menentukan apakah ada ancaman dan bagaimana petugas menilai bahwa ancaman tersebut membahayakan jiwanya atau orang lain terkait dengan keseriusan ancaman. Terdapat 3 (tiga) keadaan yang membolehkan penyidik untuk menembak tersangka yakni ketika untuk melindungi dirinya, untuk melindungi orang lain dari bahaya dan menghindari tersangka melarikan diri, namun ketiganya tersebut merupakan upaya terakhir. 203. Penulis

: M. Reza Fahriadi

Pembimbing

: Fatmah Jatim ; Mutiara Hikmah

Judul

: Tinjauan yuridis aspek pilihan hukum dan pilihan forum dalam perjanjian pembiayaan internasional : analisis klausul pilihan hukum dan pilihan forum dalam dua (2) Facility Agreement = Legal review on choice of law and choice of


Hal. 97

forum aspects in international financing : transaction choice of law and choice of forum clauses analysis in two (2) Facility Agreement. No. Panggil

: S44972 Abstrak

Facility Agreement merupakan bentuk pembiayaan dalam bentuk utang, dimana Facility Agreement menjadi transaksi yang kerap dijumpai dalam pembiayaan lintas negara sebagai penyaluran dana dari institusi finansial (khususnya perbankan) bagi para pelaku usaha yang memerlukan dana dalam jumlah besar. Ketika suatu transaksi tersebut melibatkan para pihak yang berbeda kewarganegaraan maka kesepakatan mengenai Pilihan Hukum dan Pilihan Forum merupakan hal yang krusial untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan transaksi. Penelitian ini meninjau Pilihan Hukum dan Forum dari aspek kontraktual serta dalam aspek HPI. 204. Penulis

: M. Titanno BSD.

Pembimbing


Judul

: Masalah pelarangan penggunaan penduduk sipil sebagai tameng (human shield) dalam hukum humaniter internasional dan kaitannya dengan sistem pertahanan rakyat semesta di Indonesia = The prohibition of the use of civilians as shield human shield in international humanitarian law and the its relation with people's total defence system in Indonesia.

No. Panggil

: S44159 Abstrak

Pada konflik bersenjata, perlindungan penduduk sipil merupakan bagian terpenting dalam hukum humaniter internasional, terlebih lagi dengan adanya suatu fenomena baru dalam prakteknya, yaitu penggunaan penduduk sipil yang dijadikan human shield untuk menahan serangan lawan. Penerapan ini juga dikaitkan dengan kasus yang terdapat di ICTY mengenai praktek human shield ini. masalah Sistem Pertahanan Rakyat Semesta yang dianut oleh Indonesia juga menjadi permasalahan apakah termasuk dalam praktek penggunaan human shield atau bukan. Pengertian mengenai penduduk sipil dan perlindungan yang didapatkan terhadap penggunaan human shield yang terjadi pada kasus dan Sistem Pertahanan Rakyat Semesta menjadi pembahasan utama dalam skripsi ini. 205. Penulis

: Mahiswara Timur

Pembimbing

: Arman Nefi ; Eka Sri Sunarti

Judul

: Tinjauan yuridis hubungan istimewa dan hubungan afiliasi pada praktik transfer pricing dalam transaksi jasa yang dilakukan oleh perusahaan terbuka = Juridical review of special relation and affiliated relation due transfer pricing in affiliated transaction of services by public company.

No. Panggil

: S47384 Abstrak

Penelitian ini disusun untuk mengkaji aspek-aspek hukum dari praktik transfer pricing dalam suatu transaksi jasa yang dilakukan oleh perusahaan terbuka di Indonesia serta untuk mengetahui metode dan dampak dari suatu Transfer Pricing pada transaksi jasa terafiliasi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka. Hasil dari penelitian ini adalah, di samping perlindungan yang telah diberikan peraturan perundang-undangan, masih ada celah hukum yang memungkinkan perusahaan terbuka melakukan praktik Transfer Pricing dalam transaksi jasa afiliasi yang dapat merugikan potensi penerimaan pajak


Hal. 98

negara dan pemegang saham minoritas. Diperlukan pengetahuan teknis mendalam dari pihak regulator dan dokumentasi data pembanding yang memadai untuk dapat mengantisipasi praktik negatif tersebut. 206. Penulis

: Maria Amanda WP

Pembimbing

: Rosewitha Irawaty

Judul

: Tinjauan terhadap pengambilalihan yayasan oleh Perseroan Terbatas ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan juncto Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan : studi terhadap pengambilalihan Yayasan ABC oleh PT. XYZ = Review of the take over of foundation by the limited liability company viewed from Law Number 28 of 2004 on The Amendment of Law Number 16 of 2001 on Foundation juncto Government Regulation Number 63 of 2008 on the Implementation of the Foundation Law : study of take over of ABC Foundation by PT. XYZ.

No. Panggil

: S45000 Abstrak

Skripsi ini membahas mengenai pengambilalihan yayasan yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas dan akibat dari pelaksanaan pengambilalihan tersebut. Proses pengambilalihan yayasan sedikit berbeda dengan proses akuisisi Perseroan Terbatas, dimana dalam akuisisi Perseroan Terbatas jenis akuisisi yang sering terjadi adalah akuisisi saham. Dalam mengambilalih yayasan tidak mungkin dilakukan dengan akuisisi saham, hal ini dikarenakan yayasan tidak memiliki saham, sehingga jenis yang mungkin untuk dilaksanakan adalah pengambilalihan aset yayasan. Skripsi ini akan memaparkan salah satu contoh dari sebuah proses pengambilalihan aset yayasan yaitu Yayasan ABC yang diakuisisi oleh PT XYZ dan juga mengenai akibat dari akuisisi aset yayasan bagi Yayasan ABC. 207. Penulis

: Maria Anastasia Tota Asi

Pembimbing

: Zulfa D. Basuki ; Mutiara Hikmah

Judul

: Penerapan teori Renvoi (penunjukan kembali) dalam penyelesaian perkara perceraian warga negara asing di pengadilan Indonesia = The implementation of Renvoi theory in divorce settlement of foreign citizens in Indonesian court.

No. Panggil

: S45563 Abstrak

Skripsi ini membahas konsep perceraian yang bersifat HPI dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, perkembangan teori renvoi (penunjukan kembali) dalam praktek HPI Indonesia, serta implementasinya dalam proses penyelesaian perkara perceraian warga negara asing di pengadilan Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dan berbentuk deskriptif analitis. Dari penelitian ini terlihat bahwa hakim Indonesia belum sepenuhnya mempertimbangkan teori renvoi dalam proses pertimbangan dan pengambilan keputusan. Hasil penelitian menyarankan bahwa untuk pengoptimalan implementasi teori renvoi dibutuhkan peraturan perundang-undangan HPI yang jelas untuk dapat menjadi acuan dalam pengambilan keputusan. 208. Penulis

: Marisa Harfiana

Pembimbing


Judul

: Tinjauan hukum mengenai masalah penerapan izin pinjam pakai kawasan hutan pada kegiatan pertambangan batubara di Indonesia dan kaitannya dengan


Hal. 99

investasi = Juridical review of the issues on implementation of borrow to use permit for forest area on coal mining in Indonesia and its relation to investment. No. Panggil

: S46453 Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai konsep, tujuan, pengaturan, dan permasalahan penerapan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dalam kegiatan pertambangan batubara di Indonesia serta mengetahui dampaknya terhadap investasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, diantaranya peraturan perundangan-undangan, buku, dan wawancara dengan narasumber. Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan yang menjawab pokok permasalahan, yaitu bahwa IPPKH merupakan sebuah fasilitas untuk menjembatani kepentingan investasi dan kepentingan pelestarian hutan dimana keduanya merupakan kepentingan strategis bagi Negara yang tidak bisa dikesampingkan salah satunya. Namun, IPPKH masih mengalami masalah dalam penerapannya karena beberapa faktor seperti masih banyaknya perusahaan yang tidak atau belum mengajukan IPPKH, perbedaan pemetaan, serta kepastian hukum pengaturan IPPKH. Masalah-masalah tersebut disebabkan oleh faktor dari Pemerintah maupun pihak pengusaha pertambangan itu sendiri. Kondisi ini menimbulkan potensi terganggunya investasi di bidang pertambangan batubara. Dengan demikian perlu diwujudkan penerapan IPPKH yang efektif sehingga fungsi dan tujuan dari IPPKH untuk mengakomodir kepentingan investasi dan pelestarian hutan dapat terlaksana secara optimal. 209. Penulis

: Marisa Uliana

Pembimbing

: M. Sofyan Pulungan

Judul

: Tinjauan yuridis terhadap implementasi prinsip-prinsip koperasi dan tanggung jawab pengurus pada koperasi berbadan hukum (Analisis kasus Putusan Nomor 83/PDT.G/2011/PN.JR) = Juridical analysis toward the implementation of cooperative’s principles and the responsibility of cooperative’s board in incorporated cooperative (Case analysis decision number 83/PDT.G/ 2011/PN.JR).

No. Panggil

: S46212 Abstrak

Keberadaan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) sebagai lembaga keuangan alternatif selain Bank banyak diminati masyarakat karena KSP dapat memberikan solusi bagi masyarakat yang ingin memperoleh pinjaman dengan cara yang mudah. Pengaturan tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam yang ada memperbolehkan KSP untuk menghimpun dana dan memberikan pinjaman kepada masyarakat yang berpotensi untuk menjadi anggota. Ketentuan tersebut ternyata banyak dimanfaatkan oleh KSP untuk menghimpun dana dari masyarakat tanpa menjadikan mereka sebagai anggota KSP tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang implementasi prinsip-prinsip koperasi dan tanggung jawab pengurus pada sebuah koperasi simpan pinjam bernama Prima Delta (KSP Prima Delta) yang berada di daerah Jember. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Dari hasil penelitian didapat bahwa KSP Prima Delta telah melanggar 5 dari 7 prinsip koperasi yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dan pengurus KSP Prima Delta dapat dikenakan tanggung jawab atas tindakannya yang tidak mengadakan rapat anggota serta tidak mengembalikan tabungan anggota pada saat jatuh tempo. 210. Penulis

: Marpaung, Aga Parsaoran Samuel

Pembimbing

: Ditha Wiradiputra

Judul

: Penilaian terhadap penggabungan badan usaha dengan menggunakan analisis


Hal. 100

konsentrasi hak kekayaan intelektual: studi perbandingan dengan pengaturan di Amerika Serikat = Assessment on merger of business entity by using concentration of intellectual property rights analysis comparative: study with regulation in the united states. No. Panggil

: S45863 Abstrak

Persaingan berbasis inovasi menciptakan tantangan baru bagi hukum persaingan usaha. Di tengah era teknologi saat ini, penggabungan badan usaha kerap didorong oleh motivasi untuk mengambil alih hak kekayaan intelektual atas suatu teknologi milik badan usaha lainnya. Namun, hasil penelitian ini membuktikan bahwa bentuk penggabungan badan usaha yang demikian akan mengakibatkan terjadinya konsentrasi hak kekayaan intelektual yang memiliki dampak anti persaingan mengingat sifat eksklusivitas dan monopolistik dari hak kekayaan intelektual. Sayangnya, masih terdapat celah hukum bagi terjadinya praktik konsentrasi hak kekayaan intelektual di Indonesia. Karenanya, KPPU perlu menerapkan konsep analisis terhadap penggabungan yang serupa dengan konsep analisis Innovation Market di Amerika Serikat. 211. Penulis

: Meidiana Adhika

Pembimbing

: R. Ismala Dewi ; Heru Susetyo

Judul

: Efektifitas penerapan Perda kota Bekasi no. 02 tahun 2008 tentang pengelolaan Zakat terhadap PNS di Kota Bekasi = Effectiveness of the implementation of the law of the City of Bekasi number 2 of 2008 concerning Zakat Management to the state aparatus of the City of Bekasi.

No. Panggil

: S45101 Abstrak

Penelitian dilatarbelakangi oleh kondisi masyarakat di Kota Bekasi yang masih miskin, sementara itu masyarakat Kota Bekasi yang sebagian besar beragama Islam. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bekasi memberlakukan Perda Kota Bekasi No. 02 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Zakat. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis efektifitas penerapan Perda Kota Bekasi No. 02 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Zakat terhadap PNS di Kota Bekasi. Penulis menggunakan metode penelitian sosiologis yuridis dengan studi kepustakaan dan wawancara di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Perda Pengelolaan Zakat di Kota Bekasi belum sepenuhnya berjalan secara efektif. Hal ini dikarenakan masyarakat Kota Bekasi sebagian besar beragama Islam namun belum memahami mengenai pengelolaan zakat serta kewajiban mereka untuk menunaikannya. Pada hakekatnya, Perda Pengelolaan Zakat ini merupakan cara untuk menjembatani antara kewajiban umat islam di Kota Bekasi untuk menunaikan zakat, dengan kondisi masyarakat Kota Bekasi yang masih berada di bawah garis kemiskinan sehingga diperlukan adanya Perda Pengelolaan Zakat di Kota Bekasi. 212. Penulis

: Mely Chinthya Devi

Pembimbing

: Eva Achjani Zulfa

Judul

: Tinjauan terhadap ancaman pidana denda bagi pelaku illicit traffic dalam UndangUndang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika = Review of fines for illicit trafficker regulating by law of 2009 number 35 about narcotic drugs

No. Panggil

: S46953 Abstrak

Skripsi ini membahas dua permasalahan. Pertama, mengenai pelaksanaan pidana denda yang Abstrak dan Indeks Skripsi 2013, FHUI

Hal. 101

dijatuhkan bagi pelaku Illicit Traffic berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009. Kedua, mengenai tepat atau tidaknya perumusan ancaman pidana denda bernominal tinggi bagi pelaku Illicit Traffic pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 guna mencapai tujuan pemidanaan yang diharapkan oleh perumus undang-undang. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan yang dipadu dengan penelitian lapangan, penulisan skripsi ini bertujuan untuk meninjau kembali ketepatan perumusan ancaman pidana denda bagi pelaku Illicit Traffic dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, dalam kaitannya guna mencapai tujuan yang diharapkan oleh undang-undang. Perumusan pidana denda dalam jumlah tinggi bagi pelaku Illicit Traffic pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dibentuk guna meningkatkan fungsi prevensi umum dan represif sehingga dapat menekan angka penyalahgunaan dan peredaran narkotika dan prekursor narkotika. Namun, tingginya jumlah ancaman pidana denda justru menjadi salah satu faktor yang secara tidak disadari justru menghambat pelaksanaan pidana denda oleh para pelaku Illicit Traffic itu sendiri dan berakibat pada tidak tercapainya tujuan pemidanaan yang sebenarnya diharapkan. 213. Penulis

: Mia Mentari Faroya

Pembimbing


Judul

: Perbandingan lembaga konsinyasi sebagai cara menghapuskan perikatan dan lembaga konsinyasi dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum = Comparation of consignation as the way to end a contract and consignation related on land procurement for public purpose.

No. Panggil

: S46354 Abstrak

Skripsi ini membahas dua sudut pandang suatu lembaga hukum konsinyasi. Pertama, konsinyasi yang berlaku dalam hal perikatan yang diatur pada Buku III KUHPerdata.. Kedua, mengenai konsinyasi yang diimplementasikan dalam mewujudkan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan, penulisan skripsi ini bertujuan untuk menggali dan meninjau lebih jauh mengenai keberlakuan dan keabsahan dari lembaga konsinyasi baik sebagai salah satu mekanisme menghapus perikatan maupun sebagai cara berpindahnya hak atas tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Adapun pembahasan yang dilakukan peneliti adalah konsep Lembaga Konsinyasi yang dikenal dalam KUHPerdata kemudian dipergunakan dan diimplementasikan dalam salah satu mekanisme pengadaan tanah yang ada dalam UU No. 2 Tahun 2012. Sehingga sebagai konsekuensinya, ketentuan hukum acara perdata yang khusus mengatur mengenai lembaga hukum ini juga akan dirujuk. Ketentuan hukum acara perdata tersebut terdapat didalam Reglement op de Burgelijk Rechtsvordering (Rv), Staatsblad 1847 No. 52 jo. 1849 No. 63. 214. Penulis

: Mifta Nur Rizki

Pembimbing

: Afdol ; Meliyana Yustikarini

Judul

: Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam penyelesaian sengketa Tanah Ulayat di Minangkabau (Studi kasus di Nagari Sulit Air, Kabupaten Solok) = Role of Kerapatan Adat Nagari (KAN) in the process of customary land dispute resolution at Minangkabau (Study cases Nagari Sulit Air, Kabupaten Solok).

No. Panggil

: S46664 Abstrak

Suku Minangkabau yang bermukim di Sumatera Barat dikenal memiliki sistem kekeluargaan Matrilineal, yaitu menarik garis keturunan dari pihak perempuan serta mengutamakan hak-hak perempuan dibanding dengan hak-hak yang diperoleh laki-laki, tidak terkecuali dalam hal pengelolaan Pusako. Abstrak dan Indeks Skripsi 2013, FHUI

Hal. 102

Salah satu bentuk Pusako adalah tanah ulayat. Dalam masalah tanah ulayat ini, sering terjadi permasalahan sengketa antar masyarakat di Minangkabau. Penyelesaian sengketa ini, salah satunya dilakukan melalui Kerapatan Adat Nagari yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1983 tentang Nagari Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat. Hal tersebut menarik untuk diteliti, dengan pokok permasalahan bagaimanakah peranan Kerapatan Adat Nagari dalam menyelesaikan masalah atau sengketa tanah ulayat di Minangkabau khususnya di Nagari Sulit Air. Metode penelitian yang digunakan melalui pendekatan yuridis-sosiologis didasarkan pada data primer dan data sekunder. Dari hasil penelitian didapat bahwa Peranan Kerapatan Adat Nagari Sulit Air sudah melemah dan mengalami kemerosotan. 215. Penulis

: Mikail Hamidum Majid

Pembimbing


Judul

: Masalah status belligerent sebagai subjek hukum internasional : studi kasus Hamas di Palestina = Belligerent status as a subject of international law : case study in Palestine Hamas.

No. Panggil

: S45038 Abstrak

Skripsi ini membahas mengenai status belligerent sebagai subjek hukum internasional dengan mengambil studi kasus yaitu HAMAS di Palestina. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa hukum internasional tidak memiliki pengaturan dan standar yang baku dalam menentukan apakah suatu kelompok dapat diakui dan dikategorikan sebagai belligerent atau tidak; Hamas memiliki potensi untuk diakui sebagai belligerent, namun terkendala oleh PLO yang telah lebih dulu diakui oleh Majelis Umum PBB sebagai wakil sah bangsa Palestina, terlebih lagi pada bulan Desember 2012, Majelis Umum PBB telah mengakui Palestina sebagai negara peninjau non-anggota. 216. Penulis

: Mir' Atul Latifah

Pembimbing

: Rosa Agustina ; Suharnoko

Judul

: Perubahan regulasi sebagai keadaan memaksa terhadap perjanjian: Studi kasus pemutusan perjanjian karena perubahan regulasi (Putusan No.04/PDT.G/2004/PN.BTG) = The change of regulation as force majeure towards contracts: Case study of the annulment of contract due to the change of regulation (Court order (Putusan No.04/PDT.G/2004/PN.BTG).

No. Panggil

: S52974 Abstrak

Skripsi ini membahas mengenai permasalahan perubahan regulasi terhadap perjanjian yang merupakan keadaan memaksa bagi pelaksanaan prestasi dari perjanjian. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan data sekunder melalui studi dokumen dan penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Berdasarkan analisis dalam pembahasan, perubahan regulasi yang dijadikan dasar pembelaan oleh Tergugat atau Pemerintah Kabupaten Batang atas Perjanjian Kerjasama Peningkatan dan Pengelolaan Pangkalan Barang di Kabupaten Batang telah menyebabkan pelaksanaan prestasi menurut perjanjian menjadi tidak mungkin secara hukum. Dengan demikian, pihak Penggugat yaitu CV. Usaha Putra Indonesia tidak dapat menuntut pertanggungjawaban atas ganti rugi terhadap ketidakterlaksanaan dan pemutusan perjanjian.


Hal. 103

217. Penulis

: Mochammad Indra Anwar

Pembimbing

: Heri Tjandrasari

Judul

: Analisis yuridis penerapan perlindungan konsumen nasabah pengguna kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank X ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan surat edaran Bank Indonesia No. 14/17/DASP tentang penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu = Juridical analysis of consumer protection Bank X implementation listed in the law on consumers protection and Bank Indonesia circular letter No. 14/17/DASP about organizing activities of the means of payment using the card APMK.

No. Panggil

: S47566 Abstrak

Anjungan Tunai Mandiri (ATM) merupakan fasilitas transfer uang secara elektronik yang paling banyak beredar di masyarakat hal ini dikarenakan penggunaannya yang lebih efisien, dimana nasabah tidak perlu datang ke bank untuk menarik dana. Terhadap penggunaan fasilitas ATM memunculkan permasalahan mengenai bagaimana pelaksanaan perlindungan konsumen nasabah pengguna Bank X ditinjau dari ketentuan perlindungan konsumen yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/17/DASP tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) dan bagaimana perlindungan konsumen didalam Surat Edaran Bank Indonesia No.14/17/DASP tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) dibandingkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, didukung dengan hasil wawancara dengan narasumber. Pengaturan perlindungan konsumen didalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/17/DASP tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) telah sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Materi yang dimuat dalam perubahan Surat Edaran Bank Indonesia ini antara lain mencakup: prinsip perlindungan nasabah, prinsip kehati-hatian, standar keamanan APMK, kerjasama antara penyelenggara APMK dengan pihak lain, dan penyampaian laporan. Akan tetapi pelaksanaan perlindungan konsumen terhadap nasabah pengguna Bank X tidak sesuai ketentuan perlindungan konsumen yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 218. Penulis

: Mohammad Nur Ramadhani

Pembimbing

: Ditha Wiradiputra

Judul

: Perkembangan bidang usaha ritel oleh peritel asing di Indonesia ditinjau dari hukum investasi dan hukum persaingan usaha melalui analisa kasus 7-Eleven = The development of retail business by foreign retailer in Indonesia on its connection with investment law and anti competition law based on case analysis of 7-Eleven.

No. Panggil

: S45510

Abstrak Dalam perkembangannya dewasa ini, Ritel telah menjadi salah satu bidang usaha yang diminati oleh investor, baik lokal maupun asing. Persaingan ketat antara peritel lokal dan peritel asing, termasuk waralaba lokal dan asing, memaksa peritel lokal dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk membenahi diri agar dapat bersaing dan sejajar dalam usaha pasar ritel. Kondisi ini tentunya merupakan hal yang positif bagi masyarakat luas sebagai konsumen yang diuntungkan dari persaingan tersebut dan sekaligus memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional secara makro serta mendukung usaha Abstrak dan Indeks Skripsi 2013, FHUI

Hal. 104

Pemerintah terkait dengan penciptaan lapangan dan penyerapan tenaga kerja. Pemerintah sebagai Regulator dan penentu kebijakan memiliki peran yang sangat penting demi terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat dan perlindungan terhadap UMKM. Oleh karena itu ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku harus dapat memberikan jaminan dan kepastian hukum, iklim persaingan usaha yang sehat dalam rangka menarik modal investor, baik dalam maupun luar negeri, serta perlindungan bagi pelaku usaha nasional. 219. Penulis

: Mokh Luqman Fadlli

Pembimbing

: Sony Maulana Sikumbang

Judul

: Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam pembentukan peraturan Badan Pemeriksa Keuangan = The authority of Badan Pemeriksa Keuangan in the making of peraturan Badan Pemeriksa Keuangan.

No. Panggil

: S45892 Abstrak

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memperkuat kedudukan BPK sebagai lembaga negara yang bebas dan mandiri. Kebebasan dan kemandirian BPK direalisasikan dengan diundangkannya Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang mencabut dan menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2006 memberikan kewenangan kepada BPK untuk membeuat Peraturan BPK. Peraturan tersebut diakui keberadaannya bahkan sebelum kewenangan pembentukannya ada, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Penelitian ini akan membahas tiga permasalahan utama. Pertama, akan dijelaskan dasar hukum kewenangan pembentukan Peraturan BPK. Kedua, akan dijelaskan ada atau tidaknya kewenangan legislasi dalam BPK. Ketiga, akan dijelaskan kedudukan Peraturan BPK, apakah merupakan produk peraturan perundang-undangan atau tidak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang bertumpu pada data sekunder dan disajikan secara deskriptif analitis. 220. Penulis

: Monica Elizabeth Dina

Pembimbing


Judul

: Relevansi hukum humaniter internasional dan Hukum HAM dengan Operasi Militer Aceh periode 2003-2004 = Relevance of international humanitarian law and Human Rights Law with Aceh Military Operation 2003-2004.

No. Panggil

: S47109 Abstrak

Skripsi ini membahas mengenai Operasi Militer Aceh yang dilaksanakan pada tahun 2003-2004 dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 28 Tahun 2003 pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri. Pertama, dibahas mengenai pengaturan konflik bersenjata non-internasional dalam Hukum Humaniter Internasional. Kedua, akan dilihat pengaturan perlindungan terhadap penduduk sipil dalam Hukum Humaniter Internasional dan Hukum HAM. Ketiga adalah relevansi Hukum Humaniter Internasional dan Hukum HAM tersebut dengan Operasi Militer Aceh, yaitu mengenai pengkategorian jenis konflik bersenjata dan perlindungan penduduk sipil dalam Operasi Militer tersebut. Kemudian akan dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Operasi Militer Aceh paada periode 2003-2004. 221. Penulis Pembimbing

: Muhammad Alpian Ramli : Ditha Wiradiputra


Hal. 105

Judul

: Analisis Putusan Kasasi No. 242 k/Pdt.sus/2012 mengenai pengadaan lokomotif oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) dengan General Electric (GE) transportation ditinjau dari hukum persaingan usaha = Analysis of the Cassation Verdict No.242 k/Pdt.Sus/2012 regarding locomotive procurement by PT Kereta Api Indonesia (Persero) and General Electric (GE) transportation in terms of antitrust law.

No. Panggil

: S44887 Abstrak

Dalam meningkatkan pelayanan transportasi kepada masyarakat, PT Kereta Api Indonesia (Persero) senantiasa memperbarui lokomotif-lokomotif miliknya dengan cara membeli dari General Electric (GE) Transportation secara langsung (Penunjukan Langsung). Namun, pada pengadaan lokomotif tahun 2009, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan bahwa kedua perusahaan tersebut telah melakukan persekongkolan tender. Kemudian PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan General Electric (GE) Transportation melakukan keberatan. Hasilnya, putusan KPPU tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Bandung dan pada tingkat kasasi, permohonan kasasi KPPU ditolak oleh Mahkamah Agung. Alasan dibatalkannya putusan KPPU ini berdasarkan pertimbangan majelis hakim adalah karena pengadaan lokomotif ini bukan termasuk tender sehingga tidak terikat pada Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999. Selain itu pengadaan lokomotif ini juga telah sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No. Per05/Mbu/2008 yang memperbolehkan BUMN melakukan penunjukan langsung dalam pengadaan barang/jasa. Penelitian ini membahas aspek hukum penunjukan langsung dalam pengadaan barang dan jasa ditinjau dari hukum persaingan usaha sehingga penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait hukum persaingan usaha seperti UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha. Di akhir penelitian, Penulis berkesimpulan bahwa PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan General Electric (GE) Transportation tidak terbukti melanggar Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 karena unsur-unsur dalam pasal tersebut tidak terbukti. Selain itu, pengadaan lokomotif yang dilakukan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan General Electric kepada (GE) Transportation memang bukan termasuk tender serta telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 222. Penulis

: Muhammad Arief Wisdyan

Pembimbing

: Henny Marlyna

Judul

: Tinjauan hukum mengenai penarikan kembali atau recall pada sektor otomotif ditinjau dari UU No. 8 tahun 1999 mengenai perlindungan konsumen = Legal aspect of recall in automotive industry review from UU No. 8 tahun 1999 about consumer protection.

No. Panggil

: S45193 Abstrak

Tujuan dari penulisan ini adalah Penulis merasa diantara sekian banyak sektor usaha di Indonesia, salah satu sektor favorit adalah sektor otomotif, hal ini dapat kita lihat dari tingkat kepadatan kendaraan pada kota-kota besar. Tentunya dengan tingginya tingkat persaingan pada sektor otomotif yang menjadikan Indonesia sebagai target pasar utamanya harus dibarengi dengan kontrol kualitas produk yang mereka pasarkan di Indonesia. Sektor otomotif umumnya dan kendaraan roda empat pada khususnya untuk memiliki keamanan kualitas yang layak, terkait dengan penggunaan produk tersebut yang menjadi alat mobilitas konsumen. Untuk itu Penulis merasa perlu membahas mengenai recall sebagai salah satu fenomena dalam dunia otomotif di Indonesia.


Hal. 106

223. Penulis

: Muhammad Bonar

Pembimbing


Judul

: Diversi sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana anak melalui pendekatan Restorative Justice oleh penyidik = Diversion as a form of juvenile delinquency through Restorative Justice approaches by investigator.

No. Panggil

: S45641 Abstrak

Skripsi ini membahas tentang beberapa permasalahan terkait dengan proses diversi sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana anak melalui pendekatan restorative justice oleh penyidik. Penelitian ini berfokus pada tiga pokok permasalahan, yakni: tentang diversi sebagai alternatif penyelesaian sengketa berparadigma restorative justice, legalitas diversi sebagai bentuk diskresi kepolisian, dan pengaturan diversi pada hukum internasional, negara Australia, dan Belanda. Penelitian ini bermetodekan yuridisnormatif yang metode pengambilan data berfokus pada studi literatur dan wawancara narasumber. Hasil penelitian berkesimpulan bahwa diversi menjadi salah satu jalan terbaik dalam penyelesaian perkara pidana anak dan menyarankan untuk dilakukannya perbaikan dalam pelaksanaan diversi. 224. Penulis

: Muhammad Ikhsan Kamil Ramadhani

Pembimbing

: Wenny Setiawati

Judul

: Tinjauan yuridis terhadap perbuatan melawan hukum dalam kontrak penyertaan modal perseroan terbatas penanaman modal asing : studi kasus terhadap Putusan nomor 76/Pdt/G/2010/PN/BKS = Juridical study on unlawful act in equity participation contract of foreign limited liability company : case study of Bekasi District Court Decision number 76/Pdt/G/PN/BKS.

No. Panggil

: S52640 Abstrak

Perseroan Terbatas adalah bentuk usaha dimana Perseroan merupakan suatu subjek hukum yang dapat mengemban hak dan kewajiban. Pengurusan Perseroan Terbatas dilakukan oleh dewan direksi yang wajib menerapkan asas itikad baik dan kehati-hatian dalam pengurusan Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 40 Tahun 2007. Penanaman modal, khususnya penanaman modal asing dilakukan dalam bentuk Perseroan Terbatas yang berperan memberikan sumbangan untuk pelaksanaan pembangunan nasional. Hanyung Alcobis Co. Ltd. merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produsen alat pendingin yang melakukan kontrak penyertaan modal di PT. Hanyung Fujisei yang dalam perjalanannya ternyata barang yang telah disepakati tidak sesuai dengan harga pasar dan mengakibatkan perbuatan melawan hukum didalamnya. 225. Penulis

: Muhammad Ilham Alkadly Kanedy

Pembimbing

: Yunus Husein

Judul

: Analisa yuridis penerapan prinsip kehati hatian dalam pemberian kredit oleh bank umum kepada usaha mikro studi kasus: pemberian kredit kepada usaha mikro oleh bank "x" = Juridical analysis of the application of the precautionary principle in lending by commercial banks to micro enterprices case study: of lending to micro enterprises by banks "x".

