DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KLATEN,

BUPATI KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR 57 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KLATEN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KLATEN, Menimbang

:

bahwa

untuk

menindaklanjuti

ketentuan

Pasal

4

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten

Peraturan

Bupati

Klaten,

maka

tentang

perlu

menyusun

Kedudukan,

Susunan

Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten; Mengingat

: 1. Pasal

18

ayat

(6)

Undang-Undang

Dasar

Negara

Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Pembentukan

Nomor

13 Tahun 1950

Daerah-daerah

Kabupaten

tentang Dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 3. Undang-Undang Pembentukan

Nomor

12

Peraturan

Tahun

2011

tentang

Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor

82,

Tambahan

Indonesia Nomor 5234);

Lembaran

Negara

Republik

4. Undang-Undang Pemerintahan

Nomor

Daerah

23

Tahun

(Lembaran

2014

Negara

tentang Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Tahun

Pelaksanaan 2011

tentang

Undang-Undang

Nomor

Pembentukan

12

Peraturan

Perundang-undangan; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138); 11. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah

Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32); MEMUTUSKAN : Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KLATEN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Klaten. 2. Pemerintah

Daerah

adalah

Bupati

sebagai

unsur

penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Klaten. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten. 5. Perangkat

Daerah

adalah

unsur

Pembantu

Bupati

dan

Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 6. Dinas adalah Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten. 7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten. 8. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten. 9. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten. 10. Pimpinan Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan adalah Kepala Dinas beserta Pejabat Struktural yang ada di lingkungan Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten. 11. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional tertentu.

12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 13. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural. BAB II KEDUDUKAN Pasal 2 (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pertanian, bidang ketahanan pangan dan bidang perikanan. (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. BAB III SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kesatu Umum Pasal 3 (1) Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari: a. Kepala Dinas; b. Sekretariat: 1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan; 2. Subbagian Keuangan; 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura; 1. Seksi Produksi; 2. Seksi Perlindungan Tanaman dan Rehabilitasi Lahan; 3. Seksi Sarana dan Prasarana. d. Bidang Ketahanan Pangan: 1. Seksi Pengembangan dan Ketersediaan Pangan; 2. Seksi Distribusi Pangan; 3. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan. e. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan : 1. Seksi Perbibitan dan Produksi Peternakan;

2. Seksi

Pengembangan

Usaha

Peternakan

dan

Kesehatan

Masyarakat Veteriner; 3. Seksi Kesehatan Hewan; f.

Bidang Perikanan: 1. Seksi Produksi Perikanan; 2. Seksi Sumber Hayati dan Usaha Perikanan.

g. Bidang Perkebunan dan Penyuluhan: 1. Seksi Produksi dan Pengolahan Hasil Perkebunan; 2. Seksi Sarana Prasarana dan Pengembangan Usaha Perkebunan; 3. Seksi Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. h. UPT. i.

Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf

f, dan huruf g, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala

Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. (4) Subbagian dan Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, angka 2 dan angka 3, huruf c angka 1, angka 2 dan angka 3, huruf d angka 1, angka 2 dan angka 3, dan huruf e angka 1, angka 2 dan angka 3, huruf f angka 1 dan angka 2, huruf g angka 1, angka 2 dan angka 3, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada atasan langsung. (5) Bagan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam

Lampiran

yang

merupakan

bagian

tidak

terpisahkan

dari

Peraturan Bupati ini. Bagian Kedua UPT Pasal 4 Ketentuan mengenai UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Ketiga Jabatan Fungsional Pasal 5 Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf i berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Pasal 6 (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf i, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang keahliannya, diangkat dari Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan. (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati diantara tenaga fungsional yang ada. (3) Jumlah

tenaga

fungsional

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan. BAB IV ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN Pasal 7 (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural Eselon IIb atau jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. (2) Sekretaris merupakan jabatan struktural Eselon IIIa atau jabatan administrator. (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural Eselon IIIb atau jabatan administrator. (4) Kepala

Subbagian, Kepala Seksi merupakan jabatan struktural Eselon

IVa atau jabatan pengawas. BAB V TUGAS DAN FUNGSI Pasal 8 Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas untuk membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang pertanian, bidang ketahanan pangan dan bidang perikanan.

Pasal 9 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Dinas menyelenggarakan fungsi: a. perumusan

kebijakan

bidang

pertanian,

ketahanan

pangan,

dan

perikanan; b. pelaksanaan kebijakan bidang

pertanian, ketahanan pangan, dan

perikanan; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pertanian, ketahanan pangan, dan perikanan; d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. BAB VI RINCIAN TUGAS Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 10 (1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang

pertanian,

perumusan

ketahanan

kebijakan

teknis

pangan

dan

perencanaan,

perikanan,

meliputi

pelaksanaan

dan

pengendalian bidang tanaman pangan dan hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan, perkebunan dan penyuluhan, ketahanan pangan, perikanan

dan

pemberian

bimbingan,

pembinaan

pegawai

serta

pengawasan pelaksanaan kegiatan UPT. (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a. mengoordinasikan penyusunan program Dinas dengan memberikan arahan kepada Sekretaris dan Kepala Bidang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Indikator Kinerja Utama, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Kabupaten, kebijakan Bupati dan kondisi obyektif sesuai ketentuan yang berlaku; b. mengoordinasikan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis bidang tanaman pangan dan hortikultura, peternakan dan

kesehatan hewan, perkebunan dan penyuluhan, ketahanan pangan serta perikanan; c. mengoordinasikan

pelaksanaan

kegiatan

pelayanan

di

bidang

tanaman pangan dan hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan, perkebunan dan penyuluhan, ketahanan pangan serta perikanan; d. mengoordinasikan pekerjaan yang sifatnya segera atas gangguan dan atau bencana; e. mengoordinasikan penyusunan laporan kinerja Dinas; f.

memberikan rekomendasi izin di bidang tanaman pangan dan hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan, perkebunan dan penyuluhan, ketahanan pangan serta perikanan;

g. memberikan saran dan masukan kepada Bupati di bidang tanaman pangan

dan

hortikultura,

peternakan

dan

kesehatan

hewan,

perkebunan dan penyuluhan, ketahanan pangan serta perikanan; h. mengupayakan peningkatan peran serta dan partisipasi masyarakat di bidang tanaman pangan dan hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan, perkebunan dan penyuluhan, ketahanan pangan serta perikanan; i.

mendistribusikan

tugas

kepada

bawahan

sesuai

bidangnya

berdasarkan ketentuan yang berlaku; j.

mengusulkan,

menunjuk,

menetapkan

dan

melaksanakan

pembinaan pejabat pengelolaan keuangan; k. membina

bawahan

dalam

pencapaian

program

dinas

memberi petunjuk pemecahan masalah agar bawahan

dengan mampu

melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; l.

mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pada tahun yang sudah dan sedang berjalan berdasarkan rencana dan realisasi sebagai bahan dalam penyusunan sasaran tahun berikutnya;

m. menilai

pencapaian

sasaran

kinerja

pegawai

yang

menjadi

bawahannya dengan jalan memantau dan mengevaluasi sasaran kinerja pegawai; n. melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; o. melaksanakan

kerjasama

dengan

pihak

lain

dalam

rangka

kelancaran pelaksanaan tugas; p. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tanaman pangan dan hortikultura, peternakan dan

kesehatan hewan, perkebunan dan penyuluhan, ketahanan pangan serta perikanan; q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya; dan r.

melaporkan hasil pertanggungjawaban pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Bagian Kedua Sekretariat Pasal 11

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina

dan

mengendalikan

kegiatan

perencanaan,

monitoring,

evaluasi, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian. (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a. menghimpun,

mempelajari

peraturan

perundang-undangan,

kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian; b. mengoordinasikan

tugas

perencanaan,

monitoring,

evaluasi,

pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian; c. mengoordinasikan penyusunan rencana program kegiatan sekretariat berdasarkan peraturan perundang-undangan; d. mengoordinasikan, program

dan

menyiapkan

kegiatan

dalam

rumusan rangka

kebijakan

strategis

penyusunan

anggaran

pendapatan dan belanja Dinas; e. mengoordinasikan

bahan

penyusunan

evaluasi

dan

pelaporan

program dan kegiatan Dinas; f.

mengoordinasikan penyusunan laporan kinerja Dinas;

g. mengoordinasikan bahan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang tanaman pangan dan hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan, perkebunan dan penyuluhan, ketahanan pangan serta perikanan; h. mengoordinasikan

pemberian

rekomendasi

Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan;

perizinan

di

bidang

i.

mengoordinasikan pengelolaan retribusi daerah di bidang tanaman pangan dan hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan, serta perikanan;

j.

mengoordinasikan,

menyampaikan

informasi,

publikasi

dan

hubungan masyarakat serta layanan pengaduan masyarakat; k. mengoordinasikan penyusunan mekanisme sistem prosedur kerja Dinas; l.

memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya;

m. melaksanakan

pembinaan,

bimbingan,

pengawasan

dan

pengendalian agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar; n. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai bawahannya dengan jalan memantau dan mengevaluasi hasil kerja pegawai; o. mengevaluasi

dan

menginventarisasi

permasalahan

yang

berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif pemecahan masalah; p. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya; dan r.

melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. Paragraf 1 Subbagian Perencanaan dan Pelaporan Pasal 12

(1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas menyusun rencana program kegiatan, pengumpulan dan pengolahan data, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas. (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a. menyiapkan

bahan

kebijakan

dan

petunjuk

teknis

subbagian

perencanaan dan pelaporan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. menyusun rencana program dan kegiatan dinas; c. membagi pelaksanaan tugas kepada bawahannya d. mencari,

mengumpulkan,

mengolah

data

dan

informasi

serta

menyusun Indikator Kinerja Utama, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Dinas sesuai perundang-undangan yang berlaku; e. menyiapkan bahan dan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas; f.

mengevaluasi

pelaksanaan

kegiatan

berdasarkan

rencana

dan

realisasi sebagai bahan penyusunan sasaran berikutnya; g. menyusun laporan kinerja Dinas; h. menyiapkan program

bahan

kerja

perubahan,

akibat

adanya

penggeseran

dan

perhitungan

perubahan,

penggeseran

dan

perhitungan anggaran dinas; i.

menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data statistik hasil kegiatan dinas;

j.


k. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar; l.

menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai bawahannya dengan jalan memantau dan mengevaluasi hasil kerja pegawai;

m. mengevaluasi

dan

menginventarisasi

permasalahan

yang

berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif pemecahan masalah; n. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya; dan p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. Paragraf 2 Subbagian Keuangan Pasal 13 (1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 dipimpin oleh Kepala Subbagian, mempunyai tugas sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan Dinas. (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. menyiapkan

bahan

kebijakan

dan

petunjuk

teknis

subbagian

keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. membagi

tugas

pengelolaan

keuangan

meliputi

tata

laksana

keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan keuangan kepada bawahannya; c. melaksanakan

penelitian

dan

verifikasi

kelengkapan

Surat

Permintaan Pembayaran yang diajukan bendahara Dinas; d. menyiapkan Surat Perintah Membayar atas dasar Surat Permintaan Pembayaran yang diajukan bendahara Dinas; e. melaksanakan verifikasi Surat Pertanggungjawaban dan menyiapkan bahan pengesahan Surat Pertanggungjawaban; f.

melaksanakan akuntansi keuangan dinas;

g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan prognosis anggaran; h. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan; i.

menyiapkan bahan dan menyusun data informasi keuangan;

j.

melaksanakan pembinaan, pemantauan dan pengawasan keuangan;

k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan keuangan; l.

melaksanakan dan menyusun laporan realisasi anggaran;

m. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja program di bidang keuangan; n. memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya; o. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar; p. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai bawahannya dengan jalan memantau dan mengevaluasi hasil kerja pegawai; q. mengevaluasi

dan

menginventarisasi

permasalahan

yang

berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif pemecahan masalah; r.

melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya; dan t.

melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Paragraf 3 Subbagian Umum dan Kepegawaian Pasal 14 (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, penggandaan, ekspedisi, kearsipan, kehumasan, ketatalaksanaan dan rumah tangga, pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan kantor serta melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian. (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a. menyiapkan bahan kebijakan dan petunjuk teknis subbagian umum dan kepegawaian sesuai

peraturan perundang-undangan yang

berlaku; b. menyusun rencana program kegiatan dan laporan pelaksanaan kegiatan subbagian umum dan kepegawaian Dinas; c. membagi tugas-tugas pada subbagian umum dan kepegawaian kepada bawahannya; d. melaksanakan administrasi surat menyurat, ekspedisi, penggandaan, kearsipan, pengadaan alat tulis kantor, akomodasi rapat, pertemuan, upacara, penerimaan tamu serta pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan rumah tangga dan barang inventaris dinas; e. menyusun bahan publikasi dan hubungan masyarakat; f.

menyusun data dan informasi serta layanan pengaduan masyarakat;

g. menyiapkan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan advokasi hukum; h. menyusun mekanisme sistem prosedur kerja Dinas; i.

menyiapkan kebutuhan dan melaksanakan pemeliharaan kendaraan dinas;

j.

mengatur

dan

mengelola

penggunaan

kendaraan

dinas

serta

perlengkapan perjalanan dinas; k. mengatur dan mengelola tata ruang kantor, kebersihan, ketertiban, keamanan, kenyamanan dan keserasian ruang kantor; l.

