PEMTURANDAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR9 TAHUN2OO7 TENTANG PEMBENTUI(AN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESADAN PERUBAHAN STATUS DESAMEN]ADIKELURAHAN
DENGAN RAHMAT TUHANYANGMAHAESA BUPATI BANDUNG, padaPasal200ayat(2) UndangMenimbang: a. bahwasehubungan denganketentuan rDaerah, UndangNomor32 Tahun2004tentangPemerintahan bahwa pembentukan, penghapusan dan atau penggabungpn desa perlu l ditetapkan denganPeraturan Daerah; b. bahwa berdasarkanpertimbangantersebut di atEp sefta guna pelaksanaan penyelenggaraadr mendukungkelancaran Pemerintahan Desa, perlu ditetapkanPeraturanDaerah tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan DesadanPerubahan StatqsDesamenjadi ii Kelurahan. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor14 Tahun1950tentangPemelintahan Daerah Kabupaten ( DalamLingkungan Jawa Barat Berital$egaraRepublik Indonesia Tahun1950); 2. Undang-UndangNomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan ( Lembaran Perundang-undangan NegaraRepublik Indonesia Tahun2004Nomor53,Tambahan Lembaran NegaraNoior a3B9); 3. Undang-Undang Nomor32 tahun20A4tentangPemeflntahan Daerah (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 200ff Nomor I25, TambahanLembaranNegara RepublikIndonesialNomor 4437) sebagaimana telahdiubahdenganUndang-Undang Nompr8 tahun2005 tentangPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti U4pang- Undang Nomor3 Tahun2005tentangPerubahan Undang UmangNomor32 Tahun2004tentangPemerintahan DaerahMenjadiUfldang-Undang (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor f5+S); 4. Undang-Undang Nomor33 Tahun2004tentangPerimbqngan Keuangan AntaraPemerintah Pusatdan Pemerintah Daerah(L(pbaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2004 Nomor L26, Tamb$hanLembaran 'l Negara Republik Indonesia Nomor4389); 5. Undang-Undang Nomor43 Tahun1999tentangPerupahan UndangUndangNomor 8 tahun t974 tentang Pokok-pokoli Kepegawaian (Lembaran Negara tahun1999Nomor169,Tambahan Lembaran Negara l Nomor3893); 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor72Tahqn2005tentang Desa(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun20p5Nomor158, 1 Tambahan Lembaran NegaraNomora857); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor73 tahgn2005tentang (Lembaran Kelurahan NegaraRepublik Indonesia Tahpin2005Nomor 159,Tambahan Lembaran Negara Nomor4858); I
B. PeraturanMenteriDalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan DesadanPprubahan Status DesamenjadiKelurahan; 9. PeraturanDaerahNomor6 Tahun 2004 tentangTrpnsparansi dan Bandung Partisipasi Pemerintahan di Kabupaten dalamPenyelenggaraan (Lembaran DaerahKabupaten Bandung Tahun2004Nolor 29 SeriD). Denganpersetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAI(YAT DAEMH KABUPATEN BANDUNG dan BUPATIBANDUNG MEMUTUSKAN: TENTANGPFMBENTUKAN, Menetapkan : PERATURAN DAEMH IGBUPATENBANDUNG PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESADAN PERUBAHAN STATUSDESA MEN]ADIKELUMHAN.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Daerah iniyangdimaksud DalamPeraturan dengan: Bandung; 1. Daerah adalahKabupaten 2. Pemerintahan DaerahadalahPenyelenggaraan gfeh Pemerintah urusanpemerintahan pembantuan menurutasasotonomidantugas Daerah danDPRD denganprinsipotonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NegaraKesatuanRepgblikIndonesia sebagaimana dimaksud dalamUndang-Undang DasarNegaraRepublik Xfrdonesia Tahun l 1945; DaerahadalahBupatidan Perangkat 3. Pemerintah DaerahsebagaiunsufPenyelenggara Pemerintahan Daerah; 4, Bupatiadalah BupatiBandung; RakyatDaerahyang selanjutnyadisebutDPRDapalahLembaga 5 . DewanPenruakilan Perwakilan RakyatDaerahsebagai Pemerintahan Daprah; unsurpenyelenggara DesaatauyangdisebutdengannamalainadalahKepalaOes{danPerangkat 6. Pemerintah I Desasebagai unsurPenyelenggara Pemerintahan Desa; 