DAFTAR RIWAYAT HIDUP 1
Nama Lengkap
: TAQWADDIN
2
Jenis Kelamin
: Laki‐laki
3
Tempat / tanggal lahir : Banda Aceh / 11 November 1963
4
Pekerjaan Tetap
: Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
5
Jabatan Fungs. / Gol.
: Lektor Kepala / IV A (sejak 1 Januari 2000)
6
Jurusan
: Hukum dan Masyarakat
7
Alamat Kantor
: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Darussalam – Banda Aceh, telp 0651.7410304
8
Alamat Rumah
: Jln Miruk Taman No. 22 Tanjung Deah Darussalam – Aceh Besar 23373, Telp 0651.7413267
9
Mobile phone
10 Email
: 0811 680 978 :
[email protected]
12. Pendidikan / Pelatihan / Lokakarya / Seminar No.
Macam Pendidikan
Tempat
Tahun
Titel
1.
Fakultas Hukum UNSYIAH
Banda Aceh
1987
Sarjana Hukum
2.
Pasca Sarjana UNAIR
Surabaya
1991
Magister Sains
3.
Kursus Kependudukan dan Lingkungan Hidup, ITS Surabaya
4.
5.
1993
‐‐
Kursus AMDAL A, Bapedal dan PSLH UNSYIAH
Banda Aceh
1994
‐‐
Penataran Hukum Lingkungan, UNAIR
Surabaya
1995
‐‐
Universitas Sumatera Utara
6
Workshop dan Seminar Hasil Penelitian Hukum se PTN Indonesia Bagian Barat
Lampung
1995
7.
Penataran Sosiologi Hukum, UI
Jakarta
1996
‐‐
8.
Penataran Antopologi Hukum dan Metode Penelitian Hukum, UI
Jakarta
1997
‐‐
Fakultas Ekonomi Universitas
Banda Aceh
Muhammadiyah Aceh
TOT Kewirausahaan, UNRI
Riau
9.
10.
2003
Sarjana Ekonomi
1999
11.
TOT Hak Asasi Manusia, The Asia Foundation
Banda Aceh
1999
12.
Workshop on Strategic Planning for
Bandung
2000
Medan
2001
NGO, The Asia Foundation 13.
Program Doktor Ilmu Hukum Univ. Sumatera Utara
14.
Training of Gender Budget Analisys, MiSPI
Banda Aceh
2002
15.
Pelatihan Konsultan Hukum Perbankkan, Dekopin
Bogor
2002
16.
Lokakarya I dan II Penilaian Parti‐
Banda Aceh
2002
Sipatif Tata pemerintahan Kota Banda Aceh, Partnership
Workshop Mencari Format Ulama
Medan
2002
Jakarta
2003
17.
Perempuan, MiSPI 18.
Simposium Pemilu, Multikultur, dan Otonomi Daerah. Yayasan SET
Universitas Sumatera Utara
19.
Seminar dan Lokakarya Nasional Pekaderan Pemuda Muhammadiyah,
Yogyakarta
2004
DPP PM 20.
Tanwir Pemuda Muhammdiyah dan Seminar Nasional Kepemudaan, DPP PM
Banjarmasin
2004
21.
Lokakarya Aspek‐aspek Hukum yang Menghambat Kemajuan Koperasi, Dekopin
Bogor
2004
22.
Telaah Substantif terhadap Qanun berkaitan dgn Lingkungan Hidup, WWF Indonesia
Bogor
2004
23.
International Aceh of Youth Conference, WAA
Bekasi
2005
24.
Seminar Pemuda Menghadapi Otonomi Daerah, DPP PM
Samarinda
2006
25.
Temu Wicara Mahkamah Konstitusi, Golkar – MK
Jakarta
2007
26.
Training Puskopdit, GTZ Jerman
Bandung
2007
27. Legal drafting Training, DPRA – UI
Jakarta
2007
28.
