EDISI 46 • TAHUN V • 31 JANUARI 2011
SUARA PEMEGANG SAHAM dari
Dan pembaharuan ini... KETIKA FAJAR menyingsing di ufuk timur di awal 2011 ini, redaksi Buletin ini membulatkan tekad melakukan pembaharuan. Dan sebuah rapat redaksi yang hangat pun terjadi. Pembahasan dimulai dengan memutuskan nama Buletin. Ya, nama buletin yang selama ini, Buletin Kementerian BUMN, dipandang perlu direformasi. Keluarlah beberapa calon nama. Akhirnya, keputusannya, buletin ini dinamai BUMN, karena memang nama itu yang paling representatif. “Kita paling berhak menyandang nama itu,” ujar seorang rekan redaksi. Dan untuk menyesuaikan,
Sampaikan kritik dan saran terkait BUMN dan KBUMN melalui sms:
2866
LAYANAN PERMASALAHAN TEKNOLOGI INFORMASI
021-38900136 atau 1016 (internal)
Mematikan CPU dan monitor sebelum meninggalkan kantor akan menghemat listrik dan komputer lebih awet
kami pun memutuskan, tagline Buletin ini adalah: Suara Pemegang Saham. Soal nama dan tagline hanyalah salah satu pembaruan buletin ini. Hal lainnya adalah keputusan mengubah perwajahan dan pewarnaan Buletin ini. Buletin ini nyaris tidak pernah mengalami perubahan tampilan sejak diterbitkan pertama kali, bulan Maret 2007 lalu. Jadinya, momentum 2011 ini kami gunakan untuk berubah, memperbaharui diri. Semoga dengan demikian, semangat kami pun tetap menyala
redaksi
menghadirkan yang terbaik untuk semua pembaca. Adapun sajian tulisan yang kami hidangkan di edisi ini terutama berasal dari Konferensi Pers Kementerian BUMN tentang Refleksi dan Outlook BUMN. Selain itu, tentu tulisan lainnya kami harapkan dapat menambah wawasan pembaca tentang dinamika BUMN kita. Salam pembaharuan! [Pemimpin Redaksi]
DARI REDAKSI 1 FOKUS UTAMA Refleksi 2010: Proporsi Kontribusi BUMN Sangat Signifikan 2
SOSOK TOKOH R. Achmad Budiono: Tugas Saya Memastikan Semua Aktivitas Satker Ada Duitnya 4
Outlook 2011: Potensi Sangat Besar Untuk Peningkatan kinerja 2 WAWASAN KITA Optimalisasi Kinerja BUMN Dengan Analogi Permainan Bridge 3
SUDUT PANDANG Renungan Saat Minum Secangkir Kopi (catatan seri kedua) 6 SARAN PENDAPAT Kampanye PR Kementerian BUMN 6
REKAM PERISTIWA Ketika Musim Penggantian Tiba 7 Peumakmue Gampong: Revitalisasi Perkebunan Dimulai 7 Temu Menteri-Pegawai KBUMN: Kunjungilah Ruangan Kami, Pak Menteri 8 Program PKBL Untuk Kelola Kelautan 8
fokus
utama
2
BULETIN BUMN • EDISI 46 • TAHUN V • 31 JANUARI 2011
REFLEKSI 2010
Proporsi Kontribusi BUMN Sangat Signifikan Konferensi Pers Menteri Negara BUMN yang diadakan tanggal 31 Desember 2010 menjelaskan kinerja BUMN selama tahun 2010, sebagai sebuah refleksi. SECARA MAKRO, di tahun 2010, perekonomian nasional Indonesia terus menunjukkan penguatan ekonomi yang terus berlanjut. Pertumbuhan ekonomi maupun arus modal terus memperlihatkan arah yang positif. “Situasi ini, menjadi peluang besar bagi BUMN untuk tumbuh dan berkembang. Terlebih, iklim politik dan keamanan juga semakin kondusif,” ujar Mustafa Abubakar. PROGNOSA KINERJA Selama tahun 2010, prognosa total Aktiva seluruh BUMN sebesar Rp 2.283 triliun, yang meningkat dibanding realisasi 2009 sebesar Rp 2.258 triliun. Perkiraan kontribusi terhadap APBN 2010 adalah Rp 132,7 triliun yang terdiri dari Pajak (100,7 triliun), Dividen
(Rp 29,9 triliun) dan hasil privatisasi (Rp 2,1 triliun). Selain itu, kontribusi BUMN ke perekonomian secara langsung adalah kapitalisasi BUMN di pasar modal (Rp 819 triliun), Operating Expenditure (Rp 893 triliun), Capital Expenditure (Rp 197 triliun), Program Kemitraan (Rp 1,8 triliun), Program Bina Lingkungan (Rp 0,9 triliun) dengan mitra binaan PKBL tahun 2010 sebanyak 105.260 mitra. Di samping itu, jumlah KUR yang disalurkan Bank BUMN Rp 16,4 triliun. Dilihat dari market share, maka keberadaan dan market share BUMN yang besar di sektor-sektor strategis membuat BUMN menjadi bagian yang sangat penting bagi perekonomian nasional bahkan Negara. Meskipun dari sisi jumlah, hanya ada 142 BUMN di antara ribuan perusahaan di Indonesia, BUMN memiliki proporsi kontribusi yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan pelaku ekonomi lain maupun negara. “Selain dari sisi pajak, pendapatan dan dividen BUMN, Capital Expenditure (Capex) BUMN pada 2009 besarnya 1,5 kali Capex Negara, dan pada 2010 besarnya 90% Capex Negara,” ujar Mustafa. Dalam 5 tahun terakhir, performa BUMN semakin baik, dengan semakin menurunnya jumlah perusahaan BUMN yang rugi didukung dengan turunnya nilai kerugian sekitar 60% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tercatat 17 BUMN mengalami kerugian di tahun 2010 dengan nilai kerugian sebesar Rp 700 miliar. Di tahun 2009, terdapat 24 BUMN rugi dengan nilai Rp 1,69 triliun. MENUJU BUMN BERKELAS DUNIA Terdapat 4 strategi yang dilakukan untuk menjadikan BUMN berkelas dunia yakni transformasi budaya kerja, restrukturisasi, privatisasi dan strategic business development. Program Reformasi Birokrasi juga dilakukan. “Target penyelesaian keseluruhan persyaratan/persiapan RB adalah akhir tahun 2011,” ujar Menteri. Berbekal pengalaman dan jaringan yang luas di seluruh Nusantara, BUMN menjadi tulang punggung Pemerintah untuk melaksanakan program-program strategis bagi masyarakat, antara lain konversi minyak ke gas, program pembangkit listrik 10.000 MW, pembangunan jalan tol Trans Jawa seluas 1.000 km. [tbb]
OUTLOOK 2011
Potensi Sangat Besar Untuk Peningkatan Kinerja BUMN Konstruksi, imbreng saham Negara di Rukindo ke Pelindo I-IV dan imbreng saham Bahtera Adhiguna pada PLN.
