KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR
54
TAHUN 2013
TENTANG RENCANA PENGEMBANGAN TENAGA KESEHATAN TAHUN 2011 – 2025 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
:
a. bahwa pembangunan nasional di bidang kesehatan, diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dapat terwujud; b. bahwa tenaga kesehatan merupakan kunci utama dalam keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan bidang kesehatan di Indonesia; c. bahwa dalam rangka menghadapi era globalisasi, perlu adanya rencana pengembangan tenaga kesehatan yang menyeluruh yang disusun dengan semangat kemitraan yang melibatkan seluruh komponen bangsa, baik pemerintah secara lintas sektor di pusat dan daerah, masyarakat termasuk swasta, akademisi, profesi, dan pemangku kepentingan lainnya; d. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu menetapkan Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan Tahun 2011 – 2025 untuk mewujudkan sinergisme dan upaya yang saling mendukung serta melengkapi antara pemerintah dan masyarakat, termasuk swasta yang memiliki kepentingan terhadap pengembangan tenaga kesehatan dalam semangat kemitraan; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf, b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat tentang Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan Tahun 2011 – 2025; Mengingat: …
-2Mengingat
: 1.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 8. Undang-Undang …
-38.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9.
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256); 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637); 13. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 14. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT TENTANG RENCANA PENGEMBANGAN TENAGA KESEHATAN TAHUN 2011 - 2025. PERTAMA
: Menetapkan Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan Tahun 2011–2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. KEDUA: …
-4KEDUA
: Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan Tahun 2011–2025 sebagaimana
dimaksud
pada
Diktum
PERTAMA
merupakan
pedoman pelaksanaan pengembangan tenaga kesehatan tahun 2011-2025 bagi seluruh pemangku kepentingan. KETIGA
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal
30 September 2013
MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, ttd. AGUNG LAKSONO Salinan sesuai dengan aslinya Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat ttd. Sugihartatmo
DAFTAR ISI LAMPIRAN RENCANA PENGEMBANGAN TENAGA KESEHATAN TAHUN 2011 - 2025 HALAMAN
BAB I.
1
PENDAHULUAN A.
LATAR BELAKANG
1
B.
MAKSUD DAN TUJUAN
3
C.
RUANG LINGKUP DAN BATASAN
3 4 6
D. KERANGKA PIKIR II.
PERKEMBANGAN DAN MASALAH A.
KEADAAN UMUM DAN LINGKUNGAN
6
B.
PERKEMBANGAN DAN MASALAH PEMBANGUNAN KESEHATAN
7
C.
PERKEMBANGAN DAN MASALAH PENGEMBANGAN TENAGA KESEHATAN
11
D. ISU STRATEGIS PENGEMBANGAN TENAGA KESEHATAN
22
III. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN STRATEGI
25
A.
VISI
25
B.
MISI
25
C.
TUJUAN
26
D. SASARAN STRATEGIS
26
E.
27 31
STRATEGI
IV. RENCANA KEBUTUHAN TENAGA KESEHATAN A.
KEBUTUHAN TENAGA KESEHATAN BERDASARKAN RASIO TENAGA KESEHATAN TERHADAP PERKEMBANGAN JUMLAH PENDUDUK
31
B.
KEBUTUHAN TENAGA KESEHATAN BERDASARKAN STANDAR TENAGA KESEHATAN DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
32
C.
PERMINTAAN TENAGA KESEHATAN DARI LUAR NEGERI
42
D. KETERKAITAN ANTARA PERHITUNGAN KEBUTUHAN DAN PENGADAAN/PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN JANGKA PANJANG
43
V. RENCANA …
-2V.
RENCANA PENGADAAN/PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN
48
A.
48
B. VI.
52
A.
52
PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN DI DALAM NEGERI PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN DI LUAR NEGERI
60
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN MUTU TENAGA KESEHATAN
61
A. B.
61 62 64
PEMBINAAN TENAGA KESEHATAN PENGAWASAN MUTU TENAGA KESEHATAN
VIII. PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN TENAGA KESEHATAN A.
PROSES PENYELENGGARAAN RENCANA PENGEMBANGAN TENAGA KESEHATAN
64
B.
PENYELENGGARAAN RENCANA PENGEMBANGAN TENAGA KESEHATAN
67
C.
KERJASAMA INTERNASIONAL
70
D. SUMBER DAYA PENGEMBANGAN TENAGA KESEHATAN IX. KEBUTUHAN PEMBIAYAAN A. B. C. X.
50
PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN
B. VII.
PENYESUAIAN KAPASITAS PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN
PEMBIAYAAN UNTUK PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN PEMBIAYAAN UNTUK PENGADAAN/PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN BIAYA MANAJEMEN/PENGELOLAAN PENGEMBANGAN TENAGA KESEHATAN
PENUTUP
71 72 72 74 77 78
LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR
54
TAHUN 2013
TENTANG RENCANA PENGEMBANGAN TENAGA KESEHATAN TAHUN 2011 - 2025
I. PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa kesehatan adalah merupakan hak asasi manusia. Pada pasal 28 H dinyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Selanjutnya pada pasal 34 ayat 3 dinyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah berkewajiban untuk menyehatkan yang sakit dan berupaya mempertahankan yang sehat untuk tetap sehat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Dengan demikian kesehatan selain sebagai hak asasi manusia, kesehatan juga merupakan suatu investasi. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 - 2025, dinyatakan bahwa dalam mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing, maka kesehatan bersama-sama dengan pendidikan dan peningkatan daya beli keluarga/masyarakat adalah tiga pilar utama untuk meningkatkan kualitas SDM dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia. Dalam RPJPN, dinyatakan pula pembangunan nasional di bidang kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Pembangunan kesehatan diselenggarakan …
-2diselenggarakan dengan didasarkan kepada perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata, serta pengutamaan dan manfaat dengan perhatian khusus kepada penduduk rentan, antara lain ibu, bayi, anak, manusia usia lanjut dan keluarga miskin. Dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, juga diperhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi/IPTEK, serta globalisasi dan demokratisasi dengan semangat kemitraan dan kerjasama lintas sektoral. Untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkeadilan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) telah mengatur adanya jaminan sosial termasuk kesehatan yang menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia (universal health coverage). Guna mengatur pelaksanaannya, telah diberlakukan pula Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Untuk mendukung pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional, maka diperlukan langkah-langkah dalam (1) Penyiapan Regulasi, (2) Paket Manfaat Dasar, (3) Fasilitas Pelayanan Kesehatan termasuk SDM, serta (4) Kelembagaan. Berbagai studi menunjukkan bahwa tenaga kesehatan merupakan kunci utama dalam keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan kesehatan. Organisasi Kesehatan Sedunia (WHO) menyatakan bahwa tenaga kesehatan memberikan kontribusi hingga 80% dalam keberhasilan pembangunan kesehatan. Dalam laporan WHO tahun 2006, Indonesia termasuk salah satu dari 57 negara di dunia yang menghadapi krisis SDM Kesehatan, baik jumlahnya yang kurang maupun distribusinya. Guna mengatasi krisis termaksud, dan menghadapi era globalisasi, sangat diperlukan adanya suatu Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan (RPTK) yang menyeluruh. RPTK Tahun 2011 – 2025 disusun dengan semangat kemitraan yang melibatkan seluruh komponen bangsa, baik pemerintah secara lintas sektor di pusat dan daerah, masyarakat termasuk swasta, akademisi, profesi, dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam penyusunan RPTK ini telah memperoleh pula masukan dari berbagai forum internasional yang membahas SDM Kesehatan. Di era …
-3Di era globalisasi, berarti terbukanya negara-negara di dunia bagi produkproduk baik barang maupun jasa yang datang dari negara manapun dan harus dihadapi. Di bidang kesehatan, Indonesia mengupayakan dalam kepentingan perdagangan internasional jasa melalui World Trade Organization (WTO), China-ASEAN Free Trade Agreement (CAFTA), ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) dan perjanjian bilateral, serta “ASEAN Community 2015”. Salah satu modal dalam pasokan perdagangan jasa internasional adalah migrasi SDM. Dalam hubungan ini, melalui Sidang Umum Kesehatan Sedunia Tahun 2010, WHO telah mengadopsi Global Code of Practice on the International Recruitment of Health Personnel. Walaupun bersifat sukarela, Indonesia sebagai negara anggota WHO, perlu ikut mendukung dan melaksanakan prinsip-prinsip dan rekomendasi Global Code dalam migrasi internasional tenaga kesehatan. Semua ini perlu dapat diakomodasikan dalam RPTK. B. MAKSUD DAN TUJUAN RPTK Tahun 2011 - 2025 merupakan rencana jangka panjang dengan maksud menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pengembangan dan pemberdayaan tenaga kesehatan secara komprehensif dan menyeluruh. Tujuan RPTK Tahun 2011 - 2025 adalah untuk mewujudkan sinergisme dan upaya yang saling mendukung serta melengkapi antara pemerintah dan masyarakat termasuk swasta yang memiliki kepentingan terhadap pengembangan tenaga kesehatan dalam semangat kemitraan. C. RUANG LINGKUP DAN BATASAN. Pengembangan tenaga kesehatan meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan/pendidikan, pendayagunaan, serta pembinaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan di Indonesia dewasa ini sangat banyak jenisnya. Dalam RPTK ini, tenaga kesehatan dibatasi pada 13 (tiga-belas) jenis tenaga, yaitu dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, perawat, bidan, perawat gigi, apoteker, asisten apoteker, sanitarian, tenaga gizi, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga keterapian fisik, dan tenaga keteknisian medis. D. KERANGKA …
-4D. KERANGKA PIKIR Dalam penyusunan RPTK ini dipergunakan pendekatan perencanaan dan pelaksanaan yang diawali dengan analisis situasi baik tentang perkembangan dan masalah dalam pembangunan kesehatan, maupun dalam upaya pengembangan tenaga kesehatan. Analisis situasi menghasilkan isu strategis atau masalah pokok yang dihadapi dewasa ini maupun ke depan dalam pengembangan tenaga kesehatan. Hasil analisis situasi selanjutnya dipergunakan dalam tahap perencanaan, baik perencanaan kebijakan maupun perencanaan program. Unsur atau upaya pokok dalam pengembangan tenaga kesehatan meliputi perencanaan kebutuhan, pendidikan/pengadaan, pendayagunaan, serta pembinaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan. Agar RPTK ini dapat dilaksanakan secara berhasil-guna dan berdaya-guna, perlu pula disusun pokok-pokok penyelenggaraannya. Dalam pelaksanaan pengembangan tenaga kesehatan sangat penting adanya kemitraan antar semua pemangku kepentingan, agar terwujud sinergi dalam penyelenggaraan pengembangan tenaga kesehatan dalam upaya mencapai tujuan yang diharapkan. Tujuan termaksud adalah tersedianya tenaga kesehatan yang mencukupi, baik dalam jumlah, jenis, maupun mutunya, serta terdistribusi sesuai kebutuhan pembangunan dan pelayanan kesehatan. Dalam pelaksanaan RPTK ini perlu pula dilakukan pemantauan dan penilaian secara periodik, yang hasilnya dapat dipergunakan untuk perbaikan pelaksanaannya, maupun dalam melakukan tinjauan kembali terhadap rencana termaksud (“re-planning”). Tinjauan terhadap rencana yang ada dipandang perlu,mengingat RPTK ini merupakan rencana yang berjangka panjang sampai tahun 2025. Meningkatnya jumlah, jenis dan mutu tenaga kesehatan yang terdistribusi secara merata akan meningkatkan akses penduduk terhadap tenaga kesehatan, yang akhirnya dapat meningkatkan status kesehatan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pengembangan tenaga kesehatan juga dipengaruhi oleh beberapa komponen sistem kesehatan lainnya dan lingkungan strategis lainnya seperti politik, ekonomi, sosial budaya, Hankam, geografi dan demografi. Secara …
-5Secara skematis, kerangka pikir yang dipergunakan dalam penyusunan Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan, seperti terlihat dalam skema di bawah ini:
Komponen Sistem Kesehatan Yang Berpengaruh Terhadap Pengelolaan Tenaga Kesehatan
Lingkungan Strategis: Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Hankam, Geografi, Demografi
-6II. PERKEMBANGAN DAN MASALAH A. KEADAAN UMUM DAN LINGKUNGAN Geografi dan Demografi Indonesia terletak di khatulistiwa diantara Benua Asia dan Benua Australia dan diantara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini, Timor Leste, Malaysia, Singapura, Vietnam, Brunei Darussalam, Filipina dan Australia. Indonesia terdiri dari 17.508 pulau dan merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia terbentang sepanjang 5.120 km dari timur ke barat dan 1.760 km dari utara ke selatan. Indonesia merupakan negara nomor empat berpenduduk terbanyak di dunia setelah Cina, India dan Amerika Serikat. Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2010 adalah sebanyak 237 juta jiwa (BPS, 2010) dengan rata-rata pertumbuhan penduduk per tahun sebesar 1,49%. Diperkirakan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2014 sebanyak 247,6 juta jiwa, tahun 2019 sebanyak 257,5 juta jiwa dan tahun 2025 sebanyak 270,5 juta jiwa (BAPPENAS, 2005). Indonesia juga terdiri dari beberapa suku bangsa, budaya, bahasa dan dialek. Iklim Indonesia memiliki 2 (dua) iklim yaitu iklim kemarau dan penghujan. Hujan terjadi dibulan Oktober sampai Februari dan kemarau terjadi dibulan Maret sampai September. Kondisi iklim di Indonesia sejak tahun 1991 mulai terjadi penyimpangan. Hal ini disebabkan pemanasan global. Berbagai prediksi cuaca yang sebelumnya dapat dilakukan saat ini sering gagal. Anomali cuaca dan iklim hampir selalu dikaitkan dengan terjadinya bencana alam banjir dan kekeringan panjang sering terjadi di wilayah Indonesia. Cuaca dan iklim yang ditambah dengan kondisi geografi dan demografi di Indonesia mempengaruhi akses antar pulau. Politik Indonesia adalah negara republik dipimpin oleh presiden dan wakil presiden yang dipilih langsung oleh rakyat setiap lima tahun sekali. Demikian pula untuk …
-7untuk pemilihan gubernur dan bupati/walikota. Oleh karena itu, Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara dan sudah menerapkan sistem desentralisasi sejak tahun 1999. Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial dan multi partai. Anggota perwakilan rakyat juga dipilih langsung oleh rakyat. Perkembangan Ekonomi Indonesia mengalami krisis ekonomi pada tahun 1998. Tetapi sejak tahun 2004, ekonomi nasional telah membaik dan mengalami pertumbuhan yang cukup cepat. Dewasa ini, ekonomi makro di Indonesia cukup stabil, dan produk domestik bruto (PDB/GDP) per kapita telah menunjukkan peningkatan dimana pada tahun 2004 sebesar Rp 10.610.060,9 menjadi Rp 24.261.805,2 pada tahun 2009.
B. PERKEMBANGAN DAN MASALAH PEMBANGUNAN KESEHATAN Pembangunan kesehatan yang telah dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan telah menunjukkan perbaikan berbagai indikator kesehatan masyarakat. Namun demikian, upaya percepatan pencapaian indikator kesehatan dalam lingkungan strategis baru, harus terus diupayakan dengan menyelenggarakan pembangunan kesehatan sesuai dengan Sistem Kesehatan Nasional. 1. Status Kesehatan Dalam pencapaian target MDG’s diperkirakan Indonesia dapat mencapainya bahkan melampauinya. Namun masih ada beberapa target MDG’s yang kemungkinan besar tidak dapat dicapai, yaitu upaya penurunan angka kematian maternal dan angka kesakitan HIV/AIDS. Pembangunan kesehatan yang dilaksanakan secara berkesinambungan telah berhasil meningkatkan status kesehatan masyarakat. Kinerja sistem kesehatan telah menunjukkan peningkatan, antara lain ditunjukkan dengan peningkatan status kesehatan, yaitu: penurunan angka kematian bayi (AKB) dari 46 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 1997 menjadi 34 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2007. Angka kematian ibu (AKI) juga mengalami ...
-8mengalami penurunan dari 318 per 100.0000 kelahiran hidup pada tahun 1997 menjadi 228 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2007. Sejalan dengan penurunan angka kematian bayi, umur harapan hidup (UHH) meningkat dari 68,6 tahun pada tahun 2004 menjadi 70,5 tahun pada tahun 2007. Demikian pula telah terjadi penurunan prevalensi kekurangan gizi pada balita dari 29,5% 18,4%
pada
tahun
pada akhir tahun 1997 menjadi sebesar
2007 menurut Riset Kesehatan Dasar tahun 2007
(Riskesdas 2007), dan 17,9% pada tahun 2010 (Riskesdas 2010). Berdasarkan data yang ada dapat dikemukakan bahwa angka kematian anak balita di Indonesia sebesar 41 per 1.000 pada tahun 2010, prevalensi HIV/AIDS
sebesar 8,66 per 1.000 pada tahun 2009, penduduk yang
memiliki akses terhadap air minum yang aman sebesar 52% pada tahun 2010 (dan penduduk yang memiliki akses terhadap sarana sanitasi yang memenuhi syarat sebesar 80% pada tahun 2010 (WHO, Kemenkes RI, 2011). Angka penyakit kardio vaskuler 30 % dari angka kematian nasional, penyakit diare 21% dari angka kesakitan nasional, ini merupakan indikasi adanya beban ganda dari penyakit menular dan penyakit tidak menular. Dan saat ini telah dikembangkan strategi nasional Penanggulangan Penyakit Tidak Menular yang disesuaikan dengan kondisi global dan regional. Adapun tiga komponen yang terintegrasi adalah: surveilans faktor resiko, promosi kesehatan dan reformasi pelayanan kesehatan. Penyakit yang menjadi penyebab utama kesakitan di Indonesia pada tahun 2010 adalah diare dan gastroenteritis, diikuti oleh penyakit demam berdarah.