7 . Pemerintahan Desaadalahpenyelenggaraan urusanpemerintahan olehPpmerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengaturdan mengurpiskepentingan masyarakat setempatberdasarkan asal-usul danadatistiadatsetempatyangdiakuidan dihormati dalamSistemPemerinbhan NegaraKesatuan Republik Indonesi$; B. Desa atau disebutdengannama lain, selanjutnyadisebutDesa aflalah Kesatuan masyarakat hukumyangmemilikibatas-batas wilayahyangbenruenang untukmengatur kepentingan danmengurus masyarakat setempatberdasarkan asalusuldpnadatistiadat setempatyang diakui dan dihormatidalam sistemPemerintahan NqgaraKesatuan Republik Indonesia; 9. KelurahanadalahWilayahkerja LurahsebagaiPerangkatDaerahK4pupatendalam ' wilayahkerjakecamatan;
Kelurahan; 10.LurahadalahKepala Permusyawaratan Desaatauyangdisebutdengannamalain,sela4jutnya disingkat 11.Badan penruujudan yangmerupakan BPD,adalahLembaga demokrasi dalamflgnyelenggaraan penyelenggara Desasebagai Pemerintahan Desa; r Pemerintahan unsur DesaadalahPenggabungan l2.Pembentukan beberapaDesa,atau bagianDesayang pemekaran bersandingan, atau dari satu Desa menjadidua Desadtau lebih, atau pembentukan Desadi luarDesayangtelahada; I 13.Penghapusan DesaadalahTindakan meniadakan Desayangadasebagai pkibattidaklagi l persyaratan; memenuhi Desaparu. 14.Penggabungan DesaadalahPenyatuan duaDesaataulebihmenjadi BAB II PEMBENTUKAN DESA BagianPeftama TujuanPembentukan Desa Pasal2 pelayanan publikgunp mempercepat Desabertujuanuntuk meningkatkan Pembentukan kesejahteraan masyarakat. tenarujudnya Bagian Kedua Pembentukan Syarat-syarat Desa Pasal 3 padapasal2 , harusmemenuhi Pembentukan Desasebagaimana dimaksud syaratsebagai berikut: yaitujumlahpenduduk suatuDegapalingsedikit a. JumlahPenduduk bagiterbentuknya 1.500jiwa atau300 KK; b.
pelayanan pembinaan Luas Wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan f,un masyarakat;
perhubungan Kerjamemilikijaringan c. Wilayah ataukomunikasi antardusqn; yangdapatmenciptakan kerukunan d . SosialBudaya antarumatberagam4 dankehidupan sesuaidenganadatistiadatsetempa! bermasyarakat e. Potensi Desayangmeliputi sumber dayaalamdansumber dayamanusiai f. BatasDesayang dinyatakan dalambentukpeta desayang telah dit$tapkandengan Peraturan Daerah; g. Saranadan Prasarana yaitu tersedianya potensiinfrastruKurpemerintBhan Desadan perhubungan. BagianKetiga pembentukan Mekanisme Desa Pasal 4 (1). Desadibentukatasprakarsamasyarakat denganmemperhatikan Desa,adat asal-;.rsul istiadat, dankondisisosialbudayamasyarakat setempat. (2). Pembentukan Desasebagaimana dimaksud dalamayat (1) dapatdilpkukan setelah pemerintahan mencapai usiapenyelenggaraan Desapalingsedikit5 (lima)tahun.
Pasal5 Tatacarapembentukan Desaadalahsebagai berikut: a. Adanyaprakarsa dankesepakatan masyarakat untukmembentuk desa; mengajukan b. Masyarakat usulpembentukan desakepadaBPDdankepaladesa; c. BPDmengadakan rapat bersamaKepalaDesauntuk membahas usqfanmasyarakat tentangpembentukan desa,dankesepakatan rapatdituangkan dalamBHritaAcaraHasil RapatBPDtentangPembentukan Desa; d. KepalaDesamengajukan usulpembentukan desakepadaBupatimelaluiCamat,disertai BeritaAcaraHasil RapatBPD dan rencanawilayahadministrasi Desayang akan dibentuk; e. Denganmemperhatikan dokumenusulankepaladesa, Bupati mpnugaskan Tjm Kabupaten Tim Kecamatan bersama untukmelakukan danpengkajian ke Desa obseruasi yangakandibentuk, yanghasilnya menjadibahanrekomendasi kepadaBppati; f. Bila rekomendasi Tim Kabupatenmenyatakanlayak dibentukdes4 baru, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan DaerahtentangPembentukan Desa; g. PenyiapanRancangan PeraturanDaerahtentang Pembentukan DeqFsebagaimana padahuruff, harusmelibatkan pemerintah dimaksud desa,BPD,danu;'isurmasyarakat desa,agardapatditetapkan secaratepatbatas-batas wilayahdesayangEkandibentuk; h. Bupatimengajukan Rancangan PeraturanDaerahtentangPembentuftan