PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 13 TAHTIN 2OA7 PEDOMANPEMBENTUKANDAN MEKANISME PENYUSUNANPERATUBANDESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANDUNG.
Menimbang:
pasal62 Peratulpn a. bahwauntukmelaKanakan ketentuan Pemerintah Nomor72 tahun2005TentangDesa,perludiaturmenpenai Pedoman Pembentukan danMekanisme Penyusunan Peraturan Dftsa; l
pertimbangan b. bahwa berdasarkan hal tersebutdi ptas, perlu di l tetapkan Daerah. denganPeraturan Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor14Tahun1950tentangPemerfptahan Daerah Kabupaten DalamLingkungan Jawa Barat( BeritaN$garaRepublik Indonesia Tahun1950); ll 2. Undang-UndangNomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan ( LembaranNegarqTahun 2004 PeraturanPerundang-undangan Nomor53,Tambahan Lembaran Negara Nomor4389); I 3. Undang-Undang Nomor32 tahun2AA4tentangPemerfntahan Daerah (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 2004 Nomor 125, TambahanLembaranNegara RepublikIndonesianomor 4437) sebagaimana telah diubahdenganUndang-Undang tlpmor 8 tahun 2005tentangpenetapan PeraturanPemerintah Penggflnti UndangUndangnomor3 Tahun2005tentangperubahan Undpng- Undang Nomor32 Tahun2004tentangPemerintahan Daerahl4enjadiUndang -Undang (LembaranNegaraTahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor4548); 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan AntaraPemerintah PusatdanPemerintah Daqah(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun2A04NomorL26); 'l 5. Undang-Undang Nomor43 Tahun1999tentangPeruflahan UndangUndangNomorB tahun L974 tentang Pokok-poko(i Kepegawaian (Lembaran Negaratahun 1999 Nomor169, Tambalnan Lembaran NegaraNomor3893); 6. PeraturanPemerintah RepublikIndonesiaNomor7T.Tahun 2005 tentangDesa;(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun2005No l 158,Tambahan Lembaran Negara4857); 7. PeraturanPemerintahRepublikIndonesiaNomor 79 Tahun 2005 tentang PedomanPembinaandan Pengawasan Pqpyelenggaraan l Pemerintahan Daerah; 8. PeraturanMenteriDalamNegeriNomor 16 Tahun ?006 Tentang I Prosedur Penyusunan ProdukHukumDaerah; 9. PeraturanMenteriDalamNegeriNomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan danMekanisme Penyusunan Perpturan Desa; l0.PeraturanDaerahNomor6 Tahun 20M tentangTrqnsparansi dan Partisipasi dalamPenyelenggaraan Pemerintahan Daeralldi Kabupaten Bandung(Lembaran DaerahKabupaten Bandung Tahqn2004Nomor I 29SeriD).
Denganpersetujuan DEWANPERWAKILAN RAKTATDAEMH KABUPATEN BANDUNG DAN BUPATIBANDUNG MEMUTUSKAN:
Menetapkan
PERATUMNDAERAHKABUPATEN BANDUNG TENTANGPEDOMAN PEMBENTUKAN DANMEKANISME PENYUSUNAN PERATUfrAN DESA ti
BAB
I
KETENTUAN UMUM Pasal 1 DalamPeraturan Daerah iniyangdimaKuddengan: 1. Daerah adalahKabupaten Bandung; 2. Pemerintahan DaerahadalahPenyelenggaraan gleh Pemerintah urusanpemerintahan Daerah danDPRDmenurutasasdantugaspembantuan denganprinsiprptonomi seluasluasnyadalamsistemdan prinsip NegaraKesatuan Republik Indonegia sebagaimana dimaksud dalamUndang-Undang DasarNegaraRepublik Indonesia Tahui L945; DaerahadalahBupatidan Perangkat 3. Pemerintah DaerahsebagaiunsurFpnyelengghraan Pemerintahan Daerah; 1 4. Bupati adalahBupatiBandung; perangkat 5 . Kecamatan adalahWilayahkerjaCamatsebagai daerahKabupqfen Bandung 6. Desaatau disebutdengannama lain, selanjutnya disebutDesa{palah kesatuan masyarakat hukumyangmemilikibatas-batas yang wilayah d,rntuk berwenang mengatur danmengurus kepentingan masyarakat setempatberdasarkan asalusul(an adatistiadat setempatyang diakui dan dihonnatidalam sistemPemerintahan Nfgara Kesatuan Republik Indonesia; 7 . Pemerintahan DesaadalahPenyelenggaraan urusanpemerintahan olehfpmerintahDesa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengaturdan mengun$skepentingan masyarakat setempatberdasarkan asal-usul dan adatistiadatsetempatyangdiakuidan dihormati dalamSistemPemerintahan NegaraKesatuan Republik tndonesff; B. Pemerintah DesaatauyangdisebutdengannamalainadalahKepalaDeqadanPerangkat ll Desasebagai unsurPenyelenggara Pemerintahan Desa; 9. BadanPermusyawaratan Desaatauyangdisebutdengannamalain,selaqflutnya disingkat yangmerupakan BPD,adalahLembaga perwujudan demokrasi dalamppnyelenggaraan Pemerintahan Desasebagai unsurpenyelenggara Pemerintahan Desa; I 10.Peraturan DesaadalahPeraturan yangdibuatolEfrBPDbersaqqq Perundang-undangan 1l Kepala Desa;
- ll.PeraturanKepalaDesaadalahPeraturanPerundang-undangan yang pitetapkanoleh KepalaDesayang bersipatmengaturdalamrangkamelaksanakan PegturanDesadan yanglebihtinggi; Peraturan Perundang-undangan I 12.KeputusanKepalaDesa adalahKeputusanyang ditetapkanoleh KepalaDesa yang bersipatmenehpkandalamrangkamelaksanakan PeraturanDesam{ppun Peraturan Kepala Desa. l] BABII ASAS Pasal2
Dalam membentukPeraturanDesa harus berdasarkan Peraturan asas Pembentukan yang il Perundang-undangan baik,meliputi: a. b. c. d. e. f. g.
kejelasan tujuan; yangtepat; kelembagaan atauorganpembentuk kesesuaian antarajenisdanmaterimuatan; dapatdilaksanakan; kedayagunaan dankehasilgunaan; kejelasan rumusan; dan keterbukaan.
