DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.9/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2017 TENTANG STANDAR KOMPETENSI DAN KUALIFIKASI JABATAN ADMINISTRATOR LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

: a.

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68, Pasal 69, dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, diatur kompetensi dan kualifikasi menjadi

dasar/acuan

dalam

penetapan

jabatan,

pengangkatan pada jabatan tertentu, penyelenggaraan mutasi,

penyelenggaraan promosi, dan pengembangan

karier bagi pegawai negeri sipil; b.

bahwa

berdasarkan

pertimbangan

sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Standar

Kompetensi

dan

Kualifikasi

Jabatan

Administrator Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

-2Mengingat

: 1.

Undang-Undang

Nomor

5

Tahun

1990

tentang

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor

49,

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Nomor 3419); 2.

Undang-Undang

Nomor

41

Tahun

1999

tentang

Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor

3888)

sebagaimana

telah

diubah

dengan Undang–Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang– Undang-Undang

Nomor

1

Tahun

2004

tentang

Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412); 3.

Undang-Undang Perlindungan

Nomor

dan

32

Tahun

Pengelolaan

2009

Lingkungan

tentang Hidup

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 4.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5494); 5.

Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2015 Kementerian

Lingkungan

Hidup

dan

tentang

Kehutanan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 6.

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 tahun

2013

tentang

Kompetensi Manajerial

Pedoman

Perumusan

Pegawai Negeri Sipil

Standar (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 297); 7.

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Perumusan Standar Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 298);

-38.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713); MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN

MENTERI

KEHUTANAN

TENTANG

KUALIFIKASI

LINGKUNGAN STANDAR

JABATAN

HIDUP

DAN

KOMPETENSI

ADMINISTRATOR

DAN

LINGKUP

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN. Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1.

Kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan standar yang ditetapkan.

2.

Kompetensi

Manajerial

adalah

pengetahuan,

keterampilan dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur,

dikembangkan

untuk

memimpin

dan/atau

mengelola unit organisasi. 3.

Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.

4.

Standar

Kompetensi

adalah

rumusan

kerja

yang

mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian

serta

sikap

kerja

yang

relevan

dengan

pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundang-

undangan. 5.

Kualifikasi

adalah

persyaratan

yang

mendukung

kompetensi. 6.

Jabatan Administrator adalah jabatan yang bertanggung jawab

memimpin

pelaksanaan

seluruh

kegiatan

pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

-47.

Jabatan Administrator Staf adalah Jabatan Administrator yang berada di bawah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

8.

Jabatan Administrator Lini adalah Jabatan Administrator yang memimpin organisasi unit kerja.

9.

Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat Diklat adalah proses belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara.

10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 12. Pengetahuan

adalah

ilmu/metode/informasi

yang

digunakan untuk melakukan proses kerja suatu unit kompetensi. 13. Keterampilan adalah keahlian yang digunakan dalam melakukan proses kerja suatu unit kompetensi. 14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

di

bidang

lingkungan

hidup

dan

kehutanan. 15. Kepala Badan adalah kepala badan yang bertanggung jawab di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan. Pasal 2 (1)

Maksud Penetapan Standar Kompetensi dan Kualifikasi Jabatan

Administrator

pelaksanaan

tugas,

untuk

pedoman

pengembangan

sumber

dalam daya

manusia, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berbasis

kompetensi,

serta

penyelenggaraan

seleksi

pengisian Jabatan Administrator lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

-5(2)

Tujuan Penetapan Standar Kompetensi dan Kualifikasi Jabatan Administrator untuk meningkatkan kinerja ASN dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pasal 3

ASN yang akan diangkat dalam Jabatan Administrator harus memenuhi: a.

standar kompetensi; dan

b.

kualifikasi Jabatan Administrator. Pasal 4

(1)

Standar kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

(2)

a.

standar kompetensi manajerial; dan

b.

standar kompetensi teknis.

Standar kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(3)

Standar kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 5

(1)

Kualifikasi

Jabatan

Administrator

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi: a.

berstatus PNS;

b.

tingkat pendidikan paling rendah Sarjana atau Diploma IV;

c.

telah mengikuti Diklat dalam kelompok jenis Diklat Manajemen

Teknis

dan/atau

Administrasi

Lingkungan Hidup dan Kehutanan; d.

memiliki pengalaman pada Jabatan Pengawas atau Jabatan Fungsional yang setingkat dengan Jabatan

-6pengawas sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki paling sedikit 3 (tiga) tahun; e.

setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

f.

memiliki kompetensi teknis dan manajerial sesuai dengan standar kompetensi yang dipersyaratkan; dan

g. (2)

sehat jasmani dan rohani.

Kelompok jenis Diklat Lingkungan

Hidup

Manajemen Teknis/Administrasi dan

Kehutanan

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran

III

yang

merupakan

bagian

yang

tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini Pasal 6 Jenis Diklat Manajemen Teknis/Administrasi Lingkungan Hidup

dan

Manajemen

Kehutanan

dalam

Teknis/Administrasi

kelompok Lingkungan

jenis

Diklat

Hidup

dan

Kehutanan ditetapkan oleh Kepala Badan. Pasal 7 (1)

Kepala Badan melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri Ini.

(2)

Pembinaan,

monitoring,

dan

evaluasi

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan dan permasalahan dalam implementasi Peraturan Menteri ini. (3)

Evaluasi dilakukan setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan. Pasal 8

Seleksi Jabatan Administrator yang telah dilakukan tetap sah dan

berlaku,

dan

Peraturan Menteri ini.

selanjutnya

menyesuaikan

dengan

-7Pasal 9 Peraturan

Menteri

ini

mulai

berlaku

pada

tanggal

diundangkan. Agar

setiap

orang

mengetahuinya,

memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Januari 2017 Salinan sesuai dengan aslinya

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN

KEPALA BIRO HUKUM,

KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd.

ttd.

ttd.SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Februari 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 245 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd. KRISNA RYA

-8LAMPIRAN I PERATURAN

MENTERI

LINGKUNGAN

HIDUP

DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.9/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2017 TENTANG STANDAR

KOMPETENSI

JABATAN

DAN

KUALIFIKASI

ADMINISTRATOR

LINGKUP

KEMENTERIAN

LINGKUNGAN

HIDUP

DAN

KEHUTANAN

STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL Standar Kompetensi Manajerial untuk jabatan administrator dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu Standar Kompetensi Manajerial Untuk Jabatan Administrator

Staf

dan

Jabatan

Administrator

Lini.

Untuk

jabatan

administrator staf diidentifikasi 7 (tujuh) unit kompetensi dan jabatan administrator lini diidentifikasi 8 (delapan) unit kompetensi sebagaimana diuraikan pada tabel sebagai berikut: A. Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Administrator Staf Tabel 1. Unit Kompetensi manajerial jabatan administrator staf NO

UNIT KOMPETENSI

1 1

2 Integritas (Integrity)

LEVEL 3 4

DESKRIPSI LEVEL Menumbuhkan

4 komitmen

dan

rasa

tanggung jawab pada diri orang lain untuk

bertindak

dengan

penuh

tanggung jawab terhadap negara dan pemerintah sesuai dengan nilai, norma dan

etika

organisasi

dalam

segala

situasi dan kondisi. 2

Berpikir

analitis

(Analitical Thinking)

3

Menguraikan dampak jangka panjang dari

permasalahan

terhadap organisasi.

yang

kelangsungan

muncul kegiatan

-9-

NO 1 3

4

UNIT KOMPETENSI 2 Kemampuan

LEVEL 3 3

DESKRIPSI LEVEL 4 upaya/langkah-langkah

Melakukan

Mengelola

untuk menyampaikan pesan perubahan

Perubahan

kepada

(Managing Change)

kerjanya.

Kepemimpinan

3

orang-orang

Mengorganisir

(Leadership)

di

lingkungan

sumber

daya

yang

tersedia untuk optimalisasi pencapaian tujuan organisasi.

5

6

Pengambilan

3

Membuat

keputusan

sulit/

Keputusan (Decision

dilematis

Making)

mempertimbangkan konsekuensinya

Berorientasi

Pada

3

dan

yang

cepat

dengan

Senantiasa dalam kondisi siap untuk

Pelayanan(Stakehol

memberikan

pelayanan

kepada

der Orientation)

stakeholder, bertanggung jawab dalam menyelesaikan/menuntaskan permasalahan yang muncul sehubungan dengan

keluhan

stakeholder,

secara

tepat dan cepat dan ramah 7

Membangun

3

Mempunyai

hubungan

kerja

sesuai

Hubungan Kerja

kebutuhan di unit kerjanya, baik di

(Relationship

lingkup

Building)

organisasi dan mampu memberdayakan.

organisasi

maupun

di

luar

B. Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Administrator Lini Tabel 2. Unit Kompetensi manajerial jabatan administrator lini NO 1 1

UNIT KOMPETENSI 2 Integritas (Integrity)

LEVEL 3 4

DESKRIPSI LEVEL Menumbuhkan

4 komitmen

dan

rasa

tanggung jawab pada diri orang lain untuk

bertindak

dengan

penuh

tanggung jawab terhadap negara dan pemerintah sesuai dengan nilai, norma dan

etika

organisasi

situasi dan kondisi.

dalam

segala

- 10 -

NO

UNIT KOMPETENSI

LEVEL

DESKRIPSI LEVEL

1 2

2

3 4

4

Berpikir

Merumuskan

pendekatan

analitis(Analitical

komprehensif yang dapat dilakukan

Thinking)

organisasi

untuk

mengatasi

permasalahan organisasi. 3

Kemampuan Mengelola Perubahan

3

(Managing

Melakukan untuk

Change)

upaya/langkah-langkah menyampaikan

perubahan

kepada

pesan

orang-orang

di

lingkungan kerjanya. 4

Kepemimpinan

4

(Leadership) 5

3 (Decisioon

kerja

yang

Berorientasi

Membuat

keputusan

yang

sulit/dilematis dan cepat dengan mempertimbangkan konsekuensinya.

Making) 6

situasi

kondusif.

Pengambilan Keputusan

membangun

Pada

4

Mengajak,

mendorong

dan

Pelayanan(Stakeholder

mempengaruhi orang lain untuk selalu

Orientation)

memberikan informasi yang akurat dan berguna serta pelayanan yang baik dan menyenangkan, komunikasi

dan

mampu

memelihara

memantau

tingkat

layanan stakeholder. 7

Membangun Hubungan

4

Hubungan kerja yang ada di maintain

Kerja (Relationship

secara personal (individual treatment)

Building)

dengan

berorientasi

bahwa

dirinya

merupakan wakil dari Organisasi 8

Manajemen Konflik (Konflik Resolution)

4

Menyelesaikan konflik menjadi hal yang positif dan produktif.

Kamus kompetensi manajerial jabatan administrator staf dan lini secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 3 sampai dengan Tabel 9.

- 11 Tabel 3. Integritas No 1 1

JUDUL UNIT

PENJELASAN

KOMPETENSI 2 Integritas

3 Kemampuan bertindak dengan penuh tanggung

(Integrity)

jawab terhadap negara dan pemerintah secara konsisten dan transparan dalam segala situasi dan kondisi sesuai dengan nilai-nilai, norma atau etika yang berlaku di lingkungan kerja.

2

Level 1

Menerapkan norma dan etika organisasi sebatas memenuhi kewajiban.

3

Level 2

Menerapkan norma dan etika organisasi sebatas pada dirinya dalam segala situasi dan kondisi.

4

Level 3

Mengingatkan orang lain untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi.

5

Level 4

Menumbuhkan komitmen dan rasa tanggung jawab pada diri orang lain untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi.

6

Level 5

Memberi teladan dalam menerapkan nilai, norma dan etika organisasi pada segala situasi dan kondisi.

Tabel 4. Berpikir Analitis NO 1 1

2

JUDUL UNIT

PENJELASAN

KOMPETENSI 2 Berpikir

Kemampuan

analitis

berdasarkan

3 menguraikan informasi

berbagai

permasalahan sumber

secara

(Analitical

komprehensif untuk mengidentifikasi penyebab dan

Thinking)

dampak terhadap organisasi.

Level 1

Menguraikan

faktor

penyebab

dampak

permasalahan kegiatan. 3

Level 2

Mengidentifikasi permasalahan

faktor-faktor yang

keberlangsungan organisasi.

berdampak

potensial kepada

- 12 4

Level 3

Menguraikan

dampak

jangka

panjang

dari

permasalahan yang muncul terhadap kelangsungan kegiatan organisasi 5

Level 4

Merumuskan pendekatan komprehensif yang dapat dilakukan

organisasi

untuk

mengatasi

permasalahan organisasi. 6

Level 5

Memproyeksikan situasi/dampak jangka panjang dari suatu fenomena umum dari sudut pandang kepentingan organisasi.

Tabel 5. Kemampuan Mengelola Perubahan No

JUDUL UNIT

PENJELASAN

KOMPETENSI 1 1

2 Kemampuan

Kemampuan

3 melakukan

untuk

penyesuaian

Mengelola

terhadap

situasi/perbedaan/tantangan/

Perubahan

perubahan dan mengelolanya sehingga dapat

(Managing

menjadi peluang dalam mencapai tujuan.

Change) 2

Level 1

Mengenali dan menyadari adanya perubahan/ perbedaan

dalam

lingkungan

pekerjaan

dan

berupaya untuk beradaptasi secara mandiri. 3

Level 2

Melakukan adaptasi terhadap situasi/perubahan/ perbedaan

dengan

melakukan

antisipasi

dan

penyesuaian terhadap berbagai hal yang terkait dengan aspek pekerjaannya. 4

Level 3

Melakukan

upaya/langkah-langkah

untuk

menyampaikan pesan perubahan kepada orangorang di lingkungan kerjanya. 5

Level 4

Menggerakkan

orang

lain

untuk

mengikuti

perubahan melalui tindakan yang kuat, tegas, dan konsisten. 6

Level 5

Mampu mewujudkan perubahan nyata dalam organisasi menuju organisasi yang lebih baik melalui upaya-upaya terobosan yang cerdas.

- 13 Tabel 6. Kepemimpinan NO 1 1

JUDUL UNIT

PENJELASAN

KOMPETENSI 2 Kepemimpinan (Leadership)

Kemampuan

3 meyakinkan,

mempengaruhi

dan

memotivasi orang lain dengan tujuan agar mereka mengikuti

dan

melaksanakan

rencana

kerja

unit/organisasi. 2

Level 1

Meyakinkan

orang

lain

tentang

pentingnya

pencapaian tujuan organisasi. 3

Level 2

Mendelegasikan pekerjaan dan wewenang sesuai kompetensi dan potensi bawahan

4

Level 3

Mengorganisir sumber daya yang tersedia untuk optimalisasi pencapaian tujuan organisasi.

5

Level 4

Membangun situasi kerja yang kondusif.

6

Level 5

Menggunakan strategi atau perilaku tertentu yang dapat mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan

Tabel 7. Pengambilan Keputusan NO 1 1

JUDUL UNIT

PENJELASAN

KOMPETENSI 2 Pengambilan

3 Kemampuan mengambil tindakan secara cepat

Keputusan

dan tepat, membuat keputusan yang bersifat

(decision making)

subyektif, mengidentifikasi permasalahan yang terjadi sebelum pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan dampak serta bertanggung jawab dengan keputusannya.

2

Level 1

Membuat keputusan yang responsif berdasarkan data informasi dan sesuai keadaan lingkungan.

3

Level 2

Membuat keputusan yang dapat mengakomodir kepentingan semua pihak.

4

Level 3

Membuat keputusan yang sulit/dilematis dan cepat

dengan

konsekuensinya.

mempertimbangkan

- 14 -

NO 1 5

JUDUL UNIT

PENJELASAN

KOMPETENSI 2 Level 4

Memastikan memantau

3 pelaksanaan

keputusan

hasilnya

dengan

dengan membuat

penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan. 6

Level 5

Membuat keputusan strategis dan berdampak jangka panjang dengan didukung data informasi yang komprehensif dan akurat.

Tabel 8. Berorientasi pada Pelayanan NO 1 1

JUDUL UNIT

PENJELASAN

KOMPETENSI 2 Berorientasi pada Pelayanan (Stakeholder Orientation)

3 melakukan

Kemampuan

upaya

untuk

mengetahui, memahami dan memenuhi kebutuhan

stakeholder

dalam

aktivitas

pekerjaannya. 2

Level 1

Mengetahui dan memahami kebutuhan stakeholder,

mendengarkan

masukan,

saran dan umpan balik dari stakeholder. 3

Level 2

Mengembangkan hubungan yang positif dan

konstruktif

dengan

Stakeholder;

memberikan respon yang tepat terhadap permintaan

pelayanan,

sesuai

dengan

tugas pokok dan fungsinya. 4

Level 3

Senantiasa

dalam

kondisi

siap

untuk

memberikan

pelayanan

kepada

stakeholder;

bertanggung-jawab

dalam

menyelesaikan/

menuntaskan

permasalahan yang muncul sehubungan dengan keluhan stakeholder, secara tepat dan cepat dan ramah. 5

Level 4

Mengajak, mendorong dan mempengaruhi orang

lain

untuk

selalu

memberikan

informasi yang akurat dan berguna serta pelayanan yang baik dan menyenangkan,

- 15 mampu

memelihara

komunikasi

dan

memantau tingkat layanan stakeholder. 6

Level 5

Menumbuhkan budaya pelayanan yang baik/proaktif senantiasa

di

lingkungan

mendahulukan

kerja

dan

kepentingan

melayani publik dibandingkan kepentingan pribadi.

Tabel 9. Membangun Hubungan Kerja No

JUDUL UNIT

PENJELASAN

KOMPETENSI 1 1

2 Membangun Hubungan Kerja (Relationship Building)

3 Kemampuan

untuk

menjalin

hubungan

interpersonal dalam rangka pencapaian tujuan kerja

bagiannya/organisasi,

termasuk

mengembangkan jejaring komunikasi eksternal organisasi untuk mendapatkan dukungan dan tukar informasi/ide.

2

Level 1

Memiliki dan memanfaatkan hubungan kerja denngan

pihak-pihak

yang

berhubungan

langsung dengan unit kerjanya saja (next and previous

process)

dan

sebatas

di

lingkup

internal organisasi. 3

Level 2

Berinisiatif untuk melakukan hubungan kerja dengan

pihak-pihak

yang

terkait

dengan

tugasnya baik internal maupun eksternal. 4

Level 3

Mempunyai hubungan kerja sesuai kebutuhan di unit kerjanya, baik di lingkup organisasi maupun

di

luar

organisasi

dan

mampu

memberdayakan. 5

Level 4

Hubungan kerja yang ada di maintain secara personal

(individual

treatment)

dengan

berorientasi bahwa dirinya merupakan wakil dari Organisasi.

- 16 6

Level 5

Mengembangkan jaringan kerja sama dengan pihak internal dan eksternal organisasi untuk mendapatkan dukungan pencapaian target Organisasi.

Tabel 10. Manajemen Konflik NO 1 1

JUDUL UNIT

PENJELASAN

KOMPETENSI 2 Manajemen Konflik

3 Kemampuan mengambil langkah-langkah untuk

(conflict

mengelola

management)

produktif.

2

Level 1

perselisihan

menuju

arah

yang

Meletakan berbagai sudut pandang kepentingan dalam konteks yang tepat.

3

Level 2

bersikap

terbuka

dan

objektif

dalam

penyelesaian konflik. 4

Level 3

Memberikan alternatif solusi dengan berbagai konsekuensinya

5

Level 4

Menyelesaikan konflik menjadi hal yang positif dan produktif.

6

Level 5

Menumbuhkan kondisi yang kondusif untuk berbagi pandangan yang terbuka dan objektif serta kreatif.

Hasil penilaian standar kompetensi manajerial dikategorikan ke dalam beberapa kriteria sebagaimana tertera dalam tabel 11. Tabel 11 Kriteria dan Parameter NO 1 1

KRITERIA

PARAMETER

2

3 Jika semua unit kompetensi sesuai dengan

Siap

standar kompetensi yang ditetapkan. 2

Sangat potensial

Jika

integritas

sesuai

dengan

standar

kompetensi yang ditetapkan dan 1 (satu) unit kompetensi lainnya dapat di bawah standar yang ditetapkan.

- 17 3

Potensial

Jika

integritas

sesuai

dengan

standar

kompetensi yang ditetapkan dan 2 (dua) unit kompetensi lainnya dapat dibawah standar yang ditetapkan atau integritas nilainya 3 (tiga) dan 1 (satu) unit kompetensi lainnya dapat di bawah standar yang ditetapkan. 4

Cukup potensial

Jika

integritas

sesuai

dengan

standar

kompetensi yang ditetapkan dan 3 (tiga) unit kompetensi lainnya dapat di bawah standar yang ditetapkan atau integritas nilainya 3 (tiga) dan 2 (dua) unit kompetensi lainnya dapat di bawah standar yang ditetapkan. 5

Belum

cukup

potensial

Jika

integritas

sesuai

dengan

standar

kompetensi yang ditetapkan dan 4 (empat) unit kompetensi lainnya dapat di bawah standar yang ditetapkan atau integritas nilainya 3 (tiga) dan 3 (tiga) unit kompetensi lainnya dapat di bawah standar yang ditetapkan.

6

Kurang potensial

Jika 4 (empat) unit kompetensi atau lebih di bawah standar yang ditetapkan.

Keterangan:

Rekomendasi

untuk

diangkat

pada

jabatan

administrator harus memenuhi kriteria: siap, sangat potensial, potensial atau cukup potensial. S Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd. KRISNA RYA alinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SITI NURBAYA

- 18 -

LAMPIRAN II PERATURAN

MENTERI

LINGKUNGAN HIDUP DAN

KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.9/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2017 TENTANG STANDAR KOMPETENSI DAN KUALIFIKASI LINGKUP KEMENTERIAN

LINGKUNGAN

HIDUP

DAN

KEHUTANAN STANDAR KOMPETENSI TEKNIS

A.

UNIT KOMPETENSI TEKNIS Mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi jabatan administrator, ditetapkan 4 (empat) unit kompetensi bagi seluruh jabatan administrator lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai berikut : 1

Menyediakan bahan perumusan kebijakan;

2

Menyiapkan bahan implementasi kebijakan;

3

Mengatur Pelaksanaan Kegiatan;

4

Menyediakan bahan evaluasi kebijakan.

Daftar unit kompetensi teknis sebagaimana terdapat pada Tabel 1 : Tabel 1. Daftar Unit Kompetensi dan Pemaketan Unit Kompetensi NO

KODE UNIT

1

LHK.JADM.001.01

2 3

LHK. JADM.002.01 LHK. JADM.003.01

NAMA UNIT KOMPETENSI Menyediakan

bahan

LHK. JADM.004.01

jabatan Administrator

Menyiapkan

di

bahan

masing-masing

lingkup

implementasi kebijakan

kementerian

Mengatur

lingkungan hidup dan

Pelaksanaan

Menyediakan evaluasi kebijakan

Rumusan

Berlaku untuk semua

perumusan kebijakan

kehutanan Pusat dan

Kegiatan 4

JABATAN

unit

kompetensi

bahan

Unit Pelaksana Teknis di Daerah

diuraikan

kompetensi sebagaimana terdapat pada Tabel 2, 3, 4 dan 5.

pada

standar

- 19 -

B.

RUMUSAN UNIT KOMPETENSI TEKNIS JABATAN ADMINISTRATOR Tabel 2. Unit Kompetensi menyediakan bahan perumusan kebijakan NO

KOMPONEN

PENJELASAN

KOMPETENSI 1

Kode Unit Kompetensi

LHK.JADM.001.01

2

Judul Unit Kompetensi

Menyediakan

bahan

perumusan

kebijakan 3

Uraian Unit Kompetensi

Unit

kompetensi

ini

mengidentifikasi

pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang

diperlukan

dalam

menyediakan

bahan perumusan kebijakan 4

Ruang Lingkup

1. Kompetensi

ini

digunakan

dengan

substansi yang disesuaikan dengan ruang lingkup masing-masing jabatan sebagaimana terdapat pada tabel 6 2. Perumusan kebijakan yang dimaksud pada

unit

berupa

kompetensi rancangan

perundang-undangan,

ini

dapat

peraturan program

dan

rencana. 3. Informasi yang dikumpulkan dapat berasal

dari

laporan

pelaksanaan

kegiatan ataupun informasi lain yang relevan 5

Panduan Penilaian

1. Pengetahuan Pengetahuan pada unit kompetensi ini

disesuaikan

lingkup

dengan

bidang

ruang jabatan

administrator. Pengetahuan masingmasing

jabatan

terdapat pada Tabel 6. 2. Keterampilan a. Mengelola informasi b. Teknik analisis data

sebagaimana

- 20 -

NO

KOMPONEN

PENJELASAN

KOMPETENSI c.

Metode statistik sederhana

d. Metode penelitian 3. Kondisi pengujian a. Metode pengujian dapat berupa verifikasi portofolio; tes tertulis atau

tes

lisan;

wawancara;

presentasi; dan/atau simulasi. b. Materi uji disusun disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi (ruang lingkup) masing-masing jabatan administrator. 6

Elemen Kompetensi 1. Menganalisa

Kriteria Unjuk Kerja 1. Informasi

yang

relevan

informasi bahan

diperlukan

perumusan

kebijakan diidentifikasi.

kebijakan

2. Informasi

dalam

dan

perumusan

disiapkan

berdasarkan

hasil identifikasi. 3. Informasi

yang

telah

disiapkan

dianalisis 2. Menginterpretasi

1. Hasil analisis diinterpretasikan sesuai

hasil analisis

dengan

perumusan

kebijakan

kebijakan

2. Hasil

kebutuhan interpretasi

rumusan didiskusikan

dengan pihak terkait atau tenaga ahli. 3. Hasil

informasi

didiskusikan

yang

disampaikan

sudah kepada

perumus kebijakan sebagai bahan masukan perumusan kebijakan.

- 21 -

Tabel 3. Unit Kompetensi menyiapkan bahan implementasi kebijakan NO

KOMPONEN

PENJELASAN

KOMPETENSI 1


LHK.JADM.002.01

2


Menyiapkan

bahan

implementasi

kebijakan. 3


Unit

kompetensi

ini

mengidentifikasi


diperlukan

dalam

merumuskan

kegiatan. 4

Ruang Lingkup

1. Kompetensi

ini

digunakan

bagi

seluruh jabatan administrator dalam rangka merealisasikan kebijakan yang sudah

ditetapkan

kebijakan

oleh

dengan

perumus

substansi

yang

disesuaikan dengan ruang lingkup masing-masing jabatan sebagaimana terdapat pada tabel 6. 2. Berdasarkan

lingkup

pekerjaannya/tanggung wewenangnya kebijakan,

dalam

jawab pelaksanaan

jabatan

administrator

dibagi menjadi 3 (tiga): a. jabatan

administrator

administratif

dimana

pekerjaannya

lingkup

terbatas

pada

lingkup internal unit kerjanya. b. Jabatan administrator kebijakan publik

dimana

pekerjaannya

lingkup

meliputi

internal

dan ekternal. c. Jabatan administrator pengelola asset/pengelola pengelola

kawasan/ sumber

hutan/pengelola

sumber

daya daya

- 22 -

alam dan lingkungan/ pengelola konservasi sumber daya alam dan ekosistem

dimana

pekerjaannya

lingkup

meliputi

internal

dan ekternal serta diberitanggung jawab

dan

wewenang

untuk

mengelola kawasan tertentu. 5

Panduan Penilaian

1. Pengetahuan Pengetahuan pada unit kompetensi ini disesuaikan dengan ruang lingkup bidang

jabatan

administrator.

Pengetahuan masing-masing jabatan sebagaimana terdapat pada Tabel 6. 2. Keterampilan a.

Melakukan

analisis

permasalahan b.

Berpikir

strategik

dalam

proyek

dalam

merancang

mengatasi suatu permasalahan untuk

pencapaian

suatu

outcome. c.

Mengidentifikasi potensi resiko dan manajemen resiko sebagai bagian

dalam

rumusan

rancangan proyek. d.

Melakukan analisis biaya sebagai bagian

dalam

rumusan

rancangan proyek. e.

Negosiasi kepada

rancangan pihak

kegiatan

terkait

untuk

mendapatkan persetujuan. 3. Kondisi pengujian antara lain: a.

Metode pengujian dapat berupa verifikasi portofolio; tes tertulis atau

tes

lisan;

wawancara;

presentasi; dan/atau simulasi.

- 23 -

b.

Materi

uji

disusun

untuk

masing-masing

jabatan

administrator

disesuaikan

dengan tugas pokok dan fungsi (ruang lingkup) masing-masing jabatan administrator. 6

Elemen Kompetensi

Kriteria Unjuk Kerja

1. Mengidentifikasi

1. Kebijakan organisasi/unit kerja dan

alternatif kegiatan

peraturan

perundang-undangan

disiapkan. 2. Manfaat,

target

lingkup

sasaran

pelaksanaan

diidentifikasi

dan/atau kebijakan

berdasarkan

ruang

lingkup pekerjaan ataupun batasan tanggung jawab/wewenang. 3. Alternatif-alternatif

kegiatan

yang

mendukung kebijakan diidentifikasi. 2. Merencanakan kegiatan

1. Hambatan

pelaksanaan

kegiatan

diidentifikasi. 2. Kriteria

evaluasi

pencapaian

hasil

pelaksanaan kegiatan disusun. 3. Rencana kegiatan termasuk strategi pelaksanaan kegiatan ditentukan. 4. Rencana kegiatan dibahas dengan pihak terkait. 5. Rencana kegiatan didokumentasikan. Tabel 4. Unit Kompetensi mengatur pelaksanaan kegiatan NO

KOMPONEN

PENJELASAN

KOMPETENSI 1


LHK.JADM.003.01

2


Mengatur Pelaksanaan Kegiatan.

3


Unit

kompetensi

ini

mengidentifikasi


diperlukan

dalam

mengatur

- 24 -

NO

KOMPONEN

PENJELASAN

KOMPETENSI pelaksanaan kegiatan. 4

Ruang Lingkup

Kompetensi ini digunakan bagi seluruh jabatan administrator dengan substansi yang disesuaikan dengan ruang lingkup masing-masing

jabatan

sebagaimana

terdapat pada tabel 6. 5

Panduan Penilaian

1. Pengetahuan Pengetahuan pada unit kompetensi ini disesuaikan dengan ruang lingkup bidang

jabatan

administrator.

Pengetahuan masing-masing jabatan sebagaimana terdapat pada Tabel 6. 2. Keterampilan a.

Menentukan

strategi

dalam

pelaksanaan kegiatan; b.

Mengelola

sumber

daya

organisasi; c.

Teknik

mengatasi

permasalahan/

konflik

pelaksanaan kegiatan. d.

Komunikasi/mengarahkan kegiatan

3. Kondisi pengujian antara lain: a.

Metode pengujian dapat berupa verifikasi portofolio; tes tertulis atau

tes

lisan;

wawancara;

presentasi; dan/atau simulasi. b.

Materi

uji

disusun

masing-masing administrator

untuk jabatan

disesuaikan

dengan tugas pokok dan fungsi (ruang lingkup) masing-masing jabatan administrator.

- 25 -

NO

KOMPONEN

PENJELASAN

KOMPETENSI 6

Elemen Kompetensi 1. Mengidentifikasi

Kriteria Unjuk Kerja 1. Lingkup

dan

lingkup dan aspek

dianalisis

kegiatan

keluaran. 2. Faktor-faktor

aspek

kegiatan

untuk

mengetahui

yang

mempengaruhi

kegiatan diidentifikasi. 3. Langkah-langkah

untuk

melaksanakan kegiatan ditentukan. 2. Membentuk tim dan

1. Para pihak yang terlibat dan personil

menyusun rencana

yang dibutuhkan sesuai karakteristik

kerja

kegiatan diidentifikasi. 2. Koordinasi

dengan

pihak

terkait

dilakukan. 3. Tim

kerja

diusulkan

untuk

ditetapkan. 4. Rencana

kegiatan

dan

alokasi

sumberdaya organisasi disampaikan kepada tim kerja sesuai kebijakan organisasi. 5. Rencana

alternatif

(kontijensi)

disiapkan. 3. Menyelesaikan hambatan pelaksanaan kegiatan

1. Permasalahan/hambatan pelaksanaan kegiatan dianalisis. 2. Metode

penyelesaian

masalah

ditentukan. 3. Hambatan/permasalahan pelaksanaan

kegiatan

diselesaikan

sesuai metode yang ditetapkan. 4. Masalah

yang

diselesaikan

tidak

dilaporkan

dapat kepada

pimpinan. 4. Melakukan pemantauan kegiatan

1. Proses dimonitor.

pelaksanaan

kegiatan

- 26 -

NO

KOMPONEN

PENJELASAN

KOMPETENSI 2. Laporan hasil pelaksanaan kegiatan disusun. 3. Laporan hasil pelaksanaan kegiatan disampaikan kepada pimpinan. Tabel 5. Unit Kompetensi menyediakan bahan evaluasi kebijakan NO

KOMPONEN

PENJELASAN

KOMPETENSI 1


LHK.JADM.004.01

2


Menyediakan bahan evaluasi kebijakan.

3


Unit

kompetensi

ini

mengidentifikasi

pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan

dalam

menyediakan

bahan

evaluasi kebijakan. 4

Ruang Lingkup

1. Kompetensi ini digunakan bagi jabatan administrator disesuaikan

dengan dengan

masing-masing

substansi ruang

jabatan

yang

lingkup

sebagaimana

terdapat pada tabel 6. 2. Informasi berasal

yang dari

dikumpulkan laporan

dapat

pelaksanaan

kegiatan ataupun informasi lain yang relevan. 5

Panduan Penilaian

1. Pengetahuan Pengetahuan pada unit kompetensi ini disesuaikan bidang

dengan jabatan

Pengetahuan

ruang

lingkup

administrator.

masing-masing

jabatan

sebagaimana terdapat pada Tabel 6. 2. Keterampilan a. Mengelola informasi b. Teknik analisis data c. Metode statistik sederhana

- 27 -

NO

KOMPONEN

PENJELASAN

KOMPETENSI d. Metode penelitian 3. Kondisi pengujian a.

Metode

pengujian

dapat

berupa

verifikasi portofolio; tes tertulis atau tes lisan; wawancara; presentasi; dan/atau simulasi. b. Materi uji disusun untuk masingmasing

jabatan

administrator

disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi (ruang lingkup) masingmasing jabatan administrator. 6

Elemen Kompetensi

Kriteria Unjuk Kerja

1. Menganalisa

1. Informasi yang relevan dan diperlukan

informasi bahan evaluasi kebijakan

dalam evaluasi kebijakan diidentifikasi. 2. Informasi disiapkan berdasarkan hasil identifikasi. 3. Informasi

yang

telah

disiapkan

dianalisis. 2. Menginterpretasi

1. Hasil analisis diinterpretasikan sesuai

hasil analisis

dengan kebutuhan evaluasi kebijakan.

evaluasi kebijakan

2. Hasil interpretasi didiskusikan dengan pihak terkait atau tenaga ahli. 3. Hasil informasi yang sudah didiskusikan disampaikan kepada perumus kebijakan sebagai

bahan

masukan

perbaikan/pengembangan kebijakan.

- 28 -

Tabel 6. Ruang Lingkup dan Pengetahuan untuk Setiap Jabatan I.

Sekretariat Jenderal 1.1 Biro Kepegawaian Dan Organisasi 1.1.1

Kepala Bagian Perencanaan Kepegawaian

Ruang lingkup  Perencanaan formasi  Perencanaan jabatan  Pengadaan pegawai  Peraturan kepegawaian  Pengelolaan sistem informasi kepegawaian

Pengetahuan umum *)

Pengetahuan teknis  Peraturan perundang-

• Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber

undangan terkait

daya

dengan kepegawaian

alam,

lingkungan

hidup, dan kehutanan

dan organisasi

• Perundang-undangan terkait

 Pedoman tata naskah

administrasi

pemerintahan

(pusat/

daerah)

dinas dan persuratan  Pengelolaan administrasi

• Kebijakan publik • Administrasi,

kepegawaian Manajemen

dan Organisasi (AMO)

 Pemetaan jabatan  Analisis Jabatan

• Pelayanan dan komunikasi publik

 Analisis Beban Kerja  Pola rekruitmen dan

• Pengadaan barang dan jasa

penyusunan kebutuhan

• Manajemen SDM

pegawai

• Manajemen keuangan

 Evaluasi jabatan, bobot

• Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan

jabatan data

dan

informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan Sekretariat Jendral • Program kerja terkait Biro Kepegawaian *)unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi

jabatan dan klasifikasi  Pola karier  Pengelolaan dan administrasi jabatan  Pengembangan informasi kepegawaian berbasis IT

- 29 -

1.1.2

Kepala Bagian Pengembangan Dan Penilaian Kinerja Pegawai

Ruang lingkup  Pengembangan

Pengetahuan umum *) •

pengelolaan

pegawai  Administrasi jabatan fungsional

•

terkait 

sumber

daya

perundang-undangan terkait dengan

kehutanan

kepegawaian dan

Perundang-undangan

terkait

organisasi

pemerintahan 

(pusat/ daerah)

dan disiplin

Peraturan

alam, lingkungan hidup, dan

administrasi

 Evaluasi kinerja pegawai

Perundang-undangan

Pengetahuan teknis

Pedoman tata naskah dinas dan persuratan

•

Kebijakan publik

•

Administrasi, Manajemen dan 

Manajemen SDM

Organisasi (AMO)

Pengisian jabatan

•

Pelayanan

dan

  komunikasi

publik Pengadaan barang dan jasa

•

Manajemen keuangan

•

Sistem

pengendalian

Pengelolaan

intern dan

informasi •

terkait

dengan Sekretariat Jendral •

Program

kerja

terkait

Biro

Kepegawaian *)

unsur pengetahuan, terkait

dengan

elemen

dan

Kriteria

Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi

Penilaian kinerja/SKP



Peraturan/kebijakan

Administrasi jabatan fungsional

 data

Kompetensi manajerial



pemerintah •

pimpinan tinggi ASN 

•

Pengembangan SDM

Disiplin pegawai

- 30 -

1.1.3

Kepala bagian mutasi kepegawaian

Ruang lingkup  Promosi dan


Perundang-undangan

Pengetahuan teknis

terkait

alih tugas

pengelolaan

jabatan


terkait dengan

kehutanan

kepegawaian dan

 Kepangkatan  Pemensiunan

•

sumber

Perundang-undangan

dan

administrasi

pemberhentian

(pusat/ daerah)

pegawai

daya

 Peraturan

terkait

pemerintahan

perundang-undangan

organisasi  Administrasi kepegawaian

•

Kebijakan publik

•

Administrasi, Manajemen dan

(peta jabatan

Organisasi (AMO)

penataan pegawai)

•

Pelayanan

dan

 Pemetaan jabatan

komunikasi

publik

 Pedoman tata naskah dinas dan persuratan

•

Pengadaan barang dan jasa

•

Manajemen SDM

penyiapan bahan

•

Manajemen keuangan

kepangkatan,

•

Sistem

pengendalian

intern

pemerintah •

Pengelolaan

data

dan

Peraturan/kebijakan Program

terkait

kerja

terkait

Biro

Kepegawaian *)


dengan

elemen

dan

Kriteria


pegawai dan pengeloaan database


pensiun, pemberhentian

informasi •

 Teknik cepat

- 31 -

1.1.4

Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana

Ruang lingkup  Koordinasi pembinaan


dan

Pengetahuan teknis

Perundang-undangan terkait 

Analisis organisasi/

pengelolaan

Kelembagaan

sumber

daya

pengembangan

alam, lingkungan hidup, dan 

Analisisi Reformasi

organisasi

kehutanan

Birokrasi

 Ketatalaksanaan •


Analisis

 Tata usaha biro

administrasi

Kerja

pemerintahan

(pusat/ daerah)



•

Kebijakan publik

•

Administrasi, Pelayanan

Manajemen

dan

Analisis

Tata

Hubungan

dan Organisasi (AMO) •

prosedur

Kerja/

Bisnis Proses 

komunikasi

Analisis

sistem

dan

prosedur kerja

publik



Analisis sarpras kerja

•




Prosedur Tatausaha

•

Manajemen SDM



Prosedur kerumah

•

Manajemen keuangan

•

Sistem pengendalian intern

tanggaan 

pemerintah •

Pengelolaan

dinas dan persuratan data

dan

informasi •

Peraturan/kebijakan

terkait


Program kerja terkait Biro Kepegawaian

*)


dengan

elemen

dan

Kriteria


Pedoman tata naskah



Administrasi Kepegawaian



Administrasi Keuangan



Administrasi Pelaporan Biro

- 32 -

1.2 Biro Perencanaan 1.2.1

Kepala Bagian Rencana Dan Program

Ruang lingkup  RPJP Nasional,

Pengetahuan umum *) 

Pengetahuan teknis  Peraturan terkait

Perundang-undangan

RPJM nasional,

terkait pengelolaan sumber

sistem perencanaan

rencana

daya

pembangunan

program jangka


pendek dan



Rencana kerja

alam,

(pusat/

daerah) 

Kebijakan publik

Kehutanan.



Administrasi,

 Perjanjian Kementerian, Sekjen dan Biro

dokumen  Arsitektur dan

Manajemen

informasi kinerja  Sistem evaluasi dan

dan Organisasi (AMO) 

(RKTN, penyusunan renstra/renja)

Hidup Dan

kinerja

 Perencanaan program

administrasi

pemerintahan

Lingkungan

nasional

Perundang-undangan terkait

 Renstra

lingkungan

Pelayanan dan komunikasi

pelaporan kinerja  Teknologi informasi

publik 


rencana, program, dan

 Evaluasi



Manajemen SDM

anggaran serta

program



Manajemen keuangan

evaluasi dan

pembangunan




pelaporan.

LHK

 Statistik sederhana

pemerintah  

Pengelolaan

data

dan

informasi

komunikasi serta

Peraturan/kebijakan terkait

penyebaran informasi

dengan Sekretariat Jendral 

 Media dan teknik

Program kerja terkait Biro Perencanaan

*) Unsur pengetahuan, terkait dengan

elemen

dan

Kriteria


- 33 -

1.2.2

Kepala Bagian Penyusunan Anggaran

Ruang lingkup

Pengetahuan umum *)

Pengetahuan teknis

Penyusunan anggaran pusat dan daerah APBN, APBN-P, Dana Alokasi Khusus, Dana Hibah, Dekonsentrasi, tugas pembantuan dan anggaran transfer daerah

 Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan  Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah)  Kebijakan publik  Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO)  Pelayanan dan komunikasi publik  Pengadaan barang dan jasa  Manajemen SDM  Manajemen keuangan  Sistem pengendalian intern pemerintah  Pengelolaan data dan informasi  Peraturan/kebijakan terkait dengan Sekretariat Jendral  Program kerja terkait Biro Perencanaan *) Unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi

 Peraturan terkait pengelolaan anggaran pemerintah pusat/daerah (penyusunan dan penelaahan rencana kerja, dan anggaran kementerian/lembaga, tata cara revisi anggaran, dan penerapan bagan akun standar)  Perencanaan program (RKTN, penyusunan dokumen renstra/renja)  Perencanaan anggaran (penyusunan dokumen rencana kegiatan anggaran k/l)  Arsitektur dan informasi kinerja  Manajemen Kepimpinan  Koordinasi, Negosiasi dan Mediasi  Isu-isu strategis global bidang LHK  Mekanisme Kebijakan anggaran transfer ke daerah  Sistem evaluasi dan pelaporan kinerja  Merancang RKA-K/L, DIPA, KAK, POK  Statistik sederhana  Media dan teknik komunikasi serta penyebaran informasi

- 34 -

1.2.3

Kepala Bagian Evaluasi

Ruang lingkup Pemantauan,


• Regulasi

Perundang-undangan

evaluasi dan

terkait

pelaporan

sumber

pelaksanaan

lingkungan

pembangunan

kehutanan 

Pengetahuan teknis

pengelolaan daya

alam,

hidup,

dan

prosedur

administrasi (pusat/

dan pembangunan

• Memahami



Administrasi, Manajemen

Laporan


Laporan

Pelayanan

dan barang

dan

Triwulan, Bulanan

dan

Laporan tahunan • Negosiasi dan mediasi • Isu-isu strategis global

jasa 

Manajemen SDM



Manajemen keuangan



Sistem

bidang LHK

pengendalian

intern pemerintah data

dan

informasi Peraturan/kebijakan terkait dengan Sekretariat Jendral 

LAKIP,

• Manajemen Kepimpinan

komunikasi publik



dokumen-

• Merancang

Kebijakan publik

Pengelolaan

laporan

dokumen perencana-an





evaluasi

bidang LHK

daerah)

Pengadaan

perencanaan

evaluasi pembangunan

Perundang-undangan pemerintahan



sistem

• Penyusunan

terkait



dan


*) Unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi

- 35 -

1.2.4

Kepala Bagian Kerjasama Dalam Negeri Dan Hibah

Ruang lingkup • Kerja

sama

dalam


negeri

dan hibah • Evaluasi

• Peraturan perundang-

Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber

undangan

daya

kerjasama luar negeri

alam,

lingkungan



hibah

Perundang-undangan

kerjasama luar/dalam

terkait

negeri

• Ketata

usaha

pemerintahan

rumah

tangga

daerah)


• Konvensi internasional • Metode negosiasi dan



Kebijakan publik



Administrasi,



terkait

• Kemitraan dan


pengelolaan

biro

Pengetahuan teknis

fasilitasi Manajemen

• Penyusunan nota


kesepahaman (MoU)


dan kerjasama

publik

• Pengelolaan hibah




• Bahasa Internasional



Manajemen SDM

• Isu-isu strategis global



Manajemen keuangan




bidang LHK

pemerintah 

Pengelolaan

data

dan

informasi 

Peraturan/kebijakan terkait dengan Sekretariat Jendral





elemen

dan

Kriteria


- 36 -

1.3 Biro Umum 1.3.1

Kepala Bagian Tata Usaha Kementerian

Ruang lingkup  



Persuratan Karya cetak, kepustakaan, pengelolaan perpustakaan dan museum Arsip dan dokumentasi


Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan  Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah)  Kebijakan publik  Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO)  Pelayanan dan komunikasi publik  Pengadaan barang dan jasa  Manajemen SDM  Manajemen keuangan  Sistem pengendalian intern pemerintah  Pengelolaan data dan informasi  Peraturan/kebijakan terkait dengan Sekretariat Jendral  Program kerja terkait Biro Umum *) Unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi

Pengetahuan teknis 







 

 



  

 

Peraturan/pedoman terkait dengan ketatausahaan (tata naskah dinas, tata kearsipan) Peraturan terkait keuangan (standar biaya umum, perbendaharaan negara, pajak, dll) Peraturan terkait pelayanan perkantoran (operasional perkantoran) Peraturan terkait dengan perlengkapan/Barang Milik Negara Administrasi kepegawaian Perencanaan anggaran (penyusunan rencana kegiatan anggaran K/L) Arsitektur dan informasi kinerja Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara Pengelolaan BMN (inventarisasi, pemanfaatan, pemeliharaan, penghapusan BMN) Sistem dan teknologi pelaporan Pengelolaan persuratan Pengelolaan keuangan, administrasi kepegawaian dan BMN Pengelolaan museum Pengelolaan kepustakaan dan perpustakaan

- 37 -

1.3.2

Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan


Pengetahuan umum *)

Tata usaha  pimpinan Keprotokolan

Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan  Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah)  Kebijakan publik  Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO)  Pelayanan dan komunikasi publik  Pengadaan barang dan jasa  Manajemen SDM  Manajemen keuangan  Sistem pengendalian intern pemerintah  Pengelolaan data dan informasi  Peraturan/kebijakan terkait dengan Sekretariat Jendral  Program kerja terkait Biro Umum *) Unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi


 





 

  

 

  

Peraturan/pedoman terkait dengan ketatausahaan (tata naskah dinas, tata kearsipan) Peraturan terkait kepegawaian Peraturan terkait keuangan (standar biaya umum, perbendaharaan negara, pajak, dll) Peraturan terkait pelayanan perkantoran (operasional perkantoran) Peraturan terkait dengan perlengkapan/Barang Milik Negara Peraturan terkait pelaporan Peraturan terkait sistem perencanaan pembangunan nasional Administrasi kepegawaian Tata pelayanan perkantoran (keprotokoleran) Perencanaan anggaran (penyusunan rencana kegiatan anggaran K/L) Arsitektur dan informasi kinerja Pengelolaan BMN (inventarisasi, pemanfaatan, pemeliharaan, penghapusan BMN) Sistem dan teknologi pelaporan Pengelolaan persuratan Pengelolaan keuangan, administrasi kepegawaian dan BMN

- 38 -

1.3.3

Kepala Bagian Rumah Tangga

Ruang lingkup 



dalam 

Urusan dan

Pengetahuan umum*)

layanan

sumber

Kepegawaian,

lingkungan

gaji, kendaraan

kehutanan

BMN 

Sekjen 

Perawatan

daya

dengan

ketatausahaan

dan

naskah

dinas,



Perundang-undangan administrasi

Pelayanan

(operasional perkantoran,

(pusat/

administrasi

daerah)

kepegawaian,



Kebijakan publik

keprotokoleran

Pengelolaan




layanan


pegawai)

pegawai

dan 

keamanan kantor

dan 

Pelayanan Pengadaan

barang

kesehatan

Peraturan terkait dengan Milik Negara

dan 

jasa

Pengelolaan

BMN



Manajemen SDM

(inventarisasi,



Manajemen keuangan

pemanfaatan,



Sistem

pemeliharaan,

pengendalian

penghapusan)

intern pemerintah  

 

Pengelolaan

dan

perlengkapan/Barang

komunikasi publik 

tata

perkantoran

sarpras fisik angkutan

(tata

kearsipan)

pemerintahan

dan

Peraturan/pedoman terkait

alam,

hidup,

terkait

pemeliharaan 

pengelolaan

kesehatan

dinas,




Pengetahuan teknis

data

dan 

Aplikasi simak BMN dan

informasi

aplikasi

Peraturan/kebijakan

persediaan

terkait dengan Sekretariat 

Pengelolaan

Jendral

prasarana (saspras fisik,

Program kerja terkait Biro

kendaraan

Umum

angkutan pegawai)

*)

Unsur

terkait

pengetahuan, 

dengan

dinas

dan

kinerja

elemen

Sistem

(KUK)

pelaporan

kompetensi

sarana

Arsitektur dan informasi

dan Kriteria Unjuk Kerja  pada

barang

unit 

dan

teknologi

Sistem keamanan kantor

- 39 -

1.3.4 Kepala Bagian Perlengkapan dan Layanan Pengadaan Ruang lingkup  

Pengetahuan umum*)

Pengetahuan teknis

pengelolaan barang 

Perundang-undangan

 Peraturan perundang-

milik Negara

terkait

Pembinaan

sumber

penggunaan,

lingkungan hidup, dan

pemanfaatan,

kehutanan 

pengamanan,

alam,

keuangan, program dan anggaran  Peraturan terkait

terkait dan

Pengelolaan BMN

administrasi

pemerintahan

pemindahtanganan 

daya

undangan terkait

Perundang-undangan

pemeliharaan, penghapusan,

pengelolaan

(pusat/

Administrasi Barang Milik Negara.



Kebijakan publik

Penatausahaan






 Pengelolaan Tata


Persuratan dan Tata

Pelayanan

kearsipan

dan

 Pengelolaan dan


pertanggungjawaban

daerah)

barang milik Negara barang milik Negara

 Pengelolaan dan

Pengadaan barang dan

pertanggungjawaban

jasa

keuangan negara. 



