d jam

/

f.";,- I

'�!� . ''

LAMPIRAN I

184

NOMOR PETUNJUK

TENTANG

/PMK.04/2014

FUNGSIONAL

JABATAN

TEKNIS

KEUANGAN

MENTERI

PERATURAN

PEMERIKSA

BEA

DAN CUKAI DAN ANGKA KREDITN"YA

-�·,'-

tl.t:r�iEF\i KEU.!:..f-.JG.L.N REPU3LiK l:-..IDONES!f:..

1.

BUTIR KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI DAN ANGKA KREDITNYA TINGKAT TERAMPIL ·. .

NO

.

UNSUR ..

I

I.

2'

I

-

Pendidikan

•.

I

I

I I I

I

II.

�

3_

-

-

. ..

·

c

--"

I

I i Pemeriksaan

. ·"·

..

.

.

-

-

.

.

; -�(. ·>'

-

·, -

A. Pendidikan sekolah dan

.

L

memperoleh ijazahf gelar

I

I

'·'

SUB UNSUR .-

1

-

B. Pendidikan dan pelatihan I fungsional di bidang kepabeanan dan cukai dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan d an pelatihan

4. 5. 6.

A. Penerimaan dokumen

L

bea dan cukai

L

2.

3.

2.

3.

.

-

I

L

2.

3. 4. 5. L

C . Pemeriksaan barang

I

2. 3. 4. 5.

..

;

·.:

:/� ;L'-,'::Y,· BUTIR: KEGIATAN �· : .

"

·' �- .

.·

-

'

· ·.c ·· ·

.-.

4

.

..

·

. .·

-

.

..

_�7':<·>}.

.

·-

...

:-:;-

_

Diploma III

Lamanya I Lamanya I Lamanya I Lamanya I Lamanya

I I

I I

antara antara antara antara antara

6 4 1 s / d 9 6 0 jam 48 1 s/d 640 jam 1 6 1 s / d 480 jam 8 1 s / d 1 6 0 jam 3 0 s / d 8 0 j am

._

.-, ..... : .:....... -_ · .

>

.si�u�..HAs!L ·;,

-

-

I I I

dokumen Customs Declaration (CD) dokumen Pemberitahuan Impor Barang Tertentu (PIBT) dokumen Pencacahan dan Pembeaan Kiriman Pos (PPKP) dokumen ekspor dokumen cukai

Mendeteksi barang dengan menggunakan Hi-Co Scan X-Ray 1 ) X-Ray Container 2) X-Ray Bagasi Memeriksa fisik barang impor Memeriksa fisik barang ekspor Memeriksa fisik Barang Kena Cukai (BKC) dan Pita Cukai Memeriksa barang secara laboratoris tingkat awal: 1 ) Mengelola barang

I

·.

.

-

:

. . ..

c s·._ ::.:

.-··

.. · .

I

...

Ijazah

60

Sertifikat Sertifikat Sertifikat Sertifikat Sertifikat Sertifikat

15 9 6 3 2 1

10 10 10 10 10

Dokumen D okumen Dokumen Dokumen Dokumen

10 10 10 10 10

Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen

.. .. .

.6

I I I I

1 0 Container 1 0 Laporan Pengamatan

--

I I

..

·.ANGKA·ImE:or+·.·.·

(TrAP)- ..

:C:

.. ·-

:·

.

i

Menerima dokumen impor Menerima dokumen ekspor Menerima dokumen cukai Menerima dokumen pengangkutan barang Menerima dokumen di laboratorium Meneliti Meneliti Meneliti Meneliti Meneliti

.

. :: ': .. '

I Lamanya lebih 9 6 0 j am

4. 5. B . Penelitian dokumen

-

.

1 0 Dokumen 1 0 D okumen 10 Dokumen 10 Jenis Barang

0,00 5 0,004 0,004 0,003 0,03 3

I I

0,0 1 4 0,0 1 9 0,0 1 4 0,0 12 0,0 1 4

I

I

.

.

I

�

0,047 0,0 5 1 0,038 0,02

..

-. . .

I

· ..

.

'• �""'-�-

- ·:�.

,, ·

"' .

-

-:

:·_·· . ,-

7. .

·

·c

. .·

Semua Jenjang Semua Semua Semua Semua Semua Semua

I I I l

I

I

Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana

PBC PBC PBC PBC PBC

P. P. P. P. P.

I

I

I

Jenjang Jenj ang Jenjang Jenjang Jenjang Jenjang

PBC PBC PBC PBC PBC

. .

I

I

Lanjutan Lanjutan Lanjutan Lanjutan Lanjutan

I

J I

I I

PBC Pelaksana PBC Pelaksana

0,0 1 0,0 3 3

I

.

-- ...

�

:·PELAKSAN'A ..

I

I

!

PBC Pelaksana PBC Pelaksana PBC Pelaksana

I

I

PBC Pe1aksana

�

�-;;,:Li -��

•.:..:..:�,.!�· .. h�E!�l=R!

��PU3L.!K

NO 1

UNSUR

I I

I

I

.

SUB UNSUR ..

2

3 :.

KEU.��·�G.L..�'.] INDON::S!l\ - 2 -

. �JTridffiG�TAN

.- . ·.

I

·:

"

4

.

' •

..

•

3) Melaksanakan pemeriksaan kimia fisika

E.

Pemeriksaan sarana pengangkut

11. I

I 2 . I Melaksanakan pemeriksaan badan l. Memimpin pemeriksaan sarana pengangkut laut 2. 3.

F. Pemeriksaan bangunan dan instalasi

I

Memimpin pemeriksaan sarana pengangkut udara Melaksanakan pemeriksaan sarana pengangkut laut

I

Melaksanakan pemeriksaan sarana pengangkut udara

l.

Memeriksa bangunan/ instalasi pada temp at penimbunan Berikat, temp a penimbunan sementara di luar pelabuhan, serta bangunan atau tempat lair yang penyelenggaranya dengan ijin Direktorat Jenderal atau berisi barang d' bawah pengawasan pabean. Memeriksa bangunanj instalasi pada p abrik, tempat penyimpanan etil alkohol, tempat penjualan eceran, serta bangunan atau tempat lain untuk memproduksi, menimbun, ataupun menjual BKC.

l.

Melakukan verifikasi dokumen impor 1 ) Meneliti kelengkapan, validitas, kebenaran pengisian, perhitungan pungut impor dan klasifikasi barang. 2) Meneliti kewajaran nil ai pabean

-·--

II

4.

2.

G. Verifikasi dokumen

Mendeteksi dan menyeleksi penumpang

I' I

--

.

I I I I I I

,

1 0 Laporan 1 0 Laporan

Meneliti kelengkapan, validitas, kebenaran pengisian, perhitungan pungutan ekspor dan k1asifikasi barang.

1 0 Laporan

.....

. 6

· • ·,

.

I I

I

,

'·

.·

7

PBC Pelaksana

0,05

PBC Pelaksana

0 ,0 5 7

PBC Pelaksana

0,017 0,15

PBC Pelaksana PBC P. Lanjutan

I

0 ,06

I

....

PELAKSANA ·.

0,05

0 ,0 7 5

Berita Acara

I

Melakukan verifikasi doh."Umen ekspor

._

5 .

1 0 Tindakan Penguiian 1 0 Tindakan Pengujian 1 0 Laporan Pengamatan 1 0 Orang 1 0 Sarana Pengangkut 10 Sarana Pengangkut 10 Sarana Pengangkut 1 0 Sarana Pengangkut Berita Acara

2) Melaksanakan pemeriksaan dasar

D . Pemeriksaan badan

AN (i!{A� KREDIT

. SATUAN HASIL (TIAP)

PBC P. Lanjutan PBC Pelaksana

0 ,03

PBC Pelaksana

0 ,0 0 8

PBC Pelaksana

0,012

PBC Pelaksana

0 ,0 1

PBC Pelaksana

0,0 15

PBC P. Lanjutan

0 ,004

PBC Pelaksana

I

I

·-·

-···-·---

I t

��!�

LE r·� ·n::. :=< l

:=< E P U S U K

K :: U AN GAN i N u O "J E:. S L.; - 3 -

NO

UN SUR

SUB UNSUR

1

2

3

BUTIR KEGIATAN

5

3 . I Melakukan verifikasi dokumen cukai dibidang cukai Melakukan penelitian dan pengujian dokumen dan atau dokumen pelengka� serta kebenaran perhitungan pungutan negara (tarif, tingkat produksi, masaj berlaku pita dan pesanan pita) dalam rangka pelayanan di bidang cukai. l.

J -:Persiapan Audit

1 ) Mengumpulkan informasi awal dalam rangka audit 2) Mengikuti pengarahan persiapan audit

3) Mengikuti pengarahan pelaksanaan audit oleh Pengawas Mutu Audit (PMA) I

I

2.

