Daftar Judul Skripsi Hukum. Bagian DOC

Daftar Judul Skripsi Hukum

Bagian DOC No. 1 2

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14 15

16 17 18

Format File Eksistensi Grasi Dalam Perspektif Hukum Pidana DOC Pelaksanaan Pemberian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Pada Perusahaan DOC Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Perubahan Perjanjian Kerja Terhadap Status Para Pekerja Waktu Tertentu Setelah DOC Kenaikan Upah (Studi Kasus Pt. Karya Bina Bersama) Pelaksanaan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan UU No. 43 Tahun DOC 1999 Di Kejaksaan Negeri Semarang Pengangkutan Barang Melalui Kapal Laut Dengan Mempergunakan Sistem DOC Container Pada PT. Djakarta Lloyd Analisa Hukum Asuransi Kendaraan Bermotor Menurut Kitab Undang-Undang DOC Hukum Dagang Bentuk Dan Pelaksanaan Pelindungan Bagi Pekerja/Buruh Pada Dinas Kebakaran DOC Kota Mataram Peranan Penyidik Dalam Membantu Penyelesaian Tindak Pidana Narkoba (Studi Di DOC Polres D.I Yogyakarta) Peranan Visum Et Repertum Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Pada Tahap DOC Penyidikan ( Studi Di Kepolisian Resort Kotamadya Malang ) Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Pekerjaan Site Akuisisi (Sitac) PT Excelcomindo DOC Pratama Tbk Antara PT Boer Properti Indonesia Dengan PT Laras Surya Mandiri Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Pada Malam Hari Di Easy Minimarket DOC Jogjakarta Peran Dpr Dalam Pengangkatan Duta Besar Ri Setelah Perubahan UUD 1945 DOC Penentuan Pencipta Atas Lagu “23 Juli” Dan Penyelesaian Sengketanya (Studi DOC Kasus Sengketa Antara Pihak Thomas “Gigi” Dan DJ. Riri Melawan PT. Rapi Films) Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Phedofilia DOC Tinjauan Tentang Pencabutan Keterangan Terdakwa Dalam Persidangan Dan DOC Implikasi Yuridisnya Terhadap Kekuatan Alat Bukti (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Kelas IA Surakarta) Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sejak DOC Berlakunya Keppres Nomor 55 Tahun 1993 Di Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman DOC Peranan Penyidik Dalam Membantu Penyelesaian Tindak Pidana Narkoba (Studi Di DOC Polres D.I Yogyakarta) Judul Skripsi

Bagian PDF No.

Judul Skripsi

1

Tinjauan Konsep Bisnis Waralaba (Franchise) Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam

Kontak Admin : SUGIYANTO SPD HP. 087 850 100 900 (XL) – 0852 5757 9392 (AS)

