DESA-DESA YANG BERTUMBUH DAN BERGAIRAH

Vol. V November - Desember 2011 Edisi 72

DESA-DESA YANG BERTUMBUH DAN BERGAIRAH

Growing and Enthusiastic Villages

MEMPERCEPAT DAN MEMPERLUAS PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA

BaKTI Highlight 2011

DAFTAR ISI CONTENTS

BaKTINews adalah media pertukaran pengetahuan tentang pembangunan di Kawasan Timur lndonesia.Tujuan BaKTINews adalah mempromosikan praktik cerdas pembangunan dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia agar dapat diketahui oleh khalayak luas dan menginspirasi pelaku pembangunan di berbagai daerah dalam upaya menjawab berbagai tantangan pembangunan. BaKTINews terbit setiap bulan dalam dua bahasa, Indonesia dan lnggris, untuk memudahkan pembaca dalam mendapatkan informasi pembangunan dari Kawasan Timur Indonesia. BaKTINews disirkulasi melalui pos kepada pembaca dengan target utama adalah para pelaku pembangunan yang berdomisili di daerah kepulauan dan daerah terpencil. Tidak dikenakan biaya apapun untuk berlangganan BaKTINews agar lebih banyak masyarakat yang dapat mengakses informasi pembangunan melalui majalah ini. Selain dalam bentuk cetak, BaKTINews juga dapat diakses di website BaKTI: www.bakti.org dan dikirimkan melalui email kepada pelanggan yang dapat mengakses internet. BaKTINews dikelola oleh Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI). Seluruh artikel BaKTINews adalah kontribusi sukarela para pelaku pembangunan dari berbagai kalangan dan daerah yang ingin berbagi pengetahuan dengan khalayak luas. BaKTINews is a knowledge exchange media platform for development issues in eastern Indonesia. BaKTINews aims to promote development smart practices from different regions in eastern Indonesia so that the practices become known to a wider audience and inspire development stakeholders in other regions in their efforts to answer development challenges. BaKTINews is published monthly in two languages, Indonesian and English, to facilitate readers who don't understand indonesian to gain a better understanding of development in eastern Indonesia. BaKTINews is sent by post to readers and rhe main target is development stakeholders living in isolated regions and island regions. BaKTINews is provided free of charge so the development community can access relevant development information easily. BaKTINews is also provided in an electronic version that can be accessed on www.bakri.org and can be sent electronically to subscribers with internet access.

28

Peluang

28

Website Bulan Ini

29

Profil LSM Lembaga Pesisir dan Lautan Elsil Kie Raha

Upaya Global Mengembangkan Wisata Berkelanjutan di Coral Triangle

30

Kegiatan di BaKTI

10

Alex Retraubun Anak Pulau yang Kini Jadi Pejabat Negara

31

Info Books

11

Mempercepat dan Memperluas Pembangunan Ekonomi Indonesia

13

Praktik Cerdas yang Bersinar di Tahun 2011

15

PERPRES P4B Versus UU OTSUS Papua 15

17

BaKTI Highlight 2011

19

Event di BaKTI yang Keren di Tahun 2011

21

Membangun Perdamaian

23

Kisah Bidan Aloisia dari Ende

25

Kenaikan Jumlah Beasiswa Untuk Studi Pasca-Sarjana di New Zealand Fokus Khusus Pada Indonesia Bagian Timur Increase in Post-graduate Studies Scholarships For New Zealand-Special Focus on Eastern Indonesia

27

batukar.info Updates

3

Desa-desa yang Bertumbuh dan Bergairah Growing And Enthusiastic Villages

5

Menggali Air di Lahan Kering

7

Pertimbangkan Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Dalam Pembangunan!

9

BaKTINews is managed by the Eastern Indonesia Knowledge Exchange (BaKTI). All articles are contributed voluntarily by development stakeholders from different areas in eastern Indonesia who wish to share their information with a wider audience.

Berkontribusi untuk BaKTINews

Editor MILA SHWAIKO VICTORIA NGANTUNG Forum KTI ZUSANNA GOSAL ITA MASITA IBNU Events at BaKTI SHERLY HEUMASSE Website of the Month STEVENT FEBRIANDY Database & NGO Profile AFDHALIYANNA MA’RIFAH Website AKRAM ZAKARIA Smart Practices CHRISTY DESTA PRATAMA Info Book SUMARNI ARIANTO Design Visual & Layout ICHSAN DJUNAID Pertanyaan dan Tanggapan Redaksi JI. DR.Sutomo No.26 Makassar 90113 P : 62-411-3650320-22 F :62-411-3650323 SMS BaKTINews 085255776165 E-mail: [email protected] Anda juga bisa menjadi penggemar BaKTINews di Facebook : www.facebook.com/yayasanbakti

1

News

BaKTINews menerima artikel tentang kemajuan pembangunan, pembelajaran dari suatu kegiatan, praktik cerdas pembangunan, hasil-hasil penelitian yang dapat diaplikasikan, dan teknologi tepat guna dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua). Panjang artikel adalah 1.000-1.100 kata,menggunakan Bahasa Indonesia maupun lnggris,ditulis dengan gaya populer. Foto-foto penunjang artikel sangat dibutuhkan. Tim editor BaKTINews akan melakukan edit terhadap setiap artikel yang akan dimuat untuk kesesuaian tempat dan gaya bahasa. Redaksi BaKTINews tidak memberikan imbalan kepada penulis untuk setiap artikel yang dimuat. BaKTINews accepts articles about development programs, lessons learnt from an activity, development smart practices, research results that can be applied, and applied technology from different stakeholders and regions in eastern Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, and Papua). Articles should be 1,000-1, 100 words, in either Indonesian or English, and written in a popular style. Articles should also be sent with photos that illustrate the article.The editors of BaKTINews will edit every article for reasons of space and style. BaKTINews does not provide payment to writers for articles.

Menjadi Pelanggan BaKTINews Subscribing to BaKTINews Untuk berlangganan BaKTINews, silakan mengirimkan data diri anda (organisasi, posisi, nomor HP, alamat email) lengkap dengan alamat lengkap yang disertai dengan kode pos melalui email [email protected] atau SMS 085255776165. Bagi yang berdomisili di Makassar, Anda dapat mengambil BaKTINews di Display Corner Gedung BaKTI pada setiap hari kerja. To subscribe to BaKTINews please send us your full contacts details (including organization. position, HP number and email address) with full postal address to [email protected] or SMS to 085255776165. For those living in Makassar, please stop by the BaKTI office and pick up your copy from the display corner from Monday to Friday. BaKTINews diterbitkan oleh Yayasan BaKTI dengan dukungan Pemerintah Australia. BaKTINews is published by The BaKTI Foundation with support of the Government of Australia. Pandangan yang dikemukakan tak sepenuhnya mencerminkan pandangan Yayasan BaKTI maupun Pemerintah Australia. The views expressed do not necessarily reflect the views of Yayasan BaKTI and the Government of Australia.

November - Desember 2011

Volume V - edisi 72

LOMBA BERCERITA PNPM Mandiri

Apakah PNPM Mandiri membawa perubahan positif bagi diri Anda? Keluarga Anda? Kepala Desa Anda? Kegiatan bermasyarakat di wilayah Anda? PNPM Mandiri mengundang Anda untuk berbagi cerita mengenai perubahan-perubahan positif yang terjadi pada diri dan lingkungan Anda karena adanya PNPM Mandiri diwilayah Anda. Siapasajayang bisa ikut: Lomba ini terbuka bagi siapa saja. Kader, fasilitator, dan pelaku PNPM di desa dan kecamatan sangat dianjurkan untuk mengikuti lomba ini. Cerita yang disampaikan dapat berupa: - Perubahan pada diri pribadi - Perubahan pada diri orang lain yang Anda ceritakan kembali - Perubahan pada organisasi terkait PNPM Mandiri atau organisasi di wilayah Anda - Perubahan pada masyarakat wilayah Anda Cerita dapat disampaikan melalui berbagai media, misalnya: - Tulisan tangan - Ketik komputer - Foto dengan keterangan - Film sederhana dari telepon genggam atau alat lain - Rekaman suara daritelepongenggam atau alat lain - Media lain sesuai kreativitas Anda Cara mengirimkan cerita: Cerita dapat dikirimkan dalam bentuk cetakan (kertas surat, hasil print komputer), foto, CD, DVD, dan lain-lain - Melalui pos ke POBOX6159 Jakarta Pusat - Melalui email ke [email protected] dengan subject: Lomba Bercerita PNPM Mandiri Harap cantumkan Nama, Alamat, Nomor Telepon, dan Alamat Email (jika ada)Lomba ini dibuka sejak tanggal 30 November s.d. 31 Maret 2012 Kategori Semua cerita yang masukakan dikelompokkan kedalam 7 kategori, termasuk: 1. Infrastruktur Perdesaan dan Perkotaan Kisah tentang perubahan yang dihasilkan dari adanya infrastruktur jalan tani, perbaikan sumber air bersih, pembangunan gedung sekolah, pembangunan sanggar kreativitas, ataupun juga pembangunan prasarana energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga mikrohidro 2. Usaha pengembangan ekonomi lokal Kisah tentang keberhasilan usaha simpan pinjam kelompok petani, atau usaha ekonomi produktif yang dilakukan kelompok perempuan 3. Kegiatan kepemudaan Kisah tentang perubahan yang terjadi setelah ada kegiatan-kegiatan yang mengaktifkan kembali karang taruna dan kelompok-kelompok pemuda desa. 4. Budaya Kisah tentang keberhasilan komunitas dalam News


mengangkat kembali budaya yang telah lama hilang, perubahan yang terjadi setelah dihidupkannya kembali kegiatandesayangberhubungandengankesenian. 5. Lingkungan hidup Kisah tentang perubahan yang terjadi setelah adanya upaya-upaya melestarikan lingkungan sekitar, atau keberhasilan sebuah desa dalam menyelamatkan hutan dan mata air di sekitar desa mereka. 6. Perjuangan dalam Keterbatasan Kisah tentang perubahan yang dialami dan/ atau diperjuangkan oleh orang-orang yang memiliki keterbatasan fisik atau kaum marjinal lainnya untuk meraih s ukses dan impian hidupnya. 7. Lain-lain Kisah tentang perubahan-perubahan lain yang tidak termasuk dalam kategori di atas, milsanya perubahan yang terjadi pada diri pribadi, kelompok, atau masyarakat. Tahapan Lomba Seluruh kisah yang diterima akan dicatat dan dikumpulkan berdasarkan 7 kategori dan berdasarkan media yang digunakan (surat elektronik, surat yang ditulis tangan, video (dvd/youtube), rekamansuara, foto, dan media lainnya) Panitia akan melakukan seleksi atas ide cerita dan perubahan yang terjadi, bukan pada cara penyampaian ide, dan akan memilih 20 semi-finalis untuk masing-masing kategori (namun bisa tergantung pada jumlah cerita yang kami terima). Semi-finalis akan diwawancara (melalui telepon dan / atau kunjungan langsung) untuk verifikasi kisah dan sekaligus menilai ide cerita lebih lanjut. Hasil dari kegiatan ini adalah 10 finalis masing-masing kategori untuk dipilih sebagai pemenang kompetisi. Pemenang dan Hadiah: Akan dipilih 30 cerita yang paling memberikan inspirasi mengenai perubahan positif terkait PNPM Mandiri. Cerita terbaik akan dipilih oleh komite kecil yang terdiri dari Tim Pengendali PNPM Mandiri, LSM dan PNPM Support Facility. Masing-masingcerita akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 1 juta Pemenang akan kami hubungi melalui telepon yang Anda cantumkan, dan akan kami umumkan melalui website www.pnpm-mandiri.org Cerita-cerita terbaik dari kompetisi ini akan dibukukan untuk disebarkan secara luas. Akan dipilih 10 dari 30 pemenang untuk diundang dan mempresentasikan kisah mereka dalam acara Temu Nasional PNPM tahun2012 Catatan: - Panitia berhak mempublikasikan cerita yang dilombakan denganmemperhatikanhakciptapengirimcerita. - Cerita yang masuk akan menjadi hak milik panitia lomba. Bila diterbitkan dalam bentuk apapun akan dikonfirmasikan kepada setiap pengirim cerita. - Lomba ini bersifat GRATIS dan tidak dipungut biaya apapun.

Informasi: [email protected] http://www.pnpm-perdesaan.or.id/?page= internews&id=283 Volume V - edisi 71

2

PEMBANGUNAN PEDESAAN

Oleh AHMAD SYAM

DESA-DESA YANG BERTUMBUH DAN BERGAIRAH Growing and Enthusiastic Villages D ahulu, paradigma pembangunan hanya menekankan pertumbuhan ekonomi. Seluruh kegiatan pembangunan hanya dipusatkan di wilayah-wilayah yang dianggap potensial mendukung pertumbuhan. Akibatnya terjadi disparitas regional dalam hal kemajuan. Kekeliruan paradigma lama itu pula yang menyebabkan lahirnya paradigma baru; yakni paradigma pembangunan yang menyeimbangkan aspek-aspek pertumbuhan, keberlanjutan, dan pemerataan. Apa keuntungan mendasar dari perubahan paradigma tersebut? Pertama, polarisasi spasial, misalnya antara kota dan desa, dapat dikurangi. Kedua, alokasi sumber daya-sumber daya juga bisa lebih merata. Ketiga, pembangunan yang mulai menyasar desa berdampak tumbuhnya perekonomian desa yang serta-merta menciptakan lapangan kerja dan menekan laju urbanisasi. Pembangunan yang menimbang aspek pemerataan di Sulawesi Selatan antara lain dapat dilihat dari pengalaman, terobosan, dan good practices di Luwu Timur (Desa Mengepung Kota), Bantaeng (Badan Usaha Milik Desa-BUMDes), dan Luwu Utara (Pembangunan Pasar Desa Partisipatif ).

3

News


Before, the development paradigm only emphasized economic growth. All development activities focused on areas considered to have potential to support growth. The result is regional disparity in terms of progress. The mistakes of the old paradigm led to the birth of a new paradigm: a paradigm of development that balances the aspects of growth, sustainability, and equity. What are the fundamental advantages of the paradigm change? First, spatial polarization, for example between urban and rural areas, can be reduced. Second, resource-allocation of resources can also be more evenly distributed. Third, construction in the villages has an impact on the growth of rural economies, immediately creates jobs and slows the pace of urbanization. Development that considers aspects of equity in South Sulawesi, among others, can be seen from the experiences, breakthroughs, and good practices in Luwu Timur (Villages Surrounding the City), Bantaeng (Village-Owned EnterprisesBUMDES), and Luwu Utara (Participatory Village Market Development). The program in Luwu Timur positions the village as the starting point of development, with the reasoning that the city

Volume V - edisi 72

Program “Desa Mengepung Kota” di Luwu Timur menempatkan desa sebagai starting point pembangunan. Alasannya, kota dengan sendirinya akan berkembang jika seluruh desa yang mengelilinginya maju. Implementasi program di mulai awal 2006. Pemerintah Daerah (Pemda) Luwu Timur, melalui Dinas Pekerjaan Umum, mulai menata infrastruktur desa dengan pembukaan jalan baru, pembangunan jembatan, dan irigasi. Selain itu, status jalan tani, jalan desa, dan jalan kecamatan ditingkatkan. Dalam kurun waktu 4-5 tahun, yakni antara 2006-2010, penambahan jalan yang menghubungkan desa ke kota meningkat 30 persen. Menghabiskan anggaran kurang lebih Rp 647 miliar, jalan-jalan yang berhasil dibangun antara lain; jalan baru/perintisan 300 kilometer, jalan dengan status pengerasan 600 kilometer, pengaspalan jalan 250 kilometer, pembangunan jembatan dengan bentangan 5-25 kilometer sebanyak 97 buah, pembangunan drainase dan jalan beton masing-masing sepanjang 65 kilometer dan 50 kilometer. Bagaimana masyarakat diuntungkan dari program ini? Manfaat langsung yang dirasakan masyarakat adalah kemudahan menyalurkan hasil-hasil pertaniannya. Selain itu, jalan-jalan menuju pelosok desa yang sudah mulus dan beraspal membuat angkutan umum mulai membuka rute hingga ke desa. Di Kecamatan Towuti, contohnya, terdapat satu desa berjarak 30 kilometer dari ibu kota kecamatan. Sebelum angkutan umum beroperasi, masyarakat membayar ojek Rp350 ribu untuk sekali jalan ke kota kecamatan. Sekarang, ongkos ojek hanya Rp75 ribu dan ongkos mobil angkutan umum Rp15 ribu. Di Bantaeng, program “Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)” tidak terlepas dari visi pembangunan kabupaten ini yaitu pembangunan yang berbasis desa mandiri. Visi yang diharapkan memperkuat ekonomi desa karena dari desa yang kuat akan terbangun kecamatan yang andal dan kecamatan yang andal akan membentuk kabupaten yang tangguh. Daerah yang juga dikenal dengan perkebunan stroberi dan apel ini merupakan satusatunya kabupaten di Sulawesi Selatan yang seluruh desanya memiliki BUMDes. Terdapat 46 desa di mana core business BUMDes disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan desa. Misalnya, satu desa yang potensi ekonominya sektor pertukangan maka BUMDes diarahkan untuk bergerak di sektor pertukangan meskipun tetap memungkinkan menggarap potensi ekonomi desa lainnya. Dalam menjalankan core business, BUMDes memiliki keterhubungan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Artinya, bila kegiatan bisnis utamanya sektor pertanian, misalnya saprodi, maka koordinasinya dengan Dinas Pertanian. BUMDes mengelola beragam jenis kegiatan usaha diantaranya: grosir barang campuran, perdagangan hasil bumi, toko serba ada (toserba), pengadaan saprodi, bantuan modal usaha pedagang kecil, jasa rekening listrik, pengelolaan air minum, penggemukan sapi, usaha simpan pinjam, usaha layanan ATK, jasa fotokopi, pertukangan, dan lain sebagainya. Pembentukan BUMDes oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Bantaeng melalui tiga fase. Pertama, tahap fasilitasi pendirian BUMDes di 46 desa pada tahun 2008. Kedua, tahap penguatan kapasitas pengelolaan BUMDes pada 2009. Fase ini meliputi pendampingan terhadap pengelola dan pelatihan manajemen, persiapan piranti organisasi (Anggaran Dasar-AD/Anggaran Rumah Tangga-ART, akta organisasi), persiapan rencana penggunaan anggaran hingga penyusunan Standard Operasional Prosedur (SOP). Lalu, fase ketiga adalah penguatan modal usaha berupa penyaluran bantuan hibah untuk anggaran operasional BUMDes. Tahap ini dilakukan pada awal 2010 dan masing-masing BUMDes menerima Rp 100 juta. Setahun setelah mendapatkan dana stimulan sebagian besar BUMDes telah beroperasi normal. Melayani kebutuhan masyarakat di desa sehingga masyarakat tidak perlu membuang biaya transportasi ke kota untuk berbelanja karena sebagian besar kebutuhnya bisa dipenuhi di BUMDes. Alhasil, transaksi harian di BUMDes tercatat pada kisaran Rp 200 ribu-Rp1 juta. Keuntungan dari transaksi yang masuk ke dalam kas BUMDes

