Decentralisation as Contribution to Good Governance
Laporan Kerjasama GIZ DeCGG dengan Kementerian Dalam Negeri Semester Kedua Tahun 2013
Daftar Isi I.
Pendahuluan
II. Dukungan DeCGG Untuk Kementerian Dalam Negeri 1. Standar Pelayanan Minimal 2. Kordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah 3. Open Government/Tata Pemerintahan Yang Transparan 4. Fasilitasi Pengaduan
Lampiran: Tabel Kegiatan Kerjasama Proyek DeCGG GIZ dengan Kementerian Dalam Negeri Semester Kedua 2013
ii
I.
Pendahuluan
Dukungan GIZ terhadap Kementerian Dalam Negeri melalui program Decentralisation as Contribution to Good Governance (DeCGG) pada semester II Tahun 2013 pada dasarnya adalah tindak lanjut dari kegiatan Semester I yaitu terkait dengan isu: Standar Pelayanan Minimal, Penguatan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan Open Government/Keterbukaan Informasi Publik. Sedangkan isu lain yang di dukung DeCGG pada semester II adalah fasilitasi pengaduan. Dukungan DeCGG dakam kurun waktu Semester II tahun 2013 diwujudkan dalam bentuk bantuan teknis kepada komponen-komponen di lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang memiliki tugas dan fungsinya sesuai dengan keempat isu tersebut. Empat komponen utama di Kementerian Dalam Negeri yang menjadi mitra DeCGG dalam merealisasikan dukungan tersebut adalah: 1. Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP), 2. Pusat Penerangan melalui Bidang Hubungan Masyarakat (Humas); dan Bidang Fasilitasi Pengaduan (Fasduan), 3. Direktorat Jendearl Otonomi Daerah melalui Direktorat Urusan Pemerintahan Daerah (Ditjen Otda), 4. Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum melalui Direktorat Dekonsentrasi dan Kerjasama (Ditjen PUM). DeCGG telah mendukung empat komponen utama tersebut dalam bentuk kegiatan-kegiatan: 1. Penyelesaian Laporan Hasil Studi Pemetaan Problematika Penerapan Standar Pelayanan Minimal dalam bentuk full report dan policy paper (BPP). 2. Diskusi pakar tentang penyusunan Rekomendasi Kebijakan Revitalisasi Konsepsi dan Implementasi SPM (BPP) (Ditjen Otda). 3. Penyusunan dan pencetakan buku Hasil Studi tentang Instrumen Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan oleh Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah (Ditjen PUM) 4. Diskusi Penyusunan Draf Awal Permen (Ditjen PUM). 5. Sosialisai dan Pencetakan buku Panduan Pembentukan dan Operasionalisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Daerah. 6. Diskusi Penyusunan Panduan Operasionalisasi PPID Kementerian Dalam Negeri. 7. FGD dan diskusi Penyusunan Panduan Fasilitasi Pengaduan (Fasduan) di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Laporan berikut berisikan informasi yang lebih terperinci terkait dengan kegiatan yang terselenggara selama kurun waktu Juli - Desember 2013. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kerjasama Proyek DeCGG GIZ dengan Kementerian Dalam Negeri.
1
II.
Dukungan DeCGG Untuk Kementerian Dalam Negeri
1.
Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Dukungan GIZ DeCGG terhadap penerapan dan pencapaian SPM di daerah pada Semester Kedua Tahun 2013 di fokuskan pada kegiatan-kegiatan, sebagai berikut: a. Finalisasi Pencetakan Buku Panduan Penerapan dan Pencapaian SPM di Daerah. Sebagai salah satu bentuk komitmen GIZ DeCGG terhadap penerapan dan pencapian SPM di daerah, bentuk kerjasama GIZ DeCGG dengan Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Direktorat UPD I dan UPD II, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah adalah dalam bentuk penyusunan dan pencetakan Panduan Penerapan dan Pencapaia SPM di Daerah. Penyusunan buku panduan itu sendiri sudah berlangsung sejak tahun 2012, namum mengingat banyak perubahan dan perbaikan dari draf awal maka pencetakannya baru dapat direalisasikan pada Desember 2013. Buku panduan disusun berdasarkan substansi peraturan perundangan terkait SPM yang telah diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga dengan tambahan penjelasan tahapan dan langkah-langkah penerapan dan pencapaian SPM berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Sesuai dengan tujuannya, panduan ini bersifat memberikan tambahan informasi dan pengetahuan tentang bagaimana menyusun rencana pencapaian SPM di daerah dan menghitung kebutuhan pembiayaan pelaksanaan SPM. Penyajian panduan disusun dalam format dan sistematika pembahasan yang mudah dipahami pengguna (user-friendly), yaitu terutama SKPD di lingkup provinsi, kabupaten dan kota. Lingkup materi yang disampaikan dalam panduan terdiri dari tahapan dan langkah-langkah penyusunan rencana pencapaian SPM di daerah, termasuk didalamnya batas waktu, target capaian, rangkaian kegiatan dan penghitungan kebutuhan pendanaan. b. Penyelesaian Laporan Studi Pemetaan Problematika Penerapan SPM Dukungan untuk penyelesaian Laporan Studi Pemetaan Problematika Penerapan SPM dimaksudkan untuk menyempurnakan Laporan Hasil Studi yang telah dipaparkan dihadapan pejabat Eselon I dan II Kemendagri, pada 16 Januari 2013. Salah satu bentuk penyempurnaan laporan studi adalah dengan menambahkan data statistik terkait dengan jumlah daerah yang telah menerapkan SPM dan SPM apa saja yang telah diterapkan. Untuk mendapatkan data-data tersebut, DeCGG, BPP dan MAP UGM telah menyusun sebuah kuesioner dan mendistribusikan keseluruh daerah. Namun hanya beberapa daerah saja yang mengirimkan kembali kuesioner tersebut.
2
Laporan Hasil Studi disusun dalam bentuk Policy Paper yang diberi judul Penerapan Standar Pelayanan Minimal: Kerancuan Konsep dan Kendala Implementasinya. Laporan tersebut menyimpulkan bahwa pelaksanaan SPM di daerah masih sangat rendah. Dari 45 daerah kabupaten/kota, hanya ada 36% daerah yang menerapkan 15 jenis SPM dan 24% daerah lainnya baru menerapkan 10-14 jenis SPM. Bahkan, ada 20 % daerah yang belum menerapkan semua SPM sama sekali (Grafik 1). Jika dilihat dari penerapan tiap jenis SPM, data menunjukkan bahwa penerapan semua jenis SPM masih di bawah 70%, kecuali untuk SPM Pendidikan (75,6%) dan SPM Kesehatan (73,3%) (Grafik 2). Sedangkan jika dilihat dari capaiannya, data survei menunjukkan bahwa capaian untuk 3 jenis SPM strategis masih sangat rendah: Pendidikan Dasar 70,07%; Kesehatan 56,68% dan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 57,41% (Grafik 3). Dari hasil kajian terungkap bahwa dalam pelaksanaan SPM di daerah masih menemui beberapa persoalan, yakni persoalan terkait dengan substansi kebijakan SPM maupun persoalan terkait kapasitas daerah dan dukungan pemerintah pusat dalam implementasi SPM. Persoalan yang terkait dengan substansi kebijakan antara lain menyangkut: (1) ketidakjelasan konsep tentang pelayanan dasar sehingga rumusan SPM terlalu luas; (2) kerancuan tentang standar SPM yang banyak menggunakan target capaian sehingga bersifat diskriminatif dan mengabaikan hak sebagian warga; dan (3) penggunaan indikator SPM yang terlalu bervariasi (input, proses, output, dan outcome) sehingga sangat membebani daerah. Sedang persoalan yang berkaitan dengan kapasitas daerah dan dukungan pemerintah pusat dalam implementasi SPM antara lain adalah: (1) Kelemahan peran Kemendagri sebagai focal point pelaksanaan SPM; (2) Kelemahan peran kementerian/lembaga (K/L) dalam penyusunan kebijakan SPM sektoral dan memberikan dukungan pelaksanaannya; (3) Kurangnya sosialisasi SPM kepada pemangku kepentingan; (4) Lemahnya integrasi SPM dalam RPJMD; (5) Terbatasanya anggaran untuk SPM; dan (6) Lemahnya kapasitas kelembagaan daerah dalam melaksanakan SPM; (6) Ketidakjelasan pembagian urusan antar tingkatan pemerintahan. Hasil studi telah dipaparkan dalam kegiatan Seminar dan Lokakarya: Hasil Study Pemetaan Problematika Penerapan SPM yang diselenggarakan oleh BPP dengan dukungan GIZ DeCGG pada tanggal 11-12 Nopember 2013 di Jakarta. Acara tersebut dihadiri Direktur dan staf UPD I dan UPD II, Ditjen Otda, perwakilan dari Kementerian/Lembaga terkait dan peneliti dari BPP Kemdagri.