melaksanakan

administrasi

umum

kepegawaian

meliputi

menyiapkan bahan dan mengusulkan Kartu Pegawai, Kartu Isteri, Kartu

Suami,

Tabungan

Kesehatan dan izin cuti;

Asuransi

Pegawai

Negeri,

Asuransi

m. menyusun Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan Dinas; n. menyiapkan bahan usulan pengembangan karir pegawai, meliputi kebutuhan pegawai/formasi pegawai, usulan untuk menduduki jabatan, tugas belajar/izin belajar, ujian dinas, pendidikan dan latihan, serta pemberian penghargaan dan tanda jasa; o. menyiapkan bahan

usulan mutasi

pegawai meliputi

kenaikan

pangkat, kenaikan gaji berkala, pemindahan/mutasi, pemberhentian dan pensiun, penyesuaian ijazah dan Sasaran Kinerja Pegawai; p. menyiapkan,

menghimpun

dan

mengelola

data

pegawai

serta

menyusun Daftar Urut Kepangkatan; q. menyiapkan usulan pejabat pengelola keuangan dan barang; r.


s. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar; t.


u. mengevaluasi

dan

menginventarisasi

permasalahan

yang

berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif pemecahan masalah; v. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; w. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya; dan x. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. Bagian Ketiga Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Pasal 15 (1) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang tanaman pangan dan hortikultura meliputi produksi, perlindungan tanaman dan rehabilitasi lahan, serta sarana dan prasarana; (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. menghimpun,

mempelajari

peraturan

perundang-undangan,

kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang tanaman pangan dan hortikultura; b. mengoordinasikan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis bidang tanaman pangan dan hortikultura; c. mengoordinasikan

tugas

di

bidang

Tanaman

Pangan

dan

Hortikultura; d. mengoordinasikan penyusunan rencana program kegiatan bidang Tanaman

Pangan

dan

Hortikultura

berdasarkan

peraturan

perundang-undangan; e. mengoordinasikan,

menyiapkan

rumusan

kebijakan

strategis

program dan kegiatan dalam rangka penyusunan anggaran bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura; f.

menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;

g. mengoordinasikan penyusunan mekanisme system prosedur kerja sesuai bidang tugasnya; h. mengoordinasikan pelaksanaan bimbingan teknis produksi dan pengembangan usaha pertanian; i.

mengoordinasikan

pelaksanaan

bimbingan

teknis

perlindungan

tanaman dan rehabilitasi lahan; j.

mengoordinasikan penyiapan bahan pembinaan, pemantauan dan pemberian

rekomendasi

izin

usaha

tanaman

pangan

dan

hortikultura; k. mengoordinasikan pelaksanaan pengkajian dan penerapan teknologi anjuran di tingkat usaha tani; l.

melaksanakan pengamanan teknis bidang tanaman pangan dan hortikultura;

m. memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya; n. melaksanakan

pembinaan,

bimbingan,

pengawasan

dan

pengendalian agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar; o. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai bawahannya dengan jalan memantau dan mengevaluasi hasil kerja pegawai; p. mengevaluasi

dan

menginventarisasi

permasalahan

yang

berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif pemecahan masalah;

q. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; r.

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya; dan

s. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. Paragraf 1 Seksi Produksi Pasal 16 (1) Seksi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka

1,

dipimpin

oleh

Kepala

Seksi

yang

mempunyai

tugas

melaksanakan perencanaan, pengawasan dan pengembangan produksi tanaman pangan dan hortikultura. (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a. menghimpun,

mempelajari

peraturan

perundang-undangan,

kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis seksi Produksi; b. menyiapkan bahan kebijakan dan petunjuk teknis seksi Produksi, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. menyusun rencana program kegiatan dan laporan pelaksanaan kegiatan seksi Produksi; d. membagi pelaksanaan tugas kepada bawahannya; e. menetapkan angka sasaran tahunan luas tanam tanaman pangan dan hortikultura; f.

melaksanakan pengembangan pertanian berwawasan lingkungan;

g. melaksanakan pengembangan tanaman unggul lokal; h. menerapkan teknologi baru dalam rangka peningkatan produksi; i.

menyiapkan bahan petunjuk operasional dan bimbingan penerapan paket teknologi;

j.

melaksanakan pembinaan dan pengawasan penggunaan benih;

k. menyiapkan

bahan

pendaftaran

perizinan

dalam

penangkaran/produksi benih; l.

menyiapkan

bahan

dan

melaksanakan

pembinaan

serta

pengembangan kerjasama kemitraan usaha antara petani dengan mitra kerja; m. memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya;

n. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar; o. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai bawahannya dengan jalan memantau dan mengevaluasi hasil kerja pegawai; p. mengevaluasi

dan

menginventarisasi

permasalahan

yang

berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif pemecahan masalah; q. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; r.


s. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. Paragraf 2 Seksi Perlindungan Tanaman dan Rehabilitasi Lahan Pasal 17 (1) Seksi Perlindungan Tanaman dan Rehabilitasi Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2, dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengawasan dan perlindungan tanaman dan rehabilitasi lahan. (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a. menghimpun, kebijakan,

mempelajari

pedoman

dan

peraturan

petunjuk

perundang-undangan,

teknis

seksi

Perlindungan

Tanaman dan Rehabilitasi Lahan; b. menyiapkan

bahan

kebijakan

dan

petunjuk

teknis

Perlindungan Tanaman dan Rehabilitasi Lahan sesuai

Seksi

peraturan

perundang-undangan yang berlaku; c. menyusun rencana program kegiatan dan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Perlindungan Tanaman dan Rehabilitasi Lahan; d. membagi pelaksanaan tugas kepada bawahannya; e. mengelola, menyajikan data dan informasi yang berhubungan dengan perlindungan tanaman, rehabilitasi lahan dan air; f.

mengumpulkan

dan

menyusun

bahan

pembinaan,

identifikasi,

pemetaan lahan, investigasi, pendayagunaan sumber daya lahan dan air;

g. menyiapkan bahan bimbingan dalam rangka pemanfaatan dan pengembangan lahan petani sesuai peruntukannya; h. mengumpulkan

dan

menyusun

bahan

pembinaan

serta

melaksanakan bimbingan, peramalan, perhitungan kebutuhan air untuk tanaman pangan dan hortikultura, pengkajian iklim serta tata guna air; i.

mengumpulkan

dan

menyusun

bahan

pembinaan

serta

melaksanakan monitoring, bimbingan, pengawasan, pelaporan dan prakiraan serangan organisme pengganggu tanaman (OPT); j.

