PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR KOMPETENSI DAN PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 huruf c dan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2012 tentang Jabatan
Pengawas
Radiasi
dan
Angka
Kreditnya,
perlu
menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Standar Kompetensi dan Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi;
Mengingat
: 1. Undang-Undang
Nomor
10
Tahun
1997
tentang
Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997
Nomor
23,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 3676); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16
Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
3547);
-2-
4. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235); 5. Keputusan
Presiden
Kedudukan, Organisasi,
Tugas, dan
Departemen,
Nomor
Tata
103
Fungsi, Kerja
sebagaimana
Tahun
2001
Kewenangan, Lembaga
telah
tentang Susunan
Pemerintah
beberapa
kali
Non
diubah,
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322); 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 877); 7. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 7 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Jabatan
Fungsional
Pengawas
Radiasi
(Berita
Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 748);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TENTANG PENDIDIKAN
STANDAR DAN
PENGAWAS RADIASI.
KOMPETENSI
PELATIHAN
DAN
JABATAN
PEDOMAN FUNGSIONAL
-3-
Pasal 1 Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan: 1. Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang selanjutnya disingkat BAPETEN adalah instansi yang bertugas melaksanakan pengawasan melalui peraturan, perizinan, dan inspeksi terhadap
segala
kegiatan
pemanfaatan
tenaga
nuklir
sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran. 2. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina
kepegawaian
untuk
menduduki
jabatan
pemerintahan. 4. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah. 5. Pejabat
Pimpinan
Tinggi
adalah
pegawai
ASN
yang
menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi. 6. Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas untuk melaksanakan dan/atau mendukung kegiatan pengawasan radiasi. 7. Pejabat Fungsional Pengawas Radiasi adalah PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi yang diangkat oleh pejabat berwenang untuk melaksanakan dan mendukung kegiatan pengawasan radiasi. 8. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki
oleh
pengetahuan
seorang
PNS
(knowledge),
berupa
kecakapan
gabungan atau
antara
kemahiran
(skill), dan sikap perilaku (attitude) yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga PNS tersebut dapat melaksanakan tugas secara profesional, efektif, dan efisien.
-4-
9. Standar
Kompetensi
kemampuan
yang
adalah
harus
perumusan
dimiliki
tentang
seseorang
untuk
melakukan suatu tugas atau pekerjaan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. 10. Rumpun Jabatan Fungsional adalah himpunan jabatan fungsional
keahlian
dan/atau
jabatan
fungsional
keterampilan yang mempunyai fungsi dan tugas yang berkaitan erat satu sama lain dalam melaksanakan salah satu tugas umum pemerintahan.
Pasal 2 (1) Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi merupakan Kompetensi minimal yang harus dimiliki oleh pemangku Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi dalam melaksanakan tugas jabatan. (2) Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi. (3) Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
Pasal 3 (1) Pejabat Fungsional Pengawas Radiasi harus memiliki 4 (empat) kuadran Kompetensi, baik dari aspek kognitif, psikomotorik (skill), maupun afektif (attitude soft skill). (2) Ke-4 (keempat) kuadran Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Kompetensi yang berkaitan dengan: a. aspek regulasi dan organisasi; b. ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir; c. pengetahuan praktis pengawasan; dan d. aspek kepribadian dan hubungan personal.
-5-
(3) Ke-4 (keempat) kuadran Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dipenuhi secara seimbang pada tingkat tertentu sesuai dengan jenjang jabatannya.
Pasal 4 (1) Pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi
diselenggarakan
untuk
menyiapkan
Pejabat
Fungsional Pengawas Radiasi. (2) PNS yang diangkat untuk pertama kali dalam Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi. (3) Pejabat Fungsional Pengawas Radiasi yang akan naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan penjenjangan. (4) Pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
Pasal 5 (1) Uji
Kompetensi
Jabatan
Fungsional
Pengawas
Radiasi
dilaksanakan untuk mengukur tingkat Kompetensi Pejabat Fungsional Pengawas Radiasi. (2) Uji
Kompetensi
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
merupakan salah satu persyaratan bagi Pejabat Fungsional Pengawas Radiasi untuk naik jabatan ke jenjang yang lebih tinggi.
Pasal 6 (1) Peserta uji Kompetensi dari BAPETEN diusulkan oleh kepala unit kerja kepada Sekretaris Utama BAPETEN selaku ketua tim penilai Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi. (2) Peserta uji Kompetensi dari instansi lain di luar BAPETEN diusulkan oleh kepala unit kerja instansi pengusul yang membidangi
pembinaan
pejabat
fungsional
kepada
-6-
Sekretaris Utama BAPETEN selaku ketua tim penilai Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi.