c. Penyusunan Konsepsi SPM. Penyusunan Konsepsi SPM dimaksudkan untuk mempertajam rekomendasi studi pemetaan problematika penerapan SPM sebelumnya. Sedangkan tujuannya adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada Kementerian Dalam Negeri dalam perumusan konsepsi SPM ke depan. Kegiatan Penyusunan Konsepsi SPM diwujudkan dalam bentuk
3
Kertas Kerja yang diberi judul Rekomendasi Kebijakan Revitalisasi Konsepsi dan Implementasi SPM. Materi rekomendasi disusun berdasarkan studi literatur dan masukan para pakar dan peneliti di lingkungan BPP Kemendagri serta masukan dari perwakilan dari kementerian/lembaga. Rekomendasi Kebijakan Revitalisasi Konsepsi berisi: 1) Konsepsi SPM; 2) Strategi Implementasi SPM; 3) Kelembagaan dan Koordinasi; dan 4) Kontribusi Sektor Swasta dan Organisasi Masyarakat Sipil dalam Pencapaian Target SPM.
d. Penyusunan Modul Pelatihan Training of Facilitators (ToF) Standar Pelayanan Minimal. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) sebagai institusi yang memiliki peran untuk meningkatkan kapasitas aparatur negara memiliki potensi yang besar dalam mendorong penerapan dan pencapaian SPM di daerah. Untuk, itu DeCGG telah mendukung LAN dalam menyusun Modul Pelatihan Training of Facilitator (ToF) SPM yang akan digunakan dalam pendidikan dan pelatihan (Diklat) di LAN baik untuk diterapkan di regional maupun Pusat. Modul pelatihan dibuat untuk memberikan solusi terhadap satu permasalahan diantara berbagai permasalahan yang ada sekitar penerapan pencapaian SPM, khususnya untuk mengatasi masalah kurangnya kemampuan teknis aparat daerah dalam menyusun perencanaan, penganggaran, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan berbasis SPM. Penyusunan Modul diawali dengan kegiatan Lokakarya pemahaman SPM dan Internasional Training of Facilitator. Sebagai referensi penyusunan Modul Pelatihan adalah Panduan Penerapan dan Pencapaian SPM di Daerah yang diterbitkan oleh Kemendagri (Ditjen Otda) dan GIZ DeCGG.
2. Kordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Tindak lanjut Hasil Studi Penyusunan Instrumen Korbinwas oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah yang telah dilakukan pada tahun 2012 adalah dengan mengembangkan Instrumen Korbinwas menjadi sebuah peraturan yang memiliki kekuatan hukum untuk diterapkan di daerah. Untuk itu, DeCGG mendukung Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, Kemendagri melalui Direktorat Dekonsentrasi dan Kerjasama menyusun draf awal Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Instrumen Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi.
