TATACARAPEMBERIANDAN PERLUASANAREAL KERJA IZINUSAHAPEMANFAATAN HASILHUTANKAYUDALAMHUTANALAM,IZINUSAHAPEMANFAATAN EKOSISTEM HASILHUTANKAYURESTORASI ATAUIZINUSAHAPEMANFAUATAN HASILHUTANKAYUHUTANTANAMANINDUSTRIPADAHUTANPRODUKSI ( P e r a t u r aM n e n t e rK i e h u t a n aR n e p u b l i Ikn d o n e s i N a o m o r: P . 3 1 / M e n h u t - | , 1 2 0 1 4 tanggal21 Mei 2014) DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA MENTERIKEHUTANAN REPUBLIKINDONESIA, Menimbang: a. bahwaberdasarkanketentuanPasal6Sayat(3) PeraturanPemerintahNomor 6 Tahun 2007 tentangTataHutandan PenyusunbnRencana PengelolaanHutan,SertaPemanfaatanHutan sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan P e m e r i n t a hN o m o r 3 T a h u n 2 0 0 8 , t e l a h ditetapkanPeraturanMenteriKehutananNomor P . S 0 / M e n h u t - | 1 1 2 0 1t 0 entang Tata Cara Pemberiandan PeluasanAreal KerjalzinUsaha Pemanfaatan HasilHutanKayu(IUPHHK)dalam HutanAlam,IUPHHKRestorasiEkosistem, atau . IUPHHKHutanTanamanIndustripada Hutan Produksisebagaimanatelah diubah dengan PeraturanMenteri Kehutanan Nomor P.261 Menhutll12012; b. bahwa untuk meningkatkandaya saing dan perbaikantata kelolakehutanandalamrangka mengurangiekonomibiayatinggisebagaimana hasil kajian Komisi PemberantasanKorupsi Tahun 2013, maka perlu pengaturankembali mengenaiTata Cara Pemberiandan Peluasan ArealKerjalzin UsahaPemanfaatanHasilHutan Kayu (IUPHHK)dalam HutanAlam, IUPHHK RestorasiEkosistem,atau IUPHHK Hutan TanamanlndustripadaHutanProduksi; c. bahwaberdasarkanpertimbangan sebagaimana dimaksudhurufb, perlumenetapkanPeraturan MenteriKehutanantentangTataCaraPemberian d a n P e r l u a s a nA r e a l K e r j a l z i n U s a h a PemanfaatanHasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam,lzinUsahaPemanfaatanHasilHutanKayu R e s t o r a s i E k o s i s t e m ,A t a u l z i n U s a h a Pemanfaatan HasilHutanKayuHutanTanaman IndustriPadaHutanProduksi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor4l Tahun1999tentang Kehutanan(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun1999Nomor167,Tambahan Lembaran N e g a r a R e p u b l i kI n d o n e s i aN o m o r 3 8 8 8 ) , sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndangNomor19Tahun2004(Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2004 Nomor 86, WartaPerundang-Undangan/l5 Juli 2014
2.
3.
4.
5.
6.
7.
TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor4412);/2.Undang... Nomor32 Tahun2004tentang Undang-Undang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 125, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor 4437), sebagaimanatelah diubah beberapakaliterakhirdenganUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor 59, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor32 Tahun2009tentang Perlindungan danPengelolaan LingkunganHidup (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 2009 Nomor140,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor5059); Undang-Undang NomorlSTahun z0l3tentang Pencegahandan PemberantasanPerusakan Hutan (LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun2013 Nomor130,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor 5432): Peraturan PemerintahNomor 6 Tahun 2007 tentangTata Hutandan PenyusunanRencana PengelolaanHutan serta PemanfaatanHutan (LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun 2A07Nomor 22,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor4696),sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPemerintah Nomor3 Tahun2008(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2008 Nomor 16, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 48la): PeraturanPemerintahNomor 38 Tahun2007 tentang PembagianUrusan Pemerintahan antara Pemerintah,PemerintahanDaerah Provinsidan Pemerintahan DaerahKabupaten/ Kota (LembaranNegara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 82, TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor4737); PeraturanPemerintahNomor 27 Tahun 2012 tentang lzin Lingkungan(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun 2012 Nomor 48, ThmbahanLembaranNegaraRepublikIndoneL-l