BABIII MATERI MUATAN Pasal3 padatingkatDesameliputi: lenisPeraturan Perundang-undangan Desa; a. Peraturan b. Peraturan KepalaDesa;dan c. Keputusan KepalaDesa. Pasal4 (1) MaterimuatanPeraturan Desasebagaimana dimaksuddalampasal3 hurufa adalah Seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan Peme;'intahan Desa, Pembangunan Desa,dan Pemberdayaan masyarakat, seftaPenjabaran 1;ebin hnjut dari ketentuan Peraturan yanglebihtinggi; Perundang-undangan I (2) MaterimuatanPeraturan KepalaDesasebagaimana dimaksuddalampasal3 huruf b pelaksanaan adalahPenjabaran Peraturan Desayangbersifatpengaturarif (3) Materimuatan Keputusan KepalaDesasebagaimana dimaKuddalampasal3 huruf c adalahPenjabaran Pelaksanaan Peraturan DesadanPeraturan KepalaDg$ayangbersifat Penetapan, ll Pasal5 Peraturan Desatidak bolehbeftentangan dengankepentingan umumdan atau peraturan yanglebihtinggi. Perundang-undangan
BABIV PERSIAPAN DANPEMBAHASAN
Pasal6 (1) Rancangan PeraturanDesadiprakarsai Desadan dapatberasaldari oleh Pemerintah inisiatif BPD; (2) Rancangan Peraturan Desasebagaimana kepadapara dimaKudayat (1), disampaihpn pembahasan. BPDuntukdilakukan anggota ] (3) Apabiladalam waktu yang bersamaanPemerintahDesa dan BPD menyampaikan Rancangan PeraturanDesamengenaimateriyang sama,makayang harusdibahas RancanganPeraturanDesa yang disampaikan oleh BPD, sedangfpnRancangan Peraturan Desa yangdisampaikan Desadipergunakafl olehPemerintah sebagaibahan untukdipersandingkan. l Pasal7 (1) Masyarakat berhakmemberikan masukan baiksecaratertulismaupunlisanterhadap Rancangan Peraturan Desa; (2) Masukan padaayat secaratertulismaupunlisandarimasyarakat sebagaimana dimpksud (1),dapatdilakukan dalamprosespenyusunan Rancangan Peraturan Degla. PasalB penggunaan Mekanisme hakmasyarakat dalampenyampaian masukan terlBdaprancangan Peraturan Desa,antaralain: I Peraturan a. Rancangan Desayang berasaldari prakarsaPemerintah Dqsa,masyarakat berpaftisipasi baiksecaraperorangan maupunkelompokuntukmembprikan masukan i yangteknispelaksanaannya diaturolehPemerintah Desa; PeraturanDesayang berasaldari inisiatifBadanPermusyawaratan b. Rancangan Desa padasaatpembahasan Pemerintah bersama Desa,dituangkan dalamTqlpa teftib Badan ri Permusyawaratan Desa. Pasal9 (1) Untuk menampungaspirasidan keinginanmasyarakat,maka dalE;npenyusunan Rancangan Peraturan DesayangberkaitandenganAnggaranPendapatan dan Belanja Desa,danPungutan Desa,dilakukan olehPemerintah DesadanBPD; (2) Rancangan Peraturan Desayangmenyangkut bidangPembangunan Degadanpenataan ruangyangtelahdisetujuibersama denganBPD,di dalampenyusunanltya KepalaDesa dan BPD dibantu oleh LembagaKemasyarakatan yang meng{rrus. mengenai I Pembangunan Desa. Pasal10 (1) Rancangan Peraturan Desasebagaimana dimaksudpadapasal8, disampaikan kepada paraanggota pembahasan; BPDuntukdilakukan ll (2) Rancangan Peraturan Desasebagaimana dimaksud ayat(1) selanjutnyq dibahassecara bersama olehPemerintah DesadanBPDsertadapatmelibatkan unsurn'tlsVarakat Desa.
Pasal11 (1) KhususRancangan Peraturan DesaTentangAnggaranPendapatan dap BelanjaDesa, yang Pungutan,dan Penataanruang telah disetujuibersamadengahBPDsebelum ofghKepalaDesa olehKepalaDesapalinglama3 (tiga) hari disampaikan ditetapkan ll kepadaBupatimelaluiCamatuntukdi evaluasi; (2) Hasil evaluasiRancangan PeraturanDesa sebagaimana dimaKud pada ayat (1) olehBupatikepadaDesapalinglama20 (duapuluh)hariEpjakRancangan disampaikan ii Peraturan Desatersebutditerima; pendapatan (3) ApabilaBupatibelummemberikan hasilevaluasiRancangan Anggaran dan pada (2), menetapkan BelanjaDesasebagaimana KepalaDesada$at dimaksud ayat Rancangan Peraturan DesatentangAnggaran Pendapatan danBelanja$esa(APBDesa) menjadiPeraturan Desa. Pasal12 Evaluasi Rancangan PeraturanDesatentangAnggaranPendapatan dap BelanjaDesa kepadaCamat.i sebagaimana dimaksud dalampasal11dapatdidelegasikan BABVI PENGESAHAN DANPENETAPAN Pasal13 (1) Dalamrangkamenetapkan Peraturan Desa,BPDmengadakan rapatya40harusdihadiri oleh: a.sekurang-kurangnya duapeftigadarijumlah BadanPermusyaq,varatan Desa; anggota I b.KepalaDesadanPerangkat Desa. (2) DalamhaljumlahanggotaBPDyanghadirkurangdarijumlahsebagaifnana dimaksud r1 dalamayat(1),rapatBPDdinyatakan tidaksyah;
(3) Apabilarapat BPDdrnfebr tidak dr, rnakaKepalaDesadan BPDtnqenh:kan batas 3 (tiga) hari setelah rapat berikuhya,selambat-lambatnya wakhr unhrknrengadakan rapatpeftama. I Pasal14 (1) Rancangan Peraturan Desayangtelah disetujuibersamaoleh KepalaDesadan BPD pimpinan menjadi BPD kepadaKepalaDesa untuk ditefiaRkan oleh disampaikan i Peraturan Desa; (2) Penyampaian dimaksudpada ayat (1) RancanganPeraturanDesa sebagaimana dilakukandalamjangkawaktu 7 (tujuh) hari terhitungsejak tanq$alpersetujuan bersama. Pasal15 Peraturan Desasebagaimana dimaksuddalampasal14 wajibpitetapkanoleh Rancangan 30 (tiga tandatangandalamjangkawaktupalingllambat kepalaDesadenganmembubuhkan puluh)harisejakditerimanya Rancangan Feraturan Desatersebut. I Pasal16 pelaksanaan. Desawajibmencantumkan bataswaktupenetapan Peraturan
Pasal17
(1) Peraturan Desasejakditetapkan, rnulaiberlakudanmempunyai dinyatakan kekuatan hukumyangmengikat; l (2) Peraturan padaayat(1) tidakbolehbertakq Desasebagaimana dimaksud surut. Pasal18 (1) Untuk melaksanakan PeraturanDesa,KepalaDesa menetapkan deqrganPeraturan KepalaDesa,danatauKeputusan KepalaDesa; (2) PeraturanKepalaDesadan afau Keputusan KepalaDesasebagaimana dimaksudpada (1), peratup'an perundangayat dilarangbeftentangan dengankepentingan umum,dan yanglebihtinggi. I undangan Pasal19 (1)Peraturan DesadanPeraturan KepalaDesadimuatdalamBeritaDaerah; (2)Pemuatan padaayat Peraturan DesadanPeraturan KepalaDesasebagaimana dimfiksud i (1) dilakukan Daerah; olehSekretaris BABVII PENYAMPAIAN PERATURAN DESA Pasal20 Peraturan Desadisampaikan olehKepalaDesakepadaBupatimelaluiCamap sebagaibahan i pembinaan pengawasan paling (tujuh) dan lambat7 harisetelahditetapkan. BABVIII PENYEBARLUASAN Pasal21 pelaksanaannya Peraturan DesadanPeraturan wajibdisebarluaskan kepadapnasyarakat oleh Pemerintah Desa. BABIX KETENTUAN PENUTUP Pasal22
TeknikPenyusunan PeraturanDesa,PeraturanKepalaDesadan KeputuspnKepalaDesa rl adalahsebagaimana tercantum dalamlampiran Peraturan ini. Pasal23 Hal-halyangbelumcukupdi atur dalamPeraturan Daerahini sepanjang teknis fnengenai pelaksanaannya li akandiaturoleh Bupati.
Pasal24 PadasaatberlakunyaPeraturan Daerahini, maka PeraturanDaerahKabupatenBandungNomor 12 Tahua2000 tentang PeraturanDesa dicabutdan dinyatakantidak berlaku.
Pasal25 PeraturanDaerahini mulai b€dakupadatanggaldiundangkan. peraturandaerahini dengan Agar setiapoftrngdapatmengetahuinya,memerintahkanpengundangan penempatannya dalamLembaranDaerahKabupatenBandung
pada
Diundangkandi Soreang padatanggal29 Oktober 200?
