DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN SALINAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN NOMOR: KEP- 66/BL/2007 TENTANG PEDOMAN MENGENAI BENTUK DAN ISI PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAERAH KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN, Menimbang
:
bahwa untuk menciptakan tertib administrasi dan menjamin kepastian hukum dalam Penawaran Umum Obligasi Daerah, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah;
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608); 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574); 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2006; 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.07/2006 tentang Tata Cara Penerbitan, Pertanggungjawaban, dan Publikasi Informasi Obligasi Daerah;
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN -2MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PEDOMAN MENGENAI BENTUK DAN ISI PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAERAH. Pasal 1 Ketentuan mengenai Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah diatur dalam Peraturan Nomor IX.C.12 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini. Pasal 2 Ketentuan Peraturan Nomor IX.C.12 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini berlaku untuk Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah yang disampaikan kepada Bapepam dan Lembaga Keuangan pada atau setelah tanggal ditetapkannya keputusan ini. Pasal 3 Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di pada tanggal
: Jakarta : 13 April 2007
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ttd. A. Fuad Rahmany NIP 060063058 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Umum ttd. Prasetyo Wahyu Adi Suryo NIP 060076008
LAMPIRAN: Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep-66/BL/2007 Tanggal : 13 April 2007
PERATURAN NOMOR IX.C.12:
1.
PEDOMAN MENGENAI BENTUK DAN ISI PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAERAH
Definisi a.
Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. c.
Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah propinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau wali kota bagi daerah kota.
d. Obligasi Daerah adalah obligasi yang diterbitkan oleh Daerah melalui Penawaran Umum. e.
Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau wali kota, dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
f.
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
g. Proyek adalah kegiatan yang merupakan bagian dari program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. 2.
Peraturan ini berlaku bagi Daerah yang melakukan Penawaran Umum Obligasi Daerah.
3.
Peraturan Nomor IX.A.1 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran dan Peraturan Nomor IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum, berlaku bagi Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah, kecuali diatur lain dalam Peraturan ini.
4.
Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah sekurang-kurangnya mencakup: a.
Surat pengantar Pernyataan Pendaftaran, sesuai dengan Formulir Nomor IX.C.12-1 lampiran Peraturan ini;
LAMPIRAN: Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep-66/BL/2007 Tanggal : 13 April 2007 -2b. Prospektus, sesuai dengan Peraturan Nomor IX.C.13 tentang Pedoman Mengenai Bentuk Dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah; c.
Prospektus ringkas, sesuai dengan Peraturan Nomor IX.C.14 tentang Pedoman Mengenai Bentuk Dan Isi Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah;
d. Rencana jadwal Penawaran Umum; e.
Contoh surat Obligasi Daerah;
f.
Laporan keuangan Daerah tahun terakhir yang disajikan berdasarkan Peraturan Nomor VIII.G.14 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan telah diaudit oleh Akuntan; Jangka waktu antara tanggal laporan keuangan terakhir yang diaudit oleh Akuntan sebagaimana dimuat dalam Prospektus dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran tidak lebih dari 9 (sembilan) bulan;
g. Surat dari Akuntan sehubungan dengan perubahan keadaan keuangan Daerah yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan (comfort letter) yang disusun berdasarkan Peraturan Nomor VIII.G.15 tentang Pedoman Penyusunan Comfort Letter Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah; h. Surat pernyataan dari Kepala Daerah di bidang akuntansi yang disusun berdasarkan Peraturan Nomor VIII.G.16 tentang Pedoman Penyusunan Surat Pernyataan Kepala Daerah Di Bidang Akuntansi Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah; i.
Laporan pemeriksaan dan pendapat dari segi hukum;
j.
Riwayat hidup dari Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan unit pengelolaan Obligasi Daerah, Pimpinan Proyek dan Bendaharawan Proyek;
k. Perjanjian perwaliamanatan antara Daerah dan Wali Amanat; l.
Pernyataan Pihak yang berkaitan dengan Penawaran Umum Obligasi Daerah, yaitu: 1) Pernyataan dari Kepala Daerah sesuai dengan Formulir Nomor IX.C.12-2 lampiran Peraturan ini; dan 2) Pernyataan dari Profesi Penunjang Pasar Modal sesuai dengan Formulir Nomor IX.C.12-3 lampiran Peraturan ini;
m. Laporan hasil studi kelayakan atas Proyek dan usaha Proyek dari Penilai; n. Persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia terkait dengan penerbitan Obligasi Daerah; dan o.
Peraturan Daerah tentang penerbitan Obligasi Daerah.
LAMPIRAN: Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep-66/BL/2007 Tanggal : 13 April 2007 -35.
