KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR SK.871/Menlhk/Setjen/Keu.1/11/2016 TENTANG PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM SEKTOR KEHUTANAN UNTUK TAHUN 2017 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Sektor Kehutanan untuk Tahun 2017; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf
a,
perlu
menetapkan
Keputusan
Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Sektor Kehutanan untuk Tahun 2017; Mengingat : 1.Undang-Undang
Nomor
20
Tahun
1997
tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak; 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah;
antara
Pemerintah
Pusat
dan
Pemerintahan
-2-
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan
Penyetoran
Penerimaan
Negara
Bukan
Pajak,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1998 tentang Provinsi Sumber Daya Hutan; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan
Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
Berlaku pada Kementerian Kehutanan; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi,
sebagaimana
telah
diubah
dengan
Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan
Hutan,
sebagaimana
telah
diubah
dengan
2009
tentang
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008; 12. Peraturan
Presiden
Pembentukan
dan
Nomor
47
Organisasi
Tahun
Kementerian
Negara,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011; 13. Peraturan
Presiden
Nomor
24
Tahun
2010
tentang
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; 14. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan
Kementerian
dan
Pengangkatan
Menteri
Kabinet Kerja Periode 2014 – 2019, sebgaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 115/P Tahun 2016; 15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
-3-
MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM SEKTOR KEHUTANAN UNTUK TAHUN 2017. KESATU
: Daerah Penghasil Sumber Daya Alam Sektor Kehutanan ditetapkan kembali, berdasarkan rencana produksi hasil hutan di daerah yang bersangkutan dengan perhitungan penerimaan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR), dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
KEDUA
: Penghitungan Penerimaan Daerah Penghasil Sumber Daya Alam Sektor Kehutanan sebagaimana dimaksud pada Amar KESATU adalah : a. Perkiraan Penerimaan PSDH, dihitung dari target produksi hasil hutan kayu dan bukan kayu dikalikan tarif PSDH yang berlaku dikalikan Harga Patokan. b. Perkiraan Penerimaan DR, dihitung dari target produksi hasil hutan kayu dikalikan tarif DR yang berlaku. c. Perkiraan
Penerimaan
IIUPH
untuk
Izin
Usaha
Pemanfaatan Kawasan (IUPK), Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHBK-HA), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHBK-HT) dihitung berdasarkan luas areal hutan yang diberikan dalam izin dikalikan dengan tarif IIUPH. d. Perkiraan
penerimaan
Pemanfaatan
Hasil
IIUPH
Hutan
untuk
Kayu
pada
Izin Hutan
Usaha Alam
(IUPHHK-HA) dan izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam (IUPHHKRestorasi Ekosistem) dihitung berdasarkan luas areal hutan
yang
diberikan
dalam
izin
dikalikan
dengan
besarnya tarif IIUPH dikalikan dengan jangka waktu pemanfaatan.
-4-
KETIGA
:
Penyaluran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Sektor Kehutanan berdasarkan realisasi setoran penerimaan PSDH, DR dan IIUPH tahun anggaran berjalan.
