dana)

10   

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN 2.1

Konsep Kredit Kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu credere yang berarti kepercayaan.

Secara umum memiliki arti kreditur (pihak yang memiliki modal/dana) memberikan kepercayaan (kredit/credere) kepada debitur (pihak yang meminjam dana) untuk mengelola sejumlah dana untuk diputarkan agar dapat menghasilkan. Dengan demikian istilah kredit memiliki arti khusus yaitu meminjamkan uang (atau penundaan pembayaran) (Suyatno et.al, 2007). Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjammeminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan. Untung (2000) mengatakan bahwa kredit memiliki empat unsur yaitu kepercayaan, tenggang waktu, tingkat resiko dan objek kredit (uang atau modal). Kepercayaan berarti pemberi kredit yakin bahwa dana yang diberikan kepada penerima kredit akan kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. Kredit dalam perekonomian mempunyai fungsi diantaranya untuk meningkatkan daya guna uang, meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang, meningkatkan perkembangan usaha dan meningkatkan pemerataan pendapatan. Kredit dapat dibedakan menurut berbagai kriteria, yaitu diantaranya dari segi tujuan penggunaannya dan skala sektor usaha yang dijalani. Berdasarkan tujuan penggunaannya, kredit dikelompokkan menjadi tiga yaitu : 1. Kredit konsumtif, yaitu kredit yang diberikan kepada perseorangan untuk membiayai keperluan konsumsi sehari-hari.

11   

2. Kredit produktif, baik kredit investasi maupun kredit modal kerja. Kredit investasi adalah kredit yang ditujukan untuk pembiayaan modal tetap, yaitu peralatan produksi, gedung dan mesin-mesin. Sedangkan kredit modal kerja adalah kredit yang ditujukan untuk pembiayaan kebutuhan dunia usaha akan modal kerja yang berupa persediaan bahan baku, persediaan produk akhir dalam proses produksi. 3. Perpaduan antara kredit konsumtif dan kredit produktif (semi konsumtif dan semi produktif). Berdasarkan besar-kecilnya skala sektor usaha yang dijalani, kredit dapat dikelompokkan menjadi empat jenis yaitu : 1. Kredit usaha mikro, yaitu kredit yang diberikan kepada nasabah usaha mikro yang dimiliki dan dijalankan dengan plafon kredit maksimal sebesar Rp 50 juta. 2. Kredit usaha kecil, yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha yang digolongkan sebagai pengusaha kecil dengan plafon kredit maksimum sebesar Rp 500 juta. 3. Kredit usaha menengah, yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha skala usaha menengah dengan plafon kredit diatas Rp 500 juta sampai dengan Rp 5 miliar. 4. Kredit usaha besar, yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha yang asetnya lebih besar daripada pengusaha skala menengah. 2.1.1

Kredit Mikro Berdasarkan kesepakatan Menteri Koordinasi Kesejahteraan Rakyat dan

Gubernur BI tentang Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan dan

12   

Pengembangan

Usaha

Mikro,

Kecil,

dan

Menengah

No.

11/KEP/MENKO/KESRA/IV/2002 dan No. 4/2/KEP/GBI/2002 Tanggal 22 April 2002, definisi kredit mikro adalah kredit yang diberikan kepada nasabah usaha mikro baik langsung maupun tidak langsung yang dimiliki dan dijalankan oleh penduduk miskin dengan kriteria penduduk miskin menurut BPS yaitu berdasarkan konsep kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, dengan plafon kredit maksimal Rp 50 juta (Adi, 2007). Menurut definisi yang dipakai dalam Microcredit Summit (1997), kredit mikro adalah program pemberian kredit berjumlah kecil kepada warga miskin untuk membiayai kegiatan produktif yang dikerjakan sendiri agar menghasilkan pendapatan, yang memungkinkan mereka peduli terhadap diri sendiri dan keluarganya. Sedangkan Bank Indonesia mendefinisikan kredit mikro sebagai kredit yang diberikan kepada para pelaku usaha produktif baik perorangan maupun kelompok yang mempunyai hasil penjualan paling banyak Rp 100 juta per tahun (Ashari, 2006). Pembiayaan mikro merupakan hal yang penting dalam perkembangan UMKM khususnya dalam meningkatkan jumlah produksi. UMKM merupakan jenis skala usaha dengan karakteristik modal yang relatif kecil, sehingga dengan adanya penambahan modal dari pembiayaan mikro akan menyebabkan peningkatkan output dengan jumlah yang lebih besar dibandingkan jumlah penambahan modalnya. Penambahan modal sebesar ΔC dari pembiayaan mikro akan meningkatkan jumlah output sebesar ΔQ. Dalam istilah ekonomi hal ini disebut increasing return to scale. Prinsip peningkatan jumlah output yang besar dengan adanya penambahan modal yang sedikit diperoleh dari kurva fungsi

13   

produksi, seperti yang diilustrasikan pada gambar 2.1. Selain itu dalam ekonomi terdapat prinsip pengurangan margin laba dari modal (diminishing marginal return of capital) yaitu perusahaan dengan modal relatif kecil yakni UMKM seharusnya memperoleh laba yang lebih tinggi pada investasi modal mereka daripada perusahaan dengan modal besar. Ketika perusahaan menginvestasikan lebih banyak modal, maka setiap unit tambahan modal akan menghasilkan tambahan laba yang terus berkurang. UMKM memiliki margin laba yang lebih besar (MRi) daripada usaha skala besar (MRt) (Kusmuljono, 2009). Output

MRt

MRi

MRi : Marginal Return for poorer entrepreneur. MRt : Marginal Return for richer entrepreneur.

