PERATURAN MENTERI NEGARA PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 0577.D TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DAN PERTANGGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN SOSIAL BAGI PEMANGKU KEPENTINGAN KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI NEGARA PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang belanja bantuan sosial pada Kementerian/Lembaga, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertangggungjawaban belanja bantuan sosial bagi Pemangku Kepentingan Kepemudaan dan Keolahragaan di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
Mengingat
:
1. 2.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional; 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara; 6. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan; 7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka; 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan Dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana Dan Sarana Kepemudaan; 13. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 14. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; 15. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 16. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 17. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009-2014; 18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara; 19. Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor 193 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemudadan Olahraga; 20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang belanja bantuan sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga; MEMUTUSKAN Menetapkan
: PERATURAN MENTERI NEGARA PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PEDOMAN UMUMPENGELOLAAN DAN PERTANGGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN SOSIAL BAGI PEMANGKU KEPENTINGAN KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan : 1.
Pengelolaan adalah suatu proses yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan pertanggungjawaban untuk melakukan kegiatan belanja bantuan sosial di bidang kepemudaan dan keolahragaan.
2.
Bantuan Sosial adalah semua pengeluaran negara dalam bentuk transfer uang/barang yang diberikan kepada masyarakat melalui Kementerian Negara/Lembaga dan/atau pemerintah daerah guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya berbagai risiko sosial. Bantuan sosial di Kementerian Pemuda dan Olahraga diarahkan untuk pemberdayaan pemangku kepentingan kepemudaan dan keolahragaaan baik perseorangan maupun organisasi yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.
belanja bantuan sosial adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat.
4.
Pemangku Kepentingan adalah para pihak yang memilki kepentingan langsung dan tidak langsung dalam pengelolaan belanja bantuan sosial.
5.
Pemberdayaan Sosial adalah upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan pemangku kepentingan kepemudaan dan keolahragaan meliputi bantuan stimulan dalam bentuk uang, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan kemampuan sumber daya manusia melalui bimbingan teknis sehingga secara mandiri mampu mengembangkan potensi secara berkelanjutan.
6.
Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter,kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.
7.
Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan.
8.
Menteri adalah menteri yang bertanggungjawab menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kepemudaan dan keolahragaan yang juga merupakan Pengguna Anggaran.
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1) Peraturan Menteri ini ditetapkan dengan maksud sebagai pedoman dalam pengelolaan belanja bantuan sosial bagi Pemangku Kepentingan Kepemudaan dan Keolahragaan di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga. (2) Pedoman ini bertujuan sebagai acuan dalam menyusun petunjuk teknis kegiatan belanja bantuan sosial pada masing-masing unit dan pertanggungjawabannya secara efektif, efisien dan akuntabilitas. Pasal 3 Pengelolaan dan pertangggungjawaban belanja bantuan sosial dilaksanakan dalam lingkup : a. b. c. d.
pemberdayaan pemuda; peningkatan prestasi olahraga; pambudayaan olahraga rekreasi dan tradisional; dan bidang lainya yang terkait peningkatan kapasitas dan pengembangan dibidang kepemudaan dan keolahragaan.
Pasal 4 Persyaratan umum penerima bantuan sosial : a. Penerima bantuan sosial bagi perorangan dalam kategori kepemudaan meliputi batasan umur 16 sampai 30 tahun, memiliki nomor rekening bank, Nomor Pokok Wajib Pajak, identitas diri, dan berprestasi di bidang tertentu. b. Penerima bantuan sosial bagi perorangan dalam kategori keolahragaan memiliki nomor rekening bank, Nomor Pokok Wajib Pajak, identitas diri, dan berprestasi di bidang olahraga. c. Penerima bantuan sosial bagi organisasi kepemudaan memiliki Aggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, program kerja, batas usia pengurus organisasi bersangkutan berumur 16 sampai 30 tahun, kepengurusan yang kompeten dan diakui oleh pemerintah, organisasi memiliki nomor rekening bank, Nomor Pokok Wajib Pajak, berbadan hukum dan ijin domisili dari instansi yang berwenang. d. Penerima bantuan sosial bagi organisasi keolahragaan memiliki Aggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, program kerja, kepengurusan yang kompeten dan diakui oleh pemerintah, organisasi memiliki nomor rekening bank, Nomor Pokok Wajib Pajak, berbadan hukum dan ijin domisili dari instansi yang berwenang. Pasal 5 Prosedur umum pemberian bantuan sosial : a. b. c.
d. e.
Permohonan bantuan diajukan oleh perorangan atau organisasi kepada Menteri dengan tembusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); Menteri mendisposisikan permohonan bantuan kepada pejabat Eselon I pengelola belanja bantuan sosial; Pejabat Eselon I pengelola belanja bantuan sosial memerintahkan pejabat Eselon II pengelola belanja bantuan sosial untuk memproses permohonan bantuan sosial sampai ditetapkan Penerima Bantuan oleh Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); Tim Verifikasi ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas usulan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan Penerima Bantuan.
Pasal 6 Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis tentang persyaratan, mekanisme, prosedur, pengelolaan, pelaporan, dan pertangggungjawaban belanja bantuan sosial bagi Pemangku Kepentingan Kepemudaan dan Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 diatur dalam Peraturan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
Pasal 7 Penyusunan Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, sekurang-kurangnya memuat : a. tujuan penggunaan belanja bantuan sosial; b. pemberi bantuan sosial; c. penerima bantuan sosial; d. alokasi anggaran; e. persyaratan penerima bantuan sosial; f. tata kelola pencairan dana belanja bantuan sosial; g. pelaksanaan penyaluran belanja bantuan sosial; dan h. pertanggungjawaban belanja bantuan sosial. Pasal 8 Penyaluran dan pertangggungjawaban belanja bantuan sosial sebagimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g dan h, dengan nilai bantuan sosial di atas 100 (seratus) milyar, penetapan Pejabat Pemubuat Komitmen (PPK) yang disahkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Menteri. Pasal 9 Segala pembiayaan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran Berjalan. BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 10 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 November 2012 MENTERI NEGARA PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA, ttd ANDI A. MALLARANGENG