SEKRET
ATEN BANDUNG
LEMBARAN DAERA}I KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2OO7NOMOR 1.1
2007
I.*FIPTRATTI PERATT,R,IIIDAERAHTEfrTAl€ PEDOTIA]T PEIIEEfrTUI(AX DAII MEI(AXISI|E PEllYUSttXAft PERf;TURAI|DES/fr Ifomor : 13 TAtfUfi zffit Tanggnl t Vg 0lrtober 2|do.7 TEKtfIK pEltyUSUrAX PERATURAI|DES& PERATURAI|KEPAL*DES& DAx KEpUTtSIf KEpAtA DESA I. UilUlI SesuaiderEanpfinsipdentralisasi danotonomidaemh,&sa ahu sebutan lain diberi kewenanganuntuk mengaturdan menguruskepentinganmasyarakat setempatberdasarkan asal usul dan adat istiadatsetempatyang diakui.Dalam pengaturan rangka kepentinganmasyaraffi, Badan PermuslawaratanDesa bersamaPemerinhhDesamerryusunPeraturanDesadan KepalaDesamenyusun perahtranpelaksanaannya, yaifu PeraturanKepalaDesa dan KeputusanKepala Desa. PerahranDffi, PerahnanKepalaDesadan kepuhrsanKepalaDesahanrs disusun secan benar sesuai dengan kaidah-loidah hukum dan teknik penyusunann)fia. Unfukitu perlu adanyapedornanpenyusunan dan standarisasi bentukPerahrran Desa,PerahnanKepalaDesadanKeptrhsanKepalaDsa. II. TCI(IIIK PCTIYUSUI{AT{ Kerangkasfiukfur kratrran Dsa, kra&rran KepalaDesadan KeputusanKepala Desaterdiridari : A. Penamaan Fudul; B. Pembukaan; C. BatangTubuh; D. Penutup;dan (biladiperfukan). E. Lampiran Uraiandari masing-masing subslansikerarqle pera&ranDes, PeraturanKepala DesadanKe$lhsanKepalaDsa, sebagniberikut: A. Penamaan/ fudul 1. SetiapPerafuranDesa,PerahrnnKepalaDesadan KepukrsanKepala&sa memflrqmipenamaan/ Judul. 2. Penamaan/Judul peraturanD€sa,PeraturanKepataDesadan Keputusan Kepalahsa memuatketerangnn ilEngenaijenis,nornor,bhun, dantenbng namaperaturanataukeputusanyangdiatur. 3. NamaPeraturanDsa, PeraturanKepalaDesadan KeputusanKepalaDesa dibuatsingkatdanmencenninlcnisi PeraturanDesa,PeraturanKepalaDesa danKeputusan KepalaDesa. 4. ludul ditnlisdenganhurufl
Conbh PenulisanEnamaan /Judul: a.
JenisPeraturan Desa PERATURANDESACIKATONG lfOIrfOR..
rrr r'r. r,rrr
TENTANG ANGGARANPENDAPATAT{DAT{BEI.ATIJADESA b. JenisPeraturanKepalaDesa PERATURANKEPALADESACIKALONG NOMOR...r.rr.r
rrrrrf rf rrr
TENTANG IURAI{ PEMBAIIGUNANJEMBATANDESA c. lenis KeputusanKepalaDesa KEPUTT'SANKEPAIA DESACII(ATOTTG ItoilloR..
r., r.,. rr r r,.., rr
TENTAT{G PEMBENTUKANPAIIITIA HARI ULANGTAHUN RI KE 6[
I
LPembukaan padaPeraturan 1. Pembukaan Desaterdiridari : '*Dengan a. Frasa Rahmat TuhanYangMahaEsa"; pembentuk b. Jabatan Peraturan Desa. c. Konsiderans; d. DasarHukum; e. Frasa:Denganpersetujuan bersamaBadanPermusyawaratan Degadan {',1' .4"!
KePalaDesa";
t. Memutuskan; dan g. It4enetapkan. padaPeraturan 2. Pembukaan KepalaDesaterdiridari: "Dengan a. Frasa RahmatTuhanYangMahaEsa"; b. labatanPembentuk Peraturan KepalaDesa. c- Konsiderans; d. DasarHukum; e. Memutuskan; dan f. Menetapkan. padaKeputusan 3. Pembukaan Kepala Desaterdiridari: a. Frasa"Dengan RahmatTuhan YangMahaEsa"; b. labatanPembentuk Keputusan KepalaDesa; c. Konsiderans; d. DasarHukum;dan e. Memutuskan;
I
PEl{'EtASAl{ a. Frasa"DenganRahmatTuhanYangMahaEsa"; Kata frasa yang berbunyi"DenganRahmatTuhan Yang flaha Esa" merupakan katayangharusditulisdalamPeraturan Desa,Perat{rran Kepala Desadan Keputusan KepalaDesa,carapenulisan seluruhnya huruf kafital fl dantidakdiakhiri tandabaca. Contoh: DEf{GAf{RAHTI{AT TUHAI{YAI{GMAHAESA b. Jabatan Jabatanpembentuk Peraturan Desa,Peraturan KepalaDesadan Keputusan KepalaDesa,ditulisdenganhuruf kapitaldan diakhiridengantandabaca koma(,). Contoh: KEPALADESACIKALOITG, c. Konsiderans Konsiderans harusdiawalidengankata"Menimbang " yangmepuaturaian pokok-pokok pikiranyangmenjadilatarbelakNng, singkatmengenai alasanyuridis,filosofis,sosiologis, alasansertalandasan dan politisSibentuknya Peraturan Desa,Peraturan KepalaDesa,danKeputusan KepalaDpsa, Jikakonsiderans terdiridari lebihsatupokokpikiran,makatia$'tiappokok pikirandirumuskan pengertian, dari tiap-tiappokokpikirandiai4vali dengan i hurufa, b, c, dst.Dandiakhiridengantandatitik koma(;). Contoh: M e n i m b a:n ga . . . . . . . . . . . . . b............. c' """"""
...............,,...........i ............; """""""'if
""""".;
d. DasarHukum 1) DasarHukumdiawalidengankata "Mengingat" yang harus memuat produkhukum.PadabagiBnini perlu dasarhukumbagi pembuatan dimuat pula jika ada peraturan perundang-undarigan yang memerintahkan dibentuknya Peraturan Desa,Peraturan KepqfaDesadan Keputusan KepalaDesaatauyangmempunyai kaitanlangd{rng dengan materiyangakandiatur. 2) Dasarhukumdapatdibagi2, yaitu: a) Landasanyuridiskewenangan membuatPeraturanDesq,Peraturan Kepala DesadanKeputusan Kepala Desa;dan l] yuridismateriyangdiatur. b) Landasan
Lonton :
1
DenganPercd$uan Bercama BADAT{PERMUSYAIfIIARATAfT DESACIKALONG dan KEPAIADESACIKALONG f. Memutuskan Kata"l4emutuskan" ditulisdenganhurufcapital,dandiakhiridengantandabaca titik dua( : ). Peletakan kataMEMUTUSI(AN margin. adalahditengah g. Menetapkan Kata "menetapkan" dicantumKansesudah kata MEMUTUS$N yang ke bawahdengankata"Menimbang" disejajarakan dan"Mengingat", Hurufawal kata"Menetapkan" ditulisdenganhurufkapitaldandiakhiridenganr tandabaca titikdua(:). Contoh :
Menetapkan : ......:.=.::l::::..t.,............,......, Penulisan kembalinamaPeraturan Desa,Peraturan KepalaDesaataqKeputusan yang KepalaDesa bersangkutan dilakukan sesudah kata"menetapk$i'r" ' dancara penulisannya adalah' . Menuliskan kembalinamayangtercantum dalamjudul; r Namatersebutdi atasdidahului jenis yangbe4qangkutan; Peraturan dengan . Namadanjenisperaturan tersebut,ditulisdenganhurufkapitalpandiakhiri dengan tandabacatitik(.). I PadaPeraturan Desasebelumkata"MEMUTUSKAN" frasa: dicantumkan DenganPersetujuanBersama BADANPERMUSYAWARATAI{ DESACIKALONG Dan KEPALADESACIKALONG Contoh : a) JenisPeraturan Desa MEMUTUSI(AN : tlenebpkan :
PERATURANDESACII(ALOf{GTENTAI{GKEpUDUI(AI{, TUGASDAI{ FUITGSIORGAT{ISASI PEMERIT'IITNN DESA I
CIKALONG
b) JenisPeraturanKepalaDesa METYIUTUSI(AIT : ilenetapkan : PERATURAI{KEPAI-ADESA CIKALONG TENTAf{G TATA CARAPUNGUTANUANGSATIIPAH 1
c) JenisKeputusan KepalaDesa MEMUTUSI(AN: Menetapkan : KEPUTUSANKEPAIA DESA CIKALONG TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS IAGA SISKAMLII{G, Catatan: Contohpembukaan PeraturanDesa,PeraturanKepalaDesadaq Keputusan KepalaDesasecarakeseluruhan dapatdirumuskan sebagai berikut:r Desa a. Peraturan DETTGAN RAHMATTUHATT YATTG TTIAHA ESA
I"enimba:.r.i.rifliriliif.lft ,.-. r-li-*, Mengingat
:1.......'.rr.rr.rr.rr.rrrrr.rr.rrr.r.rr.rrr.rrr.rrr
'...f........;
"' ' 'ir'"' " "i rrrr.rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr.r..rr.ll........f
3t..........