Format File PDF

www.Kumpulan-Skripsi.com

2 3 4 5

6

7 8 9

10

11 12 13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25

Pertanggungjawaban Negara Terhadap Penyanderaan Wartawan Asing Menurut Hukum Humaniter Internasional Pengaturan Hukum Internasional Atas Pemanfaatan Tenaga Nuklir Dan Dampak Lingkungan Yang Mungkin Ditimbulkannya Tinjauan Yuridis Mengenai Prosedur Kepabeanan Dalam Kegiatan Eksport Import Barang Di Pelabuhan Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan Kajian Yuridis Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan Sebagai Upaya Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan Di Indonesia Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Dalam Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Secara Outsourcing Antara PT PLN (Persero) Dengan PT. Musdipa Inti Sejahtera Di Kabupaten Wonogiri Optimalisasi Asuransi Lingkungan Sebagai Sarana Penanggulangan Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Akibat Kegiatan Industri Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Ditinjau Dari Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Studi Tentang Provisional Agreement On The Land Boundary Between The Republik Of Indonesia And The Democratic Republic Of Timor-Leste Ditinjau Dari Perspektif Konvensi Wina 1969 Tentang Hukum Perjanjian Internasional Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Terjadinya Tindakan Pelecehan Terhadap Pengadilan ( Contempt Of Court) ( Studi Kasus Reg. No. 1444/ Pid.B / 2001/P.N. Medan) Peranan Dokter Dalam Pembuktian Perkara Pidana ( Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan ) Pertanggungjawaban Pidana Anggota Polri Terhadap Penggunaan Senjata Api Tanpa Prosedur (Studi Terhadap Putusan Pn Binjai No.239/Pid.B/2007/Pn-Binjai) Tinjauan Yuridis Terhadap Informed Consent Sebagai Dasar Dokter Dalam Melakukan Penanganan Medis Yang Berakibat Malpraktek Latar Belakang Pembaharuan Sistem Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Indonesia Dengan Pencalonan Secara Independen Aspek Hukum Terhadap Pembatasan Hak Atas Informasi Dikaitkan Dengan Kewenangan Negara Dalam Yurisdiksi Cyberspace Upaya Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pornografi Dalam Media Internet (Studi Di Kepolisian Wilayah Malang) Penerbitan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin : Studi Di Dinas Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Semarang Prosedur Pengalihan Fungsi Tanah Pertanian Ke Non Pertanian Di Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen Status Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Tentang Pengesahan Anak Angkat Dan Pembagian Harta Warisan Di Pengadilan Negeri Kudus) Proses Penyidikan Tindak Pidana Anak Di Polwiltabes Semarang Pelaksanaan Pengangkutan Barang Melalui Laut Oleh PT. Pelni Cabang Semarang Proses Pendaftaran Tanah Pertama Kali Secara Sporadik Asal Tanah Adat Atau Yasan Di Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal Pelaksanaan Bongkar Muat Barang Oleh PT. Dharma Lautan Nusantara Di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang Tinjauan Aspek Yuridis Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Legislasi Peraturan Desa (Studi Kasus Di Desa Jatiroto Kecamatan Kayen Kabupaten Pati) Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Kendal Tahun 2006 – 2008


PDF PDF PDF PDF

PDF

PDF PDF PDF

PDF

PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF

PDF PDF PDF PDF PDF PDF


26 Pemanfaatan Tanah Untuk Peningkatan Taraf Hidup Dengan Cara Konsolidasi Tanah 27 Latar Belakang Dan Dampak Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Wonosobo) 28 Pelaksanaan Diskresi Oleh Polisi Dalam Penyidikan Di Polwiltabes Semarang 29 Perbandingan Antara Standar Penyelesaian Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Yang Sudah Terdaftar Dengan Riil Waktu Penyelesaiannya Di Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang 30 Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Karena Warisan Di Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes 31 Mekanisme Pembebanan Hak Atas Tanah Dikarenakan Oleh Hak Tanggungan Sebagai Lembaga Hak Jaminan Atas Tanah, Pendaftaran Dan Permohonan Penghapusan Hak Tanggungan (Roya) Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara 32 Pelaksanaan Perjanjian Lisensi Hak Cipta Atas Lagu Antara Pencipta Dengan User Di Indonesia 33 Perubahan Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Milik Untuk Rumah Tinggal Di Perumahan Pucang Gading Kabupaten Demak 34 Tata Cara Pemberian Hak Milik Atas Tanah Negara Di Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal 35 Pembinaan Narapidana Melalui Sistem Pemasyarakatan Kaitannya Dengan Hak-Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas Iia Semarang 36 Pelaksanaan Pendaftaran Hak Tanggungan Pada Kantor Pertanahan Di Kota Semarang 37 Proses Pelaksanaan Pendaftaran Dan Penghapusan Hak Tanggungan Atas Tanah Hak Milik Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes 38 Pelaksanaan Peningkatan Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Milik Untuk Rumah Tinggal Di Kantor Pertanahan Kota Semarang 39 Peranan Dokter Dalam Proses Penegakan Hukum Kesehatan ( Study Kasus Di Rumah Sakit Dokter Kariadi Semarang ) 40 Integrasi Narapidana Dalam Masyarakat Setelah Bebas Dari Rumah Tahanan Di Desa Karanglo Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten 41 Jaminan Tanah Dengan Hak Tanggungan Di Kantor Pertanahan Kota Semarang 42 Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan 43 Proses Jual Beli Tanah Dan Balik Nama Sertipikat Di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang 44 Implikasi Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Kebebasan Pers Terhadap Kebebasan Pers Di Kantor Badan Penerbit Kedaulatan Rakyat Semarang 45 Kebijakan Pemerintah Kota Semarang Dalam Pembinaan Gelandangan Di Kota Semarang 46 Latar Belakang Kejahatan Pembunuhan Yang Dilakukan Wanita Serta Cara Pembinaannya Di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas I A Semarang (Studi Kasus Di Kota Semarang) 47 Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan Dalam Rangka Penataan Lingkungan Di Desa Purworejo Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang 48 Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan Secara Swadaya Di Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus 49 Kegiatan Bank Syariah Mandiri (BSM) Dalam Pemberian Kredit Mudharabah, Tinjauan Aspek Yuridis Kontak Admin : SUGIYANTO SPD HP. 087 850 100 900 (XL) – 0852 5757 9392 (AS)