28 Januari 2011 dilakukan Konferensi Pers Menteri Negara BUMN tentang BUMN Outlook 2011. Berbagai program dan target dipaparkan. PEREKONOMIAN GLOBAL di tahun 2011 diproyeksikan mulai pulih. Meskipun sampai dengan triwulan keempat, Jepang dan Eropa masih mengalami pertumbuhan ekonomi negatif, namun selanjutnya pertumbuhannya membaik. Semua negara di Asia sudah mengalami pertumbuhan PDB positif. Sementara perekonomian Indonesia diprediksi bertumbuh sebesar 6–7%. Banyak program yang akan dilakukan di tahun 2011. Sesuai Master Plan BUMN tahun 2010–2014, pada tahun 2011 akan dilakukan rightsizing terhadap 38 BUMN menjadi 22 BUMN, sehingga pada akhir tahun 2011 jumlah BUMN akan menjadi +126 BUMN. Selain itu, terdapat program carry over tahun 2010, yakni pembentukan holding perkebunan, imbreng saham Negara pada BUMN Konsultan Konstruksi ke
Pelaksanaan program rightsizing tidak hanya melibatkan Kementerian BUMN, tetapi juga lembaga/ instansi lain yang terkait. Di tahun 2011 direncanakan akan dilakukan program privatisasi terhadap 5 BUMN, yakni PT Primissima, PT Sarana Karya, PT Kertas Padalarang, PT Bank Mandiri dan PT Garuda Indonesia. “Arah kebijakan privatisasi ke depan adalah untuk meningkatkan struktur permodalan bagi pengembangan usaha dengan metode utama melalui IPO,” ujar Mustafa Abubakar. KINERJA KEUANGAN Total Aktiva tahun 2011 ditargetkan sebesar Rp 2.977 triliun, pendapatan usaha Rp 1.294 triliun, belanja modal Rp 210 triliun dan belanja modal Rp 1.021 triliun. Sedang dividen yang ditargetkan di tahun 2011 sebesar Rp 27,5 triliun. Dalam tahun 2011 terdapat sinergi antar BUMN yang akan dilakukan. “Terdapat potensi sangat besar untuk peningkatan kinerja melalui penciptaan sinergi di antara BUMN,” ujar Mustafa. Selain itu terdapat BUMN-BUMN yang memiliki potensi besar untuk terus berekspansi ke luar negeri seperti PT BNI Tbk., PT Bank Mandiri Tbk, PT PGN Tbk, PT Telkom Tbk, PT Pertamina, PT Dirgantara Indonesia, PT PAL dan PT PINDAD. Proyeksi dana yang akan disalurkan BUMN dalam program Kemitraan adalah sebesar Rp 2.052 miliar dan untuk program Bina Lingkungan sebesar Rp 965 miliar. Sedangkan target KUR yang akan dilakukan oleh BUMN di tahun 2011 sebesar Rp 13,39 triliun dari total sebesar Rp 15,40 triliun. ISU-ISU STRATEGIS Beberapa isu strategis Kementerian BUMN di tahun 2011 adalah harmonisasi regulasi, peningkatan sinergi, perbaikan GCG, perbaikan mekanisme PSO dan percepatan penyelesaian RDI/SLA dan BPYBDS. [tbb]
BULETIN BUMN • EDISI 46 • TAHUN V • 31 JANUARI 2011
wawasan
3
kita
Optimalisasi Kinerja BUMN Dengan Analogi Permainan Bridge Oleh: Fadjar Judisiawan
Manajemen perusahaan dituntut lebih peka terhadap perubahan lingkungan strategis dan mengharuskan penetap-an strategi yang tepat dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan. KONDISI TERSEBUT dialami juga oleh seluruh perusahaan BUMN di Indonesia, sehingga menuntut kerja keras dari seluruh stakeholder BUMN untuk secara kontinu mencari terobosan baru dalam pengelolaan BUMN. Salah satu kunci terpenting dalam hal ini adalah penumbuhan motivasi manajemen BUMN agar mencurahkan segenap pikiran dan tenaga dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Motivasi merupakan hal yang utama mengingat bahwa manajemen BUMN tidak sepenuhnya merepresentasikan kepemilikan BUMN. Penurunan value perusahaan tidak terkait langsung dengan kesejahteraan manajemen BUMN. Sebagian dari manajemen BUMN hanya berkepentingan atas remunerasi yang diterimanya. Karena itu, sangat bijak jika penetapan sistem reward and punishment dikaitkan secara erat dengan penumbuhan motivasi manajemen BUMN. Sistem reward and punishment yang dikaitkan dengan motivasi seseorang secara teoritis banyak ditulis para ahli manajemen SDM, namun demikian tidak ada salahnya melihat kejadian di sekeliling kita untuk belajar suatu hal. Bicara tentang motivasi, penulis terinspirasi dengan permainan bridge. Menurut pengalaman penulis, bridge merupakan permainan kartu yang memotivasi seorang pemain agar senantiasa berlaku optimal dalam memainkan kartu miliknya. Seorang pemain bridge memerlukan kemampuan pembacaan kekuatan kartu lawan, proyeksi sebaran kartu, penerapan strategi, koordinasi dengan partner, ketepatan pembuatan tawaran, pengendalian permainan dan minimalisasi risiko kekalahan. Keseluruhan aspek tersebut sebenarnya dapat dianalogikan dengan pengelolaan perusahaan. Kemampuan melihat perubahan lingkungan, proyeksi kondisi masa datang, penerapan kebijakan strategis, keselarasan program dan kegiatan, alokasi sumber daya, koordinasi dan pengendalian operasi, penentuan target, dan pengendalian risiko merupakan faktor penting dalam pengelolaan perusahaan. Hal menarik dari permainan bridge yakni setiap set kartu akan dimainkan oleh seluruh tim tanpa dikocok kembali sehingga distribusinya akan tetap sama. Penentuan pemenangnya akan dilihat dari Tim yang dapat mengoptimalkan permainannya, meski kalah sekalipun. Gambaran permainan secara rinci tidak akan dijelaskan karena akan mengalihkan fokus tulisan ini. Yang terpenting, dalam permainan bridge, optimalisasi kontrak dan pemenuhan