I Denganpersetujuan bercama BADANPERMUSYAWARATAN DESACIKALONG dan KEPALADESACIKALONG MEMUTUSI(AN : Menetapkan : PERATURAI{DESA CII(ALONG TEI{TASIGKEn}UI}fn(Afl, . IUGAS DAT{ FUI{GSI ORGANISASIPEMERINTAHDESA CTKALONG. ] I
KepalaDesa. b. Peraturan Ditulissepeftihurufa tapidenganpersetujuan bersama tidakusahdf[etik. tl
MEMUTUSI(AT{ : l{enetapkan : PERATURAI{KEPA1ADESACIKATOI{GTEt{TAftG TATA CARA I PU]TGUTAN UANGSAMP'AH.
c. Keputusan KepalaDesa DENGAT{RAHTI{ATTUHAN YAI{G IIAHA ESA KEPATADESACII(ATONG Menimbang
: a.
r..r..,.rrrrrrrarrrrrrr'rrr.rrr.rrrrrr.rr..rrrl..,r..
7r....,,.! .irrrr.rr.rrr.rr..tf
C.
t........t.rrtrrr.r.rrtrrrrrrrrr.rr.!.rrrrrrr.rrr.rr.rrrirrrrrrr.r'a...dSt|
r.......i
Mengingat
:1......'..rr.rr.r!,rr.r 2.
r.rr.r.....rrrrrrrrrrr.r.rrri.rr.rrrrr
3.
,.,,....,.trrrr.r,rr*rr
rr.rrrrrr.rr.f......'..rr.rr....1.'......i .pr.......f r'rrrrrrrrirr
.T!....dsq
Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA DESA CIKALONG PENETAPANPETUGASSISKAMLING. KESATU
I
TENTANG i
'.".'...r..rt':rr.r.trrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr'rrirr
KEDUA
1.t.....t....rrr!r.rrrrrrr.rrrrrrrrrrrrrrrrrrr.rr.rrr
KETIGA
: ............
..rr.rrrrrrrrr
.........i....dst I
c. BatangTubuh BatangTubuhmemuatsemuamateriyang dirumuskan dalampasafpasalatau yang pasal-pasal qdalahjenis Batangtubuh dictum-diktum. dirumuskan dalam Peraturan Desadan Peraturan KepalaDesayang bersipatmengatur't(Regelling), jenis KeputusanKepalaDesayang bersipatpenetapan(Mschikking), sedangkan tubuhnya batang dirumuskan dalamdiktum-diktum. r Uraianmasing-masing batangtubuh,sebagai berikut: 1. BatangTubuhPeraturan Desa a. BatangTubuhPeraturan Desa 1) Ketentuan Umum; 2) Materiyangdiatur; (Kalauada);dan 3) Ketentuan Peralihan 4) Ketentuan Penutup. materidalamBab Bagiandan Paragraftidak merupakan b. Pengelompokan keharusan. Jika Peraturan Desamempunyai materiyang ruanglingkupnya sangptluasdan pasal, pasal-pasal mempunyai banyak maka tersebutdapatdikelompokkan menjadi BabBagiandanParagrap. Pengelompokan materi-materi dalamBab,Bagiandanparagraf dilakukan atasdasar kesamaan kategori lingkupisi materiyangdiatur. ataukesatuan UrutanPenggunaan kelompok adalah: 1) BabdenganPasal-pasal, tanpabagiandanParagraf; 2) BabdenganBagiandanPasal-pasal tanpaParagraf; yangterdiridaripasal-pasafr 3) BabdenganBagiandanParagraf c. Tata CarapenulisanBab,Bagian,Paragraf,Pasaldan ayat ditulissebagai berikut: 1) Babdiberinomorurutdengan angkaromawidanjudulBabqgmua ditulis denganhurufkapital. Contoh: BABI KETENTUANUMUM
2) Bagiandiberinomorurut denganbilanganyang ditulisdqpganhuruf kapitaldan diberijudul.HurufawalkataBagian,urutanbifpngan, dan judul Bagianditulisdenganhuruf kapital,kecualihuruf an1{tdari kata rl paftikelyangtidakterletakpadaawalfrasa.
Contoh: BAB II ( .. rr... r.. r.........JIJD1JL.........
....... :::.t:
rr..... rr. r..... r..)
:::::.................
f .. :.. r. r.. rr
r,
3) Paragraf diberinomorurut denganangkaarabdan diberijpdul.Huruf awal dalamjudul paragraf,dan hurup awal judul paragraph ditulis denganhuruf kapital,sedangkanhuruf lainnyasetelahhuruf pertama ditulisdenganhurufkecil. ' Contoh: BagianKedua (.....,...,.,.......,Judu| 3agian.............) Paragraf Kesatu (Judul Paragraf) 4) Pasaladalahsatuanaturanyangmemuatsatu normadan pirumuskan dalamsatukalimat.MateriPeraturan Desalebihbaikdirumqskan dalam banyakpasalyang singkatdan jelas dari padadalambebfrapapasal yang panjangdan memuatbeberapaayat, kecualijika l$ated yang menjadiisi pasalitu merupakansatu serangkaian yang fidak dapat dipisahkan. Pasaldiberinomorurut denganangkaarab,danlhurufawal kataapasalditulisdenganhurufkapital. Contoh: Pasal5 5) Ayatadalahmerupakan rinciandaripasal,penulisannya diberinomorurut denganangkaarabdi antaratandabacakurungtanpadia(friri tanda baca.Satu ayat hanyamengatursatu hal dan dirumuskanlldalam satu kalimat. Contoh: Pasal21 (1) (2) (3) lika satu pasalatau ayat memuatrincianunsur, makq disamping dirumuskan dalam bentuk kalimat yang biasa, dpp.t pula penggunaan dipeftimbangkaan dalarrrbentuktabulasi. li Contoh: Pasal..... Kartutanda iuran pedagangsekurang-kurangnya irarus mqfnuatnama jenisdagangan, pedagang, besarnya iuran,alamatpedagang. J Isi pasalini dapatlebihmudahdipahami danjika dirumus$an sebagai berikut: 1l
Karhlbnda iuransekurang-kurangnya harusmemuat: a. b. c. d.
narnapedagang; jenisdagangan ; besarnya iuaran; dan alamatpedagang.
