DEPARTEMEN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI DIREKTORAT STANDARDISASI POS DAN TELEKOMUNIKASI
SPESIFIKASI TEKNIS PERANGKAT TELEKOMUNIKASI KETENTUAN INSTALASI KABEL RUMAH / GEDUNG (IKR/G)
KELOMPOK : NOMOR URUT :
REGULASI TEKNIS 12
NOMOR SURAT KEPUTUSAN TANGGAL DITETAPKAN
: :
22/DIRJEN/1996 14 PEBRUARI 1996
DITERBITKAN OLEH :
DIREKTORAT JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI DIREKTORAT STANDARDISASI POS DAN TELEKOMUNIKASI JL. MEDAN MERDEKA BARAT N0.17 JAKARTA PUSAT 10110
Hak Cipta DIREKTORAT JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI Dilarang merubah, menambah atau mengurangi isi dokumen ini dalam bentuk apapun, tanpa seijin tertulis dari penerbit.
DEPARTEMEN PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI
DIREKTORAT JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI GEDUNG DEPPARPOSTEL Lt. 5,6,7,13 Jl. Medan Merdeka Barat 16-19 Jakarta 10110
Telepon : (021) 3838534, 3838537 Telex : 44407 POSTEL IA Fax : (021) 3860754, 3860781, 3844036
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI NOMOR : 22/DIRJEN/1996 TENTANG KETENTUAN INSTALASI KABEL RUMAH / GEDUNG (IKR/G)
DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI Menimbang
: a. bahwa dalam rangka meningkatkan percepatan pelayanan sambungan telekomunikasi, telah ditetapkan kebijaksanaan kepada Pelanggan untuk dapat menentukan / memilih terminal serta menyediakan material, memasang instalasi / saluran dalam rumah / gedung sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku; b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijaksanaan tersebut perlu melibatkan peran swasta dalam pemasangan sambungan telekomunikasi sebagai Instalatur IKR/G; c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, dipandang perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi tentang Ketentuan Instalasi Kabel Rumah / Gedung (IKR/G).
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara RI Nomor 11 Tahun 1989, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3391); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1991 tentang Perlindungan dan Pengamanan Penyelenggaraan Telekomunikasi; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi; 4. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.78/PT.003/MPPT-92 tentang Penyediaan Perangkat Terminal Telekomunikasi;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 34/DIRJEN/1995 tentang Ketentuan Pelaksanaan Sertifikasi dan Penandaan Alat / Perangkat Telekomunikasi;
MEMUTUSKAN Menetapkan
:
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI TENTANG KETENTUAN INSTALASI KABEL RUMAH / GEDUNG (IKR/G).
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan : 1.
Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman atau penerimaan tiap jenis tanda, gambar, suara, dan informasi dalam bentuk apapun melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
2.
Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi.
3.
Instalatur adalah Badan Penyelenggara, Badan Hukum atau Perorangan yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan pekerjaan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan gangguan Instalasi Kabel Rumah / Gedung (IKR/G).
4.
Penyelenggara Telekomunikasi adalah Badan Penyelenggara atau Badan Lain.
5.
Badan Penyelenggara adalah Badan Usaha Milik Negara yang bentuk usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertindak sebagai pemegang kuasa penyelenggaraan jasa telekomunikasi.
6.
Badan Lain adalah badan hukum di luar Badan Penyelenggara yang berbentuk koperasi, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta nasional, yang berusaha dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi.
7.
Badan Usaha adalah Badan Hukum yang berbentuk Koperasi, Perseroan Terbatas (PT) atau CV.
8.
Instalasi Kabel Rumah/Gedung yang selanjutnya diseubt IKR/G adalah saluran kabel yang meliputi kabel terminal batas (KTB) atau Rangka Pembagi Utama / Rangka Pembagi Internal, perkawatan dan soket yang dipasang di dalam rumah / gedung milik Pelanggan.
9.
Soket adalah bagian dari alat sambung antara IKR/G dengan perangkat terminal sehingga memudahkan menyambung dan memutuskan hubungan antara terminal ke IKR/G.
10. Kotak Terminal Batas (KTB) adalah tempat penyambungan antara IKR/G dengan jaringan milik Badan Penyelenggara. 11. Terminal adalah Perangkat telekomunikasi yang merupakan bagian ujung jaringan telekomunikasi tempat masukan / keluaran yang berfungsi mengubah informasi yang dapat di indera manusia menjadi sinyal elektromagnetik untuk dikirim melalui jaringan telekomunikasi, atau sebaliknya. 12. Pelanggan adalah pihak atau kuasanya yang menandatangani kontrak / pernyataan berlangganan jasa telekomunikasi dengan Penyelenggara Telekomunikasi. 13. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi. 14. Kepala Kantor Wilayah adalah Kepala Kantor Wilayah Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi.
