IKATAN PENYULUH PERIKANAN INDONESIA (IPKANI)
DEWAN PIMPINAN PUSAT
SEKRETARIAT JLN. MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR: 16 GEDUNG MINA BAHARI III LANTAI 6 TELP. 021-3513300/3513255, FAX. 021 – 3513328
email:
[email protected]
KEPUTUSAN KONGRES II IKATAN PENYULUH PERIKANAN INDONESIA (IPKANI) NOMOR: 06/KGR II/IPKANI/XI/2012 TENTANG PROGRAM UMUM EMPAT TAHUN IKATAN PENYULUH PERIKANAN INDONESIA (PERIODE TAHUN 2013 – 2016) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, KONGRES II IKATAN PENYULUH PERIKANAN INDONESIA,
Menimbang
:
a. b.
c.
Mengingat
:
1.
2.
3.
4.
bahwa untuk mencapai tujuan perjuangan organisasi perlu disusun Program Umum Empat Tahun Penyuluh Perikanan; bahwa Kongres II IPKANI sebagai pemegang kekuasaan tertinggi mempunyai wewenang untuk mengesahkan Program Umum Empat Tahun IPKANI Periode Tahun 2013 – 2016; bahwa sehubungan dengan itu perlu diterbitkan Keputusan Kongres II IPKANI tentang Program Umum Empat Tahun IPKANI PERIODE TAHUN 2013 – 2016. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298); Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660); Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
6.
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018); dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/19/M.PAN/10/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya.
Memperhatikan : Saran dan pendapat peserta yang dikemukakan dalam Kongres II IPKANI MEMUTUSKAN: Menetapkan Pertama
Kedua
Ketiga
: Program Umum Empat Tahun IPKANI; : Mengesahkan Program Umum Empat Tahun IPKANI masa bakti 2013 2016 sebagaimana tercantum dalam keputusan ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini. : Menugasi Pengurus Pusat IPKANI masa bakti 2013 - 2016 untuk melaksanakan Program Umum Empat Tahun tersebut diktum Pertama dengan menjabarkan ke dalam Program Kerja Tahunan, dan mempertanggung jawabkan pelaksanaannya kepada Kongres III IPKANI. : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Bogor Pada tanggal : 29 November 2012 SIDANG PLENO IKATAN PENYULUH PERIKANAN INDONESIA PIMPINAN SIDANG,
Ketua,
Wakil Ketua,
Sekretaris,
ttd,
ttd,
ttd,
Ir. Akmal Syukri
Yoelan Palemba, S.Pi
Marwah Nompo, S.Pi., M.Si
LAMPIRAN 1. KEPUTUSAN KONGRES II IKATAN PENYULUH PERIKANAN INDONESIA NOMOR : 06/KGR II/IPKANI/XI/2012 TANGGAL : 29 NOVEMBER 2012
PROGRAM UMUM EMPAT TAHUN IKATAN PENYULUH PERIKANAN INDONESIA (PERIODE TAHUN 2013 – 2016) I. BIDANG ORGANISASI 1. Memperkuat konsolidasi organisasi di semua jajaran untuk meningkatkan disiplin dan tertib organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IPKANI. 2. Memperjelas struktur dan sekretariat organisasi di tingkat Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengurus Daerah, dan Dewan Pengurus Cabang di ikuti dengan upaya melengkapi sarana dan prasarana kerja organisasi. 3. Menyusun mekanisme pembentukan dan pengukuhan di Dewan Pengurus Daerah dan Dewan Pengurus Cabang. 4. Sinkronisasi tata hubungan kerja antara Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengurus Daerah, dan Dewan Pengurus Cabang. 5. Menetapkan Sapta Etika Penyuluh Perikanan sebagai Kode Etik Penyuluh Perikanan. 6. Monitoring dan evaluasi program kerja Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengurus Daerah, dan Dewan Pengurus Cabang. II. BIDANG USAHA DAN DANA 1. Mengoptimalkan dana organisasi dari iuran anggota dan penggalangan dana yang bersifat tidak mengikat dari pihak lain sepanjang tidak bertentangan AD/ART. 2. Menumbuhkembangkan kegiatan usaha dan dana di tingkat Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengurus Daerah, dan Dewan Pengurus Cabang sesuai dengan AD/ART. 3. Mengupayakan bantuan dana dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. 4. Memotivasi anggota agar berpartisipasi dan membantu pengembangan koperasi, kelompok usaha atau institusi ekonomi pelaku utama/pelaku usaha bidang perikanan untuk memajukan usaha dan meningkatkan pendapatannya. III. BIDANG HUKUM 1. Mendorong anggota untuk ikut mensosialisasikan peraturan di bidang kelautan dan perikanan. 2. Berperan aktif dalam penyusunan draft regulasi dan pengawasan pelaksanaan kebijakan tentang penyuluhan perikanan bersama instansi pembina. 3. Mengupayakan perlindungan hukum bagi anggota dalam bentuk konsultasi hukum dan advokasi.