KEEMPAT
:
Terhadap terbentuknya Daerah Otonomi Baru (DOB),
maka
penyaluran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Sektor Kehutanan dengan ketentuan : a. Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang diperoleh kabupaten Induk, dibagi kepada Daerah Otonomi Baru secara proposional berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayah, dan b. Alokasi
Dana
Bagi
Hasil
Sumber
Daya
alam
hasil
pemerataan yang diperoleh Induk dibagi kepada Daerah Otonomi Baru secara merata. KELIMA
:
Dengan
ditetapkannya
Menteri
Kehutanan
Keputusan Nomor
ini
maka
Keputusan
SK.597/Menlhk-Setjen/2015
tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Sektor Kehutanan untuk Tahun 2016, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. KEENAM
:
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 November 2016
Salinan sesuai dengan aslinya
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEPALA BIRO HUKUM,
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd. KRISNA RYA
ttd. SITI NURBAYA
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. : 1. Menteri Dalam Negeri. 2. Menteri Keuangan. 3. Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah. 4. Gubernur yang bersangkutan. 5. Bupati/Walikota yang bersangkutan. 6. Pejabat Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : SK.871/Menlhk/Setjen/Keu.1/11/2016 TENTANG
PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM SEKTOR KEHUTANAN UNTUK TAHUN 2017 No
Daerah Penghasil
1
2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
1 2 3 4 5 6 7
Provinsi Aceh Kab. Aceh Barat Kab. Aceh Besar Kab. Aceh Selatan Kab. Aceh Singkil Kab. Aceh Tengah Kab. Aceh Tenggara Kab. Aceh Timur Kab. Aceh Utara Kab. Bireuen Kab. Pidie Kab. Simeulue Kota Banda Aceh Kota Sabang Kota Langsa Kota Lhokseumawe Kab. Nagan Raya Kab. Aceh Jaya Kab. Aceh Barat Daya Kab. Gayo Lues Kab. Aceh Tamiang Kab. Bener Meriah Kab. Pidie Jaya Kota Subulussalam Jumlah Provinsi Sumatera Utara Kab. Asahan Kab. Dairi Kab. Deli Serdang Kab. Karo Kab. Labuhanbatu Kab. Langkat Kab. Mandailing Natal Kab. Nias Kab. Simalungun Kab. Tapanuli Selatan Kab. Tapanuli Tengah Kab. Tapanuli Utara Kab. Toba Samosir Kota Binjai Kota Medan Kota Pematang Siantar Kota Sibolga Kota Tanjung Balai Kota Tebing Tinggi Kota Padang Sidempuan Kab. Pakpak Bharat Kab. Nias Selatan Kab. Humbang Hasundutan Kab. Serdang Bedagai Kab. Samosir Kab. Batu Bara Kab. Padang Lawas Utara Kab. Padang Lawas Kab. Labuhanbatu Selatan Kab. Labuhanbatu Utara Kota Gunungsitoli Kab. Nias Utara Kab. Nias Barat Jumlah Provinsi Sumatera Barat Kab. Limapuluh Kota Kab. Agam Kab. Kepulauan Mentawai Kab. Padang Pariaman Kab. Pasaman Kab. Pesisir Selatan Kab. Sijunjung
PSDH 3
9.500.000,00 16.000.000,00 37.355.590,00 11.050.096,00 91.252.144,00 26.398.400,00 10.919.850,00 2.346.820,00 34.409.310,00 1.696.122,00 371.360,00 31.665.123,00 20.410.150,00 5.420.058,00 8.327.410,00 46.680.132,00
353.802.565,00
75.000.000,00 650.000,00 1.400.000.000,00 7.000.000,00 500.000.000,00 1.500.000.000,00 200.000.000,00 500.000,00 1.800.000.000,00 2.000.000.000,00
PNBP DR 4
16.000.000,00 130.372.920,89 18.729.125,16 17.033.368,02 189.782.613,59 51.535.695,06 3.964.237,36 287.242.336,61 1.292.570,40 94.475.467,41 77.291.733,85
20.798.348,92 41.701.328,90
950.219.746,17
-
100.000.000,00 4.100.000.000,00 700.000.000,00 1.800.000.000,00 700.000.000,00 500.000.000,00 1.000.000.000,00 2.200.000.000,00
40.000.000,00 4.200.000.000,00 1.100.000.000,00 995.000.000,00
2.000.000,00 12.000.000.000,00 600.000.000,00 -
1.500.000.000,00 3.500.000.000,00 4.500.000.000,00 130.000.000,00 23.448.150.000,00
1.500.000.000,00 1.650.000.000,00 700.000.000,00 27.552.000.000,00
62.000.000,00 10.000.000,00 9.500.000.000,00
15.000.000,00 30.000.000.000,00 9.000.000,00 325.000.000,00 4.500.000.000,00
20.000.000,00 130.000.000,00 1.300.000.000,00
IIUPH 5
-
5.599.680.000,00
No
Daerah Penghasil
1
2
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kab. Kab. Kota Kota Kota Kota Kota Kota Kota Kab. Kab. Kab.