melaksanakan pemantauan, pembinaan dan pengawasan distribusi pestisida;

k. mengumpulkan melaksanakan

dan

menyusun

bimbingan,

bahan

pengendalian

pembinaan

operasional,

serta

pelayanan

informasi dan penyaluran alat perlindungan tanaman pangan; l.

melakukan

pembinaan,

bimbingan

kepada

petani

tentang

pengendalian hama/penyakit secara terpadu dan pengembangan pemanfaatan agensia hayati, pestisida nabati serta pengembangan laboratorium pengamatan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman; m. menyiapkan bahan rekomendasi pola tanam dan pola pergiliran varietas; n. memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya; o. bimbingan dan pengawasan kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar; p. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai bawahannya dengan jalan memantau dan mengevaluasi hasil kerja pegawai; q. mengevaluasi

dan

menginventarisasi

permasalahan

yang





Paragraf 3 Seksi Sarana dan Prasarana Pasal 18 (1) Seksi Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3, dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan

perencanaan,

pengawasan

sarana

dan

prasarana

tanaman pangan dan hortikultura. (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a. menghimpun, kebijakan,

mempelajari

pedoman

dan

peraturan petunjuk

perundang-undangan,

teknis

seksi

Sarana

dan

Prasarana; b. menyiapkan bahan kebijakan dan petunjuk teknis Seksi Sarana dan Prasarana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. menyusun rencana program kegiatan dan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana; d. membagi pelaksanaan tugas kepada bawahannya; e. menginventarisasi

dan

menyajikan

data

serta

informasi

yang

berhubungan dengan sarana dan prasarana tanaman pangan dan hortikultura; f.

menyiapkan bahan pertimbangan dalam rangka penanganan pasca panen tanaman pangan dan hortikultura;

g. melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka penanganan pasca panen tanaman pangan dan hortikultura; h. melakukan pembinaan, pemantauan dan pengawasan di bidang sarana dan prasarana tanaman pangan dan hortikultura i.

menyiapkan bahan dan melaksanakan identifikasi, inventarisasi, bimbingan penggunaan, percobaan dan pengkajian penerapan serta penyebaran prototype alat dan mesin pertanian;

j.

melakukan

pembinaan

dan

bimbingan

pengembangan

dan

pemantauan terhadap kelompok usaha pelayanan jasa alat mesin pertanian; k. menyiapkan

bahan

pemantauan,

pengadaan,

peredaran

dan

bimbingan penggunaan pupuk bersubsidi; l.

melakukan pemantauan, analisa, dan evaluasi harga komoditas tanaman pangan dan hortikultura;

m. memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya;

n. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar; o. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai bawahannya dengan jalan memantau dan mengevaluasi hasil kerja pegawai; p. mengevaluasi

dan

menginventarisasi

permasalahan

yang

berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif pemecahan masalah; q. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; r.


s. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. Bagian Keempat Bidang Ketahanan Pangan Pasal 19 (1) Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf

d,

dipimpin

oleh

Kepala

Bidang

yang

mempunyai

tugas

melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang ketahanan pangan meliputi pengembangan dan ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan. (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a. menghimpun,

mempelajari

peraturan

perundang-undangan,

kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang Ketahanan Pangan; b. mengoordinasikan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis bidang Ketahanan Pangan; c. mengoordinasikan tugas di bidang Ketahanan Pangan; d. mengoordinasikan penyusunan rencana program kegiatan bidang Ketahanan Pangan berdasarkan peraturan perundang-undangan; e. mengoordinasikan, program

dan

menyiapkan

kegiatan

dalam

rumusan

kebijakan

strategis

rangka

penyusunan

anggaran

dan

ketatausahaan

Ketahanan Pangan; f.

menyelenggarakan Ketahanan Pangan;

administrasi

bidang

g. mengoordinasikan penyusunan mekanisme sistem prosedur kerja sesuai bidang tugasnya; h. meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam bidang ketahanan pangan; i.

mengoordinasikan

pelaksanaan

pengawasan

teknis

dibidang

ketahanan pangan; j.

mengoordinasikan

pembinaan,

pengawasan

dan

pengembangan

ketersediaan, distribusi, konsumsi, keamanan serta kerawanan pangan; k. melaksanakan koordinasi lintas sektor dalam rangka peningkatan kewaspadaan pangan; l.


m. melaksanakan

pembinaan,

bimbingan,

pengawasan

dan

pengendalian agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar; n. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai bawahannya dengan jalan memantau dan mengevaluasi hasil kerja pegawai; o. mengevaluasi

dan

menginventarisasi

permasalahan

yang


melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. Paragraf 1 Seksi Pengembangan dan Ketersediaan Pangan Pasal 20

(1) Seksi Pengembangan dan Ketersediaan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1, dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai

tugas

melaksanakan

perencanaan

dan

pengawasan

pengembangan ketersediaan pangan. (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a. menghimpun,

mempelajari

peraturan

perundang-undangan,

kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis seksi Pengembangan dan Ketersediaan Pangan;

b. menyiapkan Pengembangan

bahan dan

kebijakan

dan

Ketersediaan

petunjuk

Pangan

teknis

sesuai

seksi

peraturan

perundang-undangan yang berlaku; c. menyusun rencana program kegiatan dan laporan pelaksanaan kegiatan seksi Pengembangan dan Ketersediaan Pangan; d. membagi pelaksanaan tugas kepada bawahannya; e. melaksanakan identifikasi potensi sumberdaya pangan nabati dan hewani; f.

melaksanakan identifikasi dan menganalisa cadangan pangan;

g. menyusun dan menganalisa produksi, ketersediaan dan kebutuhan pangan; h. melaksanakan pemantauan, pembinaan dan monitoring cadangan pangan masyarakat dan pemerintah; i.

melaksanakan koordinasi untuk pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan;

j.

melaksanakan pengembangan kelembagaan lumbung pangan;

k. menyiapkan

bahan

identifikasi,

analisa

data,

penyusunan,

pemberdayaan,

pembinaan

pengelolaan potensi daerah rawan pangan; l.

melaksanakan

perencanaan,

penanggulangan daerah rawan pangan; m. memonitoring dan evaluasi dalam rangka mendeteksi dini kejadian rawan pangan; n. memantapkan dan menyempurnakan sistem kewaspadaan pangan; o. menyiapkan Sumber Daya Manusia dalam mengantisipasi rawan pangan; p. melaksanakan penanganan dan penyaluran bantuan pangan untuk masyarakat di daerah rawan pangan; q. memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya; r.

melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;

s. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai bawahannya dengan jalan memantau dan mengevaluasi hasil kerja pegawai; t.