I Pelaksanaan Audit:

1

1) Memeriksa keadaan kegiatan usaha Auditee sesuai dengan Undang- Undan Kepabeanan pasal 86 ayat ( 1 a)c dan Undang-Undnag Cukai pasal 39 aya ( 1 a)c. 2) Mengisi dan menandatangani formulir pakta integritas. 3 ) Melakukan wawancara dengan Auditee.

4) Membuat konsep surat dan bukti tanda terima peminjamanj pengembalian buku, catatan, surat dan dokumen untuk penelitian.

. .

·.

.

.

ANGKA

.

KREDIT

.

4 "

H. Audit kepabeanan dan cukai

.

SATUAN BASIL (TIAP) . .

PELAKSANA 7�

'6

1 0 Laporan

0,005

PBC Pelaksana

Kertas Kerj a D aftar Hadir D aftar Hadir

0 ,092 0 ,0 0 8 0 ,0 04

PBC Pelaksana PBC Pelaksana PBC Pelaksana

Berkas

0 ,0 0 8

Formulir

0 ,002

Berita Acara Surat

0 ,096

I

PBC Pelaksana PBC Pelaksana PBC Pelaksana PBC Pelaksana

0 ,004

Kertas Kerja

PBC Pelaksana

6 ) Membuat konsep surat pernyataan penyerahan data audit.

Surat

PBC Pelaksana

7) Membuat konsep surat danj atau berita acara penolakan danj atau tid membantu kelancaran audit dalam hal Auditee atau wakilnya menolak untuk diaudit atau menolak membantu kelancaran audit. 8) Menandatangani berita acara penolakan dalam hal Auditee atau wakilny menolak menandatangani surat penolakan danj atau tidak memban kelancaran audit.

Surat

PBC Pelaksana

5) Meneliti ke1engkapan data audit.

Suratj Berita Acara

I

0 ,0 0 4

I

PBC Pelaksana

�

,�1MY ·.�:��-;-::�- ;..

· , ' ..

t,f: E �,rl::: � : K E U N.J GAN ? C:: ::> U 3 L I K i � D 0 1>J E S l /i. :

-. 4 .

NO

UN SUR

SUB UNSUR

· ·

-

.

··

..

-

.. . .

1

2

3

.

..

-·

:

. \"

.

·

.·

· .

:.

: - -·

·'·

..

.

.

�- . -

.

.

.

-

..

.

BUTIR KEGIATAN ..

-

.

.

: ·.- � .

-

.

.

.•_ 4 · -

-;

'

· _: . : :-

-

.:

.

'

- -

. -

.-

4 4 � ��

dalam hal dilakukan pencacahan fisik. 1 0 ) Melakukan pencacahan fisik sediaan barang dalam hal dilakukan pencacah fisik. 1 1 ) Membuat konsep dan menandatangani Berita Acara pencacahan fisik sedia barang dalam hal dilakukan pencacahan fisik. 1 2 ) Membantu Ketua Auditor untuk melakukan tindakan pengamanan apabil diperlukan. 1 3) Membuat Kertas Kerja Audit (KKA) terkait dengan pemeriksaan yang telah dilakukannva untuk diserahkan keoada Ketua Auditor. 1 4) Mengikuti presentasi Daftar Temuan Sementara (DTS) . 1 5) Membuat laporan kemajuan pelaksanaan audit yang telah dilakukannya untuk diserahkan kepada Ketua Auditor. 1 6) Membuat berita acara serah terima pekerjaan dengan dilampiri lapo kemajuan pelaksanaan audit terakhir, dalam hal terjadi pelimpahan tugas audit. 1 8) Membuat konsep Berita Acara Hasil Audit (BAHA) . 1 9 ) Menandatangani BAHA.

2 0 ) Membuat konsep permohonan penelaahan pembahasan akhir. 2 1 ) Menghadiri rapat penelaahan atas risalah pembahasan akhir dalam h

diperlukan. 2 2 ) Membuat konsep Berita Acara Penghentian Audit (BAPA) . 2 3) Menandatangani BAPA.

dalam sistem aplikasi administrasi audit.

2 5 ) Mengunggah KKA ke dalam sistem aplikasi administrasi audit.

- -

.7

PBC Pelaksana

0 ,008

PBC Pelaksana

0 , 196

PBC Pelaksana

0 ,0 0 8 0 ,004

PBC Pe1aksana PBC Pelaksana

0 ,0 0 2

PBC Pelaksana

Kertas Kerja

0 ,0 0 8

PBC Pelaksana

Berita Acara

0 ,004

PBC Pelaksana

Berita Acara

0 ,002

Surat

0 ,0 0 4


0 ,0 0 8

PBC Pelaksana

Daftar Hadir

I I I

I

. Berkas

I I

-

:.

· ··: · ·

0 ,0 0 8

Berkas

I

· •- . ..

..

-

. ·

. .

PBC Pelaksana

Berita Acara

2 4) Mengunggah dokumen pelaksanaan audit yang dihasilkan oleh Tim Audit ke

·

0 , 044

Berita Acara

. -

.

Berita Acara

D aftar Hadir Sur at/ Berita Acara Surat/ Berita Acara

�

-

. . .

PELAKSANA .

PBC Pelaksana

Kertas Kerja

I

. .- . 6

.

0 , 004

Berita Acara

·

-

-

.

Surat

Berita Acara

i

.

.

KREDIT

.·

- s

9) Membuat konsep surat pemberitahuan pencacahan fisik sediaan baran �

1 7) Menyiapkan data dan ikut dalam pembahasan akhir.

"· : . .

..

< ANGKA

SATUAN HASIL (T!AP ) -

.

0 ,0 0 4

PBC Pelaksana

0 ,0 0 2

PBC Pelaksana

0 ,0 0 4

PBC Pelaksana

0 ,004

PBC Pelaksana

f-

--�

'�,l£# ,::: · -.:

��:f� ...

� ,�

t1· E �'-i T c rz i K c U A N GAN

::\ :: ? U 3 L I K i N DO N c S :..;

- 5 NO 1

UNSUR

.. SUB UNSUR

, _.

3-

2

.·

-. -

-·

, .

:

'

.

BUTIR •

:

�GrATAN.

• . •_ _

. . ·_

:

.

.

2 6 ) Mengumpulkan

4-

·:

--

-

SATUAN iiAsiL(TIAP)

- -

' . :,_.

:

-_

'

:�

. .

-

infomasi sebagai bahan penyusunan rekomendas perlu f tidaknya dilakukan kegiatan memeriksa keadaan kegiatan usah< Auditee sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan pasal 86 ayat ( 1 a)c dar Undang-Undang Cukai pasal 3 9 ayat ( 1 a)c 27) Mengumpulkan informasi sebagai bahan penyusunan rekomendas perlu /tidaknva diterbitkan Surat Perineatan I ! Surat Perineatan II. 2 8 ) Mengumpulkan informasi sebagai bahan penyusunan rekomenda · perlu/ tidaknya dibuat konsep surat danj atau berita acara penolak danj atau tidak membantu kelancaran audit dalam hal Auditee atau wakilny menolak untuk diaudit atau menolak membantu kelancaran audit. 29) Mengumpulkan informasi perlu/ tidaknya dilakukan prosedur konfirmas� secara lisan danjatau tertulis kepada pihak ketiga. I Mengumpulkan dan mengolah data dan informasi 1 ) Di ruangan (dalam kantor) 2) Di lapangan Memimpin kegiatan patroli laut

Pencegahan dan . dik pen}'l an

A. Pengolahan informasi

B. Pelaksanaan patroli

1.

I

1. 2.

C. Pelaksanaan penyidikan

1.

I

Melaksanakan kegiatan patroli laut Persiapan penyidikan

I

Mengonsep Surat Perintah Tugas Penyidikan (SPTP) dan Surat Pemberitahuar Dimulainya Penyidikan (SPDP) M emanggil- s aksi 2. � __��___ _ ��41 ) Mengonsep Surat Panggilan (SP) / Surat Perintah Membawa (SP M ) dalarr rangka memanggil saksi 2) Menyampaikan Surat Panggilan dalam rangka memanggil saksi __

__

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ --

3.

Memanggil tersangka

- •·

5

.

-_

._-

•

ANGKA_ : KREDIT .

I

;

6

.

.PELAKSANA -

<_

7 :'- .