Solok Tanah Datar Bukittinggi Padang Panjang Padang Payakumbuh Sawahlunto Solok Pariaman Pasaman Barat Dharmasraya Solok Selatan Jumlah
Provinsi Riau Kab. Bengkalis Kab. Indragiri Hilir Kab. Indragiri Hulu Kab. Kampar Kab. Kuantan Singingi Kab. Pelalawan Kab. Rokan Hilir Kab. Rokan Hulu Kab. Siak Kota Dumai Kota Pekanbaru Kab. Kepulauan Meranti Jumlah Provinsi Kepulauan Riau Kab. Bintan Kab. Natuna Kab. Karimun Kota Batam Kota Tanjung Pinang Kab. Lingga Kab. Kepulauan Anambas Jumlah Provinsi Jambi Kab. Batanghari Kab. Bungo Kab. Kerinci Kab. Merangin Kab. Muaro Jambi Kab. Sarolangun Kab. Tanjung Jabung Barat Kab. Tanjung Jabung Timur Kab. Tebo Kota Jambi Kota Sungai Penuh Jumlah Provinsi Sumatera Selatan Kab. Lahat Kab. Musi Banyuasin Kab. Musi Rawas Kab. Muara Enim Kab. Ogan Komering Ilir Kab. Ogan Komering Ulu Kota Palembang Kota Pagar Alam Kota Lubuk Linggau Kota Prabumulih Kab. Banyuasin Kab. Ogan Ilir Kab. Ogan Komering Ulu Timur
PSDH 3
PNBP DR 4
IIUPH 5
50.000.000,00 24.000.000,00
20.000.000,00 -
8.000.000,00 1.075.000,00 21.000.000,00 171.360,00 18.000.000,00 700.000.000,00 700.000.000,00 12.544.246.360,00
25.000.000,00 12.500.000,00
30.000.000,00 1.500.000.000,00 150.000.000,00 36.586.500.000,00
13.735.064.376,00 11.458.303.308,00 1.644.317.820,00 8.592.912.648,00 4.205.528.100,00 36.394.940.358,00 2.735.412.822,00 1.859.035.806,00 16.596.128.826,00 2.831.513.882,00
58.234.797,74 1.405.798.622,89 630.399.943,18 4.902.453.284,22 5.975.840.582,37
2.203.826.554,00 102.256.984.500,00
11.368.014.442,61 24.614.713.528,53
340.287.000,00
608.741.000,00
352.557.200,00
628.451.600,00
692.844.200,00
1.237.192.600,00
6.252.385.000,00
1.051.169.490,00
1.505.666.680,00 2.030.222.111,00 10.069.249.320,00 3.315.361.320,00 2.183.084.460,00
3.336.970.000,00 3.788.463.172,00 -
25.355.968.891,00
8.176.602.662,00
1.693.429.200,00 3.997.482.950,00 1.992.270.600,00 3.486.472.200,00 34.710.800.268,00 1.394.587.800,00
5.891.905,72 1.137.784.219,21 22.279.989,42 810.632.815,02 209.765.966,72 550.582.567,20 -
3.697.884.996,00
5.599.680.000,00
273.971.855,52
-
-
-
1.394.587.800,00
13
Kab. Ogan Komering Ulu Selatan
14 15 16 17
-
Kab. Empat Lawang Kab. Penukal Abab Lematang Ilir Kab. Musi Rawas Utara Jumlah
52.367.515.814,00
2.736.937.463,29
-
No
Daerah Penghasil
1
2
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Provinsi Bangka Belitung Kab. Bangka Kab. Belitung Kota Pangkal Pinang Kab. Bangka Selatan Kab. Bangka Tengah Kab. Bangka Barat Kab. Belitung Timur Jumlah Provinsi Bengkulu Kab. Bengkulu Selatan Kab. Bengkulu Utara Kab. Rejang Lebong Kota Bengkulu Kab. Kaur Kab. Seluma Kab. Mukomuko Kab. Lebong Kab. Kepahiang Kab. Bengkulu Tengah Jumlah
PSDH 3
PNBP DR 4
IIUPH 5
16.658.995,00 299.347.250,00 146.240,00 4.944.430,00 161.230.360,00 482.327.275,00
1.763.315,04 748.129.764,28 708.642,48 6.308.473,63 440.949.607,32 1.197.859.802,75