No. Panggil

: S52496


Hal. 107

Abstrak Salah satu kegiatan utama yang dilakukan Bank umum adalah memberikan fasilitas berupa pinjaman kredit. Salah satu bentuk pinjaman kredit yang diberikan Bank umum adalah pinjaman kredit ke usaha mikro. Dalam memberikan fasilitas pinjaman dalam bentuk kredit Bank wajib mempunyai keyakinan yang berdasarkan analisa-analisa yang mendalam serta melihat kemampuan serta kesanggupan nasabah untuk dapat melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Analisa-analisa yang mendalam inilah yang melahirkan prinsip kehati-hatian Bank dalam menyalurkan dana yang dihimpunnya dari masyrakat dalam bentuk kredit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Ruang lingkup prinsip kehati-hatian Bank dalam rangka pemberian kredit (2) penerpan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit oleh Bank umum kepada Usaha Mikro. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Obyek dalam penilitian ini adalah prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit kepada usaha mikro yang dilakukan oleh Bank “X”. Hasil penelitian adalah dalam UU perbankan mengatur mengenai prinsip kehati-hatian. Pengaturan tersebut terdapat dalam pasal 2,8, 29 ayat (2),(3), dan (4). Dalam melaksanakan kegiatan pemberian kredit terutama dalam pemberian kredit kepada usaha mikro Bank “X” telah berdasarkan ketentuan perundang-undangan serta sesuai dengan Pedoman Pemberian Kredit (PPK). 226. Penulis

: Muhammad Iqbal

Pembimbing

: Fatmawati

Judul

: Analisis rekonsiliasi sebagai solusi alternatif penyelesaian masalah pelanggaran ham berat masa lalu = Analysis reconciliation as alternative solution troubleshooting serious human rights violation of the past.

No. Panggil

: S46833 Abstrak

Indonesia mengalami pemerintahan otoriter selama 32 tahun. Berakhirnya rezim Orde Baru pada tahun 1998 meninggalkan permasalahan krusial terkait pelanggaran HAM berat. Tuntutan masyarakat terutama pihak korban dan keluarganya terhadap peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran HAM berat masih terus disuarakan sampai saat ini. Guna menindaklanjuti aspirasi masyarakat tersebut, Pemerintah bersama DPR telah membentuk Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Selanjutnya antara tahun 2002-2004 Pemerintah membentuk Pengadilan HAM adhoc yang tujuannya untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat kasus Timor Timur pasca jajak pendapat dan kasus Tanjung Priok. Masyarakat terutama korban dan keluarganya belum merasakan jawaban atas hasil Pengadilan HAM ad-hoc dimaksud berkenaan dengan tuntutan yang selama ini dilakukan. Hal ini karena proses yudisial tersebut tidak memberikan nilai-nilai keadilan, dan tidak berpihak kepada korban. Pendekatan yudisial hanya menyelesaikan aspek hukumnya saja, dan hanya berorientasi kepada pelaku. Sementara pelanggaran HAM berat mengandung dimensi politik, psikologis, dan sosial yang sangat kompleks, yang dialami oleh korban beserta keluarganya. Sistem hukum Indonesia disamping mengenal penyelesaian sengketa secara yudisial, juga mengenal alternatif penyelesaian sengketa secara non-yudisial. Salah satu pendekatan ekstrayudisial untuk menyelesaikan masalah pelanggaran HAM berat yang dikenal oleh masyarakat internasional adalah rekonsiliasi. Pendekatan rekonsiliasi meskipun tidak menjamin terwujudnya rasa keadilan bagi semua pihak, akan tetapi lebih dari 20 negara yang sukses menerapkan rekonsiliasi untuk menyelesaikan masalah pelanggaran HAM berat masa lalu, seperti Afrika Selatan (1995), Chili (1990-1992), Guatemala (1995), Meksiko (1992), dan El Savador (1992-1994).Pemerintah bersama DPR melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi membentuk lembaga rekonsiliasi yang diberi nama Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Belum lagi Komisi ini memilih dan menatapkan anggotanya, UU KKR yang menjadi payung hukum pelaksanaan rekonsiliasi di Indonesia diuji materil terhadap UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi. Putusan MK menyatakan bahwa UU KKR tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian kelembagaan yang sudah terbentuk dengan sendirinya Abstrak dan Indeks Skripsi 2013, FHUI

Hal. 108

dibubarkan, dan rekonsiliasi sebagai pendekatan ekstrayudisial belum pernah dilakukan di Indonesia. Rekonsiliasi merupakan bagian tak terpisahkan dari penegakan hukum yang bersifat ekstrayudisial. Lawrence M. Friedman melihat bahwa keberhasilan penegakan hukum selalu menyaratkan berfungsinya semua komponen sistem hukum, yang terdiri atas 3 (tiga) bagian, yaitu: substance, structure, dan legal culture. Penulis memanfaatkan ketiga komponen tersebut sebagai kerangka kerja analisis untuk membahas urgensi rekonsiliasi di Indonesia. Implementasinya dilakukan dengan membandingkan pengaturan, mekanisme, dan praktik rekonsiliasi di Afrika Selatan dan Chili. Komponen substance, dipergunakan untuk mengetahui apa urgensi pengaturan rekonsiliasi terkait dengan transitional justice, tanggung jawab dan kewajiban negara, serta politik hukum. Komponen structure, dipergunakan untuk mengetahui bagaimana mekanisme rekonsiliasi terkait dengan bentuk, struktur, dan mandat kelembagaan yang diperlukan guna mendukung rekonsiliasi. Komponen legal culture, dipergunakan untuk mengetahui bagaimana praktik pengaturan dan mekanisme yang sesuai dengan kebutuhan di Indonesia. 227. Penulis

: Muhammad Rizaldi

Pembimbing

: Edmon Makarim

Judul

: Penyelesaian sengketa konsumen pada transaksi e-commerce dalam lingkup Business to Consumer (B2C) melalui Online Dispute Resolution = Consumer dispute resolution on business to consumer e-Commerce transaction through Online Dispute Resolution.

No. Panggil

: S44951 Abstrak

Skripsi ini membahas mengenai penyelenggaraan transaksi e-commerce dalam lingkup Business to Consumer dan penyelesaian sengketanya melalui metode Online Dispute Resolution. Perkembangan teknologi membuat penyelenggaraan transaksi perdagangan semakin modern. Dengan menggunakan internet, setiap orang dapat bertransaksi secara bebas dan melewati batas-batas geografis. Namun demikian, pemanfaatan teknologi dalam transaksi e-commerce tetap memiliki resiko sengketa. Oleh karena itu, perlu ada mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat mengakomodir kepentingan para pihak dalam transaksi e-commerce. Kedudukan konsumen dalam transaksi e-commerce juga menjadi sangat penting karena konsumen memiliki kedudukanyang lemah dalam bertransaksi dengan pelaku usaha. Dengan demikian, penyelenggaraan transaksi e-commerce dan penyelesaian sengketanya juga harus mempertimbangkan upaya perlindungan terhadap konsumen. Penelitian ini akan membahas mengenai ketentuan hukum di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Perlindungan Konsumen, dan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang berkaitan dengan penyelenggaraan transaksi e-commerce dalam lingkup B2C. selain itu peran BPSK dalam penyelesaian sengketa konsumen juga dibahas dalam hal penyelesaian sengeketa transaksi e-commerce dalam lingkup B2C. Terakhir, penelitian ini akan membahas model ODR yang diterapkan di China oleh China International Economic and Trade Arbitration Commision (CIETAC) berdasarkan CIETAC Online Arbitration Rules. 228. Penulis

: Muhammad Subuh Rezki

Pembimbing


Judul

: Permasalahan sanksi dewan keamanan perserikatan bangsa-bangsa terhadp individu dalam hukum internasional.

No. Panggil

: S54530


Hal. 109

Abstrak Skripsi ini membahas tentang kewenangan Dewan Keamanan PBB dalam menjatuhkan sanksi terhadap individ u berdasarkan Bab VII Piagam PBB dan prinsip pertanggungjawaban individu yang diakui oleh hukum internasional. Kemudian, dalam perkembangannya, penerapan sanksi tersebut telah berdampak pada hak - hak individu yang dijamin dalam berbagai instrumen hukum inte rnasional mengenai HAM. Sanksi larangan perjalanan dan pembekuan aset yang diterapkan terhadap individu-individu oleh negara-negara anggota PBB berdasarkan mandat Dewan Keamanan PBB dalam Piagam PBB telah menimbulkan kekhawatiran atas ketiadaan jaminan bah wa hak-hak individu yang dimiliki oleh individu yang dijatuhkan sanksi tersebut tidak dilanggar oleh Dewan Keamanan PBB. Contoh kasus adalah sanksi terhadap Qadhafi. 229. Penulis

: Muthia Zahra Feriani

Pembimbing

: Agus Sardjono

Judul

: Perlindungan program komputer di bidang teknologi : perspektif Undang-Undang Paten di Indonesia = Legal protection of computer program : perspective of Patent Law in Indonesia.

No. Panggil

: S44795 Abstrak

Skripsi ini berisi tentang perlindungan program komputer di bidang teknologi dilihat dari perspektif undang-undang paten di Indonesia. Pokok permasalahan terdapat pada apakah Undang-Undang Paten di Indonesia memungkinkan untuk memberikan perlindungan terhadap program komputer yang dimana di Indonesia selama ini suatu prpogram komputer dilindungi dengan Undang-Undang Hak Cipta. Selain itu ditinjau pula kemungkinan terjadi perlindungan ganda (double protection) yaitu dengan rezim hak cipta dan paten sekaligus terhadap suatu program komputer. Penelitian ini adalah penelitian yuridisnormatif dimana sumber data diperoleh dari data sekunder dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kemungkinan Program komputer dilindungi dengan UndangUndang Paten namun tetap harus dilihat secara substansial bahwa program komputer tersebut memenuhi syarat-syarat paten dan memiliki fungsi paten. 230. Penulis

: Nainggolan, Hulman Bona

Pembimbing

: Suharnoko ; Rosewitha Irawaty

Judul

: Tinjauan yuridis perjanjian jual beli saham secara trusts dalam perusahaan tertutup : studi kasus PT Asuransi Inda Tamporok Life = Legal aspect in capital sales and purchase agreement with trusts in limited liability company : case study Asuransi Inda Tamporok Life Ltd

No. Panggil

: S45568 Abstrak

Trusts adalah suatu pengaturan dimana satu pihak (trustee) memegang suatu objek sebagai pemilik untuk kepentingan satu atau lebih pihak lain. Di dalam kasus yang penulis bahas dalam karya ilmiah ini, terdapat praktek trusts yang menurut penulis sangat menarik untuk diteliti. Dalam kasus ini penjual dan pembeli melakukan perjanjian trusts untuk menghindari terjadinya akibat hukum. Caranya ialah memanfaatkan perjanjian jual beli menurut KUHPerdata yang bersifat konsensuil obligatoir, dimana perjanjian itu telah terjadi setelah kata sepakat dicapai, meskipun penyerahan belum dilakukan. Penjual sengaja tidak menyerahkan saham tersebut agar bisa menghindari akibat hukum. Kedudukan para pihak dalam perjanjian, serta gugatan penipuan yang dilaporkan oleh pembeli menarik untuk diteliti. Pada


Hal. 110

akhirnya penulis berkesimpulan bahwa perjanjian ini seharusnya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, terkait dengan teori penyerahan dan penyelundupan hukum. 231. Penulis

: Nanda Intan Vinesya

Pembimbing

: Arman Nefi

Judul

: Tinjauan yuridis rencana privatisasi PT Semen Baturaja (Persero) melalui Initial Public Offering (IPO) = Legal aspect on the privatization plan of PT Semen Baturaja (Persero) by Initial Public Offering (IPO)

No. Panggil

: S44791 Abstrak

Skripsi ini membahas mengenai rencana privatisasi yang akan dilakukan pemerintah terhadap PT. Semen Baturaja (Persero) melalui metode Initial Public Offering (IPO). Sebuah perusahaan yang akan go public tentu saja harus melewati beberapa tahap yang harus dipenuhi sebagai persyaratan untuk melakukan IPO dan dalam hal ini BUMN sebagai perusahaan milik negara wajib melewati prosedur go public yang lebih panjang dibandingkan perusahaan biasa. Skripsi ini akan membahas mengenai prosedur privatisasi yang harus dilewati oleh PT. Semen Baturaja (Persero) untuk melakukan IPO, kendala – kendala yang dihadapi, serta analisis mengenai keefektifan metode IPO dalam meningkatkan kinerja PT. Semen Baturaja (Persero). 232. Penulis

: Navy Sasmita

Pembimbing

: Tien Handayani Nafi ; Lidwina Inge Nurtjahyo

Judul

: Pandangan hukum negara terhadap eksistensi simbol bendera bintang kejora = State's law point of view toward the existence of morning star flag symbol.

No. Panggil

: S47410 Abstrak

Skripsi ini membahas mengenai bagaimana hukum positif di Indonesia dalam mengatur eksistensi dari simbol Bendera Bintang Kejora. Hukum positif yang dimaksud adalah Undang-undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah. Penelitian ini juga akan membahas mengenai sejarah dan makna filosofis dari simbol Bendera Bintang Kejora. 233. Penulis

: Nindya Wulandari

Pembimbing


Judul

: Proses perkawinan dan perceraian anggota TNI AD ditinjau dari Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Nikah Cerai TNI AD (analisis yuridis putusan nomor 1684/PDT.G/2011/PA.CBN dan nomor 153/PDT.G/2012/ PA.SRG) = The process of marriage and divorce of the members of TNI AD from the perspectives of Islamic Law, the law of marriage and TNI AD's regulation on marriage divorce (judicial analysis of verdict no. 1684/PDT.G/2011/PA.CBN and no. 153/PDT.G/2012/PA.SRG).

No. Panggil

: S53283 Abstrak

Skripsi ini memberikan gambaran mengenai proses perkawinan dan perceraian anggota TNI AD. Proses Abstrak dan Indeks Skripsi 2013, FHUI

Hal. 111

perkawinan dan perceraian anggota TNI AD selain tunduk pada hukum agamanya dan Undang-Undang Perkawinan juga tunduk pada Peraturan Nikah Cerai yang tertuang dalam Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang 11/VII/2007 Tanggal 4 Juli 2007 dan Surat Keputusan KASAD Nomor SKEP/491/XII/2006 Tanggal 21 Desember 2006. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah pelaksanaan perkawinan dan perceraian anggota TNI AD ditinjau dari Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Nikah Cerai TNI, Putusan Nomor 1684/Pdt.G/2011/PA.Cbn dan Putusan Nomor 153/Pdt.G/2012/PA.Srg sudah sesuaikah dengan hukum perkawinan yang berlaku bagi anggota TNI AD dan perbandingan proses perceraian antara kedua putusan tersebut. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menghasilkan data deskriptis analitis. Proses perceraian anggota TNI AD memiliki syarat administratif yaitu Surat Izin Cerai yang merupakan syarat kebolehan untuk dapat mengajukan cerai di Pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat perbedaan pelaksanaan prosedur perceraian bagi anggota TNI AD, seperti dalam Putusan Nomor 1684/Pdt.G/2011/PA.Cbn dan Putusan Nomor 153/Pdt.G/2012/PA.Srg. Masih adanya Pengadilan Agama yang tidak teliti dalam memeriksa syarat administratif anggota TNI AD yaitu Surat Izin Cerai menyebabkan anggota TNI AD tersebut dapat melanjutkan persidangan padahal menurut aturan anggota TNI AD harus menyelesaikan proses izin cerai dahulu di Satuan. 234. Penulis

: Nita Clarissa Desiantie

Pembimbing

: Heri Tjandrasari

Judul

: Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap informasi iklan sekolah pilot yang menyesatkan studi kasus putusan badan penyelesaian sengketa konsumen no: 073/ Pts A/ BPSK- DKI/ XII/ 2011 = Consumer legal protection against the pilot school misleading advertisement case study consumer dispute settlement agency BPSK Jakarta decision number 073/ Pts A/ BPSK- DKI/ XII/ 2011.

No. Panggil

: S47801 Abstrak

Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen akibat informasi iklan dari Asosiasi Pilot Garuda yang diduga melanggar peraturan perundang-undangan karena informasi iklannya yang menyesatkan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif (normative legal research) dengan studi kepustakaan. Metode penelitian tersebut dipakai untuk memjawab permasalahan, pertama mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen akibat iklan sekolah pilot yang menyesatkan, kedua bagaimana pertanggungjawaban Asosiasi Pilot Garuda, dan ketiga bagaimana bentuk penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh konsumen yang menderita kerugian akibat informasi iklan yang menyesatkan dari Asosiasi Pilot Garuda tersebut. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kegiatan promosi yang dilakukan oleh Asosiasi Pilot Garuda melalui iklan AAC APG Flying School telah melanggar ketentuan dalam Undang- Undang Perlindungan Konsumen; Asosiasi Pilot Garuda bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh konsumen sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen; Konsumen dapat melakukan upaya hukum atas kerugiannya terhadap iklan dari Asosiasi Pilot Garuda baik melalui pengadilan maupun diluar pengadilan. 235. Penulis

: Nita Damayanti

Pembimbing

: Meirani Suyawan

Judul

: Tinjauan yuridis peran kontraktor dalam struktur project finance pada pembiayaan kegiatan usaha hulu Liquefied Natural Gas (LNG) di Indonesia setelah berlakunya undang undang nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi: studi kasus proyek lng arun = Juridical analysis of contractor s role in financing upstream business enterprise of Liquefied Natural Gas (LNG) in indonesia after


Hal. 112

the enactment of law number 22 of 2001 in Indonesia: case study arun LNG project. No. Panggil

: S45957 Abstrak

Bagi perusahaan yang merencanakan penyelenggaraan proyek berskala besar yang menyangkut asetaset strategis, seperti proyek tenaga listrik, jalan tol, minyak dan gas bumi (“migas”) di negara berkembang, seperti Indonesia, tidak dapat terlepas dari keterlibatan negara. Dalam kegiatan usaha hulu migas, keterlibatan negara dikarenakan penguasaan migas masih berada di tangan negara sampai titik penyerahan yang diperjanjikan. Namun, negara membutuhkan keterlibatan perusahaan yang berpengalaman karena karakter kegiatan usaha hulu migas ialah berisiko tinggi, berbiaya besar, serta membutuhkan teknologi tinggi. Perusahaan yang mengusahaan kegiatan usaha hulu migas di Indonesia (kontraktor) harus menanggung pembiayaan serta risiko selama penyelenggaraan proyek. Selain kebutuhan keterlibatan para pihak yang berkompeten di bidang pembiayaan proyek berskala besar, kontraktor membutuhkan struktur pembiayaan yang dapat mewadahi transaksi pembiayaan yang besar, pengalokasian risiko, serta kepentingan para pihak. Pada umumnya, struktur pembiayaan dapat menaungi kebutuhan dalam proyek berskala besar tersebut ialah struktur project finance. Struktur project finance telah dipergunakan dalam penyelenggaraan kegiatan usaha migas, khususnya proyek Liquefied Natural Gas (“LNG”) di Indonesia. Salah satu contoh penerapan struktur project finance pada pembiayaan proyek LNG di Indonesia adalah proyek LNG Arun di Nangroe Aceh Darussalam, hingga pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi. Dengan demikian, untuk mengetahui lebih lanjut tentang peran kontraktor dalam struktur pembiayaan proyek LNG di Indonesia dengan suatu studi kasus, maka dalam ruang lingkup penulisan skripsi ini akan membahas mengenai “Tinjauan Yuridis Peran Kontraktor Dalam Struktur Project finance Pada Pembiayaan Kegiatan Usaha Hulu Liquefied Natural Gas (LNG) Di Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi: Studi Kasus Proyek LNG Arun”. 236. Penulis

: Noverva Pradina Pramesti

Pembimbing

: Harsanto Nursadi

Judul

: Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur pemerintah daerah dalam pelaksanaan fungsi legislasi daerah : studi kasus pada penyusunan peraturan daerah di DPRD Kabupaten Banyumas = Council position as the local government in the implementation of local legislation function : case study on preparation of local regulations in the District Council Banyumas.

No. Panggil

: S47389 Abstrak

Skripsi ini memberikan gambaran mengenai kedudukan DPRD yang selama ini disebut sebagai lembaga “legislatif” daerah oleh masyarakat, ternyata bukanlah demikian. DPRD adalah salah satu unsur dari penyelenggara pemerintahan daerah bersama-sama dengan Kepala Daerah, sehingga DPRD merupakan lembaga eksekutif daerah. DPRD hanya menjalankan fungsi legislasi di daerah dengan membentuk peraturan-peraturan perundang-undangan tingkat daerah bersama Kepala Daerah, seperti Peraturan Daerah. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil Penelitian menunjukan bahwa DPRD Kabupaten Banyumas telah menjalankan fungsi legislasi di daerah dengan baik, dimana hal ini terlihat dari peraturan-peraturan daerah yang telah dihasilkan. Oleh karena peraturan daerah adalah bagian yang tak terpisahkan dari sistem peraturan perundang-undangan nasional maka harus ada mekanisme pengawasan terhadapnya, baik melalui lembaga eksekutif (executive review) maupun lembaga peradilan (judicial review). Hal ini perlu dilakukan agar Pemerintah Daerah tidak menyalahgunakan wewenangnya dalam melakukan tugasnya sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. Abstrak dan Indeks Skripsi 2013, FHUI

Hal. 113

237. Penulis

: Novia Vivianti

Pembimbing

: Heri Tjandrasari

Judul

: Perlindungan konsumen terhadap peredaran produk mainan anak impor ditinjau dari Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen = Consumer protection toward distribution of imported toys product reviewed from the Law number 8 of year 1999 on consumer protection.

No. Panggil

: S45543 Abstrak

Skripsi ini membahas perlindungan konsumen melalui pengaturan tentang penerapan SNI Wajib pada mainan anak impor ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Skripsi ini juga membahas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam peredaran produk mainan anak impor serta pengaturan mengenai perlindungn hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat mainan yang tidak aman. Hasil penelitian menyarankan bahwa dalam membeli produk mainan anak impor tersebut sebaiknya konsumen menerapkan prinsip kehati-hatian, diadakan kerja sama antara Badan Standardisasi Nasional dengan Pemerintah dalam hal ini Direktorat Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kementrian Perdagangan dalam pengawasan peredaran mainan anak impor tanpa SNI wajib; diadakan sosialisasi, edukasi terhadap konsumen terhadap mainan anak impor yang aman. 238. Penulis

: Noviana Tansari

Pembimbing

: Henny Marlyna

Judul

: Perjanjian kerja persaingan (Covenant Not To Compete) dan pelanggaran rahasia dagang : studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 531/Pid/B/2012/PN.Jkt.Ut = Covenant not to compete and trade secrets infringement : case study North Jakarta District Court's Verdict number 531/Pid/B/2012/PN.Jkt.Ut.

No. Panggil

: S45469 Abstrak

Penelitian ini membahas keterkaitan perjanjian kerja persaingan (covenant not to compete) dan pelanggaran rahasia dagang melalui studi kasus antara PT. Biggy Cemerlang dengan mantan pegawainya, yang mana Jaksa Penuntut Umum menuntut mantan pegawai tersebut dengan pelanggaran rahasia dagang Pasal 17 ayat (1) jo. Pasal 13 UU Rahasia Dagang yaitu mengingkari kewajiban tertulis untuk menjaga rahasia dagang. Melalui penelitian yuridis normatif dengan melakukan analisis deskriptif, penulis berusaha menjelaskan bahwa dengan dilanggarnya covenant not to compete tidak berarti terjadi tindak pidana dalam pelanggaran rahasia dagang. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa yang ditempuh melalui jalur pidana yang terjadi dalam kasus adalah tidak tepat. 239. Penulis

: Novita Anggraenny

Pembimbing


Judul

: Pelaksanaan pengangkatan anak menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak : analisis penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 03/Pdt.P/2012/PN.Jkt.Sel = Implementation of adoption according to the Indonesian Government Regulation No. 54 of 2007 concerning implementation of


Hal. 114

adoption : analysis on the decree of South Jakarta Court Number 03/Pdt.P/2012/ PN.Jkt.Sel. No. Panggil

: S46549 Abstrak

Latar belakang skripsi ini adalah dikarenakan semakin banyaknya pasangan suami istri yang tidak mempunyai keturunan dan mendambakan seorang anak dari perkawinannya sehingga melakukan pengangkatan anak atau biasa disebut dengan adopsi. Dengan berkembangnya zaman dan banyaknya kebutuhan masyarakat Indonesia untuk mengangkat seorang anak maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak untuk memberikan kepastian hukum dan pengaturan mengenai proses dan tata cara pengangkatan anak. Tujuan penulisan adalah untuk mengetahui alasan serta tujuan dari pengangkatan anak dan motivasi pengangkatan anak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak serta mengetahui pelaksanaan pengangkatan anak, syarat calon orang tua angkat, calon anak angkat dan syarat- syarat serta prosedur lain yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Maka dapat disimpulkan bahwa motivasi pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak yang dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari analisis kasus dapat ditarik kesimpulan Pengadilan mengabulkan permohonan pemohon yang dikarenakan pemohon mengangkat anak tersebut semata-mata untuk kepentingan terbaik bagi anak yaitu anak tersebut sudah tidak dirawat lagi oleh ibu kandungnya dari usia 9 bulan pada tahun 2003 sampai dengan 2012. 240. Penulis

: Novita Ariefiani Putri

Pembimbing

: Henny Marlyna

Judul

: Penerapan definisi barang sejenis dalam hukum merek Indonesia = Application definition of similar goods in Indonesia trademark law.

No. Panggil

: S45509 Abstrak

Skripsi ini membahas mengenai penerapan definisi barang sejenis dalam hukum merek di Indonesia. Dimana Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2001 Pasal 6 ayat (1) huruf a tentang Merek menyebutkan bahwa “Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis”. Penilaian pendekatan barang sejenis sangat berhubungan erat dengan penilaian adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhan atas suatu merek, untuk memperbandingkan antara merek yang satu dan lainnya yang menjadi indikasi penolakan pendaftaran atau pembatalan suatu merek oleh Dirjen HAKI. Namun, Disini definisi barang dan/atau jasa yang sejenis tidak dijelaskan lebih lanjut baik dalam Peraturan Perundangundangan maupun peraturan terkait lainnya. Sedangkan putusan hakim terkait penilaian barang sejenis akan sengketa merek semakin banyak dan memerlukan adanya suatu pedoman penerapan penilaian barang sejenis agar terjadi keseragaman dalam Putusan yang dibuat. 241. Penulis

: Octaviana Pramustika Puteri

Pembimbing

: Teddy Anggoro

Judul

: Dugaan praktek persaingan usaha tidak sehat dalam pembangunan Pegangsaan Timur Cikini ditinjau dari undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek antimonopoli dan persaingan usaha tidak sehat = Allegation of unfair business competition practice in the construction project in Pegangsaan Timur


Hal. 115

Cikini reviewed under the law number 5 of 1999 concerning the prohibition of monopolistic practices and unfair business competition. No. Panggil

: S52398 Abstrak

Dalam pemerintahan suatu negara termasuk pada sektor pendidikan pengadaan akan jasa konstruksi dilakukan dengan menggunakan sistem tender Begitu juga dengan Univesitas Indonesia UI yaitu salah satu instansi pendidikan negara yang selalu berusaha mengoptimalisasi pemanfaatan aset aset yang ada guna memberikan nilai tambah yang tinggi bagi kepentingan warga universitas Di mana salah satu caranya adalah dengan meningkatkan fasilitas dan sarana pendukung di lingkungan UI Pada era Gumilar pihak UI bersepakat menunjuk PT. Nurtirta Nusa Lestari. PT. NNL untuk mengembangkan hotel berbintang empat dan tempat hunian di Jl. Pegangsaan Timur Nomor 17 Jakarta Pusat dengan pola Bangunan Guna Serah BGS. Akan tetapi penunjukkan PT. NNL tidaklah melalui proses tender melainkan dengan penunjukan langsung. Dari hasil penelitian kasus ini diperoleh hasil bahwa pihak UI telah melanggar Pasal 19 huruf d Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Antimonopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat UU Nomor 5 Tahun 1999. Pelanggaran atas pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999 ini disebabkan karena pihak UI telah memberikan perlakuan istimewa kepada PT. NNL. Di mana proyek pembangunan hotel berbintang empat dan tempat hunian di Jl. Pegangsaan Timur Nomor 17 Jakarta Pusat tersebut di dapatkan oleh PT. NNL tanpa melalui proses tender. Sementara itu dugaan persekongkolan Pasal 22 UU Noor 5 Tahun 1999 tersebut tidaklah tidak terbukti karena penunjukan langsung tidak termaksud dalam ruang lingkup tender. Dari uraian diatas penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan UU Nomor 5 Tahun 1999 dalam Pembangunan Pegangsaan Timur Cikini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum atau beberapa norma hukum tertulis. 242. Penulis

: Ophelia N. K. A.

Pembimbing

: Rosewitha Irawaty

Judul

: Analisa terhadap pelaksanaan kegiatan abandonment and site restoration dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di Indonesia = Implementation analysis of the abandonment and site restoration on the upstream oil and gas business activities.

No. Panggil

: S45481 Abstrak

Kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi pada saat berhentinya produksi yaitu saat dilakukannya tahap penutupan tambang (decommissioning) akan meninggalkan fasilitas produksi dan sarana penunjang lainnya yang telah digunakan untuk kegiatan produksi, sehingga berpotensi menjadi kendala atau membahayakan kegiatan lain di wilayahnya. Merupakan tanggung jawab Kontraktor Kerja Sama (KKS), pemerintah dan semua pihak untuk melakukan Abandonment and Site Restoration (ASR), abandonment terhadap Fasilitas Produksi dan sarana penunjang lainnya yang telah digunakan, dan site restoration terhadap wilayah kegiatan usaha pada saat berhentinya produksi. Pelaksanaan kegiatan ASR merupakan hal yang penting, karena tidak hanya menyangkut pengembalian fungsi lingkungan hidup, melainkan juga menyangkut pertanggungjawaban dan pembiayaannya, tidak adanya pengaturan yang secara tegas mengatur akan kewajiban pelaksanaan ASR menyebabkan terjadinya penolakan pembayaran dana ASR oleh Kontraktor KKS, hal ini dikhawatirkan dapat menimbulkan permasalahan di masa mendatang terutama ketika kegiatan operasi telah selesai dan ketika perusahaan minyak dan gas bumi terkait telah meninggalkan Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang membahas pelaksanaan dari Kegiatan ASR sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku baik di dunia internasional maupun di Indonesia serta hambatan yang dilalui dalam melaksanakan kegiatan ASR. Abstrak dan Indeks Skripsi 2013, FHUI

Hal. 116

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, diantaranya peraturan perundang – undangan, dan buku. 243. Penulis

: Pakerti Wicaksono Sungkono

Pembimbing

: Fatmah Jatim ; Mutiara Hikmah

Judul

: Analisis penyelundupan hukum yang dilakukan oleh warga negara asing untuk memiliki tanah di Indonesia : studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 302 PK/PDT/2011 dan Nomor 178 PK/PDT/2011 = Analysis on fraudulent creation of point of contacts to acquire a property in Indonesia under right to own by foreigner : case study on Supreme Court Decision Number 302 PK/PDT/2011 and Number 178 PK/PDT/2011.

