Decentralisation as Contribution to Good Governance
Laporan Kerjasama GIZ DeCGG dengan Kementerian Dalam Negeri Semester Pertama Tahun 2013
1
2
Daftar Isi
I.
Pendahuluan
II. Dukungan DeCGG Untuk Kementerian Dalam Negeri 1. Standar Pelayanan Minimal 2. Kordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah 3. Open Government/Tata Pemerintahan Yang Transparan III. Pelaksanaan Kegiatan DeCGG di Daerah IV. Dukungan lainnya
Lampiran: Tabel Kegiatan Kerjasama Proyek DeCGG GIZ dengan Kementerian Dalam Negeri Semester Pertama 2013
i
I.
Pendahuluan
Dukungan GIZ terhadap Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui program Decentralisation as Contribution to Good Governance (DeCGG) pada semester pertama 2013 difokuskan pada 3 (tiga) isu utama yaitu: 1) Standar Pelayanan Minimal, 2)Penguatan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan 3) Open Government/Keterbukaan Informasi Publik. Dukungan DeCGG selama semester pertama tahun 2013 diwujudkan dalam bentuk bantuan teknis kepada komponen-komponen di lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang memiliki tugas dan fungsinya sesuai dengan ketiga isu tersebut. Empat komponen utama di Kementerian Dalam Negeri yang menjadi mitra DeCGG dalam merealisasikan dukungan tersebut adalah: 1. Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) 2. Bidang Hubungan Masyarakat, Pusat Penerangan, (Humas Puspen) 3. Direktorat Urusan Pemerintahan Daerah, Direktorat Jendearl Otonomi Daerah (Ditjen Otda) 4. Direktorat Dekonsentrasi dan Kerjasama, Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum (Ditjen PUM) DeCGG telah mendukung empat komponen utama tersebut dalam bentuk kegiatan-kegiatan: 1. Diskusi-diskusi dengan komponen di lingkungan Kemendagri dan para pakar, terkait Finalisasi Policy Paper maupun Penyusunan Laporan Studi Pemetaan Problematika Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Kegiatan ini dilakukan bersama dengan BPP. 2. Finaliasi Draft Buku Panduan Penerapan dan Pencapaian SPM di Daerah, bersama Ditjen Otda. 3. Diskusi untuk presentasi hasil kajian Penyusunan Instrumen Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan oleh Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah, di lingkungan Ditjen PUM dan 4. Focus Group Discussion (FGD), dan Seminar terkait dengan penyusunan Panduan Pembentukan dan Operasionalisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Daerah. Selain itu, DeCGG juga mendukung kegiatan pengembangan kapasitas Lembaga Administrasi Negara (LAN) agar lembaga ini mengintegrasikan topik SPM dalam kurikulum pelatihan teknis LAN. Laporan berikut berisikan informasi yang lebih terperinci terkait dengan kegiatan yang terselenggara selama kurun waktu Januari-Juni 2013. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kerjasama Proyek DeCGG GIZ dengan Kementerian Dalam Negeri.
1
II.
Dukungan DeCGG Untuk Kementerian Dalam Negeri
1. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Berdasarkan PP No. 65/2005, Pemerintah telah mengamanatkan perlunya Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam pelayanan dasar yang menjadi urusan wajib Pemerintah Daerah. SPM dipercaya sebagai alat yang baik untuk mewujudkan janji pendiri negara dalam konstitusi nasional. Dalam pelaksanaannya, Kementrian/Lembaga (K/L) telah menindaklanjuti dengan Peraturan Menteri yang berisi pedoman tentang pelaksanaan SPM di daerah. Sejauh ini, sudah ada 15 SPM dalam berbagai bidang yang menjadi urusan daerah. Namun penerapan dan pencapaian SPM di daerah dalam praktiknya belum seperti yang diharapkan. Untuk melihat pemasalahan yang menyebabkan belum tercapainya penerapan SPM, DeCGG telah mendukung Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kemendagri bersama-sama dengan Program Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada (MAP UGM) melakukan studi tentang pemetaan problematika dan kendala penerapan SPM. Studi yang dilakukan pada tahun 2012 tersebut telah menemukan dua permasalahan pokok yaitu terkait isu kebijakan dan implementasinya di daerah. Persoalan yang terkait substansi kebijakan antara lain: (1) ketidakjelasan konsep tentang pelayanan dasar sehingga rumusan SPM terlalu luas; (2) kerancuan tentang standar SPM yang banyak menggunakan target capaian sehingga bersifat diskriminatif dan mengabaikan hak sebagian warga; dan (3) penggunaan indikator SPM yang terlalu bervariasi (input, proses, output, dan outcome) sehingga sangat membebani daerah. Sedangkan persoalan yang berkaitan dengan isu implementasi SPM di daerah antara lain adalah: (1) Kelemahan peran Kemendagri sebagai focal point pelaksanaan SPM; (2) Kelemahan peran kementerian/lembaga (K/L) dalam penyusunan kebijakan SPM sektoral dan memberikan dukungan pelaksanaannya; (3) Kurangnya sosialisasi SPM kepada pemangku kepentingan; (4) Lemahnya integrasi SPM dalam RPJMD; (5) Terbatasanya anggaran untuk SPM; (6) Lemahnya kapasitas kelembagaan daerah dalam melaksanakan SPM; dan (7) Ketidakjelasan pembagian urusan antar tingkatan pemerintahan. Rapat Solusi Tindak Lanjut Hasil Penelitian Pemetaan Problematika dan Kendala Penerapan SPM, 16 Januari 2013, Jakarta.