Manajemen SDM



Manajemen keuangan



Sistem

pengendalian

Pengelolaan



data

dan



Pengadaan

barang/

Peraturan/kebijakan



Pengelolaan ULP

terkait



Pengelolaan LPSE



Perencanaan Kinerja

Program

dengan kerja

Unsur

dan Pelaporan

terkait 

Biro Umum *)

barang

jasa

Sekretariat Jendral 

Pengelolaan hibah

informasi 

Pengadaan

Barang dan Jasa.

intern pemerintah 

Proses

pengetahuan,

terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi

Penyusunan dan RKAKL

DIPA

- 40 -

1.4 Biro Hukum 1.4.1

Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan I

Ruang Lingkup Peraturan

Pengetahuan Umum *) •

Pengetahuan Teknis 

Perundang-undangan

Prinsip penyusunan

perundang-undangan


peraturan perundang-

dan kerja sama

daya

undangan

bidang tata


lingkungan,

•

alam,

lingkungan 

Teknik penyusunan

Perundang-undangan


planologi, dan

terkait

undangan (Legal

pengawasan,

pemerintahan

pengelolaan hutan

daerah)


Drafting) 

Beracara di

produksi lestari,

•

Kebijakan publik

Pengadilan sebagai

pencemaran

•

Administrasi,

Saksi Ahli

kerusakan lingkungan,


pengendalian perubahan iklim dan

Manajemen 

Pelayanan dan komunikasi publik

•

penelitian dan

Pengadaan

dan

jasa

pengembangan serta

•

Manajemen SDM

administrasi LHK

•

Manajemen keuangan

•

Sistem pengendalian intern pemerintah

•

Pengelolaan

data

dan

informasi •


•

Program kerja terkait Biro Hukum


mengajar 

barang

Teknik presentasi dan Pengkajian peraturan perundang-undangan

- 41 -

1.4.2

Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan II

Ruang Lingkup

Pengetahuan Umum *)

Pengetahuan Teknis


Prinsip penyusunan

perundang-undangan

pengelolaan

peraturan

dan perjanjian kerja


perundang-

sama di bidang

kehutanan

undangan


Teknik penyusunan

daya alam ekosistem,

administrasi

peraturan

penegakan hukum,

(pusat/ daerah)

perundangundangan (Legal

Peraturan

konservasi sumber

•

•

sumber

pemerintahan

pengelolaan sampah,

•

Kebijakan publik

limbah bahan

•

Administrasi,

berbahaya beracun, penyuluhan SDM,

Manajemen


pengelolaan DAS dan peraturan daerah

daya

Pelayanan

dan

Drafting) 

komunikasi

Beracara di Pengadilan sebagai

publik

Saksi Ahli

•


•

Manajemen SDM

•

Manajemen keuangan

•


peraturan

pemerintah

perundang-

•

Pengelolaan



data

dan

Peraturan/kebijakan

terkait




elemen

dan

Kriteria


Teknik presentasi dan mengajar

informasi •



Pengkajian

undangan

- 42 -

1.4.3

Kepala Bagian Advokasi dan Dokumentasi Hukum

Ruang Lingkup • Koordinasi

Pengetahuan Umum *) •

Pengetahuan Teknis


pelaksanaan

pengelolaan

bantuan dan


advokasi hukum

kehutanan

perdana, pidana,

•

sumber

Perundang-undangan terkait administrasi

dan uji materiil

(pusat/ daerah)

pemerintahan

•

Kebijakan publik

jaringan

•


 Hukum acara di TUN Mahkamah

Manajemen


 Hukum pidana,

 Hukum acara di

 Pengelolaan dokumentasi dan

acara perdata acara pidana

tata usaha negara

informasi hukum

daya

 Hukum perdata,

dan

Konstitusi  Tata cara dan

komunikasi

prosedur uji materi

publik

di Mahkamah

•


Agung

•

Manajemen SDM

•

Manajemen keuangan

•


di bidang LHK

 Pengelolaan SJDIH LHK

pemerintah •

Pengelolaan

lingkup LHK data

dan

informasi •

Peraturan/kebijakan

terkait

Program kerja terkait Biro Hukum elemen

dan

Kriteria


undangan LHK  Pengelolaan database sistem peraturan


 Pengembangan sistem perundang-


 Bimtek SJDIH

perundangundangan LHK  Data entry perundangundangan LHK  Manajemen pengelolaan perpustakaan

- 43 -

1.4.4

Kepala Bagian Penelaahan Hukum dan Perizinan

Ruang Lingkup •

• • •

Pengetahuan Umum *) Perundang-undangan terkait 

Lingkungan hidup

peraturan

pengelolaan

dan ilmu

perundang-


kehutanan serta

undangan

kehutanan

pengelolaan


usaha/kegiatan

hukum

administrasi

lainnya terkait

Perjanjian kerja

(pusat/ daerah)

perizinan bidang lingkungan hidup

Evaluasi

Penelaahan

•

•

sumber

•

Kebijakan publik

Perizinan bidang

•

Administrasi,

dan kehutanan

Manajemen


Ketatausahaan biro

daya

pemerintahan

sama lingkungan hidup •

Pengetahuan Teknis

Pelayanan

dan

dan kehutanan. 

komunikasi

Drafting Keputusan perizinan dan

publik

perjanjian

•


kerjasama;

•

Manajemen SDM

•

Manajemen keuangan

permasalahan

•


dalam rangka

pemerintah

penelaahan hukum

•

Pengelolaan

data



dan

perizinan bidang

informasi •

lingkungan hidup

Peraturan/kebijakan

terkait

dengan Sekretariat Jenderal •



elemen

dan

Kriteria


Identifikasi

dan kehutanan. 

Ketatausahaan

- 44 -

1.5 Biro Keuangan 1.5.1

Kepala Bagian Perbendaharaan

Ruang lingkup  Perbendaharaan  tatalaksana keuangan

dan

Pengetahuan umum *) • Peraturan

perundang-

undangan

terkait

pengelolaan

sumberdaya

pengelolaan

alam, lingkungan hidup dan

perbendaharaan

kehutanan perundang-

Perbendaharaan

undangan

terkait

dan

administrasi

peningkatan

SDM

pengelola

keuangan  tuntutan ganti rugi dan

Tuntutan

Perbendaharaan  Tindak lanjut LHP  Monitoring Evaluasi LPJ

 Peraturan perundang undangan

terkait

pengelolaan keuangan negara  Peraturan perundang

• Peraturan

 Pejabat

Pengetahuan teknis

pemerintahan

undangan

terkait

pengadaan

barang

/jasa

(pusat/daerah)

 Peraturan

terkait

• Kebijakan publik

Standar

Biaya

• Administrasi, manajemen

pelaksanaan APBN

dan organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik

 Peraturan

terkait

Perbendaharaan  Penguasaan


tatacara

• Manajemen SDM

keuangan

• Manajemen pengelolaan

penyelesaian

keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan sistem data dan informasi • Kebijakan pengelolaan keuangan • Peraturan/kebijakan terkait dengan Sekretariat Jenderal • Program kerja terkait Biro keuangan *) Unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi

BAS

pengujian dan ganti

kerugian negara  Mekanisme/ penetapan

pejabat

perbendaharaan (KPA, PPK, PP-SPM, bendahara penerima dan

pengeluaran/

BPP  Mekanisme pertanggung jawaban keuangan

- 45 -

1.5.2

Kepala Bagian Investasi dan Penerimaan Negara

Ruang lingkup  Investasi

Pengetahuan umum *) perundang- 

• Peraturan

pemerintah kerja

dan sama

undangan

terkait

pengelolaan


layanan umum

kehutanan undangan

bukan pajak dan

administrasi

penerimaan negara

(pusat/daerah)

terkait  pemerintahan

 Penatausahaan bagi

untuk investasi unggulan baik sektor

berkaitan


perimbangan

• Manajemen SDM

penerimaan negara • Manajemen pengelolaan pajak

maupun kehutanan 

publik

dengan

bukan

lingkungan hidup

dan organisasi (AMO)

hasil • Pelayanan dan komunikasi

hidup

dan kehutanan;

 

penyetoran /pembayaran PNBP,

• Pengelolaan sistem data dan

Jenis dan Tarif PNBP,

informasi

pelaporan realisasi

• Mekanisme penyusunan

PNBP SDA,

APBN

identifikasi PNBP,

• Kebijakan pengelolaan

target PNBP dan Ijin

keuangan

Penggunaan PNBP

• Peraturan/kebijakan terkait

keuangan *) Unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi

Penatausahaan PNBP (tata cara

pemerintah

• Program kerja terkait Biro

Peraturan terkait dengan PNBP

keuangan

dengan Sekretariat Jenderal

Regulasi terkait investasi

sumber daya alam • Sistem pengendalian intern lingkungan

Potensi pengembangan


lainnya

Peraturan terkait dengan investasi

pajak • Kebijakan publik

bukan

yang

keuangan negara

perundang-

penerimaan negara

dana

pengelolaan 

• Peraturan

Peraturan perundang undangan terkait

sumberdaya

perdagangan serta  Penatausahaan

Pengetahuan teknis

diluar DR dan PSDH) 

Aplikasi sistem PNBP online (simponi)

- 46 -

1.5.3

Kepala Bagian Verifikasi dan Piutang

Ruang lingkup   

biro

undangan

Rencanaanggaran

pengelolaan

pendapatan belanja


Ketatausahaan

kehutanan

terkait

perundang-undangan

sumberdaya

terkait

pengelolaan

keuangan negara 

Peraturan

perundang-

keuangan,

undangan

terkait

kerumahtanggaan

administrasi

dan

(pusat/daerah)

/penyelesaian


piutang negara

laporan

perundang-undangan terkait

pemerintahan

lanjut • Administrasi, manajemen

Tindak

laporan kegiatan



revisi serta

terkait

pengurusan • Sistem pengendalian intern pemerintah rekening lingkup kementerian Piutang sementara

• Pengelolaan sistem data dan



DBH  

dengan Sekretariat Jenderal • Program kerja terkait Biro  keuangan dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi

Peraturan

terkait

revisi anggaran

informasi

*) Unsur pengetahuan, terkait

terkait

usulan penggunaaan

dapat • Kebijakan pengelolaan  keuangan negara ditagih (PSBT) dan piutang negara • Peraturan/kebijakan terkait kementerian

Peraturan perundang undangan

belum

lingkup

pengadaan

barang/jasa

anggaran, • Manajemen pengelolaan keuangan penertiban

dan

Peraturan perundang-undangan

Verifikasi apbn dan • Pelayanan dan komunikasi publik pelaksanaan dan • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM penatausahaan

penata

usahaan


anggaran,



Peraturan

• Peraturan

keuangan



Pengetahuan teknis

perundang- 

kegiatan • Peraturan

Rencana

kepegawaian,



Pengetahuan umum *)

Penatausahaan barang milik negara Verifikasi pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran Pencermatan

Bagan

Akun Standar (BAS)

- 47 -

1.5.4

Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan

Ruang lingkup 



dan • Peraturan

pelaporan

undangan

keuangan.

pengelolaan

Laporan

alam, lingkungan hidup dan dan



terkait

kehutanan

Rencana aksi dan

undangan

terkait

tindak lanjut atas

administrasi

hasil pemeriksaan

(pusat/daerah) • Kebijakan publik

Peraturan


keuangan

keuangan negara Pengelolaan berbasis

APBN akrual

melalui

pemerintahan

BPK RI pelaporan

pengelolaan 

perundang-

Peraturan perundang undangan terkait

sumberdaya

• Peraturan

hibah

Pengetahuan teknis

perundang- 

Akuntansi

keuangan 

Pengetahuan umum *)

mekanisme

akuntansi 

Penyusunan laporan keuangan




Peraturan terkait

• Pelayanan dan komunikasi

yang dengan

penyusunan rencana

publik

aksi

dan

tindak


lanjut

• Manajemen SDM

temuan pemeriksaan

• Manajemen pengelolaan

BPK RI atas laporan

keuangan • Sistem pengendalian intern

Keuangan 

pemerintah • Pengelolaan sistem data dan

terhadap

Penatausahaan Hibah/ pinjaman



informasi

Peraturan perundang undangan

terkait

• Penyusunan APBN

pengelolaan

• Kebijakan pengelolaan

keuangan negara

keuangan negara • Peraturan/kebijakan terkait dengan Sekretariat Jenderal • Program kerja terkait Biro keuangan *) Unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi



Mekanisme dan tata cara

penyusunan

laporan keuangan

- 48 -

1.6 Biro Hubungan Masyarakat 1.6.1

Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi

Ruang lingkup 

• Pemberitaan • Analisis

Pengetahuan Umum*)

opini

publik • Komunikasi publik • Kampanye

dan



Perundang-undangan

daya

terkait

alam,

lingkungan

hidup, dan kehutanan 

Publikasi



administrasi

pemerintahan

Teknik

analisis

dokumen-dokumen

(pusat/

opini publik bidang

daerah)

LHK



Kebijakan publik



Administrasi,

 

Teknik Negosiasi dan mediasi

Pelayanan dan komunikasi 

publik

Sistem dan prosedur evaluasi program

Manajemen


kehumasan

dalam/luar negeri.


• Evaluasi

Peraturan

Isu-isu

strategis






Manajemen SDM



Manajemen keuangan

LHK



Sistem pengendalian intern 

Keterbukaan

pemerintah

informasi publik



Pengelolaan

data



dan 

informasi 



Strategi

kampanye

Jurnalistik Desain

grafis

Peraturan/kebijakan

media kampanye


Penyiaran

Jendral 

global bidang LHK



Program kerja terkait Biro  Hubungan Masyarakat


dan

Komunikasi Bahasa Internasional

- 49 -

1.6.2

Kepala Bagian Hubungan Antar Lembaga

Ruang lingkup • Hubungan


antar lembaga • Evaluasi

sumber

pelaksanaan



Perundang-undangan terkait lingkungan

pengelolaan daya

alam,

hidup,

Peraturan

Perundang-

undangan

terkait

kehumasan

dan

Teknik analisis dokumen-

Perundang-undangan

dokumen

terkait

bidang LHK

administrasi (pusat/ 

pemerintahan daerah) 


sama


negeri



dan 

Pelayanan komunikasi publik Pengadaan

barang

Manajemen SDM



Manajemen keuangan



Sistem

dan  

pengendalian 

dan

luar

prosedur

Teknik

Negosiasi

dan

data

Isu-isu

strategis

global

Ketatanegaraan

(Tupoksi

antar lembaga) dan 

Peraturan/kebijakan



terkait dengan Sekretariat  Jendral

Keterbukaan

informasi

publik

informasi



dan

bidang LHK

intern pemerintah



Sistem

dalam

mediasi



Pengelolaan

Sistem dan prosedur kerja

evaluasi program

jasa



publik

dari dalam dan luar negeri

Kebijakan publik



opini

Lembaga mitra potensial





dalam/luar

negeri. 

kehutanan 

Pengetahuan teknis



Jurnalistik Komunikasi Bahasa Internasional

Program kerja terkait Biro 

Pengelolaan dan

Hubungan Masyarakat

pertanggungjawaban

*) Unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria

keuangan negara. 

Pengelolaan dan

Unjuk Kerja (KUK) pada unit

pertanggungjawaban

kompetensi

Administrasi BMN

- 50 -

1.6.3

Kepala Bagian Penyajian dan Pelayanan Informasi Publik

Ruang lingkup Penyajian

dan




Perundang-undangan

pelayanan

terkait

informasi publik

sumber lingkungan

pengelolaan daya

alam,

hidup,

Peraturan

Perundang-

undangan

terkait

kehumasan

dan

Teknik analisis dokumen-

Perundang-undangan

dokumen

terkait

bidang LHK

administrasi (pusat/ 

pemerintahan daerah) 


sama


negeri



dan 

Pelayanan komunikasi publik Pengadaan

publik

dari dalam dan luar negeri

Kebijakan publik



opini

Lembaga mitra potensial





dalam/luar

negeri. 

kehutanan 

Pengetahuan teknis

barang

Sistem dan prosedur kerja dalam

Sistem

dan

dan

luar

prosedur

evaluasi program dan 

jasa

Teknik

Negosiasi

dan

mediasi



Manajemen SDM





Manajemen keuangan

bidang LHK dan Informasi



Sistem

publik

pengendalian 


Pengelolaan

data

dan 

Peraturan/kebijakan



terkait dengan Sekretariat  Jendral 

strategis

global

Jurnalistik Desain grafis dan media kampanye

informasi 

Isu-isu



Penyiaran Ilmu komunikasi Bahasa Internasional

Program kerja terkait Biro  Pengelolaan dan Hubungan Masyarakat

*) Unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria

pertanggungjawaban keuangan negara.  Pengelolaan dan


pertanggungjawaban

kompetensi

Administrasi BMN

- 51 -

1.7 Biro Kerjasama Luar Negeri 1.7.1

Kepala Bagian Kerja Sama Bilateral

Ruang lingkup 

Hubungan ,





terkait

pemantauan

sumber

kerjasama

lingkungan

bilateral dan

kehutanan 

daya

bilateral dan

daerah)

administrasi

undangan

terkait

kerjasama

luar

negeri/bilateral

dan

Teknik

analisis

perencanaan

Kebijakan publik

Evaluasi



Administrasi,



Manajemen kerjasama (Protokoler, konsuler,

Manajemen


keimigrasian dan


ketenagakerjaan) 

publik Pengadaan

bidang

LHK





Perundang-

dokumen-dokumen

(pusat/

regional

regional.




bilateral dan

dan

Peraturan

regional.

kerjasama



alam,

hidup,

terkait

kerjasama



pengelolaan

Tindak lanjut

pelaksanaan

Pengetahuan teknis

Perundang-undangan

kerjasama dan

regional 

Pengetahuan umum*)

barang

domestik/ internal.

dan 

jasa

Tindak lanjut kerjasama Teknik diplomasi,



Manajemen SDM

negosiasi, formulasi



Manajemen keuangan

dan analisis kerjasama



Sistem

luar negeri

pengendalian 


Pengelolaan

data

internal dan

dan

internasional

informasi 



Peraturan/kebijakan

Resume pertemuan



Bahasa internasional


Pengelolaan proyek

Jendral

kerjasama luar negeri

Program kerja terkait Biro 

Teknik penyiapan

Kerjasama Luar Negeri

delegasi pertemuan

*) Unsur pengetahuan, terkait

bilateral/regional.

dengan elemen dan Kriteria 

Mekanisme pengadaan


BMN

kompetensi




- 52 -

1.7.2

Kepala Bagian Kerja Sama Multilateral

Ruang lingkup 





Hubungan ,

Pengetahuan umum*) 

terkait

pemantauan

sumber

kerjasama

lingkungan

multilateral

kehutanan 



Perundang-undangan

kerjasama dan

Tindak lanjut

Pengetahuan teknis

pengelolaan daya

alam,

hidup,

dan

Peraturan

Perundang-

undangan

terkait

kerjasama

luar

negeri/bilateral

dan

regional. 

Perundang-undangan

kerjasama

terkait

administrasi

multilateral

pemerintahan

Evaluasi

daerah)

Teknik

analisis

dokumen-dokumen

(pusat/

perencanaan bidang LHK 

Manajemen kerjasama

pelaksanaan



Kebijakan publik

(Protokoler, konsuler,

kerjasama



Administrasi,

keimigrasian dan

multilateral  

Manajemen


ketenagakerjaan)


Tindak lanjut kerjasama

publik

domestik/ internal.

Pengadaan

barang

dan 

Teknik diplomasi,

jasa

negosiasi, formulasi dan



Manajemen SDM

analisis kerjasama luar



Manajemen keuangan

negeri



Sistem

pengendalian 

internal dan

intern pemerintah  

Pengelolaan

data

internasional

dan

informasi




Peraturan/kebijakan



Pengelolaan proyek kerjasama luar negeri

terkait dengan Sekretariat Jendral 

Resume pertemuan



Teknik penyiapan


delegasi pertemuan


bilateral/regional.

*) Unsur pengetahuan, terkait 

Mekanisme pengadaan

dengan elemen dan Kriteria

BMN

Unjuk Kerja (KUK) pada unit 


kompetensi



Peta dan konstelasi organisasi internasional

- 53 -

1.7.3

Kepala Bagian Perjanjian Internasional

Ruang lingkup


Pengetahuan teknis



Pendapat hukum,



Analisis yuridis

terkait



Evaluasi dan

sumber

ratifikasi perjanjian

lingkungan

internasional

kehutanan

yuridis dan pendapat

Perundang-undangan

hukum atas

terkait

perjanjian





Perundang-undangan pengelolaan daya

perjanjian

alam,

hidup,

dan

internasional 

administrasi

pemerintahan

(pusat/

Teknik analisis

internasional 

daerah)

Teknik penyusunan

Teknik dasar



Kebijakan publik

diplomasi, negosiasi,



Administrasi,

formulasi dan



Manajemen


analisis kerjasama


luar negeri

publik 

Pengadaan

barang

dan






Teknik cepat

jasa

penyiapan resume



Manajemen SDM

pertemuan internal



Manajemen keuangan

dan internasional



Sistem

pengendalian



organisasi


Pengelolaan

data



internasional

dan

informasi 

Peta dan konstelasi



Perjanjian

Peraturan/kebijakan

internasional berupa

terkait dengan Sekretariat

charter, konvensi

Jendral

dan protocol




Penyusunan renstra




Mekanisme pengadaan BMN




Administrasi keuangan

- 54 -

1.8 Pusat Standardisasi Lingkungan 1.8.1

Kepala Bidang Standardisasi Pengelolaan

Ruang lingkup 



Pengembangan, penerapan,

dan



pengelolaan

perundang-

sumber

kesesuaian standar

lingkungan

pengelolaan

kehutanan

lingkungan

Perundang-undangan

kehutanan

dan



daya

Peraturan

penilaian

lingkungan 

Pengetahuan umum *)

hidup,

terkait

Pengembangan,

pemerintahan dan

undangan

dan

(pusat/

Sistem standardisasi Sistem standardisasi

penilaian



Kebijakan publik

internasional

kesesuaian standar



Administrasi, Manajemen 

Sertifikasi


Pengelolaan

pelayanan masyarakat



Pelayanan



Pengadaan



barang



Manajemen SDM



Manajemen keuangan



Sistem

pengendalian

Pengelolaan

data

dan

informasi Peraturan/kebijakan terkait dengan Sekretariat Jenderal Program

kerja

terkait

Standardisasi Lingkungan dan Kehutanan *) Unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi

Sistem nasional

intern pemerintah



sistem

lingkungan





Sertifikasi manajemen

dan

jasa



hutan

lestari

dan

komunikasi publik

dan

nasional 

daerah)

terkait

standardisasi

administrasi 

kehutanan penerapan,

alam,

akreditasi

- 55 -

1.8.2

Kepala Bidang Standardisasi Produk

Ruanglingkup Standardisasi dan

Pengetahuan Umum *) 

Pengetahuan Teknis  Peraturan

Perundang-undangan

penilaian kesesuaian

terkait

standar produk

sumber

barang dan jasa

lingkungan

bidang lingkungan

kehutanan

standardisasi

Perundang-undangan

lingkungan

terkait

kehutanan

dan kehutanan



pengelolaan daya

alam,

undangan

dan

dan

kebijakan

terkait

hidup,

administrasi

pemerintahan

(pusat/

daerah) Kebijakan publik



Administrasi, Manajemen Pelayanan

dan

Pengadaan

barang

Produk

dan

akreditasi

nasional  Pengukuran



Manajemen SDM



Manajemen keuangan



Sistem

 Sustainable

pengendalian

Pengelolaan

dan

Pengujian Kayu Consumption

and

Production (SCP)

intern pemerintah



Sertifikasi

 Sistem

jasa



internasional  Sistem

komunikasi publik



 Sistem standardisasi  Sistem standardisasi




dan

nasional





perundang-

data

dan

 Sistem/skema

informasi

pengembangan

Peraturan/kebijakan

penerapan ekolabel

terkait dengan Sekretariat

 Produksi Bersih

Jenderal

 Pengadaan

Program

kerja

terkait


dan

jasa

lingkungan

dan

barang ramah

- 56 -

1.8.3

Kepala Bidang Standardisasi Teknologi dan Pengujian

Ruang lingkup Pengembangan,


terkait

penilaian kesesuaian

sumber

standar teknologi dan

lingkungan

pengujian lingkungan

kehutanan 

 Peraturan

Perundang-undangan

penerapan, dan

dan kehutanan

Pengetahuan teknis

pengelolaan daya

alam,

hidup,

dan

 Inovasi teknologi

terkait

 Pengujian teknologi


Kebijakan publik




 Pengujian kualitas

Pelayanan

dan

komunikasi publik Pengadaan

barang

dan

 Sistem Standardisasi Nasional



Manajemen SDM



Manajemen keuangan



Sistem

 Sistem Standardisasi Internasional

pengendalian

Pengelolaan

data

dan

informasi Peraturan/kebijakan terkait dengan Sekretariat Jenderal kerja

terkait


 Sertifikasi/Verifikasi Teknologi ramah

intern pemerintah

Program

teknologi dan prinsip produksi bersih

jasa



lingkungan.  Pemanfaatan




dibidang lingkungan dan kehutanan





teknologi dan

Perundang-undangan

daerah)



terkait standarisasi pengujian

pemerintahan



perundang-undangan

lingkungan

- 57 -

1.9 Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan 1.9.1

Kepala Bidang Analisis Pembiayaan Kehutanan

Ruang lingkup 

Perancangan dan


Pengetahuan teknis  Peraturan

Perundang-undangan

analisis


perundang-undangan

pembiayaan dana

daya

terkait pembiayaan

bergulir untuk


dana bergulir dan

Perundang-undangan

investasi

pembiayaan



alam,

pembangunan

terkait

hutan tanaman

pemerintahan

lingkungan


 Peraturan yang terkait dengan

daerah)

pengajuan



Kebijakan publik

pembiayaan dana



Administrasi,

bergulir

Manajemen

 Mekanisme/skema



pembiayaan dana

publik

bergulir  Analisis pembiayaan






Manajemen SDM

dana bergulir tanpa



Manajemen keuangan

Lembaga Perantara




dana bergulir melalui

pemerintah  

Pengelolaan

data

dan

lembaga perantara

informasi

(bank dan bukan


bank)

dengan Sekretariat Jenderal 

 Analisis pembiayaan

Program

kerja

terkait

Pembiayaaan Pembangunan Hutan

dan

Investasi

Lingkungan *) Unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi

- 58 -

1.9.2

Kepala Bidang Analisis Pembiayaan Investasi Lingkungan

Ruang lingkup 

Rancangan





Perundang-undangan

Pengetahuan teknis  Peraturan perundang-

kegiatan


undangan terkait

pembiayaan

daya alam, lingkungan

pembiayaan dan

investasi


investasi

lingkungan 

Pengetahuan umum *)



Perundang-undangan

Analisis teknis

terkait administrasi

investasi

pemerintahan (pusat/

lingkungan

daerah)

 Lembaga-lembaga keuangan/investasi  Analisis pembiayaan dan sasaran investasi

Analisis



Kebijakan publik

pembiayaan untuk




dan verifikasi


keuangan)

investasi lingkungan




 Keuangan (akuntansi

 Mekanisme

publik

penyaluran dana




investasi



Manajemen SDM



Manajemen keuangan

penilaian proposal




pengajuan investasi

pemerintah 

Pengelolaan data dan informasi



Peraturan/kebijakan terkait dengan Sekretariat Jenderal



Program kerja terkait terkait Pembiayaaan Pembangunan Hutan dan Investasi Lingkungan

*) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi

 Penyusunan dan

 Teknologi ramah lingkungan

- 59 -

1.9.3

Kepala Bidang Operasional

Ruang lingkup  Penyiapan


Pengetahuan teknis




Peraturan tentang

penyaluran

pengelolaan sumber daya

pembangunan HTR,

pembiayaan


HKm, HD, dan HR

 Evaluasi kinerja



kehutanan 

Pengetahuan terkait


perencanaan

penerima

administrasi pemerintahan

penanaman tanaman

pembiayaan

(pusat/ daerah)

kehutanan dan

dan



Kebijakan publik

silvikultur tanaman

pengendalian




hutan

resiko pembiayaan



dana bergulir skema







undangan terkait

publik

pembiayaan dan


investasi

pinjaman bagi  hasil dan 

Manajemen SDM

syariah






 

Pengelolaan lembaga keuangan dan investasi

Manajemen keuangan 

Keuangan (akuntansi dan verifikasi keuangan)

pemerintah 

Peraturan perundang-

Pengelolaan

data

dan



Mekanisme penyaluran,

informasi

pengembalian,


penyelesaian,


pembiayaan dana

Program kerja terkait terkait

bergulir

Pembiayaaan Pembangunan Hutan

dan



informasi

Investasi

Lingkungan

Pengelolaan data dan



Teknik penyusunan

*) unsur pengetahuan terkait

perjanjian penyaluran

dengan elemen dan KUK pada

fasilitas dana bergulir

unit kompetensi



Monitoring dan evaluasi, serta pembinaan fasilitas dana bergulir

- 60 -

1.9.4

Kepala Bagian Keuangan dan Umum

Ruang lingkup  Penyusunan program

dan

anggaran  Pengelolaan keuangan

Pengetahuan umum *)  Perundang-undangan

Pengetahuan teknis  Peraturan/pedoman terkait

terkait pengelolaan

dengan ketatausahaan (tata

sumber daya alam,

naskah dinas, tata


kearsipan)  Peraturan terkait dengan

kehutanan

 Ketatausahaan

 Perundang-undangan

 Rumah tangga


kepegawaian  Peraturan terkait dengan

dan


keuangan (Standar biaya

kehumasan.

daerah)

umum, perbendaharaan

 Kebijakan publik

negara, pajak, dll)

 Administrasi,

 Peraturan terkait dengan

Manajemen dan

pelayanan perkantoran

Organisasi (AMO)

(operasional perkantoran)

 Pelayanan dan


komunikasi publik

perlengkapan/Barang Milik

 Pengadaan barang dan

Negara  Pelaporan

jasa  Manajemen SDM

 Administrasi kepegawaian

 Manajemen keuangan

 Tata pelayanan perkantoran

 Sistem pengendalian

(antara lain keprotokoleran)  Pengelolaan BMN

intern pemerintah  Pengelolaan

data

dan

pemeliharaan, penghapusan

informasi  Peraturan/kebijakan Sekretariat Jenderal kerja

terkait

terkait

Pembiayaaan

Pembangunan Hutan *) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi

BMN)  Sistem dan teknologi

terkait dengan  Program

(inventarisasi, pemanfaatan,

pelaporan, kearsipan (SIK), Kepegawaian (SIMPEG), Simak BMN dan aplikasi barang persediaan, keuangan (SAIBA, SILABI, SAS)

- 61 -

1.10 Pusat Keteknikan Kehutanan dan Lingkungan Hidup 1.10.1 Bidang Sarana dan Peralatan Pembukaan Wilayah dan Pemanfaatan Hutan Ruang lingkup 



Perumusan dan





Peraturan

penerapan


perundang-

kebijakan


undangan terkait

Pengembangan

kehutanan

sarana dan


prasarana

kesesuaian


pembukaan

infrastruktur

(pusat/ daerah)

wilayah dan

dan penerapan



Pengetahuan umum *)



Sarana dan



Kebijakan publik

pemanfaatan

peralatan




hutan

pembukaan wilayah dan


pemanfaatan hutan



Teknologi


pembukaan

publik

wilayah hutan 

Teknologi






Manajemen SDM

pemanfaatan



Manajemen keuangan

hutan




  



Penggunaan dan

pemerintah

pemeliharaan


sarana,

informasi

infrastruktur,


dan peralatan


pembukaan

Program kerja terkait

wilayah dan

keteknikan kehutanan dan

pemanfaatan

lingkungan

hutan

*) Unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi

- 62 -

1.10.2 Kepala Bidang Sarana dan Peralatan Perlindungan Hutan Ruang lingkup  Perumusan dan

Pengetahuan umum *)

Pengetahuan teknis






Peraturan

penerapan


perundangan

kebijakan


terkait sarana dan

kehutanan

peralatan


perlindungan

kesesuaian


hutan

infrastruktur,

(pusat/ daerah)

 Pengembangan dan penerapan





Infrastruktur dan

sarana, peralatan



Kebijakan publik

sarana

bidang




pengamanan


hutan dan


evakuasi

perlindungan hutan,



rehabilitasi

publik



Infrastruktur dan

hutan,




sarana pemadam

pengelolaan



Manajemen SDM

kebakaran dan

Daerah Aliran



Manajemen keuangan

pengendalian HPT

Sungai, dan




tanggap darurat

pemerintah 







Program kerja terkait keteknikan kehutanan dan lingkungan

*) Unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi

- 63 -

1.10.3 Kepala Bidang Sarana dan Peralatan Pengelolaan Lingkungan Hidup Ruang lingkup 





Perumusan dan pelaksanaan kebijakan Penerapan dan penilaian kesesuaian standar keteknikan pengelolaan lingkungan hidup Pelayanan dukungan sarana dan peralatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup


Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan  Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah)  Pengetahuan lingkungan hidup  Pengetahuan kehutanan  Kebijakan publik  Administrasi, manajemen dan organisasi pemerintahan (AMO),  Pelayanan dan komunikasi publik  Pengadaan barang dan jasa  Administrasi SDM  Administrasi keuangan  Pengelolaan data dan informasi  Peraturan/kebijakan terkait dengan Sekretariat Jenderal  Program kerja terkait keteknikan kehutanan dan lingkungan *) Unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi






  





Peraturan perundangundangan terkait sarana dan peralatan pengelolaan lingkungan hidup Sarana dan peralatan Pemantau Kualitas Lingkungan Hidup Sarana dan Peralatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Teknologi terkait dengan peralatan Pemanfaatan dan pemeliharaan alat Penyusunan peraturan/perunda ngan terkait NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) Dukungan keteknikan terkait sarana dan peralatan pengelolaan lingkungan hidup Standar teknis sarana, peralatan, dan infrastruktur pengelolaan lingkungan hidup

- 64 -

1.11 Pusat Data dan Informasi 1.11.1 Kepala Bidang Pengelolaan Data Ruang lingkup 

Pengelolaan data lingkungan





dan



Perundang-undangan

Perumusan, pelaksanaan

kehutanan

sumber daya alam,

evaluasi

Pengkajian,


publik

perancangan,

kehutanan 



dan

kebijakan

Perancangan,

Perundang-undangan

pembangunan,

pengembangan,


pengembangan, dan

dan


pengolahan

daerah)

data

pengelolaan

basis

data,

pertukaran

dan

kliring data

Kebijakan publik




kliring


pengoperasian

Pelayanan dan

pengamanan

komunikasi publik

fasilitas


disaster

jasa

center



fasilitas data Disaster Recovery Center,



kontrol

kualitas

dan



basis



Pengoperasian dan pengamanan



Pengetahuan teknis

terkait pengelolaan

pembangunan,



Pengetahuan umum *)



Pertukaran

dan data,

data

dan dan

recovery

Kontrol kualitas dan



Manajemen SDM

penjaminan



Manajemen keuangan

penjaminan kualitas

kualitas



Sistem pengendalian

pengelolaan data

pengelolaan data lingkungan

dan




kehutanan

Pengelolaan

data

dan 

informasi 




Program kerja terkait data dan informasi




Ilmu statistik dasar Analisis data Pengelolaan data

- 65 -

1.11.2 Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Ruang lingkup 



Pengelolaan


Pengetahuan teknis  Penyusunan,

Perundang-undangan

informasi bidang

terkait pengelolaan

pelaksanaan,

lingkungan hidup

sumber daya alam,

evaluasi

Pengelolaan


publik

informasi bidang

kehutanan

kehutanan



kebijakan

 Pengelolaan sistem

Perundang-undangan

informasi  Teknologi informasi

terkait administrasi pemerintahan (pusat/

dan komunikasi

daerah)

 Teknis GIS



Kebijakan publik

 Ilmu stastistik



Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO)









Manajemen SDM



Manajemen keuangan






Pengelolaan

data

dan

informasi 






dan

- 66 -

1.11.3 Kepala Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi Ruang lingkup 

 

Pengelolaan


Pengetahuan teknis  Pengelolaan

Perundang-undangan

infrastruktur

terkait pengelolaan

infrastruktur jaringan

jaringan

sumber daya alam,

 Teknologi informasi dan

Pengembangan


aplikasi

kehutanan

 Ilmu komputer

Perundang-undangan

 Pengembangan dan

Keamanan



komunikasi

sistem informasi


modifikasi aplikasi

di lingkungan


sistem informasi

kementerian

daerah)

 Teknik pemeringkatan



Kebijakan publik

indeks keamanan




informasi

dan Organisasi (AMO)  

 Pengelolaan

Pelayanan dan

pengamanan sistem

komunikasi publik

informasi  Pengelolaan WEB




Manajemen SDM



Manajemen keuangan






Pengelolaan

data

dan

informasi 






- 67 -

1.12 Pusat Kajian Kebijakan Strategis 1.12.1 Kepala Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Ruang lingkup Program dan



Perundang-undangan

Peraturan

kebijakan strategis


perundangan

pembangunan

daya

undangan terkait

berkelanjutan bidang


dengan perekonomian

Perundang-undangan

dan kesejahteraan

terkait

rakyat

perekonomian dan

•

kesejahteraan rakyat

alam,

lingkungan

administrasi

pemerintahan

(pusat/ 

Analisis peraturan

daerah)

perundang undangan

•

Kebijakan publik

yang terkait dengan

•

Administrasi,

perekonomian dan

Manajemen


kesejahteraan


Isu-isu strategis

publik

lingkungan hidup dan

•


kehutanan yang

•

Manajemen SDM

berkaitan dengan

•

Manajemen keuangan

perekonomian dan

•


kesejahteraan rakyat,

pemerintah

baik nasional, wilayah

•

•

Pengelolaan

data

dan

informasi •


•

Program kerja terkait Pusat Kajian Kebijakan Strategis


maupun antar sektor

- 68 -

1.12.2 Kepala Bidang Politik, Hukum, Keamanan dan Agenda Global Ruang lingkup Program dan


Pengetahuan teknis

Perundang-undangan terkait pengelolaan

pembangunan


undangan lokal,

berkelanjutan bidang

kehutanan

nasional dan


konvensi

keamanan dan

administrasi

internasional

agenda global

(pusat/ daerah)

terkait urusan

•

Kebijakan publik

lingkungan hidup

•

Administrasi,

•

daya

Peraturan

kebijakan strategis

politik, hukum,

sumber



pemerintahan

Manajemen


perundang-

dan kehutanan; 

Penelaahan


kebijakan politik,

publik

hukum, keamanan

•


dan agenda global

•

Manajemen SDM

terkait urusan

•

Manajemen keuangan

lingkungan hidup

•


dan kehutanan;

pemerintah •

Pengelolaan

 data

dan

sinkronisasi

informasi • •

Harmonisasi dan regulasi;




Pengetahuan

dengan Sekretariat Jendral

sistem

Program kerja terkait Pusat

ketatanegaraan

Kajian Kebijakan Strategis

Indonesia


elemen

dan

Kriteria


- 69 -

1.13 Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion 1.13.1 Kepala Bagian Tata Usaha Ruang lingkup Pengetahuan umum *)  Rencana

dan •




program,

Pengetahuan teknis

pengelolaan

terkait dengan

 Ketatausahaan

sumber

 Tatalaksana


naskah dinas, tata

kehutanan

kearsipan)

keuangan

daya

Peraturan/pedoman

alam,

 Kepegawaian, dan •

Perundang-undangan

 Pengelolaan

terkait

barang



administrasi

pemerintahan

milik

ketatausahaan (tata

Peraturan terkait dengan kepegawaian

(pusat/ 

Peraturan terkait dengan

daerah)

keuangan (standar biaya

•

Kebijakan publik

umum, perbendaharaan

•

Administrasi,

negara, pajak, dll)

negara

Manajemen

dan 

Organisasi (AMO) •

pelayanan perkantoran

Pelayanan

dan

komunikasi publik •

Peraturan terkait dengan (operasional perkantoran)




Peraturan terkait dengan perlengkapan/BMN

jasa



Administrasi kepegawaian

•

Manajemen SDM



Tata pelayanan

•

Manajemen keuangan

perkantoran (antara lain

•

Sistem

keprotokoleran)

pengendalian

intern pemerintah •

Pengelolaan

data

dan



Pengelolaan BMN



Perencanaan program

informasi •

dan anggaran (Renstra,


dengan

Sekretariat Jendral •

Program Pusat

kerja

terkait

Pengendalian

Pembangunan Ekoregion *)

unsur

Renja, RKA-K/L, DIPA,

pengetahuan,


KAK, POK) 

Evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan

- 70 -

1.13.2 Kepala Bidang Inventarisasi Daya Dukung dan daya Tampung Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Ruang lingkup  Inventarisasi




dengan Inventarisasi

dukung dan daya

daya

Daya Dukung dan

tampung hutan,


daya Tampung

Perundang-undangan

Sumberdaya Alam dan

pertambangan,

terkait

administrasi

Lingkungan Hidup

energi, pertanian,

pemerintahan

(pusat/

 Informasi dan data

kelautan,

daerah)

terkait dengan

 Perhitungan daya

hasil hutan,

•

alam,

lingkungan

transportasi,

•

Kebijakan publik

pengelolaan

manufaktur,

•

Administrasi,

Sumberdaya Alam dan


Lingkungan Hidup 9


sektor (hutan dan hasil

publik

hutan, Informasi dan

•


data terkait dengan

•

Manajemen SDM

Pertambangan, Energi,

•

Manajemen keuangan

Pertanian dan

•


Kelautan, Manufaktur,

pemerintah

Prasarana, Jasa dan

industri dan jasa di wilayah

Manajemen

•

ekoregion.

•

Pengelolaan

data

dan

informasi •

Peraturan/kebijakan terkait dengan Sekretariat

•

Transportasi)  Metode inventarisasi SDA dan LH  Metode perhitungan/

Jendral

penyusunan daya

Program kerja terkait Pusat

dukung daya tamping

Pengendalian

(DDDT) lingkungan

Pembangunan Ekoregion *) unsur pengetahuan, terkait

 Metode penyusunan KLHS


 Pemetaan


 Pengembangan

kompetensi

jejaring/kemitraan

- 71 -

1.13.3 Kepala Bidang perencanaan Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Ruang lingkup Perencanaan



Perundang-undangan

pengelolaan

terkait

sumberdaya hutan

sumber

dan hasil hutan


Pengelolaan

kehutanan

Sumberdaya Alam

Perundang-undangan

dan Lingkungan

terkait

Hidup

•

pengelolaan

Peraturan terkait

daya

dengan

alam,

perencanaan

administrasi

pemerintahan

(pusat/ 

Identifikasi

daerah)

kebutuhan

•

Kebijakan publik

perencanaan

•

Administrasi,



Manajemen

dan

Organisasi (AMO) •

Informasi dan data terkait perencanaan Pengelolaan SDA LH

Pelayanan

dan

9 sektor (hutan dan

komunikasi publik

hasil hutan,


pertambangan,

jasa

energi, pertanian,

•

Manajemen SDM

kelautan,

•

Manajemen keuangan

transportasi,

•

Sistem

manufaktur,

•

pengendalian

intern pemerintah • •

•

Pengelolaan

industri dan jasa)

data

dan 

informasi

perencanaan SDA

Peraturan/kebijakan

dan LH

terkait

dengan  Sekretariat Jendral 

Pemetaan

Program

jejaring/kemitraan

Pusat

kerja

terkait

Pengendalian


Penyusunan

unsur

pengetahuan,


Pengembangan

- 72 -

1.13.4 Kepala Bidang Evaluasi dan Tindak Lanjut Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Ruang lingkup • Perumusan

Pengetahuan umum *)

dan •

Pengetahuan teknis  Peraturan terkait dengan

Perundang-undangan

pelaksanaan

terkait

kebijakan

sumber

pemantauan


Sumberdaya Alam dan

kehutanan

Lingkungan Hidup

• Evaluasi • Uji

kualitas •

lingkungan • Tindak

alam

daya

lanjut

alam,


(pusat/

daerah) daya • dan •

lingkungan hidup

Kebijakan publik Administrasi, dan

Pelayanan

dan

laporan/


rekomendasi

•

Manajemen keuangan

•

Sistem

pengendalian

intern pemerintah Pengelolaan

data

dan

informasi Peraturan/kebijakan terkait

dengan

Sekretariat Jendral Program Pusat

kerja

terkait

Pengendalian


 Penyusunan

komunikasi publik

Manajemen SDM

•

 Pengembangan jejaring/kemitraan

•

•

 Metode Uji kualitas

laboratorium

jasa

•

analisis data

 Pengelolaan

Organisasi (AMO)

•

Lanjut Pengelolaan

lingkungan

Manajemen •

Evaluasi dan Tindak

 Metode evaluasi /

administrasi

pemerintahan

pengelolaan sumber

pengelolaan

unsur

pengetahuan,


- 73 -

II.

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) 2.1 Sekretariat Direktorat Jenderal 2.1.1

Bagian Program dan Evaluasi

Ruang lingkup  Program dan anggaran  Evaluasi, pelaporan, data dan informasi

•

•

• • • • • • • • •

•

*)

Pengetahuan umum *) Peraturan perundangundangan terkait pengelolaan sumberdaya alam, lingkungan hidup dan kehutanan Peraturan perundangundangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) Kebijakan publik Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) Pelayanan dan komunikasi publik Pengadaan barang dan jasa Manajemen SDM Manajemen keuangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pengelolaan data dan informasi Peraturan/kebijakan terkait dengan planologi dan tata lingkungan Program kerja terkait dengan sekretariat badan planologi dan tata lingkungan unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi









  

 

Pengetahuan teknis Peraturan terkait sistem perencanaan pembangunan nasional Peraturan terkait pengelolaan anggaran pemerintah (penyusunan dan penelaahan rencana kerja, dan anggaran kementerian/lembaga, tata cara revisi anggaran, dan penerapan bagan akun standar) Perencanaan program (penyusunan dokumen renstra/renja) Perencanaan anggaran (penyusunan dokumen rencana kegiatan anggaran K/L) Mekanisme revisi anggaran Sistem evaluasi dan pelaporan kinerja Teknologi informasi rencana, program, dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan. Statistik dasar Media dan teknik komunikasi serta penyebaran informasi

- 74 -

2.1.2

Kepala Bagian Kepegawaian, Organisasi Dan Tata Laksana

Ruang lingkup • Administrasi

Pengetahuan umum • Peraturan

*)

perundang-


kepegawaian

undangan terkait pengelolaan

dengan

• Administrasi

sumberdaya alam, lingkungan

kepegawaian,

hidup dan kehutanan

organisasi dan tata

jabatan fungsional • Pengembangan pegawai • Pembinaan SDM pengelola sampah, limbah dan B3 • Organisasi dan ketatalaksanaan

• Peraturan

perundang-

undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik

laksana  Dasar-dasar organisasi  Perencanaan dan pengelolaan SDM (analisis jabatan, perencanaan kebutuhan pegawai,


pelatihan dan

• Manajemen SDM

pengembangan smd,


manajemen kinerja,

• Sistem Pengendalian Intern

manajemen karier,

Pemerintah (SPIP) • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan planologi dan tata lingkungan • Program kerja terkait dengan sekretariat badan planologi dan tata lingkungan *) unsur pengetahuan, terkait

manajemen renumerasi)  Administrasi kepegawaian  Teknologi informasi kepegawaian  Nilai dan budaya organisasi  Tata hubungan


kerja dan


pengembangan

kompetensi

organisasi

- 75 -

2.1.3

Kepala Bagian hukum dan kerjasama teknik

Ruang lingkup • Peraturan


Pengetahuan teknis

*)

perundang-



Peraturan/pedoman

perundang-


penyusunan

undangan



hidup dan kehutanan

undangan dan

• Fasilitasi kerjasama dan jejaring kerja • Pertimbangan

• Peraturan

perundang-

kerjasama teknik

undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah)

dalam dan luar negeri 

Ilmu politik dan

dan advokasi


hubungan

hukum

• Administrasi, Manajemen dan

internasional

• Administrasi kerjasama teknik dalam dan luar negeri

Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa



Legal drafting



Telaahan hukum



Ilmu hukum



Teknik advokasi

• Manajemen SDM • Manajemen keuangan

hukum 


dan negosiasi dalam

Pemerintah (SPIP)

membangun

• Pengelolaan data dan informasi

kerjasama 


regional 

• Program kerja terkait dengan

perjanjian dalam

dan tata lingkungan

negeri dan luar negeri

*) unsur pengetahuan, terkait Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi

Mekanisme penyusunan

sekretariat badan planologi


Tata cara persidangan bilateral maupun

dengan planologi dan tata lingkungan

Teknik komunikasi

(MoU, dll) 

Pengelolaan hibah




- 76 -

2.1.4


Ruang lingkup • Tata Usaha dan Rumah Tangga

Pengetahuan umum • Peraturan sumberdaya

• Pengelolaan

lingkungan

Negara • Sarana dan

terkait

pengelolaan sampah, limbah

pemerintahan

Peraturan/pedoman terkait ketatausahaan



Peraturan/pedoman terkait keuangan



undangan (pusat/daerah)

Perlengkapan



dan

perundang-

operasional

Keuangan dan

hidup

• Peraturan administrasi

• Administrasi

alam,

kehutanan

prasarana

dan B3

perundang-


• Kearsipan Barang Milik

Pengetahuan teknis

*)

Peraturan/pedoman terkait

perlengkapan

/Barang Milik Negara 

Manajemen perkantoran

(tata


naskah

tata


kearsipan,

Organisasi (AMO)

informasi


dinas,

sistem kearsipan,

keprotokoleran)  Pengelolaan

BMN

• Manajemen SDM

(inventarisasi,


pemanfaatan,


pemeliharaan,

Pemerintah (SPIP) • Pengelolaan data dan

penghapusan BMN)  Mekanisme

informasi

pengadaan

• Peraturan/kebijakan terkait dengan planologi dan tata

dan jasa pemerintah  Standar

lingkungan • Program kerja terkait dengan

barang akuntasi

keuangan  Pengelolaan

dan

sekretariat badan planologi

pertanggungjawaban

dan tata lingkungan

keuangan negara

• Teknologi pengolahan data (SIK, SIMAK-BMN, barang persediaan, keuangan SAIBA, SILABI, SAS) *) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi



Administrasi keuangan

- 77 -

2.2 Direktorat Inventarisasi Dan Pemantauan Sumber Daya Hutan 2.2.1

Kepala Sub Direktorat Inventarisasi Hutan

Ruang lingkup

Pengetahuan umum

Pengetahuan

*)

teknis Inventarisasi

• Peraturan

perundang-undangan

 Metode

hutan dan neraca

terkait pengelolaan sumberdaya

inventarisasi

nasional dan unit

alam,

hutan

pengelolaan

kehutanan

lingkungan

• Peraturan

hidup

dan

 Teknologi perundang-undangan

pengolahan

terkait administrasi pemerintahan

data hasil

(pusat/daerah)

inventarisasi

• Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO)

 Analisis hasil inventarisasi  Metode


penyusunan


neraca sumber

• Manajemen SDM

daya hutan


(NSDH) tingkat


nasional dan

Pemerintah (SPIP) • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan planologi dan tata lingkungan • Program kerja terkait dengan inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan *) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi

unit pengelolaan

- 78 -

2.2.2

Kepala Sub Direktorat Pemantauan Sumber Daya Hutan

Ruang lingkup Pemantauan


*)

perundang-

sumberdaya


hutan tingkat


nasional dan unit

hidup dan kehutanan

pengelola

• Peraturan

perundang-

undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) • Peraturan/kebijakan terkait dengan planologi dan tata lingkungan • Program kerja terkait dengan inventarisasi, pemantauan sumber daya hutan dan informasi geospasial *) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi

Pengetahuan teknis  Sistem Informasi Geografis  Teknik pemetaan hutan  Penginderaan jauh  Teknik fasilitasi kemitraan/jejaring kerja  Pengelolaan basis data dan informasi citra  Teknologi pengolahan data

- 79 -

2.2.3

Kepala Sub Direktorat Pemetaan dan Dokumentasi Tematik Kehutanan

Ruang lingkup

Pengetahuan umum

Pengetahuan

*)

teknis Pemetaan

dan

• Peraturan

perundang-undangan

 Teknik

dokumentasi


pemetaan

tematik

alam,

hutan manual

kehutanan

kehutanan

lingkungan

• Peraturan

hidup

dan

dan digital perundang-undangan

 Teknik


dokumentasi

(pusat/daerah)

peta tematik

• Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO)

kehutanan  Pengelolaan hutan


 Geografi


 Pengelolaan

• Manajemen SDM

data dan


sistem


informasi

Pemerintah (SPIP) • Peraturan/kebijakan terkait dengan planologi dan tata lingkungan • Program kerja terkait dengan inventarisasi, pemantauan sumber daya hutan dan informasi geospasial *) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi

Geografis  Teknik Kearsipan  Teknologi pengolahan data

- 80 -

2.2.4

Kepala Sub Direktorat Jaringan Data Spasial Kehutanan

Ruang lingkup

Pengetahuan umum

Pengetahuan

*)

teknis  Basis

data

spasial  Jaringan spasial

data

• Peraturan

perundang- 

Sistem Informasi


Geografis

sumberdaya alam, lingkungan 

Tehnik

hidup dan kehutanan

pemetaan hutan

• Peraturan

perundang- 

Pengeloaan

undangan terkait administrasi

informasi dan

pemerintahan (pusat/daerah)

Basis Data

• Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan

Spasial 

Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi

Komputer 

publik

• Manajemen keuangan • Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) • Peraturan/kebijakan terkait dengan planologi dan tata lingkungan • Program kerja terkait dengan inventarisasi, pemantauan sumber daya hutan dan informasi geospasial *) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi

Jaringan informasi

• Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM

Jaringan

Geospasial 

Teknologi pengolahan data

- 81 -

2.3 Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha Dan Kegiatan 2.3.1

Kepala Subdirektorat Pengembangan dan Bimbingan Teknis

Ruang lingkup

Pengetahuan umum *)

Pengetahuan teknis

Pengembangan

• Peraturan

perundang-undangan

• Metodologi

dan bimbingan


Amdal

teknis

alam,

(Penyusunan

lingkungan

hidup

dan

kehutanan • Peraturan

dan perundang-undangan


Penilaian Amdal)

(pusat/daerah)

• Metode Audit


Lingkungan


Hidup

Organisasi (AMO)

• Metode


Analisis


Risiko

• Manajemen SDM

Lingkungan


Hidup


(ARLH):

Pemerintah (SPIP)

Ecological


Risk

• Peraturan perundang-undangan

Assessment

terkait planologi dan tata

dan Health

lingkungan

Risk

• Program kerja terkait pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan *) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi

Assessment • Teknik melakukan konsultasi dan asistensi

- 82 -

2.3.2

Kepala Subdirektorat Penerapan AMDAL, UKL-UPL dan Izin Lingkungan

Ruang lingkup

Pengetahuan umum *)

Pengetahuan teknis

 Penerapan AMDAL  Pemeriksaan dokumen UKLUPL  Penerbitan Izin Lingkungan

• Peraturan

perundang-

• Metodologi


Amdal


(Penyusunan

hidup dan kehutanan

dan Penilaian

• Peraturan

perundang-

undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa

Amdal) • Metode Audit Lingkungan Hidup • Teknik melakukan konsultasi dan asistensi • Komisi amdal

• Manajemen SDM

(penilaian


dokumen


AMDAL, UKL-

Pemerintah (SPIP) • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan perundang-undangan terkait planologi dan tata lingkungan • Program kerja terkait pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan *) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi

UPL dan izin lingkungan)

- 83 -

2.3.3

Kepala Subdirektorat Audit Lingkungan Hidup dan Data Informasi

Ruang lingkup  Audit


Pengetahuan teknis

perundang-

• Metodologi Amdal

Lingkungan


(Penyusunan dan

Hidup


Penilaian Amdal)

 Tindaklanjut permasalahan

hidup dan kehutanan • Peraturan

perundang-

• Metode Audit Lingkungan

dokumen


Hidup (tindak

lingkungan


lanjut

 Izin lingkungan


 Sistem informasi • Administrasi, Manajemen dan kajian

dampak

lingkungan hidup

Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik

permasalahan) • Pengelolaan sistem informasi • Pengelolaan ijin lingkungan


(prosedur, syarat,

• Manajemen SDM

administrasi


perijinan)

• Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan perundang-undangan terkait planologi dan tata lingkungan • Program kerja terkait pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan *) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi

- 84 -

2.3.4

Kepala Subdirektorat Evaluasi Kinerja Sistem Kajian Dampak Lingkungan

Ruang lingkup Evaluasi Sistem

Kinerja Kajian


perundang-

Pengetahuan teknis  Dasar-dasar AMDAL


(penyusunan dan

Dampak


penilaian AMDAL)

Lingkungan


perundang-

 Teknik evaluasi kinerja (komisi


penilai AMDAL,


kinerja penyusunan

• Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik

Amdal)  Teknik evaluasi mutu dokumen lingkungan (Amdal, UKL UPL) meliputi


uji administrasi, uji

• Manajemen SDM

konsistensi, uji


relevansi, uji tahap


proyek, uji

Pemerintah (SPIP) • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan perundang-undangan

keharusan, dan uji kedalaman  Mekanisme

terkait planologi dan tata

pemeriksaan

lingkungan

dokumen

• Program kerja terkait

lingkungan

pencegahan dampak lingkungan  Teknis penyusunan usaha dan kegiatan berita acara *) unsur pengetahuan, terkait /rekomendasi hasil dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi

evaluasi

- 85 -

2.4 Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor 2.4.1

Kepala

Subdirektorat

Penetapan

dan

Pengembangan

Perangkat Daya Dukung dan Daya Tampung LH Ruang lingkup Penetapan

Pengetahuan umum *)

dan • Peraturan

Pengembangan

terkait

Perangkat

alam,

Dukung Daya LH

Daya dan

Pengetahuan teknis

perundang-undangan

pengelolaan lingkungan



sumberdaya hidup

penyusunan

dan

perangkat Daya

kehutanan

Tampung • Peraturan terkait

Metode

Dukung dan Daya perundang-undangan

administrasi

Tampung

pemerintahan

Lingkungan


Hidup 


Manajemen Perencanaan

Organisasi (AMO)

(teknik


perencanaan


wilayah dan

• Manajemen SDM

lingkungan


hidup)

• Sistem pengendalian intern



pemerintah

Manajemen Pengelolaan


Sumber Daya


Alam

planologi dan tata lingkungan



• Program kerja terkait pencegahan dampak lingkungan kebijakan

Geografis 

wilayah dan sektor

Teknik pemodelan informasi

*) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja

Sistem Informasi

geospasial 

(KUK) pada unit kompetensi

Teknik survey lapangan



Tata ruang

- 86 -

2.4.2

Kepala Subdirektorat Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Ruang lingkup Perencanaan Perlindungan


dan

perundang-


Manajemen


perencanaan (teknik

Pengelolaan


perencanaan wilayah

Lingkungan Hidup

hidup dan kehutanan

dan lingkungan

• Peraturan

perundang-

hidup)




Manajemen SDA




Sistem informasi

• Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan

geografi 

Organisasi (AMO)

dan pengelolaan


Teknik perlindungan lingkungan hidup



Data dan informasi


terkait RPPLH

• Manajemen SDM

(Demografi,


sosekbud, perubahan


iklim, potensi

pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait planologi dan tata lingkungan • Program kerja terkait pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor *) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi

SDA/SDM)

- 87 -

2.4.3

Kepala Subdirektorat Perencanaan Ekonomi Lingkungan

Ruang lingkup Perencanaan

Pengetahuan umum *)

Pengetahuan teknis


Ekonomi


Lingkungan

alam,

lingkungan

hidup

dan



Lingkungan 

kehutanan

Teknik perhitungan NSDA

• Peraturan perundang-undangan terkait

Metode ekonomi

administrasi

dan evaluasinya 


Metodologi Penyusunan,


perhitungan dan


evaluasi neraca

Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi

NSDH 

publik

Metodologi penyusunan


Produk Domestik

• Manajemen SDM

Regional Bruto


(PDRB) Hijau




pemerintah • Pengelolaan data dan informasi

perpetaan 


Pengetahuan Teknis Daya


Dukung dan Daya

• Program kerja terkait pencegahan

Tampung

dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor

Manajemen

Lingkungan 

Internalisasi biaya

*) unsur pengetahuan, terkait

lingkungan hidup


(valuasi ekonomi)


- 88 -

2.4.4

Kepala Subdirektorat Pemetaan dan Penerapan Ekoregion

Ruang lingkup Pemetaan dan

Pengetahuan umum *)

Pengetahuan teknis




Kartografi/Pemeta

Penerapan


an Digital/GIS

Ekoregion

alam,

(Teknis perpetaan)

lingkungan

hidup

dan

kehutanan • Peraturan perundang-undangan terkait



Konsep ekoregion



Inventarisasi

administrasi

Potensi

pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik

Lingkungan Hidup 

• Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO)

penginderaan jauh 


Anilisis dampak lingkungan

publik • Pengadaan barang dan jasa

Penafsiran

(AMDAL) 

Teknis Analisis

• Manajemen SDM

Dampak Kebijakan


lingkungan hidup


wilayah dan sektor

pemerintah



• Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait

Penataan ruang wilayah




Rencana perlindungan dan

• Program kerja terkait pencegahan

pengelolaan

dampak lingkungan kebijakan

lingkungan hidup

wilayah dan sektor

(daya dukung daya


tampung


lingkungan, kajian


lingkungan hidup

kompetensi

strategis) 

Valuasi

Ekonomi

Lingkungan

- 89 -

2.4.5

Kepala Subdirektorat Pengembangan Kebijakan Lingkungan Hidup Wilayah dan Sektor

Ruang lingkup Pengembangan


Pengetahuan teknis

perundang-undangan



Analisis rencana

Kebijakan LH


pembangunan

Wilayah dan Sektor

alam,

dan tata ruang

lingkungan

hidup

dan




perundang-undangan

Analisis dampak lingkungan




Teknik perpetaan

(pusat/daerah)



Manajemen


Perencanaan


Wilayah

Organisasi (AMO)



Teknik

Daya


Dukung dan Daya


Tampung

• Manajemen SDM

Lingkungan

• Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah



Teknik

analisis

dampak kebijakan


lingkungan hidup


wilayah

planologi dan tata lingkungan • Program kerja terkait pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor *) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi

sektor

dan

- 90 -

2.5 Direktorat

Rencana,

Penggunaan

Dan

Pembentukan

Wilayah

Pengelolaan Hutan 2.5.1

Kepala Subdirektorat Rencana Makro Kehutanan

Ruang lingkup Rencana kehutanan

makro


Pengetahuan teknis

perundang-undangan



Perencanaan


Kawasan Hutan

alam,

(RKTN, Tata

lingkungan

hidup

dan


Ruang, perundang-undangan

RKTP/RKTK)




Teknis Perpetaan

(pusat/daerah)



Analisis Kebijakan




Produk Domestik

• Administrasi, Manajemen Dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan planologi dan tata lingkungan • Program kerja terkait rencana, penggunaan dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan *) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi

Regional Bruto (PDRB) Hijau

- 91 -

2.5.2

Kepala Subdirektorat Rencana Kawasan Hutan

Ruang lingkup Rencana kawasan hutan


Pengetahuan teknis

perundang-undangan



terkait pengelolaan sumberdaya alam,

lingkungan

hidup

dan

Landuse 


Peraturan terkait Perencanaan Kawasan Hutan

perundang-undangan

(RKTN, Tata


Ruang,

(pusat/daerah)

RKTP/RKTK)




• Administrasi, Manajemen Dan

Teknik Perpetaan (interpretasi data

Organisasi (AMO)

dan peta, peta


manual, digital dan


penginderaan jauh)

• Manajemen SDM



Analisis Kebijakan




Kerjasama teknis

• Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan planologi dan tata lingkungan • Program kerja terkait rencana, penggunaan dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan *) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi

- 92 -

2.5.3

Kepala Subdirektorat Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan tenurial

Ruang lingkup Pengendalian


Pengetahuan teknis

perundang-undangan



Peraturan terkait

Penggunaan


penggunaan

Kawasan

alam,

kawasan hutan

tenurial

Hutan

lingkungan

hidup

dan




perundang-undangan

Perencanaan Kawasan Hutan


(RKTN, Tata

(pusat/daerah)

Ruang,

• Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen Dan

RKTP/RKTK) 

Organisasi (AMO)



dan peta, peta


manual, digital dan

• Manajemen SDM

penginderaan jauh)




• Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait

PNBP penggunaan kawasan hutan



Kerjasama teknis



Pengelolaan izin penggunaan

dengan planologi dan tata

kawasan

lingkungan

(prosedur, syarat,

• Program kerja terkait rencana, penggunaan dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan *) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi

administrasi perijinan)

- 93 -

2.5.4

Kepala Subdirektorat Pembentukan Wilayah

dan Alokasi

Pemanfaatan Sumber Daya Hutan Ruang lingkup  Pembentukan Wilayah  Alokasi Pemanfaatan Sumber Hutan

Daya


Pengetahuan teknis

perundang-undangan



Peraturan/


kebijakan terkait

alam,

KPH

lingkungan

hidup

dan




perundang-undangan


Peraturan terkait tata ruang



(pusat/daerah)

Perencanaan Kawasan Hutan


(RKTN, Tata Ruang,


RKTP/RKTK)

Organisasi (AMO)



Teknik Perpetaan


(interpretasi data


dan peta, peta

• Manajemen SDM

manual, digital dan


penginderaan jauh)

• Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)



Kerjasama teknis



Teknik perencanaan

• Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan planologi dan tata lingkungan • Program kerja terkait rencana, penggunaan dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan *) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi

hutan 

Tata ruang/zonasi/ blok

- 94 -

2.5.5

Kepala Subdirektorat Informasi Spasial dan Dokumentasi

Ruang lingkup  Informasi


Pengetahuan teknis

perundang-undangan



Peraturan terkait


pembukaan

Dokumentasi

alam,

wilayah hutan dan

penggunaan

kehutanan

Spasial

dan

dan

lingkungan

• Peraturan

hidup

dan

penggunaan perundang-undangan

pembentukan


wilayah

(pusat/daerah)

pengelolaan


hutan


kawasan hutan 

Sistem informasi geografis




Organisasi (AMO)

dan peta, peta


manual, digital dan


penginderaan jauh)

• Manajemen SDM



• Manajemen keuangan • Sistem Pengendalian Intern

Dokumentasi peta 

Pemerintah (SPIP) • Pengelolaan data dan informasi



penggunaan dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan *) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi

Metode survey lapangan



lingkungan • Program kerja terkait rencana,

Pengelolaan basis Data Spasial

• Peraturan/kebijakan terkait dengan planologi dan tata

Teknik

Tata ruang/zonasi /blok



PNBP penggunaan kawasan hutan

- 95 -

2.6 Direktorat Pengukuhan Dan Penatagunaan Kawasan Hutan 2.6.1

Kepala Sub Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah I

Ruang lingkup Pengukuhan Kawasan Wilayah I

Hutan

Pengetahuan umum *)

Pengetahuan teknis


 Peraturan terkait


Pengelolaan Basis

alam,

Data Spasial

lingkungan

hidup

dan

kehutanan



administrasi

Tata Ruang  Peraturan terkait


pertanahan/agraria  Peraturan terkait

• Administrasi, Manajemen Dan Organisasi (AMO)

pulau-pulau kecil  Sistem Informasi


Geografis 

Teknik Perpetaan


(interpretasi data

• Manajemen SDM

dan peta, peta


manual, digital dan


penginderaan jauh)

Pemerintah (SPIP) • Pengelolaan sistem informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan planologi dan tata lingkungan • Program kerja terkait pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan • *) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi

 Teknik perencanaan hutan  Pengelolaan basis data spasial  Proses Pengukuhan Kawasan Hutan (tata batas)

- 96 -

2.6.2

Kepala Sub Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah II

Ruang lingkup Pengukuhan Kawasan Wilayah I

Hutan

Pengetahuan umum *)

Pengetahuan teknis




Pengelolaan Basis

alam,

Data Spasial

lingkungan

hidup

dan

kehutanan



administrasi

Tata Ruang  Peraturan terkait


pertanahan/agraria  Peraturan terkait

• Administrasi, Manajemen Dan Organisasi (AMO)

pulau-pulau kecil  Sistem Informasi


Geografis 

Teknik Perpetaan


(interpretasi data

• Manajemen SDM

dan peta, peta


manual, digital dan


penginderaan jauh)


 Teknik perencanaan hutan  Pengelolaan basis data spasial  Proses Pengukuhan Kawasan Hutan (tata batas)

- 97 -

2.6.3

Kepala Sub Direktorat Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan

Ruang lingkup Perubahan Peruntukan Fungsi Hutan

Pengetahuan umum *)

Pengetahuan teknis

• Peraturan perundang-undangan dan

Kawasan



Pengelolaan Basis

alam,

Data Spasial

lingkungan

hidup

dan

kehutanan



administrasi

pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen Dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik

Tata Ruang  Peraturan terkait pertanahan/agraria  Peraturan terkait pulau-pulau kecil  Sistem Informasi Geografis  Teknik Perpetaan


(interpretasi data

• Manajemen SDM

dan peta, peta


manual, digital dan


penginderaan jauh)


 Teknik perencanaan kehutanan  Pengelolaan basis data spasial  Tata Ruang  Proses Pengukuhan Kawasan Hutan

- 98 -

2.6.4

Kepala Sub Direktorat Informasi dan Dokumentasi Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

Ruang lingkup  Informasi Spasial  Dokumentasi Pengukuhan dan

Pengetahuan umum *)

Pengetahuan teknis




Pengelolaan Basis

alam,

Data Spasial

lingkungan

hidup

dan

kehutanan



Penatagunaan

terkait

administrasi

Kawasan hutan

pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen Dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik

Tata Ruang  Peraturan terkait pertanahan/agraria  Peraturan terkait pulau-pulau kecil  Sistem Informasi Geografis  Teknik Perpetaan


(interpretasi data

• Manajemen SDM

dan peta, peta


manual, digital dan


penginderaan jauh)


 Teknik perencanaan hutan  Basis Data Spasial  Tata Ruang  Proses Pengukuhan Kawasan Hutan

- 99 -

2.7 Balai Pemantapan Kawasan Hutan 2.7.1

Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan




• Peraturan

Pengukuhan

perundang-

•

Peraturan terkait


dengan pengukuhan

Perencanaan

sumberdaya

kawasan hutan

kehutanan

lingkungan

wilayah

kehutanan

Perubahan serta

alam, hidup

dan

perundang-

undangan

terkait

administrasi

status


kawasan hutan

• Administrasi, Manajemen

dan

pemanfaatan

•

Metode inventarisasi

hutan (NSDH) tingkat nasional dan unit pengelolaan •

Dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi

Metode penyusunan neraca sumber daya

pemerintahan

/peruntukan Data

•

hutan

• Peraturan

perubahan

informasi



Pengetahuan teknis

kawasan hutan

fungsi



Pengetahuan umum *)

Sistem Informasi Geografis

•

publik

Teknik Perpetaan (interpretasi data dan

kawasan hutan


peta, peta manual,

dan

• Manajemen SDM

digital dan

daya alam


penginderaan jauh)

Penilaian


sumber

penggunaan kawasan hutan

•

Pemerintah (SPIP)

Perencanaan Kawasan Hutan (RKTN, Tata

• Pengelolaan sistem informasi

Ruang, RKTP/RKTK)


•

Penataan batas

dengan planologi dan tata

•

Perubahan status dan

lingkungan • Program kerja terkait dengan pemantapan kawasan hutan • *) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi

fungsi kawasan hutan •

Penilaian penggunaan kawasan hutan

- 100 -

III. Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem 3.1 Sekretariat Direktorat Jenderal 3.1.1 Kepala Bagian Program dan Evaluasi •

• •

•

Ruang lingkup Rencana, program dan anggaran, data Evaluasi dan pelaporan Pengelolaan manajemen informasi Kehumasan

•

•

• •

• • • • • • •

•

•

*)

Pengetahuan umum*) Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) Kebijakan publik Administrasi, manajemen dan organisasi pemerintahan (AMO) Pelayanan dan komunikasi publik Pengadaan barang dan jasa Manajemen SDM Manajemen keuangan Sistem pengendalian intern pemerintah Pengelolaan data dan informasi Peraturan / kebijakan terkait konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem, Kesepakatan/konvensi internasional terkait konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem Program / rencana kerja terkait Sekretariat Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi

•

•

•

•

• • •

• •

• •

Pengetahuan teknis Peraturan terkait sistem perencanaan pembangunan nasional Peraturan terkait pengelolaan anggaran pemerintah (penyusunan dan penelaahan rencana kerja, dan anggaran kementerian/lembaga, tata cara revisi anggaran, dan penerapan bagan akun standar) Perencanaan program (penyusunan dokumen Renstra/Renja) Perencanaan anggaran (penyusunan dokumen rencana kegiatan anggaran K/L) Mekanisme revisi anggaran Sistem evaluasi dan pelaporan kinerja Teknologi informasi rencana, program, dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan Statistik sederhana Media dan teknik komunikasi serta penyebaran informasi Aplikasi e-monev Humas dan pemberitaan

- 101 -

• • • •

3.1.2 Kepala Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Ruang lingkup Pengetahuan umum*) Pengetahuan teknis Administrasi • Perundang-undangan • Peraturan terkait kepegawaian terkait pengelolaan dengan Pengembangan sumber daya alam, kepegawaian, pegawai lingkungan hidup, dan organisasi dan tata Administrasi jabatan kehutanan laksana fungsional • Perundang-undangan • Dasar-dasar ilmu Organisasi dan terkait administrasi organisasi ketatalaksanaan pemerintahan • Perencanaan dan (pusat/daerah) pengelolaan SDM • Kebijakan publik (analisis jabatan • Administrasi, manajemen dan evaluasi dan organisasi jabatan, analisis pemerintahan (AMO) beban kerja • Pelayanan dan perencanaan komunikasi publik kebutuhan • Pengadaan barang dan pegawai, pelatihan jasa dan pengembangan • Manajemen SDM SDM, manajemen • Manajemen keuangan kinerja, manajemen • Sistem pengendalian karier, manajemen intern pemerintah renumerasi) • Pengelolaan data dan • Administrasi informasi kepegawaian • Peraturan /kebijakan • Teknologi informasi terkait konservasi kepegawaian sumber daya alam hayati (aplikasi SIMPEG, dan ekosistem, aplikasi presensi) • Kesepakatan/konvensi • Nilai dan budaya internasional terkait organisasi konservasi sumber daya • Tata hubungan alam hayati dan kerja dan ekosistem pengembangan • Program / rencana kerja organisasi terkait Sekretariat Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam *) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi

- 102 -

•

•

•

3.1.3 Kepala Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik Ruang Lingkup Pengetahuan Umum*) Pengetahuan Teknis Penyusunan • Perundang-undangan  Peraturan terkait rancangan terkait pengelolaan dengan penyusunan peraturan sumber daya alam, peraturan perundangperundanglingkungan hidup, dan undangan dan undangan kehutanan kerjasama teknik Penelaahan • Perundang-undangan dalam dan luar negeri permasalahan, terkait administrasi  Ilmu politik dan pertimbangan, pemerintahan Hubungan advokasi hukum (pusat/daerah) Internasional Administrasi kerja • Kebijakan publik  Pendampingan/ sama teknik dalam • Administrasi, Manajemen advokasi hukum dan luar negeri Dan Organisasi (AMO)  Legal drafting • Pelayanan dan  Legal opinion komunikasi publik  Teknik komunikasi • Pengadaan barang dan dan negosiasi dalam jasa membangun • Manajemen SDM kerjasama • Manajemen keuangan  Mekanisme • Sistem pengendalian penyusunan intern pemerintah perjanjian dalam • Pengelolaan data dan negeri dan luar negeri informasi (MoU, Grand • Peraturan /kebijakan Agreement, Letter of terkait konservasi sumber Intent, daya alam hayati dan implementation ekosistem, arrangement, • Kesepakatan/konvensi perjanjian kerjasama) internasional terkait  Tata cara konservasi sumber daya persidangan bilateral alam hayati dan maupun regional ekosistem  Pengelolaan hibah • Program / rencana kerja  Bahasa internasional terkait Sekretariat  Kesepakatan/ Direktorat Jenderal konvensi Konservasi Sumber Daya internasional Alam *) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi

- 103 -

• • • • •

3.1.4 Kepala Bagian Keuangan dan Umum Ruang Pengetahuan Umum*) Lingkup Ketatausahaan • Perundang-undangan Rumah tangga terkait pengelolaan Perlengkapan sumber daya alam, Kearsipan lingkungan hidup, dan Pengelolaan kehutanan urusan keuangan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen Dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan /kebijakan terkait konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem, • Kesepakatan/konvensi internasional terkait konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem • Program / rencana kerja terkait Sekretariat Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam *) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi












 

   



Peraturan/pedoman terkait ketatausahaan (tata naskah dinas, tata kearsipan) Peraturan/pedoman terkait keuangan (Standar biaya umum, perbendaharaan negara, pajak, dll) Peraturan/pedoman terkait perlengkapan/Barang Milik Negara Manajemen perkantoran (tata naskah dinas, tata kearsipan, sistem informasi kearsipan, keprotokoleran) Pengelolaan BMN (inventarisasi, pemanfaatan, pemeliharaan, penghapusan BMN) Mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah Standar akuntasi keuangan Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara Administrasi keuangan Teknologi pengolahan data Aplikasi kearsipan (SIK); Aplikasi Simak BMN dan aplikasi barang persediaan Aplikasi keuangan negara (SAIBA, SILABI, SAS, SPAN)

- 104 -

•

•

3.2 Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam 3.2.1 Kepala Sub Direktorat Inventarisasi dan Informasi Konservasi Alam Ruang Lingkup Pengetahuan Umum*) Pengetahuan Teknis Inventarisasi, • Perundang-undangan  Peraturan/ pengelolaan data dan terkait pengelolaan kebijakan terkait informasi kawasan sumber daya alam, inventarisasi data cagar alam, suaka lingkungan hidup, dan dan informasi margasatwa, taman kehutanan kawasan konservasi nasional, taman • Perundang-undangan  Metode Inventarisasi wisata alam, taman terkait administrasi dan identifikasi hutan raya, dan pemerintahan konservasi alam taman buru (pusat/daerah)  Pengelolaan data Ketatausahaan • Kebijakan publik dan informasi • Administrasi, manajemen  Metode penyusunan dan organisasi Pemetaan manual pemerintahan (AMO) dan digital • Pelayanan dan  Metode penyusunan komunikasi publik Database spasial • Pengadaan barang dan dan non spasial jasa  Metode penafsiran/ • Manajemen SDM interpretasi citra • Manajemen keuangan sederhana • Sistem pengendalian  Pengelolaan intern pemerintah kawasan • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem, • Kesepakatan/konvensi internasional terkait konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem • Program/rencana kerja terkait pemolaan dan informasi konservasi alam • Peraturan terkait kepegawaian dan ketatausahaan *) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi

- 105 -

3.2.2 Kepala Sub Direktorat Pemolaan Kawasan Konservasi Ruang Lingkup Pengetahuan Umum*) Pengetahuan Teknis Pemolaan dan • Perundang-undangan terkait • Peraturan/ evaluasi kesesuaian pengelolaan sumber daya kebijakan terkait fungsi kawasan cagar alam, lingkungan hidup, dan pemolaan dan alam, suaka kehutanan evaluasi margasatwa, taman • Perundang-undangan terkait kawasan nasional, taman administrasi pemerintahan konservasi wisata alam, taman (pusat/daerah) • Pemolaan dan hutan raya, dan • Kebijakan publik evaluasi taman buru • Administrasi, manajemen kawasan dan organisasi pemerintahan konservasi (AMO) (pengukuhan, • Pelayanan dan komunikasi perubahan publik peruntukan, dan • Pengadaan barang dan jasa perubahan • Manajemen SDM fungsi) • Manajemen keuangan • Perencanaan • Sistem pengendalian intern penggunaan pemerintah kawasan • Pengelolaan data dan • Metode Evaluasi informasi fungsi kawasan • Peraturan/kebijakan terkait • Metode konservasi sumber daya penyusunan alam hayati dan ekosistem, Pemetaan • Kesepakatan/konvensi manual dan internasional terkait digital konservasi sumber daya • Metode alam hayati dan ekosistem penyusunan • Program/rencana kerja Database spasial terkait pemolaan dan dan non spasial informasi konservasi alam • Database *) unsur pengetahuan terkait Pemolaan dengan elemen dan KUK pada Kawasan unit kompetensi Konservasi • Pemahaman terhadap masalah tenurial

- 106 -

3.2.3 Kepala Sub Ruang Lingkup Penataan kawasan • cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya dan • taman buru

Direktorat Penataan Kawasan Konservasi Pengetahuan Umum*) Pengetahuan Teknis Perundang-undangan  Peraturan/kebijakan terkait pengelolaan terkait penataan sumber daya alam, kawasan konservasi lingkungan hidup, dan  Perencanaan alokasi kehutanan kawasan (penataan Perundang-undangan zonasi dan blok) terkait administrasi  Perencanaan pemerintahan peruntukan/ (pusat/daerah) penggunaan kawasan • Kebijakan publik konservasi • Administrasi,  Metode penyusunan manajemen dan Pemetaan manual organisasi pemerintahan dan digital (AMO)  Metode penyusunan • Pelayanan dan Database spasial dan komunikasi publik non spasial • Pengadaan barang dan  Pemahaman jasa terhadap persoalan • Manajemen SDM tenurial di dalam • Manajemen keuangan kawasan konservasi • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem, • Kesepakatan/konvensi internasional terkait konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem • Program/rencana kerja terkait pemolaan dan informasi konservasi alam *) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi

- 107 -

3.2.4 Kepala Sub Direktorat Pemanfaatan Kawasan Strategis Pengetahuan Umum*) Pengetahuan Teknis Ruang Lingkup Kolaborasi Pengelolaan • Perundang-undangan  Peraturan/ dan Pembangunan terkait pengelolaan kebijakan terkait strategis pada sumber daya alam, kerjasama dalam kawasan cagar alam, lingkungan hidup, dan kolaborasi dan suaka margasatwa, kehutanan pembangunan taman nasional, taman • Perundang-undangan strategis wisata alam, taman terkait administrasi  Jejaring kerja/ hutan raya, dan taman pemerintahan kemitraan/ buru (pusat/daerah) kolaborasi • Kebijakan publik pengelolaan • Administrasi, kawasan manajemen dan  Negosiasi organisasi pemerintahan  Bahasa inggris (AMO)  Mekanisme dana • Pelayanan dan hibah komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem, • Kesepakatan/konvensi internasional terkait konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem • Program/rencana kerja terkait pemolaan dan informasi konservasi alam *) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi

- 108 -

3.3 Direktorat Kawasan Konservasi 3.3.1 Kepala Sub Direktorat Perencanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi Ruang Lingkup Pengetahuan Umum*) Pengetahuan Teknis Perencanaan pengelolaan • Perundang-undangan  Peraturan/ kawasan cagar alam, terkait pengelolaan kebijakan terkait suaka margasatwa, sumber daya alam, perencanaan taman nasional, taman lingkungan hidup, dan pengelolaan wisata alam, taman kehutanan kawasan hutan raya, dan taman • Perundang-undangan konservasi buru terkait administrasi  Jejaring pemerintahan kerja/kemitraan (pusat/daerah)  Pengelolaan • Kebijakan publik kawasan • Administrasi, manajemen konservasi dan organisasi  Evaluasi kinerja pemerintahan (AMO) pengelolaan • Pelayanan dan kawasan komunikasi publik konservasi • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem, • Kesepakatan/konvensi internasional terkait konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem • Program/rencana kerja terkait pengelolaan kawasan konservasi *) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi

- 109 -

•

•

3.3.2 Kepala Sub Konservasi Ruang Lingkup Perlindungan serta • pengamanan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman • wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru Ketatausahaan • •

Direktorat Pengendalian Pengelolaan Kawasan

Pengetahuan Umum*) Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) Kebijakan publik Administrasi, manajemen dan organisasi pemerintahan (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem, • Kesepakatan/konvensi internasional terkait konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem • Program/rencana kerja terkait pengelolaan kawasan konservasi • Peraturan terkait kepegawaian dan ketatausahaan *) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi



 

 









 

Pengetahuan Teknis Peraturan/ kebijakan terkait pengendalian pengelolaan kawasan konservasi Jejaring kerja/ kemitraan/kerjasama Metode pengelolaan kawasan, ekosistem/ habitat Metode pemanfaatan kawasan Dasar-dasar pengetahuan ekowisata, pendidikan dan penelitian Metode pengendalian, perlindungan dan pengamanan Dasar-dasar pengetahuan resolusi konflik tenurial/ kawasan dan sosial Monitoring pengendalian pengelolaan kawasan konservasi Pengendalian kebakaran hutan di kawasan konservasi Patroli dan operasi Bahasa inggris

- 110 -

3.3.3 Kepala Sub Direktorat Pemulihan Ekosistem Kawasan Konservasi Ruang Lingkup Pengetahuan Umum*) Pengetahuan Teknis Pemulihan • Perundang-undangan  Peraturan/ ekosistem pada terkait pengelolaan sumber kebijakan terkait kawasan cagar daya alam, lingkungan pemulihan alam, suaka hidup, dan kehutanan ekosistem kawasan margasatwa, taman • Perundang-undangan konservasi nasional, taman terkait administrasi  Metode pemulihan wisata alam, taman pemerintahan ekosistem kawasan hutan raya, dan (pusat/daerah) konservasi (antara taman buru • Kebijakan publik lain restorasi • Administrasi, manajemen ekosistem) dan organisasi  Dasar-dasar pemerintahan (AMO) pengetahuan • Pelayanan dan komunikasi pemulihan fungsi publik kawasan konservasi • Pengadaan barang dan jasa dan nilai ekonomi • Manajemen SDM serta ekologi. • Manajemen keuangan  Jejaring kerja / • Sistem pengendalian intern kemitraan / pemerintah kerjasama • Pengelolaan data dan  Metode pengelolaan informasi kawasan, ekosistem • Peraturan /kebijakan / habitat terkait konservasi sumber  Metode pemanfaatan daya alam hayati dan kawasan ekosistem,  Dasar-dasar • Kesepakatan/konvensi pengetahuan internasional terkait ekowisata, konservasi sumber daya pendidikan dan alam hayati dan ekosistem penelitian. • Program kerja / rencana  Teknis operasional terkait pengelolaan pemulihan kawasan konservasi ekosistem hutan dan *) unsur pengetahuan terkait lahan dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi

- 111 -

3.3.4 Kepala Sub Direktorat Bina Daerah Penyangga dan Zona Pemanfaatan Tradisional Ruang Lingkup Pengetahuan Umum*) Pengetahuan Teknis Pembinaan daerah • Perundang-undangan terkait  Peraturan/ penyangga dan pengelolaan sumber daya kebijakan yang Zona/blok alam, lingkungan hidup, dan terkait dengan pemanfaatan kehutanan daerah tradisional kawasan • Perundang-undangan terkait penyangga, cagar alam, suaka administrasi pemerintahan pemberdayaan margasatwa, taman (pusat/daerah) masyarakat nasional, taman • Kebijakan publik dan wisata alam, taman • Administrasi, manajemen pemanfaatan hutan raya, dan dan organisasi pemerintahan zona taman buru (AMO) tradisional • Pelayanan dan komunikasi  Pemberdayaan publik masyarakat • Pengadaan barang dan jasa  Jejaring kerja/ • Manajemen SDM kemitraan/ • Manajemen keuangan kerjasama • Sistem pengendalian intern  Hasil Hutan pemerintah Bukan Kayu • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan /kebijakan terkait konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem, • Kesepakatan/konvensi internasional terkait konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem • Program/rencana kerja terkait pengelolaan kawasan konservasi • Peraturan/kebijakan jasa lingkungan • Peraturan/kebijakan terkiat hasil hutan bukan kayu *) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi

- 112 -

3.4 Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati 3.4.1 Kepala Sub Direktorat Penerapan Konvensi Internasional Ruang Lingkup Pengetahuan Umum*) Pengetahuan Teknis • Penerapan • Perundang-undangan • Peraturan konvensi terkait pengelolaan sumber /kebijakan terkait internasional daya alam, lingkungan dengan tumbuhan dan hidup, dan kehutanan penerapan satwa liar • Perundang-undangan konvensi • Ketatausahaan terkait administrasi internasional pemerintahan • Jejaring (pusat/daerah) kerja/kemitraan • Kebijakan publik • Konvensi / • Administrasi, manajemen kesepakatan dan organisasi internasional pemerintahan (AMO) terkait • Pelayanan dan komunikasi keanekaragaman publik hayati • Pengadaan barang dan jasa • Teknik diplomasi • Manajemen SDM • Bahasa inggris • Manajemen keuangan • ISO terkait • Sistem pengendalian intern pelayanan pemerintah perizinan • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan /kebijakan terkait konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem, • Kesepakatan/konvensi internasional terkait konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem • Program / rencana kerja terkait konservasi keanekaragaman hayati • Peraturan terkait kepegawaian dan ketatausahaan *) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi

- 113 -

3.4.2 Kepala Sub Direktorat Pengawetan Jenis Ruang Lingkup Pengetahuan Umum*) Pengawetan jenis • Perundang-undangan tumbuhan alam dan terkait pengelolaan satwa liar di dalam dan sumber daya alam, di luar kawasan lingkungan hidup, dan konservasi kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, manajemen dan organisasi pemerintahan (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan /kebijakan terkait konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem, • Kesepakatan/konvensi internasional terkait konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem • Program / rencana kerja terkait konservasi keanekaragaman hayati • Mekanisme dana hibah *) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi

Pengetahuan Teknis  Peraturan /kebijakan yang terkait dengan pengawetan jenis  Jejaring kerja/kemitraan  Metode Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa liar di dalam dan luar kawasan (insitu dan eksitu)  Dasar-dasar pengetahuan keanekaragaman hayati spesies tumbuhan dan satwa liar  Penanganan konflik antara manusia dan satwa liar  Bahasa inggris  ISO terkait pelayanan perizinan

- 114 -

•

•

•

3.4.3 Kepala Sub Direktorat Pemanfaatan Jenis Ruang Lingkup Pengetahuan Umum*) Pengetahuan Teknis Pemanfaatan jenis • Perundang-undangan • Peraturan/ tumbuhan alam dan terkait pengelolaan kebijakan yang satwa liar di dalam sumber daya alam, terkait dengan dan di luar kawasan lingkungan hidup, dan pemanfaatan jenis konservasi kehutanan • Jejaring Penangkaran • Perundang-undangan kerja/kemitraan tumbuhan dan terkait administrasi • Penangkaran satwa liar pemerintahan tumbuhan dan Peredaran (pusat/daerah) satwa liar tumbuhan dan • Kebijakan publik • Peredaran satwa liar • Administrasi, tumbuhan dan manajemen dan satwa liar organisasi pemerintahan • Keanekaragaman (AMO) hayati spesies • Pelayanan dan tumbuhan dan komunikasi publik satwa liar • Pengadaan barang dan • Pemanfaatan jenis jasa tumbuhan dan • Manajemen SDM satwa liar kawasan • Manajemen keuangan (didalam dan • Sistem pengendalian diluar) intern pemerintah • CITES • Pengelolaan data dan • Bahasa inggris informasi • ISO terkait • Peraturan /kebijakan pelayanan terkait konservasi perizinan sumber daya alam hayati dan ekosistem, • Kesepakatan/konvensi internasional terkait konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem • Program / rencana kerja terkait konservasi keanekaragaman hayati *) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi

- 115 -

3.4.4 Kepala Sub Direktorat Sumber Daya Genetik Ruang Lingkup Pengetahuan Umum*) Pengetahuan Teknis • pengembangan dan • Perundang-undangan  Peraturan pemanfaatan terkait pengelolaan /kebijakan yang sumber daya genetik sumber daya alam, terkait dengan • monitoring sumber lingkungan hidup, dan sumber daya daya genetic kehutanan genetik • Perundang-undangan  Protokol Nagoya terkait administrasi (UU No.11 Tahun pemerintahan 2013) (pusat/daerah)  Jejaring • Kebijakan publik kerja/kemitraan • Administrasi,  Pemanfaatan manajemen dan sumberdaya organisasi pemerintahan genetik di dalam (AMO) dan luar kawasan • Pelayanan dan konservasi komunikasi publik  Monitoring • Pengadaan barang dan sumber daya jasa genetik di dalam • Manajemen SDM dan luar kawasan • Manajemen keuangan konservasi • Sistem pengendalian  Keanekaragaman intern pemerintah hayati genetik • Pengelolaan data dan tumbuhan dan informasi satwa liar • Peraturan /kebijakan  Bahasa inggris terkait konservasi  ISO terkait sumber daya alam pelayanan hayati dan ekosistem, perizinan • Kesepakatan/konvensi internasional terkait konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem • Program / rencana kerja terkait konservasi keanekaragaman hayati • Dasar – dasar biologi *) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi

- 116 -

3.4.5 Kepala Sub Direktorat Keamanan Hayati Ruang Lingkup Pengetahuan Umum*)  Keamanan hayati • Perundang-undangan terkait pengelolaan produk rekayasa sumber daya alam, genetik dan jenis lingkungan hidup, dan asing dan zoonosis kehutanan  Pelepasan dan peredaran produk • Perundang-undangan terkait administrasi rekayasa genetik dan pemerintahan jenis asing (pusat/daerah)  Administratoran dan pengendalian produk • Kebijakan publik rekayasa genetik dan • Administrasi, manajemen dan jenis asing organisasi pemerintahan (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan /kebijakan terkait konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem, • Kesepakatan/konvensi internasional terkait konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem • Program / rencana kerja terkait konservasi keanekaragaman hayati • Dasar – dasar biologi *) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi

Pengetahuan Teknis  Peraturan/ kebijakan yang terkait dengan keamanan hayati dan aman lingkungan  Protocol Cartagena (UU Nomor 21 Tahun 2004)  Jejaring kerja/kemitraan  Pelepasan dan peredaran produk rekayasa genetic  Administratoran dan pengendalian produk rekayasa genetik  Jenis asing dan IAS (Invasive Alien Species)  Dasar-dasar pengetahuan geopolitik  Bahasa inggris  ISO terkait pelayanan perizinan  Penyakit satwa liar (zoonosis)

- 117 -

3.5 Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi 3.5.1 Kepala Sub Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air Pengetahuan Ruang Lingkup Pengetahuan Umum*) Teknis Pemanfaatan jasa • Perundang-undangan  Peraturan / lingkungan massa air terkait pengelolaan sumber kebijakan terkait dan energi air pada daya alam, lingkungan pemanfaatan kawasan konservasi hidup, dan kehutanan jasa lingkungan • Perundang-undangan air terkait administrasi  Jejaring pemerintahan kerja/kemitraan (pusat/daerah)  Pemanfaatan • Kebijakan publik jasa lingkungan • Administrasi, manajemen air dan organisasi  Teknik pemerintahan (AMO) operasional • Pelayanan dan komunikasi pemanfaatan publik jasa lingkungan • Pengadaan barang dan jasa air • Manajemen SDM  Investasi terkait • Manajemen keuangan pemanfaatan • Sistem pengendalian intern jasa lingkungan pemerintah air • Pengelolaan data dan  Monitoring dan informasi penilaian • Peraturan /kebijakan pemanfaatan terkait konservasi sumber jasa lingkungan daya alam hayati dan air ekosistem,  Metode • Kesepakatan/konvensi penghitungan internasional terkait Daya Dukung konservasi sumber daya Air alam hayati dan ekosistem  Valuasi nilai • Program / rencana kerja ekonomi terkait pemanfaatan jasa pemanfaatan lingkungan jasa lingkungan • Peraturan / kebijakan air terkait pengelolaan sumber daya air *) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi

- 118 -

3.5.2 Kepala Sub Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam Ruang Lingkup Pengetahuan Umum*) Pengetahuan Teknis Pemanfaatan jasa • Perundang-undangan  Peraturan / lingkungan wisata terkait pengelolaan kebijakan terkait alam pada kawasan sumber daya alam, pemanfaatan jasa konservasi lingkungan hidup, dan lingkungan wisata kehutanan alam • Perundang-undangan  Pariwisata terkait administrasi  Dasar-dasar pemerintahan pengetahuan (pusat/daerah) ekowisata • Kebijakan publik  Dasar-dasar • Administrasi, kewirausahaan manajemen dan  Dasar-dasar organisasi pemerintahan pemasaran (AMO) ekowisata • Pelayanan dan  Pemanfaatan jasa komunikasi publik lingkungan wisata • Pengadaan barang dan alam jasa  Investasi pariwisata • Manajemen SDM alam • Manajemen keuangan  Tata ruang / design • Sistem pengendalian pemanfaatan wisata intern pemerintah alam • Pengelolaan data dan  Monitoring dan informasi penilaian • Peraturan /kebijakan pemanfaatan jasa terkait konservasi lingkungan wisata sumber daya alam alam hayati dan ekosistem,  Jejaring • Kesepakatan/konvensi kerja/kemitraan internasional terkait konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem • Program / rencana kerja terkait pemanfaatan jasa lingkungan *) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi

- 119 -

3.5.3 Kepala Sub Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi dan Karbon Ruang Lingkup Pengetahuan Umum*) Pengetahuan Teknis Pemanfaatan jasa • Perundang-undangan  Peraturan / lingkungan panas terkait pengelolaan sumber kebijakan terkait bumi dan karbon daya alam, lingkungan pemanfaatan jasa pada kawasan hidup, dan kehutanan lingkungan panas konservasi • Perundang-undangan bumi dan karbon terkait administrasi  Jejaring pemerintahan kerja/kemitraan (pusat/daerah)  Pemanfaatan jasa • Kebijakan publik lingkungan panas • Administrasi, manajemen bumi dan karbon dan organisasi  Investasi pemerintahan (AMO) pemanfaatan jasa • Pelayanan dan komunikasi lingkungan panas publik bumi dan karbon • Pengadaan barang dan jasa  REDD • Manajemen SDM  Monitoring dan • Manajemen keuangan penilaian • Sistem pengendalian intern pemanfaatan jasa pemerintah lingkungan panas • Pengelolaan data dan bumi dan karbon informasi  Dasar-dasar • Peraturan / kebijakan perhitungan terkait konservasi sumber potensi energi daya alam hayati dan panas bumi ekosistem,  Dasar-dasar • Kesepakatan/konvensi pengetahuan internasional terkait geothermal konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem • Program/ rencana kerja terkait pemanfaatan jasa lingkungan *) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi

- 120 -

•

•

3.5.4 Kepala Sub Direktorat Promosi dan Pemasaran Ruang Lingkup Pengetahuan Umum*) Pengetahuan Teknis Promosi dan • Perundang-undangan • Peraturan / pemasaran terkait pengelolaan kebijakan terkait pemanfaatan jasa sumber daya alam, publikasi, lingkungan pada lingkungan hidup, dan promosi dan kawasan konservasi kehutanan pemasaran Ketatausahaan • Perundang-undangan pemanfaatan jasa terkait administrasi lingkungan pada pemerintahan kawasan (pusat/daerah) konservasi • Kebijakan publik • Pengelolaan data • Administrasi, dan informasi manajemen dan jasa lingkungan organisasi pemerintahan • Jejaring (AMO) kerja/kemitraan • Pelayanan dan • Publikasi dan komunikasi publik promosi • Pengadaan barang dan • Dasar-dasar jasa manajemen • Manajemen SDM Pemasaran • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan /kebijakan terkait konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem, • Kesepakatan/konvensi internasional terkait konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem • Program/ rencana kerja terkait pemanfaatan jasa lingkungan • Peraturan terkait kepegawaian dan ketatausahaan *) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi

- 121 -

•

•

3.6 Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial 3.6.1 Kepala Sub Direktorat Pemolaan dan Ekosistem Esensial Ruang Lingkup Pengetahuan Umum*) Pembentukan, • Perundang-undangan penetapan, terkait pengelolaan pemetaan, dan sumber daya alam, pemantapan lingkungan hidup, dan kawasan ekosistem kehutanan esensial • Perundang-undangan Ketatausahaan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, manajemen dan organisasi pemerintahan (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan /kebijakan terkait konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem, • Kesepakatan/konvensi internasional terkait konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem • Program / rencana kerja terkait bina pengelolaan ekosistem esensial • Peraturan terkait kepegawaian dan ketatausahaan *) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi

Perpetaan Kawasan

•

•

•

•







    

 

Pengetahuan Teknis Peraturan /kebijakan terkait fungsi kawasan Peraturan/kebijakan yang terkait dengan pemolaan dan perpetaan kawasan ekosistem esensial Pemolaan kawasan ekosistem esensial (pembentukan, pemetaan dan pemantapan) Metode Evaluasi kawasan ekosistem esensial Metode penyusunan Pemetaan manual dan digital Metode penyusunan Database spasial dan non spasial Pengelolaan database spasial dan non spasial kawasan ekosistem esensial Jejaring kerja/kemitraan Perpetaan kawasan ekosistem esensial Aplikasi perencanaan spasial Public speaking Metode perencanaan dan pengelolaan spasial Resolusi konflik Aplikasi GIS

- 122 -

3.6.2 Kepala Sub Direktorat Konservasi Lahan Basah dan Taman Kehati Ruang Lingkup Pengetahuan Umum*) Pengetahuan Teknis Konservasi mangrove, • Perundang-undangan • Peraturan lahan basah, karst, terkait pengelolaan /kebijakan terkait dan taman kehati sumber daya alam, konservasi lingkungan hidup, dan mangrove, lahan kehutanan basah, karst, dan • Perundang-undangan taman kehati terkait administrasi • Pengelolaan data pemerintahan dan informasi (pusat/daerah) • Jejaring • Kebijakan publik kerja/kemitraan • Administrasi, • Konservasi esensial manajemen dan • Dasar-dasar organisasi pemerintahan pengetahuan (AMO) ekosistem • Pelayanan dan mangrove, lahan komunikasi publik basah, karst • Pengadaan barang dan • Pengelolaan jasa ekosistem • Manajemen SDM mangrove, lahan • Manajemen keuangan basah dan karst • Sistem pengendalian • Pengelolaan taman intern pemerintah kehati • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan /kebijakan terkait konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem, • Kesepakatan/konvensi internasional terkait konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem • Program / rencana kerja terkait bina pengelolaan ekosistem esensial *) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi

- 123 -

3.7 Balai Besar Taman Nasional Tipe A dan B 3.7.1 Bagian Tata Usaha Ruang Lingkup • • • • • • •

•

•

administrasi tata persuratan ketatalaksanaan kepegawaian keuangan perlengkapan kearsipan dan rumah tangga penyusunan rencana program dan anggaran serta kerja sama dan kemitraan, pengelolaan data pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta kehumasan

Pengetahuan Umum*) •

Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, manajemen dan organisasi pemerintahan (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem, • Kesepakatan/konvensi internasional terkait konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem • Program/rencana kerja terkait Balai Besar Taman Nasional *) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi


 



 

 





 

  

Peraturan/pedoman terkait dengan ketatausahaan (tata naskah dinas, tata kearsipan) Peraturan terkait kepegawaian Peraturan terkait keuangan (standar biaya umum, perbendaharaan negara, pajak, dll) Peraturan terkait pelayanan perkantoran (operasional perkantoran) Peraturan terkait pelaporan Peraturan terkait sistem perencanaan pembangunan nasional Administrasi kepegawaian Tata pelayanan perkantoran (antara lain keprotokoleran) Perencanaan program (penyusunan dokumen Renstra/Renja) Perencanaan anggaran (penyusunan rencana kegiatan anggaran K/L) Sistem evaluasi dan pelaporan kinerja Pengelolaan BMN (inventarisasi, pemanfaatan, pemeliharaan, penghapusan BMN) Statistik sederhana Humas dan pemberitaan Sistem dan teknologi pelaporan, kearsipan (SIK), Kepegawaian (SIMPEG), Simak BMN dan aplikasi barang persediaan, keuangan (SAIBA, SILABI, SAS)

- 124 -

Kepala Bidang Teknis Konservasi Taman Nasional Ruang Lingkup •

•

• • • •

pengelolaan kawasan, pelaksanaan perlindungan dan pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar untuk kepentingan non komersial evaluasi kesesuaian fungsi pemulihan ekosistem penutupan kawasan pelayanan dan promosi taman nasional


Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, manajemen dan organisasi pemerintahan (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan / kebijakan terkait konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem, • Kesepakatan/konvensi internasional terkait konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem • Program / rencana kerja terkait Balai Besar Taman Nasional • Manajemen konflik *) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi




        



inventarisasi potensi, penataan kawasan dan penyusunan rencana pengelolaan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar non komersial pengawetan jenis publikasi dan promosi evaluasi kesesuaian fungsi metode pemulihan ekosistem proses penutupan kawasan perpetaan / SIG patroli dan operasi intelejen pengelolaan habitat dan populasi dasar – dasar litigasi

- 125 -

3.7.2 Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I, II, dan III Ruang Lingkup •

•

• • • •

pengelolaan kawasan, pelaksanaan perlindungan dan pengamanan pengembangan dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar untuk kepentingan non komersial evaluasi kesesuaian fungsi pemulihan ekosistem penutupan kawasan pelayanan dan promosi taman nasional


Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, manajemen dan organisasi pemerintahan (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan / kebijakan terkait konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem, • Kesepakatan/konvensi internasional terkait konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem • Program / rencana kerja terkait Balai Besar Taman Nasional • Manajemen konflik *) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi


 

        



inventarisasi potensi, penataan kawasan dan penyusunan rencana pengelolaan perlindungan dan pengamanan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar non komersial pengawetan jenis publikasi dan promosi evaluasi kesesuaian fungsi metode pemulihan ekosistem proses penutupan kawasan perpetaan / SIG patroli dan operasi intelejen pengelolaan habitat dan populasi dasar – dasar litigasi

- 126 -

3.8 Balai Taman Nasional 3.8.1 Kepala Balai Taman Nasional Ruang Lingkup

Pengetahuan Umum*)

konservasi sumber • daya alam dan ekosistemnya berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan. •

Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, manajemen dan organisasi pemerintahan (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem, • Kesepakatan/konvensi internasional terkait konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem • Program/rencana kerja terkait Balai Konservasi Sumber Daya Alam • Manajemen konflik • Ekosistem (terestrial/perairan) • Perencanaan • BMN • Penegakan hukum *) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi

Pengetahuan Teknis • •

•

• •

•

•

• • •

•

•    

Inventariasasi potensi Teknik pengendalian dampak kerusakan SDA Teknis pengendalian kebakaran dan penanganan pasca kebakaran Jenis tumbuhan dan satwa liar Peraturan terkait pengawetan tumbuhan dan satwa Pengelolaan dan Pemanfaatan jasa lingkungan Jejaring kerja/ kerjasama/ kemitraan Penyuluhan Perpetaan / SIG Rehabilitasi/ restorasi/pemulihan habitat/pemulihan ekosistem Penanganan satwa (konflik satwa atau satwa terdampar) Pelayanan perizinan Patroli Intelejen Pengelolaan habitat an populasi Dasar – dasar litigasi

- 127 -

3.9 Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Tipe A dan B 3.9.1 Kepala Bagian Tata Usaha Ruang Lingkup • • • • • • •

•

•

administrasi tata persuratan ketatalaksanaan kepegawaian keuangan perlengkapan kearsipan dan rumah tangga penyusunan rencana program dan anggaran serta kerja sama dan kemitraan, pengelolaan data, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta kehumasan


Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, manajemen dan organisasi pemerintahan (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem, • Kesepakatan/konvensi internasional terkait konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem • Program/rencana kerja terkait Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam *) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi


 





 

  



 

  

Peraturan/pedoman terkait dengan ketatausahaan (tata naskah dinas, tata kearsipan) Peraturan terkait kepegawaian Peraturan terkait keuangan (standar biaya umum, perbendaharaan negara, pajak, dll) Peraturan terkait pelayanan perkantoran (operasional perkantoran) Peraturan terkait dengan perlengkapan/Barang Milik Negara Pelaporan Peraturan terkait sistem perencanaan pembangunan nasional Administrasi kepegawaian Tata pelayanan perkantoran (antara lain keprotokoleran) Perencanaan program (penyusunan dokumen Renstra/Renja) Perencanaan anggaran (penyusunan rencana kegiatan anggaran K/L) Sistem evaluasi dan pelaporan kinerja Pengelolaan BMN (inventarisasi, pemanfaatan, pemeliharaan, penghapusan BMN) Statistik sederhana Humas dan pemberitaan Sistem dan teknologi pelaporan, kearsipan (SIK), Kepegawaian (SIMPEG), Simak BMN dan aplikasi barang persediaan, keuangan (SAIBA, SILABI, SAS)

- 128 -

3.9.2 Kepala Bidang Teknis Konservasi Sumber Daya Alam Ruang Lingkup 







Perlindungan, pengawetan pengembanganan dan pemanfaatan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru Konservasi jenis tumbuhan dan satwa liar di dalam dan di luar kawasan Penyiapan bahan pembentukan dan operasionalisasi KPHK Pelayanan dan promosi di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya


Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, manajemen dan organisasi pemerintahan (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan / kebijakan terkait konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem, • Kesepakatan/konvensi internasional terkait konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem • Program / rencana kerja terkait Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam • Manajemen Konflik *) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi








     

Inventarisasi potensi, penataan kawasan dan penyusunan rencana pengelolaan Perlindungan dan pengamanan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, taman buru Keanekaragaman hayati spesies dan genetik tumbuhan dan satwa Dampak kerusakan sumber daya alam hayati Publikasi dan promosi Perpetaan / SIG Patroli dan operasi Intelejen Pengelolaan habitat dan populasi Dasar – dasar litigasi

- 129 -

3.9.3 Kepala Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I, II, dan III Ruang Lingkup 











Perlindungan, pengawetan pengembanganan dan pemanfaatan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru konservasi jenis tumbuhan dan satwa liar di dalam dan di luar kawasan penyiapan bahan pembentukan dan operasionalisasi KPHK koordinasi teknis penetapan koridor hidupan liar koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan ekosistem esensial pelayanan dan promosi di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya


Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, manajemen dan organisasi pemerintahan (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan / kebijakan terkait konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem, • Kesepakatan/konvensi internasional terkait konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem • Program / rencana kerja terkait Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam • Manajemen konflik *) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi








 

     

Inventarisasi potensi, penataan kawasan dan penyusunan rencana pengelolaan Perlindungan dan pengamanan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, taman buru Keanekaragaman hayati spesies dan genetik tumbuhan dan satwa Dampak kerusakan sumber daya alam hayati Penetapan koridor hidupan liar Pengelolaan taman hutan raya dan ekosistem esensial Publikasi dan promosi Perpetaan / SIG Patroli dan operasi Intelejen Pengelolaan habitat dan populasi Dasar – dasar litigasi

- 130 -

3.10 Balai Konservasi Sumber Daya Alam Tipe A dan B 3.10.1 Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Ruang Lingkup

Pengetahuan Umum*)

Konservasi sumber • daya alam dan ekosistemnya di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan • taman buru serta kawasan ekosistem esensial

Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, manajemen dan organisasi pemerintahan (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan / kebijakan terkait konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem, • Kesepakatan/konvensi internasional terkait konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem • Program / rencana kerja terkait Balai Konservasi Sumber Daya Alam • Manajemen konflik • Ekosistem (terestrial/perairan) • Perencanaan • BMN • Penegakan hukum *) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi

Pengetahuan Teknis •

•

•

• •

•

• •

•

    •

Cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, taman buru, kawasan ekosistem esensial Teknis pengelolaan taman hutan dan kawasan konservasi Teknis pengendalian kebakaran dan penanganan pasca kebakaran Jenis tumbuhan dan satwa liar Pengelolaan dan pemanfaatan jasa lingkungan Pengendalian peredaran tumbuhan dan satwa liar Penyuluhan Jejaring kerja/ kerjasama / kemitraan Pemanfaatan tanaman dan satwa liar Perpetaan / SIG Patroli dan operasi Intelejen Pengelolaan habitat dan populasi Dasar – dasar litigasi

- 131 -

3.10.2 Kepala Sub Direktorat Koridor dan Areal Bernilai Konservasi Tinggi Ruang Lingkup Pengetahuan Umum*) Pengetahuan Teknis Pengelolaan koridor • Perundang-undangan • Peraturan hidupan liar dan terkait pengelolaan /kebijakan yang areal bernilai sumber daya alam, terkait dengan konservasi tinggi lingkungan hidup, dan pengelolaan kehutanan koridor hidupan • Perundang-undangan liar dan areal terkait administrasi bernilai konservasi pemerintahan tinggi (pusat/daerah) • Pengelolaan data • Kebijakan publik dan informasi • Administrasi, manajemen • Jejaring kerja dan organisasi /kemitraan pemerintahan (AMO) • Metode • Pelayanan dan komunikasi pengelolaan publik koridor hidupan • Pengadaan barang dan liar dan areal jasa bernilai konservasi • Manajemen SDM tinggi • Manajemen keuangan • Dasar-dasar • Sistem pengendalian pengetahuan areal intern pemerintah bernilai konservasi • Pengelolaan data dan tinggi dan koridor informasi hidupan liar • Peraturan /kebijakan terkait konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem, • Kesepakatan/konvensi internasional terkait konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem • Program / rencana kerja terkait bina pengelolaan ekosistem esensial • Peraturan /kebijakan terkait tata ruang *) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi

- 132 -

IV. Ditjen Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (PDAS-HL) 4.1 Sekretariat Direktorat Jenderal 4.1.1 Kepala Bagian Program dan Evaluasi Ruang lingkup

Pengetahuan umum*)

Pengetahuan teknis

 Program dan anggaran  Evaluasi, pelaporan, data dan informasi

• Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem Pengendalian Intern Pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait daerah aliran sungai dan hutan lindung • Program/rencana kerja terkait Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (PDAS-HL) *) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi

 Peraturan terkait sistem perencanaan pembangunan nasional  Peraturan terkait pengelolaan anggaran pemerintah (penyusunan dan penelaahan rencana kerja, dan anggaran kementerian/ lembaga, tata cara revisi anggaran, dan penerapan bagan akun standar)  Perencanaan program (penyusunan dokumen renstra/ renja)  Perencanaan anggaran (penyusunan dokumen rencana kegiatan anggaran K/L)  Mekanisme revisi anggaran  Sistem evaluasi dan pelaporan kinerja  Teknologi informasi rencana, program, dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan.  Statistik sederhana  Media dan teknik komunikasi serta penyebaran informasi

- 133 -

4.1.2 Kepala Bagian kepegawaian, organisasi dan tata laksana Ruang lingkup  Administrasi

• Perundang-undangan

kepegawaian  Administrasi jabatan  Pengembangan  Pembinaan SDM dan

ketatalaksanaan



kepegawaian,


organisasi dan tata

terkait administrasi pemerintahan (pusat/

pegawai

Pengetahuan teknis



fungsional

 Organisasi

Pengetahuan umum*)

daerah)

laksana  Dasar-dasar organisasi  Perencanaan dan


pengelolaan SDM


(analisis jabatan,

dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik

perencanaan kebutuhan pegawai, pelatihan dan


pengembangan smd,

• Manajemen SDM

manajemen kinerja,


manajemen karier,


manajemen

Pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait daerah aliran sungai dan hutan lindung • Program/rencana kerja terkait Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (PDAS-HL) *) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi

renumerasi)  Administrasi kepegawaian  Teknologi informasi kepegawaian  Nilai dan budaya organisasi  Tata hubungan kerja dan pengembangan organisasi

- 134 -

4.1.3 Kepala Bagian hukum dan kerjasama teknik Ruang lingkup • Peraturan

Pengetahuan umum*) • Perundang-undangan

Pengetahuan teknis • Peraturan/ pedoman

perundang-


penyusunan

undangan


peraturan


perundang-undangan

• Fasilitasi kerjasama dan jejaring kerja • Pertimbangan dan advokasi hukum • Administrasi kerjasama teknik dalam dan luar negeri


• Metode penelaahan


permasalahan,


pertimbangan dan

daerah)

advokasi hukum


• Kemitraan dan


kerjasama luar/dalam negeri


• Konvensi internasional


• Metode legal drafting

• Manajemen SDM

• Metode negosiasi dan


fasilitasi

• Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

kerjasama (MoU)

• Pengelolaan data dan

• Pengelolaan hibah

informasi • Peraturan/kebijakan terkait daerah aliran sungai dan hutan lindung • Program/rencana terkait Direktorat

kerja Sekretariat Jenderal

Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (PDAS-HL) *) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi

• Metode penyusunan

- 135 -

4.1.4 Kepala Bagian Keuangan dan Umum Ruang lingkup • • •

•

•

Tata Usaha dan Rumah Tangga Kearsipan Pengelolaan Barang Milik Negara Sarana dan prasarana operasional Administrasi Keuangan dan Perlengkapan

Pengetahuan umum*) • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem Pengendalian Intern Pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait daerah aliran sungai dan hutan lindung • Program/rencana kerja terkait Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (PDAS-HL) *) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi












 

 

Peraturan/pedoman terkait ketatausahaan (tata naskah dinas, tata kearsipan) Peraturan/pedoma terkait keuangan (standar biaya umum, perbendaharaan negara, pajak, dll) Peraturan/pedoman terkait perlengkapan /Barang Milik Negara Manajemen perkantoran (tata naskah dinas, tata kearsipan, sistem informasi kearsipan, keprotokoleran) Pengelolaan bmn (inventarisasi, pemanfaatan, pemeliharaan, penghapusan bmn) Mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah Standar akuntasi keuangan Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara Administrasi keuangan Teknologi pengolahan data (aplikasi persuratan (SIK); aplikasi simak bmn dan aplikasi barang persediaan; aplikasi keuangan (SAIBA, SILABI, SAS))

- 136 -

4.2 Direktorat Perencanaan dan Evaluasi Pengendalian Daerah Aliran Sungai 4.2.1 Kepala Sub Direktorat Pemolaan Pengendalian Daerah Aliran Sungai Ruang lingkup • Penyiapan

Pengetahuan umum*)

Pengetahuan teknis


 penyusunan

pelaksanaan


program dan

kebijakan


perencanaan

kehutanan

anggaran (Renstra,

• perencanaan Pengendalian DAS • Sistem Informasi


Renja, RKA-K/L,


DIPA, KAK, POK)

(pusat/ daerah)

 Metoda statistika

Pengendalian


dalam pengelolaan

DAS


data dan informasi


pengendalian DAS


 Sistem Evaluasi dan pelaporan


kinerja (Laporan

• Manajemen SDM

Kinerja, Laporan


Triwulan, Laporan


Bulanan dan

Pemerintah

Laporan Tahunan/


Laporan Renja)

informasi

 Perencanaan dan

• Peraturan/kebijakan daerah

aliran

terkait

sungai

dan

hutan lindung Perencanaan

Evaluasi

kerja dan

Pengendalian

Daerah Aliran Sungai *) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi

informasi DAS  Sistem Informasi

• Program/rencana terkait

pengelolaan sistem

Geografi (GIS)

- 137 -

4.2.2 Kepala Sub Direktorat Kelembagaan Pengendalian Daerah Aliran Sungai Ruang lingkup Identifikasi,

Pengetahuan umum*)

Pengetahuan teknis


Penataan dan


Penguatan


kelembagaan DAS

kehutanan

pengelolaan DAS

administrasi pemerintahan (pusat/ daerah)

dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem Pengendalian Intern Pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan

terkait

sungai

dan

hutan lindung • Program/rencana terkait

Perencanaan

Evaluasi

kerja dan

Pengendalian


• Identifikasi kelembagaan


antar

stakeholder DAS Penguatan


aliran

• Kemitraan/jejaring kerja


daerah

• Kelembagaan

dan

- 138 -

4.2.3 Kepala Subdirektorat Pengendalian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Ruang Lingkup • Pengendalian

Pengetahuan umum*)

Pengetahuan Teknis


 Metode statistik

pengelolaan DAS


dalam analisis data

yang


dan informasi DAS

dipertahankan

kehutanan

• Pengendalian

 Perencanaan dan


pengelolaan DAS


yang dipulihkan

(pusat/ daerah)

pengelolaan DAS


 Sistem Informasi


Geografi

• Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem Pengendalian Intern Pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan aliran

terkait

sungai

dan


Perencanaan

Evaluasi

kerja dan

Pengendalian


informasi DAS  Evaluasi kinerja


daerah

pengelolaan sistem

- 139 -

4.2.4 Kepala Subdirektorat Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Ruang lingkup  Penyiapan

Pengetahuan umum*)

Pengetahuan teknis




Metode statistik

pelaksanaan


dalam analisis

kebijakan evaluasi


data dan

DAS

kehutanan

informasi DAS

 Evaluasi pengelolaan DAS


 Perencanaan dan


pengelolaan

(pusat/ daerah)

sistem informasi


DAS


 Evaluasi kinerja


pengelolaan DAS


 Sistem Informasi Geografi


 Kriteria dan

• Manajemen SDM

indikator


pengelolaan DAS

• Sistem Pengendalian Intern Pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan daerah

aliran

terkait

sungai

dan


Perencanaan

Evaluasi

kerja dan

Pengendalian


- 140 -

4.3 Direktorat Konservasi Tanah Dan Air 4.3.1 Kepala Sub Direktorat Pemolaan Konservasi Tanah dan Air Ruang lingkup • Program

Pengetahuan umum*)

Pengetahuan teknis


 penyusunan

konservasi tanah


program dan

dan air (KTA) dan


perencanaan

Rehabilitasi

kehutanan

anggaran (Renstra,

Hutan dan Lahan (RHL) • Data

dan


Renja, RKA-K/L,


DIPA, KAK, POK)

(pusat/ daerah)


informasi


dalam analisis data

konservasi tanah


dan informasi

dan air dan RHL • Sistem informasi konservasi tanah dan air.


Konservasi Tanah


dan Air serta RHL  Evaluasi kinerja


(Laporan Kinerja,

• Manajemen SDM

Laporan Triwulan,


Laporan Bulanan


dan Laporan

Pemerintah

Tahunan/ Laporan


Renja)

informasi

 Perencanaan dan


aliran

terkait

sungai

dan

hutan lindung • Program/rencana

informasi KTA dan RHL

kerja

terkait Konservasi Tanah Dan Air *) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi

pengelolaan sistem

• Sistem Geografi

Informasi

- 141 -

4.3.2 Kepala Sub Direktorat Reboisasi Ruang lingkup • Reboisasi

hutan

lindung • Reboisasi hutan mangrove dan pantai

Pengetahuan umum*)

Pengetahuan teknis


• Silvikultur


• Reboisasi

hutan


lindung, mangrove

kehutanan

dan pantai


• Konservasi


dengan

(pusat/ daerah)

dan sipil teknis


• Pengelolaan hutan


vegetatif

lindung

dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik

tanah

dan

ekosistem

hutan

mangrove

dan

pantai


• Kemitraan/jejaring

• Manajemen SDM

kerja


hutan mangrove &


hutan pantai

Pemerintah

• Kesatuan


Pengelolaan Hutan

informasi

(KPH)


aliran

terkait

sungai

dan


kerja


pengelolaan

• Evaluasi reboisasi

- 142 -

4.3.3 Kepala Sub Direktorat Penghijauan Ruang lingkup • Penghijauan

Pengetahuan umum*)

Pengetahuan teknis


• Budidaya tanaman

hutan kota dan


lingkungan


• Hutan rakyat

berkayu

kehutanan

• Pengelolaan hutan kota, hutan rakyat

• Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan

dan

penghijauan

lingkungan

(pusat/ daerah)

• Konservasi


dengan


dan sipil teknis

dan Organisasi (AMO) publik

kerja hutan


Pemerintah • Pengelolaan data dan informasi terkait

sungai

dan


kerja


kota

hutan rakyat penghijauan


aliran

pengelolaan

• Evaluasi


daerah

vegetatif



• Peraturan/kebijakan

tanah

dan

- 143 -

4.3.4 Kepala Sub Direktorat Bangunan Konservasi Tanah dan Air Ruang lingkup • Bangunan

Pengetahuan umum*)

Pengetahuan teknis


• Konservasi

tanah

konservasi tanah


dengan sipil teknis

dan air


dan vegetatif

• Bangunan struktural • Bangunan non struktural

kehutanan

• Kesatuan

• Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah)

Pengelolaan Hutan (KPH) • Rancangan


spesifikasi


bangunan


Konservasi Tanah


dan Air • Hidrologi

• Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Sistem Pengendalian Intern Pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan aliran

terkait

sungai

dan


kerja


• Sistem Geografi


daerah

dan

Informasi

- 144 -

4.3.5 Kepala

Sub

Direktorat

Reklamasi

dan

Rehabilitasi

Penggunaan Kawasan Hutan Ruang lingkup • Reklamasi hutan • Rehabilitasi

Pengetahuan umum*) • Perundang-undangan terkait

Pengetahuan teknis • Silvikultur


Reklamasi

dan

penggunaan


rehabilitasi

kawasan hutan

kehutanan

• Konservasi


dengan

tanah

vegetatif

dan sipil teknis • Kemitraan/jejaring


kerja


hutan


• Kesatuan


reklamsi

Pengelolaan Hutan (KPH)


• Evaluasi reklamasi

• Manajemen SDM

dan


penggunaan


kawasan hutan

Pemerintah

• Penggunaan


kawasan hutan

informasi

• Analisis Mengenai


aliran

terkait

sungai

dan


kerja


rehabilitasi

Dampak Lingkungan

- 145 -

4.4 Direktorat Perbenihan Tanaman Hutan 4.4.1 Kepala Subdirektorat Pemolaan Perbenihan Tanaman Hutan •

•

Ruang lingkup

Pengetahuan umum*)

Pengetahuan teknis

Perencanaan


Perbenihan


Tanaman Hutan


Data dan

kehutanan

informasi



Perbenihan tanaman hutan



Penyusunan program dan


perencanaan

Perbenihan


anggaran

Tanaman Hutan

(pusat/ daerah)

(Renstra, Renja,


RKA-K/L, DIPA,


KAK, POK)





Evaluasi kinerja (Laporan Kinerja, Laporan


Triwulan,

• Manajemen SDM

Laporan Bulanan


dan Laporan


Tahunan/

Pemerintah

Laporan Renja)


 Perencanaan dan

informasi

pengelolaan sistem


aliran

terkait

sungai

dan


perbenihan • Sistem

kerja

terkait perbenihan tanaman hutan *) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi

informasi

Geografi

Informasi

- 146 -

4.4.2 Kepala Subdirektorat Pengembangan Usaha Perbenihan Ruang lingkup • pengembangan

Pengetahuan umum*)

Pengetahuan teknis


usaha


perbenihan


hutan

kehutanan

• Perbenihan tanaman hutan • Pengembangan usaha perbenihan

• kelembagaan


tanaman hutan

perbenihan



(pusat/ daerah)

kerja


tanaman hutan


• Informasi

dan Organisasi (AMO) publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem Pengendalian Intern Pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan aliran

terkait

sungai

dan


kerja


pasar

usaha perbenihan


daerah

perbenihan

tanaman hutan

- 147 -

4.4.3 •

•

Kepala Subdirektorat Pengendalian Peredaran Perbenihan

Ruang lingkup

Pengetahuan umum*)

Pengetahuan teknis

Pengendalian


peredaran


perbenihan


tanaman hutan

kehutanan

Pengendalian peredaran bibit

• Perbenihan tanaman hutan • Pengendalian perbenihan


tanaman

hutan


(perizinan

ekspor

(pusat/ daerah)

impor benih/bibit,


karantina,


usaha perbenihan)




kerja

publik

perbenihan

tanaman hutan


• Pengelolaan sistem

• Manajemen SDM

informasi


peredaran


perbenihan

Pemerintah

tanaman hutan


•

informasi • Peraturan/kebijakan daerah

tata

aliran

terkait

sungai

dan


kerja


Sertifikasi

mutu

benih

mutu

bibit

dan

- 148 -

4.4.4 Kepala Subdirektorat Pengembangan Sumber Daya Benih dan Sumber Daya Genetik • •

Ruang lingkup

Pengetahuan umum*)

Pengembangan


Sumber Benih


Pengembangan


Sumber

kehutanan

Genetik

Daya

Pengetahuan teknis • Perbenihan tanaman hutan  Pembangunan dan pengelolaan


sumber benih dan


sumber daya

(pusat/ daerah)

genetik


 Sertifikasi sumber


benih dan


penetapan areal


sumber daya genetik


 Pengelolaan sistem

• Manajemen SDM

informasi sumber


benih dan sumber


daya genetik

Pemerintah

• Sistem


Geografi (GIS)

informasi • Peraturan/kebijakan daerah

aliran

terkait

sungai

dan


kerja


Informasi

- 149 -

4.5 Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung 4.5.1

Kepala Subdirektorat Pemolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung

Ruang lingkup Pemolaan pengelolaan lindung

kesatuan hutan

Pengetahuan umum*)

Pengetahuan teknis


 Metode penyusunan


program dan


perencanaan

kehutanan

anggaran (Renstra,


Renja, RKA-K/L,


DIPA, KAK, POK)

(pusat/ daerah)



dalam analisis data


dan informasi


 Evaluasi dan


pelaporan (Laporan Kinerja, Laporan


Triwulan, Laporan

• Manajemen SDM

Bulanan dan


Laporan Tahunan/


Laporan Renja)

Pemerintah

 Perencanaan dan


pengelolaan sistem

informasi

informasi KPHL


aliran

terkait

sungai

dan

hutan lindung • Program kerja terkait dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung *) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi

• Rencana pengelolaan dan

hutan metode

evaluasinya • Rancang dan

bangun pola

pengelolaan hutan • Sistem Geografi

Informasi

- 150 -

4.5.2

Kepala Subdirektorat Penataan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung

Ruang lingkup

Pengetahuan umum*)

Pengetahuan teknis

Penataan kesatuan


pengelolaan hutan


rekonstruksi batas

lindung


kawasan hutan

kehutanan

• Penataan dan

• Inventarisasi


hutan • Rancang bangun dan pola


pengelolaan hutan


• Rencana


pengelolaan hutan


• Sistem Informasi Geografis


• Evaluasi penataan

• Manajemen SDM

batas dan


inventarisasi


hutan

Pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan daerah

aliran

terkait

sungai

dan


- 151 -

4.5.3

Kepala Subdirektorat Bina Kelembagaan

Ruang lingkup Bina kelembagaan

Pengetahuan umum*)

Pengetahuan teknis




kerja KPH

alam, lingkungan hidup, dan kehutanan

• Identifikasi

dan

Penguatan


kelembagaan KPH dan masyarakat • Evaluasi


kelembagaan KPH


dan masyarakat


• Pemberdayaan


masyarakat • Manajemen


Organisasi

• Manajemen SDM

dan satuan KPH

• Manajemen keuangan • Sistem Pengendalian Intern Pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait daerah

aliran

sungai

dan


KPH

- 152 -

4.5.4

Kepala Subdirektorat Pemanfaatan Hutan Lindung

Ruang Lingkup Pemanfaatan

Pengetahuan umum*)

Pengetahuan Teknis

hutan • Perundang-undangan terkait

• Analisa

data Hutan

kesatuan pengelolaan


potensi

hutan lindung.


Lindung

kehutanan

• Pemanfaatan


hutan

lindung


(pemanfaatan

(pusat/ daerah)

kawasan,

jasa


lingkungan

dan


HHBK)


• Kemitraan/


kerja

pemanfaatan


Hutan

• Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Hutan Lindung

informasi

• Perencanaan

• Peraturan/kebijakan

terkait

sungai

dan


• Evaluasi pemanfaatan


aliran

hutan • Pengusahaan


daerah

jejaring

dan

pengembangan usaha hasil hutan

- 153 -

4.6 Direktorat Pengendalian Kerusakan Perairan Darat 4.6.1

Kepala Subdirektorat Pemolaan Pengendalian Kerusakan Perairan Darat

Ruang lingkup

Pengetahuan umum*)

• kebijakan/ peraturan • evaluasi • Rencana Strategis dan Rencana Kinerja • Pengendalian kerusakan perairan darat • Data dan informasi

• Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem Pengendalian Intern Pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait daerah aliran sungai dan hutan lindung • Program kerja terkait dengan Pengendalian Kerusakan Perairan Darat *) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi

Pengetahuan teknis •

•

•

•

• •

•

•

•

Penyusunan program dan perencanaan anggaran (Renstra, Renja, RKA-K/L, DIPA, KAK, POK, penetapan kinerja) Metode statistik dalam analisis data dan informasi perairan darat Evaluasi dan pelaporan (Laporan Kinerja, Laporan Triwulan, Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan/ Laporan Renja) Perencanaan dan pengelolaan sistem informasi PKPD Sistem Informasi Geografis (GIS) Perencanaan pengelolaan EPD (Ekosistem Perairan Darat) Evaluasi dan pemantauan pengelolaan ekosistem perairan darat Pengendalian pencemaran dan pengelolaan kualitas air sungai Pengendalian kerusakan ekosistem sungai

- 154 -

4.6.2

Kepala Subdirektorat Pengendalian Kerusakan Sungai

Ruang lingkup • Penyiapan

Pengetahuan umum*) • Perundang-undangan

pelaksanaan


kebijakan/


peraturan


• Rencana Strategis

• Perundang-undangan dan

Rencana Kinerja • Pencegahan dan


Pengetahuan teknis • Pengelolaan DAS. • Kriteria dan indikator kerusakan sungai. • Inventarisasi dan ditifikasi status kerusakan sungai.

pemerintahan (pusat/ daerah)

• Perencanaan pengendalian kerusakan

penanggulangan


kerusakan


• Evaluasi dan pemantauan


pengendalian kerusakan

sungai • Pemulihan fungsi ekosistem sungai

sungai dan ekosistem.


• Pengendalian pencemaran


• Pengendalian kerusakan

• Manajemen keuangan • Sistem Pengendalian Intern Pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan daerah

aliran

sungai dan hutan lindung • Program dengan

dan pengelolaan kualitas air sungai.

• Manajemen SDM

terkait

sungai.

kerja

terkait

Pengendalian

Kerusakan Perairan Darat *) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi

ekosistem sungai.

- 155 -

4.6.3

Kepala Subdirektorat Pengendalian Kerusakan Danau

Ruang lingkup

Pengetahuan umum*)

• kebijakan/peraturan • Rencana dan


Strategis

terkait pengelolaan

Rencana

sumber daya alam,

Kinerja dan

kerusakan danau

kehutanan • Perundang-undangan

kerusakan danau


danau

fungsi

• Inventarisasi dan identifikasi status

penanggulangan • Pemulihan

• Pengelolaan DAS • Kriteria dan indikator


• Pencegahan

Pengetahuan teknis

kerusakan danau • Perencanaan


pengendalian

daerah)

kerusakan danau


• Evaluasi dan


pemantauan


pengendalian

• Pelayanan dan

kerusakan danau

komunikasi publik

• Pengendalian


pengelolaan kualitas

• Manajemen SDM

air danau

• Manajemen keuangan • Sistem Pengendalian Intern Pemerintah informasi • Peraturan/kebijakan daerah

aliran


kerja

• Pengendalian kerusakan ekosistem danau


terkait

pencemaran dan

terkait

Pengendalian


- 156 -

4.6.4 Kepala Subdirektorat Pengendalian Kerusakan Mata Air dan Air Tanah Ruang lingkup • Kerusakan dan

air

mata

Pengetahuan umum*) air

• Pengelolaan DAS

tanah

terkait pengelolaan

dan

sumber daya alam,

indikator kerusakan


mata air dan air

kehutanan

tanah

(pencegahan penanggulangan) • Pemulihan


Pengetahuan teknis

fungsi

mata air dan air tanah

• Kriteria dan


• Inventarisasi sumber


mata air dan


cekungan air tanah

daerah)

• Identifikasi status


kerusakan mata air


dan air tanah

dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan

• Perencanaan pengendalian

komunikasi publik

kerusakan mata air


dan air tanah • Evaluasi dan

• Manajemen SDM

pemantauan


pengendalian

• Sistem Pengendalian

kerusakan mata air

Intern Pemerintah

dan air tanah


kerusakan ekosistem


daerah

aliran


• Pengendalian

kerja

terkait

Pengendalian


mata air dan air tanah

- 157 -

4.7 Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai 4.7.1   



 



Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

Ruang lingkup DAS dan hutan lindung RHL dan konservasi tanah dan air Reklamasi hutan, kerusakan perairan darat dan pengelolaan hutan lindung Evaluasi pengelolaan DAS dan hutan lindung Pengembangan kelembagaan Informasi pengelolaan DAS dan hutan lindung Tata usaha dan rumah tangga Balai

Pengetahuan umum*)  Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan  Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah)  Kebijakan publik  Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO)  Pelayanan dan komunikasi publik  Pengadaan barang dan jasa  Manajemen SDM  Manajemen keuangan  Sistem pengendalian intern pemerintah  Pengelolaan data dan informasi  Peraturan/kebijakan terkait dengan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai  Program kerja terkait dengan pengelolaan Daerah Aliran Sungai  Hidrologi dan pengelolaan DAS  Konservasi tanah dan air (KTA)  Pengelolaan hutan lindung  Pengelolaan ekosistem perairan darat *)unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi



    

    



Pengetahuan teknis penyusunan program dan perencanaan anggaran (Renstra, Renja, RKA-K/L, DIPA, penetapan kinerja) rancangan teknik RHL dan KTA pengelolaan DAS Silvikultur Kelembagaan pengelolaan DAS Kemitraan/jejaring kerja pengelolaan DAS Evaluasi kinerja DAS dan hutan lindung Hutan lindung Sistem informasi pengelolaan DAS Sistem Informasi Geografi Reklamasi dan rehabilitasi penggunaan kawasan hutan Rencana pengelolaan hutan dan penggunaan kawasan

- 158 -

4.8 Balai Perbenihan Tanaman Hutan 4.8.1   







Kepala Balai Perbenihan Tanaman Hutan

Ruang lingkup Penyusunan rencana perbenihan dan pembibitan Pembangunan sumber benih dan sumber daya genetik Bimbingan teknis, pemantauan peredaran dan evaluasi perbenihan tanaman hutan Penyusunan dan penyajian informasi perbenihan dan pembibitan Pelaksanaan sertifikasi sumber benih, mutu benih dan mutu bibit Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai

Pengetahuan umum*) • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi  Peraturan/kebijakan terkait dengan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai  Program kerja terkait dengan pengelolaan Daerah Aliran Sungai • Peraturan penyelenggaraan perbenihan tanaman hutan  Ketatusahaan dan kerumahtanggaan *)unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi





  



Pengetahuan teknis Penyusunan program dan perencanaan anggaran (Renstra, Renja, RKA-K/L, DIPA, KAK, POK, penetapan kinerja) Evaluasi dan pelaporan (Laporan Kinerja, Laporan Triwulan, Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan/ Laporan Renja) Pengelolaan sistem informasi perbenihan Pengembangan Usaha perbenihan tanaman hutan Peredaran dan pengendalian benih dan bibit tanaman hutan Sertifikasi sumber benih, mutu benih dan mutu bibit Pembangunan dan pengelolaan sumber benih dan sumber daya genetik

- 159 -

V.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari 5.1 Sekretariat Direktorat Jenderal 5.1.1 Kepala bagian program dan evaluasi Ruang lingkup Pengetahuan umum*) Pengetahuan teknis • Perundang-undangan  Rencana,  peraturan terkait sistem terkait pengelolaan program dan perencanaan sumber daya alam, anggaran pembangunan nasional lingkungan hidup, dan  Data, evaluasi,  peraturan terkait kehutanan pelaporan pengelolaan anggaran • Perundang-undangan pelaksanaan pemerintah (penyusunan terkait administrasi rencana dan dan penelaahan rencana pemerintahan (pusat/ program kerja, dan anggaran daerah) kementerian/lembaga,  Pengelolaan • Kebijakan publik tata cara revisi anggaran, sistem informasi • Administrasi, Manajemen dan penerapan bagan dan kehumasan dan Organisasi (AMO) akun standar) • Pelayanan dan komunikasi  perencanaan program publik (penyusunan dokumen • Pengadaan barang dan Renstra/Renja) jasa  perencanaan anggaran • Manajemen SDM (penyusunan dokumen • Manajemen keuangan rencana kegiatan • Sistem pengendalian anggaran K/L) intern pemerintah  arsitektur dan informasi • Pengelolaan data dan kinerja informasi  mekanisme revisi • Peraturan/kebijakan anggaran terkait dengan pengelolaan  sistem evaluasi dan hutan produksi lestari pelaporan kinerja • Program / rencana kerja  teknologi informasi terkait Sekretariat rencana, program, dan Direktorat Jenderal anggaran serta evaluasi Pengelolaan Hutan dan pelaporan. Produksi Lestari  statistik sederhana *) unsur pengetahuan, terkait  media dan teknik dengan elemen dan kriteria komunikasi serta unjuk kerja pada unit penyebaran informasi kompetensi

- 160 -

• • •

•

5.1.2 Kepala Bagian kepegawaian, organisasi dan tata laksana Ruang lingkup Pengetahuan umum*) Pengetahuan teknis Administrasi • Perundang-undangan  Peraturan terkait kepegawaian terkait pengelolaan sumber dengan kepegawaian, Pengembangan daya alam, lingkungan organisasi dan tata karier pegawai hidup, dan kehutanan laksana Administrasi • Perundang-undangan  Dasar-dasar ilmu jabatan terkait administrasi organisasi fungsional pemerintahan (pusat/  Perencanaan dan Manajemen daerah) pengelolaan sdm organisasi • Kebijakan publik (analisis jabatan, ketatalaksanaan • Administrasi, Manajemen perencanaan dan Organisasi (AMO) kebutuhan pegawai, • Pelayanan dan komunikasi pelatihan dan publik pengembangan smd, • Pengadaan barang dan jasa manajemen kinerja, • Manajemen SDM manajemen karier, • Manajemen keuangan manajemen • Sistem pengendalian intern renumerasi) pemerintah  Administrasi • Pengelolaan data dan kepegawaian informasi  Teknologi informasi • Peraturan/kebijakan terkait kepegawaian dengan pengelolaan hutan  Nilai dan budaya produksi lestari organisasi • Program / rencana kerja  Tata hubungan kerja terkait Sekretariat dan pengembangan Direktorat Jenderal organisasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari *) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi

- 161 -

5.1.3 Kepala Bagian Keuangan dan Umum Ruang lingkup Pengetahuan umum*) • Perundang-undangan  Urusan tatausaha terkait pengelolaan dan rumah tangga, sumber daya alam, kearsipan, dan lingkungan hidup, pengelolaan barang dan kehutanan milik negara • Perundang-undangan  Sarana dan terkait administrasi prasarana pemerintahan (pusat/ operasional daerah) penegakan hukum • Kebijakan publik lingkungan hidup • Administrasi, dan kehutanan Manajemen dan  Urusan administrasi Organisasi (AMO) keuangan dan • Pelayanan dan perlengkapan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan pengelolaan hutan produksi lestari • Program / rencana kerja terkait Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari *) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi













 

 

Pengetahuan teknis Peraturan/ pedoman terkait ketatausahaan (tata naskah dinas, tata kearsipan) Peraturan/ pedoma terkait keuangan (standar biaya umum, perbendaharaan negara, pajak, dll) Peraturan/ pedoman terkait perlengkapan/ barang milik negara Manajemen perkantoran (tata naskah dinas, tata kearsipan, sistem informasi kearsipan, keprotokoleran) Pengelolaan bmn (inventarisasi, pemanfaatan, pemeliharaan, penghapusan bmn) Mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah Standar akuntasi keuangan Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara Administrasi keuangan Teknologi pengolahan data (aplikasi persuratan (SIK); aplikasi simak bmn dan aplikasi barang persediaan; aplikasi keuangan (SAIBA, SILABI, SAS))

- 162 -









5.1.4 Kepala Bagian Hukum Dan Kerjasama Teknik Ruang lingkup Pengetahuan umum*) Pengetahuan teknis • Perundang-undangan Peraturan  Peraturan/pedoman terkait pengelolaan sumber perundangpenyusunan daya alam, lingkungan undangan, peraturan perundanghidup, dan kehutanan undangan dan Fasilitasi • Perundang-undangan kerjasama teknik kerjasama dan terkait administrasi dalam dan luar negeri jejaring kerja pemerintahan (pusat/  Ilmu politik dan Pertimbangan daerah) hubungan advokasi • Kebijakan publik internasional hukum • Administrasi, Manajemen  Legal drafting Administrasi dan Organisasi (AMO) kerjasama  Legal opinion • Pelayanan dan komunikasi teknik dalam  Teknik komunikasi publik negeri dan luar dan negosiasi dalam • Pengadaan barang dan jasa negeri membangun • Manajemen SDM kerjasama • Manajemen keuangan  Tipe, karakter, budaya • Sistem pengendalian intern negara lain pemerintah  Tata cara persidangan • Pengelolaan data dan bilateral maupun informasi regional • Peraturan/kebijakan terkait  Mekanisme dengan pengelolaan hutan penyusunan produksi lestari perjanjian dalam • Program / rencana kerja negeri dan luar negeri terkait Sekretariat (MoU, Grand Direktorat Jenderal Agreement, Letter of Pengelolaan Hutan Produksi Intent, Lestari implementation *) unsur pengetahuan, terkait arrangement, dengan elemen dan kriteria perjanjian kerjasama) unjuk kerja pada unit  Pengelolaan hibah kompetensi  Pertimbangan advokasi hukum  Bahasa internasional

- 163 -

5.2 Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi 5.2.1 Kepala Sub Direktorat Pemolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Ruang lingkup Pengetahuan umum*) Pengetahuan teknis • Rancang bangun, • Perundang-undangan • peraturan/mekanisme/ pola pengelolaan, terkait pengelolaan teknik terkait dengan dan rencana sumber daya alam, rancang bangun, pola pengelolaan KPHP lingkungan hidup, dan pengelolaan dan • Penyiapan peta kehutanan rencana pengelolaan pemanfaatan • Perundang-undangan kesatuan pengelolaan hutan dan peta terkait administrasi hutan produksi areal kerja calon pemerintahan (pusat/ • peraturan yang terkait IUPHHK daerah) dengan pemanfaatan • Kebijakan publik hutan produksi • Administrasi, • penataan ruang wilayah Manajemen dan • Pemanfaatan teknik Organisasi (AMO) pemetaan dan GIS • Pelayanan dan • Pemolaan arahan komunikasi publik pemanfaatn hutan • Pengadaan barang dan produksi jasa  Peraturan/pedoman/ • Manajemen SDM mekanisme terkait • Manajemen keuangan dengan ketatausahaan, • Sistem pengendalian kepegawaian, intern pemerintah keuangan, pengelolaan • Pengelolaan data dan anggaran pemerintah, informasi pelayanan perkantoran, • Peraturan/kebijakan perlengkapan/Barang terkait dengan Milik Negara, pengelolaan hutan pelaporan. produksi lestari  teknologi informasi • Program / rencana kerja terkait ketatausahaan, terkait Kesatuan kepegawaian, Pengelolaan Hutan pengelolaan BMN, serta Produksi program anggaran *) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi

- 164 -



 



5.2.2 Kepala Sub direktorat penataan kesatuan produksi Ruang lingkup Pengetahuan umum *) Penataan areal • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya kerja KPHP (zonasi alam, lingkungan hidup, dan dan/ atau bloking kehutanan area, serta rekonstruksi batas • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan KPHP) (pusat/ daerah) penilaian kinerja • Kebijakan publik PHPL • Administrasi, Manajemen rencana dan Organisasi (AMO) pengelolaan hutan jangka panjang • Pelayanan dan komunikasi publik dan pendek • Pengadaan barang dan jasa rencana bisnis • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan pengelolaan hutan produksi lestari • Program / rencana kerja terkait Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi *) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi

pengeloaan hutan Pengetahuan teknis  Peraturan terkait penataan kesatuan pengelolaan hutan produksi  Perencanaan hutan  Pemberdayaan masyarakat  manajemen pengelolan hutan produksi  Pemanfaatan teknik perpetaan dan GIS  Mekanisme/teknik penyusunan rencana pengelolaan hutan jangka panjang dan jangka pendek  Mekanisme/teknik penyusunan rencana bisnis  Mekanisme/teknik penilaian kinerja PHPL

- 165 -

5.2.3 Kepala Sub Direktorat Bina Kelembagaan Ruang lingkup Pengetahuan umum*) Kelembagaan KPHP • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan pengelolaan hutan produksi lestari • Program / rencana kerja terkait Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi *) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi

Pengetahuan teknis  Peraturan terkait pembangunan KPHP, kelembagaan, fasilitasi pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana, dan personil KPHP  Kelembagaan KPHP  Teknik identifikasi kebutuhan kelembagaan sarana, prasarana, dan personil KPHP  Perencanaan dan pengembangan SDM KPHP  Pemutakhiran data dan informasi perkembangan operasionalisasi KPHP  Pemberdayaan masyarakat  Kelola bisnis

- 166 -

5.2.4 Kepala Sub Direktorat Pemanfaatan Hutan Produksi Ruang lingkup Pengetahuan umum*) Pengetahuan teknis Pemanfaatan hutan • Perundang-undangan • Peraturan terkait ijin produksi terkait pengelolaan sumber pemanfaatan kawasan daya alam, lingkungan hutan (HHBK, jasa hidup, dan kehutanan lingkungan, • Perundang-undangan tumbuhan dan satwa terkait administrasi liar yang tidak pemerintahan (pusat/ dilindungi) daerah) • Perpetaan • Kebijakan publik (Penginderaan jauh • Administrasi, Manajemen dan GIS) dan Organisasi (AMO) • Mekanisme/teknik • Pelayanan dan komunikasi pemanfaatan kawasan publik hutan (HHBK, jasa • Pengadaan barang dan lingkungan, jasa tumbuhan dan satwa • Manajemen SDM liar yang tidak • Manajemen keuangan dilindungi) • Sistem pengendalian intern • Usaha-usaha pemerintah produktif pemanfaatan • Pengelolaan data dan kawasan hutan informasi (HHBK, jasa • Peraturan/kebijakan lingkungan, terkait dengan pengelolaan tumbuhan dan satwa hutan produksi lestari liar yang tidak • Program / rencana kerja dilindungi) terkait Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi *) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi

- 167 -

5.3 Direktorat Usaha Hutan Produksi 5.3.1 Kepala Sub Direktorat Rencana Kerja Usaha Dan Produksi Hutan Alam Ruang lingkup Pengetahuan umum*) Pengetahuan teknis rencana kerja • Perundang-undangan terkait  Peraturan terkait pemanfaatan hasil pengelolaan sumber daya dengan rencana hutan kayu, alam, lingkungan hidup, dan kerja pemanfaatan produksi hutan alam kehutanan hasil hutan kayu dan pemanfaatan • Perundang-undangan terkait dan produksi kayu kayu. administrasi pemerintahan bulat hutan alam (pusat/ daerah)  Penilaian rencana • Kebijakan publik kerja usaha • Administrasi, Manajemen pemanfaatan hasil dan Organisasi (AMO) hutan kayu dalam • Pelayanan dan komunikasi hutan alam pada publik hutan produksi • Pengadaan barang dan jasa untuk jangka 10 • Manajemen SDM tahun dan RKT • Manajemen keuangan  Pelaksanaan • Sistem pengendalian intern monitoring pemerintah realisasi produksi • Pengelolaan data dan kayu bulat hutan informasi alam • Peraturan/kebijakan terkait  Penilaian proposal dengan pengelolaan hutan IHMB produksi lestari  Perizinan • Program / rencana kerja pemanfaatan kayu terkait usaha hutan produksi  Perizinan • Kesepakatan/konvensi pembuatan koridor internasional terkait  Bimbingan teknis pengelolaan hutan produksi terkait rencana lestari kerja pemanfaatan • Manajemen pengelolaan hasil hutan kayu hutan produksi lestari dan produksi kayu • Peraturan terkait usaha bulat hutan alam hutan produksi  Sistem silvikultur • Pemberdayaan masyarakat /TPTJ Teknik • Manajemen konflik SILIN *) unsur pengetahuan, terkait  Perencanaan hutan dengan elemen dan kriteria  Manajemen hutan unjuk kerja pada unit  Perpetaan dan GIS kompetensi

- 168 -

5.3.2

Kepala Sub Direktorat Rencana Kerja Usaha Dan Produksi Hutan Tanaman Ruang lingkup Pengetahuan umum *) Pengetahuan teknis rencana kerja • Perundang-undangan terkait  Prinsip-prinsip pemanfaatan hasil pengelolaan sumber daya Penanganan hutan kayu dan alam, lingkungan hidup, dan Kelola Sosial produksi kayu pada kehutanan produksi dan hutan tanaman • Perundang-undangan terkait lingkungan administrasi pemerintahan  Perencanaan dan (pusat/ daerah) pelaksanaan • Kebijakan publik Usaha • Administrasi, Manajemen Pemanfaatan dan Organisasi (AMO) Hutan Produksi • Pelayanan dan komunikasi untuk bioenergi publik  Prinsip-prinsip • Pengadaan barang dan jasa pelaksanaan • Manajemen SDM teknis sistem • Manajemen keuangan silvikultur • Sistem pengendalian intern  Pedoman pemerintah pemantauan  Pengelolaan data dan realisasi tanaman, informasi produksi kayu • Peraturan/kebijakan terkait bulat hutan dengan pengelolaan hutan tanaman produksi lestari  Pengetahuan • Program / rencana kerja Perpetaan, Indraja terkait usaha hutan produksi dan GIS • Kesepakatan/konvensi  Sistem informasi internasional terkait Manajemen Hutan pengelolaan hutan produksi Tanaman lestari  Manajemen pengelolaan hutan produksi lestari • Peraturan perundangundangan terkait usaha hutan produksi  Pemberdayaan masyarakat  Manajemen konflik *) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi

- 169 -

5.3.3 Kepala Sub Direktorat Penilaian Kinerja Ruang lingkup Pengetahuan umum*) Penilaian kinerja • Perundang-undangan terkait usaha hutan alam pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah  Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan pengelolaan hutan produksi lestari • Program / rencana kerja terkait usaha hutan produksi • Kesepakatan/konvensi internasional terkait pengelolaan hutan produksi lestari  Manajemen pengelolaan hutan produksi lestari • Peraturan perundangundangan terkait usaha hutan produksi  Pemberdayaan masyarakat  Manajemen konflik *) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi

Usaha Hutan Alam Pengetahuan teknis  Peraturan yang terkait dengan penilaian kinerja usaha hutan alam  Pemberdayaan masyarakat (Kelola Sosial)  Inventarisasi data dasar  Pengembangan dan Integrasi Sistem Informasi Lingkup Usaha Hutan Produksi  Teknik pemanfaatan / pengelolaan hutan alam  Pengenaan sanksisanksi administratif terhadap pemegang izin pemanfaatan hutan  Teknik sistem silvikultur

- 170 -

5.3.4

Kepala Sub Direktorat Penilaian Kinerja Usaha Hutan Tanaman Ruang lingkup Pengetahuan umum*) Pengetahuan teknis Penilaian kinerja • Perundang-undangan terkait  Peraturan yang usaha hutan pengelolaan sumber daya terkait dengan tanaman alam, lingkungan hidup, dan penilaian kinerja kehutanan usaha hutan • Perundang-undangan terkait tanaman administrasi pemerintahan  Pembangunan (pusat/ daerah) hutan tanaman • Kebijakan publik industri • Administrasi, Manajemen dan  Manajemen Organisasi (AMO) pengelolan hutan • Pelayanan dan komunikasi produksi publik  Teknik sistem • Pengadaan barang dan jasa silvikultur • Manajemen SDM  Pengenaan sanksi • Manajemen keuangan administratif • Sistem pengendalian intern terhadap pemegang pemerintah izin pemanfaatan  Pengelolaan data dan informasi hutan • Peraturan/kebijakan terkait  Pengembangan dan dengan pengelolaan hutan Integrasi Sistem produksi lestari Informasi Lingkup • Program / rencana kerja Usaha Hutan terkait usaha hutan produksi Produksi • Kesepakatan/konvensi  Penilaian kinerja internasional terkait usaha hutan pengelolaan hutan produksi tanaman lestari  Perencanaan,  Manajemen pengelolaan hutan pemantauan dan produksi lestari; monitoring evaluasi • Peraturan perundangkegiatan IUPHHKundangan terkait usaha hutan HT produksi  Pemindah tanganan  Pemberdayaan masyarakat izin usaha  Manajemen konflik  Sistem informasi *) unsur pengetahuan, terkait Manajemen Hutan dengan elemen dan kriteria unjuk Tanaman kerja pada unit kompetensi

- 171 -

  



5.4 Direktorat Usaha Jasa Lingkungan dan Hasil Hutan Bukan Kayu 5.4.1 Kepala Sub Direktorat Usaha Jasa Lingkungan Ruang lingkup Pengetahuan umum*) Pengetahuan teknis Pemanfaatan jasa • Perundang-undangan terkait  Peraturan terkait pengelolaan sumber daya alam, aliran air dengan usaha jasa lingkungan hidup, dan lingkunga Pemanfaatan air kehutanan  Pengembangan Perlindungan • Perundang-undangan terkait usaha jasa keanekaragaman administrasi pemerintahan lingkungan hayati (pusat/daerah)  Mekanisme/teknik Penyelamatan dan • Kebijakan publik penilaian rencana perlindungan • Administrasi, Manajemen dan kerja/proposal usaha lingkungan, wisata Organisasi (AMO) jasa lingkungan alam di hutan • Pelayanan dan komunikasi publik produksi  Teknik valuasi usaha • Pengadaan barang dan jasa jasa lingkungan • Manajemen SDM  PNBP • Manajemen keuangan  Inventarisasi, • Sistem pengendalian intern identifikasi, pemerintah pemetaan usaha jasa  Pengelolaan data dan informasi lingkungan • Peraturan/kebijakan terkait  Peraturan/pedoman dengan pengelolaan hutan produksi lestari /mekanisme terkait • Program/rencana kerja terkait dengan Usaha Jasa Lingkungan dan ketatausahaan, Hasil Hutan Bukan Kayu kepegawaian, • Kesepakatan/konvensi keuangan, internasional terkait pengelolaan pengelolaan hutan produksi lestari anggaran  Manajemen pengelolaan hutan pemerintah, produksi lestari; pelayanan  Peraturan terkait usaha jasa perkantoran, lingkungan dan hasil hutan perlengkapan/ bukan kayu di hutan produksi Barang Milik Negara, • Peraturan terkait dengan pelaporan. pemerintah daerah di wilayah kerja  Teknologi informasi  Kewirausahaan terkait  pemberdayaan masyarakat ketatausahaan,  Pemasaran hasil hutan kepegawaian, *) *) unsur pengetahuan, terkait pengelolaan BMN, dengan elemen dan kriteria unjuk serta program kerja pada unit kompetensi anggaran