Dalammembuatrumusanpasalatauayatdengan tabuilasi, hendaknya diperhatikan hal-halsebagai berikut: a. setiaprincianharus&pat dibacasebagaisatu rangkaiankesatuan dengankalimatberikut: b. Setiarincian diawali denganhurufabjadkecil; c. SetiaRincian diakhiridengantandabacatitik koma(;) ; d. Jikasuaturinciandibagilagike dalamunsur-unsuryanglebihkecil, makaunsuryanglebihkecildituliskan agakkedalam ; e. Kalimatyangmasihmempunyai rincianlebihlanjutdiberitandabaca titikdua (:); f. Pembagianrincian hendaknyatidak melebihiempat tipgkat. Jika rincian lebih dari empat tingkat, maka perlu dipeftimbangkan pemecahan pasalyangbersangkutan ke dalambeberapa pasal. Jikaunsuratau rinciandalamtabulasidimaKudkan se[pgairincian Ndan"rr yang kumulatif,maka perlu ditambahkan kata dibelakang rinciankeduadaribelakang. Contoh: a. Tiap-tiaprincianditandaidenganhurufa danseterupnya. (3) b
perincianlebih lqnjut,maka b. Jika suaturincianmemerlukan perincian itu ditandaidenganangka1,2, danseter;frsnya. (4).........r.rr.rrrr.r.rrrr.r.rrrrr..rrrrrrrrrrrrrrrrrr..r.rrr.rffr..r..rr ?.
........rrrrr.rr.rr.rrrrrr!rrrrrtrrrrr.rr.rtrrrrr...rr..;l
b.
...,.l,..r.rrrrrrrrrr..r.rr.rr.rrrrr.rrrrrrrrrr..;
Cr
.......r.rrr...rirrirrrr...rrrrrrr.rr.r..rtrrrrrr....r..{ 1.
r......t..r.rrlr..lrirrrrrr...l.rirrrt.....ra.rlr!
2.
.'.........rrrrtrrrrrr.rrrrr..r.tr.rr........;
3.
ttr...rr..rrrrr.rrrrrrrrrrrrr.rr.rrrr........r.fl
-\
3J
dafi
dan
rrrrrrrrrrr..rrrrr..rr
b)
..'..r.r..rrrrrrr..r.rrrrrr.r..trrrrt.l
e \. vrr
r r r a i a f. r a r r r I a I a r r r I r r r r r I r a r f r r r a r a r I r,
dan
1)'........rrrrr.rrrrrrrr..'.rrrrrrrr,.,,..17.,i
2)
.........,,r,,.r,rr,,r,rr'r....r,r...,..,J.],1
3)
.........rr.r....rrrrrrrrr.r.rrrrrrr.r.r.rf
dan .,r; I
Gambaran Penulisan kelompok BatangTubuhsecarakeseluruftan adalah: 1t
BABI KETENTUAN UMUM Pasal1 (Isi pasatt) BABII (JudutBab) pasal .r.rrr,,
(Isi Pasal) BABIII (JudulBab) BagianKesatu (Judul Bagian) ParagrafKesatu (Judul Paragraf) PaSal
rrtrrrrrrrirrrrr.rr
(1) (Isi ayat); (2) (Isi ayat); Perincianayat: a.
rrrrrrtrrrrrrrrtrr.rr..rrr.r......l
bt
rrrr.rrr.rr.t.rr.rrr
dan .
1. rsi sul aya{'r"rr"r'r"t 2t
r..r.tt...r.r.rr.
.
3.,....,...........::::::::::.::::.::t
a) (Perinciansub ayat); b)
....'....rr..rrr...r.r........f
C)
r.rrrrrr.rr.rrrrrrr.rrrrtr..r.r
1) (Perincianmendetaildari sub ayat ); 2)
. . . . . r . r . . | . . I r r I r r. r r r | | . | | . | | . . r . . , . r r . r r . I r
1
Penjelasan masing-masing kelompok batangtubuhadalah: a. Ketentuan Umum Ketentuan umumdiletakandafamBabKesatuataudalampasalpFftama,jika tidakadapengelompokan dalambab. Ketentuan umumberisi: 1) Batasan daripengeftian; 2) singkatan atauakronim yangdigunakan dalamperaturan Desa;dan
3) Hat-hat tainvangbersifar yangberraku umum nagipiiJ-r;J6Jfr'k;tpva.
Jika ketentuanumum berisirebihdari satu har, makasetiap Qptasandari pengeftian dansingkatan atauakronimdiawalidengan - J- angkaaiaollandiakhiri dengan tandabacatitik(.). I
Contoh: Pasal1 DalamPeraturanDesaini yang dimaksuddengan: 1, PemerintahDaerahadalah PemerintahDaerahKabupatenBqndung. rl 2. 3
t
a ! a a I a I l I t t t I a I a l I a r I r r r r r I r . r a a a a a I r r r I a | | , r . r | | r | | r r r r
gikuti qiten Urutanpengeftian atauistilahdalamBabKetentuan Umumhendaknya ketentuan sebagai berikut:
1. Pengeftian atauistilahyangditemukan lebihdahuludalammateriyangdiatur ditempatkan teratas. 2. JikaPengertian atau istilahterdahulu,makapengertian atau istilaftyangada j hubungannya itu diletakan dalamsatukelompok berdekatan. Materiyangakandiatur. b. Ketentuan Materiyang diaturadalahsemuaobyekyang diatur secarasisteqlatiksesuai yang dipergunakan. denganluas lingkupdan pendekatan Materiyang diatur yang harusmemperhatikan dasar-dasar dankaidah-kaidah adasepertii: 1) Landasanhukum materi yang diatur aftinya dalam menyqpunmateri ' Peraturan Desaharusmemperhatikan dasarhukumnya. 2) Landasan filosofis,artinyaalasanyangmendasari Peraturan diterbitkannyp Desa.
l
3) LandasanSosiologis, maKudnyaagar PeraturanDesa yang diterbitkan jangansampaibeftentangan dengannilai-nilaiyang hidupdi Jnasyarakat, misalnya adatistiadat,agama. politis,maksudnya 4) Landasan agar PeraturanDesayang diterQftkan dapat gejolakditeflgah-tengah berjalansesuaidengantujuantanpamenimbulkan masyarakat. 5) Tatacarapenulisan materiyangdiaturadalah: a. Materiyangdiaturditempatkan langsung setelahBabKeterltuan Umum pasal-pasal jika pengelompipkan atau ketentuan umum tidakada dalam Bab. r b. DihindariadanyaBab tentangketentuanlain-lain.Materiyang akan dijadikanmateri ketentuanlain-lain,hendaknya ditempatkan dalam kelompok materi yang diatur dalam ketentuan lain-fain hanya yanglaindari materiyangdiqfur,namum dicantumkan untukketentuan perlu mempunyai kaitandan diatur.Penempatan babketent;,lran lain-lain dicantumkan dalambab atau pasalterakhirsebelumBaHketentuan Peralihan. c. Ketentuan Peralihan Ketentuan Peralihan timbulsebagai caramempeftemukan antaraazapmengenai peraturan akibatkehadiran barudengankeadaansebelumperatulpnbaruitu berlaku.Padaazas nya pada saat peraturanbaru berlaku,mpka semua peraturanlama beseftaakibatnyamenjaditidak berlaku.Kalau azas ini yangsudahberlaku,rnakadapat diterapkan tanpamemperhitungkan keadaan timbulkekacauan hukum,ketidakpastian hukumatau kesewenang-wenangan hukum. I
peraturanbarutefiadap perqturanlama, Untukmenampung akibatberlakunya peralihan. diadakanketentuanatau aturan Dengandemikianll Ketentuan Peralihan befungsi: 1) Menghindari kemungkinan kekosongan hukum(Recl$suacuum). terjadinya (Rechtsjekerheidl 2) Menjamin kepastian hukum I 3) Perlindungan hukum (Rechtsbesoherming), bagi rakyat atap kelompok tetentu atauorangteftentu. Jadi pada dasarnya,KetentuanPeralihanmerupakan "Penyimpangan" terhadaf Peraturan itu sendiri. yangtidak dapatdihindari(Neccessery Suatupenyimpangan eri) dqfamrangka mencapaiatau mempeftahankan tujuan hokumsecarakeseluruhan fketeftiban, keamanan dankeadilan). Penyimpangan ini bersifatsementara,karenaitu dalam rumusanKetentuan yangakan mengpkhiri Peralihan harusdimuatkeadaanatau syarat-syarat masa ,, peralihan tersebut. peraturanpelakganaan Keadaan atausyarattersebutdapatberupapembuatan baru (dalamrangkamelaksanakan peraturanbaru) atau penentuanjaflgka waktu yanglamamenjadikefdaanyang tertentuatau mengakui secarapenuhkeadaan baru. Penutup d. Ketentuan Ketentuan Penutupmerupakan bagianterakhirBatangTubuhPerqguran Desa, yangbiasanya l berisiketentuan-ketentuan sebagaiberikut: yang diikutsertgkan 1) Penunjukanorgan atau alat kelengkapan dalam il melaksanakan dalamPeraturan Desa,yaituberupa: yang a) Pelaksanaan sesuatu bersifat menjalankan(eksefptif),yaitu pejabattertentuyangdiberikewenangan menunjuk untukmglaksanakan hal-halteftentu. b) Pelaksanaan sesuatu yang bersifat mengatur (legislatff), yaitu pendelegasian kewenanganuntuk membuatPeraturanpelaksanaan (Peraturan KepalaDesa). (CiteerTitel). 2) Namasingkatan 3) Ketentuan tentangsaatmulaiberlakunya Peraturan Desadapatdrelalui caracarasebagaiberikut: a) Penetapan mulaiberlakunya Peraturan Desapadasuatubnggaltertentu; b) Saat mulai berlakunyaPeraturanDesa tidak harus dbma untuk (untukbeberapa seluruhnya bagiandapatberbeda). 4) Ketentuan tentangpengaruhPeraturanDesayangbaruterhadqpPeraturan rl Desayanglain. 2. Batang TubuhPeraturan Kepala Desa a. Peraturan KepalaDesaadalahbersifatMengatur (Regelling) 1) BatangTubuhPeraturan KepalaDesamemuatsemuamateniyangakan pasal-pasal. dirumuskan dalam 2) Pengelompokan dalamBatang Tubuhterdiriatas: a) Ketentuan Umum; yang b) Materi diatur; (kalauada); c) Ketentuan Peralihan d) Ketentuan Penutup.
