DAFTAR PUSTAKA
A. Buku Adolf, Huala. Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional. Jakarta: Refika Aditama, 2007. -----------------. Hukum Perdagangan Internasional.Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2011. Amrial.Hukum Bisnis (Deregulasi Dan Joint venture di Indonesia teori dan Praktek). Jakarta: Djambatan, 1996. Asyahadie, Zaeni. Hukum Bisnis. Jakarta: Rajawali Pers, 2005. Budi Untung,
Hendrik.Hukum Investasi, cet. 1.Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
Djamal, Jusri. Aspek-aspek Hukum Penanaman Modal. Jakarta: BKPM, 1981. Fuady, Munir. Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis.Bandung : PT Citra Aditya Bakti,2002. ----------------. Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis). Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007. ----------------. Perlindungan Pemegang Saham Minoritas. Bandung: CV Utomo, 2005. Gautama, Sudargo.Kontrak Dagang Internasional.Bandung: Alumni Bandung, 1993. Harahap, M. Yahya. Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997. Harjono, K. Dhaniswara. Hukum Penanaman Modal. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007. Hartono, Sunarjati.Beberapa Masalah Transnasional Dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia. Jakarta: Binacipta, 1972. ---------------------. Masalah-masalah Dalam Joint Venture Antara Modal Asing dan Modal Indonesia. Bandung: Alumni, 1974. HS, Salim dan Budi Sutrisno. Hukum Investasi di Indonesia. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008.
Ibrahim. BUMN dan Kepentingan Umum. Jakarta: PT Citra Aditya, 1997. Ibrahim, Johannes. Hukum Organisasi Perusahaan. Bandung: PT Refika Aditama, 2006. Supancana, Ida Bagus Rahmadi. Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia. Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 2006. Ilmar, Aminuddin. 2010.
Hukum Penanaman Modal di Indonesia. Jakarta: Kencana,
Kairupan, David. Aspek Hukum Penanaman Modal Asing Di Indonesia. Jakarta: PT. Kencana Prenanda Media Group, 2013. Khairandy, Ridwan. Nandang Sutrisno dan Jawahir Tontowi. Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia. Yogyakarta: Gama Media, 1999. -----------------------. Kompetensi Absolut Dalam Penyelesaian Sengketa di Perusahaan Joint Venture, Volume 26, No. 4, 2007. Kurniawan. Hukum Perusahaan “Karateristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Todak Berbadan Hukum Di Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing, 2014. Lalive, Pierre,International Trade Center Incorporated Joint venture Model Agreement, Geneva, UNCTAD/WTO, 2005. Masterplan Reformasi BUMN. Kantor Menteri Negara Pendayagunaan BUMN/Badan Pengelola BUMN. Jakarta, 1999. Muhammad, Abdulkadir. Hukum Perusahaan Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010. Mulhadi. Hukum Perusahaan “Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010. Nasution, Asmin. Transparansi dalam Penanaman Modal.Medan: Pustaka Bangsa Press,2008. Pieris, John & Nizam Jim, Etika Bisnis & Good Corporate Governance.Jakarta: Pelangi Cendekia, 2007. Pramono, Nindyo. Hukum Komersial. Jakarta: Universitas Terbuka, 2008. Prasetya, Rudhi. Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
Priambodo, Dibyo Soemantri. Refleksi BUMN 1993-2005. Yogyakarta: Media Pressindo,2004. Radjagukguk, Erman. Hukum Investasi Di Indonesia.Jakarta: FH UI, 1995. Raharjo, Handri. Hukum Perusahaan “Step By Step Prosedur Pendirian Perusahaan”. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2013. Rakhmawati, Rosyidah. Hukum Penanaman Modal di Indonesia Dalam Menghadapi Era Globalisasi.Malang : Bayumedia, Publishing, 2003. Rokhmatussa’dyah, ana dan Suratman.Hukum ModalMalang:Sinar Grafika, 2009.