No. Panggil

: S47336 Abstrak

Perkembangan industri pariwisata Indonesia menarik minat warga negara asing untuk memiliki properti di Indonesia. Minat ini dibatasi oleh larangan bagi warga negara asing untuk memiliki tanah di Indonesia dengan sertipikat hak milik sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria. Untuk mengatasi hal ini, kebanyakan dari warga negara asing mengadakan nominee agreement dengan warga negara Indonesia untuk menghindari keberlakuan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokokpokok Agraria tersebut. Penggunaan nominee agreement untuk memiliki tanah dengan sertipikat hak milik ini merupakan bentuk penyelundupan hukum. Berdasarkan 2 kasus yang telah dianalisis, diperoleh kesimpulan bahwa belum ada konsistensi pandangan dan pemahaman hakim terhadap nominee agreement sebagai sarana untuk menyelundupkan hukum. 244. Penulis

: Panjaitan, Yohanna Ameilya

Pembimbing

: Agus Sardjono

Judul

: Tinjauan yuridis perlindungan hak cipta atas penayangan potongan-potongan gambar atau video dari Youtube pada program-program televisi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta = Legal analysis of copyright protection on broadcasting pieces picture or video from Youtube on television programs in Indonesia based on the Act number 19 of 2002 regarding copyright.

No. Panggil

: S47411 Abstrak

Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hak cipta yang diberikan atas penayangan potonganpotongan gambar atau video dari YouTube pada program-program televisi di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian normatif yang mengkaji rumusan masalah dari sudut pandang perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian didapat bahwa pihak televisi tidak menghargai hak cipta dari video-video dari YouTube yang mereka gunakan dengan tidak mencantumkan nama pemilik video-video tersebut namun menggunakannya untuk kepentingan komersial serta mendapatkan keuntungan atas itu. Pencantuman “courtesy of YouTube” tidak melegalkan tindakan pihak televisi dalam memanfaatkan video-video dari YouTube tersebut. Pihak televisi harus menghargai hak cipta yang melekat pada videovideo yang mereka gunakan. 245. Penulis Pembimbing

: Pasaribu, Hendrik Alfian : Suharnoko ; Endah Hartati


Hal. 117

Judul

: Kekuatan mengikat janji-janji yang dimuat di dalam iklan ditinjau dari kerangka Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law serta Putusan Pengadilan di Indonesia = The binding force of promises in the advertisement considered from the law of contract in Indonesia and common law and verdict in Indonesia.

No. Panggil

: S45016 Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang kekuatan mengikat dari janji-janji yang dimuat di dalam iklan, baik di dalam teori maupun praktiknya di pengadilan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, diantaranya peraturan perundang- undangan, buku dan putusan hakim. Tinjauan yuridis ini dilakukan terhadap aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan hukum perjanjian Indonesia dan Common Law, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta putusan pengadilan di Indonesia. Dari hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa hukum perjanjian di Common Law menyatakan bahwa iklan tidaklah memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebagai sebuah undangan untuk melakukan penawaran. Sementara hukum perjanjian di Indonesia menyatakan bahwa iklan memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebagai sebuah bentuk penawaran dan atas dasar UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta asas itikad baik pada tahap prakontraktual. Namun demikian, masih ada perbedaan pendapat mengenai kekuatan mengikat dari iklan di dalam pertimbangan dan putusan hakim di Indonesia. 246. Penulis

: Paskalia Deviani E.

Pembimbing


Judul

: Implementasi Letter of Intent Between The Government of The Kingdom of Norway and The Government of The Republic of Indonesia on "Cooperation on Reducing Greenhouse Gas Emissions from Deforestation and Forest Degradation" tahun 2010 = The implementation of Letter of Intent Between The Government of The Kingdom of Norway and The Government of The Republic of Indonesia on "Cooperation on Reducing Greenhouse Gas Emissions from Deforestation and Forest Degradation" year 2010.

No. Panggil

: S45252 Abstrak

Skripsi ini membahas mengenai implementasi Letter of Intent (LoI) antara Norwegia dan Indonesia. Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi CO2 sampai 26% pada 2020 dan Pemerintah Norwegia menyambut baik komitmen ini dengan menyetujui penandatanganan Letter of Intent. LoI memuat komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi yang dihasilkan dari deforestasi, degradasi hutan, dan konversi lahan gambut, sementara Norwegia akan membiayai kegiatan REDD+ di Indonesia sebesar US$ satu miliar. Penulis akan membahas mengenai implementasi LoI, dimulai dari tahap pembuatan perjanjian sampai dengan tahap Demonstration Activities. Dalam skripsi ini juga akan dibahas mengenai perlindungan hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal dalam pelaksanaan LoI di Indonesia. 247. Penulis

: Pauline Tiarari S.

Pembimbing

: Rosa Agustina

Judul

: Prinsip itikad baik dalam hal informasi tersembunyi dalam perjanjian asuransi jiwa = Principle of utmost good faith in the life insurance agreement conduct of pt asuransi jiwa sequis life.

No. Panggil

: S44598


Hal. 118

Abstrak Skripsi ini membahas mengenai adanya suatu perbedaan penafsiran Prinsip Itikad Baik dalam penerapannya di dalam Perjanjian Asuransi Jiwa. Perkembangan asuransi jiwa di Indonesia mengakibatkan munculnya masalah salah satunya adalah calon tertanggung menutupi informasi yang sebenarnya mengenai keadaan dirinya. Seperti dalam permohonan klaim di Asuransi Jiwa Sequis Life Penanggung. Penanggung menolak klaim tertanggung Harris Ependi dengan alasan bahwa tertanggung tidak memiliki Prinsip Itikad Baik dalam tahap Pra Kontrak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian adalah Penanggung memiliki hak untuk menolak klaim asuransi yang diajukan oleh Harris Ependi atas dasar tidak adanya Itikad Baik dalam pembuatan perjanjian. 248. Penulis

: Petra Pattiwael

Pembimbing

: Yetty Komalasari Dewi

Judul

: Ketidakpastian hukum dalam penggunaan Letter of Credit akibat perbedaan penerapan prinsip pemeriksaan dokumen oleh perbankan = Legal ambiguity in Letter of Credit usage due to differing principles in document examination by banks.

No. Panggil

: S44824 Abstrak

Letter of Credit (L/C) merupakan salah satu metode pembayaran yang paling sering digunakan dalam dunia perdagangan internasional. Namun, pada praktiknya masih muncul berbagai permasalahan, salah satunya adalah terjadinya penolakan penerimaan dokumen yang diunjukkan oleh beneficiary karena perbedaan penerapan standar pemeriksaan dokumen. Skripsi ini membahas mengenai alasan perbankan tetap menerapkan standar pemeriksaan dokumen berdasarkan prinsip strict compliance meskipun UCP 600 mengatur mengenai prinsip substantial compliance dan akibat hukum dari perbedaan penafsiran tentang “international standard banking practice” sebagaimana diatur dalam UCP 600. Hasil penelitian yang menggunakan metode penelitian yuridis normatif ini menunjukkan bahwa bank tetap menerapkan standar pemeriksaan dokumen berdasarkan prinsip strict compliance meskipun UCP 600 mengatur mengenai prinsip substantial compliance setidaknya disebabkan oleh dua (2) alasan yaitu pertama, adanya praktik perbankan di Amerika Serikat yang menerapkan Article 5 Uniform Commercial Code yang memuat pengaturan prinsip strict compliance, yang mewajibkan issuing bank selaku special agent dari applicant menjalankan tugas berdasarkan duty of good faith. Kedua, dalam hal terjadi sengketa (disputes) transaksi L/C, pengadilan internasional cenderung menerapkan prinsip strict compliance dibandingkan menerapkan prinsip substantial compliance dalam menyelesaikan sengketa L/C tersebut. Prinsip strict compliance sebagai standar pemeriksaan dokumen Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri juga diterapkan di dalam praktik perbankan di Indonesia berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/6/PBI/2003 tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri. Adapun perbedaan penafsiran mengenai international standard banking pratice karena UCP 600 tidak memberikan penjelasan maksud dari international standard banking practice sehingga menimbulkan dua (2) pendapat di kalangan perbankan, yaitu pendapat pertama yang menyatakan bahwa international standard banking practice di UCP 600 mengacu kepada International Standard Banking Practice (ISBP) yang merupakan pedoman aplikasi dari ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam UCP 600 yang dibentuk oleh International Chamber of Commerce (ICC), sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa international standard banking practice yang dimaksud hanya mengacu kepada praktik yang biasanya dilakukan oleh bank-bank secara umum. Perbedaan pendapat tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum bagi pengguna L/C dalam transaksi L/C. 249. Penulis Pembimbing

: Pramu Ichsan Chusnun : Henny Marlyna


Hal. 119

Judul

: Studi kasus itikad tidak baik sebagai pengecualian daluwarsa pada alasan pembatalan merek dalam undang undang nomor 15 tahun 2001 tentang merek = Case study on bad faith as expiration s exception on trademark cancellation reason in trademark act no 15 2001.

No. Panggil

: S46730 Abstrak

Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek mengatur mengenai daluwarsa atau batas waktu lima tahun untuk mengajukangugatan untuk pembatalan merek. Pada ayat selanjutnya dijelaskan bahwa daluwarsa ini tidak berlaku apabila merek bertentangan dengan moralitas agama,kesusilaan atau ketertiban umum yang mana termasuk di dalam pengertian umum adalah itikad tidak baik. Skripsi ini membahas mengenai perbedaan antara unsur itikad tidak baik dengan unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal sebagai alasan pembatalan merek. Skripsi ini juga membahas mengenai alasan dibalik pengaturan batas waktu untuk mengajukan pembatalan merek. Melihat pada pengaturan di Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan Paris Convention for the Protection of Intellectual Property, pengaturan batas waktu ini dimaksudkan untuk memberikan waktu bagi para pemilik merek terkenal untuk bertindak atas merek-merek yang bermasalah atau yang dianggap sama dengan merek mereka. Namun sebuah merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal tidak selalu dapat dikatakan memiliki itikad tidak baik dalam pendaftarannya. Skripsi ini juga membahas bagaimana hakim menilai itikad tidak baik dari tergugat dan dikaitkan dengan daluwarsa pada pembatalan merek. Dalam Putusan Nomor 45/Merek/ 2005/PN.JKT.PST, Putusan Nomor 012 K/N/HaKI/2006 dan Putusan Nomor 49/Merek/2012/ PN.JKT.PST, Skripsi ini menilai bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan adanya itikad tidak baik dari Tergugat dalam mendaftarkan mereknya. Sehingga seharusnya merek “Giordani” dan merek “Accènt” tidak dibatalkan walaupun memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal Penggugat. 250. Penulis

: Pratiwi Astriasari

Pembimbing

: Henny Marlyna ; Abdul Salam

Judul

: Kerangka bisnis pesan antar (dropship) dalam praktik jual beli melalui media elektronik di Indonesia berdasarkan Hukum Perjanjian = Delivery business framework (dropship) in practice purchase through electronic media in Indonesia based on the Law of Treaties.

No. Panggil

: S52792 Abstrak

Indonesia merupakan negara yang mengikuti perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi banyak dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia termasuk memanfaatkan teknologi dalam bidang perdagangan. Perkembangan teknologi membantu kemajuan bidang perdagangan di Indonesia. Perdagangan di Indonesia berjalan dengan sangat cepat dengan adanya perkembangan teknologi. Kemajuan Perdagangan dengan bantuan teknologi memunculkan sistem bisnis baru yang disebut sistem dropship. Sistem dropship ini merupakan sistem baru dalam bidang perdagangan. Sistem dropship melibatkan tiga pihak, yaitu reseller dropship, dropshipper, dan user sebagai konsumen. Sistem dropship ini terdiri dari dua perjanjian yang dilakukan melalui transaksi elektronik. Kepastian hukum mengenai transaksi elektronik di Indonesia yaitu Undang-undang No 11 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2012. Pentingnya kepastian hukum yang harus diakomodir oleh peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah untuk menjamin iklim perdagangan melalui media elektronik yang baik di Indonesia.


Hal. 120

251. Penulis

: Priya Lukdani

Pembimbing Judul

: Yetty Komalasari Dewi ; Melania Kiswandari : Analisis pemberhentian anggota direksi perseroan terbatas menurut Hukum Perusahaan Indonesia dikaitkan dengan pemutusan hubungan kerja menurut Hukum Ketenagakerjaan Indonesia : studi Putusan Mahkamah Agung no. 197 K/Pdt.Sus/2010 antara PT. National Utility Helicopter melawan Ridwan Ramli = Analysis dismissal board of member directors limited liability company legal Indonesia associated with termination of employment according to Indonesian Labor Law study of the Supreme Court ruling 197 K/Pdt.Sus 2010 between PT. National Utility Helicopter against Ridwan Ramli.

No. Panggil

: S47279 Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai masalah sifat hubungan hukum antara Direksi dengan Perseroan Terbatas. Apakah pemberhentian Direksi Perseroan Terbatas dari jabatannya sebagai Direksi adalah juga merupakan pemutusan hubungan kerja menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Permasalahan yang dikaji adalah mengenai sifat hubungan hukum (legal nature) antara Direksi dengan Perseroan Terbatas, serta status hukum Ridwan Ramli setelah diberhentikan sebagai anggota Direksi menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Hasil temuan penelitian terhadap permasalahan-permasalahan tersebut adalah terdapat tiga (3) konsep sifat hubungan hukum antara Direksi dengan Perseroan Terbatas yaitu, konsep ketenagakerjaan, konsep perwakilan dan konsep kombinasi antara perwakilan dan ketenagakerjaan. Mengenai status hukum Ridwan Ramli setelah diberhentikan sebagai Direksi menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas adalah terdapat dua kemungkinan apakah Ridwan Ramli berasal dari internal (pemegang saham/pekerja) atau eksternal Perseroan Terbatas. sedangkan Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan status hukum Ridwan Ramli setelah pemberhentian tersebut adalah masih sebagai pekerja di PT. National Utility Helicopter. Pemberhentian seseorang sebagai pekerja diatur secara detil meliputi sebab yang sah bagi putusnya hubungan kerja, prosedur pemutusan hubungan kerja sampai dengan akibat hukum berupa kompensasi atas putusnya hubungan kerja tersebut dalam bentuk paket pesangon. 252. Penulis

: Purba, Hanna Connia Balina

Pembimbing

: Endah Hartati ; Melania Kiswandari

Judul

: Tinjauan yuridis terhadap klausula baku larangan menikah dengan rekan sekerja dalam perjanjian kerja suatu perusahaan = Judicial review of standard clause of marriage prohibition with work colleague in working agreement with company.

No. Panggil

: S45609 Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui klausul baku larangan perkawinan sesama karyawan dalam satu perusahaan memenuhi suatu syarat perjanjian atau tidak. Selain, itu apakah tindakah PHK (Pemutusan hubungan kerja) tepat atau tidak sebagai akibat dari perkawinan sesama buruh/pekerja. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, diantaranya peraturan perundang-undangan, dan buku. Penelitian ini juga mencakup wawancara dengan para pihak terkait. Dari hasil penelitian, diperoleh kesimpulan yang menjawab permasalahan, yaitu larangan perkawinan dengan rekan sekerja dalam satu perusahaan dalam perjanjian kerja memenuhi syarat-syarat perjanjian baku namun PHK para pihak tidaklah tepat dilakukan oleh perusahaan. Dalam hal ini diharapkan pemerintah sendiri bisa mengatur atau mengambil jalan keluar, dengan mengawasi dan membuat sistem tersturktur untuk hal ini. Abstrak dan Indeks Skripsi 2013, FHUI

Hal. 121

253. Penulis

: Puspita Rani

Pembimbing

: Narendra Jatna ; Sri Laksmi Anindita

Judul

: Kedudukan advokat sebagai officium nobile dalam rezim anti pencucian uang (Studi kasus: Akun twitter milik Denny Indrayana) = The position of advocate as officium nobile on the anti money laundering regime (Case study twitter account belongs to Denny Indrayana).

No. Panggil

: S46231 Abstrak

Dalam menjalankan profesinya sebagai officium nobile (jabatan yang mulia), seorang advokat memiliki kewajiban untuk memberikan jasa hukum bagi orang yang memerlukan, termasuk menjadi penasihat hukum bagi terdakwa pencucian uang. Disamping itu, sebagai imbalan atas jasa hukum yang telah diberikan oleh seorang advokat kepada kliennya, maka advokat yang bersangkutan berhak untuk mendapatkan honorarium. Hubungan kliental yang terjadi diantara advokat dengan kliennya yang merupakan terdakwa pencucian uang berimplikasi pada timbulnya tuduhan dari masyarakat yang menyamakan advokat dengan kliennya. Sementara itu, adanya ketentuan yang bersifat pro parte dolus pro parte culpa menimbulkan kewajiban bagi siapapun untuk menaruh kecurigaan terhadap setiap prilaku atau transaksi mencurigakan yang berada dalam kekuasaannya yang mengindikasikan adanya kejahatan pencucian uang, termasuk pula pemberian honorarium dalam jumlah yang tidak wajar dari terdakwa pencucian uang. Metode penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah metode yuridis normatif. Merujuk pada ketentuan yang dimuat di dalam 40 Rekomendasi FATF, maka hasil dari penelitian ini menyarankan agar advokat dimasukkan sebagai pihak pelapor ke dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. 254. Penulis

: Puspita Thoimatunnisaa

Pembimbing

: Flora Dianti ; Hasril Hertanto

Judul

: Kewenangan hakim memutus perkara dikaitkan dengan kewenangan penuntutan oleh jaksa : studi kasus Nazril Irham Alias Ariel Peterpan dan M. Arifin Bin Sukari = The judge's authority to convict the case which is related to prosecutor’s authority to prosecute : case study of Nazril Irham Alias Ariel Peterpan dan M. Arifin Bin Sukari.

No. Panggil

: S45572 Abstrak

Skripsi ini membahas kewenangan hakim untuk memutus perkara dikaitkan kewenangan jaksa untuk melakukan penuntutan. Metode penelitian adalah penelitian yuridis normatif Putusan Nazril Irham dan M Arifin bin Sukari dibahas sebagai bahan analisis skripsi. Berdasarkan hasil analisis bahwa asas stelsel aktif hakim mengenai pengubahan surat dakwaan pada proses ajudikasi tidak bisa dilakukan karena KUHAP menganut sistem spesialisasi diferensiasi dan kompartemenisasi hakim tidak memiliki kewenangan memutus perkara berdasarkan ketentuan perundang undangan yang tidak didakwakan oleh jaksa atau di luar surat dakwaan. Putusan Nazril Irham bukan merupakan putusan di luar surat dakwaan karena hakim telah mempertimbangkan semua unsur tindak pidana delik. Sementara itu putusan judex factie M Arifin bin Sukari termasuk putusan di luar surat dakwaan karena hakim tidak mempertimbangkan semua unsur tindak pidana delik. 255. Penulis Pembimbing

: Putri Bening Larasati : Pulungan, M. Sofyan


Hal. 122

Judul

: Analisis yuridis tanggung jawab pengurus Koperasi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dalam proses pembubaran = Juridicial analysis on the board of Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia cooperative units responsibility on dissolution process.

No. Panggil

: S45020 Abstrak

Salah satu tatanan hukum yang diperlukan dalam upaya meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan adalah dengan mengembangkan koperasi sebagai suatu usaha yang mandiri, demokratis, dan efisien. Namun pada prakteknya, masih banyak koperasi yang tidak aktif bahkan dibubarkan. Penelitian ini membahas tanggung jawab pengurus saat proses pembubaran Koperasi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (KpME), dimana timbul masalah utang pajak yang tidak dapat dilunasi dengan sisa harta koperasi. Dengan kondisi demikian, diteliti subjek hukum yang harus bertanggung jawab membayar utang koperasi yang tidak terlunasi dengan sisa harta kekayaan koperasi. Penelitian ini bertujuan memberi pengetahuan dan pemahaman mengenai keberadaan hukum di Indonesia mengenai implikasi hukum koperasi mahasiswa berbadan hukum dan pertanggungjawaban pengurus koperasi saat proses pembubaran KpME seharusnya dilakukan. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan metode penelitian yuridis normatif, namun untuk melengkapi dan mendukung analisis data sekunder dibutuhkan data primer sehingga perlu dilakukan pengumpulan data berupa Akta Pendirian dan Laporan Pertanggungjawaban Koperasi dengan bantuan teknik studi kepustakaan, studi lapangan, dan studi wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan mahasiswa sebagai pengurus koperasi dalam mengelola koperasi tidak didukung dengan dasar hukum yang baik dimana terdapat implikasi hukum yang tidak dilaksanakan sehingga memutuskan untuk membubarkan koperasi. Hal ini yang kemudian menjadi penting bagi pemerintah untuk memberikan arahannya kepada masyarakat mengenai eksistensi badan hukum dan bagi masyarakat khususnya mahasiswa untuk mengetahui benar hak dan kewajiban yang timbul dari badan hukum. 256. Penulis

: Putu Jasprayana Mudana Putra

Pembimbing

: Wenny Setiawati

Judul

: Analisis peranan pusat investasi pemerintah dalam pembelian saham divestasi PT. Newmont Nusa Tenggara tahun 2010 = Analysis of the role of Indonesia investment agency in the purchase of 2010 PT. Newmont Nusa Tenggara divestiture shares.

No. Panggil

: S45208 Abstrak

Terdapat perbedaan pendapat antara DPR dan Menteri Keuangan mengenai pembelian saham divestasi PT. Newmont Nusa Tenggara Tahun 2010 oleh Pusat Investasi Pemerintah. Menurut DPR pembelian tersebut memerlukan persetujuan DPR sedangkan menurut Menteri Keuangan tidak perlu. Hal ini memicu Sengketa Kewenangan Lembaga Negara ke Mahkamah Konstitusi. Melalui penelitian yuridis normatif dengan melakukan analisis deskriptif terhadap peraturan perundang-undangan terkait, penulis mencoba menjelaskan kewenangan Pusat Investasi Pemerintah, kategori pembelian saham dimaksud, dan implikasi putusan Mahkamah Konstitusi. Hasilnya, Pusat Investasi Pemerintah secara hukum memiliki kewenangan untuk membeli saham dimaksud tanpa persetujuan DPR sebagai Investasi Surat berharga. 257. Penulis Pembimbing

: R Hendro Santoso : Sitompul, Chudry ; Febby Mutiara Nelson


Hal. 123

Judul

: Peninjauan kembali atas putusan peninjauan kembali perkara perdata : studi kasus peninjauan kembali atas peninjauan kembali perkara perdata = The judicial review towards the decision of judicial review of civil case : a study case of the judicial review towards the decision of judicial review of civil case whoever filing a civil suit to the court will surely expect to obtain solution.

No. Panggil

: S44482 Abstrak

Siapapun yang mengajukan sengketa perdata ke pengadilan tentu berharap untuk mendapatkan pemecahan atau penyelesaian. Berdasarkan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Pemeriksaan perkara senantiasa diakhiri dengan putusan, akan tetapi dengan dijatuhkan putusan saja belumlah selesai persoalannya. Hakim adalah manusia biasa karena itu suatu putusan hakim tidak luput dari kekeliruan atau kekhilafan, bahkan tidak mustahil bersifat memihak. Maka oleh karena itu demi kebenaran dan keadilan setiap putusan hakim perlu dimungkinkan untuk diperiksa ulang agar kekeliruan atau kekhilafan yang terjadi pada putusan dapat diperbaiki. Bagi setiap putusan hakim pada umumnya tersedia upaya hukum yaitu upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan. Mulai dari perlawanan, banding sampai kasasi yang merupakan upaya hukum biasa sampai dengan peninjauan kembali yang merupakan upaya hukum luar biasa. Para pihak dalam perkara dapat menggunakan sarana ini, apakah itu karena alasan hukum atau bukan. Peninjauan kembali dikatakan sebagai upaya hukum luar biasa karena merupakan upaya hukum terhadap putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Putusan peninjauan kembali masih bisa menyisakan masalah apabila masih ada putusan peninjauan kembali yang bertentangan dengan putusan peninjauan kembali yang sudah ada karena obyek perkaranya sama. Untuk alasan itu Mahkamah Agung menerbitkan SEMA No. 10 Tahun 2009 yang memberikan jalan keluar untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali atas putusan peninjauan kembali atau permohonan peninjauan kembali yang kedua. 258. Penulis

: Raditya Putra Nugraha

Pembimbing

: Rosa Agustina

Judul

: Tinajuan yuridis pencemaran nama baik melalui perbuatan melawan hukum dalam surat pembaca pada media cetak : studi kasus Putusan No. 178/Pdt/G/2007/Pn.Jkt.UT, Putusan No. 47/PDT/2009/P.T DKI dan Putusan No 483 K/Pdt/2010 = Juridical analysis through unlawful act in letters readers in print media : case study Decree No. 178/Pdt/G/2007.Pn.Jkt.UT, P Decree No 47/PDT/2009/P.T DKI dan Decree No 483 K/Pdt/2010.

No. Panggil

: S46523 Abstrak

Manusia merupakan mahluk hidup sosial yang saling membutuhkan antara satu sama lain, salah satu sarana untuk mendapatkan berita dan informasi adalah melalui pers. Masyarakat modern pada saat ini banyak mengetahui berbagai kabar yang terjadi di masyarakat di Indonesia melalui berbagai macam sumber berita. Salah satunya adalah melalui surat pembaca. Namun seringkali surat pembaca menjadi suatu perbuatan melawan hukum di karenakan mencemarkan nama baik. Skripsi ini membahas mengenai Surat Pembaca yang dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, serta bagaimana pengimplemaentasinya terhadap Putusan No.178/Pdt/G/2007/PN.Jkt.Ut, Putusan No. 47/PDT/2009/PT.DKI, Putusan No. 483 K/Pdt/2010 tentang pencemaran nama baik melalui surat pembaca. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif (normative legal research) dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menyarankan Majelis Hakim dalam memutus perkara atas pencemaran Abstrak dan Indeks Skripsi 2013, FHUI

Hal. 124

nama baik melalui surat pembaca seharusnya mempertimbangkan dari ketentuan pasal 1376 Kitab Undang-Undang Perdata, permasalahan pencemaran nama baik melalui ranah media cetak, sebaiknya pihak yang merasa bahwa haknya telah di langgar maka lebih baik menerapkan hak jawab terlebih dahulu. 259. Penulis

: Rahma Fitri

Pembimbing


Judul

: Kewarisan dalam hal pewaris meninggal kalalah berdasarkan ketentuan kompilasi hukum Islam: studi kasus penetapan waris no.24/PDT.P/2009/PA.JP dan putusan No.750/PDT.G/2009/PA.JP Pengadilan Agama Jakarta Pusat = Inheritance of kalalah based on compilation of Islamic law: case study of determination of hereditary No.24/PDT.P/2009/PA.JP and verdict No.750/PDT.G/ 2009/PA.JP Jakarta Pusat Religious Court.

No. Panggil

: S47412 Abstrak

Kematian merupakan hal yang pasti dialami oleh setiap manusia, dan akibat hukumnya tidak dapat dihindari. Salah satu akibat hukum dari kematian yaitu terdapatnya peralihan harta peninggalan dari pihak yang mati kepada pihak yang masih hidup, yang termasuk ke dalam hukum kewarisan. Persoalan yang muncul dalam hukum kewarisan salah satunya terjadi pada kasus perkara waris dalam Penetapan Waris No.24/Pdt.P/2009/PA.JP yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada 18 Juni 2009. Dalam kasus ini terjadi kewarisan di mana pewaris meninggal dunia tanpa adanya keturunan atau meninggal dalam keadaan kalalah. Kasus tersebut kemudian berkembang karena terdapat gugatan dan berakhir dalam akta perdamaian Putusan No.750/Pdt.G/2009/PA.JP. Permasalahan yang dikaji dalam tulisan ini adalah bagaimana pengaturan mengenai pembagian waris dalam hal pewaris meninggal kalalah menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam, bagaimana pengaturan waris yang terdapat dalam Penetapan Waris No.24/Pdt.P/2009/PA.JP dan Putusan No.750/Pdt.G/2009/PA.JP dan bagaimana analisisnya berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. Penelusuran data dilakukan dengan menggunakan data kepustakaan melalui studi dokumen pada instansi terkait, yaitu Pengadilan Agama. Temuan data dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Saudara pewaris dapat ikut mewaris apabila pewaris meninggal dalam keadaan kalalah, kesepakatan para pihak dalam suatu akta perdamaian berkaitan dengan pembagian kewarisan dibolehkan dalam Kompilasi Hukum Islam. 260. Penulis

: Rahmah Adisty

Pembimbing

: Yeni Salma Barlinti ; Gemala Dewi

Judul

: Penerapan akad murabahah dan akibat hukum dari penyalahgunaannya oleh Bank Syariah X terhadap nasabah ditinjau dari hukum Islam analisis putusan No 48 PK/ AG/ 2009 = Implementation of murabaha contract and legal impact of missapplication by Islamic Bank X to customer in Islamic law perspective analysis verdict No 48 PK/ AG/ 2009.

No. Panggil

: S45946 Abstrak

Saat ini di Indonesia mengenal Sistem Perbankan Syariah. Hal yang mendasari lahirnya Perbankan Syariah adalah adanya larangan riba. Salah satu produk perbankan syariah yang sering digunakan oleh Bank Syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah murabahah. Namun di Indonesia saat ini dalam prakteknya masih terjadi penyimpangan dalam menerapkan akad murabahah dan pelaksanaannya oleh Bank Syariah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang membahas Abstrak dan Indeks Skripsi 2013, FHUI

Hal. 125

mengenai penerapan dan pelaksanaan akad murabahah serta akibat hukum dari penyalahgunaannya melalui analisis Putusan No. 48 PK/AG/2009 dimana sebelumnya telah diputus oleh Pengadilan Agama Bukit Tinggi dengan Putusan No. 284/Pdt.G/2006/PA.Bkt, Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan Putusan no. 32 dan 33/Pdt.G/2007/PTA.Pdg, dan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi dengan Putusan No. 292 K/AG/2008 ditinjau dari Hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan melalui pengumpulan data sekunder, dan metode yang digunakan adalah metode deskriptif analitis. Dalam penerapan dan pelaksanaan akad yang dilaksanakan Bank Syariah X dengan nasabah pada akad pertama dikaitkan dengan teori pengalihan utang (take over) murabahah dan akad kedua dikaitkan dengan teori murabahah berdasarkan hukum Islam ternyata tidak memenuhi rukun dan syarat sehingga secara hukum Islam berakibat batal demi hukum. 261. Penulis

: Rainer Faustine Jonathan

Pembimbing

: Sitompul, Chudry ; Febby Mutiara Nelson

Judul

: Bukti yang cukup sebagai syarat penahanan tersangka pada tahap penyidikan sesuai Pasal 21 ayat (1) KUHAP : studi kasus penahanan tersangka atas nama Taslim Suhada = Sufficient eveidence as a validity condition of detention of suspects at this stage of investigation according to Point 21 point (1) Indonesian Criminal Procedural Law detention : case study on behalf Taslim Suhada.