Capital Sumber : Kusmuljono (2009) Gambar 2.1 Dampak Penambahan Modal terhadap Output pada Fungsi Produksi 2.1.2

Teori Permintaan dan Penawaran Kredit Menurut Stiglitz dalam (Zeller, 2006) credit crunch merupakan suatu

kondisi terjadi penurunan penawaran kredit perbankan akibat menurunnya keinginan bank dalam menyalurkan kredit pada suku bunga yang berlaku. Hal ini terlihat dari meningkatnya spread yaitu selisih suku bunga pinjaman dan suku bunga dana dan semakin sulitnya persyaratan untuk memperoleh kredit. Dalam

14   

kondisi terparah, credit crunch terjadi dalam bentuk credit rationing yaitu suatu kondisi nasabah tidak mendapatkan kredit dari bank pada suku bunga berapapun. Faktor yang menyebabkan penurunan penawaran kredit yaitu menurunnya tingkat kelayakan kredit (creditworthiness) dari debitur akibat melemahnya kondisi keuangan perusahaan. Hal ini menyebabkan debitur dengan tingkat kelayakan kredit yang sama akan terkena credit rationing yaitu pembatasan terhadap kredit untuk sektor tertentu (kredit konsumsi) atau kelompok debitur tertentu (usaha kecil). Selain itu, debitur yang layak memperoleh kredit juga akan ditolak karena bank tidak memiliki informasi yang lengkap mengenai data keuangan calon debitur. Penurunan penawaran kredit mendorong kenaikan suku bunga pinjaman dan ketatnya persyaratan kredit. Hal ini diakibatkan persoalan informasi yang membuat bank tidak dapat membedakan kualitas debitur mengenai tingkat resiko kredit sehingga bank cenderung lebih berhati-hati dalam menyalurkan kredit dan tingkat suku bunga bukan pertimbangan utama dalam memberikan kredit. Meskipun suku bunga kredit tinggi karena adanya penurunan penawaran kredit, akan tetapi permintaan terhadap kredit tetap tinggi. Suku bunga kredit

S2 S1

r2

r1 D Kuantitas Kredit K2

K1

Gambar 2.2 Penurunan Kredit Akibat Menurunnya Penawaran Kredit

15   

2.1.3

Asymmetry Information di Pasar Kredit Pendekatan new-Keynesian mengemukakan bahwa pada dasarnya pasar

kredit berjalan tidak sempurna (imperfect market) terutama dengan adanya informasi yang asimetri antar pelaku pasar. Informasi yang asimetri menyebabkan terjadinya tindakan moral hazard yaitu penggunaan kredit untuk tujuan lain yang berisiko tinggi. Selain itu juga, timbul persoalan adverse selection yaitu menurunnya kualitas kelayakan kredit debitur. Gambar 2.3 mengilustrasikan hubungan antara permintaan dan penawaran kredit. Pada pasar kredit yang sempurna, dimana tidak adanya informasi yang asimetri maka debitur dapat memperoleh kredit berapapun yang diperlukan pada suku bunga riil r sehingga kurva penawaran merupakan garis horizontal r. Pada kondisi ini, keseimbangan kredit berada pada perpotongan kurva permintaan dan penawaran kredit yaitu K1. Biaya dana (bunga kredit) S

r+p r D Jumlah kredit F

K2

K1

Sumber : Kusmiarso, et.al (2001) Gambar 2.3 Pasar Kredit dalam Kondisi Informasi yang Asimetri Dalam kondisi pasar kredit yang tidak sempurna, kebutuhan modal dapat dipenuhi dari modal sendiri yaitu sebesar F. Akan tetapi ketika kebutuhan modal

16   

sudah tidak dapat dipenuhi dari modal sendiri, maka diperlukan tambahan modal eksternal yang lebih besar (kredit) sehingga kurva S menjadi berslope positif. Semakin besar modal eksternal yang diperlukan, semakin besar peluang terjadi moral hazard sehingga premi yang dikenakan makin besar (r + p). dalam kondisi tersebut, keseimbangan kredit menjadi K2 yang lebih rendah dari kondisi pasar kredit yang sempurna dimana informasi sempurna antar dua belah pihak (K1). Apabila permasalahan adverse selection tidak dapat diatasi akibat informasi yang asimetri atau tidak sempurna, maka bank tidak lagi dapat membedakan kualitas debitur mengenai kelayakan kredit sehingga kurva penawaran kredit menjadi condong kebelakang (backward bending) sebelum memotong kurva permintaan kredit. Hal ini menyebabkan debitur terkena credit rationing yaitu tidak terjadinya keseimbangan antara permintaan dan penawaran kredit pada suku bunga yang berlaku. Biaya dana (bunga)

S

r D Jumlah kredit F

K1

Sumber : Kusmiarso, et.al (2001) Gambar 2.4 Credit Rationing dalam Pasar Kredit

17   

2.1.4

Teori Group Lending Kredit berbasis kelompok atau dikenal dengan group lending merupakan

pemberian kredit kepada individu-individu yang tergabung dalam sebuah kelompok sehingga dapat memiliki akses terhadap permodalan dalam sebuah program. Program yang dilaksanakan biasanya ditujukkan bagi masyarakat miskin yang tidak memiliki agunan untuk memperoleh kredit. Menurut Zeller dan Simtowe (2006) kredit berbasis kelompok ini dibuat untuk individu tetapi semua anggota kelompok bertanggungjawab terhadap pembayaran kredit tersebut (joint liability lending). Berdasarkan kewajiban dan tanggung jawab pinjaman bersama maka setiap anggota yang tidak mengalami kesulitan dapat membantu membayar anggota lain yang mengalami kegagalan bayar (intra-group asuransi). Ukuran keberhasilan program pinjaman kelompok dapat dilihat dari tingkat pengembalian. Manfat positif yang dapat diperoleh jika menggunakan sistem kredit berbasis kelompok (group lending)

dengan skema pembiayaan joint liability

lending diantaranya mengurangi masalah adverse selection, dimana pada saat pembentukan kelompok memperhatikan mengenai kelayakan kredit sehingga dapat mencegah kredit yang beresiko tinggi. Selain itu, dapat mengurangi masalah moral hazard, yaitu masing-masing anggota saling mengawasi dan memantau satu sama lain untuk memastikan bahwa anggota menggunakan dana kredit untuk kegiatan produktif sehingga akan menjamin pembayaran kredit. Anggota diwajibkan untuk saling memantau untuk menjamin akses kredit di masa mendatang. Apabila terdapat anggota yang tidak bersedia membayar pinjaman maka anggota lain dapat mengenakan sanksi sosial dan tekanan dari semua anggota (Zeller dan Simtowe, 2006).