Hasil studi telah dipaparkan dihadapan pejabat Eselon I dan II Kemendagri, pada 16 Januari 2013 dan mendapatkan banyak masukan sebagai bahan penyempurnaan laporan. Salah satu bentuk penyempurnaan laporan studi adalah dengan menambahkan data statistik terkait dengan jumlah daerah yang telah menerapkan SPM. Untuk mendapatkan data-data tersebut, DeCGG, BPP dan MAP UGM telah menyusun sebuah kuesioner dan mendistribusikan keseluruh daerah. Sedangkan pengolahannya dilakukan pada semester 2 (dua) 2013.
2
Di samping itu, untuk mendukung percepatan penerapan SPM di daerah sangat diperlukan dukungan pengembangan kapasitas bagi para pejabat maupun aparatur sipil negara di daerah agar mereka lebih memahami hakikat SPM dan memiliki kemampuan teknis yang memadai serta adanya komitmen untuk menentukan langkah-langkah pencapaiannya. Dukungan pengembangan kapasitas bagi aparat pelaksana ini dapat diberikan oleh berbagai pemangku kepentingan yang memiliki kompetensi pengembangan kapasitas (capacity building) aparatur. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) sebagai institusi yang memiliki peran untuk meningkatkan kapasitas aparatur negara memiliki potensi yang besar dalam mendorong penerapan dan pencapaian SPM di daerah. LAN memiliki tenaga-tenaga pengajar/pelatih yang mumpuni dan tersebar di sejumlah wilayah, serta memiliki kemampuan untuk mengembangkan metode dan kurikulum yang dapat digunakan dalam pengembangan kapasitas di bidang SPM. Berdasarkan pemikiran tersebut, dukungan DeCGG terhadap Kemendagri dalam melakukan percepatan penerapan dan pencapaian SPM di daerah dilakukan dengan mengikutsertakan LAN untuk terlibat secara aktif dalam meningkatkan kualitas aparatur pemerintah daerah di bidang SPM. Bentuk konkrit dukungan tersebut adalah dengan penyusunan kurikulum SPM yang akan digunakan dalam pendidikan dan pelatihan (Diklat) di LAN baik untuk di regional maupun Pusat. Kegiatan dukungan ke Kemendagri terkait SPM yang telah dilakukan selama kurun waktu Januari - Juni 2013, adalah sebagai berikut: a. b. c. d.
Pengiriman Kuisioner ke 549 Kabupaten/Kota Konsinyiring dengan Konsultan dan TIM MAP UGM Diskusi Pembahasan Draft Panduan Penerapan dan Pencapaian SPM di Daerah Lokakarya Pengembangan Kapasitas tentang SPM – LAN
2. Penguatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Upaya memperkuat peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah (GWP) pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan kontribusi bagi berlangsungnya penyelenggaraan pemerintahan daerah agar lebih efisien, efektif, dan berkesinambungan. Peran tersebut terutama diwujudkan dalam bentuk kegiatan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Pelaksanaan peran GWP dipahami bersifat dinamis sejalan dengan perkembangan keadaan dan proses penyelenggaraan pemerintahan serta kemajuan yang dicapai dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, maka pelaksanaan peran GWP perlu terus menerus dikaji untuk penyempurnaan pengaturan dan kecukupan fasilitasi serta kelancaran pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan berbagai pengaturan undang-undang mengenai peran GWP ternyata berhadapan dengan kondisi yang belum kondusif yang berasal dari lingkup Pemerintah Pusat maupun dari lingkup pemerintahan kabupaten/kota. Ketika UU Pemerintahan Daerah mengatur bahwa pemerintah kabupaten/kota setara dengan pemerintahan provinsi sebagai daerah otonom, pemaknaan tersebut membuat tugas-tugas Wakil Pemerintah untuk mengkordinasikan, membina dan mengawasi pemerintahan kabupaten/kota menjadi tidak lancar. Kondisi ini semakin diperparah dengan kenyataan
3