3) MaterimuatanPeraturanKepalaDesaadalahmerupakanpefaksanaan l dariPeraturan Desa. 4) Tata cara perumusandan penulisanmateri muatanbafangtubuh Peraturan KepalaDesa,samahalnyadengantab caraper4lumusa dan penulisan materimuatanPeraturan Desa. (Eeschiking). b. Keputusan KepalaDesaadalahbersifatPenetapan 1) BatangTubuhKeputusan KepalaDesamemuatsemuamafierimuatan yangdirumuskan I keputusan dalamdictum-diKum. 2) Pengelompokan dalambatangtubuhterdiriatasmateriyangqfan diatur. ll Contoh: KESATU
I ...t........rr..rrrrrrrrrrrrrrrrrr.rr..r.r.rrrrrr.rr.
KEDUA
r ............rrrrrt,rr.r...
3) DiKumterakhirmenyatakan Keputusan mulaibprlakupada dinyatakan tanggalditetapkan Catatan: KetentuanUmumdan KetentuanPeralihan tidafi perlu ada yang dalamBatangTubuh,karenaKeputusan Kepalal]Desa bersifatpenetapan adalahkonkrit,individual danfi11al D. Penutup Penutupsuatu PeraturanDesa,PeraturanKepalaDesaatau KeputusanKepala Desa,memuathal-halsebagai berikut: a . Rumusan tempatdantanggalpenetapan, diletakan kanan; disebelah b. Namajabatanditulisdenganhuruf kapital,dan padaakhirkatafliberitanda bacakoma; ll c. Namalengkappejabatyangmenandatangani, ditulisdenganhurufl6ppital tanpa nplar dan nannkef' II gelaroan pangkat; gerar danpangKat, Penetapan PeraturanDesa,PeraturanKepalaDesaatau Keputusanf{ palaDesa ditandatangani olehKepalaDesa;
lf"
E. Penjelasn Adakalanya suatuPeraturan DesaatauPeraturan KepalaDesaflremerlukan penjelasan, penjelasan pasaldemipasalfr baik umummaupunpenjelasan Pada Bagian penjelasanumum biasanyadimuat politik hqfium yang penerbitanPeraturanDesaatau PeraturanKepalalDesayang melatarbelakangi pasaldemi pasaldijelaskanmateridari bersangkutan. Padabagianpenjelasan yangterkandung norma-norma dalamsetiappasaldi dalambatangtub{. yangperludiperhatikan Hal-hal dalampenjelasan adalah: 1. Pembuat Peraturan Desa,Peraturan KepalaDesaatauKeputusan $epalaDesa padapenjelasan, agartidak menyadarkan argumentasi tetapiharijsberusaha membuatPeraturan Desa,Peraturan KepalaDesaatauKeputusan $epalaDesa i yangdapatmeniadakan keragu-raguan dalaminterprestasi. 2 . Naskah penjelasandisusun (dibuat) bersama-sama dengan Rancangan Peraturan DesaatauPeraturan Kepala Desayangbersangkutan. 3 . Penjelasan befungsisebagai tafsiranataumateritertentu. 4. penjelasan tidakdapatdipakaisebagai dasarhukumuntukmem upt peraturan lain.
5. Judul penjelasansatrn denganjudul PeraturanDesadan, PeratqranKepala DesaatauKeputusan KepalaDesayangbersangkutan I 6. Penjelasanterdiri atas penjelasanumum dan penjelasanpasal yang pembagianny dirincidengan angkaromawi. 7. Penjelasan pemikiran, umummemuturaiansistematis mengenai latarbelakang maksuddan tujuan penyususnan serta pokok-pokok atau azasliang dibuat dalamPeraturan Desa,Peraturan KepalaDesaatauKeputusan KepalfiDesa. penjelasan 8. Bagian-bagian dari umumdapatdiberinomordenganlpngka Arab I hat itu lebih memberikan kejelasan. Sifa 9. Tidakbolehbertentangan denganapayangdiaturdalammateriPerBturan Desa atauPeraturan KepalaDesa. 10.Tidak bolehmemperluas ataumenambah normayangsudahadadqlambatang rl tubuh. 11.Tidakbolehsekedarpengulangan semata-mata dari materiPeraf,uran Desa, Peraturan KepalaDesa,atauKeputusan KepalaDesa. I 12.Tidakbolehmemuatistilahataupengertian yangsudahdimuatdalarpketentuan umum. I 'dan diberi pasalyang tidak memerlukan 13.Beberapa penjelasan, dipisahkan keterangan cukupjelas. III. PERUBAHANPERATURAI{DESA, PERATURANKEPALA DFSA ATAU ll KEPUTUSAN KEPALADESA Perubahan Peraturan Desa,Peraturan KepalaDesadanKeputusan Desa fdepala dapatmeliputi: ll 1. Menambahatau menyisipkanketentuanbaru, atau menghapus ketentuanyangsudahada, baikyang berbentuk b, Bagian Paragraf, Pasal,ayatmaupunperkataan angka,huruf,tanda , lampiran, diKumdanlain-lainnya. 2. Mengganti suatuketentuan denganketentuan lain,baikyangberpentuk Bab, Bagian,Paragraf, Pasal,ayatmaupunperkataan angka,huruf,fandabaca, lampiran, diKumdanlain-lainnya. perubahanterhadapsuatu PeraturanDesa,Peraturan Dalammengadakan KepalaDesadan keputusan kepalaDesa,hal - hal yang harusgiperhatikan ' adalahsebagai berikuti a. Dilakukan olehpejabatyangbenryenang membentuknya. b. PeraturanDesadiubahdenganPeraturanDesa,PeraturanKFpalaDesa denganPeraturan KepalaDesasedangkan Keputusan Kepala[iesa diubah denganKeputusan Kepala Desa. I c. Perubahan Peraturan Desa,Peraturan KepalaDesaatau Keputusan Kepala 'l Desadilakukan yangdiubah. tanpamengubah sistematika d. DalamPenamaan disebutPeraturan Desa,Peraturan KepalaDesq,Keputusan KepalaDesamanayangdiubahdan perubahan yangdiadakaili itu adalah I perubahan yangkeberapa kali. \
yangperbma kali : ContohPerubahan PERATURA]TDESACIKALOI{G NOMOR33 TAHUN2006 TENTANG PERUBAHANATAS PCRATURAN DESACIKALONGNOTIIOR 21 TAHUN2006 TEI{TAT{GA}IGGARANPENDAPATANDAN BELANJADEqh Contoh perubahan selanjutnya : PERATURANDESACIKALONG NOMOR 4 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHANKEDUAATAS PERATURAI{DESACIKALONGNOMOR33 TAHUN2gp6 TENTANGANGGARANPENDAPATANDAN BELAN'A DfiSA l