0 ,004

PBC Pelaksana

0 ,0 0 4

PBC Pelaksana

Kertas kerja

0 ,0 0 4

PBC Pelaksana

Kertas kerja

0 ,0 0 4

P B C Pelaksana

0 '0 1 2

PBC Pelaksana PBC Pelaksana PBC P. Lanjutan PBC Pelaksana

I

I

0 , 0 12 0 ,28 0 , 1 12

Laporan Surat

Surat

I

I

PBC Penyelia PBC P. Lanjutan

0,013 0 , 00 7

4-

-------

I

3) Membawa saksi dan membuat Berita Acara Membawa Saksi

.

Laporan Laporan Laporan Laporan

I

2)

_ >: _ -�; ._ ·. -...

·

Surat

I

1 ) Menerima laporan terjadinya tindak pidana

•

•

Kertas kerja

�

III.

·

+-

-----

0 ,0 0 3

Surat

0 ,0 0 8

Berita Acara

0,017 ___ _ ___

---------

PBC Pelaksana P B C Pelaksana PBC P . Lanjutan

_

I_

__

i--

'�j!l ..;J71..

-·-:��=�;:-;=

...�

hft c �\ T c :=:: i K E U .L.. N GAt-J

::Z E P L' 3 L ! �(

l N DO!...J C S i .� - 6 -

NO

UN SUR

SUB UNSUR

.2

2

3

' '

I

3) Membawa Tersangka dan membuat Berita Acara Membawa Tersangka 4.

6

5

_4 c

1 ) Mengonsep SP j SPM dalam rangka memanggil tersangka 2) Menyampaikan Surat Panggilan tersangka

ANGKA' KREDIT

SATUAN HASIL (TIAP)

BUTIR KEGIATAN

Surat Surat Berita Acara

o .oo3 0 ,009 0,017

Berita Acara Berita Acara Berita Acara Berita Acara

0 ,0 1 1 0,017 0,05 0,012

..

PELAKSANA 7 .. - --

,,

I

PBC Pelaksana PBC Pelaksana PBC P. Lanjutan

I

Memeriksa saksi ' 1) Membuat Berita Acara Pemeriksaan Saksi 2) Membuat Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan 3) Membuat Berita Acara Pemeriksaan Konfrontasi 4) Membuat Berita Acara Pengambilan Sumpah Saksi 5 . I Memenksasaksi ab.li 1 ) Membuat Berita Acara Pemeriksaan Saksi Ah1i 2) Membuat Berita Acara Pengambilan Sumpah Saksi Ah1i 6 . I Memeriksa tersangka 1) Membuat Berita Acara Pemeriksaan Tersangka 2) Membuat Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan

I

I

-_ 1 -

3) Membuat Berita Acara Pemeriksaan Konfrontasi 4) Membuat Berita Acara Penolakan Penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan 5) Menerima dan meneliti Surat Kuasa Penunjukan Penasehat Hukum I Menangkap tersangka 1 ) Mengonsep Surat Perintah Penangkapan (SPP) 2) Menangkap dan membuat Berita Acara Pe_l)angkapan 3) Menyampaikan tembusan Surat Perintah Penangkapan 8 . I Menahan tersangka

Berita Acara Berita Acara Berita Acara Berita Acara Berita Acara

I

I

0 ,03 0 ,0 1 1

I

0 ,04 1 0 , 034 0 ,03

PBC P. Lanjutan

O,Q15

PBC Penyelia

0,0 1 5

PBC Penyelia

I

Berita Acara Surat

7.

Surat Berita Acara

I

Surat

PBC Pelaksana PBC P. Lanjutan PBC Penyelia PBC P. Lanjutan

I

I I I I

I

0 ,004 0 ,065 0,005

I

I

PBC P. Lanjutan PBC P. Lanjutan

PBC P. Lanjutan PBC Penyelia

I

I I

I I

PBC Pelaksana PBC P. Lanjutan PBC Pelaksana

f

c�-� _::-;->

·-::�s=.:.· ::! -·.;;·� __. · ·

f,t, C. t\ T E R ! K C. U .L. N GAN

r:: E ? U D L l K � �� :> o � = s : .A.

NO

.

UNSUR

1

.

SUB UNSUR

2

3 ··

- 7 -

-

I

!

II

I

I

'

-·

· -- -

'

·-

-

'·

4

Surat

Berita Acara

2)

Menempatkanfmengeluarkan tahanan dan membuat Berita Acar PenahananfPengalihan Jenis Tahanan / Pengeluaran Tahanan/ Serah Terima.

I

3)

Menyampaikan tembusan Surat Perintah Penahanan

1

Membuat resume sementara Melakukan oene:e:eledahan 1 ) Mengonsep Surat Permintaan Ijin Penggeledahan/Perintah Penggeledahan) 4)

9.

I

dan membuat Berita Acara Penggeledahan Rumal: Tinggal/Tempat Tertutup lainnya 3 ) Menggeledah dan membuat Berita Acara Penggeledahan Sarana Pengangkut

2 ) Menggeledah

4) 10.

Surat Laporan

I

Surat Berita Acara

�

Memotret Tempat Kejadian Perkara dan membuat Berita Acara Pemotret Tempat Kejadian Perkara

Berita Acara Berita Acara

Melakukan penyitaan Telah Dilakukan Penyitaan 2 ) Menyita dan membuat Berita Acara Penyitaan dan Surat Tanda Terima BaranE'

Bukti 3 ) Menyegel dan membuat Berita Acara Pembungkusan dan Penyegelan Baran Bukti 4) Menyimpan, meregister dan melabel barang bukti · -

I

,

I

Berita Acara Berita Acara Label

7.

PBC Pelaksana

0 ,004 I

I

0 ,0 1 7

I

0 ,003 0 ,06

I I

I I I

Surat

1 ) Mengonsep Surat Permintaan Ijin Penyitaan/Perintah Penyitaanf Laporar

PELAKSANA - ·

6

5

Surat Perintah Penahanan/ Surat Perintah Pengalihan Jeni� Tahanan/ Surat Perintab Perintah Penangguhan Penahanan/ Surat Pengeluaran Tahanan/ Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan/ Sura Penitipan Tahanan.

I

I

ANGKA KREDIT .

SATUAN HASIL (TIAP)

BUTIR KEGIATAN

1 ) Mengonsep

I

-

I

I

PBC P. Lanjutan PBC Pelaksana PBC Penyelia

0 ,0 0 3

P B C Pelaksana

0,02

PBC P. Lanjutan

0 ,0 0 8 0,006

I

I


0 ,004

PBC Pelaksana

0,018

PBC P . Lanjutan

0 ,006

P B C Pelaksana

0 ,0 1

PBC Pelaksana

{

��j�V .;:--:?

·��! �;

· . ..

hi, E �..; T E ?- ! K c U .t,N G.� t-.J

?- E ? U 3 U K I N D O N E S : A.

- 8-

'

NO 1

UN SUR 2

;

SUB UNSUR 3

1 1.

...

.

..

.

-

BUTIR KEGIATAN .

4 •

1) Mengonsep Surat Perrnintaan Ijin Pelelangan j Perintah Pelelanganj Penetap Harga Limit Lelang

I 12.

13.

I I

2) 3) 4) 5)

·.

. - --

Melelang barang bukti

.

�I

Membuat Berita Acara Sifat dan Kondisi Barang Menerima risalah lelang Membuat Berita Acara Penerimaan Hasil Lelang Membuat Berita Acara Penyisihan Barang Bukti

Melakukan pemberkasan 1 ) Membuat sampul berkas perkara 2) Membuat resume 3 ) Membuat daftar isij saksijtersangka/barang bukti 4 l Melakukan pemberkasan dan penvee:elan (Pene:elakan) Mengirim berkas perkara, tersangka dan barang bukti 1 ) Mengonsep Surat Pengantar Pengiriman Berkas Perkaraj Surat Pengirim Tersangka dan Barang Bukti 2) Membuat tanda terima berkas perkara

14.

3 ) Menyerahkan d an membuat Berita Acara Pengembalian Barang Bukti 15.

Melah."Ukan gelar perkara Membuat resume 2 ) Membuat slide dan matrik -

-

-

Berita Acara Berita Acara Berita Acara Berita Acara

I

I

I

4

--- -

Surat Laporan Laporan Berkas Perkara Surat

f

I I I I I

I

1)

5 -

Surat

I I

3 ) Menyerahkan tersangka dan barang bukti dan membuat Berita Acar Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti Menghentikan penyidikan 1 ) Mengonsep Surat Penetapan/ Surat Penghentian Penyidikan 2) Membuat resume

ANGKA KREDIT

SATUAN HASIV (TIAP)

..

I

-

-.

. 6

I

I

0 ,03

I

0 ,0 07 0 ,0 0 9 0,012 0,003

I

I I

0,00 1 0 ,07 0 ,0 0 3 0 ,0 0 8

I

0 ,0 0 3

Tanda Terima

0 ,0 0 1

Berita Acara

Surat Laporan Berita Acara Laporan Slide /Matrik

. .