Sedangkan
penyebab
utama
kematian
adalah
penyakit
kardiovaskuler yang diikuti oleh penyakit dan gizi pada maternal dan perinatal. Pada Tabel 2.1 dapat dilihat penyebab utama kesakitan dan kematian di Indonesia. Tabel 2.1. …
-9Table 2.1. Penyebab Utama Kesakitan Dan Kematian di Indonesia Tahun 2010 PENYEBAB UTAMA KESAKITAN
(%)
PENYEBAB UTAMA KEMATIAN
(%)
Diare dan gastroenteritis
21%
Penyakit kardio vaskuler
30%
Demam Berdarah
17%
Penyakit dan gizi pada maternal, perinatal
28%
Kanker
13% 10%
Tiphus
12.3%
Masalah kehamilan
12%
Penyakit tidak menular lainnya
Penyakit pencernaan
7.4%
Kecelakaan
9%
Kecelakaan
6.5%
Infeksi Pernafasan
7%
Hipertensi
5.9%
Diabetes
3%
Sumber: Kemenkes, 2011dan WHO, 2011 2. Pelayanan Kesehatan Sejak tahun 1968 Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagai pelayanan kesehatan terdepan di setiap kecamatan dibantu oleh beberapa Puskesmas Pembantu, dengan rasio satu Puskesmas untuk 30.000 penduduk. Berdasarkan data Riset Fasilitas Kesehatan (Rifaskes) tahun 2011, jumlah Puskesmas sebanyak 9.188 (Kemenkes, 2011). Untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan maka sejak tahun 2006, di bentuk Desa Siaga dan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) dengan pendekatan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) di 70.000 desa di seluruh Indonesia. Puskesmas memberikan pelayanan kesehatan dasar yang menyeluruh baik promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Rumah Sakit (RS) terdapat di tingkat kabupaten/kota dan provinsi yang diklasifikasikan menjadi RS Umum dan RS Khusus yang diatur berdasarkan Undang-Undang dan peraturan Menteri Kesehatan, sebagai fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan rujukan. Pada …
- 10 Pada tahun 2010, terdapat sebanyak 1.765 (Kemenkes, 2010), baik milik Kementerian Kesehatan, Pemerintah Daerah, TNI dan Polri, serta milik swasta/BUMN. Dalam rangka mencapai Jaminan Kesehatan Nasional yang akan dimulai pada 1 Januari 2014, maka jumlah fasilitas pelayanan kesehatan beserta sumber dayanya perlu ditingkatkan agar pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkeadilan dapat diakses oleh masyarakat dimanapun berada di seluruh Indonesia. 3. Pembiayaan Kesehatan Pembiayaan kesehatan berasal dari beberapa sumber baik dari pemerintah maupun masyarakat termasuk swasta. Biaya kesehatan per kapita di Indonesia pada tahun 2005 sebesar USD 78, pada tahun 2006 sebesar USD 87 dan meningkat pada tahun 2009 menjadi USD 99. Sejak tahun 2005, Indonesia menetapkan Asuransi Kesehatan bagi masyarakat miskin (Askeskin) yang kemudian menjadi Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) pada tahun 2008 dengan jumlah sasaran penduduk miskin sebanyak 76,4 juta jiwa. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan tahun 2010 sekitar 59,07% penduduk Indonesia sudah dilindungi oleh asuransi kesehatan. Dari penduduk yang telah terlindungi asuransi tersebut terdiri dari 57,8% Jamkesmas, 20,8% Jamkesda, 12,4% Askes PNS/TNI/POLRI, 3,3% Jamsostek, dan 5,6% asuransi swasta dan lainnya (WHO, Kemenkes RI, 2011). Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN disebutkan bahwa tantangan pembangunan bidang kesehatan jangka panjang yang dihadapi antara lain adalah mengurangi kesenjangan status kesehatan masyarakat dan akses terhadap pelayanan kesehatan antar wilayah, tingkat sosial ekonomi, dan gender; meningkatkan jumlah dan penyebaran tenaga kesehatan yang kurang memadai; meningkatkan akses terhadap fasilitas kesehatan; dan mengurangi beban ganda penyakit yaitu pola penyakit yang diderita oleh sebagian besar masyarakat adalah penyakit infeksi menular, namun pada waktu yang bersamaan terjadi peningkatan penyakit tidak menular serta meningkatnya penyalahgunaan narkotik dan obat-obat terlarang. Dalam ...
- 11 Dalam kaitannya dengan tantangan tersebut di atas dan mengantisipasi pelaksanaan SKN sebagai pengelolaan kesehatan, isu satrategis yang dihadapi pembangunan kesehatan dewasa ini dan dimasa depan adalah: (1) Dalam perubahan epidemiologis dan demografi, tampak derajat kesehatan masyarakat pada umumnya masih rendah; (2) Mutu, pemerataan dan keterjangkauan upaya kesehatan belum optimal. Perhatian pada masyarakat miskin, rentan, dan beresiko tinggi masih kurang memadai; (3) Penelitian dan pengembangan kesehatan belum sepenuhnya menunjang pembangunan kesehatan; (4) Penggalian pembiayaan masih terbatas dan pengalokasian serta pembelanjaan pembiayaan kesehatan masih kurang tepat; (5) Pemerataan dan mutu SDM Kesehatan belum sepenuhnya menunjang penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Perencanaan, pengadaan, pendayagunaan serta pembinaan dan pengawasan mutu SDM Kesehatan pada umumnya masih terbatas kemampuannya; (6) Ketersediaan, keamanan, manfaat, dan mutu sumber daya obat, serta keterjangkauan, pemerataan, dan mudahnya diakses masyarakat, umumnya masih kurang; (7) Manajemen/administrasi, informasi, dan hukum kesehatan masih kurang memadai; 8) Pemberdayaan masyarakat dalam bentuk pelayanan, advokasi kesehatan serta pengawasan sosial dalam pembangunan kesehatan belum banyak dilaksanakan; dan 9) Berbagai lingkungan strategis yang terkait masih kurang mendukung pembangunan kesehatan. C. PERKEMBANGAN DAN MASALAH PENGEMBANGAN TENAGA KESEHATAN. 1. Keadaan Tenaga Kesehatan. Pengembangan SDM merupakan salah satu prioritas dari 8 (delapan) fokus prioritas pembangunan kesehatan dalam kurun waktu 2010 – 2014. Penetapan pengembangan SDM Kesehatan sebagai salah satu prioritas adalah karena Indonesia masih menghadapi masalah tenaga kesehatan, baik jumlah, jenis, kualitas maupun distribusinya. Rasio tenaga kesehatan per 100.000 penduduk belum memenuhi target yang ditetapkan sampai dengan tahun 2010. Sampai dengan tahun 2008, rasio tenaga kesehatan untuk dokter spesialis per 100.000 penduduk adalah sebesar 7,73 dibanding target 9; dokter umum 26,3 dibanding target 30; dokter gigi 7,7 dibanding target 11. Dari …
- 12 Dari pendataan tenaga kesehatan pada tahun 2010, ketersediaan tenaga kesehatan di rumah sakit milik pemerintah (Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Daerah), telah tersedia 7.336 dokter spesialis, 6.180 dokter umum, 1.660 dokter gigi, 68.835 perawat/bidan, 2.787 S-1 farmasi/apoteker, 1.656 asisten apoteker, 1.956 tenaga kesehatan masyarakat, 4.221 sanitarian, 2.703 tenaga gizi, 1.598 tenaga keterapian fisik, dan 6.680 tenaga keteknisian medis. Dengan memperhatikan standar ketenagaan rumah sakit yang berlaku, maka pada tahun 2010 masih terdapat kekurangan tenaga kesehatan di rumah sakit milik pemerintah (Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Daerah), sejumlah 2.098 dokter spesialis, 902 dokter umum, 443 dokter gigi, 6.677 perawat/bidan, 84 orang S-1 farmasi/apoteker, 979 asisten apoteker, 149 tenaga kesehatan masyarakat, 243 sanitarian, 194 tenaga gizi, 800 tenaga keterapian fisik, dan 2.654 tenaga keteknisian medis. Dengan demikian kekurangan tenaga kesehatan di rumah sakit akan lebih besar lagi bila dihitung kebutuhan tenaga kesehatan di RS milik kementerian teknis lainnya, Rumah Sakit/Lembaga Kesehatan TNI dan POLRI serta Rumah Sakit Swasta. Tabel 2.2. Ketersediaan dan Kekurangan Tenaga Kesehatan di RS Milik Kemenkes dan Pemda pada tahun 2010 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
JENIS TENAGA Dokter spesialis Dokter umum Dokter gigi Perawat/Bidan Farmasi Asisten apoteker SKM Sanitarian Gizi Keterapian fisik Keteknisian medic
KETERSEDIAAN 7.336 6.180 1.660 68.835 2.787 1.656 1.956 4.221 2.703 1.598 6.680
KEKURANGAN 2.098 902 443 6.677 84 979 149 243 194 800 2.654
Sumber: Diolah dari data Badan PPSDM Kesehatan Kemenkes tahun 2011.
- 13 Sedangkan di Puskemas pada tahun 2010 telah tersedia 14.840 dokter umum, 6.125 dokter gigi, 78.675 perawat, 7.704 perawat gigi, 83.000 bidan, 6.351 orang S-1 farmasi/apoteker, 8.601 asisten apoteker, 1.356 tenaga kesehatan masyarakat, 6.031 sanitarian, 7.547 tenaga gizi, dan 2.609 tenaga keteknisian medis. Pada tahun yang sama, di Puskesmas di Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) telah tersedia tenaga kesehatan sebanyak 130 dokter umum, 42 dokter gigi, 955 perawat, 53 perawat gigi, 496 bidan, 60 asisten apoteker, 54 tenaga kesehatan masyarakat, 76 sanitarian, 67 tenaga gizi, dan 54 tenaga keteknisian medis. Dengan memperhatikan standar ketenagaan Puskesmas yang berlaku, maka pada tahun 2010 masih terdapat kekurangan tenaga kesehatan di Puskesmas, sejumlah 149 dokter umum, 2.093 dokter gigi, 280 perawat gigi, 21.797 bidan, 5.045 asisten apoteker, 13.019 tenaga kesehatan masyarakat, 472 sanitarian, 303 tenaga gizi, dan 5.771 tenaga keteknisian medis. Tabel 2.3. Ketersediaan dan Kekurangan Tenaga Kesehatan di Puskesmas Tahun 2010 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
JENIS TENAGA Dokter umum Dokter gigi Perawat Perawat gigi Bidan Farmasi Asisten apoteker SKM Sanitarian Gizi Keteknisan medic
KETERSEDIAAN KEKURANGAN 14.840 6.125 78.675 7.704 83.000 6.351 8.601 1.356 6.031 7.547 2.609
149 2.093 280 21.797 5.045 13.019 472 303 5.771
Sumber: Diolah dari data Badan PPSDM Kesehatan Kemenkes tahun 2011. Sedangkan …
- 14 Sedangkan untuk Puskesmas DTPK juga masih dihadapi kekurangan tenaga kesehatan sejumlah 64 dokter umum, 59 dokter gigi, 48 perawat gigi, 35 asisten apoteker, 249 tenaga kesehatan masyarakat, 25 sanitarian, 34 tenaga gizi, dan 47 tenaga keteknisian medis. Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan untuk daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan tahun demi tahun diupayakan untuk ditingkatkan, namun belum dapat mencapai harapan. Tabel 2.4. Ketersediaan dan Kekurangan Tenaga Kesehatan di Puskesmas di DTPK Tahun 2010 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
JENIS TENAGA Dokter umum Dokter gigi Perawat Perawat gigi Bidan Asisten apoteker SKM Sanitarian Gizi Keteknisan medic
KETERSEDIAAN
KEKURANGAN
130 42 955 53 493 60 54 76 67 54
64 59 48 41 57 25 34 47
2. Pengadaan/Pendidikan Tenaga Kesehatan. Pengembangan sistem pendidikan tenaga kesehatan adalah untuk membentuk keahlian dan keterampilan tenaga kesehatan di bidang-bidang teknologi yang strategis serta mengantisipasi timbulnya kesenjangan keahlian sebagai akibat kemajuan teknologi. Pengembangan sistem pendidikan tenaga kesehatan tidak terlepas dari sistem pendidikan nasional. Pengembangan sistem pendidikan nasional merupakan tanggung jawab Kementerian Pendidikan Nasional, namun pembinaan teknis pendidikan tenaga kesehatan merupakan kewenangan Kementerian Kesehatan. Dalam upaya pengembangan sistem pendidikan tenaga kesehatan, maka perlu perpaduan …
- 15 perpaduan antara Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Kesehatan … Kesehatan. Pada era otonomi daerah diterbitkan beberapa peraturan antara lain, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) No. 234 Tahun 2000 tentang Pedoman Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Kesehatan (Menkes) No. 1192 Tahun 2004 tentang Pendirian Program Studi Diploma Bidang Kesehatan dapat diselenggarakan berdasarkan ijin dari Mendiknas setelah mendapat rekomendasi dari Menkes. Perkembangan institusi pendidikan tenaga kesehatan cukup tinggi berkisar antara 15%-18% selama kurun waktu 5 tahun. Jenjang pendidikan yang pesat pertumbuhannya adalah jenjang pendidikan D3 dan S1. Berikut ini adalah perkembangan program studi di bidang kesehatan dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2008. Grafik 2.1 Perkembangan Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan Berdasarkan Jenjang Pendidikan`Tahun 2004 – 2008 2500 2000 1500 Sp-2
1000
Sp-1
500
S3
0
S2
2004
2005
2006
2007
2008
Sp-2
0
0
0
0
1
Sp-1
172
178
185
198
204
S1
S3
19
19
19
22
23
D4
S2
60
67
72
86
94
Profesi
46
46
50
51
96
S1
359
412
467
551
609
D4
12
19
29
34
50
D3
420
545
684
822
955
D1
1
0
0
0
0
Profesi
D3 D1
Sumber: Ditjen Dikti, Kementerian Diknas,2009 Berdasarkan …
- 16 Berdasarkan data Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED) tahun 2010, diketahui bahwa program studi bidan merupakan yang terbanyak dibandingkan program studi tenaga kesehatan lainnya. Kondisi tersebut didorong oleh adanya kebijakan pemerintah tentang penempatan bidan pada setiap desa dalam kerangka Desa Siaga. Hal ini dapat dilihat dalam Tabel 2.5 berikut ini: Tabel 2.5. Gambaran Bidang dan Jenjang Pendidikan Tenaga Kesehatan Tahun 2010 Jenjang Pendidikan No
1 2 3 4 5 6 7
Bidang
Kedokteran Kedokteran gigi Keperawatan Kebidanan Kefarmasian Kegizian Kesehatan Masyarakat
D3 /D 4 -
S1
S2
S3
Profesi
Spesialis
71
22
11
35
212
8
25
6
2
12
10
288 748 52 3
308 2 51 24
3 1 8 1
1 0 2 3
0 0 22 0
1 0 0 0
0
143
24
2
1
0
Sumber: EPSBED, 2010 Institusi pendidikan tenaga kesehatan yang ada saat ini masih belum memenuhi standar kualitas pendidikan. Berdasarkan data yang ada, 67% institusi pendidikan tenaga kesehatan belum terakreditasi. Bahkan institusi pendidikan untuk perawat mencapai 82% institusi yang belum terakreditasi. Pendirian institusi pendidikan tenaga kesehatan yang belum terencana sesuai dengan standar mutu dapat berdampak terhadap tidak terpenuhinya kompetensi tenaga kesehatan. Pada Tabel 2.6 di bawah ini dapat dilihat jumlah institusi pendidikan (program studi) tenaga kesehatan yang sudah terakreditasi. Tabel 2.6.
- 17 -
Tabel 2.6. Jumlah Institusi Pendidikan (Program Studi) Tenaga Kesehatan Yang Telah Terakreditasi Tahun 2009 Jumlah
%
Institusi Institusi Instutitusi
Jumlah
Pendi-
Pendi-
dikan
dikan
(Prodi)
(Prodi)
Terakre-
Terakre
ditasi
-ditasi
No Pendidikan Institusi Akredi Akredi Akredi (Prodi)
(Prodi)
tasi A
tasi B
tasi C
1
Dokter
71
16
19
11
46
64,8
2
Dokter Gigi
25
6
6
2
14
56
3
Apoteker*)
61
13
13
22
48
21,3
288
0
11
39
50
17,4
617
28
133
53
214
34,7
62
0
1
3
4
6,5
6
1
0
2
3
50
1.069
51
180
120
351
32,8
4 5 6 7
Perawat D3 Bidan D3 Farmasi D3 Gizi D3 JUMLAH
Catatan : - Diolah dari data BANPT dan Pusdiknakes, 2009 *) Sumber data Apoteker: Asosiasi Perguruan Tinggi Farmasi Indonesia (APTFI), 2010 3. Pendayagunaan Tenaga Kesehatan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan, menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam pemerataan
tenaga
kesehatan.