- 172 -

5.4.2

Sub Direktorat Restorasi Ekosistem Kawasan Ruang lingkup Pengetahuan umum*) Restorasi ekosistem dan pemanfaatan kawasan (budidaya tanaman obat, tanaman hias, jamu, lebah, sarang burung wallet, penangkaran satwa, dan silvopastur)

•

dan

Pemanfaatan

Pengetahuan teknis

Perundang-undangan terkait • Peraturan yang terkait pengelolaan sumber daya alam, dengan restorasi lingkungan hidup, dan kehutanan ekosistem • Perundang-undangan terkait • Peraturan yang terkait administrasi pemerintahan (pusat/ dengan pemanfatan daerah) kawasan • Kebijakan publik • Mekanisme/teknik • Administrasi, Manajemen dan inventarisasi hutan Organisasi (AMO) berkala dan penilaian • Pelayanan dan komunikasi publik rencana kerja usaha • Pengadaan barang dan jasa restorasi ekosistem dan • Manajemen SDM pemanfaatan kawasan • Manajemen keuangan • Pengembangan usaha • Sistem pengendalian intern restorasi ekosistem dan pemerintah pemanfaatan kawasan • Teknik valuasi usaha  Pengelolaan data dan informasi restorasi ekosistem dan • Peraturan/kebijakan terkait dengan pemanfaatan kawasan pengelolaan hutan produksi lestari • Program/rencana kerja terkait Usaha • PNBP Jasa Lingkungan dan Hasil Hutan • Teknik verifikasi peta dan identifikasi Bukan Kayu kegiatan pengelolaan • Kesepakatan/konvensi internasional areal restorasi terkait pengelolaan hutan produksi ekosistem dan lestari pemanfaatan  Manajemen pengelolaan hutan kawasanteknik produksi lestari; restorasi ekosistem  Peraturan terkait usaha jasa • Teknik pemanfaatan lingkungan dan hasil hutan bukan kawasan kayu di hutan produksi • inventarisasi, • Peraturan terkait dengan pemerintah identifikasi, dan daerah di wilayah kerja pemetaan usaha  Kewirausahaan pemanfaatan kawasan  pemberdayaan masyarakat • Standar hasil hutan  Pemasaran hasil hutan bukan kayu *) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi

- 173 -

5.4.3 Kepala Sub Direktorat Usaha Hasil Hutan Bukan Kayu Ruang lingkup Pengetahuan umum *) Pengetahuan teknis Usaha HHBK • Perundang-undangan terkait • Peraturan terkait pengelolaan sumber daya alam, dengan pemanfaatan lingkungan hidup, dan kehutanan hasil hutan bukan • Perundang-undangan terkait kayu di hutan administrasi pemerintahan produksi (pusat/ daerah) • Teknik inventarisasi • Kebijakan publik HHBK dan penilaian • Administrasi, Manajemen dan rencana kerja usaha Organisasi (AMO) pemanfaatan HHBK • Pelayanan dan komunikasi publik • pengembangan usaha • Pengadaan barang dan jasa hasil hutan bukan • Manajemen SDM kayu • Manajemen keuangan • Teknik valuasi usaha • Sistem pengendalian intern hasil hutan bukan pemerintah kayu • PNBP  Pengelolaan data dan informasi • Fasilitasi pemasaran • Peraturan/kebijakan terkait HHBK dengan pengelolaan hutan • Inventarisasi, produksi lestari identifikasi, • Program / rencana kerja terkait pemetaan potensi Usaha Jasa Lingkungan dan Hasil dan usaha Hutan Bukan Kayu pemanfaatan hasil • Kesepakatan/konvensi hutan bukan kayu. internasional terkait pengelolaan • Pengembangan usaha hutan produksi lestari pemanfaatan HHBK  Manajemen pengelolaan hutan di Hutan Produksi produksi lestari; • Standar hasil hutan  Peraturan terkait usaha jasa bukan kayu lingkungan dan hasil hutan bukan kayu di hutan produksi • Peraturan terkait dengan pemerintah daerah di wilayah kerja  Kewirausahaan  pemberdayaan masyarakat  Pemasaran hasil hutan *) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi

- 174 -

5.4.4 Kepala Sub Direktorat Penilaian Kinerja Usaha Ruang lingkup Pengetahuan umum*) Pengetahuan teknis Penilaian kinerja • Perundang-undangan terkait  Pedoman teknis usaha jasa pengelolaan sumber daya alam, penilaian / valuasi lingkungan, lingkungan hidup, dan kehutanan kinerja usaha. hasil hutan • Perundang-undangan terkait  Peraturan terkait bukan kayu, administrasi pemerintahan usaha pemanfaatan pemanfaatan (pusat/ daerah) jasa lingkungan. kawasan dan • Kebijakan publik  Peraturan terkait restorasi • Administrasi, Manajemen dan usaha pemanfaatan ekosistem Organisasi (AMO) hasil hutan bukan • Pelayanan dan komunikasi publik kayu • Pengadaan barang dan jasa  Peraturan terkait • Manajemen SDM usaha restorasi • Manajemen keuangan ekosistem dan • Sistem pengendalian intern pemanfaatan pemerintah kawasan  Pengelolaan data dan informasi  Peraturan • Peraturan/kebijakan terkait Perencanaan dan dengan pengelolaan hutan pelaksanaan kinerja produksi lestari unit management • Program / rencana kerja terkait  Restorasi ekosistem Usaha Jasa Lingkungan dan Hasil  Standar Hutan Bukan Kayu produk/proses • Kesepakatan/konvensi terkait hasil hutan internasional terkait pengelolaan bukan kayu dan jasa hutan produksi lestari lingkungan  Manajemen pengelolaan hutan  Valuasi sumberdaya produksi lestari hutan non kayu dan  Peraturan terkait usaha jasa jasa lingkungan lingkungan dan hasil hutan bukan kayu di hutan produksi • Peraturan terkait dengan pemerintah daerah di wilayah kerja  Kewirausahaan  pemberdayaan masyarakat  Pemasaran hasil hutan *) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi

- 175 -

5.5 Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan 5.5.1 Kepala Sub Direktorat Pemolaan Pengolahan Hasil Hutan Ruang lingkup Pengetahuan umum*) Pengetahuan teknis Industri primer • Perundang-undangan terkait  Peraturan terkait dengan hasil hutan pengelolaan sumber daya investasi alam, lingkungan hidup, dan  Peraturan terkait dengan kehutanan IUIPHH • Perundang-undangan terkait  Peraturan terkait administrasi pemerintahan pemanfaatan hasil hutan (pusat/ daerah)  Peraturan terkait evaluasi • Kebijakan publik IUIPHH • Administrasi, Manajemen  Manajemen industri dan dan Organisasi (AMO) teknologi pengolahan • Pelayanan dan komunikasi hasil hutan publik  Kemitraan • Pengadaan barang dan jasa  Penilaian perijinan • Manajemen SDM  kinerja pengolahan hasil • Manajemen keuangan hutan • Sistem pengendalian intern  pedoman kemitraan pemerintah  Prinsip-prinsip Clustering  Pengelolaan data dan IPHHK informasi  Pedoman revitalisasi dan • Peraturan/kebijakan terkait restrukturisasi industri dengan pengelolaan hutan primer hasil hutan produksi lestari  Pedoman • Program / rencana kerja penilaian/evaluasi kinerja terkait Pengolahan dan industri pengolahan hasil Pemasaran Hasil Hutan hutan • Kesepakatan/konvensi  Peraturan/pedoman/mek internasional terkait anisme terkait dengan pengelolaan hutan produksi ketatausahaan, lestari kepegawaian, keuangan,  Manajemen pengelolaan pengelolaan anggaran hutan produksi lestari; pemerintah, pelayanan  Peraturan terkait Industri perkantoran, Primer Hasil Hutan perlengkapan/Barang  pemberdayaan masyarakat Milik Negara, pelaporan. *) unsur pengetahuan, terkait  teknologi informasi dengan elemen dan kriteria terkait ketatausahaan, unjuk kerja pada unit kepegawaian, pengelolaan kompetensi BMN, serta program anggaran

- 176 -

5.5.2

Kepala Sub Direktorat Pengendalian Bahan Baku Dan Produksi Industri Primer Hasil Hutan Ruang lingkup Pengetahuan umum*) Pengetahuan teknis Pengendalian bahan • Perundang-undangan  Peraturan terkait baku dan produksi terkait pengelolaan sumber IUIPHH industri hasil hutan daya alam, lingkungan  Peraturan terkait hidup, dan kehutanan bahan baku dan • Perundang-undangan produksi industri terkait administrasi primer pemerintahan (pusat/  Pengendalian bahan daerah) baku industri • Kebijakan publik  Peningkatan • Administrasi, Manajemen produksi kayu dan Organisasi (AMO) olahan • Pelayanan dan komunikasi  Rencana pemenuhan publik bahan baku industri • Pengadaan barang dan jasa hasil hutan • Manajemen SDM  Proses pengolahan • Manajemen keuangan hasil hutan pada • Sistem pengendalian intern industri pengolahan pemerintah hasil hutan kayu dan  Pengelolaan data dan proses pengolahan informasi hasil hutan bukan • Peraturan/kebijakan terkait kayu dengan pengelolaan hutan  Teknologi mesin produksi lestari pengolah industri • Program / rencana kerja hasil hutan kayu dan terkait Pengolahan dan bukan kayu Pemasaran Hasil Hutan  Diversifikasi Produk • Kesepakatan/konvensi yang berasal dari internasional terkait Limbah Produksi pengelolaan hutan produksi  Inovasi teknologi lestari • Standarisasi produk  Manajemen pengelolaan hutan produksi lestari  Peraturan terkait Industri Primer Hasil Hutan  Pemberdayaan masyarakat  *) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi

- 177 -

5.5.3 Kepala Sub Ruang lingkup sertifikasi dan • pemasaran hasil hutan •

• • • • • • •  •

•

•

   

direktorat sertifikasi dan pemasaran hasil hutan Pengetahuan umum*) Pengetahuan teknis Perundang-undangan terkait  Peraturan pengelolaan sumber daya Perundangan terkait alam, lingkungan hidup, dan sertifikasi dan kehutanan pemasaran hasil Perundang-undangan terkait hutan administrasi pemerintahan  Pemberdayaan (pusat/ daerah) masyarakat Kebijakan publik  Kemitraan Administrasi, Manajemen  Standarisasi dan dan Organisasi (AMO) sertifikasi produk Pelayanan dan komunikasi  Pemasaran hasil publik  Sistem verifikasi Pengadaan barang dan jasa dan legalitas kayu Manajemen SDM (SVLK) Manajemen keuangan  Prinsip sertifikasi Sistem pengendalian intern voluntary dan pemerintah mandatory Pengelolaan data dan  Peraturan/ informasi kerjasama yang Peraturan/kebijakan terkait terkait perdagangan dengan pengelolaan hutan dalam dan luar produksi lestari negeri Program/rencana kerja  Prinsip sertifikasi/ terkait Pengolahan dan ISO standar Pemasaran Hasil Hutan Kesepakatan/konvensi internasional terkait pengelolaan hutan produksi lestari Manajemen pengelolaan hutan produksi lestari Peraturan terkait Industri Primer Hasil Hutan pemberdayaan masyarakat *) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi

- 178 -

5.5.4

Kepala Sub direktorat notifikasi ekspor dan impor produk industry hasil hutan Ruang lingkup Pengetahuan umum*) Pengetahuan teknis Notifikasi ekspor dan • Perundang-undangan terkait  Peraturan impor produksi pengelolaan sumber daya Perundangan terkait industri hasil hutan alam, lingkungan hidup, dan notifikasi ekspor kehutanan dan impor • Perundang-undangan terkait  Peraturan tentang administrasi pemerintahan ekspor dan impor (pusat/ daerah) produk kehutanan • Kebijakan publik (kayu) • Administrasi, Manajemen  Peraturan terkait dan Organisasi (AMO) legalitas kayu • Pelayanan dan komunikasi  Sistem informasi publik legalitas kayu • Pengadaan barang dan jasa  Prinsip/mekanisme • Manajemen SDM /teknik penerbitan • Manajemen keuangan dokumen V-legal • Sistem pengendalian intern  Sistem Verifikasi pemerintah dan Legalitas Kayu  Pengelolaan data dan (SVLK) / sertifikasi informasi  Kerjasama bilateral • Peraturan/kebijakan terkait antar negara terkait dengan pengelolaan hutan perdagangan produksi lestari  Bahasa inggris • Program / rencana kerja  Perdagangan terkait Pengolahan dan Internasional Pemasaran Hasil Hutan  Prinsip/mekanisme • Kesepakatan/konvensi /teknik penerbitan internasional terkait dokumen V legal pengelolaan hutan produksi  Prinsip pemberian lestari rekomendasi impor  Manajemen pengelolaan hutan produksi lestari  Peraturan terkait Industri Primer Hasil Hutan  pemberdayaan masyarakat *) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi

- 179 -

5.6 Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan 5.6.1 Kepala Sub Direktorat Penerimaan Negara Ruang lingkup Pengetahuan umum*) Penerimaan Negara • Perundang-undangan terkait Bukan Pajak Sumber pengelolaan sumber daya daya alam kehutanan alam, lingkungan hidup, dan di hutan produksi kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah  Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan pengelolaan hutan produksi lestari • Program / rencana kerja terkait dengan Iuran dan Peredaran Hasil Hutan • Kesepakatan/konvensi internasional terkait pengelolaan hutan produksi lestari  Manajemen pengelolaan hutan produksi lestari; • Peraturan terkait iuran peredaran hasil hutan  Kesepakatan/konvensi internasional terkait peredaran hasil hutan *) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi

Bukan Pajak Pengetahuan teknis  Peraturan Perundangan penerimaan negara bukan pajak  Perencanaan target penerimaan negara bukan pajak  Pedoman penetapan harga patokan  Prinsip-prinsip pengenaan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak  Pemungutan IIUPHH, PSDH dan DR  Rekonsiliasi harga pasar  Peraturan/ pedoman/ mekanisme terkait dengan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, pengelolaan anggaran pemerintah, pelayanan perkantoran, perlengkapan/ Barang Milik Negara, pelaporan.  teknologi informasi terkait ketatausahaan, kepegawaian, pengelolaan BMN, serta program anggaran

- 180 -

5.6.2 Kepala Sub Direktorat Peredaran Hasil Hutan Ruang lingkup Pengetahuan umum*) Pengetahuan teknis peredaran hasil • Perundang-undangan terkait  Peraturan hutan pengelolaan sumber daya alam, Perundangan lingkungan hidup, dan terkait peredaran kehutanan hasil hutan • Perundang-undangan terkait  Penatausahaan administrasi pemerintahan hasil hutan yang (pusat/ daerah) berasal dari • Kebijakan publik hutan negara • Administrasi, Manajemen dan baik hasil hutan Organisasi (AMO) kayu maupun • Pelayanan dan komunikasi bukan kayu publik  Penatausahaan • Pengadaan barang dan jasa hasil hutan yang • Manajemen SDM berasal dari • Manajemen keuangan hutan milik / • Sistem pengendalian intern hutan hak hasil pemerintah budi daya  Pengelolaan data dan informasi  Penatausahaan • Peraturan/kebijakan terkait hasil hutan dan dengan pengelolaan hutan Teknologi produksi lestari informasi SIPUH • Program / rencana kerja terkait (sistem informasi dengan Iuran dan Peredaran penatausahaan Hasil Hutan hasil hutan • Kesepakatan/konvensi online) internasional terkait  Pengujian hasil pengelolaan hutan produksi hutan lestari  Pemasaran hasil  Manajemen pengelolaan hutan hutan produksi lestari  Pemahaman • Peraturan perundang-undangan terkait peraturan terkait iuran peredaran hasil dibidang teknologi hutan informasi  Kesepakatan/konvensi internasional terkait peredaran hasil hutan *) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi

- 181 -

5.6.3 Kepala Sub Direktorat Pengukuran Dan Pengujian Hasil Hutan Ruang lingkup Pengetahuan umum*) Pengetahuan teknis  Pengukuran dan • Perundang-undangan terkait  Peraturan pengelolaan sumber daya pengujian hasil Perundangan terkait alam, lingkungan hidup, dan hutan pengukuran dan kehutanan pengujian hasil  Metode, sarana, hutan dan tenaga teknis • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan pengukuran hasil  Peraturan (pusat/ daerah) hutan perundang• Kebijakan publik undangan terkait • Administrasi, Manajemen dan pemanfaatan dan Organisasi (AMO) peredaran hasil • Pelayanan dan komunikasi hutan publik  Peraturan • Pengadaan barang dan jasa perundang• Manajemen SDM undangan terkait • Manajemen keuangan standar pengukuran • Sistem pengendalian intern dan pengujian hasil pemerintah hutan  Pengelolaan data dan informasi  Standar • Peraturan/kebijakan terkait produk/proses dengan pengelolaan hutan pengukuran dan produksi lestari pengujian hasil • Program / rencana kerja hutan terkait dengan Iuran dan  Metode pengukuran Peredaran Hasil Hutan dan pengujian hasil • Kesepakatan/konvensi hutan internasional terkait pengelolaan hutan produksi lestari  Manajemen pengelolaan hutan produksi lestari • Peraturan perundangundangan terkait iuran peredaran hasil hutan  Kesepakatan/konvensi internasional terkait peredaran hasil hutan *) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi

- 182 -

5.6.4 Kepala Sub Direktorat Tertib Peredaran Hasil Hutan Ruang lingkup Pengetahuan umum*) Pengetahuan teknis tertib peredaran • Perundang-undangan terkait  Peraturan hasil hutan pengelolaan sumber daya alam, Perundangan lingkungan hidup, dan terkait peredaran kehutanan hasil hutan • Perundang-undangan terkait  Peraturan administrasi pemerintahan Perundangan (pusat/ daerah) terkait pengukuran • Kebijakan publik dan pengujian hasil • Administrasi, Manajemen dan hutan Organisasi (AMO)  Peraturan • Pelayanan dan komunikasi perundangpublik undangan terkait • Pengadaan barang dan jasa pemanfaatan dan • Manajemen SDM peredaran hasil • Manajemen keuangan hutan • Sistem pengendalian intern  Peraturan pemerintah perundang Pengelolaan data dan informasi undangan terkait • Peraturan/kebijakan terkait standar dengan pengelolaan hutan pengukuran dan produksi lestari pengujian hasil • Program / rencana kerja terkait hutan dengan Iuran dan Peredaran  Peraturan tentang Hasil Hutan penatausahaa hasil • Peraturan terkait pelanggaran hutan kayu dibidang peredaran hasil hutan  Peraturan dan PNBP perundangan • Kesepakatan/konvensi penerimaan negara internasional terkait pengelolaan bukan pajak hutan produksi lestari  Post audit PHPL  Manajemen pengelolaan hutan  Peraturan terkait produksi lestari; audit sistem • Peraturan terkait iuran peredaran hasil hutan  Kesepakatan/konvensi  internasional terkait peredaran hasil hutan *) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi

- 183 -

5.7 Balai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari 5.7.1

Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

Ruang Lingkup

Pengetahuan umum*)

Pengetahuan Teknis

 Kesatuan pengelolaan •


hutan produksi  Usaha hutan produksi dan hutan

industri

Perundang-undangan

hasil •

 Pembangunan KPHP


 Pemberdayaan


masyarakat,

Perundang-undangan

kemitraan


kerjasama


 Perencanaan hutan

•

Kebijakan publik

•


peredaran


hutan

•


•

 Pemanfaatan dan


 Penatausahaan  Pemanfaatan hutan produksi

•

Manajemen SDM

•

Manajemen keuangan

•


 Peraturan tentang kepegawaian  Pengelolaan

pemerintah

keuangan


barang

informasi

negara

 Peraturan/kebijakan terkait dengan Balai Pengelolaan Hutan Produksi  Manajemen

pengelolaan

hutan produksi lestari *)unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi

hasil

hasil hutan

jasa

•

dan

dan milik

- 184 -

VI. Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan 6.1 Sekretariat Direktorat Jenderal 6.1.1 Kepala Bagian Program dan Evaluasi • •

• •

Ruang lingkup Rencana, program • dan anggaran Evaluasi, pelaporan kinerja, rencana kegiatan, program kerja dan anggaran • Pengelolaan data dan informasi Kehumasan • •

Pengetahuan umum*) Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) Kebijakan publik Administrasi, manajemen dan organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/ kebijakan terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, • Kesepakatan/konvensi internasional terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan • Program / rencana kerja terkait Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pengelolaan Kerusakan Lingkungan • AMDAL • Audit Lingkungan Hidup *) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi

•

•

• •

• • •

• • •

•

Pengetahuan teknis Peraturan terkait sistem perencanaan pembangunan nasional Peraturan terkait pengelolaan anggaran pemerintah (penyusunan dan penelaahan rencana kerja, dan anggaran kementerian/lembaga, tata cara revisi anggaran, dan penerapan bagan akun standar) Perencanaan program (penyusunan dokumen Renstra/Renja) Perencanaan anggaran (penyusunan dokumen rencana kegiatan anggaran K/L) Mekanisme revisi anggaran Sistem evaluasi dan pelaporan kinerja Teknologi informasi rencana, program, dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan Statistik sederhana Media dan teknik komunikasi serta penyebaran informasi Metode evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan dan anggaran berbasis web (e-monev) Humas dan pemberitaan

- 185 -

6.1.2 • • • •

Kepala Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

Ruang lingkup Administrasi • Kepegawaian Pengembangan pegawai Administrasi jabatan fungsional • Organisasi dan ketatalaksanaan

Pengetahuan umum*) Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, manajemen dan organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasiPengelolaan data dan informasi • Peraturan/ kebijakan terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, • Kesepakatan/konvensi internasional terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan • Program / rencana kerja terkait Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pengelolaan Kerusakan Lingkungan • AMDAL • Audit Lingkungan Hidup *) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi

•

• •

• •

• •

Pengetahuan teknis Peraturan terkait dengan kepegawaian, organisasi dan tata laksana Dasar-dasar ilmu organisasi Perencanaan dan pengelolaan SDM (analisis jabatan dan evaluasi jabatan, analisis beban kerja perencanaan kebutuhan pegawai, pelatihan dan pengembangan SDM, manajemen kinerja, manajemen karier, manajemen renumerasi) Administrasi kepegawaian Teknologi informasi kepegawaian (aplikasi SIMPEG, aplikasi presensi) Nilai dan budaya organisasi Tata hubungan kerja dan pengembangan organisasi

- 186 -

6.1.3     


Ruang lingkup Ketatausahaan Rumah tangga Perlengkapan Kearsipan Administrasi keuangan

Pengetahuan umum*) • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, manajemen dan organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/ kebijakan terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, • Kesepakatan/konvensi internasional terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan • Program / rencana kerja terkait Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pengelolaan Kerusakan Lingkungan • AMDAL • Audit Lingkungan Hidup *) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi











     

Pengetahuan teknis Peraturan/pedoman terkait ketatausahaan (tata naskah dinas, tata kearsipan) Peraturan/pedoman terkait keuangan (Standar biaya umum, perbendaharaan negara, pajak, dll) Peraturan/pedoman terkait perlengkapan/Barang Milik Negara Manajemen perkantoran (tata naskah dinas, tata kearsipan, sistem informasi kearsipan, keprotokoleran) Pengelolaan BMN (inventarisasi, pemanfaatan, pemeliharaan, penghapusan BMN) Mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah Standar akuntasi keuangan Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara Administrasi keuangan Teknologi pengolahan data Sistem dan teknologi pelaporan, kearsipan (SIK), Kepegawaian (SIMPEG), Simak BMN dan aplikasi barang persediaan, keuangan (SAIBA, SILABI, SAS)

- 187 -

6.1.4 •

•

Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik

Ruang lingkup Penyusunan • rancangan peraturan perundang-undangan, penelaahan, pertimbangan, advokasi hukum • Administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan luar negeri • •

Pengetahuan umum*) Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) Kebijakan publik Administrasi, manajemen dan organisasi pemerintahan (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan • Program / rencana kerja terkait Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pengelolaan Kerusakan Lingkungan • AMDAL • Audit Lingkungan Hidup *) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi





     

  

Pengetahuan teknis Kesepakatan/konvensi internasional terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan Peraturan terkait dengan penyusunan peraturan perundangundangan dan kerjasama teknik dalam dan luar negeri Ilmu politik dan Hubungan Internasional Pendampingan/ advokasi hukum Legal drafting Legal opinion Teknik komunikasi dan negosiasi dalam membangun kerjasama Mekanisme penyusunan perjanjian dalam negeri dan luar negeri (MoU, Grand Agreement, Letter of Intent, implementation arrangement, perjanjian kerjasama) Tata cara persidangan bilateral maupun regional Pengelolaan hibah Bahasa internasional

- 188 -

6.2 Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut 6.2.1

Kepala Subdirektorat Inventarisasi dan Penetapan

Ruang lingkup Inventarisasi dan • penetapan ekosistem gambut

Pengetahuan umum*) Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, manajemen dan organisasi pemerintahan (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan /kebijakan terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, • Kesepakatan/konvensi internasional terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan • Program / rencana kerja terkait Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut • AMDAL • Audit Lingkungan Hidup *) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi

• • • • • •

Pengetahuan teknis Perpetaan / Sistem Informasi Geografis Ekosistem rawa gambut Tata ruang pemanfaatan lahan Tanah Hidrologi lahan gambut Metode inventarisasi

- 189 -

6.2.2

Kepala Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Kerusakan Gambut

Ruang lingkup Perencanaan • pengendalian kerusakan gambut

Pengetahuan umum*) Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, manajemen dan organisasi pemerintahan (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan /kebijakan terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, • Kesepakatan/konvensi internasional terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan • Program / rencana kerja terkait Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut • AMDAL • Audit Lingkungan Hidup *) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi

     

Pengetahuan teknis Perencanaan tata ruang wilayah dan perencanaan umum Ekosistem hutan rawa gambut Ilmu kehutanan Perpetaan/ Sistem Informasi Geografis Perencanaan, evaluasi, dan pelaporan anggaran Metode evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan dan anggaran berbasis web (e-monev)

- 190 -

6.2.3

Kepala Subdirektorat Pelestarian Ekosistem Gambut

Ruang lingkup Pelestarian ekosistem gambut

Pengetahuan umum*) • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, manajemen dan organisasi pemerintahan (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan /kebijakan terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, • Kesepakatan/konvensi internasional terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan • Program / rencana kerja terkait Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut • AMDAL • Audit Lingkungan Hidup *) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi

      

Pengetahuan teknis Tata cara pengelolaan ekosistem gambut Tata cara pemetaan kerusakan ekosistem gambut Tata cara pengelolaan air ekosistem gambut Tata cara pemulihan ekosistem gambut Tata cara pemantauan dan evaluasi kerusakan ekosistem gambut Pemberdayaan masyarakat pada ekosistem gambut Kelembagaan pengelolaan ekosistem gambut di pusat, provinsi, dan kabupaten/kota

- 191 -

6.3 Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut 6.3.1

Kepala

Sub

Direktorat

Perencanaan

Pengendalian

Pencemaran dan Kerusakan Ruang lingkup Perencanaan • pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut •

Pengetahuan umum*) Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, manajemen dan organisasi pemerintahan (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan /kebijakan terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan • Kesepakatan/konvensi internasional terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan • Program / rencana kerja terkait Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut • AMDAL • Audit Lingkungan Hidup • Daya dukung lingkungan pesisir dan laut • Manajemen konflik *) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi

Pengetahuan teknis • Peraturan/ kebijakan terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut • Pengelolaan lingkungan pesisir dan laut secara terpadu • Baku mutu lingkungan dan kriteria baku kerusakan lingkungan pesisir dan laut • Penyusunan naskah kerjasama dalam Negeri (pusatdaerah) dan luar Negeri • Metode pelaporan melalui Sistem Informasi Kearsipan (SIK) • Metode evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan dan anggaran berbasis web (e-monev) • Negosiasi • Sistem dan teknologi keuangan negara • Bahasa inggris

- 192 -

6.3.2

Kepala Sub Direktorat Inventarisasi dan Status Mutu

Ruang lingkup Inventarisasi ekosistem • pesisir dan laut, dan penetapan status mutu laut

Pengetahuan umum*) Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, manajemen dan organisasi pemerintahan (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan /kebijakan terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, • Kesepakatan/konvensi internasional terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan • Program / rencana kerja terkait Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut • AMDAL • Audit Lingkungan Hidup • Statistik • Manajemen konflik *) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi

•

• • • • • • • • • •

•

Pengetahuan teknis Peraturan/ kebijakan terkait inventarisasi dan penetapan status mutu laut Inventarisasi ekosistem pesisir dan laut Status mutu laut Metode pengambilan sampel air laut Metode uji kualitas air Pemantauan kualitas air laut Metode pemantauan kerusakan ekosistem pesisir Metode penetapan status mutu laut Baku Mutu Lingkungan (Air Permukaan, air Laut dan limbah cair) Pemetaan ekosistem pesisir dan laut Baku Kerusakan Ekosistem pesisir dan laut (Mangrove, Padang Lamun, Terumbu karang, dan vegetasi pantai lainnya) Indeks kepekaan lingkungan pesisir dan laut

- 193 -

6.3.3

Kepala

Sub

direktorat

Pengendalian

Pencemaran

dan

Kerusakan Wilayah I dan II Ruang lingkup Pencegahan, • pemantauan, penanggulan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan pesisir • dan laut

Pengetahuan umum*) Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, manajemen dan organisasi pemerintahan (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan /kebijakan terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, • Kesepakatan/konvensi internasional terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan • Program / rencana kerja terkait Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut • AMDAL • Audit Lingkungan Hidup • Penyusunan perundangan, kebijakan termasuk konsep perizinan lingkungan *) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi

•

•

•

• • • • • • • • • •

Pengetahuan teknis Peraturan / kebijakan terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut Pencegahan pencemaran kerusakan ekosistem pesisir dan laut Penanggulangan dan Pemulihan kerusakan ekosistem pesisir dan laut Pemantauan kegiatan di wilayah pesisir dan laut Metode pencegahan pencemaran air laut Metode pemantauan pencemaran kualitas air laut Metode pemantauan kerusakan ekosistem pesisir dan laut Tata cara penanggulangan tumpahan minyak Perizinan pembuangan air limbah ke laut Karakteristik air limbah Proses produksi dan pengolahan air limbah Pengelolaan lingkungan pesisir dan laut secara terpadu Manajemen konflik

- 194 -

6.4 Direktorat Pengendalian Pencemaran Air 6.4.1

Kepala Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Pencemaran Air

Ruang lingkup Perencanaan Pengendalian Pencemaran Air

Pengetahuan umum*) Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, manajemen dan organisasi pemerintahan (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan / kebijakan terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, • Kesepakatan/konvensi internasional terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan • Program / rencana kerja terkait Direktorat Pengendalian Pencemaran Air • Audit Lingkungan Hidup • Peraturan / kebijakan pencemaran air • Pengendalian pencemaran air • Penyusunan Perundangan, kebijakan termasuk konsep perizinan lingkungan *) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi •

Pengetahuan teknis Penyusunan program dan perencanaan anggaran • Metode penyusunan naskah kesepahaman dan naskah perjanjian kerja sama • Evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan dan anggaran berbasis web (e-monev) • Penyusunan baku mutu air • Pengembangan kebijakan pengendalian pencemaran air • AMDAL • Sistem evaluasi dan pelaporan kinerja •

- 195 -

6.4.2

Kepala Subdirektorat Inventarisasi dan Alokasi Beban Pencemaran

Ruang lingkup Inventarisasi dan Alokasi Beban Pencemaran

Pengetahuan umum*) • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, manajemen dan organisasi pemerintahan (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan /kebijakan terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, • Kesepakatan/konvensi internasional terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan • Program / rencana kerja terkait Direktorat Pengendalian Pencemaran Air • Audit Lingkungan Hidup • Peraturan / kebijakan terkait pengendalian pencemaran air • Peraturan / kebijakan terkait kualitas air *) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi

• • •

•

• • •

Pengetahuan teknis Inventarisasi sumber pencemar Identifikasi potensi beban pencemar dari sumber pencemar Pemantauan kualitas air sungai untuk menetapkan status mutu kualitas air sungai dan perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA) Rekapitulasi Inventarisasi sumber pencemar dari provinsi dan identifikasi sumber AMDAL Perhitungan daya dukung dan daya tampung beban pencemaran air Penghitungan dan penetapan alokasi beban pencemaran air

- 196 -

6.4.3

Kepala Subdirektorat Pengendalian Pencemaran Industri

Ruang lingkup Pengendalian • pencemaran air dari kegiatan • industri

Pengetahuan umum*) Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, manajemen dan organisasi pemerintahan (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan / kebijakan terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, • Kesepakatan/konvensi internasional terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan • Program / rencana kerja terkait Direktorat Pengendalian Pencemaran Air • AMDAL • Audit Lingkungan Hidup • Penyusunan perundangan, kebijakan termasuk konsep perizinan lingkungan • Peraturan / kebijakan tentang pengendalian pencemaran air • Peraturan / kebijakan terkait pengelolaan kualitas air • Pengendalian pencemaran air • Kegiatan industri *) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi

•

•

•

•

• •

•

• •

• • •

Pengetahuan teknis Peraturan/ kebijakan terkait pengendalian pencemaran air kegiatan industri ekstraktif dan pengolahan Metode perhitungan beban pencemaran air dari kegiatan industri ekstraktif dan pengolahan Metode perhitungan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) kegiatan industri ekstraktif dan pengolahan Sistem monitoring dan evaluasi pengendalian pencemaran kegiatan industri ekstraktif dan pengolahan Pengelolaan data dan informasi pencemaran industri Rekapitulasi data dan informasi terkait kegiatan industri ekstraktif dan pengolahan Informasi sebaran sungai dan Daerah Aliran Sungai untuk sumber pencemar kegiatan industri ekstraktif dan pengolahan AMDAL Proses kegiatan industri, terutama yang menghasilkan air limbah Proses penanganan air limbah industri Strategi penurunan beban pencemaran air limbah industri Proses perizinan pembuangan air limbah

- 197 -

6.4.4

Kepala Subdirektorat Pengendalian Pencemaran Limbah Domestik

Ruang lingkup Pengendalian Pencemaran air limbah domestik

Pengetahuan umum*) • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, manajemen dan organisasi pemerintahan (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan / kebijakan terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, • Kesepakatan/konvensi internasional terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan • Program / rencana kerja terkait Direktorat Pengendalian Pencemaran Air • AMDAL • Audit Lingkungan Hidup • Peraturan / kebijakan terkait pengendalian pencemaran limbah • Pengendalian pencemaran limbah • Karakteristik limbah • Limbah domestik *) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi

•

•

•

• •

•

• • • •

Pengetahuan teknis Metode perhitungan beban pencemaran air dari kegiatan prasarana dan jasa dan rumah tangga Metode perhitungan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) kegiatan prasarana dan jasa dan rumah tangga Sistem monitoring dan evaluasi pengendalian pencemaran kegiatan prasarana dan jasa dan rumah tangga Pengelolaan data dan informasi pencemaran limbah domestik Rekapitulasi data dan informasi terkait kegiatan atau sektor prasarana dan jasa dan rumah tangga Informasi sebaran sungai dan Daerah Aliran Sungai untuk sumber pencemar kegiatan prasarana dan jasa dan rumah tangga AMDAL Karakteristik air limbah domestik Proses Penanganan air limbah domestik Strategi penurunan beban pencemaran air dari sumber domestik

- 198 -

6.4.5

Kepala Subdirektorat Pengendalian Pencemaran Limbah Usaha Kecil dan Non Institusi

Ruang lingkup Pengendalian • pencemaran air limbah usaha kecil dan non institusi •

Pengetahuan umum*) Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, manajemen dan organisasi pemerintahan (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan / kebijakan terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, • Kesepakatan/konvensi internasional terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan • Program / rencana kerja terkait Direktorat Pengendalian Pencemaran Air • AMDAL • Audit Lingkungan Hidup • Peraturan / kebijakan terkait pengendalian pencemaran limbah • Pengendalian pencemaran limbah • Karakteristik limbah *) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi

•

•

•

•

•

•

• • • •

Pengetahuan teknis Peraturan/ kebijakan mengenai pengendalian pencemaran air dari kegiatan usaha kecil dan non institusi (non point source) Metode perhitungan beban pencemaran air dari kegiatan usaha kecil dan non institusi (non point source) Metode perhitungan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari kegiatan usaha kecil dan non institusi (non point source) Sistem monitoring dan evaluasi pengendalian pencemaran air dari kegiatan usaha kecil dan non institusi (non point source) Rekapitulasi data dan informasi terkait kegiatan pengendalian pencemaran air dari kegiatan usaha kecil dan non institusi (non point source) Pemetaan sebaran penduduk untuk perhitungan sumber pencemar dari kegiatan usaha kecil dan non institusi (non point source) AMDAL Karakteristik air limbah usaha kecil dan non institusi Proses Penanganan air usaha kecil dan non institusi Strategi penurunan beban pencemaran air dari usaha kecil dan non institusi

- 199 -

6.5 Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara 6.5.1

Kepala Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Pencemaran Udara

Ruang lingkup Perencanaan pengendalian pencemaran udara

Pengetahuan umum*) Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, manajemen dan organisasi pemerintahan (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan / kebijakan terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, • Kesepakatan/konvensi internasional terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan • Program / rencana kerja terkait Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara • AMDAL • Audit Lingkungan Hidup • Sistem pengawasan manajemen internal • Peraturan / kebijakan terkait pengendalian pencemaran udara • Kebijakan energi ramah lingkungan • Kebijakan teknologi terbaik ramah lingkungan • Harmonisasi standar internasional • Konsep perencanaan kebijakan pengendalian pencemaran udara *) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi •

• • •

•

•

• •

Pengetahuan teknis Bahasa Inggris Konsep energi dan teknologi terbaik ramah lingkungan Konsep environmental sustainable transport, transportasi hijau, industri hijau dan sistem pengelolaan kualitas udara Konsep manajemen pemantauan, metoda sampling pengendalian pencemaran udara Metode evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan dan anggaran berbasis web (e-monev) Teknik diplomasi dan negosiasi Penyusunan program dan perencanaan anggaran

- 200 -

6.5.2

Kepala Subdirektorat Inventarisasi dan Pengelolaan Kualitas Udara

Ruang lingkup Inventarisasi dan • Pengelolaan Kualitas Udara

Pengetahuan umum*) Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, manajemen dan organisasi pemerintahan (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan / kebijakan terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, • Kesepakatan/konvensi internasional terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan • Program / rencana kerja terkait Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara • AMDAL • Audit Lingkungan Hidup • Peraturan / kebijakan terkait pencemaran udara • Pengendalian pencemaran udara • Kualitas udara • Inventarisasi dan pemantauan kondisi kualitas udara • Daya dukung dan daya tampung lingkungan (termasuk penetapan daya tampung beban pencemaran dan alokasi beban limbah) *) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi

• • • • • •

• •

• • • •

•

Pengetahuan teknis Metode inventarisasi dan pengelolaan kualitas udara Pemetaan dalam peta GIS Tata ruang Konsep pengelolaan kualitas udara Database inventarisasi dan kualitas udara Jejaring kerjasama antar kab/kota dan provinsi dalam pengelolaan kualitas udara ambien Modeling kualitas udara ambien Konsep pengendalian, penanggulangan, pencegahan pencemaran udara Konsep perpindahan pencemaran udara lintas batas wilayah Konsep Indeks Kualitas Udara Konsep Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Pengaruh emisi dari sumber pencemar terhadap kualitas udara ambien Perencanaan pengelolaan kualitas udara skala kab/kota, provinsi, dan nasional

- 201 -

6.5.3

Kepala Subdirektorat Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Bergerak

Ruang lingkup Pengendalian • Pencemaran Udara Sumber Bergerak

Pengetahuan umum*) Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, manajemen dan organisasi pemerintahan (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan / kebijakan terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, • Kesepakatan/konvensi internasional terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan • Program / rencana kerja terkait Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara • AMDAL • Audit Lingkungan Hidup • Peraturan / kebijakan terkait pencemaran udara • Pengendalian pencemaran udara dari sumber bergerak • Daya dukung dan daya tampung lingkungan (termasuk penetapan daya tampung beban pencemaran dan alokasi beban limbah) • Peraturan /kebijakan tentang pengendalian pencemaran udara secara umum dan dari sumber bergerak secara khusus *) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi

Pengetahuan teknis • Konsep pengendalian pencemaran udara serta keterkaitannya dengan isu global (perubahan iklim, deposisi asam dan carbon tax) • Peta permasalahan pengendalian pencemaran udara dari sumber bergerak • Metode pemantauan kualitas udara, baik ambien pinggir jalan maupun emisi dari sumber bergerak • Metode analisis pengendalian pencemaran udara dari sumber bergerak • Metode evaluasi kinerja kota dalam pengendalian pencemaran udara dari sumber bergerak • Diplomasi dan negosiasi

- 202 -

6.5.4

Kepala Subdirektorat Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak

Ruang lingkup Pengendalian • Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak •

Pengetahuan umum*) Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, manajemen dan organisasi pemerintahan (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan /kebijakan terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, • Kesepakatan/konvensi internasional terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan • Program / rencana kerja terkait Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara • AMDAL • Audit Lingkungan Hidup • Peraturan / kebijakan terkait pencemaran udara • Pengendalian pencemaran udara • Daya dukung dan daya tampung lingkungan (termasuk penetapan daya tampung beban pencemaran dan alokasi beban limbah) *) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi

• • •

• •

Pengetahuan teknis Baku mutu emisi sumber tidak bergerak Manajemen institusi (terkait dengan peran stakeholder) Teknologi pengendalian emisi sumber tidak bergerak Efisiensi energi Pengendalian pencemaran udara dan mitigasi perubahan iklim

- 203 -

6.5.5

Kepala Subdirektorat Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Non Institusi

Ruang lingkup Pemantauan Kualitas • Udara dan Pengendalian Pencemaran Non Institusi •

Pengetahuan umum*) Perundang-undangan terkait • pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • • Administrasi, manajemen dan organisasi pemerintahan (AMO) • Pelayanan dan komunikasi • publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan / kebijakan terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, • Kesepakatan/konvensi internasional terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan • Program / rencana kerja terkait Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara • AMDAL • Audit Lingkungan Hidup • Peraturan / kebijakan terkait pencemaran udara • Pengendalian pencemaran udara • Kualitas udara • Pencemaran non institusi *) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi

Pengetahuan teknis Kebijakan pemantauan kualitas udara Kebijakan pengendalian pencemaran non institusi Metode pemantauan kualitas udara manual, otomatis, dan non institusi Pedoman teknis terkait pemantauan kualitas udara Pemetaan pemantauan kualitas udara Integrasi pemantauan kualitas udara otomatis

- 204 -

6.6 Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka 6.6.1

Kepala Subdirektorat Perencanaan

Ruang lingkup Perencanaan pemulihan • kerusakan lahan akses terbuka

Pengetahuan umum*) Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, manajemen dan organisasi pemerintahan (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan /kebijakan terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, • Kesepakatan/konvensi internasional terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan • Program / rencana kerja terkait Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka • AMDAL • Audit Lingkungan Hidup • Peraturan / kebijakan terkait pemulihan kerusakan lahan akses terbuka • Pencemaran lingkungan *) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi

Pengetahuan teknis  Teknis pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup  Kriteria kerusakan lahan akses terbuka  Penyusunan program dan perencanaan anggaran  Perencanaan pengendalian kerusakan lahan akses terbuka

- 205 -

6.6.2 • •

Kepala Subdirektorat Inventarisasi dan Pelembagaan

Ruang lingkup Inventarisasi lahan • akses terbuka Pelembagaan pemulihan lahan • akses terbuka

Pengetahuan umum*) Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, manajemen dan organisasi pemerintahan (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan / kebijakan terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, • Kesepakatan/konvensi internasional terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan • Program / rencana kerja terkait Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka • AMDAL • Audit Lingkungan Hidup • Peraturan / kebijakan terkait pemulihan kerusakan lahan akses terbuka • Pencemaran lingkungan • Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan • Peraturan / kebijakan tentang pengendalian kerusakan lahan • Kegiatan pertambangan • Inventarisasi kondisi kerusakan lahan akses terbuka *) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi

Pengetahuan teknis • Metode inventarisasi lahan akses terbuka • Kriteria baku kerusakan lingkungan • Baku mutu lingkungan • Metode pemantauan kerusakan lingkungan • Sistem informasi geospasial (SIG) • Metode pemetaan sosial • Metode pelembagaan sosial • Pengembangan data base • Indeks Kualitas Lingkungan Hidup • Ekosistem yang berkaitan dengan lahan akses terbuka • Perencanaan dan pengelolaan data dan informasi

- 206 -

6.6.3

Kepala Subdirektorat Pemulihan Kerusakan

Ruang lingkup Pemulihan kerusakan lahan akses terbuka

Pengetahuan umum*) • Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, manajemen dan organisasi pemerintahan (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan / kebijakan terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, • Kesepakatan/konvensi internasional terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan • Program / rencana kerja terkait Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka • AMDAL • Audit Lingkungan Hidup • Pengendalian pencemaran air • Pengendalian pencemaran udara • Pengendalian kerusakan lingkungan • Peraturan / kebijakan terkait pengendalian kerusakan lahan • Kegiatan pertambangan • Ramah lingkungan • Peraturan / kebijakan terkait tata ruang • Pemetaan *) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi

Pengetahuan teknis • Kriteria kerusakan lahan akses terbuka • Metode pemulihan kerusakan lahan akses terbuka • Metode pemantauan kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan • Metode pencegahan kerusakan lahan akses terbuka • Metode penanggulangan kerusakan lahan akses terbuka • Kriteria keberhasilan pemulihan kerusakan lahan akses terbuka • Pengelolaan keuangan negara termasuk metode penganggaran

- 207 -

VII. Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah Dan Bahan Beracun Berbahaya 7.1 Sekretariat Direktorat Jenderal 7.1.1 Ruang

Kepala Bagian Program dan Evaluasi Pengetahuan umum *)

Pengetahuan teknis

lingkup  Program

• Peraturan

perundang-

 Peraturan terkait sistem

dan


perencanaan pembangunan

anggaran


nasional

 Evaluasi, pelaporan, data

dan

informasi


perundang-

 Peraturan terkait pengelolaan anggaran


pemerintah (penyusunan


dan penelaahan rencana


kerja, dan anggaran


kementerian/lembaga, tata


cara revisi anggaran, dan penerapan bagan akun standar)  Perencanaan program

• Manajemen SDM

(penyusunan dokumen


renstra/renja)

Pemerintah (SPIP)

 Perencanaan anggaran


(penyusunan dokumen


rencana kegiatan anggaran

dengan pengelolaan sampah,

K/L)

limbah dan bahan beracun

 Mekanisme revisi anggaran

berbahaya (B3)

 Sistem evaluasi dan

• Program kerja terkait dengan sekretariat badan pengelolaan

pelaporan kinerja  Teknologi informasi rencana,

sampah, limbah dan bahan

program, dan anggaran serta

beracun berbahaya

evaluasi dan pelaporan.

*) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi

 Statistik dasar  Media dan teknik komunikasi serta penyebaran informasi

- 208 -

7.1.2


Ruang lingkup • Administrasi


perundang-


kepegawaian


dengan

• Administrasi


kepegawaian,

hidup dan kehutanan

organisasi dan tata

jabatan fungsional • Pengembangan pegawai • Pembinaan SDM Organisasi dan ketatalaksanaan

• Peraturan

perundang-

undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik

laksana  Dasar-dasar organisasi  Perencanaan dan pengelolaan SDM (analisis jabatan, perencanaan kebutuhan pegawai,


pelatihan dan

• Manajemen SDM

pengembangan smd,


manajemen kinerja,

Pemerintah (SPIP)

manajemen karier,


manajemen


renumerasi)

dengan pengelolaan sampah, limbah dan bahan beracun berbahaya (B3) • Program kerja terkait dengan sekretariat badan pengelolaan sampah, limbah dan bahan beracun berbahaya *) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi

 Administrasi kepegawaian  Teknologi informasi kepegawaian  Nilai dan budaya organisasi  Tata hubungan kerja dan pengembangan organisasi

- 209 -

7.1.3


Ruang lingkup • Tata Usaha dan Rumah Tangga


perundang-

undangan

terkait

• Kearsipan

pengelolaan

• Pengelolaan


Barang Milik Negara • Sarana dan



perundang-

undangan

terkait

administrasi

pemerintahan

operasional

(pusat/daerah)




Perlengkapan




terkait

keuangan

(Standar

biaya

umum,

perbendaharaan

peraturan/pedoman

terkait

perlengkapan/Barang

Milik

Negara 

manajemen perkantoran (tata naskah


dinas,

tata

kearsipan, sistem informasi


peraturan/pedoman

negara, pajak, dll)


Keuangan dan

terkait

dinas, tata kearsipan)


peraturan/pedoman

ketatausahaan (tata naskah

sumberdaya

prasarana • Administrasi

Pengetahuan teknis

kearsipan, keprotokoleran)  pengelolaan

BMN

• Manajemen SDM

(inventarisasi,

pemanfaatan,


pemeliharaan,

penghapusan

Pemerintah (SPIP) • Pengelolaan data dan

BMN)  mekanisme

informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan pengelolaan sampah,

pengadaan

barang dan jasa pemerintah  standar akuntasi keuangan  pengelolaan

dan


pertanggungjawaban

berbahaya (B3)

keuangan negara

• Program kerja terkait dengan sekretariat badan pengelolaan sampah, limbah dan bahan beracun berbahaya *) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi



administrasi keuangan



teknologi

pengolahan

(Aplikasi

persuratan

Aplikasi

Simak

data (SIK),

BMN

dan

aplikasi barang persediaan, Aplikasi

keuangan

SILABI, SAS))

(SAIBA,

- 210 -

7.1.4


Ruang lingkup • Peraturan


perundang-

Pengetahuan teknis • Peraturan/pedoman

perundang-


penyusunan

undangan


peraturan

hidup dan kehutanan

perundang-

• Fasilitasi kerjasama dan jejaring kerja • Pertimbangan

• Peraturan

perundang-


undangan • Metode penelaahan permasalahan,

dan advokasi


pertimbangan dan

hukum


advokasi hukum

• Administrasi kerjasama teknik dalam dan luar negeri

Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan pengelolaan sampah, limbah dan bahan beracun berbahaya (B3) • Program kerja terkait dengan sekretariat badan pengelolaan sampah, limbah dan bahan beracun berbahaya *) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi

• Kemitraan dan kerjasama luar/dalam negeri • Konvensi internasional • Metode legal drafting • Metode negosiasi dan fasilitasi • Metode penyusunan kerjasama (MoU) • Pengelolaan hibah

- 211 -

7.2 Direktorat Pengelolaan Sampah 7.2.1

Kepala Sub Direktorat Barang dan Kemasan

Ruang lingkup  Pengelolaan


perundang-


Teknologi

sampah barang


pengelolaan sampah

dan kemasan


barang dan kemasan

 Bina manufaktur  Bina peritel




perundang-

Konsep dan teknik 3R (reduce, reuse &


recycle) dalam


pengelolaan sampah





extented producer

Organisasi (AMO)

responsibility (EPR)


dalam pengelolaan


sampah.  Analisis dampak

• Manajemen SDM • Sistem Pengendalian Intern

Konsep dan teknik

lingkungan (AMDAL) 

Pemerintah (SPIP)

Standar produksi barang dan kemasan


(manufacturing) dan


industri jasa

dengan pengelolaan sampah, limbah dan bahan beracun berbahaya (B3) • Program kerja terkait dengan

makanan/minuman 

Penjualan barang dan kemasan (retailing) (konsumsi

pengelolaan sampah, limbah

barang ritel

dan bahan beracun berbahaya

penghasil sampah)


- 212 -

7.2.2

Kepala Sub Direktorat Sampah Spesifik dan Daur Ulang

Ruang lingkup • Pengelolaan sampah spesifik


Pengetahuan teknis

perundang-

• Metode pengelolaan


sampah spesifik dan

• Daur ulang

sumberdaya

daur ulang

sampah

lingkungan

alam, hidup

dan

kehutanan

karakteristik sampah

• Peraturan

perundang-

undangan

terkait

administrasi

• Jenis dan

pemerintahan

(pusat/daerah)

spesifik • Data dan informasi sampah spesifik • Teknologi


pengelolaan sampah


spesifik dan daur

Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan pengelolaan sampah, limbah dan bahan beracun berbahaya (B3) • Program kerja terkait dengan pengelolaan sampah, limbah dan bahan beracun berbahaya *) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi

ulang • Teknik lingkungan • Kimia organik

- 213 -

7.2.3

Kepala Sub Direktorat Sarana dan Prasarana

Ruang lingkup • Sarana prasarana


Pengetahuan teknis

perundang-

• Prinsip kerja 3R

penanganan


dalam pengelolaan

sampah

sumberdaya

sampah

• Tempat pemrosesan akhir sampah

lingkungan

alam, hidup

dan

kehutanan

• Konsepsi bank sampah

• Peraturan

perundang-

undangan

terkait

persampahan dan

pemerintahan

Energi terbarukan

administrasi (pusat/daerah)

• Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan pengelolaan sampah, limbah dan bahan beracun berbahaya (B3) • Program kerja terkait dengan pengelolaan sampah, limbah dan bahan beracun berbahaya *) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi

• Teknologi

/Waste to Energy • Pemanfaatan gas metan sebagai energi terbarukan dan kontribusi gas metan terhadap Gas Rumah Kaca (GRK) • Pengelolaan sistem informasi persampahan

- 214 -

7.2.4

Kepala Sub Direktorat Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah

Ruang lingkup  Penilaian kinerja


perundang-

Pengetahuan teknis • Persampahan

pengelolaan


(pengelolaan

sampah di daerah


sampah,

hidup dan kehutanan

pengumpulan dan

 Pemantauan dan evaluasi penilaian

• Peraturan

perundang-

kinerja


pengelolaan


sampah

analisa data persampahan) • Pemantauan dan


evaluasi pengelolaan


sampah


• Pengelolaan sistem informasi persampahan • Mekanisme/tata

• Manajemen SDM

hubungan kerja


penilaian kinerja

Pemerintah (SPIP) • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan pengelolaan sampah, limbah dan bahan beracun berbahaya (B3) • Program kerja terkait dengan pengelolaan sampah, limbah dan bahan beracun berbahaya *) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi

pengelolaan sampah pusat dan daerah • Dasar-dasar sistem informasi geografis

- 215 -

7.3 Direktorat Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) 7.3.1

Kepala Sub Direktorat Penerapan Konvensi Bahan Berbahaya dan Beracun

Ruang lingkup • Penerapan/


Pengetahuan teknis

perundang-undangan



Peraturan dan

pelaksanaan


ketentuan

konvensi

alam,

pelaksanaan

bahan

kehutanan

berbahaya dan beracun (B3) • Pengembangan konvensi • Tata

lingkungan

• Peraturan

hidup

dan

Konvensi B3 perundang-undangan

(dalam dan luar

terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah)

negeri) 

• Kebijakan publik kelola

bahan


Jenis dan karakteristik B3



Organisasi (AMO)

Siklus pengelolaan B3

berbahaya dan


beracun (B3)


stakeholder terkait

• Manajemen SDM

B3






Pemerintah (SPIP) • Pengelolaan data dan informasi

Tata kelola senyawa B3



• Peraturan/kebijakan terkait dengan pengelolaan sampah,

Analisis peran

Instrumen pengelolaan B3



Mekanisme


kerjasama dalam

berbahaya (B3)

dan luar negeri

• Program kerja terkait dengan pengelolaan bahan berbahaya beracun *) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi




- 216 -

7.3.2

Kepala Sub Direktorat Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun

Ruang lingkup  Pengendalian


Pengetahuan teknis

perundang-undangan

 Jenis dan

bahan


karakteristik kimia

berbahaya dan

alam,

B3

beracun (B3

kehutanan

 Kategorisasi

lingkungan

• Peraturan

hidup

dan

 Manajemen perundang-undangan

bahan


berbahaya dan

(pusat/daerah)

beracun (B3)  Verifikasi bahan

Lingkungan  Pengelolaan sistem informasi


manajemen data


B3

Organisasi (AMO)

 Klasifikasi bahan

berbahaya dan


berbahaya dan

beracun (B3)


beracun (B3)

• Manajemen SDM • Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

 Pengelolaan B3 (verifikasi, notifikasi,


registrasi dan


rekomendasi

dengan pengelolaan sampah, limbah dan bahan beracun berbahaya (B3) • Program kerja terkait dengan pengelolaan bahan berbahaya beracun *) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi

pengangkutan)  Kimia terkandung dalam bahan berbahaya dan beracun (B3)  Toksikologi Lingkungan

- 217 -

7.3.3

Kepala Sub Direktorat Inventarisasi Penggunaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Ruang lingkup Inventarisasi


perundang-

Pengetahuan teknis  Jenis dan

penggunaan


karakteristik kimia

bahan berbahaya


bahan berbahaya dan

dan beracun (B3)

hidup dan kehutanan

beracun (B3)

• Peraturan

perundang-

 Instrumen


pengelolaan bahan


berbahaya dan

• Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa

beracun (B3)  Toksikologi Lingkungan  Manajemen Lingkungan  Prosedur dan

• Manajemen SDM

tatacara pemantauan


dan inventarisasi

Pemerintah (SPIP)

penggunaan bahan


berbahaya dan


beracun (B3) di


sektor MJKP dan


PEM

berbahaya (B3) • Program kerja terkait dengan

 Tata cara penyimpanan bahan

pengelolaan bahan berbahaya

berbahaya dan

beracun

beracun (B3)


 Kimia terkandung


dalam berbahaya dan


beracun (B3)

kompetensi

- 218 -

7.3.4

Kepala Sub Direktorat Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun

Ruang lingkup  Penanganan


Pengetahuan teknis

perundang-undangan

 Jenis dan

bahan


karakteristik kimia

berbahaya dan

alam,

bahan berbahaya

beracun (B3)

kehutanan

 Pembatasan

lingkungan

• Peraturan

hidup

dan

dan beracun(B3) perundang-undangan

 Prosedur dan

dan


tahapan

penghapusan

(pusat/daerah)

pembatasan dan

peredaran dan


penghapusan

penggunaan


peredaran dan

bahan

Organisasi (AMO)

penggunaan bahan

berbahaya dan


berbahaya dan

beracun(B3)


beracun(B3)

• Manajemen SDM

 Analisis risiko


 Toksikologi

Pemerintah (SPIP) • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait

Lingkungan  Teknologi pemusnahan


bahan berbahaya


dan beracun(B3)

berbahaya (B3) • Program kerja terkait dengan pengelolaan bahan berbahaya beracun *) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi

 Kimia terkandung dalam berbahaya dan beracun (B3)

- 219 -

7.4 Direktorat Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya (B3) dan Beracun dan Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) 7.4.1

Kepala Sub Direktorat Pertambangan, Energi, Minyak dan Gas

Ruang lingkup Penilaian

Pengetahuan umum *)

kinerja • Peraturan

pengelolaan limbah

terkait

bahan

alam,

dan

berbahaya

beracun

dan

perundang-undangan pengelolaan

lingkungan

dan

beracun di bidang

sumberdaya hidup

dan

kehutanan

limbah non bahan • Peraturan berbahaya

Pengetahuan teknis

terkait

 Peraturan/kebijakan teknis

bidang

Pertambangan, Energi, Minyak dan

perundang-undangan

administrasi

pemerintahan

(pusat/daerah)

Pertambangan


Energi dan Migas


Gas  Pengelolaan

limbah

B3 dan limbah non B3  Penilaian pengelolaan

kinerja limbah


B3 dan limbah non


B3

• Manajemen SDM • Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan

 Analisa dampak lingkungan (AMDAL)  Toksikologi Lingkungan  Pengendalian

pengelolaan sampah, limbah dan

Pencemaran Air,

bahan beracun berbahaya (B3)

udara, Tanah


 Karakteristik dan

penilaian kinerja pengelolaan Limbah

jenis bahan kimia,

Bahan Berbahaya (B3) dan Beracun

proses industri dan

dan Limbah Non Bahan Berbahaya

limbah B3

dan Beracun (B3) *) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi

 Identifikasi limbah B3

- 220 -

7.4.2

Kepala Sub Direktorat Manufaktur

Ruang lingkup Pengelolaan limbah


perundang-

Pengetahuan teknis  Peraturan/kebijakan

bahan


teknis bidang industri

berbahaya

dan


hulu dan hilir

beracun

dan

hidup dan kehutanan

limbah non bahan • Peraturan berbahaya beracun

dan bidang

manufaktur pada

perundang-

undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik

industri hulu dan • Administrasi, Manajemen dan hilir


 Pengelolaan limbah B3 dan limbah non B3  Penilaian

kinerja

pengelolaan limbah B3 dan limbah non B3  Analisa dampak lingkungan (AMDAL)  Toksikologi Lingkungan  Pengendalian

• Manajemen SDM

Pencemaran Air,


udara, Tanah

Pemerintah (SPIP)

 Karakteristik dan jenis


bahan kimia, proses


industri dan limbah

dengan pengelolaan sampah, limbah dan bahan beracun berbahaya (B3) • Program kerja terkait dengan penilaian kinerja pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya (B3) dan Beracun dan Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) *) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi

B3  Identifikasi limbah B3

- 221 -

7.4.3

Kepala Sub Direktorat Agro Industri



perundang-


bahan


teknis bidang industri

berbahaya

dan


pangan

beracun

dan

hidup dan kehutanan

pangan


dan

beracun di bidang agro

perundang-


industri • Kebijakan publik

pangan dan non • Administrasi, Manajemen dan pangan

Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

dan

non


kinerja

pengelolaan limbah B3 dan limbah non B3  Analisa dampak lingkungan (AMDAL)  Toksikologi Lingkungan  Pengendalian Pencemaran Air, udara, Tanah

• Pengelolaan data dan informasi  Karakteristik dan jenis • Peraturan/kebijakan terkait bahan kimia, proses dengan pengelolaan sampah, industri dan limbah limbah dan bahan beracun berbahaya (B3) • Program kerja terkait dengan penilaian kinerja pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya (B3) dan Beracun dan Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) *) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi


- 222 -

7.4.4

Kepala Sub Direktorat Prasarana dan Jasa



perundang-


bahan


teknis

berbahaya

dan


prasarana dan jasa

beracun

dan

hidup dan kehutanan


dan

beracun di bidang prasarana jasa

perundang-


dan • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa

bidang


kinerja

pengelolaan limbah B3 dan limbah non B3  Analisa dampak lingkungan (AMDAL)  Toksikologi Lingkungan  Pengendalian

• Manajemen SDM

Pencemaran Air,


udara, Tanah

Pemerintah (SPIP)

 Karakteristik dan jenis


bahan kimia, proses


industri dan limbah

dengan pengelolaan sampah, limbah dan bahan beracun berbahaya (B3) • Program kerja terkait dengan penilaian kinerja pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya (B3) dan Beracun dan Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) *) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi


- 223 -

7.5 Direktorat Verifikasi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun, dan Limbah Non Bahan Berbahaya Beracun 7.5.1

Kepala Sub Direktorat Pengumpulan dan Pemanfaatan Limbah B3

Ruang lingkup Pengumpulan dan


perundang-

Pengetahuan teknis  Pedoman/peraturan

pemanfaatan


terkait verifikasi

limbah bahan


pengelolaan limbah

berbahaya dan

hidup dan kehutanan

B3 dan limbah non

beracun

• Peraturan

perundang-

undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan pengelolaan sampah, limbah dan bahan beracun berbahaya (B3) • Program kerja terkait dengan verifikasi pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan Limbah Non Bahan Berbahaya Beracun (B3) *) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi

B3  Prinsip penyimpanan Limbah B3  Standar mutu pemanfaatan limbah B3  Toksikologi Lingkungan  Analisa dampak lingkungan (AMDAL)  Pengelolaan bahan dan Limbah B3  Pengendalian Pencemaran Air, udara, Tanah  Karakteristik dan jenis bahan kimia, proses industri dan limbah B3

- 224 -

7.5.2

Kepala Sub Direktorat Pengangkutan dan Pengolahan Limbah B3

Ruang lingkup Pengangkutan


perundang-

Pengetahuan teknis  Perijinan

dan pengolahan


Pengelolaan Limbah

limbah bahan


B3

berbahaya dan

hidup dan kehutanan

beracun

• Peraturan

perundang-

undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan pengelolaan sampah, limbah dan bahan beracun berbahaya (B3) • Program kerja terkait dengan verifikasi pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan Limbah Non Bahan Berbahaya Beracun (B3) *) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi

 Penaatan Pengelolaan Limbah B3  Toksikologi Lingkungan  Dokumen Perpindahan Limbah B3  Pengukuran Kualitas Lingkungan Hidup  Standar mutu pengolahan limbah B3  Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL)  Pengelolaan bahan dan Limbah B3  Pengendalian Pencemaran Air, udara, Tanah  Karakteristik dan jenis bahan kimia, proses industri dan limbah B3

- 225 -

7.5.3

Kepala Sub Direktorat Penimbunan Dan Dumping Limbah B3

Ruang lingkup

Pengetahuan umum *)

Penimbunan dan


dumping

limbah

Pengetahuan teknis  Pengelolaan bahan


kimia, proses

bahan berbahaya

alam,

industri

dan beracun

kehutanan

lingkungan

hidup

dan

 Hidrologi


administrasi

pemerintahan (pusat/daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan pengelolaan sampah, limbah dan bahan beracun berbahaya (B3) • Program kerja terkait dengan verifikasi pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan Limbah Non Bahan Berbahaya Beracun (B3) *) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi

 Geologi  Oceanografi Dasar  Minyak gas  Pengelolaan ijin lingkungan (prosedur, syarat, administrasi perijinan)  Toksikologi Lingkungan  Pengukuran Kualitas Lingkungan Hidup  Pengendalian Pencemaran Air dan Udara  Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL)  Pengelolaan bahan dan Limbah B3  Karakteristik dan jenis bahan kimia, proses industri, limbah B3

- 226 -

7.5.4

Kepala Subdirektorat Penetapan Dan Notifikasi Limbah B3 dan Limbah Non B3

Ruang lingkup Penetapan dan


Pengetahuan teknis

perundang-

 Peraturan/kebijakan

notifikasi


terkait penetapan dan

limbah bahan

sumberdaya

notifikasi limbah B3 dan

berbahaya dan

lingkungan

beracun dan

kehutanan

limbah non

alam, hidup

dan

limbah Non B3  Peraturan perpindahan

• Peraturan

perundang-

bahan

undangan

terkait

berbahaya dan

administrasi

beracun

(pusat/daerah)

pemerintahan

limbah lintas batas (illegal traffic), marine pollution, basel convention, e-waste  Peraturan terkait


perdagangan dan


perindustrian

Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan pengelolaan sampah, limbah dan bahan beracun berbahaya (B3) • Program kerja terkait dengan verifikasi pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan Limbah Non Bahan Berbahaya Beracun (B3) *) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi

 Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL)  Pengelolaan bahan kimia dan proses industri  Pengelolaan Limbah B3 (perijinan dan penaatan)  Toksikologi Lingkungan  Pengukuran Kualitas Lingkungan Hidup  Pengendalian pencemaran air, udara dan tanah  Karakteristik dan jenis bahan kimia, proses industri dan limbah B3  Perjanjian internasional terkait B3 dan limbah B3  Proses penetapan Limbah B3 dan Limbah Non B3  Impor limbah non B3 dan notifikasi ekspor limbah B3  Bahasa internasional

- 227 -

7.6 Direktorat Pemulihan Kontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah Bahan Berbahaya Beracun 7.6.1

Kepala Sub Direktorat Pemulihan Pertambangan, Energi, Minyak dan Gas

Ruang lingkup Pemulihan

Pengetahuan umum *)

Pengetahuan teknis


kontaminasi


limbah Bahan

alam,

Berbahaya dan

kehutanan

Beracun sektor

lingkungan

hidup

Lingkungan Hidup  Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL)


pertambangan,

terkait

energi, minyak


dan gas

dan

 Pengelolaan

administrasi


 Jenis- jenis dan karakteristik Limbah B3  Teknologi pengelolaan Limbah B3 dan tanah terkontaminasi LB3  Proses pemulihan


kontaminasi limbah

• Manajemen SDM

bahan berbahaya dan


beracun di bidang

Pemerintah (SPIP)

pertambangan,


energi, minyak dan


gas


 Produksi dalam


industri

berbahaya (B3)

pertambangan, energi


dan migas

pemulihan kontaminasi dan

 Hidrogeologi

tanggap darurat Limbah Bahan

 Geologi

Berbahaya Beracun (B3)

 Toksikologi


lingkungan  Interpretasi data dan sampel limbah B3

- 228 -

7.6.2

Kepala Sub Direktorat Pemulihan Manufaktur, Agro Industri dan Jasa

Ruang lingkup Pemulihan


perundang-

kontaminasi


limbah Bahan


Berbahaya dan

hidup dan kehutanan

Beracun sektor

• Peraturan

perundang-

Pengetahuan teknis  Pengelolaan Lingkungan Hidup  Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL)  Jenis- jenis dan

manufaktur,


karakteristik Limbah

agroindustri,


B3

prasarana dan jasa


 Teknologi pengelolaan Limbah B3 dan tanah terkontaminasi LB3  Proses pemulihan


kontaminasi limbah

• Manajemen SDM

bahan berbahaya dan


beracun di bidang

Pemerintah (SPIP)

manufaktur,


agroindustri,


prasarana, jasa


 Produksi dalam


industri manufaktur,

berbahaya (B3)

agroindustri,


prasarana, jasa

pemulihan kontaminasi dan

 Hidrogeologi

tanggap darurat Limbah

 Geologi

Bahan Berbahaya Beracun

 Toksikologi

(B3) *) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi

lingkungan  Interpretasi data dan sampel limbah B3

- 229 -

7.6.3

Kepala Sub Direktorat Tanggap Darurat Dan Pemulihan Non Institusi

Ruang lingkup 

Tanggap darurat

• Peraturan

perundang-

pengelolaan


limbah Bahan


Berbahaya

hidup dan kehutanan

Beracun (B3) 

Pengetahuan umum *)

• Peraturan

perundang-

Pemulihan lahan


terkontaminasi


limbah B3


sektor non


institusi


Pengetahuan teknis  Pengelolaan Lingkungan Hidup  Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL)  Jenis- jenis dan karakteristik Limbah B3  Teknologi pengelolaan Limbah B3 dan tanah terkontaminasi LB3  Proses pemulihan

• Manajemen SDM

kontaminasi limbah


bahan berbahaya

Pemerintah (SPIP) • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait

dan beracun  prosedur penanggulangan


kedaruratan Limbah


B3

berbahaya (B3) • Program kerja terkait dengan pemulihan kontaminasi dan tanggap darurat Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) *) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) pada unit kompetensi

 Hidrogeologi  Geologi  Toksikologi lingkungan  Interpretasi data dan sampel limbah B3

- 230 -

VIII.

Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim 8.1.

Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim 8.1.1. Kepala Bagian Program dan Evaluasi

Ruang lingkup •

program

Pengetahuan umum*) •

Pengetahuan teknis  peraturan terkait sistem

Perundang-undangan

dan


perencanaan

anggaran,

daya

pembangunan nasional

data,


evaluasi

•

alam,

lingkungan

 peraturan terkait

Perundang-undangan

pengelolaan anggaran

dan

terkait

administrasi

pemerintah (penyusunan

pelaporan

pemerintahan

(pusat/

dan penelaahan rencana

serta

daerah)

kerja, dan anggaran kementerian/lembaga,

pengelolaan

•

Kebijakan publik

manajemen

•

Administrasi,

informasi dan

•

kehumasan

Manajemen

tata cara revisi anggaran,


dan penerapan bagan


akun standar)

publik

 perencanaan program

•


(penyusunan dokumen

•

Manajemen SDM

Renstra/Renja)

•

Manajemen keuangan

•


(penyusunan dokumen

pemerintah

rencana kegiatan

•

Pengelolaan

data

 perencanaan anggaran

dan

informasi

anggaran K/L)  informasi kinerja

•

Peraturan/ Kebijakan terkait  mekanisme revisi Pengendalian Perubahan anggaran Iklim  sistem evaluasi dan

•

Program kerja terkait dengan kesekretariatan Ditjen

pelaporan kinerja  teknologi informasi rencana, program, dan

Keterangan:

anggaran serta evaluasi


dan pelaporan.

dengan elemen dan kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi

 statistik sederhana  media dan teknik komunikasi serta penyebaran informasi

- 231 -

8.1.2. Kepala Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Ruang lingkup • administrasi


kepegawaian karier pegawai • administrasi


• pengembangan •

sumber

dengan kepegawaian,

kehutanan

organisasi dan tata


laksana

administrasi

fungsional

(pusat/ daerah)

organisasi

daya



jabatan • manajemen

Pengetahuan teknis

pemerintahan

 dasar-dasar ilmu organisasi

•

Kebijakan publik

•


pengelolaan SDM

Organisasi (AMO)

(analisis jabatan,

ketatalaksanaan •

Pelayanan

dan

 perencanaan dan

komunikasi

perencanaan

publik

kebutuhan pegawai,

•


pelatihan dan

•

Manajemen SDM

pengembangan SDM,

•

Manajemen keuangan

manajemen kinerja,

•


manajemen karier,

pemerintah

manajemen

•

Pengelolaan

data

dan

informasi •

Peraturan/ Kebijakan terkait Pengendalian Perubahan Iklim

•


renumerasi)  administrasi kepegawaian  teknologi informasi kepegawaian  nilai dan budaya organisasi  tata hubungan

Keterangan:

kerja,SOP dan


pengembangan

dengan elemen dan kriteria unjuk

organisasi

kerja pada unit kompetensi

- 232 -

8.1.3. Kepala Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik Ruang

Pengetahuan umum*)

Pengetahuan teknis

lingkup • •



koordinasi

pengelolaan

 Menelaah

penyusunan


permasalahan,

rancangan

kehutanan

pertimbangan dan


advokasi hukum

Melaksanakan

peraturan

•

•

•

daya

perundang-

administrasi

undangan

(pusat/ daerah)

kerjasama dalam/

pemerintahan

luar negeri

 Kemitraan dan

penelaahan

•

Kebijakan publik

permasalahan,

•


 Negosiasi kerja sama

Organisasi (AMO)

 Menyiapkan bahan

pertimbangan, advokasi

•

hukum •

sumber

Pelayanan

dan

komunikasi

penyusunan

publik

perundang-undangan lingkup ditjen PPI

Merencanakan

•


dan

•

Manajemen SDM

administrasi

•

Manajemen keuangan

dan penelaahan atau

kerja

•


advokasi hukum

teknik

sama dalam

dan luar negeri


pemerintah • •

Pengelolaan

 Legal drafting data

dan

informasi

dan penyusunan

Peraturan/ Kebijakan terkait

opini produk hukum

Pengendalian Perubahan Iklim •

 Kemampuan analisis


Keterangan: *) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi

 Harmonisasi peraturan

- 233 -

8.1.4. Kepala Bagian Keuangan dan Umum Ruang lingkup •

urusan



Perundang-undangan

rumah

terkait

tangga

sumber

•

kearsipan

lingkungan

•

pengelolaan

kehutanan

keuangan

(Standar

Perundang-undangan

umum,

perbendaharaan

milik

terkait

negara, pajak, dll)

negara

pemerintahan

administrasi

daerah)

perlengkapan/Barang Milik

•

Kebijakan publik

Negara

•


barang

•

organisasi

•

pengelolaan

peraturan/pedoman terkait

daya

ketatausahaan (tata naskah

alam,

hidup,

dan

dinas, tata kearsipan) 







Pelayanan

dan

Pengadaan

barang

biaya


manajemen

perkantoran

(tata

dinas,

naskah

tata

kearsipan, sistem informasi



kearsipan, keprotokoleran) dan

 pengelolaan

BMN

jasa

(inventarisasi, pemanfaatan,

•

Manajemen SDM

pemeliharaan, penghapusan

•

Manajemen keuangan

BMN)

•

Sistem

pengendalian

 mekanisme


Pengelolaan

data

barang dan jasa pemerintah dan

informasi •

 standar akuntasi keuangan  pengelolaan

Peraturan/ Kebijakan

pertanggungjawaban

terkait Pengendalian

keuangan negara

Perubahan Iklim •

pengadaan



dan






teknologi pengolahan data (Aplikasi persuratan (SIK); Aplikasi Simak BMN dan aplikasi barang persediaan; Aplikasi keuangan (SAIBA, SILABI, SAS))

- 234 -

8.2.

Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim 8.2.1. Kepala Subdirektorat Identifikasi dan Analisis Kerentanan

Ruang lingkup  identifikasi

Pengetahuan umum*) dan



Pengetahuan teknis  Pengetahuan

Perundang-undangan

analisis kerentanan,


mengenai

dampak dan resiko

daya

Perubahan Iklim

perubahan iklim.  


dan Adaptasi

Perundang-undangan

Perubahan Iklim



alam,

terkait

lingkungan

administrasi

pemerintahan

(pusat/

Skenario Iklim  Pengetahuan

daerah) 

Kebijakan publik



Administrasi,

tentang Dampak Manajemen

Perubahan Iklim  Konsep dan


 Pengetahuan


metodologi analisis

publik

kerentanan,




dampak dan resiko



Manajemen SDM

perubahan iklim



Manajemen keuangan






Pengelolaan

data

dan

informasi 

Peraturan/ kebijakan terkait pengendalian perubahan iklim



Program Kerja terkait Adaptasi perubahan iklim

Keterangan: *) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi

- 235 -

8.2.2.

Kepala Subdirektorat Perencanaan Adaptasi

Ruang lingkup •

Perencanaan


Pengetahuan teknis  Perencanaan dan

Perundang-undangan

adaptasi


Perubahan Iklim

daya 

alam,

lingkungan

 Pengetahuan


mengenai

Perundang-undangan

Perubahan Iklim

terkait

dan Adaptasi

administrasi

pemerintahan

(pusat/

Perubahan Iklim  Kebijakan terkait

daerah) 

Kebijakan publik



Administrasi,



evaluasi kegiatan

penyusunan Manajemen

rencana


pembangunan


Nasional/ Daerah

publik

(RPJMN/RPJMD)  Kebijakan terkait






Manajemen SDM

penyusunan



Manajemen keuangan

RPPLH




tentang Dampak

pemerintah 

Pengelolaan

data

dan

informasi 






 Pengetahuan Perubahan Iklim

- 236 -

8.2.3.

Kepala Subdirektorat Adaptasi Ekologi Alami

Ruang lingkup 

Adaptasi


Pengetahuan teknis  Kebijakan terkait

Perundang-undangan

Perubahan iklim


pengelolaan

Ekologi Alami

daya

ekologi/ ekosistem

alam,

lingkungan

hidup, dan kehutanan 

alami  Pengetahuan


administrasi

pemerintahan

(pusat/

tentang ekologi/ekosistem

daerah)

alami dan



Kebijakan publik

pengelolaannya



Administrasi,

Manajemen

 Pengetahuan


tentang dampak


perubahan iklim

publik

terhadap ekologi




alami



Manajemen SDM



Manajemen keuangan

perubahan iklim




berbasis ekosistem



 Upaya adaptasi

 Pengetahuan

pemerintah  

Pengelolaan

data

dan

informasi

Perubahan Iklim

Peraturan/ kebijakan terkait

dan Adaptasi

pengendalian perubahan

Perubahan Iklim

iklim 

mengenai



- 237 -

8.2.4.

Kepala Subdirektorat Adaptasi Ekologi Buatan

Ruang lingkup


•

Adaptasi ekologi buatan

•

perkotaan

terkait

•

pedesaan

sumber



Perundang-undangan pengelolaan daya

alam,

Pengetahuan teknis  Pengetahuan mengenai Perubahan Iklim


dan Adaptasi

kehutanan

Perubahan Iklim


administrasi


 Kebijakan terkait pengelolaan ekologi buatan  Pengetahuan

daerah) 

Kebijakan publik

tentang ekologi



Administrasi,

buatan dan

Manajemen

dan

 Pengetahuan

Organisasi (AMO)  

Pelayanan

pengelolaannya

dan

tentang dampak

komunikasi publik

perubahan iklim

Pengadaan

terhadap ekologi

barang

buatan

dan jasa

 Upaya adaptasi



Manajemen SDM



Manajemen keuangan

Perubahan Iklim



Sistem

dan Ekologi

pengendalian










Buatan

- 238 -

8.3.

Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim 8.3.1 Kepala Subdirektorat Perencanaan, Kebijakan dan Perangkat Mitigasi

Ruang lingkup Perencanaan, kebijakan



Perundang-undangan

dan perangkat mitigasi

terkait

perubahan iklim

sumber

pengelolaan daya

lingkungan 

Pengetahuan teknis

alam,

hidup,

dan

dengan perencanaan, kebijakan dan

kehutanan

perangkat mitigasi

Perundang-undangan

perubahan iklim

terkait

administrasi

pemerintahan

(pusat/

 Ilmu Perubahan Iklim  Perencanaan dan

daerah) 

Kebijakan publik




 Mitigasi


 Perangkat mitigasi



Pelayanan

evaluasi kegiatan

dan


Pengadaan

barang

dan

jasa 

Manajemen SDM



Manajemen keuangan



Sistem

pengendalian


Pengelolaan

data

dan

informasi 




Program kerja terkait mitigasi perubahan iklim


- 239 -

8.3.2 Kepala Subdirektorat Pemantauan Pelaksanaan Mitigasi Ruang lingkup Pemantauan



Perundang-undangan

pelaksanaan mitigasi

terkait

berbasis lahan dan

sumber

berbasis non lahan

lingkungan

pengelolaan daya

alam,

hidup,

dan


(pusat/




Administrasi, Manajemen Pelayanan

dan barang

dan

jasa 

Manajemen SDM



Manajemen keuangan



Sistem

pengendalian

intern pemerintah Pengelolaan

data

dan

informasi 






 Mitigasi berbasis non lahan

komunikasi publik



 Perangkat mitigasi lahan


Pengadaan

 Mitigasi  Mitigasi berbasis





mitigasi Iklim

administrasi

pemerintahan



pelaksanaan  Ilmu Perubahan

kehutanan 

dengan

- 240 -

8.3.3 Kepala Subdirektorat REDD+ Ruang lingkup bidang REDD+.



Perundang-undangan terkait sumber

pengelolaan daya

lingkungan 

Pengetahuan teknis

alam,

hidup,

dan

Perundang-undangan

 Perencanaan dan


daerah) 

Kebijakan publik



Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) Pelayanan

dan

komunikasi publik Pengadaan

barang

dan

jasa 

Manajemen SDM



Manajemen keuangan



Sistem

pengendalian


Pengelolaan

data

dan

informasi 




Iklim  Tata kelola REDD+

pemerintahan



 Ilmu Perubahan

kehutanan terkait



dengan REDD+



evaluasi kegiatan

- 241 -

8.3.4 Kepala Subdirektorat Pengendalian Bahan Perusak Ozon Ruang lingkup pengendalian bahan


perusak ozon


Perundang-undangan terkait sumber

pengelolaan daya

lingkungan

alam,

hidup,

dan

pengendalian bahan perusak ozon  Peraturan terkait

kehutanan 

dengan

Perundang-undangan

perlindungan

terkait

lapisan Ozon

administrasi

pemerintahan

(pusat/

daerah)

 Ilmu Perubahan iklim



Kebijakan publik




pemantauan bahan


perusak ozon



Pelayanan

 Pengendalian dan

dan


Pengadaan

barang

dan

jasa 

Manajemen SDM



Manajemen keuangan



Sistem

pengendalian


Pengelolaan

data

dan

informasi 






- 242 -

8.4.

Direktorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan MPV.

8.4.1 Kepala Sub Direktorat IGRK Sektor Berbasis Lahan Ruang lingkup •

Inventarisasi Gas

Rumah

Kaca

sektor


Lahan 



GRK Sektor Lahan/

daya

AFOLU (Agricultural

alam,

lingkungan


Forestry and Other

Perundang-undangan

Land Use)

terkait

administrasi

pemerintahan



(pusat/

penginderaan Jauh.



Kebijakan publik



Administrasi,




Chane) Guideline


khususnya sektor

publik

AFOLU.




Manajemen SDM



Manajemen keuangan








Pengelolaan

 

dan

Peraturan terkait dengan IGRK Lahan.

 data

ilmu kehutanan dan ilmu pertanian.

pemerintah



IPCC (Intergovermental Panel on Climate

Manajemen





Sistem Informasi Geografis (GIS) dan

daerah)



Metode inventarisasi

Pengelolaan (analisa data dan presentasi)

informasi

Sistem Informasi


berbasis Lahan


(contoh: Sistem

iklim

Inventarisasi Gas

Program Kerja terkait

Rumah Kaca Nasional

Inventarisasi Gas Rumah

Sederhana Mudah

Kaca dan MPV

Akurat Ringkas dan

Statistik

Transparan (SIGN SMART)


- 243 -

8.4.2 Kepala Sub Direktorat IGRK Sektor berbasis Non Lahan Ruang lingkup • Inventarisasi Gas Rumah


Kaca

Pengetahuan teknis  Metode inventarisasi


GRK Sektor Non

sektor Non Lahan

daya

Lahan

di daerah.


 Statistik

Perundang-undangan

 IPCC Guideline



alam,

terkait

lingkungan

administrasi

pemerintahan

(pusat/

daerah)

khususnya sektor Energi, IPPU.  Peraturan terkait



Kebijakan publik

sektor industri, IPPU



Administrasi,

(Industrial Process



Manajemen


Product Use) dan


Limbah.  Peraturan terkait

publik 


dengan IGRK Non



Manajemen SDM

Lahan.



Manajemen keuangan




 Perencanaan dan  Pengelolaan (analisa

pemerintah  





Pengelolaan

evaluasi kegiatan

data

dan

data dan presentasi)

informasi

Sistem Informasi


berbasis Lahan

terkait pengendalian

(contoh: Sistem

perubahan iklim

Inventarisasi Gas


Rumah Kaca Nasional

Inventarisasi Gas Rumah

Sederhana Mudah

Kaca dan MPV

Akurat Ringkas dan

Statistik

Transparan (SIGN SMART))


- 244 -

8.4.3 Kepala Sub Direktorat Monitoring, Pelaporan, Verifikasi dan Registri Aksi Mitigasi Sektor Berbasis Lahan Ruang lingkup •


Monitoring,

Perundang-undangan

Pengetahuan teknis terkait

 Metode inventarisasi

Pelaporan,

pengelolaan sumber daya alam,

GRK Sektor Lahan/

Verifikasi

lingkungan

AFOLU

(MPV)

dan

Regsitri Aksi

hidup,

dan

 Sistem Informasi

kehutanan 

Perundang-undangan

terkait

Geografis/ GIS dan

Mitigasi

administrasi

Sektor

(pusat/ daerah)

 IPCC Guideline



Kebijakan publik

 Pengelolaan (analisa



Administrasi,

berbasis Lahan

di

daerah.

pemerintahan

Manajemen

dan

Organisasi (AMO) 

Pelayanan

dan

komunikasi






Manajemen SDM



Manajemen keuangan



Sistem

pengendalian

intern

pemerintah 




Peraturan/ Kebijakan terkait pengendalian perubahan iklim Program Kerja terkait Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan MPV



Statistik


data dan presentasi) Sistem Informasi

publik



penginderaan Jauh.

berbasis Lahan

- 245 -

8.4.4 Kepala Sub Direktorat Monitoring, Pelaporan, Verifikasi dan Registri Aksi Mitigasi Sektor Berbasis Non Lahan. Ruang lingkup Monitoring,


Perundang-undangan


 Metode

Pelaporan,


inventarisasi GRK

Verifikasi (MPV) dan

lingkungan

Sektor Non Lahan

Regsitri Aksi

kehutanan

Mitigasi Sektor



hidup,

dan

 IPCC Guideline

Perundang-undangan

berbasis Non

administrasi

Lahan di daerah.

(pusat/ daerah)

terkait

pemerintahan

(khususnya sektor Energi), IPPU.  Ilmu terkait



Kebijakan publik

Limbah dan




Industri,  Peraturan terkait


Pelayanan

dan

komunikasi

dengan IGRK  Pengelolaan

publik 


(analisa data dan



Manajemen SDM

presentasi) Sistem



Manajemen keuangan

Informasi berbasis



Sistem

pengendalian

intern

pemerintah 




Peraturan/ Kebijakan terkait pengendalian perubahan iklim



Program Kerja terkait Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan MPV



Statistik


Non Lahan

- 246 -

8.5.

Direktorat Mobilisasi Sumber Daya Sektoral dan Regional

8.5.1. Kepala Subdirektorat Sumber Daya Pendanaan Ruang

Pengetahuan umum*)

lingkup Mobilisasi

Pengetahuan teknis




 Peraturan/

Sumberdaya


Mekanisme terkait

Pendanaan

lingkungan hidup, dan kehutanan

dengan sumberdaya


pendanaan iklim

Perubahan

administrasi pemerintahan (pusat/

(pengelolaan

Iklim

daerah)

pendanaan iklim;



Kebijakan publik

mekanisme




penyaluran

Organisasi (AMO)

pendanaan iklim)

Pengendalian



 Kriteria teknis dan







tatalaksana



Manajemen SDM

penyaluran



Manajemen keuangan

pendanaan iklim




 skema pembiayaan

pemerintah

dan skema insentif




pendanaan iklim



Peraturan/ Kebijakan terkait pengendalian perubahan iklim



Perubahan Iklim dan dampaknya (Pemanasan Global, Gas Rumah Kaca, lapisan ozon dan bahan

 Kemitraan/jejaring mitra REDD+  Manajemen Keuangan Negara  Kebijakan

perusak ozon)

Pembangunan



Pengendalian Perubahan Iklim

Nasional



Program Kerja terkait Mobilisasi Sumber Daya Sektoral dan Regional

 Mekanisme dan pendanaan REDD+  Pengelolaan Sistem Informasi pendanaan

Keterangan: *) unsur pengetahuan terkait dengan

Perubahan Iklim  Submisi Laporan

elemen dan KUK pada unit

UNFCCC terkait

kompetensi

pendanaan Perubahan Iklim

- 247 -

8.5.2. Kepala Subdirektorat Peningkatan Kapasitas dan Teknologi Rendah Karbon Ruang

Pengetahuan umum*)

Pengetahuan teknis

lingkup Peningkatan





Kapasitas


dengan penerapan

Sains dan


teknologi rendah


karbon

Teknologi



Rendah

administrasi pemerintahan (pusat/  Kerjasama Teknis

Karbon

daerah)

 Perubahan Iklim di



Kebijakan publik

tingkat Nasional dan




Internasional/ global

Organisasi (AMO)

 Pengelolaan informasi




sains dan ahli/ pakar




perubahan iklim



Manajemen SDM



Manajemen keuangan

(bidang pengendalian




perubahan iklim)

pemerintah

 Training Need Analysis

 Identifikasi kebutuhan




Teknologi pengendalian




perubahan iklim

pengendalian perubahan iklim 

Perubahan Iklim dan dampaknya (Pemanasan Global, Gas Rumah Kaca, lapisan ozon dan bahan perusak ozon)

 Teknologi rendah karbon  Kemitraan dan Kerjasama Teknis  Struktur organisasi dan




mekanisme dalam IPCC



Program Kerja terkait Mobilisasi

(Intergovermental Panel

Sumber Daya Sektoral dan

on Climate Change)

Regional

 Submisi Laporan UNFCCC terkait

Keterangan:

Peningkatan Kapasitas

*) unsur pengetahuan terkait dengan

dan teknologi Rendah

elemen dan KUK pada unit

Karbon

kompetensi

- 248 -

8.5.3. Kepala Subdirektorat Fasilitasi Perundingan Perubahan Iklim Ruang lingkup Fasilitasi



Pengetahuan teknis  Kebijakan Nasional

Perundingan


Perubahan


Iklim

kehutanan

terkait Perjanjian Internasional


dan Ratifikasi




Pengendalian Perubahan Iklim  Peraturan/ Perundangan

 Struktur organisasi, Sejarah,

(pusat/ daerah)

Mekanisme kerja, Proses



Kebijakan publik

Perundingan dibawah UNFCCC




(United Nations Framework

Organisasi (AMO)

Convention on Climate Change)




 Mekanisme Perundingan Non

publik

UNFCCC (ASEAN, ASEAN




Agreement on Transboundary



Manajemen SDM

Haze Pollution (AATHP), Viena



Manajemen keuangan

Convention dan Montreal




Protocol)

pemerintah

 Forum multilateral tingkat




global dan regional lain diluar




UNFCCC

pengendalian perubahan iklim 

 Teknik diplomasi dan negosiasi

Perubahan Iklim dan

dalam perundingan

dampaknya (Pemanasan

internasional (ex: submisi dan

Global, Gas Rumah Kaca,

intervensi)

lapisan ozon dan bahan perusak ozon)

 Pemetaan posisi dalam negosiasi  Proses dan Mekanisme







penyusunan ‘kertas posisi’,

Mobilisasi Sumber Daya

submisi dalam Perundingan

Sektoral dan Regional

Perubahan Iklim


 Bahasa Internasional

- 249 -

8.6.

Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

8.6.1. Kepala Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Ruang lingkup Perencanaan


Perundang-undangan


 Manajemen

program dan

pengelolaan

evaluasi


kebakaran hutan

pengendalian

kehutanan

dan lahan

kebakaran hutan



dan lahan

sumber


daya

terkait

pemerintahan

(pusat/ daerah)

pengendalian

 Isu-isu terkait kebakaran hutan dan lahan



Kebijakan publik




pengendalian

Organisasi (AMO)

kebakaran hutan



Pelayanan

 Perencanaan

dan

komunikasi

dan lahan  Perencanaan

publik 


Pembangunan



Manajemen SDM

Jangka Menengah



Manajemen keuangan

(RPJM)



Sistem

pengendalian

intern

 Sistem

pemerintah  

Pengelolaan

data

dan



Pengawasan

informasi

Internal


Pemerintahan

undangan terkait pengendalian

(SPIP)

perubahan iklim 

 Statistik

 Kerjasama


Internasional

Pengendalian Kebakaran

bidang

Hutan dan Lahan

pengendalian

Penyusunan Laporan dan

kebakaran hutan

Evaluasi Kegiatan

dan lahan


- 250 -

8.6.2. Kepala Subdirektorat Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Ruang lingkup  Pencegahan


Pengetahuan teknis


Kebakaran Hutan

pengelolaan

dan Lahan


Kebakaran Hutan

kehutanan

dan Lahan

 Keteknikan Pencegahan



Kebakaran

sumber


 Kampanye

daya

 Manajemen

pemerintahan

(pusat/ daerah)

 Pengurangan resiko kebakaran hutan dan lahan

Pencegahan



Kebijakan publik

Kebakaran



Administrasi,

 Teknik fasilitator Manajemen

dan penyuluhan  Teknik penyiapan


Pengendalian


lahan tanpa bakar  Teknik patroli

publik 




Manajemen SDM



Manajemen keuangan

Pencegahan




Kebakaran Hutan

pemerintah

dan Lahan



Pengelolaan

data

 Kampanye

dan

informasi 

Peraturan perundangundangan terkait pengendalian perubahan iklim



Program kerja terkait Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan



Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kegiatan


pencegahan

- 251 -

8.6.3. Kepala Subdirektorat Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan Ruang lingkup  Penanggulangan


Perundang-undangan


 Manajemen

kebakaran


pengendalian

hutan dan lahan

lingkungan

kebakaran hutan

 Sistem peringatan dan

hidup,

dan

kehutanan 

deteksi dini

dan lahan


 Pemadaman dan

terkait

pemerintahan

penanggulangan

(pusat/ daerah)

kebakaran hutan dan lahan

penanganan



Kebijakan publik

pasca kebakaran



Administrasi, Manajemen dan Pelayanan

dan

 Sistem pemantauan


 Manajemen

komunikasi

peringatan dini  Sistem

publik 


pemantauan



Manajemen SDM

deteksi Dini



Manajemen keuangan



Sistem

pengendalian

 Sistem pemadaman intern

pemerintah

kebakaran hutan dan lahan  Sistem







penanganan pasca

terkait pengendalian perubahan

kebakaran

iklim 

Program kerja terkait Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan




 Dasar-dasar perpetaan  Dasar-dasar penginderaan jauh  Dasar-dasar ekologi  Dasar-dasar

Keterangan:

meteorologi dan

*) unsur pengetahuan terkait

klimatologi

dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi

 Dasar-dasar penyelidikan kasus  Statistik

- 252 -

8.6.4. Kepala Subdirektorat Sistem Kemitraan dan Masyarakat Peduli Api Ruang lingkup • Sistem


Perundang-undangan


 Manajemen

Kemitraan


pengendalian

pengendalian

lingkungan

kebakaran hutan

kebakaran

kehutanan

• Masyarakat



Peduli Api

hidup,

dan lahan


• Ketatausahaan

dan terkait

pemerintahan

(pusat/ daerah) 

Kebijakan publik




 Manajemen

Manajemen dan

kemitraan (uji kemitraan)

dan

Masyarakat Peduli Api


 Manajemen sistem

komunikasi

 Ketatausahaan  Tata hubungan

publik 


kerja teknis



Manajemen SDM

dengan instansi/



Manajemen keuangan

mitra pengendalian



Sistem

pengendalian

intern

pemerintah

kebakaran hutan dan lahan  Teknik







pengendalian

terkait pengendalian perubahan

kebakaran hutan

iklim

dan lahan bagi


mitra pengendalian

Pengendalian Kebakaran Hutan

kebakaran hutan

dan Lahan

dan lahan dan

Penyusunan Laporan dan

MPA





Evaluasi Kegiatan Keterangan: *) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi

- 253 -

8.6.5. Kepala Subdirektorat Tenaga dan Sarana Prasarana Ruang lingkup  Tenaga


Pengetahuan teknis


Pengendalian

pengelolaan

Kebakaran


 Sarana Prasarana

sumber

daya

pengendalian kebakaran hutan dan lahan  Kelembagaan

kehutanan 

 Manajemen


pengendalian kebakaran

Pengendalian

administrasi

hutan dan lahan

Kebakaran

(pusat/ daerah)

 Organisasi Pengendalian

(Brigdalkarhutla)



Kebijakan publik



Administrasi,

Kebakaran Hutan dan

pemerintahan

 Manajemen tenaga Manajemen

 Manajemen Daops


Lahan

pengendalian kebakaran


(Daerah Operasional)

publik

Manggala Agni  Organisasi Pengendalian






Manajemen SDM

Kebakaran Hutan dan



Manajemen keuangan

Lahan




prasarana pengendalian

pemerintah 

Pengelolaan

data

dan

informasi 

Peraturan perundangundangan terkait





 Manajemen sarana kebakaran hutan dan lahan  Peningkatan Kapasitas SDM dalkarhutla


 Teknologi dan inovasi

iklim

 Standar sarana


prasarana pengendalian

Pengendalian Kebakaran

kebakaran hutan dan

Hutan dan Lahan

lahan



- 254 -

8.7. Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan (Balai PPI dan KHL) 8.7.1. Kepala Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan Ruang lingkup 

Melaksanan



terkait

fasilitasi

sumber

peningkatan


kapasitas

kehutanan 

alam,

adaptasi dan

daerah)

administrasi

Kebijakan publik

perubahan



Administrasi,

iklim

Manajemen

Pencegahan

Organisasi (AMO) Pelayanan

Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK)



Dampak perubahan iklim terhadap eksosistem Program kampung iklim (PROKLIM)

 dan dan

Perhitungan BPO di tingkat servicing




Perhitungan emisi gas rumah kaca (GRK)



komunikasi publik

Inventarisasi

Pengendalian kebakaran hutan dan lahan









(pusat/

mitigasi

Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim


lahan





kemampuan

hutan dan



daya

terkait



Pengetahuan teknis

pengelolaan

dalam

kebakaran



Perundang-undangan

akan

daerah



Pengetahuan umum*)

Pengendalian kebakaran hutan dan lahan



Reduction of Emission from

gas rumah



Manajemen SDM

Deforestasion and Forest

kaca (GRK)



Manajemen keuangan

Degradation (REDD+)

di daerah



Sistem

Evaluasi dan pelaporan



rencana aksi daerah

pengendalian

dan identifikasi kawasan


ekosistem alami 


(RAD) dalam

undangan terkait

penurunan

pengendalian

gas rumah

perubahan iklim

kaca.

Penyusunan RAD, FREL,

intern pemerintah informasi 




Monitoring dan evaluasi kegiatan teknis



Sosialisasi/ bimbingan teknis

- 255 -

IX.

Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan 9.1

Sekretariat Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan

9.1.1 Kepala Bagian program dan evaluasi Ruang Lingkup •

•

Bagian


Pengetahuan Teknis

Perundang-undangan

 peraturan terkait sistem

program dan



anggaran

daya

nasional

Evaluasi,


pelaporan data

•

dan

informasi

alam,

lingkungan

 peraturan terkait pengelolaan

Perundang-undangan

anggaran pemerintah

terkait

(penyusunan dan penelaahan

administrasi

pemerintahan

(pusat/

rencana kerja, dan anggaran

daerah)


•

Kebijakan publik

cara revisi anggaran, dan

•

Administrasi,

Manajemen


penerapan bagan akun standar)


 perencanaan program

publik

(penyusunan dokumen

•


Renstra/Renja)

•

Manajemen SDM

•

Manajemen keuangan

(penyusunan dokumen

•


rencana kegiatan anggaran

pemerintah

K/L)

•

Pengelolaan

data

 perencanaan anggaran

dan

informasi •

Peraturan/ Kebijakan terkait Pengendalian Perubahan

•

 mekanisme revisi anggaran  sistem evaluasi dan pelaporan kinerja  teknologi informasi rencana,

Iklim

program, dan anggaran serta

Program kerja terkait dengan

evaluasi dan pelaporan.

kesekretariatan Ditjen Keterangan: *) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi

 statistik sederhana  media dan teknik komunikasi serta penyebaran informasi

- 256 -

9.1.2 Kepala Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Ruang Lingkup • • • •

Pengetahuan Umum*)

administrasi

•

Pengetahuan Teknis  peraturan terkait

Perundang-undangan

kepegawaian,


dengan

pengembangan

daya

kepegawaian,

pegawai


organisasi dan tata

Perundang-undangan

laksana

administrasi

•

alam,

jabatan fungsional

terkait

Penyiapan

pemerintahan

bahan

penyusunan organisasi

lingkungan


daerah) dan

ketatalaksanaan

 dasar-dasar ilmu organisasi  perencanaan dan

•

Kebijakan publik

pengelolaan SDM

•

Administrasi,

(analisis jabatan,

Manajemen


perencanaan


kebutuhan pegawai,

publik

pelatihan dan

•


pengembangan

•

Manajemen SDM

SDM, manajemen

•

Manajemen keuangan

kinerja, manajemen

•


karier, manajemen

pemerintah

renumerasi)

•

•

Pengelolaan

data

dan

informasi •

Peraturan/ Kebijakan terkait Pengendalian Perubahan Iklim

•


 administrasi kepegawaian  teknologi informasi kepegawaian  nilai dan budaya organisasi  tata hubungan kerja dan pengembangan organisasi


- 257 -

9.1.3 Kepala Bagian keuangan dan umum Ruang Lingkup

Pengetahuan Umum*)

Pengetahuan Teknis

 Tata usaha dan

•




kerasipan

pengelolaan

ketatausahaan

sumber

 BMN

lingkungan

 Administrasi

kehutanan

keuangan

Perundang-undangan

umum,

terkait

negara, pajak, dll)

•

perlengkapan

alam,

hidup,

dan

(pusat/





peraturan/pedoma

terkait

(Standar

peraturan/pedoman

terkait

perlengkapan/Barang

•

Kebijakan publik

Negara

•




dan Organisasi (AMO) Pelayanan Pengadaan

dan barang

Milik

manajemen perkantoran (tata naskah dinas, tata kearsipan, sistem


biaya

perbendaharaan

daerah)

•

naskah

dinas, tata kearsipan)

administrasi

pemerintahan

terkait

(tata

 Rumah tangga

keuangan dan

daya

peraturan/pedoman

informasi

kearsipan,

keprotokoleran) dan

 pengelolaan

BMN

jasa

(inventarisasi,

pemanfaatan,

•

Manajemen SDM

pemeliharaan,

penghapusan

•

Manajemen keuangan

BMN)

•

Sistem

pengendalian

 mekanisme pengadaan barang


Pengelolaan

data

dan jasa pemerintah dan

informasi •

 pengelolaan

dan


pertanggungjawaban

terkait Pengendalian

keuangan negara

Perubahan Iklim •

 standar akuntasi keuangan








teknologi

pengolahan

(Aplikasi

persuratan

data (SIK);

Aplikasi

Simak

BMN

aplikasi

barang

persediaan;

Aplikasi

keuangan

SILABI, SAS))

dan

(SAIBA,

- 258 -

9.1.4 Kepala Bagian hukum dan kerjasama teknik Ruang Lingkup hukum dan


kerjasama teknik

•

Pengetahuan Teknis



pengelolaan

 Menelaah

sumber

daya


permasalahan,

kehutanan

pertimbangan dan


advokasi hukum

administrasi

pemerintahan

 Kemitraan dan

(pusat/ daerah)

kerjasama dalam/

•

Kebijakan publik

luar negeri

•

Administrasi,

Manajemen


 Negosiasi kerja sama



publik

penyusunan

•


perundang-

•

Manajemen SDM

undangan lingkup

•

Manajemen keuangan

ditjen PSKL

•


•

Pengelolaan

dan penelaahan data

dan

informasi •

•

 Menyiapkan bahan atau advokasi hukum


 Legal drafting

Pengendalian Perubahan

 Kemampuan

Iklim

analisis dan

Program kerja terkait dengan

penyusunan opini

kesekretariatan Ditjen

produk hukum  Harmonisasi


peraturan

- 259 -

9.2

Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial

9.2.1 Kepala Sub direktorat pemolaan dan perpetaan Ruang

Pengetahuan Umum*)

Pengetahuan Teknis

Lingkup Inventarisasi,

•


pemolaan dan

sumber daya alam, lingkungan hidup, dan

perpetaan

kehutanan

penyiapan

•

perhutanan sosial



Metode Inventarisasi




Perencanaan dan Evaluasi




Pengelolaan Data

•

Kebijakan publik



Dasar-dasar Ilmu

•

Administrasi, Manajemen dan Organisasi

Sosial Ekonomi dan

(AMO)

Budaya

•




Kaedah Perpetaan

•




Kaedah

•

Manajemen SDM

Pengukuhan dan

•

Manajemen keuangan

Penatagunaan

•


Hutan

•


•

Peraturan/Kebijakan terkait perhutanan

Perencanaan dan

sosial dan kemitraan lingkungan

Pemolaan

•

Program Kerja terkait Penyiapan kawasan





Kaedah

Dasar-dasar

perhutanan sosial

Konservasi dan

•

Prinsip-prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Perlindungan Hutan

•

Dasar-dasar Pemanfaatan, Perlindungan



dan Konservasi Hutan •

Manajemen Hutan

•

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Perhutanan sosial (Hutan Kemasyarakatan, Hutan desa, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan).