BAB II PEMASANGAN IKR/G Pasal 2 (1)
Pemasangan IKR/G dan penyediaan terminal sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan beban biaya pelanggan termasuk pemeliharaan, perbaikan dan penggantiannya.
(2)
Pelaksanaan pemasangan dan pemeliharaan IKR/G dilaksanakan oleh Instalatur Badan Usaha IKR/G yang telah memiliki izin dari Kepala Kantor Wilayah, atau Instalatur Perorangan yang telah mendapatkan sertifikat dari Kepala Kantor Wilayah.
(3)
Pelanggan dilarang melakukan pemasangan IKR/G dan atau merubah IKR/G sehingga tidak sesuai lagi dengan persyaratan teknis yang berlaku.
Pasal 3 Pelanggan dilarang melakukan pemasangan IKR/G dan atau merubah IKR/G sehingga tidak sesuai lagi dengan persyaratan teknis yang berlaku.
BAB III INSTALATUR DAN JENIS JASA Pasal 4 Instalatur IKR/G terdiri atas : a. Badan Usaha berbentuk Koperasi, Perseroan Terbatas (PT), CV, atau b. Perorangan
Pasal 5 (1)
Untuk dapat menjadi Instalatur IKR/G di suatu wilayah, Badan Usaha wajib mendapatkan izin Instalatur yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah atas nama Direktur Jenderal.
(2)
Permohonan izin oleh Badan Usaha untuk menjadi Instalatur IKR/G yang diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah harus dilampiri dengan : a. Fotocopy akte pendirian perusahaan; b. Fotocopy NPWP; c. Surat pernyataan memiliki sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang Instalatur Badan Usaha selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
(3)
Kepala Kantor Wilayah atas nama Direktur Jenderal menerbitkan izin untuk Instalatur Badan Usaha selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
(4)
Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak lengkap, Kepala Kantor Wilayah wajib memberikan jawaban tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan diterima, dengan menyebutkan alasan-alasannya.
(5)
Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku selamanya sepanjang yang bersangkutan tidak melakukan pelanggaran sesuai Keputusan ini.
(6)
Pengurusan dan penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dikenakan biaya apapun.
Pasal 6 (1)
Sertifikat Instalatur diberlakukan sebagai izin Instalatur IKR/G perorangan, yang diberikan hak melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
(2)
Dalam hal instalatur perorangan bermaksud menjalankan usahanya secara pribadi wajib menyampaikan pernyataan tertulis melalui pos kepada Kepala Kantor Wilayah.
(3)
Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku selamanya sepanjang yang bersangkutan tidak melakukan pelanggaran sesuai Keputusan ini.
Pasal 7 Badan Penyelenggara atau Badan Lain dapat melaksanakan sendiri pekerjaan IKR/G dan dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
Pasal 8 (1)
Jenis jasa yang dapat diberikan oleh Instalatur IKR/G antara lain : a. Jasa penyediaan berikut pemasangan material jaringan kabel dan pesawat; b. Jasa pemasangan, dalam hal material jaringan kabel dan atau pesawat telepon disediakan oleh pelanggan; c. Jasa penanganan gangguan IKR/G.
(2)
Instalatur Badan Usaha berhak melaksanakan pekerjaan IKR/G dan Instalatur Perorangan berhak melaksanakan pekerjaan terbatas untuk IKR. Pasal 9
Tata cara pemasangan material dan pesawat telepon / terminal lainnya yang dipakai untuk IKR/G harus sesuai dengan persyaratan teknis material dan persyaratan pemasangan IKR/G yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
BAB IV PELATIHAN INSTALATUR Pasal 10 (1)
Pelatihan Instalatur dapat diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara, Badan Lain dan atau Lembaga Pendidikan lainnya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
(2)
Untuk mendapatkan pengukuhan sebagai Lembaga Pelatihan Instalatur dari Direktur Jenderal, Badan Penyelenggara, Badan Lain dan atau Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan dilampiri keterangan : a. b. c. d.
(3)
Fasilitas Pelatihan yang dimiliki; Jumlah tenaga pelatihan dan tingkat pendidikannya; Program Pelatihan; Data lainnya.
Dalam hal Badan Penyelenggara, Badan Lain dan atau Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melaksanakan pelatihan wajib melakukan koordinasi dengan Kepala Kantor Wilayah setempat.
Pasal 11 Kurikulum dan Silabus untuk pelatihan IKR/G sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
Pasal 12 (1)
Sertifikat Instalatur IKR/G Perorangan diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah atas nama Direktur Jenderal.