252.440.000,00 11.200.000,00
948.290.000,00 43.225.000,00
27.120.000,00 15.338.000,00 23.918.000,00 11.200.000,00
76.275.500,00 57.522.500,00 87.780.000,00 43.225.000,00
341.216.000,00
1.256.318.000,00
Provinsi Lampung Kab. Lampung Barat Kab. Lampung Selatan Kab. Lampung Tengah Kab. Lampung Utara Kab. Lampung Timur Kab. Tanggamus Kab. Tulang Bawang Kab. Way Kanan Kota Bandar Lampung Kota Metro Kab. Pesawaran Kab. Pringsewu Kab. Mesuji Kab. Tulang Bawang Barat Kab. Pesisir Barat Jumlah
5.262.342.468,00
Provinsi Jawa Barat Kab. Bandung Kab. Bekasi Kab. Bogor Kab. Ciamis Kab. Cianjur Kab. Cirebon Kab. Garut Kab. Indramayu Kab. Karawang Kab. Kuningan Kab. Majalengka Kab. Purwakarta Kab. Subang Kab. Sukabumi Kab. Sumedang Kab. Tasikmalaya Kota Bandung Kota Bekasi Kota Bogor Kota Cirebon Kota Depok Kota Sukabumi Kota Cimahi Kota Tasikmalaya Kota Banjar Kab. Bandung Barat Kab. Pangandaran Jumlah
31.000.000,00 42.640.061,00 832.080.224,00 717.429.250,00 85.184.115,00 89.802.129,00 141.111.132,00 17.032.818,00 211.837.969,00 103.629.746,00 96.740.127,00 51.315.010,00 379.964.150,00 238.865.612,00 395.422.507,00 133.068.232,00 972.183.291,00 4.539.306.373,00
1.900.650.468,00
3.361.692.000,00
497.610.000,00
497.610.000,00
700.000.000,00
793.437.500,00
1.493.437.500,00
225.761.560,64 48.710.923,37 274.472.484,01
-
-
-
No
Daerah Penghasil
1
2
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
PSDH 3
Provinsi Banten Kab. Lebak Kab. Pandeglang Kab. Serang Kab. Tangerang Kota Cilegon Kota Tangerang Kota Serang Kota Tangerang Selatan Jumlah
1.035.095.778,00
Provinsi Jawa Tengah Kab. Banjarnegara Kab. Banyumas Kab. Batang Kab. Blora Kab. Boyolali Kab. Brebes Kab. Cilacap Kab. Demak Kab. Grobogan Kab. Jepara Kab. Karanganyar Kab. Kebumen Kab. Kendal Kab. Klaten Kab. Kudus Kab. Magelang Kab. Pati Kab. Pekalongan Kab. Pemalang Kab. Purbalingga Kab. Purworejo Kab. Rembang Kab. Semarang Kab. Sragen Kab. Sukoharjo Kab. Tegal Kab. Temanggung Kab. Wonogiri Kab. Wonosobo Kota Magelang Kota Pekalongan Kota Salatiga Kota Semarang Kota Surakarta Kota Tegal Jumlah
117.907.980,00 375.556.204,00 1.177.970.609,00 7.770.712.266,00 484.669.237,00 1.506.687.165,00 763.132.529,00 286.242,00 1.285.950.376,00 243.825.422,00 4.955.325,00 221.861.964,00 1.190.350.082,00 564.414,00 38.560.027,00 536.882.741,00 250.609.011,00 1.077.452.982,00 68.044.944,00 145.366.692,00 1.480.317.774,00 650.962.606,00 45.349.795,00 1.699.892.330,00 115.818.098,00 55.705.434,00 122.060.550,00 431.564.290,00 21.863.017.089,00
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Kab. Bantul Kab. Gunung Kidul Kab. Kulon Progo Kab. Sleman Kota Yogyakarta Jumlah DKI Jakarta Provinsi Jawa Timur Kab. Bangkalan Kab. Banyuwangi Kab. Blitar Kab. Bojonegoro Kab. Bondowoso Kab. Gresik Kab. Jember Kab. Jombang Kab. Kediri Kab. Lamongan Kab. Lumajang Kab. Madiun Kab. Magetan Kab. Malang
