Data Kelengkapan Data Pendukung Sistem Informasi 3% 3%
Tabel data jumlah bidang tanah berdasarkan tingkat kelengkapan data
6% Level 1 Level 2 Level 3
88%
Level 4
Tingkatan
Jumlah Bidang
Kelengkapan Data
Tanah
Level 1
6
Level 2
5
Level 3
11
Level 4
164
Data Kelengkapan Data Pendukung Sistem Informasi Dengan keterangan sebagai berikut : 1. Level 1 :Tidak memiliki identitas bidang tanah baik NIB dan Nomor SU, Nomor Hak, Nama Pemilik dan Riwayat Pergantian tanah. 2. Level 2 :Memiliki identitas bidang tanah NIB namun tidak memiliki Nomor SU , Nomor Hak, Nama Pemilik dan Riwayat Pergantian tanah. 3. Level 3 :Memiliki identitas bidang tanah NIB dan Nomor SU namun tidak memiliki Nomor Hak, Nama Pemilik dan Riwayat Pergantian tanah. 4. Level 4 :Memiliki identitas bidang tanah NIB dan Nomor SU, Nomor Hak, Nama Pemilik dan Riwayat Pergantian tanah. Dapat dikatakan level tertinggi dan lengkap.
Data Riwayat Kepemilikan Tanah 1 kali
Tabel Rekapitulasi Riwayat Pergantian Bidang Tanah
2 kali
1%
3%
1% 2%
17%
15%
9%
Frekuensi
1 kali
6
2 kali
28
3 kali
31
4 kali
36
7 kali
5 kali
30
8 kali
6 kali
16
9 kali
7 kali
4
Tanpa keterangan
8 kali
1
9 kali
2
Tanpa keterangan
32
Jumlah Bidang Tanah
186
4 kali
17% 16%
Jumlah Pergantian
3 kali
5 kali 6 kali
19%
KESIMPULAN a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
Aplikasi sistem informasi pertanahan ini digunakan untuk mengevaluasi fisik bangunan meliputi bidang tanah terbangun, bidang tanah yang tidak terbangun, fasum dan fasos, serta RTH (Ruang Terbuka Hijau). Pada Perumahan Bumi Marina Emas erdapat keseluruhan 659 bidang tanah dengan jumlah Bidang tanah terbangun sebanyak 480 bidang tanah, Tanah Kosong sebanyak 162 bidang tanah dan Bidang Tanah lain sebanyak 17 bidang tanah. Luasan masing-masing bidang tanah yaitu Bidang Tanah terbangun sebesar 78.685 m2, Tanah Kosong tidak terbangun sebesar 55.691 m2, Fasum dan Fasos sebesar 11.387 m2, serta RTH sebesar 23.317 m2. RTH (Ruang Terbuka Hijau) yang disediakan Perumahan Bumi Marina Emas sebesar 14% dari luasan total yang masih dirasa kurang karena masih berada di bawah angka 30% sesuai dengan peraturan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang mengenai porsi RTH dalam perumahan. Terdapat 4 level kelengkapan data, dengan jumlah masing-masing level adalah level 1 sebanyak 6 bidang tanah, level 2 sebanyak 5 bidang tanah, level 3 sebanyak 11 bidang tanah, dan level 4 sebanyak 164 bidang tanah. Dari data riwayat kepemilikan tanah didapatkan 154 bidang tanah dengan riwayat kepemilikan bidang tanah dan 505 bidang tanah yang tidak memiliki riwayat kepemilikan dan keterangan lain (nomor SU dan NIB). Histori pergantian kepemilikan tanah terjadi 1 hingga 9 kali pergantian kepemilikan. Nilai 0 pada pergantian kepemilikan menunjukkan tidak ada data yang tertera pada bidang tanah yang bersangkutan. Kelebihan dari program ini adalah data kondisi bidang tanah telah update sampai 2013 sedangkan untuk status kepemilikan telah ter-update sampai 2012. Dengan aplikasi sistem informasi ini dapat dilakukan updating bidang tanah secara langsung dari Visual Basic.
SARAN Untuk penelitian : a. Kedepan penelitian ini dapat dikembangkan dengan menambah bahan kajian baik sosial maupun kajian ekonomi sehingga memperkaya kajian mengenai sistem informasi yang telah dibahas dan dapat dijadikan kajian untuk penelitian selanjutnya. Untuk Kantor Pertanahan Nasional : a. Nantinya dapat dikembangkan dengan melakukan updating data spasial dengan software yang mampu mengolah data dengan format *dwg dan *shp. b. Sistem ini diharapkan dapat menjadi prototype untuk nantinya dapat dikembangkan pada semua wilayah di bawah Kantor Pertanahan Kota Surabaya II. Untuk Developer : a. Program ini diharapkan dapat membantu untuk proses analisa pada Perumahan Bumi Marina Emas, pengembangan dan perencanan pembangunan kedepan.