No. Panggil

: S44768 Abstrak

Pengaturan mengenai syarat-syarat upaya paksa penahanan dalam peraturan peraturan perundangundangan di Indonesia belumlah memadai. Kurang memadainya pengaturan tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan upaya paksa penahanan dalam penegakan hukum seharihari. Ketidakpastian hukum tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Metode penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah metode yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menyarankan agar dilakukannya revisi terhadap Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana agar di dalam kedua peraturan perundang-undangan tersebut, diatur lebih jelas mengenai upaya paksa, khususnya penahanan. 262. Penulis

: Raisa Rishya Renald Rinaldi

Pembimbing

: Brian Amy Prastyo

Judul

: Analisis penerapan pemberian paten terhadap sel punca berdasarkan Undangundang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten = Analysis on the implementation of stem cells patent based on Law Number 14 of 2001 regarding patents.

No. Panggil

: S47221 Abstrak

Penelitian ini disusun dalam rangka melakukan analisis terhadap Undang Undang 14 Tahun 2001 tentang Paten khususnya pengaturan mengenai ruang lingkup invensi dan syarat patentabilitas ketika diterapkan pada permohonan klaim paten terhadap sel punca. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu pertama bahwa sel punca yang telah dimodifikasi dan atau dikeluarkan dari lingkungan alamiahnya memenuhi ruang lingkup suatu invensi. Kedua sel punca merupakan invensi yang dapat dipatenkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten ketika memenuhi syarat kebaruan langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri dengan catatan bahwa sel punca tersebut bukan merupakan sel punca yang berasal dari embrio manusia.


Hal. 126

263. Penulis

: Raja Sawery Gading Dzetaj Notonegoro

Pembimbing


Judul

: Posisi negara berkembang dalam integrasi ekonomi regional dan hubungannya dengan sistem perdagangan multilateral WTO = The position of developing countries in regional economic integration and its relation with the multilateral trading system of The WTO.

No. Panggil

: S46843 Abstrak

Sejak pertengahan 1990-an, semakin banyak negara berkembang yang menempuh Integrasi Ekonomi Regional (REI) dengan negara maju melalui Perjanjian Perdagangan Regional (RTA). Negara anggota perjanjian tersebut memberikan perlakuan yang lebih menguntungkan terhadap satu sama lain daripada terhadap mitra dagang lainnya yang bukan negara anggota. Perlakuan diskriminatif ini jelas tidak konsisten dengan kewajiban perlakuan Most Favoured Nation (MFN) WTO. Meskipun kewajiban perlakuan MFN merupakan prinsip dasar, namun WTO memperkenankan anggotanya untuk mengesampingkan prinsip tersebut dan menempuh REI berdasarkan Pasal XXIV GATT 1994 untuk RTA, Pasal V GATS untuk Perjanjian Integrasi Ekonomi (EIA) dan Klausul Enabling. Penelitian ini menganalisa mengapa WTO memberikan pengecualian tersebut. Selain itu, penelitian ini mengeksplorasi kecenderungan di kalangan negara berkembang menempuh REI dengan negara maju serta meneliti bagaimana negara berkembang dapat mengambil keuntungan tanpa mengucilkan sistem perdagangan multilateral WTO. Berdasarkan analisis hukum, REI sangat bermanfaat bagi negara berkembang WTO. Penelitian ini mendesak KTT APEC ke-21 dan Konferensi Tingkat Menteri ke-9 WTO di Bali untuk digunakan sebagai kesempatan untuk menunjukkan peran aktif dari masing-masing negara berkembang terutama tuan rumah, Indonesia, dalam mempromosikan liberalisasi perdagangan dan investasi secara regional dan global. Penelitian ini menyimpulkan bahwa REI diperlukan untuk mengambil langkah lebih lanjut dalam mewujudkan tujuan WTO untuk menciptakan perdagangan yang bebas dan adil. Selain itu, negara berkembang disarankan untuk menggunakan REI sebagai pilihan kebijakan terbaik kedua dan terus menempatkan prioritas tertinggi pada WTO dengan berkomitmen terhadap modus operandi WTO. 264. Penulis

: Raju Tanzil Aprizan

Pembimbing


Judul

: Peran pekerja sosial dalam rehabilitasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum menurut UU no 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak : study kasus hasil casework berdasarkan putusan pengadilan nomor 1396/Pid/B/ 2012/PN.Jkt.Tim = Social worker role of social rehabilitation of children in dealing with the law by law number 11 of 2012 concerning the criminal justice system child case study results based casework court decision nomor 1396/Pid/B/ 2012/PN. Jkt.Tim

No. Panggil

: S46759 Abstrak

Skripsi ini membahas Peranan Pekerja Sosial dalam proses Rehabilitasi Sosial bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Namun dalam melaksanakannya tugasnya masih banyak hambatan yang dihadapi baik oleh Pekerja Sosial. Skripsi ini mengambil lokasi penelitian di Panti Sosial Parmadi Putra Handayani Bambu Apus Jakarta Timur dan Panti Sosial Marsudi Putra Galih Pakuan Ciseeng Bogor sebagai perbandingan. Permasalahannya bagaimana Pekerja Sosial menjalankan fungsinya dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, bagaimana hubungan antara Pekerja Sosial dengan Balai Pemasyarakatan dan apa saja hambatan yang dihadapi Pekerja Sosial dalam menjalankan tugasnya Abstrak dan Indeks Skripsi 2013, FHUI

Hal. 127

untuk memberikan Perlindungan melalui Rehabilitasi Sosial. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris, dengan menggunakan data sekunder. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam proses Peradilan Pidana Anak Pekerja Sosial tidak hanya bertugas untuk membina dalam Rehabilitasi Sosial tetapi juga mempunyai tugas dan fungsi lain. Penulis juga mendapat kesimpulan bahwa Dilihat dari hubungan kerjasama terutama dengan pihak Balai Pemasyarakatan belum terlihat adanya kerjasama yang baik, karena dalam banyak kasus Pekerja Sosial selalu dilibatkan setelah proses peradilan selesai. Selain itu dalam menjalankan tugasnya untuk membina dan menangani anak yang berkonflik dengan hukum masih banyak kendala yang dihadapi oleh Pekerja Sosial. 265. Penulis

: Rangga L. P.

Pembimbing


Judul

: Analisis terhadap Negative Covenant : studi terhadap perjanjian kredit modal kerja transaksional antara Bank "X" dan PT. "I" = Negative Covenant in practice : study on transactional capital loan agreement between Bank "X" and Company "I"

No. Panggil

: S45242 Abstrak

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah karena penulis tertarik untuk membahas mengenai klausul negative covenant. Klausul ini adalah klausul yang umum digunakan dalam perjanjian yang melibatkan jumlah uang yang banyak, dan objek berharga lainnya. Masalah dengan klausul ini adalah kadang kala klausul ini bersifat terlalu membatasi dan malah memberatkan pihak debitur, juga apabila debitur melanggar klausul ini maka pihak bank dapat membatalkan perjanjian secara sepihak. Ketidakseimbangan posisi membuat penulis tertarik untuk membahas apakah negative covenant sah dalam hukum Indonesia, dan apakah alasan dari pihak bank untuk menggunakan klausul ini dalam perjanjiannya. Dalam menulis skipsi ini, penulis menggunakan studi kepustakaan, wawancara, dan studi internet. Hasil dari penelitian tersebut membuktikan bahwa negative covenant sah dan dapat diaplikasikan dalam hukum Indonesia, dan bahwa alasan penggunaan negative covenant tersebut adalah untuk melindungi pihak bank dari resiko lebih jauh. 266. Penulis

: Rangga Sujud Widigda

Pembimbing

: Yunus Husein

Judul

: Tinjauan hukum transaksi derivatif valuta asing di Indonesia = Legal review on foreign exhange derivative transaction in Indonesia.

No. Panggil

: S45210 Abstrak

Skripsi ini membahas masalah hukum terkait transaksi derivatif valuta asing dalam perbankan di Indonesia. Transaksi derivatif valuta asing mempunyai karakteristik yang khusus jika dibandingkan dengan transaksi derivatif biasa. Transaksi derivatif valuta asing mempunyai kemampuan untuk melakukan lindung nilai terhadap fluktuasi kurs valuta asing guna memperkecil risiko dalam kegiatan dagang ekspor impor. Transaksi Derivatif valuta asing juga berguna untuk meningkatkan potensi keuntungan yang dapat diraih namun disisi lain dalam keadaan tertentu seperti krisis, juga dapat menimbulkan kerugian karena bergantung pada fluktuasi kurs mata uang asing. Hasil penelitian dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa kerugian yang diakibatkan ketidakpastian pergerakan ekonomi global dalam transaksi derivatif valuta asing dapat diminimalisir sehingga tujuan lindung nilai dari transaksi derivatif valuta asing dapat terlaksana.


Hal. 128

267. Penulis

: Ratih Praditya Ningrum

Pembimbing

: Yetty Komalasari Dewi ; Purnawidhi W. Purbacaraka

Judul

: Tanggung jawab anggota direksi atas perbuatan hukum di luar kewenangannya terhadap perseroan terbatas : studi kasus perkara Mahkamah Agung no. 55 K/Pdt/2009 = Liability of the board of directors of outside authorithy to limited liability company : case study Supreme Court No. 55 K/Pdt/2009.

No. Panggil

: S45369 Abstrak

Direksi sebagai salah satu organ PT. berwenang untuk melakukan tindak pengurusan sesuai dengan maksud dan tujuan PT. Namun adakalanya Direksi melakukan tindak pengurusan di luar kewenangan yang dimilikinya.Skripsi ini mengkaji tentang akibat hukum dan pertanggung jawaban anggota direksi yang melakukan perbuatan hukum yang dilakukan di luar kewenangannya, serta menganalisis putusan Mahkamah Agung No. 55/k/Pdt/2009 yang menetapkan anggota direksi H. Anhar HA.Wahab tidak bersalah atas perbuatan melawan hukum melakukan perjanjian kredit dengan Bank Pembangunan Daerah NTB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan direksi yang dilakukan di luar kewenangannya tidak memiliki akibat hukum terhadap PT kecuali PT meratifikasinya, anggota direksi yang melakukan perbuatan hukum di luar kewenangannya dapat bertanggung jawab secara pribadi dan tanggung renteng, dan putusan MA yang menetapkan Anhar sebagai Direktur Utama PT. Lamere tidak bersalah adalah tepat karena tidak bertentangan dengan ketentuan ADPT dan UUPT. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang menggunakan data sekunder sebagai data utamanya. 268. Penulis

: Revina Ani Yosepa

Pembimbing

: Yunus Husein

Judul

: Analisis peran Bank Indonesia dalam kegiatan transfer dana menurut UndangUndang Nomor 3 tahun 2011 = Analysis of the role of Bank Indonesia in transfer of funds activity according to the Laws No. 3 of 2011.

No. Panggil

: S44527 Abstrak

Transfer Dana merupakan salah satu mekanisme sistem pembayaran untuk mendukung perbankan nasional dalam kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Kegiatan transfer dana ini merupakan sebuah kegiatan yang berisiko tinggi. Berdasarkan Undang-Undang nomor 23 Tahun 1999, Bank Indonesia harus dapat menjaga kelancaran sistem pembayaran. Sistem pembayaran khususnya transfer dana yang baik harus dapat menjamin terlaksananya perpindahan uang secara efisien dan aman sehingga masyarakat semakin nyaman dalam melakukan kegiatan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai transfer dana dalam perbankan serta peranan Bank Indonesia dalam kegiatan transfer dana menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Data dikumpulkan dengan studi kepustakaan dan melakukan wawancara dengan Deputi DASP Bank Indonesia. Hasil penelitian adalah pengaturan mengenai kegiatan transfer dana kini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 yang sebelumnya diatur secara tersebar dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia maupun Surat Edaran Bank Indonesia antara lain adalah mengenai kliring, RTGS, Kegiatan Usaha Pengiriman Uang, dan transfer dana melalui ATM. Bank Indonesia telah menjalankan perannya dengan baik sebagai lembaga pemberi izin, lembaga pengawas dan sebagai lembaga pemberi sanksi. Dengan adanya peran Bank Indonesia ini diharapkan agar sistem transfer dana dapat berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi perekonomian nasional.


Hal. 129

269. Penulis

: Rezky Prismawarni

Pembimbing

: Yati Nurhayati Yusuf ; Wahyu Andrianto

Judul

: Kedudukan ahli waris transeksual yang telah melakukan operasi penggantian kelamin (sex reassignment surgery) dalam hukum kewarisan Islam = The legal position of transsexual who has (sex reassignment surgery ) as a beneficiary in terms of Islamic inheritance law.

No. Panggil

: S45894 Abstrak

Jenis kelamin ahli waris mempengaruhi besar bagian warisan yang didapat menurut Hukum Kewarisan Islam. Namun, dewasa ini terdapat orang yang berkeinginan mengubah jenis kelaminnya yang disebut sebagai transeksual. Transeksual merupakan bentuk gangguan identitas gender yang ditandai dengan keinginan transeksual untuk mengubah jenis kelaminnya melalui operasi penggantian kelamin. Saat ini operasi penggantian kelamin sudah dilegalkan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis tentang kedudukan ahli waris transeksual yang telah melakukan operasi penggantian kelamin dalam Hukum Kewarisan Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Dari hasil penelitian didapat bahwa Hukum Islam mengharamkan operasi penggantian kelamin terhadap transeksual dan kedudukan ahli waris transeksual tersebut adalah ahli waris dengan jenis kelamin sebelum dilakukan operasi. 270. Penulis

: Ria Maya Sari

Pembimbing

: Rosa Agustina ; Muhamad Ramdan Andri Gunawan Wibisana

Judul

: Analisis yuridis pertanggungjawaban perdata atas pencemaran laut akibat pembuangan dumping limbah minyak ke Laut: studi kasus oil sludge dumping ke perairan Teluk Balikpapan tahun 2004 = Legal analysis of civil liability for marine pollution by oil waste dumping into the sea: a case study on oil sludge dumping into the Balikpapan bay in 2004.

No. Panggil

: S46334 Abstrak

Skripsi ini membahas tentang pengaturan hukum tentang pertanggungjawaban perdata dan pembebanannya dalam hal terjadi pencemaran laut yang bersumber dari pembuangan (dumping) limbah minyak dari kapal tanker ke laut, yang ditinjau dari berbagai instrumen hukum yang terkait baik konvensi internasional dan protokol turunannya maupun produk hukum nasional. Skripsi ini melalui penelitian yuridis normatif dengan metode analisis kualitatif, mengkaji sebuah kasus pencemaran laut yang terjadi di Balikpapan pada tahun 2004 silam yang bersumber dari pembuangan limbah minyak berupa oil sludge dari Kapal Tanker MT Panos G ke Teluk Balikpapan yang ditinjau dari Protocol 1992 of Civil Liability Convention 1969 for Oil Pollution Damage dan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait, diantaranya UU No.23 Tahun 1997 dan UU No.32 Tahun 2009. Selain itu, skripsi ini juga menganalisis putusan sela yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Balikpapan atas gugatan Pemkot Balikpapan dalam kasus pencemaran tersebut serta mengidentifikasi sistem channelling liability sebagaimana yang diatur dalam regime CLC 1969/Protocol 1992 yang dianut oleh beberapa instrumen hukum nasional. Hasil dari penelitian ini menyarankan agar dibuatnya sebuah pengaturan khusus dan komprehensif mengenai dumping ke laut yang dapat mengikuti regime Protocol 1996 London Dumping Convention, diciptakannya harmonisasi pengaturan hukum mengenai pembebanan tanggung jawab perdata (channelling liability) yang dapat mencakup semua ruang lingkup pencemaran laut yang bersumber dari minyak dan limbahnya, dilakukannya amandemen Protocol 1992 CLC dengan memperluas ruang lingkup (definisi) minyak agar mencakup juga residual oil. Abstrak dan Indeks Skripsi 2013, FHUI

Hal. 130

271. Penulis

: Ridho Suryadana Candrahasan

Pembimbing

: Nadia Maulisa

Judul

: Tinjauan hukum terhadap kegiatan agent banking terkait dengan peraturan Bank Indonesia nomor : 11/28/PBI/ 2009 tentang penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme bagi bank umum = Legal review of agent banking business related To Bank Indonesia regulation number 11/28/PBI/ 2009 concerning implementation of anti money laundering and financing terrorism prevention for commercial bank.

No. Panggil

: S44801 Abstrak

Skripsi ini membahas mengenai konsep Agent Banking terkait dengan penerapan prinsip mengenal nasabah. Konsep Agent Banking ini merupakan produk dari bank untuk memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi perbankan tanpa harus pergi ke kantor cabang yang ada. Dengan adanya agent banking transaksi dapat dilakukan pada agen-agen yang ditunjuk oleh bank seperti kantor pos atau supermarket. Namun demikian, kemudahan bertransaksi yang diberikan oleh bank ini juga tidak luput dari peraturan yang sudah ada yaitu prinsip mengenal nasabah, dimana bank harus selalu mengedepankan prinsip ini sebelum melakukan transaksi. Hal ini menjadi hambatan bagi bank di Indonesia untuk memberlakukan konsep ini terkait dengan minimnya kelonggaran dalam peraturan mengenai prinsip mengenal nasabah. Dalam penelitian ini juga dikemukakan kemudahan- kemudahan yang ada pada peraturan prinsip mengenal nasabah di negara lain yang sudah menerapkan konsep agent banking untuk memberikan pembanding terhadap peraturan yang ada di Indonesia. Dengan adanya pembanding, dapat disimpulkan bahwa agent banking tetap dapat diberlakukan dengan tetap mengedepankan prinsip mengenal nasabah. 272. Penulis

: Ridovi Kemal

Pembimbing

: Wirdyaningsih ; Arman Nefi

Judul

: Pengaturan badan hukum special purpose vehicle dan pemindahtanganan barang milik negara di dalam undang-undang nomor 19 tahun 2008 tentang surat berharga Syariah Negara dan menurut hukum Islam = Regulation of special purpose vehicle legal entity and alienation of state owned asset in law number 19 year 2008 on sovereign Syariah securities and according to Islamic law.

No. Panggil

: S46856 Abstrak

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara menghasilkan conflict of law atas beberapa pengaturannya dengan hukum positif Indonesia. Pokok permasalahan terkait conflict of law tersebut ialah bagaimana UU SBSN mengakomodir status badan hukum SPV dan pemindahtanganan Barang Milik Negara yang juga diatur di KUH Perdata dan UU Perbendaharaan Negara, serta kesesuaian keduanya menurut hukum Islam. Penelitian ini menganalisis kedudukan hukum SPV sebagai Perusahaan Penerbit SBSN dan keabsahan Barang Milik Negara sebagai Underlying Asset, serta pelaksanaannya dalam akad ijarah Asset To Be Leased. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif analitis deskriptif, didukung hasil wawancara dengan narasumber. Berdasarkan metode yang digunakan, didapati bahwa SPV adalah Badan Hukum khusus yang diadakan oleh kekuasaan umum untuk melaksanakan rangkaian kegiatan penerbitan SBSN yang tugas, fungsi, peran, pendirian dan pertanggungjawabannya diatur dalam Peraturan Pemerintah tersendiri. Selain itu, keabsahan Barang Milik Negara sebagai Underlying Asset dikarenakan UU SBSN memiliki kekhususan dari UU Perbendaharaan Negara, yaitu aset SBSN bukanlah jaminan melainkan dasar penerbitan Abstrak dan Indeks Skripsi 2013, FHUI

Hal. 131

berupa bukti penyertaan pemilikan hak manfaat atas aset SBSN yang tidak terdapat pemindahan kepemilikan secara hak milik. Selain itu, pengaplikasiannya dalam SBSN ijarah Asset To Be Leased seri SR-005 telah sesuai syariah compliance. 273. Penulis

: Rika Fajrini

Pembimbing

: Heru Susetyo ; R. P. Ugrasena Pranidhana, S.H.

Judul

: Peranan karapatan adat nagari dalam penyelesaian sengketa tanah pusako tinggi studi kasus karapatan adat nagari sintuak kecamatan sintoga kabupaten padang pariaman periode 2007-2010 = The role of karapatan adat nagari in land pusako tinggi dispute resolution case studi karapatan adat nagari sintuak sintoga district padang pariaman region term 2007-2010.

No. Panggil

: S45949 Abstrak

Sejak bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat minangkabau tidak lagi menjadi suatu entitas independen,demikian juga halnya Karapatan Adat Nagari (KAN) tidak lagi menjadi pemegang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif tertinggi di nagari. Namun, terlepas dari semua pengurangan peran yang dialami KAN, ada satu peran yang tidak berubah dari dulu sampai sekarang, yakni peran untuk menyelesaikan sengketa tanah pusako tinggi. Skripsi ini membahas mengenai peranan KAN dalam menyelesaikan sengketa tanah pusako tinggi di nagari Sintuak , kecamatan Sintoga, Kabupaten Padang Pariaman. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis-empiris dengan kacamata pluralisme hukum. Dari pembahasan skripsi ini dapat dilihat bahwa KAN merupakan salah satu forum penyelesaian sengketa alternatif yang dapat dipilih masyarakat nagari untuk menyelesaikan sengketa tanah pusako tinggi. Masyarakat nagari akan memilih apakah KAN merupakan forum penyelesaian sengketa yang sesuai dengan kebutuhan da kondisi mereka hal mana yang dikenal dengan istilah forum shopping. Karapatan Adat Nagari dalam menyelesaikan sengketa berperan sebagai mediator sosial (social network mediator) yang mengusahakan perdamaian antara keduabelah pihak tapi terkadang juga dapat berperan layaknya arbitor yang memutus sengketa para pihak dan kedudukan hukum objek sengketa menurut hukum adat yang ada. Walaubagaimanapun, nagari saat ini tidak lagi menjadi “negara mini” yang mempunyai otonomi penuh,ia menjadi suatu lapangan sosial semi otonom (Semi Autonomous Social Field) yang dapat membuat aturan sendiri tapi sangat rentan dengan pengaruh luar. Begitu pula halnya dengan Karapatan Adat Nagari yang dapat membuat keputusan atas sengketa tanah pusako tinggi yang terjadi di masyarakat, namun keputusan tersebut tidak mengikat dan sangat rentan untuk tidak ditaati jika salah satu pihak membawa perkara ini ke Pengadilan Negeri. 274. Penulis

: Rina Puspitasari

Pembimbing

: Wenny Setiawati

Judul

: Tinjauan yuridis terhadap pembatalan Akta Otentik sebagai Akta Pengakuan Hutang : studi kasus Putusan Pengadilan No.: 384/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel = Judical review of the cancellation of the Authentic Deed as a Deed of Recognition Debt : case study of Court Decision No.: 384/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel

No. Panggil

: S45032 Abstrak

Penulisan skripsi ini berjudul “Tinjauan Yuridis terhadap pembatalan Akta Otentik sebagai Akta Pengakuan Hutang (Studi Kasus Putusan No.: 384/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel)” yaitu tentang adanya gugatan pembatalan akta otentik tentang pengakuan hutang dan perjanjian pelunasan hutang dengan Abstrak dan Indeks Skripsi 2013, FHUI

Hal. 132

dasar adanya penyalahgunaan keadaan (paksaan/tekanan) yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat pada saat proses pembuatan kedua akte tersebut. Adapun Tahap Penelitian berdasarkan Kepustakaan dengan mengumpulkan berbagai data yang terdiri dari bahan hukum primer maupun sekunder seperti, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan peraturan perundangan serta wawancara kepada ahli hukum dan salah satu pihak yang bersangkutan dalam sengketa tersebut. Berdasarkan hasil kesimpulan diketahui bahwa Penyalah gunaan keadaan (paksaan/tekanan) pada salah satu pihak dalam membuat akta otentik dapat menyebabkan akta tersebut menjadi cacat hukum sehingga dapat diajukan pembatalan dipengadilan terhadap akta tersebut. Bahwa akibat pembatalan akta otentik oleh hakim maka akta otentik tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum (buiten effect stellen) dan mengikat para pihak sehingga dianggap tidak terjadi seperti yang disebutkan dalam akta tersebut. 275. Penulis

: Rininta Carolina Amoz

Pembimbing

: Rosewitha Irawaty

Judul

: Tinjauan tentang pelaksanaan peraturan pemisahan Rekening Dana Investor (RDI) dengan rekening perusahaan efek sebagai suatu upaya pencegahan terjadinya penyalahgunaan dana oleh perusahaan efek : ditinjau dari UU Pasar Modal Nomor 8 tahun 1995 dan peraturan perundang-undangan lain di bidang pasar modal = Overview regarding the enforcement of separation investor funds account (RDI) with securities account as one of the efforts to prevent the misuse of funds by the securities company overviewed : based on UU Pasar Modal Nomor 8 tahun 1995 and related regulat.

No. Panggil

: S45494 Abstrak

Skripsi ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Skripsi ini membahas tentang Pelaksanaan Program Pemisahan Rekening Dana Investor (RDI) Dan Rekening Perusahaan Efek Sebagai Suatu Upaya Pencegahan Terjadinya Penyalahgunaan Dana Oleh Perusahaan Efek akibat tercampurnya dana investor kelolaannya dengan dana perusahaan itu sendiri. Meningkatnya kasus penyalahgunaan dana investor oleh pihak tertentu dan banyaknya aduan dari investor mengenai masalah ini mengharuskan otoritas pasar modal untuk melakukan penyesuaian terhadap cara penanganan masalah dan solusi yang lebih baik. Oleh karena itu, Bapepam-LK selaku otoritas pasar modal yang berwenang (periode sebelum beroperasinya Otoritas Jasa Keuangan) merasa perlu untuk menciptakan regulasi yang mengatur secara jelas mengenai perlindungan investor dalam hal penyalahgunaan dana tersebut. Atas dasar itu, Bapepam-LK membuat suatu program yang pada pokoknya adalah melakukan Pemisahan Rekening Dana Investor dengan Rekening yang dimiliki oleh Perusahaan Efek. Pemisahan rekening dana investor akan menjadi kewajiban untuk dilaksanaan baik oleh investor itu sendiri, perusahaan efek selaku pengelola dana maupun bank kustodian selaku penampung dananya. Pemisahan dalam hal efek/saham investor sebenarnya sudah ada sejak pemberlakuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, namun tampaknya tidak cukup mengatur tentang rekening investor dari segi dana tunai. Sehingga perlu ada tambahan regulasi terkait yang benar-benar melindungi investor dan dananya. Dari penelitian berupa skripsi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk menjamin semua pihak melaksanakan ketentuan terkait pemisahan rekening dana investor, maka sangat perlu adanya kesadaran penuh dari pihak-pihak terkait untuk menjalankan kewajiban masingmasing, dan sanksi tegas dari regulator. Karena pada kenyataannya, walaupun suatu aturan telah diberlakukan resmi dan mengikat baik dalam bentuk Undang-Undang atau regulasi lain, namun tetap masih terjadi pelanggaran yang berulang. 276. Penulis Pembimbing

: Rinjani Indah Lestari : Ditha Wiradiputra


Hal. 133

Judul

: Perbedaan persepsi praktek monopoli antara Undang-Undang Penyiaran dan Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat : studi kasus akuisisi SCTV-INDOSIAR = Difference of perception in monopoly between broadcasting act and antitrust act : case study acquicition of INDOSIARSCTV.

No. Panggil

: S44597

Abstrak Skripsi ini membahas mengenai adanya perbedaan persepsi praktek monopoli yang diatur oleh Undangundang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran dan Undang-undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Perbedaan ini kemudian menimbulkan adanya permasalahan ketika dihadapkan dalam kasus Akusisi atau pengambilalihan saham Lembaga Penyiaran Swasta yang menyangkut kedua Undang-undang tersebut. Yang dalam kasus ini adalah Akuisisi atau pengambilalihan saham yang dilakukan oleh PT. EMTEK, Tbk kepada PT. IDKM, Tbk. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian adalah Akuisisi tersebut tidak melanggar persepsi praktek monopoli yang ada di kedua Undang-undang baik UU Penyiaran maupun UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidakk Sehat. 277. Penulis

: Ritno Nursakti

Pembimbing

: Tri Hayati

Judul

: Kerahasiaan nasihat dan pertimbangan hukum Dewan Pertimbangan Presiden dalam mewujudkan Good Governance di Indonesia = The confidentiality of Legal Advice and Consideration from President’s Advisory Council in achieving Good Governance in Indonesia.

No. Panggil

: S52462 Abstrak

Skripsi ini memberikan gambaran mengenai perwujudan good governance di Indonesia khususnya dalam Dewan Pertimbangan Presiden. Indikator terwujudnya good governance secara umum adalah dipenuhinya asas transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam setiap hal yang berhubungan dengan kepentingan umum. Implementasi ketiga asas ini diwujudkan dengan keterbukaan penerimaan aspirasi publik sebagai bahan pengambilan isi nasihat dan pertimbangan hukum serta publikasi nasihat dan pertimbangan hukum Dewan Pertimbangan Presiden. Di sisi lain tindakan ini berbenturan dengan kerahasiaan isi nasihat dan pertimbangan hukum Dewan Pertimbangan Presiden. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskripsi analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan antara implementasi asas transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dengan tindakan penyebarluasan isi nasihat dan pertimbangan hukum Dewan Pertimbangan Presiden. 278. Penulis

: Rizka Tri Yunita

Pembimbing

: Kurnia

Judul

: Monopoli PT. Pelabuhan Indonesia II Persero dan anak anak perusahaannya dalam jasa kepelabuhan Tanjung Priok = Monopoly PT. Pelabuhan Indonesia II Persero and its subsidiary companies in Tanjung Priok port service.

No. Panggil

: S46294 Abstrak

BUMN dan lembaga lainnya yang dibentuk atau ditunjuk oleh pemerintah dapat dikecualikan dari Undang-Undang Persaingan. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 51 Undang-undang Abstrak dan Indeks Skripsi 2013, FHUI

Hal. 134

Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memberikan hak monopoli kepada BUMN untuk menyelenggarakan monopoli dan/atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara.Dalam tulisan ini akan diberikan contoh satu lembaga BUMN, yaitu PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau PT Pelindo II yang pada mulanya telah mendapatkan hak monopoli berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran yang kemudian hak monopoli tersebut dihapus dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Polemik yang terjadi pada perusahaan tersebut disaat PT. Pelindo II mendirikan beberapa anak perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha jasa logistik yang akan bersaing dengan perusahaan swasta lain di bidang jasa kepelabuhan Tanjung Priok yang sudah lama berkecimpung dalam usaha tersebut.Permasalahannya adalah apakah monopoli oleh BUMN dibenarkan menurut persaingan usaha Indonesia dan apakah monopoli oleh PT. Pelindo II dan anak-anak perusahaannya pada jasa kepelabuhan Tanjung Priok dapat dibenarkan menurut hukum persaingan usaha. 279. Penulis

: Rizky Adhyaksa Prabowo

Pembimbing


Judul

: Tinjauan yuridis terhadap perbuatan melawan hukum dalam bidang keperdataan karena pencemaran nama baik dan kehormatan (studi kasus: analisis Putusan 134/Pdt. G/2010/PN.Jkt.Ut) = Judicial review of unlawful act in civil law for defamation (case study: analysis Decision 134/Pdt. G/2010/PN.Jkt.Ut).

