DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN SALINAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN NOMOR KEP- 108 /BL/2008 TENTANG KOMISARIS LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN, Menimbang :
Mengingat
:
a.
bahwa dalam rangka mewujudkan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang sehat dan berdaya saing global, maka diperlukan pengawas Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi serta memenuhi persyaratan sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b.
bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menyempurnakan persyaratan, tata cara pencalonan dan pemilihan komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan menetapkan Keputusan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan yang baru;
1.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2.
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
3.
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
4.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2006; MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN. Pasal 1 Ketentuan mengenai Komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian diatur dalam Peraturan Nomor III.C.8 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN -2–
Pasal 2 Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka semua ketentuan terkait dengan komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana tersebut dalam Peraturan Nomor III.C.3, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-14/PM/1996 tentang Persyaratan Calon Direktur dan Komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tanggal 17 Januari 1996 dinyatakan tidak berlaku. Pasal 3 Komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang sedang menjabat pada saat ditetapkannya Keputusan ini tetap dapat menjabat sampai dengan masa jabatannya berakhir. Pasal 4 Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di pada tanggal
: Jakarta : 10 April 2008
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan ttd
A. Fuad Rahmany NIP 060063058 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Umum ttd Prasetyo Wahyu Adi Suryo NIP 060076008
LAMPIRAN Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep-108/BL/2008 Tanggal : 10 April 2008 PERATURAN NOMOR III.C.8 1.
:
KOMISARIS LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN
Ketentuan Umum a. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang komisaris. b. Dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam angka 1 huruf a, Bapepam dan LK dapat menetapkan jumlah kebutuhan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat 50 (lima puluh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham pemilihan komisaris. Penetapan Bapepam dan LK dimaksud berlaku sampai dengan adanya penetapan Bapepam dan LK selanjutnya.
2.
Persyaratan Komisaris a. Setiap komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1) orang perseorangan warga negara Indonesia dan cakap melakukan perbuatan hukum; 2) memiliki akhlak dan moral yang baik; 3) tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi komisaris atau direktur yang dinyatakan bersalah atau turut bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; 4) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan; 5) tidak pernah melakukan perbuatan tercela di bidang Pasar Modal dan keuangan; 6) tidak pernah melakukan pelanggaran yang material atas ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; 7) mempunyai pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan pengetahuan yang luas tentang Pasar Modal; 8) mempunyai komitmen terhadap pengembangan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan Pasar Modal Indonesia; dan 9) memahami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan prinsipprinsip pengelolaan risiko. b. Anggota Dewan Komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, selain persyaratan huruf a tersebut di atas, wajib pula memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1) berpengalaman pada posisi direktur pada Perusahaan Efek paling kurang 2 (dua) tahun; 2) berpengalaman pada posisi direktur pada Bank Kustodian atau Biro Administrasi Efek paling kurang 2 (dua) tahun; 3) berpengalaman pada posisi manajemen pada institusi Pasar Modal paling kurang 5 (lima) tahun atau pernah menjadi pimpinan pada institusi pengawas jasa keuangan;
LAMPIRAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan LK Nomor : Kep-108/BL/2008 Tanggal : 10 April 2008 -24) berpengalaman pada posisi direktur pada organisasi yang diberi kewenangan oleh Undang-undang tentang Pasar Modal untuk mengatur pelaksanaan kegiatannya paling kurang 2 (dua) tahun; atau 5) merupakan profesional di bidang hukum, akuntansi, atau keuangan yang berpraktik secara aktif dalam bidang Pasar Modal paling kurang 5 (lima) tahun. c. Komposisi komisaris diatur sebagai berikut: 1) dalam hal jumlah anggota Dewan Komisaris terdiri dari 5 (lima) orang atau kurang, maka komposisi anggota Dewan Komisaris wajib mempunyai asal usul dan atau pengalaman yang berbeda; dan 2) dalam hal jumlah komisaris terdiri dari 6 (enam) orang atau lebih, maka sekurang-kurangnya komposisi komisaris sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf c butir 1) tetap wajib dipenuhi. d. Dua atau lebih komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dilarang berasal dari perusahaan yang sama atau berasal dari 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh Pihak yang sama. 3.
