SALINAN PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG KETENTUAN DESAIN SISTEM PROTEKSI TERHADAP KEBAKARAN DAN LEDAKAN INTERNAL PADA REAKTOR DAYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2006 tentang Perizinan Reaktor Nuklir, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Ketentuan Desain Sistem Proteksi terhadap Kebakaran dan Ledakan Internal pada Reaktor Daya; Mengingat
: 1. Undang-Undang Ketenaganukliran
Nomor
10
(Lembaran
Tahun Negara
1997
Republik
tentang Indonesia
Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676); 2. Peraturan Perizinan
Pemerintah Reaktor
Nomor
Nuklir
43
Tahun
(Lembaran
2006
Negara
tentang Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4668);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TENTANG KETENTUAN DESAIN SISTEM PROTEKSI TERHADAP KEBAKARAN DAN LEDAKAN INTERNAL PADA REAKTOR DAYA.
Pasal 1…
-2-
Pasal 1 Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini, yang dimaksud dengan: 1. Desain adalah hasil dari pengembangan konsep dan
rencana yang rinci, yang didukung perhitungan (analisis) dan disertai spesifikasinya untuk suatu fasilitas dan bagian-bagiannya. 2. Kebakaran
adalah proses terbakarnya bahan mudah
terbakar secara tidak terkendali yang ditandai dengan emisi panas yang disertai asap dan/atau nyala api. 3. Ledakan adalah reaksi oksidasi atau dekomposisi seketika
yang menghasilkan peningkatan suhu dan/atau tekanan. 4. Bahan Mudah Terbakar adalah bahan yang dapat terbakar
dengan sangat cepat dan menimbulkan panas yang sangat tinggi disertai asap. 5. Beban Kebakaran adalah sejumlah energi panas yang
dilepaskan akibat terbakarnya bahan mudah terbakar di dalam ruangan, termasuk dinding, partisi, lantai, dan langit-langit. 6. Kompartemen Kebakaran adalah bangunan atau bagian
dari bangunan yang dinding, lantai, dan langit-langitnya diselubungi oleh penghalang tahan api dengan tingkat tahan api yang tinggi sehingga dapat menahan beban kebakaran dalam bagian tersebut. 7. Sel Kebakaran adalah area terpisah untuk menempatkan
struktur, sistem, dan komponen redundan yang penting untuk keselamatan sebagai antisipasi apabila struktur, sistem, dan komponen tersebut tidak dapat dilindungi oleh kompartemen kebakaran. 8.
Tingkat Tahan Api adalah durasi
kemampuan sistem
proteksi kebakaran pasif untuk melaksanakan fungsinya sesuai standar uji tahan api. 9.
Penghalang Kebakaran adalah pembatas tahan api yang digunakan untuk mencegah penyebaran api.
Pasal 2...
-3-
Pasal 2 (1) Peraturan Kepala BAPETEN ini mengatur persyaratan Desain sistem proteksi Kebakaran dan Ledakan internal di reaktor daya yang berpendingin air dan berlokasi di darat. (2) Ketentuan
mengenai
Kebakaran
dan
Ledakan
yang
diakibatkan oleh sumber eksternal diatur tersendiri dalam Peraturan Kepala BAPETEN.
Pasal 3 (1) Sistem proteksi Kebakaran dan Ledakan internal bertujuan untuk melindungi struktur, sistem, dan komponen yang penting untuk keselamatan terhadap bahaya Kebakaran dan Ledakan yang bersumber dari dalam fasilitas reaktor. (2) Sistem proteksi Kebakaran internal harus didesain mampu
menjalankan fungsi : a. pencegahan terjadinya Kebakaran; b. deteksi dan pemadaman Kebakaran; dan c. mitigasi dampak Kebakaran. (3) Sistem proteksi Ledakan internal harus didesain mampu
menjalankan fungsi: a. pencegahan terjadinya Ledakan; b. minimalisasi risiko Ledakan; dan c. mitigasi dampak Ledakan. (4) Peristiwa Ledakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
meliputi Ledakan yang diakibatkan oleh lepasan cairan dan/atau gas mudah terbakar dari sistem reaktor daya.
