PERATURAN KEPALA BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG DAN BEKASI NOMOR : SK.55/AJ.206/BPTJ-2017 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PERMUKIMAN DI WILAYAH JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG DAN BEKASI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, KEPALA BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG DAN BEKASI, Menimbang
: a.
bahwa dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, telah mengatur Angkutan Pemukiman yang merupakan bagian dari Pelayanan Angkutan Orang Dengan Tujuan Tertentu;
b.
bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi
tentang
Permukiman
Di
Penyelenggaraan Wilayah
Tangerang dan Bekasi.
Jakarta,
Angkutan
Bogor,
Depok,
Mengingat
: 1.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan
Angkutan
Jalan
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 2.
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
3.
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan;
5.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
6.
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
7.
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 28 Tahun 2015;
8.
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 32 Tahun 2016
tentang
Penyelenggaraan
Angkutan
Orang
Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;
9.
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 66 Tahun 2016
tentang
Perhubungan
Pendelegasian Kepada
Wewenang
Kepala
Badan
Menteri Pengelola
Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN KEPALA BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG DAN BEKASI TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PERMUKIMAN DI WILAYAH JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG DAN BEKASI. Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan; 2. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang
digunakan
keberangkatan,
untuk menaikan
mengatur dan
kedatangan
menurunkan
dan orang
dan/atau barang serta, perpindahan moda angkutan; 3. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum; 4. Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain Pengemudi dan awak Kendaraan 5. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran;
6. Mobil Bus Besar adalah Kendaraan bermotor angkutan orang yang beratnya lebih dari 8.000 (delapan ribu) kilogram sampai dengan 16.000 (enam belas ribu) kilogram, panjang lebih dari 9.000 (sembilan ribu) milimeter sampai 12.000 (dua belas ribu) milimeter, lebar tidak lebih 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter dan tinggi kendaraan tidak lebih 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter dan tidak lebih dari 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar kendaraan; 7. Mobil Bus Sedang adalah Kendaraan bermotor angkutan orang yang beratnya lebih dari 5.000 (lima ribu) kilogram sampai dengan 8.000 (delapan ribu) kilogram, panjang maksimal 9.000 (sembilan ribu) milimeter lebar tidak lebih 2.100 (dua ribu seratus) milimeter dan tinggi kendaraan tidak lebih 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar kendaraan; 8. Kepala
Badan
adalah
Kepala
Badan
Pengelola
Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek); 9. Direktur adalah Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. Pasal 2 Peraturan ini dibuat dengan maksud dan tujuan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan angkutan permukiman di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Pasal 3 Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan ini meliputi: a. Perizinan Angkutan Permukiman.
b. Standar pelayanan angkutan permukiman; c. Standar spesifikasi teknis angkutan permukiman. Pasal 4 (1)
Angkutan
Permukiman
merupakan
pelayanan
angkutan tidak dalam trayek yang melayani dari kawasan permukiman ke beberapa titik tujuan pusat kegiatan; (2)
Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
pusat
perkantoran,
pusat
perdagangan,
dan/atau kawasan industri. Pasal 5 Angkutan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut : a. khusus
mengangkut
penumpang
dari
kawasan
permukiman ke pusat kegiatan; b. memiliki waktu perjalanan tetap dan teratur yang ditentukan oleh perusahaan angkutan; c. tidak singgah di terminal; d. tidak menaikkan penumpang dalam perjalanan; e. tarif dikenakan perpenumpang perjalanan; f.
kendaraan yang digunakan untuk pelayanan angkutan permukiman meliputi : 1)
mobil bus besar ; dan/atau
2)
mobil bus sedang.
g. kendaraan
menggunakan
tanda
nomor
kendaraan
bermotor dengan warna dasar kuning dengan tulisan hitam.
Pasal 6 Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan angkutan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut : a.
dilengkapi tanda khusus berupa stiker dengan huruf kapital dan tebal dengan tulisan yang menyatakan nama kawasan ”PERMUKIMAN” yang ditempatkan pada badan kendaraan sebelah kiri dan kanan;
b.
logo dan nama perusahaan yang ditempatkan pada pintu depan bagian tengah sebelah kiri dan kanan;
c.
tanda jati diri pengemudi yang ditempatkan pada dashboard kendaraan, yang dikeluarkan oleh masingmasing perusahaan angkutan;
d.
dilengkapi
dokumen
kendaraan
telah
memenuhi
persyaratan teknis dan laik jalan; e.
dilengkapi dokumen perjalanan yang sah, berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Kartu Uji dan Kartu Pengawasan;
f.
mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan masyarakat yang diletakkan pada bagian dalam dan bagian luar kendaraan. Pasal 7
(1)
Untuk
menyelenggarakan
perusahaan
angkutan
angkutan
umum
wajib
permukiman, memiliki
Izin
Penyelenggaraan Angkutan Permukiman. (2)
Pemberian Izin dikenakan biaya sebagai Penerimaan Negara
Bukan
Pajak
perundang-undangan.
sesuai ketentuan peraturan
Pasal 8 Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus berbentuk badan hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang meliputi : a. Badan Usaha Milik Negara; b. Badan Usaha Milik Daerah; c. Perseroan Terbatas; atau d. Koperasi. Pasal 9 (1) Izin Penyelenggaraan Angkutan Permukiman diberikan oleh Kepala Badan. (2) Untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan Angkutan Permukiman
sebagaimana
Perusahaan
Angkutan
dimaksud
Umum
pada
wajib
ayat(1),
memenuhi
persyaratan : a. memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan bermotor dengan
dibuktikan
dengan
STNK
atas
nama
perusahaan dan Surat Tanda Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor; b. Memiliki tempat penyimpanan kendaraan (pool); c. Menyediakan (bengkel)
fasilitas
yang
pemeliharaan
dibuktikan
dengan
kendaraan dokumen
kepemilikan atau perjanjian kerjasama dengan pihak lain; d. Memperkerjakan pengemudi yang memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) Umum sesuai golongan Kendaraan.
Pasal 10
(1)
Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berupa dokumen kontrak dan/atau kartu elektronik yang terdiri atas : a. surat Keputusan Izin Penyelenggaraan Angkutan Permukiman; b. surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban melayani angkutan sesuai dengan izin yang diberikan; dan c. kartu pengawasan.
(2)
Surat
keputusan
Izin
Penyelenggaraan
Angkutan
Permukiman dan surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban melayani angkutan sesuai dengan izin yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan kepada Pimpinan Perusahaaan Angkutan Umum dan Berlaku selama 5 (lima) tahun. (3)
kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan dokumen perizinan yang melekat pada setiap kendaraan
Bermotor Umum dan wajib
diperbaharui setiap 1 (satu) tahun sejak diterbitkan kartu pengawasan. Pasal 11 (1)
Surat
keputusan
Izin
Penyelenggara
Angkutan
Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a meliputi : a. surat keputusan izin, paling sedikit memuat : 1)
nomor surat keputusan;
2)
jenis pelayanan;
3)
nama perusahaan;
4)
nomor induk perusahaan;
5)
nama pimpinan perusahaan;
6)
alamat perusahaan;
7)
masa berlaku izin.
b. surat keputusan pelaksanaan izin, paling sedikit memuat : 1)
nomor surat keputusan;
2)
jenis pelayanan;
3)
nama perusahaan;
4)
jumlah kendaraan yang diizinkan;
5)
masa berlaku izin;
6)
asal dan tujuan.
c. lampiran surat keputusan berupa daftar kendaraan, paling sedikit memuat :
(2)
1)
nomor surat keputusan;
2)
nama dan domisili perusahaan;
3)
merk pabrik;
4)
tahun pembuatan;
5)
daya angkut orang;
6)
asal dan tujuan;
7)
nomor rangka kendaraan bermotor;
8)
nomor uji berkala kendaraan bermotor.
Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b ditandatanggani pemohon di atas meterai yang dibubuhi cap/stempel perusahaan.
(3)
Kartu pengawasan (KP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, paling sedikit memuat : 1)
nomor surat keputusan;
2)
nomor induk kendaraan;
3)
nama perusahaan;
4)
masa berlaku Kartu Pengawasan;
5)
asal dan tujuan;
6)
tanda nomor kendaraan;
7)
nomor rangka kendaraan bermotor;
8)
nomor uji kendaraan bermotor;
9)
daya angkut orang;
10) daya angkut bagasi;
(4)
Surat Keputusan Izin, Surat Pelaksanaan Keputusan Izin, Kartu Pengawasan (KP), sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini. Pasal 12
Perusahaan angkutan umum yang telah mendapat Izin Penyelenggaraan
Angkutan
Permukiman
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 wajib : a. mengoperasikan kendaraan sesuai dengan izin yang diberikan; b. mematuhi ketentuan standar pelayanan minimal; c. melaksanakan sistem manajemen keselamatan; d. menerbitkan bukti pembayaran kepada pengguna jasa; e. melaporkan
kegiatan
penyelenggaraan
angkutan
permukiman setiap tahun kepada Kepala Badan; f.
melaporkan kepengurusan
apabila badan
terjadi
perubahan
hukum
atau
hukum.
Pasal 13
susunan
domisili
badan
(1)
Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, Perusahaan angkutan umum yang telah mendapat Izin Penyelenggaraan Angkutan Permukiman harus melengkapi dan memenuhi persyaratan: a. Standar Pelayanan; b. Standar Spesifikasi Teknis Kendaraan.
(2)
Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. Keamanan, kendaraan harus dilengkapi dengan : 1) GPS (Global Positioning System) atau peralatan yang mempunyai fungsi sejenis; 2) Kamera Perekam (CCTV); b. Keselamatan, meliputi pengaturan mengenai: 1) Kondisi fisik, Kompetensi dan Jam Istirahat pengemudi; 2) Pengecekan kelaikan kendaraan. c. Kenyamanan, harus memenuhi ketentuan : 1) Faktor muat penumpang; 2) Konfigurasi Tempat Duduk; 3) Stiker Pengaduan Penumpang (151); 4) Fasilitas Pengisian baterai telepon genggam; 5) Lampu Penerangan Interior; 6) Toilet. d. Keterjangkauan,
kendaraan
harus
dilengkapi
dengan : 1) Display Elektronik; 2) Rincian waktu operasi. e. Kesetaraan, Perusahaan menyediakan pelayanan bagi penyandang disabilitas. f.