e. Dalamkonsiderans Menimbang Peraturan Desa,Peraturan KepalpDesaatau yang Keputusan KepalaDesa diubah,harusdikemukakan alasanfalasan atau pertimbangan-pertimbangan peraturan yamglamaperrfu mengapa diadakan perubahan f. Batang tubuhPeraturan Desa,Peraturan KepalaDesaatauKeputusan Kepala Desayangdiubah,hanyaditulisdenganangkaRomawi, dimanapasal-pasal tersebutdimuatketentuan sebagai berikut: 1) PasalI memuatsegalasesuatuperubahan dengandiawalipenyebutan PeraturanDesa,PeraturanKepalaDesaatau Keputusan lDesayang diubahdan urutanperubahan-perubahan tersebuthendaknya ditandai denganhurufbesarA, B. C danseterusnya. 2) PasalII memuatketentuan mengenai mulaiberlakunya Perqfuran Desa, Peraturan KepalaDesa,Keputusan KepalaDesaperubahan tefisebut. ApabilaPeraturan Desa,Peraturan KepalaDesaatauKeputusan f{epalaDesa perubahan sudah mengalami berulangkali, sebaiknyaPera{pranDesa, Peraturan KepalaDesaatau Keputusan KepalaDesatersebutflicabutdan digantiPeraturan Desa,Peraturan KepalaDesaatauKeputusan $epalaDesa yangbaru h . ApabilapembuatPeraturan Desa,Peraturan KepalaDesaataq Keputusan
KepalaDesaberniatmengubahsecarabesar-besaran demi ftrepentingan pemakai, lebihbaikapabiladibentukPeraturan Desa,Peraturan Desa fdepala atauKeputusan KepalaDesayangbaru. i perubahan Cara-cara merumuskan Peraturan Desa,Peraturan f,epalaDesa atauKeputusan KepalaDesa(dalamPasalI) sebagai berikut: 1) ApabilasuatuBab,Bagian,Pasalatauayatakandihapuqkan, angka satu nomorpasalitu hendaknya tetap dituliskantetadi tanpa isi, fl hanyadituliskan "dihapus".
Contoh: BABV Pasaldihapus, 2) Apabiladi antaradua pasalakandisisipkan suatupasalbaruyang penggantian tidak merupakansuatu dari suatu pasallyang telah pada dihapuskan itu, makapasalbaru itu tidak bolehditempptkan 1 tempatpasalyangdihapuskan. pasalbaruitu ditempatkan Dalampenulisannya di antarafeduapasal tersebutdan diberinomorsesuaidenganpasalyangte$ahuludan ditambahkan denganhurufA (Kapital). i Contoh: Apabiladiantarapasal14 dan pasal15 akandisisipkan pasalbaru, pasal makapasalbaruitu dituliskan dengan 14 A. 3) Apabiladiantaradua ayat akandisisipkan ayat baru,makpayatbaru itu tersebutditempatkan di antarakeduaayatyangadfl dan diberi nomorsesuaidenganayat yang terdahuludenganmdrnambahkan hurufa. Contoh: Apabila diantaraayat(1) danayat(2) akandisisipkan ayatbaru,maka diletakan diantaraayat(1) danayat(2) dandituliskan ayat(1a). 4) Apabilasuatu perubahanmengenaiperistilahan yang mempunyai kesatuanmakna, maka perubahannyadiusahakanpgar tidak menimbulkan suatupengertian baru. Contoh: Jika istilah"wilayah DusunKernpul"akandiubahmenjfldi"wilayah Dusun Mertainai maka janganlahhanya mengubahil perkataan "Kempul"menjadi"Meftaina',tetapiseyogyanya perubahpn tersebut dilakukansebagaiberikut : wilayah Dusun Kempfrl diganti denganwilayah Dusuntrlertaina. I IV. PEHCABUTAN PERATURANDESA' PERATURA]*KEPALADESAATAU KEPUTUSAN KEPAIADESA I a. Pencabutan denganpenggantian Pencabutan denganpenggantian terjadiapabilaPeraturan Desa,Peratpran Kepala Desaatau Keputusan KepalaDesayangada digantikan denganPeraturan Desa, atau KeputusanKepalaDesayang baru. Bentukluar (kenvorm)da;'i Peraturan Desa,atauPeraturan KepalaDesaatauKeputusan KepalaDesayanglpru in sama sepetti lazimnyapada PeraturanD€sa,PeraturanKepalaDesadaril Keputusan Kepala Desalainnya. Dalampencabutan denganpenggantian ini, ketentuanpencabutan terryebut dapat lr pembukaan). diletakkan di depan(dalam
Contoh: Menimbang: a. bahwa......tidak sesuaidenganperkembangan keadaqp, sehingga perludiganti; li j
pertimbangan b. bahwaberdasarkan sebagaimaqp dimaksud padahurufa perlumenetapkan.....; ll MEMUTUSI(AN : Menetapkan : PERATURAN DESATEI{TANGAf{GGARAI{ PENDAPATAN DANBEIAN'A DESA. pi belakang Akantetapiapabilaketentuanpencabutan tersebutdiletakkan (dalamketentuanpenutup).Peraturan Desa,Peraturan Kepala] Desaatau Keputusan KepalaDesayangdicabuttersebutakantercabut,fetapitidak beseftaakar-akarnya, dalamarti PeraturanDesa,PeraturanldepalaDesa atau KeputusanKepala Desa tersebut tercabut, tetapii peraturan pelaksanaannya masihdapatdinyatakan berlaku. Contoh: KETENTUAN PENUTUP Pasal 88 Dengan berlakunya Peraturan Desa ini, maka Peratqran Desa Cikalong f{omor Tahun tentang Anggaran Penda[atan dan Belanja Desadinyatakan tidak berlaku. I b.Pencabutan tanpapenggantian 1) Dalam pencabutanPeraturanDesa, PeraturanKepalaDesa atau Keputusan KepalaDesayangdilakukan tanpapenggantian, bentukluar (kenvorm)PeraturanDesa,PeraturanKepalaDesaatau Keputusan KepalaDesa tersebut mempunyaikesamaandengan perubahan Peraturan Desa,Peraturan KepalaDesaatauKeputusan KepalaDesa, yaitubahwabatangtubuhPeraturan Desa,Peraturan KepalaDesadan Keputusan KepalaDesatersebutakanterdiriatasduapasalyangdiberi pasaltersebutberisi: angkaarabdi manamasing-masing - Pasal 1 - Pasal2
prqSukhukum : berisitentangketentuanpencabutan r daerah. : berisitentangketentuanmulaiberlakunyp Peraturan Kepala DesaatauKeputusan KepalaDesatg1'sebut.