mengevaluasi

dan

menginventarisasi

permasalahan

yang

berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif pemecahan masalah;

u. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya; dan w. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. Paragraf 2 Seksi Distribusi Pangan Pasal 21 (1) Seksi Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2, dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pengawasan distribusi pangan. (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a. menghimpun,

mempelajari

peraturan

perundang-undangan,

kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis seksi Distribusi Pangan; b. menyiapkan bahan kebijakan dan petunjuk teknis Seksi Distribusi Pangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku c. menyusun rencana program kegiatan dan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Distribusi Pangan; d. membagi pelaksanaan tugas kepada bawahannya; e. melaksanakan identifikasi infrastruktur distribusi pangan; f.

menyiapkan bahan rekomendasi izin usaha hasil pertanian;

g. melakukan pengkajian dan pengembangan sistem distribusi pangan nabati dan hewani; h. melakukan monitoring kegiatan panen dan harga pangan strategis ditingkat produsen; i.

melaksanakan pengkajian dan pemantauan perdagangan dan harga pangan strategis;

j.

melaksanakan pengembangan pemasaran dan distribusi dalam sistem tunda jual;

k. memantau, mengevaluasi dan mengembangkan sistem dan pola distribusi pangan; l.

menyiapkan bahan kebijakan dan fasilitasi pengembangan pola distribusi pangan yang menjangkau seluruh wilayah;

m. menyiapkan

bahan

koordinasi

dalam

rangka

menumbuh

kembangkan pola kemitraan dan pengembangan usaha; n. menyiapkan bahan dalam rangka temu usaha dan temu kemitraan antara produsen kecil dan pengusaha; o. memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya; p. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar; q. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai bawahannya dengan jalan memantau dan mengevaluasi hasil kerja pegawai; r.

mengevaluasi

dan

menginventarisasi

permasalahan

yang

berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif pemecahan masalah; s. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; t.


u. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. Paragraf 3 Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan Pasal 22 (1) Seksi Konsumsi Dan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3, dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai

tugas

melaksanakan

perencanaan

dan

pengawasan

konsumsi dan keamanan pangan. (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a. menghimpun,

mempelajari

peraturan

perundang-undangan,

kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis seksi Konsumsi Dan Keamanan Pangan; b. menyiapkan bahan kebijakan dan petunjuk teknis Seksi Konsumsi dan keamanan pangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. menyusun rencana program kegiatan dan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan;

d. membagi pelaksanaan tugas kepada bawahannya; e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan pangan; f.

melaksanakan pembinaan

peningkatan produk pangan berbahan

baku lokal; g. menyiapkan bahan identifikasi dan inventarisasi mutu pangan dan keamanan produk pangan; h. mengidentifikasi,

menginventarisasi,

mengkaji

dan

memetakan

sumber pangan lokal dan makanan tradisional; i.

melaksanakan analisa data hasil identifikasi dan inventarisasi terhadap mutu, gizi, konsumsi pangan masyarakat;

j.

melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam rangka peningkatan mutu pangan sesuai potensi dan kondisi daerah;

k. melaksanakan pelatihan dalam rangka upaya peningkatan SDM melalui pelatihan mutu dan keamanan pangan; l.

menyusun

proyeksi

kebutuhan

pangan

berbasis

Pola

Pangan

Harapan (PPH); m. mengkaji, menyusun dan memetakan rencana strategi pola konsumsi pangan wilayah; n. melaksanakan

sosialisasi

pengembangan

pangan

lokal

untuk

meningkatkan penganekaragaman konsumsi pangan; o. melaksanakan pengembangan pemanfaatan pekarangan; p. melaksanakan pelatihan dalam upaya peningkatan SDM melalui pelatihan penyusunan Pola Pangan Harapan (PPH); q. melaksanakan pembinaan dan pengawasan produk pengolahan pangan dan produk pangan segar berskala kecil/rumah tangga; r.

mengembangkan teknologi dan usaha pengolahan produk pangan;

s. melaksanakan koordinasi dan pembinaan sistem uji mutu dan keamanan pangan; t.

melaksanakan sosialisasi untuk mengkonsumsi aneka ragam pangan dengan prinsip gizi berimbang kepada masyarakat;

u. melaksanakan promosi dalam rangka peningkatan konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman berbahan baku lokal; v. memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya;

w. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar; x. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai bawahannya dengan jalan memantau dan mengevaluasi hasil kerja pegawai; y. mengevaluasi

dan

menginventarisasi

permasalahan

yang

berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif pemecahan masalah; z. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; aa. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya; dan bb. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. Bagian Kelima Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Pasal 23 (1) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan meliputi perbibitan dan produksi peternakan, pengembangan usaha peternakan dan kesehatan masyarakat veteriner serta kesehatan hewan. (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a. menghimpun,

mempelajari

peraturan

perundang-undangan,

kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis bidang peternakan dan kesehatan hewan; b. mengoordinasikan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis bidang peternakan dan kesehatan hewan; c. mengoordinasikan tugas di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan; d. mengoordinasikan penyusunan rencana program kegiatan bidang Peternakan

dan

Kesehatan

perundang-undangan;

Hewan

berdasarkan

peraturan

e. mengoordinasikan,

menyiapkan

rumusan

kebijakan

strategis

program dan kegiatan dalam rangka penyusunan anggaran bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan; f.

menyelenggarakan

administrasi

dan

ketatausahaan

bidang

Peternakan dan Kesehatan Hewan; g.

mengoordinasikan penyusunan mekanisme system prosedur kerja sesuai bidang tugasnya;

h.

mengoordinasikan

pelaksanaan

peningkatan

SDM

untuk

mewujudkan dan memantapkan sistem serta usaha agribisnis peternakan; i.

mengoordinasikan pemberian rekomendasi izin dan pembinaan usaha peternakan;

j.

mengoordinasikan pengkajian penerapan teknologi anjuran ditingkat usaha tani ternak;

k.

mengoordinasikan pengawasan terhadap produksi dan peredaran produk peternakan;

l.


m. melaksanakan

pembinaan,

bimbingan,

pengawasan

dan

pengendalian agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar; n.


o.

mengevaluasi

dan

menginventarisasi

permasalahan

yang

berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif pemecahan masalah; p.


q.


r.

melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. Paragraf 1 Seksi Perbibitan dan Produksi Peternakan Pasal 24

(1) Seksi Perbibitan dan Produksi Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1, dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pengawasan kegiatan perbibitan dan produksi peternakan.