No. Panggil

: S52648 Abstrak

Skripsi ini membahas mengenai perbuatan melawan hukum dalam bidang keperdataan karena pencemaran nama baik. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif normative legal research dengan studi kepustakaan. Metode penelitian tersebut digunakan untuk menjawab permasalahan: pertama, teori dan pengaturan perbuatan melawan hukum dalam bidang keperdataan serta teori dan pengaturan tentang pencemaran nama baik. Perbuatan melawan hukum diatur di dalam Pasal 1365 sampai 1380 KUH Perdata, sedangkan pencemaran nama baik diatur di dalam Pasal 1372 sampai 1380 KUH Perdata dan Pasal 27 ayat 3 UU ITE jo Pasal 310 sampai 320 KUH Pidana. Kedua, perlu atau tidaknya putusan pidana untuk mengajukan gugatan perdata karena pencemaran nama baik. Tidak adanya pengaturan mengenai kewajiban tersebut menimbulkan perbedaan pendapat di putusan Hakim. Ketiga, analisis terhadap pertimbangan hakim di dalam Putusan No. 134/Pdt. G/2010/PN.Jkt.Ut. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa: i Definisi “penghinaan” dalam bidang Hukum Perdata perlu dibuat, sehingga tidak menimbulkan ambiguitas dengan menggunakan terminologi Hukum Pidana; ii Pengaturan mengenai tidak perlunya putusan pidana dalam mengajukan gugatan pencemaran nama baik perlu diatur sehingga menimbulkan kepastian hukum dan tidak terjadi perbedaan pendapat diantara hakim; iii Penggugat seharusnya meminta kepada hakim untuk rehabilitasi nama baik dan kehormatan dengan cara penempelan putusan di muka umum dan agar Tergugat membuat pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah fitnah. 280. Penulis

: Rizky Muhammad Ikhsan

Pembimbing


Judul

: Kewenangan pengaturan dan kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan dalam bidang Pasar Modal menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan = Institutional and regulatory authorities of the OJK toward Capital Market according to Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.


Hal. 135

No. Panggil

: S45251 Abstrak

Skripsi ini membahas kewenangan pengaturan yang dimiliki oleh OJK di bidang pasar modal. Selain itu, mambahas mengenai fungsi dan tugas OJK dalam mengatur bidang Pasar Modal dan relevansinya dengan kewenangan pengaturan yang dimiliki oleh OJK. Hasil penelitian menyatakan bahwa fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan OJK di bidang Pasar Modal merupakan penggabungan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan yang sebelumnya dimiliki oleh Bapepam-LK, Menteri Keuangan dalam hal kebijaksanaan umum di bidang Pasar Modal, dan fungsi, tugas dan kewenangan pengaturan OJK menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. 281. Penulis

: Rizky Raditya Lumempouw

Pembimbing

: Arman Nefi

Judul

: Analisis reverse merger PT. Terbuka dengan PT. Tertutup (studi merger PT. Island Concepts Indonesia, Tbk. dan PT. Gama Wahyu Abadi) = Analysis on reverse merger between public listed company and private company (study on merger between PT. Island Concepts Indonesia, Tbk. and PT. Gama Wahyu Abadi).

No. Panggil

: S52851 Abstrak

Skripsi ini membahas mengenai strategi serta prosedur reverse merger dalam peraturan perundangundangan Indonesia sebagai salah satu skema dari backdoor listing yang belum diatur dalam hukum Indonesia. Reverse merger, dalam hal ini, telah menjadi sebuah upaya hukum alternatif bagi perusahaan yang ingin go public tanpa melakukan penawaran umum perdana yang dinilai cukup memakan waktu dan biaya bagi perusahaan-perusahaan. Reverse merger, sebagai suatu upaya restrukturisasi, dinilai lebih memberikan banyak keuntungan dibandingkan penawaran umum perdana karena dapat dilaksanakan tidak hanya dalam kondisi perekonomian normal, tetapi juga dalam kondisi krisis perekonomian. Praktik reverse merger, meski belum diatur di Indonesia, telah terjadi dalam studi merger penulisan ini, yaitu antara merger PT. Island Concepts Indonesia, Tbk. dan PT. Gama Wahyu Abadi. 282. Penulis

: Romy Tahrizi Amin

Pembimbing


Judul

: Perlindungan konsumen terhadap jasa angkutan taksi yang tidak menggunakan argometer : studi kasus di Bandara Ngurah Rai Denpasar Bali = Consumer protection against taxi transportation services does not using meter : case study at Ngurah Rai Airport Denpasar Bali.

No. Panggil

: S44751 Abstrak

Transportasi merupakan sarana yang paling penting dalam menunjang mobilitas masyarakat, maka sebagian besar kota-kota di Indonesia memiliki berbagai jenis transportasi untuk memudahkan konsumen. Bali sebagai salah satu pusat pariwisata bagi wisatawan domestik dan internasional mendorong transportasi menjadi prioritas utama untuk menunjang pariwisata mereka. Oleh karena itu Bandara Ngurah Rai sebagai tempat untuk menampung para pendatang yang berdatangan menggunakan pesawat, wajib menyediakan transportasi yang mencukupi dan juga beragam agar konsumen dapat memilih jasa transportasi yang mereka inginkan. Namun hal tersebut bertolak belakang dengan praktiknya, transportasi di Bandara Ngurah Rai hanyalah taksi, dan pelaku usaha yang Abstrak dan Indeks Skripsi 2013, FHUI

Hal. 136

mendominasi jasa angkutan taksi di area bandara adalah Koperasi Taksi X yang membawahi Taksi X. Sehingga timbul praktik penerapan tarif yang tidak berdasarkan argometer yang diterapkan oleh Taksi X. Konsumen kerap kali mengeluh karena tarif yang dipatok terlalu tinggi dan tidak sesuai aturan yang mewajibkan menggunakan argometer. Bahkan konsumen tidak mendapatkan hak-haknya sebagaimana yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Banyak hal yang harus dibenahi oleh Kopersi Taksi X agar pelayanan yang diberikan dapat maksimal dan hak-hak konsumen dapat terjamin. Konsumen sendiri perlu lebih menyadari akan hak-hak yang dimilikinya dan harus lebih berani dalam memperjuangkan haknya yang tidak terpenuhi atau dilanggar. 283. Penulis

: Roosmaya Abubakar

Pembimbing

: Widodo Suryandono ; Yoni Agus Setyono

Judul

: Dampak putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No.012/PUU-I/2003 terhadap pemutusan hubungan kerja karena kesalahan berat = The impact of Indonesian Constitutional court decree No.012/PUU-I/2003 to employment termination due serious major misconduct.

No. Panggil

: S46722 Abstrak

Sejak adanya krisis moneter dan ketidakstabilan politik nasional Indonesia pekerja sangat memerlukan perlindungan hukum mengingat Indonesia adalah negara hukum Dampak krisis moneter diantaranya adalah adanya penutupan perusahaan adanya pemutusan hubungan kerja secara besar besaran atau adanya efisiensi tenaga kerja Salah satu bentuk perlindungan hukum yang dibutuhkan oleh pekerja adalah kepastian hukum tentang adanya hak hak normatif bagi pekerja yang diputus hubungan kerjanya karena pekerja melakukan kesalahan berat Pekerja yang melakukan kesalahan berat tidak dapat langsung diputus hubungan kerjanya apabila ia tertangkap tangan adanya pengakuan pekerja yang bersangkutan atau ada bukti lain Sejak ditetapkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 012 PUU I 2003 khususnya tentang kesalahan berat pada pasal 158 Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa penyelesaian perkara pemutusan hubungan kerja karena pekerja melakukan kesalahan berat apabila adanya putusan pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau apabila pekerja ditahan dan tidak dapat melaksanakan pekerjaan maka berlaku ketentuan pasal 160 Undang ndash Undang No.13 Tahun 2003 Pekerja yang mengalami PHK karena melakukan kesalahan berat berhak mendapat uang penggantian hak Apabila hak itu tidak diperoleh maka dapat dilakukan upaya hukum secara administrasi atau secara perdata berdasarkan UU No.2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. 284. Penulis

: Rr Deby Tridata Pratni

Pembimbing

: Topo Santoso

Judul

: Tindak pidana penipuan terhadap konsumen dalam transaksi jual beli secara elektronik e commerce = Crime of fraud against consumers in electronic commerce e commerce.

No. Panggil

: S46142 Abstrak

Skripsi ini berisi tentang Tindak Pidana Penipuan Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Elektronik (E-Commerce). Pokok Permasalahan terdapat pada bagaimana pengaturan serta penerapan aspek hukum pidana pada tindak pidana penipuan terhadap konsumen dalam transaksi jual beli secara elektronik (e-commerce) di Indonesia. Selain itu dilihat pula bagaimana potensi terjadinya tindak pidana penipuan serta batasan tindak pidana penipuan terhadap konsumen dalam transaksi jual beli secara Abstrak dan Indeks Skripsi 2013, FHUI

Hal. 137

elektronik (ecommerce) di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif dimana sumber data diperoleh dari data sekunder dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi terjadinya tindak pidana penipuan dalam e-commerce sangat besar di Indonesia. Selain itu pengaturan tindak pidana dalam informasi dan transaksi elektronik diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik termasuk tindak pidana penipuan. 285. Penulis

: Ruhut Marhata Simanjuntak

Pembimbing


Judul

: Pengecualian aplikasi tindakan pengamanan perdagangan (Safeguard Measure) terhadap negara negara berkembang dalam World Trade Organization = The exception of safeguard measure for developing countries under World Trade Organization.

No. Panggil

: S47119 Abstrak

Skripsi ini membahas pengaturan tindakan safeguard dalam ketentuan World Trade Organization (WTO), yaitu Pasal XIX The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) dan Agreement on Safeguards (SA). Dalam menerapkan tindakan safeguard, harus diperhatikan unsur prosedural dan substantifnya. Dalam unsur prosedural, harus dipenuhi langkah-langkah investigasi, notifikasi, dan konsultasi. Dalam unsur substantif harus diperhatikan kenaikan impor yang menyebabkan kerugian serius atau ancamannya terhadap industri domestik. Selain itu, terdapat batasan-batasan yang harus diperhatikan dalam mengenakan tindakan safeguard terhadap negara lain, khususnya terhadap negaranegara berkembang. Negara-negara berkembang memiliki hak khusus berdasarkan Pasal 9.1 SA yang dapat dikecualikan atas dikenakannya tindakan safeguard, jika memenuhi persyaratan de minimis levels. Selanjutnya, skripsi ini membahas kasus tindakan safeguard di negara-negara berkembang terkait Pasal 9.1 SA, yaitu kasus US – Line Pipe (2002), US – Steel Safeguards (2003), dan Dominican Republic – Polypropylene Bags and Tubular Fabric (2012). 286. Penulis

: Ryan Muthiara Wasti

Pembimbing

: Fatmawati

Judul

: Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008: analisis terhadap jumlah perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2009 = Implication of the Constitutional Court Decision Number 22-24/PUUVI/2008 on the judicial review of law for general election : analysis of the number of women in people representative institution in legislative election on 2009.

No. Panggil

: S45253 Abstrak

Penelitian ini membahas tiga pokok permasalahan: Pertama, bagaimana bentuk pengaturan kuota sebelum dan sesudah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008. Kedua, implikasi dari putusan MK tersebut terhadap jumlah perempuan di DPR dan Ketiga, bentuk pengaturan yang ideal untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di DPR. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Pembahasan dimulai dari adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang telah mengatur kuota perempuan dan sistem ziper sebagai pendukung pengaturan kuota yaitu Pasal 214. Pada tahun 2008 putusan Mahkamah Konstitusi membatalkan pasal tersebut sehingga menimbulkan perdebatan di berbagai kalangan. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa keterwakilan perempuan tidak hanya dipengaruhi oleh pengaturan Abstrak dan Indeks Skripsi 2013, FHUI

Hal. 138

di dalam undang-undang, tetapi juga dapat ditingkatkan dengan pendidikan politik, pengaturan internal partai politik, sistem pemilu yang digunakan, district magnitude dan party magnitude. Pengaturan kuota sudah diatur di dalam Undang-Undang Partai Politik dan Undang-Undang Pemilihan Umum namun perlu pengaturan lebih lanjut yaitu di dalam Undang-Undang Dasar dan di dalam peraturan perundangundangan dengan menambahkan pengaturan kuota kursi di DPR serta pemberian sanksi. 287. Penulis

: Sahetapy, Georgine Bianca Avella

Pembimbing

: Abdul Salam

Judul

: Kerusakan sistem komputer (computer breakdown) sebagai keadaan memaksa analisis terhadap perjanjian kerjasama pembelian pulsa via Host to Host antara Bank BRI dengan Bakrie Telecom = Computer breakdown as force majeure clause analysis on agreement of Host to Host transaction between PT. Bank BRI and PT. Bakrie Telecom.

No. Panggil

: S45489 Abstrak

Suatu perjanjian melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang saling mengikat dirinya dalam perjanjian tersebut. Namun demikian, terdapat beberapa unsur yang dapat membebaskan para pihak (terutama debitur) dari kewajibannya, atau untuk memberikan ganti rugi. Unsur ini disebut juga dengan Keadaan Memaksa atau Force Majeure. Keadaan memaksa diatur dalam KUHPerdata Pasal 1244 dan Pasal 1245. Seiring dengan perkembangan zaman, sistem komputer telah menjadi salah satu hal yang esensial dalam berbagai bidang, terutama di bidang finansial. Oleh sebab itu, perlu dipikirkan bagaimana jika kerusakan komputer terjadi dan kemudian didalilkan sebagai keadaan memaksa. Yang harus ditekankan dalam kerusakan komputer sebagai keadaan memaksa ini adalah bagaimana usaha-usaha maksimal yang dilakukan untuk melakukan pencegahan terhadap kerusakan komputer ini. 288. Penulis

: Saiful Tenaya

Pembimbing

: Ditha Wiradiputra

Judul

: Kedudukan calon penumpang perusahaan maskapai penerbangan dalam hal pengembalian uang tiket terkait proses pembagian harta perusahaan yang telah dinyatakan pailit studi kasus PT. Metro Batavia = The position of airline passengers for refunding ticket related to property distribution process in companies that has been declared as bankrupt the case study of PT. Metro Batavia.

No. Panggil

: S45731 Abstrak

Kepailitan yang dialami oleh suatu perusahaan yang bergerak di bidang jasa transportasi udara, tidak hanya membawa dampak kepada perusahaan itu sendiri sebagai debitor dan para kreditornya, namun calon penumpang yang telah membeli tiket yang merupakan konsumen dari perusahaan tersebut juga ikut merasakan dampaknya. Begitu juga yang terjadi pada kepailitan yang dialami PT. Metro Batavia yang mengakibatkan ribuan calon penumpang yang telah membeli tiket menjadi batal diberangkatkan. Kedudukan para calon penumpang tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sehingga menyebabkan mereka tidak mendapatkan kepastian dalam hal pemenuhan hak dalam pembagian harta pailit yang dilakukan oleh kurator. Dari penelitian kasus ini diperoleh hasil bahwa kurator dalam membagikan harta pailit kurang memperhatikan teori-teori terkait perjanjian yang dianut oleh hukum Indonesia yang membedakan antara konsumen dan kreditor dan juga pasal 36 ayat (1) Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Abstrak dan Indeks Skripsi 2013, FHUI

Hal. 139

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang memberikan ruang kepada kurator untuk menjamin posisi konsumen. Selain itu Indonesia juga belum memiliki Undang-Undang yang mengatur secara khusus mengenai kedudukan konsumen pada perusahaan yang dinyatakan pailit .Dari uraian diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan calon penumpang maskapai penerbangan dalam hal pembagian harta parusahaan pailit yang dilakukan oleh kurator. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum atau berupa norma hukum tertulis. 289. Penulis

: Santri Panca Nurul Alami

Pembimbing

: Neng Djubaedah

Judul

: Kedudukan anak non-muslim terhadap harta peninggalan orang tua (muslim) ditinjau dari hukum kewarisan islam = The legal position of non-muslims child towards legacy of parents muslim in terms of islamic inheritance law.

No. Panggil

: S44969 Abstrak

Dalam hukum waris Islam terdapat penghalang mewaris yaitu tidak saling mewaris antara orang muslim dengan orang non muslim Anak pada dasarnya adalah ahli waris karena hubungan darah dengan orang tuanya Namun apabila seorang anak berbeda agama dengan orang tuanya pewaris maka terhalang baginya untuk dapat mewaris Sehingga ia tidak berhak atas harta waris Namun kemudian sehubungan dengan hal tersebut Mahkamah Agung dan MUI memberikan peluang bagi non muslim untuk mendapat wasiat wajibah Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang membahas kedudukan anak non muslim terhadap harta peninggalan orang tua muslim ditinjau dari hukum kewarisan islam dengan perolehan data melalui pengumpulan data sekunder berupa penelitian kepustakaan Dalam tahap pengolahan data metode yang digunakan adalah deskriptif analitis Dalam hukum waris Islam terdapat penghalang mewaris yaitu tidak saling mewaris antara orang muslim dengan orang non muslim Anak pada dasarnya adalah ahli waris karena hubungan darah dengan orang tuanya Namun apabila seorang anak berbeda agama dengan orang tuanya pewaris maka terhalang baginya untuk dapat mewaris Sehingga ia tidak berhak atas harta waris Namun kemudian sehubungan dengan hal tersebut Mahkamah Agung dan MUI memberikan peluang bagi non muslim untuk mendapat wasiat wajibah Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang membahas kedudukan anak non muslim terhadap harta peninggalan orang tua muslim ditinjau dari hukum kewarisan islam dengan perolehan data melalui pengumpulan data sekunder berupa penelitian kepustakaan Dalam tahap pengolahan data metode yang digunakan adalah deskriptif analitis. 290. Penulis

: Savitri Nur Setyorini

Pembimbing

: Hendriani Parwitasari

Judul

: Pemberian ganti rugi dalam rangka pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum = Compensation granting in land procurement for public purpose development.

No. Panggil

: S45883 Abstrak

Skripsi ini memberikan gambaran mengenai implementasi pemberian ganti rugi dan kedudukan konsinyasi dalam pengadaan tanah untuk pembangunan guna kepentingan umum. Ganti rugi harus diberikan pada pemegang hak yang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lainnya diambilalih dalam pengadaan tanah, dan merupakan bentuk suatu penghormatan pada masyarakat yang telah melaksanakan kewajibannya untuk melepaskan tanahnya untuk digunakan bagi kepentingan Abstrak dan Indeks Skripsi 2013, FHUI

Hal. 140

umum. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya terdapat ganti rugi yang berhasil diberikan secara langsung, namun terdapat pula yang dititipkan di pengadilan negeri. 291. Penulis

: Scientia Afifah Taibah

Pembimbing

: Nathalina ; Theodora Yuni Shah Putri

Judul

: Urgensi kriminalisasi Cyberbullying di Indonesia = The urgency of criminalization of Cyberbullying in Indonesia.

No. Panggil

: S45390 Abstrak

Fenomena cyberbullying merupakan fenomena yang sedang marak terjadi di beberapa negara di dunia, termasuk salah satunya adalah Indonesia. Dampak buruk yang ditimbulkannya terhadap anak-anak dan remaja menjadikan cyberbullying tidak bisa diremehkan keberadaannya. Dengan menggunakan metode penelitian dalam bentuk yuridis normatif dan bersifat eksploratoris, penelitian ini mencoba menggali bagaimana dampak buruk cyberbullying terhadap perkembangan anak-anak di Indonesia dan bagaimana hukum dapat menyikapinya. Adapun undang-undang yang relevan dengan topik ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa sampai saat ini cyberbullying belum memperlihatkan dampak buruk bagi anak di Indonesia, sehingga penanganannya sejauh mungkin dilakukan dengan upaya nonpenal yang melibatkan pemerintah, orang tua, guru, anak-anak dan masyarakat, namun tidak menutup kemungkinan untuk menggunakan upaya penal sebagai bentuk preventif. 292. Penulis

: Sembiring, Dhinhawati

Pembimbing

: Rouli Anita Velentina

Judul

: Pengaruh eksistensi North American Free Trade Agreement (NAFTA) terhadap penanaman modal asing antara Indonesia dan Kanada dikaitkan dengan penanaman modal asing di negara negara ASEAN pasca berlakunya NAFTA = The impact of North American Free Trade Agreement (NAFTA) on foreign direct investment between the Republic of Indonesia and Canada in association with foreign direct investment in Asean countries after NAFTA’s Inception.

No. Panggil

: S44514 Abstrak

Skripsi ini membahas tentang pengaruh keberadaan NAFTA terhadap penanaman modal asing antara Indonesia dan Kanada dengan mengaitkannya dengan penanaman modal asing di negara-negara ASEAN. Berdasarkan penelitian yang diperoleh, dari sisi ekonomi negara-negara ASEAN secara positif dipengaruhi oleh NAFTA dari sisi penanaman modal asing karena terjadi peningkatan arus penanaman modal asing ke negara-negara ASEAN. Demikian pula halnya dengan penanaman modal asing yang terjadi antara Indonesia dan Kanada, di mana Indonesia mendapatkan keuntungan dengan menjalin kerja sama bilateral dengan Kanada. Namun, secara hukum dampak NAFTA terhadap negara-negara ASEAN tidak signifikan. 293. Penulis

: Shafira Aurellia

Pembimbing

: Abdul Salam

Judul

: Perbedaan persepsi tentang kedewasaan antara Pengadilan dengan BPN :


Hal. 141

dalam kasus ditolaknya permohonan izin untuk menjaminkan Benda Tak Bergerak milik anak yang belum dewasa oleh Pengadilan Negeri Tegal dalam proses balik nama Akta Tanah ke BPN Tegal = The difference of perception in maturity between the court with BPN : in case of rejection by The Tegal Court of Guardianship Petition in process change of land deed to BPN Tegal. No. Panggil

: S44601 Abstrak

Skripsi ini membahas mengenai adanya perbedaan ketentuan mengenai kedewasaan yang diatur oleh Undang-Undang. Perbedaan ini kemudian menimbulkan adanya perbedaan persepsi dalam menerapkan ketentuan mengenai batas usia dewasa yang mana yang harus dipakai oleh BPN dengan Pengadilan. Kedua instansi ini memiliki persepsi yang berbeda sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum ketika terjadi suatu permasalahan yang harus melibatkan keduanya seperti dalam pengajuan permohonan perwalian bagi anak yang belum dewasa dalam proses balik nama akta tanah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian adalah di Indonesia belum ada ketentuan yang pasti mengenai kedewasaan seorang subjek hukum dalam melakukan perbuatan hukum dan hal ini sangat diperlukan mengingat di antara kedua instansi baik BPN maupun pengadilan tidak mau merubah pendirian mengenai batas usia mana yang menurut keduanya harus digunakan ketika seorang anak akan melakukan balik nama akta tanah. 294. Penulis

: Shafira Nindya Puteri

Pembimbing

: Melda Kamil Ariadno ; Hadi Rahmat Purnama

Judul

: Keberlakuan alasan keamanan nasional sebagai pengecualian terhadap asas non refoulement = The application of national security exception to the principle of non refoulement.

No. Panggil

: S45778

Abstrak Skripsi ini membahas tentang keberlakuan alasan keamanan nasional sebagai pengecualian asas nonrefoulement yang dikenal sebagai kerangka perlindungan terhadap warga negara asing di suatu negara. Pertanyaan dasar yang menjadi pusat penelitian skripsi ini adalah dapat tidaknya alasan keamanan nasional diberlakukan sebagai pengecualian terhadap asas non-refoulement setelah terjadinya perkembangan terhadap pengaplikasian asas itu sendiri. Dalam satu sisi, kedaulatan setiap negara dalam hubungan internasional harus dihormati. Hal ini termasuk menyangkut permasalahan tindakantindakan yang dilakukan negara untuk menjaga keamanan nasional mereka. Di sisi lain, pertumbuhan rezim perlindungan yang ditawarkan oleh asas non-refoulement telah berkembang sedemikian rupa sehingga menjadi metode pemenuhan dan perlindungan HAM yang dikenal di berbagai kerangka hukum HAM internasional maupun regional sebagai norma yang tidak dapat diderogasi. Hal ini mengakibatkan nonrefoulement sering diaplikasikan sebagai norma yang tidak dapat dikecualikan bahkan didiskusikan untuk meraih status norma jus cogens, norma tertinggi dalam hirarki hukum internasional. Pada kondisi tersebut, negara-negara dihadapkan kepada tantangan dalam menggunakan alasan keamanan nasional untuk mengenyampingkan kewajiban non-refoulement dalam rangka menerapkan kebijakan domestik dalam memerangi terorisme. Dengan demikian skripsi ini membahas pertemuan atau persinggungan antara dua kepentingan yaitu kepentingan untuk menjunjung dan melindungi HAM dan kepentingan keamanan nasional. 295. Penulis

: Sheila Mirah Tiara

Pembimbing

: Wenny Setiawati

Judul

: Studi perbandingan peraturan corporate social responsibility di Negara Indonesia


Hal. 142

dengan Negara Australia dan Inggris = Comparative study of the corporate social responsibility regulation between Indonesia with Australia and United Kingdom. No. Panggil

: S52960 Abstrak

Skripsi ini membahas mengenai Pengaturan tentang Corporate Social Responsibility di Negara Indonesia, Australia, dan Inggris. Mencoba menelaah Corporate Social Responsibility di setiap negara Indonesia, Australia dan Inggris dari segi Regulasi yang mengatur, aparat yang melaksanakan, efektifitas dari peraturan tersebut, panduan pelaksana atas peraturan yang telah dibuat, peran masyarakat dalam pelaksanaan peraturan tersebut, serta yang terakhir sanksi yang diberikan bila para pelaku usaha tidak melaksanakan Corporate Social Responsibility. Atas hasil penelitian ini terdapat kesimpulan yang dapat diambil yaitu setelah menjabarkan dari masing-masing Negara, apakah peraturan yang telah di terapkan di Negara Australia dan Inggris dapat di terapkan di Indonesia. Ini bertujuan agar Indonesia dapat lebih baik lagi dalam menerapkan Corporate Social Responsibility di Indonesia, karena ini sangat penting bagi Negara Indonesia. Dan apakah penerapan nya efektif bagi Negara Indonesia, dengan melihat peraturan yang terdapat di Australia dan Inggris, Negara Indonesia dapat mencontoh hal-hal yang sudah berjalan dengan efektif di ke dua Negara tersebut, dengan mencocokan sistem yang di anut di Negara di Indonesia. 296. Penulis

: Siahaan, Fajar Riduan

Pembimbing

: Lita Arijati ; Mutiara Hikmah

Judul

: Tinjauan hukum perdata Internasional dalam perjanjian kerja antara Warga Negara Indonesia dan badan hukum asing untuk bekerja di Persatuan Emirat Arab dan Belanda = Private international law review in employment agreement between Indonesian Citizen and foreign corporation to work in United Arab Emirates and Netherlands.

No. Panggil

: S45411 Abstrak

Perjanjian Kerja antara Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Asing untuk bekerja di Persatuan Emirat Arab (PEA) dan Belanda merupakan suatu permasalahan Hukum Perdata Internasional. Dengan demikian, perlu diketahui hukum mana yang berlaku pada Perjanjian Kerja tersebut. PEA mendasarkan hukum yang berlaku pada Perjanjian Kerja pada Ketertiban Umum dan Kaidah Super Memaksa berdasarkan Hukum PEA. Di sisi lain, Belanda memberikan kesempatan untuk melakukan Pilihan Hukum dalam Perjanjian Kerja dengan pembatasan berupa Kaidah Hukum Super Memaksa menurut Hukum Belanda. Berdasarkan praktek dalam Perjanjian Kerja antara Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Asing untuk bekerja di Persatuan Emirat Arab dan Belanda, hukum yang mengatur Perjanjian Kerja adalah hukum tempat bekerja. 297. Penulis

: Silaban, Advento R.S.P.

Pembimbing

: Ditha Wiradiputra

Judul

: Tinjauan yuridis praktek merger horizontal dalam kasus rencana merger PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. dan PT. Bakrie Telecom, Tbk. menurut UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat = Juridical review on horizontal merger plan by PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk and PT. Bakrie Telecom, Tbk. according to Act No.5, 1999 about Competition Law.

No. Panggil

: S45001


Hal. 143

Abstrak Skripsi ini membahas mengenai rencana merger yang dilakukan oleh PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. dan PT. Bakrie Telecom, Tbk. Kedua perusahaan ini mempunyai produk yaitu Flexi dan Esia yang sama-sama bersaing di dalam pasar penyelenggaraan layanan telekomunikasi telepon tetap nirkabel (fixed wireless access) yang berbasis teknologi CDMA. Merger yang akan dilakukan oleh kedua perusahaan ini berbentuk merger horizontal. Rencana merger yang dilakukan oleh kedua pesaing ini diindikasikan akan memberikan dampak pada persaingan di dalam pasar tersebut. Indikasi tersebut muncul karena tingginya pangsa pasar dari kedua pelaku usaha ini. Skripsi yang dibuat dengan metode penelitian yuridis normatif ini menganalisis mengenai potensi yang akan muncul dari merger ini terhadap persaingan di dalam pasar tersebut. 298. Penulis

: Silalahi, Devi Melissa

Pembimbing

: Surini Mangundihardjo ; Abdul Salam

Judul

: Tinjauan yuridis implikasi perjanjian perkawinan terhadap hak mewaris suami isteri berdasarkan kuhperdata dan UU No.1 tahun 1974 (analisis putusan MA No. 804 PK/Pdt/2009 dan 441 K/Pdt/2002) = Juridicial review of the implications of marriage agreement against husband wife s inheritance rights according to kuhperdata and UU No.1 tahun 1974 (analysis decision of the supreme court number 804 PK/Pdt/2009 and 441 K/Pdt/2002).