kontrak tersebut. Sederhananya, jika suatu pasangan A melakukan kontrak 3 dan dapat memenuhi 5 (lebih 2 dibandingkan kontrak), akan kalah nilainya apabila dibandingkan pasangan B dengan distribusi kartu sama yang melakukan kontrak 5 dan dapat secara tepat memenuhinya. Memang pasangan B akan lebih sulit memenuhi kontraknya (5) dan memiliki risiko tidak tercapai dibandingkan pasangan A yang relatif santai kontraknya (3), namun reward yang akan diperoleh jika tercapai juga lebih besar daripada pasangan A. Di sinilah jargon ekonomi yang mengatakan high risk high return berlaku. Berdasarkan uraian sekilas permainan bridge di atas, sebenarnya kita dapat membuat analogi yang sama dalam rangka meningkatkan motivasi manajemen BUMN terkait peningkatan kinerja perusahaan. Dengan analogi tersebut, dapat disusun suatu sistem reward and punishment yang reliable dalam rangka memotivasi manajemen BUMN. Pemberian reward bagi manajemen BUMN berupa tantiem/insentif seharusnya juga dikaitkan dengan optimalisasi kontrak kinerja yang dibuatnya di RKAP sehingga tidak menyebabkan manajemen BUMN cenderung memasang kontrak lebih rendah dari yang seharusnya. Salah satu cara yang dapat dilakukan sebenarnya telah diadopsi Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per02/MBU/2009 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dekom, dan Dewas BUMN, khususnya Pasal 29 ayat (2) dan (3). Dengan tantiem/insentif yang diberikan harus sebagaimana yang dianggarkan dan dibiayakan, akan memacu manajemen BUMN menganggarkan tantiem/insentif secara besar pula. Hal ini secara tidak langsung akan menuntut manajemen mengimbanginya dengan melakukan peningkatan kontrak kinerja yang diusulkannya kepada Pemegang Saham. Hal lainnya yaitu prinsip more for more and less for less juga perlu diperhatikan sebagaimana permainan bridge. Peningkatan kinerja di atas kontrak yang telah diperjanjikan perlu diberi reward. Namun yang perlu dijaga adalah setiap unit peningkatan kinerja di atas kontrak, tidaklah diberikan tantiem/insentif yang besaran unitnya proporsional berdasarkan besaran kontrak dibandingkan anggaran tantiem/insentif yang disepakati di RKAP. Contohnya, kontrak sebesar 4 unit dengan tantiem/insentif 4 rupiah. Apabila terjadi
kenaikan kinerja di atas kontrak sebesar 1 unit, tidaklah serta merta tantiem/insentif yang diberikan juga harus lebih sebesar 1 rupiah. Ini tidak memotivasi seseorang melakukan kontrak optimal. Kelebihan kinerja perlu dihargai, namun kenaikannya tidak proporsional, dalam contoh di atas misalnya diberikan ¼ rupiah untuk setiap kenaikan 1 unit kinerja. Sedangkan untuk punishment berupa tantiem/ insentif dapat dilakukan secara proporsional atau tidak. Yang terpenting cara perhitungannya sama bagi manajemen yang mengusulkan kontrak rendah/tinggi. Hal lain yang tak kalah pentingnya dalam permainan bridge adalah adanya table konversi nilai yang telah ditetapkan sehingga seluruh pemain memahami konsekuensi pengajuan kontrak bila gagal/ berhasil. Pemain secara jelas mengetahui nilai kelebihan 1 unit ataupun kekurangan 1 unit atas kontraknya, sehingga mengetahui perolehan nilai akhirnya. Analogi yang sama dapat diterapkan bagi reward and punishment manajemen BUMN dengan menyusun sejenis scorecard konversi kelebihan/kekurangan setiap unit dibanding kontraknya. Scorecard tersebut dapat disusun dan diberlakukan sesuai jenis industrinya atau perlu dielaborasi lebih lanjut. Dengan demikian, tidak diperlukan lagi koreksi atau restatement Laporan Keuangan perusahaan akibat penyesuaian atas biaya tantiem/ insentif yang telah dibiayakannya. Penulis menyadari, paparan di atas hanyalah sebuah ide dan gagasan sederhana berdasarkan pengalaman dan olah pikir yang perlu dikaji lebih lanjut. (Penulis, Kepala Bidang Riset dan Penyajian Informasi)
sosok
tokoh
4
BULETIN BUMN • EDISI 46 • TAHUN V • 31 JANUARI 2011
DR. IR. R. ACHMAD BUDIONO, MM
Tugas Saya Memastikan Semua Aktivitas Satker Ada Duitnya Pak Bud, begitu panggilan akrabnya, memang baru sekitar dua bulan menjadi Kepala Biro Perencanaan dan SDM Kementerian BUMN. Namun, dilihat dari pengalaman kerjanya, posisi tersebut terlihat tepat untuknya. diminta untuk menanam pohon buah-buahan untuk setiap kesalahan yang saya lakukan,” katanya. Cara menghukum seperti itu sangat berkesan baginya, karena mendekatkan diri dengan alam lingkungan di samping manfaat berupa kebugaran fisik, sehingga dapat menyelesaikan sekolahnya dengan baik. KETIKA DITEMUI di ruang kerjanya, di lantai M Kementerian BUMN, hal pertama yang dilontarkannya adalah tentang kesukaannya atas Rujak Cingur. “Dua bulan saya di sini, hanya empat hari saya tidak makan siang dengan menu Rujak Cingur itu,” akunya. Ya, ia lahir di Bangil, Pasuruan, 17 Agustus 1960. Jadi, pantas ia sangat menyukai makanan khas Jawa Timur itu. Walau begitu, ia menyebut Bangil yang dijuluki Bangkodir (Bangil Kota Bordir) itu hanya tempat ‘numpang lahir’. Selanjutnya ia tinggal di asrama Watukosek, Mojokerto, pusat pendidikan Brimob terbesar di Jawa Timur. Sebenarnya, Bangil itu rumah keluarga Bapaknya. Bapaknya, Ali Sujanus (saat ini sudah almarhum) adalah Purnawirawan Polri (Brimob) dan Ibunya Sutarmiati, seorang pensiunan PNS (Hakim). Masa kecil dijalaninya sebagai ‘anak kolong’. Kakaknya dua dan adiknya enam orang. “Mestinya sebelas orang, namun dua orang meninggal,” terangnya. DIHUKUM SECARA MILITER Ia tinggal di Watukosek sampai kelas 2 Sekolah Rakyat (SR). Yang berkesan baginya adalah walau Bapaknya adalah seorang polisi, tidak pernah ia dididik dengan kekerasan. “Bapak tidak pernah menempeleng atau memukul saya seumur hidupnya,” katanya. Ia dan saudara-saudaranya hanya dihukum ala militer. Kalau ia nakal, misalnya membuat adiknya menangis atau telat pulang, ia akan dipanggil dan disuruh scout jump atau push up. Setelah itu ditanya, apa tahu kesalahannya, lalu ayahnya akan memberi nasehat dan berkata: “Jangan diulang lagi”. Pada Oktober tahun 1967, Bapaknya ditugaskan ke Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Keluarganya pun ikut pindah. Di sana, keluarganya tinggal di sebuah rumah dengan halaman luas, yang kemudian dijadikan sebagai sarana pembinaan disiplin. “Biasanya saya