bahwa, baik Gubernur maupun Bupati/Walikota, sama-sama dipilih langsung oleh rakyat, sehingga semuanya merasa memiliki legitimasi yang kuat. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut serta untuk menjamin terlaksananya tugas GWP, Direktorat Dekonsentrasi dan Kerjasama, Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum (Ditjen PUM), Kementerian Dalam Negeri bersama-sama dengan GIZ DeCGG yang juga didukung oleh PGSP UNDP telah melakukan studi untuk menyusun sebuah Instrumen tentang Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan (Korbinwas) oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah. Studi telah dilakukan pada tahun 2012 di beberapa daerah di Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Bangka Belitung dan Gorontalo untuk memperoleh informasi mengenai praktek penyelenggaraan Kordinasi, Pembeinaan dan Pengawasan (Korbinwas) yang dilakukan oleh GWP, baik menurut perspektif provinsi maupun menurut perspektif kabupaten/kota. Hasil studi meliputi : 1) Desain berbagai instrumen untuk pelaksanaan tugas koordinasi, pembinaan dan pengawasan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang terdiri dari sejumlah indikator yang akan digunakan oleh gubernur untuk memantau upayaupaya pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik di daerah. 2) Pengembangan standar prosedur untuk masing-masing instrumen, jenis dan urutan langkah-langkah yang diperlukan dan memberikan bimbingan kepada Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat tentang bagaimana dan dalam kondisi apa instrumen harus diterapkan . 3) Pengembangan prosedur tentang bagaimana Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat harus melaporkan kegiatan koordinasi, pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah. Selanjutnya, instrumen korbinwas hasil studi diharapkan dapat dikembangkan menjadi sebuah Peraturan Menteri ( Permendagri ) agar instrumen tersebut memiliki kekuatan hukum untuk diterapkan di daerah. Untuk itulah, Direktorat Dekonsentrasi dan Kerjasama, PUM dengan dukungan GIZ DeCGG akan menyusun draf Permendagri dimaksud.
3. Open Government/Keterbukaan Informasi Publik Praktik penyelenggaraan negara secara terbuka kini tengah digiatkan secara global. Salah satu inisiatif internasional yang dibangun untuk mewujudkan keterbukaan informasi adalah Open Governance Partnership (OGP). Sebagai salah satu negara yang telah berkomitmen terhadap inisiatif OGP, Indonesia bertanggungjawab untuk menjalankan berbagai inisiatif untuk mendorong keterbukaan informasi di dalam negeri. Inisiaif tersebut dituangkan dalam rencana strategi Open Goverment Indonesia (OGI). Seluruh kegiatan penyusunan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi rencana strategi (Renstra) tersebut di bawah koordinasi Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Salah satu rencana strategi yang telah disusun di tingkat OGI untuk optimalisasi implementasi UU KIP adalah mendorong percepatan penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di seluruh pemerintah daerah. Renstra ini di bawah tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
4
Paling tidak ada tiga hal yang menyebabkan PPID penting. Pertama, Undang-Undang No.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menuntut badan publik untuk menerapkan pelayanan informasi yang didasarkan pada asas cepat dan tepat waktu. Kedua, menjawab tuntutan keterbukaan informasi masyarakat yang semakin massif. Ketiga, mengurangi kemungkinan terjadinya sengketa informasi. Dengan adanya PPID maka pelayanan informasi dapat dilakukan sebagaimana mestinya. Pelayanan informasi yang memuaskan akan mengurangi kemungkinan pemohon informasi untuk mengajukan sengketa ke Komisi Informasi. Untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut, Bidang Hubungan Masyarakat (Humas), Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri yang didukung GIZ DeCGG, PATTIRO dan ICEL menyusun sebuah panduan tentang proses pembentukan dan operasionalisasi PPID. Panduan tersebut ditujukan bagi daerah yang belum membentuk PPID maupun bagi daerah yang sudah memiliki PPID. Beberapa kegiatan yang dilakukan untuk penyusunan panduan PPID adalah sebagai berikut: a. FGD Informasi Kebijakan Publik b. FGD Isu-isu Strategis Kemendagri c. Rapat Pembahasan Outline Panduan Pembentukan PPID Pemerintah Daerah d. Konsinyiring Penyusunan Panduan Pembentukan PPID Pemerintah Daerah e. FGD Informasi Kebijakan Publik
III.