IV. BIDANG ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 1. Memotivasi dan memfasilitasi anggota untuk lebih aktif berusaha menuntut penguasaan perkembangan ilmu dan teknologi, khususnya dalam bidang kelautan dan perikanan; 2. Menyelenggarakan atau berperan aktif dalam setiap forum pertemuan ilmiah yang berkaitan dengan bidang kelautan dan perikanan; 3. Memfasilitasi anggota dengan pihak terkait dalam pelaksanaan kaji terap teknologi kelautan dan perikanan; dan 4. Membantu anggota yang melakukan kegiatan usaha perikanan dalam bimbingan pengetahuan dan teknologi. V. BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI 1. Berperan aktif dalam penyebaran informasi bidang perikanan dan organisasi penyuluh perikanan kepada anggota dan masyarakat, baik melalui media massa maupun penerbitan organisasi penyuluh perikanan. 2. Mengembangkan jalur komunikasi yang praktis dan kontinyu antar Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengurus Daerah, Dewan Pengurus Cabang dan Anggota termasuk membuat website dan blog. 3. Membantu mensosialisasikan program dan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta mensosialisasikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. VI. BIDANG KERJASAMA 1. Berperan aktif dalam mengakses informasi permodalan antara lembaga keuangan dan pelaku utama/pelaku usaha. 2. Memperluas hubungan dan kerja sama dengan organisasi profesi dan kemasyarakatan lainnya. 3. Melakukan kerjasama dengan semua stakeholder di bidang perikanan dalam peningkatan produksi berwawasan lingkungan, keamanan pangan, konservasi sumberdaya pesisir dan laut. 4. Mengembangkan kompetensi dan profesionalisme penyuluh perikanan melalui kerjasama dengan pemerintah dan organisasi profesi. VII. BIDANG PENGABDIAN MASYARAKAT 1. Mengembangkan model penyuluhan perikanan partisipatif. 2. Memperkuat kelembagaan kelompok, asosiasi pelaku utama/pelaku usaha dalam satu kawasan wilayah. 3. Koordinasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan. 4. Menumbuhkembangkan semangat cinta bahari dan pelestarian sumberdaya perairan bagi masyarakat dan khususnya generasi muda, sehingga mereka mau dan mampu mengelola, memanfaatkan, dan melestarikannya. 5. Berperan aktif dalam melaksanakan bakti sosial yang langsung bersentuhan dengan kegiatan masyarakat pelaku utama/pelaku usaha perikanan.
VIII. PROGRAM LAINNYA 1. Pembuatan dan penetapan atribut resmi organisasi IPKANI, antara lain berupa baju batik dan jaket. 2. Mengupayakan keberadaan penyuluh perikanan di setiap kawasan sesuai potensi wilayah. 3. Memfungsikan Kartu Tanda Anggota sebagai alat untuk mendapatkan kemudahan dalam mengakses IPTEK dengan lembaga/instansi terkait. 4. Menginventarisir asset organisasi. Ditetapkan di : Bogor Pada tanggal : 29 November 2012 SIDANG PLENO IKATAN PENYULUH PERIKANAN INDONESIA PIMPINAN SIDANG, Ketua,
Wakil Ketua,
Sekretaris,
ttd,
ttd,
ttd,
Ir. Akmal Syukri
Yoelan Palemba, S.Pi
Marwah Nompo, S.Pi., M.Si