Keteraturan, memberikan:
pelayanan
dilakukan
dengan
1) Waktu operasi yang pasti sesuai permintaan penumpang di permukiman yang dilayani; 2) Alat pembayaran elektronik. (3)
Standar Spesifikasi Teknis Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. desain dan kinerja bus; b. aksesibilitas penumpang di dalam bus; c. interior kendaraan, sistem keluar dan masuk; d. komunikasi; e. fasilitas untuk penumpang dengan
kebutuhan
khusus; dan f. (4)
kompartemen pramudi.
Rincian Standar Pelayanan dan Standar Spesifikasi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran keputusan ini. Pasal 14
Permohonan Izin Penyelenggaraan Angkutan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat berupa: a. Izin bagi pemohon baru; b. Pembaharuan masa berlaku Izin, terdiri dari: 1) Pembaharuan masa berlaku Izin Penyelenggaraan Angkutan Permukiman; 2) Pembaharuan masa berlaku kartu pengawasan. c. Perubahan dokumen Izin, terdiri atas: 1) Perubahan (penambahan/pengurangan) asal tujuan pelayanan; 2) Penambahan kendaraan; 3) Penggantian dokumen perizinan yang hilang atau rusak;
4) Perubahan pengurus perusahaan; 5) Penggantian kendaraan atau peremajaan kendaraan. Pasal 15 (1)
Permohonan Izin angkutan permukiman bagi pemohon baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a diajukan kepada Kepala Badan dengan melengkapi: a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir; b. Bukti pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; c. Tanda Daftar Perusahaan; d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan; e. Surat
keterangan
domisili
perusahaan
yang
dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang; f.
Memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan (pool) yang memenuhi persyaratan teknis dan memiliki izin dari Pemerintah Daerah yang ditunjukan dengan Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
g. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk memenuhi seluruh
kewajiban
sebagai
pemegang
Izin
peyelenggaraan angkutan permukiman, bermaterai dan ditandatangani pimpinan perusahaan; h. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu
menyediakan
fasilitas
pemeliharaan
kendaraan bermotor. i.
Perjanjian kerjasama dengan pengelola permukiman yang akan dilayani;
j.
Perjanjian kerjasama dengan pengelola tempat parkir kendaraan di tujuan perjalanan.
(2)
Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai telah memenuhi persyaratan, Kepala Badan memberikan surat persetujuan.
(3)
Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar bagi pemohon untuk dipergunakan dalam proses pengajuan penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Umum oleh dinas yang membidangi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sesuai domisili perusahaan.
(4)
Rekomendasi
penerbitan
Surat
Tanda
Nomor
Kendaraan (STNK) Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja. (5)
Setelah mendapatkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk kendaraan
baru
cukup
menyampaikan
Salinan
Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) kendaraan bermotor dan STNK Angkutan Umum dan untuk kendaraan bukan
baru
harus
melampirkan
Salinan
STNK
Angkutan Umum dan kartu lulus uji berkala. (6)
Setelah dipenuhinya STNK Angkutan Umum dan SRUT untuk kendaraan baru dan Salinan STNK Angkutan Umum dan kartu lulus uji berkala untuk kendaraan bukan baru, dinas yang membidangi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan pada lokasi asal
dan
tujuan
pelayanan
menerbitkan
surat
pengantar realisasi penerbitan izin kepada Kepala Badan. (7)
Dalam
hal
permohonan
yang
diajukan
pemohon
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Kepala
Badan
menerbitkan
Surat
Keputusan
Izin
Penyelenggaraan Angkutan Permukiman beserta Kartu Pengawasan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima secara lengkap. (8)
Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi persyaratan, Kepala Badan menerbitkan surat penolakan disertai alasan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap. Pasal 16
(1)
Permohonan
pembaharuan
masa
berlaku
izin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b angka 1) diajukan kepada Kepala Badan Pengelola, dilengkapi dengan laporan pelayanan angkutan permukiman yang izinnya diperbaharui. (2)
Permohonan
perpanjangan
masa
berlaku
izin
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan administratif. (3)
Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain: a. Surat permohonan pembaharuan masa berlaku izin: b. Salinan surat keputusan
Izin
Penyelenggaraan
Angkutan Permukiman yang telah dimiliki; c. Salinan STNK yang masih berlaku atas nama perusahaan; dan d. Salinan buku lulus uji berkala kendaraan yang masih berlaku.
(4)
Dalam
hal
permohonan
yang
diajukan
pemohon
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Kepala Badan
memberikan
Surat
keputusan
Izin
Penyelenggaraan Angkutan Permukiman yang telah diperbaharui paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap. (5)
Dalam
hal
permohonan
yang
diajukan
pemohon
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Kepala Badan memberikan Surat Penolakan disertai alasan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen diterima permohonan diterima secara lengkap. Pasal 17 (1)
Permohonan
pembaharuan
masa
berlaku
Kartu
Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b angka 2) diajukan kepada Kepala Badan dengan dilengkapi persyaratan administratif. (2)
Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: a. Surat permohonan pembaharuan masa berlaku kartu pengawasan; b. Salinan
surat
keputusan
Izin
penyelenggaran
angkutan permukinan yang telah dimiliki; c. Salinan STNK yang masih berlaku atas nama perusahaan; dan d. Salinan bukti lulus uji berkala kendaraan yang masih berlaku.
(3)
Dalam
hal
permohonan
yang
diajukan
pemohon
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Kepala
Badan memberikan Kartu Pengawasan yang telah diperbaharui paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap. (4)
Dalam
hal
permohonan
yang
diajukan
pemohon
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Kepala Badan memberikan Surat Penolakan disertai alasan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen diterima permohonan diterima secara lengkap. Pasal 18 (1)
Permohonan
perubahan
dokumen
izin
untuk
perubahan asal-tujuan lintas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c angka 1) diajukan kepada Kepala Badan,dilengkapi dengan persyaratan administratif, antara lain: a. Surat permohonan perubahan asal-tujuan lintas pelayanan; b. Salinan Surat Keputusan Izin penyelenggaraan angkutan permukinan yang telah dimiliki; c. Perjanjian
kerjasama
dengan
pengelola
permukiman yang akan dilayani; d. Perjanjian kerjasama dengan pengelola tempat parkir kendaraan di tujuan perjalanan. (2)
Untuk permohonan penambahan asal-tujuan lintas pelayanan,
dalam
hal
permohonan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dinilai telah memenuhi persyaratan,
Kepala
Badan
memberikan
surat
persetujuan. (3)
Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar bagi pemohon untuk dipergunakan
dalam proses pengajuan penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Umum oleh dinas yang membidangi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sesuai domisili perusahaan. (4)
Rekomendasi
penerbitan
Surat
Tanda
Nomor
Kendaraan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja. (5)
Setelah mendapatkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk kendaraan baru cukup menyampaikan Salinan SRUT kendaraan bermotor dan STNK Angkutan Umum dan untuk kendaraan bukan baru harus melampirkan Salinan STNK Angkutan Umum dan kartu lulus uji berkala.
(6)
Setelah dipenuhinya Surat Tanda Nomor Kendaraan Umum dan SRUT untuk kendaraan baru dan Salinan STNK dan kartu lulus uji berkala untuk kendaraan bukan baru, dinas yang membidangi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan pada lokasi asal dan tujuan pelayanan baru menerbitkan surat pengantar realisasi penerbitan izin kepada Kepala Badan.
(7)
Dalam
hal
permohonan
yang
diajukan
pemohon
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Kepala Badan
menerbitkan
Surat
Keputusan
Izin
Penyelenggaraan Angkutan Permukiman beserta Kartu Pengawasan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima secara lengkap.. (8)
Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi persyaratan, Kepala Badan
menerbitkan surat penolakan disertai alasan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap. Pasal 19 (1)
Permohonan
perubahan
dokumen
izin
untuk
penambahan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c angka 2) diajukan kepada Kepala Badan, dilengkapi dengan laporan pelayanan angkutan permukiman yang dilayani. (2)
Permohonan penambahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan administratif.
(3)
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain: a. Surat permohonan penambahan kendaraan; b. Salinan Surat Keputusan Izin penyelenggaraan angkutan pemukinan yang telah dimiliki; c. Salinan surat keterangan domisili perusahaan.
(4)
Dalam
hal
permohonan
yang
diajukan
pemohon
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, Kepala Badan memberikan Surat Persetujuan Penambahan Kendaraan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap. (5)
Dalam
hal
permohonan
yang
diajukan
pemohon
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Kepala Badan memberikan Surat Penolakan disertai alasan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima. (6)
Surat
persetujuan
penambahan
kendaraan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar
bagi pemohon untuk dipergunakan dalam proses pengajuan persetujuan atau rekomendasi penguningan oleh dinas yang membidangi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sesuai domisili pemohon. (7)
Surat Persetujuan atau rekomendasi penguningan plat nomor sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
(8)
Setelah
mendapatkan
tanda
nomor
kendaraan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk kendaraan baru hanya menyampaikan Salinan SRUT kendaraan bermotor dan Salinan STNK. (9)
Untuk kendaraan bukan baru harus melampirkan Salinan STNK dan Salinan kartu lulus uji berkala.
(10)
Dalam
hal
memberikan
permohonan Izin
disetujui,
Kepala
Penyelenggaraan
Badan
Angkutan
Permukiman beserta Kartu Pengawasan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya dokumen secara lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 20 (1)
Permohonan perubahan untuk penggantian dokumen izin yang hilang atau rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c angka 3) diajukan kepada Kepala Badan, dilengkapi dengan laporan kehilangan dokumen dari pihak Kepolisian Republik Indonesia atau dokumen perizinan yang rusak.