(2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a. menghimpun,

mempelajari

peraturan

perundang-undangan,

kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis seksi Perbibitan dan Produksi Peternakan; b. menyiapkan bahan kebijakan dan petunjuk teknis seksi Perbibitan dan Produksi Peternakan sesuai

peraturan perundang-undangan

yang berlaku; c. menyusun rencana program kegiatan dan laporan pelaksanaan kegiatan seksi Perbibitan dan Produksi Peternakan; d. membagi pelaksanaan tugas kepada bawahannya; e. melaksanakan bimbingan teknis reproduksi ternak; f.

melaksanakan bimbingan dan pengawasan perbibitan ternak;

g. melaksanakan bimbingan pengawasan peredaran mutu ternak, bibit dan penggunaan hijauan pakan ternak; h. melaksanakan

bimbingan

identifikasi

dan

penerapan

teknologi

anjuran peternakan; i.

melaksanakan

bimbingan

identifikasi

lokasi

penyebaran

dan

pengembangan peternakan; j.

melaksanakan bimbingan penyiapan lokasi, ternak dan penataan ternak;

k. melaksanakan distribusi dan redistribusi ternak; l.


m. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar; n. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai bawahannya dengan jalan memantau dan mengevaluasi hasil kerja pegawai; o. mengevaluasi

dan

menginventarisasi

permasalahan

yang



Paragraf 2 Seksi Pengembangan Usaha Peternakan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Pasal 25 (1) Seksi Pengembangan Usaha Peternakan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2, dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pengawasan pengembangan usaha peternakan dan kesehatan masyarakat veteriner; (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a. menghimpun,

mempelajari

peraturan

perundang-undangan,

kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis Seksi Pengembangan Usaha Peternakan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; b. menyiapkan Pengembangan

bahan

kebijakan

Usaha

dan

Peternakan

petunjuk

dan

teknis

Kesehatan

Seksi

Masyarakat

Veteriner sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. menyusun rencana program kegiatan dan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengembangan Usaha Peternakan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; d. membagi pelaksanaan tugas kepada bawahannya; e. mengelola dan menyajikan data dan informasi yang berhubungan dengan

pengembangan

usaha

peternakan

dan

kesehatan

masyarakat veteriner; f.

melaksanakan inventarisasi dan pemantauan penyediaan lahan, tenaga dan permodalan dan peredaran sarana produksi peternakan (sapronak);

g. melaksanakan

pelayanan

usaha

tani

ternak

dan

pemberian

rekomendasi izin usaha peternakan; h. melaksanakan

pemantauan,

bimbingan

teknis,

pengawasan

pengelolaan hasil ternak dan kesehatan masyarakat veteriner; i.

mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data pemasaran hewan dan hasil produksi ternak;

j.

melaksanakan peningkatan kapasitas dan kualitas sumberdaya manusia di sektor peternakan;

k. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kelembagaan serta kemitraan usaha di sektor peternakan; l.



dan

menginventarisasi

permasalahan

yang


melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. Paragraf 3 Seksi Kesehatan Hewan Pasal 26

(1) Seksi Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 3, dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas perencanaan dan pengawasan kesehatan hewan. (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a. menghimpun,

mempelajari

peraturan

perundang-undangan,

kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis seksi Kesehatan Hewan; b. menyiapkan bahan kebijakan dan petunjuk teknis Seksi Kesehatan Hewan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. menyusun rencana program kegiatan dan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Kesehatan Hewan; d. membagi pelaksanaan tugas kepada bawahannya; e. mengelola dan menyajikan data dan informasi yang berhubungan dengan kesehatan hewan; f.

melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;

g. melakukan pengamatan, penyelidikan dan pembuatan peta penyakit hewan; h. menyelenggarakan

dan

mengawasi

sanitasi

lingkungan

usaha

peternakan serta sarana dan prasarana pelayanan kesehatan hewan / ternak; i.

melaksanakan

pengawasan

laboratorium

kesehatan

hewan,

memantau peredaran dan penggunaan obat hewan; j.

memberikan bimbingan teknis pelayanan kesehatan hewan;

k. memberikan rekomendasi izin yang berhubungan dengan kesehatan hewan; l.



dan

menginventarisasi

permasalahan

yang


melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. Bagian Keenam Bidang Perikanan Pasal 27

(1) Bidang Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang perikanan meliputi produksi perikanan, sumber hayati dan usaha perikanan. (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a. menghimpun,

mempelajari

peraturan

perundang-undangan,

kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang Perikanan;

b. mengoordinasikan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis bidang Perikanan; c. mengoordinasikan tugas di bidang Perikanan; d. mengoordinasikan penyusunan rencana program kegiatan bidang Perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan; e. mengoordinasikan,

menyiapkan

rumusan

kebijakan

strategis

program dan kegiatan dalam rangka penyusunan anggaran bidang Perikanan; f.

menyelenggarakan

administrasi

dan

ketatausahaan

bidang

Perikanan; g. mengoordinasikan penyusunan mekanisme system prosedur kerja sesuai bidang tugasnya; h. mengoordinasikan mewujudkan

dan

pelaksanaan memantapkan

peningkatan sistem

SDM

pengembangan

untuk usaha

perikanan i.

mengoordinasikan pemberian rekomendasi izin dan pembinaan usaha perikanan;

j.

mengoordinasikan pengkajian penerapan teknologi anjuran di tingkat usaha tani perikanan;

k. memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya; l.

melaksanakan

pembinaan,

bimbingan,

pengawasan

dan

pengendalian agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar; m. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai bawahannya dengan jalan memantau dan mengevaluasi hasil kerja pegawai; n. mengevaluasi

dan

menginventarisasi

permasalahan

yang

berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif pemecahan masalah; o. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya; dan q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Paragraf 1 Seksi Produksi Perikanan Pasal 28 (1) Seksi Produksi Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 1, dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pengawasan produksi perikanan. (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a. menghimpun,

mempelajari

peraturan

perundang-undangan,

kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis seksi Produksi Perikanan; b. menyiapkan bahan kebijakan dan petunjuk teknis seksi Produksi Perikanan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. menyusun rencana program kegiatan dan laporan pelaksanaan kegiatan seksi Produksi Perikanan; d. membagi pelaksanaan tugas kepada bawahannya; e. mengolah dan menyajikan data serta informasi yang berhubungan dengan produksi usaha perikanan; f.

melaksanakan inventarisasi, identifikasi, dan analisis kebutuhan, bimbingan serta pengembangan produksi perikanan;

g. melaksanakan inventarisasi, identifikasi, pembinaan pengembangan dan pengendalian pelaksanaan budidaya ikan; h. melaksanakan

pengujian

lapangan

atas

mutu

hasil

produksi

perikanan; i.

melaksanakan pencegahan pengendalian dan pemberantasan hama penyakit ikan;

j.


k. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar; l.