Dalam hal Daerah: a.
melakukan Penawaran Awal;
b. memiliki perjanjian penjaminan dengan penjamin; c.
memiliki perjanjian pendahuluan pencatatan Efek dengan Bursa Efek;
d. memiliki perjanjian penjaminan emisi Efek dengan Penjamin Emisi Efek; dan atau e.
mencantumkan hasil pemeringkatan Efek dari perusahaan pemeringkat Efek dalam Prospektus,
maka Prospektus Awal, perjanjian penjaminan, perjanjian pendahuluan pencatatan Efek, perjanjian penjaminan emisi Efek, dan atau hasil pemeringkatan Efek dari perusahaan pemeringkat Efek dimaksud wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK pada saat penyampaian Pernyataan Pendaftaran. 6.
Dalam hal Penawaran Umum Obligasi Daerah dijamin oleh Penjamin Emisi Efek, maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib membuat pernyataan sesuai dengan Formulir Nomor IX.C.12-4 lampiran Peraturan ini, dan Daerah wajib menyampaikan pernyataan dimaksud kepada Bapepam dan LK pada saat penyampaian Pernyataan Pendaftaran.
7.
Seluruh dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 4, angka 5, dan angka 6 di atas merupakan dokumen yang terbuka untuk umum.
8.
Prospektus ringkas sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf c, wajib diumumkan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah disampaikannya Pernyataan Pendaftaran dan bukti pengumuman tersebut wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK selambatlambatnya 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman.
9.
Dalam rangka melindungi kepentingan pemodal, Bapepam dan LK dapat meminta keterangan atau informasi tambahan selain yang telah diatur dalam angka 4 di atas, antara lain: a.
Informasi tertentu yang berkaitan dengan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan unit pengelolaan Obligasi Daerah, Pimpinan Proyek dan Bendaharawan Proyek, antara lain berupa: 1) Nomor Pokok Wajib Pajak; 2) Fotocopy KTP; 3) Surat pernyataan bermeterai cukup tentang ada atau tidaknya keterlibatan dalam kasus hukum; dan
b. keterangan lain dari Pihak yang berperan dalam suatu Penawaran Umum untuk mendukung kecukupan dan ketelitian dari pengungkapan yang diwajibkan. 10. Seluruh dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 9 di atas bukan merupakan dokumen yang terbuka untuk umum.
LAMPIRAN: Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep-66/BL/2007 Tanggal : 13 April 2007 -4-
11. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap Pihak yang melanggar ketentuan Peraturan ini termasuk Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut. Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 13 April 2007 Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ttd. A. Fuad Rahmany NIP. 060063058 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Umum Ttd. Prasetyo Wahyu Adi Suryo NIP 060076008
LAMPIRAN : 1 Peraturan Nomor : IX.C.12 FORMULIR NOMOR : IX.C.12-1 Nomor Lampiran Perihal
: ....... (domisili) , ............. (tgl./bln./thn.) : : Surat Pengantar untuk Kepada Pernyataan Pendaftaran Yth. Ketua Bapepam dan LK didalam rangka Penawaran Jakarta Umum Obligasi Daerah ............................................ (nama Daerah) Bersama ini kami mengajukan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah dalam rangkap 4 (empat) sebagai berikut: (JELASKAN :
1.
- SIFAT - JUMLAH EFEK dan - URAIAN SINGKAT TENTANG EFEK YANG DITAWARKAN)
Daerah: a.
Nama lengkap;
b.
Alamat lengkap; dan
c.
Dasar hukum Daerah;
yang
mendasari
keberadaan/pembentukan
2.
Nama, lokasi, tujuan, dan nilai Proyek.
3.
Masa Penawaran Umum yang direncanakan.
4.
Jumlah halaman dalam Pernyataan Pendaftaran yang diserahkan.
5.
Daftar dokumen yang dilampirkan: a.
.....................................................................................................
b.
.....................................................................................................
c.
.....................................................................................................
PERNYATAAN ATAU KETERANGAN YANG DIMUAT DALAM PERNYATAAN PENDAFTARAN ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG TIDAK DIMUAT DALAM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG DIPERLUKAN AGAR PERNYATAAN PENDAFTARAN TIDAK MENYESATKAN. Kepala Daerah .................(nama Daerah) Meterai yang cukup (tanda tangan)
(nama jelas Kepala Daerah)
LAMPIRAN : 2 Peraturan Nomor : IX.C.12 FORMULIR NOMOR : IX.C.12-2 PERNYATAAN KEPALA DAERAH Kami yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Daerah dari: Daerah
:
………..(nama Daerah)
Alamat
:
………..(alamat kantor Pemerintah Daerah)
dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah ..... (nama Daerah) sejumlah ............... (……dalam huruf) lembar dengan total nilai Rp............ (.........Rupiah) menyatakan dengan sesungguhnya bahwa : 1.
Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Obligasi Daerah yang telah disampaikan kepada Bapepam dan LK pada tanggal .............................. telah lengkap dan sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam peraturan pasar modal yang berlaku.
2.
Setelah dilakukan penelaahan secara cermat dan seksama, kami yakin bahwa Pernyataan Pendaftaran yang disampaikan tidak memuat pernyataan-pernyataan atau informasi atau fakta yang tidak benar atau menyesatkan.
3.
Setelah dilakukan penelaahan secara cermat dan seksama, kami yakin bahwa seluruh Informasi atau Fakta Material yang diperlukan bagi pemodal untuk pengambilan keputusan investasi telah diungkapkan seluruhnya.
4.
Selanjutnya kami akan melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu dalam rangka menyempurnakan atau melengkapi Pernyataan Pendaftaran yang telah disampaikan. Dalam hal ditemukan adanya informasi atau fakta yang tidak benar, menyesatkan atau belum mengungkapkan Informasi atau Fakta Material yang seharusnya diungkapkan, maka kami berjanji untuk segera memperbaiki dan menyampaikan informasi atau fakta tersebut kepada Bapepam dan LK baik sebelum ataupun sesudah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.
5.
Dalam hal ditemukan adanya informasi atau fakta yang tidak benar, menyesatkan atau tidak mengungkapkan Informasi atau Fakta Material yang seharusnya diungkapkan, maka atas perintah Bapepam dan LK kami bersedia untuk melakukan hal-hal sebagai berikut: a.
mengubah Pernyataan Prospektus;
Pendaftaran
dan
b.
menangguhkan Penawaran Umum; dan atau
c.
membatalkan Penawaran Umum.
menyebarluaskan
kembali
6.
Selanjutnya kami menyadari sepenuhnya bahwa terdapat kemungkinan adanya tuntutan baik perdata maupun pidana sebagai akibat dari informasi atau fakta yang tidak benar, menyesatkan atau tidak mengungkapkan Informasi atau Fakta Material yang ada hubungannya dengan Penawaran Umum ini.
7.
Kami tidak membuat perjanjian lain dengan Penjamin Emisi Efek dalam rangka Penawaran Umum ini selain perjanjian yang telah diungkapkan dalam Pernyataan Pendaftaran (jika Daerah menggunakan Penjamin Emisi Efek).
8.
Kami berjanji untuk memberikan informasi atau fakta yang sama, baik kepada calon pemodal Indonesia maupun asing pada saat yang bersamaan.
9.
Kami sanggup menyerahkan semua informasi atau laporan yang diwajibkan dan diminta oleh Bapepam dan LK sesuai dengan peraturan Pasar Modal yang berlaku.
10.
Kami berjanji akan mengelola dan mengawasi Proyek yang akan didanai dengan Obligasi Daerah dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan seluruh pemegang Obligasi Daerah. ............................ (domisili) , .........................(tgl./bln./thn.) Kepala Daerah ……………..(nama Daerah) (tanda tangan) di atas meterai yang cukup
(nama jelas)
LAMPIRAN : 4 Peraturan Nomor : IX.C.12 FORMULIR NOMOR : IX.C.12-4 PERNYATAAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK Kami yang bertanda tangan di bawah ini komisaris dan direktur dari : Penjamin Pelaksana Emisi Efek :
..............................................................................
Alamat
.............................................................................. ..............................................................................
:
dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah .........(nama Daerah) sejumlah ..................(.......dalam huruf) lembar dengan total nilai Rp. ............. (......... Rupiah) menyatakan dengan sesungguhnya bahwa : 1.
Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum yang telah disampaikan kepada Bapepam dan LK pada tanggal .............................. telah lengkap dan sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam peraturan Pasar Modal yang berlaku.
2.
Setelah dilakukan penelaahan secara cermat dan seksama, kami yakin bahwa Pernyataan Pendaftaran yang disampaikan tidak memuat pernyataan atau informasi atau fakta yang tidak benar atau menyesatkan.
3.
Setelah dilakukan penelaahan secara cermat dan seksama, kami yakin bahwa seluruh Informasi atau Fakta Material yang diperlukan bagi pemodal untuk pengambilan keputusan investasi telah diungkapkan seluruhnya.
4.
Kami telah melakukan penelaahan atas Pernyataan Pendaftaran dan telah mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan meminta informasi secara tertulis kepada ......(nama Daerah) dan kepada Profesi Penunjang Pasar Modal yang namanya tercantum dalam Pernyataan Pendaftaran. Pertanyaan dan permintaan informasi tersebut telah dijawab secara tertulis dan telah mencakup seluruh Informasi atau Fakta Material yang harus diketahui oleh pemodal sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan investasi untuk membeli atau menjual Efek yang ditawarkan.