(2)
Permohonan penggantian dokumen perizinan yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
a. Surat permohonan penggantian dokumen yang hilang atau rusak; b. Salinan Surat Keputusan Izin Penyelenggaraan Angkutan Permukiman yang telah dimiliki dan masih berlaku; c. Surat dari Kepolisian untuk dokumen yang hilang dan bukti pengumuman terhadap dokumen yang hilang di media massa; d. Melampirkan bukti dokumen yang rusak. (3)
Dalam
hal
permohonan
disetujui,
Kepala
Badan
memberikan dokumen penggantian perizinan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya dokumen secara lengkap. Pasal 21 (1)
Permohonan
perubahan
pengurus
perusahaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c angka 4) diajukan kepada Kepala Badan, dilengkapi dengan laporan perubahan pengurus perusahaan. (2)
Permohonan sebagaimana
perubahan dimaksud
pengurus
pada
perusahaan
ayat (1),
dilengkapi
dengan: a. Akte
perubahan
badan
hukum
yang
telah
mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; b. Salinan Surat Keputusan Izin Penyelenggaraan Angkutan Permukiman yang telah dimiliki; c. Surat keterangan domisili perusahaan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
d. Surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh
kewajiban
sebagai
pemegang
Izin
Penyelenggaraan Angkutan Permukiman. (3)
Dalam
hal
permohonan
disetujui,
Kepala
Badan
memberikan dokumen penggantian perizinan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya dokumen secara lengkap berupa: a. Surat Keputusan Izin Penyelenggaraan Angkutan Permukiman; b. Surat keputusan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Permukiman; c. Lampiran
surat
keputusan
pelaksanaan
Izin
Penyelenggaraan Angkutan Permukiman; d. Kartu pengawasan kendaraan. (4)
Sebelum Izin Penyelenggaraan Angkutan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada pemohon, terlebih dahulu wajib menyerahkan Izin Penyelenggaraan Angkutan Permukiman yang lama. Pasal 22
(1)
Permohonan penggantian kendaraan atau peremajaan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c angka 5) diajukan kepada Kepala Badan dilengkapi dengan persyaratan administratif.
(2)
Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut: a. Surat permohonan penggantian kendaraan atau peremajaan kendaraan; b. Salinan Surat Keputusan Izin Penyelenggaraan Angkutan Permukiman;
c. Salinan STNK kendaraan pengganti; d. Salinan kartu bukti lulus uji berkala kendaraan pengganti. (3)
Dalam hal permohonan disetujui, kepada Kepala Badan memberikan dokumen penggantian perizinan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanaya dokumen secara lengkap, berupa: a. Lampiran Surat Kerja keputusan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Permukiman; b. Kartu pengawasan kendaraan.
(4)
Sebelum Izin Penyelenggaraan Angkutan Permukiman sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(3)
diberikan,
pemohon wajib terlebih dahulu menyerahkan Izin Penyelenggaraan Angkutan Permukiman yang lama. Pasal 23 (1)
Pemberian
Izin
Penyelenggaraan
Angkutan
Permukiman, dilaksanakan melalui: a. Lelang; atau b. Seleksi. (2)
Pemberian Izin Penyelenggaraan Angkutan Permukiman melalui pelelangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada yang telah memenuhi persyaratan administratif.
(3)
Pemberian Izin Penyelenggaraan Angkutan Permukiman melalui seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan setelah memenuhi persyaratan administrasi dan dilakukan untuk: a. Perusahaan Angkutan Umum yang telah memiliki izin diwilayah tersebut;
b. Perpanjangan
Izin
Penyelenggaraan
Angkutan
Permukiman. Pasal 24 (1)
Pelelangan pembukaan layanan baru atau penambahan jumlah kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diumumkan melalui website, papan pengumuman, dan/atau media massa paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum pendaftaran pelelangan.
(2)
Pengumuman pelelangan pembukaan layanan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Rencana kebutuhan kendaraan angkutan permukiman
(3)
Pengumuman pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Badan.
(4)
Pengumuman pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. Lokasi kota yang akan dilayani; b. Jumlah kebutuhan kendaraan; c. Jenis kendaraan dan spesifikasi kendaraan; d. Standar pelayanan minimal.
(5)
Berdasarkan
penilaian
terhadap
pemenuhan
persyaratan administrasi dan pemenuhan standar pelayanan minimal, dilakukan pemilihan pemenang yang mempunyai nilai tertinggi. (6)
Pemenang pelelangan terhadap pembukaan layanan baru sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) diumumkan melalui website, papan pengumuman dan/atau media massa.
(7)
Terhadap pemenang pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan Izin Penyelenggaraan Angkutan
Permukiman yang berupa dokumen kontrak dan/atau kartu elektronik. Pasal 25 (1)
Direktur melakukan penilaian persyaratan administrasi dan
teknis
terhadap
persyaratan
masing-masing
pemohon dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Badan. (2)
Terhadap penilaian persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan memberikan persetujuan atau penolakan izin kepada pemohon paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima.
(3)
Kepala Badan memberikan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan alasan serta rekomendasi penyempurnaan kepada pemohon. Pasal 26
Pelanggaran terhadap peraturan ini diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 27 Direktur melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini.
Pasal 28 Perusahaan
Angkutan
Umum
yang
saat
ini
menyelenggarakan kegiatan Angkutan Permukiman tetap beroperasi dan wajib menyesuaikan dengan Peraturan ini dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan ini b0erlaku efektif. Pasal 29 Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Januari 2017 KEPALA BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG DAN BEKASI ttd ELLY ADRIANI SINAGA SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada: 1. Menteri Perhubungan; 2. Kepala Kepolisian Republik Indonesia; 3. Gubernur DKI Jakarta; 4. Gubernur Jawa Barat; 5. Gubernur Banten; 6. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan; 7. Direktur Jenderal Perhubungan Darat; 8. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi di wilayah Jabodetabek; 9. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota di wilayah Jabodetabek.
LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TENGERANG DAN BERKASI NOMOR : SK.55/AJ.206/BPTJ-2017 TANGGAL : 10 Januari 2017 I.
STANDAR PELAYANAN ANGKUTAN PERMUKIMAN
No.
1.
Jenis
Uraian
Fungsi
Indikator
Nilai/Ukuran/ Jumlah
KEAMANAN a. GPS (Global Positioning System)
Penanda lokasi kendaraan Sebagai Ketersediaan. pada saat dioperasikan instrumen untuk meningkatkan tingkat keamanan baik untuk penumpang mupun kendaraan/ pengemudi itu sendiri
Harus tersedia.
b. Kamera Perekam (CCTV)
Kamera yang merekam Sebagai perekam Ketersediaan. kegiatan di dalam Bus pada kegiatan di saat beroperasi dalam kendaraan pada saat beroperasi yang berfungsi untuk meningkatkan keamanan atau pada saat ada barang penumpang yang tertinggal
Harus tersedia.
Keterangan
No. 2.
Jenis
Uraian
Fungsi
Indikator
Nilai/Ukuran/ Jumlah
KESELAMATAN a. Pengemudi 1) Kondisi fisik
Pengemudi dalam keadaan sehat fisik dan mental.
Sebagai bukti pengemudi dalam keadaan sehat
Sehat.
Surat keterangan berbadan sehat dari dokter setiap 6 (enam) bulan sekali
2) Kompetensi.
Pengemudi memiliki pengetahuan mengenali rute pelayanan, tanggap darurat, dan pelayanan.
Sebagai bukti pengemudi mengerti etika berlalulintas
Telah mengikuti pelatihan.
Mengikuti pelatihan/pen yegaran paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
3) Jam Istirahat
Pengemudi wajib istirahat paling lama 15 (limabelas) menit setelah mengemudikan kendaraan selama 2 jam berturutturut.
Wajib menjaga agar kondisi pengemudi tetap prima.
Kondisi pengeudi prima.
Diterapkannya , jam istirahat pengemudi.
Prosedur pengecekan kelaikan kendaraan sebelum beroperasi.
Untuk SOP memastikan pemeriksaan. bahwa kendaraan dalam siap guna operasi (SGO).
b. Pengecekan kelaikan kendaraan sebelum beroperasi.
Harus tersedia untuk setiap kendaraan.
Keterangan
No. 3.
Jenis
Indikator
Nilai/Ukuran/ Jumlah
Uraian
Fungsi
a. Kapasitas angkut
Jumlah penumpang sesuai dengan kapasitas angkut / daya angkut sesuai dengan yang tertera dibuku uji.
Agar tersedia ruang gerak yang nyaman bagi penumpang pada saat berada pada dalam kendaraan.
Jumlah penumpang terangkut.
Paling tinggi 95% sesuai kapasitas angkut pada saat peak hour
b. Konfigurasi tempat duduk
Konfigurasi tempat duduk penumpang pada kendaraan 2.2 (dua kanan dan dua kiri) dengan recleaning seat (RS)
Untuk memberikan kenyamana pada penumpang.
Terpasang
Harus terpasang dan berfungsi dengan baik
c. Stiker pengaduan (151)
Terpasangnya stiker pengaduan untuk menginformasikan kepada penumpang nomor pengaduan konsumen 151
Untuk memberikan informasi pengaduan konsumen pada penumpang.
Terpasang
Terpasang
d. Fasilitas pengisian baterai telepon genggam/ handphone
Terdapat fasilitas yang dapat dipergunakan untuk mengisi daya baterai telepon genggam/ handphone (kontak listrik)
Dipergunakan oleh penumpang untuk mengisi daya baterai telepon genggam
Terpasang
Harus terpasang dan berfungsi dengan baik
e. Lampu penerangan interior
Terdapat lampu penerangan Digunakan yang digunakan untuk untuk membaca pada malam hari kepentingan penumpang pada saat malam hari
Terpasang
Harus terpasang dan berfungsi dengan baik
KENYAMANAN
Keterangan
No.