PDF PDF PDF PDF

PDF PDF

PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF

PDF PDF

PDF PDF PDF


50 Peranan Lembaga Kejaksaan Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Kabupaten Banjarnegara 51 Upaya Penegakan Hukum Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Di Wilayah Kabupaten Demak 52 Mekanisme Pengawasan Pemungutan Pajak Daerah Di Kabupaten Banjarnegara 53 Peran Polisi Pamong Praja Dalam Rangka Penegakan Peraturan Daerah Di Kabupaten Kudus 54 Usaha Pelestarian Lingkungan Dalam Pertambangan Bahan Galian Golongan C (Studi Kasus Di Kabupaten Tegal ) 55 Proses Pembatalan Hak Atas Tanah Karena Cacat Administrasi (Kesalahan Prosedur) Di Lingkup Kantor Pertanahan Kabupaten Pati 56 Efektivitas Pembebasan Bersyarat Dalam Pembimbingan Klien Pemasyarakatan (Studi Di Balai Pemasyarakatan Klas 1 Semarang) 57 Proses Mekanisme Pemberian Ijin Lokasi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang 58 Pelaksanaan Pendaftaran Hak Tanggungan Pada Kantor Pertanahan Di Kota Semarang 59 Pendaftaran Tanah Wakaf Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Di Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal 60 Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali Secara Sporadik Di Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes 61 Tata Cara Pelaksanaan Pengukuran Dalam Rangka Pendaftaran Tanah Sporadik Di Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes 62 Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Hutan Oleh Polisi Hutan Di KPH Purwodadi Kabupaten Grobogan 63 Tinjauan Yuridis Sosiologis Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus Pada Guru Sekolah Dasar Negeri Di Kabupaten Rembang) 64 Proses Penerbitan Penetapan Lokasi Dalam Rangka Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Kabupaten Kendal 65 Pelaksanaan Peningkatan Hak Atas Tanah Dari Status Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Menjadi Hak Milik Di Kabupaten Kudus 66 Proses Pensertifikatan Tanah Negara Bekas Bengkok Menjadi Tanah Hak Milik Di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang 67 Proses Pensertipikatan Tanah Secara Massal Swadaya Di Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang 68 Proses Penyidikan Oleh Polri Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Psikotropika Di Polwiltabes Semarang 69 Peradilan Tindak Pidana Kesusilaan Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur Di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang 70 Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Dengan Status Hak Milik Karena Jual Beli Di Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes 71 Peranan Pajak Dalam Menunjang Otonomi Daerah Di Kabupaten Demak 72 Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Sepeda Motor Pada PT. Federal International Finance (FIF) Kota Tegal 73 Pelaksanaan Verzet Terhadap Eksekusi Dalam Perkara Perdata (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Semarang, Dalam Kasus Hutang Piutang Atas Hak Tanggungan) 74 Pelaksanaan Peralihan Hak Milik Melalui Jual Beli Di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang 75 Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Hibah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara


PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF


76 Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Harian Lepas Di UD Berkah Sedulur Desa Tanjungsari Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang 77 Pelaksanaan Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Dikapal Terhadap Resiko Bahaya Di Laut Pada PT. Pelayaran Indonesia ( Pelni ) Semarang 78 Permohonan Dan Pemberian Hak Milik Atas Tanah Yasan (Pendaftaran Tanah Pertamakali Secara Sporadik) Di Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal 79 Pelaksanaan Rapat Permusyawaratan Dan Pemeriksaan Persiapan Serta Pengaruhnya Terhadap Objektivitas Hakim Tata Usaha Negara Dalam Pemeriksaan Persidangan Dan Pengambilan Putusan (Studi Kasus Di PTUN Semarang) 80 Kajian Empiris Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang (Studi Kasus Di Desa Banjardawa Dan Desa Cibelok Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang) 81 Pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama Periode 2004-2005 Antara Direksi PT Perkebunan Nusantara Ix Dengan Federasi Serikat Pekerja Kebun Ix Divisi Tanaman Tahunan PT Perkebunan Nusantara IX Di Pabrik Kebun Getas Kabupaten Semarang 82 Praktik Jual Beli Tanah Yang Belum Bersertipikat Dan Pendaftarannya Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Di Kantor Pertanahan Kabupaten Pati 83 Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Proda Tahun 2004 Di Desa Gunung Tumpeng Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang 84 Pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform Di Kabupaten Brebes 85 Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Semarang Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Gelandangan Di Kota Semarang 86 Prosedur Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Lembaga Mediasi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Pati 87 Dampak Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Secara Massal Swadaya Terhadap Pembebanan Hak Tanggungan Di Desa Maduretno Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo 88 Praktek Pendaftaran Dan Pensertifikatan Tanah Wakaf Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Di Kecamatan Cepu Kabupaten Blora 89 Pelaksanaan Perjanjian Sewa Beli Sepeda Motor Di Dealer Panorama Motor Kabupaten Sragen 90 Studi Analisa Terhadap Proses Penyusunan Surat Dakwaan Di Kejaksaan Negeri Rembang 91 Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan Secara Swadaya Di Desa Jogoloyo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak 92 Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Ke Non Pertanian Di Kantor Pertanahan Kabupaten Demak 93 Pelaksanaan Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Ke Non Pertanian Di Kantor Pertanahan Kota Semarang 94 Pendaftaran Tanah Wakaf Di Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal 95 Pertanggungjawaban Pos Express Cabang Semarang Terhadap Gugatan Konsumen Pengguna Jasa Pos Express Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 96 Pengendalian Penatagunaan Tanah Dan Tata Ruang Di Kota Kebumen 97 Peranan Jaringan Perlindungan Perempuan Dan Anak (JPPA) Dalam Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kabupaten Kudus 98 Kebijakan Pemerintah Kota Semarang Dalam Melindungi Anak Jalanan Dari Tindak Kekerasan Dan Upaya Peningkatan Kesejahteraannya 99 Peranan Rumah Damai Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika (Studi Pada Rumah Damai Cepoko Gunungpati-Semarang) 100 Dasar Pertimbangan Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Kontak Admin : SUGIYANTO SPD HP. 087 850 100 900 (XL) – 0852 5757 9392 (AS)