PNBP DR 4
IIUPH 5
63.747.675,00 971.348.103,00
-
-
311.823.486,00
311.823.486,00
-
785.400,00 31.796.000,00 -
32.581.400,00
31.489.338,00 6.815.253.060,00 1.148.922.696,00 1.086.505.085,00 588.762.637,00 66.153.390,00 2.502.820.237,00 130.582.077,00 667.703.120,00 1.524.506.160,00 422.121.965,00 1.379.333.181,00 54.442.544,00 432.513.308,00
-
-
No
Daerah Penghasil
1
2
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kota Kota Kota Kota Kota Kota Kota Kota Kota
Mojokerto Nganjuk Ngawi Pacitan Pamekasan Pasuruan Ponorogo Probolinggo Sampang Sidoarjo Situbondo Sumenep Trenggalek Tuban Tulungagung Blitar Kediri Madiun Malang Mojokerto Pasuruan Probolinggo Surabaya Batu Jumlah
Provinsi Kalimantan Barat Kab. Bengkayang Kab. Landak Kab. Kapuas Hulu Kab. Ketapang Kab. Pontianak (Mempawah) Kab. Sambas Kab. Sanggau Kab. Sintang Kota Pontianak Kota Singkawang Kab. Sekadau Kab. Melawi Kab. Kayong Utara Kab. Kubu Raya Jumlah Provinsi Kalimantan Tengah Kab. Barito Selatan Kab. Barito Utara Kab. Kapuas Kab. Kotawaringin Barat Kab. Kotawaringin Timur Kota Palangkaraya Kab. Barito Timur Kab. Murung Raya Kab. Pulang Pisau Kab. Gunung Mas Kab. Lamandau Kab. Sukamara Kab. Katingan Kab. Seruyan Jumlah
PSDH 3
PNBP DR 4
IIUPH 5
455.859.073,00 1.140.767.446,00 1.322.885.713,00 11.275.515,00 30.624.134,00 280.006.482,00 801.361.231,00 245.754.112,00 2.262.000,00 142.053.466,00 222.087.458,00 191.246.100,00 1.738.563.970,00 397.834.869,00
6.738.576,00 23.840.428.943,00
1.089.905,00 555.401.888,20 7.834.057.003,60 10.665.234.377,09 1.732.927.740,00 60.543.837,00 425.051.555,00 7.179.009.841,36 233.505.135,40 6.517.000,00 3.838.093.913,00 21.988.295,00 1.656.876.094,04 34.210.296.584,69
203.451.494,20 20.520.970.174,10 19.905.027.783,40 10.197.491.314,08 6.189.688.899,98 21.209.606,00 213.923.950,00 21.685.513.527,12 47.047.052,00 19.132.948.894,40 11.043.686.362,00
-
3.171.320,46 1.224.166.412,75 14.028.869.851,16 32.090.848.037,44 3.139.828.388,25 101.698.403,25 32.094.852,00 22.640.959.422,89 101.214.454,92 18.869.764,62 11.202.515.659,93 23.257.947,00 2.506.315.823,06 87.113.810.337,73
28.976.629.104,89 47.502.281.896,00 185.639.870.058,17
577.280.735,51 66.178.846.567,09 55.584.470.183,42 8.551.628.996,10 17.756.062.137,40 44.820.776,80 416.593.484,13 62.688.349.604,77 108.472.119,73 56.065.435.210,82 31.489.718.309,31 85.582.820.520,03 143.365.240.284,93 528.409.738.930,04
46.500.000,00
79.800.000,00
1.132.618.000,00 54.000.000,00
3.664.183.250,00
2.218.323.710,00 3.451.441.710,00
2.819.785.668,00 6.563.768.918,00
-
1.217.893.500,00
192.375.000,00
1.410.268.500,00
4.367.070.000,00 672.630.000,00 5.684.800.000,00 4.500.000.000,00
16.118.250.000,00 4.682.499.999,99 36.025.249.999,99
Provinsi Kalimantan Selatan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kota Kota Kab. Kab.