Jenis f. Toilet
4.
5.
Uraian
Fungsi
Indikator
Nilai/Ukuran/ Jumlah
Terpasangnya toilet untuk penumpang
Untuk dapat dipergunakan pada kondisi tertentu.
Terpasang
Harus terpasang dan berfungsi dengan baik
Display Elektronik
Display informasi kepada penumpang
Memberikan kemudahan informasi bagi penumpang
Terpasang
Harus terpasang dan berfungsi dengan baik
Rincian Waktu Operasi
Untuk menjamin keteraturan
Sebagai pedoman pada saat waktu pengoperasian
Tersedia
Harus tersedia
Pemberian prioritas naik/turun kendaraan
Diberikan bagi penumpang penyandang cacat, manusia usia Ianjut, anak-anak, maupun wanita hamil.
Kemudahan
KETERJANGKAUAN
KESETARAAN Pelayanan prioritas (Ramp Door)
Terlayani
Keterangan
No.
6.
Jenis
Uraian
Fungsi
Indikator
Nilai/Ukuran/ Jumlah
KETERATURAN Waktu operasi
Waktu operasi sesuai dengan permintaan masyarakat dikawasan permukiman
Untuk menjamin kebutuhan penumpang
Ketersediaan
Harus tersedia
Mesin electronic data capture (EDC)
Mesin electronic data capture (EDC) untuk pembayaran
Alat untuk menunjang sistem pembayaran elektronik (cashless)
Terpasang
Harus terpasang dan berfungsi dengan baik
Keterangan
II.
NO 1.
STANDAR SPESIFIKASI TEKNIS ANGKUTAN PERMUKIMAN
JENIS
NILAI/UKURAN
URAIAN
/JUMLAH/LETAK
KET.
DISAIN DAN KINERJA BUS a. Umur kendaraan
maksimum Umur maksimum kendaraan yang Maks. 10 tahun diizinkan untuk penyelenggaraan angkutan permukiman
b. Tampilan kendaraan
1) Warna cat untuk seluruh badan Warna merah hati dengan kode cat warna Catatan: kendaraan SN-IK Ungu Tua R3/R298 Standar terbatas pada desain livery (stripping dan warna) dan lay out dan tidak mengatur badan karoseri 2) Branding/nama Jabodetabek Residence Connexion 3) Nama perusahaan operator
c. Persyaratan teknis 1) Rangka Landasan kendaraan bermotor
(Operated By: PO……………………….) -
konstruksi menyatu, terpisah, atau sebagian menyatu sebagian terpisah dengan badan kendaraan
-
Dapat menahan seluruh beban getaran dan goncangan Kendaraan berikut muatannya sebesar JBB atau JBKB
-
Tahan terhadap korosi
-
Dilengkapi dengan alat pengait di bagian depan dan bagian belakang kendaraan bermotor
2) Motor Penggerak
-
daya untuk mendaki jalan tanjakan dengan sudut kemiringan minimum 8 (delapan derajat) dengan kecepatan minimum 20 km/jam pada segala kondisi jalan;
-
Motor penggerak dapat dihidupkan dari tempat duduk pengemudi;
-
Motor penggerak kendaraan bermotor tanpa kereta gandengan atau kereta tempelan harus memiliki perbandingan antara daya dan berat total kendaraan berikut muatannya paling sedikit sebesar 4,50kw setiap 1.000 (seribu) kilogram dari JBB atau JBKB;
-
Motor penggerak pada kendaraan bermotor yang digunakan untuk menarik kereta gandengan, kereta tempelan, bus tempel dan bus gandeng, harus memiliki perbandingan antara daya dan berat total kendaraan berikut muatannya paling sedikit sebesar 5,50 (lima koma lima puluh) kw setiap 1.000 (seribu) kilogram dari JBB atau JBKB
-
Dilengkapi dengan pre-cleaner asupan udara dan pemisah air untuk sistem bahan bakar transmisi. Termasuk semua sumber energi / bahan bakar, seperti bensin, listrik, gas, hybrid, dll. Akselerasi : 0-50km/h ≤30 detik, interpretasi akselerasi diukur dari bus tanpa muatan pada jalan . Test dilakukan dengan mengambil angka rata-rata percepatan dari test setiap arah yang dilakukan pada 2 arah di dalam periode 30 menit per arahnya. Jarak perjalanan terjauh tanpa
(motor bakar, motor listrik, kombinasi motor bakar dan motor listrik)
pengisian kembali bahan bakar ≥350km. 3) Sistem Pembuangan
-
(manifold, peredam suara, dan pipa pembuangan) -
Dirancang dan dibuat dari bahan yang cukup kuat Arah pipa pembuangan dibuat dengan posisi yang tidak mengganggu pengguna jalan lain
-
Asap dari hasil pembuangan tidak mengarah pada tangki bahan bakar atau roda sumbu belakang kendaraan bermotor
-
Pipa pembuangan tidak melebihi sisi samping atau sisi belakang kendaraan bermotor
-
Pipa pembuangan harus diarahkan ke atas, belakang atau sisi kanan disebelah belakang ruang penumpang dengan sudut kemiringan tertentu terhadap garis tengah kendaraan bermotor. Sistem pembuangan harus diarahkan ke arah belakang pada sisi kanan, untuk mobil bus.
-
Emisi gas buang diukur berdasarkan kandungan polutan yang dikeluarkan kendaraan bermotor. Kandungan polutan tidak melebihi ambang batas yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup
-
Insulasi kompartemen : non-flammable (anti api), material insulasi harus melindungi terhadap kebisingan dan panas. Material tahan api harus sesuai dengan ISO 3795 atau standar yang
setara dengannya.
4) Sistem Penerus Daya
-
Dapat dikendalikan dari tempat duduk pengemudi
-
Kendaraan Bermotor dapat bergerak maju dengan 1 (satu) atau lebih tingkat kecepatan
-
Kendaraan mundur
-
Ban – ban hidup harus memiliki adhesi yang cukup, baik pada jalan kering maupun jalan basah. Rancangan sumbu roda dan/atau gabungan sumbu roda berikut roda – rodanya harus memperhatikan kelas jalan yang akan dilalui
6) Sistem Suspensi
-
Sistem suspensi harus mampu menahan beban, getaran, dan kejutan. Suspensi udara/ Air suspension termasuk kapasitas kneeling . LB (Large Bus)/LBDD (Large Bus Double Decker) Air suspension. ECAS (Electronically Controlled Air Suspension) termasuk selflevelling. Kneeling pada pintu depan ≥60mm drop/lift, control oleh pengemudi dengan indikator /drive-off protection. Waktu kneel atau naik <8 detik
7) Sistem Alat Kemudi
-
Sistem alat kemudi harus dapat digerakkan dan kemudi atau stang kemudi dirancang dan dipasang dengan tidak membahayakan pengemudi.
-
Sistem
(Otomatis, manual, otomatis dan manual)
kombinasi
5) Sistem Roda-roda (roda – roda dan sumbu roda)
(roda kemudi/stang kemudi dan batang kemudi)
alat
Bermotor
kemudi
dapat
yang
bergerak
dilengkapi
dengan tenaga bantu harus dapat menurunkan kinerjanya menjadi sistem alat kemudi tanpa tenaga bantu atau manual apabila kendaraan bermotor tersebut bergerak dengan kecepatan tinggi 8) Sistem Rem
-
Kemampuan rem kendaraan harus lulus (passed) standar uji rolling brake di pusat pengujian kendaraan bermotor.
-
Sistem rem kendaraan mobil penumpang harus memenuhi standar sesuai dengan PM Nomor 26 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
-
Sistem Rem Utama:
-
-
-
Ditempatkan dekat dengan pengemudi dan dikendalikan oleh pengemudi
-
Bekerja pada semua roda kendaraan sesuai dengan besarnya beban pada masing-masing sumbu
Sistem Rem parkir: -
Dikendalikan dari ruang pengemudi dan mampu menahan posisi kendaraan dalam keadaan berhenti pada jalan datar, tanjakan, maupun turunan;
-
Dilengkapi dengan pengunci yang bekerja secara mekanis atau sistem lain sesuai perkembangan teknologi
Efisiensi sistem rem utama:
-
-
Sistem rem utama mobil penumpang, serendah rendahnya sebesar 60% pada daya kendali rem sebesar ≤ 500 newton (50 kg) dengan langkah gerakan pedal rem maksimum 100 milimeter dan pengereman sebanyak 12 kali,
-
2) Sistem rem utama bus serendahrendahnya sebesar 60% pada daya kendali rem sebesar ≤ 700 newton (70 kg) dengan langkah gerakan pedal rem maksimum 150 milimeter dan pengereman sebanyak 12 kali.
Efisiensi sistem rem parkir: Untuk kendaraan dengan kendali rem tangan -
mobil penumpang, efisiensinya ditentukan serendah-rendahnya sebesar 16 % pada gaya kendali rem tangan sebesar ≤ 400 Newton (40 kg)
-
mobil bus, efisiensinya ditentukan serendah-rendahnya sebesar 12 % pada gaya kendali rem tangan sebesar ≤ 500 Newton (50 kg)
-
Selain harus dilengkapi dengan rem utama dan rem parkir kendaraan bermotor dengan JBB lebih dari 7.000 (tujuh ribu) kilogram harus dilengkapi dengan rem pelambat.
-
Kendaraan untuk transportasi publik dilarang untuk bergerak lebih dari 5 km/ jam pada saat pintu belakang kendaraan dalam keadaan terbuka
atau saat dioperasikan 9) Sistem Lampu dan Alat Pemantul Cahaya
kneeling
system
Sistem lampu dan alat pemantul cahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i PP Nomor 55 Tahun 2012 meliputi: a.
Lampu utama dekat berwarna putih atau kuning muda;
b. Lampu utama jauh berwarna putih atau kuning muda; c.