•

Peraturan tentang Kearifan Lokal Masyarakat

•

Peraturan tentang Pemerintahan Desa





Pengelolaan sistem informasi perpetaan



Perencanaan Progrom dan Anggaran

- 260 -

9.2.2 Kepala Sub direktorat penyiapan hutan kemasyarakatan Ruang Lingkup peningkatan


Perundang-undangan

terkait

pengelolaan

kapasitas pelaku,


 Kaidah Perpetaan

Perundang-undangan

 Prinsip-prinsip

•

daya

alam,

 Metode Fasilitasi/

keberdayaan dan serta verifikasi

sumber

Pengetahuan Teknis

terkait

areal kerja hutan

administrasi pemerintahan (pusat/

kemasyarakatan

daerah)

pendampingan Desa

Perhutanan Sosial  Pengelolaan dan

•

Kebijakan publik

•

Administrasi,

Perlindungan Manajemen

dan

Organisasi (AMO)

Lingkungan  Prinsip-prinsip

•


Pemberdayaan

•


Masyarakat

•

Manajemen SDM

 Ilmu Sosial Budaya

•

Manajemen keuangan

 Agroforestry

•

Sistem

pengendalian

intern

pemerintah

 Perancangan/ekowisa

•


•

Peraturan/Kebijakan terkait perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan

•

Program

Kerja

terkait

Penyiapan

kawasan perhutanan sosial •


•

Dasar-dasar Pemanfaatan, Perlindungan dan Konservasi Hutan

•

Manajemen Hutan

•


•


•

Peraturan

 Dasar-dasar GIS

tentang

Pemerintahan

Desa *) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi

ta  Imbal Jasa Lingkungan  Program-program sektor terkait  Dasar-Dasar Manajemen  Sosiologi Pedesaan

- 261 -

9.2.3 Kepala Sub direktorat penyiapan hutan desa Ruang

Pengetahuan Umum*)

Pengetahuan Teknis

Lingkup peningkatan

•


keberdayaan


dan kapasitas

kehutanan

pelaku, serta

•

verifikasi areal



pendampingan Desa 

Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah)

kerja hutan

•

Kebijakan publik

desa

•

Administrasi, Manajemen dan Organisasi

Metode Fasilitasi/ Dasar-dasar Perpetaan



Prinsip-prinsip Perhutanan Sosial



(AMO)

Ilmu Sosial Ekonomi dan Budaya

•




Agroforestry

•




Dasar-dasar GIS

•

Manajemen SDM



Perancangan/

•

Manajemen keuangan

•


•


•

Peraturan/Kebijakan terkait perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan

•

Program Kerja terkait Penyiapan kawasan perhutanan sosial

•


•

Dasar-dasar Pemanfaatan, Perlindungan dan Konservasi Hutan

•

Manajemen Hutan

•


•


•

Peraturan tentang Pemerintahan Desa


ekowisata 

Imbal

Jasa

Lingkungan 

Program-program sektor terkait Perhutanan Sosial

- 262 -

9.2.4 Kepala Sub direktorat penyiapan hutan tanaman rakyat Ruang Lingkup peningkatan

Pengetahuan Umum*) • Perundang-undangan

terkait

keberdayaan,

pengelolaan

kapasitas pelaku,


penetapan areal

sumber

Pengetahuan Teknis


kerja hutan

administrasi

tanaman rakyat,

daerah)

alam,

pendampingan masyarakat

terkait

pemerintahan

(pusat/

pemberdayaan masyarakat /kemitraan  Ilmu Sosial Budaya

dan verifikasi


areal kerja hutan

• Administrasi,

tanaman rakyat

daya

 Fasilitasi/

 Kaidah Perpetaan Manajemen

dan

Organisasi (AMO)

 Kaidah Pemolaan  Pengelolaan dan


Perlindungan


Lingkungan

• Manajemen SDM

 Prinsip-Prinsip

• Manajemen keuangan • Sistem

Pemberdayaan

pengendalian

intern

pemerintah

Masyarakat  Peraturan perundang-


undangan yang

• Peraturan/Kebijakan terkait

berkaitan dengan

perhutanan sosial dan kemitraan

bidang penyiapan

lingkungan

hutan tanaman rakyat

• Program

Kerja

terkait

Penyiapan

kawasan perhutanan sosial • Prinsip-prinsip Pemberdayaan Masyarakat • Dasar-dasar Pemanfaatan, Perlindungan dan Konservasi Hutan • Manajemen Hutan • Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Perhutanan sosial (Hutan Kemasyarakatan, Hutan desa, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan). • Peraturan tentang Kearifan Lokal Masyarakat • Peraturan tentang Pemerintahan Desa *) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi

 Sistem Silvikultur Hutan Tanaman Rakyat  Penyiapan Areal Kerja Hutan Tanaman Rakyat  Penyiapan Hutan Tanaman Rakyat dan/atau Bisnis Kehutanan

- 263 -

9.2.5 Kepala Sub direktorat penyiapan kemitraan Ruang

Pengetahuan Umum*)

Pengetahuan

Lingkup kemitraan

Teknis • Perundang-undangan terkait pengelolaan

 Peraturan

masyarakat


Terkait Hasil

dengan

kehutanan

Hutan Bukan

pemegang izin pemanfaatan


Kayu/ Kayu  Prinsip-prinsip

dan/atau


Fasilitasi/

penggunaan

• Administrasi, Manajemen dan Organisasi

pendampingan

kawasan

(AMO)

masyarakat

hutan, dan


pemberdayaan

pengelolaan


masyarakat/

kawasan

• Manajemen SDM

kemitraan

hutan di


wilayah

• Sistem pengendalian intern pemerintah

tentang

kesatuan


kewirausahaan

pengelolaan

• Peraturan/Kebijakan terkait perhutanan

hutan, kawasan hutan dengan

 Ilmu-ilmu

sosial dan kemitraan lingkungan

Budaya

• Program Kerja terkait Penyiapan kawasan perhutanan sosial

 Prinsip-prinsip Perhutanan

tujuan

• Prinsip-prinsip Pemberdayaan Masyarakat

khusus, areal

• Dasar-dasar Pemanfaatan, Perlindungan

penelitian dan

 Ilmu Sosial

dan Konservasi Hutan

Sosial  Metode analisis pemangku

badan usaha

• Manajemen Hutan

milik negara,

• Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan

kepentingan  Kaidah

dan hutan

Kehutanan tentang Perhutanan sosial

Perpetaan

hak/hutan

(Hutan Kemasyarakatan, Hutan desa,

 Agroforestry/

adat

Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan

Tanaman

Kehutanan).

Kehidupan

• Peraturan tentang Kearifan Lokal

 Program-

Masyarakat

progam sektor

• Peraturan tentang Pemerintahan Desa *)

unsur

pengetahuan

terkait

dengan

elemen dan KUK pada unit kompetensi

terkait

- 264 -

9.3 Direktorat Penanganan Konflik, Tenurial, Hutan Adat 9.3.1 Kepala Sub direktorat pemetaan konflik Ruang Lingkup

Pengetahuan Umum*)

Pengetahuan Teknis

pemetaan tipologi, 

perundang-undangan

jenis, sumber, dan

pengelolaan

metodologi


analisis Tipologi,

penanganan

kehutanan

jenis, dan sumber

konflik yang



terkait



Ilmu sosial

daya



Prinsip-prinsip

sumber

perundang-undangan

berkaitan dengan

administrasi

pengelolan hutan

(pusat/daerah)

terkait

pemerintahan

konflik 

Metode pemetaan konflik



ilmu lingkungan hidup



GIS



ilmu kehutanan



Prinsip-prinsip



kebijakan publik

pemberdayaan



manajemen/administrasi

masyarakat 

pemerintahan, 

pelayanan

dan

komunikasi

publik 

pengadaan barang dan jasa



manajemen SDM



manajemen keuangan



pengelolaan sistem informasi



Peraturan perundangundangan terkait perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan



Peraturan perundangundangan terkait Penanganan Konflik, Tenurial, Hutan Adat



Peraturan terkait pemetaan konflik

*) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi

Prinsip-prinsip kemitraan

- 265 -

9.3.2 Kepala Sub direktorat penanganan konflik Ruang Lingkup

Pengetahuan Umum*) perundang-undangan



Ilmu sosial budaya

advokasi, dan




Tipologi, jenis, dan

pedampingan

daya

masyarakat dalam


negosiasi, mediasi,

penanganan konflik



Pengetahuan Teknis



alam,

lingkungan

sumber konflik 

perundang-undangan

pengelolaan hutan

terkait

dan Lingkungan

pemerintahan

Hidup

(pusat/daerah)

administrasi

Metodologi penanganan konflik



Negosiasi dan Mediasi Konflik



Advokasi




Pendampingan



ilmu kehutanan

Masyarakat



kebijakan publik




Penyelesaian

pemerintahan,

Sengketa lainnya





Alternatif

pelayanan dan komunikasi



GIS

publik



Prinsip-prinsip




pemberdayaan



manajemen SDM

masyarakat



manajemen keuangan

















- 266 -

9.3.3 Kepala Sub direktorat penanganan tenurial Ruang Lingkup

Pengetahuan Umum*) perundang-undangan terkait



Ilmu sosial

masyarakat,

pengelolaan



Tipologi, jenis, dan

lembaga usaha,


sumber konflik

pemerintah, dan

kehutanan

tenurial

penanganan klaim

pemerintah daerah



Pengetahuan Teknis



sumber

daya


atas penguasaan

administrasi

kawasan hutan

(pusat/daerah)



pemerintahan

Metodologi penanganan konflik tenurial






ilmu kehutanan

Mediasi Konflik



kebijakan publik

tenurial








pelayanan

dan

Advokasi Pendampingan

pemerintahan, 

Negosiasi dan

Masyarakat

komunikasi

publik



Alternatif




Penyelesaian



manajemen SDM

Sengketa lainnya



manajemen keuangan



Tenurial Horizontal






Tenurial Struktural






GIS

undangan terkait perhutanan



Prinsip-prinsip



sosial dan kemitraan

pemberdayaan

lingkungan

masyarakat









- 267 -

9.3.4 Kepala Sub direktorat pengakuan hutan adat dan perlindungan kearifan lokal Ruang Lingkup Pengakuan hutan

Pengetahuan Umum*) 

Pengetahuan Teknis


 Dasar-dasar

adat dan

pengelolaan

daya

Antropologi

Perlindungan


 Ilmu Sosial

kearifan lokal

kehutanan

 Peta Demografi



sumber

perundang-undangan terkait administrasi

pemerintahan

(pusat/daerah)

Masyarakat Adat  Pencadangan Hutan Adat






ilmu kehutanan

verifikasi Hutan



kebijakan publik

Adat, hukum adat.



manajemen/administrasi pemerintahan



pelayanan

dan

komunikasi

publik 




manajemen SDM



manajemen keuangan














 Metode Etnografi dan

- 268 -

9.5 Direktorat Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat 9.5.1 Kepala Sub direktorat pemolaan Ruang Lingkup pemolaan dan

Pengetahuan Umum*)

Pengetahuan Teknis

 perundang-undangan terkait pengelolaan

 Perencanaan dan

pengelolaan


Evaluasi

informasi

kehutanan

Pengembangan

pengembangan usaha

 perundang-undangan terkait administrasi

anggaran,


perhutanan

 ilmu lingkungan hidup

sosial dan

 ilmu kehutanan

hutan adat

 kebijakan publik

Usaha (kegiatan, peraturan).  Pengendalian Internal

 manajemen/administrasi pemerintahan,

 Pengelolaan

 pelayanan dan komunikasi publik

Informasi dan

 pengadaan barang dan jasa

Publikasi  Prinsip-Prinsip

 manajemen SDM  manajemen keuangan

kelembagaan dan

 pengelolaan sistem informasi

kewirausahaan

 Peraturan perhutanan

terkait

 Prinsip-prinsip

kemitraan

pemberdayaan

perundang-undangan sosial

dan

masyarakat

lingkungan  Peraturan

perundang-undangan

terkait

Penanganan Konflik, Tenurial, Hutan Adat dan Lingkungan Hidup  Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Hutan

tentang

Perhutanan

Kemasyarakatan,

Hutan

sosial desa,

Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat, Kemitraan Kehutanan dan Hutan Rakyat Kemitraan.  Peraturan Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat  Peraturan

tentang

Kearifan

Lokal

Masyarakat  Peraturan tentang permodalan  Peraturan tentang Pemerintahan Desa *) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi

 Prinsip-prinsip kemitraan

- 269 -

9.5.2 Kepala

Sub

direktorat

pengembangan

usaha

hutan

kemasyarakatan, hutan desa, dan hutan tanaman rakyat Ruang Lingkup

Pengetahuan Umum*)

Pengetahuan Teknis

pengembangan


 Kelembagaan

usaha hutan


Usaha

kemasyarakatan

kehutanan

Perhutanan Sosial

 perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/daerah)

 Kewirausahaan Perhutanan Sosial


 Prinsip-prinsip

 ilmu kehutanan

pemberdayaan


masyarakat


 Prinsip-prinsip kemitraan


 Prinsip-Prinsip

 pengadaan barang dan jasa  manajemen SDM

Persetujuan Atas

 manajemen keuangan

Dasar Informasi di


Awal Tanpa

 Peraturan perhutanan

perundang-undangan sosial

dan

terkait

kemitraan

perundang-undangan

terkait

Penanganan Konflik, Tenurial, Hutan Adat  Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan (Hutan

tentang

Perhutanan

Kemasyarakatan,

Hutan

sosial desa,

Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat, Kemitraan Kehutanan dan Hutan Rakyat Kemitraan.  Peraturan Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat  Peraturan

tentang

Kearifan

Lokal


Perencanaan Partisipatif  Kewirausahaan

dan Lingkungan Hidup Kehutanan

(PADIATPA)  Teknik Fasilitasi

lingkungan  Peraturan

Paksaan

 Sosiologi  Sosial ekonomi budaya/ antropologi

- 270 -

9.5.3 Kepala Sub direktorat pengembangan kemitraan, hutan rakyat dan hutan adat Ruang Lingkup

Pengetahuan Umum*)

Pengetahuan Teknis

pengembangan


 Kelembagaan

usaha kemitraan

sumber daya alam, lingkungan hidup,

Usaha Perhutanan

masyarakat

dan kehutanan

Sosial

dengan

 perundang-undangan

pemegang izin

administrasi

pemanfaatan

(pusat/daerah)

terkait pemerintahan

 Kewirausahaan Perhutanan Sosial  Prinsip-prinsip

dan/atau


pemberdayaan

penggunaan

 ilmu kehutanan

masyarakat

kawasan hutan


 Prinsip-prinsip

serta


pengelolaan


kawasan hutan

 pengadaan barang dan jasa

Persetujuan Atas

 manajemen SDM

Dasar Informasi di

 manajemen keuangan

Awal Tanpa


Paksaan

 Peraturan perundang-undangan terkait

(PADIATPA)

di wilayah kesatuan pengelolaan hutan, kawasan hutan dengan tujuan khusus, areal penelitian, areal badan usaha milik negara, hutan rakyat, dan hutan adat

perhutanan

sosial

dan

 Prinsip-Prinsip

kemitraan

 Teknik Fasilitasi Perencanaan

lingkungan  Peraturan perundang-undangan terkait Penanganan

Konflik,

Tenurial,

Hutan

 Peraturan

Menteri

Kehutanan

Lingkungan tentang

Hidup

Perhutanan

sosial (Hutan Kemasyarakatan, Hutan desa, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat,

Hutan

Adat,

Kemitraan

Kehutanan dan Hutan Rakyat Kemitraan.  Peraturan Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat  Peraturan

tentang

Partisipatif  Kewirausahaan  Sosiologi

Adat dan Lingkungan Hidup dan

kemitraan

Kearifan

Lokal


 Sosial ekonomi budaya/ antropologi

- 271 -

9.6 Direktorat Kemitraan Lingkungan 9.6.1 Kepala Sub direktorat bina komunitas penyelamatan sumberdaya alam Ruang

Pengetahuan Umum*)

Pengetahuan Teknis

Lingkup terkait



Ilmu sosial

peran serta




Prinsip-prinsip

komunitas

lingkungan

penyelamatan

kehutanan

peningkatan

sumber daya





alam

Perundang-undangan hidup,

dan

pemberdayaan masyarakat


terkait



pemerintahan

(pusat/ daerah) Kebijakan publik



Administrasi,

Ekologi

lingkungan 



Ilmu Metode

analisis

pemangku

Manajemen

dan

kepentingan 

Organisasi (AMO)

Pengelolaan




komunikasi




lingkungan



Manajemen SDM



Manajemen keuangan



Sistem



Strategi Pengembangan Generasi

Muda

pemerintah

Lingkungan

(kader




lingkungan)




pengendalian

intern

terkait perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan 

Peraturan perundang-undangan terkait Kemitraan Lingkungan




Etika Lingkungan

- 272 -

9.6.2 Kepala Sub direktorat bina komunitas kawasan industri dan pemukiman Ruang Lingkup

Pengetahuan Umum*) Perundang-undangan



Ilmu sosial

serta komunitas




Prinsip-prinsip

kawasan industri

daya

dan pemukiman


peningkatan peran



Pengetahuan Teknis



alam,

lingkungan

pemberdayaan masyarakat

Perundang-undangan



Ekologi lingkungan

terkait



Metode

administrasi

pemerintahan

(pusat/

pemangku

daerah)

kepentingan



Kebijakan publik



Administrasi,



Manajemen

lingkungan







Manajemen SDM



Manajemen keuangan






Pengelolaan

data

dan

informasi 




Peraturan perundangundangan terkait Kemitraan Lingkungan


Pengelolaan komunikasi


analisis



Etika Lingkungan

- 273 -

9.6.3 Kepala Sub direktorat pengelolaan jejaring komunikasi Ruang Lingkup




Ilmu social

kanal komunikasi,




Ilmu

jejaring kaukus

daya

politik dan


pengembangan

organisasi



Pengetahuan Teknis



kemasyarakatan

alam,

lingkungan

Masyarakat 

Prinsip-prinsip

Perundang-undangan

pemberdayaan

terkait

masyarakat

administrasi

pemerintahan

(pusat/

daerah)



Ekologi lingkungan



Metode



Kebijakan publik

pemangku



Administrasi,

kepentingan

Manajemen


Politik



analisis

Pengelolaan


komunikasi

publik

lingkungan






Manajemen SDM

pemberdayaan



Manajemen keuangan

organisasi




masyarakat

pemerintah 

Pengelolaan

data

dan

informasi 








Prinsip-prinsip

- 274 -

9.6.4 Kepala Sub direktorat bina cinta alam Ruang Lingkup




Ilmu sosial

serta masyarakat di

terkait



Prinsip-prinsip

bidang konservasi

sumber

sumberdaya alam

lingkungan

hayati dan ekosistem

kehutanan

peningkatan peran



Pengetahuan Teknis



pengelolaan daya

alam,

hidup,

pemberdayaan

dan

masyarakat 




(pusat/

Metode kepentingan



Kebijakan publik




komunikasi


lingkungan



Pelayanan

dan


Pengadaan

analisis

pemangku

daerah)



Ekologi

lingkungan

administrasi

pemerintahan

Ilmu



Pengelolaan

Strategi Pengembangan

barang

dan

Generasi

Muda

jasa

Lingkungan

(kader



Manajemen SDM

lingkungan)



Manajemen keuangan



Sistem

pengendalian


Pengelolaan

data

dan

informasi 






- 275 -

9.7 Balai Perhutanan Sosial Dan Kemitraan Lingkungan (UPT) 9.7.1 Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Ruang Lingkup 

melaksanakan kegiatan

Pengetahuan Umum*)

penyiapan

pengelolaan

kawasan perhutanan

sumber

sosial, pengembangan

lingkungan

usaha dan kemitraan

kehutanan

serta

Perundang-undangan

konflik

pemetaan  di

bidang

Perhutanan

Sosial

dan

Lingkungan.

hidup,

dan  

administrasi  (pusat/ 




Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) Pelayanan

dan

komunikasi publik Pengadaan barang dan jasa 

Manajemen SDM



Manajemen keuangan



Sistem

pengendalian


Pengelolaan

data

dan

informasi 

Pengelolaan lingkungan Management Strategis Management konflik Manajemen dan Kemitraan





Managemen Usaha Hidup

pemerintahan



Managemen Perencanaan

alam, 

daya

terkait

Kemitraan




Pengetahuan Teknis



Jejaring

- 276 -

X.

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Kehutanan 10.1 Sekretariat Direktorat Jenderal 10.1.1 Kepala Bagian Program dan Evaluasi Ruang lingkup


 Rencana, program

Pengetahuan umum*)

dan

anggaran

dan

Pengetahuan teknis  Peraturan terkait sistem




nasional

kehutanan

 Data,

Hidup

 Peraturan terkait pengelolaan

evaluasi,


pelaporan


(penyusunan dan penelaahan

pelaksanaan

(pusat/ daerah)

rencana kerja, dan anggaran

rencana

dan

program  Pengelolaan sistem informasi dan kehumasan

anggaran pemerintah




cara revisi anggaran, dan

Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM

penerapan bagan akun standar)  Perencanaan program (penyusunan dokumen renstra/renja)  Perencanaan anggaran


(penyusunan dokumen rencana


kegiatan anggaran K/L)

pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait perlindungan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan • Program kerja terkait dengan sekretariat direktorat jenderal perlindungan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan *) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi

 Arsitektur dan informasi kinerja  Mekanisme revisi anggaran  Sistem evaluasi dan pelaporan kinerja  Teknologi informasi rencana, program, dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan.  Statistik sederhana  Media dan teknik komunikasi serta penyebaran informasi

- 277 -

10.1.2


Ruang lingkup •

Pengetahuan umum*)

Administrasi kepegawaian termasuk jabatan fungsional

•

•

Pengembangan pegawai

•

•

Pembinaan sumberdaya penegak hukum


•

Kebijakan publik

•


•




•

Pelayanan profesi sumberdaya penegak hukum

Organisasi dan • ketatalaksanaan

Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan









•

Manajemen SDM



•

Manajemen keuangan

•


•


 Peraturan/kebijakan terkait perlindungan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan  Program kerja terkait dengan sekretariat direktorat jenderal perlindungan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan *) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi

 

dengan kepegawaian, organisasi dan tata laksana Dasar-dasar ilmu organisasi Perencanaan dan pengelolaan SDM (analisis jabatan, perencanaan kebutuhan pegawai, pelatihan dan pengembangan SMD, manajemen kinerja, manajemen karier, manajemen renumerasi) Administrasi kepegawaian Teknologi informasi kepegawaian Nilai dan budaya organisasi Tata hubungan kerja dan pengembangan organisasi

- 278 -

10.1.3 Kepala Bagian Keuangan dan Umum Ruang lingkup Pengetahuan umum*) •  Urusan tatausaha dan rumah tangga, kearsipan, dan pengelolaan barang milik negara  Sarana dan prasarana operasional penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan  Urusan administrasi keuangan dan perlengkapan


•


•

Kebijakan publik

•


•


•


•

Manajemen SDM

•

Manajemen keuangan

•


•




Peraturan/pedoman terkait ketatausahaan (tata naskah dinas, tata kearsipan)



Peraturan/pedoma terkait keuangan (standar biaya umum, perbendaharaan negara, pajak, dll)



Peraturan/pedoman terkait perlengkapan/Barang Milik Negara



Manajemen perkantoran (tata naskah dinas, tata kearsipan, sistem informasi kearsipan, keprotokoleran)

 Pengelolaan BMN (inventarisasi, pemanfaatan, pemeliharaan, penghapusan BMN)  Mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah  Standar akuntasi keuangan  Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara  Administrasi keuangan 

Teknologi pengolahan data (Aplikasi persuratan (SIK); Aplikasi Simak BMN dan aplikasi barang persediaan; Aplikasi keuangan (SAIBA, SILABI, SAS))

- 279 -

10.1.4


Ruang lingkup 

Peraturan perundangundangan,



Fasilitasi kerjasama dan jejaring kerja



Pertimbangan advokasi hukum



Administrasi kerjasama teknik dalam negeri dan luar negeri

Pengetahuan umum*)

Pengetahuan teknis

•




Peraturan/pedoman penyusunan peraturan perundang-undangan dan kerjasama teknik dalam dan luar negeri

•




Ilmu politik dan hubungan internasional



•

Kebijakan publik

Legal drafting

•




legal opinion



•


Teknik komunikasi dan negosiasi dalam membangun kerjasama

•




Tipe, karakter, budaya negara lain

•

Manajemen SDM



•

Manajemen keuangan

Tata cara persidangan bilateral maupun regional

•




•


mekanisme penyusunan perjanjian dalam negeri dan luar negeri (MoU, Grand Agreement, Letter of Intent, implementation arrangement, perjanjian kerjasama)



Pengelolaan hibah



Pertimbangan advokasi hukum





- 280 -

10.2 Direktorat Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi 10.2.1

Kepala Sub Direktorat Penanganan Pengaduan

Ruang lingkup Penanganan pengaduan lingkungan hidup dan kehutanan



•



Pemahaman tentang peraturan perundangundangan dibidang pemerintahan, lingkungan hidup, kehutanan, dan tata ruang



Jenis-jenis perizinan dalam bidang LHK

•

Kebijakan publik

•




Pengelolaan sumber daya alam dan hutan

•




Pengelolaan lingkungan hidup

•




•

Manajemen SDM

•

Manajemen keuangan

Mekanisme pengaduan kasus LHK

•




•


Identifikasi permasalahan pelanggaran dibidang LHK



Peraturan/kebijakan terkait perlindungan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan



Diklat Dasar-dasar pengawasan



Program kerja terkait dengan Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi



Hukum administrasi, perdata, pidana terkait lingkungan hidup dan kehutanan


verifikasi kasus-

- 281 -

10.2.2

Kepala Sub Direktorat Pengawasan Penaatan

Ruang lingkup Pengawasan ketaatan pelaksanaan perizinan dan peraturan perundangundangan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan



•


•

Kebijakan publik

•



Sistem perizinan dibidang LHK



perizinan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan serta peraturan perundangundangan yang mengatur kewajiban pengelolaan dibidang LHK



Identifikasi sumber pencemaran dan kerusakan (khususnya simpulsimpul kegiatan yang dapat mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup)



pengawasan lingkungan hidup

•


•


•

Manajemen SDM

•

Manajemen keuangan

•


•




Peraturan/kebijakan terkait  perlindungan dan penegakan hukum  lingkungan hidup dan kehutanan






hukum administrasi, perdata, pidana terkait lingkungan hidup dan kehutanan




Sistem AMDAL

penerapan

Teknik pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup (pengendalian pencemaran air, udara, pengelolaan limbah B3 dan kerusakan lahan) pengelolaan hutan (pencegahan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan)

- 282 -

10.2.3

Kepala Sub Direktorat Penerapan Sanksi Administrasi

Ruang lingkup Penerapan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan sanksi administrasi lingkungan dan kehutanan



•


•

Kebijakan publik

•


•


•


•

Manajemen SDM

•

Manajemen keuangan

•


•










hukum administrasi, perdata, pidana terkait lingkungan hidup dan kehutanan



Pemahaman tentang peraturan perundangundangan dibidang pemerintahan, lingkungan hidup, kehutanan, tata ruang dan administrasi



Jenis-jenis perizinan dalam bidang LHK



Pemahaman tentang pengelolaan lingkungan hidup



Pemahaman tentang pengelolaan sumber daya alam dan hutan



Identifikasi permasalahan pelanggaran dibidang LHK



Tata cara penerapan sanksi administrasi



Evaluasi pelaksanaan sanksi administrasi



Diklat dasar-dasar pengawasan

- 283 -

10.3 Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup 10.3.1 Kepala Sub Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan Bidang Sumberdaya Alam Ruang lingkup

Pengetahuan umum*)

 Penyelesaian sengketa, pemantauan dan evaluasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan sektor kehutanan, energi, minyak dan gas, pertambangan, pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan

• Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan

 Urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, rencana, program, anggaran dan pelaporan direktorat



Peraturan yang mengatur larangan dan kewajiban pengelolaan lingkungan hidup pada sektor kehutanan, pertanian, perkebunan, kelautan, dan perikanan serta sanksisanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan



Peraturan/mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan



Metode/teknik verifikasi, klarifikasi, penghitungan kerugian, alternatif penyelesain, fasilitasi /negosiasi/mediasi/

• Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik

• Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi  Peraturan/kebijakan terkait perlindungan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan  Program kerja terkait dengan penyelesaian sengketa lingkungan hidup

arbitrase pengadilan

diluar



Mekanisme pemantauan dan evaluasi penyelesaian sengketa lingkungna hidup di luar pengadilan



Kelembagaan penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup



Peraturan/pedoman/mekan isme terkait dengan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, pengelolaan anggaran pemerintah, pelayanan perkantoran, perlengkapan/Barang Milik Negara, pelaporan.



Teknologi informasi terkait ketatausahaan, kepegawaian, pengelolaan BMN, serta program anggaran

 hukum administrasi, perdata,hukum acara perdata, pidana terkait lingkungan hidup dan kehutanan *) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi

PSLH

- 284 -

10.3.2

Kepala Sub direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan Bidang Industri, Prasarana Dan Jasa

Ruang lingkup

Pengetahuan umum*)

• Penyelesaian sengketa, pemantauan dan evaluasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar • pengadilan sektor manufaktur, prasarana, dan jasa

Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah)

•

Kebijakan publik

•


•


•


•

Manajemen SDM

•

Manajemen keuangan

•


•







Program kerja terkait dengan penyelesaian sengketa lingkungan hidup



hukum administrasi, perdata, hukum acara perdata pidana terkait lingkungan hidup dan kehutanan


Pengetahuan teknis  Peraturan yang mengatur larangan dan kewajiban pengelolaan lingkungan hidup pada sektor manufaktur, prasarana, dan jasa serta sanksi-sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan  Peraturan/mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan  Metode/teknik verifikasi,klarifikasi, penghitungan kerugian,alternatif penyelesain, fasilitasi /negosiasi/mediasi/ arbitrase PSLH diluar pengadilan  Mekanisme pemantauan dan evaluasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan  Kelembagaan penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup

- 285 -

10.3.3

Kepala Sub direktorat penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan

Ruang lingkup Penyelesaian sengketa, pemantauan dan evaluasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan sektor sumber daya alam, industri, prasarana, dan jasa



•


•

Kebijakan publik

•


•


•


•

Manajemen SDM

•

Manajemen keuangan

•


•







Program kerja terkait dengan penyelesaian sengketa lingkungan hidup



hukum administrasi, perdata, hukum acara perdata, pidana terkait lingkungan hidup dan kehutanan



Peraturan yang mengatur larangan dan kewajiban pengelolaan lingkungan hidup pada sektor SDA industri, prasarana, dan jasa serta sanksisanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan



Peraturan/mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan hidup di melalui pengadilan



Metode verifikasi, perhitungan kerugian,penyusunan dan pendaftaran gugatan, beracara di pengadilan (mediasi, alat bukti, reflik dan kesimpulan),upaya hukum banding, kasasi dan PK ( memori dan kontra memori) serta eksekusi pelaksanaan putusan pengadilan



Mekanisme pemantauan dan evaluasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan



Kelembagaan penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup

- 286 -

10.4 Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan 10.4.1 Kepala Sub direktorat pencegahan dan pengamanan hutan (Sumatera; Kalimantan dan Nusa Tenggara; Jawa dan Bali; Sulawesi, Maluku dan Papua) Ruang lingkup Pencegahan tindak pidana kehutanan dan penyelenggaraan pengamanan kawasan hutan serta peredaran hasil hutan



•


•

Kebijakan publik

•


•


•


•

Manajemen SDM

•


Peraturan terkait pengelolaan kawasan hutan, ijinijin pemanfaatan, kewajiban pengelolaan hutan, dan sanksi akibat pelanggaran yang dilakukan



Perlindungan hutan



Dasar perpetaan dan penggunaan peralatan navigasi



Ilmu kepolisian

Manajemen keuangan



•


Penyusunan rencana operasi



•


Teknik negosiasi dan mediasi






Teknis pengamanan dan peredaran hasil hutan



Pengenalan jenis tumbuhan dan satwa liar dan hasil hutan



Peredaran hasil hutan dan tumbuhan satwa liar



Program kerja terkait dengan pencegahan dan pengamanan hutan



Hukum administrasi, perdata, pidana terkait lingkungan hidup dan kehutanan



Kesepakatan/konvensi internasional tentang CITES



Manajemen konflik



Hak Asasi Manusia


- 287 -

10.5 Direktorat Penegakan Hukum Pidana 10.5.1 Kepala Sub Direktorat Penyidikan Perusakan Lingkungan Hidup, Kebakaran Hutan Dan Lahan Ruang lingkup

Pengetahuan umum*)

•  Penegakan hukum pidana kejahatan perusakan lingkungan hidup, kebakaran hutan dan lahan  Urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, rencana, program, anggaran dan pelaporan direktorat


•


•

Kebijakan publik

•


•


•


•

Manajemen SDM

•

Manajemen keuangan

•


•







Program kerja terkait dengan penegakan hukum pidana



Hukum pidana lingkungan hidup dan kehutanan


Pengetahuan teknis  Peraturan penegakan pidana

terkait hukum

 Diklat PPNS LHK

- 288 -

10.5.2

Kepala Sub Direktorat Penyidikan Perambahan Hutan

Ruang lingkup Penegakan hukum pidana kejahatan perambahan kawasan hutan



•


•

Kebijakan publik

•


•


•


•

Manajemen SDM

•

Manajemen keuangan

•


•

Pengelolaan data dan informasi  Peraturan/kebijakan terkait perlindungan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan




 Hukum pidana lingkungan hidup dan kehutanan *) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi


terkait hukum

 Diklat PPNS LHK

- 289 -

10.5.3

Kepala Sub Direktorat Penyidikan Pencemaran Lingkungan Hidup

Ruang lingkup Penegakan hukum pidana kejahatan pencemaran lingkungan hidup



•


•

Kebijakan publik

•


•


•


•

Manajemen SDM

•

Manajemen keuangan

•


•










Hukum pidana lingkungan hidup dan kehutanan



terkait hukum

 Diklat PPNS LHK

- 290 -

10.5.4

Kepala Sub Direktorat Penyidikan Pembalakan Liar Dan Kejahatan Keanekaragaman Hayati

Ruang lingkup

Pengetahuan teknis

Pengetahuan umum*)

• Penyelidikan dan penyidikan dalam rangka penegakan hukum pidana kejahatan pembalakan liar dan kejahatan keanekaragaman hayati •

Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah)

•

Kebijakan publik

•


•


•


•

Manajemen SDM

•

Manajemen keuangan

•


•


 Peraturan/kebijakan terkait perlindungan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan 


 Hukum pidana lingkungan hidup dan kehutanan *) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi



Peraturan terkait penegakan hukum pidana



Diklat PPNS LHK

- 291 -

10.6 Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan 10.6.1

Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Ruang Lingkup  penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan  dukungan manajemen

Pengetahuan Umum*) 

Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan  Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah)  Kebijakan publik  Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO)  Pelayanan dan komunikasi publik  Pengadaan barang dan jasa  Manajemen SDM  Manajemen keuangan  Sistem pengendalian intern pemerintah  Pengelolaan data dan informasi  Peraturan/kebijakan terkait dengan perlindungan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan  program terkait balai pengamanan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan *) unsur pengetahuan, terkait dengan elemen dan kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi

Pengetahuan Teknis  peraturan yang mengatur ijin lingkungan hidup dan kehutanan, kewajiban pemegang ijin terhadap pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, serta sanksi akibat pelanggaran (administrasi, perdata, dan/pidana)  perlindungan hutan  mekanisme/teknik pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup  media dan teknik sosialisasi  mekanisme/teknik penyidikan  mekanisme/teknik pemantauan dan pelaporan pelanggaran terhadap ijin lingkungan hidup dan kehutanan  prosedur koordinasi dibidang penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan  sistem perencanaan pembangunan nasional (mekanisme penyusunan renstra/renja)  sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (mekanisme penyusunan LAKIP)  manajemen pengelolaan keuangan Negara (mekanisme penyusunan RKAKL  manajemen BMN  pelayanan perkantoran dan kesejahteraan pegawai

- 292 -

XI. Inspektorat Jenderal 11.1 Sekretariat Inspektorat Jenderal 11.1.1 Kepala Bagian Program dan Pelaporan Ruang lingkup Pengetahuan umum*) Pengetahuan teknis • Perundang-undangan  Penyusunan  Peraturan terkait terkait pengelolaan rencana pengelolaan anggaran sumber daya alam, pemerintah  Program lingkungan hidup, dan  Metode pengawasan penyusunan kehutanan Renstra, Renja.  Pelaporan • Perundang-undangan  Prosedur penyusunan terkait administrasi RKA-K/L, DIPA, KAK, POK pemerintahan  Peraturan terkait (pusat/daerah) pertanggungjawaban • Kebijakan publik keuangan negara • Manajemen/administrasi  Metode penyusunan pemerintahan, SAKIP, LAKIP, Laporan • Pelayanan dan Bulanan laporan komunikasi publik Triwulan, dan Laporan • Pengadaan barang dan tahunan jasa  Metode statistik • Manajemen SDM  Analisis data dan • Manajemen keuangan informasi • Pengelolaan data da  Pengelolaan sistem informasi informasi • Peraturan perundangan yang berhubungan dengan pengawasan keuangan dan kinerja pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan • Mekanisme pengawasan, pengendalian, pembinaan dan penegakan aturan • Peraturan terkait sistem perencanaan pembangunan nasional • Program kerja terkait dengan sekretariat inspektorat jenderal • Mekanisme Audit *)unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi

- 293 -

11.1.2 Kepala Bagian Analisis Laporan Hasil Pengawasan Ruang lingkup Pengetahuan umum*) Pengetahuan teknis  Analisis dan  Perundang-undangan  Analisa LHA (rutin,review, evaluasi terkait pengelolaan investigasi, audit BPK pengawasan sumber daya alam, /BPKP) Inspektorat lingkungan hidup, dan Wilayah  Pengendalian kehutanan intern  Mekanisme penyusunan  Perundang-undangan kebijakan Sistem  Penyusunan terkait administrasi Pengendalian Intern laporan pemerintahan Pemerintah (pusat/daerah)  Mengevaluasi laporan  Kebijakan publik hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi  Manajemen/administras Birokrasi i pemerintahan,  Pelayanan dan  Analisis dan evaluasi hasil pengawasan intern komunikasi publik dan eksterna pemerintah  Pengadaan barang dan  Evaluasi Sistem jasa Pengendalian Intern  Manajemen SDM Pemerintah  Manajemen keuangan 

Pengelolaan data dan informasi  Peraturan perundangan yang berhubungan dengan pengawasan keuangan dan kinerja pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan  Mekanisme pengawasan, pengendalian, pembinaan dan penegakan aturan  Program kerja terkait dengan sekretariat inspektorat jenderal  Peraturan terkait sistem perencanaan pembangunan nasional  Mekanisme Audit *)unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi

- 294 -

11.1.3 Kepala Bagian Pemantauan Tindak Lanjut Ruang lingkup Pengetahuan umum*) Pengetahuan teknis  Pemantauan  Perundang-undangan  Pemantauan Tindak pelaksanaan terkait pengelolaan Lanjut hasil pengawasan tindak lanjut sumber daya alam,  Metode pelaksanaan, lingkungan hidup, dan  Laporan analisis, dan kehutanan pengawasan penyelesaian tindak  Perundang-undangan lanjut hasil audit  Laporan terkait administrasi internal dan eksternal pemantauan pemerintahan  Prinsip-prinsip (pusat/daerah) manajemen  Kebijakan publik /administrasi kepemerintahan  Manajemen/administrasi pemerintahan,  Perencanaan dan evaluasi kegiatan  Pelayanan dan komunikasi publik  Pengadaan barang dan jasa  Manajemen SDM  Manajemen keuangan  Pengelolaan data dan informasi  Peraturan perundangan yang berhubungan dengan pengawasan keuangan dan kinerja pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan  Mekanisme pengawasan, pengendalian, pembinaan dan penegakan aturan  Program kerja terkait dengan sekretariat inspektorat jenderal  Peraturan terkait sistem perencanaan pembangunan nasional  Mekanisme Audit *)unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi

- 295 -

     

11.1.4 Kepala Ruang lingkup Tata usaha  Administrasi keuangan Rumah tangga Perlengkapan  Administrasi

Bagian Umum Pengetahuan umum*) Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan Perundang-undangan terkait administrasi kepegawaian pemerintahan Organisasi dan (pusat/daerah) tata laksana  Kebijakan publik  Manajemen/administrasi pemerintahan,  Pelayanan dan komunikasi publik  Pengadaan barang dan jasa  Manajemen SDM  Manajemen keuangan  Pengelolaan data dan informasi  Peraturan perundangan yang berhubungan dengan pengawasan keuangan dan kinerja pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan  Mekanisme pengawasan, pengendalian, pembinaan dan penegakan aturan  Program kerja terkait dengan sekretariat inspektorat jenderal  Peraturan terkait sistem perencanaan pembangunan nasional  Mekanisme Audit *)unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi

Pengetahuan teknis  Administrasi Persuratan Keuangan  Prinsip-prinsip manajemen /administrasi kepemerintahan  Administrasi kerumahtanggan Kepegawaian

Tata dan

dan

- 296 -

XII.

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia 12.1 Sekretariat Badan P2SDM 12.1.1 Kepala Bagian Program dan Kerja Sama Ruang lingkup

 Koordinasi program  Rencana kegiatan, program kerja dan anggaran  Penyiapan administrasi kerjasama




        

 *)

Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) Kebijakan publik Administrasi, manajemen dan organisasi (AMO) Pelayanan dan komunikasi publik Pengadaan barang dan jasa Manajemen SDM Manajemen keuangan Sistem pengendalian intern pemerintah Pengelolaan data dan informasi Peraturan/kebijakan terkait dengan penyuluhan dan pengembangan SDM Program kerja terkait dengan sekretariat badan unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan kuk pada unit kompetensi

Pengetahuan teknis • Peraturan terkait sistem perencanaan pembangunan nasional • Peraturan terkait pengelolaan anggaran pemerintah (penyusunan dan penelaahan rencana kerja, dan anggaran kementerian/lembaga, tata cara revisi anggaran, dan penerapan bagan akun standar) • Metode penyusunan renstra, renja. • Kemitraan dan kerjasama dalam/ luar negeri • Perencanaan anggaran (penyusunan dokumen rencana kegiatan anggaran k/l) • Informasi kinerja • Mekanisme revisi anggaran • Konvensi internasional  Metode negosiasi dan komunikasi • Metode penyusunan dokumen kerjasama

- 297 -



 



12.1.2 Kepala Bagian Informasi, Publikasi dan Evaluasi Ruang lingkup Pengetahuan umum *) Pengetahuan teknis • Peraturan terkait Pengelolaan data  Perundang-undangan pertanggungjawaban dan informasi terkait pengelolaan sumber daya alam, informasi, publikasi, terkait P2SDM lingkungan hidup, dan dan evaluasi. Penyusunan kehutanan  Metode statistik statistik  Perundang-undangan  Media dan teknik Urusan terkait administrasi komunikasi serta dokumentasi dan pemerintahan (pusat/ penyebaran informasi publikasi P2SDM daerah)  Sistem evaluasi dan Evaluasi dan  Kebijakan publik pelaporan kinerja pelaporan rencana,  Administrasi, manajemen program, dan dan organisasi (AMO) kegiatan  Pelayanan dan komunikasi publik  Pengadaan barang dan jasa  Manajemen SDM  Manajemen keuangan  Sistem pengendalian intern pemerintah  Pengelolaan data dan informasi  Peraturan/kebijakan terkait dengan penyuluhan dan pengembangan SDM  Program kerja terkait dengan sekretariat badan *) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan kuk pada unit kompetensi

- 298 -

12.1.3

  



Kepala Bagian Kepegawaian, Hukum, Laksana Ruang lingkup Pengetahuan umum *) Administrasi  Perundang-undangan kepegawaian, terkait pengelolaan sumber daya alam, Penyusunan peraturan lingkungan hidup, perundang-undangan dan kehutanan Pemberian  Perundang-undangan pertimbangan dan terkait administrasi advokasi hukum pemerintahan (pusat/ Pembinaan organisasi daerah) dan ketatalaksanaan  Kebijakan publik  Administrasi, manajemen dan organisasi (AMO)  Pelayanan dan komunikasi publik  Pengadaan barang dan jasa  Manajemen SDM  Manajemen keuangan  Sistem pengendalian intern pemerintah  Pengelolaan data dan informasi  Peraturan/kebijakan terkait dengan penyuluhan dan pengembangan SDM  Program kerja terkait dengan sekretariat badan *) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan kuk pada unit kompetensi

Organisasi dan Tata Pengetahuan teknis  Peraturan terkait dengan kepegawaian, organisasi dan tata laksana  Dasar-dasar ilmu organisasi  Administrasi kepegawaian  Perencanaan dan pengelolaan SDM (analisis jabatan, perencanaan kebutuhan pegawai, pelatihan dan pengembangan SDM, manajemen kinerja, manajemen karier, manajemen renumerasi)  Teknologi informasi kepegawaian  Peraturan terkait dengan penyusunan peraturan perundangundangan  Metode penelaahan permasalahan, pertimbangan dan advokasi hukum

- 299 -

12.1.4 Kepala Bagian Keuangan dan Umum Ruang lingkup Pengetahuan umum *) • Urusan ketatausahaan  Perundang-undangan  Perlengkapan dan terkait pengelolaan pengelolaan rumah sumber daya alam, tangga dan Barang lingkungan hidup, Milik Negara (BMN) dan kehutanan  Administrasi keuangan  Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah)  Kebijakan publik  Administrasi, manajemen dan organisasi (AMO)  Pelayanan dan komunikasi publik  Pengadaan barang dan jasa  Manajemen SDM  Manajemen keuangan  Sistem pengendalian intern pemerintah  Pengelolaan data dan informasi  Peraturan/kebijakan terkait dengan penyuluhan dan pengembangan SDM  Program kerja terkait dengan sekretariat badan *) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan kuk pada unit kompetensi











    

Pengetahuan teknis Peraturan/pedoman terkait ketatausahaan (tata naskah dinas, tata kearsipan) Peraturan/pedoman terkait keuangan (Standar biaya umum, perbendaharaan negara, pajak, dll) Peraturan/pedoman terkait perlengkapan/Barang Milik Negara Manajemen perkantoran (tata naskah dinas, tata kearsipan, sistem informasi kearsipan, keprotokoleran) Pengelolaan BMN (inventarisasi, pemanfaatan, pemeliharaan, penghapusan BMN) Mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah Standar akuntasi keuangan Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara Administrasi keuangan Teknologi pengolahan data (Aplikasi persuratan (SIK); Aplikasi Simak BMN dan aplikasi barang persediaan; Aplikasi keuangan (SAIBA, SILABI, SAS))

- 300 -

12.2 Pusat Penyuluhan Sumber Daya Manusia 12.2.1 Kepala Bidang Pengembangan Penyuluhan Ruang lingkup

Pengetahuan umum *)

Pengetahuan teknis

 Pengembangan penyuluhan  Pengembangan penyuluhan di daerah  Programa dan evaluasi penyuluhan  Metode dan materi penyuluhan

 Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan  Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah)  Kebijakan publik  Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO)  Pelayanan dan komunikasi publik  Pengadaan barang dan jasa  Manajemen SDM  Manajemen keuangan  Sistem pengendalian intern pemerintah  Pengelolaan data dan informasi  Peraturan/kebijakan terkait dengan penyuluhan dan pengembangan SDM  Program kerja terkait penyuluhan *) Unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi

 Pengelolaan sistem informasi penyuluhan  Pengembangan kapasitas penyuluhan (kelembagaan dan ketenagaan)  Pengembangan sarana/ prasarana dan sistem penyuluhan (Metode, materi, program dan perencanaan)  Fasilitasi/ Pendampingan pengembangan penyuluhan  Prinsip-prinsip pengembangan penyuluhan

- 301 -

12.2.2

Kepala Bidang Ketenagaan Penyuluhan

Ruang lingkup

Pengetahuan umum *)

Pengetahuan teknis

 Ketenagaan penyuluhan aparatur,  Ketenagaan penyuluhan non aparatur

 Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan  Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah)  Kebijakan publik  Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO)  Pelayanan dan komunikasi publik  Pengadaan barang dan jasa  Manajemen SDM  Manajemen keuangan  Sistem pengendalian intern pemerintah  Pengelolaan data dan informasi  Peraturan/kebijakan terkait dengan penyuluhan dan pengembangan SDM  Program kerja terkait penyuluhan *) Unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi

 Analisis kebutuhan ketenagaan penyuluh  Perencanaan dan pengembangan SDM/ ketenagaan penyuluhan.  Peningkatan kapasitas SDM/ ketenagaan penyuluhan  Kebijakan penyuluhan.  Pemberdayaan masyarakat  Teknik fasilitasi/ pendampingan pengembangan kelompok tani hutan

- 302 -

12.2.3 Kepala Bidang Kelembagaan Penyuluhan Ruang lingkup Pengetahuan umum *) Pengetahuan teknis  Program kelembagaan  penyuluhan,  Urusan kelembagaan penyuluhan di daerah  Kelembagaan kelompok masyarakat   Sarana, prasarana, dan percontohan penyuluhan  

      



Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) Kebijakan publik Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) Pelayanan dan komunikasi publik Pengadaan barang dan jasa Manajemen SDM Manajemen keuangan Sistem pengendalian intern pemerintah Pengelolaan data dan informasi Peraturan/kebijakan terkait dengan penyuluhan dan pengembangan SDM Program kerja terkait penyuluhan *) Unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi

 



 



Sistem dan kelembagaan penyuluhan Teknik fasilitasi pengembangan kelembagaan penyuluhan Teknik fasilitasi pembentukan/ pengembangan kelompok masyarakat Pengelolaan sistem informasi kelompok masyarakat Perencanaan dan pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan Perumusan kebijakan kelembagaan kelompok masyarakat

- 303 -

12.3 Kepala Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM 12.3.1 Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi SDM Aparatur LHK Ruang lingkup • Bagian program dan anggaran  Perencanaan dan pengembangan SDM • Monitoring dan Evaluasi pengembangan SDM

Pengetahuan umum *)