presidenNomor siaNomorS28b);B.peraturan 47 Tahun2009 tentangpembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telahbeberapakali diubahterakhirdengan Peraturan Presiden Nomor55TahunZ01J: presidenNomorg4lpTahun2009 9. Keputusan t e n t a n gP e m b e n t u k aKna b i n e tI n d o n e s i a Bersatull, sebagaimana telahbeberapakali diubahterakhirdenganKeputusan presiden Nomor5/PTahun2013; 10. PeraturanPresidenNomor24 Tahun2010 tentangKedudukan, Tugas,FungsiKementerian NegarasertaSusunan Organisasi, Tugasdan FungsiEselonI KementerLn Negaradepublik Indonesia sebagaimana telahdiubahbeberapa presidenNomor kaliterakhir denganperaturan 56Tahun 2O13: 11. PeraturanMenteriKehutanan Nomorp.401 Menhut-fll2}10 tentangOrganisasidan Tata Kehutanan (BeritaNegara ferja Kementerian RepubfikIndonesia Tahun2010Nomor+bS;, sebagaimana telahdiubahdenganperaturan Menteri Kehutanan Nomorp.33/Menhut_ll/201 2 (BeritaNegaraRepublik Indonesia TahunZ01Z NomorTT9):
Kayu atau disingkatfupHHK sebagai areal perluasan/penambahan dariarealtUp{HK yang telahditetapkanoleh Menten. 5. lzin Usaha pemanfaatanHasil Hutan Kayu DalamHyt3.nAlam yang selanjutnyadisingliat IUPHHK-HAyang sebelumnyadisebutlfak P e n g u s a h a a nH u t a n ( H p H ) a d a l a h i z i n memanfaatkan hutanproduksiyangkegiatannya t e r d i r i d a r i p e n e b a n g a n ,p e n g a n g k u t a n , p e n a n a m a n ,p e m e l i h a r a a np, e n g a m a n a n , pengolahan dan pemasaranhasilhutankayu. _ 6. lzinUsahapemanfaatanHasilHutanKayupaOa HutanTanamanIndustridalamHutanTinaman padaHutanFroduksiyangselanjutnyadisingkat IUPHHK-HTIyang sebelumnyadisebut Hak PengusahaanHutan Tanamah(HpHT), Hak PengusahaanHutanTanamanIndustri lfieHll ataulzin UsahapemanfaatanHasilHutanKayu PadaHutanTanaman(ruPHHK-HT|) adarahizin usahauntukmembangunhutantanamanpada hutan produksiyang dibangunofeh kelompok industriuntukmeningkatkanpotensidan kualitas h u t a n p r o d u k s id a l a m r a n g k a m e m e n u h i kebutuhan"bahan bakuindustri. 7. lzin Usaha PemanfaatanHasil Hutan Kayu RestorasiEkosistemdalam hutan alam yang MEMUTUSI(AN: selanjutnyadisingkatIUpHHK-REadalahizin Menetapkan: u s a h a y a n g d i b e r i k a nu n t u k m e m b a n g u n PERATUMNMENTERI KEHUTANAN TENTANG kawasandalamhutanalampadahutanprodlksi TATACARAPEMBERIAN DANPERLUASAN ARyangmemilikiekosistempentingsehinggadapat EALKERJAIZINUSAHAPEMANFAATAN HASIL dipertahankanfungsi dan k-eter*ik-ilannyu HUTANKAYUDALAMHUTANALAM,IZINUSAHA melaluikegiatanpemeliharaan, perlindungan dan PEMANFMTAN HASILHUTANKAYURESTORASI pemufihan ekosistem hutan termasuk EKOSISTEM, AIAU IZINUSAHAPEMANFAATAN penanaman, pengayaan, penjarangan, HASILHUTANKAYUHUTANTANAMANINDUSTRI penangkaransatwa,pelepasliaran floradanfiuna PADAHUTAN PRODUKSI. untuk mengembalikanunsur hayati(floradan fauna)sertaunsurnon hayati(tanah,iklimdan BAB I topografi)pada suatu kawasan kepadajenis KETENTUAN UMUM yang asli, sehinggatercapai keseimbangan hayatidan ekosistemnya. Pasal1 8. lzin Lingkunganyang selanjutnyadisingkatlL adafahizin yang diberikankepadasetiaporang DafamPeraturan ini,yangdimaksud dengan: yang melakukanUsahadan/ataukegiatanyang 1. Hutanproduksiadalahkawasannutanyang wajibAnalisisMengenaiDampakLingt
WaftaPerundang-Undangan/I5 Juli 2014
i L-2
10. PeroranganadalahWargaNegaraRepublikIndonesiayangcakapbertindakmenuruthukum. 11. Menteriadalahmenteriyangdiserahitugasdan bertanggungjawab di bidangkehutanan. 12. DirekturJenderaladalahDirekturJenderalyang jawabdibidang dan bertanggung diserahitugas binausahakehutanan. 13. Kepala Dinas Provinsiadafah Kepala Dinas Provinsiyang diserahitugas dan bertanggung jawabdi bidangkehutanan. 14. KepalaDinas Kabupaten/Kotaadalah Kepala yangdiserahitugasdan DinasKabupaten/Kota bertanggungjawab di bidang kehutanandi wilayahKabupaten/Kota. 15. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Bina Usaha KehutananadalahBalaiPemantaUanPemanfaatanHutanProduksisesuaiwilayahkerjanya jawabkepadaDirekturJenderal. dan bertanggung BAB II SYARATAREAL, SYARATPEMOHON DAN BIAYAPERIZINAN
Perorangan; Koperasi; c.' Badan Usaha Milik Swasta Indonesia (BUMSI); d. BadanUsahaMilikNegara(BUMN);atau e. BadanUsahaMilikDaerah.