Lampu penunjuk arah berwarna kuning tua dengan sinar kelap-kelip;
d. Lampu rem berwarna merah; e.
Lampu posisi depan berwarna putih atau kuning muda;
f.
Lampu merah;
g.
Lampu mundur dengan warna putih atau kuning muda;
posisi
belakang
berwarna
h. Lampu penerangan tanda nomor kendaraan bermotor di bagian belakang kendaraan berwarna putih; i.
Lampu isyarat peringatan bahaya berwarna kuning tua dengan sinar kelap-kelip;
j.
Lampu tanda batas dimensi kendaraan bermotor berwarna putih atau kuning muda untuk kendaraan bermotor yang lebarnya lebih dari 2.100 (dua ribu seratus) milimeter untuk bagian depan dan berwarna merah untuk bagian belakang;
k. Alat pemantul cahaya berwarna merah yang ditempatkan pada sisi kiri dan kanan bagian belakang kendaraan bermotor. -
Lampu utama dekat dan lampu utama jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 selain Sepeda Motor harus memenuhi persyaratan: berjumlah 2 kelipatannya;
-
(dua)
buah
atau
dipasang pada bagian depan Kendaraan Bermotor; dipasang pada ketinggian tidak melebihi 1.500 (seribu lima ratus) milimeter dari permukaan jalan dan tidak melebihi 400 (empat ratus) milimeter dari sisi bagian terluar Kendaraan; dan dapat memancarkan cahaya paling sedikit 40 (empat puluh) meter ke arah depan untuk lampu utama dekat dan 100 (seratus) meter ke arah depan untuk lampu utama jauh. Lampu penunjuk arah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c harus memenuhi persyaratan: berjumlah genap; dapat dilihat pada waktu siang dan malam hari oleh pengguna jalan lain; dipasang pada sisi kiri dan kanan bagian depan Kendaraan Bermotor dengan ketinggian tidak melebihi
-
-
1.500 (seribu lima ratus) milimeter; dan dipasang pada sisi kiri dan kanan bagian belakang Kendaraan Bermotor dengan ketinggian tidak melebihi 1.500 (seribu lima ratus) milimeter. Lampu rem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d selain Sepeda Motor, harus memenuhi persyaratan: berjumlah paling sedikit 2 (dua) buah; mempunyai kekuatan cahaya lebih besar dari lampu posisi belakang tetapi tidak menyilaukan bagi pengguna jalan lain; dan dipasang pada sisi kiri dan kanan bagian belakang Kendaraan Bermotor dengan ketinggian tidak melebihi 1.500 (seribu lima ratus) milimeter. (2) Dalam hal jumlah lampu rem lebih dari 2 (dua) buah, dapat ditempatkan di bagian atas belakang Kendaraan Bermotor bagian dalam atau luar. Lampu posisi depan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 huruf e selain Sepeda Motor, harus memenuhi persyaratan: berjumlah 2 (dua) buah; dipasang di bagian depan; dapat bersatu dengan lampu utama dekat; dipasang pada sisi kiri dan kanan bagian belakang Kendaraan Bermotor dengan ketinggian tidak melebihi 1.500 (seribu lima ratus) milimeter dan tidak menyilaukan pengguna jalan lain; dan
-
-
-
tepi terluar permukaan penyinaran lampu posisi depan, tidak melebihi 400 (empat ratus) milimeter dari sisi bagian terluar Kendaraan. Lampu posisi belakang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f selain Sepeda Motor, harus memenuhi persyaratan: berjumlah genap; dipasang pada ketinggian tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter di samping kiri dan kanan bagian belakang Kendaraan dan harus dapat dilihat pada malam serta tidak menyilaukan pengguna jalan lain; dan tepi terluar permukaan penyinaran lampu posisi belakang tidak melebihi 400 (empat ratus) milimeter dari sisi bagian terluar Kendaraan. Lampu mundur sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 huruf g harus memenuhi persyaratan: berjumlah paling banyak 2 (dua) buah; dipasang pada sisi kiri dan kanan bagian belakang Kendaraan Bermotor dengan ketinggian tidak melebihi 1.200 (seribu dua ratus) milimeter; tidak menyilaukan pengguna jalan lain; hanya menyala apabila penerus daya digunakan untuk posisi mundur; dan dilengkapi tanda bunyi mundur untuk Kendaraan dengan JBB lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram. Lampu penerangan tanda nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf h
dipasang di bagian belakang dan dapat menyinari tanda nomor Kendaraan Bermotor agar dapat dibaca pada jarak paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari belakang. - Lampu isyarat peringatan bahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf i menggunakan lampu penunjuk arah yang menyala secara bersamaan untuk kedua arah dengan sinar kelapkelip - Lampu tanda batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf j hanya dipersyaratkan bagi Kendaraan yang memiliki lebar lebih dari 2.100 (dua ribu seratus) milimeter. Lampu tanda batas dipasang di bagian depan dan bagian belakang sisi kiri atas dan sisi kanan atas. - Alat pemantul cahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf k harus memenuhi persyaratan: dipasang secara berpasangan; dapat dilihat oleh pengemudi Kendaraan lain yang berada di belakang Kendaraan pada malam hari dari jarak paling sedikit 100 (seratus) meter apabila pemantul cahaya tersebut disinari lampu utama Kendaraan di belakangnya; dipasang di bagian belakang Kendaraan Bermotor pada ketinggian tidak melebihi 1.500 (seribu lima ratus) milimeter; dan tepi bagian terluar pemantul cahaya tidak melebihi 400 (empat ratus) milimeter dari sisi terluar Kendaraan. - Kendaraan Bermotor dapat dilengkapi dengan lampu kabut yang berjumlah paling banyak 2 (dua) buah dipasang di
bagian depan Kendaraan.
10) Komponen Pendukung
- Lampu kabut sebagaimana dimaksud harus memenuhi persyaratan: dengan cahaya warna putih atau kuning; titik tertinggi permukaan penyinaran tidak melebihi titik tertinggi permukaan penyinaran dari lampu utama dekat; dipasang pada ketinggian tidak melebihi 800 (delapan ratus) milimeter; tepi terluar permukaan penyinaran lampu kabut tidak melebihi 400 (empat ratus) milimeter dari sisi terluar Kendaraan; dan tidak menyilaukan pengguna jalan. - Komponen pendukung meliputi: a. Pengukur Kecepatan; Pengukur kecepatan, harus dilengkapi dengan pengukur jarak dan dipasang pada tempat yang mudah dilihat oleh pengemudi b. Kaca Spion; berjumlah 2 (dua) buah atau lebih; c. (2) dibuat dari kaca atau bahan lain yang dipasang pada posisi yang dapat memberikan pandangan ke arah samping dan belakang dengan jelas tanpa mengubah jarak dan bentuk objek yang terlihat. d. Penghapus Kaca;
Paling sedikit berjumlah 1 (satu) buah dipasang di bagian kaca depan, dilengkapi alat penyemprot air ke kaca dan digerakkan secara mekanis dan/atau elektronis. e. Klakson; Klakson harus mengeluarkan bunyi dan dapat digunakan tanpa mengganggu konsentrasi pengemudi. f. Spakbor Spakbor harus memiliki lebar paling sedikit selebar telapak ban dan harus mampu mengurangi percikan air atau lumpur ke belakang Kendaraan atau badan Kendaraan. g. Bumper Bumper harus dipasang di depan dan belakang untuk mobil penumpang dan mobil bus dan bumper depan tidak menonjol ke depan lebih dari 500 (lima ratus) milimeter melewati bagian badan kendaraan yang paling depan. 11) Perlengkapan
-
Sabuk Keselamatan: paling sedikit berjumlah 3 (tiga) jangkar untuk tempat duduk pengemudi dan tempat duduk penumpang paling pinggir di samping pengemudi serta paling sedikit berjumlah 2 (dua) jangkar untuk tempat duduk penumpang lainnya; a. tidak mempunyai tepi yang tajam;
b. kepala pengunci harus dioperasikan dengan mudah. -
dapat
Ban Cadangan: a. harus memiliki ukuran yang sama dengan ban yang terpasang pada Kendaraan tersebut. b. dapat memiliki lebar tapak yang berbeda dengan ban yang terpasang pada kendaraan tersebut tetapi memiliki diameter keseluruhan sama.
-
Segitiga Pengaman: a. paling buah.
sedikit
berjumlah
b. berwarna merah dan memantulkan cahaya. -
2
(dua)
bersifat
Dongkrak, paling sedikit mampu mengangkat muatan sumbu sesuai dengan muatan sumbu terberat kendaraan bermotor yang digunakan
-
Pembuka roda, harus mampu membuka roda kendaraan bermotor yang digunakan dan tidak merusak komponen yang ada pada roda.
-
Peralatan Pertolongan Kecelakaan (P3K) : a. b. c. d.
obat antiseptic; kain kassa; kapas; plester.
Pertama
Pada
2.
AKSESIBILITAS PELANGGAN DI DALAM BUS a. Area tempat prioritas;
duduk
- Letak
-
Jarak dan Posisi Signasi
- Tempat duduk prioritas berada pada belakang lengkungan roda depan atau antara belakang lengkungan roda depan dengan tangga untuk mengakomodasi ruang untuk pengguna kursi roda. -
Ruangan ini juga harus dilengkapi dengan kursi yang dapat di lipat dengan jok yang di beri busa dan upholstery
-
Untuk bus besar, dapat diberi tempat untuk kursi roda dengan “foot print” ≤700mm, lebar x ≤1200mm
-
Jarak dari platform bus (from floor level (ffl)) Minimal : 140 cm ffl Ideal
: 160 cm ffl
Maksimal : 200 cm ffl Posisi -
b. Jumlah pintu;
Jumlah dan Ukuran Pintu
Pada jendela terdekat dengan area prioritas dengan pemisah antara bagian depan (area supir) dengan area prioritas.
