DAFTAR PROGRAM LEGISLASI PERTANIAN TAHUN 2014 1. DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN No
JUDUL
1.
Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman
2.
Rancangan Keputusan Menteri Pertanian tentang Kelembagaan Benih
STATUS BARU
PERUBAHAN DARI
PELAKSANAAN DARI
-
Permentan Nomor 38 Tahun 2006
-
Kepmentan Nomor 46 Tahun 2001 dan Kepmentan Nomor 345 Tahun 2003
-
Peraturan Dirjen TP No 01/Kpts/ HK.310/C/1/ 2009 tentang Persyaratan dan Tata cara Sertifikasi Benih
Permentan No 02/Permentan/S R.120/1/2014 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina
-
Permentan No 02/Permentan/ SR.120/1/2014 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina
-
3.
4.
Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Persyaratan dan Tatacara Sertifikasi Benih Bina Tanaman Pangan, Yang di tandatangani Dirjen a/n Menteri, sebagai tindaklanjut Permentan No 2/Permentan/ SR.120/1/2014
Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Tatacara Pengawasan Peredaran Benih Bina Tanaman Pangan, Yang ditandatangani Dirjen a/n Menteri sebagai tindaklanjut Permentan No 02/Permentan SR.120/1/2014
TINGKAT PENGGARAPAN
-
INTERN -
BIRO HUKUM
-
KUMHAM -
INSTANSI TERKAIT/ ESELON I
TARGET PENYELE SAIAN
KET
Ditjen Tanaman Pangan, Litbang Pertanian, Setjen, BPSB, Produsen Benih, Badan Karantina
2014
Direktorat Perbeni han
Ditjen Perkebunan, Ditjen Hortikultura, Setjen, BPSB, BBI
2014
Direktorat Perbenihan
-
-
-
-
-
Ditjen Tanaman Pangan, Litbang 14 Pertanian, Setjen, BPSB, Produsen Benih
20
Direktorat Perbenihan
-
-
-
Ditjen Tanaman Pangan, Litbang 14 Pertanian, Setjen, BPSB, Produsen Benih,Badan Karantina
20
Direktorat Perbenihan
1
2.
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA No
JUDUL
MATERI POKOK
STATUS BARU
PERUBAHAN DARI
TINGKAT PENGGARAPAN PELAKSANAAN DARI
1.
Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Fasilitas dan Insentif Usaha Hortikultura
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura
2.
Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pembiayaan Hortikultura
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura
3.
Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Usaha Wisata Agro
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura
4.
Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Tatacara Uji Mutu dan Pendaftaran Sarana Hortikultura
5.
Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Jenis Tanaman
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura
6.
Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Usaha Budidaya Hortikultura
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura
7.
Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Bantuan Gagal Panen Akibat Bencana Yang Disebabkan oleh Perubahan Pola Iklim
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura
BIRO HUKUM
KUMHAM
TARGET PENYELE SAIAN 2014
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura
dan/atau Produk Hortikultura dan Pengeluaran dan/atau Pemasukannya dari dan ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia
INTERN
INSTANSI TERKAIT/ ESELON I
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2
KET
No
JUDUL
MATERI POKOK
STATUS BARU
PERUBAHAN DARI
TINGKAT PENGGARAPAN PELAKSANAAN DARI
INTERN
BIRO HUKUM
KUMHAM
INSTANSI TERKAIT/ ESELON I
TARGET PENYELE SAIAN
8.
Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Lembaga Pengembangan Hortikultura
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura
2014
9.
Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Persyaratan dan Tatacara Pengawasan Sarana Hortikultura
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura
2014
10.
Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Peran Serta Masyarakat
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura
11.
Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Kualifikasi Keahlian dan Kemampuan Tertentu di Bidang Hortikultura
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura
2014
12.
Rancangan Izin Menteri tentang Pemanfaatan Sumberdaya Genetik yang Terancam Punah
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura
2014
13.
Rancangan Revisi Keputusan Menteri Pertanian tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Ditjen Tanaman Pangan dan Ditjen Hortikultura
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/ 9/2006 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Ditjen Perkebunan, Ditjen Tanaman Pangan dan Ditjen Hortikultura
2014
2014
3
KET
3.
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN
No
1.
2.
JUDUL
MATERI POKOK
STATUS
TINGKAT PENGGARAPAN
BARU
PERUBAHAN DARI
PELAKSANAAN DARI
Revisi Undang-Undang Perencanaan, Nomor 18 Tahun 2004 penggunaan tanah, tentang Perkebunan pemberdayaan dan pengelolaan usaha, pengolahan dan pemasaran hasil, penelitian dan pengembangan, pengembangan sumber daya manusia, pembiayaan dan pembinaan dan pengawasan usaha perkebunan
-
UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan
-
Rancangan Peraturan Jenis industri Pemerintah tentang pengolahan Penambahan atau perkebunan yang Pengurangan Jenis bersatu dengan usaha Usaha Industri budidaya perkebunan Pengolahan Hasil selain tebu, teh hitam, Perkebunan teh hijau dan ekstraksi kelapa sawit
-
-
UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan
Potensi, rancang bangun, pengusulan dan penetapan pengembangan kawasan agribisnis masyarakat perkebunan, pengembangan jejaring (networking), dan ketentuan lain yang menunjang pengembangan kawasan perkebunan
-
-
UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan
Peraturan Jaminan ketersediaan tentang bahan baku dalam dengan dan kaitannya
-
-
UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan
3.
Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kawasan Pengembangan Perkebunan
4.
Rancangan Pemerintah Pembinaan
TARGET PENYELE SAIAN
KET
Usulan inisiatif DPR, saat ini sedang disusun draft oleh DPR
INTERN
BIRO HUKUM
-
-
-
DPR-RI, Kemkum ham, Setneg, Kemdagri, Kemkeu, Kem Perindustria nKemdag, BHIP, Pelaku Usaha
2014
-
-
Kemkumha m, Setneg, Kemdagri, Kemkeu, Kem Perindustria nKemdag, BHIP, Pelaku Usaha
2014
-
-
Kemkumha m, Setneg, Kemdagri, Kemkeu, Kem. Perindustria n Kemdag, BHIP, Pelaku Usaha
2014
-
-
Kemkumha m, Setneg, Kemdagri,
2014
KUMHAM
INSTANSI TERKAIT/ ESELkON I
4
No
JUDUL
MATERI POKOK
STATUS BARU
Keterpaduan Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan Dengan Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan
kapasitas industri pengolahan hasil perkebunan, peningkatan nilai tambah, penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan pekebun, jenis dan perkebunan, dan sanksi administrasi bagi perusahaan perkebunan yang tidak melaksanakan kewajiban
5.
Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penghimpunan Dana Untuk Pengembangan Usaha Perkebunan
Penghimpunan dana bersumber Pemerintah, Provinsi, kabupaten/kota dan pelaku usaha perkebunan yang tujuannya untuk membiayai pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, penelitian dan pengembangan serta promosi perkebunan
6.
7.
PERUBAHAN DARI
TINGKAT PENGGARAPAN PELAKSANAAN DARI
-
-
UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan
Rancangan Peraturan Presiden/Menteri Pertanian tentang Penerapan, Pembinaan dan Pengawasan Mutu Produk dan Industri Pengolahan Hasil Perkebunan
-
-
UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan
Rancangan Peraturan Pedoman pendidikan Menteri Pertanian dan pelatihan, tentang Pedoman dan penyuluhan dan
-
-
UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan
INTERN
-
BIRO HUKUM
KUMHAM
INSTANSI TERKAIT/ ESELkON I
TARGET PENYELE SAIAN
KET
Konsep telah dikembalik an dari Sekretaris Jenderal Kementan ke Dirjen Perkebuna n untuk diperbaiki. Saat ini telah dikonsulta si kan ke Pelaku Usaha Perkebuna n
Kemkeu, Kem Perindustria nKemdag, BHIP, Dewan Komoditas, Perusahaan Perkebunan
-
Kemkumha m, Setneg, Kemdagri, Kemkeu, BHIP, Dewan Komoditas, Perusahaan Perkebunan
2014
-
-
Kemkumham Setneg, Kemdagri, Kemkeu, BHIP, Dewan Komoditas, Perusahaan Perkebunan
2014
-
-
BHIP, Badan SDM
2014
5
No
JUDUL
MATERI POKOK
STATUS BARU
PERUBAHAN DARI
TINGKAT PENGGARAPAN PELAKSANAAN DARI
Standar Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Penyuluhan Perkebunan
metode pengembangan lainnya yang meliputi standar, kurikulum, silabus, syarat dan prosedur penetapan sertifikasi dan akreditasi
8.
Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penyusunan dan Pengisian Buku Peta Batas dan Buku Spesifikasi WGPPPSL
Verifikasi dan validasi calon produk perkebunan spesifik lokasi yang dilindungi kelestariannya
-
-
PP No. 31 Tahun 2009 tentang Perlindungan WGPPPSL
9.
Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan Buku Peta Batas dan Buku Spesifikasi WGPPPSL
Perubahan tentang Buku Peta Batas dan Buku Spesifikasi WGPPPSL
-
-
PP No. 31 Tahun 2009 tentang Perlindungan WGPPPSL
10.
Rancangan Menteri tentang WGPPPSL
Peraturan Pembinaan yang Pertanian meliputi penyusunan Pembinaan Buku Peta Batas dan Buku Spesifikasi WGPPPSL, aksesibilitas ilmu pengetahuan, pendanaan, teknologi dan informasi
-
-
PP No. 31 Tahun 2009 tentang Perlindungan WGPPPSL
11.
Revisi Permentan Nomor 19/Permentan/OT.140/ 3/2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan
-
-
-
Sistem Perizinan dan Manajemen Perkebunan, Penerapan Pedoman Teknis Budidaya dan Pengolahan Kelapa Sawit, Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, Tanggung
INTERN
-
BIRO HUKUM
KUMHAM
INSTANSI TERKAIT/ ESELkON I
TARGET PENYELE SAIAN
-
-
BHIP, Kemkumha m
2014
-
-
BHIP, Kemkumha m
2014
-
-
BHIP, Kemkumha m
2014
-
-
BHIP, Komisi ISPO, Ditjen PPHP, Kemkumha m
2014
6
KET
No
JUDUL
MATERI POKOK
STATUS BARU
PERUBAHAN DARI
TINGKAT PENGGARAPAN PELAKSANAAN DARI
INTERN
BIRO HUKUM
KUMHAM
INSTANSI TERKAIT/ ESELkON I
TARGET PENYELE SAIAN
Jawab Sosial dan Komunitas, Pemberdayaan Kegiatan Ekonomi Masyarakat, Peningkatan Usaha Secara Berkelanjutan 12.
Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Perkebunan Kopi Berkelanjutan Indonesia (Iscoffe)
BHIP, Komisi ISPO, Ditjen PPHP, Kemkumha m
2014
13.
Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Lahan Perkebunan
BHIP, Komisi ISPO, Ditjen PPHP, Kemkumha m
2014
7
KET
4. DIREKTORAT JENDERAL PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN
No
JUDUL
MATERI POKOK
STATUS BARU
PERUBAHAN DARI
TINGKAT PENGGARAPAN PELAKSANAAN DARI
INTERN
BIRO HUKUM
KUMHAM
INSTANSI TERKAIT/ ESELON I
TARGET PENYELE SAIAN
KET
1.
Rancangan Peraturan Tata Cara Pemasaran Menteri Pertanian Produk Hortikultura tentang Tata Cara Yang Baik Pemasaran Produk Hortikultura Yang Baik
Pasal 75 ayat (3), Pasal 83 ayat (2), dan Pasal 84 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura
Ditjen Hortikultura
2014
2.
Rancangan Peraturan Fasilitasi Ekspor Menteri Pertanian Produk Horikultura tentang Fasilitasi Ekspor Produk Hortikultura
Pasal 87 ayat (4) UU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura
Ditjen Hortikultura
2014
Lanjutan Prolegtan 2013 (draft menuju public hearing)
3.
Revisi Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun
Ditjen Perkebunan
2014
Draft dalam proses finalisasi
4.
Rancangan Peraturan Organisasi dan Tata Menteri Pertanian Kerja Otoritas tentang Organisasi Keamanan Pangan dan Tata Kerja Otoritas Keamanan Pangan
BKP
2014
Lanjutan Prolegtan 2013 (draft dalam pembaha san intern Ditjen PPHP)
5.
Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pemberian Rekomendasi Impor dan/atau Ekspor Beras untuk
Kementerian Perdagangan
2014
Lanjutan Prolegtan 2013 (draft dalam pembaha
Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun
Pemberian Rekomendasi Impor dan/atau Ekspor Beras untuk Keperluan tertentu dan Beras Hibah
Permentan Nomor 14/Permentan/ OT.140/2/2013 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi
8
No
JUDUL
MATERI POKOK
STATUS BARU
Keperluan tertentu dan Beras Hibah
Penetapan Pembelian Hibrida Petani
PERUBAHAN DARI
TINGKAT PENGGARAPAN PELAKSANAAN DARI
INTERN
BIRO HUKUM
KUMHAM
INSTANSI TERKAIT/ ESELON I
TARGET PENYELE SAIAN
san intern Ditjen PPHP)
6.
Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penetapan Harga Pembelian Kelapa Hibrida Produksi Petani
Harga Kelapa Produksi
Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 628/KptsII/1998 tentang Penetapan Harga Pembelian Kelapa Hibrida Produksi Petani
Ditjen Perkebunan
2014
7.
Rancangan Peraturan Sistem Jaminan Mutu Menteri Pertanian Pangan Hasil tentang Perubahan Pertanian Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/OT.14 0/2/2010 tentang Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/ OT.140/2/2010 tentang Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian
BKP
2014
8.
Rancangan Peraturan Syarat dan Tatacara Menteri Pertanian Pendaftaran Pangan tentang Perubahan Segar Asal Tumbuhan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/OT.14 0/10/ 2008 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/ OT.140/10/200 8 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan
BKP
2014
9.
Rancangan Peraturan Pedoman Pengelolaan Menteri Pertanian Pasar Tani tentang Pedoman Pengelolaan Pasar Tani
KET
Lanjutan Prolegtan 2013 (draft dalam pembaha san intern Ditjen PPHP)
Lanjutan Prolegtan 2013 (draft dalam pembaha san intern Ditjen PPHP)
2014
9
No
JUDUL
MATERI POKOK
STATUS BARU
10.
Rancangan Peraturan Pedoman Pengelolaan Menteri Pertanian Pasar Ternak tentang Pedoman Pengelolaan Pasar Ternak
11.
Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Syarat dan Tata Cara Pengujian dan Pemberian Sertifikat Alat dan Mesin Budidaya Tanaman
Syarat dan Tata Cara Pengujian dan Pemberian Sertifikat Alat dan Mesin Budidaya Tanaman
12
Rancangan Peraturan Persyaratan Mutu Menteri Pertanian dan Pemasaran Biji tentang Persyaratan Kakao Mutu dan Pemasaran Biji Kakao
PERUBAHAN DARI
TINGKAT PENGGARAPAN PELAKSANAAN DARI
INTERN
BIRO HUKUM
KUMHAM
INSTANSI TERKAIT/ ESELON I
2014
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/ OT.140/1/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pengujian dan Pemberian Sertifikat Alat dan Mesin Budidaya Tanaman
TARGET PENYELE SAIAN
Ditjen PSP
2014
Ditjen Perkebunan
2014
10
KET
5. DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
No
JUDUL
MATERI POKOK
STATUS BARU
1.
Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan
2.
Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Otoritas Veteriner
3.
Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Pembibitan Babi Yang Baik
4.
Rancangan Menteri tentang Pembibitan Potong Yang
Peraturan Pertanian Pedoman Sapi Baik
a.