4
Materi Permendagri tersebut didasarkan pada Hasil Studi Penyusunan Instrumen Korbinwas dan beberapa peraturan perundang-undangan terkait yaitu: a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi; b. Permendagri No. 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah; c. Peraturan Menteri Dalam Negeri No, 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; dan d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi .
3. Open Government/Tata Pemerintahan Yang Transparan Dukungan DeCGG kepada Kementerian Dalam Negeri untuk mendorong terwujudnya open government masih difokuskan untuk mendorong pembentukan dan operasionalisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah. Dukungan tersebut direalisasikan dalam bentuk penyusunan dan pencetakan buku Panduan Pembentukan dan Operasionalisasi PPID Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota. Buku Panduan tersebut juga berisi Standar Operasional Prosedur PPID, dan Penyusunan Daftar Informasi Publik PPID Pemda. Di samping kegiatan tersebut, DeCGG juga telah mendukung Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri untuk mensosialisasikan PPID kepada media masa melalui kegiatan peringatan Right to Know Day dan kegiatan Rakornas PPID Pemda seluruh Indonesia. Di akhir tahun 2014, ada kebutuhan dari PPID Kemendagri yang melekat pada Bidang Humas, Puspen untuk memperkuat PPID Kementerian Dalam Negeri. Untuk itu, DeCGG mendukung Puspen Kemdagri dalam menyusun Panduan Operasionalisasi PPID Kementerian Dalam Negeri.
4. Fasilitasi Pengaduan Masyarakat Penyampaian pendapat, aspirasi dan informasi baik secara langsung maupun tidak langsung merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang
5
Dasar 1945 dan hal ini sejalan dengan Pasal 19 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia. Pengaturan lebih lanjut telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan berbagai peraturan pelaksananya. Penyampaian pendapat, aspirasi dan informasi oleh setiap warga, disamping merupakan hak asasi yang dapat diaktualisasikan secara bebas, juga memiliki kewajiban dan harus tunduk pada pembatasan yang telah ditentukan dalam undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan dan penghargaan terhadap hak dan kebebasan orang lain, serta untuk memenuhi syarat-syarat yang adil bagi moralitas, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam masyarakat demokratis. Penyampaian pendapat, aspirasi dan informasi oleh masyarakat dapat terjadi disebabkan antara lain, tersumbatnya arus informasi dan komunikasi antara Pemerintah dan masyarakat, masyarakat kurang puas terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap tidak memihak kepada masyarakat luas, kurangnya pemberdayaan masyarakat dalam berpartisipasi, serta kurangnya sosialisasi kebijakan-kebijakan Pemerintah kepada masyarakat. Dalam rangka mewujudkan good governance, maka masyarakat menuntut agar pemerintah melaksanakan transparansi, akuntabilitas, penegakan hukum, kesetaraan dan partisipasi. Hal ini merupakan fakta bahwa masyarakat menginginkan keterbukaan, kebebasan memperoleh informasi dan transparansi di segala bidang, terutama bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pelayanan publik. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan untuk mengakomodir aspirasi masyarakat secara cepat, tepat dan terkoordinasi, maka Bidang Fasilitasi Pengaduan Pusat Penerangan Sekretariat Jenderal, bekerja sama dengan GIZ DeCGG melakukan kegiatan penguatan kapasitas organisasi, salah satunya melalui penyusunan buku panduan fasilitasi pengaduan masyarakat di lingkungan Kementeria Dalam Negeri. Buku panduan tersebut diharapkan dapat menjadi arah, panduan serta dan tindak lanjut dalam kebijakan pelayanan fasilitasi pengaduan dan aspirasi masyarakat.
6
Tabel Kegiatan Kerjasama Proyek DeCGG GIZ dengan Kementerian Dalam Negeri Semester Kedua 2013 NO
KEGIATAN
TANGGAL
TUJUAN KEGIATAN
PESERTA/ PELAKSANA
LOKASI
STUDI PEMETAAN PROBLEMATIKA PENERAPAN SPM - BPP 1
Konsinyiring Jogyakarta Plaza
18-0 Jul 13
2
Rapat dengan Tim MAP
17 Agus 13
3
Semiloka : Hasil Study Pemetaan Problematika Penerapan SPM
11-12 Nov 13
4
Semiloka Penyusunan Draf Konsepsi SPM ke depan.