PDF PDF PDF PDF

PDF

PDF


PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF

PDF PDF PDF PDF PDF


101 102 103 104 105 106

107

108 109 110 111

112 113 114 115

116

117

118

119

120

Pencurian Kendaraan Bermotor Pada Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang) Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Kajian Perkembangan Bentuk Dan Jenis Pemidanaan Di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang) Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Unit Pelayanan Perizinan Terpadu (UPPT) Dalam Upaya Meningkatkan Iklim Usaha Dan Investasi Di Kabupaten Pemalang Perkembangan Alat Bukti Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pada Kuhap Dan Undang-Undang Khusus Di Indonesia Analisa Kasus Tindak Pidana Memberikan Ijazah Tanpa Hak (Studi Putusan PN Medan Reg. No. 1932/PID.B/2005/PN.MDN) Aspek Hukum Pendirian Perseroan Terbatas Menurut UU No. 40 Tahun 2007 Analisis Aspek Legalitas Transaksi Efek Short-Selling Pada Masa Krisis Keuangan (Studi Kasus : Penghentian Sementara Perdagangan Bursa Efek Indonesia Tanggal 8-10 Oktober 2008 Disebabkan Penurunan Harga Secara Tajam Terkait Indikasi Short-Selling) Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Tidak Digunakannya Alat Bukti Petunjuk Dalam Pembuktian Perkara Pengaksesan Tanpa Ijin Data Elektronik Di Pusat Tabulasi Nasional Komisi Pemilihan Umum (Kpu) ( Studi Putusan Nomor : 1322/Pid.B/2004/Pn Jakarta Pusat Kasus Pembobolan Sistem Keamanan Server Tnp.Kpu.Go.Id Oleh Dani Firmansyah) Kontrak Perdagangan Melalui Internet(Electronic Commerce) Ditinjau Dari Hukum Perjanjian Pelaksanaan Penyusunan Program Legislasi Daerah Kota Surakarta Untuk Menunjang Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Efektivitas Peranan Mediator Dalam Menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial (Studi Pada Kantor Ketenagakerjaan Kota Kediri) Studi Komparasi Perlindungan Hukum Hak-Hak Tersangka Terdakwa Menurut Internal Security Act (ISA) Malaysia Dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Listrik Pada PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Cabang Medan Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Melalui Multi Level Marketing (Studi Kasus Pada Perusahaan MLM Elken) Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Internet Banking (Studi Normatif Layanan Bagi Konsumen) Perlindungan Kebebasan Berpendapat Melalui Media Internet Dalam UndangUndang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia Tanggung Jawab Pengurus Terhadap Pelaksanaan Kredit Lunak Jika Terjadi Wanprestasi Pada Koperasi Fungsional (Studi Di Koperasi Primer Pangkalan Marinir TNI Al Surabaya) Urgensi Penandatanganan Perjanjian Kredit Perbankan Oleh Suami Atau Istri Debitur Terkait Dengan Jaminan Harta Bersama (Kajian Yuridis Pasal 1320 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Pasal 36 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) Efektivitas Keberadaan Paguyuban Kader Lingkungan Hidup (PKLH) Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Karanganyar (Kajian Yuridis Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Berdasarkan UndangUndang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup) Sinkronisasi Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pengendalian Lingkungan Hidup Dan Hukum Nasional Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Mediasi Perbankan Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Antara Bank Dan