Pelaksanaan Kegiatan di Daerah
Program DeCGG di daerah dijalankan oleh Sub National Implementation (SNI) Program yang ada di Jawa Tengah, Kalimantan Timur dan Nusa Tenggara Barat. SNI merupakan bagian dari DeCGG yang bertugas melaksanakan kegiatan DeCGG di daerah yang sudah ditentukan. Kegiatan-kegiatan SNI diwujudkan dalam bentuk pendampingan kepada pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Kegiatan yang dikerjasamakan dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kalimantan Timur dan Nusa Tenggara Barat antara lain pendampingan penerapan SPM dan penyusunan rencana aksi penerapan dan pencapaian SPM, keterkbukaan informasi publik, perencanaan penganggaran responsif gender dan tata kelola pemerintahan yang transparan dan pengembangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
IV.
Dukungan lainnya
Bentuk dukungan DeCGG lainnya terhadap pelaksanaan desentralisasi dan good gavernance selama semester 1 (satu) tahun 2013 adalah penyelenggaraan Workshop EIDOS Strategi.
5
Kegiatan ini diikuti oleh beberapa peserta dari lingkungan pemeritah dan perguruan tinggi.. EIDOS adalah sebuah metodologi yang digunakan sebagai alat pengambilan keputusan. Pendekatan EIDOS dapat membantu mensistematiskan konsep-konsep. Workshop EIDOS telah menghasilkan draf pertama tentang langkah-langkah untuk menyiapkan concept note yang akan didiskusikan oleh pihak Indonesia and Germany.
6
Tabel Kegiatan Kerjasama Proyek DeCGG GIZ dengan Kementerian Dalam Negeri
Semester Pertama 2013 NO
KEGIATAN
TANGGAL
TUJUAN KEGIATAN
PESERTA/
LOKASI
PELAKSANA PENYUSUNAN LAPORAN STUDI PEMETAAN PROBLEMATIKA PENERAPAN SPM - BPP 1
Reflection Workshop MSS, Semarang
29-Jan-13
Lokakarya Refleksi
2
Pengiriman Kuisioner ke 549 Kabupaten/Kota
Mei 2013
Menyebarkan kuesioner
3
Konsinyiring dengan Konsultan dan TIM MAP UGM
31 Mei - 2 Juni 13
Pembahasan Draft Policy Paper BPP, MAP UGM Pemetaan Problematikan DeCGG Penerapan SPM, pengolahan data kuesioner PENYUSUNAN DRAFT PANDUAN PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI – PUSPEN
Hotel Santika Bogor
1
FGD Informasi Kebijakan Publik
8 Mei 13
Semua komponen di Kemendagri - GIZ
Hotel Kawanua – Jakarta
2
FGD Isu-isu Strategis Kemendag
15 Mei 13
Hotel Grand Menteng Jakarta
3
Rapat Pembahasan Outline Panduan Pembentukan PPID Pemerintah Daerah Konsinyiring Penyusunan Panduan Pembentukan PPID Pemerintah Daerah
17 Mei 13
FGD Informasi Kebijakan Publik
25 Juni 2013
Kemendagri, Kominfo, Kempan RB, Bappenas, Pattiro, ICEL - DeCGG ICEL, Pattiro, Experts DeCGG Pupsen, OTDA, Biro Hukum, Biro Organisasi, Jakstra DeCGG Sekda Provinsi dan Kabupaten/Kota
4
5
30-31 May
Penguatan Kapasitas dan Dinamika Kebijakan PPID Pemda Strategi dan Rencana Aksi Pembentukan PPID dalam Mendukung OGI Penyusunan Outline Panduan Pembentukan PPID Menyusunan Panduan Pembentukan PPID Pemerintah Daerah Sosialisasi Panduan Pembentukan PPID Pemda
P rov. Jawa Tengah Tim SPM BPP
Semarang BPP
Punam Restaurant Jakarta Hotel Harris Sentul
Fave Hotel Jakarta
PENYUSUNAN PANDUAN PENERAPAN SPM DI DAERAH - UPD I & UPD II
7
1
Diskusi Pembahasan Draft Panduan Penerapan dan Pencapaian SPM di Daerah
Pemaparan draft akhir Panduan Penerapan dan Pencapaian SPM di Daerah
Dit. UPD I dan UPD II
RR Lt. 3 – Kemendagri
23-Apr-13
Pengenalan SPM kepada Widya Iswara LAN dan kemungkinan penyusunan Kurikulum SPM oleh LAN
Para Pejabat dan Widyaiswara LAN
Kantor LAN Pejompongan
31-Jan-13
Workshop tentang EIDOS Strategi
LIPI dan akademisi
Merchantile Club
15-Mar-13
PENYUSUNAN MODUL KURIKULUM SPM - TMKP LAN RI 1
Lokakarya Pengembangan Kapasitas tentang SPM – LAN
KEGIATAN LAIN-LAIN 1
EIDOS Strategy Workshop
Jakarta, 06 Juni 2013
Hartian Silawati
Component Team Leader DeCGG
8