News


by itself will only develop if all the villages surrounding it develop. Implementation of the program began in early 2006. The Regional Government of Luwu Timur, through the Public Works Department, began to improve rural infrastructure with the opening of new roads, building bridges, and developing irrigation. In addition, the status of farm roads, village roads, sub-district roads were improved. Within 4 to 5 years, between 2006-2010, additional roads connecting the villages to the city increased by 30 percent. With funds of around Rp 647 billion, the following was achieved: 300 kilometers of new roads, 600 kilometers of hardened roads, 250 kilometers of asphalted roads, 97 bridges with a span of 5 to 25 kilometers, 65 kilometers of drainage and 50 kilometers of concrete roads. How does the community benefit from this program? Direct benefits include better distribution of farm produce. In addition, the roads leading to remote villages that have been smoothed and paved have led to more public transport routes, opening up villages. In Towuti Sub-district, for example, there is a village located 30 kilometers from the capital. Before public transport, people paid motorcycles taxis Rp 350,000 one way to the city. Now, a motorcycle taxi fare is only Rp 75,000 and cars and public transport fares are Rp 15, 000. Activating Village-Owned Enterprises In Bantaeng, the Village-Owned Enterprises (BUMDES) program is inseparable from the vision of this district - selfcontained village-based development. This vision is expected to strengthen the rural economy because strong villages will help create reliable sub-districts and a even stronger district. The area, also known for its strawberry and apple farms, is the only district in South Sulawesi where all the villages have BUMDES (Village-Owned Enterprise). There are 46 villages where the main business of the respective BUMDES is tailored to the potential and needs of the village. For example, one village had economic potential in the woodworking sector, so the BUMDES was established for carpentry while still allowing work on the economic potential of other villages. In conducting core business, the BUMDES have strong links with related Regional Work Units (SKPD); if the main business activities are agriculture related, such as the means of production, then the BUMDES will coordinate with the Department of Agriculture. BUMDES manage various types of business activities including: wholesale goods, trade in agricultural produce, convenience stores (department stores), means of production procurement, venture capital support for small traders, electricity services, management of drinking water, cattle production, savings and loans, business stationery services, photocopy services, carpentry, and so forth. The BUMDES program implemented by the Agency for Community Empowerment and Village Governance (BPMPD) Bantaeng went through three phases. First, the facilitation of the establishment of BUMDES in 46 villages in 2008. Second, strengthening the management capacity of all BUMDES in 2009. This phase included assistance to managers and management training, preparation of organizational tools (budgets, charters etc), preparation of budget plans, and preparation of Standard Operating Procedures (SOP). The third phase focused on strengthening venture capital in the form of grant aid for the operational budgets of each BUMDES. This stage was conducted in early 2010 and BUMDES each received Rp. 100 million. A year after getting the stimulant funds the BUMDES have been operating normally. BUMDES serve the needs of people in the village so that they do not have to waste money on transport to town to shop. As a result, daily transactions in BUMDES were recorded in the range of Rp 200,000 to Rp 1 million. Profits from the transactions going into the BUMDES are managed and used not only as additional capital and ensure that all operational costs are covered , but also by the village government for village needs. In the long-term, improvements of public facilities in the village such as village roads, village offices,

Volume V - edisi 72

4

dikelola dan dipergunakan bukan hanya sebagai tambahan modal dan menjamin seluruh biaya operasional, tetapi juga dipergunakan oleh pemerintah desa untuk keperluan desa. Dalam perencanaan jangka panjang, anggaran perbaikan fasilitas umum di desa seperti jalan desa, kantor desa, dan fasilitas umumnya lainnya dapat memanfaatkan kas BUMDes. “Pembangunan Pasar Desa Partisipatif ” di Luwu Utara didasarkan pada pemikiran bahwa jika masyarakat desa bertumpu pada kegiatan pertanian maka tentunya mereka membutuhkan tempat memasarkan hasil pertaniannya. Sayangnya, sejumlah desa di Luwu Utara tidak memiliki pasar sehingga masyarakat mesti ke pasar kecamatan yang letaknya jauh. Ke pasar kecamatan bagi masyarakat desa bukan hanya perlu menyiapkan waktu tetapi juga mengeluarkan uang lebih untuk ongkos transportasi. Atas inisiatif masyarakat yang mendapat dukungan pemerintah daerah dan desa, sejak 2007 hingga 2010 telah dibangun kurang lebih 27 pasar desa. Pemerintah desa yang menyiapkan lokasi dan masyarakat yang bahu-membahu menyiapkan bahan-bahan

K

abupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, sejak dulu dikenal sebagai daerah yang kering. Hamparan tanah pecahpecah dan sumur-sumur kering kerontang bukanlah suatu pemandangan baru di daerah yang berjarak 150 kilometer dari ibukota Sulawesi Selatan. Siapa yang tak kenal Jeneponto dengan kekeringannya sepanjang tahun. Sepanjang tahun hujan sangat jarang turun. Curah hujan hanya berkisar 1.0002.000 milimeter per tahun di daerah yang dikenal dengan julukan Bumi Turatea ini. Coba bandingkan dengan Bogor, kota Hujan, yang curah hujannya 2.000 – 5.000 milimeter per tahun. Bagian Aplikasi Klimatologi dan Lingkungan LAPAN Bandung memasukkan Jeneponto sebagai satu dari tujuh daerah di Sulawesi yang mengalami intensitas kejadian dan luasan area kekeringan yang terus meningkat. Sejauh mata lepas memandang nampak terlihat hamparan areal persawahan yang kering kerontang dan tandus. Rata-rata lahan yang kering akibat kekurangan air menyebabkan tanaman padi warga desa tidak bisa tumbuh. Bahkan, struktur tanah di areal persawahan banyak yang retak. Sebagai daerah kering, salah satu masalah terbesar masyarakat di Bumi Turatea ini adalah kesulitan mereka mendapatkan air. Untuk mencari sumber air tak jarang masyarakat harus berjalan berkilo-kilo meter. Menggantungkan harapan pada penjaja air tidak mungkin selamanya dilakukan mengingat harga jual air per jerigen sangat mahal. Sulitnya mendapatkan air membuat masyarakat membentuk kelompok pemakai air yang memanfaatkan sumber mata air di desa mereka. Kelompok pemakai air (Pokmair) pertama kali dibentuk di Bungin tahun 1994 lengkap dengan struktur organisasi mereka yang disebut Badan

and other general facilities can take advantage of the BUMDES cash. Participatory Village Markets, why not? The Development of Participatory Village Markets program in Luwu Utara is based on the premise that if the villagers rely on agricultural activities then they need a place to market their produce. Unfortunately, a number of villages in Luwu Utara don't have a market and people have to go to the far-away sub-district market. To go to this market the community needs not only to allocate time, but also more money for transportation costs. Based on an initiative of the people, who also had the support of local government and villages, from 2007 to 2010, 27 village markets were developed. Village governments prepared the location and the community members worked together to provide construction materials like cement, sand, and wood. Community involvement is not only in planning and market

Pengelola Air Minum (BPAM). Tujuan pembentukan struktur organisasi itu sendiri selain mengatur kondisi keuangan kelompok juga agar ada yang mengelola dan memelihara sumber air agar terjamin kelangsungannya. Langkah pertama BPAM adalah mendata warga yang berminat menjadi pelanggan air. Bagi masyarakat yang ingin menikmati fasilitas air bersih, cukup memberikan setoran awal sebesar 250 ribu rupiah Setoran awal dipergunakan untuk pencarian sumber air, penggalian, pembelian meteran air dan saluran perpipaan, serta pemasangan pipa sampai ke rumah warga. Setiap bulan petugas pencacat meteran yang juga merupakan warga desa mendata jumah pemakaian setiap pelanggan dengan biaya pemakaian 1.500 rupiah per meter kubik yang tercatat di rekening air pelanggan. Metode yang dipergunakan sama dengan mekanisme PDAM. Kontribusi pembayaran pelanggan dipergunakan BPAM untuk pembelian mesin-mesin baru, pemeliharaan sumber air dan mesin, insentif untuk BPAM, pembangunan kantor dan loket BPAM, serta pembayaran rekening listrik ke PLN.

Oleh MILAWATY PEMBANGUNAN PEDESAAN

MENGGALI AIR DI LAHAN 5

News


Volume V - edisi 72

material seperti semen, pasir, dan kayu. Keterlibatan masyarakat bukan hanya pada perencanaan dan pembangunan pasar melainkan juga pada pengelolaan serta pengembangan pasar. Setiap pasar membentuk struktur pengelola yang berasal dari masyarakat. Pengelola ini bertugas mengatur seluruh kegiatan pasar dari pembagian los hingga retribusi pasar. Keuntungan dari pasar yang bersumber dari retribusi sebesar Rp1000 per hari per los dihimpun sebagai kas pasar. Dana dari kas itu pula yang menjadi modal membangun dan mengembangkan infrastruktur pasar. Alhasil, kehadiran pasar desa selain memberi manfaat sebagai media bertransaksi masyarakat desa, juga berdampak terhadap terbukanya lapangan pekerjaan, meningkatnya pendapatan asli desa, dan bergairahnya lembaga perkreditan desa (LPD). Tentang LPD ini, sebelum pasar desa berdiri sebagian besar masyarakat menggunakan jasa para tengkulak yang notabene hanya semakin memiskinkan masyarakat desa.

FOR MORE INFORMATION

construction but also in management and market development. Each market has managers from the community. Management is responsible for managing all activities, from the distribution of market stalls to levies. The profits of the market come from a levy of Rp 1,000 per day per stall. Funds also are used as the capital to build and further develop the market infrastructure. As a result, besides the village market as a medium of trade to benefit rural communities, it also opens new jobs, increases the income of the village, and stimulates the village credit institutions (LPD). Before the village market stands, most of the people used the services of middlemen, which only further impoverish rural communities, instead of the LPD services.

Penulis adalah peneliti The Fajar Institute of Pro Otonomi (FIPO), Makassar, Sulawesi Selatan E-mail: [email protected]

Sama halnya dengan penggunaan PDAM, masyarakat melakukan pembayaran di loket air yang ditempatkan di sekretariat BPAM. Dana yang terkumpul dari iuran pelanggan digunakan untuk pembelian mesin baru agar pasokan air semakin lancar, pemeliharaan sumber air dan mesin-mesin, insentif untuk BPAM dan pembayaran rekening listrik. Untuk masyarakat yang mempunyai keluhan atau aduan terhadap proses penyediaan sarana air bersih, mereka melaporkan langsung kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Setelah dibentuknya BPAM, salah satu tugas BPD adalah mengawasi kinerja BPAM, termasuk meneruskan keluhan, aduan, atau masukan masyarakat terhadap BPAM. Kesuksesan ini memacu desa-desa lainnya untuk berbuat serupa. Sampai saat ini kelompok pemakai air telah tersebar di 11 kecamatan dengan jumlah kelompok 145 yang menjangkau 9.481 jiwa. Dari 145 kelompok yang terdata, terdapat enam Pokmair yang manajemen dan operasionalnya berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Keenam Pokmair itu adalah Pokmair Desa Bungeng, Pokmair Kelurahan Togo-Togo, Pokmair Desa Karelayu, Pokmair Desa Balangbaru, Pokmair Desa Kalimporo, dan Pokmair Desa Turatea. Keenam Pokmair di atas memiliki sistem kelembagaan dan manajemen keuangan yang berjalan dengan baik. Mereka mampu mengatur keuangan sehingga memiliki omzet yang besar. Bahkan ada Pokmair yang memiliki saldo sebesar 100 juta rupiah! Dana tersebut dipergunakan untuk perbaikan saluran perpipaan, penampungan dan pembelian mesin baru. Pokmair di daerah ini telah menjelma menjadi perusahaan air swasta yang mandiri, berbasis kerakyatan serta partisipatif dan menjadi milik seluruh masyarakat desa.

Pemerintah Kabupaten tidak tinggal diam melihat upaya masyarakat dalam memperoleh sumber air ini. Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU) bersama-sama dengan masyarakat mencari sumber air dan melakukan pengeboran dengan alat dari Dinas PU. Sementara Dinas Kesehatan membantu pembinaan dan pengawasan kualitas air agar masyarakat tetap memperoleh air yang bersih dan layak minum. Sebenarnya pengelolaan air bersih oleh masyarakat bukanlah hal yang baru. Desa Landang Nangka di Lombok Timur dan Desa Ponggok di Jawa Timur membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) untuk mengelola sumber air di desa mereka. Sementara Desa Pengkol di Jogyakarta masih dalam tahap mewacanakan pengelolaan air bersih melalui BUMDES. Dari ketiga desa tersebut terlihat bahwa semua desa mengelola sumber air di desa mereka melalui BUMDES, sementara kelompok pemakai air di Jeneponto justru membentuk badan khusus untuk mengelola air dan tidak memasukkannya dalam BUMDES yang notabene di dalamnya terdapat beberapa unit usaha. Partisipasi masyarakat yang tidak menggantungkan harapannya kepada pemerintah daerah dalam pencarian sumber air menjadi jawaban bahwa sebenarnya potensi masyarakat untuk memberdayakan diri mereka sendiri sesungguhnya sangat besar. Yang dibutuhkan adalah membangkitkan potensi masyarakat dan mendukung serta mengembangkan potensi tersebut untuk kesejahteraan rakyat itu sendiri.

FOR MORE INFORMATION

KERING News


Penulis adalah peneliti The Fajar Institute of Pro Otonomi (FIPO) di Makassar, Sulawesi Selatan dan staf di Lembaga Administrasi Negara (LAN) PKP2 A II Makassar. Email : [email protected]

Volume V - edisi 72

6

Pertimbangkan Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim dalam Pembangunan! Oleh HERRY NAIF

W

acana dampak perubahan iklim terus diangkat oleh berbagai pihak. Tidak sedikit yang mengkhawatirkannya namun banyak juga yang kemudian Berbagai tindakan nyata juga sedang digalakkan oleh berbagai pelaku pembangunan sebagai langkah mitigasi. Sejak tahun 2005, Yayasan Pengkajian dan Pengembangan Sosial (YPPS) di Larantuka yang juga anggota WALHI Nusa Tenggara Timur menciptakan komunikasi dengan pemerinatah kabupaten Flores Timur. Berbagai kesempatan pertemuan digunakan untuk mengoptimalkan negosiasi agar pemerintah daerah mau berbicara dengan masyarakat tentang Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM). Selain itu, komunitas juga mempresentasekan berbagai kearifan pengelolaan hutan yang sangat konstruktif bagi kelestarian hutan.

7

News


Memasuki tahun 2006, sejumlah diskusi dan lokakarya dirancang dan dilaksanakan YPPS bersama para pihak termasuk Pemerintah Daerah yang dalam hal ini adalah Dinas Kehutanan, dan masyarakat sebagai stakeholder utama. Pada forum-forum ini masyarakat dipersiapkan untuk melakukan presentasi dan negosiasi untuk meyakinkan pihak Dinas Kehutanan tentang kearifan pengelolaan hutan. YPPS belajar banyak dari proses-proses ini bahwa pendekatan persuasif sangatlah diperlukan untuk memenangkan tujuan yakni pengelolaan hutan oleh masyarakat, menggunakan cara-cara yang dimiliki masyarakat berdasarkan pengalaman dan pengetahuanpengetahuan masyarakat menuju pada tujuan akhir penguasaan hutan demi kesejahteraan dan keadilan.

Volume V - edisi 72

Sebagai kelanjutan kampanye dan promosi, YPPS Larantuka bekerja sama dengan HUMA mengadakan seminar dan workshop Kampanye dan Promosi FPIC (Free Prior Informed Concent) dalam Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) yang Terintegrasi dalam Advokasi Pengelolaan Sumberdaya Alam untuk Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim di Flores pada tanggal 25 sampai 28 Oktober 2011. Wakil Bupati Flores Timur, Valentinus Tukan didampingi Direktur YPPS, Melky Koli Baran, membuka kegiatan yang dihadiri 60-an peserta dari Kabupaten Lembata, Flores Timur, Sikka, Ende, Ngada dan Nagekeo, Manggarai, Manggarai Barat dari berbagai stakeholder, seperti masyarakat Adat dan aktivis LSM, PNS, Mahasiswa. Dalam sambutannya, Valentinus memberi apreseasi kepada YPPS dan lembaga lain yang selama ini berkontribusi bagi pembangunan kabupaten Flores Timur. Juga dikatakan, kawasan hutan harus dikelola sesuai prinsip keberlanjutan dengan menjalankan keputusan-keputusan yang disepakati warga dan masyarakat. Seminar membahas tiga topik utama yaitu pengalaman terbaik pengelolaan hutan bersama masyarakat di Flores Timur, tantangan perubahan iklim dan keberadaan strategi dan adaptasi bagi kelangsungan dan kehidupan di pulau-pulau kecil dengan empat narasumber, Pater Piet Nong, Marthen Bulu, Ronny So, dan Emil Kleden. Marthen Bulu berbagi pengetahuan tentang pentingnya rakyat berperan dalam akses dan kontrol rakyat terhadap kawasan hutan. Ia menekankan bahwa para paradigma pengelolaan kawasan hutan harus diubah. Rakyat harus diposisikan sebagai subyek pengelola dengan mempertimbangkan aspek keberfungsian hutan. Sedangkan Pater Piet Nong, lebih melihat pengalamannya dalam penafsiran Teologi-Ekologi. Menurut Pater Piet Nong, bumi ini semestinya dilihat sebagai rumah Allah atau tubuh Allah. Karena itu, bumi harus dihormati. “Siapa yang menginginkan perdamaian, hendaklah berdamai dengan alam dan manusia. Untuk mencapai semua itu dibutuhkan Persaudaraan Semesta”, ujar Pater Piet Nong. Sedangkan, Ronny So dalam presentasinya menegaskan bahwa dalam pengelolaan sumber daya alam yang sangat dibutuhkan adalah pertimbangan bio-regional dan analisis resiko. NTT sebagai provinsi kepulauan mencakup banyak pulau kecil yang sangat rentan terhadap berbagai resiko bencana, baik kelaparan, kekeringan. Berdasarkan analisa sederhana ini, kegiatan eksploitasi submerdaya alam seyogyanya tidak cocok untuk dilakukan di NTT. Karena itu ratusan Izin Usaha Pertambangan yang dikeluarkan baik oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten hendaknya dihentikan dan dievaluasi demi pengelolaan lingkungan berkelanjutan. Narasumber lainnya, Emil Kleden, menyampaikan bahwa sebagai sebuah kebijakan yang pro-lingkungan dan pro-rakyat, mestinya dilakukan pendataan jumlah penduduk anak dan remaja dan dilakukan studi komparatif untuk mengetahui berapa besar lahan yang akan dialokasi sepuluh tahun ke depan dan apakah ruang kelola rakyat mengalami hal yang sama ataukah mengalami penyempitan. Ini harus menjadi pertimbangan dan dasar analisa pemerintah dan berbagai pihak. Bukannya, sekedar mengusir rakyat dari kawasan tanpa melihat fakta yang sedang terjadi. Lebih aneh lagi tanpa sebuah kajian serius, dampak perubahan dan bagaimana model pilihan dalam pengelolaan sumber daya alam. Menanggapi pembicaraan para Narasumber, peserta juga berbagi pemahaman tentang sejauh mana pengalaman pengelolaan hutan di masing-masing Kabupaten. Oswaldus, peserta dari Kabupaten Manggarai bercerita tentang perjuangan mengklaim kembali kawasan hutan ulayat pada tahun 2003 yang menurut pemerintah adalah Kawasan Lindung. Perbedaan persepsi ini yang bertahun-tahun dialami sebagai permasalahan pengelolaan hutan. Dari permasalahan ini, dicari sebuah solusi yakni masyarakat diberi ruang untuk bekerja di kawasan dengan pertimbangan fungsi. Artinya fungsi hutan sebagai plasma nutfah dan hidrologi tidak