m. mengevaluasi

dan

menginventarisasi

permasalahan

yang

berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif pemecahan masalah; n. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya; dan p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. Paragraf 2 Seksi Sumber Hayati dan Usaha Perikanan Pasal 29 (1) Seksi Sumber Hayati dan Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 2, dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai

tugas

melaksanakan

perencanaan,

pengawasan

dan

pengembangan sumber hayati dan usaha perikanan. (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a. menghimpun,

mempelajari

peraturan

perundang-undangan,

kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis Seksi Sumber Hayati dan Usaha Perikanan b. menyiapkan bahan kebijakan dan petunjuk teknis Seksi Sumber Hayati dan Usaha Perikanan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. menyusun rencana program kegiatan dan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Sumber Hayati dan Usaha Perikanan;

d. membagi pelaksanaan tugas kepada bawahannya; e.

mengolah dan menyajikan data serta informasi yang berhubungan dengan pengembangan sumberhayati dan usaha perikanan;

f.

melaksanakan pemetaan potensi lahan dan sarana prasarana budidaya ikan dan usaha perikanan;

g. menyusun petunjuk operasional pengawasan kegiatan penangkapan ikan; h. memantau, mengevaluasi dan memberi bimbingan pengawasan penangkapan ikan; i.

melaksanakan

bimbingan

dan

pengendalian

pemanfaatan

sumberdaya ikan; j.

melaksanakan perlindungan sumberdaya ikan kritis dan langka;

k. melaksanakan bimbingan pengelolaan permodalan dan kerjasama usaha perikanan; l.

memberikan rekomendasi izin usaha perikanan;

m. melaksanakan bimbingan teknologi penanganan dan pengolahan hasil perikanan; n. melaksanakan pengawasan mutu, promosi dan pemasaran produk hasil perikanan; o. memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya; p. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar; q. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai bawahannya dengan jalan memantau dan mengevaluasi hasil kerja pegawai; r.

mengevaluasi

dan

menginventarisasi

permasalahan

yang



u. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. Bagian Ketujuh Bidang Perkebunan dan Penyuluhan Pasal 30 (1) Bidang

Perkebunan dan Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (1) huruf g, dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang Perkebunan dan Penyuluhan meliputi produksi dan pengolaan hasil perkebunan, sarana

prasarana

dan

pengembangan

usaha

perkebunan;

serta

penyuluhan dan pengembangan suber daya manusia (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a. menghimpun,

mempelajari

peraturan

perundang-undangan,

kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang Perkebunan dan Penyuluhan;

b. mengoordinasikan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis bidang Perkebunan dan Penyuluhan; c. mengoordinasikan tugas di bidang Perkebunan dan Penyuluhan; d. mengoordinasikan penyusunan rencana program kegiatan bidang Perkebunan dan Penyuluhan berdasarkan peraturan perundangundangan; e. mengoordinasikan,

menyiapkan

rumusan

kebijakan

strategis

program dan kegiatan dalam rangka penyusunan anggaran bidang Perkebunan dan Penyuluhan; f.

menyelenggarakan

administrasi

dan

ketatausahaan

bidang

Perkebunan dan Penyuluhan; g. mengoordinasikan penyusunan mekanisme system prosedur kerja sesuai bidang tugasnya; h. mengoordinasikan pembinaan dan bimbingan bidang perkebunan dan penyuluhan; i.

mengoordinasikan bimbingan teknis produksi dan pengolahan hasil perkebunan;

j.

mengoordinasikan bimbingan teknis perlindungan tanaman dan rehabilitasi lahan perkebunan;

k. mengoordinasikan bimbingan teknis sarana dan prasarana serta pengembangan usaha perkebunan; l.

mengoordinasikan pengkajian penerapan teknologi anjuran di tingkat usaha tani perkebunan;

m. mengoordinasikan

pembinaan

kelembagaan

dan

agrobisnis

perkebunan; n. mengoordinasikan, mengintegrasikan, dan sinkronisasi penyuluhan lintas sektor; o. Mengoordinasikan advokasi masyarakat dalam penyuluhan dengan melibatkan unsur pakar, dunia usaha, institusi terkait, perguruan tinggi, dan sasaran penyuluhan; p. menyusun

arah

kebijakan

pengembangan

penyuluhan

dan

penyusunan program penyelenggaraan penyuluhan kabupaten; q. menyelesaikan

permasalahan

terkait

mengoptimalkan penyelenggaraan penyuluhan;

penyuluhan

untuk

r.


s. melaksanakan

pembinaan,

bimbingan,

pengawasan

dan

pengendalian agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar; t.


u. mengevaluasi

dan

menginventarisasi

permasalahan

yang

berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif pemecahan masalah; v. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; w. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya; dan x. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. Paragraf 1 Seksi Produksi dan Pengolaan Hasil Perkebunan Pasal 31 (1) Seksi Produksi dan Pengolaan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g angka 1, dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pengawasan produksi dan pengolaan hasil perkebunan. (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a. menghimpun,

mempelajari

peraturan

perundang-undangan,

kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis Seksi Produksi dan Pengolaan Hasil Perkebunan; b. menyiapkan bahan kebijakan dan petunjuk teknis seksi Produksi dan Pengolaan Hasil Perkebunan sesuai

peraturan perundang-

undangan yang berlaku; c. menyusun rencana program kegiatan dan laporan pelaksanaan kegiatan seksi Produksi dan Pengolaan Hasil Perkebunan; d. membagi pelaksanaan tugas kepada bawahannya; e. mengelola dan menyajikan data dan informasi yang berhubungan dengan produksi dan pengolahan hasil perkebunan;

f.

melaksanakan penyebaran prototype, percobaan dan pengkajian penerapan penggunaan alat dan mesin pertanian, sarana pengolahan komoditas

perkebunan

serta

pemantauan

mutu

hasil

olahan

komoditas perkebunan; g. melaksanakan pembinaan pengujian/pengkajian penerapan dan pemanfaatan teknologi serta varietas unggul tanaman perkebunan; h. melaksanakan bimbingan dan pemantauan kultur teknis budidaya tanaman tahunan, tanaman semusim dan tanaman tumpang sari; i.

melaksanakan

pembinaan,

bimbingan

teknis

dalam

rangka

ekstensifikasi dan intensifikasi tanaman perkebunan; j.

mengelola dan menyajikan data dan informasi yang berhubungan dengan produksi, harga pasar dan perlindungan ;

k. melaksanakan eradikasi

pembinaan,

dalam

kegiatan

bimbingan pengamatan

dan

pengendalian

organisme

serta

pengganggu

tanaman perkebunan; l.

memfasilitasi

pengujian

pestisida

dan

residu

pestisida

yang

terkandung dalam tanaman, tanah dan air; m. melakukan pengembangan dan evaluasi pemanfaatan agensia hayati; n. memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya; o. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar; p. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai bawahannya dengan jalan memantau dan mengevaluasi hasil kerja pegawai; q. mengevaluasi

dan

menginventarisasi

permasalahan

yang




melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. Paragraf 2 Seksi Sarana Prasarana dan Pengembangan usaha Perkebunan Pasal 32