Tata Cara Pencalonan dan Pengajuan Calon Komisaris a. Pencalonan dan pengajuan calon komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib dilakukan oleh pemegang saham atau kelompok pemegang saham yang memiliki paling kurang 20% (dua puluh perseratus) dari saham Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang telah dikeluarkan dan mempunyai hak suara. Masing-masing pemegang saham Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian hanya dapat menjadi anggota pada satu kelompok pemegang saham. b. Dalam pencalonan komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian pemegang saham atau kelompok pemegang saham yang memiliki paling kurang 20% (dua puluh perseratus) dari saham Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang telah dikeluarkan dan mempunyai hak suara, bertanggung jawab menyeleksi calon komisaris, meneliti tingkat keahlian, pengalaman dan tanggung jawab sebagai komisaris sesuai peraturan ini dan mengusulkan atau merekomendasikan honorarium dengan mempertimbangkan usulan Komite Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 10 huruf c peraturan ini (jika ada). c. Calon komisaris wajib diajukan kepada Bapepam dan LK oleh pemegang saham atau kelompok pemegang saham yang memiliki paling kurang 20% (dua puluh perseratus) dari Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf a dalam satu kesatuan paket calon Dewan Komisaris, dan salah satu calon wajib ditetapkan sebagai komisaris utama. d. Dalam pengajuan calon komisaris kepada Bapepam dan LK, pemegang saham atau kelompok pemegang saham yang memiliki paling kurang 20% (dua puluh perseratus) dari Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib melampirkan dalam rangkap 2 (dua) dokumen-dokumen sebagai berikut:
LAMPIRAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan LK Nomor : Kep-108/BL/2008 Tanggal : 10 April 2008 -31) riwayat hidup calon komisaris; 2) surat pernyataan calon komisaris yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memenuhi ketentuan angka 2 huruf a angka 3) sampai dengan angka 8) peraturan ini; 3) fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon komisaris; 4) surat pernyataan tentang ada tidaknya hubungan afiliasi calon komisaris dengan Perusahaan Efek dan Bank Kustodian yang merupakan partisipan/pengguna jasa Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; 5) fotokopi ijazah dan sertifikat keahlian yang menunjukkan tingkat keahlian dari calon komisaris (jika ada); 6) surat pernyataan dari masing-masing pihak yang diajukan sebagai calon komisaris yang memuat antara lain tentang kesediaan untuk dipilih menjadi komisaris dan kesediaan untuk bekerja sama sebaik-baiknya dalam rangka pelaksanaan kegiatan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang teratur, wajar dan efisien dengan komisaris lain dan direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. 7) jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada lampiran 1 peraturan ini mengenai integritas calon komisaris dengan menggunakan Formulir Nomor III.C.8-1; 8) 3 (tiga) buah pas photo berwarna terbaru ukuran 10 x 15 cm (kartu pos); dan 9) surat keterangan mengenai proses mencari, menyeleksi dan meneliti calon komisaris dan minuta rapat dari pemegang saham atau kelompok pemegang saham Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, termasuk rekomendasi mengenai honorarium apabila calon komisaris diangkat menjadi komisaris, yang menyatakan bahwa proses tersebut telah dilakukan secara profesional dan tidak ada kepentingan lain termasuk kepentingan karena hubungan Afiliasi, selain semata-mata untuk kepentingan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian khususnya dan Pasar Modal pada umumnya. e. Pengajuan nama calon komisaris oleh pemegang saham atau kelompok pemegang saham Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf a dan huruf c tersebut di atas beserta dokumendokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf d tersebut di atas, diterima secara lengkap oleh Bapepam dan LK paling lambat 35 (tiga puluh lima) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham pengangkatan komisaris. Dalam hal terdapat kekurangan maka pengajuan dianggap telah lengkap pada saat kekurangan tersebut diajukan kembali kepada Bapepam dan LK. 4.