Mobil bus yang dirancang untuk mengangkut penumpang sebanyak 15 (lima belas) orang atau lebih, tidak termasuk pengemudi, harus dilengkapi paling sedikit: a. 1 (satu) pintu keluar dan/atau masuk yang lebarnya paling sedikit 1.200 (seribu dua ratus) milimeter atau 2 (dua)
pintu dengan lebar paling sedikit 550 (lima ratus lima puluh) milimeter untuk pintu depan dan 650 (enam ratus lima puluh) milimeter untuk pintu belakang;
b. Tinggi pintu sebagaimana dimaksud dalam huruf a meliputi seluruh dinding mobil bus atau paling sedikit 1.900 (seribu sembilan ratus) milimeter untuk mobil bus yang tingginya lebih dari 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) milimeter diukur dari permukaan tanah. c. Tinggi tangga;
Ukuran Tangga
Untuk adjustable suspension dengan fungsi kneeling/ferry-lift, ketinggian berkendara normal (normal ride height) sekitar 300mm, setting tinggi (ferry lift) sekitar 370 – 400mm, dan setting rendah (kneeling) sekitar 250mm.
Mekanisme interlocking antara suspensi (adjustable suspension) dengan rem pintu dan ramp untuk kursi roda
- Untuk BS, tinggi tangga pertama dari tanah (tanpa bus melakukan kneeling) ≤300mm. Jika bus memiliki sistem kneeling boleh mencapai 370mm. - Untuk BB, dan BBA, tangga depan dan belakang ≤370mm (tanpa bus melakukan kneeling), sedangkan dengan kneeling : tangga pintu depan ≤280mm. ≤300mm. Pengukuran ini diukur dari titik tengah saat daun pintu terbuka dari permukaan tanah yang rata. Termasuk garis (setrip) penanda tangga (step highlighter).
d. Lantai;
-
Permukaan Lantai
Seluruh bagian permukaan lantai harus dilapisi bahan/ material anti licin, terutama pada pintu masuk dan keluar bus, ramp untuk kursi roda, daerah tempat duduk prioritas dan daerah tempat penyimpanan koper.
-
Warna Lantai
Daerah-daerah yang dilapisi bahan anti licin harus mempunyai warna material lantai yang kontras dengan warna lantai lainnya, termasuk area tempat duduk dan tempat penyimpanan koper, sehingga mudah dilihat
-
Rambu Kursi Roda di Lantai
- Rambu kursi roda ditempelkan di lantai dan di dinding dalam ukuran yang cukup besar dan mudah dilihat. Rambu ini juga harus memuat peringatan kepada para pengguna kursi roda untuk mengaktifkan rem kursi roda setiap saat selama bus sedang bergerak. - Rambu ini dibuat dengan warna kuning terang supaya mudah dilihat.
-
Ukuran Rambu
Ukuran rambu pada dinding: 30cmx25cm Ukuran rambu pada lantai:
e. Lebar lorong (aisle);
60cmx60cm
-
Ukuran Lorong Bus Sedang (BS)
≥780mm: Di ukur dari tengah-tengah sumbu roda depan pada ketinggian 300mm.
-
Ukuran Lorong Bus Besar (BB)
≥800m : sumbu
Di ukur dari tengah-tengah roda depan pada ketinggian
300mm
f. Konfigurasi/susunan tempat duduk;
-
Ukuran Lorong Bus Besar Bus (akan ditentukan kemudian) Besar Articulated (BBA)
-
Ukuran ruang kosong untuk lebarnya ≤700mm , dan panjangnya kursi roda/alat bantu mobilitas ≤1200mm dengan tambahan ruang yang dan kereta bayi cukup untuk orang bergerak.
- Susunan tempat duduk diluar area bebas rintangan dan area kursi roda/ kereta bayi/ alat bantu mobilitas
- Tempat duduk paling depan yang terletak setelah area tempat duduk prioritas di prioritaskan untuk orang tua yang membawa bayi di kereta bayi dan para pendamping/ pengurus penyandang difabel yang menggunakan kursi roda/ alat bantu mobilitas lainnya. - Rel pegangan tangan pada area prioritas tempat duduk harus disediakan menempel pada dinding. g. Disain tempat duduk;
- Kerangka tempat duduk harus hasil buatan pabrik dan di las pada lantai. Jok harus di beri busa tebal, tidak boleh tanpa busa - Mudah dibersihkan mudah terbakar
dan
- Operator harus memiliki alat
tidak
Terdiri dari 2 baris utama , di mana setiap barisnya berisi 2 buah kursi, kecuali pada baris yang paling belakang, dapat berisi 3 kursi
penyedot kotoran / debu (vacuum cleaner) untuk membersihkan tempat duduk dan lantai. - Ukuran dan jarak baris tempat duduk
- Lebar Tempat duduk: 400mm-500mm - Ketinggian tempat duduk 480-500mm - Jarak antara Baris Tempat duduk: ≥670mm
- Ruang untuk kaki konsumen
- Warna jok tempat duduk
- harus berjarak ≥300mm, diukur secara horizontal dari ujung kaki belakang tempat duduk pada baris di depan sampai dengan ujung kaki depan tempat duduk di belakangnya, kecuali jika ada alat panel keselamatan yang berada diantara kursi tersebut. Coklat Muda
- Sabuk Pengaman yang memenuhi standar keselamatan Indonesia (SNI) harus dipasang secara baik dan benar pada setiap tempat duduk pelanggan . (UU Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 61 ayat 2) - Kemiringan sandaran kursi
h. Koper/ Kereta Bayi/ Setiap pelanggan bertanggung jawab Alat Bantu Mobilitas terhadap barang miliknya sendiri dan dan Barang Belanjaan barang yang dibawa tidak boleh
Sandaran Kursi (Seater) Penumpang di dalam bus harus bisa dinaik-turunkan dengan kemiringan berkisar antara 90 – 120 derajat dan harus bisa dioperasikan oleh pelanggan secara langsung
diletakkan pada area prioritas i.
3.
Fasilitas Pesepeda
untuk Rak sepeda maksimum hanya dapat mengangkut 2 (dua) sepeda dalam waktu bersamaan dengan aman, tidak mudah lepas saat bus berjalan dan pelanggan menyediakan sendiri kunci/gembok sebagai pengaman sepedanya.
INTERIOR KENDARAAN, SISTEM KELUAR DAN MASUK
a. Tangga tangga;
dan
sisi
tepi
b. Tiang dan rel pegangan tangan (stanchions);
-
Permukaan Tangga
Lapisan anti licin/ selip yang berkontur timbul (dapat diraba) dan warnanya harus kontras dengan warna lantai disekitarnya
-
Warna
Memiliki tanda lapisan warna kuning terang pada sisi tepinya , agar mudah terlihat
-
Lebar kontur
Lebar kontur timbul pada sisi tepi ini adalah selebar 45 – 50 mm
-
Warna Tiang
warna yang kontras dengan warna interior lainnya
-
Ukuran pegangan tangan
Untuk pegangan tangan yang dipasang pada dinding bus di sebelah tempat kursi roda panjang minimumnya harus 700 mm
c. Rel pegangan tangan pada Pegangan tangan ini harus mempunyai Lebar 30 – 35 mm, dengan ruang untuk bagian belakang sandaran potongan melintang yang sirkular / genggaman tangan 35 – 45 mm. bulat atau elips tidak tajam kursi;
Panjang rel pegangan tangan ini harus minimum sepanjang 100-120 mm, sehingga mudah digenggam saat terjadi situasi pergerakan mendadak
d. Peta rute perjalanan;
-
Letak peta rute
Peta Rute perjalanan bus diletakan pada ruang yang berada diantara langit-langit
bus dan atas jendela, diletakan pada sisi kanan dan kiri interior bus dan menarik perhatian (eye catching) pelanggan -
e. Tempat peletakan iklan;
f. Pencahayaan;
g. Keamanan keselamatan;
Ukuran Peta
ukuran 250X 900 mm
Letak iklan dalam interior bus
Iklan tidak boleh menutupi atau menghalangi semua informasi untuk pelanggan dan rambu serta keterangan yang ada di dalam interior bus. Iklan sponsor juga diperbolehkan dalam bentuk sarung sandaran kepala atau majalah yang diletakan pada kantong di belakang jok jika ada
Letak iklan di eksterior bus
Untuk iklan di eksterior bus terletak di kap mesin belakang
-
Pencahayaan untuk bagian dalam bus pada tangga pintu masuk dan keluar dan pencahayaan untuk ke arah bawah dan keluar untuk
-
Pencahayaan pada area bus
-
Pencahayaan diatas kepala (overhead)
≥300mm diatas ujung tangga sampai dengan lantai bus ≥100 lux. Ketinggian ini diukur mulai dari lantai terendah dari titik pusat pintu masuk pada ujung tangga
interior ≥40 lux mulai dari panel di belakang tempat duduk pramudi. Kekuatan pencahayaan ini ini diukur pada ketinggian 1000 mm diatas lantai bus pada pusat longitudinal sumbu aksis dari bus >40 lux
dan -
Jumlah dan Peletakan CCTV Bus Minimum 1 (satu) buah yang diletakkan di Sedang bagian depan atas pramudi mengarah ke bagian interior lain
-
Jumlah dan Peletakan CCTV Bus Minimum 2 (dua) buah, 1 buah dapat Besar menangkap kegiatan pembayaran / daerah pramudi dan pintu masuk, 1 buah lagi diletakan pada posisi yang dapat
menangkap kegiatan di seluruh interior bus dan pintu keluar h. Sistem Pendingin Udara Temperatur Pendingin udara dan Ventilasi i.
Wiper dan anti kabut;
j.
Alat keselamatan gawat darurat
20 - 26°Celsius.