I

·

-

- -

PELAKSANA

.

..

I

·...

.

7

.

PBC Pelaksana

I I

PBC P. Lanjutan PBC Penyelia PBC Penyelia PBC Pelaksana

I

I

PBC Pelaksana PBC Penyelia PBC Pelaksana

I

PR(; PPl<>k,<>n<>

I

I

PBC Pelaksana

I

PBC Pelaksana

0 ,03

PBC P. Lanjutan

0 ,0 0 6 0 ,07

PBC Pelaksana PBC Penyelia

0 ,0 1 5

PBC P. Lanjutan

0 ,07 0,009

I

PBC Penyelia PBC Pelaksana

�

-�}'� ·-.:.��.-.:;:::� ._;; �� ..

�:��-"'

r�I; � \'TE: K i KE UAN GAt� K c P U S U K i N DO N E S !.A.

- 9 NO

UN SUR

SUB UNSUR

· ..

1.

IV.

J

1

I

I I

2

Pengembangan profes1

-

I I

3,

..

1 16.

· ·

. .·.

BUTIR "KEGIATAN - ..

Menghadapi praperadilan Membuat bahan jawaban gugatan

. .

--

- ·

-

·-

-

-

;

4_

Membuat karya tulisf karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survai, dan atau evaluasi di bidang kepabeanan dan cukai yang dipublikasikan: 1 ) dalam bentuk buh.'U yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional

2.

Membuat karya tulisfkarya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survai, dan atau evaluasi di bidang kepabeanan dan cukai yang tidak dipublikasikan:

2) dalam maj alah ilmiah yang diakui oleh LIPI

I

5

Buku Naskah

Membuat karya tulisfkarya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasu gagasan sendiri di bidang kepabeanan dan cukai yang dipublikasikan: 1 ) dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional 2) dalam maj alah ilmiah yang diakui oleh LIPI

Buku Naskah

Membuat karya tulisfkarya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasi gagasan sendiri di bidang kepabeanan dan cukai yang tidak dipublikasikan:

ANGKA�- .

KREDIT

2) dalam bentuk makalah

Makalah

Bersifat pembaharuan

Pedoman --

Pedoman

-- _

. -..

- 6

I I

0 ,0 6 5

I

1

I I

II

I

I

I

PELAKSANA 7

I

..

PBC Penyelia

Semua Jenjang

6

Semua Jenjang

4

I

. .

2 ,5

8

Buku

1 ) dalam bentuk buku

Bersifat penyempurnaan

.

(TIAP)

Makalah


B. Perumusan pedoman 1 . pengembangan sistern 2. kepabeanan dan cukai

.

Buh.'U


4.

,. .

Surat

A. Pembuatan karya tulis 1 . dan/ atau karya ilmiah di bidang kepabeanan dan cukai

3.

.

SATUAN HASIL

II

Semua Jenjang Semua Jenjang

8 4

Semua Jeniang Semua Jenjang

7

Semua Jenjang

3,5 2,5 1 ,5

I

Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang

I

f

�;-:Y .8

. -� :-:(: \. . ·..:�;i!�-.:.:":'·�- i :··

.

t/� E �\ T 2 �! K E: U .L.N G,.;r�

R =: P U S L i �( ! f� D O N E S i A

- 10 -

I

NO

UNSUR

1

2

3

1 1.

C. Penerjemahanl penyaduran buku dan atau karya ilmiah di bidang kepabeanan dan l cukai

I

! I

v.

Pendukung kegiatan Pemeriksa Bea dan Cukai

A. Pengajar I pelatih di bidang kepabeanan dan B. Peran serta dalam seminar I lokakaryal konferensi

SATUAN HASIL . (TIAP)

BUTIR KEGIATAN

SUB UNSUR

4

2) dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI

I

Naskah

Menerjemahkanlmenyadurkan buku atau karya ilmiah di bidang kepabeanan d anj cukai yang tidak dipublikasikan: 1 ) dalam bentuk buku I 2) dalam bentuk makalah I Mengajar l melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai dibidang kepabeanan dan cukai

I

Buku Makalah jam

I

IE

I I

PELAKSANA

6

I

7· .

I

1

II

3 ,5 1 ,5 0 ,0 3 0

I

Mengikuti seminarl lokakaryalkonferensi sebagai:

1 . I Pemrasaran 2 . I Moderatorlpembahaslnara sumber 3 . I Peserta C. Keanggotaan dalam I Menjadi anggota organisasi profesi di: organisasi profesi 1 . I Tingkat Internasionali Nasional sebagai: 1) Pengurus Aktif 2) Anggota Aktif 2 . I Tingkat Propinsi 1) Pengurus Aktif 2) Anggota Aktif D . Keanggotaan dalam Tim Menjadi anggota Tim Penilai J abatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai secara aktif Jabatan Penilai Fungsional Pemeriksa Perolehan piagam j Memperoleh penghargaanl tanda j asa Satya Lancanan Karya Satya: kehormatan I 1 . 3 0 (tiga puluh tahun) 2. 20 (dua puluh tahun)

0

KREDIT

Menerjemahkanlmenyadurkan buku atau karya ilmiah di bidang kepabeanan danl cukai yang dipublikasikan: r-��--�----------------------------------------------�--------+-----��----� Buku 1 ) dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional

2.

I

5.

I ' �GKA

Kali Kali Kali

3 2 1

Tahun Tahun

1 0,5

Tahun Tahun Tahun

I

I

0 ,25 0,15 0 ,5

Tanda jasa Tanda jasa

I I

3 2

I l

I

i

I I




I

i I I



�

'�j� >��;;.::.!- �: . �"•

.. .........

M c �\ T E R i K t:: U.L.�\ G.t.J-.1

r\ E P U S U K l r\ D O t\' c S i.A.

- 11 ·- ,..

·-

NO .1

UN SUR

.

:

-

3

2

-

I

I I

F. Perolehan gelar

kesarj anaan lainnya

· ._

:.

· .· ·

.,

-

_- . _ .

..

4

.

.

.

.

BUTIR KEGIATAN

SUB UNSUR -

-

.

. . SATUAN HASIL - ANGKA . KREDIT '(TIAP ) ...

3 . 1 0 (sepuluh tahun) Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas: 1 . Sarjana (S 1 ) /Diploma IV (DIV) 2. Diploma III

.

.

.·

·

· · · 6 -.

5 ·

Tanda j asa

I

Gelar / Ijazah Gelar / Ijazah

..-. .

I I

I

1 5 3

·.

�· ·. .

·

-

.

•

.

·

I I

..

-· ·.

- ·

PELAKSANA 7 "


�

��,J -·��;�:·' _:. ·.-

tk: . t-�E :::\ 1 KELJA�� S,.!l.J-.J

::\ � P 'J 3 � 1 K i N D O i< C: S ! A.

- 12 -

2.

BUTIR KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI DAN ANGKA KREDITNYA TINGKAT AHLI -

NO 1

I.

-

UNSUR

SUB UNSUR

'

-

BUTIR KEGIATAN'.

.

- ·

2

Pendidikan

I I I

A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ij azahf gelar B. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang kepabeanan dan cukai dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan

II. Pemeriksaan bea dan cukai

I

nP.l !:! Tih � n

A. Penelitian dokumen B. Pemeriksaan dokumen

C. Verifikasi dokumen

4

--

3_ .

I

1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. I Meneliti

I I

_.

.. .

..

. .

--

Doktor Pasca Sarjana Sanana (S 1 l / Diploma N (DIV) Lamanya lebih 960 jam Lamanya antara 6 4 1 s / d 960 jam Lamanya antara 48 1 s / d 640 jam Lamanya antara 161 s/d 480 jam Lamanya antara 8 1 s / d 160 jam Lamanva antara 3 0 s / d 80 iam dokumen impor

I

Memeriksa barang secara laboratoris, tingkat laniut: 1. Menyiapkan sistem untuk pemeriksaan 2. Melaksanakan pemeriksaan lanjutan berdasarkan Buku Tarif B e a Masuk Indonesia dan membuat resume hasil pengujian dan identifikasi barang 1. 2. 3.

Melakukan verifikasi doh."Umen impor Melah."Ukan analisis kinerja importir, sistem pelayanan dan pegawai Melakukan verifikasi dokumen ekspor Melakukan analisis kinerja eksportir, sistem pelayanan dan pegawai Melah."Ukan verifikasi dokumen cukai Melah."Ukan analisis kinerja Pengusaha Barang Kena Cukai, sistem pelayanan dan pegawai

· '

I I

I

I I I

..

5

.