14 Des 13
Pembahasan Draft Full Report Studi Pemetaan Problematika Penerapan SPM Pembahasan Recana Final Draft Policy Paper dan Full Report Studi Pemetaan Problematika Penerapan SPM
BPP, MAP UGM – DeCGG
Yogyakarta Plaza - Yogya
BPP, MAP UGM – DeCGG
MAP UGM Yogyakarta
Pemaparan hasil Study Pemetaan Problematika Penerapan SPM dan Pembahasan Konsepsi SPM ke depan Menyusun Rekomendasi Konsepsi SPM Rekomendasi Kebijakan Revitalisasi Konsepsi dan Implementasi SPM
K/L, Pemda, Donor, Puslit BPP – DeCGG
Milenium Hotel Sirih
BPP, MAP UGM - DeCGG, Prof Agus Dwiyanto.
Hotel Ambarukmo, Yogyakarta
PENYUSUNAN DRAFT PANDUAN PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI – PUSPEN 1
2
Konsinyiring: Penyempurnaan Buku Panduan Pembentukan PPID dan Penyusunan SOP PPID Konsinyiring Penyusunan SOP dan DIP PPID Pemda
26-27 Juli 13
Penyempurnaan Buku Panduan Pembentukan PPID
20-21 Sep 13
Menyusun Panduan SOP dan Daftar Informasi Publik PPID Pemda
3
Peringatan Right To Know Day
28-Sep-13
4
Rakornas Revitalisasi Peran dan Fungsi PPID Pemda Seluruh Indonesia
21-22 Okt 13
5
Rapat Penyusunan Panduan Operasional PPID Kemdagri
13-14 Des 13
Puspen, OTDA, Jakstra, Biro Hukum, Biro Organisasi Puspen, OTDA, Jakstra, Biro Hukum, Biro Organisasi Puspen, Wartawan POKJA dan DeCGG
Hotel Padjajaran Suites Bogor
Mendorong Percepatan Pembentukan PPID Pemda dan Koordinasi Pelaksanaan UU No. 14/2008
Puspen, Komponen MoHA, Wartawan POKJA dan DeCGG, AIPD
Milenium Hotel Sirih
Menyusun Panduan Operasional PPID Kemdagri
Komponen Kemendagri, DeCGG
Hotel Horison, Bogor
Sosialisasi PID Pemda kepada Pers
Hotel Royal Bogor
Hotel Topaz Galerie Bandung
7
Tabel Kegiatan Kerjasama Proyek DeCGG GIZ dengan Kementerian Dalam Negeri Semester Kedua 2013 NO
KEGIATAN
TANGGAL
TUJUAN KEGIATAN
PENYUSUNAN DRAFT PANDUAN FASILITASI PENGADUAN MASYARAKAT – PUSPEN 1 Rapat Pembahasan Draf Awal 30-Sep-13 Pembahasan draft awal Pedoman Pedoman Fasilitasi Pengaduan Fasduan (Fasduan) Masyarakat di Lingkungan Kemdagri 2 Diskusi Pembahasan draft II 24 Okt 13 Pemaparan Draft II Pedoman Fasduan dan Panduan Fasilitasi Pengaduan Tanggapan/Masukan dari Komponen Masyarakat Kemdagri 3 Konsinyiring Pembahasan draft III 8-9 Nov 13 Pemaparan Draft III Pedoman Fasduan Panduan Fasilitasi Pengaduan dan Tanggapan/Masukan dari Komponen Masyarakat Kemdagri 4 Rapat Pembahasan Draf Akhir 29-Nop-13 Membahas Draf Akhir Panduan Fasilitasi Panduan Fasilitasi Pengaduan Pengaduan (Fasduan) Masyarakat di (Fasduan) Masyarakat di Lingkungan Lingkungan Kemdagri Kemdagri PENYUSUNAN DRAFT KORBINAWAS PERANAN GUBERNUR – PUM 1 Rapat Formulasi Instrument 23 Juli 13 Pembahasan awal penyusunan draft korbinwas permendagri tentang instrumen korbinwas 2 Legal Drafting Permendagri Okt-Nop Penyusunan Draf Awal Permendagri tentang Instrumen Korbinwas 3