.a. -b.
(2) Pemohonsebagaimana dimaksudpadaayat(1) hurufa, hurufb dan hurufc, untuk: a. perorangandapatberbentukCV atau Firma dan dilengkapiakta pendirian;atau b. koperasi,dan BUMSI harus memilikiakta pendirianbesertaperubahan-perubahan nya yangdisahkaninstansiberwenang.
(3) PemohonIUPHHK-HTIsebagaimanadimaksud pada ayat (1) hurufc, modalnyadapat berasal dariinvestorasing. (4) Format permohonansebagaimanadimaksud pada ayat (1), sebagaimanatercantumdalam lampiranI PeraturanMenteriini. Bagian Ketiga Biaya Perizinan
Bagian Kesatu SyaratAreal Untuk IUPHHK-HA,IUPHHK-RE, dan IUPHHK-HTI Pasal 2
Pasal 4
( 1 ) Prosesperizinanyang berkaitandengan: a.
(1) Areal yang dimohon adalah kawasan hutan produksitidakdibebaniizin/hak.
(2) Areal yang dimohonsebagaimanadimaksud padaayat (1), dapatdiberikanpada arealyang telah dicadangkan/ ditetapkanoleh Menteri berupa Peta IndikatifArahan Pemanfaatan KawasanHutanPadaHutanProduksiYangTidak Hasil Dibebanilzin UntukUsahaPemanfaatan HutanKayu,dan dapatdilihatdalamWeb site: www.dephut.go.id, denganalamat"BinaUsaha Kehutanan"dan diinformasikanpada loket perizinanterpadu.
(3) Arealyang telahditetapkanarahan pemanfaatannya sebagaimanadimaksudpada ayat (2), merupakanacuan bagi Bupati/VValikota dalam memberikanpertimbanganteknispermohonan izindan Gubernurdalammemberikanrekomendasipermohonan izin. Bagian Kedua Syarat Pemohon
b. c. d. e. f. g. h. i.
Pemanfaatan informasiPetaIndikatifArahan KawasanHutanPadaHutianProduksiYang Tidak Dibebani lzin Untuk Usaha PemanfaatanHasilHutanKayu; pertimbanganteknis BupatiAlValikota dan rekomendasiGubernur; pelayanan/pendaftaranpadaloketperizinan terpadu(on line); pengecekanadministrasi; penilaianproposal; pengecekanlapanganoleh UPTatau Dinas Kabupaten/Kota dan atau Provinsi; persetujuanprinsip; pembuatanpetaarealkerja(workingarea); dan p e n e r b i t a nK e p u t u s a nI U P H H K - H A , I U P H H K - H T Ia t a u I U P H H K - R E ,t i d a k dikenakanbiaya.
iaya perizinan yang dikenakan yaitu a) Bpenerimaan pajak
(PNBP)berupa negarabukan iuran izin usaha pemanfatanhasil hutan kayu (IIUPHHK)yang besarnyaditentukansesuai dan ketentuanperaturanperundang-undangan padaloketperizinanterpadu. diinformasikan
Pasal 3 (1) SyaratPemohon: WartaPerundang-Undangan/1 5 Juli 2014
(3) Adapunbiaya: lapangan; a. inventarisasi
L-3
b. c. d.
pembuatanproposalteknis; pengurusanlL besertadokumenAMDAL atauUKLdan UpL;dan pembuatankoordinatgeografisatas areal yang .dimohon,menjaditanggungjawab pemohon. BAB III PERMOHONAN
katagoripembatasan luasansesuai k e t e n t u a np e r a t u r a np u i u n O r n g _ undangan; 3. maksud dan tujuan, rencana peman,faatan, sistemsilvikultur yang diusahakan, org?ljsasi/tata l"LJ"n", pembiayaan/cashffow, perlinJrng"n danpengamanan hutan. (2) Dalamhalpermohonan olehperorangan, per_ syaratan sebagaimana dimaksud paOJayattl) hurufg,tidakdiperlukan.