2) Pencabutan PeraturanDesa,PeraturanKepalaDesadaq Keputusan Kepala Desa juga dilakukan oleh Pejabat yang I berwenang membentuknya yangsejenis. dandenganperatutan V.
RAGAMBAHASA RagamBahasayang dipakaidalammenyusunPeraturanDesa,Peraturan KepalaDesaatauKeputusan Kepala Desaadalah: I
Contoh: PERATURANDESACIKALONG TET{TA]{GPEI{CAEUTANPERATURAITDESACIKALONG NOMOR.........TENTAI{G....... Il A. Bahasa Perundang-undangan
perundang-undangan 1 . Bahasa yangtp.rnduk pada termasukBahasa Indonesia kaidah tata BahasaIndonesiayang menyangkutpembentprkan kata, penyusunan perundanf-undangan kalimatmaupunpengejaannya. Bahasa mempunyai corakdangayayangkhasyangbercirikan kejernihanlpengertian, kelugasan, kebakuan dankeserasian. Dalammerumuskan materiPeraturanDesa,PeraturanKepalaDesaatau Keputusan KepalaDesamakapilihlahkalimatyanglugasdalamarti tegas, jelasdan mudahditangkap pengertiannya, tidakberbelit-belit. (plimatyang dirumuskan tidak menimbulkan salahtafsir atau menimbulkan I pengertian yang berbedabagi setiap pembaca.Hindari pemakaianiBtilahyang pengeftiannya kaburdankurangjelas.Istilahyangdipakaisebailnyasesuai ll yangbiasadipakaidalambahasa denganpengeftian sehari-hari. Hindaripemakaian : a. Beberapa yangsama. istilahyangberbeda untukpengertian pengeftian yangberbeda. b. Satuistilahuntukbeberapa 4. Untuk mendapatkankepastianhukum,istilahdan arti dalaq;peraturan
pelaksanaan harusdisesuaikan denganistilahdan arti yangdipiakai dalam peraturan perundang-undangan yanglebihtinggider{atnya. li
5 . Apabila istilah teftentu dipakai berulang-ulang,mqKa untuk
menyederhanakan susunanPeraturanDesa,PeraturanKepalall Desaatau Keputusan KepalaDesadapatdibuatdefinisiyangditempatkaq dalamBab I Ketentuan Umum. Jika istilahteftentudipakaiberulang-ulang makauntuk menyqperhanakan susunan sukukatadapatmenggunakan singkatan atauakronim.ii 7. Singkatan yangbelumbegitudil6enal namaataubadanataulembaga umum
dan bila tidak dimuat dalam Ketentuanumum, maka set$lantulisan lengkapnya, singkatannya dibuatdi antaratandakurung. ll 8. Dianjurkansedapatmungkinmenggunakan istilah
n Bahasa Indonesia. (adopsi)istilahasingyangbanyak Pemakaian dan sudah disesuaikan ejaannya dengan kaidah Bahasa I dapat jika istilahasingitu memenuhi dipertimbangkan dandibenarkan,
yangcocok; a. Mempunyai konotasi b. Lebihsingkatbiladibandingkan denganpadanannya dalamBafasa Indonesia , I c. Lebihmudahtercapainya kesepakatan ; d. Lebihmudahdipahami daripadaterjemahan Bahasa l ndonesiJr
B. PilihanKataatau istilah
1. Pemakaian kata'Kecuali" maknatidak termasukdalamgolongan,digqpakankata Untukmenyatakan "Kecuali" ditempatkan di awalkalimatjikayangdikecualikan indukk{limat. Contoh :
i
Kecuali A, dan 4 setiap warga Desawajib melaksanakansiqftamling. ] 2. Pemakaian kata"Disamping". maknatermasuk, Untukmenyatakan kata"disampiqg". dapatdigunakan Contoh: Disamoingmembayariuran keamanan,warga yang berstatqp Pegawai Negeri Sipil juga dikenai kewajiban melaksanakanSiskamlir{p. I 3. Pemakaian kata*Jika'dankata"maka". Untukmenyatakan maknapengandaian atau kemungkinan, digqpakankata *Jika"atau prasa"dalamhal". Gunakankata *jika' bagi kemun$kinan atau yang keadaan akanterjadilebihdarisekalidansetelahanakkalimatipiawali kata "maka" I Contoh: Jika terdapat warga Desayang tidak melaksanakanSiskamlfng, maka
rrrr.rr.rr.rrtrrr.irrrrrrr.rr.rrr
I
l 4. Pemakaian kata"apabila". Untukmenyatakan atau menunjukan uraianatau penegasan waKp terjadinya sesuatu, sebaiknya menggunakan kata"apabila" atau"bila" ll Contoh: Salah satu warga Desa dapat tidak melaksanakantugas $fskamlinS, apabila sakit. li 5. Pemakaian kata"dan'r"atau'r"danatau". a. Untukmenyatakan sifatyangkumulatif, digunakan kata"dan" Contoh: A dan B wajibmemberikan ....... b. untukmenyatakan sifatAlternatif ataueksekutif kata"4tau" digunakan Contoh: I A atau B wajib memberikan c. Untuk menyatakan sifat alternatifatau kumulatif,digunakanfrasa "dan atau". Contoh: A dan atau B wajibmemberikan
6. Untukmenyatakan istilahha( digunakan kata"berhak"
Contoh: Setiap warga Desa Tribuana yang telah berumur 17 (tuluh belas) tahun berhakuntuk mendapatkankartu tanda penduduk(lfllP). 7 . Untukmenyatakan kewenangan digunakan kata"dapat"ataukata"bpleh".
yangmelekatpadaseseorang/ Kata"dapat"merupakan kewenangan sedangkan kata"boleh"tidakmelekatpadadiriseseorang. Untukmenyatakan istilahkewajiban, digunakan kata"wajib". Contoh: -
KepalaDesadapat memberikandispensasibagi warga yqpg sedang mengalamimusibah. ] Setiapwarga Desawaiib membayariuran keamanan,
untuk menyatakan istilahsekedarkondisiatau persyaratan, digqpakankata I "harus". Contoh: Untuk menduduki suatu jabatan Kepala Urusan Keuanga4, seorang calon KepalaUrusanKeuanganharusterlebih dahulu mengi(uti kurcus Bendaharawan. 11 9 . untuk menyangkal suatukewajibanatau kondisiyangdiwajibkan, digunakan
frasa"tidakdiwajibkan" atau"tidakwajib". Contoh:
l
Warga Desa yang belum berumur 17 tahun dan belum kqpvin,tidak diwajibkan untuk mengikuti pemilihanKepalaDusun. ll C.TeknikPengacuan 1. untukmengacupasallain digunakan frasa"sebagaimana dimakglrd dalam". Sedangkan untukmengacu ayat lain,digunakan frasa"sebagaimarf! dimat<sud i
pada".
Contoh: ,,.rri' r!.,'. "".sebagaimana dimaksud dalam pasal 18,.,,..,.,....1,,, r* r,rrrrrrr'.....sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ........,,.,..,,i...
Jikamengacu ke peraturan lain,pengacuan denganurutanpasal,ayptdanjudul Peraturan DesaatauPeraturan KepalaDesa. I Contoh: ,,irrr.rrrrr........,..s€bagaimana dimaksud
dalam
pasal
I
ayat
(2)
Peraturan Desa cikalong Nomor 21 Tahun 2006 Tentang Anggaran Pendapatandan Belanja Desa, 2. Pengacuan dilakukan denganmencantumkan secarasingkatmateripokokyang diacu.Pengacuan hanyabolehdilakukan yangtingkat$nnya ke Peraturan sama ataulebihtinggi. ll 3. Pengacuan dilakukan denganmenyebutkan secarategasNomordanfpasalatau penggunaan ayatyangdiacudan hindarkan frasa"pasalyangter(phulu"atau "pasaltersebutdi atas"atau"pasalini". ll