Rapat Koordinasi Penyusunan Draf Permendagri tentang Instrumen Korbinwas
1
Disain/layout dan pencetakan buku Panduan Penerapan dan Pencapaian SPM di Daerah
29-Nop-13
Pemaparan dan Diskusi Draf Awal Permendagri tentang Instrumen Korbinwas Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi PENYUSUNAN PANDUAN PENERAPAN SPM DI DAERAH - UPD I & UPD II Nop-13
Mencetak Buku Panduan Penerapan dan Pencapaian SPM di Daerah
PESERTA/ PELAKSANA
LOKASI
Puspen, Konsultant, DeCGG
Cava Restaurant Jakarta
Puspen, OTDA, KeuDA Kesbangpol, Biro Orgnisasi, Biro Hukum, IPDN Puspen, OTDA, KeuDA Kesbangpol, Biro Orgnisasi, Biro Hukum, IPDN Puspen, DeCGG dan Komponen Kemendagri
Hotel Alila Jakarta
Dit. Dekonsentrasi dan Kerjasama PUM
Kantor PUM
Dit. Dekonsentrasi dan Kerjasama PUM & Konsultan
Jakarta
Dit. Dekonsentrasi dan Kerjasama PUM & Komponen Kemendagri, DeCGG
Kantor PUM
Dit. UPD II & Konsultan
Jakarta
Hotel Padjajaran Suites Bogor Padjajaran Suite Hotel, Bogor
8
Tabel Kegiatan Kerjasama Proyek DeCGG GIZ dengan Kementerian Dalam Negeri Semester Kedua 2013 KEGIATAN
NO
TANGGAL
TUJUAN KEGIATAN
PESERTA/ PELAKSANA
LOKASI
PENYUSUNAN MODUL KURIKULUM SPM - TMKP LAN RI 1
Lokakarya Pemahaman SPM
2
International Traing Of Facilitator
3 4
Diskusi Draf Awal Kurikulum SPM Diskusi Pembahasan Draf Akhir Modul Pelatihan SPM
KEGIATAN LAIN-LAIN 1 EIDOS Strategy Workshop
24-26 July 2013
Mendalami pemahaman tentang filosofi, konsepsi dan isu-isu SPM serta mengidentifikasi materi strategis penyusunan kurikulum diklat bidang SPM. Pelatihan bagi para fasilitator LAN dengan studi kasus SPM Membahas Draft Awal Kurikulum SPM Menyusun dan merumuskan Draf Akhir Modul Pelatihan SPM
Para Pejabat dan Widyaiswara LAN
Hotel Santika, Bogor
Fasilitator SPM - LAN
Novotel - Bogor
Tim Penyusun Kurikulum Tim Penyusun Kurikulum dan DeCGG
Kantor LAN Bandung Hotel Atlet Century, Jakarta
31-Jan-13
Workshop tentang EIDOS Strategi
Moha, Bappenas dan akademisi Kemendagri, Kempan, MOF, Bappenas - DeCGG Kemendagri, Kempan, MOF, Bappenas - DeCGG
Merchantile Club
24-29August 13 05-Okt-13 23-Nop-13
2
Rapat Pembahasan IA 2013-2014
15-Jul-13
Pembahasan draft IA 2013-2014
3
Rapat Penandatangan IA 2013-2013
9 Okt 13
Penandatangan IA 2013-2014
Hotel Aryaduta Hotel Morrisey
Jakarta, 06 Januari 2014
Hartian Silawati
Component Team Leader DeCGG
9