6

Dokumen 1 0 Tindakan Pengujian

0 ,024 0, 158

1 0 Laporan

I I

I

I I I I

I

. .

_ ·.

200 1 50 100 15 9 6 3 2 1 0 ,045

1 0 Laporan

I

:

Iiazah Ijazah Iiazah I Sertifikat Sertifikat Sertifikat Sertifikat Sertiiikat Sertifikat I 1 0 Dokumen

1 0 Laporan

PELAKSANA

KREDIT .

I

I I

I

-·

ANGKA

SATUAN HASIL (TIAP)

0 ,025 0 ,008 0 ,008

'·

7 '

I

I

I

I I

I

I

I

I I

I

I I I I

Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jeniang Semua Jenjang Semua Jeniang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jeniang Semua Jeniang PBC Muda PBC Pertama PBC Pertama

PBC Muda PBC Pertama PBC Pertama

�

�N�iJ •;.;�;:��;.:,,; .;

,;:·

r\� � N -:- C � ! K := U A!� (3 A.N

i=<: E: ? U 3 U K i N D O t\ E S i !',

- 13 -

NO

UN SUR

SUB UNSUR ·

.

.

.

• 2

- ·

3

D. Audit kepabeanan dan cukai

1.

-

. .

-

BUTIR KEGIATAN

.

1

.

..

-

Persiapan audit 1 ) Mengikuti pengarahan persiapan audit. 2) Mengikuti pengarahan pelaksanaan audit oleh PMA. 3 ) Menyusun dan menandatangani Rencana Kerja Audit (RKA) . 4) Menyusun program audit sesuai dengan obyek audit. 5) Memberikan pengarahan persiapan audit bersama PMA kepada Ketua Auditor dan Auditor. 6) Mengikuti pengarahan pelaksanaan audit oleh PMA. 7) Memeriksa dan menandatangani RKA 8 ) Mengkaji dan merekomendasikan program audit sesuai dengan obyek audit. .

9) Memberikan pengarahan persiapan audit dan pelaksanaan audit. .

1 1 ) Memeriksa dan menyetujui program audit sesuai dengan obyek audit. 2.

..

.

4.

1 0 ) Menyetujui dan menandatangani RKA

SATUAN HASIL ' ANGKA ' . KREDIT · .· · · (TIAP) · ·. ·

.

s

I

Kertas Kerja Kertas Kerja

I

Kertas Kerja

I

I

Daftar Hadir Kertas Kerj a Kertas Kerja

I

I

I I I

Kertas Kerj a Kertas Kerj a

2) Mengisi dan menandatangani formulir pakta integritas. 4) Melakukan peminjaman buku, catatan, surat dan doh.'umen untuk penelitian. 5) Menyerahkan surat pernyataan penyerahan data audit kepada Auditee untuk ditandatangani oleh pimpinan perusahaan atau yang mewakili.

I

I

l

l

6

I I

PBC Pertama PBC Pertama

0 ,0 3 0

P B C Pertama

0 ,020

I

0 , 020

0,015 0 ,030

Kertas Kerja

0,010

Formulir

0 ,0 0 5

Surat

0,0 1 0

Surat

0 , 1 30

I

:·....

PBC Pertama

0 ,060

Surat

-

.. -:

7

0 ,0 0 5

I

PBC Muda

I

PBC Muda

I

PBC Muda PBC Muda

I

PBC Madya

0 ,040

I

· -

0,0 10 0 ,040

I

. PELAKSANA -

. .

0 ,0 3 0 0,0 10

Kertas Kerja

Pelaksanaan Audit: I 1 ) Memeriksa keadaan kegiatan usaha Auditee sesuai dengan UndangUndang Kepabeanan pasal 86 ayat ( 1 a)c dan Undang-Undang cukai pasal 39 ayat ( 1 a)c. 3 ) Menjelaskan maksud d an tujuan audit kepada Auditee.

. .

·

D aftar Hadir D aftar Hadir

I I I

-

.

I

I

PBC Madya PBC Madya PBC Pertama PBC Pertama PBC Pertama PBC Pertama PBC Pertama

f

I

.:::;--:?

<�·y ····��_!· f. .:.· .

f\t; =: r\ T = � � �( = U .� N G.LJ'.i

r=z :: P u s u rc ! N ::)O '-..! :: s : ?

- 14 -

I NO 1

· -

UN SUR

I I

-

:

I

I !

SUB UNSUR

I I

2

3

I

I

6)

· .

.

.

.

·· =

..

'.

.

:

BUTIR . KEGIATAN -

.

.

.

-

-

SATUAN HASIL (TIAP)

- -

-A � -

Membuat konsep permohonan perpanjangan batas waktu penyerahan data audit dalam hal Auditee mengajukan permohonan.

l

5

-·

Sur at

7 ) Membuat konsep Surat Peringatan I. I 8 ) Menyerahkan dan membuat bukti tanda terima penyampaian Sur at Peringatan I. 9 ) Membuat konsep Surat Peringatan II. I

Surat Surat Surat

:

ANqKA · _ KREDIT

'

- .

6

I I I

0,0 1 0 0 ,0 1 0 0,005

I I

0 ,0 1 0

PELAKSANA

I I I

7

PBC Pertama PBC Pertama PBC Pertama

I

PBC Pertama

1 0 ) Menyerahkan dan membuat bukti tanda terima penyampaian Surat Peringatan II.

Surat

0 ,0 0 5

PBC Pertama

1 1 ) Menyerahkan surat penolakan danj atau tidak membantu ke1ancaran audit untuk ditandatangani oleh piropinan perusahaan atau yang mewakili dalam hal Auditee atau wakilnya menolak untuk diaudit atau menolak membantu kelancaran audit.

Surat

0,0 1 0

PBC Pertama

1 2 ) Menandatangani berita acara penolakan, dalam hal Auditee atau wakilnya menolak menandatangani surat penolakan danj atau tidak membantu kelancaran audit.

Berita Acara

1 3 ) Menyiropan data audit sampai dengan dikembalikan kepada pihak terkait. 1 4) Melakukan pengujian terhadap Internal (SPI) .

l

Kertas Kerj a

pelaksanaan Struktur Pengendalian

Kertas Kerj a

1 5 ) Mengusulkan ruang lingkup audit kepada PTA. 1 6 ) Membuat konsep perpanjangan periode audit.

1 7 ) Membuat konsep permohonan perpanjangan jangka waktu penyelesaian audit (perpanjangan pertama) . 1 8 ) Membuat konsep permohonan perp�jangan jangka waktu penyelesaian audit perpanjangan kedua) . 1 9) Membuat konsep permohonan perpanjangan jangka waktu penyelesaian audit (lebih dari 9 bulan) .

Kertas Kerja

I

l l l

Surat

I

0,005 0 ,0 2 0

I

I

Surat Surat

I I

PBC Pertama P B C Pertama

0, 120

PBC Pertama

0 ,020

PBC Pertama

0,0 10 0,0 10

Surat

I

0 ,0 1 0 0 ,0 1 0

I

I I

PBC Pertama PBC Pertama PBC Pertama PBC Pertama

t

'�t:J ·>�:�: ..�

fvi :: f'I! T E ::< I K E U AN G A.N

K E:: ? U 3 L ! K ! t� DO � E S !A.

- 15 ' .

NO

UNSUR .

SUB UNSUR

1

2

3

ANGKA KREDIT

BUTIR KEGlATAN '

-·

5

4 '

·.

20) Menyerahkan surat pemberitahuan pencacahan fisik sediaan barang dalam hal dilakukan pencacahan fisik.

Surat

2 1 ) Mengiku ti pencacahan fisik sediaan barang dalam hal dilakukan pencacahan fisik. 22) Menyetujui dan menandatangani Berita Acara pencacahan fisik sediaan barang dalam hal dilakukan pencacahan fisik. 23) Melakukan konfirmasi baik lisan maupun tertulis kepada pihak ketiga apabila diperlukan. .

Berita Acara

25) Melakukan konsultasi secara periodik kepada PTA danj atau PMA.

Berita Acara

24) Memeriksa dan menyetujui KKA yang dibuat oleh Auditor.

26) Membuat berita acara serah terima pekerjaan dilampiri laporan kemajuan pelaksanaan audit terakhir kepada PTA dalam hal terjadi pelimpahan tugas tim audit.

l l

Berita Acara Suratj Kertas Keri a Kertas Kerj a

I I

27) Membuat laporan kemajuan pelaksanaan audit yang telah dilakukan kepada PTA.

Berita Acara

l

3 0 ) Menyusun konsep DTS.

Kertas Kerja

3 1 ) Melakukan presentasi DTS.

Kertas Kerja

32) Menandatangani DTS.