Pasal S
(1) Permohonandiajukanoleh pemohonkepada Menteri,dengandilengkapi: (3) Dalamharpertimbangan teknisBupatiAffarikota a. suratjzin_usaha berupaSlUp bagi BUMSI, sebasaim3poim.aksud padauvdtiil r,Jrrr", B U M N , B U M D d a r i i n s t a n s iy ? n g b e r tidakditerbitkan.daram japka inar,i,iso'(tig" wenang; puruh)harikarender sejak diaJu kanpu*ot,o),"n, b. Nomor.pokokWajibpajak (NpWp); Gubernur memberikan rekomendasi sebagai_ -'--i c. pernyataan yangdibuatdihadapanNotaris, manadimaksud padaayat(1)huruff. yang menyatakankesediaanuntuk membukakantordi provinsidan/atauKabupaten/ (4) Dalamharrekomendasi dariGubernursebaga' Kota; manadimaks.ud pada ayat (1) huruff, iiiat d. arealyangdimohondilampiripetaskalaminiditerbitkan jangkawakiu21 (dua'prtrt, daram mal 1: 50.000 untuk luasan areal yang satu)harikarender sejakdiajukan p*irnon5n"n, dimohondi atas 10.000 (sepufuhi.iUuJ Menterimemproses permohonan izin. hektaratau 1:10.000untuk luasanareal yang dimohondi bawah 10.000(sepuluh (5) DafamharBupati*arikotatidakmenerbitkan ribu)hektar; pertimbangan teknisatau Gubernurtidak e. pertimbanganteknis dari BupatiArvarikota m e n e r b i t k a rne k o m e n d a ssie b a g a i m a n a kepada Gubernur yang berisi tentang dimaksud padaayat(3)danayat1+), informasitata ruang wiliyah Kabupaten/ [emofron melampirkan buktipermohonan pe.timbangan Kotaatasarealyangdimohonyangberada teknis yang diterimaoleh instansi di darampeta IndikatifArahanpeminfaatan VJ'ng bersangkutan sebagaipemenuhan t<etengkapan KawasanHutanpada HutanproduksiVang persyaratan. Tidak Dibebani tzin Untuk Usaha pemanfaatanHasil Hutan Kayu, dengan (6) DalamharsuatuprovinsiatauKabupaten/Kota dilampiri: tefahterbentukbadanpelayananperizinan 1. peta skala1 : 50.000;dan terpadu,'pertimbangan tekhisdaii Bupati/ Z. informasi terkait keberadaan walikotaataurekomendasi dariGubernu,. ollut masyarakatsetempatyang beradadi diterbitkan ofeh badanperayanan periiinan dalamareafyangdimohon. terpadu. f.
RekomendasidariGubemurkepadaMenteri Kehutananyangdidasarkanpertimbangan t e k n i s B u p a t i / W a l i k o t as e b a g a i m J n a dimaksudpadahurufe; g. laporankeuanganpemohonyang terakhir dan telah diauditoleh akuntanprlblif nagi pemohonBUMN,BUMD,dan BUMSyang tefahberdirilebihdari 1 (satu)tahun;dan h. proposalteknis,berisiantaralain : 1. kondisi umum areal dan sosiaf ekonomi dan budaya masyarakat setempatpada arealyang dimohon; 2. kondisiumumperusahaan-sesuai huiuf g dan perusahaantidak masukdalam WartaPerundang-lJndangan/l5Juli 2014
:
(7) Formatpertimbangan teknisdariBupatiArvarikota sebagaimana dimaksudpadaayai1t) hurufe sebagaimana tercantum dalamtimpirinlf, dan formatrekomendasi dariGubernur sebagaimana dimaksudpada ayat(1) huruff sebagaimana tercantum dalamlampiran lll, Pasal6 (1) Permohonan sebagaimana dimaksuddalam Pasal5, ditembuskan kepada: a. DirekturJenderal; b. Gubemur;dan c. Bupati/Waf ikota.
padaayat (2) Permohonan sebagaimana (3) Berdasarkan dimaksud hasilpenilaiansebagaimana ( 1 ) , d i s a m p a i k am n e l a l u iU n i t P e l a y a n a n padaayat(2),Menterimemerintahkan dimaksud lnformasi Perizinan SecaraOnline. Direktur JenderaI menerbitka n SuratPersetujuan (RATTUSIP) Prinsip kepadacalonpemegang izin Pasal 7 untuk: a. menyusun danmenyampaikan AMDALdan ( 1 ) DirekturJenderalmelaluiDirektursesuaitugas lL bagiIUPHHK-HA s e s u a id e n g a n pokokdan fungsinya,melakukanpemeriksaan peraturan perundang-undangan; ketentuan atas kelengkapanpersyaratansebagaimana b. menyusundanmenyampaikanAMDAlatau dimaksuddalamPasal5. UKLdan UPLdan lL bagiIUPHHK-HTI sesuai denganketentuanperaturan (2) D a l a m h a l s a t u a r e a l t e l a h d i m o h o n d a n perundang-undangan; memenuhikelengkapanpersyaratan,dalam tenggangwaktu 10 (sepuluh)hari kerja sejak pemohonpertamamenyampaikanpermohonan dan lengkap persyaratan,diberi,kesempatan kepada pemohon lain untuk mengajukan permohonan padaarealyangsama.