Pengamatan penyakit hewan b. Pencegahan penyakit hewan c. Pengamanan penyakit hewan d. Pemberantasan penyakit hewan; dan e. Pengobatan hewan a. Kelembagaan otoritas veteriner b. Sistem kesehatan hewan nasional c. Pelayanan kesehatan hewan d. Tenaga kesehatan hewan; dan e. Sistem informasi veteriner - Prasarana dan Sarana - Proses Produksi Bibit - Pelestarian Fungsi Lingkungan - Tenaga Kerja dan Kelembagaan - Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaporan - Prasarana dan Sarana - Proses Produksi Bibit - Pelestarian Fungsi Lingkungan - Tenaga Kerja dan Kelembagaan
TINGKAT PENGGARAPAN
PERUBAHAN DARI
PELAKSANAAN DARI
INTERN
-
-
Pasal 48 UU Nomor 18 Tahun 2009
-
-
Pasal 68 ayat (7) dan Pasal 75 UU Nomor 18 Tahun 2009
-
-
Pasal 43 ayat (2) huruf a PP Nomor 48 Tahun 2011
-
-
-
Pasal 43 ayat (2) huruf a PP Nomor 48 Tahun 2011
-
BIRO HUKUM
-
KUMHAM
SETNEG
INSTANSI TERKAIT/ ESELON I
TARGET PENYELE SAIAN 2014
-
-
2014
-
-
2014
-
-
2014
11
KET
No
JUDUL
MATERI POKOK
STATUS BARU
5.
6.
7.
8.
Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Pembibitan Sapi Perah Yang Baik
- Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaporan - Prasarana dan Sarana - Proses Produksi Bibit - Pelestarian Fungsi Lingkungan - Tenaga Kerja dan Kelembagaan - Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaporan
- Prasarana dan Rancangan Peraturan Sarana Menteri Pertanian - Proses Produksi tentang Pedoman Bibit Pembibitan Kambing - Pelestarian Fungsi dan Domba Yang Baik Lingkungan - Tenaga Kerja dan Kelembagaan - Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaporan - Prasarana dan Rancangan Peraturan Sarana Menteri Pertanian - Proses Produksi tentang Pedoman Bibit Pembibitan Ayam - Pelestarian Fungsi Lokal Yang Baik Lingkungan - Tenaga Kerja dan Kelembagaan - Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaporan - Prasarana dan Rancangan Peraturan Sarana Menteri Pertanian - Proses Produksi tentang Pedoman Bibit Pembibitan Itik Lokal - Pelestarian Fungsi Yang Baik Lingkungan - Tenaga Kerja dan Kelembagaan - Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaporan
TINGKAT PENGGARAPAN
PERUBAHAN DARI
PELAKSANAAN DARI
INTERN
-
-
Pasal 43 ayat (2) huruf a PP Nomor 48 Tahun 2011
-
-
-
Pasal 43 ayat (2) huruf a PP Nomor 48 Tahun 2011
-
-
-
Pasal 43 ayat (2) huruf a PP Nomor 48 Tahun 2011
-
-
-
Pasal 43 ayat (2) huruf a PP Nomor 48 Tahun 2011
-
BIRO HUKUM
KUMHAM
SETNEG
INSTANSI TERKAIT/ ESELON I
TARGET PENYELE SAIAN
-
-
2014
-
-
2014
-
-
2014
-
-
2014
12
KET
No
JUDUL
MATERI POKOK
STATUS BARU
9.
- Pengawasan Rancangan Peraturan produksi Menteri Pertanian - Pengawasan tentang Pengawasan peredaran Produksi dan - Pengawas bibit Peredaran Benih dan ternak Bibit Ternak - Pelaporan - Ketentuan sanksi
10.
Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Produksi dan Peredaran Semen Baku
11.
Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penetapan dan Pelepasan Rumpun atau Galur Yang Baik
12.
Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Budidaya Kambing Perah Yang Baik
- Persyaratan dan tata cara produksi (persyaratan produsen, tata cara produksi semen beku, persyaratan kesehatan hewan, administrasi produksi) - Persyaratan dan tata cara peredaran (persyaratan peredaran semen beku, tata cara peredaran semen beku, sertifikasi, administrasi) - Pembinaan dan pengawasan - Permohonan - Penilaian - Penetapan dan Pelepasan - Penarikan dan Pendaftaran - Prasarana dan Sarana - Kesehatan Hewan - Sumber Daya Manusia - Pelestarian Fungsi Lingkungan - Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaporan
TINGKAT PENGGARAPAN
PERUBAHAN DARI
PELAKSANAAN DARI
INTERN
-
-
Pasal 59 PP Nomor 48 Tahun 2011
-
-
-
Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011
-
-
Pasal 48, 49, 52, dan 53 PP Nomor 48 Tahun 2011
-
-
Pasal 29 ayat (4) UU Nomor 18 Tahun 2009 dan Pasal 16 Perpres Nomor 48 Tahun 2013
-
-
-
BIRO HUKUM
KUMHAM
SETNEG
INSTANSI TERKAIT/ ESELON I
TARGET PENYELE SAIAN
-
-
2014
-
-
2014
-
-
2014
-
-
2014
13
KET
No
JUDUL
MATERI POKOK
STATUS BARU
13.
Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Budidaya Babi Yang Baik
14.
Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Budidaya Burung Puyuh Yang Baik
15.
Rancangan Menteri tentang Budidaya Petelur Yang
16.
Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Budidaya Ayam Pedaging Yang Baik
Peraturan Pertanian Pedoman Ayam Baik
- Prasarana dan Sarana - Kesehatan Hewan - Sumber Daya Manusia - Pelestarian Fungsi Lingkungan - Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaporan - Prasarana dan Sarana - Kesehatan Hewan - Sumber Daya Manusia - Pelestarian Fungsi Lingkungan - Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaporan - Prasarana dan Sarana - Kesehatan Hewan - Sumber Daya Manusia - Pelestarian Fungsi Lingkungan - Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaporan - Prasarana dan Sarana - Kesehatan Hewan - Sumber Daya Manusia - Pelestarian Fungsi Lingkungan - Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaporan
TINGKAT PENGGARAPAN
PERUBAHAN DARI
PELAKSANAAN DARI
INTERN
-
-
Pasal 29 ayat (4) UU Nomor 18 Tahun 2009 dan Pasal 16 Perpres Nomor 48 Tahun 2013
-
-
-
Pasal 29 ayat (4) UU Nomor 18 Tahun 2009 dan Pasal 16 Perpres Nomor 48 Tahun 2013
-
-
-
Pasal 29 ayat (4) UU Nomor 18 Tahun 2009 dan Pasal 16 Perpres Nomor 48 Tahun 2013
-
-
-
Pasal 29 ayat (4) UU Nomor 18 Tahun 2009 dan Pasal 16 Perpres Nomor 48 Tahun 2013
-
BIRO HUKUM
KUMHAM
SETNEG
INSTANSI TERKAIT/ ESELON I
TARGET PENYELE SAIAN
-
-
2014
-
-
2014
-
-
2014
-
-
2014
14
KET
No
JUDUL
MATERI POKOK
STATUS BARU
17.
Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Budidaya Itik Petelur Yang Baik
18.
Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Budidaya Itik Pedaging/Potong Yang Baik
19.
Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Budidaya Kelinci Yang Baik
20.
Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Penyediaan dan Pengelolaan Kawasan Pengembalaan Umum
21.
Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Produk Hewan
- Prasarana dan Sarana - Kesehatan Hewan - Sumber Daya Manusia - Pelestarian Fungsi Lingkungan - Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaporan - Prasarana dan Sarana - Kesehatan Hewan - Sumber Daya Manusia - Pelestarian Fungsi Lingkungan - Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaporan - Prasarana dan Sarana - Kesehatan Hewan - Sumber Daya Manusia - Pelestarian Fungsi Lingkungan - Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaporan - Penyediaan - Persyaratan Tata Penetapan - Pengelolaan - Pembinaan Pengawasan -
dan Cara
TINGKAT PENGGARAPAN
PERUBAHAN DARI
PELAKSANAAN DARI
INTERN
-
-
Pasal 29 ayat (4) UU Nomor 18 Tahun 2009 dan Pasal 16 Perpres Nomor 48 Tahun 2013
-
-
-
Pasal 29 ayat (4) UU Nomor 18 Tahun 2009 dan Pasal 16 Perpres Nomor 48 Tahun 2013
-
-
-
Pasal 29 ayat (4) UU Nomor 18 Tahun 2009 dan Pasal 16 Perpres Nomor 48 Tahun 2013
-
-
-
Pasal 6 ayat (5) UU Nomor 18 Tahun 2009
-
-
Pasal 60 UU Nomor 18 Tahun 2009
-
BIRO HUKUM
KUMHAM
SETNEG
INSTANSI TERKAIT/ ESELON I
TARGET PENYELE SAIAN
-
-
2014
-
-
2014
-
-
2014
-
-
2014
-
-
2014
dan
Pangan Asal Hewan Produk Hewan Non Pangan yang berpotensi membawa resiko zoonosis secara
-
Pasal 25 PP Nomor 95 Tahun 2012
15
KET
No
JUDUL
MATERI POKOK
STATUS BARU
langsung manusia 22.
Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Izin Usaha Obat Hewan
23.
Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
kepada
- Bentuk Usaha Obat Hewan - Perizinan Usaha Obat Hewan - Pemindahtangana n Izin Usaha Obat Hewan - Pelaporan - Pencabutan Izin Usaha Obat Hewan -
Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Penyelenggaraan Diklat Peningkatan Penyuluhan dan Pembiayaan Pengawasan dan Pembinaan
-
-
TINGKAT PENGGARAPAN
PERUBAHAN DARI
PELAKSANAAN DARI
-
Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2009
-
Pasal 78 ayat (8) UU Nomor 18 Tahun 2009
INTERN
BIRO HUKUM
-
-
KUMHAM
SETNEG
INSTANSI TERKAIT/ ESELON I
TARGET PENYELE SAIAN
-
-
2014
-
-
2014
16
KET
6. No
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN JUDUL
MATERI POKOK
STATUS BARU
PERUBAHAN DARI
TINGKAT PENGGARAPAN PELAKSANAAN DARI
INTERN
1.
Revisi Peraturan Syarat dan Tata Menteri Pertanian Cara Pendaftaran Nomor Pupuk Anorganik 43/Permentan/SP.14 0/8/2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik
-
Permentan 43 Pendaftaran digabung dengan Pupuk Organik Permentan 70 dan Anorganik
2.
Revisi Peraturan Pupuk Organik, Menteri Pertanian Pupuk Hayati dan Nomor Pembenah Tanah 70/Permentan/SP.14 0/10/ 2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah
-
Permentan 43 Pendaftaran digabung dengan Pupuk Organik Permentan 70 dan Anorganik
3.
Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Kebutuhan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015
4.
Revisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 24 Tahun 2011 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pestisida
Kebutuhan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015
Pestisida
-
-
Permentan Nomor 24 Tahun 2011 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pestisida
-
INSTANSI TERKAIT/ ESELON I
TARGET PENYELE SAIAN
BIRO HUKUM
KUMHAM
-
-
Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PPVTPP)
2014
-
-
Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PPVTPP)
2014
-
-
Direktorat Jenderal PSP
2014
-
-
Kementerian Lingkungan Hidup, Kemendag, Kemenkes, Kemenperind ag, Kementerian Perikanan dan Kelautan, Kemenhut dan Badan POM
2014
KET
17
No
JUDUL
MATERI POKOK
STATUS BARU
5.
Revisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Kpts/OT.210/5/2 007 tentang Pedoman Pengawasan Pestisida
6.
Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pembinaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
7.
Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Asuransi Pertanian
Pengawasan Pestisida, pedoman pengawasan pengadaan, peredaran penggunaan pestisida
-
dan
PERUBAHAN DARI
TINGKAT PENGGARAPAN PELAKSANAAN DARI
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Kpts/OT.210/ 5/2007 tentang Pedoman Pengawasan Pestisida PP Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
INTERN
INSTANSI TERKAIT/ ESELON I
TARGET PENYELE SAIAN
BIRO HUKUM
KUMHAM
-
Ditjen PSP, Biro Hukum, PPVTPP, Ditjen TP, Ditjen Horti
2014
-
-
Biro Perencanaan Kementan, Kemenkeu, Kemenko, Bappenas
2014
-
-
-
KET
2014
18
7.
No
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
JUDUL
MATERI POKOK
STATUS BARU
1.
Rancangan Peraturan Presiden tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
2.
Rancangan Jaminan Luasan Peraturan Lahan Pertanian Pemerintah tentang Jaminan Luasan Lahan Pertanian
PERUBAHAN DARI
TINGKAT PENGGARAPAN PELAKSANAAN DARI
INTERN
BIRO HUKUM
-
-
-
INSTANSI TERKAIT/ESELON I
KUMHAM - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian - Kementerian Pertanian - Kementerian Kehutanan - Kementerian Kelautan dan Perikanan - Kementerian PAN dan RB - Sekretariat Kabinet - Kementerian Dalam Negeri - Kementerian Keuangan
-
- Sekretariat Negara - Kementerian Hukum dan HAM - Kementerian Dalam Negeri - Kementerian Keuangan - Kementerian Pekerjaan Umum - Kementerian Lingkungan Hidup - Badan Pertanahan Nasional - Badan PPSDMP - Sekretariat Jenderal - Ditjen Sarana dan Prasarana Pertanian
TARGET PENYELE SAIAN
KET
2014
Draft Perpres sudah diparaf 3 (tiga) Kementerian (leading sector) saat ini sudah berada di Kementerian PAN dan RB, untuk selanjutnya diproses di Sekretariat Kabinet dan Kementerian Hukum dan HAM
2014
Persiapan pembahasan, tahap penyampaian konsep permohonan nama untuk duduk sebagai anggota Tim Penyusunan dan Pembahasan
19
No
JUDUL
MATERI POKOK
STATUS BARU
3.
Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pembentukan Unit Khusus Pertanian serta Prosedur Penyaluran Kredit dan Pembiayaan Usaha Tani
4.
Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan serta Sertifikasi Kompetensi
Pembentukan Unit Khusus Pertanian serta Prosedur Penyaluran Kredit dan Pembiayaan Usaha Tani
PERUBAHAN DARI
TINGKAT PENGGARAPAN PELAKSANAAN DARI
INTERN
BIRO HUKUM
KUMHAM
-
-
INSTANSI TERKAIT/ESELON I
-
-
- Sekretariat Negara - Kementerian Hukum dan HAM - Kementerian Dalam Negeri - Kementerian Keuangan - Kementerian Pekerjaan Umum - Kementerian Lingkungan Hidup - Badan Pertanahan Nasional - Badan PPSDMP - Sekretariat Jenderal - Ditjen Sarana dan Prasarana Pertanian - Badan PPSDMP - Sekretariat Jenderal
TARGET PENYELE SAIAN
KET
2014
2014
20
8.
No
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
JUDUL
MATERI POKOK
STATUS BARU
PERUBAHAN DARI
1.
Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Pengalihan Materi (PPM) Sumber Daya Genetik Hewan
Pemberian perlindungan Sumber Daya Genetik (SDG) hewan milik dan asset bangsa Indonesia diperlukan upaya pencegahan kemungkinan terjadinya pengalihan SDG hewan ke luar wilayah Indonesia melalui cara yang tidak bertanggungjawab, maka perlu ada penyeragaman pembuatan Perjanjian Pengalihan Materi (PPM) di UK/UPT lingkup Kementerian Pertanian yang nantinya diharapkan akan menghasilkan keuntungan, baik dalam bentuk moneter maupun non moneter
-
-
2.
Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Pengalihan Materi (PPM) Sumber Daya Genetik Jasad Renik
Memberikan standar perlindungan terhadao Sumber Daya Genetik (SDG) berupa panduan untuk membuat kesepakatan dalam pengalihan SDG jasad renik dan derivatnya termasuk informasi yang terkait dalam pengalihan materi baik itu sumber daya hayati/materi genetik, specimen, serta isolate atas dasar pembagian keuntungan yang adil dan sebanding. Pedoman ini untuk memastikan agar kegiatan penelitian dan pengembangan serta penerapan teknologi tidak
-
-
TINGKAT PENGGARAPAN
PELAKSANAAN DARI
INTERN
a. UU Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; b. PP Nomor 48 Tahun 2011 tentang SDG Hewan dan Perbibitan Ternak; c. Permentan Nomor 35 Tahun 2006 tentang Perbibitan Ternak; d. Permentan Nomor 36 Tahun 2011 tentang SDG Hewan.
Pasal 8 (1); Pasal 15 (1) dan (4), UU Nomor 5 Tahun 1994 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
BIRO HUKUM
KUMHAM
-
-
-
-
INSTANSI TERKAIT/ ESELON I
TARGET PENYELE SAIAN
Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan cq. Direktorat Perbibitan Ternak
2014
-
2014
21
KET
No
JUDUL
MATERI POKOK
STATUS BARU
PERUBAHAN DARI
PELAKSANAAN DARI
-
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik
TINGKAT PENGGARAPAN INTERN
BIRO HUKUM
KUMHAM
INSTANSI TERKAIT/ ESELON I
TARGET PENYELE SAIAN
menimbulkan kerugian bagi kesehatan dan keselamatan manusia, kelestarian fungsi lingkungan hidup, kerukunan bermasyarakat dan keselamatan bangsa. 3.
Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Pengkajian Keamanan Bahan Pakan dan Pakan Produk Rekayasa Genetik
-
-
-
2014
22
KET
9. BADAN KETAHANAN PANGAN
No
JUDUL
MATERI POKOK
STATUS BARU
1.
Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Ketahanan Pangan dan Gizi
a. Cadangan Pangan Pemerintah Penetapan jenis dan jumlah pangan pokok tertentu sebagai cadangan pangan pemerintah Pengadaan cadangan pangan pemerintah Pemenuhan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman Penetapan kriteria dan status krisis pangan b. Impor Pangan Persyaratan impor pangan wajib memenuhi keamanan, mutu dan gizi pangan dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat Penetapan jenis dan jumlah pangan yang diimpor
TINGKAT PENGGARAPAN
PERUBAHAN DARI
PELAKSANAAN DARI
INTERN
BIRO HUKUM
KUMHAM
Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan
UndangUndang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
-
-
INSTANSI TERKAIT/ ESELON I
TARGET PENYELE SAIAN
KET
a. Kementeria n Hukum dan Hak Asasi Manusia
2014
Pembaha san sudah melibat kan Tim Penyusu nan RPP sebagai Pelaksa naan UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
b. Sekretariat Negara c. Kementeria n Perdaganga n d. Kementeria n Kesehatan e. BPOM f. Bulog g. Unit Kerja Eselon I lingkup Kementeria n Pertanian
c. Penganekaragaman pangan dan gizi Penetapan kaidah penganekaragaman ketersediaan pangan Optimalisasi pemanfaatan pangan dan kearifan lokal Pengembang an potensi usaha pangan lokal Peningkatan konsumsi keanekaragaman
23
No
JUDUL
MATERI POKOK
STATUS BARU
PERUBAHAN DARI
TINGKAT PENGGARAPAN PELAKSANAAN DARI
INTERN
BIRO HUKUM
KUMHAM
INSTANSI TERKAIT/ ESELON I
TARGET PENYELE SAIAN
KET
pangan lokal Perencanaan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengawasan ketersediaan dan konsumsi aneka pangan d. Krisis Pangan Penetapan status krisis pangan nasional Mekanisme tindakan untuk mengatasi krisis pangan e. Distribusi Pangan Pengembangan sistem distribusi pangan Pengelolaan sistem distribusi pangan f. Perdagangan pangan Tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam perdagangan pangan Sanksi administratif terhadap penimbunan pangan pokok g. Perbaikan Gizi dalam kondisi khusus Penetapan kebijakan untuk perbaikan atau pengayaan gizi pangan tertentu yang diedarkan Pengawasan terhadap mutu pangan yang diperkaya zat gizi tertentu Sanksi bagi industri pangan
24
No
JUDUL
MATERI POKOK
STATUS BARU
TINGKAT PENGGARAPAN
PERUBAHAN DARI
PELAKSANAAN DARI
INTERN
-
UndangUndang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
BIRO HUKUM
KUMHAM
INSTANSI TERKAIT/ ESELON I
TARGET PENYELE SAIAN
a. Kementeri an Hukum dan Hak Asasi Manusia
2014
KET
h. Sistem Informasi Pangan Pengembangan sistem informasi pangan yang terintegrasi Penyediaan data pangan dilakukan dengan menginventarisasi data dasar pangan dan pengolahan data dasar i. peran serta masyarakat Tanggungjawab pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan desa terhadap penyelenggaraan ketahanan pangan dan gizi Peran serta masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan dan gizi 2.