News


diabaikan. ”Dari aspek ekonomi, kami rakyat Manggarai di Kawasan sedang menikmati hasil kopi dari kawasan yang direclaim”, ujar Os yang juga seorang anggota Serikat Petani Manggarai. Menurut pengamatan Piter Bala Wukak, peserta dari Kabupaten Lembata, pemeritah setempat tidak konsisten dalam mengelola sumber daya alam. Ia merasa heran melihat salah satu kawasan hutan di Lembata ditetapkan sebagai kawasan hutan selama satu bulan dan bulan berikutnya status kawasan berubah kawasan pertambangan. Padahal, Lembata adalah pulau kecil yang juga termasuk dalam pulau rangkaian gunung api. Ini menjadi indikasi bagi Piter dan masyarakat Lembata, bahwa Pemerintah tidak memedulikan analisis resiko dan tidak menjadikannya bagian dalam kajian Pemerintah Kabupaten Flores. Beberapa pengalaman yang dibagi dalam seminar ini merujuk pada sebuah kesimpulan yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah sangat dibutuhkan dalam pengelolaan sumber daya alam dengan dengan melihat potensi dan analisa resiko. Seluruh pengalaman itu menjadi potret buram sebuah kebijakan yang hendaknya direspon pemerintah kabupaten di daratan Flores agar kembali memulihkannya dengan pengelolaan lingkungan hidup yang berperspektif bio-region demi keberlanjutan dan keadilan, demikian rangkuman seminar itu. Selanjutnya, workshop yang berlangsung selama dua hari itu berfokus pada Analisis SWOT dengan menampilkan peta permasalahan, peta strategi intervensi, dan adaptasi baik secara internal maupun eksternal terhadap permasalahanpermasalahan yang dihadapi, serta peluang-peluang hukumnya, serta peta modal sosial yang dimiliki masyarakat. Disimpulkan bahwa Kampanye dan Promosi FPIC Dalam Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) yang Terintegrasi dalam Advokasi Pengelolaan Sumberdaya Alam untuk Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim di Flores, telah sedang dilakukan rakyat di pulau Flores. Ada dua perbedaan mendasar, dimana ada yang berorientasi kuasa. Ini berarti kawasan itu harus mendapat pengakuan pemerintah terhadap masyarakat adat. Sebagian lagi berorientasi pada hasil akses. Hal yang terpenting adalah bagaimana rakyat dilibatkan mengakses kawasan secara meluas sesuai dengan kearifan lokal yang dimiliki. Rayat perlu diberi kewenangan seluasluasnya untuk mengakses dalam kawasan hutan dengan tetap mengacu pada keberlanjutan fungsi bagi generasi dalam kaca mata kearifan lokal masyarakat lamaholot. Model ini telah diterapkan di Kabupaten Flores Timur. Bahkan menurut Marthen Bulu, warga di Flores Timur telah berinisiatif untuk memilih jenis pohon komoditi serta pangan yang lebih sesuai dengan kondisi alam dan biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaannya lebih terjangkau. Mengakhiri workshop, peserta menyusun agenda kerja untuk setiap Kabupaten sebagai bentuk kampanye dan promosi FPIC dalam Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat yang Terintegrasi dalam Advokasi Pengelolaan Sumberdaya Alam untuk Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim di Flores. Termasuk dalam agenda tersebut adalah upaya meminta Pemerintah agar segera melakukan Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai potensi dengan mempertimbangkan analisa resiko, keberlanjutan dan keadilan; melakukan pendataan dan analisis jumlah warga di kawasan dengan perhitungan luas wilayah kelola setelah sepuluh tahun ke depan; dan menolak seluruh pertambangan yang ada di NTT, dengan menggalakan kampanye pertanian ramah lingkungan, serta mendorong sektor-sektor yang selama ini menjadi sumber penghidupan rakyat. FOR MORE INFORMATION Herry Naif adalah Direktur WALHI Nusa Tenggara Timur, berkantor di Jln. Wolter Mongisidi, Kelurahan Pasir Panjang, Fatululi – Kota Madya Kupang – Timor NTT dan dapat dihubungi melalui email [email protected] , [email protected] dan [email protected] Website:walhi.or.id

Volume V - edisi 72

8

LINGKUNGAN

S

ejak berdiri pada tahun 2011, PPLH Puntondo telah menjalankan berbagai proyek pengembangan wilayah pesisir yang berkelanjutan. Untuk mencapai visinya, pengembangan selanjutnya juga kepada pariwisata berkelanjutan. Akan tetapi, hanya sebagian yang telah diimplementasikan dan PPLH Puntondo hampir 80 persen masih bergantung pada dukungan dari lembaga donor. Saat ini PPLH Puntondo tengah bekerja bersama Yayasan PanEco Swiss, The Institute of Natural Resource Sciences at the ZHAW, Fakultas Kehutanan, Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin, serta Akademi Pariwisata Makassar, untuk berkontribusi terhadap pembangunan daerah berkelanjutan, termasuk mengembangkan pusat informasi pesisir sebagai pusat inovasi pengembangan ilmu pengetahuan dan penerapannya. Sementara itu pada saat yang sama, kondisi sosial ekonomi masyarakat juga sedang ditingkatkan. Dalam konteks ini pariwisata dapat dilihat sebagai satu bagian tak terpisahkan dari komponen lintas-sektoral daerah lainnya untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Upaya mengembangkan wisata berkelanjutan di area coral triangle ini bertujuan mempromosikan pengembangan daerah berkelanjutan pada tingkat lokal dan global. Program ini memungkinkan pertukaran pengalaman dan pengetahuan antara perguruan tinggi di Indonesia dan luar negeri serta penduduk lokal untuk mendukung pengembangan kepariwisataan dan pembangunan yang berkelanjutan, secara lokal maupun global. Tiga lembaga pendidikan yang berpartisipasi berperan penting dalam proses pengembangan. Sebagai lembaga penasehat akademik, mereka mendukung PPLH Puntondo beserta penduduk lokal dalam pengembangan, implementasi dan evaluasi proyek ini. Ide proyek ini lalu dikembangkan melalui kolaborasi mahasiswa dengan staff PPLH Puntondo dan

penduduk lokal. Dengan cara ini, penduduk lokal mengetahui bagaimana pentingnya keberhasilan proyek ini. Tantangan bersama mempromosikan proses pertukaran pengalaman dan pengetahuan di berbagai tingkatan yang berbeda. Interaksi ini merupakan bagian integral dari proyek ini. Berdasar dari proyek yang berorientasi pada proses dan penerapan, sasaran pertukaran pengetahuan yakni PPLH Puntondo dan penduduk setempat. Hal ini pada hakikatnya akan memberikan kontribusi untuk tindakan pengembangan secara lokal, sehingga PPLH Puntondo akan lebih berdaya. untuk mengambil alih tugas-tugas manajemen sepenuhnya dalam jangka menengah. Selain itu, pengembangan dari proyek ini menjadi media untuk pertukaran pengalaman dan pengetahuan antara peserta lembaga pendidikan di tingkat regional maupun Internasional. Tentang Coral Triangle Dusun Nelayan, Puntondo terletak di ujung selatan pulau Sulawesi Indonesia di tengah area Coral Triangle, sebuah wilayah dengan keanekaragaman hayati yang unik, keindahan, serta ekologinya. Sebanyak 30 persen dari terumbu karang dunia yang terdiri dari 76 persen karang-karang besar dan lebih dari 35 persen spesies ikan karang ditemukan di area ini dan menjadikan Coral Triangle tak tergantikan. Sumber daya laut dan pesisir di daerah Coral Triangle ini menyediakan mata pencaharian bagi lebih dari 120 juta orang yang tinggal di pesisir perairan ini. Seperti di banyak daerah pesisir kepulauan Asia Timur, penduduk Puntondo sangat erat terhubung ke pantai dan laut yang merupakan tempat mereka bergantung. Banyak faktor yang mengancam kekayaan sumber daya ini. Misalnya, dalam 40 tahun terakhir 40 persen dari terumbu karang telah hilang. Meskipun pemanfaatannya sebaik mungkin dan perlindungan daerah ini telah lama ada di agenda global, namun pelaksanaannya masih merupakan tantangan besar.

UPAYA GLOBAL MENGEMBANGKAN WISATA BERKELANJUTAN DI CORAL TRIANGLE

FOR MORE INFORMATION Untuk informasi lebih lanjut mengenai program ini, silakan menghubungi M. Alimin Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup Puntondo Kantor: Jl. Serigala No. 135, Tel/fax : +62 411 858202 E-Mail : [email protected]

9

News


Lokasi: Dusun Puntondo, Desa Laikang Kec. Mangarabombang, Kab. Takalar, Sulawesi Selatan, Indonesia

Volume V - edisi 72

TOKOH KTI

Alex Retraubun ANAK PULAU YANG KINI JADI PEJABAT NEGARA

D

i saat beberapa pejabat memutuskan tetap tinggal di Jakarta dan berharap mendapatkan “panggilan” dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Alex Retraubun, Wakil Menteri Perindustrian Indonesia sejak 20 Mei 2010 ini, tetap memutuskan menghadiri acara Diskusi Regional Forum KTI: Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim untuk Pulau-Pulau Kecil, yang berlangsung di Senggigi, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada 17-19 Oktober lalu. Karena baginya, jika menyangkut masalah-masalah pulau-pulau kecil, dia tidak akan bisa menolaknya. “Saya ini anak pulau, dan saya bangga menyebut diri saya anak pulau. Karena itu saya sangat peduli dengan keberadaan pulau-pulau kita. Anda tahu, hingga sekarang masih banyak kondisi kepulauan kita kategorinya miskin, anak-anaknya susah bersekolah karena akses yang kurang, dan kehidupannya setiap saat terancam bencana,” tegas Alex Retraubun, mantan Dirjen Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil (KP3K), Departemen Kelautan dan Perikanan (2005-2009). Nyatanya Alex memang ‘anak pulau’. Dia menghabiskan masa kecil di sebuah pulau terpencil yaitu Pulau Tayando, Maluku Tenggara, di sebuah desa bernama Elat, Kecamatan Kei Besar. Masih diingatnya benar bagaimana susahnya menjadi anak pulau. “Jika ingin ke ibukota kabupaten saja, di Tual, kami harus menebeng perahu nelayan atau para pedagang yang akan ke sana”, ungkap Alex. Ayah Alex adalah seorang guru yang ditempatkan untuk mengajar di pulau Tayando. Penghasilan sebagai guru sangat terbatas, saat Alex harus masuk SMP di tahun 1976, sang ayah terpaksa mengirimnya menumpang pada orang tua asuh di Tual. Orang Maluku menyebut orang tua asuh sebagai Mama Piara. Di sanalah Alex yang Sarjana Pertanian, Universitas Pattimura (1985) harus berjuang untuk bisa terus melanjutkan sekolahnya. Meski merasa minder, Alex kerap berjualan kue, ikan, dan bekerja kasar apa saja asal halal. Dia bahkan kerap dihukum karena telat membayar uang sekolah. Setiap masa ujian, walaupun telat membayar uang sekolah, Alex tetap diperbolehkan mengikuti ujian, mengingat Alex termasuk salah satu murid terpintar di sekolah.

News


Keseriusan Alex terhadap pendidikan, menghantarkannya menjadi dosen di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Pattimura dan berkesempatan melanjutkan pendidikan Pascasarjana di tahun 1991 pada Universitas Newcastle, Australia. Dari sanalah dirinya melanjutkan studi hingga mendapatkan gelar Doktor. Tidak banyak anak pulau punya mendapatkan kesempatan mendapatkan pendidikan yang baik. Jika mereka ingin mendapatkan sekolah, maka harus bekerja keras seperti yang dilakukan Alex Retraubun. “Kondisi yang saya alami masa kecil hidup di pulau juga masih ada hingga sekarang. Susah akses transportasi dan sekolah. Apalagi anak-anak sekarang juga menghadapi dampak perubahan iklim. Sayang sekali hingga sekarang masih kurang perhatian diberikan untuk kehidupan mereka. Bahkan beberapa pulau kita harus hilang dicaplok negara lain. Tak sedikit yang mengalami kerusakan ekologis tanpa ada upaya pencegahan yang signifikan,”jelasnya. Saat masih kuliah di Australia, Alex Retraubun berjumpa dengan Sarwono Kusumaatmaja yang saat itu mejabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup. Ternyata perjumpaan itu membuat Sarwono sangat terkesan. Karenanya saat menjadi Menteri Perikanan dan Kelautan, Sarwono mencarinya hingga ke Ambon. Tahun 2001, Alex pun dilantik menjadi Direktur Pemberdayaan Pulau-Pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ketika dipanggil Sarwono, dirinya mengusulkan agar nasib pulau-pulau kecil dan masyarakatnya dapat lebih diperhatikan. Dari sanalah Sarwono memberikan wewenang agar Alex bisa mewujudkan ‘mimpi’nya mesejahterakan pulaupulau di Indonesia. Karena itu jangan heran, meski sekarang posisinya sebagai Wakil Menteri Perindustrian kepeduliannya terhadap pulaupulau kecil tidak pernah luntur. Dari dialah, sebanyak 92 pulau terluar di Indonesia diberikan tanda kedaulatan dengan simbol patung Soekarno Hatta melalui ekspedisi Garis Depan Nusantara.

Volume V - edisi 72

10

MEMPERCEPAT DAN MEMPERLUAS P OLEH ABDUL MADJID SALLATU Ketimpangan antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI) adalah realitas perekonomian daerah selama lebih dari empat dekade terakhir. Sampai saat ini masih terus menjadi tema pembicaraan yang menarik. Bagaimana gambarannya dan akan seperti apa kecenderungannya ke depan? Penting dipahami bahwa keberadaan Sulawesi Selatan (Sulsel) juga mencerminkan gambaran ketimpangan bila dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya di KTI. Karena itu, mencermati data Sulsel memiliki daya tarik tersendiri. Bila perekonomian daerah Sulsel mencatat perkembangan yang pesat, sebagaimana data-data makro beberapa tahun terakhir, pertanyaannya, akankah kesenjangannya dengan perekonomian nasional bisa semakin dipersempit? Bila jawabannya adalah 'ya', maka bisa saja berarti perekonomian daerah Sulsel akan semakin besar kesenjangannya dengan daerah-daerah lain di KTI. Tetapi, bila jawabannya adalah 'tidak', sepatutnya menjadi keprihatinan, oleh karena pertanyaannya, lalu bagaimana kesenjangan perekonomian daerah-daerah lain di KTI terhadap perekonomian nasional. Saat ini pemerintah kembali mencanangkan kebijakan dan strategi ekonomi nasional baru lagi, setelah Visi Ekonomi Indonesia 2030, yang disebut sebagai Master Plan Percepatan dan Perluasan Permbangunan Ekonomi Indonesia ( MP3EI, 2011-2025). Adanya kata 'perluasan' sebenarnya mengisyaratkan semacam pengakuan bahwa memang selama ini terjadi konsentrasi pembangunan ekonomi di tanah air, secara geografis atau wilayah dan mungkin juga secara sektoral. Tetapi pada dasarnya setidaknya ada dua hal pokok penting dicermati. Pertama, apakah kinerja perekonomian nasional pada 2025 benar-benar akan mampu memperluas basis pembangunan ekonomi Indonesia? Dan kedua, dengan mencermati data Sulsel, akankah tergambar kecenderungan semakin menyempit kesenjangan antara KBI dan KTI? Sejak sekitar dua dekade terakhir, pertumbuhan ekonomi Sulsel selalu berada diatas angka laju pertumbuhan ekonomi nasional. Bahkan pada saat krisis multi dimensi pada akhir dekade 1990an, marjin perbedaannya cukup signifikan. Hanya saja pertumbuhan ekonomi Sulsel menunjukkan dimensi yang berbeda, dalam dua dekade terakhir. Bila sebelumnya pertumbuhan ekonomi Sulsel lebih didorong oleh sektor ril, maka dewasa ini dorongan sektor konsumsi cukup siginifkan. Tetapi tetap saja pertumbuhan ekonomi Sulsel yang melaju dalam tiga tahun terakhir dalam ukuran 'single-digit'. Padahal untuk mempersempit kesenjangan Sulsel dan Nasional harus mampu melaju dengan 'double-digit'. Itu sebabnya kontribusi PDRB Sulsel terhadap PDB Nasional masih tetap kecil dan belum meningkat secara signifikan. Marjin perbedaan antara pertumbuhan PDRB per kapita Sulsel dan PDB per kapita Nasional, kurun waktu 2006-2010, tercermin relatif stabil perbandingannya. Artinya, untuk dapat mempersempit kesenjangan, memang pertumbuhan ekonomi

11

News


Sulsel dituntut lebih pesat lagi, 'double-digit'. Patut diduga, dan seyogyanya mendapatkan perhatian penentu kebijakan di Sulsel, bahwa di daerah ini masih berlangsung in-efficiency dalam pembentukan nilai tambah sektor-sektor ekonomi. Dugaan ini, bila disertai oleh dugaan lainnya, yaitu masih terjadi transaction costs yang sangat tinggi, maka masih akan sulit untuk memacu pertumbuhan ekonomi Sulsel untuk mencapai 'double-digit'. Oleh karena berarti terdapat sejumlah bottlenecking penciptaan nilai tambah dalam perekonomian daerah ini. Bagaimana dengan daerah-daerah lain di KTI? Dalam perekonomian daerah Sulsel, sektor pertanian yang masih berciri sektor primer masih merupakan penyumbang terbesar. Bila digabungkan dengan sektor primer lainnya, yaitu sektor pertambangan dan penggalian, tentu saja akan menghasilkan kontribusi akan lebih besar lagi. Sedangkan kontribusi sektor sekunder (industri pengolahan, listrik/gas/air bersih) masih berada dibawah kontribusi sektor primer diatas. Kontribusi terbesar disumbangkan oleh sektor tersier (perdagangan, hotel, angkutan, komunikasi, keuangan dan jasa lainnya). Gambaran ini menjustifikasi bahwa memang perekonomian daerah Sulsel masih singnifikan didorong pertumbuhannya oleh sektor konsumsi ketimbang sektor ril. Gambaran seperti ini nampaknya membutuhkan terobosan kebijakan yang bersifat out of the box. Dalam bahasa MP3EI, perekonomian Indonesia tidak boleh lagi hanya didasarkan pada 'efficiency-driven economy'. Karena itu berarti hanya mengembangkan business as usual. Padahal, bisa diduga bahwa perekonomian daerah di KTI bahkan belum mencapai apa yang dimaksud dengan 'efficiency-driven economy'. MP3EI secara eksplisit menggunakan istilah yang bersifat 'high-call', yaitu keinginan untuk menghadirkan 'innovation-driven economy'. Mengisyaratkan perlunya mengkreasikan perkembangan ekonomi nasional yang bersifat out of the box dan not business as usual. Bagaimana perekonomian daerah Sulsel dan daerah-daerah lain di KTI mampu menempatkan dirinya dalam kerangka perkembangan seperti ini? D a r i d a t a Pe n g g u n a a n P D R B S u l s e l , t e r l i h a t menggembirakan bahwa pembentukan modal tetap bertumbuh double-digit dalam kurun waktu 2005-2010. Hanya saja perlu ditelaah lebih lanjut sektor ekonomi yang mana yang berkontribusi besar dalam pembentukan modal tetap tersebut. Oleh karena bila terjadi pada sektor tersier, itu berarti penguatan sektor primer belum menggembirakan. Dugaan ini bisa dicermati dari pertumbuhan ekonomi Kota Makassar misalnya, yang bahkan jauh lebih melaju dari pertumbuhan provinsi Sulsel sendiri. Bila dugaan ini benar, maka daerah-daerah kabupaten/kota di Sulsel pada umumnya hanya lebih banyak mengandalkan investasi dan pembentukan dari sektor pemerintah, terutama APBN tentunya. Realitas seperti ini kurang menguntungkan untuk memacu pertumbuhan yang lebih tinggi lagi di Sulsel. Apalagi alokasi program dan anggaran pembangunan melalui APBN ke daerah-daerah nampaknya masih bersifat business as usual.