(3) D a l a m h a l p e r m o h o n a nt i d a k m e m e n u h i k e l e n g k a p a np e r s y a r a t a n s e b a g a i m a n a dimaksuddalam Pasal 5, DirekturJenderal menerbitkansuratpenolakan. (4) Dalamhal permohonanmemenuhikefengkapan persyaratansebagaimanadimaksud dalam Pasal 5, Direktur sesuai tugas pokok dan fungsinyaatas nama Direktur Jenderal melakukanpenilaianproposal teknis dalam waktu 7 (tujuh)hari kerjasejaktenggangwaktu 10 (sepuluh)hari kerjasebagaimanadimaksud padaayat(2)dan menyampaikan hasilpenilaian kepadaDirekturJenderal. (5) Dalamhaltenggangwaktu10 (sepuluh)harikerja t i d a k a d a y a n g m e n g a j u k a np e r m o h o n a n sebagaimanadimaksudpada ayat (2), maka pemohonpertamayangtelahmemenuhisyarat dapat dilakukan penilaian proposal teknis sebagaimanadimaksudpada ayat(4). (6) Ketentuanlebihlanjutmengenaipenilaianproposalteknissebagaimana dimaksudpadaayat (4)diaturdenganPeraturanDirekturJenderal. Pasal 8 ( 1 ) D a l a m h a l h a s i l p e n i l a i a np r o p o s a lt e k n i s sebagaimanadimaksuddalamPasal7 ayat (4) dan ayat (5) tidak fulus, DirekturJenderal menerbitkansuratpenolakanpermohonanizin. ( 2 \ D a l a m h a l h a s i l p e n i l a i a np r o p o s a lt e k n i s sebagaimana dimaksuddalamPasal7 ayat(4) dan ayat (5) dinyatakanlulus dan ditetapkan sebagaicalonpemegangizin,DirekturJenderal menyampaikan hasilpenilaiankepadaMenteri. WartaPerundang-Undangan/l5 Juli 2014
c.
d.
m e n y u s u nU K L d a n U P L d a n l L b a g i IUPHHK-REsesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undan gan; dan membuat koordinatgeografis batas areal terhadapcalon areal kerja yang dimohon denganbimbinganteknisUnit Pelaksana T e k n i s ( UP T ) y a n g m e m b i d a n g i pemantapankawasanhutan. Pasal 9
Calon pemegangizin diwajibkanmenyampaikan kepadaDirekturJenderal: a. lL beserta dokumenAMDAL atau lL beserta dokumenUKLdanUPLyangtelahdisetujuiatau disahkandari pejabatyang berwenangsebagaimanadimaksuddalamPasalSayat(3)hurufa, hurufb dan hurufc; dan b. beritaacarahasilpembuatankoordinatgeografis batasarealterhadapcalonarealkerjasebagaimanadimaksuddalamPasal8 ayat(3) hurufd. Pasal 10 ( 1 ) KewajibanlL besertadokumenAMDALatau lL besertadokumenUKL dan UPL sebagaimana dimaksuddalamPasalt hurufa, diselesaikan dalamjangkawaktu palinglama 150 (seratus limapuluh)harikalender.