(2)
Pengurusan dan penerbitan sertifikat instalatur tidak dikenakan biaya apapun.
(3)
Segala perbaikan, pembongkaran dan penggantian kembali sebagai akibat dari kekurangan atau tidak sempurnanya hasil pekerjaan Instalatur, masih menjadi tanggung jawab Instalatur yang bersangkutan.
BAB VI PENGAWASAN Pasal 15 (1)
Dalam hal dipandang perlu Badan Penyelenggara, Badan Lain atau Lembaga Lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal dapat memeriksa Instalasi Pelanggan.
(2)
Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah setempat.
Pasal 16 (1)
Penyelenggara pelatihan instalatur wajib melaporkan kegiatannya secara rutin tiap 6 (enam) bulan kepada Kepala Kantor Wilayah dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.
(2)
Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi laporan tentang : a. Penerapan dan pelaksanaan kurikulum dan silabus; b. Jumlah dan nama peserta pelatihan; c. Daftar instalatur yang telah lulus pelatihan.
BAB VII SANKSI Pasal 17 (1)
Kepala Kantor Wilayah atas nama Direktur Jenderal dapat mencabut izin Instalatur Badan Usaha di wilayah kerjanya, apabila : a. Terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan Instalatur IKR/G yang dapat mengakibatkan terlambatnya penggunaan sambungan telekomunikasi Pelanggan. b. Apabila Instalatur melanggar ketentuan yang berlaku atau melakukan tindakan yang merugikan Pelanggan.
(2)
Pencabutan izin hanya dapat dilakukan setelah yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari, namun yang bersangkutan tidak mematuhi.
(3)
Sertifikat Instalatur Perorangan dapat dibatalkan oleh Kepala kantor Wilayah atas nama Direktur Jenderal apabila dalam hal : a. Terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan Instalatur IKR/G yang dapat mengakibatkan terlambatnya penggunaan sambungan telekomunikasi Pelanggan. b. Apabila Instalatur melanggar ketentuan yang berlaku atau melakukan tindakan yang merugikan Pelanggan.
(4)
Pembatalan Sertifikat Instalatur Perorangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat dilakukan setelah yang bersangkutan diberi teguran sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari, namun tidak mematuhi.
Pasal 18 Kepala Kantor Wilayah atas nama Direktur Jenderal dapat menginstruksikan secara tertulis kepada Badan Penyelenggara atau Badan Lain untuk memutuskan sambungan telekomunikasi pelanggan dalam hal mendapatkan bukti bahwa pelanggan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 19 (1)
Terminal lama milik Badan Penyelenggara di tempat Pelanggan dialihkan statusnya menjadi milik Pelanggan dan tidak dikenakan biaya apapun.
(2)
Sosialisasi IKR/G sebagai tahap pelaksanaan pembebasan IKR/G dan terminal dilaksanakan secara terus menerus baik melalui mass media, tatap muka dengan Pelanggan dan lain-lain sampai pelaksanaan IKR/G benar-benar diketahui oleh masyarakat.
(3)
Bagi instalatur IKR/G perorangan yang telah mendapatkan sertifikat pelatihan IKR/G sebelum Keputusan ini ditetapkan dapat mendaftarkan diri kepada Kepala Kantor Wilayah untuk mendapatkan sertifikat pengganti selambat-lambatnya 1 Juli 1996.
(4)
Bagi instalatur IKR/G berbentuk Badan Usaha yang telah ada sebelum Keputusan ini ditetapkan dapat mendaftarkan diri kepada Kepala Kantor Wilayah untuk mendapatkan sertifikat pengganti selambat-lambatnya 1 Juli 1996.
(5)
Perjanjian kerja IKR/G yang telah ada sejak Keputusan ini tetap berlaku sampai masa laku perjanjian kerja IKR/G tersebut berakhir.
BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 20 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Pada tanggal
: :
JAKARTA 14 Februari 1996
DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI,
TTD DJAKARIA PURAWIDJAJA
LAMPIRAN I KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI NOMOR : 22/DIRJEN/1996 TANGGAL : 14 Februari 1996
Nomor Lampiran Perihal
: : : Izin Instalatur IKR/G Badan Usaha
……….., ………….. 199… Kepada Yth. …………………………… …………………………… …………………………… di ______________
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor …………..Tanggal ………………….. perihal permohonan instalatur IKR/G Badan Usaha di wilayah Kantor Departemen Parpostel ….……, setelah diadakan penelitian, dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara dapat/tidak *) dapat kami setujui.
A.N. DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI KEPALA KANTOR WILAYAH …….. DEPARTEMEN PARPOSTEL,
……………………………….. NIP/NRP ……………………
Tembusan : 1. Direktur Jenderal Postel; 2. GM Unit KSO Wilayah ….. / Kepala Divisi …………. PT Telkom 3. Pertinggal.