18   

2.1.5 Skim Kredit Program Pemerintah Keberhasilan UMKM di Indonesia tidak terlepas dari dukungan dan peran pemerintah dalam mendorong penyaluran kredit kepada UMKM. Berdasarkan Info UMKM dalam website resmi Bank Indonesia (www.bi.go.id), berbagai skim kredit/pembiayaan UMKM diluncurkan oleh pemerintah dikaitkan dengan tugas dan program pembangunan ekonomi pada sektor-sektor usaha tertentu, misalnya ketahanan pangan, perternakan dan perkebunan. Peran pemerintah dalam skimskim kredit UMKM ini adalah pada sisi penyediaan dana APBN untuk subsidi bunga skim kredit tersebut, sedangkan dana kredit/pembiayaan seluruhnya berasal dari bank-bank yang ditunjuk pemerintah sebagai bank pelaksana. Selain itu pemerintah berperan dalam mempersiapkan UMKM agar dapat dibiayai dengan skim tersebut, menetapkan kebijakan dan prioritas usaha yang akan menerima kredit, melakukan pembinaan dan pendampingan selama masa kredit, dan memfasilitasi hubungan antara UMKM dengan pihak lain. Skim kredit program pemerintah yang terkenal di masyarakat yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diperuntukkan bagi UMKM yang layak mendapatkan fasilitas kredit, namun tidak mempunyai agunan yang cukup untuk persyaratan kredit perbankan. Tujuan akhir diluncurkan program KUR adalah pengentasan kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja. Selain KUR, skim kredit program pemerintah yang lainnya yaitu Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) dan Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS). Pemerintah juga melakukan program pembiayaan untuk usaha produktif yaitu Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP) yang diberikan pada perempuan rumah tangga miskin (Kusmuljono, 2009).

19   

2.1.6

Konsep Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Lembaga Keuangan Mikro (LKM) merupakan alat atau wadah untuk

pemberdayaan potensi rakyat yang berbasis pada kemampuan ekonomi rakyat dengan pendekatan kebersamaan sebagai bagian integral dalam memperkuat perekonomian nasional (Adi, 2007). LKM berfungsi sebagai penyedia jasa keuangan bagi pengusaha kecil dan mikro. Oleh karena itu keberadaan LKM menjadi sangat penting sebagai solusi untuk mengatasi kesulitan permodalan UMKM dalam mengakses kredit di lembaga formal. LKM merupakan lembaga yang mampu memenuhi kebutuhan modal UMKM karena mampu menyesuaikan dengan karakteristik UMKM yang cenderung dianggap tidak bankable oleh sektor perbankan komersial. Kinerja LKM dapat dilihat dari tiga aspek yang saling berkaitan yaitu keberlanjutan dari pelaksanaan pemberian kredit yang dilihat secara jangka panjang, keterjangkauan dan dampak dari keberadaan LKM dengan melihat dampak dari program yang sedang dijalankan oleh LKM terhadap kualitas kehidupan masyarakat. (Zeller dan Meyer, 2002). Secara umum LKM di Indonesia dikelompokkan menjadi dua jenis berdasarkan sifatnya yaitu LKM formal dan LKM informal. LKM formal terdiri dari bank dan non bank. LKM informal dikelompokkan menjadi tiga, yaitu LKM yang dibentuk oleh pemerintah, seperti Badan Kredit Desa (BKD), LKM yang dibentuk berdasarkan inisiatif masyarakat, seperti Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan LKM pendukung program pemerintah, seperti Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.

20   

Bank Formal Non Bank LKM

BPR, BRI unit, Mandiri Unit Mikro KUD, KSP, Perum Pegadaian

LKM yang dibentuk pemerintah, yaitu BKD Non Formal

LKM yang dibentuk atas inisiatif masyarakat, yaitu BMT, LSM. LKM pendukung program pemerintah, yaitu PPK, PNPM

Sumber : Adi (2007) Gambar 2.5 Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Indonesia

2.2

Konsep Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Sebagian besar dari jumlah UMKM di Indonesia terdapat di perdesaan

sehingga diharapkan dapat menjadi penggerak pembangunan ekonomi perdesaan untuk menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan pembangunan antara perkotaan dan perdesaan. Selain itu, UMKM berperan penting dalam menyerap kelebihan tenaga kerja di perdesaan karena bersifat padat karya. Oleh karena itu, kemajuan pembangunan ekonomi perdesaan sangat ditentukan oleh kemajuan pembangunan UMKM. Pemberdayaan UMKM dalam konteks pembangunan ekonomi kerakyatan tidak terlepas dari peran semua pihak baik pengusaha, pendamping (fasilitator), pemerintah dan lembaga keuangan (Adi, 2007). Sebagian besar pengusaha mikro di Indonesia berusaha karena ingin memperoleh perbaikan penghasilan bukan karena peluang bisnis dan pangsa pasar yang besar. Hal ini karena tidak adanya kesempatan berkarier di bidang lain.

21   

Definisi UMKM diatur dalam UU No 20 Tahun 2008 tentang UMKM menggunakan kriteria nilai kekayaan atau aset bersih tanpa tanah dan bangunan atau hasil penjualan tahunan. Berdasarkan kriteria tersebut, usaha mikro merupakan unit usaha yang memiliki nilai aset paling banyak Rp 50 juta atau dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp 300 juta. Usaha kecil dengan nilai aset lebih dari Rp 50 juta sampai dengan Rp 500 juta atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300 juta hingga Rp 2,5 miliar. Sedangkan usaha menengah adalah unit usaha dengan nilai aset bersih lebih dari Rp 500 juta hingga Rp 10 miliar atau memiliki hasil penjualan tahunan diatas Rp 2,5 miliar hingga Rp 50 miliar. Selain itu, definisi UMKM menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dengan berdasarkan pada kriteria jumlah pekerja. Menurut BPS, Usaha mikro adalah unit usaha dengan jumlah pekerja tetap hingga 4 orang. Usaha kecil merupakan unit usaha dengan jumlah pekerja antara 5 hingga 19 pekerja. Sedangkan usaha menengah mempunyai pekerja dari 20 hingga 99 orang pekerja. Di Indonesia banyak ragam jenis sektor usaha pada skala UMKM. Secara garis besar jenis sektor usaha pada UMKM dikelompokkan dalam empat jenis, yaitu sebagai berikut : 1. Usaha Perdagangan. Meliputi keagenan, pengecer, ekspor/impor, dan sektor informal. 2. Usaha Pertanian. Meliputi usaha perkebunan, peternakan dan perikanan. 3. Usaha Industri. Meliputi industri makanan/minuman, pertambangan, pengrajin dan konveksi. 4. Usaha Jasa. Meliputi jasa konsultan, perbengkelan, rumah makan, jasa transportasi dan jasa pendidikan.