(2) Kewajiban berita acara hasil pembuatan koordinatgeografisbatas areal sebagaimana dimaksuddalamPasalt hurufb, diselesaikan dalamjangkawaktupalinglama60 (enampuluh) harikalender. (3) Dalamhaljangkawaktupenyelesaian: a. lL beseftadokumenAMDALataulL beserta dokumenUKLdan UPL;dan/atau b. berita acara hasil pembuatankoordinat geografisbatasareal, sebagaimana dimaksudpadaayat(1)dan ayat (2) tidakterpenuhi,pemohondapatmengajukan p e r m o h o n a np e r p a n j a n g a nw a k t u k e p a d a
L,5
D i r e k t u rJ e n d e r a l d e n g a n d i s e r t a i a l a s a n keterlambatan. ( 4 ) P e r m o h o n a np e r p a n j a n g a ns e b a g a i m a n a dimaksudpadaayat (3),dapatdiberikanpaling banyak2(dua)kaliperpanjangan denganjangka waktu: a. 60 (enampuluh)harikalenderuntuklL beserta dokumen AMDAL atau lL besertadokumen UKL dan UpL sebagaimanadimaksudpadaayat(3) hurufa; b. 30 (tiga puluh) hari kalenderuntuk beritaac,arahasilpembuatankoordinat geografisbatas areal sebagaimana dimaksudpadaayat(3) hurufb. (5) DirekturJenderafdapatmenerimaataumenolak p e r m o h o n a np e r p a n j a n g a nj a n g k a w a k t u sebagaimanadimaksudpadaayat(3),dengan mempertimbang kan alasanketerlambatan. (7) Dalam hal permohonanperpanjanganjangka waktu sebagaimanadimaksud pada ayat (3) d i t e r i m a , D i r e k t u rJ e n d e r a l m e n e r b i t k a n perpanjanganwaktu penyelesaianlL beserta dokumenAMDALatau lL besertadokumenUKL dan UPL dan/atauberitaaffira hasilpembuatan koordinatgeografisbatasareal. (8) Dalamhalpemohontelahdiberikanperpanjangan sebagaimanadimaksudpada ayat (6) dan pemohontetaptidak menyelesaikankewajibannya, maka Surat Persetujuan prinsip (RATTUSIP) bataldengansendirinyadanDirektur Jenderalmembuatsurat pemberitahuan pembatalan Surat Persetujuanprinsip (RATTUSIP) dimaksud. Pasal 11 BerdasarkanlL besertadokumenAMDAL atau lL besertadokumenUKLdan UPLdan beritaacarahasil pembuatan koordinatgeografisbatas areal yang diterimasebagaimanadimaksuddalam pasal 9, DirekturJenderalmenyiapkanpetaarealkerja(workpalinglama20 (dua puluh)hari kerja, ing areaAtVA) dan menyampaikanhasilnyakepadaMenteri. Pasal12 (1) Berdasarkanpeta arealkerja(workingareaArVA) sebagaimanadimaksuddalamPasal11,Direktur Jenderal: a. menyiapkandan menyampaikankonsep Keputusan Menteri tentang pemberian WartaPerundang-Undangan/l5 Juli 2014
b.
terhadapIUpHHK-HA, tUpHHK-HTI, atau I U p H H K - R Ek e p a d a M e n t e r i, " t " i u i SekretarisJenderal; dan menerbitkanSurat Perintahpembayaran (SPP)luranlzinUsahapemanfaatanHutan terhadapIUPHHK-HA,IUpHHK-HTI,atau IUPHHK-REkepadacalonpemegangizin.
(2) SekretarisJenderal menelaah aspek hukum terhadapkonsep KeputusanMenterisebagaimana dimaksudpada ayat (1) hurufa, dalam jangkawaktu7 (tujuh)harikerjasejakditerimanya konsepKeputusanMenteridanmenyampai kan kepadaMenteri.
(3) B e r d a s a r k a nb u k t i s e t o r p e l u n a s a nl u r a n sebagaimanadimaksudpadaayat (1) hurufb, Menteridalamjangkawaktu 1S(limabelas)hari kerja menerbitkan Keputusan tentang PemberianIUPHHK-HA,IUPHHK-HTI.atau IUPHHK-RE. (4) P e n g a m b i l a nd o k u m e n a s l i K e p u t u s a n sebagaimanadimaksudpadaayat (3),diambil pada Loket PelayananInformasiperizinandi BidangKehutanan. (5) T a t a c a r a p e m b a y a r a ni u r a n i z i n u s a h a pemanfaatanhutansesuaiketentuanperaturan Perundang-undangan. BAB IV PERLUASAN Pasal 13
( 1 ) P e m e g a n gI U P H H K - H A I, U P H H K - H TaI t a u IUPHHK-RE,dapatmengajukanperluasanareal kerja pada lokasiyang beradaberbatasan langsung/berdampingan dengan arealnya, sepanjangtidakdibebaniizinusahapemanfaatan h u t a n d a n t i d a k m e l e b i h il u a s i z i n y a n g d i p e r k e n a k a nd e n g a n m e l a m p i r k a np e t a perluasanyangdimohon.
(2) Pengajuanperluasanarealkerjasebagaimana dimaksudpada ayat (1), diberikankepada pemegangIUPHHK-HA,IUPHHK-HTIatau I U P H H K - R Ed a l a m h u t a n p r o d u k s iy a n g berkinerjasedangatau baik.