5.
Kami juga telah melakukan penelaahan atas seluruh informasi atau fakta yang diberikan oleh Daerah dan Profesi Penunjang Pasar Modal. Berdasarkan penelaahan yang kami lakukan atas seluruh jawaban dan informasi atau fakta yang diberikan oleh......(nama Daerah) dan Profesi Penunjang Pasar Modal, kami berkesimpulan bahwa informasi atau fakta yang disampaikan adalah lengkap dan benar.
6.
Kami telah menyadari sepenuhnya bahwa terdapat kemungkinan adanya gugatan perdata atau tuntutan pidana apabila ternyata terdapat informasi atau fakta yang tidak benar, menyesatkan atau tidak mengungkapkan Informasi atau Fakta Material dalam Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum ini.
7.
Kami tidak membuat perjanjian lain dengan .....(nama Daerah) atau Penjamin Emisi Efek lain dalam rangka Penawaran Umum ini selain perjanjian yang telah diungkapkan dalam Pernyataan Pendaftaran.
8.
Kami sanggup menyerahkan semua informasi, fakta, atau laporan yang diwajibkan dan diminta oleh Bapepam dan LK sesuai dengan peraturan Pasar Modal yang berlaku.
9.
Kami berjanji untuk memberikan informasi yang sama, baik kepada calon pemodal Indonesia maupun asing pada saat yang bersamaan. ............................ (domisili) , .........................(tgl./bln./thn.) Komisaris
Direktur
(tanda tangan)
(tanda tangan) di atas meterai yang cukup
(nama jelas)
(nama jelas)
LAMPIRAN : 3 Peraturan Nomor : IX.C.12 FORMULIR NOMOR : IX.C.12-3
PERNYATAAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL (Akuntan Publik/Notaris/Konsultan Hukum/Penilai*)) Kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Profesi Penunjang Pasar Modal :
..........................................................
Nama Direksi/Rekan
: ..........................................................
Alamat
: ..........................................................
STTD Nomor
: ..........................................................
bertindak sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal (Akuntan Publik/Notaris/Konsultan Hukum/Penilai*)) dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah (nama Daerah) sejumlah ...............(.dalam huruf) lembar dengan total nilai Rp. ...........(.........Rupiah) menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: 1.
Kami bertanggung jawab atas pendapat yang kami berikan yang merupakan bagian dari Pernyataan Pendaftaran.
2.
Kami sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal dalam melaksanakan tugas telah bertindak sesuai dengan norma atau standar profesi dan kode etik profesi ............... (Akuntan Publik/Notaris**)/Konsultan Hukum /Penilai*))
3.
Kami sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal dalam melaksanakan tugas telah bersikap independen dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Daerah dan Profesi Penunjang Pasar Modal lainnya.
4.
Kami bertanggung jawab atas penelaahan Pernyataan Pendaftaran dan telah mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan permintaan informasi secara tertulis kepada ......(nama Daerah) dan permintaan informasi atau fakta kepada Pihak lain yang dipandang perlu. Jawaban telah kami terima dari Pihak lain dan secara tertulis dari ......(nama Daerah). Prosedur yang kami laksanakan telah sesuai dengan norma atau standar profesi kami dan peraturan Pasar Modal yang berlaku.
5.
Setelah dilakukan penelaahan secara cermat dan seksama, kami yakin bahwa Pernyataan Pendaftaran yang disampaikan tidak memuat pernyataan atau informasi atau fakta yang tidak benar dan menyesatkan.
6.
Setelah dilakukan penelaahan secara cermat dan seksama sesuai dengan standar profesi, kami yakin bahwa tidak terdapat hal-hal yang dapat menghambat terlaksananya Penawaran Umum ini.
7.
Kami bertanggung jawab atas pendapat yang kami buat dalam rangka Penawaran Umum ini dan kami juga telah membaca seluruh Prospektus dan dokumen Pernyataan Pendaftaran terutama untuk melihat apakah informasi atau fakta yang dimuat tidak bertentangan dengan pendapat kami.
8.
Dalam hal ditemukan adanya informasi atau fakta yang tidak benar, menyesatkan atau belum mengungkapkan informasi atau fakta yang seharusnya diungkapkan, kami berjanji untuk segera menyampaikan informasi atau fakta tersebut kepada Bapepam dan LK baik sebelum maupun sesudah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif. ............................ (domisili) , .........................(tgl./bln./thn.) Profesi Penunjang Pasar Modal (Akuntan Publik/Notaris/Konsultan Hukum/Penilai*)) (tanda tangan) di atas meterai yang cukup (nama jelas)
*) coret yang tidak perlu **) khusus untuk Notaris, pengertian Standar Profesi sebagaimana dimaksud dalam pernyataan ini mengacu pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