Volume V - edisi 72

PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA PDRB kabupaten/kota di Sulsel, juga memperlihatkan adanya kesenjangan antar daerah. Besarnya sumbangan sektor tersier dalam perekonomian Sulsel, menjustifikasi mengapa PDRB Kota Makassar, dengan PDRB tertinggi, dan sangat amat senjang dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya. Perbandingan antara PDRB Makassar dan PDRB Sulsel pada tahun 2010, sudah mencatat perbandingan kurang lebih satu berbanding tiga. Tetapi bila dibandingkan antara PDRB Sulsel dengan kabupaten Selayar, sebagai kabupaten dengan PDRB terendah, pada tahun yang sama, tercatat perbandingan satu berbanding seratus lebih. Sungguh suatu ketimpangan yang memperihatinkan. Pantas saja bila hampir semua Walikota/Bupati perlu lebih banyak perjalanan ke Jakarta. Semoga saja daerah-daerah lain di KTI tidak memberikan gambaran ketimpangan yang kurang lebih sama. Dengan kepesatan perkembangan ekonomi Sulsel akhirakhir ini, juga terlihat dampaknya pada peningkatan PAD. Walaupun sebenarnya masih relatf kecil bila dibandingkan dengan skala dan perputaran ekonomi yang terjadi, misalnya nilai PDRB, total investasi, ataupun dana yang dihimpun oleh sistem perbankan dan keuangan. Nampaknya mobilisasi PAD juga sudah perlu out of the box, apalagi dengan kehadiran UU tentang Pajak Daerah dan Retribusi. Patut dicatat bahwa bahagian terbesar PAD Sulsel bersumber dari Pajak Kendaraan bermotor. Dalam hal tingkat pengangguran, data menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka di Sulsel sudah secara konsisten berada dibawah angka rata-rata nasional, tetapi dengan marjin penurunan yang relatif sangat kecil. Oleh karena itu, menjadi pertanyaan elastisitas perluasan kesempatan kerja sebagai dampak pertumbuhan ekonomi yang tinggi akhir-akhir ini. Sangat bisa diduga bahwa terdapat mis-match antara sektorsektor ekonomi yang bertumbuh dengan ketersediaan angkatan kerja di daerah ini. Yang pasti, sektor pertanian yang primer tersebut merupakan penyedia lapangan kerja diatas 50 % di daerah ini. Banyak implikasi permasalahan terkait dengan gambaran ini. Angka IPM Sulsel, 2006-2010, tercatat sebagai daerah yang pesat peningkatannya, walaupun masih selalu berada dibawah angka rata-rata nasional. Baik dicermati dari composite yang membentuk angka IPM ini, maupun dan apalagi tarikan ke bawah IPM daerah-daerah tertinggal di Sulsel nampaknya signifikan. Angka IPM Sulsel belum banyak didorong bawah oleh composite pada sektor pendidikan. Prosentase penduduk miskin di Sulsel, secara konsisten menurun dan berada dibawah angka rata-rata nasional selama 2006-2010. Namun, untuk penanganan masalah kemiskinan di daerah ini ke depan, mungkin perlu menumpang-tindihkan angka-angka kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pendapatan secara wilayah untuk bisa menemukan program strategis yang bersifat terintegrasi. Salah satu kajian telah mampu memetakan penyebaran penduduk miskin di Sulsel. Dengan semua gambaran diatas, selanjutnya konsep berpikir MP3EI penting untuk dicermati. Pendapatan per kapita nasional diarahkan mengacu pada pendapatan per kapita negara-negara di dunia. Pada tahun 2010, Pendapatan per kapita

News


Indonesia diperkirakan sudah berada diatas $ 3,000 AS, pada saat yang sama Sulsel diperkirakan sekitar $1,600 AS. Diproyeksikan pada tahun 2014, Nasional akan mencapai $4,800 AS. Kalaupun Sulsel bertumbuh double digit, katakanlah 15 % per tahun, pada tahun 2014 belum bisa mencapai $ 3,000 AS, artinya kesenjangan akan bertambah besar dibandingkan dengan Nasional. Padahal sangat sulit membayangkan Sulsel bisa bertumbuh 15 % per tahun. Bisa dibayangkan bagaimana kesenjangan dengan Nasional, bila target pendapatan per kapita Nasional pada tahun 2025 sesuai dengan MP3EI ini mampu dicapai. Bagaimana dengan daerah-daerah lain di KTI? Pencapaian target tahun 2025 menurut MP3EI adalah dengan melalui peningkatan daya saing perekonomian nasional dengan basis innovation driven economy. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana daerah-daerah di KTI bisa berada diatas gerbong innovation driven economy dalam kerangka persaingan global yang akan dimasuki oleh perekonomian nasional tersebut. Jangan sampai gerbong bagi perekonomian daerah di KTI terlepas dari lokomotif perekonomian nasional. Nampaknya kata kunci innovation driven economy ini, sejak diberangkatkan dari efficiency driven economy. dalam waktu dekat ke depan terletak pada atau akan diperankan oleh Riset dan Pengembangan. Tetapi tidakkah hal ini justru menjadi faktor yang akan semakin membuat perekonomian daerah di KTI semakin tertinggal? Saat ini saja kepada daerah-daerah di KTI baru ingin didorong dan diinisiasi untuk mengembangkan sektor pengetahuan, misalnya mendorong pemanfaatan hasil penelitian untuk tujuan pembangunan daerah. Dalam skim indikasi investasi MP3EI, seluruh KTI plus Bali diharapkan dapat menyerap 31 % dari investasi yang sebesar Rp. 3,350 Triliun. Mungkin yang patut dikritisi adalah bahwa dari total investasi tersebut, dari pemerintah hanya delapan persen. Porsi terbesar, 44 % akan datang dari sektor swasta, berarti tugas menarik investasi bagi daerah-daerah di KTI, sangat amat tidak mudah direalisasikan. Apalagi bila diperhatikan sektor-sektor yang diarahkan untuk tujuan investasi tersebut. Padahal sekaligus pada sektor-sektor tersebut diharapkan kesempatan kerja akan terbuka. Mungkin tidak berlebihan untuk menyimpulkan bahwa dengan MP3EI, tantangannya tidak ramah bagi daerah-daerah di KTI. Jangankan out of the box atau not business as usual, yang in the box atau business as usual saja masih harus melalui upaya yang tidak ringan, melihat realitas yang ada saat ini. Mudahmudahan MP3EI ini, tidak sekaligus merupakan kerangka yang akan semakin memperlebar kesenjangan di tanah air. Harapannya, semoga semua ungkapan diatas tidak memiliki kebenaran, karena itu membutuhkan penyikapan dari segenap dan setiap daerah di KTI.

INFORMASI LEBIH LANJUT FOR MORE INFORMATION Penulis adalah pakar dalam bidang Manajemen Pembangunan dan Ketua Pokja Forum KTI Wilayah Sulawesi Selatan dan dapat dihubungi melalui email [email protected]

Volume V - edisi 72

12

PRAKTIK CERDAS

2011

yang bersinar di Tahun 2011

P

ertemuan Forum Kawasan Timur Indonesia (Forum KTI) sejak tahun 2009 selalu membawa pencerahan. Dalam pertemuan itu, semua peserta berkesempatan untuk menunjukkan inovasi, inisiatif dan praktik cerdas, serta keberhasilan-keberhasilan mereka dalam menjawab tantangan pembangunan. Semangat untuk membaharui Kawasan Timur Indonesia terasa memenuhi ruangan selama dua hari pertemuan Forum KTI, di Makassar pada tahun 2009 dan di Ambon tahun 2010. Sebanyak delapanbelas praktik cerdas dan enam inspirator pembangunan telah diangkat dalam Pertemuan Forum KTI. Perayaan kemajuan pembangunan dan semangat pantang menyerah masyarakat Kawasan Timur Indonesia dalam Pertemuan Forum KTI tidak hanya menginspirasi para pesertanya namun juga turut menginspirasi banyak pelaku pembangunan di daerah lain. Selepas Pertemuan Forum KTI, BaKTI terus mendorong promosi Praktik Cerdas dan adopsi atau replikasinya di berbagai daerah. Melalui berbagai liputan media, kegiatan diskusi, promosi, informasi di mailing list, tulisan di BaKTI News, bahkan dari cerita mulut ke mulut, praktikpraktik cerdas ini dibawa dalam sebuah gelombang informasi yang memperkuat peluang replikasinya di seluruh kawasan timur Indonesia. BaKTI mendokumentasikan Praktik Cerdas Desa Mandiri Energi dari Batanguru dalam sebuah film berdurasi sekitar 20 menit. Film ini bahkan menjadi nominasi dalam Penganugerahan Piala Citra tahun 2010 untuk kategori Film Dokumenter. Praktik Cerdas Pengelolaan Kendaraan Bermotor untuk Layanan Kesehatan di Larantuka, Flores, Nusa Tenggara Timur, meraih penghargaan dari Satu Indonesia Award yang diselenggarakan PT. Astra Internasional, Tbk bekerja sama dengan Tempo Institute. Sebuah penghargaan bergengsi di Indonesia yang dipersembahkan bagi setiap anak bangsa yang mengembangkan programprogram inovatif. Berikut kami persembahkan perkembangan membanggakan dari beberapa Praktik Cerdas yang dipresentasikan pada Pertemuan Forum KTI tahun 2009 dan 2010.

13

News


MEMERANGI MALARIA DI HALMAHERA, MALUKU UTARA

T

ahun 2011 menjadi tahun luar biasa bagi Malaria Center di Halmahera Selatan, Maluku Utara. Setelah berjuang selama dua tahun, ak hirnya Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Terpadu Malaria telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan. Jika biasanya yang mengajukan rancangan perda adalah Pemerintah Daerah, maka hal yang unik dari dikeluarkannya Perda No. 8 Tahun 2011 ini adalah para anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan sendiri yang berinisiatif untuk membuat Perda ini. Dengan adanya Perda No. 8 Tahun 2011, maka kerjasama lintas sektor yang selama ini sudah dibangun untuk penanggulangan malaria akan lebih terjamin. Penanggulanan Terpadu Malaria kini juga telah direplikasi di Halmahera Timur, Morotai, Halmahera Barat, Tobelo, dan Tidore Kepulauan. Malaria Center kini juga menerima dukungan pendanaan dari PT. Aneka Tambang melalui kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) untuk kegiatan Participatory Learning Action (PLA) di Halmahera Timur. Bank Indonesia juga memberi dukungan dana untuk pelatihan fasilitator PLA yang diadakan di Kecamatan Oba Tengah, Kabupaten Tidore Kepulauan. Kasus Malaria di 249 desa di Halmahera Selatan mengalami penurunan dari 27 Annual Parasite Insidence (API) per 1000 penduduk di tahun 2010 menjadi 7,4 per Oktober 2011.

Volume V - edisi 72

KOPERASI PEREMPUAN UNTUK PERBAIKAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT

M

ata Mosobu adalah nama untuk Koperasi Perempuan di Dusun Poogalampa, Buton, Sulawesi Tenggara. Berawal dari kelompok arisan ibu-ibu berjumlah 15 orang sepuluh tahun yang lalu, kini Koperasi ini telah beranggotakan 130 orang. Banyak hal yang mengejutkan dari Koperasi yang dikelola oleh Sabaria dan kawan-kawan. Pada pertengahan 2011, simpanan masyarakat di Koperasi Mata Mosobu telah mencapai 500 juta rupiah dari 312 juta rupiah pada akhir 2010. Bergambahnya simpanan ini juga meningkatkan jumlah dana yang dikelola Koperasi ini dari 2,2 milyar rupiah per November 2010 menjadi hampir 3 milyar rupiah di pertengahan 2011. Keberhasilan ini tidak menggoda pengurus Mata Mosobu untuk menambah jumlah anggota. Mereka lebih berfokus untuk mempertahankan tingkat pengembalian dana yang saat ini mencapai 99 persen. Pada akhir 2010, Dinas Koperasi Buton menawarkan tambahan modal kepada Mata Mosobu. Di luar dugaan, tawaran tersebut ditolak oleh Pengurus Koperasi Mata Mosobu karena dari pengalaman sebelumnya di Poogalampa, jika mengetahui dana berasal dari Pemerintah, masyarakat bersikap acuh tak acuh mengembalikan pinjaman, akhirnya perguliran dana berhenti di tengah jalan alias macet. Sebagai pengganti tawaran tambahan modal dari Dinas Koperasi Kabupaten Buton, Pengurus Koperasi Mata Mosobu meminta bantuan pengadaan bangunan sederhana untuk dijadikan kantor. Saat ini seluruh aktivitas Mata Mosobu memang masih dipusatkan di rumah Wa Ode Sabaria, Ketua Koperasi. Permintaan mereka disambut baik oleh Kepala Dinas Koperasi dengan memasukkannya dalam Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan yang akhir tahun 2011 ini akan dicairkan. LSM Sintesa pun senantiasa mengawal proses ini agar kelak saat dana APBD Perubahan ini cair, pada awal tahun depan Pengurus Mata Mosobu dapat menempati gedung baru dan seluruh aktivitas mereka dapat berjalan lebih lancar di tempat baru dengan semangat yang baru.

BADAN USAHA MILIK DESA UNTUK PENGELOLAAN AIR KAMI Inspirasi yang menarik dari Lendang Nangka, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat adalah bahwa masyarakat desa ini mendirikan dan mengelola Perusahaan Air Minum untuk menyediakan kebutuhan air bersih di rumah mereka. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Lendang Nangka ini telah melayani 750 rumah tangga, atau sekitar 5000 orang. Setiap rumah tangga membayar iuran Rp 10.000 setiap bulannya. Pemeliharaan dan pengelolaan perusahaan dijalankan oleh Masjid Desa yang dianggap paling mewakili kepentingan masyarakat Lendang Nangka. Sebanyak 45 persen dari keuntungan perusahaan ini diserahkan ke masjid untuk dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk aneka pelayanan sosial. Para pengelola BUMDES ini sebelumnya tidak memiliki pengalaman atau kapasitas yang memadai dalam pengelolaan air bersih maupun keuangan perusahaan, namun mereka sanggup menjaga kepercayaan para pelanggannya dengan melakukan perawatan berkala, bahkan mereka memastikan setiap minggu ada anggota masyarakat yang menanam pohon secara sukarela untuk menjaga keberlanjutan sumber air mereka. BUMDES Lendang Nangka memperkirakan prasarana distribusi air yang ada sekarang mampu mendistribusikan air ke sekitar 2.000 rumah tangga.

News


Volume V - edisi 72

14

RUMAH AMAN UNTUK PEREMPUAN

S

anggar Suara Perempuan di So'e dan Rumah Perempuan di Kupang, ibarat kakak beradik yang senantiasa menjaga kesejahteraan kaum perempuan dan anak-anak di bumi Nusa Tenggara Timur. Hingga saat ini Sanggar Suara Perempuan telah mendampingi lebih dari 987 kasus di Kota So'e dan Rumah Perempuan telah mendampingi lebih dari 1.300 kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Kupang. Dalam mendampingi berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan, mereka menerapkan metode pendekatan yang inovatif dan terbukti efisien. Salah satunya adalah dengan melibatkan kaum pria dalam konseling bagi pelaku kekerasan. Setelah tampil di Pertemuan Forum KTI tahun 2010, Rumah Perempuan menerima semakin banyak tawaran kerjasama, salah satunya datang dari BAPPEDA Provinsi NTT untuk bersama-sama menangani berbagai kasus kekerasan dalam rumah tangga di daerah tersebut dengan memasukkan pendekatan konselor laki-laki terhadap pelaku kekerasan. Selain itu, kedua kakak beradik ini juga meneruskan berbagai kerjasama formal dengan beberapa lembaga mitra internasional untuk penanganan isu anak dan perempuan di NTT.