Di sekolah, ia mengaku prestasinya biasa-biasa saja. “Yang penting nggak terlalu di bawah,“ ujarnya. Waktu SD ia suka sekali menggambar. Sebagai anak polisi, objek gambar favoritnya adalah peralatan perang. MASUK KE PERIKANAN Setamat SMA, 1979, sebenarnya ia sudah diterima di IPB melalui jalur Perintis 2 (sekarang disebut PMDK). “Saya memang tidak terlalu pandai, namun trend nilai saya selalu naik,” katanya. Di sekolahnya, dua orang siswa yang diterima melalui jalur tersebut. Namun, karena masalah administrasi, ia gagal di tahap verifikasi. “Saya kurang periksa, ternyata foto pada raport saya sudah nggak berbentuk lagi, sudah dikasih kumis dan jambang oleh teman saya,” katanya. Budiono pun memutuskan ke Surabaya. Rencananya, ia ingin masuk bimbel dulu di sana, sambil menunggu seleksi PT berikutnya. Namun, orang tuanya menjemput dan mengajaknya kembali ke Banjarbaru. Ia lalu menyatakan keinginannya untuk mendaftar ke Akabri, meski tahu, orang tuanya keberatan dirinya jadi penegak hukum. Mungkin karena tidak direstui itu, ia juga gagal masuk Akabri. Sang Bapak, selain polisi, juga pengajar mata kuliah Kewiraan di beberapa kampus, termasuk di Universitas Lambung Mangkurat (Unlam). Budiono masih ingat, waktu itu sehabis Jum’at, Ia dipanggil. “Itu di Unlam masih ada fakultas yang buka seleksi gelombang ketiga,” kata Bapaknya. Awalnya ia mengira seleksi tersebut di Fakultas Pertanian atau Fakultas Kehutanan yang merupakan fakultas favorit waktu itu. Ternyata seleksi itu untuk Fakultas Perikanan, sesuatu yang tidak terpikirkan sebelumnya. Walau merasa berat dan terpaksa, namun karena rasa sayang dan empati atas upaya tersebut, akhirnya ia menuruti keinginan orang tuanya itu. Waktu itu, rupanya perasaan tersebut dapat terbaca oleh sang bapak, yang kemudian berucap, “Coba saja dulu, yang penting kamu tidak nganggur, dan lagi saya sudah bicara dengan Dekan, kalau kamu mau nanti bisa pindah setelah satu semester”. Ternyata, ia malah betah di sana. “Itu karena suasana silaturrahim dan komunikasi yang lebih cair antara dosen dan mahasiswa di Perikanan dibandingkan di tempat lain,” alasannya. Ia mensyukuri bisa kuliah di Unlam dan tak bisa membayangkan akan jadi apa kalau menganggur di Surabaya. “Dalam satu tahun, semua bisa terjadi,” katanya. “Pelajaran penting yang saya dapat, banyak hal yang kita tidak tahu dengan jalan hidup kita, makanya kita jangan sok tahu,” katanya. Ia merasa hidupnya mengalir saja. MASUK DITJEN PERIKANAN Selama kuliah, ia banyak aktif. “Yang saya cari itu hanya pertemanan,” alasannya. Sampai sekarang ia masih membina hubungan pertemanan dengan teman sekampusnya. Tahun 1983 awal, ia mengerjakan skripsinya di Lembaga Oseanografi Nasional (LON) LIPI Jakarta. Ia juga diajak ikut berbagai penelitian di LON itu. Keasyikan di LON itu membulatkan tekadnya untuk keluar dari Banjarbaru, setelah kuliahnya usai. Itu diwujudkannya setelah tamat tahun 1984, dengan mengajukan lamaran kerja di Direktorat Jenderal Perikanan, Departemen Pertanian. Ia diterima dan masuk bulan Oktober 1984, dan diangkat sebagai PNS tahun 1985. “Saya orang pertama alumni Unlam yang masuk Ditjen Perikanan,” katanya sambil mencoba mengingat saat itu. Ia ditempatkan di Direktorat Bina Prasarana Budidaya Perikanan yang antara lain mengurusi saluran-saluran air untuk budidaya ikan dan udang. MENGURUSI KEUANGAN PROYEK Tahun 1989 ia pindah ke Direktorat Bina Produksi. Di sinilah, ia terlibat dengan dunia
BULETIN BUMN • EDISI 46 • TAHUN V • 31 JANUARI 2011
proyek. “Saat itu merupakan salah satu milestone yang penting bagi karir saya,” katanya. Praktis sejak itu ia mengurusi keuangan dalam berbagai proyek pembangunan perikanan. Di usia 31, tahun 1991, ia menikahi Sulistiorini. Dari pernikahan tersebut, dan dalam kurun waktu 1992–1995 telah dikaruniai 3 anak, yakni Muhammad Doni Arifin (kelas 3 SMA), Leoni Nur Wahyuni (kelas 2 SMA), dan Akhmad Basroni (kelas 3 SMP). Ketiga anaknya memang terkesan ‘rapat’. “Saya menikah udah kepala tiga, jadi harus gerak cepat,” alasannya. Tahun 1997 ia pindah ke Sekretariat Ditjen Perikanan, namun tetap ia mengurusi proyek. Sambil bekerja ia juga ‘nyambi’ kuliah Magister Manajemen Bidang Manajemen SDM dari Universitas Trisakti (lulus tahun 1997). Tahun 2000, Budiono pindah ke Jawa Timur sebagai Kepala Seksi Penangkapan Ikan. “Saya diminta untuk memperkuat aparatur di daerah, dalam konteks otonomi daerah,” katanya. Namun, tidak seperti masa yang lalu, sistem Otoda ternyata memunculkan kesulitan di dalam penempatan SDM Pusat di daerah, sehingga pada tahun 2001, ia diminta kembali ke Pusat sebagai Kepala Bagian Keuangan dan Umum pada Inspektorat Jenderal, Departemen Kelautan Dan Perikanan. Pada tahun 2007 ia dipromosikan jadi Kabiro Keuangan Departemen Kelautan dan Perikanan. Sebelumnya, Kementerian ini mendapat ‘musibah’ terkait dengan pengelolaan dana non budgeter. Karenanya, tugasnya adalah melakukan pembenahan guna meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di Kementerian tersebut. SEMUA AKTIVITAS HARUS ADA DI DIPA Tahun 2002, Budiono berkesempatan kuliah S3 Teknologi Kelautan Perikanan di Pasca Sarjana IPB, Bidang Pengelolaan Konflik Sumber Daya Perikanan Tangkap. Ia lebih dulu satu semester dari Menteri Mustafa Abubakar. “Tapi Pak Mustafa selesai satu tahun lebih dulu dari saya,” katanya. Ia menamatkan kuliah S3 itu tahun 2005. Walaupun seorang insinyur, namun sebagian besar masa kerja Budiono justru mengurusi hal-hal yang berbau uang. Ia pernah menangani anggaran rutin (DIP), bantuan luar negeri (PHLN),