22   

2.2.1

Perkembangan UMKM Di Indonesia UMKM lebih didominasi oleh usaha mikro yang sebagian

besar berlokasi di perdesaan. Kegiatan produksi di usaha mikro khususnya pada produksi makanan, minuman dan kerajinan relatif mudah dilakukan. Hal ini karena kebutuhan modal awal yang sedikit, tidak membutuhkan pendidikan formal yang tinggi, dan tidak memerlukan tempat khusus untuk kegiatan produksi. Oleh karena itu, kegiatan produksi usaha mikro lebih banyak dilakukan oleh perempuan. Pendapatan dari kegiatan usaha mikro sangat penting baik sebagai sumber pendapatan utama maupun sebagai sumber pendapatan tambahan keluarga. Usaha mikro pada umumnya merupakan unit usaha sendiri tanpa pekerja (self-employment) atau pemilik usaha melakukan semua pekerjaan sendiri (Tambunan, 2009). Sektor UMKM akan dapat berkembang lebih baik apabila tersedianya sumber permodalan dan pembiayaan yang mudah dijangkau dan adanya pendampingan untuk pembangunan kapasitas pengusaha (Kusmuljono, 2009). UMKM yang dapat menghasilkan produk berdaya saing adalah UMKM yang melakukan suatu strategi inovasi sehingga dapat berkembang dengan pesat. Tetapi pada umumnya UMKM di Indonesia mempunyai kelemahan dalam penguasaan teknologi, informasi dan kualitas SDM yang menyebabkan rendahnya produktivitas UMKM dan menghambat kemampuan berinovasi. Hal ini disebabkan tingkat pendidikan formal pengusaha yang rendah dan keterbatasan modal untuk melakukan inovasi. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan formal pengusaha di UMKM menyebabkan rendahnya tingkat keuntungan rata-rata usaha dan rendahnya daya saing UMKM. Tingkat kesejahteraan atau perkembangan

23   

UMKM dapat diukur dengan menghitung tingkat produktivitas unit usaha yaitu rata-rata nilai penjualan atau omset per hari per unit usaha. Nilai omset merupakan nilai keseluruhan atas barang dan jasa yang diperdagangkan. Unit usaha yang memiliki nilai omset terus meningkat setiap tahunnya berarti permintaan pasar terhadap produknya terus meningkat. Ini menunjukkan unit usaha tersebut berdaya saing tinggi. 2.2.2

Permasalahan UMKM Bantuan finansial yang dilakukan pemerintah secara langsung dalam

bentuk pemberian skim kredit untuk UMKM dengan diikuti kebijakan publik yang tepat untuk memperbaiki fasilitas umum dan infrastruktur pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Hal ini karena UMKM mampu menciptakan kesempatan kerja lebih banyak daripada usaha besar. UMKM perdesaan memiliki kekuatan dalam menghadapi persaingan barang impor karena jaringan distribusi yang terjadi antara penjual dan masyarakat perdesaan (pembeli) dilandasi oleh hubungan sosial yang kuat. Hambatan yang umum dihadapi UMKM di perdesaan yaitu keterbatasan modal, kesulitan pemasaran, distribusi, kesulitan pengadaan bahan baku, dan keterbatasan akses informasi mengenai peluang pasar. Rumitnya persyaratan kredit dan tingginya suku bunga kredit menjadi penyebab utama kesulitan UMKM mengakses kredit ke perbankan. Akibatnya modal yang digunakan oleh sebagian besar UMKM di perdesaan berasal dari uang/tabungan sendiri, bantuan dari saudara atau dari sumber informal. Keberhasilan pengusaha UMKM dalam mengelola dana secara efektif belum tentu berhasil mengelola uang dalam skala besar. Banyak industri kecil yang runtuh setelah mendapatkan kredit dalam

24   

jumlah besar karena kesalahan dalam mengalokasikan dana pinjaman. Kredit yang seharusnya digunakan untuk usaha produktif justru dimanfaatkan untuk keperluan konsumtif. Hal ini disebabkan rendahnya kemampuan pengusah UMKM dalam berwirausaha sehingga terjadi kekeliruan alokasi dana pinjaman (Ismawan, 2001). 2.3

Pemberdayaan Perempuan Pemberdayaan perempuan merupakan upaya meningkatkan kemampuan

perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial dan budaya agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri. Salah satu penyebab ketidakberdayaan perempuan adalah ketidakadilan gender yang mendorong terpuruknya peran dan posisi perempuan di masyarakat. Pemerintah telah menetapkan UU No. 25/2000 tentang Program Pembangunan Nasional yang didalamnya termasuk program-program di bidang pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan. Pembangunan nasional di bidang pemberdayaan perempuan diwujudkan melalui peningkatan kualitas hidup perempuan, penggalakkan sosialisasi kesataraan dan keadilan gender dan penegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi perempuan. Berkaitan dengan program pembangunan untuk perempuan, terdapat tiga program utama yang dilaksanakan secara sektoral oleh departemen dan lembaga, yang dikoordinasikan oleh Menteri Urusan Wanita yaitu Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS), Program Bina Keluarga dan Balita (BKB) dan Program Peningkatan Pendapatan Bagi Perempuan melalui Industri Kecil. Sedangkan program pemberian modal yang dikhususkan pada perempuan

25   

yaitu program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) pada program PNPM Mandiri Perdesaan (SMERU, 2003). 2.3.1 Pengusaha Perempuan di UMKM Perkembangan kewirausahaan perempuan sangat berpotensi sebagai pendorong

proses

pemberdayaan

prempuan

dan

transformasi

sosial.

Perkembangan kewirausahaan perempuan dipengaruhi oleh tekanan ekonomi (keuangan), lokasi geografi dan latar belakang sosial dan budaya. Semakin besar tekanan-tekanan ekonomi yang dihadapi seorang perempuan dalam kehidupannya, semakin besar kemungkinan perempuan untuk mencari pekerjaan atau membuka usaha sendiri. Di Indonesia pada umumnya perempuan perdesaan lebih sulit untuk mengembangkan jiwa kewirausahaannya dibandingkan perempuan di perkotaan. Hal ini karena perempuan di perdesaan menghadapi hambatan struktural dan kultural seperti kesulitan untuk mendapatkan pendidikan. UMKM mempunyai peran yang lebih penting bagi pengusaha perempuan karena pada usaha mikro lebih banyak pengusaha perempuan dibandingkan jumlah pengusaha lelaki. Hal ini disebabkan di negara berkembang lebih banyak perempuan daripada lelaki yang terlibat di dalam kegiatan ekonomi informal. Perkembangan kewirausahaan perempuan khususnya di perdesaan berperan dalam pembangunan ekonomi dan kemajuan sosial di perdesaan. Perempuan pengusaha UMKM pada umumnya terdapat pada industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian jadi. Hal ini menandakan bahwa perempuan pengusaha cenderung melakukan bisnis yang tidak memerlukan pendidikan tinggi atau keahlian khusus dan tidak membutuhkan modal yang besar (Tambunan, 2009).