PERPRES P4B VERSUS UU OTSUS PAPUA Oleh AGUS SUMULE

P

residen Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No 65/2011 tentang Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) serta Perpres No 66/2011 tentang UP4B. Perpres ini diharapkan akan berperan sebagai langkah maju dibandingkan instruksi yang ia terbitkan empat tahun lalu dengan judul sama. Sudah tentu kita patut memberikan apresiasi kepada pemerintah pusat yang secara politik telah menunjukkan niat agar pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat bisa dipercepat pelaksanaannya. Tujuan yang ingin dicapai adalah percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat Papua, khususnya masyarakat asli Papua, sehingga ancaman disintegrasi bangsa di Tanah Papua dapat semakin diperkecil. Ini adalah niat luhur yang mungkin belum pernah terjadi sejak Papua kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi pada 1963. Pada saat sama, niat luhur itu hanya bisa diwujudkan apabila semua pemangku kepentingan, khususnya pemerintah pusat yang menggagas Perpres ini, memiliki pemahaman utuh mengenai kompleksitas sosial-politik Papua. Memperjelas yang “KJ” Namun ada sejumlah hal yang masih “KJ” (istilah orang Papua untuk kurang jelas) dalam dokumen-dokumen percepatan pembangunan. Hal-hal yang KJ itu saya sarankan ditelaah dengan sungguh-sungguh dan diperjelas, karena akan sangat menentukan pemahaman kolektif para pihak yang ber tanggung jawab menyukseskan program ini. Semakin sama pemahaman kolektif antarpihak, peluang keberhasilan program percepatan pembangunan Papua semakin besar. Sebaliknya, pemahaman beragam yang dimiliki para pihak pasti akan mengakibatkan kegagalan ketika program-program percepatan diimplementasikan. Rakyat Papua pasti menjadi semakin bingung akibat hiruk pikuk yang

15

News


ditimbulkan kekacauan tadi. Berikut ini hal-hal yang masih KJ itu. Pertama, apa sebetulnya yang dimaksud dengan frasa “percepatan pembangunan”? Apakah itu berarti bahwa pembangunan di Papua selama ini sudah benar, sudah on the right track, hanya saja lambat dan tidak efisien? Kalau memang demikian, mengapa sama sekali tidak ada pengakuan, apresiasi, atau setidak-tidaknya referensi di dalam draf Perpres maupun Rencana Aksi atas berbagai inovasi, terobosan, dan pencapaian yang selama ini sudah dilakukan di Papua, khususnya sejak Juli 2006 ketika Provinsi Papua memiliki gubernur yang baru? Ataukah istilah “percepatan” tersebut sebetulnya digunakan untuk sekadar memperhalus anggapan yang sudah terbangun di kalangan pihak-pihak tertentu di pusat bahwa pembangunan di Papua selama ini sudah gagal, atau jalan di tempat, atau setidak-tidaknya hasil yang dicapai tidak sebanding dengan dana yang diberikan? Kedua, apa yang dimaksud dengan frasa “… namun belum terlihat perubahan kesejahteraan … secara signifikan”? (halaman 1, Bab 1, subbab 1.1 dokumen Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Provinsi Papua). Apakah pemerintah pusat sudah pernah melakukan evaluasi mendalam dan menyeluruh tentang penyelenggaraan Otsus Papua selama ini (lihat Pasal 78 UU 21/2001)? Apakah pemerintah pusat juga sudah memiliki ukuranukuran keberhasilan pelaksanaan Otsus Papua, yang pembiayaannya telah menggunakan dana Rp 21,43 triliun dalam kurun waktu 2002– 2010? Istimewakah angka Rp 21,43 triliun itu untuk suatu daerah yang begitu luas dan kaya, yang telah banyak memberi dan berkorban bagi Republik, yang pada 2007 saja telah memberikan kontribusi kepada negara sebesar Rp 18 triliun lebih, hanya berasal dari Pajak Badan PT Freeport Indonesia?

Volume V - edisi 72

Ketiga, apa peranan gubernur dalam program percepatan pembangunan ini? Fakta yang ada menunjukkan bahwa kata “Gubernur” hanya sekali disebutkan dalam dokumen (halaman 80 pada dokumen Rencana Aksi Provinsi Papua Barat), yaitu “… peningkatan jalan kompleks kantor Gubernur …”. Ketiga, apakah UP4B akan menggantikan fungsi-fungsi pemerintah Provinsi Papua? Jawaban terhadap pertanyaan ini pasti adalah “tidak”. Tetapi apabila Pasal 9, 10, dan 11 yang berisi tentang tugas pokok UP4B dicermati dengan sungguh-sungguh maka yang menonjol adalah kata-kata “mengoordinasikan”, “memfasilitasi”,“mensinkronisasi”,“mengendalikan”,dan lain-lain. Tidak ada sama sekali frasa seperti “mendukung gubernur”, atau “mendukung pemerintah daerah”. Apalagi kalau diperhatikan bahwa UP4B ini memiliki sejumlah deputi yang dari sebutannya saja sama sekali tidak ada bedanya dengan lembaga pelaksana. Keempat, karena UP4B tidak akan mengambil alih fungsifungsi pemerintah daerah, tetapi pada saat yang sama juga menjadi lembaga yang mengeksekusi program dengan cara m e n g o o rd i n a s i k a n , m e m f a s i l i t a s i , m e n s i n k ro n i s a s i , merencanakan, atau mengendalikan, maka menjadi tidak jelas apa bedanya UP4B dengan pemerintah daerah. UU Otsus Kalau semua pihak mau jujur, instrumen hukum yang paling jitu untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan dalam arti yang paling hakiki dan paling luas adalah UU No 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, dan peraturanperaturan pelaksanaannya (Peraturan Pemerintah, Perdasus, dan Perdasi). Artinya, kalau amanat UU Otsus Papua itu dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, dan secara murni dan konsekuen, pasti tidak diperlukan Perpres Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat. Karena itu, wajarlah apabila saya mempertanyakan mengapa bukan penerapan dengan sungguh-sungguh UU No 21/2001 yang diupayakan. Kalau hal ini yang dilakukan maka pasti yang akan terjadi adalah percepatan pembangunan di Papua dalam arti yang sebenarnya, yang menyentuh bahkan mentransformasi seluruh sendi kehidupan rakyat di Provinsi Papua. Semua pihak tidak boleh lupa bahwa UU No 21/2001 adalah UU milik Republik Indonesia, yang diturunkan langsung dari Konstitusi Negara, yaitu UUD 1945, khususnya Pasal 18b. Dengan demikian, wajarlah apabila pemerintah pusat yang berada di garda paling depan untuk memastikan bahwa perintah undangundang ini dijalankan dengan benar. Yang terjadi adalah bahwa hingga kini masih banyak kalangan di Provinsi Papua tidak percaya bahwa fungsi itu dilaksanakan pemerintah pusat. Ketidakpercayaan itu, dalam banyak hal, bisa dimengerti, karena yang terjadi selama ini adalah seperti berikut. Pertama, ketimbang mengupayakan agar soal bendera dan lagu tidak lagi menjadi isu subversif dan menjadi sumber hubungan yang antagonistis antara rakyat Papua dengan pemerintah pusat di Jakarta, yaitu dengan menempatkan simbol-simbol perlawanan damai rakyat menjadi “…panji kebesaran dan simbol kultural bagi kemegahan jati diri orang Papua …” dan bukan diposisikan sebagai lambang kedaulatan (Pasal 2 Ayat 2 UU No 21/2001), yang terjadi adalah pemerintah pusat mengeluarkan Peraturan Pemerintah No 77 Tahun 2007 yang langsung memberikan vonis terlarang kepada lambang burung mambruk maupun bendera bintang kejora. Kedua, ketimbang mengupayakan supaya dana otsus yang besarnya setara dengan 2 persen plafon DAU Nasional itu bisa diturunkan sekaligus pada awal tahun sebagaimana dana-dana pembangunan lainnya, sehingga perencanaan dan pemanfaatan dana tersebut bisa dilakukan secara optimal, yang terjadi hingga kini adalah bahwa dana otsus itu diturunkan Jakarta secara bertahap pada setiap tahun anggaran. Seorang mantan pejabat eselon satu pemerintah pusat yang ikut mengurusi soal dana otsus ini ketika beliau masih aktif

News


bekerja, memberi tahu kepada saya bahwa ada institusi negara yang mengurusi masalah intelijen yang sejak awal mendesak agar dana otsus Papua tidak diserahkan secara utuh. Akhirnya diputuskan bahwa dana otsus diberikan bertahap dalam beberapa bulan sekali, sehingga dana tersebut tidak digunakan elemen-elemen tertentu di Papua untuk tujuantujuan subversif, sebagaimana yang dicurigai institusi intelijen tersebut. Butuh Kepastian Sebagai suatu konsep, percepatan pembangunan di Papua harus dilakukan. Gagasan yang diprakarsai langsung oleh presiden ini harus bisa diwujudkan secara benar, berhasil, dan bermartabat, karena reputasi Republik dipertaruhkan di mata internasional. Per tanyaannya adalah bagaimana menyelenggarakan percepatan itu? Pertama, dokumen Rencana Aksi yang sudah ada sekarang harus dipandang sebagai “living document” yang akan terus diubah dan diperbarui, sejalan dengan semakin meningkatnya upaya semua pihak untuk melaksanakan otsus secara sungguhsungguh di Papua. Kedua, pastikan bahwa ada pengakuan, apresiasi, dan referensi atas berbagai upaya yang sudah dilakukan para pemimpin Papua selama ini. Hal-hal itu harus dibuat secara tertulis. Jangan menimbulkan kesan bahwa dari dokumendokumen tersebut seolah-olah percepatan pembangunan ini dilakukan karena mereka gagal bekerja. Ketiga, pastikan bahwa rekonsiliasi itu berwujud secara nyata dalam semua tingkatan dan bentuk percepatan pembangunan Papua. BRR Aceh adalah contoh yang baik, di mana salah satu deputinya adalah mantan anggota GAM. Ruang seperti itu harus pula diberikan di Papua. Percepatan Pembangunan Papua, baik secara konsep, organisasi, maupun pelaksanaan harus memungkinkan mereka yang selama ini mengambil posisi kritis dan/atau berseberangan untuk berperan serta. Keempat, dokumen Rencana Aksi sebaiknya jangan menjadi bagian dari Perpres. Walaupun penyusunannya melibatkan pihak Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Papua Barat, masih terlalu banyak program lain yang seharusnya masuk namun belum dimasukkan. Sebaiknya organisasi yang dibutuhkan seyogianya bukan hanya UP4B yang tugasnya terbatas karena “sekadar” mengurus soal pembangunan dalam pengertian yang konvensional. Sebaliknya, presiden perlu membentuk badan yang diberi nama “Unit Kerja Presiden Republik Indonesia untuk Pembangunan, Keadilan, dan Perdamaian di Papua” dan berkedudukan di Papua. Fungsi badan ini adalah menjadi perpanjangan tangan presiden untuk mendukung para gubernur, jajaran pemerintah, dan rakyat di Tanah Papua untuk melaksanakan amanat UU Otsus Papua dengan sebaik-baiknya. Selain itu juga menjadi lembaga di mana rakyat Papua bisa datang untuk berbicara dengan pihak-pihak yang ditunjuk dan diangkat langsung oleh Presiden. Dengan cara seperti ini berbagai masalah di masa lalu yang masih terus menjadi duri hingga kini dapat ditampung dan dibicarakan secara bermartabat, dalam suasana yang saling percaya dan saling menghargai.

FOR MORE INFORMATION Penulis adalah Staf Ahli Bidang Ekonomi Gubernur Papua Tulisan ini dimuat pada Suratkabar Sinar Harapan pada tanggal 12 November 2011

Volume V - edisi 72

16

SAHABAT BAKTI

BaK Highligh

BAKTI MELUNCURKAN PROGRAM BARU “SAHABAT BaKTI”YANG DIRESMIKAN LANGSUNG OLEH WALIKOTA MAKASSAR, ILHAM ARIF SIRAJUDDIN YANG JUGA SEKALIGUS MENJADI SAHABAT BAKTI. PARA “SAHABAT BaKTI”, KINI DAPAT MENGAKSES RIBUAN DOKUMEN DI PERPUSTAKAAN BaKTI, MENDAPAT PRIORITAS SEBAGAI PESERTA PADA BERBAGAI EVENT MENARIK DAN BERBAGAI KEGIATAN PELATIHAN KREATIF. ANGGOTA SAHABAT BaKTI JUGA DAPAT MEMBENTUK KOMUNITAS BERDASARKAN KETERTARIKAN MEREKA AKAN BIDANG-BIDANG PENGETAHUAN TERTENTU.

BaKTI HELPDESK

HINGGA DESEMBER 2011, SAHABAT BaKTI BERJUMLAH

LAYANAN INFORMASI BaKTI TELAH MENJAWAB

ANGGOTA

DISKUSI REGIONAL BAKTI MEMFASILITASI DISKUSI REGIONAL “ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM UNTUK PULAU-PULAU KECIL DI KAWASAN TIMUR INDONESIA” PADA 17-19 OKTOBER 2011 DI LOMBOK, NTB.

170

PESERTA HADIR

BaKTI TELAH IKUT BERPERAN MEMFASILITASI

7

DEVELOPMENT MARKETPLACE MENJADI KUNCI KEGIATAN DIMANA BaKTI MEMBUKA KESEMPATAN BAGI MEREKA YANG INGIN MEMBAGI PENGALAMAN DAN PENGETAHUAN MENGENAI ADAPTASI TERHADAP PERUBAHAN IKLIM.

FASILITAS BaKTI

261

FASILITAS BaKTI TELAH DIMANFAATKAN OLEH BERBAGAI INSTITUSI

110 3 6 7

PERMINTAAN INFORMASI DARI BERBAGAI MITRA PEMBANGUNAN SEJAK JANUARI HINGGA DESEMBER 2011

12

AKSI ADAPTASI

KEGIATAN BESAR DI TAHUN 2011 SEBAGAI BAGIAN DARI LAYANAN KEPADA PARA MITRA PEMBANGUNAN.

DALAM KURUN 2011

MENGHADIRKAN

KEGIATAN

PENGUNJUNG

PESERTA

DILAKSANAKAN DALAM KURUN 2011

TELAH MEMANFAATKAN FASILITAS BaKTI

batukar.info ANGGOTA batukar.info TELAH MENCAPAI

1.400

RATA-RATA

215.682 590 JUMLAH PENGUNJUNG

ORANG

17

News


PENGGUNA SETIAP HARINYA, SELAMA TAHUN 2011

batukar.info MENJADI PORTAL ONLINE PERTAMA DI KTI YANG MEMILIKI KOLEKSI LEBIH DARI

LAMAN REFERENSI DAN PELUANG MENJADI BAGIAN YANG PALING POPULER

Volume V - edisi 72

KNOWLEDGE SHARING TRAINING

KTI hts 2011

BaKTI MELAKSANAKAN 2 TRAINING BENGKEL KOMUNIKASI PEMBANGUNAN EFEKTIF “KOMUNIKASI PEMBANGUNAN KREATIF” DIIKUTI 21 PESERTA, “BEYOND MOVIE MAKING” DIIKUTI 17 PESERTA.

BaKTINews

2.500

PELANGGAN

SELAMA TAHUN 2011, JIKTI MENDAPAT PENGAKUAN SEBAGAI SEBUAH JARINGAN PENELITI YANG MAMPU MEMBERIKAN MASUKAN KEBIJAKAN BAGI PEMERINTAH PROVINSI.

SETIAP 1 MAJALAH BAKTINEWS DIBACA OLEH 1 SAMPAI 5 ORANG, SEHINGGA DAPAT DIPASTIKAN BAKTINEWS DIBACA LEBIH DARI ORANG PER BULAN

10.000

HASIL SURVEI PEMBACA 2011 MENEMPATKAN

ISU LINGKUNGAN DAN PENDIDIKAN SEBAGAI TEMA PALING DIMINATI

PEMBACA MENYATAKAN % JIKA INFORMASI YANG DISAJIKAN SANGAT RELEVAN DENGAN ISU PEMBANGUNAN DI KTI.

75

45

%

PEMBACA MENGGUNAKAN INFORMASI BaKTINEWS UNTUK MENDUKUNG PROGRAM MEREKA.

415

107

BUKU KE UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

SEBAGIAN BESAR LAGI AKAN DITERIMA BAKTI DAN AKAN DISEBARKAN KE BERBAGAI UNIVERSITAS DI KTI.

8.800

DATA DAN INFORMASI TERMASUK

ANGGOTA DARI

79

INSTITUSI BERBEDA YANG TERSEBAR DI 12 PROVINSI DI KTI

%

31

ANGGOTANYA ADALAH PENELITI PEREMPUAN

WORKSHOP JIKTI DI BULAN MARET TELAH MENGHASILKAN POLICY PAPER YANG RELEVAN DENGAN KEBUTUHAN PEMBANGUNAN PROVINSI DI KTI

2011

BUKU BERBAHASA INGGRIS DARI THE ASIA FOUNDATION MELALUI PROGRAM BOOKS FOR ASIA

DARI 530 BUKU TERSEBUT :

108

200

PENELITI DI KTI

KINI, JIKTI MEMILIKI

TAHUN

530

BUKU DISEBARKAN KE UNIVERSITAS HASANUDDIN

SYMPOSIUM NASIONAL JIKTI DILAKSANAKAN PADA NOVEMBER 2011, MENGHADIRKAN

PRAKTIK CERDAS 2011

BOOKS FOR ASIA PERPUSTAKAAN BaKTI MENERIMA DONASI SEBANYAK

JARINGAN PENELITI KTI

JiKTI

BaKTINEWS TERUS DIBACA SECARA LUAS DAN MENJADI PLATFORM PERTUKARAN PENGETAHUAN DI KTI. PARA MITRA PEMBANGUNAN INTERNASIONAL, LSM LOKAL DAN INTERNASIONAL, AKADEMISI DAN PEMERINTAH DAERAH MENJADI KONTRIBUTOR AKTIF MAJALAH INI. 12 EDISI BAKTINEWS DITERBITKAN SELAMA 2011 DAN MENJANGKAU

PESERTA PELATIHAN ADALAH PRAKTISI KOMUNIKASI DI BERBAGAI PROYEK PEMBANGUNAN DI KTI

ADALAH TAHUN EMAS BAGI PRAKTIK CERDAS FORUM KTI 2011.

DITAHUN 2011 TERJADINYA PENINGKATAN YANG CUKUP SIGNIFIKAN DALAM LIPUTAN MEDIA, ADANYA REPLIKASI, DAN MENGUNDANG PERHATIAN DAN DUKUNGAN PARA PELAKU PEMBANGUNAN. HAL INI MEMBERI RUANG BAGI PRAKTIK CERDAS TERSEBUT DIREPLIKASI LEBIH LUAS

20

ARTIKEL MENGENAI PRAKTIK CERDAS YANG DIPROMOSIKAN BAKTI TELAH DILIPUT OLEH MEDIA NASIONAL, KOMPAS SEJAK 2010

3.000 2.177 BERITA YANG TERUS TERUPDATE

LAPORAN, HASIL SURVEI, PLUS BUKU-BUKU ELEKTRONIK

SELAMA PERIODE 2011, TERDAPAT 2 JARINGAN YANG AKTIF DALAM WEB INI, YAITU JARINGAN PENELITI KTI (JIKTI) DAN PENGELOLAAN KEUANGAN PUBLIK (PFM), YANG MENGHASILKAN 6 FORUM DISKUSI PUBLIK DAN 83 POSTING INFORMASI.

News


Volume V - edisi 72

18

Event di BaKT I

YANG KEREN DI TAHUN 2011

s

etiap bulan, berbagai kegiatan diadakan di Kantor BaKTI di Makassar. Kegiatan-kegiatan ini pastinya telah menambah wawasan dan menginspirasi teman-teman BaKTI, baik yang berdomisili di dalam maupun di luar Makassar. Dalam BaKTINews ini kami pilihkan beberapa kegiatan yang paling menarik sepanjang Tahun 2011.