Banjar Barito Kuala Hulu Sungai Selatan Hulu Sungai Tengah Hulu Sungai Utara Kotabaru Tabalong Tanah Laut Tapin Banjarbaru Banjarmasin Balangan Tanah Bumbu Jumlah
22.200.000,00
22.200.000,00
No
Daerah Penghasil
1
2
PSDH 3
PNBP DR 4
IIUPH 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Provinsi Kalimantan Timur Kab. Berau Kab. Kutai Kartanegara Kab. Kutai Barat Kab. Kutai Timur Kab. Paser Kota Balikpapan Kota Bontang Kota Samarinda Kab. Penajam Paser Utara Kab. Mahakam Ulu Jumlah
3.296.220.000,00 4.005.723.379,00 25.000.000.000,00 12.702.590.636,00
152.000.000.000,00 42.857.904.413,12 60.000.000.000,00 60.000.000.000,00
5.955.900.000,00 26.451.294.330,00 77.411.728.345,00
2.406.600.000,00 75.453.992.743,00 392.718.497.156,12
1 2 3 4 5
Provinsi Kalimantan Utara Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kota Tarakan Kab. Tana Tidung Jumlah
35.000.000.000,00 15.000.000.000,00 36.000.000.000,00 138.000.000,00 24.000.000.000,00 110.138.000.000,00
110.000.000.000,00 52.000.000.000,00 92.000.000.000,00 400.000.000,00 62.000.000.000,00 316.400.000.000,00
78.386.850,00
17.635.800,00
3.575.100,00
8.139.600,00
226.683.890,00
689.653.678,00
36.401.450,00
16.279.200,00
8.318.100,00
20.349.000,00
187.306.760,00
809.754.806,00
540.672.150,00
1.561.812.084,00
50.617.000,00 444.686.000,00
126.848.000,00 1.394.638.000,00
1.024.262.000,00 28.895.000,00 939.963.000,00 2.488.423.000,00
3.212.920.000,00 72.312.100,00 3.440.710.000,00 8.247.428.100,00
-
808.234.878,00
1.415.579.508,00
5.625.000.000,00
367.130.768,00 324.388.238,00 359.296.762,00 295.048.854,00 818.121.344,00
408.985.416,00 312.926.544,00 344.308.104,00 507.028.016,00 1.035.062.028,00
3.231.330.000,00 2.982.750.000,00
394.331.425,00 261.802.839,00 53.575.000,00
371.524.608,00 340.653.600,00 27.720.000,00
320.231.712,00 4.002.161.820,00
553.373.100,00 5.317.160.924,00
11 12
Provinsi Sulawesi Utara Kab. Bolaang Mongondow Kab. Minahasa Kab. Sangihe Kota Bitung Kota Manado Kab. Kepulauan Talaud Kab. Minahasa Selatan Kota Tomohon Kab. Minahasa Utara Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro Kota Kotamobagu Kab. Bolaang Mongondow Utara
13
Kab. Minahasa Tenggara
14
Kab. Bolaang Mongondow Timur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
15
Kab. Bolaang Mongondow Selatan Jumlah
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Provinsi Gorontalo Kab. Boalemo Kab. Gorontalo Kota Gorontalo Kab. Pohuwato Kab. Bone Bolango Kab. Gorontalo Utara Jumlah Provinsi Sulawesi Tengah Kab. Banggai Kab. Banggai Kepulauan Kab. Buol Kab. Toli-Toli Kab. Donggala Kab. Morowali Kab. Poso Kota Palu Kab. Parigi Moutong Kab. Tojo Una Una Kab. Sigi Kab. Banggai Laut Kab. Morowali Utara Jumlah