26   

Karakteristik kewirausahaan perempuan di UMKM di Indonesia yaitu skala usaha yang kecil baik dalam volume produksi, modal, dan jumlah pekerja. Selain itu usaha yang dijalankan merupakan usaha atau kegiatan paruh waktu sehingga tetap dapat melakukan kewajiban utama untuk mengurus keluarga. Rintangan yang umum dihadapi pengusaha perempuan UMKM yaitu kesulitan mendapatkan pinjaman dari bank atau lembaga keuangan formal lainnya yang disebabkan rendahnya pendidikan perempuan terutama yang berlokasi di perdesaan. Sulitnya akses kredit berkaitan dengan hak kepemilikan aset sehingga pengusaha perempuan tidak mampu memenuhi persyaratan bank terkait jaminan atas pinjaman. 2.3.2 Pembiayaan Bagi Pengusaha UMKM Perempuan Grameen Bank merupakan salah satu program kredit mikro yang khusus bagi kaum perempuan. Muhammad Yunus sebagai pendiri dan direktur pengelola Grameen Bank berhasil dalam menyalurkan kredit mikro tersebut. Sistem Grameen Bank menggunakan prinsip tanpa surat perjanjian dan tidak ada sanksi sehingga kepercayaan merupakan modal utama dalam pelaksanaannya. Sistem Grameen Bank menerapkan konsep pemberdayaan masyarakat miskin dengan memberikan kepercayaan penuh sehingga memiliki tanggung jawab yang kuat untuk menjadi nasabah yang baik. Grameen Bank bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dengan berlandaskan pada pemberdayaan masyarakat miskin khususnya kaum perempuan (Yunus, 2007). Grameen Bank menerapkan dua hal agar mencapai keberhasilan sebagai bank dalam program pengentasan kemiskinan yaitu menjangkau orang miskin dan menerapkan kedisiplinan pengembalian kredit dengan membangun sistem

27   

“jaminan sosial”. Para peminjam adalah perempuan yang tidak punya tanah dan membentuk kelompok lima orang. Dua diantara yang termiskin mendapat pinjaman pertama. Sedangkan sisanya tiga orang baru akan mendapatkan pinjaman setelah dua orang pertama tadi mengembalikan pinjaman tersebut. Metode seperti ini menjadikan anggota kelompok saling membantu apabila ada anggota yang mengalami kesulitan. Strategi yang diterapkan Grameen Bank yaitu memberikan pinjaman tanpa jaminan dan bunga rendah kepada masyarakat miskin. Selain itu, pembayaran cicilan dilakukan setiap hari agar tidak memberatkan anggota pada saat jatuh tempo. Nasabah Grameen Bank dikhususkan pada kaum perempuan. Hal ini karena pemberian pinjaman kepada kaum perempuan di Bangladesh ternyata memberikan dampak yang sangat besar terhadap peningkatan ekonomi keluarga dibandingkan kepada kaum laki-laki. Pembentukan kelompok dalam pemberian pinjaman juga merupakan faktor keberhasilan program kredit Grameen Bank. 2.4

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Program

Nasional

Pemberdayaan

Masyarakat

(PNPM)

Mandiri

merupakan program pembangunan berbasis masyarakat atau Community Driven Development (CDD) sebagai upaya pemerintah dalam membangun kemandirian masyarakat dan mendorong percepatan penurunan kemiskinan. PNPM Mandiri merupakan integrasi dan bertujuan untuk mengkoordinasikan program-program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat yang sudah dan sedang berjalan. Integrasi dilakukan dengan menggabungkan program yang telah terbukti efektif, yaitu Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di wilayah perdesaan dan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP).

28   

Berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2008 (Peraturan Departemen Dalam Negeri Nomor : 414.2/ 316/ PMD), tujuan umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan dalam keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelestarian pembangunan. Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan memanfaatkan sumber daya lokal. Mengembangkan kapasitas pemerintahan lokal dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif. Menyediakan prasarana dan sarana sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskan oleh masyarakat, dan melembagakan pengelolaan dana bergulir melalui Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP). Selain itu, mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan di perdesaan. PNPM Mandiri Perdesaan mengadopsi sepenuhnya mekanisme dan prosedur Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah dilaksanakan sejak tahun 1998-2007. Dalam PNPM Mandiri Perdesaan, seluruh anggota masyarakat didorong untuk terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana sesuai dengan kebutuhan yang paling prioritas di desanya, hingga pada pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya. Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan berada di bawah binaan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Departemen/Kementrian Dalam Negeri. Program ini

29   

didukung dengan pembiayaan yang bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), partisipasi dari Corporante Social Responsibility (CSR), dana hibah, swadaya masyarakat dan pinjaman dari sejumlah lembaga. 2.4.1

Prinsip PNPM Mandiri Perdesaan Prinsip-prinsip yang diterapkan dalam Program Nasional Pemberdayaan

Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan yaitu sebagai berikut : a. Bertumpu pada pembangunan manusia. PNPM Mandiri Perdesaan memiliki prinsip bahwa setiap kegiatan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia seutuhnya. b. Otonomi.

Masyarakat

diberi

kewenangan

secara

mandiri

untuk

berpartisipasi dalam menentukan dan mengelola kegiatan pembangunan secara mandiri. c. Desentralisasi. PNPM Mandiri Perdesaan memberikan kewenangan pengelolaan kegiatan pembangunan sektoral dan mengenai kewilayahan dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah atau masyarakat sesuai dengan kapasitasnya. d. Berorientasi pada masyarakat miskin. Semua kegiatan yang dilakukan harus mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat miskin serta kelompok masyarakat yang kurang beruntung. e. Partisipasi atau keterlibatan masyarakat. masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan prencanaan, pemantauan, dan pelaksanaan pembangunan serta secara gotong royong melaksanakan pembangunan.