Januari

April

Pemutaran Film dan Diskusi CINEMATICA

Dialog PELUNCURAN SAHABAT BaKTI DAN MATA GALERI

Selama tahun 2011, Rumah Ide Makassar bekerjasama dengan BaKTI mengadakan Pemutaran Film dan Diskusi yang bertajuk CINEMATICA. Kegiatan ini diadakan pada hari Jumat terakhir setiap bulannya. CINEMATICA adalah cara yang berbeda untuk mengenal dan mendiskusikan isu-isu pembangunan mulai dari Hak Pendidikan Dasar, Kesetaraan Gender, hingga sesuatu yang alternatif seperti Transgender dan Musisi Jalanan. Diskusi ini bertujuan membuka mata dan hati kita untuk melihat lebih dalam dan bijak akan berbagai aspek pembangunan dan hidup bermasyarakat. Halaman belakang Kantor BaKTI tak pernah sepi setiap diskusi CINEMATICA berlangsung, setidaknya limapuluh orang menghadiri acara ini. Mereka adalah mahasiswa, akademisi, aktivis perempuan dan anak, profesional muda, hingga komunitas film dan fotografi dan para seniman.

Februari

Mei

Dialog PEMUDA DAN DEMOKRASI

Sosialisasi Beasiswa AUSTRALIAN DEVELOPMENT SCHOLARSHIP

Mengusung semangat berbagi untuk perubahan, BaKTI bekerjasama dengan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sulawesi Selatan mengadakan dialog bertema Pemuda dan Demokrasi. Dialog ini mengangkat bagaimana cara pemuda sebagai calon pemimpin bangsa masa depan memahami makna demokrasi dan penerapannya dalam masyarakat. Narasumbernya bukan hanya penggiat demokrasi (Idrus Taba) tapi juga budayawan dan akademisi Alwi Rahman. Dialog ini juga disiarkan langsung oleh Radio Mercurius TOP FM.

19

Mulai April 2011, para pengunjung setia BaKTI kini menjadi “Sahabat” BaKTI yang mendapatkan berbagai informasi terkini pembangunan KTI dengan kemasan yang menarik dan mencerahkan, kenyamanan menggunakan internet dan prioritas menjadi peserta dalam berbagai event BaKTI yang inspiring. Hingga akhir Desember 2011, Sahabat BaKTI telah berjumlah 831 orang. Peluncuran Sahabat BaKTI juga dirangkaikan dengan peresemian Mata Galeri, sebuah galeri foto dan café di halaman belakang BaKTI yang memamerkan foto-foto hasil karya Pewarta Foto Indonesia Makassar. Setiap bulannya foto-foto dipamerkan mengikuti tema besar yang terkait dengan isu-isu pembangunan dan semangat masyarakat Kawasan Timur Indonesia untuk maju.

News


Beasiswa dalah salah satu topik yang paling diminati dari berbagai topik yang BaKTI sajikan dalam berbagai media. Tahun 2011, BaKTI telah mempromosikan lebih dari 20 beasiswa baik di dalam maupun luar negeri melalui BaKTINews, Batukar.Info, dan sosialisasi di berbagai kegiatan BaKTI. Tidak berhenti sampai di situ, BaKTI juga kerap mengadakan sosialisasi dan temu alumni beasiswa Australian Development Scholarship (ADS). Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi lebih banyak mengenai beasiswa, hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum

Volume V - edisi 72

mengikuti program beasiswa, dan bagaimana pengalaman pasca mengikuti program beasiswa dapat memberi manfaat dalam kehidupan pribadi dan profesional para alumninya.

Juni News Cafe PRO PUBLIK, APAKAH GERANGAN ITU? Musik dan kopi menjadi teman akrab para jurnalis, praktisi pemerintahan, aktivis LSM, dan pengamat ekonomi publik dalam News Café, sebuah diskusi yang dikemas dengan gaya alternatif untuk membahas pengeluaran publik. News Café menjadi satu-satunya wadah di mana pengeluaran publik dibahas dengan gaya yang santai namun berbobot. Topik diskusi diangkat dari temuan-temuan program Bank Dunia bernama Public Expenditure Analysis and Capacity Harmonisation (PEACH) dipadupadankan dengan berbagai temuan dari lembaga lain Fitra, Kopel, Fajar Institute of Pro Otonomi, dan sebagainya.

Juli Diskusi Buku MAKASSAR NOL KILOMETER Anda yang ingin mengenal kota Makassar dari sisi yang berbeda bisa membaca Makassar Nol Kilometer. Tapi kisah seru di balik penyusunan buku ini hanya ada di Diskusi Buku yang diadakan di BaKTI pertengahan tahun 2011. Buku ini memotret kota Makassar secara kontemporer dari berbagai sisi, lengkap dengan karnaval budayanya. Buku ini mengangkat sisi budaya dan sejarah, serta keunikan yang selalu membangkitkan kerinduan pada kota Makassar dengan cara yang berbeda. Makassar Nol Kilometer menghantarkan pesan inspiratif: setiap kota punya cerita yang berbeda dan adalah jauh lebih hidup dan menarik untuk mengenal sebuah kota tidak hanya dari posisi geografi dan potensinya.

Juni

Juli

TEDx Makassar ‘INSPIRING YOUTH’

Presentasi dan Diskusi BRIGADE SIAGA BENCANA, SEBUAH INOVASI DARI BANTAENG

BaKTI bersama Rumah Ide dan Kiri Depan kembali menggelar TEDxMakassar, sebuah event independen yang mengangkat hal-hal yang layak untuk disebarluaskan. Tahun ini, TEDxMakassar mengangkat tema Inspiring Youth yang dapat dimaknai sebagai anak muda yang inspiratif atau hal-hal yang menginspirasi para anak muda. Enam pembicara berbagi ide-ide yang layak disebarluaskan dalam TEDxMakassar Inspiring Youth. Para pembicara yang menginspirasi di TEDxMakassar Inspiring Youth adalah Shanti Riskiyani (Aktivis Harm Reduction), Ardy Chambers (Entrepreneur Muda), Agung Firmansyah (Relawan Indonesia

Mengajar), Dian Aditya Ning Lestari (Aktivis, Indonesia Future Leaders), Yulianti Tanyadji (Urbanist, Entrepreneur), Sese Lawing (Seniman, Musisi Makassar). Inspirasi-inspirasi di TEDxMakassar juga muncul dari para performers Ariel and Friends, Asriani dan Zayyan, dan Winslow Crew. Ulasan tentang TEDxMakassar meluas melalui berbagai posting blog yang diunggah oleh mereka yang hadir dan tercerahkan dari acara ini hingga menarik perhatian stasiun radio Prambos FM Makassar untuk mengadakan interview khusus tentang TEDxMakassar. Foto, video, dan informasi singkat tentang TEDxMakassar Inspiring Youth juga dapat disimak melalui: https://www.facebook.com/TEDxMakassar

News


BaKTI dan Fajar Institute of Pro-Otonomi (FIPO) menggelar presentasi dan diskusi tentang ”Brigade Siaga Bencana: Layanan Cepat, Pasien Selamat” menyusul prestasi Kabupaten Bantaeng yang meraih Otonomi Award 2011 Kategori Pelayanan Kesehatan lewat Program Brigade Siaga Bencana (BSB). Bupati Bantaeng, Nurdin Abdullah berharap inovasi yang telah dilakukan ini dapat menginspirasi banyak pemangku kepentingan dan mendorong pengelolaan yang lebih baik untuk berbagai keadaan darurat di tingkat Kabupaten.

Agustus SEMINAR PENUTUPAN PROGRAM DBE2 SULAWESI SELATAN USAID Decentralized Basic Education 2 (DBE2) Sulawesi Selatan berakhir di pertengahan tahun 2011 setelah selama lima tahun bekerja. Sebuah Seminar Penutupan Program diadakan pada bulan Agustus untuk memaparkan praktik-praktik terbaik yang dilakukan oleh stakeholder dan rencana lanjutan Dinas Pendidikan yang mengadopsi program ini. Dalam acara ini DBE2 juga menyerahkan Panduan Replikasi dari DBE2 kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Volume V - edisi 72

20

BaKTI mengucapkan selamat dan terimakasih kepada teman-teman USAID DBE2 yang telah mewariskan informasi berharga sebagai kontribusi DBE untuk mengefektifkan pengembangan bidang pendidikan di KTI khususnya Sulsel.

November Diskusi Kelompok Terarah (FGD) : PRAKTIK DESENTRALISASI DI INDONESIA Menjelang tutup tahun 2011, beberapa staff kementerian dan lembaga dari India berkunjung ke Sulawesi Selatan untuk mempelajari lebih mendalam tentang program pegnetnasan kemiskinan dan praktik desentralisasi di Indoensia, terutama pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Untuk memperkenalkan program-program terkait, PNPM Support Facility – Bank Dunia bekerjasama dengan BaKTI memfasilitasi Diskusi Kelompok Terarah menenai Praktik Desentralisasi di Indonesia dan kunjungan lapang ke beberapa program PNPM. Kegiatan ini membuka mata para peserta dari India mengenai tantangan pengentasan kemiskinan di Indonesia dan upaya-upaya pada tingkat lokal yang telah berhasil mendorong penurunan angka kemiskinan. Setelah meninggalkan Makassar, rombongan melanjutkan studi banding dan mengadakan rangkaian diskusi dengan beberapa Kementerian di Jakarta.

Desember Diskusi Akhir Tahun: DIMENSI KELAUTAN SULAWESI SELATAN, POTENSI ATAU ANCAMAN? Menjelang tutup tahun 2011, beberapa staff kementerian dan lembaga dari India berkunjung ke Sulawesi Selatan untuk mempelajari lebih mendalam tentang program pegnetnasan kemiskinan dan praktik desentralisasi di Indoensia, terutama pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Untuk memperkenalkan program-program terkait, PNPM Support Facility-Bank Dunia bekerjasama dengan BaKTI memfasilitasi Diskusi Kelompok Terarah menenai Praktik Desentralisasi di Indonesia dan kunjungan lapang ke beberapa program PNPM. Kegiatan ini membuka mata para peserta dari India mengenai tantangan pengentasan kemiskinan di Indonesia dan upaya-upaya pada tingkat lokal yang telah berhasil mendorong penurunan angka kemiskinan. Setelah meninggalkan Makassar, rombongan melanjutkan studi banding dan mengadakan rangkaian diskusi dengan beberapa Kementerian di Jakarta.

Membangun Perdamaian Oleh Suster Sesilia SSpS

M

embangun perdamaian, kesetaraan gender, perdagangan orang atau trafficking, kekerasan terhadap perempuan dan anak, adalah hal-hal yang kami geluti sejak tiga tahun terakhir. Dalam tiga tahun bekerja, sering kali kami mendengar pertanyaan, ”Mengapa banyak kalangan memiliki antusiasme yang besar dalam membicarakan persoalan perdamaian terutama yang berkaitan dengan perempuan?”. Badan Dunia PBB telah membentuk sebuah Dewan yang bertanggung jawab untuk mengurusi hal-hal perempuan, keamanan dan perdamaian, sebagai realisasi dari resolusi SCR 1325 pada bulan Oktober Tahun 2000. Resolusi ini menekankan pentingnya Pembangunan Perdamaian (peace building) untuk menjamin keamanan masyarakat sipil, pendirian rekonsiliasi dan repatriasi yang efektif dan proses-proses peradilan yang efisien,

21

News


reintegrasi para pembrontak untuk kembali ke masyarakat atau negaranya, relokasi orang-orang yang hilang, rekonstruksi ekonomi dan pembangunan, penciptaan sistem ekonomi yang berfungsi, penciptaan sistem peradilan, penegakan hukum yang berkeadilan gender, mendukung partisipasi masyarakat sipil, reformasi hukum kepemilikan tanah dan properti, transformasi budaya-budaya atau tradisi-tradisi atau norma-norma dan keyakinan-keyakinan yang tidak mendukung kesetaraan gender, trafficking, kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pembangunan Perdamaian sangat berbeda dengan penjagaan perdamaian (peace keeping) yang berhenti pada saat konflik senjata selesai atau penandatanganan sebuah perjanjian damai dan tidak memikirkan upaya-upaya pembangunan perdamaian yang bersandarkan pada harkat dan martabat manusia yang terkandung dalam hak-hak asasi manusia. Dalam

Volume V - edisi 71

situasi konflik dan dalam upaya membangun kembali perdamaian, kelompok perempuan memegang peranan yang penting. Potensi masyarakat sipil inilah yang kami kembangkan dalam program melalui berbagai kegiatan, mulai dari seminar, workshop, training, diskusi kelompok terfokus, perlombaan, pemberdayaan ekonomi, sosialisasi berbagai undang-undang yang berkaitan dengan hak perempuan dan anak, rekonsiliasi dan repatriasi. Program Peace Building ini kami implementasikan dalam kegiatan-kegiatan yaitu Workshop Peace Building yang terdiri dari dua workshop, yaitu Sistem Peradilan Pidana Terpadu bekerja sama dengan UNFPA, dan Workshop Membangun Simpul Jaringan kerja sama dengan IBSI dan IKKR. Seminar tentang HIV/AIDS, trafficking, kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kami juga mengaadkan Pelatihan Pendidikan Pencegahan Trafficking dan keterampilan, sosialisasi tentang Koperasi Perempuan, pelatihan untuk perempuan dan anak korban kekerasan dan trafficking, mengantar pengungsi pulang ke Timor Leste (repatriarki dan rekonsiliasi), memberi pendampingan terhadap 194 perempuan dan anak korban kekerasan dan trafficking, Keseluruhan penerima manfaat dan pelayanan langsung dari kami adalah sebanyak 3.582 orang, belum termasuk mereka yang mengikuti rangkaian seminar, workshop, dan pelatihan biasanya kami tugaskan untuk menyampaikan kepada keluarga, tetangga, dan kelompok dampingan. Harapan kami, setidaknya satu orang peserta dapat menularkan pengetahuan dan keterampilan baru yang diperolehnya kepada lima orang lainnya. Di luar dugaan kami, bahkan ada beberapa peserta yang membuat seminar kembali untuk turut berbagi pengetahuan dengan kerabat dan kelompoknya. Pada program ini kami juga membangun sistem jaringan kerjasama dalam menangani kasus-kasus trafficking, kekerasan terhadap perempuan dan anak serta memberdayakan kaum

perempuan untuk menghadapi konflik dan membangun kembali kehidupan yang telah hancur akibat konflik. Dalam hal ini, konflik yang kami maksudkan adalah tragedi Timor Timur. Berdasarkan pengalaman kami, perempuan dan anakanak termasuk kelompok yang rentan dan sering kali menjadi korban kekerasan yang berbasis gender, baik kekerasan fisik maupun kekerasan seksual, saat konflik terjadi. Ketika konflik berakhir perempuan jarang diajak ke meja perundingan untuk membicarakan masa depan negara, daerah, keluarga maupun diri mereka. Perempuan juga sangat jarang terlibat dalam pembangunan daerah mereka. Program kami yang pendangaannya didukung oleh CMC, berupaya menjadikan perempuan sebagai subyek pembangunan perdamaian, karena dalam pengalaman kami, pada tingkat komunitas, kaum perempuan lebih dapat diterima dalam berbagai negosiasi dengan keluarga dan pemerintah Timor Leste untuk merajut kembali situasi dan kondisi persaudaraan yang telah hancur. Kami mengucapkan Puji syukur kepada Allah yang mahabaik yang senantiasa melindungi kami selama program ini. Kami juga sangat berterimakasih kepada CMC yang telah memberi dukungan moril dan finansial. Rasa syukur dan terimakasih itu kami juga sampaikan dalam doa bersama legio Maria, Pekerja Anak yang kami damping selama ini. Kami mendoakan para donatur dan semua pihak yang telah mendukung kami, yang bekerjasama dengan kami, yang pernah mengikuti kegiatan kami semoga Tuhan memberkati mereka semua. Kami juga tidak lupa mendoakan mereka yang kurang atau belum memberikan dukungan pada kegiatan kami.

FOR MORE INFORMATION Penulis adalah seorang pemerhati Perempuan dan Anak dari Forum Peduli Perempuan, Atambua, Nusa Tenggara Timur dan dapat dihubungi melalui email pada alamat [email protected]

News


Volume V - edisi 71

22

AIPMNH

KEMITRAAN AUSTRALIA INDONESIA UNTUK KESEHATAN IBU DAN BAYI BARU LAHIR

Kisah

Bidan Aloisia dari Ende E

nde, pantainya indah menakjubkan, pepohonan hijau rimbun dan lereng bukit subur membentang. Pemandangan ini bisa mengelabui orang tentang perjuangan Ende memerangi kemiskinan, kematian ibu dan kematian bayi. Di Rumah Sakit Umum Daerah Ende, Bidan Aloisia Ernesta menangani lebih dari seratus ibu setiap bulan. Sering kali, kaum ibu harus berjalan kaki atau menempuh perjalanan panjang dengan sepeda motor, dan (jika beruntung) dengan ambulans, demi mendapatkan pertolongan di rumah sakit untuk menangani komplikasi persalinan. Ini bukan hal baru bagi Aloisia. Ia terkenang masa kecilnya di Wolojita, sekitar 90 km dari kota Ende. Kala itu, ibu hamil di desanya dibawa dengan tandu bambu ke rumah bidan desa untuk persalinan, dengan fasilitas seadanya. Bagi Aloisia kecil, bidan desa dalam seragam putih bersih kala itu, ibarat pahlawan berkekuatan khusus untuk menyelamatkan nyawa si bayi. Bidan Aloisia menguatkan ibu yang menanti saat persalinan di RSUD Ende. Lebih dari 30 tahun kemudian, Aloisia sudah menjadi Kepala Bidan di RSUD Ende. Kini, ia melakukan hal yang sama bagi orang lain, seperti yang dilakukan pahlawan masa kecilnya. Dikuatkan oleh pelatihan dari AIPMNH, Aloisia menjadi terampil menangani persalinan darurat. Diakuinya, setahun yang lalu keterampilan seperti itu tidak dimilikinya. Tahun lalu, Aloisia dilatih untuk asuhan persalinan normal, p e n a n g a n a n e m e rg e n s i o b s te t r i d a n n e o n a t a l komprehensif serta pertolongan gawat darurat. Pelatihan seperti itu membekali bidan dan perawat untuk menangani komplikasi persalinan, perawatan bayi berat lahir rendah, perawatan pasca-aborsi, infeksi, dan Keluarga Berencana.

“Pelatihan itu sangat membantu kami menangani kasus emergensi dengan lebih efisien. Saya belajar cara menyiapkan oksitosin untuk menghentikan perdarahan dalam persalinan,” tutur bidan Aloisia. “Saya jadi lebih percaya diri untuk menangani sendiri kasus asfiksia dan eklampsia. Saya tahu kapan harus segera merujuk pasien ke dokter.”

ALOISIA ERNESTA, Head Midwife at the Ende District Hospital on the island of Flores, East Nusa Tengarra province (NTT).

23

News


Volume V - edisi 71

Bidan Aloisia menguatkan ibu yang menanti saat persalinan di RSUD Ende

Perdarahan dan asfiksia adalah penyebab utama kematian ibu dan bayi baru lahir di Provinsi NTT. Keterampilan yang diperoleh bidan Aloisia dan koleganya sangat berarti untuk menyelamatkan nyawa ibu dan anak. Aloisia adalah salah satu dari ratusan tenaga kesehatan yang dilatih melalui Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir, yang berkarya di 14 kabupaten di NTT. Aloisia dan rekan-rekannya juga mendapatkan pelatihan kala-kerja melalui Program Sister Hospital AIPMNH. Sister Hospital adalah kerja sama antara rumah sakit di daerah dengan rumah sakit lain yang lebih maju. Tujuannya adalah memberikan pelayanan bagi ibu dan bayi sambil mengembangkan kapasitas staf di enam RSUD mitra di NTT. Kelak, staf RSUD setempat mampu memberikan pelayanan kesehatan darurat 24-jam bagi ibu dan anak. Namun, ia mengakui bahwa keterampilan dan fasilitas bukanlah segalanya. Aloisia, ibu dari dua orang anak ini, berbicara tentang kendala budaya yang dihadapi kaum perempuan di daerahnya.