PDF

PDF PDF PDF PDF

PDF PDF PDF PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF


121 122

123 124 125 126 127

128 129

130 131 132 133 134

135 136 137 138

139 140 141 142

Nasabah Tinjauan Umum Terhadap Obligasi Ritel Indonesia Seri 001 Di P.T. Bank Mandiri Persero Tbk Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Surakarta Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2002 Tentang Pajak Hotel Untuk Mendukung Peningkatan Pendapatan Daerah Di Surakarta Kedudukan Partai Politik Lokal Di Nanggroe Aceh Darussalam Ditinjau Dari Asas Demokrasi Analisis Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2009 Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum, DPR, DPD Dan DPRD Pensertifikatan Tanah Wakaf Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Di Desa Jatimulya Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Kliring Sebagai Pengatur Arus Pembayaran Uang Giral Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Kisaran Fungsi Lembaga Penyanderaan Dalam Sistem Penagihan Pajak Terhadap Wajib Pajak Yang Menunggak Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan Medan Timur) Non-Competition Clause Dalam Perjanjian Kerja Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Sewa Beli Sepeda Motor Second Hand Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Pada Dealer Sepeda Motor Di Kota Malang) Analisis Kasus Tindak Pidana Penggelapan Dengan Menggunakan Jabatan Dalam Menggandakan Rekening Bank (Studi Kasus : No.1945 / Pid.B / 2005 / Pn-Mdn) Implementasi Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan (Study Putusan No. 514/Pid.B/1997/Pn-Lp) Kajian Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Bank Berkaitan Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang Penegakan Hukum Pidana Oleh Hakim Di Pengadilan Negeri Surakarta Terhadap Tindak Pidana Di Bidang Cukai Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Izin Keimigrasian Menurut Undang-Undang Ri No. 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan) Analisis Kasus Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Karyawan PT. Bank Mandiri (Studi Kasus No. 2120/ Pid. B/ 2006/ Pn. Mdn) Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Secara Berlanjut (Studi Kasus No. 1636/Pid.B/2006/PN-MDN Dan No. 354/PID/2006/PT-MDN) Penanganan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Studi Kasus L/C Fiktif BNI 46) Analisis Penerapan Ketentuan Pidana Minimal Oleh Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Dalam Persidangan Perkara Korupsi ( Studi Putusan Nomor : 119 / Pid. B / 2005 / Pn. Ska ) Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dalam Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Teknologi Komputer Hubungan Sebab Akibat (Kausalitas) Dalam Hukum Pidana Dan Penerapannya Dalam Praktek (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Kabanjahe) Peranan Barang Bukti Terhadap Putusan Pengadilan Dalam Penyelesaian Perkara Pembunuhan Di Pengadilan Negeri Semarang Implementasi Ketentuan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Pasal 29 Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Di Kota Surakarta


PDF PDF

PDF PDF PDF PDF PDF

PDF PDF

PDF PDF PDF PDF PDF

PDF PDF PDF PDF

PDF PDF PDF PDF


143 Analisis Pemeriksaan Alat Bukti Melalui Metode Scientific Crime Investigation Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Berantai Di Kepolisian Resor Boyolali (Telaah Terhadap Kasus Prakhas Agung Nugraha No.Pol:Bp/35/Vi/2009/Reskrim) 144 Pengaturan Persekongkolan Tender Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dengan Pendekatan Rule Of Reason (Suatu Tinjauan Kelemahan Penegakan Hukum Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha) 145 Studi Komparasi Antara Hukum Humaniter Internasional Dan Hukum Islam Mengenai Perlakuan Tawanan Perang 146 Peranan Polisi Dalam Penyidikan Tindak Pidana Abortus Provocatus (Studi Di Polres Jombang) 147 Penegakan Hukum Dalam Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pornografi Dan Pornoaksi 148 Tinjauan Hukum Mengenai Rekayasa Foto Seseorang Yang Mengandung Unsur Pencemaran Nama Baik Yang Ditampilkan Pada Media Internet Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik 149 Keanggotaan Indonesia Pada Bank Dunia Suatu Tinjauan Dari Segi Hukum Internasional 150 Kode Sumber (Source Code) Website Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia (Studi Kasus Website Anshar.Net) 151 Tugas Pokok Bappeda Dalam Sistem Pemerintahan Daerah ( Studi Pemkab Deli Serdang) 152 Tinjauan Hukum Pelaksanaan Pengadilan HAM Ad Hoc Terhadap Prinsip Asas Legalitas 153 Analisa Hukum Pidana Dan Kriminologi Terhadap Putusan Hakim Sebelum Dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 154 Studi Kasus Pembunuhan Berencana Terhadap Beberapa Orang 155 Perkembangan Pidana Penjara Dari KUHP Ke Konsep KUHP Baru 156 Tindak Pidana Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar Menurut UndangUndang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Studi Putusan No.1902 / Pid B / 2004 / Pn Medan) 157 Tinjauan Yuridis Mengenai Tindak Pidana Pemilu Dan Proses Penyelesaian Perkaranya Dalam Persfektif Uu No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD Dan DPRD 158 Tinjauan Yuridis Terhadap Pengawasan Hakim Yang Dilakukan Oleh Komisi Yudisial Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Uu No. 22 Tahun 2004


PDF

PDF

PDF PDF PDF PDF

PDF PDF PDF PDF PDF

PDF PDF PDF

PDF

PDF


Daftar Judul Skripsi Hukum. Bagian DOC

Recommend Documents