Desahasil pembahasan pemerintah desa,BPD,dan unsurmasyarakat desakepa$aDPRDdalam forumrapatparipurna DPRD; i. DPRDbersamaBupatimelakukanpembahasan PepturanDaerah atas Rancangan tentangPembentukan Desa,dan bila diperlukandapatmengikutseftakan Pemerintah Desa,BPD,danunsurmasyarakat desa; j. Rancangan peraturan daerahtentangpembentukan desayangtelahdigetujuibersama olehDPRD danBupatiuntukditetapkan menjadiPeraturan Daerah; k. Penyampaian Rancangaan Peraturan DaerahtentangPembentukan desasebagaimana padahurufj, disampaikan pimpinan paling dimaksud oleh DPRD lambaf7 (tujuh)hari ' terhitungsejaktanggalpersetujuan bersama; l. Rancangan Peraturan pada DaerahtentangPembentukan Desasebagaimana dimaksud huruf k, ditetapkan oleh Bupatipalinglambat30 (tiga puluh)hari terhitungsejak rancangan tersebutdi setujuibersama; dan m. Dalamhal syahnyaPeraturan DaerahtentangPembentukan Desayangfelahditetapkan pada oleh Bupatisebagaimana dimaksud hurufl, Sekretaris Daerahrpengundangkan l Peraturan Daerah tersebutdidalamLembaran Daerah. Pasal6 Pembentukan Desadi luardesayangtelahada,diusulkan olehKepalaDesqkepadaBupati melalui Camat, dengan tatacarapembentukan sebagaimana diaturdalamPaOpl 5. BAB III PENGGABUNGAN DANPENGHAPUSAN DESA BagianPeftama TujuanPenggabungan danPenghapusan Desa Pasal7 Penggabungan dan Penghapusan Desadibkukanbeftujuanuntuk lebill meningkatkan pelayanan terhadapmasyarakat sehingga dapatlebihmeningkatkan tarafhid11p masyarakat;
BagianKedua TataCaraPenggabungan Desa danPenghapusan Pasal8 (1) Desayang karenaperkembangan tidak lagi memenuhi syaratsebagai;nana dimaKud i dalampasal3, dapatdigabung dengan desalainataudihapus; (2) Penggabungan, atau penghapusan desa dimaksudpada ayat (1), ferlebihdahulu dimusyawarahkan oleh Pemerintah Desadan BPDdenganmasyarakgf desamasingpersyaratan masingseftamemperhatikan dantatacaranya; I (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksudpadaayat(2) ditetapkan dplamKeputusan yang Kepala Desa bersangkutan; l (4) Keputusan padaayat(3) {fsampaikan KepalaDesasebagaimana bersama dimaksud oleh salahsatu KepalaDesakepadaBupatimelaluiCamatdiseftaiBeritaAgpraHasilRapat BPD; (5) Denganmemperhatikan dokumenusulansebagaimana dimaksudpadapyat(4), Bupati menugaskan Tim Kabupaten denganmelibatkan unsurKecamatan untukmelakukan pengkajian yang obseruasi dan ke desa akandigabungdanataudihapgs,dan hasilnya menjadibahanrekomendasi kepadaBupati; I (6) Dokumen padaayat(5) terdiridari: sebagaimana a. Daftarnama,LuasWilayah,Jumlahpenduduk dari DesaIndukdan Desahasil penggabungan, Pembentukan, danatau danataupenghapusan desadenganbatasbataswilayahDesanya ; b. Peta WilayahDesa Induk hasil pembentukan, atau penggabuilgan dan atau penghapusan; c. Datakekayaan Desa; yangadqdi desa. d. Datasaranadanprasarana, seftalembaga kemasyarakatan e. Datapersonildesayqng_belgqngKqtan I _ _ "
= I
t
I
a t
(7) Bilarekomendasi Tim Kabupaten menyatakan kelayakannya untukpeqggabungan dan penghapusan desa,Bupatimenyiapkan atau Rancangan Peraturan DaerahTentang Penggabungan danabu Penghapusan Desa; (B) Hasilpenggabungan danataupenghapusan desasebagaimana dimaKudpadaayat(6) denganPeraturan ditetapkan Daerah.
-
A@ ffi*
Pasal 9 knggabungandanataupenghapusan DesasecaranyatatelahdilakSanakan, segerct organisasi Pemerintahan Desalengkap denganpersonilnya.
BAB IV PERUBAHAN DESAMENJADI STATUS KELUMHAN Bagian Peftama TujuanPerubahan StatusDesaMenjadiKelurahan Pasal10 Tujuanperubahan statusdesamenjadikelurahan adalahuntuklebihmer'lfngkatkan serta pelayananterhadapmasyarakat,sesuai dengan tingkatlperkembanganr mendekatkan pembangunan dandinamika sosialmasyarakat. Bagian kedua SyaratPerubahan StatusDesaMenjadi Kelurahan Pasal11 (1) Desadapatdiubahataudisesuaikan statusnya prakarsa menjadikelurahan berdgparkan Pemerintah Desabersama BPDdenganmemperhatikan aspirasi masyaq{kat.