Pasal 4...
-4-
Pasal 4 (1) Pencegahan terjadinya Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf (a) dilakukan melalui upaya dalam
mendesain
gedung
dan
upaya
Desain
untuk
pencegahan Kebakaran. (2) Upaya dalam mendesain gedung sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mencakup : a. konstruksi dan tata letak; b. penggunaan kompartemen Kebakaran; c. penggunaan sel Kebakaran; dan/atau d. minimalisasi efek sekunder Kebakaran dan sistem pemadaman. (3) Upaya Desain untuk pencegahan Kebakaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mencakup : a. pengendalian Bahan Mudah Terbakar melalui Desain; b. pengendalian bahaya Ledakan; c. pertimbangan
tambahan
terhadap
Desain
untuk
pengendalian bahan mudah terbakar; d. pemasangan penangkal petir; dan e. pengendalian sumber Kebakaran. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan terjadinya
Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BAPETEN ini.
Pasal 5…
-5-
Pasal 5 (1) Deteksi dan pemadaman Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal
3
ayat
(2)
huruf
(b)
dilakukan
dengan
penggunaan: a. sistem pendeteksi dan alarm Kebakaran; b. perlengkapan pemadam Kebakaran terpasang tetap; c. sistem
pemadam
Kebakaran
portabel
dan
mudah
dipindah; d. perlengkapan untuk pemadaman Kebakaran manual; dan e. sistem ventilasi asap dan panas. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai deteksi dan pemadaman
Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BAPETEN ini.
Pasal 6 (1) Mitigasi dampak Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf (c) dilakukan melalui: a. pengaturan tata letak bangunan; b. pemasangan sistem ventilasi; c. minimalisasi
Kebakaran
dan
pelepasan
radioaktif
potensial; d. pengaturan tata letak dan sistem untuk peralatan listrik; e. perlindungan terhadap Ledakan yang disebabkan oleh Kebakaran; dan/atau f. proteksi Kebakaran pada lokasi khusus. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mitigasi dampak Kebakaran
sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam
Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BAPETEN ini.
Pasal 7...
-6-
Pasal 7 Struktur, sistem, dan komponen pada sistem proteksi Kebakaran dan Ledakan internal harus diklasifikasikan berdasarkan kelas keselamatan.
Pasal 8 Desain
sistem
dan
mempertimbangkan
peralatan persyaratan
proteksi sistem
Kebakaran
harus
manajemen,
uji
kualifikasi, dan inspeksi in-service. Pasal 9 Persyaratan sistem manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diatur dalam Peraturan Kepala BAPETEN tersendiri. Pasal 10 (1) Sistem proteksi Kebakaran dan Ledakan internal harus didesain berdasarkan hasil analisis bahaya Kebakaran. (2) Analisis bahaya Kebakaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan asumsi: a. Kebakaran terjadi di lokasi yang terdapat bahan mudah terbakar; b. terdapat satu atau lebih kejadian Kebakaran terjadi pada suatu waktu; c. Kebakaran dipostulasikan dalam semua moda operasi; dan d. Kebakaran dapat terjadi bersamaan dengan kejadian awal terpostulasi lain. (3) Analisis bahaya Kebakaran harus dikaji secara berkala setiap
pelaksanaan penilaian keselamatan berkala. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai analisis bahaya Kebakaran
sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam
Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BAPETEN ini.
Pasal 11...
-7-
Pasal 11 Peraturan Kepala BAPETEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar
setiap
pengundangan
orang
mengetahuinya,
Peraturan
Kepala
memerintahkan
BAPETEN
ini
dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Januari 2012 KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR, ttd. AS NATIO LASMAN
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Januari 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. AMIR SYAMSUDDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 74
Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi,
Berthie Isa