Pengelolaan Hutan oleh Masyarakat Adat, FFI
Bogor
2009
29
Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara
Medan
2009
Doktor
13. Penelitian/Makalah
Universitas Sumatera Utara
No.
Tahun
Judul
Sumber Biaya
1
1987
Pentingnya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Terhadap Proyek Pembangunan (Studi Terhadap Proyek Pengaturan dan Pengamanan Sungai Krueng Aceh), Skripsi FH Unsyiah.
BNI 1946
2
1990
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Berdasarkan UU No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha
Mandiri
3
1991
Komunikasi Hukum dan Perilaku Individu dalam SUPERSEMAR Penyelenggaraan Kebersihan di Kotamadya Surabaya, & Malem Putra Tesis MS Unair
4
1993
Keberadaan Pers Sebagai Sarana Kontrol Sosial.
OPF
5
1993
Dampak PAD terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah di Prov. Daerah Istimewa Aceh
Dikti
6
1994
Sikap dan Perilaku Hukum Masyarakat Aceh Barat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Aceh Barat.
OPF
7
1994
Implementasi UU No. 5 Tahun 1979 dan Dampaknya Terhadap Partisipasi Masyarakat Desa di Aceh.
DEPDAGRI
8
1995
Penyelenggaraan Lembaga Pemerintah Desa di Kec. Blang Mangat Lhokseumawe.
DPP
9
1995
Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Benda Cagar Budaya di Kotamadya Banda Aceh dan Kab. Aceh Besar.
OPF
10
1995
Perjanjian Gala Tanah Menurut Hukum Adat Aceh (Penelitian di Kec. Sakti, Pidie).
DPP
11
1996
OPF
12
1997
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketidak-Patuhan Hukum Pengemudi Labi-labi di Wilayah Hukum Polres Aceh Besar. Pembinaan Masyarakat dalam Pembangunan Kehutanan Studi Kasus Terhadap Program HPH Bina Desa PT Aceh Inti Timber di Kec. Krueng Sabee Aceh Barat.
13
1997
Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Proyek Pembangunan Tanggul Pengamanan Sungai Tamiang
DIKTI
DPP
Universitas Sumatera Utara
Kecamatan Bendahara Aceh Timur. 14
1998
Pola Pemilikan Tanah Pertanian Secara Absentee di Kabupaten Aceh Besar Oleh Pengusaha‐pengusaha Kodya Banda Aceh.
DIKS
15
1998
Studi Kelayakan Breeding and Fattening Center di Aceh Utara
MOBIL OIL
16
1998
Etika Profesi Pengacara/Advokat
PJK
17
1998
Izin Usaha dan Koperasi
PJK
18
1999
Tanggungjawab Dokter dalam Perjanjian Terapi
19
1999
Studi Kebutuhan SDM di Aceh Menghadapi Era Globalisasi
BAPPEDA
20
2000
Dampak Perampingan PT. Arun NGL Co. terhadap Kegiatan Ekonomi dan Kemasyarakatan di Kabupaten Aceh Utara
PT. ARUN
21
2001
Hak Asasi Manusia Masyarakat Adat
22
2001
Peran Aparat dalam Upaya Penegakan Hukum Kehutanan (sumbang pikir untuk memberantas Illegal Loging
22
2002
Penguasaan Hutan Adat Oleh Masyarakat Hukum Adat
RUTIN
PWPM NAD WALHI
USU
(Studi Terhadap Upaya Konservasi Hutan berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan di Kabupaten Aceh Besar) draft disertasi 23
2002
Pengelolaan Bisnis PDAM Tirta Daroy
PATNERSHIP
Kota Banda Aceh 24
2002
Urgensi Refleksi Asas‐Asas Hukum Adat dalam Penataan Sistem Hukum Nasional Indonesia
MANDIRI
25
2002
Hakikat Keadilan di Dalam Hukum
MANDIRI
26
2003
Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum
27
2003
Point Issu Bekerjanya Hukum di Nanggroe Aceh
KOPERTIS I DPP GOLKAR
Universitas Sumatera Utara
Darussalam 28
2003
Dewan Perwakilan Daerah yang Akan Datang