Rancangan Peraturan Presiden tentang Pembentukan Lembaga Pemerintah di Bidang Pangan
a. Pengkoordinasian kebijakan, perencanaan dan program di bidang ketahanan pangan b. Pengkajian, perumusan kebijakan, pengembangan dan pengendalian ketersediaan pangan c. Pengkajian, perumusan kebijakan, pengembangan dan pengendalian distribusi pangan dan cadangan pangan
-
-
b. Sekretaria t Kabinet c. Kementeri an Pendayag unaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
25
No
JUDUL
MATERI POKOK
STATUS BARU
d. Pengkajian, perumusan kebijakan, pengembangan dan pembinaan penganekaraga man konsumsi pangan dan kemanan pangan
PERUBAHAN DARI
TINGKAT PENGGARAPAN PELAKSANAAN DARI
INTERN
BIRO HUKUM
KUMHAM
INSTANSI TERKAIT/ ESELON I
TARGET PENYELE SAIAN
KET
d. Kementeri an Dalam Negeri
e. Pelaksanaan administrasi, tata laksana dan keuangan lembaga pemerintah di bidang ketahanan pangan, pemantauan, evaluasi, pengawasan ketersediaan dan konsumsi aneka pangan
26
10.
No
BADAN KARANTINA PERTANIAN
JUDUL
MATERI POKOK
STATUS BARU
PERUBAHAN DARI
TINGKAT PENGGARAPAN PELAKSANAAN DARI
INTERN
BIRO HUKUM
KUMHAM
INSTANSI TERKAIT/ ESELON I
TARGET PENYELESAIAN
1.
Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Pemantauan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPTK)
2014
2.
Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Persyaratan dan Tata Cara Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pengeluaran Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan dari Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia
2014
3.
Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Persyaratan dan Tata Cara Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pemasukan Media Pembawa Yang Berasal dari Negara Tertular Hawar Daun Hevea Amerika Selatan ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia
2014
4.
Revisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Tindakan Karantina Tumbuhan di Luar Tempat Pemasukan dan Pengeluaran
2014
5.
Revisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 88 Tahun 2011 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan
2014
27
KET
No
JUDUL
MATERI POKOK
STATUS BARU
PERUBAHAN DARI
TINGKAT PENGGARAPAN PELAKSANAAN DARI
INTERN
BIRO HUKUM
KUMHAM
INSTANSI TERKAIT/ ESELON I
TARGET PENYELESAIAN
6.
Revisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 271 Tahun 2006 tentang Penunjukan Pihak Ketiga Sebagai Pelaksana Tindakan Karantina Tumbuhan Tertentu
2014
7.
Revisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42 Tahun 2012 tentang Pemasukan Buah dan Sayuran Buah Segar ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia
2014
8.
Revisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2012 tentang Pemasukan Sayuran Umbi Lapis Segar ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia
2014
9.
Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Tata Cara Tindakan Karantina Hewan di Luar Tempat Pemasukan atau Pengeluaran
2014
10.
Revisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34 Tahun 2006 tentang Tatacara Penetapan Instalasi Karantina Hewan
2014
11.
Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Tindakan Karantina Hewan Terhadap Unggas
2014
12.
Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Tindakan Karantina Hewan Terhadap Bahan Biologi Reproduksi
2014
28
KET
No
JUDUL
MATERI POKOK
STATUS BARU
PERUBAHAN DARI
TINGKAT PENGGARAPAN PELAKSANAAN DARI
INTERN
BIRO HUKUM
KUMHAM
INSTANSI TERKAIT/ ESELON I
TARGET PENYELESAIAN
13.
Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengawasan dan Tindakan Karantina Hasil Bahan Asal Hewan Konsumsi
2014
14.
Revisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 tentang INSW
2014
15.
Revisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 300 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS-WTO)
2014
16.
Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Tempattempat Transit Alat Angkut
2014
17.
Rancangan Peraturan Menteri Pengatura Pertanian tentang Hasil Bahan n tindak Asal Hewan Konsumsi lanjut karantina hewan terhadap hasil bahan asal hewan konsumsi
18.
Revisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34/Permentan/OT.140/7/ 2006
19.
Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Tempat Transit
Tindak lanjut Pasal 5, Pasal 30, Pasal 31 PP Nomor 82 Tahun 2002
Penyempu rnaan penetapan IKH
2014
2014
Tindak lanjut Pasal 34 ayat (2), Pasal 38 ayat (2) PP Nomor 82 Tahun 2002
2014
29
KET
11.
No
PUSAT PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN PERIZINAN PERTANIAN
JUDUL
MATERI POKOK
STATUS BARU
1.
Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Syarat Penamaan dan Tata Cara Pendafta ran Varietas Tanaman
Syarat dan Tata Cara Penamaan Varietas Tanaman
-
TINGKAT PENGGARAPAN
PERUBAHAN DARI
PELAKSANAAN DARI
Permentan Nomor 01/Permen tan/SR.120/2/ 2006 tentang Syarat Penamaan dan Tata Cara Pendaftaran Varietas Tanaman
PP No. 13 Tahun 2004 tentang Penamaan, Pendaftaran dan Penggunaan Varietas Asal Untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial Pasal 8, Pasal 15, dan Pasal 18
INTERN
BIRO HUKUM -
KUMHAM -
INSTANSI TERKAIT/ ESELON I - Pusat PVTPP
TARGET PENYELE SAIAN
KET
2014
Sedang dilakukan identifikasi masalah dari Permentan No. 1 Tahun 2006 tentang Syarat Penamaan dan Tata Cara Pendaftaran Varietas Tanaman.
- Biro Hukum dan Informasi Publik - Balitbangtan - Ditjen TP - Ditjen Hortikultura - Ditjen Perkebunan - Ditjen HKI (Dit. Merek)
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,
SUSWONO
30
31