“Perempuan di sini sering kurang berperan dalam pengambilan keputusan. Mereka harus menunggu izin dari suami atau mertua agar bisa melahirkan di Puskesmas atau rumah sakit. Pada saat izin itu diberikan, mungkin semuanya sudah terlambat,” tutur Aloisia. Gizi dan pemahaman tentang tanda-tanda bahaya dalam kehamilan juga merupakan persoalan. Terbukti, banyak bayi yang lahir prematur dan lahir dengan berat badan sangat rendah di RSUD Ende. Itulah sebabnya, Aloisia dan koleganya juga mendidik para ibu untuk merawat kesehatan mereka sendiri selama kehamilan. Harapannya, semua ibu melahirkan di Puskesmas yang lebih dekat, dengan sedikit atau tanpa komplikasi.

“Kaum perempuan di sini masih menghadapi persoalan yang sama seperti dulu,” kata Aliosia. “Tetapi kini kami lebih tahu cara menolong ibu agar persalinannya selamat dan bayinya lebih sehat.”

Ende’s stunning coastline, lush forests and fertile hillsides belie its struggles with poverty and maternal and neonatal mortality. At the Ende District Hospital, midwives like Aloisia Ernesta treat more than 100 women a month, who travel by foot, motorbike and ambulance - if they’re lucky – in the hopes of finding someone who can handle a complicated delivery. The scene is not new to Aloisia. As a child in Wolojita, a village 90 kilometers away from the city of Ende, Aloisia remembers women being carried on bamboo stretchers to the village midwife’s house to give birth in the most basic of conditions. To her, that midwife in her uniform was someone with the strength to give a child safe passage into the world. More than thirty years later, Aloisia is Head Midwife at the Hospital, doing the same for others. And with the training provided by the AusAID funded Australia-Indonesia

Partnership for Maternal and Neonatal Health (AIPMNH), she is equipped to handle complicated deliveries, which just a year ago she considered well beyond her capacity. Over the last year, Aloisia has been trained in Normal Delivery Care, Comprehensive Emergency Obstetric Neonatal Care and Emergency First Aid, courses that teach midwives and nurses how to handle obstetric complications, care for low birth weight babies, post-abortion care, family planning and infection control. “The trainings have really helped me – and all of us here to be more efficient when handling emergencies, “ Aloisia said. “I learned how to prepare oxytocin to stop excessive bleeding during delivery,” she explained. “And I’m more confident to handle cases like asphyxia and eclampsia on my own and to know when to immediately refer the patient to the doctor.” With hemorrhaging and asphyxia as two of the leading causes of maternal and neonatal death in the province of Nusa Tenggara Timur (NTT), it’s skills like these that Aloisia and her colleagues are using to save lives. Aloisia is one of hundreds of health workers trained with the support of AIPMNH in more than 14 districts throughout NTT. She and her colleagues have also received on the job training through AIPMNH’s Sister Hospital Program - a partnership where a team of health workers from nationally renowned hospitals are contracted to provide on-the-job training to staff in six district hospitals throughout NTT so that they can eventually provide 24hour emergency maternal and child health services. Skills and facilities aren’t everything though. Aloisia, herself a mother of two, described some of the cultural constraints that women in this area face. “Women here often lack decision-making power,” she explained.“They have to wait for their husbands or in-laws to permit them to go to a health center or hospital to give birth.” “By the time that happens, it may be too late,” she said. Nutrition and awareness of the danger signs during pregnancy are also big issues, as evidenced by the number of premature and low birth weight babies in the perinatal care unit at the Hospital. That’s why Aloisia and her colleagues also educate mothers, who may come from remote areas, about tracking their own health during pregnancy so that maybe next time around they can give birth at a health center closer to home and with fewer complications. “Women here still face some of the same issues that I saw growing up,” Aloisia said. “But we know better now how to help women have a safer delivery and a healthier baby.”

FOR MORE INFORMATION Penulis adalah seorang pemerhati Perempuan dan Anak dari Forum Peduli Perempuan, Atambua, Nusa Tenggara Timur dan dapat dihubungi melalui email pada alamat [email protected]

News


Volume V - edisi 71

24

KENAIKAN JUMLAH BEASISWA UNTUK S

FOKUS KHUSUS PADA IND

INCREASE IN POST-GRADUATE STUDIES SCHOLARSHIPS FO Pemerintah New Zealand di tahun 2011 telah meningkatkan jumlah penerima beasiswa New Zealand-ASEAN Scholars (NZ-AS) bagi warga negara Indonesia untuk melakukan studi pasca sarjana dari 15 menjadi 50 penerima beasiswa per tahun. Pemberian beasiswa akan difokuskan bagi pelamar dari Indonesia bagian Timur serta bagi mereka yang ingin melanjutkan studi dalam bidang Geothermal. BaKTINews baru-baru ini mendapatkan kesempatan untuk berbincangbincang dengan Duta Besar New Zealand bagi Indonesia, Mr. David Taylor, yang menjelaskan perubahan ini secara rinci. Mengapa Pemerintah New Zealand memutuskan untuk meningkatkan jumlah beasiswa pasca-sarjana bagi Indonesia dari 15 menjadi 50 orang per tahun dimulai pada tahun 2011? Pemerintah memberikan perhatian khusus terutama dalam meningkatkan hubungan antara New Zealand dengan negara – negara di wilayah ASEAN. Jumlah keseluruhan beasiswa bagi negara-negara ASEAN meningkat dari sekitar 70 menjadi 170 dan Indonesia mendapatkan proporsi terbesar. Hal ini mencerminkan betapa pentingnya Indonesia dalam ASEAN dan juga untuk New Zealand, dan Pemerintah New Zealand telah bekerja keras untuk meningkatkan hubungan dengan Indonesia dalam segala aspek. Beasiswa NZ-AS terbuka untuk umum bagi seluruh warga negara Indonesia yang memenuhi kriteria, tetapi pertimbangan khusus diberikan bagi pelamar dari Indonesia bagian Timur dan bagi mereka yang ingin belajar geothermal. Apakah ada alasan tertentu? New Zealand berambisi untuk memberikan bantuan terutama untuk sektor yang membutuhkan pengembangan terbesar. Indonesia bagian Timur memiliki lebih banyak tantangan dalam pembinaan dan pengembangan di berbagai sektor dibandingkan dengan sebagian besar wilayah di nusantara. Kami memiliki hubungan jangka panjang dengan pemerinah Papua dan Papua Barat serta Maluku dan kami percaya bahwa sangatlah penting untuk terus mencoba dan membantu mereka dalam mengembangkan sumber daya manusia sehingga mereka dapat terus berkembang. Kami juga mencoba untuk menemukan cara untuk bekerja sama di area dimana New Zealand memiliki sesuatu yang spesial untuk ditawarkan. Kami adalah pemimpin dunia dalam bidang Geothermal terutama dalam bidang pelatihan, pengembangan kawasan Geothermal serta teknologi dan keterampilan yang relevan untuk industri Geothermal. Indonesia mempunyai sumber daya panas bumi yang mirip dengan New Zealand dan bahwa Presiden telah memberikan skema program pembangunan yang sangat ambisius dan kami percaya bahwa kami mempunyai sesuatu yang unik untuk ditawarkan. Apakah ada kriteria untuk Kandidat yang Pemerintah New Zealand ingin lihat melamar Program NZ-AS? Kami fokus pada masyarakat yang berminat untuk melanjutkan program S2 atau S3. Kami mencari individu yang telah mempunyai pengalaman kerja dan berambisi untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas mereka dalam memberikan kontribusi bagi pembangunan Indonesia melalui pendidikan tingkat lanjut. Kami terbuka mengenai bidang studi yang sekiranya menarik bagi kandidat, tetapi kami memprioritaskan kandidat dari Indonesia bagian Timur, dari sektor Geothermal dan juga dibeberapa bidang pertanian tertentu dan personel dari sejumlah Kementrian Indonesia.

25

News


Proses ini sangat kompetitif sehingga mereka dengan kualifikasi akademik yang kuat dan pengalaman kerja akan memiliki prospek yang lebih baik. Yang kami coba lakukan adalah untuk melatih para pemimpin masa depan untuk Indonesia. Pengalaman seperti apa yang Anda ingin penerima beasiswa dapatkan ketika mereka belajar di New Zealand? Jelas sekali bahwa kami ingin para penerima beasiswa untuk memiliki pengalaman akademis yang baik, memperkaya diri mereka sendiri melalui belajar di salah satu dari universitasuniversitas peringkat dunia yang kami miliki. Tetapi kami juga ingin mereka menikmati hidup dan bergaul dengan, masyarakat New Zealand dan orang-orang dari seluruh dunia yang tinggal di sana. Saya berharap penerima beasiswa mendapat kesempatan untuk melihat New Zealand dan keindahan alamnya, dan mendapati orang-orang yang ramah, sebuah masyarakat yang multicultural (termasuk di dalamnya kultur tradisional Maori dan kultur Pasifik). Jika penerima beasiswa membawa pasangan dan anak-anak bersama mereka, kami ingin mereka juga mengalami sebuah pengalaman yang menyenangkan dan memperkaya hidup mereka. Pasangan diizinkan untuk bekerja dan keluarga dapat menikmati perawatan kesehatan universal kami termasuk akses ke pendidikan. Apa yang Anda harapkan dari para penerima beasiswa ketika mereka kembali ke Indonesia? Kami berharap bahwa pendidikan dan pengalaman luas yang tersedia di New Zealand akan membantu mereka dalam karir profesional yang mereka pilih. Akan tetapi kami tetap ingin dapat berhubungan dengan alumni dari waktu ke waktu. Selama penempatan, saya telah menyelenggarakan berbagai acara dengan alumni dalam hubungan dengan berbagai universitas. Ini merupakan cara yang bagus untuk saling mengejar ketinggalan dengan orang lain dan untuk mengetahui apa yang mereka lakukan sekarang. Hal ini juga merupakan kesempatan untuk menginformasikan mereka apa yang sedang terjadi di New Zealand. Apakah ada hal lain yang Anda ingin tambahkan? Hubungan dengan Indonesia adalah salah satu hal yang terpenting bagi pemerintah New Zealand. Hal ini hanya akan tumbuh secara signifikan dalam tahun-tahun mendatang. Ini adalah hubungan yang menguntungkan bagi kedua belah pihak dan akan terus berlanjut ke depannya. Dari perspektif New Zealand, adalah penting untuk memperdalam hubungan dengan Indonesia dari semua lapisan kehidupan. Program bantuan, dan komponen beasiswa di dalamnya, merupakan cara untuk memberikan manfaat nyata kepada masyarakat Indonesia beserta pemerintah dan bisnis di sini. Saya senang akan kesempatan yang diberikan dengan kenaikan jumlah beasiswa baru-baru ini untuk membantu lebih banyak masyarakat Indonesia mencapai potensi mereka dan mengalami pendidikan New Zealand yang berkualitas tinggi.

Volume V - edisi 72

STUDI PASCA-SARJANA DI NEW ZEALAND

DONESIA BAGIAN TIMUR

OR NEW ZEALAND-SPECIAL FOCUS ON EASTERN INDONESIA In 2011, the New Zealand Government increased the number of New Zealand-ASEAN Scholars (NZAS) scholarships available for Indonesians to undertake post-graduate studies in New Zealand from 15 places per year to 50. In addition, a particular focus will be on providing scholarships for applicants from Eastern Indonesia, as well as those furthering their studies in geothermal energy. BaKTI News recently caught up with the New Zealand Ambassador to Indonesia, Mr. David Taylor, who explained these changes in more detail. Why did the New Zealand Government decide to increase the number of post-graduate scholarships for Indonesia from 15 to 50 per year starting in 2011? The Government attaches particular weight to New Zealand's relationship withASEAN and wanted to increase engagement across the region. The overall number of scholarships for ASEAN countries increased from around 70 to 170 and Indonesia secured the largest proportion. This reflected the particular importance of Indonesia within ASEAN and for New Zealand, and we have been working hard to lift our engagement with Indonesia across all aspects of the relationship. While the NZ-AS scholarships are open for all Indonesians who meet the criteria, special consideration is given to applicants from Eastern Indonesia and those wanting to study geothermal energy. Why is that? New Zealand's ambition is to provide development assistance to those with the greatest needs. Eastern Indonesia has more development challenges than most other parts of the archipelago. We have had a longstanding association with Papua and West Papua provinces as well as Maluku and we believe it is important to continue to try and assist them develop their human capital so that they can progress. We also try to find ways to cooperate in areas where New Zealand has something special to offer. We are a world leader in geothermal energy, in terms of training people, developing geothermal areas and technology and skills relevant to the geothermal industry. As Indonesia has similar geothermal resources to New Zealand and the President has outlined a very ambitious development programme, we believe we have something unique to offer. What kind of candidates would the New Zealand Government like to see applying for the NZ-AS Programme? We focus on people who want to undertake Mastersdegree or Doctorate study. We are looking for individuals who have some work experience and an ambition to further develop their skills and capacity to contribute to Indonesia's development through further study. We have an open-mind about the areas candidates might study, but we do prioritise candidates from Eastern Indonesia, those in the geothermal sector, certain agriculture interests and personnel from a number of government

departments. The process is highly competitive so those with a strong academic qualification and work experience obviously have better prospects. What we are trying to do is help train future leaders for Indonesia. What kind of experience do you want the Awardees to have while they are studying in NZ? Obviously we want them to have an excellent academic experience, enriching them through study at one of our worldranked universities. But we also want them to enjoy living in New Zealand, rubbing shoulders with New Zealanders and people from around the world who come to our country to study. I hope awardees will get the chance to see New Zealand, its natural beauty, and to come to appreciate the friendly people, a welcoming multicultural society (including the indigenous Maori culture and Pacific culture). If awardees bring their partners and children with them, we want those people also to have a happy and enriching experience as well. Partners are permitted to work and families can also enjoy our universal health care and access to education. What do you expect from them after they return to Indonesia? We hope that the New Zealand education and broader experience will serve them well in their chosen professional career. But we do like to stay in touch with alumni from time to time. Over the course of my posting, I've hosted perhaps a dozen alumni functions in association with different universities. It's been a great way to catch up with people and to learn what they're doing now. It's also a chance to keep them informed about what's happening in New Zealand. Is there anything else you would like to add? The relationship with Indonesia is one of New Zealand's most important. It will only grow in significance in the years ahead. It's a relationship that benefits both countries and will continue to do so. From New Zealand's perspective, it's essential that we deepen our connections with Indonesians from all walks of life. The aid programme, and the scholarships component within it, are ways to deliver real benefits to the Indonesian people and government and business here. I am excited about the opportunity provided by the recent increase in the number of scholarships to help many more Indonesians achieve their potential and experience a top quality New Zealand education.

Batas waktu aplikasi untuk beasiswa NZ-AS adalah 11 April 2012. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi www.nzembassy.com / indonesia atau www.aid.govt.nz atau email ke [email protected]. Dalam edisi BaKTI News berikutnya, Alumni dari Indonesia bagian Timur akan berbagi pengalaman mereka ketika tinggal dan belajar di New Zealand. The deadline for applicants for an NZ-AS scholarship is 11th April 2012. For more information, please contact the NZ-AS Team at [email protected]. In the next issue of BaKTI News, Alumni from Eastern Indonesia will share their experiences living and studying in New Zealand.

News


Volume V - edisi 72

26

UPDATES

10 batukar.info adalah bursa pengetahuan online pertama di KTI yang menyediakan berbagai fitur dan grup agar para pelaku pembangunan dapat bertukar ide, pengalaman, gagasan dan terghubung dengan anggota lain untuk saling menginspirasi dan mempercepat pembangunan di Kawasan Timur Indonesia. Fitur Referensi k ami menyajik an berbagai laporan terkini serta publikasipublik asi dalam dan luar negeri mengenai berbagai isu pembangunan di Kawasan Timur Indonesia. Anda juga dapat berdiskusi dan mengembangk an gagasan dalam mempercepat pembangunan KTI sesuai bidang yang Anda minati. Silakan berkunjung ke batukar.info

http://www.batukar.info Anda juga dapat bergabung dengan salah satu jaringan berikut. Pengelolaan Keuangan Publik http://www.batukar.info/komunitas/ groups/pfm-pengelolaan-keuanganpublik

ARTIKEL YANG PALING DIMINATI

Bangun Mandar, Sebuah Alternatif Inovasi dan Solusi Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat

Misteri 11 September 2001 http://www.batukar.info/komunitas/articles/ misteri-11-september-2001

http://www.batukar.info/komunitas/ articles/bangun-mandar-sebuahalternatif-inovasi-dan-solusipenanggulangan-kemiskinan-di-p

Krisis Global dan RAPBN 2012 http://www.batukar.info/komunitas/articles/ krisis-global-dan-rapbn-2012

Butuh Kemauan Politik Kembangkan Energi Terbarukan http://www.batukar.info/komunitas/ articles/butuh-kemauan-politikkembangkan-energi-terbarukan Menata Pertanahan, Kehutanan dan Pertambangan Demi Kepentingan Negara dan Lingkungan Hidup http://www.batukar.info/komunitas/ articles/menata-pertanahan-kehutanandan-pertambangan-demi-kepentingannegara-dan-lingkung Moratorium (Belanja) Pegawai http://www.batukar.info/komunitas/ articles/moratorium-belanja-pegawai

Membangun kota yang berpihak pada warganya http://www.batukar.info/komunitas/articles/ membangun-kota-yang-berpihak-padawarganya Perempuan Aktivis : Rabiah, Sang Suster Apung http://www.batukar.info/komunitas/articles/ perempuan-aktivis-rabiah-sang-suster-apung Rasa Iba Presiden http://www.batukar.info/komunitas/articles/ rasa-iba-presiden Positive Discipline di Sekolah Ramah Anak http://www.batukar.info/komunitas/articles/ positive-discipline-di-sekolah-ramah-anak

JiKTI (Jaringan Peneliti Kawasan Timur Indonesia) http://www.batukar.info/komunitas/ groups/jaringan-peneliti-kti-jikti

27

January February March April May June July August September October November

Content Overview

January February March April May June July August September October November January February March April May June July August September October November

2011

16,733 16,972 20,427 17,400 17,562 16,491 15,196 13,632 17,040 16,295 11,806

January February March April May June July August September October November

Visits

Pageviews

Absolute Unique Visitors

Statistik Batukar.info

31,060 31,987 35,579 30,440 32,465 31,203 29,802 29,896 30,344 28,652 22,264 25,570 26,361 31,656 30,440 27,314 26,134 24,886 22,867 25,707 24,883 18,632 18,700 18,982 23,118 19,447 19,837 18,852 17,201 16,072 19,494 18,896 13,421