30   

f. Kesetaraan dan Keadilan Gender. Laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahap pembangunan dan dalam menikmati manfaat kegiatan pembangunan secara adil. g. Demokratis. Setiap pengambilan keputusan pembangunan di dalam semua kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat miskin. h. Transparansi dan Akuntabilitas. Masyarakat harus memiliki akses atas segala informasi proses pengambilan keputusan pembangunan, sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara moral, legal, teknis dan administratif. i. Prioritas. Pemerintah dan masyarakat harus memprioritaskan untuk pengentasan kemiskinan, kegiatan mendesak, dan yang memberikan manfaat

sebanyak-banyaknya

kepada

masyarakat

dengan

mendayagunakan secara optimal berbagai sumber daya yang terbatas. j. Kolaborasi. Semua pihak yang berkepentingan dalam penanggulangan kemiskinan diarahkan untuk mewujudkan kerjasama dan sinergi antar pelaku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan. k. Keberlanjutan. Setiap pengambilan keputusan pembangunan harus mempertimbangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang tidak hanya untuk saat ini tetapi juga di masa depan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. 2.4.2

Konsep Pengelolaan PNPM Mandiri Perdesaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan

berada dibawah binaan Departemen Dalam Negeri (Depdagri), Direktorat Jenderal

31   

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Ditjen PMD) sebagai instansi pelaksana. PNPM Mandiri Perdesaan dilaksanakan di tingkat kecamatan. Dalam membantu pengelolaan program secara nasional, dibentuk Tim Koordinasi yang terdiri dari Menko Kesra, Bappenas, Depdagri, Departemen Keuangan, dan Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah di berbagai level pemerintahan. Sedangkan untuk di tingkat Kecamatan, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) bertindak sebagai Pimpinan Proyek (Pimpro) atau sebagai Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PjOK).

Departemen Konsultan Nasional

APBN

Konsultan Provinsi

Konsultan Kabupaten/Kota

Fasilitator

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nasional

Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelaksana

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten/Kota

APBD Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)

Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK)

Lembaga Keswadayaan Masyarakat Masyarakat Penerima Manfaat

Sumber : PNPM Mandiri Perdesaan Gambar 2.6 Struktur Manajemen PNPM Mandiri Perdesaan

32   

2.4.3

Konsep Cara Kerja PNPM Mandiri Perdesaan Program

Nasional

Pemberdayaan

Masyarakat

(PNPM)

Mandiri

Perdesaan memiliki tujuan, yakni meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui berbagai tahapan kegiatan dalam sebuah siklus kegiatan. Tahap-tahapan tersebut adalah: a. Informasi dan sosialisasi. Tahapan ini dilakukan dalam beberapa cara, diantaranya lokakarya di berbagai tingkat pemerintahan, dan forum-forum musyawarah masyarakat. Setiap desa dilengkapi papan informasi sebagai salah satu media penyebaran informasi dan membuka kerjasama dengan berbagai pihak (media massa, akademisi, dan anggota dewan). b. Proses Perencanaan Partisipatif. Dilaksanakan mulai dari tingkat dusun, desa dan kecamatan. Masyarakat memilih Fasilitator Desa (FD) untuk mendampingi proses sosialisasi dan perencanaan. FD mengatur pertemuan kelompok, termasuk pertemuan khusus perempuan untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP), untuk membahas kebutuhan dan prioritas usulan desa. c. Seleksi Proyek di Tingkat Desa dan Kecamatan. Masyarakat melakukan musyawarah di tingkat desa dan antardesa (kecamatan) untuk memutuskan usulan prioritas dan layak didanai. Musyawarah terbuka bagi segenap anggota masyarakat untuk menghadiri dan memutuskan jenis kegiatan. d. Masyarakat Melaksanakan Proyek. Dalam forum musyawarah, masyarakat memilih anggotanya untuk menjadi Tim Pengelola Kegiatan (TPK) di desa-desa yang terdanai. Fasilitator teknis program akan mendampingi TPK dalam mendisain prasarana dan penganggaran kegiatan.

33   

2.4.4

Konsep Perguliran Dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Tingkat keberdayaan kaum perempuan harus dipertimbangkan dalam

upaya mensejahterakan masyarakat secara keseluruhan (Suman, 2007). Hal ini disebabkan karena kaum perempuan dari sudut pandang budaya lokal dalam masyarakat pertanian, lebih banyak tinggal di rumah dan memiliki banyak waktu luang. Keterlibatan perempuan di dalam sektor pertanian hanya pada waktu tertentu, yaitu seperti masa tanam dan masa panen. Simpan Pinjam Perempuan (SPP) merupakan salah satu kegiatan program dari PNPM Mandiri Perdesaan yang berupa kegiatan perguliran dana untuk menjadikan masyarakat miskin perdesaan khususnya kaum perempuan lebih berdaya. Pemberdayaan yang dimaksud merupakan ketersediaan pilihan bagi masyarakat miskin untuk memanfaatkan peluang usaha sehingga mendapatkan tambahan pendapatan. Pengambilan keputusan untuk menentukan jumlah alokasi dana untuk SPP dikendalai oleh jumlah alokasi dana untuk pembangunan sarana / prasarana. Semakin besar proporsi dana untuk fasilitas sarana dan prasarana, maka semakin kecil ketersediaan dana untuk kegiatan SPP. Sedangkan keputusan pembiayaan kegiatan SPP ditentukan oleh kelayakan proposal yang diajukan oleh kelompok SPP. Pengorganisasian kelompok SPP dapat dilakukan dengan memanfaatkan organisasi-organisasi lokal baik formal maupu informal yang sudah ada dalam lingkungan masyarakat, seperti kelompok dasa wisma atau kelompok pengajian. Kelompok SPP dapat mengakses dana untuk usaha produktif maupun untuk keperluan keluarga, seperti untuk biaya pendidikan. Kredit yang disalurkan kepada kelompok diharapkan menjadi penggerak aktivitas-aktivitas produktif

34   

yang mampu memberikan nilai tambah bagi anggota kelompok. Kredit berkelompok memiliki akses yang relatif lebih besar dibandingkan kredit individu karena berkaitan dengan besarnya posisi tawar kelompok (Ismawan, 2001). Penyaluran kredit kepada pelaku UMKM secara kelompok merupakan salah satu cara untuk mengurangi kesalahan penggunaan dana kredit (moral hazard) dan mengurangi resiko kredit bermasalah. 2.4.5

Konsep Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan

berasal

dari

bahasa

Inggris

yaitu

empowerment.

Pemberdayaan merupakan suatu pendekatan yang berorientasi pada manusia dengan

mengedepankan

asas

partisipasi.