*) Coret yang tidak perlu, dan dalam hal tidak disetujui harus disebutkan alasannya.
LAMPIRAN II KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI NOMOR : 22/DIRJEN/1996 TANGGAL : 14 Februari 1996
DEPARTEMEN PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI KANTOR WILAYAH ……. DEPPARPOSTEL Nomor Klasifikasi Lampiran Perihal
: : : : Peringatan ke ….. Badan Usaha
……….., ………….. 199…
Kepada Sdr. …………………………… …………………………… …………………………… di JAKARTA
1. Dengan ini diberitahukan bahwa sesuai dengan : a. Laporan *) b. Observasi *) c. Pemeriksaan *) 2. Pada tanggal ……………. atas pekerjaan instalasi IKR/G atas nama/milik Saudara …………………….. melanggar pasal ……. Keputusan Dirjen Postel Nomor ……../Dirjen/199…., tentang Ketentuan Instalasi IKR/G. 3. Sehubungan dengan uraian di atas, dengan ini disampaikan PERINGATAN ke ….. untuk selanjutnya harap dipatuhi ketentuan-ketentuan tentang Instalasi IKR/G yang berlaku.
A.N. DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI KEPALA KANTOR WILAYAH …….. DEPARTEMEN PARPOSTEL,
……………………………….. NIP/NRP …………………… Tembusan Yth. : 1. Dirjen Postel 2. GM Unit KSO Wilayah ….. / Kepala Divisi …………. PT Telkom 3. Pertinggal. *) Coret yang tidak perlu
LAMPIRAN III KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI NOMOR : 22/DIRJEN/1996 TANGGAL : 14 Februari 1996
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI NOMOR : ……………./DIRJEN/199…. TENTANG PENCABUTAN IZIN INSTALATUR IKR/G BADAN USAHA
DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI Menimbang
: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan, telah diketahui adanya pelanggaran dalam pekerjaan instalasi IKR/G; b. bahwa oleh karena itu perlu dilakukan penindakan berupa pencabutan izin.
Mengingat
: 1. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi Nomor : 78/PT.003/MPPT-92 tentang Penyediaan Perangkat Terminal Telekomunikasi; 2. Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor : 22/Dirjen/1996 tentang Ketentuan Instalasi Kabel Rumah/Gedung (IKR/G).
Memperhatikan :
Surat Peringatan ke-2 Nomor ……….. tanggal …………….
MEMUTUSKAN Menetapkan
:
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI TENTANG PENCABUTAN IZIN INSTALATUR IKR/G BADAN USAHA.
PERTAMA
:
Mencabut Izin Instalatur IKR/G Badan Usaha Nomor…….. a.n. ………………………
KEDUA
:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
A.N. DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI KEPALA KANTOR WILAYAH …….. DEPARTEMEN PARPOSTEL,
……………………………….. NIP/NRP …………………… Tembusan Yth. : 1. Dirjen Postel 2. GM Unit KSO Wilayah ….. / Kepala Divisi …………. PT Telkom 3. Pertinggal.
LAMPIRAN IV KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI NOMOR : 22/DIRJEN/1996 TANGGAL : 14 Februari 1996
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI NOMOR : ……………./DIRJEN/199…. TENTANG PEMBATALAN SERTIFIKAT INSTALATUR IKR/G PERORANGAN
DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI Menimbang
: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan, telah diketahui adanya pelanggaran dalam pekerjaan instalasi IKR/G; b. bahwa oleh karena itu perlu dilakukan penindakan berupa pembatalan Sertifikat Instalatur IKR/G Perorangan.
Mengingat
: 1. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi Nomor : 78/PT.003/MPPT-92 tentang Penyediaan Perangkat Terminal Telekomunikasi; 2. Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor : 22/Dirjen/1996 tentang Ketentuan Instalasi Kabel Rumah/Gedung.
Memperhatikan :
Surat Peringatan ke-2 Nomor ……….. tanggal …………….
MEMUTUSKAN Menetapkan
:
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI TENTANG PEMBATALAN SERTIFIKAT INSTALATUR IKR/G PERORANGAN
PERTAMA
:
Membatalkan Sertifikat Instalatur IKR/G Nomor……….. a.n. ………………………
Perorangan
KEDUA
:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Pada tanggal
: …………………… : ……………………
A.N. DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI KEPALA KANTOR WILAYAH …….. DEPARTEMEN PARPOSTEL,
……………………………….. NIP/NRP …………………… Tembusan Yth. : 1. Dirjen Postel 2. GM Unit KSO Wilayah ….. / Kepala Divisi …………. PT Telkom 3. Pertinggal.