Pada seluruh jendela harus ada alat wiper dan penghilang kabut / anti kabut dan harus berfungsi Peletakan Alat Pemadam Kebakaran Lokasi perletakannya harus mudah di dan kapak pemecah kaca Portabel akses oleh pelanggan tetapi juga sekaligus harus aman dari jangkauan anak-anak dan orang yang tidak bertanggung jawab
-
Jumlah
Minimum 1 (satu) set di dalam area salon bus
-
Kotak P3K (Pertolongan Pertama Kotak P3K ini diletakkan pada Pada Kecelakaan) kompartemen pramudi sebagaimana dijelaskan di dalam Bab VII Buku Standar
-
Standar isi Perlengkapan Kotak P3K (Permenaker No. PER.15/MEN/VIII/2008)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Kasa Steril Perban ( lebar 5 cm ) Perban ( lebar 10 cm) Plester ( lebar 1.25 cm) Plester cepat Kapas Kain segitiga / mittela Gunting Peniti Sarung tangan sekali pakai Sarung tangan sekali berpasangan 12. Masker 13. Pinset 14. Lampu senter
pakai
15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.
Gelas cuci mata Kantong plastik bersih Aquades (10 ml larutan saline) Povidon lodin (60ml) Alkohol 70% Buku Panduan P3K di tempat kerja Buku catatan dan daftar isi kotak P3K
-
Jumlah Segi tiga Pengaman dan Jumlah minimum segitiga lampu emergency/ darurat / segitiga pengaman hazard
-
Kriteria segitiga pengaman
-
Prinsip menggunakan Pengaman
Segi
adalah 2 buah
1. Memiliki ukuran besar, sehingga mudah dilihat. 2. Memiliki warna yang nyaman dengan cat yang bagus dan tidak kontras. 3. Bisa merefleksikan sinar/cahaya dengan baik / memantulkan sinar jika terkena sorot lampu. 4. Terbuat dari besi / plastik yang kokoh Tiga
1. Pasang dengan 3 meter dari kendaraan yang sedang mogok / sedang dalam perbaikan. 2. Jarak ideal diatas 10 meter sampai 100 meter tergantung kondisi jalan. 3. Jika jalan lurus ramai dengan mobil berkecepatan tinggi maka pemasangan segitiga pengaman pada jarak 20 sampai 30 meter. 4. Jika jalan berliku maka jarak maksimum 100 meter, jarak 40 atau 50 meter. 5. Pasang
segitiga
pengaman
di
dua
tempat yaitu di depan dan belakang mobil dengan jarak 10 sampai 100 meter jika berada di jalan dua arah, jika satu arah cukup 1 saja. 6. Pastikan reflektor / pemantul cahaya bekerja dengan baik saat malam hari. 7. Pemasangan segitiga pengaman jangan terlalu minggir.
8. k. Tempat Sampah
Jumlah dan Peletakan Tempat Sampah
l.
-
Pemasangan ukuran dan desain toilet harus tetap memperhitungkan estetika dan kenyamanan interior, serta tidak mengganggu pergerakan pelanggan, serta memberi pelanggan keleluasaan untuk bergerak di dalam toilet.
-
Harus tersedia alat penyegar ruangan yang dapat berfungsi untuk menyerap bau di toilet.
Toilet
m. Bagasi Kecil untuk Penyimpanan Barang
Letak
Nyalakan lampu hazard / tanda darurat disamping segitiga pengaman
Di dalam bus harus tersedia paling sedikit 2 set tempat sampah, yang ukuran dan desainnya dibuat dengan estetika yang baik dan perletakannya dapat dengan mudah dilihat dan tidak mengganggu pergerakan pelanggan di dalam bus, maupun turun naiknya pelanggan
menempel di antara dinding dan plafon bagian atas tempat duduk pelanggan, sedangkan untuk tutup bagasi adalah pilihan (opsional).
-
Ukuran tinggi dan dalamnya bagasi
n. Tirai Penahan Matahari Bahan dan warna tirai pada Kaca Jendela
4.
terbuat dari kain atau bahan lainnya yang berfungsi sama sebagai penahan sinar matahari, berwarna putih tulang (broken white)
KOMUNIKASI
a. Signal bus berhenti;
Indikator signal bus berhenti dan alat Indikator di dashboard harus mempunyai 2 display pengumuman lokasi berhenti komponen, yaitu: Signal yang mengindikasikan kepada pramudi bahwa signal dibunyikan oleh pelanggan umum / bukan di area tempat duduk prioritas. Signal yang mengindikasikan kepada pramudi bahwa signal dibunyikan oleh pelanggan yang duduk pada tempat duduk prioritas.
Warna Alat berhenti
tiang
Bentuk dan ukuran
untuk
meminta warna yang menyolok seperti kuning dan tombol berwarna merah Tombol dapat diletakkan pada tiang pegangan pada ketinggian ≥1300mm dan ≤1600mm diatas lantai. Pada daerah prioritas, tombol diletakkan pada sisi panel bus, pada ketinggian ≥850mm dan ≤1050mm atau pada sisi bawah kursi lipat, apabila sulit untuk menjangkau sisi dinding bus. Tombol diletakkan sedekat mungkin untuk dapat dijangkau oleh pengguna kursi roda, misalnya di ujung kursi lipat. Tombol khusus untuk turun bagi
b. Display destinasi eksternal; Letak dan ukuran
penumpang difabel memiliki desain berbeda (tombol biru dengan tanda difabel) dengan sinyal suara yang berbeda untuk memberikan tanda bagi pengemudi bahwa penumpang yang akan turun adalah penumpang difabel yang mungkin akan memerlukan bantuan. Display yang menghadap ke depan untuk menampilkan informasi rute dan destinasi secara berulang-ulang (repeater sign) dengan lebar ≥1500mm dan diletakkan pada bagian atas. puncak kaca depan bus Untuk display nomor rute yang ditampilkan berulang-ulang (repeater sign) diletakkan sedekat mungkin dengan pintu masuk depan. Biasanya diletakkan pada jendela pada baris tempat duduk pertama di sebelah kiri, sehingga dapat dilihat oleh pelanggan yang sedang mengantri. Pada bagian belakang bus, menghadap ke belakang display nomor rute atau destinasi, pada ketinggian ≥1500mm dan ≤2500mm diatas permukaan tanah di letakkan pada bagian pusat di sebelah tengah atau di sebelah kiri dari pusat pada ketinggian ≥1500mm dan ≤2500mm di atas permukaan tanah
Ukuran karakter pada display Bus Sedang
Besar karakter nomor rute untuk display depan dan belakang ≥125mm Besar karakter untuk tujuan/ destinasi
pada display depan harus ≥100mm Besar karakter nomor rute untuk display disamping harus ≥60mm Lebar dari rambu destinasi di bagian belakang sama dengan ukuran rambu destinasi pada bagian depan Ukuran karakter pada display BB/BBA
Besar karakter nomor rute untuk display depan dan belakang ≥150mm Besar karakter untuk tujuan/ destinasi pada display depan harus ≥125mm Besar karakter nomor rute untuk display disamping harus ≥60mm Lebar dari rambu destinasi di bagian belakang sama dengan ukuran rambu destinasi pada bagian depan
c. Informasi internal;
Letak Display elektronik dan Alat ini diletakkan di bagian atas dari salon pengumuman dengan suara (audio) bus.
d. Komunikasi operasional Peralatan yang harus ada di dalam bus pengemudi untuk berkomunikasi dengan ruang pusat kendali operator dan ruang kendali BPTJ adalah peralatan GPS (Global Positioning System). Peralatan ini harus kompatibel dengan peralatan ruang kendali yang dimiliki oleh BPTJ.
5.
FASILITAS UNTUK PELANGGAN DENGAN KEBUTUHAN KHUSUS
a. Area tempat prioritas;
duduk Jumlah
Area tempat duduk prioritas terletak pada bagian depan salon bus dan menghadap ke depan. Paling sedikit 2 – 4 tempat duduk
Jarak
Ada jarak terpisah dengan dimensi yang lebih besar dari 800mm x 1300mm dengan tempat duduk lainnya untuk mengakomodir kursi roda dengan footprint lebar ≤ 700 mm x panjang ≤ 1200 mm dan penggunanya (Lihat sub bab 6.3 buku standar persyaratan kendaraan)
Warna rambu
warna yang menyolok untuk menandakan bahwa area prioritas ini diperuntukkan untuk pelanggan dengan keterbatasan kemampuan mobilitas dan berkebutuhan khusus, dengan kata-kata peringatan: “Area Tempat Duduk Prioritas, Prioritas untuk Pelanggan Berkebutuhan Khusus (Difabel) dan Orang Tua”
b. Kursi roda;
1. Ukuran roda
dimensi
footprint
kursi Dimensi footprint dari depan ke belakang dengan menghadap ke depan pada saat ditempatkan pada area tempat duduk prioritas adalah lebar ≤700mm x panjang ≤1200mm Jika di tempatkannya terbalik, dengan pegangan tangan dan injakan kaki yang terlipat, adalah dengan ukuran lebar ≤700mm x panjang ≤900mm
2. Spesifikasi ruang untuk BS
1 (satu) buah tempat duduk prioritas menghadap ke belakang
3. Spesifikasi ruang untuk BB/BBA
Minimal 1 (satu) tempat duduk prioritas , jika ruang terbatas menghadap ke belakang , depan , atau ke samping
4. Letak simbol kursi roda pada pada exterior bus umum minimum badan bus (standar internasional) terdapat 2 (dua) buah rambu dengan simbol gambar kursi roda / difabel, 1 (satu) buah pada bagian kiri depan dari bus, dan 1 (satu) buah rambu pada sisi bus di sebelah pintu masuk
c. Naik/ Turun Bus (Boarding (lihat keterangan pada bagian tinggi tangga, Aksesibilitas Pelanggan) / Alighting) d. Ramp/ Elevator untuk Ukuran ramp pelanggan dengan kursi roda dan alat bantu mobilitas
Lebar ramp ≥ 800 mm dengan model flip over yang dipasang pada pintu depan
Warna
6.
kuning menyolok dan diujung sisi-sisinya diberikan marker strips (garis penanda) berwarna merah
KOMPARTEMEN PRAMUDI
a. Pemisah ruang dan penumpang;
pramudi Ruang pramudi harus ada pemisahan fisik dan psikologis pelanggan.
dengan para
b. Peralatan GPS (Global Peralatan komunikasi harus berada di dalam kompartemen pengemudi. Positioning System); Termasuk peralatan komunikasi pada pusat ruang kontrol. Dimana salah satunya adalah peralatan GPS
c. Kenyamanan pramudi;
d. Bagian kompartemen;
Tempat duduk pramudi dapat di atur (adjustable), sesuai dengan posisi yang nyaman dan aman bagi pramudi.