5
anggaran lain-lain Sektor 16 (DIPP), DIKS, PNBP dan DIPA. “Dan alhamdulillah nggak pernah ada masalah,” katanya. Ketika jadi Kabiro Keuangan, yang dilakukannya simpel saja: melakukan tata kelola keuangan sesuai ketentuan yang ada. “Kuncinya, setiap uraian tugas pegawai, terutama pada level Eselon IV harus direpresentasikan pada kegiatankegiatan yang ada anggarannya di DIPA,” katanya. Kalau tidak, itulah yang menyebabkan adanya pelanggaran aturan, sehingga mengakibatkan terjadinya pengelolaan keuangan yang tidak akuntabel,” imbuhnya. “Tugas Eselon III dan II menurutnya adalah memastikan bahwa perencanaan dan pelaksanaan telah dilakukan dengan baik, dengan membangun Sistem Pengendalian Internal yang memadai di unit kerjanya,“ jelasnya. April 2010, Budiono dipercaya menjadi Kepala Pusat Pelatihan Kelautan Perikanan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ia menikmati posisi tersebut sebagai posisi yang memiliki bobot tinggi dari aspek spiritual, di mana tugasnya adalah memberi ilmu bermanfaat kepada orang lain. Ketika ditanya kesannya selama menjalankan tugas sebagai Kapuslat, sambil bercanda ia mengatakan, tugasnya waktu itu hanya mengucapkan bismillah ketika membuka pelatihan dan alhamdulillah ketika menutup kegiatan pelatihan. Ia sangat menikmati tugas bismillah dan alhamdulillah tersebut. “Kalau honornya kurang, innalillaahi...,” guraunya lagi. JADI KABIRO PERENCANAAN DAN SDM Budiono yakin, apa yang yang kita dapat sekarang adalah hasil dari yang kita tanam sebelumnya. Ia berprinsip, di
manapun berada, ia akan bekerja secara profesional dengan penuh komitmen. “Kita bekerja seperti melakukan ibadah,” katanya. “Lakukan saja yang terbaik, dan nanti Allah SWT yang akan memberikan reward-nya,” katanya. Dan itulah yang dikatakannya ketika diminta untuk memperkuat jajaran Kementerian BUMN sebagai Kabiro Perencanaan dan SDM Kementerian BUMN pada pelantikan Oktober 2010 yang lalu. TENIS DAN KI HAJAR Budiono sangat hobi olah raga tenis. Setiap weekend, ia selalu main tenis di komplek rumahnya, di lingkungan Prima Lingkar Asri, Jatibening Bekasi. Dalam berinteraksi dengan rekan kerja, ia menekankan pentingnya keteladanan. “Keteladanan seorang pemimpin sangat diperlukan untuk menghasilkan tata kelola organisasi yang baik, tidak sekedar ngomong saja, tetapi harus diamalkan dalam tindakan sehari-hari, satukan ucapan dengan tindakan,” katanya. Ia menekankan perlunya pola hubungan yang cair dalam satuan kerja yang berlandaskan kebersamaan dan transparansi. Kalau ia memberi tugas, ia cenderung sering berinteraksi secara aktif. “Saya tidak mau ‘melepas’ pekerjaan, tetap harus ada pengendalian, sehingga kita dapat mengetahui setiap kendala pada kesempatan pertama,” cetusnya. Ia teringat motto Ki Hajar Dewantoro ‘Di belakang memberi dorongan, di dalam memotivasi’. Menurutnya, jadi pemimpin itu berat, karena harus memberi keteladanan. Begitu seorang pemimpin bilang ‘clean and clear’, seorang pemimpin harus terlebih dahulu menyontohkan. “Jangan dikasih ruang (berbuat salah),” katanya. Setuju Pak Bud! [mahmud husen/rudi rusli]
sudut
pandang
6
BULETIN BUMN • EDISI 46 • TAHUN V • 31 JANUARI 2011
Renungan Saat Minum Secangkir Kopi (Catatan Seri Kedua-Terakhir )
Oleh: Fadjar Judisiawan
sejawat. Tahukah kita bahwa sebagian dari rekan kerja kita mengalami kesusahan? Adakah aktivitas yang dilakukan organisasi terhadap rekan yang pensiun? Pedulikah kita terhadap citra organisasi? Semuanya itu hanya diri kita masing-masing yang mempunyai jawabannya
Rasa tidak adanya pertalian darah serta perasaan apatis, iri, dengki, tamak, dan ego yang merupakan sebagian sifat manusiawi terkadang memang sulit dikendalikan. APABILA BERPIKIR jernih, semestinya kita semua berupaya membangun organisasi yang merupakan salah satu rumah dan menumbuhkan rasa empati terhadap rekan kerja yang merupakan anggota keluarga. Seberapa besar upaya dan keinginan kita memperbaiki organisasi dan membantu rekan kerja, sejatinya merupakan cerminan rasa yang kita miliki terhadap rumah dan keluarga. Kalau sekedar ingin mengukur value yang dianut dan ditumbuhkembangkan organisasi kita, pertanyaan mudahnya, seberapa besar pikiran dan usaha kita telah dicurahkan dalam menjaga dan memperbaiki organisasi atau memikirkan dan membantu teman
saran
Seringkali kita bekerja hanya berusaha menyelesaikan pekerjaan sesuai uraian tugasnya masing-masing dan terlupakan memberikan layanan dan membantu rekan kerja yang akan menggunakan hasil kerja kita. Dalam suatu proses bisnis, ibarat ban berjalan, pekerjaan seseorang akan berkaitan erat dengan pekerjaan orang lain. Untuk itu sudah semestinya, apabila dalam bekerja, kita harus mampu berpikir secara proses bagi kepentingan organisasi. Berpikir dan bertindak secara silo akan berdampak kurang baik bagi organisasi. Organisasi adalah salah satu rumah dan rekan kerja adalah keluarga kita, tegakah kita semua mengabaikan rumah dan keluarga kita. Sikap dan perilaku mengabaikan rumah dan keluarga kita sendiri dengan hanya mementingkan ego pribadi secara tidak langsung menghancurkan secara perlahan eksistensi diri kita sendiri. Apabila rumah (baca organisasi) kita hancur dan anggota keluarga (baca rekan kerja) terabaikan, bagaimana kita akan berteduh dan bersosialisasi? Kita tidak sengaja telah mengabaikan dan melewatkan perhatian atas rumah dan keluarga yang sesungguhnya, demi organisasi dan pekerjaan, namun sayangnya kita juga kemudian mengabaikan organisasi dan rekan kerja. Jika itu yang terjadi, jadi apa sebenarnya yang kita cari dan pentingkan? Hampir pasti diri sendiri jawabnya. Apabila kita tidak mau disebut sebagai seorang yang egois, marilah kita renungkan sekelumit tulisan ini. Refleksi diri perlu kita lakukan setiap hari, sebagaimana ajaran wukuf di Padang Arafah, agar dapat mengevaluasi dan selanjutnya berusaha menjadi pribadi yang lebih baik pada esok hari. (Penulis, Kepala Bidang Riset dan Penyajian Informasi)