Selanjutnya
dalam
beberapa
tahun
kemudian, tenaga kesehatan melaksanakan wajib kerja sarjana sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1961 tentang Wajib Kerja Sarjana. Pada masa …
- 18 masa itu semua tenaga kesehatan, utamanya dokter, dokter gigi, perawat, bidan, sanitarian, dan ahli gizi diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil Pusat (PNS Pusat) dan ditempatkan untuk jangka waktu tertentu (antara 2 sampai 5 tahun sesuai dengan tingkat kesulitan daerah penempatan) ke daerah yang memerlukan sesuai Inpres Nomor 5 Tahun 1974. Dalam perkembangan selanjutnya, ditetapkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mencabut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1961 tentang Wajib Kerja Sarjana. Sebelum ditetapkan Undang-Undang tersebut, karena situasi dan kondisi tertentu telah ditetapkan Peraturan Menkes Nomor 1540/Menkes/Per/XII/2002 tentang Penempatan Tenaga Medis Melalui Masa Bakti dan Cara Lain. Dengan kebijakan ini, program penempatan dokter dan dokter gigi sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang semula bersifat wajib menjadi sukarela. Di satu sisi, kebijakan tersebut di atas mencerminkan penghargaan pemerintah terhadap Hak Asasi Manusia para tenaga kesehatan. Namun disisi lain, Hak Asasi Manusia bagi rakyat terutama di DTPK dan daerahdaerah yang tidak diminati menjadi terabaikan. Hal ini bertentangan dengan
UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 4 yang
menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan dan pasal 5 menyatakan setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan. Tenaga kesehatan dapat didayagunakan di: (1) Instansi pemerintah baik pusat maupun daerah termasuk TNI dan POLRI, (2) Sektor pelayanan kesehatan swasta, (3) Sektor non pelayanan kesehatan termasuk industri, pendidikan dan penelitian baik pemerintah maupun swasta, dan (4) di luar negeri sebagai Tenaga Kerja Kesehatan Indonesia (TKKI). Tenaga kesehatan yang didayagunakan di instansi pemerintah, utamanya di sektor kesehatan dapat diangkat melalui: 1) formasi PNS baik pusat maupun daerah; 2) Pegawai Tidak Tetap (PTT) pusat maupun daerah; 3) penugasan khusus baik residen maupun tenaga D3-Kesehatan, terutama untuk daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan. Berikut …
- 19 Berikut adalah grafik perkembangan pengangkatan tenaga kesehatan melalui formasi PNS Pusat tahun 2005 sampai dengan tahun 2009. Grafik 2.2. Pengangkatan PNS Pusat untuk pengisian Kebutuhan Tenaga Kesehatan Milik Kementerian Kesehatan Tahun 2005 – 2009 3500 3000 Non Kesehatan
2500
Tenaga Keteknisian Medis Tenaga Keterapian Fisik
2000
Tenaga Gizi
1500
Tenaga Kesehatan Masyarakat Tenaga Kefarmasian
1000
Tenaga Keperawatan Tenaga Medis
500 0 2005
2006
2007
2008
2009
Sumber : Biro Kepegawaian Setjen, Kemenkes, 2009 Berdasarkan data tersebut, terjadi fluktuasi jumlah PNS pusat yang diangkat pada institusi milik Kementerian Kesehatan. Hal tersebut kemungkinan merupakan implikasi dari Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi PNS. Formasi PNS yang tersedia diutamakan untuk pengangkatan tenaga honorer yang telah memenuhi syarat, sehingga nampak bahwa mayoritas tenaga yang diangkat sebagai PNS adalah justru tenaga non kesehatan. Pengangkatan tenaga kesehatan melalui formasi PTT pusat tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 dapat dilihat dalam grafik berikut: Grafik 2.3. …
- 20 Grafik 2.3. Pengangkatan Tenaga Kesehatan Melalui PTT Pusat Tahun 2005 – 2010 16.000 14.000 12.000 10.000
Dokter
8.000
Dokter Gigi
6.000
Bidan
4.000 2.000 0 2005
2006
2007
2008
2009
2010
Sumber : Biro Kepegawaian Setjen, Kemenkes, 2010. Pendayagunaan tenaga kesehatan melalui penugasan khusus untuk DTPK tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 dapat dilihat dalam Grafik 2.4 berikut: Grafik 2.4. Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan di DTPK Tahun 2006 – 2010 800
Tenaga Kesehatan Lain
700 600
Sanitarian
500 400
Analis
300 Gizi
200 100
Perawat
0 2006
2007
2008
2009
2010
Sumber : Badan PPSDMK Kemenkes, 2010 Penugasan …
- 21 Penugasan khusus tenaga kesehatan ke DTPK dimulai tahun 2006 merupakan uji coba sampai dengan tahun 2007. Pada tahun 2008, penugasan khusus tenaga kesehatan selain dokter spesialis/residen senior ke DTPK tidak dilaksanakan disebabkan kurangnya dukungan anggaran. Secara bertahap pada tahun 2009 dan tahun 2010, penugasan khusus tenaga kesehatan dilaksanakan dan ditingkatkan target pencapaiannya. Rekrutmen tenaga dokter dan bidan untuk penugasan khusus ditiadakan namun diakomodasikan dalam penugasan PTT. 4. Pembinaan dan Pengawasan Mutu Tenaga Kesehatan. Pembinaan dan pengawasan mutu tenaga dokter dan dokter gigi telah diatur dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Sebagai implementasi dari Undang-Undang tersebut,
pada
tahun 2005 telah dibentuk Konsil Kedokteran Indonesia. Konsil Kedokteran Indonesia telah melaksanakan registrasi tenaga dokter dan dokter gigi, dengan menerbitkan Surat Tanda Registrasi (STR). STR dapat diterbitkan setelah dokter dan dokter gigi mengikuti dan dinyatakan lulus dalam uji kompetensi yang dilaksanakan oleh kolegium kedokteran dan kedokteran gigi. Berdasarkan STR, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat menerbitkan Surat Izin Praktik (SIP). Untuk menjamin mutu pelayanan kedokteran/kedokteran
gigi,
seorang
dokter/dokter
gigi,
hanya
diperbolehkan praktik maksimal di 3 (tiga) tempat. Untuk tenaga kesehatan lainnya, pada tahun 2011 telah dibentuk Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI), yang melaksanakan registrasi bagi tenaga kesehatan non dokter/dokter gigi. Guna kelancaran tugas MTKI, seluruh provinsi sudah mempunyai Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi (MTKP). Surat Ijin Praktik (SIP) dan Surat Izin Kerja (SIK), dapat diterbitkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setelah tenaga kesehatan mempunyai STR. Untuk meningkatkan dan menjamin mutu tenaga kefarmasian dalam melaksanakan pekerjaannya, telah dibentuk Komite Farmasi Nasional (KFN) …
- 22 (KFN)
yang
mempunyai
tugas
melaksanakan
registrasi,
sertifikasi,
pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, pembinaan dan pengawasan apoteker. Dalam beberapa tahun terakhir ini, beberapa rumah sakit swasta telah mempekerjakan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing (TK-WNA). Sesuai peraturan
dan
ketentuan
yang
berlaku,
penggunaan
TK-WNA
diperbolehkan sebagai pemberi pelayanan dan pemberi pelatihan dalam rangka alih teknologi dan ilmu pengetahuan. TK-WNA hanya dapat bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu atas permintaan pengguna TKWNA dan dilarang berpraktik secara mandiri, termasuk dalam rangka kerja sosial. Namun pada kenyataannya di lapangan, dijumpai TK-WNA juga berpraktek secara mandiri dalam memberikan pelayanan kesehatan langsung kepada pasien.
Dalam
hubungan
ini,
pembinaan
dan
pengawasan
tenaga
kesehatan belum berjalan dengan semestinya. Ke depan sejalan dengan berlakunya pasar bebas, migrasi TK-WNA ke Indonesia tidak dapat dihindari. Dengan demikian pembinaan dan pengawasan TK-WNA dan dukungan regulasinya perlu ditingkatkan. D. ISU STRATEGIS PENGEMBANGAN TENAGA KESEHATAN. Menilik perkembangan tenaga kesehatan sebagaimana telah diuraikan diatas, dewasa ini dan ke depan masih dihadapi isu strategis atau masalah pokok dalam pengembangan tenaga kesehatan sebagai berikut: 1. Pengembangan tenaga kesehatan belum dapat memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan untuk pelayanan/pembangunan kesehatan. Tenaga kesehatan terus membaik dalam jumlah, kualitas dan penyebarannya, namun masih belum mampu memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di seluruh wilayah terutama pada DTPK. Mutu tenaga kesehatan belum memiliki daya saing dalam memenuhi permintaan tenaga kesehatan dari luar negeri. 2. Regulasi untuk mendukung upaya pengembangan tenaga kesehatan masih terbatas. 3. Perencanaan …
- 23 3. Perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan masih perlu ditingkatkan dan belum didukung dengan sistem informasi tenaga kesehatan yang memadai. Rencana kebutuhan tenaga kesehatan yang menyeluruh belum disusun sesuai yang diharapkan, sehingga belum sepenuhnya dapat dipergunakan sebagai acuan dalam pengadaan/pendidikan tenaga kesehatan, pendayagunaan tenaga kesehatan, serta pembinaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan. 4. Masih kurang serasinya antara kebutuhan dan pengadaan/pendidikan berbagai jenis tenaga kesehatan. Kajian jenis tenaga kesehatan yang dibutuhkan tersebut belum dilakukan sebagaimana mestinya. Kualitas hasil pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan pada umumnya masih kurang memadai. Masih banyak institusi pendidikan tenaga kesehatan yang belum terakreditasi dan memenuhi standar. Hal ini akan berdampak terhadap kompetensi dan kualitas lulusan tenaga kesehatan. Permasalahan pendidikan tenaga kesehatan pada umumnya bersifat sistemik, antara lain terdapat ketidaksesuaian kompetensi lulusan pendidikan dengan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat, lemahnya kerjasama antara pelaku dalam pembangunan kesehatan dan pendidikan tenaga kesehatan, lebih dominannya pendidikan tenaga kesehatan yang berorientasi ke Rumah Sakit dibandingkan dengan Primary Health Care. 5. Dalam pendayagunaan tenaga kesehatan, pemerataan dan pemanfaatan tenaga kesehatan yang berkualitas masih kurang, utamanya di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, kepulauan dan daerah yang kurang diminati. Hal ini disebabkan oleh disparitas sosial ekonomi, budaya maupun kebijakan pemerintah daerah termasuk kondisi geografis antar daerah mengurangi minat tenaga kesehatan untuk ditempatkan di daerah tersebut. Selain itu pengembangan dan pelaksanaan pola pengembangan karir, sistem penghargaan dan sanksi belum dilaksanakan sesuai yag diharapkan. Pengembangan profesi yang berkelanjutan (Continuing Professional Development = CPD), serta Training Need Assesment (TNA) masih perlu dikembangkan. 6. Pembinaan …
- 24 6. Pembinaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan masih belum dapat dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan. Registrasi dan sertifikasi tenaga kesehatan masih terbatas pada tenaga dokter dan dokter gigi. Sosialisasi dan penerapan peraturan perundang-perundangan di bidang pengembangan tenaga kesehatan belum dilaksanakan secara memadai. 7. Sumber daya pendukung pengembangan dan pemberdayaan tenaga kesehatan masih terbatas. Sistem informasi tenaga kesehatan belum sepenuhnya dapat menyediakan data yang akurat, terpercaya dan tepat waktu. Dukungan sumber daya pembiayaan dan lain-lain sumber daya belum memadai. Dalam upaya menjawab isu strategis atau masalah pokok dalam pengembangan tenaga kesehatan, Indonesia memiliki beberapa modal dasar antara lain: 1. Telah disahkannya beberapa aturan perundang-undangan terkait tenaga kesehatan. 2. Ikut sertanya Indonesia dalam meratifikasi aturan-aturan di tingkat internasional terkait tenaga kesehatan seperti ‘International Code of Practice’. 3. Mulai terbangunnya komitmen diantara pemangku kepentingan terkait pengembangan tenaga kesehatan seperti terbentuknya Tim Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Tenaga Kesehatan. 4. Kepercayaan dunia internasional semakin meningkat terhadap kualitas tenaga kesehatan Indonesia. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya permintaan tenaga kesehatan Indonesia untuk bekerja di luar negeri.
- 25 III. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN STRATEGI A. VISI Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) mengamanatkan bahwa kesehatan adalah salah satu dari hak asasi manusia. Guna memenuhi hak dasar tersebut, dalam Pasal 34 ayat (3) dinyatakan “Sesuai dengan konstitusi, Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum yang layak”. Agar fasilitas pelayanan kesehatan dapat berfungsi dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, harus didukung dengan sarana dan prasarana, tenaga kesehatan, serta pembiayaan yang memadai. Tenaga kesehatan harus tersedia dan terdistribusi secara merata dalam jumlah dan jenis, serta berkualitas sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan. Oleh karena itu Visi Pengembangan Tenaga Kesehatan di Indonesia adalah “Seluruh Penduduk Memperoleh Akses Terhadap Tenaga Kesehatan Yang Berkualitas” B. MISI Untuk mewujudkan Visi “Seluruh Penduduk Memperoleh Akses Terhadap Tenaga Kesehatan Yang Berkualitas”, ditetapkan Misi dalam pengembangan tenaga kesehatan sebagai berikut: 1. Menguatkan regulasi dan perencanaan pemberdayaan tenaga kesehatan.
untuk
pengembangan
dan
2. Meningkatkan pengadaan/pendidikan tenaga kesehatan guna memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan, dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada seluruh penduduk Indonesia. 3. Menjamin pendayagunaan tenaga kesehatan yang merata, termanfaatkan sesuai dengan kebutuhan seluruh penduduk Indonesia, dan dikembangkan secara berkeadilan. 4. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. C. TUJUAN …
- 26 C. TUJUAN Tujuan umum pengembangan tenaga kesehatan adalah tersedianya tenaga kesehatan secara merata yang mencukupi dalam jumlah, jenis dan kualitas, serta termanfaatkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia. Tujuan khusus pengembangan tenaga kesehatan adalah sebagai berikut: 1. Tersedianya regulasi pengembangan dan pemberdayaan tenaga kesehatan yang kuat; 2. Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan; 3. Tercapainya kesesuaian antara kapasitas pendidikan tenaga kesehatan dengan kebutuhan tenaga kesehatan; 4. Tercapainya pendayagunaan tenaga kesehatan secara optimal sesuai dengan kebutuhan pembangunan kesehatan; dan 5. Terjaminnya mutu tenaga kesehatan. D. SASARAN STRATEGIS Pembangunan Kesehatan Jangka Panjang tahun 2005-20025 menetapkan Sasaran pembangunan kesehatan yang akan dicapai pada tahun 2025 meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, yang ditunjukkan oleh indikator dampak yaitu: 1. Meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH) dari 69
tahun pada tahun
2005 menjadi 73,7 tahun pada tahun 2025. 2. Menurunnya Angka Kematian Bayi dari 32,3 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2005 menjadi 15,5 per kelahiran hidup pada tahun 2025. 3. Menurunnya Angka Kematian Ibu dari 262 per 100.000kelahiran hidup pada tahun 2005 menjadi 74 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2025. 4. Menurunnya prevalensi gizi kurang pada balita dari 26% pada tahun 2005 menjadi 9,5% pada tahun 2025. Guna …
- 27 Guna mencapai sasaran pembangunan kesehatan, diperlukan SDM kesehatan dalam jumlah, jenis dan mutu yang memadai serta terdistribusi merata. Sasaran strategis pengembangan tenaga kesehatan sampai dengan tahun 2025, maka ditetapkan sasaran strategis sebagai berikut: 1. Pada
tahun
2014
diharapkan
ketersediaan
tenaga
dokter
spesialis
mencapai 10 per 100.000 penduduk, dokter umum 40 per 100.000 penduduk, dokter gigi 12 per 100.000 penduduk, perawat 158 per 100.000 penduduk, bidan 100 per 100.000 penduduk, sanitarian 15 per 100.000 penduduk, tenaga gizi 10 per 100.000 penduduk. 2. Pada
tahun
2019
diharapkan
ketersediaan
tenaga
dokter
spesialis
mencapai 11 per 100.000 penduduk, dokter umum 45 per 100.000 penduduk, dokter gigi 13 per 100.000 penduduk, perawat 180 per 100.000 penduduk, bidan 120 per 100.000 penduduk, sanitarian 18 per 100.000 penduduk, tenaga gizi 14 per 100.000 penduduk. 3. Pada
tahun
2025
diharapkan
ketersediaan
tenaga
dokter
spesialis
mencapai 12 per 100.000 penduduk, dokter umum 50 per 100.000 penduduk, dokter gigi 14 per 100.000 penduduk, perawat 200 per 100.000 penduduk, bidan 130 per 100.000 penduduk, sanitarian 20 per 100.000 penduduk, tenaga gizi 18 per 100.000 penduduk. E. STRATEGI Dalam mewujudkan Visi, mengemban Misi dan guna mencapai tujuan pengembangan tenaga kesehatan dalam tahun 2025, maka ditempuh strategi sebagai berikut:
1. Penguatan regulasi pengembangan dan pemberdayaan tenaga kesehatan. Penguatan regulasi untuk mendukung pengembangan dan pemberdayaan tenaga
kesehatan
melalui
percepatan
pelaksanaannya,
peningkatan
kerjasama lintas sektor dan peningkatan pengelolaannya secara berjenjang di pusat dan daerah. 2. Peningkatan …
- 28 2. Peningkatan Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kesehatan. Kebutuhan tenaga kesehatan guna mendukung pembangunan kesehatan harus disusun secara menyeluruh, baik untuk fasilitas kesehatan milik pemerintah secara lintas sektor termasuk pemerintah daerah dan swasta, serta mengantisipasi keadaan darurat kesehatan dan pasar bebas di era globalisasi. Di samping itu kebutuhan tenaga kesehatan guna mendukung manajemen kesehatan (administrator dan regulator), pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan, penelitian dan pengembangan kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan, perlu pula disusun kebutuhannya. Pengelolaan perencanaan, sumber daya pendukung dan pengembangan perencanaan penting untuk ditingkatkan. 3. Peningkatan dan Pengembangan Pengadaan/Pendidikan Tenaga Kesehatan. Pengadaan/pendidikan tenaga kesehatan ditingkatkan dan dikembangkan guna memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan, manajemen kesehatan, pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan, penelitian dan pengembangan kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan. Oleh karenanya pengadaan/pendidikan tenaga kesehatan ditingkatkan melalui pengembangan standar pendidikan tenaga kesehatan guna memenuhi standar kompetensi yang diharapkan dan memenuhi daya saing baik secara nasional maupun internasional. Pengadaan/pendidikan tenaga kesehatan dilakukan melalui peningkatan dan pengembangan pendidikan tenaga kesehatan, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Peningkatan dan pengembangan pendidikan tenaga kesehatan tersebut ditujukan untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang berkualitas, berdaya saing tinggi, serta profesional, yaitu tenaga kesehatan yang mengikuti perkembangan IPTEK, menerapkan nilai-nilai moral dan etika profesi yang tinggi. Semua tenaga kesehatan dituntut untuk selalu menjunjung tinggi sumpah dan kode etik profesi. Peningkatan …
- 29 Peningkatan dan pengembangan pengadaan/pendidikan tenaga kesehatan, dilakukan
melalui
penambahan
jumlah
institusi
pendidikan
tenaga
kesehatan tertentu sesuai kebutuhannya, akreditasi institusi pendidikan tenaga kesehatan, serta sertifikasi tenaga pengajar, termasuk peningkatan sarana dan fasilitas belajar mengajar. Pendidikan tenaga kesehatan perlu ditingkatkan dan disusun secara terarah dan menyeluruh dalam kerangka mewujudkan keterkaitan yang harmonis, efektif dan efisien antara
sistem kesehatan dan sistem
pendidikan. 4. Peningkatan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan. Pendayagunaan tenaga kesehatan meliputi penyebaran tenaga kesehatan yang merata dan berkeadilan, pemanfaatan tenaga kesehatan, dan pengembangan Peningkatan
tenaga
kesehatan
pendayagunaan
termasuk
tenaga
peningkatan
kesehatan
karirnya.