(1) Seksi

Sarana

Prasarana

dan

Pengembangan

usaha

Perkebunan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g angka 2, dipimpin

oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan

perencanaan

dan pengawasan sarana dan prasarana dan pengembangan usaha perkebunan. (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a. menghimpun,

mempelajari

peraturan

perundang-undangan,

kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis Seksi Sarana Prasarana dan Pengembangan usaha Perkebunan; b. menyiapkan bahan kebijakan dan petunjuk teknis Seksi

Sarana

Prasarana dan Pengembangan usaha Perkebunan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. menyusun rencana program kegiatan dan laporan pelaksanaan kegiatan

Seksi

Sarana

Prasarana

dan

Pengembangan

usaha

Perkebunan; d. membagi pelaksanaan tugas kepada bawahannya; e. mengelola dan menyajikan data dan informasi yang berhubungan dengan sarana prasarana dan pengembangan usaha perkebunan ; f.

melakukan

pemantauan

dan

pembinaan

terhadap

perusahaan

perkebunan swasta dan BUMN;

g. melakukan pembinaan pengembangan kemitraan usaha perkebunan; h. melaksanakan bimbingan pemanfaatan sumberdaya, permodalan dan sarana usaha perkebunan; i.

menyiapkan bahan dan melaksanakan identifikasi, inventarisasi, bimbingan penggunaan, percobaan dan pengkajian penerapan serta penyebaran prototype alat dan mesin perkebunan;

j.

melakukan

pembinaan

dan

bimbingan

pengembangan

dan

pemantauan terhadap kelompok usaha pelayanan jasa alat mesin perkebunan; k. menyiapkan

bahan

pemantauan

pengadaan,

peredaran

dan

bimbingan penggunaan pupuk tanaman perkebunan; l.


m. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;

n. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai bawahannya dengan jalan memantau dan mengevaluasi hasil kerja pegawai; o. mengevaluasi

dan

menginventarisasi

permasalahan

yang


melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. Paragraf 3 Seksi Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pasal 33

(1) Seksi

Penyuluhan

dan

Pengembangan

Sumber

Daya

Manusia

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g angka 3, dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas mengoordinasikan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia. (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a. menghimpun,

mempelajari

peraturan

perundang-undangan,

kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis Seksi Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; b. menyiapkan bahan kebijakan dan petunjuk teknis Seksi Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai

peraturan

perundang-undangan yang berlaku; c. menyusun rencana program kegiatan dan laporan pelaksanaan kegiatan

Seksi

Penyuluhan

dan

Pengembangan

Sumber

Daya

Manusia; d. membagi pelaksanaan tugas kepada bawahannya; e. melaksanakan penyusunan anggaran untuk kegiatan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia; f.

menyiapkan bahan pelayanan teknis dan administratif bidang pengembangan

sumber

daya

pengembangan metode penyuluhan;

manusia,

kelembagaan

dan

g. memfasilitasi penyusunan database penyuluh; h. memfasilitasi pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia, kelembagaan dan pengembangan metode penyuluhan; i.

memfasilitasi penyusunan programa penyuluhan dan penyebaran materi penyuluhan;

j.

memfasilitasi kemitraan usaha;

k. memfasilitasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyuluhan; l.

memfasilitasi sarana dan prasarana serta pengembangan profesi penyuluh;

m. melaksanakan administrasi pangkal penyuluh; n. melaksanakan penumbuhan dan pengembangan forum masyarakat untuk mengembangkan usaha tani dan memberikan umpan balik kepada pemerintah daerah; o. memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya; p. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar; q. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai bawahannya dengan jalan memantau dan mengevaluasi hasil kerja pegawai; r.

mengevaluasi

dan

menginventarisasi

permasalahan

yang



u. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. BAB VII TATA KERJA Pasal 34 Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan dan Jabatan Fungsional Dinas, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas maupun antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 35 Setiap pimpinan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 36 Setiap pimpinan bertanggung jawab untuk memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan, serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya. Pasal 37 Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan dibantu oleh bawahannya masing-masing. Pasal 38 Setiap pimpinan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya. Pasal 39 Laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahan. BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 40 Pada saat diundangkannya Peraturan Bupati ini UPT Dinas yang telah ada dan

terbentuk

sebelum

diberlakukannya

Peraturan

Bupati

ini,

tetap

berkedudukan sebagai UPT Dinas serta melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPT berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 41 Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Klaten Nomor 41 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2012 Nomor 36) dan Peraturan Bupati Klaten Nomor 58 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008 Nomor 59), Peraturan Bupati Klaten Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pertanian (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 42 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Bupati Klaten Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pertanian Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2012 Nomor 37) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 42 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten. Mengesahkan Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya a.n BUPATI KLATEN SEKRETARIS DAERAH u.b KEPALA BAGIAN HUKUM Cap ttd BAMBANG SRIGIYANTA, SH, MHum Pembina Tk. I NIP. 19600530 198901 1 001

Ditetapkan di Klaten pada tanggal 5 Desember 2016 BUPATI KLATEN, Cap ttd SRI HARTINI

Diundangkan di Klaten pada tanggal 5 Desember 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN, Cap ttd JAKA SAWALDI BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2016 NOMOR 53

BAGAN ORGANISASI DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KLATEN

KEPALA DINAS

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR 57 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KLATEN SEKRETARIAT

SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN

JABATAN FUNGSIONAL

BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

SUBBAGIAN KEUANGAN

BIDANG PERIKANAN

BIDANG PERKEBUNAN DAN PENYULUHAN

SEKSI PENGEMBANGAN DAN KETERSEDIAAN PANGAN

SEKSI PERBIBITAN DAN PRODUKSI PETERNAKAN

SEKSI PRODUKSI PERIKANAN

SEKSI PRODUKSI DAN PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN

SEKSI PERLINDUNGAN TANAMAN DAN REHABILITASI LAHAN

SEKSI DISTRIBUSI PANGAN

SEKSI PENGEMBANGAN USAHA PETERNAKAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

SEKSI SUMBER HAYATI DAN USAHA PERIKANAN

SEKSI SARANA PRASARANA DAN PENGEMBANGAN USAHA PERKEBUNAN

SEKSI SARANA DAN PRASARANA

SEKSI KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN

SEKSI PRODUKSI

Mengesahkan Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya a.n BUPATI KLATEN SEKRETARIS DAERAH u.b KEPALA BAGIAN HUKUM Cap ttd BAMBANG SRIGIYANTA, SH, MHum Pembina Tk. I NIP. 19600530 198901 1 001

BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

BIDANG KETAHANAN PANGAN

SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SEKSI KESEHATAN HEWAN

UPT UPT

SEKSI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

BUPATI KLATEN, Cap ttd SRI HARTINI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KLATEN,

Recommend Documents