SALINAN NOMOR 56/2016
PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 56 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN PADA DINAS KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MALANG, Menimbang
: bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 7 ayat
(3)
Tahun
Peraturan 2016
Daerah
tentang
Kota
Malang
Pembentukan
Nomor
dan
7
Susunan
Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (PPPK) pada Dinas Kesehatan; Mengingat
: 1. Undang-Undang Pembentukan
Nomor
16
Daerah-daerah
Tahun Kota
1950 Besar
tentang dalam
lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, JawaBarat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah
diubah
dengan
Undang-Undang
Nomor
13
Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 2. Undang-Undang
Nomor
23
Tahun
2014
tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
2014
Nomor
244,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor 5679); 3. Undang-Undang Kesehatan
Nomor
(Lembaran
36
Tahun
Negara
2009
Republik
tentang Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan
Batas
Wilayah
Kotamadya
Daerah
Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Indonesia
Daerah Tahun
(Lembaran 2016
Nomor
Negara 114,
Republik Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 6. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 30); MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN KEDUDUKAN, DAN
TATA
WALIKOTA
TENTANG
SUSUNAN KERJA
UNIT
PEMBENTUKAN,
ORGANISASI, PELAKSANA
TUGAS TEKNIS
PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN PADA DINAS KESEHATAN.
2
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 1.
Daerah adalah Kota Malang.
2.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3.
Walikota adalah Walikota Malang.
4.
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan
Rakyat
Daerah
dalam
penyelenggaraan
Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 5.
Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Malang.
6.
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang.
7.
Unit Pelaksana Teknis Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan yang selanjutnya disingkat UPT PPPK adalah Unit Pelaksana Teknis Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan pada Dinas Kesehatan.
8.
Kepala UPT PPPK yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala UPT PPPK.
9.
Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan adalah pelayanan medis yang pertama diberikan pada bidang kegawatdaruratan akibat kecelakaan.
10. Kegawatdaruratan
adalah
suatu
keadaan
yang
membutuhkan
pertolongan medis segera karena bersifat mengancam keselamatan jiwa. 11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT PPPK pada Dinas Kesehatan.
3
BAB III KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 3 (1)
UPT PPPK merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Kesehatan.
(2)
UPT PPPK dipimpin oleh Kepala UPT yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 4
(1)
Susunan Organisasi UPT PPPK, terdiri dari: a. Kepala UPT; b. Subbagian Tata Usaha; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau Pelaksana.
(2)
Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
(3)
Bagan Susunan Organisasi UPT PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
(4)
Pada UPT PPPK dapat dibentuk struktur pembagian tugas internal yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
(5)
Struktur pembagian tugas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), merupakan jabatan non struktural yang secara operasional bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
(6)
Besarnya struktur pembagian tugas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disesuaikan dengan kebutuhan.
4
Bagian Ketiga Uraian Tugas Pasal 5 (1)
UPT PPPK mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional pelayanan di bidang pertolongan pertama pada kecelakaan.
(2)
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT mempunyai tugas: a. merencanakan program dan kegiatan UPT PPPK berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; b. memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai
bidang
tugas
jabatannya
dalam
rangka
pelayanan
pertolongan pertama pada kecelakaan; c. memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai
bidang
tugas
jabatannya
dalam
rangka
pelayanan
kelancaran komunikasi dan informasi kegawatdaruratan; d. memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pelayanan medis kepada masyarakat; e. memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai
bidang
tugas
jabatannya
dalam
rangka
pelayanan
penggunaan ambulance kepada masyarakat; f.
memberi petunjuk kepada Pelaksana/Pejabat Fungsional/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pencatatan dan pelaporan mengenai pelaksanaan kegiatan pertolongan pertama pada kecelakaan;
g. memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai
bidang
tugas
jabatannya
dalam
rangka
pengelolaan,
pemeliharaan dan pemanfaatan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan; h. memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyusunan laporan persediaan dan penggunaan bahan kebutuhan pertolongan pertama pada kecelakaan; i.