Menurut

Kusmuljono

(2009)

Pemberdayaan masyarakat mengandung makna mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, dan memperkuat bargaining position masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan penekan di segala bidang kehidupan. memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang tidak mampu melalui pengembangan kemampuan masyarakat agar memiliki keterampilan dalam mengatasi masalah. Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui pengembangan kelembagaan masyarakat dan sinkronisasi antara pendampingan, penyuluhan dan pelayanan. Pemberdayaan masyarakat mengacu pada kemampuan masyarakat untuk mendapatkan dan memanfaatkan akses atas sumber daya yang penting. Masyarakat miskin dianggap berdaya apabila mampu meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonominya melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), peningkatan kemampuan permodalan, dan pengembangan usaha. Sedangkan

35   

partisipasi merupakan proses aktif dimana masyarakat miskin relatif lebih diuntungkan oleh keberlangsungan proyek pembangunan (Ismawan, 2001). Pendekataan utama dalam konsep pemberdayaan masyarakat adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi menjadi subjek dari upaya pembangunan. Berdasarkan konsep tersebut dikembangkan berbagai pendekatan : a. Upaya pemberdayaan masyarakat harus terarah. Program yang dijalankan harus langsung mengikutsertakan masyarakat yang menjadi sasaran, sehingga bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masyarakat. b. Menggunakan pendekatan kelompok karena secara sendiri-sendiri masyarakat yang kurang berdaya sulit untuk memcahkan masalah yang dihadapinya. Selain itu, pendekatan kelompok juga lebih efisien dilihat dari sumber penggunaan sumberdaya. c. Adanya pendampingan, karena penduduk miskin umumnya mempunyai keterbatasan dalam mengembangkan dirinya. Oleh karena itu, diperlukan pendamping

untuk

membimbing

dalam

upaya

memperbaiki

kesejahteraannya. Pendampingan dalam konsep pemberdayaan berfungsi membantu mencari solusi pemecahan masalah yang tidak dapat dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. 2.5

Kerangka Pemikiran Konseptual UMKM berperan penting dalam pengentasan kemiskinan dan penyerapan

tenaga kerja. Pengentasan kemiskinan merupakan salah satu tujuan dari program pembangunan yang dilakukan pemerintah melalui penyerapan tenaga kerja

36   

sehingga dapat mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan dapat tercapai. Program pembangunan yang dilakukan pemerintah saat ini sudah berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Program pembangunan dengan menjadikan masyarakat sebagai pelaku dalam proses pembangunan khususnya masyarakat desa yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan. Perguliran dana kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) merupakan salah satu program PNPM Mandiri Perdesaan dalam rangka meningkatkan pemberdayaan ekonomi kaum perempuan. Program SPP ini tidak hanya memberikan penyaluran yang mudah, ringan dan tanpa jaminan kepada kelompok perempuan, tetapi juga pengawasan, pendampingan dan pembinaan terhadap kelompok perempuan oleh Fasilitator Desa (FD) atau Kader. Dengan demikian, perguliran dana SPP diharapkan dapat meningkatkan perkembangan usaha yang dijalankan oleh kaum perempuan sehingga dapat mendorong peningkatan pendapatan.

37    UMKM

Potensi

Penyerapan tenaga kerja

Permasalahan

Pengentasan kemiskinan

Kesulitan Pemasaran

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan

Kredit program pemerintah

Kegiatan pengembangan ekonomi melalui permodalan UMKM

Lembaga keuangan formal

Simpan Pinjam Perempuan (SPP)

Dampak terhadap perkembangan UMKM

Jangkauan

Keuntungan Usaha

Nilai Penjualan (Omset Usaha)

Keberlanjutan

Penyerapan Tenaga Kerja

Rekomendasi Pengembangan /Penyaluran Pinjaman

Keterangan :

Akses informasi

Sumber permodalan

Pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat

Pembangunan fisik

Keterbatasan modal

Bagian yang dianalisis Gambar 2.7 Bagan Kerangka Pemikiran

38   

2.6

Penelitian Terdahulu Wiasti (2008) fokus terhadap efektivitas penyaluran kredit pada wanita

pedesaan melalui pendekatan berkelompok dengan mengambil kasus pada Karya Usaha Mandiri (KUM) cabang Nanggung Bogor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kredit untuk perempuan dengan berbasis kelompok terhadap perkembangan usaha dan terhadap peningkatan kesejahteraan rumah tangga nasabah KUM . Data primer diperoleh dari wawancara dengan 40 responden nasabah cabang Nanggung dengan jenis usaha mayoritas berdagang. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dengan metode Ordinary Least Square (OLS). Hasil penelitian menunjukkan adanya pemberian kredit

KUM

berpengaruh

nyata

terhadap

perkembangan

usaha

yaitu

mempengaruhi jumlah produksi, pendapatan dan keuntungan usaha responden. Suman

(2007)

penelitian

mengenai

evaluasi

terhadap

program

pemberdayaan masyarakat yaitu Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dengan fokus program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang diselenggarakan di Provinsi Jawa Timur dengan mengacu pada pemberdayaan perempuan, kredit mikro, dan kemiskinan. Data diperoleh dari wawancara dan kuesioner dari 274 responden penerima SPP yang tersebar di 27 kabupaten di Jawa Timur. Analisis data yang digunakan yaitu metode regresi dengan menggunakan OLS. Penelitian ini mengkaji keberhasilan perempuan dalam memanfaatkan kredit mikro dan menunjukkan adanya pengaruh positif pemberian pinjaman SPP terhadap tingkat kemiskinan melalui adanya peningkatan pendapatan bagi pemanfaat dana SPP.

39   

Osa (2010) melakukan penelitian mengenai analisis dampak keberadaan LKM terhadap perkembangan UMKM dan penyebab kendala akses UMKM terhadap lembaga keuangan formal dengan mengambil kasus BRI Unit Kramat Jati Induk di Jakarta. Jumlah responden yang menjadi sampel yaitu sebanyak 120 dengan 60 responden merupakan pelaku UMKM yang menerima pinjaman dari BRI Unit dan dan 60 responden pelaku UMKM yang tidak menerima pinjaman untuk melihat faktor penyebab kendala akses UMKM pada lembaga keuangan formal. Analisis dilakukan dengan menggunakan model persamaan simultan dengan tujuan untuk menganalisis dampak pinjaman yang diberikan BRI terhadap perkembangan UMKM. Hasil menunjukkan LKM memberikan dampak positif kepada UMKM dengan adanya pemberian kredit yaitu berpengaruh positif terhadap nilai omset dan penyerapan tenaga kerja luar keluarga. Respita (2010) fokus pada analisis dampak penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap perkembangan UMKM dan penyebab kendala UMKM dalam mengakses KUR dengan studi kasus pada BRI Unit Margonda Depok. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penyaluran KUR terhadap perkembangan UMKM dengan menggunakan model persamaan simultan. Responden yang menjadi fokus penelitian berjumlah 60 responden pelaku UMKM yang menerima pinjaman KUR. Hasil penelitian menunjukkan penyaluran KUR berdampak positif terhadap perkembangan UMKM yaitu terhadap peningkatan omset usaha. Adapun dalam hal penyerapan tenaga kerja penyaluran KUR belum berdampak signifikan. Lembaga Pengkajian Koperasi dan UKM (2006) mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan UMKM di provinsi Sumatera Utara. Studi ini