MANDIRI
29
2003
Pokok‐Pokok Pikiran terhadap Rancangan Qanun
PUSHAM
Kepolisian di Nanggroe Aceh Daraussalam 30
2003
Regional Public Expenditure Review (RPER) for Aceh, Special Otonomi. (Aspek Hukum dan Kerangka kerja kelembagaan NAD)
WORLD BANK
31
2003
Pemilu dan Pemilihan Langsung Kepala Daerah di Nanggroe Aceh Darussalam
SET
32
2003
Prospek Pembuatan Undang‐undang Kepemudaan atau Qanun Kepemudaan bagi Pembinaan dan Pemberdayaan Generasi Muda
DISPORA
33
2003
HAM dalam Islam, DUHAM dan Legislasi Nasional
MANDIRI
34
2003
Parameter Membedah Kinerja DPRD
UNIMA
35
2004
Analisis Hukum terhadap Kinerja DPRD
PKS NAD
36
2004
Aspek Hukum dan Regulasi tentang Pinjaman Daerah
37
2004
Pemilu Menuju Tata Pemerintahan Yang Baik
IESP UNSYIAH MiSPI
38
2004
Instrumen Perundang‐undangan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Kelautan
PS KELAUTAN UNSYIAH
39
2004
Urgensinya Qanun tentang Badan Pemeriksa dan Pengawasan Keuangan Daerah; sebagai instrumen juridis memprevensi budaya korupsi
LSM SoRAK
40
2004
Naskah Akademik Draft Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Daruussalam tentang Perkebunan.
WWF
41
2004
Naskah Akademik Draft Qanun Prov. NAD tentang Penataan Lahan.
WWF
42
2004
Pokok‐Pokok Pikiran untuk Memajukan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Sabang
LPHI
Universitas Sumatera Utara
43
2005
Panduan Kebijakan Rekontruksi Hijau (anggota tim)
WWF
44
2006
Naskah Akademik Draft Qanun Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan
BRR
45
2007
Modul Legislasi, Panduan Tugas Anggota DPRD
Kemitraan
46
2007
Manajemen Kepemimpinan Lembaga Adat Uteun
aRI‐BRR
di Aceh 47
2008
Pengaturan Kehutanan dalam UUPA
BRR kehutanan
48
2008
HUTAN ADAT dan ADAT HUTAN
BRR Kehutanan
49
2008
Sistem Hukum Pengelolaan Pesisir dan Kelautan
50
2008
Naskah Akademik Rancangan Qanun Pengelolaan Sumberdaya Alam
ADB
51
2008
Pentingnya Peranserta Masyarakat Dalam Proses Penyusunan Kebijakan Publik
IDLO
52
2008
Adat Pelestarian Hutan Aceh
AJRC
53
2008
Studi dan Evalusi terhadap Perda dan Qanun Aceh sejak tahun 2000 – 2006
DPRA
54
2009
Keterpaduan Hukum Islam dan Hukum Adat
ACE‐MAA
55
2009
Gampong sebagai Basis Perdamaian di Aceh
JAPPP‐BRA
56
2009
Mukim sebagai Pengembang Hukum Adat Aceh
JKMA‐GenAssist
57
2009
Aspek Legal Penguasaan Hutan oleh Mukim di Aceh
FFI – LATIN Bogor
58
2009
REDD dan Hak Masyarakat Adat di Aceh
IDLO
59
2009
Analisis Legal Investasi Hijau bidang Perikanan di Provinsi Aceh
WWF
60
2009
Peran Tokoh Nonformal Dalam Mensukseskan Pemilihan Presiden 2009 di Aceh
IODAS
61
2009
Dasar Hukum dan Hak Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam di Aceh
FFI
Kuala – WWF Aceh
Universitas Sumatera Utara
62
2009
Perencanaan Pemerintahan Mukim dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam
GreenACEH
63
2009
Aspek Hukum Pemerintahan Gampong
64
2009
Kekuasaan atas Pengelolaan Hutan oleh Mukim
FFI ‐ GreenACEH
65
2009
Aspek Hukum Narkoba dan Miras
Kesbanglinmas di Bireun
66
2009
Studi Nilai Konservasi Tinggi 5‐6 Pabrik Semen PT SAI di Mukim Lhoknga Aceh Besar
67
2009
Haria Peukan dalam UUPA dan Qanun Aceh, makalah disampaikan pada Bahan Pelatihan Pemberdayaan Kelembagaan Adat, 9‐10 November 2009, di Hotel Rasamala Indah, Banda Aceh.