(3) Permohonanizin perluasan sebagaimana dimaksudpadaayat(1),diajukankepadaMenteri dengantembusankepada: a. DirekturJenderal;dan b. KepalaDinasProvinsi. L$
perluasandisetujui, (4) Dalamhal permohonan untuk ntahkanDirekturJenderal Menterimemeri m e n e r b i t k a nS u r a t P e r s e t u j u a nP r i n s i p dimaksuddalam (RATTUSIP) sebagaimana sesuai PasalSayat(3),danprosesselanjutnya PasalI sampaidenganPasal 12 Peraturan Menteriini. BABV KETENTUAN PERALIHAN
jo. Nomor NomorP.50/Menhut-1112010 Kehutanan tidakselesaidalamkurunwaktu P.26/Menhut-ll/2012 yangditentukan limapuluh)hari selama150(seratus perpanjangan, namun dantelahmengajukan kalender perpanjangan permohonan selamadalammasa AMDALatauUKLdanUPLtersebuttelahdisetujui/ yangberwenang, makaAMDAL olehpejabat disahkan sebagai dapatdigunakan atauUKLdanUPLtersebut Peraturan bahanproseslebihlanjutsesuaiketentuan 0 jo. NomorP.50/Menhut-ll/201 MenteriKehutanan NomorP.26/MenhuHl|2012.
Pasal 14 Pasal 16
( 1 ) Permohonandan/ataupermohonanperluasan yang IUPHHK-HTatauIUPHHK-RE IUPHHK-HA, d i a j u k a n b e r d a s a r k a nP e r a t u r a n M e n t e r i KehutananNomorP.19/Menhut-ll/2007jo. Nomor P .11 / M e n h u t - l l / 2 0 0 8 ; P e r a t u r a n M e n t e r i jo. Nomor KehutananNomorP.20/MenhuHl/2007 atau PeraturanMenteri P.12lMenhut-ll/2008 0 jo. Nomor KehutananNomorP.50/Menhut-ll/201 P.26/Menhut-ll/2012 dantelahmendapatkanSP1 (AMDALIUKLdan UPL) atau SP-2 (working area/WA) dapat diproses lebih lanjut tanpa memperbaharuipersyaratansebagaimana ditetapkandalam PeraturanMenteriini.
(2) Permohonandan/ataupermohonanperluasan yang IUPHHK-HT atauIUPHHK-RE IUPHHK-HA, M e nteri P e r a t u r a n diajukan berdasarkan l/2007jo. Nomor KehutananNomorP.19/Menhut-l P . 1 1l M e n h u t -lll 2 0 o 8 ; P e r a t u r a n M e n t e r i l/2007jo. Nomor KehutananNomorP.20/Menhut-l P.l2lMenhut-!112008 atau Peraturan Menteri l/2010 jo. Nomor KehutananNomorP.50/Menhut-l P.26/Menhut-l l/2012 dantelahmendapatkanSP2 (workingarea/VVA)sebagaimanadimaksud pada ayat (1), penyiapanpeta areal kerjanya (working area/WA) dilakukan oleh Direktorat JenderalPlanologiKehutanan.
(3) Permohonandan/ataupermohonanperluasan yang atauIUPHHK-RE IUPHHK-HT IUPHHK-HA, telah memenuhi persyaratannamun belum mendapatkanSP-1 sebelumdiundangkannya PeraturanMenteri ini, selanjutnyadiproses mengikutiPeraturanMenteriini.
Pasal15 AMDALatauUKLdanUPL Dalamhalpenyelesaian sebagaipersyaratan sesuaidenganketentuan NomorP.19/MenhutMenteriKehutanan Peraturan Peraturan lll2007jo. NomorP.11lMenhut-ll/2008; jo. NomorP.20/Menhut-ll/2007 MenteriKehutanan Menteri l/2008atauPeraturan NomorP.l?lMenhut-l 5 Juli2014 WartaPerundang-Undangan/I
BagicalonpemegangIUPHHK-HA,IUPHHK-HTIatau IUPHHK-REyangtelahmendapatpersetujuanatau pengesahanAMDAL atau UKL dan UPL sebelum terbitnyaPeraturanPemerintahNomor27 Tahun2012 AMDALatauUKLdan UPL tentanglzinLingkungan, dinyatakantetapberlakudan dipersamakansebagai tL. Pasal 17 ( 1 ) Dalam hal permohonanIUPHHK-HTIyang d i a j u k a n b e r d a s a r k a nP e r a t u r a n M e n t e r i KehutananNomorP.19/Menhut-ll/2007jo. Nomor P . 1 1 / M e n h u t - l l / 2 0 0d8a n / a t a u d i a j u k a n berdasarkan P.50/Menhut-lllzD10jo. P.261 memperolehSP-1atauSPMenhut-lll2012telah 2 dan ternyata setelah dilakukan analisis penutupanlahan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan, areal yang dimohon sebagianbesar hutan alam bekas tebanganyang masih baik, maka areal permohonanIUPHHK-HTItersebut dijadikan untuk IUPHHK-HAatau IUPHHK-RE,dengan tidak diwajibkanmemenuhi persyaratan sebagaimanadimaksuddalam Pasal5.