Penilaian Kemampuan dan Kepatutan a. Setiap calon komisaris yang diajukan wajib lulus penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh Komite yang dibentuk oleh Ketua Bapepam dan LK. b. Anggota Komite sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf a terdiri dari 5 (lima) orang yang terdiri dari Ketua Bapepam dan LK sebagai Ketua merangkap
LAMPIRAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan LK Nomor : Kep-108/BL/2008 Tanggal : 10 April 2008 -4anggota, dan 4 (empat) pejabat setingkat Eselon II di Bapepam dan LK sebagai anggota. c. Setiap pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan wajib dihadiri paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Komite. d. Komite melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan calon komisaris antara lain melalui penelitian administratif, wawancara, dan atau permintaan presentasi. e. Penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan untuk menilai bahwa calon komisaris memenuhi persyaratan integritas dan kompetensi. f. Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf e di atas meliputi: 1) cakap melakukan perbuatan hukum; 2) memiliki akhlak dan moral yang baik; 3) tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi komisaris atau direktur yang dinyatakan bersalah atau turut bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; 4) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan; 5) tidak pernah melakukan perbuatan tercela di bidang Pasar Modal dan keuangan; 6) tidak pernah melakukan pelanggaran yang material atas ketentuan peraturan perundang–undangan di bidang Pasar Modal; dan 7) mempunyai komitmen terhadap pengembangan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan Pasar Modal Indonesia. g. persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf d di atas meliputi: 1) mempunyai pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan pengetahuan yang luas tentang Pasar Modal; 2) memahami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan prinsipprinsip pengelolaan risiko; dan 3) memiliki asal usul atau pengalaman yang cukup, sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan angka 2 huruf b atau c di atas. h. Berdasarkan penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf d yang dilakukan, Bapepam dan LK menyampaikan hasil penilaian dimaksud kepada pemegang saham atau kelompok pemegang saham yang memiliki paling kurang 20% (dua puluh perseratus) dari saham Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang mengajukan calon komisaris paling lambat 14 (empat belas)hari setelah permohonan diterima secara lengkap. 5.
Jika dalam satu paket calon Dewan Komisaris yang diajukan oleh pemegang saham atau kelompok pemegang saham yang memiliki paling kurang 20% (dua puluh perseratus) dari saham Lembaga Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf a dan huruf c terdapat calon komisaris yang tidak lulus penilaian
LAMPIRAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan LK Nomor : Kep-108/BL/2008 Tanggal : 10 April 2008 -5kemampuan dan kepatutan, maka Pemegang saham atau kelompok pemegang saham yang memiliki paling kurang 20% (dua puluh perseratus) dari saham Lembaga Penyimpanan dapat mengajukan kembali calon komisaris lain untuk menggantikan calon komisaris yang tidak lulus kepada Bapepam dan LK paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan hasil penilaian oleh Bapepam dan LK kepada pemegang saham atau kelompok pemegang saham yang memiliki paling kurang 20% (dua puluh perseratus) dari saham Lembaga Penyimpanan dimaksud, dengan memenuhi ketentuan angka 2 dan angka 3 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e peraturan ini. 6.
Apabila semua dokumen sudah lengkap dan semua persyaratan telah dipenuhi, Bapepam dan LK menyampaikan surat persetujuan dan daftar paket calon Dewan Komisaris beserta fotokopi dokumen calon komisaris kepada direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham.
7.
Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib menyampaikan kepada semua pemegang saham daftar calon komisaris yang disetujui Bapepam dan LK sebagaimana dimaksud dalam angka 6 di atas beserta fotokopi dokumen lengkap sebagaimana dimaksud angka 3 huruf d paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah diterimanya daftar calon komisaris dari Bapepam dan LK. Daftar calon komisaris beserta fotokopi dokumen lengkap tersebut wajib tersedia dan dapat diakses oleh pemegang saham dan publik.
8.
Rapat Umum Pemegang Saham dan Tata Cara Pemilihan Komisaris a. Pengumuman mengenai akan diadakannya pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilakukannya pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dengan memuat antara lain rencana pengangkatan komisaris. b. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham dimaksud, dengan memuat antara lain rencana pengangkatan komisaris. c. Komisaris dipilih dan diangkat dari paket calon Dewan Komisaris yang memperoleh suara terbanyak dalam Rapat Umum Pemegang Saham. d. Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat komisaris wajib dipimpin oleh direktur utama atau salah satu direktur dalam hal direktur utama berhalangan.
9.
Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) bulan sekali yang dipimpin oleh komisaris utama atau salah satu komisaris dalam hal komisaris utama berhalangan.
10. Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk Komite Audit dan Komite Remunerasi, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Ketua Komite Audit dan Komite Remunerasi adalah salah seorang komisaris. b. Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang
LAMPIRAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan LK Nomor : Kep-108/BL/2008 Tanggal : 10 April 2008 -6disampaikan oleh direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasikan hal-hal yang memerlukan perhatian komisaris. Anggota Komite Audit wajib memiliki keahlian dan pengalaman di bidang hukum, akuntansi, atau keuangan. c. Komite Remunerasi adalah panitia ad hoc yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk mengkaji dan mengusulkan honorarium, termasuk metode penentuannya, bagi komisaris atau gaji dan manfaat lain bagi direktur dengan memperhatikan masing-masing jabatan direktur dengan tugas dan tanggung jawabnya serta kelayakan yang berlaku pada umumnya. 11. Komisaris diberi honorarium yang jumlahnya diusulkan atau direkomendasikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf a dan huruf c peraturan ini dengan mempertimbangkan usulan Komite Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 10 huruf c peraturan ini (jika ada), sebelum pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham pengangkatan komisaris. 12. Honorarium bagi komisaris sebagaimana dimaksud dalam angka 11 wajib mendapat persetujuan dan ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. 13. Masa jabatan komisaris adalah 3 (tiga) tahun dan hanya dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan dengan ketentuan sebagai berikut: a. apabila seorang komisaris diangkat karena menggantikan jabatan komisaris yang lowong dan atau ada tambahan komisaris baru, maka masa jabatan komisaris tersebut berlaku selama sisa masa jabatan Dewan Komisaris yang sedang menjabat; dan b. Keseluruhan masa jabatan komisaris pada Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan. 14. Berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris wajib diatur berbeda dengan berakhirnya masa jabatan direksi 15. Komisaris yang tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 peraturan ini wajib diganti dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat, dan pemegang saham atau kelompok pemegang saham yang memiliki paling kurang 20% (dua puluh perseratus) dari saham Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang telah dikeluarkan dan mempunyai hak suara wajib segera mengajukan calon komisaris penggantinya kepada Bapepam dan LK dengan memenuhi ketentuan angka 2 dan angka 3 peraturan ini 16. Dalam hal terdapat jabatan komisaris yang lowong, maka direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib melaporkan kepada Bapepam dan LK paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diketahui oleh direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. 17. Dalam pengisian jabatan komisaris untuk menggantikan jabatan komisaris yang lowong dan atau diperlukannya tambahan komisaris baru, maka: a. penggantian atau penambahan komisaris wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam angka 2 dan angka 3 peraturan ini.
LAMPIRAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan LK Nomor : Kep-108/BL/2008 Tanggal : 10 April 2008 -7b. calon komisaris yang akan diajukan wajib bersedia bekerjasama dengan dan tidak memperoleh keberatan dari komisaris yang ada. c. penambahan komisaris baru wajib memperhatikan ketentuan angka 1 b dan pelaksanaannya wajib memenuhi ketentuan angka 2 dan angka 3 peraturan ini. 18. Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan dari jabatannya apabila komisaris tersebut, antara lain: a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia; b. tidak cakap melakukan perbuatan hukum; c. tidak memiliki akhlak dan moral yang baik; d. dinyatakan pailit atau menjadi komisaris atau direktur yang dinyatakan bersalah atau turut bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; e. dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan; f. melakukan perbuatan tercela di bidang Pasar Modal pada khususnya dan di bidang keuangan pada umumnya; g. melakukan pelanggaran yang cukup material atas ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; h. tidak mempunyai komitmen terhadap pengembangan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; i. gagal atau tidak cakap menjalankan tugas; dan atau j. berhalangan tetap. 19. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK dapat mengenakan sanksi terhadap setiap Pihak yang melanggar ketentuan peraturan ini termasuk Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut. Ditetapkan di : Jakarta pada tanggal : 10 April 2008 Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan ttd A. Fuad Rahmany NIP 060063058 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Umum ttd Prasetyo Wahyu Adi Suryo NIP 060076008
LAMPIRAN Formulir Nomor: III.C.8-1 DAFTAR PERTANYAAN I.
PETUNJUK DALAM MENJAWAB PERTANYAAN: 1.
Semua pertanyaan dalam daftar pertanyaan ini adalah berkaitan dengan integritas wajib dijawab oleh setiap calon komisaris.
2.
Berilah tanda √ dalam kotak di depan kata “Ya”, jika jawaban Saudara “Ya”, atau berilah tanda √ dalam kotak di depan kata “Tidak” jika jawaban atas pertanyaan berikut adalah “Tidak”.”.
3.
Untuk setiap jawaban “Ya”, pemohon wajib memberikan jawaban secara rinci dan jelas, antara lain memuat: a.
lembaga-lembaga dan orang-orang yang bersangkutan;
b. kasus dan tanggal dari tindakan yang dilakukan; c.
pengadilan atau lembaga yang mengambil tindakan;
d. tindakan atau sanksi yang dikenakan. II. INTEGRITAS CALON KOMISARIS Definisi: Investasi adalah kegiatan atas Efek, perbankan, asuransi, atau usaha perumahan atau real estate termasuk kegiatan baik langsung maupun tidak langsung, berhubungan dengan Perusahaan Efek, Penasehat Investasi, Bank atau Perusahaan Lain yang bergerak di bidang keuangan. Jawablah pertanyaan di bawah ini: 1.
Dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir, apakah calon komisaris pernah dihukum atau mengaku bersalah atau tidak menggugat atas tuduhan: a.
tindak pidana atau kejahatan melibatkan Investasi atau usaha berhubungan dengan investasi, penipuan, pernyataan palsu atau penggelapan, penyuapan, pemalsuan, atau pemerasan? ya
tidak
1
b. atau kejahatan lain? ya 2.
tidak
Apakah pengadilan: a.
pernah memutuskan bahwa calon komisaris pailit? ya
tidak
b. dalam sepuluh tahun terakhir ini melarang calon komisaris dalam kegiatannya yang berhubungan dengan Investasi? ya c.
pernah memutuskan bahwa calon komisaris terlibat dalam pelanggaran hukum yang berhubungan dengan investasi, terlibat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku? ya
3.
tidak
tidak
Apakah Bapepam dan LK pernah: a.
menemukan calon komisaris membuat pernyataan palsu atau melakukan kelalaian? ya
tidak
b. menemukan calon komisaris terlibat dalam pelanggaran hukum, keputusan- keputusan atau peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Bapepam dan LK? ya c.
tidak
menemukan calon komisaris menyebabkan suatu perusahaan berhubungan dengan investasi yang Izin Usaha, Persetujuan atau Pernyataan Pendaftarannya ditolak, ditangguhkan, dicabut atau dibatasi? ya
tidak
d. memerintahkan untuk menolak, menghentikan untuk sementara atau mencabut Izin Usaha, Persetujuan atau Pernyataan Pendaftaran atau sanksi dengan membatasi kegiatan-kegiatan calon komisaris?
2
ya 4.
tidak
Apakah lembaga atau institusi lain yang berwenang di Indonesia atau di luar negeri pernah: a.
menemukan calon komisaris membuat pernyataan palsu, tidak memberikan pernyataan yang diminta, tidak jujur, tidak adil atau tidak etis? ya
tidak
b. menemukan calon komisaris melakukan kegiatan yang menyebabkan suatu Izin Usaha, Persetujuan, atau Pernyataan Pendaftaran ditolak, dihentikan untuk sementara, dicabut atau dibatasi? ya c.
tidak
memerintahkan untuk menegur calon komisaris sehubungan dengan kegiatan yang berhubungan dengan Investasi? ya
tidak
d. menolak, menghentikan untuk sementara, atau membatalkan Izin Usaha, Persetujuan, atau Pernyataan Pendaftaran para calon komisaris atau direktur untuk bergerak dalam usaha yang berhubungan dengan Investasi, atau membatasi kegiatan dalam bidang usaha tersebut? ya e.
mencabut atau menghentikan untuk sementara Izin Usaha calon komisaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal seperti Akuntan, Notaris, Pengacara atau Penilai? ya
5.
tidak
tidak
Apakah Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian pernah: a.
menemukan calon komisaris membuat pernyataan palsu atau tidak menyatakan fakta? ya
tidak
3
b. menemukan calon komisaris terlibat dalam pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku? ya c.
tidak
menemukan calon komisaris menyebabkan suatu usaha yang berhubungan dengan Investasi dimana Izin Usaha, Persetujuan atau Pernyataan Pendaftarannya untuk menjalankan usahanya ditolak, dihentikan sementara, dicabut atau dibatasi? ya
tidak
d. menertibkan calon komisaris dalam kedudukannya sebagai direktur atau komisaris Anggota Bursa, Anggota Kliring, atau partisipan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan: 1) mengeluarkan atau menghentikan sementara dari keanggotaan suatu Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; 2) menghalangi atau menghentikan sementara hubungannya dengan Anggota Bursa atau Anggota Kliring lainnya atau partisipan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; atau 3) membatasi kegiatan Anggota Bursa atau Anggota Kliring atau partisipan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut? ya 6.
Apakah calon komisaris pernah atau sedang dituntut oleh suatu Pihak sehubungan dengan Investasi atau penipuan? ya
7.
tidak
tidak
Apakah calon komisaris pernah atau sedang digugat atau dituntut oleh suatu Pihak sehubungan dengan perkara perdata atau pidana? ya
tidak ………………………..20 Pemohon Materai ………………………………… (Nama Lengkap)
4