REFERENSI Referensi Buku • Andi. 2002. Sistem Informasi Geografi dengan AutoCad Map. Yogyakarta : Wahana Komputer • Baary, E. A. 2012. Aplikasi Sistem Informasi Pertanahan Berdasarkan Jenis-Jenis Hak Atas Tanah di Kantor Pertanahan Kota Surabaya II (Studi Kasus Kelurahan Genteng, Kecamatan Genteng, Surabaya). Surabaya : Teknik Geomatika FTSP ITS • Budihardjo, E. 1995. Sistem Informasi Manajemen : Diktat KPC Pemrograman (bisnis), Bidang Pendidikan & Pelatihan Pusat Komputer PIKSI Institut Teknologi Bandung. • Handoko, E.Y. 1998. Evaluasi terhadap Penyelenggaraan pengkuran bidang tanah di lingkungan badan pertanahan nasional. Bandung : Program sarjana Teknik Geodesi – ITB • Harsono, Djati. 2009. Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Dan Manajemen Pertanahanan Nasional ( Simtanas ) Di Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara. Semarang : Universitas Diponegoro Semarang. • Karnowo, A.B. 2007. Model Sistem Informasi Kepemilikan Tanah di Desa Saptorenggo Kab. Malang. Surabaya : Teknik Geomatika FTSP ITS • Kurniawan, Surya. 2010. Pembuatan Model Sistem Informasi Prosedur dan Biaya Pendaftaran Sertifikat Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo. Surabaya : Teknik Geomatika FTSP ITS • McLaughlin, John D and Peter F. Dale. 1988. “Land Information Management”. Oxford University Press Inc, New York. • Nurjati, C. 2005. Pertanahan 1. Surabaya : Program Studi Teknik Geodesi ITS. • Prahasta, Eddy. 2001. Konsep-Konsep Dasar Sistem Informasi Geografis. Bandung : Informatika • Sangsung, Florianus. 2007. Tata Cara Mengurus Sertifikat Tanah. Jakarta: Visimedia • Sukojo, B. M. 2012. Penginderaan Jauh (Dasar Teori & Terapan). Surabaya : ITS-Press. • Supriana, Wahyu. 2002. Teknik Perbaikan Data Digital (Koreksi dan Penajaman) Citra Satelit. Jakarta.
REFERENSI Referensi Jurnal • Purwanto, Edi. 2007. “Ruang Terbuka Hijau di Perumahan Graha Estetika Semarang”. Jurnal Ilmiah Perancangan Kota dan Permukiman Volume 6 Nomor 1 : 49-58. Referensi Dokumen Pemerintah • Badan Pertanahan Nasional. 2000. Standar Penggambaran Peta Pendaftaran Tanah. • Menteri Dalam Negeri. 1988. Instruksi Menteri Dalam Negeri No.14 Tahun 1988 Tentang : Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan. • Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2007. “Undang-undang Pokok Agraria UU No 5 Tahun 1960”. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. • Pusat Data dan Informasi Pertanahan. 2008. “Aspek Hukum Teknologi Digital dan Dokumentasi Pertanahan”. Badan Pertanahan Nasional . • Peraturan Pemerintah. 1997. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dalam Pasal 3 Tentang : Pendaftaran Tanah Referensi Artikel Internet • Ali, Abidin. 2010. Pengembang Wajib Serahkan Fasum-Fasos.
. Dikunjungi pada tanggal 7 April 2013, jam 13.00. • Godam. 2012. Arti Pengertian Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial (Perbedaan Fasum Fasos). . Dikunjungi pada tanggal 6 April 2013, jam 12.21. • Satellite Imaging Corporation. 2011. Quickbird. . Dikunjungi pada tanggal 14 Februari 2013, jam 10.15. • Tamtomo, J.P. 2010. Land Information System: Sistem Informasi Pertanahan. . Diakses pada pukul 15.45 tanggal 28 Desember 2012. • Tentang pendaftaran Tanah. Badan Pertanahan Nasional, Jakarta. • Yudoyono, Adipandang. 2011. “Sistem Informasi Pertanahan & Aspek Operasional Pengelolaan Lahan Perkotaan”. Universitas Brawijaya Malang.