Pasal 7 (1) Setiap peserta uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi dinilai oleh tim penguji. (2) Tim
penguji
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang penguji meliputi: a. unsur atasan langsung peserta uji Kompetensi; b. unsur
Pejabat
Pimpinan
Tinggi
pembina
Jabatan
Fungsional Pengawas Radiasi; dan c. unsur Pejabat Fungsional Pengawas Radiasi. (3) Penguji dari unsur atasan langsung paling kurang setingkat kepala unit kerja. (4) Dalam hal penguji dari unsur atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan, dapat digantikan oleh pejabat setingkat di bawahnya yang membawahi Pejabat Fungsional Pengawas Radiasi yang diuji. (5) Penguji dari unsur Pejabat Pimpinan Tinggi untuk Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi utama paling kurang Pejabat Pimpinan Tinggi madya. (6) Penguji dari unsur Pejabat Fungsional Pengawas Radiasi paling sedikit menduduki Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi
setingkat
lebih
tinggi
dari
Pejabat
Fungsional
Pengawas Radiasi yang diuji. (7) Penguji dari unsur Pejabat Fungsional Pengawas Radiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berasal dari Pejabat Fungsional Pengawas Radiasi dalam satu rumpun jabatan. (8) Dalam hal penguji dari unsur Pejabat Fungsional Pengawas Radiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak tersedia, dapat digantikan oleh Pejabat Fungsional Pengawas Radiasi yang menduduki Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi setingkat dan mempunyai bidang keahlian serupa dengan Pejabat Fungsional Pengawas Radiasi yang diuji.
-7-
Pasal 8 (1) Tim penguji dalam melaksanakan uji Kompetensi Jabatan Fungsional
Pengawas
Radiasi
pada
setiap
kuadran
Kompetensi menggunakan 4 (empat) metode yaitu: a. pengamatan performa kerja; b. penulisan makalah; c. presentasi; dan d. wawancara. (2) Pengamatan performa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan berdasarkan capaian kinerja dan perilaku kerja sehari-hari selama satu tahun terakhir, serta informasi lain yang dapat mempengaruhi penilaian unsur 4 (empat) kuadran Kompetensi dari peserta uji Kompetensi. (3) Penulisan makalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinilai berdasarkan: a. identifikasi masalah; b. analisis dan perumusan alternatif untuk penyelesaian masalah; c. kesimpulan dan saran; dan d. keaslian makalah. (5) Presentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dinilai berdasarkan: a. kesesuaian antara isi presentasi dengan makalah; b. struktur presentasi; c. manajemen waktu; dan d. gaya presentasi. (6) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dinilai berdasarkan: a. kecepatan menjawab; b. akurasi jawaban; dan c. argumentasi ilmiah.
Pasal 9 (1) Presentasi dan wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan secara langsung atau bertatap muka antara penguji dan peserta uji Kompetensi.
-8-
(2) Dalam
hal
presentasi
dan
wawancara
tidak
dapat
dilaksanakan secara langsung atau bertatap muka dengan alasan yang dapat diterima maka dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi komunikasi, antara lain dengan menggunakan rekaman audio visual atau teleconference.
Pasal 10 (1) Setiap anggota tim penguji memberikan nilai pada setiap kuadran Kompetensi berdasarkan pengamatan performa kerja, penulisan makalah, presentasi, dan wawancara. (2) Nilai uji Kompetensi di setiap kuadran diberikan dengan kategori sebagai berikut: a. sangat memuaskan dengan nilai A atau 4; b. memuaskan dengan nilai B atau 3; c. cukup memuaskan dengan nilai C atau 2; dan d. kurang memuaskan dengan nilai D atau 1. (3) Kriteria setiap kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut: a. sangat memuaskan, dengan kriteria memenuhi semua Kompetensi yang diperlukan pada jabatan yang akan didudukinya; b. memuaskan, dengan kriteria memenuhi sebagian besar Kompetensi yang diperlukan pada jabatan yang akan didudukinya dan potensial untuk dikembangkan; c. cukup memuaskan, dengan kriteria memenuhi sebagian Kompetensi yang diperlukan pada jabatan yang akan didudukinya; d. kurang memuaskan, dengan kriteria memenuhi hanya sebagian kecil Kompetensi yang diperlukan pada jabatan yang akan didudukinya dan sulit untuk dikembangkan. Pasal 11 (1) Peserta
uji
Kompetensi
Jabatan
Fungsional
Pengawas
Radiasi dinyatakan lulus apabila hasil nilai uji Kompetensi di setiap kuadran sama atau lebih tinggi dari tabel batas nilai
-9-
kelulusan yang tercantum dalam pedoman penilaian uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi. (2) Nilai Kompetensi di setiap kuadran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rata-rata dari para penguji. (3) Pedoman penilaian uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
Pasal 12 (1) Sertifikat
kelulusan
uji
Kompetensi
diterbitkan
oleh
Sekretaris Utama BAPETEN selaku ketua tim penilai Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi. (2) Dalam hal tidak lulus uji Kompetensi, peserta dapat mengikuti uji Kompetensi ulang pada kesempatan berikutnya paling
cepat
1
(satu)
tahun
setelah
uji
Kompetensi
sebelumnya.
Pasal 13 (1) Peserta
uji
Kompetensi
dapat
mengajukan
keberatan
terhadap hasil uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) kepada Kepala BAPETEN selaku kepala instansi pembina Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi dan ditembuskan kepada Sekretaris Utama. (2) Keberatan
terhadap
hasil
uji
Kompetensi
disampaikan
kepada Kepala BAPETEN selaku Kepala Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi dan ditembuskan kepada Sekretaris Utama paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima surat hasil uji Kompetensi. (3) Keputusan Kepala BAPETEN terbit paling lama 15 (lima belas)
hari
kerja
setelah
menerima
surat
pernyataan
keberatan.
Pasal 14 Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 8 Tahun 2007 tentang
- 10 -
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 15 Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Desember 2016
KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR REPUBLIK INDONESIA,
JAZI EKO ISTIYANTO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Januari 2017
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 129