(z',)B e r d a s a r k a nk e t e n t u a na y a t ( 1 ) , D i r e k t u r JenderalmelaporkepadaMenteridan Menteri m e n e t a p k a np e r u b a h a n c a l o n a r e a l d a r i atauIUPHHK menjadiIUPHHK-HA IUPHHK-HTI RE.
(3) DirekturJenderalmemberitahukepada calon pemegang izin atas ketetapan Menteri dimaksudpada ayat(Z)dancalon sebagaimana pemegangizin: a . m e m b u a t d a n m e n y a m p a i k a ns u r a t pernyataandaricalonpemegangizinyang dibuatdihadapannotarisyangberisibahwa calon pemegangizin bersediamenerima dantidakkeberatandariarealyangdimohon diberikan meniadiIUPHHK-HA IUPHHK-HTI AIAUIUPHHK-RE;
L7
b.
c.
mengubahlL besertadokumenAMDAL yangada untukIUPHKK-HAatauIUPHHKRE berupalL besertadokumenUKL atau UPLsesuaiketentuanperaturanperundangundangan; dan pernyataankesanggupanmembayariuran I U P H H K - H Aa t a u I U P H H K - R Es e s u a i ketentuanperaturanperundang-undangan. Pasal 18
Areal hutan produksiyang telah dicadangkan/ ditunjuksebagaiarahanlokasirestorasiekosistem sebelumditetapkannyaPeraturanini, dinyatakan tetap berlaku. BAB VI KETENTUANLAIN.LAIN Pasal 19 (1) DalamhaldisatuKabupaten/Kota terdapathutan produksiyangtidakdibebani izinyangluasannya terbatasdan hanyadimohonoleh IUPHHK-HA, IUPHHK-HTatau IUPHHK-RE, dan belumada pencadanganuntuk Hutan Tanaman Rakyat (HTR) oleh Menteri atau belum diusulkan pencadanganHTR oleh BupatiMalikota,maka terhadappermohonanIUPHHK-HA,IUPHHK-HT atau IUPHHK-REdi Kabupaten/Kota tersebut, Menteri mengalokasikanseluas x 20o/o(dua puluhperseratus)daricalonarealkerja(working yang efektifuntuk HTR. area/VVA) (2) Dalamhal di Kabupaten/Kota terdapatHTRyang berdampingan denganIUPHHK-HA, IUPHHKpemegangizinmelakukan HTl,dan IUPHHK-RE, pembinaanteknisHTR.
BAB VII KETENTUANPENUTUP Pasal 21 PadasaatPeraturanini mulaiberlaku: a . PeraturanMenteriKehutananNomorP.50/
Menhut-|l,12010 tentangTataCaraPemberian dan PerluasanAreal Kerja lzin Usaha Pemanfaatan HasilHutanKayu(IUPHHK) Dalam HutanAlam,IUPHHK Restorasi Ekosistem, atau IUPHHKHutanTanaman IndustripadaHutan Produksisebagaimana telahdiubahdengan PeraturanMenteriKehutananNomorP,261 Menhufll12012: dan b . PeraturanMenteriKehutananNomorP.63/ Menhut-ll/2008 tentangTataCaraPemberian R e k o m e n d a sGi u b e r n u rD a l a mR a n g k a Permohonan atau Perpanjangan lzin Usaha Pemanfaatan HasilHutanKayu(IUPHHK) Hutan AlamatauHutanTanaman, dicabutdan dinyatakantidakberlaku. Pasal22 PeraturanMenteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiaporang mengetahuinya,memerintahkan p e n g u n d a n g a nP e r a t u r a nM e n t e r i i n i d e n g a n penempatannya d a l a m B e r i t aN e g a r aR e p u b l i k Indonesia.
Pasal20
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Mei 2014 MENTERIKEHUTANANREPUBLIKINDONESIA, ttd. ZULKIFLIHASAN
(1) Dalamhal permohonansedangdalamproses penyelesaian,dan pertimbanganteknisBupati dan atau rekomendasiGubernursebagaimana dimaksuddalam Pasal 5 ayat (1) huruf e dan huruf f berakhir,proses penyelesaiantetap dilakukan tanpa harus memperbaharui pertimbangan teknis.
: Diundangkandi Jakarta pada tanggal 3 Juni 2014 MENTERIHUKUMDAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIKINDONESIA, ttd. AMIR SYAMSUDIN
@ Dalam hal permohonanIUPHHK-RE,sumber pendanaankegiatantidakdibenarkandiperoleh daripinjamanatau hibahnegaraasing.
BERITANEGARAREPUBLIKINDONESIA TAHUN2A14NOMOR688
WaftaPerundang-Undangan/I 5 Juli2014