mendistribusikan tugas kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/ Bawahan
sesuai
bidang
tugas
pelaksanaan tugas; 5
jabatannya
guna
kelancaran
j.
membimbing
Pejabat
Fungsional/Pelaksana/Bawahan
sesuai
bidang tugas jabatannya guna pencapaian kinerja jabatannya; k. melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam memberikan layanan pada masyarakat guna memaksimalkan pelayanan; l.
memeriksa hasil kerja Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya sebagai bahan evaluasi;
m. mengevaluasi pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional/Pelaksana/ Bawahan sesuai target kinerja yang diperjanjikan dalam rangka penilaian kinerja; n. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; o. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Atasan sesuai bidang tugasnya sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugas jabatannya. Pasal 6 (1)
Subbagian
Tata
Usaha
mempunyai
tugas
menyiapkan
bahan
pelaksanaan urusan administrasi umum meliputi ketatausahaan, organisasi
dan
tata
laksana,
keuangan,
kerjasama,
hubungan
masyarakat, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan serta pengelolaan administrasi kepegawaian UPT PPPK. (2)
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas: a. merencanakan berdasarkan
kegiatan ketentuan
dan
anggaran
Peraturan
dengan
Kepala
Perundang-undangan
UPT serta
sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; b. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyiapan bahan pelaksanaan urusan administrasi umum meliputi ketatausahaan, organisasi dan tata laksana,
kerjasama,
hubungan
masyarakat,
rumah
tangga,
perlengkapan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan; c. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pengumpulan dan penyusunan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian;
6
d. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyiapan bahan pengelolaan anggaran dan pelaksanaan administrasi keuangan; e. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyiapan bahan administrasi retribusi pelayanan UPT PPPK; f.
memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pelayanan pengaduan masyarakat;
g. memberi petunjuk kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pengumpulan dan penyusunan bahan pengelolaan Barang Milik Daerah yang menjadi kewenangan UPT PPPK; h. mendistribusikan tugas kepada Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna kelancaran pelaksanaan tugas subbagian; i.
membimbing Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna pencapaian kinerja jabatannya;
j.
memeriksa hasil kerja Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya sebagai bahan evaluasi;
k. mengevaluasi pelaksanaan tugas Pelaksana/Bawahan sesuai target kinerja yang diperjanjikan dalam rangka penilaian kinerja; l.
menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Atasan sesuai bidang tugasnya sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugas jabatannya.
BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 7 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Kesehatan sesuai dengan kebutuhan.
7
Pasal 8 (1)
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdiri dari pegawai yang memangku jabatan fungsional sesuai kelompok jabatan fungsional masing-masing.
(2)
Jenis jabatan fungsional dan jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja.
BAB V TATA KERJA Pasal 9 (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik
dalam
lingkungan
masing-masing
maupun
antara
satuan
organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing. (2) Kepala
UPT
dan
Kepala
Subbagian
Tata
Usaha
berkewajiban
memberikan petunjuk, bimbingan dan mengawasi pekerjaan Bawahan yang berada dalam lingkungannya. (3)
Pejabat Fungsional pada UPT PPPK
secara teknis administratif
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara teknis operasional berada dibawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 10 Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Malang Nomor 75 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (PPPK) pada Dinas Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
8
Pasal 11 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.
Ditetapkan di Malang pada tanggal 22
-
12
-
WALIKOTA MALANG, ttd. MOCH. ANTON Diundangkan di Malang pada tanggal 22
-
12
-
2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG, ttd. IDRUS BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2016 NOMOR 56
Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,
TABRANI, SH, M.Hum. Pembina NIP. 19650302 199003 1 019
9
2016
LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR : 56 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN PADA DINAS KESEHATAN
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPT PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN (PPPK) PADA DINAS KESEHATAN
KEPALA DINAS KESEHATAN
KEPALA UPT PPPK
SUBBAGIAN TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN/ATAU PELAKSANA
Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,
WALIKOTA MALANG, ttd.
TABRANI, SH, M.Hum. Pembina NIP. 19650302 199003 1 019
MOCH. ANTON
10