pendapat
Oleh: Teddy Poernama
Untuk suatu institusi besar seperti Kementerian BUMN yang membawahi 142 BUMN dengan total asset berkisar 2.500 triliun, layaknya kampanye PR Kementerian BUMN (KBUMN) direncanakan dengan matang berdasarkan riset. TAK DIPUNGKIRI, masalah image adalah hal yang penting di semua lembaga Pemerintah, tidak terkecuali KBUMN. Image negatif seringkali terjadi terutama karena belum tuntasnya dan belum terinformasinya pesanpesan secara benar. Hal ini perlu jadi tujuan utama (ultimate goals) dari Kampanye PR KBUMN, yaitu meningkatkan kredibilitas Kementerian BUMN, melalui sasaran yang ingin dicapai, yakni untuk meyakinkan masyarakat bahwa: (1) pimpinan dan staf di KBUMN memiliki kemampuan membina dan mengawasi 142 BUMN; (2) meyakinkan
Kampanye PR Kementerian BUMN masyarakat bahwa tidak ada KKN di KBUMN; (3) meyakinkan investor dan DPR bahwa posisi KBUMN sangat penting dalam meningkatkan perekonomian Negara. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai bagi BUMN adalah investasi dapat meningkat dan BUMN lebih produktif. Sebenarnya KBUMN sudah melakukan beberapa kegiatan dalam rangka menunjang kompentensi SDM-nya melalui beberapa program dalam menunjang tugas-tugas pembinaan BUMN. Begitu pula dalam menjawab ada tidaknya KKN di KBUMN, dengan adanya Keputusan Menteri BUMN tentang Penilaian Kelayakan dan Kepatutan (FPT) Calon Anggota Direksi BUMN, paling tidak saat ini sudah ada mekanisme resmi dalam penetapan Direksi. Tidak ada lagi seseorang menjadi Direksi yang tidak melewati mekanisme tersebut. Dengan adanya proses dan leveling (satu tingkat dibawah Direksi), sebenarnya sudah dapat menjawab keraguan itu. Untuk peran penting BUMN dalam meningkatkan perekonomian Negara, sudah terbukti dengan peningkatan dividen, setoran pajak maupun kontribusi di pasar modal. Namun dengan beberapa kegiatan maupun terobosan yang telah dilakukan tanpa Kampanye PR yang baik, itu akan seperti “suara di tengah lautan”. Dengan kondisi di atas, maka PR strategis perlu dirancang untuk memposisikan KBUMN sebagai kementerian yang dapat diandalkan dalam memperbaiki ekonomi negara melalui beberapa kegiatan seperti media placement, speaking, articles, sponsor seminar, dan lain-lain. Kegiatankegiatan itu sebenarnya sudah jadi hal yang rutin bagi seorang humas. Berkenaan dengan semua hal di atas, perlu kembali diingatkan bahwa kampanye PR yang baik, bukanlah pekerjaan yang satu atau dua minggu selesai. Kampanye PR adalah kegiatan riset, kegiatan merancang program dan menggunakan tools yang tepat. Dengan adanya Kampanye PR yang bermuara pada kredibilitas yang meningkat bagi KBUMN ke depan, mungkin akan sering terdengar suara anak-anak kita yang menyampaikan bercita-cita jadi PNS seperti ayah dan bundanya. Ya, kita harapkan begitu, amin. (Penulis, Kasubbag Hubungan Antar Lembaga dan Masyarakat)
BULETIN BUMN • EDISI 46 • TAHUN V • 31 JANUARI 2011
7
Ketika Musim Pergantian Tiba
Di bulan Januari 2011 ini, beberapa pelantikan Direksi dan Dewan Komisaris/Dewas BUMN dilakukan. Dalam catatan redaksi, ini pergantian pengurus BUMN yang cukup intensif. TANGGAL 5 JANUARI, Direksi Perum Damri dilantik. Agus Subrata dipercaya jadi Dirut menggantikan Twidjara Adji dan Sarmadi Usman di posisi Direktur Usaha. Bagus Wisanggeni yang sebelumnya menduduki jabatan Direktur Usaha menjadi Direktur Teknik menggantikan Viedhya Gani, sementara I Ketut Mudita menjabat Direktur Keuangan, SDM dan Umum mengisi posisi Agus Subrata yang terpilih sebagai Direktur Utama. Pelantikan dilakukan oleh Deputi Infrastruktur dan Logistik, Sumaryanto Widayatin. Dalam sambutannya, Sumaryanto berpesan agar Direksi yang baru menjaga kekompakan guna meningkatkan kinerja.
Tanggal 14 Januari, giliran Direksi PT Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd yang diganti. Syahril Gaparin dipercaya jadi dirut mengantikan Bambang Sudarsono (wakil dirut merangkap dirut). Sedang Nivico Pinchi dipercaya sebagai Direktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha. Nur Abadi jadi Direktur Operasi dan Armada menggantikan Y. Wibisono. Dan Direktur Keuangan & SDM Kushindrarto menggantikan Edy Harianto. Untuk posisi Direktur Restrukturisasi diangkat Rudhi M. Mokobombang. PERGANTIAN DI 12 BUMN Selanjutnya, tanggal 24 Januari 2011, Menteri Negara BUMN Mustafa Abubakar, melakukan pergantian Dekom/Dewas pada 12 BUMN. Ke-12 BUMN itu adalah PTPN I, PT Pertani, PTPN II, PTPN IX, PTPN XIII, PT RNI, PJT I, PJT II, PT Inhutani I, PT Inhutani II, PT Inhutani III dan PT Sang Hyang Seri. Hal yang membesarkan hati, banyak pegawai KBUMN yang dipercaya untuk menjabat sebagai Dekom/Dewas. Diharapkan ke depan, dapat ditetapkan mekanisme yang jelas dan transparan untuk menjadi Dekom/ Dewas BUMN.