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Aceh
68
2009
Eksistensi Perempuan Aceh dalam Pembangunan, makalah disampaikan pada Seminar Komposisi Parlemen Perempuan dalam Legislatif, 14 Nov 2009.
ADEKSI
PUGAR
WWF
Banda Aceh
69
2009
Kewenangan Mukim dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam, bahan Pelatihan Fasilitator Perencanaan Mukim, 19 Nov 2009
FFI
70
2009
Peran Lembaga Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam, Bahan Workshop Aparatur Gampong Mukim Lampageu Peukan Bada Aceh Besar, dilaksanakan oleh Yayasan Lamjabat, 23 November 2009.
Yys Lamjabat
71
2009
Tata Cara Pembentukan Qanun, bahan untuk Pelatihan Legal Drafting, PB HAM – Konrad Adenauer Stiftung, Lhokseumawe, 6‐8 Desember 2009
PB HAM – KAS
72
2009
Aspek Hukum Pengelolaan Keuangan Aceh, bahan Lokakarya Peningkatan Akuntabilitas Publik, Lhokseumawe, 15 Desember 2009
DPRK Aceh Utara
14. Publikasi Ilmiah dan Ilmiah Populer
Universitas Sumatera Utara
1.
Hukum dan Kebijaksanaan Pembangunan Industri Berwawasan Lingkungan, LENTERA, No.2/Th.I, 1993, ICMI Aceh.
2.
Perjanjian Gala Tanah Menurut Hukum Adat Aceh, PANCA No.31/Th.VI, 1995, Kanwil Transmigrasi, D.I. Aceh .
3.
Hakikat Keadilan di Dalam Hukum, KANUN, No.6/ Th.III, 1993, FH Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.
4.
Kebijaksanaan Pemerintah di Bidang Penanaman Modal Asing Dalam Usaha Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi (Kajian Juridis Historis), KANUN No.5/ Th.III, 1993, FH Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh .
5.
Sikap dan Perilaku Hukum Masyarakat Aceh Barat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan, DINAMIKA No.3/Th.III, 1993, BKS PTN Indonnesia Barat, FH USU, Medan.
6.
Perlindungan Sumber Kekayaan Laut dengan Memanfaatkan Asas Strict Liability, KANUN No.4/Th.IV, 1993, FH Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.
7.
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kecamatan Blang Mangat Kota Administratif Lhokseumawe, KANUN, No.11 Th.V/1995, FH Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.
8.
Pengaturan dan Penerapan Pajak Lingkungan di Indonesia, TRISAKTI, No.22/ Th.XXI, 1996, FH Universitas Trisakti, Jakarta.
9.
Esensi Birokrasi Manajemen Modern dan Peranan Hukum, Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, No.18 Th. 1998/1999, BAPPEDA D.I.Aceh.
10.
Faktor‐faktor Yang Mempengaruhi Ketidakpatuhan Pengemudi Labi‐labi pada Hukum Lalulintas, KANUN, No.21/Th.VIII, 1998, FH Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.
11.