Pengetahuan teknis

 Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan  Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah)  Kebijakan publik  Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO)  Pelayanan dan komunikasi publik  Pengadaan barang dan jasa  Manajemen SDM  Manajemen keuangan  Sistem pengendalian intern pemerintah  Pengelolaan data dan informasi  Peraturan/kebijakan terkait dengan penyuluhan dan pengembangan SDM  Program kerja terkait perencanaan dan pengembangan SDM *) Unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi

• Peraturan/ kebijakan, dan isu strategis terkait Perencanaan dan Pengembangan SDM  Manajemen SDM  Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia (KBJI)  Prinsip-prinsip perencanaan pengembangan SDM (a.l. kompetensi kerja, identifikasi kebutuhan pengembangan SDM, Pola Karier, dan Pola Diklat)  Instrumen pengukuran/ pemetaan kompetensi SDM  Budaya kerja pegawai  Metodologi Bimbingan teknis perencanaan dan pengembangan SDM  Evaluasi pengembangan SDM

- 304 -

12.3.2

Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Sumber Daya Manusia Non Aparatur Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Ruang lingkup  Perencanaan dan pengembangan SDM Non Aparatur • Monitoring dan Evaluasi pengembangan SDM Non Aparatur

Pengetahuan umum *)  Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan  Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah)  Kebijakan publik  Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO)  Pelayanan dan komunikasi publik  Pengadaan barang dan jasa  Manajemen SDM  Manajemen keuangan  Sistem pengendalian intern pemerintah  Pengelolaan data dan informasi  Peraturan/kebijakan terkait dengan penyuluhan dan pengembangan SDM  Program kerja terkait perencanaan dan pengembangan SDM *) Unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi

Pengetahuan teknis  Peraturan/ kebijakan dan isu strategis terkait Perencanaan dan Pengembangan SDM  Manajemen SDM  Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia  Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia  Prinsip-prinsip Perencanaan pengembangan SDM (Kompetensi kerja, Pola Karier, Pola Diklat, Identifikasi kebutuhan pengembangan SDM)  Pengukuran/ pemetaan kompetensi  Perencanaan tenaga kerja sektor LHK  Bimbingan teknis perencanaan dan pengembangan SDM  Metode evaluasi SDM

- 305 -

12.3.3

Kepala Bidang Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Ruang lingkup

Pengetahuan umum *)

Pengetahuan teknis

 Pengembangan standardisasi SDM LHK  Sertifikasi SDM LHK

 Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan  Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah)  Kebijakan publik  Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO)  Pelayanan dan komunikasi publik  Pengadaan barang dan jasa  Manajemen SDM  Manajemen keuangan  Sistem pengendalian intern pemerintah  Pengelolaan data dan informasi  Peraturan/kebijakan terkait dengan penyuluhan dan pengembangan SDM  Program kerja terkait perencanaan dan pengembangan SDM *) Unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi

 Peraturan/ kebijakan dan isu strategis terkait Perencanaan dan Pengembangan standardisasi SDM  Pengembangan standar kompetensi  Pengujian kompetensi

- 306 -

12.4 Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan 12.4.1 Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan E- Learning Ruang lingkup   

Perencanaan program e-learning Pengembangan elearning Evaluasi, akreditasi dan kerja sama

Pengetahuan umum *)

Pengetahuan teknis

Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan  Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah)  Kebijakan publik  Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO)  Pelayanan dan komunikasi publik  Pengadaan barang dan jasa  Manajemen SDM  Manajemen keuangan  Sistem pengendalian intern pemerintah  Pengelolaan data dan informasi  Manajemen diklat (MOT)  Sistem Informasi Diklat (SID)  Peraturan/kebijakan terkait dengan penyuluhan dan pengembangan SDM  Program kerja terkait kediklatan *) Unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi

 Metodologi pembelajaran jarak jauh (e-learning)  Kerja sama teknis penyelenggaraan diklat  Materi diklat  Prosedur akreditasi program dan lembaga diklat  Pelaporan pemantauan pelaksanaan diklat  Identifikasi Kebutuhan Diklat (IKD)  Rancang bangun diklat  Evaluasi Pasca Diklat (EPD)  Keterampilan berbahasa inggris  Pengelolaan aplikasi/program elearning



- 307 -

12.4.2

Kepala Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis

Ruang lingkup

Pengetahuan umum *)

• Diklat teknis aparatur dan non aparatur  Diklat fungsional aparatur dan non aparatur  Pendidikan menengah, lanjutan, dan pasca sarjana

 Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan  Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah)  Kebijakan publik  Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO)  Pelayanan dan komunikasi publik  Pengadaan barang dan jasa  Manajemen SDM  Manajemen keuangan  Sistem pengendalian intern pemerintah  Pengelolaan data dan informasi  Manajemen diklat (MOT)  Peraturan/kebijakan terkait dengan penyuluhan dan pengembangan SDM  Program kerja terkait kediklatan *) Unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi

Pengetahuan teknis  Penyusunan rencana teknis diklat  Pelaksanaan diklat (teknik identifikasi kebutuhan diklat, teknik perancangan diklat, teknik pengorganisasian diklat, teknik monev dan pelaporan diklat, komunikasi efektif)  Teknik penyusunan kerangka acuan/TOR

- 308 -

12.4.3

Kepala Bidang Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan dan Administrasi

Ruang lingkup

Pengetahuan umum *)

Pengetahuan teknis

• Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan  Pendidikan dan pelatihan administrasi

 Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan  Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah)  Kebijakan publik  Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO)  Pelayanan dan komunikasi publik  Pengadaan barang dan jasa  Manajemen SDM  Manajemen keuangan  Sistem pengendalian intern pemerintah  Pengelolaan data dan informasi  Manajemen diklat (MOT)  Peraturan/kebijakan terkait dengan penyuluhan dan pengembangan SDM  Program kerja terkait kediklatan *) Unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi

 Perencanaan diklat  Pelaksanaan diklat  Kediklatan kepemimpinan dan administrasi Aparatur  Pelaksanaan Kerja sama teknis penyelenggaraan diklat  Evaluasi pelaksanaan diklat  Penyusunan laporan pelaksanaan diklat

- 309 -

12.4.4

Kepala Bagian Program dan Umum

Ruang Lingkup 

 

Pengetahuan Umum *)

Program, anggaran,  keuangan, Ketatausahaan, dan Rumah tangga Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)  Kepegawaian dan kehumasan  

        

 *)

Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) Kebijakan publik Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) Pelayanan dan komunikasi publik Pengadaan barang dan jasa Manajemen SDM Manajemen keuangan Sistem pengendalian intern pemerintah Pengelolaan data dan informasi Manajemen diklat (MOT) Sistem Informasi Diklat (SID) Peraturan/kebijakan terkait dengan penyuluhan dan pengembangan SDM Program kerja terkait kediklatan Unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi


 

  

Perencanaan program/ kegiatan dan anggaran (a.l RPJM, renstra, renja dan rencana anggaran) Administrasi kepegawaian Administrasi/ pengelolaan barang milik negara/ sarpras kediklatan Kearsipan Tata persuratan Administrasi keuangan

- 310 -

12.5 Pusat Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan 12.5.1 Kepala Bidang Pengembangan Pelatihan Masyarakat Ruang lingkup 



Pengetahuan umum *)

Pelatihan  pembudayaan perilaku ramah lingkungan hidup generasi pemula; Pelatihan masyarakat bidang lingkungan  hidup dan kehutanan

 

      



*)

Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) Kebijakan publik Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) Pelayanan dan komunikasi publik Pengadaan barang dan jasa Manajemen SDM Manajemen keuangan Sistem pengendalian intern pemerintah Pengelolaan data dan informasi Peraturan/kebijakan terkait dengan penyuluhan dan pengembangan SDM Program kerja terkait pelatihan masyarakat dan pengembangan generasi lingkungan unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi

Pengetahuan teknis   

    

  

Identifikasi kebutuhan pelatihan Manajemen diklat (MOT) Perencanaan pelaksanaan pelatihan masyarakat Kemitraan/ kerja sama Budaya masyarakat Teknik fasilitasi pelatihan Komunikasi publik Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan pelatihan masyarakat Isu strategis terkait kehutanan masyarakat Jejaring pegiat PHBM Jejaring pegiat pendidikan lingkungan

- 311 -

12.5.2

Kepala Bidang Lingkungan

Ruang lingkup • Ekspose generasi lingkungan • Pameran • Materi ekspose

Penyelenggaraan

Ekspos

Generasi

Pengetahuan umum *)

Pengetahuan teknis

Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan • Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) • Kebijakan publik • Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO) • Pelayanan dan komunikasi publik • Pengadaan barang dan jasa • Manajemen SDM • Manajemen keuangan • Sistem pengendalian intern pemerintah • Pengelolaan data dan informasi • Peraturan/kebijakan terkait dengan penyuluhan dan pengembangan SDM • Program kerja terkait pelatihan masyarakat dan pengembangan generasi lingkungan *) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi

 Identifikasi materi ekpose untuk generasi lingkungan  Perencanaan penyelenggaraan ekspose  Rancangan materi ekpose generasi lingkungan  Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan ekspose generasi lingkungan  Komunikasi publik  Campaign strategy pendidikan lingkungan  Isu strategis bidang lingkungan dan sanitasi  Jejaring pegiat pendidikan lingkungan

•

- 312 -

12.5.3

Kepala Bidang Pengembangan Generasi lingkungan

Ruang lingkup Etika, perilaku lingkungan hidup bagi komunitas pendidikan formal dan non formal

Pengetahuan umum *)

Pengetahuan teknis

 Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan  Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah)  Kebijakan publik  Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO)  Pelayanan dan komunikasi publik  Pengadaan barang dan jasa  Manajemen SDM  Manajemen keuangan  Sistem pengendalian intern pemerintah  Pengelolaan data dan informasi  Peraturan/kebijakan terkait dengan penyuluhan dan pengembangan SDM  Program kerja terkait pelatihan masyarakat dan pengembangan generasi lingkungan *) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi

 Identifikasi kebutuhan pengembangan Generasi Lingkungan  Perencanaan penyelenggaraan pengembangan generasi lingkungan  Materi pengembangan generasi lingkungan  Pengembangan generasi lingkungan.  Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengembangan generasi lingkungan  Pengembangan perilaku dan budaya ramah lingkungan  Standar Nasional Pendidikan  Pendidikan formal dan non formal (Kepramukaan dan pendidikan Lingkungan Hidup)  Isu strategis bidang lingkungan hidup  Jejaring pegiat pendidikan lingkungan hidup

- 313 -

12.5.4

Kepala Bagian Program dan Umum

Ruang Lingkup

Pengetahuan Umum *)

Pengetahuan Teknis

• Bagian program dan evaluasi • Administrasi dan Kepegawaian

 Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan  Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah)  Kebijakan publik  Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO)  Pelayanan dan komunikasi publik  Pengadaan barang dan jasa  Manajemen SDM  Manajemen keuangan  Sistem pengendalian intern pemerintah  Pengelolaan data dan informasi  Peraturan/kebijakan terkait dengan penyuluhan dan pengembangan SDM  Program kerja terkait pelatihan masyarakat dan pengembangan generasi lingkungan *) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi

• Penyusunan program kegiatan dan anggaran • Administrasi kepegawaian • Pengelolaan sarana dan prasarana • Administrasi BMN dan barang persediaan. • Sistem Pengendalian Internal (SPI)  evaluasi dan laporan kegiatan

- 314 -

12.6 Balai Diklat Kehutanan 12.6.1 Kepala Balai Diklat Kehutanan Ruang lingkup

Pengetahuan umum *)

Pengetahuan teknis

• Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.  Pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan Non Aparatur Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan

 Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan  Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah)  Kebijakan publik  Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO)  Pelayanan dan komunikasi publik  Pengadaan barang dan jasa  Manajemen SDM  Manajemen keuangan  Sistem pengendalian intern pemerintah  Pengelolaan data dan informasi  Manajemen diklat (MOT)  Peraturan/kebijakan terkait dengan penyuluhan dan pengembangan SDM  Program kerja terkait kediklatan *) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi

 Rencana, program dan anggaran pendidikan dan Pelatihan  Mekanisme pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan  Proposal kerja sama  Kerjasama pendidikan dan Pelatihan  Tata kelola sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan  Tata kelola hutan pendidikan dan pelatihan  Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pendidikan dan pelatihan  Tata usaha dan rumah tangga  Bahasa Inggris

- 315 -

XIII. Badan Badan Penelitian, Pengembangan Dan Inovasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan 13.1 Sekretariat Badan Penelitian, Pengembangan Dan Inovasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan 13.1.1 Kepala Bagian Program dan Kerja Sama Ruang lingkup Pengetahuan umum*) Pengetahuan teknis • Koordinasi program  Peraturan perundang-  Analisis bahan • rencana kegiatan, undangan terkait perumusan kebijakan program kerja dan penelitian, pengembangan teknis program, anggaran dan inovasi lingkungan anggaran dan • administrasi hidup dan kehutanan kerjasama bahan kerjasama  Perundang-undangan  Analisis rencana dan terkait pengelolaan pelaksanaan sumber daya alam, penyusunan program, lingkungan hidup, dan anggaran dan kehutanan kerjasama  Perundang-undangan  Analisis dokumen dan terkait administrasi pemantauan serta pemerintahan (pusat/ evaluasi kerja sama daerah) litbang  Kebijakan publik  Koordinasi administrasi  Administrasi, manajemen pengelolaan kawasan dan Organisasi (AMO) dengan tujuan Khusus  Pelayanan dan (KHDTK) komunikasi publik  Pengadaan barang dan  Bahasa Inggris aktif jasa  Manajemen sdm  Manajemen keuangan  Sistem pengendalian intern pemerintah  Pengelolaan data dan informasi  Program kerja terkait sekretariat badan litbang  Manajemen penelitian dan pengembangan *) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi

- 316 -

    

13.1.2 Kepala Bagian Evaluasi, Diseminasi dan Ruang lingkup Pengetahuan umum*) Pengelolaan data dan  Peraturan perundang-  informasi undangan terkait Penyusunan statistik penelitian, Perpustakaan pengembangan dan Publikasi inovasi lingkungan Diseminasi hidup dan kehutanan   Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan  Perundang-undangan  terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah)   Kebijakan publik  Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO)  Pelayanan dan komunikasi publik  Pengadaan barang dan jasa  Manajemen sdm  Manajemen keuangan  Sistem pengendalian intern pemerintah  Pengelolaan data dan informasi  Program kerja terkait sekretariat badan litbang  Manajemen penelitian dan pengembangan *) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi

Perpustakaan Pengetahuan teknis Analisis bahan perumusan kebijakan teknis monitoring dan evaluasi, diseminasi dan perpustakaan Analisis rencana dan pelaksanaan tugas monitoring, evaluasi dan diseminasi hasil penelitian serta pelaporan kinerja Prinsip-prinsip pengelolaan perpustakaan Prinsip-prinsip pengelolaan data dan informasi

- 317 -

• •  



• 

13.1.3 Kepala Bagian Kepegawaian, Hukum, Laksana Ruang lingkup Pengetahuan umum*) Administrasi  Peraturan perundangkepegawaian undangan terkait Administrasi jabatan penelitian, fungsional pengembangan dan Pengembangan inovasi lingkungan pegawai hidup dan kehutanan Penyusunan bahan  Perundang-undangan dan rancangan terkait pengelolaan peraturan sumber daya alam, perundang-undangan lingkungan hidup, dan kehutanan Penelaahan permasalahan,  Perundang-undangan pertimbangan, terkait administrasi advokasi hukum dan pemerintahan (pusat/ organisasi daerah) ketatalaksanaan  Kebijakan publik Pengembangan karier  Administrasi, pegawai Manajemen dan Organisasi dan Organisasi (AMO) ketatalaksanaan  Pelayanan dan komunikasi publik  Pengadaan barang dan jasa  Manajemen sdm  Manajemen keuangan  Sistem pengendalian intern pemerintah  Pengelolaan data dan informasi  Peraturan/kebijakan terkait dengan badan litbang dan inovasi  Program kerja terkait sekretariat badan litbang  Manajemen penelitian dan pengembangan *) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi

Organisasi dan Tata

•

•

•

•

•

Pengetahuan teknis Analisis bahan kebijakan bidang kepegawaian, hukum, organisasi dan tatalaksana Prinsip-prinsip administrasi umum kepegawaian Prinsip-prinsip administrasi jabatan fungsional Prinsip-prinsip advokasi hukum dan penyusunan perundang-undangan lingkup bli Prinsip-prinsip pengembangan organisasi dan ketatalaksanaan

- 318 -

   

13.1.4 Kepala Bagian Keuangan dan Umum Ruang lingkup Pengetahuan umum*) Urusan surat menyurat  Peraturan perundangdan kearsipan undangan terkait penelitian, Akutansi dan verifikasi pengembangan dan Tindak lanjut hasil inovasi lingkungan pemeriksaan hidup dan kehutanan Urusan rumah tangga  Perundang-undangan dan barang milik terkait pengelolaan negara sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan  Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah)  Kebijakan publik  Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO)  Pelayanan dan komunikasi publik  Pengadaan barang dan jasa  Manajemen sdm  Manajemen keuangan  Sistem pengendalian intern pemerintah  Pengelolaan data dan informasi  Peraturan/kebijakan terkait dengan badan litbang dan inovasi  Program kerja terkait sekretariat badan litbang  Manajemen penelitian dan pengembangan *) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi

Pengetahuan teknis • Kebijakan teknis keuangan dan BMN • Prinsip-prinsip tata persuratan dan kearsipan • Prinsip-prinsip akutansi, verifikasi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan

- 319 13.2 Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan 13.2.1 Kepala Bidang Program dan Evaluasi Ruang lingkup Pengetahuan umum*)  Rencana, program dan  Peraturan perundanganggaran undangan terkait penelitian,  Pemantauan, pengembangan dan evaluasi dan inovasi lingkungan pelaporan hidup dan kehutanan  Sintesa hasil  Perundang-undangan penelitian terkait pengelolaan pengembangan dan sumber daya alam, inovasi lingkungan hidup, dan kehutanan  Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah)  Kebijakan publik  Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO)  Pelayanan dan komunikasi publik  Pengadaan barang dan jasa  Manajemen sdm  Manajemen keuangan  Sistem pengendalian intern pemerintah  Pengelolaan data dan informasi  Peraturan/kebijakan terkait dengan badan litbang dan inovasi  Program kerja terkait pusat litbang hutan  Manajemen penelitian dan pengembangan *) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi









Pengetahuan teknis Analisis bahan perumusan kebijakan teknis program dan evaluasi pengelolaan hutan Prinsip-prinsip penyusunan dan pelaksanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan Prinsip-prinsip pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dasar-dasar pengetahuan teknis tentang pengelolaan hutan

- 320 13.2.2

 





 

Kepala Bidang Pengembangan Data Penelitian Ruang lingkup Pengetahuan umum*) Kebijakan teknis  Peraturan perundangundangan terkait Pengelolaan data hasil penelitian, penelitian pengembangan dan pengembangan dan inovasi lingkungan inovasi, hidup dan kehutanan Pembinaan dan  Manajemen penelitian pengendalian teknis dan pengembangan penelitian  Perundang-undangan Pelaksanaan terkait pengelolaan pengembangan dan sumber daya alam, inovasi lingkungan hidup, dan Penyiapan bahan hak kehutanan kekayaan intelektual  Perundang-undangan Pelaksanaan terkait administrasi pengelolaan pemerintahan (pusat/ laboratorium, hutan daerah) penelitian dan  Kebijakan publik kawasan hutan dengan tujuan khusus  Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO)  Pelayanan dan komunikasi publik  Pengadaan barang dan jasa  Manajemen sdm  Manajemen keuangan  Sistem pengendalian intern pemerintah  Pengelolaan data dan informasi  Peraturan/kebijakan terkait dengan badan litbang dan inovasi  Program kerja terkait pusat litbang hutan *) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi

dan Tindak Lanjut







 





Pengetahuan teknis Analisis bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan data dan tindak lanjut penelitian bidang pengelolaan hutan Prinsip-prinsip penyusunan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan dan inovasi Prinsip-prinsip usulan dan pengelolaan hak kekayaan intelektual Pengelolaan data dan informasi Pengelolaan hutan penelitian, laboratorium dan kawasan hutan dengan tujuan khusus Dasar-dasar pengetahuan teknis pengelolaan hutan Pengendalian teknis dan pembinaan kegiatan litbang

- 321 13.2.3 Kepala Bidang Kerjasama dan Diseminasi Ruang lingkup Pengetahuan umum*) Pengetahuan teknis  Kerja sama  Peraturan perundang Kebijakan teknis undangan terkait kerjasama dan  Diseminasi penelitian, diseminasi bidang  Publikasi hasil pengembangan dan pengelolaan hutan penelitian, inovasi lingkungan  Prinsip-prinsip pengembangan dan hidup dan kehutanan pengelolaan kerjasama, inovasi  Manajemen penelitian diseminasi dan dan pengembangan publikasi hasil penelitian,  Perundang-undangan pengembangan dan terkait pengelolaan inovasi sumber daya alam, lingkungan hidup, dan  Pengelolaan kehutanan pelaksanaan bimbingan teknis  Perundang-undangan terkait administrasi  Dasar-dasar pemerintahan (pusat/ pengetahuan teknis daerah) tentang pengelolaan hutan  Kebijakan publik  Bahasa inggris aktif  Administrasi, Manajemen Dan Organisasi (AMO)  Pelayanan dan komunikasi publik  Pengadaan barang dan jasa  Manajemen sdm  Manajemen keuangan  Sistem pengendalian intern pemerintah  Pengelolaan data dan informasi  Peraturan/kebijakan terkait dengan badan litbang dan inovasi  Program kerja terkait pusat litbang hutan *) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan kuk pada unit kompetensi

- 322 -

    

13.2.4 Kepala Bagian Tata Usaha Ruang lingkup Pengetahuan umum*) Ketatausahaan,  Peraturan perundangundangan terkait Kepegawaian penelitian, Ketatalaksanaan pengembangan dan Keuangan inovasi lingkungan Barang milik negara hidup dan kehutanan  Manajemen penelitian dan pengembangan  Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan  Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah)  Kebijakan publik  Administrasi, manajemen dan organisasi (AMO)  Pelayanan dan komunikasi publik  Pengadaan barang dan jasa  Manajemen sdm  Manajemen keuangan  Sistem pengendalian intern pemerintah  Pengelolaan data dan informasi  Peraturan/kebijakan terkait dengan badan litbang dan inovasi  Program kerja terkait pusat litbang hutan *) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan kuk pada unit kompetensi



 





  





Pengetahuan teknis Peraturan/pedoman terkait dengan ketatausahaan (tata naskah dinas, tata kearsipan) Peraturan terkait dengan kepegawaian Peraturan terkait dengan keuangan (standar biaya umum, perbendaharaan negara, pajak, dll) Peraturan terkait dengan pelayanan perkantoran (operasional perkantoran) Peraturan terkait dengan perlengkapan/barang milik negara Pelaporan Administrasi kepegawaian Tata pelayanan perkantoran (antara lain keprotokoleran) Pengelolaan bmn (inventarisasi, pemanfaatan, pemeliharaan, penghapusan bmn) Prinsip-prinsip pengelolaan tenaga fungsional

- 323 -

 

 

13.3 Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan 13.3.1 Kepala Bidang Program dan Evaluasi Ruang lingkup Pengetahuan umum*) Penyusunan rencana  Peraturan perundang undangan terkait Program dan anggaran penelitian, penelitian, pengembangan dan pengembangan dan inovasi lingkungan inovasi hidup dan kehutanan Pemantauan, evaluasi  Manajemen penelitian  dan pelaporan dan pengembangan Sintesa hasil penelitian pengembangan dan  Perundang-undangan terkait pengelolaan inovasi sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan   Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/  daerah)  Kebijakan publik  Administrasi, manajemen dan organisasi (AMO)  Pelayanan dan komunikasi publik  Pengadaan barang dan jasa  Manajemen sdm  Manajemen keuangan  Sistem pengendalian intern pemerintah  Pengelolaan data dan informasi  Peraturan/kebijakan terkait dengan badan litbang dan inovasi  Program kerja terkait pusat litbang hasil hutan *) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan kuk pada unit kompetensi

Pengetahuan teknis Analisis bahan perumusan kebijakan teknis program dan evaluasi pengelolaan dan pengolahan hasil hutan Prinsip-prinsip penyusunan dan pelaksanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan Prinsip-prinsip pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dasar-dasar pengetahuan teknis tentang pengelolaan dan pengolahan hasil hutan

- 324 13.3.2

Kepala Bidang Pengembangan Data Penelitian Ruang lingkup Pengetahuan umum*)  Pengelolaan data  Peraturan perundangundangan terkait  Penyiapan bahan hak penelitian, kekayaan intelektual pengembangan dan  Pengelolaan inovasi lingkungan laboratorium, hutan hidup dan kehutanan penelitian dan kawasan hutan dengan  Manajemen penelitian dan pengembangan tujuan khusus  Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan  Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah)  Kebijakan publik  Administrasi, manajemen dan organisasi (AMO)  Pelayanan dan komunikasi publik  Pengadaan barang dan jasa  Manajemen sdm  Manajemen keuangan  Sistem pengendalian intern pemerintah  Pengelolaan data dan informasi  Peraturan/kebijakan terkait dengan badan litbang dan inovasi  Program kerja terkait pusat litbang hasil hutan *) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan kuk pada unit kompetensi

dan Tindak Lanjut







  



Pengetahuan teknis Analisis bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan data dan tindak lanjut penelitian bidang pengelolaan dan pengolahan hasil hutan Prinsip-prinsip penyusunan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan dan inovasi Prinsip-prinsip usulan dan pengelolaan hak kekayaan intelektual Pengelolaan data dan informasi Koordinasi pengelolaan laboratorium Dasar-dasar pengetahuan teknis pengelolaan dan pengolahan hasil hutan Pengendalian teknis dan pembinaan kegiatan litbang

- 325 13.3.3 Kepala Bidang Kerjasama dan Diseminasi Ruang lingkup Pengetahuan umum*) Pengetahuan teknis  Kerja sama  Peraturan perundang Kebijakan teknis undangan terkait kerjasama dan  Pengelolaan penelitian, diseminasi bidang diseminasi dan pengembangan dan pengelolaan dan publikasi inovasi lingkungan pengolahan hasil hidup dan kehutanan hutan  Manajemen penelitian  Prinsip-prinsip dan pengembangan pengelolaan kerjasama, diseminasi  Perundang-undangan dan publikasi hasil terkait pengelolaan penelitian, sumber daya alam, pengembangan dan lingkungan hidup, dan inovasi kehutanan  Pengelolaan  Perundang-undangan pelaksanaan terkait administrasi bimbingan teknis pemerintahan (pusat/ daerah)  Dasar-dasar pengetahuan teknis  Kebijakan publik tentang pengelolaan  Administrasi, dan pengolahan hasil manajemen dan hutan organisasi (AMO)  Pelayanan dan komunikasi publik  Pengadaan barang dan jasa  Manajemen sdm  Manajemen keuangan  Sistem pengendalian intern pemerintah  Pengelolaan data dan informasi  Peraturan/kebijakan terkait dengan badan litbang dan inovasi  Program kerja terkait pusat litbang hasil hutan *) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan kuk pada unit kompetensi

- 326 -

   

13.3.4 Kepala Bagian Tata Usaha Ruang lingkup Pengetahuan umum*) Ketatausahaan,  Peraturan terkait kepegawaian penelitian, pengembangan dan Ketatalaksanaan inovasi lingkungan Keuangan hidup dan kehutanan Barang milik negara  Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan  Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah)  Kebijakan publik  Administrasi, manajemen dan organisasi (AMO)  Pelayanan dan komunikasi publik  Pengadaan barang dan jasa  Manajemen sdm  Manajemen keuangan  Sistem pengendalian intern pemerintah  Pengelolaan data dan informasi  Peraturan/kebijakan terkait dengan badan litbang dan inovasi  Program kerja terkait pusat litbang hasil hutan  Manajemen penelitian dan pengembangan *) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan kuk pada unit kompetensi



 





  







Pengetahuan teknis Peraturan/pedoman terkait dengan ketatausahaan (tata naskah dinas, tata kearsipan) Peraturan terkait dengan kepegawaian Peraturan terkait dengan keuangan (standar biaya umum, perbendaharaan negara, pajak, dll) Peraturan terkait dengan pelayanan perkantoran (operasional perkantoran) Peraturan terkait dengan perlengkapan/barang milik negara Pelaporan Administrasi kepegawaian Tata pelayanan perkantoran (antara lain keprotokoleran) Pengelolaan bmn (inventarisasi, pemanfaatan, pemeliharaan, penghapusan bmn) Sistem dan teknologi pelaporan, kearsipan (sik), kepegawaian (simpeg), simak bmn dan aplikasi barang persediaan, keuangan (saiba, silabi, sas) Prinsip-prinsip pengelolaan tenaga fungsional

- 327 -

  



13.4 Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim 13.4.1 Kepala Bidang Program dan Evaluasi Ruang lingkup Pengetahuan umum*) Pengetahuan teknis Penyusunan  Peraturan perundang-undangan  Analisis bahan rencana terkait penelitian, perumusan pengembangan dan inovasi kebijakan teknis Program dan lingkungan hidup dan program dan anggaran kehutanan evaluasi sosial, Pemantauan, ekonomi, kebijakan evaluasi dan  Manajemen penelitian dan dan perubahan iklim pengembangan pelaporan  Prinsip-prinsip Sintesa hasil  Perundang-undangan terkait penyusunan dan pengelolaan sumber daya alam, penelitian pelaksanaan lingkungan hidup, dan pengembangan program dan kehutanan dan inovasi anggaran penelitian  Perundang-undangan terkait dan pengembangan administrasi pemerintahan  Prinsip-prinsip (pusat/ daerah) pemantauan,  Kebijakan publik evaluasi dan  Administrasi, manajemen dan pelaporan kegiatan organisasi (AMO)  Dasar-dasar  Pelayanan dan komunikasi pengetahuan teknis publik tentang sosial,  Pengadaan barang dan jasa ekonomi, kebijakan  Manajemen sdm dan perubahan iklim  Manajemen keuangan  Sistem pengendalian intern pemerintah  Pengelolaan data dan informasi  Peraturan/kebijakan terkait dengan badan litbang dan inovasi  Program kerja terkait pusat litbang sosial, ekonomi, kebijakan dan perubahan iklim *) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan kuk pada unit kompetensi

- 328 13.4.2

 





Kepala Bidang Pengembangan Data dan Tindak Lanjut Penelitian Ruang lingkup Pengetahuan umum*) Pengetahuan teknis Pengelolaan data  Peraturan perundang Analisis bahan undangan terkait penelitian, perumusan Pelaksanaan pengembangan dan inovasi kebijakan teknis pengembangan lingkungan hidup dan pengembangan data dan inovasi kehutanan dan tindak lanjut Penyiapan bahan penelitian bidang  Manajemen penelitian dan hak kekayaan sosial, ekonomi, pengembangan intelektual kebijakan dan  Perundang-undangan terkait Pelaksanaan perubahan iklim pengelolaan sumber daya pengelolaan  Prinsip-prinsip alam, lingkungan hidup, dan laboratorium, penyusunan dan kehutanan hutan penelitian pelaksanaan dan kawasan  Perundang-undangan terkait kegiatan hutan dengan administrasi pemerintahan pengembangan dan tujuan khusus (pusat/ daerah) inovasi  Kebijakan publik  Prinsip-prinsip  Administrasi, manajemen dan usulan dan organisasi (AMO) pengelolaan hak  Pelayanan dan komunikasi kekayaan publik intelektual  Pengadaan barang dan jasa  Pengelolaan data  Manajemen sdm dan informasi  Manajemen keuangan  Dasar-dasar  Sistem pengendalian intern pengetahuan teknis pemerintah  Pengendalian teknis  Pengelolaan data dan dan pembinaan informasi kegiatan litbang  Peraturan/kebijakan terkait dengan badan litbang dan inovasi  Program kerja terkait pusat litbang sosial, ekonomi, kebijakan dan perubahan iklim *) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan kuk pada unit kompetensi

- 329 13.4.3 Kepala Bidang Kerjasama dan Diseminasi Ruang lingkup Pengetahuan umum*) Pengetahuan teknis  Kerja sama  Peraturan perundang Kebijakan teknis undangan terkait penelitian, kerjasama dan  Diseminasi dan pengembangan dan inovasi diseminasi bidang publikasi lingkungan hidup dan sosial, ekonomi,  Kerja sama kehutanan kebijakan dan perubahan iklim  Manajemen penelitian dan pengembangan  Prinsip-prinsip pengelolaan  Perundang-undangan terkait kerjasama, pengelolaan sumber daya diseminasi dan alam, lingkungan hidup, dan publikasi hasil kehutanan penelitian,  Perundang-undangan terkait pengembangan dan administrasi pemerintahan inovasi (pusat/ daerah)  Pengelolaan  Kebijakan publik pelaksanaan  Administrasi, manajemen dan bimbingan teknis organisasi (AMO)  Dasar-dasar  Pelayanan dan komunikasi pengetahuan teknis publik tentang sosial,  Pengadaan barang dan jasa ekonomi, kebijakan  Manajemen sdm dan perubahan  Manajemen keuangan iklim  Sistem pengendalian intern  



*)

pemerintah Pengelolaan data dan informasi Peraturan/kebijakan terkait dengan badan litbang dan inovasi Program kerja terkait pusat litbang sosial, ekonomi, kebijakan dan perubahan iklim unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan kuk pada unit kompetensi

- 330 13.4.4     

Kepala Bagian Tata Usaha

Ruang lingkup Ketatausahaan Kepegawaian Ketatalaksanaan Keuangan Barang milik negara



 



        



*)

Pengetahuan umum*) Peraturan terkait penelitian, pengembangan dan inovasi lingkungan hidup dan kehutanan Manajemen penelitian dan pengembangan Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) Kebijakan publik Administrasi, manajemen dan organisasi (AMO) Pelayanan dan komunikasi publik Pengadaan barang dan jasa Manajemen sdm Manajemen keuangan Sistem pengendalian intern pemerintah Pengelolaan data dan informasi Peraturan/kebijakan terkait dengan badan litbang dan inovasi Program kerja terkait pusat litbang sosial, ekonomi, kebijakan dan perubahan iklim unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan kuk pada unit kompetensi



 





   





Pengetahuan teknis Peraturan/pedoman terkait dengan ketatausahaan (tata naskah dinas, tata kearsipan) Peraturan terkait dengan kepegawaian Peraturan terkait dengan keuangan (standar biaya umum, perbendaharaan negara, pajak, dll) Peraturan terkait dengan pelayanan perkantoran (operasional perkantoran) Peraturan terkait dengan perlengkapan/barang milik negara Pelaporan Administrasi kepegawaian Tata pelayanan perkantoran (antara lain keprotokoleran) Pengelolaan BMN (inventarisasi, pemanfaatan, pemeliharaan, penghapusan BMN) Sistem dan teknologi pelaporan, kearsipan (SIK), kepegawaian (SIMPEG), simak bmn dan aplikasi barang persediaan, keuangan (SAIBA, SILABI, SAS) Prinsip-prinsip pengelolaan tenaga fungsional

- 331 13.5 Pusat Penelitian dan Pengembangan Kualitas dan Laboratorium Lingkungan 13.5.1 Kepala Bidang Program, Evaluasi dan Diseminasi 



 

Ruang lingkup Rencana, program, anggaran Pemantauan, evaluasi, diseminasi dan pelaporan Pengembangan dan inovasi Sintesa hasil penelitian





  



 



         

*)

Pengetahuan umum *) Peraturan perundang-undangan terkait penelitian, pengembangan dan inovasi lingkungan hidup dan kehutanan Peraturan terkait dengan penelitian dan pengembangan kualitas dan laboratorium lingkungan Peraturan perundang-undangan terkait penelitian dan pengembangan Manajemen penelitian dan pengembangan Peraturan terkait pengembangan kualitas dan laboratorium lingkungan Dasar-dasar penelitian dan pengembangan laboratorium lingkungan hidup Manajemen laboratorium Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah) Kebijakan publik Administrasi, manajemen dan organisasi (AMO) Pelayanan dan komunikasi publik Pengadaan barang dan jasa Manajemen sdm Manajemen keuangan Sistem pengendalian intern pemerintah Pengelolaan data dan informasi Peraturan/kebijakan terkait dengan badan litbang dan inovasi Program kerja terkait pusat litbang kualitas dan laboratorium lingkungan unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan kuk pada unit kompetensi

















Pengetahuan teknis Peraturan perundangundangan terkait program dan evaluasi Sistem perencanaan pembangunan nasional (mekanisme penyusunan renstra/renja) Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (mekanisme penyusunan lakip) Manajemen pengelolaan keuangan negara (mekanisme penyusunan RKAKL) Metode penyusunan proposal/rencana penelitian Mekanisme pelaporan kegiatan litbang hutan (laporan bulanan, triwulan, semester, dan lain-lain) Teknik diseminasi (seminar, sosialisasi, gelar teknologi, pameran. Bimbingan teknis) Analisis bahan perumusan kebijakan teknis program, evaluasi dan diseminasi

- 332 13.5.2 Kepala Bidang Pengelolaan Laboratorium Ruang lingkup Pengetahuan umum *)  Pengelolaan  Peraturan perundang-undangan laboratorium terkait penelitian dan lingkungan pengembangan  Pelayanan  Manajemen penelitian dan teknis pengembangan laboratorium  Peraturan terkait pengembangan lingkungan kualitas dan laboratorium lingkungan  Rencana pengembangan  Dasar-dasar penelitian dan laboratorium pengembangan laboratorium lingkungan hidup  Pengembangan sistem  Manajemen laboratorium manajemen  Perundang-undangan terkait dan teknis pengelolaan sumber daya alam, laboratorium lingkungan hidup, dan kehutanan lingkungan  Perundang-undangan terkait  Pembinaan administrasi pemerintahan laboratorium (pusat/ daerah) lingkungan  Kebijakan publik  Pengelolaan  Administrasi, manajemen dan laboratorium organisasi (amo) lingkungan  Pelayanan dan komunikasi publik rujukan  Pengadaan barang dan jasa nasional  Manajemen sdm  Pengujian  Manajemen keuangan kualitas  Sistem pengendalian intern lingkungan pemerintah  Pengelolaan data dan informasi  Peraturan/kebijakan terkait dengan badan litbang dan inovasi  Program kerja terkait pusat litbang kualitas dan laboratorium lingkungan *) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan kuk pada unit kompetensi

Lingkungan Pengetahuan teknis  Manajemen mutu laboratorium sni iso 7025:2008  Teknik pengujian kualitas lingkungan  Teknik pelayanan jasa laboratorium lingkungan hidup  Teknik pengelolaan sarana prasarana laboratorium  Analisis bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan laboratorium lingkungan

- 333 13.5.3 Kepala Bidang Metrologi dan Kalibrasi Ruang lingkup Pengetahuan umum *)  Pengelolaan  Memahami manajemen mutu metrologi laboratorium sni iso 7025:2008 lingkungan, dan iso 17043:2010  Pembuatan  Peraturan perundang-undangan bahan acuan terkait penelitian dan dan uji pengembangan profesiensi  Manajemen penelitian dan pengembangan  Pengelolaan kalibrasi  Peraturan terkait pengembangan peralatan kualitas dan laboratorium laboratorium lingkungan  Dasar-dasar penelitian dan pengembangan laboratorium lingkungan hidup  Manajemen laboratorium  Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan  Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah)  Kebijakan publik  Administrasi, manajemen dan organisasi (AMO)  Pelayanan dan komunikasi publik  Pengadaan barang dan jasa  Manajemen sdm  Manajemen keuangan  Sistem pengendalian intern pemerintah  Pengelolaan data dan informasi  Peraturan/kebijakan terkait dengan badan litbang dan inovasi  Program kerja terkait pusat litbang kualitas dan laboratorium lingkungan *) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan kuk pada unit kompetensi

Pengetahuan teknis  Ilmu metrologi  Teknik/tata cara kalibrasi  Manajemen mutu laboratorium  Analisis bahan perumusan kebijakan teknis metrologi dan kalibrasi

- 334 13.5.4    

Kepala Bagian Tata Usaha

Ruang lingkup Ketatausahaan, kepegawaian Ketatalaksanaan Keuangan Barang milik negara

Pengetahuan umum *)  Peraturan perundang-undangan terkait penelitian dan pengembangan  Manajemen penelitian dan pengembangan  Peraturan terkait pengembangan kualitas dan laboratorium lingkungan  Dasar-dasar penelitian dan pengembangan laboratorium lingkungan hidup  Manajemen laboratorium  Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan  Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah)  Kebijakan publik  Administrasi, manajemen dan organisasi (amo)  Pelayanan dan komunikasi publik  Pengadaan barang dan jasa  Manajemen sdm  Manajemen keuangan  Sistem pengendalian intern pemerintah  Pengelolaan data dan informasi  Peraturan/kebijakan terkait dengan badan litbang dan inovasi  Program kerja terkait pusat litbang kualitas dan laboratorium lingkungan Keterangan: *) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan kuk pada unit kompetensi



 





  





Pengetahuan teknis Peraturan/pedoman terkait dengan ketatausahaan (tata naskah dinas, tata kearsipan) Peraturan terkait dengan kepegawaian Peraturan terkait dengan keuangan (standar biaya umum, perbendaharaan negara, pajak, dll) Peraturan terkait dengan pelayanan perkantoran (operasional perkantoran) Peraturan terkait dengan perlengkapan/ barang milik negara Pelaporan Administrasi kepegawaian Tata pelayanan perkantoran (antara lain keprotokoleran) Pengelolaan bmn (inventarisasi, pemanfaatan, pemeliharaan, penghapusan BMN) Sistem dan teknologi pelaporan, kearsipan (SIK), kepegawaian (SIMPEG), simak bmn dan aplikasi barang persediaan, keuangan (SAIBA, SILABI, SAS)

- 335 13.6 Balai Besar Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan 13.6.1 Kepala Bidang Program dan Evaluasi (UPT) Ruang Lingkup  Program dan


peraturan perundang-undangan

anggaran

terkait Penelitian, Pengembangan

penelitian dan

dan inovasi

pengembangan  Monitoring dan evaluasi  Sintesa hasil penelitian

 manajemen penelitian dan pengembangan  dasar-dasar penelitian dan pengembangan hutan  Perundang-undangan terkait

Pengetahuan Teknis •

sintesis penelitian dan pengembangan

 peraturan terkait sistem perencanaan pembangunan nasional  peraturan terkait pengelolaan anggaran pemerintah

pengembangan


dan inovasi


pertanggungjawaban

kehutanan

keuangan negara

 Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah)  Kebijakan publik  Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO),  Pelayanan dan komunikasi publik  Pengadaan barang dan jasa


 mekanisme penyusunan Renstra, Renja  pengelolaan sistem informasi  mekanisme penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja  analisis bahan

 Manajemen SDM

perumusan kebijakan


teknis di bidang program

 Pengelolaan data dan informasi

 mekanisme monev dan

 Peraturan perundangan terkait

penyusunan pelaporan

dengan Badan Litbang dan Inovasi  Peraturan/mekanisme terkait balai penelitian Keterangan: *) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi

- 336 13.6.2 Kepala Bidang Data, Informasi dan Kerjasama Ruang Lingkup Pengetahuan umum*) Pengetahuan Teknis  Pengelolaan

 peraturan

perundang-

data, informasi

undangan terkait Penelitian

hasil litbang

dan Pengembangan

 Pengelolaan publikasi dan diseminasi  Kerja sama

 manajemen

penelitian

Mekanisme  pengelolaan data dan informasi hasil litbang

dan

pengembangan  dasar-dasar penelitian dan pengembangan hutan

 usulan hak kekayaan intelektual  koordinasi pengelolaan Laboratorium, Hutan

penelitian dan

 Perundang-undangan terkait

pengembangan


Kawasan Hutan


dengan Tujuan

kehutanan

Khusus

 Hak kekayaan intelektual  Pengelolaan


Penelitian dan

 prosedur pengelolaan

laboratorium,


publikasi dan

Hutan Penelitian

(pusat/ daerah)

diseminasi hasil

dan Kawasan


Hutan Dengan

 Administrasi, Manajemen

Tujuan Khusus

dan Organisasi (AMO),

 Bahan saran kebijakan

 Pelayanan dan komunikasi publik

litbang  saran kebijakan hasil litbang  peraturan terkait pengelolaan hibah,

 Pengadaan barang dan jasa

Kerjasama,

 Manajemen SDM

pengelolaan informasi

 Manajemen keuangan  Pengelolaan data dan informasi  Peraturan perundangan

 mekanisme kerjasama dan hibah tentang kelitbangan  mekanisme

terkait dengan Badan Litbang

penyusunan dokumen

dan Inovasi

Hibah atau kerjasama

 Peraturan/mekanisme terkait balai penelitian Keterangan: *) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi

(Perjanjian Kerjasama/MoU, dan lain-lain).  bahasa inggris aktif

- 337 13.6.3

Kepala Bagian Umum

Ruang Lingkup  Ketatausahaan

Pengetahuan umum*)  peraturan

perundang-


administrasi

 Kepegawaian


Kepegawaian

 Ketatalaksanaan

dan Pengembangan

Pemerintah/ASN

 Kerumahtanggaan  Pengelolaan keuangan  Pengelolaan barang milik negara

 manajemen

penelitian

dan

pengembangan



ketatalaksanaan



pengelolaan tata

 dasar-dasar penelitian dan

persuratan dan

pengembangan hutan

kearsipan




urusan rumah tangga




urusan barang milik

alam, lingkungan hidup, dan kehutanan  Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah)  Kebijakan publik  Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO),  Pelayanan dan komunikasi publik  Pengadaan barang dan jasa  Manajemen SDM  Manajemen keuangan  Pengelolaan data dan informasi  Peraturan perundangan terkait dengan Badan Litbang dan Inovasi  Peraturan/mekanisme terkait balai penelitian Keterangan: *) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi

Negara 

pengelolaan administrasi keuangan

- 338 13.7 Balai Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Umum) 13.7.1 Kepala Balai (Umum) Ruang Lingkup Pengetahuan umum*) Pengetahuan Teknis  perencanaan litbang  evaluasi dan pelapran kegiatan litbang  pelaksanaan kegiatan litbang  pelaksanaan dukungan administrasi

 peraturan

perundang-

 Penelitian, Pengembangan


dan Inovasi bidang Hutan,

dan Pengembangan

Hasil Hutan, Sosial Ekonomi,

 manajemen penelitian dan pengembangan  dasar-dasar penelitian dan pengembangan hutan  Perundang-undangan terkait

Kebijakan dan Perubahan Iklim, Peningkatan Kualitas dan laboratorium lingkungan  program dan anggaran penelitian dan


pengembangan di bidang


Hutan, Hasil Hutan, Sosial

kehutanan

Ekonomi, Kebijakan dan


Perubahan Iklim,


Peningkatan Kualitas dan

(pusat/ daerah)

laboratorium lingkungan

 Kebijakan publik  Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO),  Pelayanan dan komunikasi publik  Pengadaan barang dan jasa

 pemantauan dan evaluasi pengelolaan kerjasama, Sarana dan Prasarana Penelitian dan Pengembangan,  Koordinasi pengelolaan

 Manajemen SDM

laboratorium, Hutan


Penelitian dan Kawasan

 Pengelolaan data dan

Hutan dengan Tujuan

informasi  Peraturan perundangan

Khusus  Pengelolaan urusan

terkait dengan Badan

kepegawaian, tatalaksana,

Litbang dan Inovasi

Kerumahtanggaan,

 Peraturan/mekanisme terkait balai penelitian Keterangan: *) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi

keuangan dan barang milik Negara  pengelolaan diseminasi dan publikasi hasil penelitian, pengembangan dan inovasi

- 339 -

13.8 Balai Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Khusus) 13.8.1 Kepala Balai (Khusus) Ruang Pengetahuan umum*) Pengetahuan Teknis Lingkup Rencana operasional dan pelaksanaan kegiatan litbang Pelaksanaan dukungan administrasi

 manajemen penelitian dan pengembangan  dasar-dasar penelitian dan pengembangan hutan  Peraturan terkait dengan penelitian, Pengembangan dan inovasi di bidangnya*  Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kehutanan  Perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan (pusat/ daerah)  Kebijakan publik  Administrasi, Manajemen dan Organisasi (AMO),  Pelayanan dan komunikasi publik  Pengadaan barang dan jasa  Manajemen SDM  Manajemen keuangan  Pengelolaan data dan informasi  Peraturan perundangan terkait dengan Badan Litbang dan Inovasi  Peraturan/mekanisme terkait balai penelitian Keterangan: *) unsur pengetahuan terkait dengan elemen dan KUK pada unit kompetensi

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM,sesuai

 kegiatan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi  program dan anggaran penelitian dan pengembangan  pemantauan dan evaluasi  diseminasi dan publikasi hasil penelitian  pengelolaan kerjasama,Sarana dan Prasarana Penelitian dan Pengembangan,Koordina si pengelolaan laboratorium, Hutan Penelitian dan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus  pengelolaan urusan kepegawaian, tatalaksana, Kerumahtanggaan, keuangan dan barang milik Negara  pengelolaan diseminasi dan publikasi hasil penelitian, pengembangan dan inovasi

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ttd.

KRISNA RYA

SITI NURBAYA

- 340 -

LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.9/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2017 TENTANG STANDAR

KOMPETENSI

JABATAN

DAN

KUALIFIKASI

ADMINISTRATOR

LINGKUP

KEMENTERIAN

LINGKUNGAN

HIDUP

DAN

KEHUTANAN KELOMPOK JENIS DIKLAT MANAJEMEN TEKNIS DAN DIKLAT MANAJEMEN TEKNIS ADMINISTRASI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN No

Lingkup Organisasi

Administrator Lini

1

Sekretariat Jenderal

2

Direktorat Jenderal Manajemen Teknis Planologi Kehutanan LHK Perencanaan dan Tata Lingkungan Hutan dan Tata Lingkungan Direktorat Jenderal Manajemen Teknis Konservasi Sumber LHK Konservasi Daya Alam dan Sumber Daya Alam Ekosistem dan Ekosistem Direktorat Jenderal Manajemen Teknis Pengendalian Daerah LHK Pengelolaan Aliran Sungai dan DAS dan Perhutanan Hutan Lindung Sosial Direktorat Jenderal Manajemen Teknis Pengelolaan Hutan LHK Pengelolaan Produksi Lestari Hutan Lestari Direktorat Jenderal Manajemen Teknis Pengendalian LHK Pengendalian Pencemaran dan Pencemaran Kerusakan Lingkungan dan Kerusakan Lingkungan Direktorat Jenderal Manajemen Teknis Pengelolaan Sampah, LHK Pengelolaan Limbah, dan Bahan Sampah, Limbah, Beracun Berbahaya dan Bahan Beracun Berbahaya Direktorat Jenderal Manajemen Teknis Pengendalian Perubahan LHK Pengendalian Iklim Perubahan Iklim

3

4

5 6

7

8

-

Administrator Staf Urusan Teknis Urusan Administrasi Manajemen Teknis Administrasi LHK Manajemen Teknis Manajemen Teknis LHK Perencanaan Administrasi LHK Hutan dan Tata Lingkungan Manajemen Teknis Manajemen Teknis LHK Konservasi Administrasi LHK Sumber Daya Alam dan Ekosistem Manajemen Teknis Manajemen Teknis LHK Pengelolaan Administrasi LHK DAS dan Perhutanan Sosial Manajemen Teknis Manajemen Teknis LHK Pengelolaan Administrasi LHK Hutan Lestari Manajemen Teknis Manajemen Teknis LHK Pengendalian Administrasi LHK Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Manajemen Teknis LHK Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya Manajemen Teknis LHK Pengendalian Perubahan Iklim

Manajemen Teknis Administrasi LHK


- 341 -

9

Direktorat Jenderal Manajemen Teknis Perhutanan Sosial dan LHK Pengelolaan Kemitraan Lingkungan DAS dan Perhutanan Sosial atau Manajemen Teknis LHK Pengelolaan Hutan Lestari

10

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

11

Inspektorat Jenderal

12

Badan Penyuluhan dan Manajemen Teknis Pengembangan SDM LHK Penyuluhan dan Pengembangan SDM Badan Penelitian, Manajemen Pengembangan, dan Penelitian Inovasi

13

Manajemen Teknis LHK Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan -

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

Manajemen Teknis LHK Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial atau Manajemen Teknis LHK Pengelolaan Hutan Lestari Manajemen Teknis LHK Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Manajemen Teknis LHK Manajemen Pengawasan Manajemen Teknis LHK Penyuluhan dan Pengembangan SDM Manajemen Penelitian



Manajemen Teknis Administrasi LHK Manajemen Teknis Administrasi LHK Manajemen Teknis Administrasi LHK

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ttd.

KRISNA RYA

SITI NURBAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Recommend Documents