6.183.800.000,00 6.519.548.728,50 3.398.842.500,00
76.987.500,00 8.992.500.000,00 25.171.678.728,50
66.407.900.000,00
66.407.900.000,00
-
2.982.750.000,00
14.821.830.000,00
No
Daerah Penghasil
1
2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Bantaeng Kab. Barru Kab. Bone Kab. Bulukumba Kab. Enrekang Kab. Gowa Kab. Jeneponto Kab. Luwu Kab. Luwu Utara Kab. Maros Kab. Pangkajene Kepulauan Kab. Pinrang Kab. Kepulauan Selayar Kab. Sidenreng Rappang Kab. Sinjai Kab. Soppeng Kab. Takalar Kab. Tana Toraja Kab. Wajo Kota Pare-pare Kota Makassar Kota Palopo Kab. Luwu Timur Kab. Toraja Utara Jumlah Provinsi Sulawesi Barat Kab. Majene Kab. Mamuju Kab. Polewali Mandar Kab. Mamasa Kab. Mamuju Utara Kab. Mamuju Tengah Jumlah Provinsi Sulawesi Tenggara Kab. Buton Kab. Konawe Kab. Kolaka Kab. Muna Kota Kendari Kota Bau-bau Kab. Konawe Selatan Kab. Bombana Kab. Wakatobi Kab. Kolaka Utara Kab. Konawe Utara Kab. Buton Utara Kab. Kolaka Timur Kab. Konawe Kepulauan Kab. Muna Barat Kab. Buton Tengah Kab. Buton Selatan Jumlah
PSDH 3
2.058.000,00 31.538.136,00 5.485.867,00 50.977.275,00 2.438.520,00 2.800.282,00 2.372.040,00 3.726.870,00 4.871.711,50
193.200,00 174.526.790,00 10.796.649,00
50.000.000,00
PNBP DR 4
IIUPH 5
4.429.293,75 3.838.166,75 18.418.752,82 200.119.671,94 1.680.069.137,95
431.141.323,00 4.324.656,00 777.251.319,50
1.906.875.023,21
26.770.000,00
68.495.000,00
12.100.000,00 6.300.000,00 80.400.000,00 125.570.000,00
33.250.000,00 25.270.000,00 3.371.550,00 130.386.550,00
11.399.520,00 234.857.790,00 204.894.940,00 7.012.500,00 1.795.200,00 6.653.460,00 47.083.200,00 19.604.400,00
19.399.380,00 734.345.934,00 975.525.208,00 22.383.900,00 8.953.560,00 17.907.120,00 134.303.400,00 78.954.120,00
28.845.600,00 440.028.000,00 15.963.000,00 59.109.000,00 12.852.000,00
111.241.200,00 1.245.358.800,00 49.515.900,00 198.063.600,00 51.550.800,00
1.090.098.610,00
3.647.502.922,00
535.338.728,51
226.917.650,78 11.058.333,51 216.806.082,06 114.685.686,00 539.808.875,95 1.109.276.628,30
-
-
-
282.757.500,00
252.581.228,51
Provinsi Nusa Tenggara Barat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kota Kota Kab. Kab.
Bima Dompu Lombok Barat Lombok Tengah Lombok Timur Sumbawa Mataram Bima Sumbawa Barat Lombok Utara Jumlah
2.400.000,00 120.275.123,00 10.897.162,00 59.654.218,00 38.434.365,00
189.967.230,00 421.628.098,00
No
Daerah Penghasil
1
2
PSDH 3
PNBP DR 4
IIUPH 5
Provinsi Nusa Tenggara Timur 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kota Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab.