diupayakan
untuk
memenuhi kebutuhan pembangunan kesehatan di semua lini dari daerah sampai pusat secara lintas sektor, termasuk swasta, serta memenuhi kebutuhan pasar dalam menghadapi pasar bebas di era globalisasi. Pendayagunaan tenaga kesehatan di DTPK dan daerah bermasalah kesehatan (DBK), perlu memperoleh perhatian khusus. Pendayagunaan tenaga kesehatan untuk manajemen kesehatan, institusi pendidikan dan pelatihan
tenaga
kesehatan,
institusi penelitian
dan
pengembangan
kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan, juga perlu mendapatkan perhatian yang memadai. Pengembangan dilakukan
tenaga
melalui
kesehatan
peningkatan
termasuk
motivasi
peningkatan
tenaga
kesehatan
karirnya untuk
mengembangkan diri, dan mempermudah tenaga kesehatan memperoleh akses terhadap pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan. Peningkatan pelatihan tenaga kesehatan dilakukan melalui pengembangan standar pelatihan …
- 30 pelatihan tenaga kesehatan guna memenuhi standar kompetensi yang diharapkan oleh pelayanan kesehatan kepada seluruh penduduk Indonesia. Peningkatan pelatihan tenaga kesehatan, juga dilakukan melalui akreditasi institusi pelatihan tenaga kesehatan, serta sertifikasi tenaga pelatih. 5. Pembinaan dan Pengawasan Mutu Tenaga Kesehatan. Pembinaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan utamanya ditujukan untuk meningkatkan kualitas tenaga kesehatan sesuai kompetensi yang diharapkan dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia. Pembinaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan dilakukan melalui peningkatan komitmen dan koordinasi semua pemangku kepentingan dalam pengembangan tenaga kesehatan serta legislasi yang meliputi antara lain sertifikasi melalui uji kompetensi, registrasi, perizinan (licensing), dan hak-hak tenaga kesehatan. Hak-hak tenaga kesehatan tersebut antara lain meliputi kesejahteraan dan kesempatan
yang
seluas-luasnya
dalam
rangka
meningkatkan
dan
mengembangkan karirnya. 6. Penguatan Sumber Daya Pengembangan Tenaga Kesehatan Penguatan
sumber
daya
dalam
mendukung
pengembangan
dan
pemberdayaan tenaga kesehatan dilakukan melalui peningkatan kapasitas SDM Kesehatan, penguatan sistem informasi tenaga kesehatan, serta peningkatan pembiayaan dan fasilitas pendukung lainnya.
- 31 IV. RENCANA KEBUTUHAN TENAGA KESEHATAN Rencana kebutuhan tenaga kesehatan dibatasi hanya pada 13 (tiga belas) jenis tenaga kesehatan, yaitu dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, perawat, bidan, perawat gigi, apoteker, asisten apoteker, sanitarian, tenaga gizi, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga keterapian fisik, dan tenaga keteknisian medis. Gambaran kebutuhan tenaga kesehatan secara nasional dihitung dengan menggunakan metode rasio tenaga kesehatan terhadap nilai tertentu, yaitu sesuai dengan perkembangan jumlah penduduk. Dalam rencana kebutuhan tenaga kesehatan ini juga dikemukakan kebutuhan di fasilitas pelayanan kesehatan yang dihitung dengan menggunakan metode perencanaan tenaga kesehatan dengan nilai tertentu, yaitu Daftar Susunan Pegawai (DSP)/ Standar Ketenagaan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. A. KEBUTUHAN
TENAGA
KESEHATAN
BERDASARKAN
RASIO
TENAGA
KESEHATAN TERHADAP PERKEMBANGAN JUMLAH PENDUDUK Sebagaimana laporan WHO tahun 2006, rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk digunakan sebagai indikator untuk mengukur ketersediaan tenaga kesehatan untuk mencapai target pembangunan kesehatan tertentu. Ambang batas rasio jumlah dokter, perawat dan bidan adalah 2,3 per 1000 penduduk. Dalam Tabel 4.1 dapat dilihat target kebutuhan tenaga kesehatan secara nasional yang dihitung berdasarkan rasio terhadap perkembangan jumlah penduduk dengan mempertimbangkan faktor ketersediaan tenaga kesehatan saat ini dan kapasitas produksi tenaga kesehatan: Tabel 4.1.
- 32 Tabel 4.1. Kebutuhan Tenaga Kesehatan Berdasarkan Target Rasio Tenaga Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk di Indonesia Tahun 2014, 2019, dan 2025
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Jenis Tenaga Dokter Spesialis Dokter Umum Dokter Gigi Perawat Bidan Perawat Gigi Apoteker Tenaga Teknis Kefarmasian SKM Sanitarian Gizi Keterapian Fisik Keteknisian Medis
Tahun 2014 (per 100.000 penduduk) 10 40 12 158 100 15 9
Tahun 2019 (per 100.000 penduduk)
Tahun 2025 (per 100.000 penduduk)
11 45 13 180 120 18 12
12 50 14 200 130 21 15
18
24
30
13 15 10 4 14
15 18 14 5 16
18 20 18 6 18
B. KEBUTUHAN TENAGA KESEHATAN BERDASARKAN STANDAR TENAGA KESEHATAN DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN. Perhitungan kebutuhan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan terbatas pada fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah milik Kementerian Kesehatan, Pemerintah Daerah, TNI dan POLRI, serta rumah sakit milik swasta. Fasilitas pelayanan kesehatan milik Kementerian Kesehatan terbatas pada rumah sakit umum dan rumah sakit khusus, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), dan Balai Teknik Kesehatan Lingkungan. Sedangkan fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah hanya pada rumah sakit umum daerah, rumah sakit khusus daerah dan Puskesmas. Kebutuhan …
- 33 Kebutuhan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan ini dapat dipergunakan sebagai dasar dalam memperhitungkan kebutuhan tenaga kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sebagai pemberi pelayanan kesehatan dalam rangka mendukung pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional. 1. Kebutuhan Tenaga Kesehatan Rumah Sakit dan Puskesmas. Perhitungan tenaga kesehatan di rumah sakit didasarkan pada target rasio tempat tidur terhadap penduduk. Organisasi Kesehatan Sedunia (WHO), mensyaratkan rasio tempat tidur dengan penduduk adalah sebesar 2,7 : 1.000. Dewasa ini rasio tempat tidur terhadap penduduk di Indonesia baru mencapai 0,6 : 1.000. Oleh karena itu target rasio tempat tidur terhadap penduduk ditetapkan 1 : 1.000 untuk tahun 2014 dan 1,5 : 1.000 untuk tahun 2019. Dari target tersebut dapat diperkirakan perkembangan rumah sakit dan Puskesmas serta kebutuhan tenaga kesehatannya di Indonesia sebagai berikut : a. Rumah Sakit Umum. Perkiraan perkembangan rumah sakit pada tahun 2014 dan 2019 dapat dilihat pada Tabel 4.2 sebagai berikut: Tabel 4.2. Perkiraan Jumlah Rumah Sakit Umum Menurut Kepemilikan Tahun 2014 dan 2019*)
NO
PEMIL IK RS
RUMAH SAKIT UMUM 2019
2014 A
B
C
D
A
B
C
D
PRA TAMA
KEMEN 10 4 1 0 10 4 1 0 KES 2 PEMDA 5 127 267 130 15 131 272 141 187 3 TNI 3 12 28 69 4 14 34 57 4 POLRI 1 4 11 29 1 7 11 29 5 BUMN 0 5 18 12 0 5 18 12 SWAS 6 5 29 66 85 5 29 66 85 TA Catatan: *) Data tidak termasuk RSU yang masih dalam status Non Kelas (NK) Sumber data: Ditjen BUK Kemenkes RI, Pusdokkes POLRI, Puskes TNI 1
Dari …
- 34 Dari perkiraan perkembangan Rumah Sakit Umum seperti pada tabel di atas, dan berdasarkan standar ketenagaan RS sesuai Permenkes No. 340 Tahun 2010 dengan penyesuaian, dapat dihitung kebutuhan tenaga kesehatannya sebagai berikut: Tabel 4.3 Kebutuhan Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit Umum Menurut Kepemilikan Tahun 2014
NO 1 2 3
JENIS
KEMEN
TENAGA
KES
Dokter Spesialis Dokter Umum Dokter Gigi Spesialis
BUM
PEMDA
TNI
POLRI
1,201
15,019
1,289
460
447
2,706
237
4,537
726
281
270
1,372
83
683
85
30
33
188
54
1,065
173
67
63
324
4,987
42,788
6,962
2,594
2,232
13,342
N
SWASTA
4
Dokter Gigi
5
Perawat
6
Bidan
880
7,551
1,229
458
394
2,355
7
Apoteker
98
1,212
197
75
68
373
490
6,060
985
375
340
1,865
SKM
44
1,060
170
66
63
319
10
Sanitarian
98
1,212
197
75
68
373
11
Gizi
98
1,212
197
75
68
373
123
2,659
458
179
161
833
367
8,251
1,686
671
528
2,842
8 9
12 13
Asisten Apoteker
Keterapian Fisik Keteknisian Medis
Tabel 4.4. …
- 35 Tabel 4.4 Kebutuhan Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit Umum Menurut Kepemilikan Tahun 2019 NO
JENIS TENAGA
1 2
Dokter Spesialis Dokter Umum Dokter Gigi Spesialis Dokter Gigi Perawat Bidan Apoteker Asisten Apoteker SKM Sanitarian Gizi Keterapian Fisik Keteknisian Medis
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
KEMENKES 1,201 237
PEMDA
TNI
POLRI
BUMN
SWASTA
17,611 5,602
1,522 774
595 317
447 270
2,706 1,372
83
770
104
39
33
188
54 4,987 880 98
1,325 53,893 9,511 1,516
183 7,712 1,361 213
76 3,104 548 87
63 2,232 394 68
324 13,342 2,355 373
490
7,580
1,065
435
340
1,865
44 98 98
1,310 1,516 1,516
179 213 213
75 87 87
63 68 68
319 373 373
123
3,396
475
200
161
833
367
11,450
1,672
725
528
2,842
b. Rumah Sakit Khusus Perkiraan perkembangan rumah sakit khusus pada tahun 2014 dan 2019 dapat dilihat pada Tabel 4.5 sebagai berikut : Tabel 4.5. Perkiraan Perkembangan Rumah Sakit Khusus Menurut Kepemilikan Tahun 2014 dan 2019 NO PEMILIK RS 1 2 3 4
KEMENKES PEMDA BUMN SWASTA
A 23 18 2 1
2014 B C 8 1 20 8 1 0 4 27
D 0 2 0 11
A 24 18 2 1
2019 B C 10 0 20 8 1 0 4 27
D 0 2 0 11
Catatan: *) Data tidak termasuk RSK yang masih dalam status Non Kelas (NK) Sumber data: Ditjen BUK, Kemenkes RI Dari…
- 36 Dari perkiraan perkembangan Rumah Sakit Khusus seperti pada tabel di atas, dan berdasarkan standar ketenagaan RS sesuai Permenkes No. 340 Tahun 2010 dengan penyesuaian, dapat dihitung kebutuhan tenaga kesehatannya sebagai berikut: Tabel 4.6 Kebutuhan Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit Khusus Menurut Kepemilikan Tahun 2014 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
JENIS TENAGA Dokter Spesialis Dokter Umum Dokter Gigi Perawat Bidan Apoteker Asisten Apoteker SKM Sanitarian Gizi Keterapian Fisik Keteknisian Medis
KEMENKES 1,920 173 118 11,192 1,975 218 1,090 95 218 218 268 803
PEMDA 2,386 218 152 11,620 2,051 244 1,220 134 244 244 352 1,014
BUMN 176 16 11 1,020 180 20 100 9 20 20 25 74
SWASTA 504 136 92 3,269 577 100 500 91 100 100 227 670
Tabel 4.7 Kebutuhan Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit Khusus Menurut Kepemilikan Tahun 2019 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
JENIS TENAGA Dokter Spesialis Dokter Umum Dokter Gigi Perawat Bidan Apoteker Asisten Apoteker SKM Sanitarian Gizi Keterapian Fisik Keteknisian Medis
c. Puskesmas
KEMENKES 2,048 184 126 11,900 2,100 232 1,160 102 232 232 286 852
PEMDA 2,386 218 152 11,620 2,051 244 1,220 134 244 244 352 1,014
BUMN 176 16 11 1,020 180 20 100 9 20 20 25 74
SWASTA 504 136 92 3,269 577 100 500 91 100 100 227 670
- 37 c. Puskesmas Perkiraan perkembangan Puskesmas pada tahun 2014 dan 2019 didasarkan pada pertimbangan tidak ada pertambahan Puskesmas Perawatan. Diasumsikan, pertambahan tempat tidur dalam mencapai target rasio tempat tidur terhadap penduduk secara keseluruhan akan dipenuhi dari perkembangan Rumah Sakit Umum khususnya Rumah Sakit Umum Non Kelas. Perkiraan perkembangan jumlah Puskesmas dapat dilihat pada Tabel 4.8 sebagai berikut : Tabel 4.8 Perkiraan Perkembangan Jumlah Puskesmas Tahun 2014 dan 2019
NO
PUSKESMAS
2014
2019
1
Perawatan
3.151
3.151
2
Non Perawatan
6.617
6.789
9.768
9.940
Jumlah
Sumber Data: Ditjen BUK Kemenkes RI
Dari perkiraan perkembangan Puskesmas seperti pada tabel di atas, dan berdasarkan standar ketenagaan Puskesmas yang ada (Revitalisasi Puskesmas), dapat dihitung kebutuhan tenaga kesehatannya sebagai berikut:
Tabel 4.9. …