rekam
peristiwa
Pergantian terakhir di bulan Januari tersebut terjadi di tanggal 27 Januari 2011. Menteri Negara BUMN mengganti Direksi dan Komisaris PT KAI dan anggota Direksi Perum BULOG. Budhi Muliawan S. diberhentikan sebagai Caretaker Komisaris Utama juga Hekinus Manao dan Koessuyudono. Selanjutnya, diangkat Bambang Hendarso Danuri sebagai Komisaris Utama, dan Ashwin Sasongko dan Herry Bakti Singayuda Gumai sebagai anggota Dewan Komisaris PT KAI. Dalam kesempatan itu, Achmad Kuntjoro juga dikukuhkan pemberhentiannya sebagai Direktur Keuangan dan Julison Arifin sebagai Direktur Pengembangan Usaha. Selanjutnya, Kurniadi Atmosasmito diangkat sebagai Direktur Keuangan dan Rono Pradipto sebagai Direktur Keselamatan dan Manajemen Risiko. Sementara di Perum BULOG, Abdul Waries Pattiwiri diberhentikan sebagai Direktur SDM dan Umum, pun Sutono diberhentikan sebagai Direktur Pelayanan Publik. Selanjutnya, Dedy SA Kodir dialihkan penugasannya dari Direktur Perencanaan dan Pengembangan Usaha menjadi Direktur SDM dan Umum. Agusdin Fariedh diangkat sebagai Direktur Pelayanan Publik dan Abdul Karim dipercaya sebagai Direktur Perencanaan dan Pengembangan Usaha. [tbb]
PEUMAKMUE GAMPONG
Revitalisasi Perkebunan Dimulai Program Revitalisasi Perkebunan sudah dimulai di kampung halaman Menteri Negara BUMN, Provinsi Aceh, pertengahan bulan Januari lalu. Starting point pilot project ini digawangi PTPN I bekerjasama dengan PTPN III dan PTPN IV. PERJALANAN DARAT selama 7 jam dari Medan menuju Sawang tidak menyurutkan semangat redaksi Buletin dan para wartawan untuk mengunjungi Sawang. Di provinsi paling barat Indonesia itulah program revitalisasi perkebunan rencananya akan dimulai. Didukung Bank Mandiri dan BRI, proyek tersebut membutuhkan investasi hingga Rp 2,3 triliun. Program ini diawali dengan penanaman pohon karet seluas 150 hektar di Aceh Utara, sementara di Aceh Tamiang ditanami kelapa sawit 200 hektar. Target keseluruhan revitalisasi perkebunan rakyat di Aceh berjumlah 41.200 hektar yang terdiri dari 28.200 hektar kelapa sawit dan 13.000 karet di tahun 2016. Jumlah ini meliputi Aceh Tengah, Pantai Barat Selatan dan Aceh Tenggara. Erwin Nasution, Dirut PTPN I, menyampaikan, perencanaan program Pemakmue Gampong ini bisa dikatakan berjalan mulus. Hanya seminggu sejak pembicaraan tanggal 17 Maret 2010, tanggapan positif datang dari Gubernur Aceh, Bupati Aceh Utara dan Bank Aceh. “Saat ini, program Pemakmue Gampong meliputi tiga kabupaten, dengan luas 19.200 hektar,” jelas Erwin.
Irwandi Yusuf, Gubernur Aceh mengutarakan Pemerintah Daerah Aceh menggandeng PTPN dengan alasan pertimbangan pengalaman dan teknologi. “Adanya transfer teknologi dari sistem pertanian tradisional ke sistem modern yang lebih efektif akan berujung pada meningkatnya kesejahteraan petani,” ungkapnya. Gubernur menegaskan, hak warga lokal menjadi pekerja tidak perlu dikhawatirkan. Bahkan, masing-masing petani peserta lokal yang berjumlah 20.500 KK dengan HPL itu akan mendapat 2 hektar kepemilikan lahan nantinya. Menteri Negara BUMN menyambut positif program tersebut. Ia menuturkan, Pemakmue Gampong merangkum 4 visi pemerintah sekaligus. Pro-job dengan menyediakan lahan pertanian, pro-poor memprioritaskan pengelolaan pada masyarakat lokal, progrowth melalui peningkatan kesejahteraan petani, dan pro-environment dengan menghidupkan lahan hijau. “Tidak mustahil rencana program selesai 2016 dipercepat, jadi 2014 kita bisa wujudkan seluruhnya,” arahnya. Dalam sambutannya, Menteri berharap industri sawit di Aceh nantinya dapat mengalahkan Malaysia. Selain program ini,
Menteri mengungkapkan rencana lainnya untuk menggeliatkan ekonomi Aceh. “Akan menyusul revitalisasi industri Lhokseumawe seperti Kertas Kraft Aceh, Asean Aceh Fertilizer dan Pupuk Iskandar Muda setelah pasokan gas stabil di 2012,” pungkas Mustafa Abubakar.[tbb]
Selamat Ulang Tahun Mar’ih Joko Untoro Slamet Edy Cahyono Endang Prihatiningsih Sri Rahayu Gatot Mardiwasisto Wahyu Wibowo Hartik Aningsih Bin Nahadi Hery Herdiansyah Kusnindar Aripin Sitepu Ridwan Pontas Tambunan Mahmud Jono Sujono Agus Ignatius Rusdonobanu Binjai Edison Dwi Ary Purnomo Heri Purnomo Morgan Sharif Lumban Batu Dian Vebrianty
01 Peb 1957 01 Peb 1982 02 Peb 1969 02 Peb 1976 03 Peb 1963 11 Peb 1953 11 Peb 1971 12 Peb 1959 12 Peb 1976 13 Peb 1985 14 Peb 1958 15 Peb 1956 16 Peb 1953 16 Peb 1961 18 Peb 1967 22 Peb 1957 22 Peb 1968 25 Peb 1959 26 Peb 1970 26 Peb 1975 27 Peb 1971 28 Peb 1958 28 Peb 1975
rekam
peristiwa
8
BULETIN BUMN • EDISI 46 • TAHUN V • 31 JANUARI 2011
TEMU MENTERI-PEGAWAI KBUMN
Kunjungilah Ruangan Kami, Pak Menteri Acara Temu Menteri Negara BUMN dengan seluruh pegawai Kementerian BUMN yang dilaksanakan di ujung bulan Januari lalu menjadi ajang ‘curhat’ dan komunikasi dua arah. SEJAK MENJABAT sebagai Menteri, 22 Oktober 2009, barangkali bisa dikatakan, baru tang-gal 31 Januari 2011 Menteri Negara BUMN mengadakan pertemuan resmi bertajuk “Temu Muka Menteri dengan seluruh Pegawai Kementerian BUMN”. Tentu saja dapat dimaklumi, sebagai Menteri Negara BUMN yang membina 142 BUMN, hari-harinya diisi kesibukan luar biasa. “Alhamdulillah, pertemuan dari hati ke hati ini dapat kita lakukan,” ujar Menteri Mustafa. Menteri mengakui bahwa pekerjaannya tergolong sangat rumit dan amat tidak mudah. Menteri menyampaikan tiga obsesinya, yakni meningkatkan kinerja BUMN, meningkatkan kesejahteraan karyawan BUMN dan menjaga agar azas fairness berlaku di BUMN. Dalam hal tersebut ia minta agar semua pihak jangan segansegan memberi laporan ke dirinya. “Jangan dipendam kalau ada masalah,” katanya. Ia pun merujuk prinsip restoran Padang: “Kalau puas, ceritakan pada orang lain,
kalau tidak laporkan ke pemilik restoran”. Menteri pun memesankan 3 hal penting dalam bekerja, yakni bekerja cerdas, keras dan ikhlas. Menteri pun mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang telah dilakukan selama ini. Menteri juga menyampaikan hasil rapim, bahwa maksimum jabatan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk pejabat Kementerian adalah untuk 2 BUMN saja. “Supaya kita memiliki cukup energi mengurus pekerjaan kita di sini yang sangat banyak,” katanya. Menteri juga membicangkan pentingnya reward and punishment.