No. Panggil

: S53322 Abstrak

Perkawinan merupakan hal dasar yang paling berpengaruh dalam penentuan status hukum seseorang, dimana membawa akibat yuridis salah satunya terhadap harta kekayaan. Menurut KUHPerdata, perkawinan menyebabkan terjadinya percampuran bulat harta kekayaan. Di sisi lain, dalam UU No. 1Tahun 1974 dipisahkan antara harta bawaan dan harta bersama. Pengaturan tersebut dapat disimpangi dengan adanya perjanjian perkawinan yang dibuat dengan tujuan memisahkan harta kekayaan dalam perkawinan serta melindungi suami atau isteri dari tindakan yang dapat merugikannya. Namun demikian, perjanjian perkawinan seringkali menimbulkan masalah terutama terkait dengan pewarisan, yaitu apakah perjanjian perkawinan dapat menghapus hak mewaris suami/isteri. Hasil penelitian penulis menyatakan bahwa dalam perjanjian perkawinan tidak dapat diperjanjikan mengenai pelepasan hak waris serta perjanjian perkawinan merupakan bidang hukum keluarga berbeda dengan perjanjian dalam asas berkontrak Pasal 1338 KUHPerdata yang merupakan bidang hukum perikatan. Dengan demikian, perjanjian perkawinan tidak menghapus hak mewaris suami/isteri. Adapun, metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. 299. Penulis

: Simanjuntak, Walfrid Hot Patar

Pembimbing

: Rosa Agustina

Judul

: Gugatan ganti rugi terhadap tindakan penyitaan penyidik atas dasar perbuatan melawan hukum penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad) = Compesation claim for seizure action of investigators as tort by government.

No. Panggil

: S46497 Abstrak

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempunyai kewenangan untuk melakukan penyitaan berdasarkan undang-undang. Benda-benda yang dapat disita harus memiliki keterkaitan dengan tindak pidana. Pelampauan kewenangan dalam melakukan penyitaan yakni dengan menyita benda-benda Abstrak dan Indeks Skripsi 2013, FHUI

Hal. 144

yang tidak berhubungan dengan tindak pidana yang disangkakan merupakan perbuatan melawan hukum. Orang yang merasa dirugikan berhak untuk menuntut ganti rugi karena tindakan ini dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kapasitasnya sebagai penguasa (onrechtmatige overheidsdaad). 300. Penulis

: Simbolon, F. Hilarius

Pembimbing

: Harsanto Nursadi

Judul

: Keberadaan otonomi asli yang dimiliki desa dalam hal berubahnya desa menjadi kelurahan = The existence of village autonomy in terms of changing village into district.

No. Panggil

: S46480 Abstrak

Skripsi ini membahas mengenai keberadaan otonomi asli yang dimiliki desa ketika desa tersebut berubah statusnya menjadi kelurahan. Otonomi asli yang dimiliki desa berbeda dengan otonomi daerah, dimana otonomi desa berasal dari dalam desa itu sendiri dan sudah tumbuh dan berkembang sejak dahulu, sementara otonomi daerah merupakan pemberian dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Ketika desa diubah menjadi kelurahan, keberadaan otonomi asli yang dimilikinya mulai diragukan apakah seutuhnya bertahan atau hilang semuanya. Skripsi ini membahas pengaturan desa sejak jaman penjajahan sampai saat ini karena setiap pengaturan mempunyai ciri khas tersendiri. Penelitian ini termasuk penelitian Yuridis Normatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis. Hasil penelitian menyarankan untuk dibuatnya suatu pengaturan bagi kelurahan agar otonomi desa yang dahulu ada tetap bertahan. 301. Penulis

: Sinaga, Rachel Ardina

Pembimbing

: Harsanto Nursadi ; Hendriani Parwitasari

Judul

: Pengakuan Magersari sebagai salah satu hak atas tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang No.13 tahun 2012 tentang keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta = Recognition as one of fringe area land rights in the area of special Jogjakarta under Law 13 year 2012 concerning the privilege Jogjakarta DIY tenant rights recognition as one of the rights to land in DIY under Law 13 year 2012.

No. Panggil

: S45274 Abstrak

Skripsi ini membahas mengenai pengakuan hak magersari sebagai salah satu hak atastanah di DIY Berdasarkan Undang undang No 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan DIY. Dengan lahirnya UUPA tahun 1960 tidak menghapuskan secara langsung keberadaan daerah swapraja yang salah satunya adalah DIY dan status hak magersariserta termasuk akibat hukum bagi pemilik tanah hak magersari sebelum dan sesudah dikeluarkannya Undang undang No 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan DIY. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dimana alat pengumpulan data yang digunakan untuk studi kepustakaan yang didapat melalui literature berupa buku buku peraturan perundang undangan dan artikel artikel dari harian maupun dari internet. Hasil penelitian menunjukan bahwa lahirnya UUPA tahun 1960 tidak menghapussecara langsung keberadaan daerah swapraja yang salah satunya adalah DIY dan dalam hal ini juga dikukuhkan dengan lahirnya Undang undang No 13 Tahun 2012 tengang keistimewaan DIY yang memberikan pengakuan bagi status hak magersari. Untuk itu perlu ditinjau kembali ketentuan di dalam UUPA yaitu diktum keempat yang seharusnya dapat mencabut dan menghapuskan daerah DIY sebagai daerah swapraja serta diperlukan peraturan pelaksana dari


Hal. 145

Undang-undang No 13 Tahun2012 tengang keistimewaan DIY yang mengatur mengenai kewenangan dari hak magersari. 302. Penulis

: Sirait, Eka Sakti

Pembimbing


Judul

: Tinjauan yuridis pelaksanaan keselamatan kerja dalam unit penjahitan di PT. X sebagai bentuk perlindungan bagi pekerja buruh = The juridical review of safety work implementation in sewing unit at PT. X as a form of protection for workers labourers.

No. Panggil

: S53070 Abstrak

Skripsi ini memaparkan pelaksanaan keselamatan kerja sebagai bentuk perlindungan bagi pekerja/buruh yang difokuskan dalam unit penjahitan yang rentan terhadap kecelakaan kerja di PT. X, sebuah perusahaan yang bergerak di industri garmen. Penelitian menggunakan metode yuridis-normatif dalam bentuk deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan keselamatan kerja di unit penjahitan PT. X telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dan mengalami peningkatan dengan berfungsinya Departemen Compliance. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pelaksanaan keselamatan kerja harus terus ditingkatkan sesuai kebutuhan dan kondisi lapangan sebagai bentuk pemenuhan aspek keselamatan kerja agar pekerja/buruh dapat bekerja dengan aman untuk peningkatan kesejahteraan hidup. 303. Penulis

: Siregar, Lita Paromita

Pembimbing


Judul

: Investasi wakaf uang untuk pembangunan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah = Waqf fund as investment of affordable apartement for low income people.

No. Panggil

: S46406 Abstrak

Setiap tahun, kebutuhan perumahan bertambah namun pemenuhan kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah belum maksimal, masalah ini kian diperparah dengan semakin terbatasnya lahan untuk membangun rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Melihat kenyataan ini, akhirnya, konsep pemukiman horizontal pun mejadi pilihan.Di sisi lain dalam Islam dikenal sebuah lembaga ekonomi bernama Wakaf. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai peranan wakaf uang bagi pembangunan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan menggunakan teori penelitian normatif deskriptif yang menggambarkan investasi wakaf uang untuk pembangunan rumah susun. Aspek penting dalam pengelolaan wakaf uang tidak hanya pembentukan kekayaan (asset) wakaf uang itu sendiri, tapi juga bagimana agar wakaf uang jumahnua dapat bertambah hingga dapat mengembalikan pokok wakafnya dan hasilnya dapat membantu sesama. Maka, fungsi paling penting dan tak dapat terpisahkan dari wakaf uang kegiatan investasi. Skripsi ini memberikan alternatif investasi yang dapat dilakukan atas wakaf uang dengan melakukan studi komparasi dengan Social Investment Limited Bank (SIBL) Banglades dan WAREES Investment Ltd Singapura, selain itu skripsi ini juga memberikan model pengelolaan dari mulai tahap investasi hingga tahap penghunian dan pelepasan rumah susun yang dibangun dengan dana wakaf uang.


Hal. 146

304. Penulis

: Sitanggang, Aditya Parlindungan Pratama

Pembimbing

: Yunus Husein

Judul

: Analisis yuridis akuisisi bank umum oleh bank yang berkedudukan di luar negeri (studi kasus akuisisi BII oleh Maybank) = Juridical analysis of general bank acquisition by foreign bank case study BII acquisition by Maybank.

No. Panggil

: S45557 Abstrak

Semaraknya akuisisi bank nasional oleh bank asing saat ini perlu dicermati dengan bijak oleh Bank Indonesia. Akuisisi oleh bank asing merupakan strategi untuk mengembangkan bisnisnya, baik di dalam maupun di luar negeri tanpa harus membentuk badan usaha yang baru. Oleh karena itu, asas resiprositas perlu untuk diberlakukan, agar bank umum juga dapat mengembangkan bisnisnya. Seperti akuisisi saham BII oleh Maybank yang perlu dicermati oleh Bank Indonesia, yang dapat memperlemah pasar bisnis perbankan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah metode yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menyarankan agar dimasukkannya klausul asas resiprositas dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perbankan yang baru. 305. Penulis

: Siti Irniarti Pratiwi

Pembimbing

: Kornelius Simanjuntak ; Rosa Agustina

Judul

: Perlindungan hukum tertanggung dalam pembatalan polis yang dilakukan oleh penanggung (Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 534/Pdt.G/2011/PN.Jkt-Sel antara PT. Prima Citra Perdana melawan PT. Asuransi Axa Indonesia) = Legal protection for the insured in insurance policy annulment committed by the insurer (Case study South Jakarta District Court Judgment 534/Pdt.G/2011/PN.Jkt-Sel antara PT. Prima Citra Perdana melawan PT. Asuransi Axa Indonesia).

No. Panggil

: S52984 Abstrak

Polis adalah akta perjanjian dalam asuransi, polis dalam kegiatan asuransi merupakan salah satu bentuk dari klausula baku, yakni suatu ketentuan yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Hal ini telah menimbulkan banyak ketidakpuasan terhadap pihak tertanggung, dimana selama ini tertanggung selalu berada di pihak yang lemah. Fakta menunjukkan bahwa tidak sedikit sengketa mengenai asuransi yang telah diajukan, seperti pihak penanggung membatalkan polis ditengah-tengah masa periode yang masih berlangsung. Membahas mengenai masalah pembatalan terhadap polis, di dalam praktek kegiatan asuransi memang biasanya selalu diusahakan jangan sampai pembatalan polis itu dilakukan berdasarkan pasal 1266 KUHPerdata. Dalam skripsi ini dapat dilihat bagaimana Penulis mencoba meneliti kembali hukum perikatan secara teoritis khususnya yang berkaitan dengan pangkal sengketa mengenai pembatalan polis dalam hukum yang dijadikan dasar serta alasan gugatan, serta Penulis mengharapkan agar nantinya perusahaan asuransi dapat memberikan perlindungan hukum sebagaimana mestinya terhadap pihak tertanggung. Penelitian yuridis normatif dilakukan melalui studi kepustakaan, dimana bahan penelitian berasal dari bahan bacaan yang dapat memberikan gambaran umum dan pengetahuan mengenai topik yang dibahas. 306. Penulis

: Sitorus, Louise Ruselis

Pembimbing

: Wahyu Andrianto

Judul

: Perlindungan hukum terhadap pasien di intensive care unit ICU Rumah Sakit


Hal. 147

berdasarkan undang-undang kesehatan, undang-undang Rumah Sakit, dan undang-undang perlindungan konsumen = Legal protection of patients in intensive care units based on health ACT Hospital ACT and consumer protection ACT. No. Panggil

: S46314 Abstrak

Pasien di Intensive Care Unit (ICU) merupakan pihak yang membutuhkan pertolongan dengan segera dan berkelanjutan dari pihak tenaga kesehatan yang bekerja di Rumah Sakit. Namun demikian pasien dan/atau keluarga pasien seringkali belum mengetahui hak dan kewajibannya serta hal-hal khusus yang secara yuridis akan membawa akibat hukum yang merugikan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis tentang perlindungan hukum pasien di ICU rumah sakit. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Dari hasil penelitian didapat bahwa pelayanan dan perawatan pasien di ruang ICU diperuntukkan bagi pasien yang secara fisiologis tidak stabil dan memerlukan dokter, perawat, profesi lain yang terkait secara terkoordinasi dan berkelanjutan, serta memerlukan perhatian yang teliti, agar dapat dilakukan pengawasan yang ketat dan terus menerus serta terapi titrasi. Perlindungan hukum terhadap pasien di Intensive Care Unit (ICU) di Rumah Sakit sangat berkaitan dengan persetujuan tindakan medik di Intensive Care Unit (ICU). Di samping itu perlindungan hukum terhadap pasien dapat terwujud dari dilaksanakannya tanggung jawab hukum rumah sakit pada saat pasien dapat membuktikan kerugian akibat kesalahan tenaga kesehatan di rumah sakit. Perlindungan hukum terhadap pasien sangat ditentukan oleh pelaksanaan hak dan kewajiban pasien dan rumah sakit berdasarkan Undang Undang Kesehatan, Undang Undang Rumah Sakit, Undang Undang Perlindungan Konsumen serta peraturan yang khusus mengatur tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Intensive Care Unit (ICU) di Rumah Sakit yaitu Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1778/Menkes/SK/XII/2010. 307. Penulis

: Situmorang, Heber

Pembimbing

: Retno Murniati ; Sonyendah Retnaningsih

Judul

: Analisis terhadap lelang yang dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum akibat kesalahan objek eksekusi dalam eksekusi perkara perdata: studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 226/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Tim = Analysis of auction that stated unenforceable as consequences of object fault in execution of civil case : case study on Decision of East Jakarta District Court number 226/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Tim.

No. Panggil

: S47496 Abstrak

Skripsi ini membahas tentang suatu lelang yang dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum oleh putusan pengadilan. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana Putusan Nomor 226/Pdt. G/2003/PN.Jkt.Tim menyatakan bahwa suatu lelang atas tanah yang merupakan pelaksanaan eksekusi dari putusan Nomor 225/T/1981.G/PN.Jkt.Tim dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan tipe penelitian deskriptif-analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan Surat Keterangan Tanah dalam suatu lelang atas tanah dan kerancauan objek sita eksekusi mengakibatkan lelang tersebut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum. 308. Penulis

: Sofie Widyana Pratiwi

Pembimbing

: Wenny Setiawati

Judul

: Tinjauan yuridis terhadap akuisisi sebagai cara untuk mendapatkan izin usaha


Hal. 148

pertambangan batubara ditinjau dari perspektif uu nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan uu nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara = Legal analysis of acquisition as a procedure to acquire mining business license is reviewed from the perspective on the law number 40 of 2007 on limited liability companies and the law number 4 of 2009 on mineral mining and coal. No. Panggil

: S46957 Abstrak

Skripsi ini membahas mengenai aksi korporasi akuisisi yang banyak dilakukan oleh perusahaan khususnya di sektor pertambangan belakangan ini, dimana diketahui alasan adalah sebagai cara untuk menguasai izin usaha atau mendapatkan/mengalihkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) demi mengembangkan kegiatan usahanya. Untuk mendukung penelitian ini penulis mengambil contoh akuisisi yang dilakukan oleh PT. Indonesia Coal Resources anak perusahaan PT. Antam, Tbk) terhadap PT Citra Tobindo Sukses Perkasa, yang mana PT. ICR melakukan pengambilalihan saham perusahaanperusahaan yang memiliki izin pertambangan. PT. CTSP pemilik IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi di wilayah Sarolangun, Jambi namun karena tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan pengangkutan dan penjualan, sehingga saham yang ditempatkan PT. CTSP dijual sebanyak 100% kepada PT. ICR. Berdasarkan studi contoh akuisisi tersebut penulis ingin mengetahui pengaturan mengenai pengalihan IUP serta menganalisa dalam kaitannya dengan pengambilalihan saham yang menyebabkan berubahnya pengendalian perusahaan. 309. Penulis

: Sri Wahyuni

Pembimbing


Judul

: Tinjauan yuridis terhadap pelayanan maskapai penerbangan Lion Air kepada penumpang cacat dalam kasus gugatan no. 231/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst. ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen = Judicial review against airlines services Lion Air to passenger defects lawsuit in case no. 231/Pdt.G/2011/PN. Jkt.Pst judging from the Consumer Protection Act.

No. Panggil

: S45125 Abstrak

Tidak terima perlakuan diskriminatif tersebut, Ridwan layangkan gugatan perbuatan perdata kepada Lion Air. Selain itu, Ridwan juga mengugat PT. Angkasa Pura II dan Kementerian Perhubungan di pengadilan. Bagaimana pengaturan terhadap pelayanan maskapai penerbangankepada konsumen yang memiliki keterbatasan fisik (cacat) di Indonesia, serta Apakah putusan No.231/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst. sudah sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada di Indonesia, untuk menjawab permasalahan tersebut dengan menggunakan metode penelitian normatif, yang menekankan pada penggunaan data sekunder atau berupa norma hukum tertulis. Dengan menggunakan bahan hukum primer adalah bahanbahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat pada masyarakat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah undang-undang serta peraturan dibawahnya serta bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi bahan hukum primer serta implementasinya, yaitu bulu, makalah, skripsi, laporan penelitian, dan artikel hukum, sehingga dapat diketahui Indonesia sudah memiliki beberapa instrumen peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan hukum terhadap penumpang pesawat udara, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, Peraturan Pemerintah No.70 tahun 2001 Tentang Kebandarudaraan, Keputusan Menteri No.KM 48 tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Bandar Udara Umum serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.


Hal. 149

310. Penulis

: Stanley Joshua

Pembimbing

: Arman Nefi

Judul

: Pemberian fasilitas pembiayaan transaksi efek dalam rangka transaksi (marjin margin trading) dan penyelesaian sengketa yang timbul di pasar modal : studi kasus : putusan arbitrase antara Ronny Susanto melawan PT. Mandiri Sekuritas = Provision of securities transaction financing facility in the framework of margin transaction and the settlement of disputes arised in capital market : case study arbitration award between Ronny Susanto against PT. Mandiri Sekuritas.

No. Panggil

: S44798 Abstrak

Pokok permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimana fasilitas marjin diberikan melalui perjanjian antara perusahaan efek dengan nasabahnya, kewenangan Bapepam-LK menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian marjin, dan bagaimana Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian marjin antara Ronny Susanto dan PT. Mandiri Sekuritas. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menemukan bahwa perjanjian marjin antara Ronny Susanto dan PT. Mandiri Sekuritas melanggar Peraturan Bapepam-LK No.V.D.6 Tahun 1997, adanya kekeliruan Bapepam-LK dalam menerapkan kewenangannya dengan tidak menjatuhkan sanksi kepada PT. Mandiri Sekuritas, dan Putusan BAPMI yang lebih mengutamakan keadilan dan kepatutan ketimbang hukum yang berlaku dalam menyelesaikan sengketa tersebut. 311. Penulis

: Subhan Hamonangan

Pembimbing


Judul

: Keterangan konselor adiksi sebagai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan : studi kasus: Nomor.212/pid.sus/2011/pn.bgr = Description of an addiction counselor as judge considerations dropping criminalization : case study: no.212/pid.sus/2011/pn.bgr.

No. Panggil

: S45153 Abstrak

Skripsi ini membahas mengenai profesi konselor adiksi dalam perannya sebagai ahli yang memberikan keterangan di dalam acara pidana pada kasus penyalahgunaan narkotika. Penerapan pidana rehabilitasi narkotika bagi pecandu membutuhkan alat bukti keterangan ahli mengingat ada proses penilaian yang seharusnya dilakukan oleh tim ahli dan adanya rekomendasi ahli terhadap Majelis Hakim. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan bentuk deskriptif analitif. Hasil dari penelitian ini menyarankan bahwa perlu dilakukan revisi dalam tahap peraturan pelaksana Undang-undang untuk mengatur lebih jelas dan terperinci mengenai profesi konselor adiksi; penguatan organisasi profesi yang dituangkan ke dalam peraturan pelaksana; serta penjelasan mengenai kompetensi konselor adiksi. 312. Penulis

: Supriudhi Handayani

Pembimbing

: Neng Djubaedah

Judul

: Pengangkatan anak temuan menurut hukum Islam dan peraturan perundangundangan di Indonesia = Adopting neglected baby according to Islamic law and regulations in Indonesia.

No. Panggil

: S45090


Hal. 150

Abstrak Berdasarkan data Komisi Nasional Perlindungan Anak dan Dinas Sosial Pengasuhan Anak dan Balita Departemen Sosial, menunjukkan peningkatan angka ‘penemuan anak dibawah usia satu tahun’ setiap tahunnya. Anak-anak tersebut diduga sengaja diterlantarkan oleh orang tuanya karena berbagai sebab. Kenyataan ini mendorong minat, bagi orang tua yang menemukan, untuk segera menolong dan mengasuhnya. Pengangkatan anak menurut hukum Islam merupakan pengasuhan anak dalam arti luas. Pengangkatan anak tidak berakibat hukum memutus hubungan darah, antara anak angkat dengan orang tua kandungnya.Hak waris mewaris tidak dapat dilakukan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Demikian halnya dengan pengangkatan anak temuan, hubungan darah tidak dapat dihubungkan dengan orang tua angkat atau orang yang menemukannya. Dasar hukum Pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah firman Allah SWT, surah Al Azhab ayat 4 dan 5. Asas pengangkatan anak menurut hukum Islam tidak bertentangan dengan peraturan tentang pengangkatan anak, Pasal 39 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 39 Undang-Undang Tentang Prlindungan Anak, menjadi dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukit Tinggi dalam Penetapan Pengangkatan Anak Temuan Nomor:146/Pdt.P/2010/PA.Bkt. Hak anak dalam peraturan perundang- undangan Indonesia, diatur sebagaimana hukum Islam mengaturnya. 313. Penulis

: Suratmanto

Pembimbing

: Yeni Salma Barlinti ; Purnawidhi W. Purbacaraka

Judul

: Penyelesaian sengketa wanprestasi pada pelaksanaan akad mudharabah menurut hukum Islam (analisis putusan pengadilan agama nomor 63/Pdt/G/ 2011/Pta.Yk) = The implementation of mudharabah agreement and the settlement of dispute in wanprestasi case analyzed using Islamic perspective (the analyses of putusan pengadilan agama nomor 63/Pdt/G/2011/Pta.Yk).

No. Panggil

: S53397 Abstrak

Salah satu konsep ekonomi Syari’ah yang berkembang di indonesia adalah akad mudharabah, yakni akad kerjasama usaha antara pihak pemilik dana (shahibul maal) dengan pihak pengelola dana (mudharib) dimana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sedang kerugian ditanggung pemilik dana (modal).Konsep Ekonomi syariah mulai berkembang di Indonesia sejak Indonesia mengalami krisis Ekonomi pada akhir tahun 1990-an. Perkembangan ini diikuti dengan timbulnya ide-ide pembaharuan dalam berbagai ekonomi. Konsep yang ditawarkan dalam konsep ekonomi Syariah antara lain adalah konsep bagi hasil dalam bentuk Mudharabah.Hal yang menjadi Pokok permasalahan penelitian ini adalah:1) bagaimana pelaksanaan akad mudharabah antara pihak X dan pihak BMT Y?; 2) bagaimana pandangan hukum Islam terhadap putusan hakim mengenai perkara wanprestasi dalam putusan No.0463/Pdt.G/2011/PA.Btl?Penelitian ini mengangkat kompensasi kesesuaian Putusan Pengadilan Agama Nomor 0463/Pdt. G/2011/PA. Btl. dan Putusan Nomor 63/Pdt.G/2011/PTA. Yk. dengan peraturan terkait yaitu antara KUH Perdata dengan Hukum Islam. Penelitian dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan teknik analisis data melalui pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini, penulis menganalisa praktik akad Mudharabah antara X dan BMT Y. Penulis menyimpulkan bahwa Putusan Pengadilan Agama Nomor 0463/PDT.G/2011/PA. Btl dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 63/Pdt. G/2011/PTA. Yk. sudah tepat. 314. Penulis

: Susilo Budiono Djarot

Pembimbing

: Flora Dianti ; Hasril Hertanto

Judul

: Tinjauan yuridis terhadap moritorium remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi = Rerview of moratorium remission juridical crime for prisoners of corruption.


Hal. 151

No. Panggil

: S44540 Abstrak

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara implisit maupun eksplisit menyatakan dengan tegas bahwa Indonesia adalah negara berdasarkan hukum atau negara hukum (rechstaat) bukan negara kekuasaan (machstaat). Lebih jauh bila dikaitkan dengan ide-ide dasar yang terkandung dalam Pembukaan (preambul) UUD 1945, menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang demokratis, menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan menjamin hak dan kewajiban setiap warganegara dengan mengedepankan asas kesetaraan dihadapan hukum (equality before tha law) dan pemerintahan wajib menjunjung tinggi hukum dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dengan tidak ada pengecualian. Maka bagi yang melakukan perbuatan melanggar Peraturan Perundang-undangan akan dapat dikenakan sanksi berupa hukuman kurungan atau penjara. Sistem pemenjaraan yang semata menekankan pada prinsip balas dendam dan penjeraan, berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem yang tidak sejalan dengan falasafah kehidupan bangsa yang menjunjung tinggi “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” sebagaimana disebutkan dalam Sila Kedua, Pancasila dan penyelenggaraan Hak Asasi Manusia. Dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri sendiri, keluarga dan lingkungan masyarakat dalam rangka penegakan hukum melalui proses peradilan yang seadil-adilnya. Maka lahirlah Konsep Pemasyarakatan yang mendasarkan pada prinsip “pembinaan” yang bertujuan merehabilitasi dan reintegrasi narapidana dengan tidak meninggalkan teori pemidana yang mendasarkan pada prinsip pembalasan dan penjeraan (ritributif theory/ absolute). Pemasyarakatan yang dimaksud dalam hal ini harus diartikan dalam konteks “memasyarakatkan” (resosialisasi) yang bertujuan mengembalikan narapidana menjadi warga biasa yang baik dan berguna (helthily re-entry into community). Pemasyarakatan adalah suatu konsep kegiatan pembinaan bagi narapidana atau Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan prinsip penanggulangan tindak pidana dan kesejahteraan bersama melalui cara-cara pembinaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Terkait dengan Konsep Pemasyarakata di atas, Remisi atau pengurangan masa pidana mempunyai kedudukan strategis sebagai instrument pengukur atau paremeter bagi terselenggaranya tujuan Lembaga Pemasyarakatan. 315. Penulis

: Sutra Oktaviani

Pembimbing

: Henny Marlyna

Judul

: Analisis yuridis sengketa PT. Millenium Penata Futures dan Syafi'i dengan investor ditinjau dari hukum perlindungan konsumen = Juridical analysis of dispute between PT. Millenium Penata Futures and Syafi'i with investor based on consumer protection law.

No. Panggil

: S44507 Abstrak

Seiring dengan berkembangnya zaman dan era globalisasi yang semakin berkembang bentuk transaksi tidak hanya berupa barang, dunia telah mengenal perdagangan berjangka. Perdagangan berjangka menawarkan banyak kesempatan bagi investor dengan modal dan adanya risiko. Dengan adanya perdagangan berjangka ini dapat menghasilkan suatu transaksi antara Pelaku Usaha yaitu perusahaan berjangka sebagai penyedia jasa dengan Investor sebagai Nasabah. Penelitian ini membahas mengenai kasus sengketa yang terjadi antara Hj. Hartini selaku Investor dengan PT. Millenium Penata Futures sebagai Perusahaan Pialang Berjangka dan Syafi’i, dimana Investor menderita kerugian atas transaksi perdagangan berjangka ini dan Investor melaporkan ke BPSK untuk diselesaikan karena Investor merasa sebagai konsumen. Transaksi berjangka merupakan transaksi yang tidak memiliki kepastian dalam hal hasil yang keluar dari transaksi berjangka ini, hasil yang diperoleh oleh nasabah dapat berupa Abstrak dan Indeks Skripsi 2013, FHUI

Hal. 152

keuntungan yang sebesar-besarnya dan dapat pula berupa kerugian yang cukup besar. Fenomena ini menimbulkan permasalahan antara apakah Investor merupakan konsumen yang dapat dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen, siapakah yang harus bertanggung-jawab atas kerugian yang diderita oleh Investor dan apakah Putusan Mahkamah Agung sudah tepat dalam kasus ini. Bentuk penelitian yang dilakukan adalah yuridis normatif, yang menekankan pada penggunaan data primer dan data sekunder. 316. Penulis

: Tamimi Hendartin

Pembimbing


Judul

: Jaminan lembaga pemerintah oleh PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) terhadap proyek pembangunan melalui perjanjian kerjasama pemerintah-swasta : studi kasus Central Java Power Plant = Government guarantee by Indonesia infrastructure guarantee fund on development project agreement between government private : case study in Central Java Power Plant.

No. Panggil

: S45256 Abstrak

Pembangunan Infrastruktur khususnya dalam bidang Ketenagalistrikan di Indonesia tengah dilaksanakan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan berbagai alternatif efisiensi untuk menarik pembiayaan dari sektor di luar APBN. Salah satu jalan mencapai tujuan tersebut mendorong Pemerintah untuk menjalankan perannya sebagai Badan Hukum Publik mengeluarkan berbagai kebijakan dan dalam perannya sebagai Badan Hukum Privat untuk membuat Jaminan Pemerintah atas kewajiban finansial Penanggung Jawab Proyek Kerjasama Infrastruktur Ketenagalistrikan. Dalam berjalannya fungsi tersebut Pemerintah mendirikan sebuah Perusahaan Umum Milik Negara yang bergerak khusus pada bidang Penjaminan Pembangunan Infrastruktur, yang ditujukan untuk memajukan iklim pembangunan fasilitas dan sarana melalui investasi asing. Skripsi ini membahas mengenai bentuk Jaminan yang diberikan oleh PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia sebagai BUMN yang 100% (seratus persen) modalnya berasal dari Pemerintah. Penelitian ini bersifat yuridis normatif, menggunakan alat pengumpulan data studi dokumen. Dalam pengolahan data digunakan metode kualitatif yang menghasilkan penelitian yang bersifat deksriptif analitis. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa menurut Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 Jaminan yang diberikan oleh PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia adalah Jaminan Lembaga Pemerintah berkonsep borgtocht yang hanya dapat diberikan berdasarkan Perjanjian KPS atas Proyek Infrastruktur dengan mengutamakan prinsip Pengelolaan Risiko Keuangan Negara atau Alokasi Risiko. 317. Penulis

: Tampubolon, Ryan Austra L.

Pembimbing

: Hening Hapsari Setyorini ; Disriani Latifah Soroinda

Judul

: Analisis hukum terhadap rendahnya tingkat asset recovery dalam pelaksanaan putusan pailit : studi kasus kepilitan PT. Panca Overseas Finance, Tbk = Legal analysis concerning low rate of asset recovery in execution of commercial court decision on declaration of bankruptcy : case study bankrutptcy of PT. Panca Overseas Finance, Tbk.