Bisnis Waralaba: Aspek Hukum dan Sosial, MENTARI No.2/Th.II, 1999, Universitas Muhammadiyah, D.I.Aceh.
12.
Pola Pemilikan Tanah Pertanian Secara Absentee di Kabupaten Aceh Besar oleh Pengusaha‐pengusaha Kotamdya Banda Aceh, MON MATA, No.36/Th.1999, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh .
13.
Analisis Akuntabilitas Bantuan Desa (Hasil Penelitian di Kecamatan Sakti Pidie), KANUN No. 23 /Th IX , 1999, Jurnal Ilmu Hukum FH Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.
14.
Euthanasia dan Hak Untuk Mati di Indonesia, MENTARI No. 5/Th III, 2000, Universitas Muhammadiyah, D.I. Aceh
Universitas Sumatera Utara
15.
DAMAI BERSAMA ISLAM, Buku, diterbitkan oleh PW Pemuda Muhammadiyah NAD dan The Asia Foundation Jakarta, 2001.
16. Tanggung Jawab Dokter Dalam Perjanjian Terapi, KANUN No. 30/Th XI , 2001, Jurnal Ilmu Hukum FH Unsyiah, Banda Aceh . 17.
Melalui Paradigma Baru Pendidikan Kita Tingkatkan Kepedulian Universitas Syiah Kuala pada masyarakat, (Editor), Prosiding Seminar memperingati Dies Natalis Unsyiah ke 40, 2001.
18. Bahasa Aceh dalam SMS, Kontras No.190 Tahun.V.15‐21 Mei 2002 19.
Mengkritisi Anggaran DPRD Banda Aceh, Opini Serambi.Selasa,7 Mei 2002
20.
Dosen Unsyiah, Bermulut Besarkah? Opini Serambi, Selasa, 22 Januari 2002.
21.
Membanjirkan Dana Banjir, Opini Serambi,Selasa 19 Maret 2002.
22.
Tanggung Jawab Dokter dalam Perjanjian Terapi,Warta Unsyiah Ed.64‐65 Thn. Ke‐ 15.Desember 2001‐Januari 2002.
23.
Syariat Islam dan Non – Muslim, KONTRAS No.182 Thn V 20 Maret‐26 Maret 2002.
24. Kembali, Penegakan Hukum Diperbincangkan Akademisi, WARTA . UNSYIAH.EDISI 67‐ 68 Mei‐Juni 2002 . 25.
Menyoal Jabatan Wakil Rakyat, Serambi, 31 Januari 2002.
26. Ketidakpatuhan Hukum Wakil Rakyat, Serambi, Selasa 21 Mei 2002. 27. 28. 29.
Upaya Menegakkan Hukum Kehutanan di NAD, Serambi,.Minggu 10 Maret 2002. Menyelamatkan Masyarakat Adat, KUTARAJA No 42‐Thn‐1.Minggu 11‐7 April 2002. Perlunya Sosialisasi Rancangan Qanun, KONTRAS No. 195/Th V, 19‐25 Juni 2002.
30.
Merancang Qanun yang Adil, Serambi, Senin 25 Februari 2002.
31.
Usulan Aceh Menuju Aceh Damai, Serambi, Selasa 5 Februari 2002.
32.
Para Wakil, Bersatulah Untuk Rakyat, Serambi, 25 April 2002.
33.
Kiat Memilih Wakil Rakyat, Serambi, 1 April 2002.
34.
Pilsung, Aspek Politis dan Juridis, Serambi, Sabtu 21 Des 2002.
35.
Gubernur, Berantaslah KKN, Serambi, Sabtu 20 April 2002.
Universitas Sumatera Utara
36.
Kalau Main Keras Tidak Akan Laku, ACEH TRIBUNE.No.11,1 Mei 2002.
37.
Surat Lamaran Kerja, WARTA UNSYIAH, Ed 67‐68 Th XV, Mei‐Juni 2002.
38.