News

BLOG PILIHAN TAHUN 2011 Mempercepat pembangunan Gorontalo dalam perspektif MP3EI http://www.batukar.info/komunitas/ blogs/mempercepat-pembangunangorontalo-dalam-perspektif-mp3ei Suku Ammatoa Kajang, Kab. Bulukumba http://www.batukar.info/komunitas/ blogs/suku-ammatoa-kajang-kabbulukumba Kesetaraan gender dan kapasitas perempuan http://www.batukar.info/komunitas/ blogs/kesetaraan-gender-dan-kapasitasperempuan Mendorong Pembangunan Manusia di Provinsi Gorontalo http://www.batukar.info/komunitas/blogs/ mendorong-pembangunan-manusia-diprovinsi-gorontalo Manado, Surga Para Pemabuk? http://www.batukar.info/komunitas/blogs/ manado-surga-para-pemabuk


Menciptakan daya saing daerah http://www.batukar.info/komunitas/ blogs/menciptakan-daya-saingdaerah Stres kerja PNS http://www.batukar.info/komunitas/ blogs/stres-kerja-pns Sudahkah kita membaca hari ini? http://www.batukar.info/komunitas/ blogs/sudahkah-kita-membaca-hariini Perasaan diskriminasi PNS pada Era Otonomi Daerah http://www.batukar.info/komunitas/ blogs/perasaan-diskriminasi-pnspada-era-otonomi-daerah Waspada: Surat Edaran Palsu mengatasnamakan Bappenas http://www.batukar.info/komunitas/ blogs/waspada-surat-edaran-palsumengatasnamakan-bappenas

Volume V - edisi 72

PELUANG OPPORTUNITY

BEASISWA The Norwegian Government Scholarship for Master's and PhD Students from Developing Countries, Norway

T

he main objective of the Quota Scheme is to contribute to capacity building through education that will benefit the home country of the students when they return. The Quota Scheme is also intended to strengthen relations between Norway and the selected countries and thus contribute to internationalisation at Norwegian institutions of higher education. Most universities and university colleges in Norway participate in the Quota scheme. The institutions involved are allocated a certain number of students under the programme each year. The scheme normally includes courses at Master's and Ph.D. level in addition to certain professional/Bachelor's degrees. Most of the Norwegian institutions offer courses and educational programmes in English. Study Subject(s): Courses offered by Quota Scheme Course Level:Master's and PhD, Professional/Bachelor's degrees. Scholarship Provider: The Norwegian Government Scholarship can be taken at: Norway Eligibility: As a student, you must apply directly from your home country. You must have stayed at least one year in your home country directly prior to the planned course of study at the Norwegian university /university college. To be eligible to apply for the Quota Scheme, you must be able to find your home country on this list. Students usually apply for degree programmes that serve as a continuation of their studies in their home country or for courses which can be a joint part of a degree programme in their home country (joint degree or sandwich programmes). Most of the programmes offered are at Master's or PhD level, but the Quota Scheme also offers certain Bachelor's study programmes. All candidates should typically have the following basic qualifications: * Secondary school certificates* Minimum two years of higher education from their home country Some exceptions apply for certain professional educational courses at Bachelor's level. How to Apply Online Scholarship Application Deadline 1 December 2011

WEBSITE BULAN INI

Trash and Entreprenuers http://asrulhoesein.blogspot.com/ “Kompos, sebagai hasil dari pengolahan sampah dan limbah organik, bermanfaat besar bagi upaya memperbaiki struktur tanah dengan meningkatkan kandungan bahan organik (C- Organik) dan akan meningkatkan kemampuan untuk mempertahankan kandungan air tanah. Aktivitas mikrobia yang bermanfaat bagi tanaman akan meningkat dengan penambahan kompos.” Rata-rata blog di Indonesia bercerita tentang seputar hidupnya, pendapat pribadi mengenai sesuatu hal dan sebagainya. Jujur, hanya sedikit yang memuat tentang isu-isu pembangunan atau isu-isu yang spesifik seperti lingkungan. Melihat blog ini, si penulis sangat tertarik dengan kewirausahaan dan isu lingkungan. Walau pun sedikit tidak berhubungan, si pemilik blog berusaha untuk membagikan pengalaman dan pengetahuannya mengenai hal ini dalam prosi yang berimbang. Gerakan hijau atau manajemen organik selalu disebut dalam blog ini. Jadi silahkan lihat beberapa artikel yang berhubungan dengan penyelamatan lingkungan serta manajemen sumberdaya limbah dan sampah untuk pelestarian lingkungan bisa dijadikan referensi yang berguna.“Jika ingin panen satu musim, maka tanamlah biji-bijian, jika ingin panen setiap tahun maka tanamlah pohon-pohonan, jika ingin panen sepanjang tahun maka didiklah yang menanam (manusianya)”

Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kerja Sama ntar Daerah http://www.lekad.org/ LEKAD adalah Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kerja Sama Antar Daerah. Organisasi ini berperan kuat mewujudkan pembangunan wilayah dan kota yang berkeadilan serta berkelanjutan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pemberdayaan dan sinergitas aliansi antar daerah dalam menjalani persaingan pembangunan ditingkat global. Bagaimanakah proses perencanaan Kerjasama Antar Daerah (KAD) secara kewilayahan dilakukan? Tools perencanaan apa saja yang digunakan dalam rangka membangun KAD yang efektif? Semua pertanyaan tersebut dapat dijawab dari berbagai informasi yang tersaji di dalam website ini. Ada pula petunjuk langkah-langkah teknis mengenai bagaimana melakukan kerjasama antar daerah dengan memperhatikan faktor-faktor kunci keberhasilan pelaksanaan KAD, bisa disimak dalam informasi yang memuat pedoman penting untuk memperoleh pola kerjasama antar daerah dalam konteks Regional Management yang efektif. Ada pula beberapa referensi yang bisa diunduh secara gratis mengenai pemahaman dasar Regional Management dan Regional Marketing, Regionalisasi dan Manajemen KAD dan beberapa peraturan yang melandasi Kerjasama Antara Daerah yang didasari oleh Undang-undang.

Click here to detail application: http://siu.no/eng/Front-Page/Programmeinformation/Development-cooperation/QuotaScheme/%28view%29/4670

News


Volume V - edisi 72

28

PROFIL LSM

Lembaga Pesisir dan Lautan

eLSiL Kie Raha M

asyarakat Pedesaan di wilayah pesisir pantai dan pedalaman merupakan kelompok masyarakat yang hampir sebagian hidupnya bergantung pada potensi sumberdaya alam disekitarnya. Taraf hidup masyarakat kedua wilayah ini umumnya sangat tertinggal karena kurangnya keterampilan, manajemen dan modal serta pengetahuan tentang pentingnya pemanfaatan sumber daya alam secara lestari. Di samping itu faktor ketidakadilan hukum, kebijakan ekonomi dan politik yang diskriminatif terhadap mereka juga masih menjadi penyebab rendahnya taraf hidup masyarakat. Di sisi lain Wilayah Pesisir Pantai dan pedalaman merupakan tempat pembuangan limbah dan sampah, baik itu domestik industri maupun jasa yang berakibat pada rusaknya ekosistem pantai dan hutan serta punahnya spesies alamiah (endemik). Hal ini diperburuk lagi dengan rendahnya pemahaman demokrasi, HAM dan lingkungan dan lestari di sebagian masyarakat kita, yang akhirnya menimbulkan kecenderungan mempertahankan praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) dalam segala aspek kehidupan. Isu-isu ini merupakan masalah yang harus ditangani secara serius dan terpadu. Untuk menjawab persoalan-persoalan tersebut, maka beberapa aktivis dan pemerhati lingkungan demokrasi HAM dan pemberdayaan Masyarakat di Maluku Utara, sepakat untuk mendirikan Lembaga Pesisir dan Lautan (eLSiL Kie Raha) di Ternate pada tanggal 3 Juni 2005.

VISI Terberdayanya masyarakat pedesaan di wilayah pesisir dan pedalaman dalam aspek Ekonomi, Politik, Sosial, Budaya dan Hukum.

BIDANG KERJA YANG MENJADI SEKTOR KEGIATAN 1. 2. 3. 4. 5. 6.

KELOMPOK SASARAN 1. 2.

2. 3. 4. 5.

Meningkatkan taraf hidup masyarakat di wilayah pesisir dan pedalaman melalui usaha ekonomi produktif yang ramah lingkungan Melakukan riset dan pemetaan sumber daya hayati laut, pertanian dan kelautan Melakukan pelatihan / pendidikan dan kampanye tentang lingkungan hidup, HAM, Demokrasi Gender dan mempromisikan sehat Melakukan kegiatan konservasi/rehabilitas sumberdaya hayati laut dan kehutanan Seminar dan Publikasi

BEBERAPA KEGIATAN/PROGRAM YANG PERNAH DILAKSANAKAN ADALAH : 1.

Pelatihan Kemitraan Usaha pengelolaan hasil perikanan. Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Maluku Utara.

2.

Pembinaan dan Pendampingan Desa Nelayan/Kampung Nelayan Toniku. Kecamatan Jailolo Selatan. Kabupaten Halmahera Barat-Maluku Utara.

3.

Menerbitkan Buku ”Di Titik Biru Perikanan-Kelautan” kerjasama Pemerintah Kota Ternate dan eLSiL Kie Raha. Terlibat dalam Penyusunan ”The Basic Study on Regional Fishery Organization For Fishery Reource Management ” Kerjasama Departemen Kelautan dan Perikanan RI dengan Japan International Coorporation Agency (JICA)

4.

Koordinator Bidang Pada Program Mitra Bahari (PMB) Departemen Kelautan & Perikanan Republik Indonesia For Nourth Mollucas Regional Centre (RC)

5.

Pelaksana Proyek Penyusunan dan Pembuatan Profil Pulau Jiew (pulau terluar Maluku Utara) Proyek Dinas Kelautan & Perikanan Maluku Utara Pelaksana Progam LEAD UNDP Maluku Utara. Kerjasama eLSiL Kie Raha dengan UNDP Indonesia

6.

Tim Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu Ranperda PWP) Kota Ternate. Yang digunakan oleh DPRD Kota Ternate

INFORMASI LEBIH LANJUT FOR MORE INFORMATION Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dan memulai kerja sama, silahkan menghubungi : eLSiL Kie Raha Ir.Thamrin A. Ibrahim,Direktur Jl. Maliaro RT 08 RW 03 Lorong Dinga Ternate Selatan-Maluku Utara E-mail : [email protected] 29

News


Masyarakat miskin / rentan di wilayah pesisir dan pedalaman Masyarakat miskin / rentan di wilayah perkotaan

Selama kurang lebih 6 tahun pengabdiannya di masyarakat, eLSiL Kie Raha telah melakukan berbagai macam kegiatan dan program, bekerja sama dengan berbagai pihak, baik pemerintah daerah, pihak swasta maupun sesama LSM pusat maupun daerah.

MISI 1.

Pengembangan ekonomi alternatif Pendidikan dan latihan (DIKLAT) Konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam Pemberdayaan kaum perempuan dan anak putus sekolah Eksplorasi sumber daya alam di wilayah pesisir dan pedalaman Kesehatan masyarakat

Volume V - edisi 72

KEGIATAN DI BaKTI

16 Desember 2011

Presentasi dan Diskusi HIV/AIDS Presentasi dan Diskusi tentang HIV/AIDS yang adalah salah satu concern isu digelar BaKTI pada Jumat, 16 Desember 2011 di BaKTI Makassar dengan mengangkat tema “Memahami, Mengasah Kepedulian Karena Kita Setara”. Diskusi ini menghadirkan dua orang narasumber yakni Farid Satria, Ketua Persatuan Korban Nafza Makassar yang memaparkan hasil penelitian bertajuk “Dari ODHA untuk ODHA” dan Syaiful AFatih, seorang mahasiswa Antropologi FISIP Unhas, dengan judul penelitian “Ngutang Kondom: Strategi Waria/PSK dalam Perolehan Kondom dan Pencegahan HIV di Makassar”. Hasil-hasil penelitian ini membuka mata peserta untuk memandang masalah HIV/AIDS secara bijak, khususnya dalam hidup bersama kelompok rentan seperti pemakai napza dan waria. Lewat diskusi ini peserta diharapkan lebih sadar dan peduli sehingga stigma dan diskriminasi terhadap ODHA semakin berkurang. Tidak hanya rasa peduli dan empati saja namun dengan berbagi pengetahuan dan informasi yang benar dan pengenalan terhadap kehidupan korban HIV/AIDS bisa membantu mereka untuk bangkit dari keterpurukan. Diskusi ini dihadiri oleh peserta yang berasal dari Pemda, LSM pemerhati HIV/AIDS, akademisi, mahasiswa dan masyarakat umum.

30 November 2011

Diskusi Publik : Demokrasi Tanpa Partai Demokrasi pada hakekatnya bertujuanmensejahterakan masyarakat. Sehubungan dengan itu, partai politik seharusnya mengambil peran dalam mendorong demokrasi yang lebih berkualitas. Kenyataanya sikap para elit politik cenderung negatif di berbagai media dan membuat masyarakat kehilangan kepercayaan kepada parpol. Demikian ditegaskan Ketua KNPI Sulsel, Jamaluddin Syamsir dalam Diskusi Publik “Demokrasi Tanpa Parpol” yang digelar oleh Lembaga Intelektual-Kaderisasi & BEM YPUP pada 1 Desember di backyard BaKTI. Hadir pula sebagai pembicara, Aziz Kahar Muzakkar, seorang Anggota DPD RI asal Sulawesi Selatan yang menegaskan tentang bagaimana ketidakpercayaan masyarakat terhadap parpol. Hanya saja, demokrasi tanpa partai itu tidak ada. Acara ini dhadiri oleh 70 orang yang berasal dari CSO, para jurnalis, dan mahasiswa.

21 Desember 2011

Diskusi Akhir Tahun: Dimensi Kelautan Sulawesi Selatan, Potensi atau Ancaman? Ikatan sarjana Kelautan (ISLA) UNHAS menggelar Diskusi Akhir Tahun mengangkat tema “Dimensi Kelautan Sulawesi Selatan, Potensi atau Ancaman? pada Jumat, 21 Desember di ruang pertemuan BaKTI. Diskusi ini menghadirkan sejumlah narasumber diantaranya Nurhadi Sirimorok- peneliti kebudayaan Sulsel dengan topik “Keunggulan Sejarah Maritim Sulawesi Selatan, Pelajaran dari Kerajaan Gowa” dan AM Zulkarnaen-Aktivis Lembaga Kajian Lingkungan dan Advokasi Masyarakat yang mengangkat topik “Dimensi Teluk Bone: Potensi dan Isu Pengelolaan Kelautan Luwu Timur” serta Syafyuddin YusufAhli Karang dari FKIP UNHAS dengan topik “Kondisi Terumbu Karang di Sulawesi Selatan”. Kegiatan ini diharapk an dapat meningk atk an pengetahuan dan komitmen para pemangku kepentingan berdasarkan uraian kondisi dan tantangan isu kontemporer sumberdaya kelautan di Sulsel serta mendorong upaya pengelolaan sumberdaya potensial kelautan yang lebih baik. Diskusi ini dihadiri oleh peserta berasal dari LSM lingkungan pesisir dan laut, mahasiswa, dan masyarakat umum.

BaKTI menyediakan fasilitas Ruang Pertemuan bagi para pelaku pembangunan untuk melaksanakan seminar, lokakarya, rapat, dan diskusi. Reservasi ruangan dapat dilakukan melalui email dengan menghubungi [email protected] atau telepon 0411 3650320-22, atau berkunjung langsung ke Kantor BaKTI, Jl. Dr. Sutomo 26 Makassar.

INFO BUKU

Kearifan Lingkungan Sulawesi Penerbit Publisher Pusat Pengelolaan Ekoregion Sulawesi, Maluku dan Papua Kementerian Lingkungan Hidup

Deskripsi fisik Physical Description xxiv+323 hal, 14 x 21 cm

ISBN 978-602-9023-04-6

Kumpulan tulisan hasil pengkajian atas kearifan lingkungan Sulawesi yang masih tersisa yang tersebar pada masyarakat etnik diwilayah Sulawesi terangkum dalam buku ini. Kearifan lingkungan yang masih diterapkan tersebut dapat disinergikan dengan sistem pengetahuan modern dalam rangka pengembangan sistem pengelolaan lingkungan hidup yang berklanjutan

Meraba Indonesia, Ekspedisi “Gila” Keliling Nusantara Penulis Author Ahmad Yunus

Penerbit Publisher Serambi

Deskripsi fisik Physical Description 370 Hal, 13 x 20.5 cm

ISBN 978-979-024285-2

Farid Gaban dan Ahmad Yunus, dua wartawan senior melakukan perjalanan mengelilingi Indonesia, dari Sabang hingga Merauke dengan tujuan mengagumi dan menyelami Indonesia. Buku ini adalah catatan perjalanan mereka. Catatan keseharian masyarakat yang mereka kunjungi. Catatan dari dekat, ditulis dengan gaya penulisan sastrawi yang terdiri dari tulisan sejarah masyarakat yang selama ini mungkin terlupakan oleh pemerintah dan media.

Petani Menduga Musim Penerbit Publisher Climate Justice

Deskripsi fisik Physical Description 64 hal, 21 x 21 cm

ISBN 978-979-709572-7

Klimatolog menyimpulkan pola musim tanam telah berubah. Petani telah mengalami perubahan pola musim yang menyolok selama beberapa tahun terakhir. Kekacauan iklim membingungkan mereka dalam menentukan musim tanam dan jenis tanaman yang akan ditanam. Buku ini memaparkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan di Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan dan Jawa Tengah tentang bagaimana petani di wilayah tersebut merespon perubahan iklim dan upaya yang dilakukan dalam beradaptasi terhadap perubahan tersebut.

Melawan Ketergantungan, Kebijakan Pangan dan Pengalaman Pengorganisasian Tiga Desa Penulis Author Agung Prabowo, Karno B.Batiran, M. Aan Mansyur

Penerbit Publisher Insist

Deskripsi fisik Physical Description viii+213 hal, 15 x 21 cm

ISBN 978-602-83844-5-3

Pada tahun 1985, Indonesia dianugerahi dua penghargaan oleh FAO karena berhasil meningkatkan produktivitas pangan hingga ke tingkat swasembada. Resep keberhasilannya adalah Revolusi Hijau, dimana kebijakan pangan dan pertanian dominan serta kebijakan berfokus pada beras diterapkan. Ternyata Revolusi Hijau meninggalkan berbagai persoalan pangan yang rumit yang sulit ditebas. Tulisan dalam buku ini mencoba melihat bagaimana kebijakan pasar dirumuskan, diterapkan lalu mengurai apa saja dampaknya dalam proses mengatasinya.

Buku-buku tersebut diatas tersedia di Perpustakaan BaKTI

DESA-DESA YANG BERTUMBUH DAN BERGAIRAH

Recommend Documents