- 38 Tabel 4.9 Kebutuhan Tenaga Kesehatan Puskesmas Tahun 2014 dan 2019
NO
JENIS NAKES
PUSKESMAS
PUSKESMAS
2014
2019
PERAWATAN
NON PERAWATAN
PERA WATAN
NON PERAWATAN
1
Dokter Umum
6,302
6,617
6,302
6,789
2
Dokter Gigi
3,151
6,617
3,151
6,789
3
Apoteker
3,151
-
3,151
-
4
Tenaga Kesmas (S1)
3,151
6,617
3,151
6,789
5
Perawat (S1-Ners)
3,151
-
3,151
-
6
Tenaga Promkes (D IV)
3,151
6,617
3,151
6,789
7
Epidemilogis (D IV)
3,151
6,617
3,151
6,789
8
Bidan (D III)
18,906
26,468
18,906
27,156
9
Perawat (D III)
31,510
39,702
31,510
40,734
10
Sanitarian (D III)
3,151
6,617
3,151
6,789
11
Nutrisionis (Ahli Gizi/D III)
3,151
6,617
3,151
6,789
12
Perawat gigi (D III)
3,151
6,617
3,151
6,789
13
Asisten Apoteker
3,151
6,617
3,151
6,789
14
Analis Kesehatan (D III)
3,151
6,617
3,151
6,789
15
Tenaga Pendukung/ Juru (SMK Kes)*)
3,151
6,617
3,151
6,789
2. Kantor …
- 39 2. Kantor Kesehatan Pelabuhan. Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) merupakan salah satu unit pelaksana teknis Kementerian Kesehatan. Dalam menghitung kebutuhan tenaga kesehatan di KKP untuk tahun 2014 dan 2019 didasarkan pada perkiraan perkembangan jumlah KKP menurut kelas dan standar ketenagaannya. Perkiraan perkembangan KKP menurut kelas dan wilayah kerja (wilker) dapat dilihat pada Tabel 4.10 berikut ini:
Tabel 4.10 Perkembangan Kantor Kesehatan Pelabuhan Tahun 2014 dan 2019 No
KKP
2011
2014
2019
1
Kelas I
7
7
8
2
Kelas II
21
25
29
3
Kelas III
20
17
12
4
Wilker
347
347
347
Dalam memperhitungkan kebutuhan tenaga kesehatan di KKP dilakukan dengan merujuk pada Kepmenkes No. 1314 Tahun 2010 tentang Pedoman Standarisasi Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana di Lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan. Dari
perkiraan
perkembangan
KKP
dan
wilkernya,
serta
standar
ketenagaan di KKP, perhitungan kebutuhan tenaga kesehatan di KKP pada tahun 2014 dan 2019, dapat dilihat pada Tabel 4.11 berikut ini:
Tabel 4.11. …
- 40 Tabel 4.11 Kebutuhan Tenaga Kesehatan di KKP Tahun 2014 dan 2019 2014 TOKKP KKP KOMPETENSI KKP TAL KKP NO KE- KE- WILPENDIDIKAN KEKEBU- KE LAS LAS KER LAS I TUH- LAS I II III AN 1 S2 Kese70 125 34 229 80 hatan Masya-rakat 2 Dokter 84 175 85 347 691 96 3 S1 Kese63 150 68 694 975 72 hatan Masya-rakat 4 D3 Kese133 350 170 347 1000 152 hatan Lingkungan 5 D3 Kepe133 350 170 347 1000 152 rawatan 6 S1 Apoteker 21 50 17 88 24 7 D3 Farmasi 7 25 32 8 8 D3 Analis 14 25 17 56 16 Kesehatan 9 D3 Radiologi 7 25 32 8
2019 TOKKP KKP TAL KE - KE- WILKEBU LAS LAS KER TUHII III AN 145 24 249
203 174
60 48
347 694
706 988
406
120
347
1025
406
120
347
1025
58 29 29
12 12
-
94 37 57
29
-
-
37
3. Balai Teknik Kesehatan Lingkungan Balai Teknik Kesehatan Lingkungan (BTKL) merupakan salah satu unit pelaksana teknis Kementerian Kesehatan. Dalam menghitung kebutuhan tenaga kesehatan di BTKL untuk tahun 2014 dan 2019 didasarkan pada perkiraan perkembangan BTKL dan standar ketenagaannya. Perkiraan …
- 41 Perkiraan perkembangan untuk kelas BTKL dapat dilihat pada Tabel 4.12 berikut ini: Tabel 4.12 Perkembangan Balai Besar/Balai Teknik Kesehatan Lingkungan Tahun 2014 dan 2019 No
BTKL
2011
2014
2019
1
BBTKL PPM
4
4
6
2
BTKL PPM Kelas I
5
5
4
3
BTKL PPM Kelas II
1
1
0
Dari perkiraan perkembangan BTKL dan standar ketenagaan di BTKL, perhitungan kebutuhan tenaga kesehatan di BTKL pada tahun 2014 dan 2019, dapat dilihat pada Tabel 4.13berikut ini: Tabel 4.13 Kebutuhan Tenaga Kesehatan di BB/BTKL Tahun 2014 dan 2019
KOMPETENSI NO PENDIDIKAN
1 2 3 4 5 6
S2 Kesehatan Masyarakat S1 Kesehatan Lingkungan D3 Kesehatan Lingkungan S1 Kesehatan Masyarakat S1 Teknik Ling-kungan/ MIPA D3 Analisis Jumlah
ABK BB TKL PPM
2014 2019 ABK ABK ABK ABK ABK TOTAL BTKL BTKL TOTAL BTKL BTKL BB KEBUPPM PPM KEBUPPM PPM TKL TUH KELAS KELAS TUHAN KELAS KELA PPM AN I II I S II
12
10
1
23
18
8
-
26
32
25
3
60
48
20
-
68
24
20
1
45
36
16
-
52
24
10
2
36
36
8
-
44
140
110
10
260
210
88
-
298
92 324
75 250
7 24
174 598
138 486
60 200
-
198 686 Dalam …
- 42 Dalam rangka Jaminan Kesehatan Nasional yang akan dimulai pada 1 Januari 2014, kebutuhan tenaga kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan untuk tahun 2014 perlu lebih diperinci menurut wilayah (propinsi dan kabupaten/ kota) dan jenis fasilitas pelayanan kesehatan. Sesuai dengan perkembangan program jaminan kesehatan masyarakat, yang dimungkinkan adanya dokter pelayanan primer sebagai pemberi pelayanan
rawat
jalan
tingkat
pertama
(RJTP)
perlu
pula
dapat
diperhitungkan kebutuhannya. C. PERMINTAAN TENAGA KESEHATAN DARI LUAR NEGERI. Mekanisme
penempatan
tenaga
kesehatan
Indonesia
keluar
negeri
dilaksanakan dengan cara Government to Government, Government to Private dan Private to Private. Dalam kerangka tersebut, proses penempatan diawali dengan pengiriman permintaaan akan
kebutuhan tenaga kesehatan oleh
negara pengguna kepada Pemerintah Indonesia. Permintaan kebutuhan tenaga kesehatan tersebut dipergunakan sebagai dasar untuk mengetahui jumlah kebutuhan tenaga kesehatan di luar negeri. Kebutuhan tenaga kesehatan khususnya Perawat di negara maju seperti: Amerika, Canada, Eropa, Australia, Jepang dan Timur Tengah melonjak dengan drastis sejak tahun 1980. Diperkirakan bahwa kebutuhan tenaga di Amerika ditahun 1980 sekitar 200,000 perawat. Kebutuhan ini akan melonjak menjadi 500,000 perawat di tahun 2020 untuk mendukung kebutuhan pelayanan kesehatan di Amerika. Kebijakan penempatan tenaga kesehatan ke luar negeri didasarkan antara lain atas hubungan kerjasama atau diplomatic antar pemerintah negara, sebagai upaya perluasan kesempatan kerja khususnya untuk mengatasi temporary surplus tenaga kesehatan tertentu dan dalam kerangka alih ilmu pengetahuan dan …
- 43 dan teknologi. Dalam kaitan tersebut serta untuk perlindungan optimal bagi tenaga kesehatan Indonesia, maka Pemerintah Indonesia diharapkan lebih mendorong untuk menerapkan mekanisme penempatan secara Government to Government. Dalam upaya pemenuhan permintaan kebutuhan tenaga kesehatan Indonesia ke luar negeri maka untuk realisasinya diperlukan kerjasama antara berbagai institusi
pemerintah
terkait
dengan
pihak
swasta.
Untuk
memenuhi
permintaan kebutuhan tenaga kesehatan Indonesia ke luar negeri juga diperlukan upaya peningkatan mutu tenaga kesehatan. Dalam hal penerimaan TK-WNA ke Indonesia, kebutuhan dari fasilitas pelayanan
kesehatan
dapat
dipertimbangkan
dimaksud masih terbatas jumlahnya dan
sejauh
tenaga
kompetensi serta kualifikasinya
belum dimiliki oleh tenaga kesehatan di Indonesia. Dalam penerimaan
kesehatan
pelaksanaanya,
TK-WNA harus sesuai dengan peraturan perundangan yang
berlaku di Indonesia tanpa mengabaikan regulasi jasa bidang kesehatan Internasional yang berlaku. D. KETERKAITAN ANTARA PERHITUNGAN KEBUTUHAN DAN PENGADAAN/ PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN JANGKA PANJANG Dengan
memperhatikan
perhitungan
kebutuhan
tenaga
kesehatan
berdasarkan target rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk pada tahun 2014, 2019 dan 2025, serta perkiraan jumlah lulusan tenaga kesehatan dan atrisi tenaga kesehatan, maka dapat diperkirakan kekurangan/kelebihan tenaga kesehatan pada tahun 2014, 2019, dan 2025 sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4.14, 4.15 dan 4.16.
- 44 Tabel 4.14. Perkiraan Kebutuhan, Ketersediaan, Lulusan dan Kekurangan/Kelebihan Tenaga Kesehatan Tahun 2014 ATRISI KEBUKETERLULUSAN 2,5%/ JENIS NO TUHAN SEDIAAN (2011TAHUN TENAGA 2014 2010 2014) (20112014) 1 Dokter 25.212 1.464 Spesialis 21.073 2.107 2 Dokter 100.850 70.242 27.756 Umum 7.024 3 Dokter Gigi 30.255 25.755 6.700 2.576 4 Perawat 398.357 369.940 115.340 36.994 5 Bidan 252.124 175.605 74.180 17.561 6 Perawat 37.819 37.462 4.340 Gigi 3.746 7 Apoteker 22.691 21.073 15.784 2.107 8 Asisten 45.382 42.145 19.456 Apoteker 4.215 9 SKM 32.776 18.731 24.696 1.873 10 Sanitarian 37.819 23.414 6.740 2.341 11 Gizi 25.212 42.145 7.248 4.215 12 Keterapian 10.085 9.366 2.920 Fisik 937 13 Keteknisan 35.297 14.048 16.428 Medis 1.405
KEKURANGAN (-)/ KELEBIHAN (+) -4.783 -9.876 -375 + 49.929 -19.900 + 237 + 12.058 + 12.004 + 8.778 -10.006 + 19.966 + 1.264 -6.226
Catatan: - Sumber data lulusan dari Ditjen Dikti Kemendiknas untuk dokter spesialis dan dokter gigi (tahun 2008). dokter umum (tahun 2010). - Sumber data lulusan apoteker dari Asosiasi Pendidikan Tinggi Farmasi Indonesia tahun 2009. - Sumber data lulusan tenaga kesehatan lainnya dari BPPSDM Kesehatan Kemenkes tahun 2011. - Angka dalam tanda kurung () pada kolom Kekurangan/Kelebihan berarti terdapat kelebihan tenaga kesehatan. Tabel 4.15.
- 45 Tabel 4.15. Perkiraan Kebutuhan, Ketersediaan, Lulusan dan Kekurangan/Kelebihan Tenaga Kesehatan Tahun 2019
NO
JENIS TENAGA
KEBUTUHAN 2019
1
Dokter Spesialis
29.862
2
Dokter Umum
122.16 4
3
Dokter Gigi
35.292
4
Perawat
5
Bidan
6
Perawat Gigi
48.866
7
Apoteker
32.577
8
Asisten Apoteker
65.154
9
SKM
40.721
488.65 7 325.77 1
10 Sanitarian
48.866
11 Gizi
38.007
12 Keterapian Fisik
13.574
Keteknisan Medis
43.436
13
KETERSEDIAAN 2014 20.430 90.974 29.880 448.286 232.225 38.056 34.750 57.387 41.554 27.813 45.179 11.349 29.071
LULUSAN (20152019) 1.830 34.695 8.375 144.175 92.725 5.425 19.730 24.320 30.870 8.425 9.060 3.650 20.535
ATRISI KEKURANG 2.5%/ AN (-)/ TAHUN KELE(2015BIHAN (+) 2019) 2.554 11.372 3.735 56.036 29.028 4.757 4.344 7.173 5.194 3.477 5.647 1.419 3.634
-10.156 -7.867 -772 +47.769 -29.850 -10.142 + 17.559 + 9.379 + 26.508 -16.105 + 10.585 +7 + 2.536
Tabel 4.16. …
- 46 Tabel 4.16. Perkiraan Kebutuhan, Ketersediaan, Lulusan dan Kekurangan/Kelebihan Tenaga Kesehatan Tahun 2025
JENIS TENAGA
KEBUTUHAN 2025
1
Dokter Spesialis
35.600
2
Dokter Umum
3
Dokter Gigi
4
Perawat
593.336
5
Bidan
385.668
6
Perawat Gigi
62.300
7
Apoteker
44.500
8
Asisten Apoteker
89.000
9
SKM
53.400
10
Sanitarian
59.334
11
Gizi
53.400
12
Keterapian Fisik
17.800
13
Keteknisan Medis
53.400
NO
148.334 41.534
KETER- LULUSAN SEDIAAN (20202019 2025)
19.706 114.297 34.520 536.425 295.921 38.724 50.136 74.533 67.230 32.761 48.591 13.581 45.972
2.196 41.634 10.050 173.010 111.270 6.510 23.676 29.184 37.044 10.110 10.872 4.380 24.642
ATRISI 2.5%/ TAHUN (20202025)
2.463 14.287 4.315 67.053 36.990 4.840 6.267 9.317 8.404 4.095 6.074 1.698 5.747
KEKURANGAN (-) / KELEBIHAN (+) -16.161 -6.690 -1.279 + 49.046 -15.467 -21.907 + 23.045 + 5.400 + 42.470 -20.558 -11 -1.537 + 11.468
Tabel 4.14. …
- 47 Tabel 4.14., Tabel 4.15. dan Tabel 4.16. menunjukkan bahwa jenis tenaga kesehatan yang kemungkinan masih akan mengalami kekurangan berdasarkan perkiraan kapasitas produksi yang ada sampai dengan tahun 2025 adalah dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, bidan dan sanitarian. Sedangkan tenaga keteknisian medik akan mengalami kekurangan hanya sampai tahun 2014 yang diharapkan dapat terpenuhi dengan lulusan pada tahun berikutnya. Untuk tenaga perawat gigi, tenaga gizi dan keterapian fisik diperkirakan akan mengalami kekurangan pada tahun 2025. Dalam rangka mencapai target rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk dalam rangka meningkatkan cakupan peserta Jaminan Kesehatan Nasional yaitu seluruh penduduk Indonesia, maka perlu perbaikan pendataan tenaga kesehatan serta peningkatan kapasitas produksi pada jenis tenaga kesehatan tertentu.