Pilsung, Aspek Politis dan Juridis, Serambi, Sabtu, 21 Desember 2002
39.
Paramenter Kinerja DPRD, Serambi, Minggu 5 Januari 2003.
40.
Menyoal Idiologi dan Konstitusi Kita, Serambi, Senin 3 Februari 2003.
41.
DPR: Mendominasi Kekuasaan Negara, Serambi, Sabtu 15 Februari 2003
42.
Waralaba: Distributor Budaya Global, Serambi, Selasa 18 Februari 2003.
43.
Korupsi, Penyakit Pemerintah Kita, Serambi, Kamis 6 Maret 2003.
44.
Dewan Perwakilan Daerah Masa Datang, Serambi, , 7 April 2003.
45.
Utoh syeh dan Pangdam (mulai soal KKN sampai listrik), Serambi, Senin 26 Mei 2003.
46.
Amnesti, Abolisi, Grasi, dan Rehabitasi, Serambi, Senin, 7 Juli 2003
47.
Badan Pemeriksa Keuangan yang Islami, Serambi, Sabtu 26 Juli 2003.
48.
GOLKAR; Riwayatmu di Era Reformasi, Opini, SULUH Beringin, Edisi No. 12 Tahun I/Agustus 2003.
49.
AMDAL, Kebijakan, Pengaturan dan Peran Serta Masyarakat, Jurnal Ilmu Hukum KANUN, No. 36 Th XIII Agustus 2003, FH Unsyiah Banda Aceh
50.
Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD, Serambi, Kamis, 21 Agustus 2003.
51.
Tentang Rancangan Qanun Kepolisian, Serambi, Selasa, 2 September 2003.
52.
Aspek Hukum LPJ Gubernur , Serambi, Selasa, 23 September 2003.
53.
Aspek Hukum tentang DPD, Serambi, Rabu 22 Oktober 2003
54.
Pemilu dan Darurat Militer, Serambi, Sabtu 6 Desember 2003
55.
Pemilu dan Pemerintahan yang Baik, Serambi, Sabtu 13 Maret 2004
56.
Pengelolaan Uang Daerah, Serambi, Selasa, 6 April 2004
57.
Pelajaran Hukum dari Padang, Serambi, Rabu, 26 Mei 2004
58.
Namaku Ladia Galaska, Serambi, Rabu, 16 Juni 2004
Universitas Sumatera Utara
59.
Wakil Rakyat, Serambi, Sabtu, 10 Juli 2004
60.
Aspek Hukum Pemberhentian Gubernur, Serambi, Sabtu, 31 Juli 2004
61.
Tentang Opini Miring, Serambi, Rabu, 11 Agustus 2004.
62.
Kajati dan Kasus Dewan Kota, Serambi, Senin 23 Agustus 2004
63.
Aspek Hukum Pengusahaan Sabang, Serambi, Selasa 28 Sept 2004
64.
Cacat Hukum Gaji Dewan Kita, KONTRAS,No. 319 Tahun V. 20 Nov 2004
65.
Pemerintahan Mukim, Serambi, Minggu 28 November 2004
66.
Kiat Memajukan Kawasan Sabang, Serambi, Kamis 9 Desember 2004.
67.
Cara Merancang Qanun yang Baik, Tabloid Modus, No.46/ThIV/13 Maret 2007
68.
Catatan Raqan Pemerintahan Mukim, Tabloid MODUS, No. 47/Th IV/25 Maret 2007
69.
BRR dan Permasalahannya, Tabloid Modus, No. 50/Th.IV/15 April 2007
70.
Pers : Antara Idealias dan Bisnis, Tabloid Modus, No.2/Th.V/29 April 2007
71.
Pentingnya Qanun Perkebunan, Harian Serambi, Sabtu 28 April 2007.
72.
Bolehkah Aceh Damai?, Harian Serambi, Rabu 30 Mei 2007.
73.