No. Panggil

: S44511 Abstrak

Skripsi ini membahas penyebab rendahnya asset recovery dalam pelaksanaan putusan pailit. Untuk itu penelitian ini fokus membahas tiga hal. Pertama, pembahasan mengenai pengaturan pengurusan dan pemberesan harta pailit dan pelaksanaan proses perdamaian dalam rangka PKPU berdasarkan Abstrak dan Indeks Skripsi 2013, FHUI

Hal. 153

Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Kedua, skripsi ini membahas bagaimana hambatan-hambatan yang timbul selama pelaksanaan putusan pailit mulai dari penulusuran aset (asset tracing) dan pemberesan harta pailit (likuidasi) mengakibatkan rendahnya tingkat pengembalian aset. Terakhir, skripsi ini membahas kasus kepailitan PT. Panca Overseas Finance, Tbk. dimana pembahasan ini fokus menganalisis bagaimana Sindikasi Kredit Harvest Hero International yang merupakan kreditor fiktif dapat masuk menjadi kreditor yang diakui. Penulisan penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dimana data penelitian ini sebagian besar diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil penelitian ini melihat bahwa PT. Panca Overseas Finance, Tbk. jelas mengambil langkah dengan mengajukan permohonan PKPU sebagai counter atas permohonan pailit International Finance Corporation, Ltd. sekaligus memberikan waktu baginya untuk mempersiapkan Kreditor Fiktif dengan tujuan agar dapat mencapai perdamaian yang diinginkan. Masuknya kreditor fiktif (Sinsikasi Kredit Harvest Hero International) diakibatkan karena tidak telitinya Pengurus dan Hakim Pengawas dalam proses pencocokan piutang serta Majelis Hakim yang memeriksa dalam sidang pengesahan perdamaian yang mengabaikan indikasi adanya kreditor fiktif dengan pertimbangan belum adanya putusan dari Hakim Pidana terkait kasus kreditor fiktif tersebut. 318. Penulis

: Tania Widya Putri

Pembimbing


Judul

: Pengaruh agreement on agriculture terhadap pembukaan akses pasar pada sektor impor beras di Indonesia = Implications of agreement on agriculture with regards to the opening of Indonesia s market access in the sector of rice import.

No. Panggil

: S46258 Abstrak

Agreement on Agriculture (AoA) merupakan perjanjian pertanian yang merupakan bagian dari perjanjian mengenai aspek khusus dari Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO) yang mulai berlaku sejak 1 Januari 1995. AoA bertujuan untuk melakukan reformasi kebijakan perdagangan di bidang pertanian dalam rangka menciptakan suatu sistem perdagangan pertanian yang adil dan berorientasi pasar. AoA menetapkan sejumlah peraturan pelaksanaan tindakan perdagangan di bidang pertanian termasuk pengaturan mengenai impor beras, terutama yang menyangkut akses pasar, bantuan domestik dan subsidi eskpor. Kesepakatan internasional yang disepakati Indonesia khususnya dalam bidang perdagangan beras tidak hanya diatur oleh AoA namun Indonesia juga memiliki kesepakatan impor beras yang berlaku secara regional yang diatur dalam AFTA. Sebagai anggota WTO, Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan akses pasar dan mengurangi subsidisubsidi yang mendistorsi perdagangan melalui Schedule of Commitment masingmasing negara yang sudah dituangkan ke dalam peraturan nasional Indonesia. Dalam menjalankan komitmen-komitmennya pada AoA khususnya dalam menjalankan komitmen untuk membuka akses pasar, Indonesia mengalami dampak baik maupun buruk bagi keadaan beras di Indonesia. Dari uraian diatas,penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh AoA terhadap pembukaan akses pasar khususnya pada sektor impor beras di Indonesia. 319. Penulis

: Tarigan, Meitha Ria Rizkita

Pembimbing


Judul

: Analisis yuridis perjanjian akibat perceraian menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan Undang Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan : studi kasus perjanjian akibat perceraian antara Tuan A-Nyonya B Dan Tuan XNyonya Y = Juridical analysis of due to divorce agreement according to the code of Civil Law and the Act No.1 of 1974 on marriage : case study due to divorce agreement between Mr. A-Mrs. B and Mr. X-Mrs. Y.


Hal. 154

No. Panggil

: S44816 Abstrak

Setiap manusia pasti mempunyai keinginan untuk melangsungkan perkawinan, yang bersifat kekal, satu kali untuk selamanya. Namun mempertahankan perkawinan yang menyatukan dua pribadi berbeda dengan kepentingan yang berbeda pula itu sulit sehingga pada akhirnya banyak perkawinan berakhir dengan perceraian. Perceraian sendiri seringkali malah menimbulkan masalah baru yang akhirnya menyebabkan banyak pihak berinisiatif untuk membuat Perjanjian untuk mencegah masalah tersebut yaitu Perjanjian Akibat Perceraian. Seperti pada kasus Tuan A – Nyonya B dan Tuan X – Nyonya Y yang mengikat diri dalam Perjanjian Akibat Perceraian. Akan tetapi, baik dalam KUHPerdata maupun UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan belum ditemukan ketentuan yang mengatur secara jelas dan spesifik mengenai Perjanjian Akibat Perceraian secara satu kesatuan. Sehingga dasar hukum dari berlakunya Perjanjian Akibat Perceraian ini harus dilihat dari dua sisi, sisi materilnya yaitu pasal 41 UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan sisi formilnya yaitu pasal 1320 KUHPerdata. Isi dari Perjanjian Akibat Perceraian ini pun harus tetap mengikuti ketentuan dalam KUHPerdata dan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan. 320. Penulis

: Taruli Astrid Febriani

Pembimbing

: Arman Nefi

Judul

: Peran Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) dalam permohonan pernyataan pailit terhadap manajer investasi : studi kasus PT. Eurocapital Peregrine Securities dan PT. Pertamina Dana Ventura) = Role of the Capital Market Supervisory Board & Financial Institutions (Bapepam-LK) of the fund managers : case study PT. Eurocapital Peregrine Securities dan PT. Pertamina Dana Ventura.

No. Panggil

: S44614 Abstrak

Skripsi ini adalah penelitian hukum dengan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskripstif dan prespektif analisis. Bapepam-LK merupakan lembaga tertinggi yang memiliki peran untuk mengawasi, membina dan mengatur segala kegiatan dalam Pasar Modal, serta melindungi kepentingan investor dan masyarakat. Sehubungan dengan itu, Bapepam merupakan pihak yang berhak mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap Manajer Investasi. Dalam kasus PT. Eurocapital Peregrine Securities dan PT. Pertamina Dana Ventura, Bapepam tidak mau mengajukan permohonan pernyataan pailit, dimana kepentingan PT. Pertamina Dana Ventura sebagai investor tidak terlindungi. 321. Penulis

: Tasya Utami Putri

Pembimbing

: Heri Tjandrasari

Judul

: Tinjauan yuridis terhadap perlindungan hukum konsumen dalam penyelenggaraan konser musik berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 = Judicial review of the legal protection of consumers in organizing music concert based on act No. 8 of 1999.

No. Panggil

: S46582 Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek hukum perlindungan terhadap penonton konser sebagai konsumen dari pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yakni promotor dalam penyelenggaraan konser musik ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Penelitian ini menggunakan metode Abstrak dan Indeks Skripsi 2013, FHUI

Hal. 155

penelitian hukum normatif yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum atau berupa norma hukum tertulis Hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa UndangUndang Perlindungan Konsumen belum dapat memberikan perlindungan secara sepenuhnya terhadap penonton konser dalam kedudukannya sebagai konsumen di dalam penyelenggaraan konser musik Hal ini dikarenakan masih banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan promotor atas ketentuan pasal dalam Undang-Undang tersebut yang menimbulkan kerugian bagi penonton konser. 322. Penulis

: Taufan Maulana Pamungkas

Pembimbing

: Pulungan, M. Sofyan ; Myra Rosana B. Setiawan

Judul

: Tinjauan yuridis hubungan kerjasama perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan koperasi unit desa menggunakan prinsip kemitraan inti-plasma: studi kasus PT. Sumber Indah Perkasa dengan Koperasi Krida Sejahtera di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung = Juridical overview of the partnership between palm oil plantation with village unit cooperatives using plasma core partnership principle: case study PT. Sumber Indah Perkasa with Cooperative of Krida Sejahtera district of Tulang Bawang, Lampung.

No. Panggil

: S44998 Abstrak

Peraturan Menteri Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan memberikan kewajiban bagi perusahaan perkebunan yang telah memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) untuk membangun lahan perkebunan bagi masyarakat sekitar sebesar 20% dari luas lahan yang diusahakan oleh perusahaan. Namun pelaksanaan dari ketentuan ini tidak sepenuhnya berjalan dengan baik karena ada beberapa perusahaan yang tidak menjalankannya dan tidak memiliki iktikad baik pada saat membangun kebun bagi masyarakat tersebut. Petani yang dalam hal ini memiliki posisi tawar yang lebih rendah dari pada Perusahaan sering kali menjadi pihak yang selalu dirugikan karena kurangnya pemahaman serta kemampuan dalam mengelola perkebunan. Oleh karena itu Petani butuh suatu badan hukum yang berfungsi untuk melindungi kepentingan para petani dari iktikad tidak baik perusahaan. Kerjasama dalam bidang perkebunan antara Perusahaan dengan Koperasi yang sering kali digunakan adalah pola kemitraan inti plasma dimana perusahaan memiliki lahan perkebun sendiri (inti) dan begitu juga dengan petani (plasma). Kemitraan inti plasma terbagi menjadi 3 yaitu pola PIR Trans, KKPA dan Program Revitalisasi Perkebunan. Salah satu Perusahaan yang bergerak dibidang agribisnis yaitu PT. Sumber Indah Perkasa yang berada di kabupaten Tulang Bawang, Lampung juga melakukan kemitraan inti Plasma dengan Koperasi Krida Sejahtera dengan pola KKPA dimana terdapat kredit pinjaman dari bank untuk petani yang telah dikuasakan kepada Koperasi Krida Sejahtera. 323. Penulis

: Tig Eri Prabowo

Pembimbing

: Makmur Amir ; Fitra Arsil

Judul

: Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga yang memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang menurut Pasal 20 Ayat (1) UUD 1945 = The function of the House of Representatives as an institution to create regulations according to UUD 1945 Article 20 (1).

No. Panggil

: S44781 Abstrak

Skripsi ini membahas kedudukan dan fungsi DPR serta perbandingannya dengan DPD dan Presiden, dalam pembentukan undang-undang menurut UUD 1945. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridisnormatif menggunakan studi kepustakaan eksploratoris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi Abstrak dan Indeks Skripsi 2013, FHUI

Hal. 156

legislasi Presiden berdasarkan pasal 5 ayat (1) UUD 1945, sedangkan dalam lembaga perwakilan Indonesia yang memiliki fungsi legislasi dalam membentuk rancangan undang-undang adalah DPR dan DPD berdasarkan Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 22D UUD 1945; perbandingan fungsi legislasi antara keduanya adalah dalam hal kewenangan, DPD dalam fungsi legislasinya hanyalah sebagai acuan, yang perannya dalam merancang suatu undang-undang tidak dapat mengawal proses terjadinya maupun menolak suatu undang-undang. Sistem pemerintahan dalam perspektif fungsi legislasi di Indonesia tidak menganut sistem bikameral dimana ada dua kamar yang memiliki kewenangan yang sama dalam hal legislasi. 324. Penulis

: Timbul Jaya

Pembimbing

: Rosewitha Irawaty

Judul

: Analisis yuridis merger dan akuisisi perusahaan terbuka dengan transaksi shares swap yang didahului aktivitas manajemen laba = Juridical analysis of mergers and acquisitions of public company with share swap transaction which preceded by earnings management activities.

No. Panggil

: S47182 Abstrak

Shares swap merupakan salah satu teknik pembiayaan merger dan akuisisi. Beberapa penelitian empiris telah menunjukkan bahwa transaksi shares swap dalam rangka merger dan akuisisi memberikan insentif bagi manajemen perusahaan untuk melakukan manajemen laba (earnings management) dalam laporan keuangan perusahaan pengakuisisi pada periode sebelum pelaksanaan merger dan akuisisi. Manajemen laba tersebut dilakukan dengan tujuan agar perusahaan dapat menekan biaya pembelian perusahaan target. Manajemen laba tersebut mengakibatkan rasio pertukaran saham (share exchange ratio) dalam shares swap menjadi lebih kecil atau lebih besar dari nilai riilnya. Perbedaan nilai tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi pemegang saham khususnya pemegang saham publik ataupun investor. Perbedaan nilai tersebut terjadi karena adanya diskresi dalam pemilihan kebijakan akuntansi oleh manajemen perusaahan dalam laporan keuangan perusahaan. Jika manajemen laba tersebut dilakukan oleh Perseroan Publik maka aktivitas tersebut bertentangan dengan prinsip keterbukaan informasi yang diwajibkan oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Lebih lanjut manajemen laba tersebut berpotensi menjadi salah satu bentuk kejahatan dalam pasar modal yaitu memberikan informasi yang menyesatkan (misleading information). Di dalam penelitian ini akan dijelaskan mengenai aspek hukum shares swap, merger dan akuisisi, serta aspek hukum manajemen laba yang ditinjau dari mekanisme Good Corporate Governance dan prinsip keterbukaan informasi. Selain itu dalam penelitian ini juga dianalisis apakah manajemen laba dalam rangka merger dan akuisisi dengan transaksi shares swap di laporan keuangan emiten atau perusahaan publik tersebut memenuhi unsur-unsur dalam kejahatan misleading information atau tidak. Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa, shares swap adalah satu-satunya metode pembiayaan merger yang diakui oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Sedangkan dalam akuisisi, shares swap adalah salah satu dari sekian metode pembiayaan akuisisi yang diakui oleh UUPT. Selain itu dari penelitian ini juga dapat diketahui bahwa tidak semua manajemen laba termasuk ke dalam kejahatan memberikan informasi yang menyesatkan (misleading information). Hal tersebut dikarenakan tidak semua nilai earning yang diubah dalam manajemen laba bersifat material. 325. Penulis

: Timothy Solomon Zebua

Pembimbing

: Agus Sardjono

Judul

: Perlindungan hak cipta atas karya seni berbentuk dua dimensi yang dipergunakan sebagai merek : studi kasus penggunaan gambar sketsa ciptaan Alm. Henk Ngantung yang dipergunakan sebagai merek = Copyright protection of


Hal. 157

two dimensional works of art which is used as a trademark : case study usage of sketch created by Alm. Henk Ngantung which is used as a trademark. No. Panggil

: S45412 Abstrak

Skripsi ini membahas mengenai perlindungan yang diberikan hak cipta atas sebuah karya seni dua dimensi yang dipergunakan sebagai merek. Diawali dengan pembahasan mengenai karya seni dan pengklasifikasiannya kemudian dibahas mengenai perlindungan Hak Cipta atas karya seni tersebut. Dikarenakan sebuah karya seni telah dapat mendapatkan perlindungan Hak Cipta atasnya maka ketentuan mengenai Hak Cipta akan berlaku atasnya. Terkait dengan penggunaannya sebagai Merek maka perlu dilakukan pengalihan Hak Cipta terlebih dahulu dari Pencipta kepada pihak yang akan mempergunakan karya tersebut. Terkait dengan perlindungannya skripsi ini akan membahas teori yang dipaparkan yang nantinya akan dikaitkan dengan kasus Alm. Henk Ngantung. Alm. Henk Ngantung merupakan seorang seniman, pembuat sketsa patung selamat datang di bundaran Hotel Indonesia. Gambar sketsa Alm. dipergunakan sebagai Merek tanpa izin oleh salah satu pusat perbelanjaan ternama di Jakarta yang terletak di bundaran Hotel Indonesia. 326. Penulis

: Tiyana Sigi Pertiwi

Pembimbing


Judul

: Keselamatan penerbangan sipil bagi bahan dan barang berbahaya di pesawat udara : tinjauan hukum terhadap Annex 18 konvensi Chicago 1944 = Civil aviation safety measures on dangerous goods carried onboard aircraft : judicial review for Annex 18 Chicago Convention 1944.

No. Panggil

: S45483 Abstrak

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum internasional untuk keselamatan penerbangan sipil terhadap bahan dan barang berbahaya dalam pesawat udara beserta metode penerapannya dalam tingkat internasional dan nasional. Metode penelitian yang digunakan bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, diantaranya peraturan perundang-undangan dan buku. Kesimpulan yang diambil dari skripsi ini yaitu keselamatan bahan dan barang berbahaya di udara secara umum diatur oleh Annex 18 Konvensi Chicago 1944 yang harus ditaati oleh semua negara anggota ICAO. Dalam perkara ini, hukum yang digunakan adalah hukum nasional negara anggota ICAO, yaitu Amerika Serikat, yang telah mengadopsi ketentuan Annex 18 Konvensi Chicago ke dalam undang-undangnya, yaitu USC 49. 327. Penulis

: Tommy Sutedjo

Pembimbing

: Ditha Wiradiputra

Judul

: Tinjauan yuridis penetapan imbalan jasa kurator dalam proses kepailitan : studi kasus Penetapan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No.704 K/PDT.SUS/2012 jo. No.48/Pailit/2012/PN.Niaga.JKT.PST) = Legal review of the stipulation of receiver's fee in the bankruptcy process : case study the stipulation of the Commercial Court of Central Jakarta No.704K/PDT.SUS/2012 jo. No. 48/Pailit/2012/PN.Niaga.JKT.PST.

No. Panggil

: S47305 Abstrak

Kurator memegang peranan penting di dalam suatu proses kepailitan. Tugas kurator adalah melakukan Abstrak dan Indeks Skripsi 2013, FHUI

Hal. 158

pemberesan dan pengurusan atas harta pailit. Kurator bukan bekerja tanpa imbalan. Kurator mempunyai hak untuk mendapatkan penggantian atas biaya yang telah dikeluarkannya dari harta pailit. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan mengenai penetapan imbalan jasa kurator dan bagaimana penetapan imbalan jasa kurator dalam kasus kepailitan PT. Telkomsel. Pokok permasalahan tersebut dianalisa dengan menggunakan pengaturan undang-undang kepailitan beserta peraturan pelaksananya. Tujuannya adalah untuk menjelaskan pedoman yang digunakan hakim dalam menetapkan imbalan jasa kurator dan menganalisis penetapan imbalan jasa kurator kepailitan PT. Telkomsel. Penetapan imbalan jasa kurator PT. Telkomsel tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku karena dihitung berdasarkan persentase aset pailit, bukan berdasarkan rincian yang diajukan kurator dan laporan hakim pengawas. Hakim juga tidak mempertimbangkan pekerjaan yang telah dilakukan, kemampuan, dan tarif kerja dari kurator. Namun hakim telah tepat dengan membebankan imbalan jasa kurator kepada kedua belah pihak. 328. Penulis

: Ucu Saepurridwan

Pembimbing

: Hamid Chalid

Judul

: Penerapan nilai-nilai Maqashid As-syari'ah dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai representasi hubungan agama dan negara: sebuah analisis yuridis dan konsepsional = Application of Maqashid Assyari'ah values in the Constitution of Republik Indonesia year 1945 as a representation of relation of religion and state : a juridical and conceptual analysis.

No. Panggil

: S47275 Abstrak

Relasi agama-negara dalam lanskap Indonesia sangat menarik dikaji. Isu dasar negara terutama Piagam Jakarta selalu penuh kontroversi. Proses akomodasi Islamisme dan nasionalisme sesungguhnya belum berakhir apalagi kita belum berhasil menciptakan sistem hukum yang sepenuhnya produk sendiri. Skripsi ini berbasis kajian kepustakaan yang memadukan sumber klasik dan kontemporer dalam upaya mencari benang merah maqashid as-syari’ah dengan konstitusi. Kajian maqashid syariah adalah bagian dari kajian tentang keislaman dan ketatanegaraan, dengan analisis teori As-Syatibi dan ar-Raysuni, penulis mencoba mengidentifikasi nilai-nilai filosofis tujuan hukum Islam yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945. Dapat disimpulkan Secara intrinsik UUD 1945 memenuhi kriteria maqashid as-syari’ah. 329. Penulis

: Valeska Liviani Priadi

Pembimbing


Judul

: Peranan Association of Southeast Asian Nations (Asean) dalam pemberantasan perdagangan perempuan di kawasan Asia Tenggara = The role of Association of Southeast Asian Nations (Asean) in suppressing women trafficking in Southeast Asia.

No. Panggil

: S454445 Abstrak

Adanya dominasi ideologi patriarki telah melahirkan diskriminasi, eksploitasi, dan kekerasan terhadap perempuan. Salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang meluas dan tengah menjadi isu global adalah perdagangan perempuan. Perdagangan perempuan merupakan isu yang sangat kompleks, karena aspek di dalamnya mencakup ketenagakerjaan, migrasi, kemiskinan, serta kejahatan. Kawasan Asia Tenggara, yang mayoritas negaranya merupakan negara berkembang, merupakan Abstrak dan Indeks Skripsi 2013, FHUI

Hal. 159

kawasan dengan perdagangan perempuan paling marak di dunia. PBB, melalui UNODC dan UNIAP, telah melakukan upaya-upaya untuk memberantas perdagangan perempuan di kawasan Asia Tenggara. Namun, upaya pemberantasan perdagangan perempuan di kawasan Asia Tenggara tidak cukup hanya diselesaikan oleh PBB, selaku organisasi internasional global, saja. ASEAN, selaku organisasi internasional regional di kawasan Asia Tenggara, juga melakukan upaya-upaya untuk memberantas perdagangan perempuan di kawasan Asia Tenggara. Dalam mengkaji peranan ASEAN tersebut, penting untuk mengetahui ketentuan hukum internasional mengenai pelarangan perdagangan perempuan, bentuk-bentuk usaha ASEAN dalam memberantas perdagangan perempuan, serta penerapan ketentuan hukum internasional mengenai pelarangan perdagangan perempuan, yang mengacu pada Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, dalam peraturan perundang-undangan nasional masing-masing negara anggota ASEAN. Permasalahan-permasalahan tersebut akan dijawab melalui penelitian yuridisnormatif sehingga diperoleh kesimpulan bahwa ASEAN harus mendorong penerapan standar prinsip hak asasi manusia internasional di kawasan Asia Tenggara guna memberantas perdagangan perempuan. 330. Penulis

: Vania Astrella

Pembimbing

: Heri Tjandrasari

Judul

: Tinjauan yuridis terhadap perlindungan konsumen dalam kerugian barang bawaan penumpang angkutan udara : studi kasus perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.278/Pdt.G/2012/Pn.Jkt.Pst antara Umbu S. Samapaty melawan PT. Lion Mentari = Judicial review of consumer protection for passangers’ baggage loss: case study Central Jakarta Distric Court case No.278/Pdt.G/ Pn.Jkt.Pst between Umbu S. Samapaty against PT. Lion Mentari.

No. Panggil

: S46559 Abstrak

Sarana transportasi sebagai sarana penghubung antar wilayah memiliki peran penting bagi masyarakat, khususnya di Indonesia. Seiring dengan peningkatan penggunaan jasa angkutan udara, muncul masalah perihal keamanan, keselamatan, dan kenyamanan pengguna jasa penerbangan sebagai konsumen yang merupakan akibat dari kurangnya perhatian perusahaan penyedia jasa penerbangan terhadap kualitas dari pelayanannya. Hal tersebut menimbulkan resiko-resiko dalam menggunakan angkutan udara yang mungkin akan diterima oleh konsumen. Kelalaian konsumen yang seringkali hanya menuntut hak dan lupa untuk menjalankan kewajibannya sebagai konsumen juga meningkatan probabilitas terjadinya resiko tersebut. Kurangnya kejelasan informasi mengenai tanggung jawab perusahaan penerbangan sebagai pelaku usaha serta perihal ganti rugi terhadap kerugian barang bawaan penumpang membuat konsumen dirugikan. Pelaku usaha penerbangan seharusnya bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh penumpang angkutan udara berdasarkan UndangUndang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. 331. Penulis

: Vania Matahari Citra

Pembimbing

: Henny Marlyna

Judul

: Analisis yuridis perlindungan konsumen pemegang tiket pesawat terhadap pemberian ganti rugi dalam bentuk kepemilikan saham oleh maskapai penerbangan mandala airlines dalam masa penundaan kewajiban pembayaran utang = Juridical analysis of consumer pretection toward compensation to consumers as ticket holders in form of shares ownership in mandala airlines during the suspension of payment.

No. Panggil

: S-PDF


Hal. 160

Abstrak Dalam kasus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Mandala Airlines membawa konsekuensi bagi konsumen, dimana ganti rugi yang diberikan kepada konsumen pemegang tiket yang belum sempat menggunakan tiketnya adalah berupa saham kepemilikan dalam Mandala Airlines. Dari penelitian kasus ini diperoleh hasil bahwa Mandala Airlines belum memberikan perlindungan yang semestinya bagi konsumen sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dari uraian ditas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsekuensi yuridis bagi kepentingan konsumen dalam putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Mandala Airlines. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum atau berupa norma hukum tertulis. Untuk menjembatani kondisi konsumen dengan posisi tawar yang lemah, maka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 sangat diperlukan, sedangkan terjadinya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, hukum yang tersedia adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. 332. Penulis

: Varida Megawati Simarmata

Pembimbing

: Fatmawati

Judul

: Analisis terhadap pengujian Undang-Undang yang meratifikasi perjanjian internasional oleh Mahkamah Konstitusi: studi kasus Putusan MK No.33/PUUIX/2011 tentang pengujian UU No.38 tahun 2008 tentang pengesahan Piagam Asean = Analysis of ratification of treaties act review by Constitutional Court: case study Constitutional Court Verdict No.33/PUU-IX/2011 on Law No.38 year 2008 on ratification of Asean Charter.

No. Panggil

: S46484 Abstrak

Dalam penelitian ini terdapat dua pokok permasalahan, yaitu Pertama, berkaitan dengan kedudukan hukum Undang-Undang yang Meratifikasi Perjanjian Internasional dalam sistem hukum nasional Indonesia, dan Kedua, mengenai pengujian Undang-Undang yang meratifikasi perjanjian internasional tersebut terhadap UUD NRI 1945 dengan menganalisis Putusan MK No.33/PUU-IX/2011 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Pengesahan Piagam Asean. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang menggunakan data sekunder dan disajikan secara deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa tata urutan peraturan perundang-undangan menurut UU No.12 Tahun 2011 tidak melakukan pembedaan kedudukan hukum undang-undang yang meratifikasi perjanjian internasional dengan undang-undang pada umumnya. Apabila dikaitkan dengan wewenang Mahkamah Konstitusi untuk menguji konstitusionalitas suatu undang-undang, maka Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang yang meratifikasi perjanjian internasional. 333. Penulis

: Vicky Vendy

Pembimbing


Judul

: Analisis yuridis mengenai alasan perceraian ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam : studi kasus Putusan MK No.38/PUU-IX/2011 = Juridicial analysis of the reasons for divorce according to the Law No. 1 year 1974 on Marriage and The Compilation of Islamic Law : a case study on the verdict of Constitutional Court Number 38/PUUIX/2011.

No. Panggil

: S44894


Hal. 161

Abstrak Skripsi ini membahas mengenai hubungan antara keseimbangan hak dan kedudukan suami isteri dengan salah satu alasan perceraian. Alasan perceraian yang dimaksud telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam, yaitu ‘antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga’. Terkait dengan topik ini, penulis mengambil putusan Mahkamah Konstitusi No.38/PUU-IX/2011 untuk dianalisis. Dalam hal suami/isteri yang melakukan perbuatan tidak terpuji ingin menceraikan pasangannya menggunakan alasan ini, dan pasangannya tersebut ingin mempertahankan keutuhan perkawinannya, bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak yang tetap ingin bertahan tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang melakukan penelitian terhadap bahan primer, sekunder, dan tersier, maka didapatkanlah kesimpulan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 38/PUU-IX/2011 telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, usaha- usaha seperti usaha perdamaian oleh hakim, dan SEMA No. 3 Tahun 1981 tentang Perkara Perceraian harus diusahakan dan diterapkan dalam suatu proses acara persidangan, sehingga suami/isteri yang ingin mempertahankan perkawinannya dapat terlindungi. 334. Penulis

: Vinca Vinenska

Pembimbing

: Aad Rusyad Nurdin

Judul

: Tinjauan yuridis kepemilikan saham bank umum oleh investor asing dalam industri perbankan Indonesia = Juridical review of commercial banks ownership by foreign investors in Indonesian banking industry.