- 48 V. RENCANA PENGADAAN/PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN
A. PENYESUAIAN KAPASITAS PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN Pengadaan/pendidikan tenaga kesehatan merupakan komponen yang penting dari pengembangan tenaga kesehatan guna menjamin pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan. Dalam Bab IV telah dihitung kebutuhan tenaga kesehatan yang secara nasional yang dihitung dengan
menggunakan metode rasio
tenaga kesehatan terhadap nilai tertentu, yaitu sesuai dengan perkembangan jumlah penduduk. Dari perhitungan tersebut didapatkan kebutuhan tenaga kesehatan yang harus disediakan menurut jenis tenaga kesehatan untuk tahun 2014. 2019. dan 2025. Dari kebutuhan tenaga kesehatan yang perlu disediakan pada tahun 2014. 2019 dan 2025 dan berdasarkan ketersediaan tenaga kesehatan pada tahun 2010 serta mempertimbangkan jumlah lulusan tenaga kesehatan dan atrisi setiap tahunnya, maka diperoleh kekurangan/ kelebihan tenaga kesehatan seperti telah dikemukakan pada Tabel 14.14, 14.15 dan 14.16 dalam Bab IV. Untuk memenuhi kekurangan tenaga kesehatan, diperlukan peningkatan jumlah lulusan tenaga kesehatan melalui peningkatan kapasitas pendidikan. Untuk memenuhi target kebutuhan tenaga kesehatan tahun 2014 dan tahun 2019,
dengan
memperhatikan
kemampuan
penambahan
kapasitas
pendidikan, diperkirakan masih akan terjadi kekurangan tenaga dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, bidan, sanitarian dan keteknisian medik. Demikian juga untuk memenuhi target kebutuhan tenaga kesehatan tahun 2025, dengan kemampuan penambahan kapasitas pendidikan yang ada, diperkirakan masih akan terjadi kekurangan tenaga dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, bidan, gizi, perawat gigi, sanitarian dan keterapian fisik. Oleh …
- 49 Oleh karena itu diperlukan rencana untuk upaya ekstra meningkatkan kapasitas produksi tenaga kesehatan yang masih mengalami kekurangan cukup besar. Pada Tabel 5.1, 5.2 dan 5.3 dapat dilihat rencana peningkatan kapasitas pengadaan/pendidikan tenaga kesehatan untuk tahun 2014, 2019 dan 2025: Tabel 5.1. Rencana Peningkatan Kapasitas Pengadaan/Pendidikan Tenaga Kesehatan Tahun 2014 TAHUN 2014 NO
1 2 3 4 5 6
JENIS TENAGA
KEKURANGAN
PERKIRAAN KEMAMPUAN TAMBAHAN KAPASITAS PENDIDIKAN TAHUN 2011-2014
Dokter Spesialis -4.783 Dokter Umum -9.876 Dokter Gigi -375 Bidan -19.900 Sanitarian -10.006 Keteknisian Medis -6.226
1.336 244 0 9.820 4.060 1.572
KEKURANGAN KAPASITAS -3.447 -9.632 -375 -10.080 -5.946 -4.654
Tabel 5.2. Rencana Peningkatan Kapasitas Pengadaan/Pendidikan Tenaga Kesehatan Tahun 2019
NO
1 2 3 4 5 6
JENIS TENAGA
Dokter Spesialis Dokter Umum Dokter Gigi Bidan Perawat Gigi Sanitarian
KEKURANGAN
-10.156 -7.867 -772 -29.850 -10.142 -16.105
TAHUN 2019 KEMAMPUAN TAMBAHAN KAPASITAS KEKURANGAN PENDIDIKAN KAPASITAS TAHUN 20152019 2.736 -7.420 7.867 0 300 -472 9.820 -20.030 4.060 -6.082 4.060 -12.045 Tabel 5.3. …
- 50 Tabel 5.3. Rencana Peningkatan Kapasitas Pengadaan/Pendidikan Tenaga Kesehatan Tahun 2025
NO
1 2 3 4 5 6 7 8
JENIS TENAGA
Dokter Spesialis Dokter Umum Dokter Gigi Bidan Perawat Gigi Sanitarian Gizi Keterapian Fisik
KEKURANGAN
-16.161 -6.690 -1.279 -15.467 -21.907 -20.558 -11 -1.537
TAHUN 2025 KEMAMPUAN TAMBAHAN KAPASITAS PENDIDIKAN TAHUN 20202025 3.843 6.690 360 2.984 3.192 2.712 11 1537
KEKURANGAN KAPASITAS -12.318 0 -919 -12.483 -18.715 -17.846 0 0
Untuk jenis tenaga kesehatan yang diperkirakan jumlah lulusannya dapat memenuhi atau melebihi kebutuhan, perlu dilakukan pembatasan/ pengurangan jumlah lulusan. dengan cara antara lain: 1. Penutupan program studi yang tidak memenuhi persyaratan akreditasi. 2. Pengurangan penerimaan mahasiswa pada program studi yang memenuhi syarat akreditasi. 3. Tidak memberikan ijin operasional baru untuk pembukaan program studi. B. PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN Pengembangan pendidikan tenaga kesehatan perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1. Kualifikasi dan jumlah lulusan tenaga kesehatan perlu memperhatikan dengan seksama kebutuhan pembangunan kesehatan. Untuk itu. maka sistem pendidikan tenaga kesehatan perlu disusun secara terarah dan menyeluruh. serta dikaitkan secara harmonis. efektif dan efisien dengan sistem kesehatan. 2. Standar …
- 51 2. Standar pendidikan tenaga kesehatan harus sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. yaitu didasarkan pada standar pelayanan kesehatan. 3. Dengan adanya standar pendidikan tenaga kesehatan. dapat dijadikan landasan dalam peningkatan kualitas pendidikan dan kualitas lulusan tenaga kesehatan. 4. Kualitas lulusan tenaga kesehatan harus dapat diakui dalam pasar kerja pelayanan kesehatan. baik di dalam negeri maupun permintaan dari luar negeri. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas. maka upaya peningkatan pengadaan/ pendidikan tenaga kesehatan dilakukan melalui upaya sebagai berikut: 1. Penataan Kerangka Pendidikan Tenaga Kesehatan. Penataan kerangka pendidikan tenaga kesehatan meliputi penyusunan roadmap jenis dan jenjang pendidikan tenaga kesehatan dengan mendasarkan pada standar pendidikan. standar kompetensi. dan standar pelayanan kesehatan. Dalam penentuan standar pendidikan tenaga kesehatan perlu mendasarkan pada penguatan pendidikan tenaga kesehatan setelah diadakan tinjauan yang luas. 2. Peningkatan Akses dan Pemerataan Pendidikan Tenaga Kesehatan. Peningkatan akses dan pemerataan pendidikan tenaga kesehatan dilakukan melalui distribusi program studi. perizinan program studi baru yang didasarkan atas “trace & need assessment”. 3. Penataan Aset/ Sumber Daya Pendidikan Tenaga Kesehatan. Penataan aset/ sumber daya pendidikan tenaga kesehatan meliputi sumber daya manusia (jumlah dan kualifikasi dosen). serta sarana dan prasarana (sarana institusi. sarana pembelajaran. dan wahana pendidikan). 4. Pengembangan Sistem Penjaminan Kualitas Pendidikan Tenaga Kesehatan. Pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan tenaga kesehatan meliputi kualitas calon peserta didik. kualitas lulusan tenaga kesehatan. kualitas dosen dan kualitas pengelolaan institusi. Dalam kerangka pengembangan sistem penjaminan kualitas pendidikan tenaga kesehatan ini dapat dikembangkan kerjasama dengan institusi pendidikan di luar negeri.
- 52 VI. PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN Pendayagunaan tenaga kesehatan adalah upaya pemerataan dan pemanfaatan serta pengembangan tenaga kesehatan. Pendayagunaan tenaga kesehatan. utamanya dalam rangka pemerataan tenaga kesehatan dilaksanakan sesuai dengan rencana kebutuhan tenaga kesehatan. baik untuk memenuhi kebutuhan pada fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah maupun fasilitas pelayanan kesehatan swasta. Hal ini dimaksudkan agar tersedia jumlah dan jenis tenaga kesehatan yang cukup. bermutu dan terdistribusi secara merata. utamanya untuk mendukung pencapaian Jaminan Kesehatan Nasional yang akan dimulai pada tahun 2014. Pemerataan tenaga kesehatan juga dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan sebagai administrator kesehatan. regulator. pendidik. peneliti. dan tenaga pemberdayaan masyarakat. Pendayagunaan tenaga kesehatan mencakup pendayagunaan tenaga kesehatan di dalam negeri dan di luar negeri. Pendayagunaan tenaga kesehatan di dalam negeri termasuk pula pendayagunaan tenaga kesehatan Warga Negara Asing (WNA). Sedangkan pendayagunaan tenaga kesehatan ke luar negeri adalah dalam kerangka pemenuhan permintaan tenaga kesehatan dari luar negeri dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas bagi tenaga kesehatan. Pendayagunaan tenaga kesehatan ke luar negeri juga diarahkan untuk alih pengetahuan dan teknologi secara berkesinambungan. Pengembangan tenaga kesehatan pada hakekatnya berfokus pada pengembangan karir. yaitu proses berkelanjutan yang terutama terdiri dari perencanaan karir. baik individual maupun organisasional. dan pelaksanaan peningkatan karir serta dukungan pengembangan karir. Peningkatan karir dan profesionalisme tenaga kesehatan diupayakan melalui penyelenggaraan pendidikan berkelanjutan. A. PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN DI DALAM NEGERI. 1. Pemerataan dan Pemanfaatan a. Pendayagunaan pemerintah.
tenaga
kesehatan
di
fasilitas
pelayanan
kesehatan
Pendayagunaan …
- 53 Pendayagunaan tenaga kesehatan dalam kaitannya dengan peningkatan pemerataan dan pemanfaatannya diselenggarakan guna mengisi kekurangan tenaga kesehatan. Kekurangan tenaga kesehatan dihitung dengan memperhatikan kebutuhan dan ketersediaan tenaga kesehatan serta pengurangan (atrisi). Upaya pemenuhan tenaga kesehatan di wilayah tertentu dapat dilaksanakan dengan cara memobilisasi tenaga kesehatan antar wilayah secara terkoordinasi. Peningkatan pemerataan dan pemanfaatan tenaga kesehatan. perlu memperhatikan kekurangan tenaga kesehatan di rumah sakit umum milik Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Daerah. TNI dan POLRI serta Puskesmas. Kekurangan tersebut dapat dilihat pada Tabel 6.1 berikut: Tabel 6.1. Kebutuhan dan Kekurangan Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit Umum Milik Kementerian Kesehatan. Pemerintah Daerah. TNI dan POLRI serta Rumah Sakit Khusus Pemerintah Tahun 2014 dan 2019
NO
JENIS TENAGA
Dokter dan dokter gigi Spesialis 2 Dokter Umum 3 Dokter Gigi 4 Perawat 5 Bidan 6 Apoteker 7 Asisten Apoteker 8 SKM 9 Sanitarian 10 Gizi 11 Keterapian Fisik 12 Keteknisian Medis 1
Catatan:
TAHUN 2014 KEBUKEKUTUHAN RANGAN 2014
TAHUN 2019 KEBUKEKUTUHAN RANGAN 2019
22.275
14.822
26.359
6.868
6.172 1.629 80.143 14.143 2.044 10.220 1.569 2.044 2.044 4.039 12.792
14.104 2.948 5.739 91 2.157 5.629
7.332 1.916 93.216 16.450 2.390 11.950 1.844 2.390 2.390 4.832 16.080
1.932 491 23.091 4.075 602 3.008 471 602 602 1.298 4.887
Kebutuhan merupakan perhitungan dengan menggunakan standar ketenagaan pada fasilitas kesehatan. Tabel 6.2. …
- 54 Tabel 6.2. Kebutuhan dan Kekurangan Tenaga Kesehatan di Puskesmas Tahun 2014 dan 2019
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
JENIS TENAGA Dokter Umum Dokter Gigi Perawat Perawat Gigi Bidan Asisten Apoteker Apoteker Tenaga Kesmas Tenaga Kesling Tenaga Gizi Analis Kesehatan
Catatan:
2014 KEBUKEKUTUHAN RANGAN 12.919 9.768 4.242 74.363 3.970 9.768 2.852 45.374 9.768 4.401 3.151 1.920 29.304 23.547 9.768 1.988 9.768 2.960 9.768 7.428
2019 KEBUKEKUTUHAN RANGAN 13.091 1.787 9.940 1.393 75.395 10.327 9.940 1.393 46.062 6.360 9.940 1.393 3.151 394 29.820 4.179 9.940 1.393 9.940 1.393 9.940 1.393
Kebutuhan merupakan perhitungan dengan menggunakan standar ketenagaan pada fasilitas kesehatan.
Tabel 6.3. Kebutuhan dan Kekurangan Tenaga Kesehatan di Kantor Kesehatan Pelabuhan Tahun 2014 dan 2019
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9
KOMPETENSI PENDIDIKAN S2 Kesehatan Masyarakat Dokter S1 Kesehatan Masyarakat D3 Kesehatan Lingkungan D3 Keperawatan S1 Apoteker D3 Farmasi D3 Analis Kesehatan D3 Radiologi
2014 KEBUKEKUTUHAN RANGAN
2019 KEBUKEKUTUHAN RANGAN
229
136
249
20
691
492
706
15
975
693
988
13
1.000
635
1.025
25
1.000 88 32 56 32
669 78 14 26
1.025 94 37 57 37
25 6 5 1 5
Tabel 6.4. …
- 55 Tabel 6.4. Kebutuhan dan Kekurangan Tenaga Kesehatan di Balai Teknis Kesehatan Lingkungan Tahun 2014 dan 2019
NO 1 2 3 4 5 6
KOMPETENSI PENDIDIKAN S2 Kesehatan Masyarakat S1 Kesehatan Lingkungan D3 Kesehatan Lingkungan S1 Kesehatan Masyarakat S1 Teknik Lingkungan/ MIPA D3 Analisis Jumlah
2014 KEBUTUHAN
2019
KEKURANGAN
KEBUTUHAN
KEKURANGAN
23
-
26
3
60
36
68
8
45
-
52
7
36
-
44
8
260 174 598
253 128 289
298 198 686
38 24 88
Pendayagunaan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah dapat dilakukan sebagai pegawai negeri sipil (PNS). anggota TNI dan POLRI. pegawai tidak tetap (PTT). maupun penugasan khusus. 1) Pengangkatan PNS. Prajurit TNI. PNS Kemhan dan Pegawai Negeri pada POLRI. Untuk memenuhi kebutuhan di DTPK. tenaga kesehatan diupayakan diangkat sebagai PNS dan dapat melanjutkan pendidikan dengan bantuan pembiayaan dari pemerintah (tugas belajar). dengan kewajiban untuk kembali ke tempat tugas asal dalam waktu masa bakti yang ditentukan. Untuk menjamin retensi tenaga kesehatan di DTPK. dalam jangka panjang dapat ditempuh ikatan dinas untuk pendidikan tenaga kesehatan bagi penduduk setempat. dan otomatis diangkat sebagai PNS di daerah asal. Ikatan dinas ini dapat juga dilaksanakan untuk non penduduk DTPK. sejauh pasca pendidikan yang bersangkutan bersedia diangkat …
- 56 diangkat sebagai PNS dan ditempatkan di DTPK dalam waktu yang telah ditetapkan. Tenaga kesehatan sebagai PNS diperhatikan pengembangannya ke depan baik dalam kenaikan pangkat. kenaikan gaji berkala. pengembangan karir. dan pendidikan berkelanjutan. Khusus untuk DTPK. pemerintah juga perlu memberikan imbalan/ insentif khusus. baik material maupun non material. Dengan demikian. pengangkatan tenaga kesehatan sebagai PNS. Prajurit TNI. PNS Kemhan dan Pegawai Negeri pada POLRI dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Negara. 2) Pegawai Tidak Tetap (PTT). Dalam kondisi masih terbatasnya formasi PNS. pengangkatan tenaga kesehatan sebagai PTT masih dilakukan. Pengangkatan tenaga kesehatan sebagai PTT diupayakan dapat diperluas. tidak terbatas pada tenaga dokter. dokter gigi dan bidan saja. Khusus untuk tenaga dokter. dengan sudah dilaksanakannya program internship dokter. ke depan akan dapat menggantikan pengangkatan dokter sebagai PTT. 3) Penugasan khusus. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan di DTPK dan daerah bermasalah kesehatan (DBK). dalam situasi keterbatasan formasi PNS. dilakukan dengan cara penugasan khusus. Pemerintah mengupayakan sistem imbalan baik material maupun non material yang memadai sesuai dengan kondisi daerah penempatan. Imbalan non material antara lain berupa pendidikan dan pelatihan. pendidikan berkelanjutan. dan mendapatkan pengutamaan dalam pengangkatan sebagai PNS. Pemerintah mengupayakan adanya kesamaan perlakuan termasuk imbalan yang diperoleh antara tenaga kesehatan yang sudah ada sebagai PNS di DTPK dengan tenaga kesehatan dengan penugasan khusus. 4) Inovasi …
- 57 4) Inovasi pendayagunaan lainnya Sebagai upaya distribusi/ pemerataan dan pemanfaatan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah. pemerintah pusat dan daerah dapat melakukan berbagai inovasi pendayagunaan tenaga kesehatan. Inovasi pendayagunaan antara lain dalam melayani daerah pegunungan dan kepulauan yang sulit dijangkau dan penduduknya tersebar. dapat dibentuk mobile team. dokter terbang. tim tenaga kesehatan di RS lapangan. maupun kontrak tenaga kesehatan atas dasar kinerja atau output tertentu. Pelaksanaan inovasi pendayagunaan tersebut dapat pula dilakukan melalui kemitraan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dengan TNI dan POLRI. Model kemitraan lainnya dapat dikembangkan melalui kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat bidang kesehatan atau lembaga internasional lain. Dalam menjamin kesinambungan pelayanan kesehatan utamanya di DTPK dan daerah yang tidak diminati. upaya retensi perlu dilakukan yang antara lain melalui pemberian insentif. bantuan pendidikan (bea siswa). pemberian kewenangan tambahan terbatas bagi tenaga kesehatan di daerah terpencil/ sangat terpencil. serta pemberian jaminan kesehatan dan keselamatan kerja. 1) Pemberian insentif Jenis insentif mencakup material dan non material. Insentif material diharapkan tidak terbatas diberikan pada tenaga kesehatan kontrak seperti PTT dan penugasan khusus namun juga pada tenaga kesehatan PNS. Prinsip dalam pemberian insentif mencakup besaran yang memadai. merata dan berkeadilan. dapat diterima tepat waktu. Besaran insentif dapat ditentukan berdasarkan tingkat keterpencilan atau tingkat kesulitan lokasi penugasan serta kinerja atau luaran pekerjaan yang ditargetkan. Insentif non material antara lain dapat berupa penghargaan sebagai tenaga kesehatan teladan. dan bantuan pendidikan (bea siswa). 2) Pemberian kewenangan tambahan terbatas bagi tenaga kesehatan (privileging policy).