Roda kemudi harus disesuaikan ketinggiannya kenyamanan pramudi, lapisan material yang lembut, tidak licin dan dibersihkan
dapat dengan dengan empuk/ mudah
dalam Bagian dalam kompartemen pramudi ada beberapa hal lainnya, sebagai berikut: Sabuk Pengaman (seat belt) pada kursi pengemudi Foot rest (tempat istirahat kaki, biasanya di sebelah kiri) Kaitan gantungan jacket/ jas Kompartemen untuk menyimpan peralatan pribadi pramudi, seperti kotak bekal, telephone genggam, dll Peralatan ticketing
Penghalang proteksi (protection barrier) untuk keamanan dan keselamatan pramudi
Perlu adanya mekanisme interlocking antara suspensi bisa-atur (adjustable suspension) dengan rem pintu dan ramp untuk kursi roda.
e. Peralatan pada sisi luar Alat / Mesin Transaksi Pelanggan kompartemen
menggunakan kartu ( EDC – Electronic Data Captured) ) dari perbankan, dan/ atau alat / mesin ticketing (tap) atau pencetak resi Kotak P3K
(lihat keterangan sebelumnya pada Alat keselamatan gawat darurat)
TAMPILAN KENDARAAN ANGKUTAN PERMUKIMAN
KEPALA BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG DAN BEKASI ttd ELLY ADRIANI SINAGA
LAMPIRAN II PERATURAN KEPALA BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TENGERANG DAN BEKASI NOMOR : SK.55/AJ.206/BPTJ-2017 TANGGAL : 10 Januari 2017
I. CONTOH SURAT KEPUTUSAN IZIN ANGKUTAN PERMUKIMAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK NOMOR : SK………../AJ.206/BPTJ/3216001 TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PERMUKIMAN DI WILAYAH JABODETABEK KEPALA BADAN PENGE`LOLA TRANSPORTASI JABODETABEK, Membaca
:
a. Surat permohonan dari Pimpinan …….………………………………No………………………………….tan ggal…………..……………; b. Surat pertimbangan dari : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi………………………………………..No. …………………………..tanggal …….......................; Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota…………………………… No. …………………………..tanggal ……………………….; c. Perjanjian kerjasama (MOU) dengan……………………sebagai Pengelola/pengembang permukiman ……………………………… No……………………………………tanggal…………………………
Menimbang :
a. Bahwa maksud permohonan adalah untuk mendapatkan Izin PenyelenggaraanAngkutan Permukiman di wilayah Jabodetabek; b. Bahwa masih dimungkinkan untuk diberikan Izin Angkutan Permukiman di wilayah Jabodetabek; c. Bahwa permohonan telah memenuhi persyaratan.
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5026); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5594); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2015 tentang Jenis Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku
4.
5. 6.
7.
8.
Pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5888); Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 216); Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 38 Tahun 2014 Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum Tidak Dalam Trayek; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum Tidak Dalam Trayek (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 469); Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 66 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Menteri Perhubungan Kepada Kepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 814). MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERTAMA
:
KEDUA
:
KETIGA
:
KEEMPAT
:
KELIMA
:
Keputusan Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Permukiman. Memberikan Izin Penyelenggaraan Angkutan Permukiman kepada: a. Nama Perusahaan : PT. ABC b. Nomor Induk Perusahaan : 3216001 c. Nama Pimpinan Perusahaan : H. Ir. KOMARUDDIN d. Alamat Perusahaan : Jl. Raya Kehidupan No. 51, Jakarta Selatan. Masa berlaku keputusan ini sejak tanggal diterbitkan sampai dengan tanggal…………………………….. Rincian lintasan/wilayah operasi dan daftar kendaraan tercantum dalam Keputusan Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek tentang Pelaksanaan Keputusan Izin Penyelenggaraan Angkutan Permukiman. Lembar asli Surat Keputusan ini diberikan kepada perusahaan yang bersangkutan. Pemegang izin sebagaimana dimaksud dictum PERTAMA harus memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
KEENAM
:
KETUJUH
:
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan – BPTJ yang mengatur pelaksanaan keputusan ini. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudianhari terdapat kekeluruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal KEPALA BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG DAN BEKASI ttd ELLY ADRIANI SINAGA
Tembusan: 1. Menteri Perhubungan; 2. Direktur Jenderal Perhubungan Darat; 3. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan; 4. Kadishub Provinsi …………………………………..; 5. Kadishub Kabupaten/Kota………………………..
II. CONTOH SURAT PELAKSANAAN KEPUTUSAN IZIN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK NOMOR : SK………../AJ.206/BPTJ/3216001 TENTANG PELAKSANAAN KEPUTUSAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PERMUKIMAN DI WILAYAH JABODETABEK KEPALA BADAN PENGE`LOLA TRANSPORTASI JABODETABEK, Membaca
:
a. Surat permohonan dari Pimpinan …….………………………………No………………………………….tan ggal…………..……………; b. Surat pertimbangan dari : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi………………………………………..No. …………………………..tanggal …….......................; Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota…………………………… No. …………………………..tanggal ……………………….; c. Perjanjian kerjasama (MOU) dengan……………………sebagai Pengelola/pengembang permukiman ……………………………… No……………………………………tanggal…………………………
Menimbang :
a. Bahwa maksud permohonan adalah untuk mendapatkan Izin Penyelenggaraan Angkutan Permukiman di wilayah Jabodetabek; b. Bahwa dimungkinkan untuk diberikan Izin Angkutan Permukiman di wilayah Jabodetabek; c. Bahwa permohonan telah memenuhi persyaratan.
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5026); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5594); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2015 tentang Jenis Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5888); 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 216);
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum; 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 38 Tahun 2014 Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum Tidak Dalam Trayek; 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum Tidak Dalam Trayek (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 469); 8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 66 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Menteri Perhubungan Kepada Kepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 814). MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
Keputusan Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek tentang Pelaksanaan Keputusan Izin Penyelenggaraan Angkutan Permukiman kepada………………………………………………
PERTAMA
:
Untuk melaksanakan pelayanan Angkutan Permukiman dengan jumlah kendaraan sebanyak…………………………..mobil bus umum dengan lintasan / wilayah operasi : Nama Permukiman ……… ……… ……… ………
KEDUA
:
KETIGA
:
KEEMPAT
:
KELIMA
:
Nama Halte/shelter berhenti ……… ……… ……… ………
Tujuan akhir
Jumlah Bus
Keterangan
……… ……… ……… ………
……… ……… ……… ………
……… ……… ……… ………
Masa berlaku keputusan ini sejak tanggal diterbitkan sampai dengan tanggal………………………………….. Pelaksanaan pelayanan Angkutan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dilayani oleh kendaraan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini. Lembar asli Surat Keputusan ini diberikan kepada perusahaan yang bersangkutan. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan – BPTJ, mengatur pelaksanaan keputusan ini.
KEENAM
:
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudianhari terdapat kekeluruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal KEPALA BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG DAN BEKASI
ELLY ADRIANI SINAGA
Tembusan: 1. Menteri Perhubungan; 2. Direktur Jenderal Perhubungan Darat; 3. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan; 4. Kadishub Provinsi …………………………………..; 5. Kadishub Kabupaten/Kota………………………..
Lampiran Surat Keputusan Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Tentang Pelaksanaan Keputusan Izin Penyelenggaraan Angkutan Permukiman Nomor : SK…………/AJ.206/BPTJ/3216001 Tanggal : …………………..
Nama Perusahaan
:
…………………………………. Di ………………………………..
DAFTAR KENDARAAN ANGKUTAN PERMUKIMAN DI WILAYAH JABODETABEK No. Urut 1 2 3
Kode Kendaraan 3216001001 3216001002 3216001003
Tanda Nomor Kendaraan B. 1234 YK B. 1235 YK B. 1236 YK
Nomor Uji Kendaraan BKS. 32155 BKS. 32156 BKS. 32157
Merk / Tipe Mercedes Benz Mercedes Benz Mercedes Benz
Tahun Pembuatan 2016 2016 2016
Daya Angkut (orang) 44 44 44
AC / Non AC AC AC AC
RS / Non RS RS RS RS
Toilet / Non Toilet Toilet Toilet Toilet
KEPALA BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG DAN BEKASI
ELLY ADRIANI SINAGA
III.
CONTOH KARTU PENGAWAS (KP) KARTU PENGAWASAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PERMUKIMAN DI WILAYAH JABODETABEK Nomor : ………./AJ.206/BPTJ/3216001001
Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Nomor……………….tanggal……………….tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Permukiman, kepada ……………………………… di………………………….yang dimpimpin oleh……………………….diberikan Kartu Pengawasan yang berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan tanggal…………………dengan mempergunakan mobil bus umum untuk keperluan mengangkut penumpang umum dari permukiman Dari Nama Permukiman
Nama Halte/shelter berhenti
………
………
Tujuan akhir
Sifat Pelayanan pergi - pulang
………
Untuk keperluan tersebut, dipergunakan mobil umum sebagai berikut : Tanda Nomor Kendaraan Monor Uji Kendaraan Daya Angkut Penumpang Daya Angkut Barang
: : : :
B. 1234 YK BKS. 32155 44 orang 2.200 kg Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal KEPALA BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG DAN BEKASI
ELLY ADRIANI SINAGA
----------------------------------------------------------------------------------------------------KEPALA BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG DAN BEKASI ttd ELLY ADRIANI SINAGA