Menyoal Kebijakan Gubernur, Harian Serambi, Sabtu, 23 Juni 2007.
74
Aspek Hukum Pinjaman Luar Negeri, Harian Serambi, Senin, 9 Juli 2007.
75.
Aspek Hukum Partai GAM, Harian Serambi, Rabu, 25 Juli 2007.
76.
Hukum Pelantikan Bupati, Harian Serambi, Selasa, 28 Agustus 2007.
77.
Tanoh Hak Ulayat, Harian ACEH, Sabtu, 29 September 2007.
78. DPRA dan PROLEGA,Modus Aceh, No. 34/Th V/Minggu III, Des. 2007 79. Aturan Lambang Daerah, MODUS ACEH No.44/Th V, Minggu III, Feb. 2008. 80. Pengaturan Kehutanan menurut UUPA, Modus Aceh, No.47/Th.V Minggu II, Maret 2008. 81. Reintegrasi dan Rekonsiliasi Damai, Modus Aceh, No.49/Th.V Minggu IV, Maret 2008.
Universitas Sumatera Utara
82. Perempuan Aceh dalam UUPA, Majalah Suara An‐Nisa, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPPA), Prov NAD, Edisi Maret 2008. 83. Hutan Adat di Aceh, Majalah JEUMALA, MAA Prov NAD, No 25 Jan‐Maret 2008 84. Hutan Adat Aceh, Harian Serambi, Sabtu, 12 April 2008 85. Perempuan Dalam UUPA, Serambi, Rabu, 23 April 2008 86. Adat Aceh tentang Hutan, Majalah JEUMALA, MAA Prov NAD, No. 26. April Juni 2008. 87. BLT, Program Mengemiskan Bangsa, Serambi, Sabtu, 24 Mei 2008. 88. Adat Hutan Aceh, Serambi, Senin, 2 Juni 2008 89. Adat Hutan Aceh, www. aceh‐institute.org, Senin, 2 Juni 2008. 90. Putro Phang dan DPRA, Rabu, Serambi, 25 Juni 2008. 91. Perempuan Aceh dan Peluang Politik 2009, www.aceh.institute.org, 1 Juli 2008. 92. Parlok Aceh Harus Nasionalis, Serambi Indonesia, Sabtu 26 Juli 2008. 93. Aspek Hukum Panwaslu Aceh, www.ajrc‐aceh.org, 23 September 2008. 94. Islam dan Aktualisasi kekuasaan, www.ajrc‐aceh.org, 26 September 2008. 95. Panwas Independen, Mengapa Tidak? Harian Serambi, Kamis, 23 Oktober 2008 96. Aceh Green, apa itu? Harian Serambi, Sabtu, 1 Nopember 2008. 97. Hak Demonstrasi dalam UUPA, Harian Serambi, Rabu, 17 Desember 2008. 98. Keperpaduan Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Pelaksanaannya pada Masyarakat Aceh, www.ajrc‐aceh.org, senin, 19 Januari 2009. 99. Penyelesaian Sengketa Secara Adat Aceh,telaahan berdasarkan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008, www.ajrc‐aceh.org, Kamis, 5 Februari 2009. 100 Undang‐Undang Pemerintahan Aceh dan Aceh Damai, adventorial, Harian Serambi Indonesia, Rabu, 24 Februari 2009. 101 Mukim sebagai Pengembang Hukum Adat Aceh, www.ajrc‐aceh.org, 12 Februari 2009.
Universitas Sumatera Utara
102 Aspek Legal Penguasaan Hutan oleh Mukim di Aceh, www.ajrc‐aceh.org, 27 April 2009 103 UUPA dan Perkara Adat, www.arf.or.id, dan newsletter ARF, ed. III, Th 2009. 104 Proyek Pengurangan Emisi dari Deforestrasi dan Degradasi Hutan (REDD) dalam kaitannya dengan Hak Masyarakat Hukum Adat di Aceh, www.ajrc‐aceh.org, 25 Mei 2009.