- 58 Pemberian kewenangan tambahan terbatas bagi tenaga kesehatan yang melaksanakan praktik kesehatan diluar kewenangannya di daerah terpencil. tertinggal. perbatasan dan kepulauan (DTPK) sebagai bentuk perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan untuk waktu tertentu dimana tidak ada tenaga kesehatan yang berwenang. 3) Jaminan kesehatan dan keselamatan kerja Masalah keamanan di tempat tugas yang berisiko pada kesehatan dan keselamatan jiwa perlu mendapatkan perhatian. Asuransi kesehatan dan asuransi kecelakaan perlu dipertimbangkan untuk kesehatan yang bertugas di tempat kerja yang berisiko tersebut.
tenaga
b. Pendayagunaan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan swasta Swasta melakukan rekrutmen dan penempatan tenaga kesehatan sesuai kebutuhannya. Pemerintah dapat memfasilitasi upaya pemenuhan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan swasta dengan kriteria yang telah ditetapkan. Swasta juga harus mengembangkan dan menerapkan pola penggajian dan pengembangan karir tenaga kesehatan. serta adanya sistim imbalan baik material maupun non material yang memadai sesuai dengan jenis dan tempat tugas tenaga kesehatan. c. Pendayagunaan TK-WNA Di era globalisasi dengan berlakunya pasar bebas termasuk jasa di bidang kesehatan. pendayagunaan TK-WNA. dapat dilaksanakan. Pendayagunaan TK-WNA ini harus benar-benar memperhatikan kebutuhan dan diutamakan untuk jenis tenaga kesehatan yang terbatas pengadaannya di dalam negeri. Untuk menjamin mutu dari pendayagunaan TK-WNA tersebut perlu dilakukan pengawasan dalam pemanfaatannya. 2. Pengembangan Tenaga Kesehatan a. Pengembangan Karir Pemerintah. pemerintah daerah dan swasta mengembangkan dan menerapkan pola karir tenaga kesehatan yang dilakukan secara transparan terbuka …
- 59 terbuka dan lintas institusi melalui jenjang jabatan struktural dan jabatan fungsional. Pemerintah/ Pemerintah Daerah bersama organisasi profesi dan swasta mengupayakan penyelenggaraan pendidikan berkelanjutan dalam rangka peningkatan karir dan profesionalisme tenaga kesehatan. Pengembangan karir yang berkaitan dengan PNS dilaksanakan dengan mengacu pada prinsip penyusunan pola karir PNS yaitu: 1) Prinsip profesionalisme: bahwa pengembangan karir didasarkan pada kompetensi dan prestasi 2) Prinsip terbuka: bahwa dimungkinkan perpindahan secara instansional maupun lintas instansi. 3) Prinsip objektifitas dan berkeadilan: bahwa pengembangan karir harus menjamin kesesuaian dengan alur karir yang telah ditetapkan dan memberikan kesempatan yang sama kepada PNS yang memiliki kompetensi yang sama. b. Pendidikan berkelanjutan Pendidikan berkelanjutan merupakan suatu upaya sistematis untuk meningkatkan profesionalisme tenaga kesehatan. Upaya sistematis tersebut mencakup peningkatan kompetensi yang mengarah pada spesialisasi profesi tertentu; pendidikan dan pelatihan teknis terkait jabatan fungsional; serta pendidikan dan pelatihan penjenjangan. c. In-service training In-service training merupakan pelatihan jangka pendek bagi pegawai yang sudah bekerja. Pelatihan ini bertujuan untuk mempertahankan serta meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan sehingga berdampak pada kinerja individu yang pada akhirnya dapat meningkatkan mutu pelayanan. In-service training sendiri lebih difokuskan kepada kompetensi khusus dari tenaga kesehatan tersebut. Dalam rangka mencapai Jaminan Kesehatan Nasional. maka tenaga kesehatan juga perlu dilatih agar mampu tidak hanya dalam hal teknis pelayanan kesehatan namun juga dalam pengelolaan jaminan kesehatan. B. PENDAYAGUNAAN …
- 60 B. PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN DI LUAR NEGERI. Pendayagunaan tenaga kesehatan juga dilakukan dalam kerangka pemenuhan permintaan tenaga kesehatan dari luar negeri. yang dilaksanakan dengan memperhatikan keserasian antara kebutuhan tenaga kesehatan di dalam negeri dan kemampuan pengadaannya. Dalam hal ini pendayagunaan tenaga kesehatan diutamakan pada pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan pendayagunaan tenaga kesehatan ke luar negeri yang dilakukan melalui Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS). Di masa mendatang pemenuhan permintaan tenaga kesehatan dari luar negeri diarahkan melalui kerjasama antar pemerintahan (Government to Government). Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pemanfaatan tenaga kesehatan di luar negeri. dalam mewujudkan atau melindungi hak-hak dan hak asasi tenaga kesehatan di luar negeri.
- 61 VII. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN MUTU TENAGA KESEHATAN A. PEMBINAAN TENAGA KESEHATAN Pembinaan tenaga kesehatan adalah upaya untuk mengarahkan. memberikan dukungan. serta mengawasi pengembangan tenaga kesehatan. Pembinaan tenaga kesehatan dimulai dari institusi yang menggunakan/mendayagunakan tenaga kesehatan baik di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta. institusi pendidikan dan pelatihan. instansi pemerintah. pusat/lembaga penelitian. dan tenaga kesehatan sebagai individu. Pembinaan tenaga kesehatan dapat dilakukan secara langsung/aktif dengan mengunjungi objek yang menjadi sasaran pembinaan. maupun secara tidak langsung yaitu dengan melakukan pengujian dan analisis atas laporan penyelenggaraan pembinaan tenaga kesehatan oleh institusi yang menggunakan/mendayagunakan tenaga kesehatan. Kegiatan pembinaan pada institusi. ditekankan pada asupan (input). proses dan luaran (output) dari penyelenggaraan pembinaan tenaga kesehatan yang meliputi administrasi. teknis/substansi. fisik. dan pembinaan etika profesi. Pembinaan tenaga kesehatan terhadap individu tenaga kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kinerja dan pengabdian profesi tenaga kesehatan. yang dilakukan melalui pembinaan karir. penegakan disiplin dan pembinaan profesi tenaga kesehatan. Pembinaan karir tenaga kesehatan meliputi kenaikan pangkat. jabatan dan pemberian penghargaan baik materiil maupun non materiil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penegakan disiplin tenaga kesehatan menjadi tanggung jawab penyelenggara dan/atau pimpinan institusi/fasilitas/sarana pelayanan kesehatan yang bersangkutan. yang dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembinaan profesi tenaga kesehatan dilaksanakan melalui bimbingan. pendidikan dan pelatihan berkelanjutan termasuk continuing professional development. serta penetapan standar profesi tenaga kesehatan. Pembinaan profesi tenaga kesehatan diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah bersama dengan organisasi profesi. Pembinaan …
- 62 Pembinaan tenaga kesehatan sebagai individu dilakukan baik untuk tenaga kesehatan di dalam negeri. TKKI yang bekerja di luar negeri. maupun TKWNA yang bekerja di Indonesia. Untuk mengantisipasi diberlakukannya pasar bebas termasuk dalam sektor jasa. diperlukan suatu institusi independen yang berfungsi untuk membina dan mengawasi TKWNA yang bekerja di Indonesia. Dalam rangka penegakan hukum sesuai peraturan perundangan yang berlaku. baik bagi pemenuhan hak-hak masyarakat akan pelayanan kesehatan yang berkualitas. maupun untuk pemenuhan hak-hak tenaga kesehatan. perlu dikembangkan dan ditingkatkan kembali Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). khususnya bagi tenaga kesehatan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil/PNS. Hasil dari pembinaan untuk selanjutnya dipakai sebagai bahan analisis guna penyusunan kebijakan baik untuk memperbaiki kebijakan yang sudah ada atau menyusun kebijakan baru sesuai situasi dan kondisi yang dihadapi. B. PENGAWASAN MUTU TENAGA KESEHATAN Pengawasan mutu tenaga kesehatan diarahkan untuk memberikan dukungan. dan mengawasi tenaga kesehatan dalam rangka menjamin mutu tenaga kesehatan guna melindungi hak-hak masyarakat dan hak-hak tenaga kesehatan. Pengawasan mutu tenaga kesehatan adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas tenaga kesehatan sesuai kompetensi yang diharapkan dan pengetahuan serta keterampilan di bidangnya sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengawasan mutu tenaga kesehatan dimulai dari institusi yang menghasilkan/memproduksi tenaga kesehatan. institusi yang menggunakan/mendayagunakan tenaga kesehatan baik di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta. institusi pendidikan dan pelatihan. instansi pemerintah. pusat/lembaga penelitian. dan tenaga kesehatan sebagai individu. Untuk …
- 63 Untuk pengawasan keprofesian tenaga dokter dan dokter gigi. dilakukan oleh institusi independen yang disebut Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) yang berada di bawah Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). MKDKI berwenang menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi serta menetapkan sanksi disiplin. Pengawasan keprofesian tenaga kefarmasian dilakukan oleh Komite Farmasi Nasional (KFN) yang berwenang menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan apoteker dalam penerapan disiplin ilmu kefarmasian serta menetapkan sanksi disiplin. Sedangkan pengawasan untuk tenaga kesehatan lainnya dilakukan oleh Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) di tingkat pusat dan Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi (MTKP) di daerah. Pengawasan praktik profesi bagi tenaga kesehatan profesi dilakukan melalui sertifikasi. registrasi. dan pemberian lisensi bagi tenaga kesehatan yang memenuhi syarat. Sertifikasi tenaga kesehatan diberikan dalam bentuk ijazah oleh institusi pendidikan tenaga kesehatan. dan sertifikat kompetensi diberikan oleh organisasi profesi terkait dan atau MTKI setelah dinyatakan lulus uji kompetensi. Registrasi tenaga kesehatan untuk dapat melakukan praktik profesi di seluruh wilayah Indonesia. diberikan oleh Pemerintah. Dalam pelaksanaan registrasi. pemerintah dapat melimpahkannya kepada KKI. KFN. dan MTKI. Perizinan/lisensi tenaga kesehatan profesi untuk melaksanakan praktik diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh instusi kesehatan di wilayah bersangkutan. setelah mendapatkan rekomendasi dari organisasi profesi terkait. Hasil dari pengawasan mutu tenaga kesehatan selanjutnya digunakan sebagai bahan analisis dalam penyusunan kebijakan. baik memperbaiki kebijakan yang sudah ada atau menyusun kebijakan baru sesuai situasi dan kondisi yang dihadapi.
- 64 VIII. PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN TENAGA KESEHATAN RPTK telah disusun berdasarkan keadaan dan masalah yang dihadapi dewasa ini. dan perkiraan keadaan kedepan sampai tahun 2025. Namun demikian bila terjadi perubahan lingkungan strategis yang memang bertambah kompleks. cepat berubah dan sering tidak terduga. maka rencana ini perlu disesuaikan sesuai keperluannya. A. PROSES PENYELENGGARAAN RENCANA PENGEMBANGAN TENAGA KESEHATAN. 1. Sosialisasi RPTK Penyelenggaraan RPTK perlu menerapkan prinsip-prinsip koordinasi. integrasi dan sinergisme antar para pemangku kepentingan dengan pola kemitraan dalam pengembangan tenaga kesehatan. Sehubungan
dengan
hal
tersebut
di
atas.
maka
RPTK
perlu
disosialisasikan kepada semua pemangku kepentingan. guna memperoleh komitmen
dan
kontribusi/dukungan
dalam
penyelenggaraan
pengembangan tenaga kesehatan. Sasaran sosialisasi adalah penentu kebijakan
dan
penanggung
jawab
semua
kegiatan pengembangan
tenaga kesehatan. baik di lingkungan pemerintah secara lintas sektor. dan masyarakat termasuk swasta. 2. Fasilitasi Penyelenggaraan Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan Agar penyelenggaraan pengembangan tenaga kesehatan dapat lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran seperti tercantum dalam RPTK. diperlukan fasilitasi bagi semua pemangku kepentingan. baik di pusat maupun di daerah. 3. Monitoring dan Evaluasi Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan Monitoring dan Evaluasi RPTK Tahun 2011 - 2025 ditujukan untuk mengetahui kemajuan dan keberhasilan upaya pengembangan tenaga kesehatan selama kurun waktu 2011 - 2025. a. Monitoring …
- 65 a. Monitoring Monitoring RPTK Tahun 2011 - 2025 dilakukan setiap tahun. Monitoring dan evaluasi pengembangan tenaga kesehatan mencakup proses. output. outcome indikator dengan menggunakan data dasar sebagai input. Data dasar yang digunakan untuk mengukur kemajuan pelaksanaan pengembangan tenaga kesehatan adalah: 1) Data rencana kebutuhan yang terdapat dalam dokumen RPTK. 2) Data lulusan tenaga kesehatan yang diperoleh dari Kemendikbud. 3) Data
ketersediaan
tenaga
kesehatan
di
fasilitas
pelayanan
kesehatan yang diperoleh dari Kemenkes. 4) Peraturan yang terkait dengan kebijakan pengembangan tenaga kesehatan. b. Evaluasi Evaluasi RPTK Tahun 2011 - 2025 dilakukan sebagai berikut : 1) Penilaian tahapan lima tahunan. yang dilaksanakan pada akhir tahun 2014. 2019 dan 2025. 2) Penilaian tengah periode lima tahunan yang dilaksanakan pada tahun 2017 dan 2023. Evaluasi
RPTK
Tahun
2011-2025
dilakukan
dengan
menilai
pencapaian sasaran atau target yang telah ditetapkan untuk tahun 2014. 2019. dan 2025 yang tercantum dalam Bab III: Visi. Misi. Tujuan. Sasaran Strategis. dan Strategi; serta pelaksanaan upaya atau kegiatan pada Bab V: Rencana Pengadaan/Pendidikan Tenaga Kesehatan. Bab VI: Pendayagunaan Tenaga Kesehatan. dan Bab VII: Pembinaan dan Pengawasan Mutu Tenaga Kesehatan. c. Indikator Kinerja Indikator kinerja yang ditetapkan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi meliputi indikator kinerja luaran (output) dan indikator kinerja hasil (outcome). 1) Indikator …
- 66 2) Indikator kinerja untuk luaran (output): a) Regulasi/kebijakan yang terkait pengembangan tenaga kesehatan yaitu adanya kebijakan tentang SDM Kesehatan. b) Perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan. meliputi: adanya sistem informasi SDM Kesehatan dengan mekanisme pemutakhiran data secara periodik dan berjenjang; dan adanya rencana kebutuhan tenaga kesehatan pada tingkat unit kerja. kabupaten. propinsi dan nasional. c) Pengadaan/pendidikan tenaga kesehatan. meliputi: jumlah institusi pendidikan sesuai status terakreditasi; jumlah dan jenis program studi pendidikan tenaga kesehatan baru; jumlah mahasiswa pada institusi pendidikan berdasarkan jenis tenaga kesehatan; realisasi jumlah lulusan tenaga kesehatan terhadap proyeksi jumlah lulusan per tahun. rasio dosen dan mahasiswa berdasarkan jenis tenaga kesehatan; dan penyempurnaan/up date kurikulum pendidikan tenaga kesehatan secara periodik sesuai kebutuhan. d) Pendayagunaan tenaga kesehatan. meliputi: jumlah tenaga kesehatan yang direkrut di pemerintah dan swasta (urban – rural); jumlah tenaga kesehatan yang diberikan insentif; jumlah tenaga kesehatan yang diberikan pelatihan kompetensi medis (terkait privileging policy); jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti tugas belajar dan dibiayai; jumlah TKWNA di Indonesia; jumlah TKKI migrasi ke luar negeri; jumlah tenaga kesehatan migrasi dari pedesaan ke perkotaan; adanya pedoman pengembangan karir tenaga kesehatan; jumlah modul pelatihan tenaga kesehatan; dan jumlah tenaga kesehatan mendapatkan pelatihan tenaga kesehatan. e) Pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan. meliputi: adanya pedoman supervisi tenaga kesehatan yang efektif; jumlah penetapan standar profesi tenaga kesehatan; adanya program pendidikan berkelanjutan dan jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pendidikan berkelanjutan; jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti uji kompetensi dan jumlah yang lulus/ mendapat sertifikat kompetensi dari MTKP; jumlah tenaga kesehatan yang teregister di MTKI; dan jumlah tenaga kesehatan yang mendapat SIP. f) Sumber …
- 67 f)
Sumber daya pengembangan tenaga kesehatan. yaitu: jumlah alokasi anggaran untuk pengembangan tenaga kesehatan sesuai kebutuhan.
g) Kemitraan/peran stakeholder dalam pengembangan tenaga kesehatan. meliputi: adanya HRH observatory dan berfungsi; adanya Surat Keputusan Bersama terkait pengembangan tenaga kesehatan; dan adanya pertemuan lintas stakeholder secara rutin. 3) Indikator kinerja untuk hasil (outcome). meliputi: rasio perbandingan jumlah. jenis. kualitas tenaga kesehatan berdasarkan jumlah penduduk. wilayah dan fasilitas pelayanan kesehatan. B. PENYELENGGARA RENCANA PENGEMBANGAN TENAGA KESEHATAN Penyelenggaraan RPTK ini merupakan tanggung jawab semua komponen bangsa. baik pemerintah secara lintas sektor termasuk pemerintah daerah dan masyarakat termasuk swasta. Sesuai dengan tugas. fungsi serta kewenangannya masing-masing. para pemangku kepentingan melakukan peran dan berkontribusi dalam pengembangan tenaga kesehatan sebagai berikut: 1. Dukungan Pengembangan Tenaga Kesehatan a. Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pembahas dan mengesahkan peraturan perundangan dan kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan pengembangan tenaga kesehatan. b. Kementerian
Koordinator
Bidang
Kesejahteraan
Rakyat
mengkoordinasikan dan menyerasikan peran dan kontribusi semua pemangku kepentingan dalam pengembangan tenaga kesehatan. melalui sosialisasi dan fasilitasi dalam penyelenggaraan pengembangan tenaga kesehatan. Dalam operasionalnya Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dibantu oleh Tim Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Tenaga Kesehatan. c. Kementerian …
- 68 c. Kementerian Keuangan mengupayakan ketersediaan anggaran untuk mendukung pengembangan tenaga kesehatan. d. Kementerian
Dalam
Negeri
mengkoordinasikan
dan
melakukan
pembinaan terhadap Pemerintah Daerah dalam pengembangan tenaga kesehatan di daerah. baik di provinsi maupun kabupaten/kota. 2. Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kesehatan a. Kementerian
Kesehatan
mengkoordinasikan
dan
melaksanakan
perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan. baik jumlah maupun jenisnya
guna
penyelenggaraan
pembangunan
kesehatan
dan
pelayanan kesehatan bagi rakyat. b. Kementerian Kesehatan juga melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan NSPK pengembangan tenaga kesehatan yang
meliputi
perencanaan
kebutuhan
tenaga
kesehatan.