Program PKBL Untuk Kelola Kelautan
Tanggal 19 Januari 2011 lalu, bertempat di Ballroom Kementerian Kelautan, Menteri Negara BUMN, Mustafa Abubakar, dan Menteri Kelautan dan Perikanan, Fadel Muhammad, menandatangani MoU “Implementasi Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan (PKBL) dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”.
MoU TERSEBUT bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan, pendayagunaan, dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab dengan dukungan PKBL BUMN.
sehingga pada gilirannya nanti hal tersebut dapat meningkatkan iklim usaha yang lebih kondusif, meningkatkan taraf hidup rakyat kecil serta mampu menciptakan lapangan kerja baru di berbagai sentra-sentra industri kecil yang ada. PKBL BUMN diharapkan akan mengurangi kemiskinan (pro poor), meningkatkan lapangan pekerjaan (pro job) dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah (pro growth).
BUMN untuk Kesejahteraan Rakyat Menteri Negara BUMN menyambut baik penandatanganan MoU tersebut dan mengharapkan upaya ini dapat meningkatkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui dukungan PKBL BUMN. Menteri Negara BUMN menegaskan, PKBL bagi BUMN merupakan amanat Pasal 2 UU No 19 tahun 2003 tentang BUMN sebagai wujud nyata kepedulian sosial terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya atau lebih dikenal dengan istilah Corporate Social Resposibility (CSR). “Jadi jelas dan sangat tegas, bahwa adanya Kementerian BUMN sebagai pembina BUMN adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,”ujar Mustafa Abubakar. PROGRAM KE DEPAN Program PKBL ke depan akan lebih terintegrasi,
DARI KODE ETIK HINGGA KLINIK Ketika dibuka sesi tanya-jawab, ternyata cukup banyak yang bertanya. Awal, staf bagian Keuangan menanyakan kapan diberlakukannya reformasi birokrasi. Rudi Rusli, dari Humas, minta Menteri berkesempatan mengunjungi ruang kerja pegawai. “Untuk mengetahui gerak dinamika kantor ini,” alasannya. Di samping itu, Rudi Rusli juga memandang penting adanya kode etik yang jelas, yang memuat apa yang boleh dan tidak boleh sebagai staf Pemegang Saham. “Apalagi kita perlu belajar dari kasus IPO PT KS,”katanya. Rudi juga minta perlu diatur koneksi jabatan di Kementerian BUMN dengan di BUMN. “Ini sebenarnya buah pikiran Pak Wahyu yang saat ini jadi moderator,” kata Rudi. Imam Bustomi, dari Sistem Informasi menyatakan perlunya dukungan Menteri dalam mengaktifkan 7 portal yang ada. Atik Simbolon, dari Kedeputian Infrastruktur dan Logistik minta perhatian Menteri tentang fasilitas olah raga dan perlu adanya klinik di Kementerian ini. Malim Damanik, dari bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga menyampaikan kondisi gedung yang sudah direnovasi. “Sekaligus mohon perhatian Menteri, untuk ada pemerataan jabatan Staf Komisaris dan Komisaris,” katanya. Fatoni dari Industri Primer menyoroti kurangnya perhatian atas para pensiunan. Banyak lagi yang menyampaikan ‘curhat’ dan pendapatnya. Semoga pertemuan ini membuahkan hasil yang baik nantinya. [tbb]
Sinergi yang bermakna sinkronisasi energi sebagai hubungan yang sangat erat dan saling menguatkan satu dengan yang lainnya. “Dalam konteks itulah, pagi ini Kesepakatan Bersama ini ditandatangani, terutama untuk meningkatkan keterlibatan BUMN melalui Program PKBL dalam pengelolaan sumber daya alam kelautan dan perikanan secara langsung,” tegas Menteri Negara BUMN. Kerjasama Program Kemitraan akan dilakukan dengan masyarakat pesisir atau masyarakat di pulau-pulau kecil dan perbatasan melalui Program Adopsi Pulau, maupun Program Bina Lingkungan melalui 6 bidang (Bantuan Bencana Alam, Bantuan Pendidikan/Pelatihan, Bantuan Peningkatan
Kesehatan, Bantuan Pengembangan Sarana dan atau Prasarana, Bantuan Sarana Ibadah dan Bantuan Pelestarian Alam). [tbb] SUSUNAN KEPENGURUSAN BULETIN BUMN Pelindung: Menteri Negara BUMN Pembina: Sekretaris Kementerian BUMN, Kepala Biro Umum dan Humas Pemimpin Umum/Penanggung Jawab: Mahmud Husen Pemimpin Redaksi/Ketua Tim: Rudi Rusli Tim Editor: Teddy Poernama, M. Khoirur Roziikin, Ferry Andrianto Dewan Redaksi Dan Desain Grafis: Riyanto Prabowo, Sandra Firmania, Erwin Fajrin, Sentot Moelyono Sekretariat: Sahala Silalahi (Koordinator), Umi Gita Nugraheni, Hendra Gunawan, Nur Wahid, Sutarman. Alamat Redaksi: Lantai M Gedung Kementerian BUMN (Biro Umum dan Humas), Jl. Medan Merdeka Selatan No.13, Jakarta Pusat 10110. Telp: 021-2312373, Fax: 021-2311224 E-mail:
[email protected], Website: www.bumn.go.id Redaksi menerima kontribusi tulisan dari pegawai Kementerian BUMN, karyawan BUMN atau pihak lain yang relevan dengan semangat Buletin Kementerian BUMN, dengan syarat diketik rapi dengan spasi ganda, maksimal 2.000 karakter (setengah halaman), dengan disertai identitas diri penulis. Setiap tulisan yang dimuat merupakan pendapat pribadi penulis.