Alor Belu Ende Flores Timur Kupang Lembata Manggarai Ngada Sikka Sumba Barat Sumba Timur Timor Tengah Selatan Timor Tengah Utara Kupang Rote Ndao Manggarai Barat Nagekeo Sumba Barat Daya Sumba Tengah Manggarai Timur Sabu Raijua Malaka Jumlah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Provinsi Maluku Kab. Maluku Tenggara Barat Kab. Maluku Tengah Kab. Maluku Tenggara Kab. Buru Kota Ambon Kab. Seram Bagian Barat Kab. Seram Bagian Timur Kab. Kepulauan Aru Kota Tual Kab. Maluku Barat Daya Kab. Buru Selatan Jumlah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Provinsi Maluku Utara Kab. Halmahera Tengah Kab. Halmahera Barat Kota Ternate Kab. Halmahera Timur Kota Tidore Kepulauan Kab. Kepulauan Sula Kab. Halmahera Selatan Kab. Halmahera Utara Kab. Pulau Morotai Kab. Pulau Taliabu Jumlah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Provinsi Papua Kab. Biak Numfor Kab. Jayapura Kab. Jayawijaya Kab. Merauke Kab. Mimika Kab. Nabire Kab. Paniai Kab. Puncak Jaya Kab. Kepulauan Yapen Kota Jayapura Kab. Sarmi Kab. Keerom Kab. Yahukimo Kab. Pegunungan Bintang Kab. Tolikara Kab. Boven Digoel Kab. Mappi Kab. Asmat Kab. Waropen Kab. Supiori Kab. Mamberamo Raya Kab. Mamberamo Tengah Kab. Yalimo Kab. Lanny Jaya Kab. Nduga
18.799.336,00 82.604.505,00
126.229.568,00
227.633.409,00
7.621.446.560,00 305.646.589,66 27.521.600,00 7.972.462.136,20 30.422.780,00 60.441.840,00 74.470.890,00
11.104.380.630,00 27.196.793.025,86
2.577.191.350,00 17.592.106,86 5.564.849.070,00 62.008.000,00 13.500.000.000,00 80.794.687,30
-
-
16.762.593.883,13 627.697.463,37 23.146.072.654,32 94.232.497,40 90.897.679,25
2.392.000.000,00
746.955.000,00 32.767.427.593,12 73.488.921.770,59
10.928.300.000,00 14.067.255.000,00
7.993.907.548,29 184.160.809,64 41.325.865.690,03 127.909.577,35 -
21.802.435.214,16
49.631.843.625,31
1.036.750.000,00
1.626.257.500,00
5.470.227.640,00 3.831.456.400,00 8.980.523.880,00
17.284.040.404,00 7.639.600.133,00 23.131.608.445,00
7.459.040.000,00 4.272.946.140,00
11.303.427.408,00 7.952.392.924,00
5.174.056.394,00 474.000.000,00 706.200.000,00
13.397.621.000,00 -
8.301.375.000,00
16.121.250.000,00 24.422.625.000,00
2.585.400.000,00
1.500.000.000,00
No
Daerah Penghasil
1
2
26 27 28 29
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Kab. Kab. Kab. Kab.
Puncak Dogiyai Intan Jaya Deiyai Jumlah
Provinsi Papua Barat Kab. Sorong Kab. Manokwari Kab. Fak Fak Kota Sorong Kab. Sorong Selatan Kab. Raja Ampat Kab. Teluk Bintuni Kab. Teluk Wondama Kab. Kaimana Kab. Tambrauw Kab. Maybrat Kab. Manokwari Selatan Kab. Pegunungan Arfak Jumlah JUMLAH
PSDH 3
PNBP DR 4
IIUPH 5
37.405.200.454,00
82.334.947.814,00
4.085.400.000,00
723.988.000,00 2.127.118.742,00 2.008.020.000,00
1.432.878.825,00 1.677.810.400,00 2.178.859.200,00
268.825.860,00 63.260.780,00 26.024.893.480,00 9.079.082.862,62 5.696.735.400,00 1.710.000.000,00 1.793.101.480,00 1.614.170.400,00 51.109.197.004,62
385.762.377,00 46.737.584.065,00 19.434.438.800,00 6.734.718.150,95 2.021.600.000,00 2.670.937.920,00 2.063.704.342,00 85.338.294.079,95
-
832.454.228.459,00
1.748.814.904.636,00
194.560.473.457,00
1.748.814.904.636,00 194.560.473.457,00 Salinan sesuai dengan aslinya 832.454.228.459,00MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEPALA BIRO HUKUM, KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, -
ttd. KRISNA RYA
ttd. SITI NURBAYA