40   

menggunakan metode studi kasus di kabupaten Deli Serdang dan kabupaten Tapanuli Selatan. Data yang digunakan yaitu data primer dengan teknik pengambilan sampel dilakukan secara purposive. Variabel kajian yang digunakan yaitu kemampuan internal UMKM dilihat dari karakteristik usia, pendidikan dan perkembangan usaha yang meliputi kepemilikan aset, tingkat produksi, pertumbuhan

tenaga

kerja,

perkembangan

volume

penjualan

(omset),

perkembangan modal dan biaya transportasi. Teknik analisis menggunakan analisis statistik sederhana. Berdasarkan hasil kajian, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan UMKM di provinsi Sumatera Utara meliputi pengadaan bahan baku, peningkatan keterampilan tenaga kerja, stabilitas harga aset, jumlah produksi dan lama usaha. Ramadhini (2008) studi mengenai efektivitas penyaluran Kredit Usaha Rumah Tangga (KRISTA) Perum Pegadaian bagi pendapatan usaha mikro kaum perempuan dengan metode studi kasus pada nasabah Perum Pegadaian cabang Bogor. Tujuan penelitian ini salah satunya untuk menganalisis pemanfaatan KRISTA dan dampak Krista terhadap peningkatan pendapatan usaha debiturnya. Sampel penelitian yaitu pengusaha perempuan mikro dan sangat mikro yang merupakan debitur KRISTA. Jenis usaha yang ditekuni responden yaitu dagang sembako dan dagang makanan olahan. Untuk melihat dampak kredit terhadap perubahan pendapatan usaha responden digunakan analisis regresi sederhana. Hasil penelitian, responden memanfaatkan dana KRISTA untuk menambah modal usaha dan kebutuhan rumah tangga. Pendapatan usaha mikro secara keseluruhan mengalami peningkatan setelah menerima dana KRISTA sebesar 21,14 persen.

41   

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu Peneliti Ika Anggie Wiasti (2008)

Agus Suman (2007)

Irfan Karunia Osa (2010)

Elsha Surya Respita (2010)

Studi Keandalan prosedur dan efektivitas penyaluran kredit pada wanita pedesaan melalui pendekatan berkelompok (Studi Kasus KUM cabang Nanggung Bogor) Pemberdayaan Perempuan, Kredit Mikro, dan Kemiskinan : Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Sebuah Studi empiris di Jawa Timur. Analisi dampak keberadaan LKM terhadap perkembangan UMKM dan penyebab kendala akses UMKM terhadap lembaga keuangan formal (Studi Kasus BRI Unit Kramat Jati Provinsi DKI Jakarta).

Analisis dampak penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap perkembangan UMKM dan penyebab kendala UMKM dalam mengakses KUR (Studi Kasus BRI Unit Margonda Depok).

Model

Hasil

Y1 = a0 + a1x1 + Kredit berpengaruh a2x2 + a3x3 + a4W + nyata terhadap a5 G perkembangan usaha yaitu terhadap Y2 = a0 + a1x1 + produksi, a2x2 + a3x3 + a4W + pendapatan dan a5 G keuntungan MISKIN = a0 - Adanya pengaruh a1PINJAMAN positif pemberian pinjaman terhadap kemiskinan dengan peningkatan pendapatan. BK = a0 + a1BB + a2ASET sebelum kredit + a3LK + a4DJJ + U1 NO = b0 + b1TKT b2BK + b3PU + U2 NK = c0 + c1NO + c2PPU+ c3PU + U3 ASET = d0 + d1NO +d2NK+ d3PU + U4 TKDK = e0 + e1TKLK + e2JAK + e3PPU + U5 TKLK = f0 + f1BK + f2BU +f3NK+ U6 TKT = TKDK + TKLK BK = a0 + a1OU1 + a2DSN + a3DKA + U1 OU2 = b0 + b1TKT b2BK + b3PU + b4DSU + U2 KU = c0 + c1OU2 + c2LPPU+ c3PU + + c4DSU + U3 TKD = d0 + d1TKL + d2BK + d3JAK + d4DSU+ d5KU+ U4 TKL = e0 + e1TKD

LKM berdampak positif terhadap nilai omset UMKM dan penyerapan tenaga kerja luar keluarga dengan adanya pemberian kredit.

Penyaluran KUR berdampak positif terhadap peningkatan omset usaha. Sedangkan terhadap penyerapan tenaga kerja KUR belum berdampak positif.

42   

+ e2BK +e3KU+ U5 TKT = TKDK + TKLK Lembag Kajian faktor-faktor Analisis Statistik Faktor-faktor yang a yang mempengaruhi Sederhana mempengaruhi Pengkaji perkembangan UMKM perkembangan an di Provinsi Sumatera UMKM yaitu bahan Koperasi Utara. baku, peningkatan dan keterampilan tenaga UKM kerja, stabilitas harga (2006) aset, jumlah produksi dan lama usaha Suci Efektivitas penyaluran t-hit : d¯ - d0 Pendapatan usaha Meisakh Kredit Rumah Tangga mikro responden Sd / √ Ramadhi (KRISTA) Perum secara keseluruhan ni Pegadaian bagi mengalami (2008) pendapatan usaha mikro peningkatan setelah kaum perempuan (Studi menerima dana Kasus nasabah Perum KRISTA. Pegadaian Bogor).

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini akan mengkaji dampak perguliran dana salah satu program pemerintah yaitu PNPM dengan fokus kegiatan pada program SPP terhadap perkembangan UMKM di Kecamatan Cimarga. Pada umumnya penelitian mengenai skim kredit program pemerintah khusunya SPP hanya melihat dampaknya pada pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, belum ada yang melihat terhadap perkembangan UMKM. Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis regresi linear berganda yaitu persamaan simultan dengan menggunakan Two Stage Least Squares (2SLS).