pendayagunaan tenaga kesehatan. serta pembinaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan. c. Sektor lainnya dalam pemerintahan termasuk TNI/POLRI. pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. serta swasta memberikan masukan dan usulan kebutuhan tenaga kesehatan. d. Sektor
lainnya
Pemerintah
dalam
Daerah
pemerintahan
serta
swasta
termasuk
memberikan
TNI/POLRI masukan
dan
dalam
penyusunan kebijakan dan NSPK pengembangan tenaga kesehatan yang
meliputi
perencanaan
kebutuhan
tenaga
kesehatan.
pendayagunaan tenaga kesehatan. serta pembinaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan. 3. Pengadaan/Pendidikan Tenaga Kesehatan a. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengkoordinasikan dan bertanggung jawab dalam pengadaan/pendidikan tenaga kesehatan. baik jumlah maupun jenisnya sesuai dengan kebutuhan tenaga kesehatan untuk penyelenggaraan pembangunan kesehatan dan pelayanan kesehatan bagi rakyat. b. Kementerian …
- 69 b. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan NSPK pengembangan tenaga kesehatan yang menyangkut pengadaan/pendidikan tenaga kesehatan. c. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap institusi pendidikan tenaga kesehatan. termasuk pengaturan dalam perizinan pembukaan institusi pendidikan dan program studi tenaga kesehatan. d. Kementerian Kesehatan memberikan rekomendasi teknis sesuai bidangnya dalam pemberian izin pembukaan institusi pendidikan dan program studi tenaga kesehatan kepada Kemendikbud. Kemenkes melakukan koordinasi dalam penyusunan standar pelayanan kesehatan. yang dapat dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan standar kompetensi dan standar pendidikan tenaga kesehatan. 4. Pendayagunaan Tenaga Kesehatan a. Kementerian Kesehatan memfasilitasi rekrutmen tenaga kesehatan yang dilakukan oleh semua pemangku kepentingan pengembangan tenaga kesehatan. baik pemerintah secara lintas sektor termasuk TNI/POLRI dan masyarakat termasuk swasta. b. Kementerian Dalam Negeri melakukan pembinaan terhadap pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam distribusi dan pemanfaatan tenaga kesehatan di daerah. c. Kementerian Kesehatan dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi bekerja sama dalam rangka pendayagunaan TKKI untuk pemenuhan permintaan tenaga kesehatan dari luar negeri. d. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara dalam penyediaan formasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan. e. Semua pemangku kepentingan dalam pengembangan tenaga kesehatan. baik pemerintah secara lintas sektor termasuk TNI dan POLRI dan swasta sebagai pengguna tenaga kesehatan. melaksanakan pengembangan karir tenaga kesehatan termasuk pendidikan berkelanjutan atau “continuing professional development”. 5. Pembinaan …
- 70 5. Pembinaan dan Pengawasan Mutu Tenaga Kesehatan a. Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan KKI. KFN. MTKI. organisasi profesi kesehatan. asosiasi institusi pendidikan tenaga kesehatan dan asosiasi fasilitas pelayanan kesehatan melaksanakan pembinaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan. b. Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan Kemennakertrans melakukan pembinaan dan pengawasan mutu TKKI dan pengawasan terhadap TKWNA. c. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan. KKI. KFN. MTKI. organisasi profesi kesehatan. asosiasi institusi pendidikan tenaga kesehatan dan asosiasi fasilitas pelayanan kesehatan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap institusi pendidikan tenaga kesehatan melalui kegiatan akreditasi. Setiap
pemangku
kepentingan
menjalankan
tanggung
jawab
dan
melaksanakan fungsinya dalam pengembangan tenaga kesehatan melakukan kerjasama yang sinergis dengan semangat kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya. Kemitraan antar pemangku kepentingan merupakan prasyarat di dalam pengembangan tenaga kesehatan yang meliputi: 1) dukungan pengembangan tenaga kesehatan; 2) perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan; 3) pengadaan/pendidikan tenaga kesehatan; 4) pendayagunaan tenaga kesehatan; dan 5) pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan. C. KERJASAMA INTERNASIONAL Kerjasama internasional dalam pengembangan tenaga kesehatan dapat dilaksanakan dalam pengadaan/pendidikan tenaga kesehat.pendayagunaan tenaga kesehatan. serta pembinaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan. Kerjasama internasional dalam pendidikan tenaga kesehatan dapat dilakukan antara institusi pendidikan tenaga kesehatan di Indonesia dengan institusi pendidikan tenaga kesehatan di negara lain. dengan koordinasi Kementerian Pendidikan Nasional. Kerjasama …
- 71 Kerjasama internasional dalam pendayagunaan tenaga kesehatan. utamanya dalam pengiriman TKKI ke negara lain. diupayakan dalam kerjasama antar pemerintahan (Government to Government). Dalam hal ini Kemenkes berkoordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) dalam melakukan kerjasama dengan negara lain. Kerjasama ini perlu mencakup pula pembinaan dan pengawasan mutu TKKI yang bekerja di luar negeri. D. SUMBER DAYA PENGEMBANGAN TENAGA KESEHATAN Dalam penyelenggaraan pengembangan tenaga kesehatan diperlukan sumber daya yang memadai. utamanya SDM. sistem informasi tenaga kesehatan dan pembiayaan serta sumber daya lainnya. Khusus untuk pengadaan sistem informasi tenaga kesehatan meliputi: a) pengelolaan sistem informasi tenaga kesehatan; b) pelaksanaan sistem informasi tenaga kesehatan yang meliputi data. informasi dan indikator. sumber data dan pengumpulan. pengolahan. penyajian serta analisa data dan informasi tenaga kesehatan; c) pengembangan dan peningkatan sistem informasi tenaga kesehatan; serta d) peningkatan produk. desiminasi dan penggunaan data dan informasi tenaga kesehatan. Semua pemangku kepentingan dalam pengembangan tenaga kesehatan mengupayakan ketersediaan sumber daya termaksud untuk melaksanakan kegiatan. peran dan kontribusinya dalam pengembangan tenaga kesehatan.
- 72 IX. KEBUTUHAN PEMBIAYAAN Kebutuhan biaya pengembangan tenaga kesehatan dihitung untuk keperluan sampai dengan tahun 2014. menyesuaikan dengan periode kepemerintahan. Lingkup pembiayaan yang dihitung adalah untuk pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan (pendayagunaan tenaga kesehatan) dan untuk pengadaan/produksi tenaga kesehatan. Kebutuhan biaya pendayagunaan tenaga kesehatan hanya mencakup tenaga kesehatan yang bekerja di pelayanan kesehatan dan belum termasuk biaya pendayagunaan tenaga kesehatan di sektor swasta. A. PEMBIAYAAN UNTUK PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN Pembiayaan dalam rangka pendayagunaan tenaga kesehatan mencakup biaya yang dibutuhkan untuk pemenuhan total kebutuhan tenaga kesehatan yaitu jumlah tenaga kesehatan yang sudah ada/tersedia dan jumlah kekurangan tenaga kesehatan. Komponen biaya yang dihitung mencakup biaya distribusi/penempatan. biaya gaji yang dihitung per tahun mengacu pada besaran gaji PNS. dan insentif untuk penempatan di DTPK serta biaya orientasi yang mengacu pada biaya pra jabatan CPNS. Secara rinci. estimasi besaran satuan biaya untuk masing-masing komponen adalah sebagai berikut: 1. Biaya distribusi/penempatan tenaga kesehatan yang baru direkrut (satu kali per orang): a. Transport sebesar Rp. 5.000.000.- ; b. Per diem (uang harian dan penginapan) sebesar Rp. 1.100.000.-; c. Biaya manajemen dan rekrutmen sebesar Rp. 100.000.-. 2. Biaya gaji per tahun (mempertimbangkan kenaikan 15% per tahun): a. Gaji yang dihitung untuk tenaga kesehatan yang sudah ada/tersedia: 1) Setara golongan IId: Rp. 2.200.000.- per bulan; 2) Setara golongan IIId: Rp. 2.700.000.- per bulan. b. Gaji yang dihitung untuk tenaga kesehatan yang baru direkrut: 1) Setara golongan IIc: Rp. 2.000.000.- per bulan; 2) Setara golongan IIIb: Rp. 2.500.000.- per bulan. 3. Biaya …
- 73 3. Biaya insentif yang dihitung untuk 30% dari total kebutuhan tenaga kesehatan di DTPK sebesar: a. Dokter Spesialis sebesar Rp.7.500.000.- per bulan; b. Dokter
dan
tenaga
kesehatan
setara
S1
lainnya
sebesar
Rp.
5.000.000.- per bulan; c. Tenaga kesehatan setara D3 sebesar Rp. 2.500.000.- per bulan. 4. Biaya orientasi tenaga kesehatan yang baru direkrut sebanyak 1 (satu) kali per orang. a. Setara golongan III :Rp. 6.000.000.b. Setara golongan II : Rp. 5.000.000.Berikut adalah estimasi pembiayaan untuk pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan tahun 2012 sampai dengan tahun 2014. Tabel 9.1. Estimasi Biaya Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Tahun 2012 (dalam jutaan Rupiah) NO INSTANSI 1
RS Pemerintah. TNI. POLRI
2
Puskesmas
3
KKP dan BTKL
4
Jumlah
INSENTIF
PENEMPATAN
ORIENTASI
1.651.813
94.012
80.757
3.394.866
133.331
127.161
-
6.008
5.323
5.046.679
227.343
GAJI
JUMLAH
3.889.853
5.716.435
6.999.489 10.654.847 73.698
85.029
207.918 10.889.342 16.371.281
Tabel 9.2. …
- 74 Tabel 9.2. Estimasi Biaya Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Tahun 2013 (dalam jutaan Rupiah) PENEMPATAN
NO
INSTANSI
INSENTIF
ORIENTASI
GAJI
JUMLAH
1
RS Pemerintah. TNI. POLRI
1.973.891
94.012
80.757
4.763.796
6.912.456
2
Puskesmas
4.734.956
133.331
122.288
8.465.549
13.456.124
3
KKP dan BTKL
-
6.008
5.323
109.476
120.807
4
Jumlah
6.708.847
233.351
208.369
13.338.821
20.489.388
Tabel 9.3. Estimasi Biaya Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Tahun 2014 (dalam jutaan Rupiah) NO INSTANSI 1
RS Pemerintah. 2.159.211 TNI. POLRI
2
Puskesmas
3
KKP dan BTKL
4
INSENTIF
Jumlah
PENEMPATAN
ORIENTASI
GAJI
JUMLAH
94.012
80.757
5.625.413
7.959.393
5.093.809
133.331
122.288
9.840.253
15.189.682
-
6.008
5.323
144.502
155.833
7.253.021
233.351
208.369
15.610.168
23.304.908
B. PEMBIAYAAN UNTUK PENGADAAN/PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN Pembiayaan dalam rangka pengadaan/pendidikan tenaga kesehatan dihitung untuk mengisi kekurangan jumlah tenaga kesehatan serta untuk meningkatkan kapasitas produksi. Komponen biaya pengadaan/pendidikan yang dihitung adalah biaya pendidikan rata-rata per orang per tahun untuk jenis tenaga kesehatan tertentu. Estimasi …
- 75 -
Estimasi rata-rata satuan biaya pendidikan adalah sebagai berikut: 1. Dokter spesialis sebesar Rp. 125.000.000.- per tahun dengan masa pendidikan rata-rata 5 tahun 2. Dokter umum sebesar Rp. 60.000.000.- per tahun dengan masa pendidikan rata-rata 5 tahun 3. Dokter gigi sebesar Rp. 70.000.000.- per tahun dengan masa pendidikan rata-rata 5 tahun 4. Apoteker sebesar Rp. 55.000.000.- per tahun dengan masa pendidikan rata-rata 5 tahun 5. Sarjana Kesehatan Masyarakat sebesar Rp. 20.000.000.- per tahun dengan masa pendidikan rata-rata 4 tahun 6. Diploma 3 (perawat. bidan. sanitarian. gizi. asisten apoteker. keteknisian medis dan keterapian fisik.) sebesar Rp. 15.000.000.- per tahun dengan masa pendidikan rata-rata 3 tahun Pada Tabel 9.4 di bawah ini dapat dilihat estimasi pembiayaan pendidikan tenaga kesehatan berdasarkan data jumlah kekurangan tenaga kesehatan sampai dengan tahun 2014:
- 76 Tabel 9.4. Estimasi Pembiayaan Pendidikan Tenaga Kesehatan dan Peningkatan Kapasitas Pendidikan Tenaga Kesehatan Tahun 2011-2014 (Dalam Jutaan Rupiah) PENDIDIKAN NAKES NO
JENIS TENAGA KESEHATAN
JML LULUSAN TAHUN 2011-2014
1
Dokter Spesialis
2
Dokter
3
Dokter gigi
4
Perawat
5
Bidan
6
Perawat gigi
7
Apoteker
15.784
8
Tenaga Teknis Kefarmasian
19.456
9
SKM
24.696
10
Sanitarian
6.740
11
Gizi
7.248
12
Keterapian fisik
2.920
13
Keteknisian Medis Jumlah
1.464 27.756 6.700 115.340 74.180 4.340
16.428 323.052
BIAYA
915.000 8.326.800 2.345.000 5.190.300 3.338.100 195.300 4.340.600 875.520 1.975.680 303.300 326.160 131.400 739.260 29.002.420
PENINGKATAN KAPASITAS DIKNAKES KEMAMPUAN KAPASITAS TAMBAHAN 1.336 244 0 0 9820 0 0 0 0 4.060 0 0 1572 17.032
BIAYA
835.000 73.200 441.900 0 0 182.700 70.740 1.603.540 C. BIAYA …
- 77 C. BIAYA MANAJEMEN/PENGELOLAAN PENGEMBANGAN TENAGA KESEHATAN Disamping pembiayaan yang diuraikan di atas masih diperlukan biaya manajemen/pengelolaan pengembangan tenaga kesehatan. Biaya manajemen mencakup kebutuhan biaya antara lain dalam rangka penyusunan berbagai kebijakan (Norma. Standar. Prosedur dan Kriteria/NSPK) termasuk penyusunan peraturan perundang-undangan dalam pengembangan tenaga kesehatan. pembinaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan. peningkatan kapasitas tenaga kesehatan termasuk in service training dan continuing professional development. serta bimbingan dan supervisi.
- 78 X. PENUTUP
Tujuan pembangunan kesehatan hanya dapat dicapai apabila didukung oleh tersedianya tenaga mutunya.
kesehatan yang memadai baik jumlah. jenis
Pengembangan
tenaga
kesehatan
yang
meliputi
maupun
perencanaan.
pengadaan. pendayagunaan serta pembinaan dan pengawasan mutu adalah merupakan suatu rangkaian yang bertujuan untuk mendukung suksesnya pembangunan kesehatan secara nasional. Penyusunan RPTK Tahun 2011 – 2025 merupakan rencana jangka panjang dengan
maksud
memberikan
arah
dan
acuan
bagi
seluruh
pemangku
kepentingan dalam pengembangan dan pemberdayaan tenaga kesehatan secara komprehensif dan menyeluruh. Dalam
rangka mengakomodasi perkembangan
kondisi dan situasi dalam pembangunan kesehatan. maka RPTK ini akan dievaluasi dan direvisi secara berkala sesuai dengan kebutuhan. Dengan disusunnya RPTK ini diharapkan dapat mewujudkan sinergisme dan upaya yang saling mendukung serta melengkapi antara pemerintah. masyarakat termasuk swasta yang memiliki kepentingan terhadap pengembangan tenaga kesehatan. RPTK ini dapat dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana pengembangan tenaga kesehatan jangka pendek maupun jangka menengah. Dalam pelaksanaannya seluruh pemangku kepentingan perlu memegang teguh prinsip-prinsip yang tertuang dalam dokumen ini sesuai dengan tugas dan fungsinya.
tetapi
juga
sumberdaya manusia.
harus
realistis
disesuaikan
dengan
kemampuan
ketersediaan dana maupun sumberdaya lainnya. serta
kondisi lingkungan. Keberhasilan …
- 79 Keberhasilan dari RPTK ini sangat dipengaruhi oleh kompetensi dan komitment dari masing-masing pemangku kepentingan. karena hal ini merupakan suatu mata rantai sistem dimana apabila salah satu komponen pemangku kepentingan tidak
melaksanakan tugas dan fungsinya akan berpengaruh terhadap sistem
secara keseluruhan.
MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT. REPUBLIK INDONESIA
ttd.
AGUNG LAKSONO Salinan sesuai dengan aslinya Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat ttd. Sugihartatmo