Kertas Kerja

3 4) Membuat risalah pembahasan akhir. _ 3 5 ) Menghadiri rapat penelaahan atas risalah pembahasan akhir dalam hal diperlukan.

I 1 I I

I

l

Kertas Kerja Kertas Kerja D aftar Hadir

.

- ··

0,110 0 ,0 1 0 0,010

I I

7

PBC Pertama

0 ,005

I I I


I

PBC Pertama

I ':J

PBC Pertama

0 ,230 0 ,030

--,

Surat/ Berita Acara Berita Acara Berita Acara

28) Melah"Ukan tindakan pengamanan apabila diperlukan. 29) Menyetujui konsep dan menandatangani BAPA dalam hal penghentian audit.

3 3 ) Melaksanakan pembahasan akhir.

. ., 6 -

0 ,020

0,015 0 ,005

I

I

i I

PBC Pertama


I

0 ,3 5 0

PBC Pertama

0 ,020

PBC Pertama

I I

0 ,005

PBC Pertama

0 ,070

PBC Pertama

0 ,020

PBC Pertama

I

0 ,020

PBC Pertama

I I

�

i,

�

�:J-tJ ·��;�-;--. �; �:�· ;:· ,;-· ..

h� E r\ T C. =( i K :: U .<\ N G .!!.J-..!

==\ E ? U 3 :... ! K

i N DO �� E S !?. - 16 -

NO 1

UNSUR 2

SuB UNSUR 3

'4

3 7) Menyetujui konsep permohonan penelaahan pembahasan akhir. 3 8 ) Membuat rekomendasi perlu/ tidaknya dilakukan kegiatan memeriksa keadaan kegiatan usaha Auditee sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan p asal 86 ayat ( 1 a) c dan Undang-Undang Cukai pasal 39 ayat ( 1 a) c . perlu/tidaknya

6

5

3 6 ) Menyetujui dan menandatangani BAHA.

3 9 ) Membuat rekomendasi I/ Surat Peringatan II.

. :. · ··

SATUAN HASIL ANGKA : KREDIT (TIAPj

BUTIR KEGiATAN ' -

diterbitkan

Surat

Peringatan

l

40) Membuat rekomendasi perlu/ tidaknya dibuat konsep surat dan/ atau berita acara penolakan danf atau tidak membantu kelancaran audit dalam hal Auditee atau wakilnya menolak untuk diaudit atau menolak membantu kelancaran audit. 4 1 ) Membuat rekomendasi perlu/tidaknya dilakukan prosedur konfrrm asi secara lisan dan I atau tertulis kepada pihak ketiga.

Surat

0 ,0 0 5

Surat Rekomendasi

0,010

PBC Pertama

I

0,010

PBC Pertama

I

0,010

PBC Pertama

0 ,0 1 0

PBC Pertama

0 ,040

PBC Muda

Surat Rekomendasi Kertas Kerj a

43) Mengisi dan menandatangani formulir pakta integritas.

I

Formulir

44) Melakukan supervisi kepada Ketua Auditor dalam penilaian SPI Auditee.

I

Kertas Kerj a

45) Mempresentasikan rencana pelaksanaan audit mengenai ruang lingh.-up l audit kepada PMA.

Kertas Kerja

46) Mengkaji dan menyetujui konsep Sur.at Peringatan I .

I

I

0,010

Surat Rekomendasi

42) Memeriksa keadaa kegiatan usaha Auditee sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan p asal 8 6 ayat ( 1 a) c dan Undang-Undang Cukai p asal 39 ayat ( 1 a) c .

7 _

PBC Pertama

Berita Acara

Surat Rekomendasi

l

. . · · ·, , .

PELAKSANA

Surat

4 7)- Mengkaji dan menyetujui konsep Surat Peringatan II.

Surat

48) Mengkaji dan menyetujui usulan perpanjangan periode audit.

Surat

I I

j I

0,010 0 .020 0 ,0 2 0 0,010 0,010

I

0 ,0 2 0

PBC Pertama

I I

I

I I

I

PBC Muda PBC Muda PBC Muda PBC Muda PBC Muda PBC Muda

.f

�IitJ . I

��-

·��i��-;

h�j E r\T C r=?. : K :: U .!:.J� G.A r'-l K :: ? U 3 U K i r< D O t\ E S IA - 17 -

NO

UN SUR

I

SUB UNSUR .

1

-

I

..

, .

- -

-

.. .

BUTIR KEGrATAN. .

5

....

5 0 ) Mengkaji dan menyetujui konsep pennohonan perpanjangan jangka waktu penyelesaian audit (perpanjangan kedua) . 5 1 ) Mengkaji dan menyetujui konsep pennohonan perpanjangan jangka waktu penyelesaian audit (lebih dari 9 bulan) .

Surat

l l

Surat Surat Surat

5 2 ) Mengkaji dan menyetujui konsep pennohonan perpanjangan batas waktu penyerahan data audit dalam hal Auditee mengajukan pennohonan. 5 3 ) Memeriksa dan menyetujui KKA yang diajukan oleh Ketua Auditor. 54) Melaksanakan supervisi dalam bentuk konsultasi di dalam pelaksanaan audit kepada Ketua Auditor.

'

5 5 ) Mengevaluasi realisasi RKA. 5 6 ) Membuat laporan kemajuan kepada PMA.

I

Kertas Kerja

I

Kertas Kerj a

l

Kertas Kerj a

Suratj Berita Acara

I

I

5 8 ) Mengkaji dan menandatangani BAPA, dalam hal penghentian audit. 5 9 ) Mengikuti presentasi DTS. 6 0 1 Memeriksa dan menandatane:ani DTS . 6 1 ) Melaksanakan p emb ahasan akhir. 6 2 1 Menvetuiui dan menandatangani risalah pembahasan akhir. 6 3 ) Menyetujui dengan membubuhkan paraf surat pennohonan penelaahan HtH s ri s;,l;,h m�mh ;, h ;, s;,n ;,khir. cl ;,l;,m h;,l clim�rln k;,n _

I I I

PELAKSANA

I

I

I

I

l

I

Berita Acara D aftar Hadir Kertas Keria Daftar Hadir

:

6 '

.

0 ,020 0 ,020 0 ,0 2 0

0 ,220

I

0 ,060

I

I I

0 ,0 2 0 0 ,020

. · ·�

-

,..

·.

-

.

7

P B C Muda

I

PBC Muda P B C Muda

0 ,0 2 0

Surat/ Berita Acara

57) Membuat berita acara serah terima pekerjaan dilampiri dengan laporan kemajuan pelaksanaan audit terakhir, dalam hal terjadi pelimpahan tugas tim audit.

I

·.

..

.

..

..

49) Mengkaji dan menyetujui konsep pennohonan perpanjangan j angka waktu penyelesaian audit (perp anjangan pertama) .

I

-

SATUAN HASIL : ANGKA KREDIT . (TrAP)

- - -

_ , ,

4

I I

. . _

.

. ,,

: -

3

. 2

I

I

. .

P B C Muda

I

PBC Muda PBC Muda

I

PBC Muda P B C Muda

0 ,020

P B C Muda

0,010

PBC Muda

0 , 040 0 .240 0, 100

Kertas Keri a

0 .0 2 0

Surat

0,010

I

I

PBC Muda PBC Muda PBC Muda PBC Muda PBC Muda

�

I

�-;lBi - \..,�;-;;-;:-.:_:_.. :. ;: . .

. . :-.��;-.

kt. :: 1� T C: 2 ! K :: U A N GAt-.J

� = P U 3 L l K 1 \! DC, !·� t:: S : ,A.

- 18 NO

UN SUR

- ·

SUB UNSUR

·.

!

.

1

2 I

i

I

I

3

I I

4

!

I

I

I

I

I I

I

I I

I

I

64) Menghadiri rapat penelaahan atas risalah pembahasan akhir, dalam hal

diperlukan. 6 5 ) Menyetujui dan menandatangani BAHA.

- · .

l

I

l

Laporan

�

66) Mengkaji dan menyetujui rekomendasi perlu/ tidaknya dilakukan kegiatan l memeriksa keadaan kegiatan usaha Auditee sesuai dengan UndangUndang Kepabeanan p asal 86 ayat ( l a)c dan Undang-Undang Cukai pasal 3 9 ayat ( l a)c. 67) Mengkaji dan menyetujui rekomendasi perlu/ tidaknya diterbitkan Surat Peringatan I/ Surat Peringatan II.

Laporan

68) Mengkaji dan menyetujui rekomendasi perlu/ tidaknya dibuat konsep

Laporan

dan menyetujui rekomendasi perlu/ tidaknya dilakukan prosedur konfinnasi secara lisan dan / atau tertulis kepada pihak ketiga.

