DAFTAR PUSTAKA A. Buku-buku Abdulkadir Muhammad (a), 2010, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti. --------------------------- (b), 2006, Etika Profesi Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung Agussalim Andi Gadjong, 2007, Pemerintahan Daerah Kajian Politik Hukum, Bogor Ghalia Indonesia. Busyra Azheri, 2011, Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary Raja Grafindo Perss, Jakarta. Endang Purwaningsih, 2014, Pelanggaran Hukum oleh Notaris di wilayah Provinsi Banten dan Penegakan Hukumnya, Hasil Penelitian Fakultas Hukum Universitas YARSI, Jakarta. G..H.S. Lumban Tobing, 1999, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta. 2003, Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum Center for Documentation Studies of Business Law, Yogyakarta, hlm. 46. Dan dalam buku Abdul Ghofur Anshori, 2009, Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan etika, UII Press, Yogyakarta. Habib Adjie (a), 2009, Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Refika Aditama, Bandung. ---------------- (b), 2009, Sanksi Perdata dan Administrative terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik, Bandung, Refika Aditama. ---------------- (c), 2009, Meneropong
Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia
(Kumpulan Tulisan tentang Notaris dan PPAT, Citra Aditya Bakti, Bandung. ---------------- (d) 2010, Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, Refika Aditama Bandung. Heo Huijbers, 1982, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah, Yogyakarta, Kasius. Hans Kelsen (a), 2007, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of
law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Drskriptif Empirik, BEE Media Indonesia, Jakarta. --------------- (b) 2006, sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, Teori Hukum Murni Nuansa & Nusa Media, Bandung. HR. Ridwan (a), 2006, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta. ------------------- (b), 2010, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 10 Herlien Budiono (a), 2013, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung. H. Salim dan H. Abdulah, 2007, Perancang Kontrak dan MOU, Sinar Grafika, Jakarta. Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jan Michael Otto, 2003, Kepastian Hukum di Negara Berkembang, Terjemahan Tristam Moeliono, Komisi Hukum Nasional Jakarta. Jimly Asshiddiqie: Dalam konsep Negara hukum, diidealkan bahwa yang harus menjadi panglima dalam seluruh dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik maupun ekonomi. Jimly Asshiddiqie, 2007, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta. Komar Andasamita, 1991, Peraturan Jabatan Kode Etik dan Asosiasi Notaris/Notariat, Cet. Ketiga INI, Bandung . Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2010, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Jakarta Lanny Kusumawati, 2006, Tanggung jawab Jabatan Notaris, Refika Aditama, Bandung. Mardalis, 2010, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, Cet 15, Bumi Aksara, Jakarta.
R. Soegondo Notodisoerjo, 1993, Hukum Notariat di Indonesia: Suatu Penjelasan,Ed.1, Cet 2, Raja Grafindo Persada, Jakarta. SF. Marbun, 1997, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia, Liberty, Yogyakarta. Soerjono Soekanto,1999, Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (suatu tinjauan secara sosiologis), cetakan keempat, Jakarta, Universitas Indonesia. Soejono Soekamto, 2010, Pengngantar Penelitian Hukum, Cetakan 3, Jakarta, Universitas Indonesia, UI-Press. Soekidjo Notoatmojo, 2010, Etika dan Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta. Sri Mamudji, 2005, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Badan Penerbit FakultasHukum Universitas Indonesia, Jakarta. Tan Thong Kie, 2007, Studi Notariat & Serba-serbi Praktek Notaris, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta. Tim Redaksi Tatanusa, 2014, Perpaduan Naskah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dengan Undang-Undang nomor 2 Tahun 2014, tatanusa Jakarta Prajudi Atmosudirjo, 1994, Hukum Administrasi Negara, Cetakan Kesepuluh, Ghalia Indonesia, Jakarta. Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta. Yuliandri, 2010, Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan, Cetakan 2, Raja Grafindo Persada, Jakarta Zainudin Ali, 2010, Metode Penelitian Hukum, Cetakan 2, Sinar Grafika, Jakarta.
B. Undang-Undang Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang No 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Peraturan Mentri Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 TH.2004 (Tata Cara Pengangkatan anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris). Peraturan Mentri Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Notaris . Keputusan Mentri Hukum dan HakAsasi Manusia Indonesia Nomor M.39 PW.07.10.TH.2004 (Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris Ikatan Notaris Indonesia, Kode Etik Hasil Kongres Ikatan Notaris Indonesia (INI), Bab I, Tanggal 27 Januari 2005, Bandung C. Makalah Ismansyah, 2015, Materi Pembekalan dan Penyegaraan Pengetahuan Kenotariatan dan Sosialisasi, Perlindungan Hukum Profesi Notaris, Ikatan Notaris indonesia, Pengurus Daerah Bukittinggi, tanggal 6-7 Februari. Pieter Latumeten, 2016, Majelis Kehormatan Notaris Sebagai Pilar Penegakan Hukum Pidana Terhadap Notaris, Seminar dan Upgrading Tata Cara Perpajakan bagi Notaris Tata Cara Online Tentang Perubahan PT, Yayasan, Perkumpulan dan Permasalahan Badan Hukum lainnya serta Langkah Solutif Permasalahan Kenotariatan.,Sabtu 05 Maret.
D. Majalah Lukito, 2010, Kantor Notaris Bukan Pabrik Akta, Majalah RENVOI, Majalah Berita Bulanan Notaris PPAT, Pertanahan & Hukum, No.06,90.XI Majalah Berita Bulanan Notaris/PPAT, RENVOI No.28/Th.III/September 2005, PT. Jurnal Renvoi Mediatama, Jakarta. Pimpinan Sidang MPPN, 2011, Akhir Tahun MPPN Putus Lima Perkara, Renvoi, Majalah Berita Bulanan Notaris, PPAT, Pertanahan & Hukum No./I./ 11 E. Tesis (Karya Ilmiah) Hanna Yustianna Yusuf, 2012, Pembacaan Akta oleh Notaris sebagai syarat otensitas akta, Tesis, Universitas Indonesia, Depok. Roserizal Gitri, 2015, Karya Ilmiah (tesis), Pemeriksaan Notaris di Kota Padang dalam penyidikan tindak pidana terkait dengan pemeriksaan akta setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi No.49/PUU-X/2012, Magister Konotariatan Universitas Andalas. Yuslim, 2014, Kewenangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Ringkasan Disertasi, Universitas Andalas, Padang. F. Wibe Site Kamus Besar Bahasa Indonesia, Online diakses tgl 31 des 2014 jam 9.00 Sarah Bouty, 2015, www. Academia.edu, Etika Profesi Analisa Kasus Kode Etik Notaris, 31 Des, Jam. 9.00. Jusuf Patrick (Jusuf Patrianto Tjahjono), 2016, Serba-Serbi Hukum Notaris, Kedudukan. Majelis Pengawas Notaris dalam sistem Hukum Indonesia, Diakses jam 12.24, kamis tanggal 21 Jan.