No. Panggil

: S45015 Abstrak

Penelitian ini menitikberatkan pada kepemilikan saham bank umum oleh investor asing, karena bankbank besar di Indonesia sebagian besar telah dimiliki sahamnya oleh pihak asing. Dengan berlakunya ketentuan Peraturan Bank Indonesia No.14/8/PBI/2012 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum ("PBI No.14/8/PBI/2012"), terdapat kesatuan pengaturan yang baru sehubungan dengan kepemilikan saham pada bank umum. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk membahas pengaturan hukum sehubungan dengan kepemilikan saham asing pada bank umum di Indonesia. Selain itu, penulisan skripsi ini juga bertujuan untuk membahas terkait posibilitas yang dapat terjadi sebagai dampak dari berlakunya suatu peraturan, yaitu PBI No.14/8/PBI/2012 terhadap industri perbankan Indonesia. Bentuk penelitian ini disajikan dalam bentuk kajian yuridis normatif, yang menggunakan metode penelitian berupa tinjauan kepustakaan. Kesimpulan yang dihasilkan dalam penelitian ini, dengan berlakunya PBI No. 14/8/PBI/2012, maka terhadap calon pemegang saham bank umum, diwajibkan untuk memperhatikan ketentuan batas maksimum kepemilikan saham. Terhadap pemegang saham eksisting, maka terdapat konsekuensi kewajiban penyesuaian kepemilikan saham bank yang perlu diperhatikan. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini juga menunjukan bahwa terdapat potensi terjadinya divestasi yang dilakukan oleh bank-bank di Indonesia, sebagai akibat dari konsekuensi penyesuaian batas maksimum kepemilikan saham tersebut. Namun, dibalik potensi permasalahan divestasi tersebut, dengan adanya pengaturan kepemilikan saham bank yang baru, Bank Indonesia telah mengupayakan agar kepemilikan saham bank menjadi pendorong industri perbankan Indonesia untuk semakin meningkatkan kualitasnya dengan memperhatikan kontinuitas penilaian Tingkat Kesehatan Bank dan GCG yang baik. 335. Penulis

: Vincent Wahyudi

Pembimbing

: Arman Nefi

Judul

: Tinjauan yuridis leveraged buyout dalam pasar modal Indonesia perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan penerbitan obligasinya = Juridical


Hal. 162

review of leveraged buyout in capital market sector in Indonesia protection for the minority shareholders and its bond issuing. No. Panggil

: S44973 Abstrak

Skripsi ini bertujuan untuk menambah pengetahuan mengenai aspek-aspek yang terkait dengan leveraged buyout, baik mengenai perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas perusahaan target leveraged buyout, penerbitan obligasi dalam rangka leveraged buyout, maupun junk bond yang sangat terkait dengan pelaksanaan leveraged buyout. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data-data sekunder, antara lain peraturan perundang-undangan dan buku-buku. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan mengenai macam-macam perlindungan hukum yang diperoleh pemegang saham minoritas dan bahwa penerbitan obligasi oleh perusahaan objek leveraged buyout tidak tergolong sebagai penawaran umum. 336. Penulis

: William Muliawan

Pembimbing

: Melda Kamil Ariadno

Judul

: Batas delimitasi di Laut Timor = Maritime boundary delimitation in Timor Sea

No. Panggil

: S46886 Abstrak

Fokus dari tesis ini di sini adalah Laut Timor yang merupakan daerah terbesar di mana zona maritim Negara-negara tetangga tumpang tindih satu sama lain yaitu Indonesia Australia dan Timor Leste. Tumpang tindih yurisdiksi ini disebabkan karena prinsip yang berbeda dari batas maritim delimitasi diadopsi oleh negara-negara yang berbeda. Itu wajar bahwa setiap negara akan mengadopsi prinsip prinsip delimitasi batas maritim yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka masing masing negara yang terlibat akan gigih dan keras kepala dalam memegang posisi masing masing dan kesepakatan bersama belum pernah tercapai meskipun adanya negosiasi dan perdebatan yang luas diantara para pihak. Melalui tesis ini kita akan pergi melalui pengembangan negosiasi dan kesepakatan yang berkaitan dengan masalah ini yang mengakibatkan beberapa perumusan perjanjian bilateral Selanjutnya tesis ini akan mengeksplorasi pembentukan Zona Pengembangan Bersama Joint Development Zone sebagai tindakan sementara untuk mengeksploitasi sumber daya alam yang tersedia dari wilayah sengketa Ini akan membuat semua klaim atas batas delimitasi maritim ditahan sementara negara negara tetangga akan bekerja sama untuk memanfaatkan sumber daya tersebut. Tesis ini akan menunjukkan apakah skema tersebut memang akan menguntungkan atau kurang menguntungkan bagi pihak yang terlibat. Tujuan dari tesis ini adalah untuk menemukan solusi optimal untuk menyelesaikan sengketa yang sedang berlangsung pada klaim batas maritim untuk selamanya. 337. Penulis

: Windi Berlianti

Pembimbing

: Surini Mangundihardjo

Judul

: Analisis yuridis terkait hak pengasuhan anak di bawah umur sebagai akibat putusnya perkawinan (studi kasus: putusan No.539/Pdt.G/2012/Pn.Dps) = Juridical analysis regarding underage child care custody as a result of dissolution of marriaage decree No 539/ Pdt .G/ 2012 /Pn.Dps. : S45913

No. Panggil

Abstrak Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara wanita dan pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Abstrak dan Indeks Skripsi 2013, FHUI

Hal. 163

Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada dasarnya, perkawinan diharapkan dapat dilangsungkan secara kekal abadi, namun putusnya sebuah perkawinan seringkali sulit untuk dihindari. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 memungkinkan adanya pemutusan perkawinan dengan diberikannya sebab dan alasan yang bersifat limitatif. Terjadinya pemutusan perkawinan, tentu akan memberikan akibat-akibat, yang salah satunya adalah hak pengasuhan anak. Skripsi ini membahas mengenai perkawinan serta hak pengasuhan anak, khususnya anak di bawah umur sebagai akibat putusnya perkawinan berdasarkan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta bagaimana pengimplementasiannya dalam Putusan No. 539/Pdt.G/2012/PN.Dps.Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif (normative legal research) dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menyarankan agar adanya revisi dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974, mengenai hak asuh anak di bawah umur seperti mekanisme pemberian hak asuh, serta syarat pemegang hak asuh, dan lainnya, agar ada suatu landasan hukum yang jelas bagi Majelis Hakim untuk memutuskan perkara-perkara yang menyangkut hak asuh anak di bawah umur. 338. Penulis

: Wulan Cahyaningrum

Pembimbing

: Nadia Maulisa

Judul

: Tinjauan yuridis pelaksanaan produk pembiayaan kepemilikan emas pada Perbankan Syariah di Indonesia studi produk pembiayaan solusi emas murni IB unit usaha syariah Bank Danamon = Judicial review towards product implementation of gold ownership financing in Indonesian Islamic Banking study on solusi emas murni ib financing products of danamon sharia business unit.

No. Panggil

: S47806 Abstrak

Murabahah merupakan suatu bentuk pembiayaan dengan prinsip jual beli, yaitu bank membeli inventaris dari pemasok kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang menutup biaya bank ditambah dengan keuntungan. Pembiayaan dengan akad murabahah merupakan kegiatan usaha yang paling banyak dipraktikan dalam perbankan syariah di Indonesia. Salah satu bentuk pembiayaan yang menggunakan akad murabahah adalah Pembiayaan Kepemilikan Emas (PKE), yaitu jual beli emas secara angsuran menggunakan akad murabahah. Produk PKE dipraktikan oleh Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dengan didasari oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional No.77/DSNMUI/ 2010 perihal Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai dan Surat Edaran Bank Indonesia No.14/16/DPbS perihal Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dilakukan guna mengetahui pengaturan dalam pelaksanaan PKE serta kesesuaian peraturan tersebut dengan pelaksanaannya pada produk PKE Solusi Emas Murni iB di Unit Usaha Syariah Bank Danamon. 339. Penulis

: Wulan Prameswari

Pembimbing

: Endah Hartati

Judul

: Tinjauan yuridis perjanjian perkawinan sebagai perlindungan terhadap istri dari ancaman kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) studi kasus akta perjanjian perkawinan nomor 4 antara tuan Y dengan nona X = Juridical review of the prenuptial agreement as the protection toward wife from domestic violent threat case study of prenuptial agreement deed number 4 between Mr. Y and Ms. X.

No. Panggil

: S47802 Abstrak

Dalam skripsi ini dijelaskan mengenai pengaturan perjanjian perkawinan dan penerapannya dalam Abstrak dan Indeks Skripsi 2013, FHUI

Hal. 164

praktik di Indonesia berkaitan dengan kekhawatiran adanya tindakan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang berpotensi timbul dalam suatu perkawinan. Permasalahan KDRT yang marak terjadi di Indonesia diharapkan dapat diantisipasi melalui perjanjian perkawinan. Walaupun secara yuridis sebenarnya dengan atau tanpa adanya klausula yang memuat mengenai larangan KDRT dalam perjanjian perkawinan, pelaku KDRT dapat dihukum seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam penelitian skripsi ini, membahas mengenai penerapan perjanjian perkawinan yang salah satu klausulanya memuat mengenai larangan KDRT. 340. Penulis

: Yonathan L. M.

Pembimbing

: Antonius Cahyadi

Judul

: Tinjauan sosio legal terhadap fenomena akun alter di Indonesia pada situs jejaring sosial www twitter com = Socio legal perspective upon alter account phenomenon on social networking site www twitter com in Indonesia

No. Panggil

: S46320 Abstrak

Skripsi ini meninjau secara sosio-legal fenomena akun alter pada situs jejaring sosial Twitter di Indonesia. Dengan adanya situs jejaring sosial seperti Twitter, suatu hukum diperlukan untuk mengakomodasi dan mengatur guna menghindari timbulnya persoalan-persoalan dalam proses berkembangnya sosialisasi dalam situs tersebut. Hasil penelitian yang dilakukan dengan pengamatan partisipatoris dan wawancara 9 narasumber menunjukkan bahwa adanya praktek pornografi dan prostitusi pada situs Twitter yang dilakukan oleh akun-akun alter. Akun alter dibuat oleh alter-people (person). Pemilik akun alter ini merupakan subjek hukum yang wajib patuh pada Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Pornografi, meskipun pembuktiannya sukar. Sehingga Tweet yang mereka unggah di Twitter merupakan informasi yang harus mereka pertanggung jawabkan secara hukum. 341. Penulis

: Yosua Yosafat Andree

Pembimbing

: Suharnoko

Judul

: Pertanggungjawaban perencana konstruksi terhadap pengguna jasa dalam kontrak konstruksi terkait kegagalan bangunan = The construction planner liability towards users in construction contracts regarding construction failure.

No. Panggil

: S44835 Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami lebih lanjut perihal pertanggungjawaban pertanggungjawaban seorang perencana konstruksi terhadap kegagalan bangunan bila dikaitkan dengan perjanjian konstruksi yang mengikatnya.. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, diantaranya peraturan perundangundangan, dan buku. Dimana dari hasil penelitian ditemukan bahwa pada dasarnya terdapat 3 hubungan hukum yang mungkin terjadi terhadap perencana konstruksi dalam suatu kontrak konstruksi dan dalam ketiga hubungan hukum tersebut tercipta konsekuensi hukum yang berbeda-beda baik dalam kaitannya dengan tanggung jawab kontraktual maupun tanggung jawab menurut Undang-Undang terkait dengan kegagalan bangunan yang terjadi. 342. Penulis Pembimbing

: Yuni Purnawati : Ratih Lestarini ; Lidwina Inge Nurtjahyo


Hal. 165

Judul

: Perlindungan hukum terhadap hak kesehatan pekerja perempuan tetap PT. SIL (Sweet Indolampung) = Legal protection of the rights of health workers women at Sweet Indolampung Company

No. Panggil

: S44535 Abstrak

Skripsi ini fokus membahas mengenai perlindungan hukum atas hak kesehatan pekerja perempuan tetap PT. SIL. Penelitian ini adalah penelitian hukum yang berpersepektif perempuan. Pengalaman perempuan akan digali untuk mengetahui bagaimana hukum melindungi hak-hak dan kepentingan perempuan. Penelitian ini akan dilakukan dengan 2 (dua) metode, yaitu metode kepustakaan dan studi lapangan. Metode kepustakaan dilakukan dengan cara menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait serta peraturan perusahaan (PKB PT. SIL) dengan menggali informasi dari berbagai sumber buku-buku, internet, jurnal, dan artikel. Metode studi lapangan dilakukan dengan cara melakukan wawancara secara mendalam dengan informan, yaitu pekerja perempuan tetap PT. SIL dan observasi langsung ke PT. SIL, hasil penelitian menemukan bahwa peraturan perusahaan (PKB PT. SIL) telah mengakomodir dan memenuhi hak-hak kesehatan bagi pekerja perempuan tetap PT. SIL dan perempuan tidak pernah merasa rugi atas peraturan tersebut. Sedangkan ditemukan juga suatu catatan kecil mengenai hasil penelitian adalah minimnya pemahaman dan pengetahuan pekerja perempuan tetap PT. SIL akan peraturan-peraturan yang mengatur saat mereka bekerja. 343. Penulis

: Yustisia Aviyanti

Pembimbing

: Rosa Agustina ; Arie Sukanti Sumantri

Judul

: Kedudukan hukum perjanjian pengikatan jual beli tanah ditinjau dari aspek hukum perjanjian dan kepemilikan tanah (studi kasus terhadap putusan No.2338/ K/PDT/2003; putusan No.229/PDT/G/2010/JKT.UT; dan putusan No.89/PK/TUN/ 2008) = The land sale and purchase binding agreement based on contract law and land ownership (Case study on decree number 2338/K/PDT/2003; decree number 229/PDT/G/2010/JKT.UT; and decree number 89/PK/TUN/2008).

No. Panggil

: S47047 Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pelaksanaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli di dalam teori dan praktek terkait dengan kepemilikan tanah, khususnya untuk melihat kedudukan hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanah dalam hal terjadi sengketa atau perkara dan hal-hal yang memicu terjadinya sengketa tersebut. Di dalam skripsi ini, dianalisis tiga putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dari analisis tersebut, dapat diketahui bahwa Perjanjian Pengikatan Jual Beli terkait transaksi tanah telah berkembang di dalam masyarakat untuk mengatasi kebuntuan dalam hal syarat-syarat dilakukannya jual beli belum terpenuhi. Di dalam prakteknya terdapat penyalahgunaan terhadap penggunaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli, contohnya dengan dibuat sebagai jaminan hutang atas tanah yang belum bersertipikat. Berdasarkan analisis ketiga putusan pengadilan, Hakim melihat Perjanjian Pengikatan Jual Beli memiliki kekuatan sebagai dasar untuk melakukan peralihan hak sepanjang terpenuhi syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata dan harganya telah dibayar lunas dengan disertai pemberian Kuasa untuk melakukan peralihan hak. Di dalam skripsi ini, disarankan bahwa perlu diatur secara khusus pengaturan mengenai Perjanjian Pengikatan Jual Beli, serta pembuatan undang-undang mengenai kepemilikan tanah (Undang-Undang Hak Milik), dan pemberian jaminan perlindungan hukum yang lebih tegas terhadap pemilik tanah pemegang sertipikat yang di atur dalam undang-undang.


Hal. 166

Indeks Pengarang A A. A. Kinanti P. P., 1 Abi Rafdi, 1 Abimantrana Yanky Sadputra, 2 Achmad Fikri Rasyidi, 2 Ade Erlanda Revianty, 2 Adhika Widagdho Putro, 3 Adhitya Ramadhan, 3 Adinda Rubie Pratiwi, 4 Aditya Anugra Pratama, 4 Aditya Muriza Pratama, 5 Aditya Prio Prabowo, 5 Aditya Ramandika, 5 Adriana Wahyu Kusuma, 6 Adrianus Madika Priyanto, 6 Afnaan, 7 Afridha Nur Fadhilla, 7 Agung Soedrajat, 8 Ahdhi Thamus, 8 Ahmad Rashed, 9 Ahmad Wildan Masyhari, 9 Aisia Arrifianty, 9 Akhmad Sigit Tri Handoyo, 10 Aldo Ersan Mangasi, 10 Alfina Kathlinia Narang, 11 Alhadid Endar Putra, 11 Alsha Alexandra Kartika, 12 Alya Nurhalizah, 12 Amalia Mayasari, 13 Amalia Nurul Rahma, 13 Amanda Novia Anggita, 14 Amelia Friskila, 14 Amelia Saptiana Dewi, 15 Andhika Putera, 15 Andini Ambarsari, 15 Andini Dyahlistia Permatarani, 16 Andita Pritasari, 16 Anggian Peter Dolly, 17 Anindita Sasidwikirana Djatmiko, 17 Aninditha Purwandari, 18 Anissa Noor Andriani, 19 Anita Patresya, 19 Anne Aprina Priskila, 20 Annisa Swasti Widita, 20


Apria Ivoni Suci, 20 Aprianiza Humaerah, 21 Ardhanti Nurwidya, 21 Arditama Nusantara Putra, 22 Aregina Nareswari Firuzzaurahma, 22 Aria Bahana Utama, 23 Arief Raja Jacob Hutahaean, 23 Arini Faradinna, 23 Aritonang, Erikson, 24 Arliyani Hidayati, 24 Armita Wilanda, 25 Arsa Mufti Yogyandi, 25 Arsandy Rananda D. S., 26 Artna Btari, 26 Ary Irawan, 26 Aryani Sri Hartati, 27 Aryo Herwibowo, 28 Asep Ari Firmansyah, 28 Astari Anjani, 29 Aswin Rizal Syahputra H., 29 Athalia Devina, 30 Audi Hirzi, 30 Aulia Dwi Utomo, 31 Aulia Layinna Khoirunisa, 31 Ayu Miranda Kosasih, 32 Ayu Novianti Kusuma Astuti, 32 Azis Miftach Q., 33 Azizah Mutia Karim, 33

Catherine Juwita, 40 Cendana Langgeng G., 41 Chico Setyo Asmoro, 41 Citta Parahita Widagdo, 42 Clara Chairunnisa Halimy, 42 Claudia, 43 Cynthia Idhe Harninta, 43

B

E

Bagus Raditya Wiradana, 34 Barry Maheswara, 34 Batara Yonathan, 35 Beatrik Dwi Septiana, 35 Benny Zuldarsyah, 36 Bisma Khairifadil, 36 Boby Rachman Gumay, 36 Boy Prawiranegara, 37 Bramantyo Suryodhahono, 38 Brigita Ceranitha Nuraini, 38 Brimanti Sari, 38 Budhy Apriastuti Evita, 39

C Cahaya Cita Putri, 39 Candra Adiguna, 40

D Danu Ega, 44 Darma Samadaya Zendrato, 44 David Irmantius, 45 Delfi Hidayahni, 45 Derucci Anggarda Putra, 46 Desty Dwi Lestari, 46 Devi Ambarita, 47 Dewi Rusmy Mustari, 47 Dian Bella Ester, 47 Dian Esterina Tambunan, 48 Dian Maharsi Pandu Pertiwi, 48 Diaudin, 49 Dilly Novandi, 49 Dimas Eko Fabriyanto, 50 Diyana Theresia Berlian Siagian, 50 Donny Aribowo, 51 Dwi Refyanto, 51 Dwita Ayu Hapsari, 52 Dyan Ratna Sari, 53

Edward Verhoeven, 53 Egayudha Gustav Maulana, 54 Eka Putri Trisyani, 54 Engkus Rachmawan, 55 Ernawati, 55 Esther M. F. Warouw, 56 Etty Purwantini, 56

F Fadiza Afifah, 57 Fahmi Fadillah, 57 Fajar Cahyanto, 58 Fajar Eko Prabowo, 58 Fajar Reyhan Apriansyah, 59 Fanny Alda Putri, 59 Febriza Putri, 59

Hal. 167

Fenny Marlinda, 60 Ferdian Fajar, 61 Ferdy Prawirakusumah, 61 Feri Sahputra, 62 Fidila Yuni Rochmana, 62 Fildzah, 62 Fiona Yoanita, 63 Fitri Muniro, 63 Fitriyah Siti Indriyani, 64 Fransisca Octavia, 64 Frederick Angwyn, 65

G Gardanusa SE. 65 Gede Aditya Pratama, 66 Gelora Martanti, 66 Genio Ladyan Finasisca, 67 Ghema Ramadan Haruman, 67 Ghunarsa Sujatnika, 67 Gideon Mario, 68 Grace Gabriella Binowo, 68 Graciella Estrelitta, 69 Griselda Meira Dinanti, 69 Guretno Sekar Ningsih, 70 Gusnandi Arief Haliadi, 70

H Hadimba Regina Hosana, 71 Hana Monica, 71 Hana Pertiwi, 72 Hanifan, 72 Hardial Limbong, 73 Hardiono Iskandar Setiawan, 73 Hari Mugti Subroto, 74 Harris Hartoyo Eddyanto, 74 Harzy Randhani Irdham, 74 Hasudungan, Archie Michael, 75 Heliana Komalasari, 75 Herbowo Aryo Widyaputro, 76 Huda Robbani, 76 Hutagalung, Marganda Hasudungan, 77 Hutajulu, Suci Arta Esa Mandiri, 77

I Ian Martin P. L., 78 Ibnu Danisworo, 78


Ichsan Zikry, 79 Ida Nurul Widyastuti, 79 Iga Santi Santosa, 80 Ignatia Oktavia Simorangkir, 81 Imam Hermanda, 81 Imam Purbo Jati, 82 Indah Nurhamidah, 82 Indri Astuti, 83 Intan Dwi Safitri, 83 Intan Permata Agustia, 84 Ira Suryani Maghfirah, 84 Irene Mira, 84 Ires Amanda Putri, 85 Irfan Triawan, 85 Irma Gusmayati, 86 Irwina Annisa, 87 Isna Fatimah, 87 Isna Miriam, 88 Isnaldi, 88

J Jeanne Eureka, 88 Jeremia Budhi Pratama, 89

K Karizza Rakmavika, 89 Kartika Mahardhika Putri, 90 Kay Azaria Adita, 90 Keisha Rizkie Adinda, 91 Khairun Nisa, 91 Kharis Sucipto, 92 Kristen Natalia, 92 Kristian Takasdo, 93 Krizna Kizmasky R.H.P., 93 Kurniawan Arif Wicaksono, 94 Kusmiyati, 94

L Larasati Allegra Farniasari, 95 Lenny Syarlitha Virgasari Sriyanto, 95 Lidzikri Caesar Dustira, 96 Loura Hardjaloka, 96 Lubis, Fitri Handayanti, 97

M

M. Titanno BSD., 98 Mahiswara Timur, 98 Maria Amanda WP., 99 Maria Anastasia Tota Asi, 99 Marisa Harfiana, 99 Marisa Uliana, 100 Marpaung, Aga P. Samuel, 100 Meidiana Adhika, 101 Mely Chinthya Devi, 101 Mia Mentari Faroya, 102 Mifta Nur Rizki, 103 Mikail Hamidum Majid, 103 Mir' Atul Latifah, 103 Mochammad Indra Anwar, 104 Mohammad Nur Ramadhani, 104 Mokh Luqman Fadlli, 105 Monica Elizabeth Dina, 105 Muhammad Alpian Ramli, 105 Muhammad Arief Wisdyan, 106 Muhammad Bonar, 107 Muhammad Ikhsan Kamil Ramadhani, 107 Muhammad Ilham Alkadly Kanedy, 107 Muhammad Iqbal, 108 Muhammad Rizaldi, 109 Muhammad Subuh Rezki, 109 Muthia Zahra Feriani, 110

N Nainggolan, Hulman Bona, 110 Nanda Intan Vinesya, 111 Navy Sasmita, 111 Nindya Wulandari, 111 Nita Clarissa Desiantie, 112 Nita Damayanti, 112 Noverva Pradina Pramesti, 113 Novia Vivianti, 114 Noviana Tansari, 114 Novita Anggraenny, 114 Novita Ariefiani Putri, 115

O Octaviana Pramustika Puteri, 115 Ophelia N. K. A., 116

M. Reza Fahriadi, 97

Hal. 168

P Pakerti Wicaksono Sungkono, 117 Panjaitan, Yohanna Ameilya, 117 Pasaribu, Hendrik Alfian, 117 Paskalia Deviani E. 118 Pauline Tiarari S., 118 Petra Pattiwael, 119 Pramu Ichsan Chusnun, 119 Pratiwi Astriasari, 120 Priya Lukdani, 121 Purba, Hanna Connia Balina, 121 Puspita Rani, 122 Puspita Thoimatunnisaa, 122 Putri Bening Larasati, 122 Putu Jasprayana Mudana Putra, 123

Ryan Muthiara Wasti, 138

S

Sahetapy, Georgine Bianca Avella, 139 Saiful Tenaya, 139 Santri Panca Nurul Alami, 140 Savitri Nur Setyorini, 40 Scientia Afifah Taibah, 51 Sembiring, Dhinhawati, 141 Shafira Aurellia, 141 Shafira Nindya Puteri, 142 Sheila Mirah Tiara, 142 Siahaan, Fajar Riduan, 143 Silaban, Advento R.S.P., 143 Silalahi, Devi Melissa, 144 Simanjuntak, Walfrid Hot Patar, 144 R Simbolon, F. Hilarius, 145 R Hendro Santoso, 123 Sinaga, Rachel Ardina, 146 Raditya Putra Nugraha, 124 Sirait, Eka Sakti, 146 Rahma Fitri, 125 Siregar, Lita Paromita, 146 Rahmah Adisty, 125 Sitanggang, Aditya Parlindungan Rainer Faustine Jonathan, 126 Pratama, 147 Raisa Rishya Renald Rinaldi, 126 Siti Irniarti Pratiwi, 147 Raja Sawery Gading Dzetaj Notonegoro, 127 Sitorus, Louise Ruselis, 147 Raju Tanzil Aprizan, 127 Situmorang, Heber, 148 Rangga L. P., 128 Sofie Widyana Pratiwi, 148 Rangga Sujud Widigda, 128 Sri Wahyuni, 149 Ratih Praditya Ningrum, 129 Stanley Joshua, 150 Revina Ani Yosepa, 129 Subhan Hamonangan, 150 Rezky Prismawarni, 30 Supriudhi Handayani, 150 Ria Maya Sari, 130 Suratmanto, 151 Ridho Suryadana Candrahasan, 131 Susilo Budiono Djarot, 151 Ridovi Kemal, 131 Sutra Oktaviani, 152 Rika Fajrini, 132 Rina Puspitasari, 132 Rininta Carolina Amoz, 133 Rinjani Indah Lestari, 133 Ritno Nursakti, 134 Rizka Tri Yunita, 134 Rizky Adhyaksa Prabowo, 135 Rizky Muhammad Ikhsan, 135 Rizky Raditya Lumempouw, 136 Romy Tahrizi Amin, 136 Roosmaya Abubakar, 137 Rr. Deby Tridata Pratni, 137 Ruhut Marhata Simanjuntak, 138


Tiyana Sigi Pertiwi, 158 Tommy Sutedjo, 158

U Ucu Saepurridwan, 159

V Valeska Liviani Priadi, 159 Vania Astrella, 160 Vania Matahari Citra, 160 Varida Megawati Simarmata, 161 Vicky Vendy, 161 Vinca Vinenska, 162 Vincent Wahyudi, 162

W William Muliawan, 163 Windi Berlianti, 163 Wulan Cahyaningrum, 164 Wulan Prameswari, 164

Y Yonathan L. M., 165 Yosua Yosafat Andree, 165 Yuni Purnawati, 165 Yustisia Aviyanti, 166

T Tamimi Hendartin, 153 Tampubolon, Ryan Austra L. 153 Tania Widya Putri, 153 Tarigan, Meitha Ria Rizkita, 154 Taruli Astrid Febriani, 155 Tasya Utami Putri, 155 Taufan Maulana Pamungkas, 156 Tig Eri Prabowo, 156 Timbul Jaya, 157 Timothy Solomon Zebua, 157

Hal. 169

Indeks Pembimbing A Aad Rusyad Nurdin, 16, 19, 32, 47, 66, 95, 162 Abdul Salam, 5, 11, 14, 23, 40, 43, 46, 83, 84, 85, 88, 120, 135, 139, 141, 144, 153 Adijaya Yusuf, 3, 32, 48, 52, 56, 59, 66, 76, 77, 84, 89, 98, 105, 109, 127, 138, 154, 159 Afdol, 22, 102 Agus Sardjono, 24, 26, 37, 39, 41, 53, 93, 110, 117, 157 Akhmad Budi Cahyono, 28, 58, 91, 96 Antonius Cahyadi, 22, 165 Arie Afriansyah, 27, 56, 87, 89, 90, 103, 118 Arie Sukanti Sumantri, 166 Arman Nefi, 5, 13, 21, 47, 62, 89, 98, 111, 131, 136, 150, 155, 162,

B Bono Budi Priambodo, 4, 42, 55, 99 Brian Amy Prastyo, 9, 92, 126

C Chandra Motik Yusuf, 59 Chudry Sitompul, 65, 72

D Daly Erni, 16, 55, 61, 70 Dian Puji Simatupang, 59 Disriani Latifah Soroinda, 73, 153 Ditha Wiradiputra, 10, 15, 20, 22, 31, 50, 75, 100, 104, 105, 133, 139, 143, 158

F Fachry Bey, 81, 107, 127, 150 Farida Prihatini, 7, 27, 36, 43, 57, 60, 64, 69, 82, 84, 86, 111, 161 Fatmah Jatim, 96, 97, 117 Fatmawati, 108, 138, 161 Febby Mutiara Nelson, 2, 4, 35, 65, 72, 79, 97, 123, 126 Fitra Arsil, 156 Flora Dianti, 35, 97, 122, 151

G Gandjar Laksmana Bonaprapta, 18 Gemala Dewi, 125

H Hadi Rahmat Purnama, 3, 9, 29, 32, 33, 48, 52, 59, 66, 68, 76, 77, 81, 84, 94, 98, 105, 109, 127, 138, 142, 154, 158, 159 Hamid Chalid, 67, 159 Harsanto Nursadi, 9, 29, 54, 113, 145 Hasril Hertanto, 2, 122, 151 Hendriani Parwitasari, 58, 140, 145 Hening Hapsari Setyorini, 53 Henny Marlyna, 12, 13, 25, 28, 35, 36, 49, 53, 62, 71, 74, 80, 106, 114, 115, 119, 120, 136, 149, 152, 160 Heri Tjandrasari, 17, 20, 31, 49, 74, 104, 112, 114, 136, 149, 155, 160 Heru Susetyo, 101, 132 Hikmahanto Juwana, 29, 33, 68, 81, 94, 158

I Ignatius Sriyanto, 18

E Edmon Makarim, 6, 8, 73, 74, 109 Eka Sri Sunarti, 38, 51, 90, 98 Endah Hartati, 2, 17, 34, 38, 45, 71, 78, 82, 83, 88, 93, 102, 114, 117, 121, 128, 154, 164 Eva Achjani Zulfa, 95, 101


K

M M. Sofyan Pulungan, 100 Makmur Amir, 156 Meirani Suyawan, 29 Melania Kiswandari, 30, 45, 46, 55, 61, 70, 94, 96, 121, 146 Melda Kamil Ariadno, 9, 27, 87, 90, 118, 142, 163 Meliyana Yustikarini, 102 Miftahul Huda, 1 Muhamad Ramdan Andri Gunawan Wibisana, 5, 130 Mustafa Fakhri, 88 Mutiara Hikmah, 26, 67, 97, 99, 117, 143 Myra Rosana B. Setiawan, 47, 72, 156

N Nadia Maulisa, 6, 8, 15, 21, 131, 164 Narendra Jatna, 79, 122 Nathalina, 63, 141 Neng Djubaedah, 24, 140, 150

P Pangaribuan, Togi, 69 Pulungan, M. Sofyan, 48, 123, 156 Purnawidhi W. Purbacaraka, 129, 151

R R. Ismala Dewi, 101 R. P. Ugrasena Pranidhana, S.H., 132 Ranggalawe Suryasaladin, 30 Ratih Lestarini, 166 Retno Murniati, 148 Rosa Agustina, 1, 7, 23, 43, 89, 92, 103, 119, 124, 145, 147, 166 Rosewitha Irawaty, 12, 14, 63, 67, 83, 87, 90, 99,110, 116, 133, 157 Rouli Anita Velentina, 76, 141

Kornelius Simanjuntak, 147 Kurnia, 134

S L Lidwina Inge Nurtjahyo, 62, 111, 165 Lita Arijati, 23, 26, 96, 143

Simatupang, Dian Puji, 5, 25, 59, 136 Sitompul, Chudry, 4, 124, 126 Sony Maulana Sikumbang, 70, 105

Hal. 170

Sonyendah Retnaningsih, 11, 63, 148 Sri Laksmi Anindita, 11, 65,73, 81, 107, 122, 127, 158 Sri Susilowati Mahdi, 36, 56, 64 Suharnoko, 2, 11, 18, 23, 30, 34, 45, 46, 69, 71, 77, 78, 79, 80, 82, 88, 90, 94, 95, 102, 103,110, 118, 128, 165 Surini Ahlan Sjarif, 68 Surini Mangundihardjo, 27, 38, 52, 56, 57, 61, 64, 69, 82, 84, 112, 115, 144, 155, 162, 164

T Teddy Anggoro, 3, 20, 38, 40, 47, 50, 61, 72, 78, 116 Theodora Yuni Shah Putri, 44, 141 Tien Handayani Nafi, 62, 111 Topo Santoso, 64, 138 Tri Hayati, 30, 42, 44, 67, 83, 92, 100, 134

Y Yati Nurhayati Yusuf, 74, 130 Yeni Salma Barlinti, 8, 13, 33, 36, 39, 86, 91, 125, 126, 146, 151 Yetty Komalasari Dewi, 40, 119, 121, 129 Yoni Agus Setyono, 8, 137 Yunus Husein, 10, 38, 41, 85, 108, 128, 129, 147

Z Zainal Arifin, 39 Zulfa D. Basuki, 23, 67, 99

U Uswatun Hasanah, 43

W Wahyu Andrianto, 23, 74, 130, 148 Wenny Setiawati, 1, 14, 16, 19, 34, 54, 56, 58, 64, 107, 123, 133, 143, 149 Widodo Suryandono, 16, 137 Wirdyaningsih, 68, 91, 131 Wismar Ain Marzuki, 7, 24, 57


Hal. 171

Desain sampul dan isi: Naufal Farhan Irawan dan Sungadi

Recommend Documents