Laporan

surat dan/ atau be rita acara penolakan danf atau tidak membantu kelancaran audit dalam hal Auditee atau wakilnya menolak untuk diaudit atau menolak membantu kelancaran audit.

6 9 ) Mengkaji

7 0 ) Memeriksa keadaan kegiatan usaha Auditee sesuai dengan UndangUndang Kepabeanan pasal 8 6 ayat ( l a)c dan Undang-Undang Cukai p asal 39 ayat ( l a) c

�

dan menandatangani konsep permohonan perpanjangan jangka waktu penyelesaian audit (perpanjangan pertama) . 74) Menyetujui dan menandatangani konsep permohonan perpanjangan jangka waktu penyelesaian audit (perpanjangan kedua) .

7 3 ) Menyetujui

7 5) �

Menyetujui dan menandatangani konsep permohonan perpanjangan j angka waktu penyelesaian audit (lebih dari 9 bulan) . ---

- ----

-

----- ---

I

l l

Kertas Kerj a

Formulir Surat Surat Surat Surat

PELAKSANA ..

6 .·'

5

Berita Acara

7 2 ) Menyetujui dan menandatangani usulan perpanjangan periode audit.

I

--

Daftar Hadir

7 1 ) Mengisi dan menandatangani formulir pakta integritas.

I

ANGKA KREDIT .

SATUAN HASIL . (TIAP)

BUTIR KEGIATAN

I I

0,010

PBC Muda

0 ,020

PBC Muda

0 ,020 0 ,020

I

I I

I

7

PBC Muda

0 ,040

I

PBC Muda PBC Muda

PBC Muda

0 ,020

0 ,0 3 0

0 ,0 1 5 0 ,030

I I

0,030

PBC Madya

PBC Madya PBC Madya PBC Madya

0 ,030 0 ,030

I

I I

PBC Madya PBC Madya

f

�·:t� . :�:- �=i } �:��\ �� -\ -! -

. ,

�--:;?�fj�_· ;: ' M !:: !\TER.l Kc U.L. N GAN J!\) CJ O t'I! E S iA

R !:: ? U 3 U K

- 19 .

NO

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN ,·

I

"2

1

I

I

.

'."

4

76) Menyetujui dan menandatangani permohonan perpanjangan batas waktu penyerahan data audit dalam hal Auditee mengajukan permohonan.

l

77) Menyetujui dan menandatangani konsep Surat Peringatan I. 7 8 ) Menyetujui dan menandatangani konsep Surat Peringatan II. 7 9 ) Menetapkan ruang lingkup audit. 8 0 ) Mengawasi dan mengarahkan pelaksanaan audit dalam bentuk konsultasi d i dalam pelaksanaan audit kepada PTA dan Ketua Auditor.

5

Surat

Surat Surat Kertas Kerj a Kertas Kerj a

I

l

. .

I

I I I

6

0,015

0,015 0,015

-

..

I

_:

7

PBC Madya

I

PBC Madya

8 3 ) Membuat berita acara serah terima pekerj aan dilampiri laporan kemajuan audit terakhir kepada Direktur AuditjKepala Kanwil/ Kepala Kantor Pelayanan Utama dalam hal terjadi pelimpahan tugas tim audit.

Surat/ Berita Acara

0 ,0 3 0

84) Menyetujui dan menandatangani BAPA dalam hal penghentian audit.

Berita Acara

0 ,0 3 0

PBC Madya

Daftar Hadir

0 ,060

PBC Madya

Kertas Kerj a

0 ,660

PBC Madya

Daftar Hadir

0 ,0 6 0

PBC Madya

Surat

0 ,030

PBC Madya

D aftar Hadir

0 ,030

Berita Acara

0 ,030

8 7 ) Melaksanakan pembahasan akhir temuan sementara hasil audit. S 8 ) Menyetujui dan menandatangani surat permohonan penelaahan hasil pembahasan akhir dalam hal diperlu�an. 89) Menghadiri rapat penelaahan atas risalah pembahasan akhir, dalam hal diperlukan. 9 0 ) Menyetujui dan menandatangani BAHA.

l

II

. I

PBC Madya

0 ,0 6 0

8 6 ) Menyetujui dan menandatangani DTS .

.

PBC Madya

Kertas Kerj a

I I I

.·

�

-

PBC Madya

0 ,0 3 0 0 ,0 6 0

-

- PELAKSANA

0 ,060

8 5 ) Mengikuti presentasi DTS .

I

:

.

'·

ANGKA " KREDIT

Kertas Kerja

8 2 ) Mengevaluasi realisasi pelaksanaan audit sesuai program audit yang telah ditentukan.

I

. .

I I I

8 1 ) Mengevaluasi realisasi RKA.

-

SATUAN HASIL . - ·.· ('flAP) · .

· ..

_

3

.

- ·

PBC Madya

I

PBC Madya PBC Madya

I I

PBC Madya PBC Madya

�

I

:::TZ

�-]1 l,f: ::: t� i c r\ i K::: U A N G .!:.J� .

r;. ::: ? U 3 L l K i t� D O � ::: s L::..

- 20 NO -

·.

SUB UNSUR

UN SUR

.

·- ·

1

I

'

BUTIR KEGIATAN

--

-

. . -.

I

I I

I

.

..

.. -

4

·.

-

..

. .

·

III.

Pencegahan dan penyidikan

I '

5

Surat

9 3 ) Memberikan keputusan perluj tidaknya dibuat konsep surat dan/ atau berita acara penolakan dan/ atau tidak membantu kelancaran audit dalam hal Auditee atau wakilnya menolak untuk diaudit atau menolak membantu kelancaran audit.

Surat

l

I I I

21 Memeriksa dan menandatane:ani LHA. 3 ) Menyetujui dan menandatangani LHA. A. Pengolahan informasi

Menganalisa dan menyajikan data dan informasi

B. Pelaksanaan penyidikan

1.

2.

I

Persiapan penyidikan Mengevaluasi konsep dan menerbitkan Surat Perintah Tugas Penyidikan dan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan.

l

Memanggil Tersangka I

0,030

I

I I

I

I

Mengevaluasi konsep dan menerbitkan SP/ SM Memeriksa Tersangka --

I

Sur at

0 .7 0 0 0 ,4 5 0

PBC Madya

I

PBC Madya PBC Madya

PBC Madya

I

PBC Pertama

I

PBC Muda P B C Madya PBC Pertama

0,013

0,014

I

I

I I I

PBC Muda

I

0 ,0 1 1

Surat

.-

- - ---

0,030

0 ,4 8 0

Memange:il saksi

3.

I

Laporan

Surat

7

6

0,030

0,030

Laporan

PELAKSANA

--

Surat

Laooran Laporan

Mengevaluasi konsep dan menerbitkan SP I SM

4.

.•

Surat Peringatan

1 ) Menyusun Laporan Hasil Audit (LHA) .

I

--

Surat

Pelaporan Audit:

ANGKA KREDIT

'

'

94) Memberikan keputusan perlu / tidaknya dilakukan pro sedur konfirmasi secara lisan dan/ atau tertulis kepada pihak ketiga. 3.

.

9 1 ) Memberikan keputusan perlu / tidaknya dilakukan kegiatan memeriksa keadaan kegiatan usaha Auditee sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan pasal 86 ayat ( l a)c dan Undang-Undang Cukai pasal 39 ayat ( l a) c . 92) Memberikan keputusan perlu j tidaknya diterbitkan I / Surat Peringatan II.

I

.

_ ·. .

-- ·

SATUAN BASIL (TIAP)

-

-

·.

3

2

-

-

'

0,01

PBC Muda

I I

PBC Muda

�

I I

..::-n

�-� . ·��€Si �: :: . ...

f,t; E t--.1 -:- t: ::\ ! K E U .LJ� G ..!... ��

� � ? U 3 L I K i N D O r\ C S ! :!:,

- 21 - -

NO

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR KEGiATAN -

1

2

3

4_

I Menangkap Tersangka

6.

I Menahan Tersangka

6

I I I

Menyediakan Penasehat Hukum 5-

Mengevaluasi konsep dan menerbitkan Surat Perintah Penangkapan

Surat

Surat

Mengevaluasi konsep dan menerbitkan Surat Perintah Penahananj Surat Perintah Pengalihan Jenis Tahananj Surat Perintah Penangguhan Penahananj Surat Perintah Pengeluaran Tahanan/ Surat Perintah Perpanjangan Penahanan/ Surat Penitipan Tahanan.

7.

8.

Melakukan penggeledahan

I

Mengevaluasi konsep dan menerbitkan Penggeledahan/ Surat Perintah Penggeledahan.