Investasi
dan
Pasar
Sihombing, Jonker. Hukum Penanaman Modal di Indonesia. Bandung: P.T. Alumni, 2009. Siregar, Mahmul. Hukum Investasi(Bahan Kuliah), Medan, 27 Januari 2009. Soebakti. Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermosa cetakam, 1976. Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Press, 1986. Sumantoro. Aspek-aspek Pengembangan Dunia Usaha Indonesia. Bandung: Bina Cipta, 1977. Sutantya, R.T .R. Hadikusuma. Pengertian Pokok Hukum Perusahaan dan Bentuk-Bentuk Perusahaan Yang Berlaku Di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1966. Tambunan, Tulus. Kendala Perizinan Dalam Kegiatan Penanaman Modal Di Indonesia Dan Upaya Perbaikan Yang Perlu Dilakukan Pemerintah,Volume 26, No.4, Tahun 2007. Widjaja, Gunawan. 150 Tanya Jawab Tentang Perseroan Terbatas. Jakarta : Forum Sahabat, 2008. Widyastoro, Ridwan.Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Permasalahannya, ”Arbitrase Internasional Sebagai Salah Satu Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional. Jakarta: Watampone Press, 2003. Wijaya, Amin. Komite Audit (Audit Committee). Jakarta: Harvarindo, 2003. Wijaya, Gunawan dan Ahmad Yani. Hukum Arbitrase. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
-----------------------------------------------. Grafindo Persada, 2003.
Perseroan
Terbatas.
Jakarta:
Raja
Wilamarta, Mishardi. HakPemegang Saham Minoritas Dalam Rangka Good Corporate Governance. Jakarta: Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002.
B. Peraturan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan
Tentang
Republik Indonesia.Undang-Undang PenanamanModal
Tentang
Nomor
25
Tahun
2007
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1993 Tentang Pemilikan Saham Perusahaan Penanaman Modal Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Republik Indonesia. Instruksi Presidium Kabinet RI Nomor 36/U/IN/1967 Republik Indonesia. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-117/M-MBU/2002 Tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Republik Indonesia. Peraturan Menteri Nomor PER.02/MEN/III/2008 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 144/PMK.06/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengambilalihan PT Indonesia Asahan Aluminium Dalam Rangka Penyelesaian Pengakhiran Perjanjian Induk
Antara Pemerintah Republik Indonesia Dengan Para Penanam Modal Untuk Proyek Pembangkit Listrik Dan Aluminium Asahan Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2014 tentang Penetapan PT. Indonesia Asahan Aluminium Sebagai Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Indonesia Asahan Aluminium Republik Indonesia. Perjanjian Induk (Master Of Agreement) Pemerintah Republik Indonesia dan Para Penanam Modal
Antara
C. Website www.legalitas.com (diakses tanggal 15 April 2015) www.strategi_bisnis.blogspot.com (diakses tanggal 15 April 2015) http://www.inalum.co.id/article/sejarah-singkat.html 2015)
(diakses tanggal 16 April
http://www.bkpmd.go.id/ (diakses pada tanggal 10 Mei 2015) Emmet
Scully,”Shareholders Agreement: A Practical Analysis”, http://www.dunde.ac.ukl/cepmlp/journal/htm/vol.1 /artickle-5.html (diakses tanggal 20 Mei 2015)
http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/(diakses tanggal 2 Juni 2015) http://ananda-widyas.blogspot.com/2014/03/djkn-proses-pengambilalihan-ptinalum.html(diakses tanggal 10 Juli 2015) http://m.kaskus.co.id/thread/5268e09d0d8b466c03000002/inalum-menjadi-milikindonesia(diakses tanggal 10 Juli 2015) http://www.antaranews.com/berita/403166/dahlan-harga-saham-inalumterkendala-skema-pengambilalihan(diakses tanggal 10 Juli 2015) http://bem.feb.ugm.ac.id/nasionalisasi-pt-inalum-oleh-pemerintah-indonesia/ (diakses tanggal 11 Juli 2015)