105 UUPA dan Dana Gampong, adventorial, Harian Serambi Indonesia, Jumat, 29 Mei 2009 106 UUPA dan Qanun Investasi, www.acehrecoveryforum.org., 6 Juni 2009. Harian Serambi Indonesia, Senin 6 Juli 2009.
107 UUPA dan Pemerintahan Mukim, Harian Serambi Indonesia, Selasa 28 Juli 2009. 108 UUPA dan Lembaga Adat Aceh, www.acehrecoveryforum dan Harian Aceh, 23 September 2009.
109 Menyorot Qanun Jinayat, Harian Serambi Indonesia, Sabtu, 3 Oktober 2009. 110 Aspek Hukum Ketenagalistrikan (menyambut lahirnya UU 30/2009), Harian Serambi Indonesia, Sabtu, 31 Oktober 2009.
111 Aspek Hukum Tatib DPRA, opini Harian Serambi, Selasa 10 November 2009. 112 Haria Peukan dalam UUPA dan Qanun, www.acehinstitute.org, 12 November 2009. 113 Buruknya Wibawa Hukum, Harian Serambi, 7 Januari 2010.
15. Keluarga NO
NAMA
STATUS
TANGGAL LAHIR
PEKERJAAN
1
Hj. Suwarni Rono Atmodjo
istri
5 Juni 1967
Wiraswasta
2
Danil Akbar Taqwadin
anak
8 April 1989
Mhs UUM Malaysia
Universitas Sumatera Utara
3
Abda Syakura Taqwadin
anak
7 Agustus 2000 SDN 16 Banda Aceh
4
Rizal Oliya Taqwadin
anak
12 April 2003
SDN
16. Riwayat Pekerjaan No
Lembaga
Jabatan
1
FH Unsyiah
Dosen Tetap
1987 – skrg
2
FH Univ. Jabal Ghafur Sigli
Dosen Luar Biasa
1988 – 2000
3
FH Univ. Muhammadiyah Aceh
Dosen Luar Biasa
1989 – skrg
4
FE Univ. Serambi Mekah
Dosen Luar Biasa
1997 – 2000
5
FH Unsyiah
Sek Bag Ilmu Hukum
1994 – 2000
6
Koperasi Reusam FH Unsyiah
Sekretaris
1994 – 1998
7
Pusat Jasa Ketenagakerjaan Unsyiah
Ketua Bidang
1997 – 2001
8
Fak. Syariah IAIN Ar Raniry
Dosen Luar Biasa
2003 – 2005
9
World Wide Fund (WWF) Indonesia
Konsultan untuk Program Aceh
2004 – 2005
10
Klinik Keliling Pemuda Muhammadiyah
Koordinator Provinsi
2005 – 2006
11
DPRD NAD
Tenaga Ahli
2005 – 2006
12
PEMDA NAD
Konseptor Pidato Gubernur
2005 – 2006
13
Baitul Qiradh Pemuda Muhammadiyah
Direktur
2005 – 2008
14.
DPRA (Panitia Legislasi)
Tenaga Ahli
2007 – 2009
15.
Pemda (Biro Hukum dan Humasy)
Tenaga Ahli
2007
16.
Kemitraan, Kantor Aceh
Tenaga Ahli
2007
17
Satker Tata Ruang, BRR
Tenaga Ahli
2007
Tahun
Universitas Sumatera Utara
18
Satker Kehutanan BRR
Tenaga Ahli
2008
19
WWF Indonesia
Konsultan utk Aceh
2008
20
ADB (Asia Development Bank)
Konsultan utk Raqan PSDA
2008
21
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Provinsi Aceh
Tenaga Ahli
22
Aceh Recovery Forum (ARF)
Program Manager
2008‐2009
2009
Kampanye UUPA
Banda Aceh, 31 Desember 2009
TAQWADDIN
Universitas Sumatera Utara