Surat

Permintaan

Ijin

Mengevaluasi konsep dan menerbitkan Surat Permintaan Ijin Penyitaanj Surat Perintah Penyitaan/ Laporan Telah Dilakukan Penyitaan. Melelang barang bukti Mengevaluasi konsep dan menerbitkan Surat Permintaan Ijin Pelelangan/ Surat Perintah Pelelangan/ Penetapan Harga Limit Pelelangan. 10.

l

Surat

I

12.

I

0,014

I

I

0 ,004

Surat

PELAKSANA _._

7

I I I

I

PBC Muda

PBC Muda

I I

1

PBC Muda

PBC Muda

I

0 ,009

I

II

�

j I

PBC Muda

PBC Muda

-

Laporan

Mengevaluasi konsep dan menerbitkan. Surat Pengantar Pengiriman Berkas Perkara/ Surat Pengiriman Tersangka dan Barang Bukti

l

Menghentikan penvidikan

I

Mengirim berkas perkara, tersangka dan barang bukti

0,012

I

Mengevaluasi d an menyetujui resume ·

I

Surat

I Melak'Ukan pemberkasan

1 1.

0 , 04

Surat

Melakukan penyitaan

9.

- - · · -: :

SATUAN HASIL - ANGKA KREDIT ('riAP) >

Surat

0 ,0 5

0,012

1

1

PBC Muda

PBC Muda

i

�

�

;��""i! -�.__,�/�� . �-&�{�. ��

-;

..

.}

��:

'"'$i��;_;: , .-

1/: t: t--i T C: ::Z i K t: U ..\ N GAt�

K E ? U B L ! K ! N D O h! = S � A

'

NO 1

.

UNSUR

SUB UNSUR

2

3

. "

·- - - - --

.

I

I

IV. I Pengembangan profesi

.

· .

I

I

.

.

.. ·

- 22 ..

...

· .

'

.

1 ) Mengevaluasi konsep dan Penghentian Penyidikan 2)

A. Pembuatan karya tulis d an / atau karya ilmiah di bidang kepabeanan dan cukai

-

Menerbitkan

14.

Mengevaluasi dan menvutuiui resume Menghadapi praperadilan

I

- -·-

.. .

Surat

Penetapan/

Surat

l

Mengevaluasi dan menyetujui j awaban gugatan

Laporan

I

dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI

l

3.

dalam bentuk buku

2)

dalam bentuk makalah

Membuat karya tulis /karya ilmiah berupa tinj auan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang kepabeanan dan cukai yang dipublikasikan:

!

I I

l

l l dalam bentuk buku vane: diterbitkan dan diedarkan secara nasional 2) 4.

I

dalam maj alah ilmiah yang diakui ?�eh LIPI

6

I

0 ,05

I

0 .0 3 0 ,055

I

Buku Naskah

Buku Makalah

Buku Naskah

I

I

I

I

1 2 ,5 6

"

.. ..PELAKSANA .

0,015

Laporan

I

Membuat karya tulis/ karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survai, dan atau evaluasi di bidang kepabeanan dan cukai yang tidak dipublikasikan: 1)

Laooran

I

1 ) dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional

2.

Surat

I I

Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survai, dan atau evaluasi di bidang kepabeanan dan cukai yang dipublikasikan:

2)

s·

..

ANGKA .� KREDIT

SATUAN HASIL (TIAP)

Mengevaluasi dan menyetujui resume

Melakukan gelar perkara

1.

.

4

13.

I

. ..

BUTIR KEGIATAN

..

. 7

PBC Muda

I I

PBC Muda

P B C Muda

I

P B C Muda

I

Semua Jenjang

I

Semua Jenj ang

8

Semua Jenjang

4

Semua Jenjang

8 4

I

I

S emua Jeniane: Semua Jenjang

Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinj auan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang kepabeanan dan cukai yang tidak dipublikasikan:

I �

-�;-:-�

�),,;� ·��--e::;"';..�� '

tvi t:. �-i T E R I K E U .t.,N G.L-8

K C ? U 6 L l K � N D C} � E S L�.

- 23 NO 1

II

2

I

i

I

.-

.• •

- -

3

I

B. Perumusan pedoman sistem pengembangan kepabeanan dan cukai

I

C . Penerjemahanl penyaduran buku atau karya ilmiah

I

. --

.

:·

-

c _

-

4

I

2. l.

I

I

1 ) dalam bentuk buku vane: diterbitkan dan diedarkan secara nasional 2) dalam majalah ilmiah yang diakui o1eh LIPI

Bersifat penyempurnaan Menerjemahkanl menyadurkan buku atau kepabeanan dan cukai yang dipublikasikan:

karya

Menerjemahkanl menyadurkan buku atau karya keoabeanan dan cukai vane: tidak dioublikasikan: 1 ) dalam bentuk buku

2.

Buku

I

Bersifat pembaharuan

dan

-�-- 5 .

I

I I

ilmiah

ilmiah

di

di

bidang

Makalah Pedoman

I

l

bidang

Pedoman

Buku

I

\

Penduh.'Ung Kegiatan Pemeriksa Bea dan Cukai

Mengikuti seminarl lokakaryalkonferensi sebagai:

B. Peran serta dalam seminar I lokakaryal konferensi

l.

2. 3.

C. Keanggotaan dalam organisasi profesi

I

I

I·

Pemrasaran Moderator I pembahas I nara sumber

II

I

I

. -

Tingkat InternasionaliNasional sebagai: 1 ) Pengurus Aktif

I

3,5 2,5

I

1 ,5

II

7

Buku

I

3 ,5

. .

7

I

I I

I

Semua Jenjang

I


I

Semua Jenjang

II

Semua Jeniang

I

Semua Jenjang

I

Semua Jenjang

I

1 ,5

S emua Jenjang

0 ,030

Semua Jenjang

3

Semua Jenjang

Kali

2

Semua Jenjang

Kali

1

I

I

I I

I

I

Kali

Peserta

Menjadi anggota organisasi profesi di: L

I

PELAKSANA

.

6

7

3,5

Jam

Mengajarlmelatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai dibidang kepabeanan dan cukai

A. Pengajarl di pe1atih bidang kepabeanan dan cukai

.

Naskah

Makalah


V.

ANGKA

KREDIT'

..

'

2) dalam bentuk makalah l.

SATUAN HASIL - {TIAP)

, :


I

I

.

.BUTIR KEGiATAN

SUB UNSUR

UN SUR

Tahun

I

l

I I I

Semua Jenjang

S emua Jenjang

t

M ENT E R ! K E UAN GAN

R E P U B L I K I N D O N ES i A

- 24 -

UN SUR

NO 1

I

I

2

3

I

I

I

2.

I

I

I

I

D. Keanggotaan dalam Tim Penilai Jab atan Fungsional Pemeriksa

E. Perolehan p iagam kehormatan

I

II

I I

I

I

I

F.

Perolehan gelar kesarj anaan lainnya

I

I

I

2)

Anggota Aktif

4

5

Pengurus Aktif

2)

Anggota Aktif

I

Tahun

I

Tahun

I

Tingkat Propinsi 1)

Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai secara aktif

I I I

Memperoleh penghargaanjtanda j asa S atya Lancanan Karya Satya:

l.

3 0 (tiga puluh tahun)

2.

2 0 (dua puluh tahun)

3.

1 0 (sepuluh tahun) D oktor

2.

Pasca S arj ana (S2)

3.

S arj ana (S 1 ) / Diploma IV (DIV)

Tahun

I

I

0 ,2 5

I

0,15 0,5

Tanda jasa

3

Tanda j asa

I

I

6

0,5

Tahun

Tanda j asa

Memoeroleh gelar kesarianaan lainnva vang tidak sesuai dengan bidang tugas:

l.

ANGK.A KREDIT

SATUAN HASIL (TIAP)

BUTIR KEGIATAN

SUB UNSUR

Gelar / Ijazah Gelar / Ijazah Gelar j ijazah

I I

2 1

I

15

I

5

I

10

PELAKSANA 7

I

Semua Jenjang

I

I I

S emua Jenjan!?; Semua Jenjang

I

I I I I I

I

Semua Jenjang

Semua Jenjang S emua Jenjang Semua Jenjang

I Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenj ang

MENTER! KEUAN GAN REPUBLIK IND O NESIA,

ttd .

M UHAMAD CHATIB BAS RI

I I

I

I

·�

�. ,

\

LAM PI RAN II PERATU RAN MENTER! KEUANGAN NOMOR PMK. 04 / 2 0 1 4 / 184 TENTANG PETUNJUK TEKNI S JABATAN FUNG SIONAL PEMERI KSA B EA DAN CUICAI DAN ANGICA KRED ITNYA

I /� : :

• M F f,JTU l i i\ F : lJ .II. f,l Cl !\ f\1

fi i: P U I I I . I f< l f\I D O N C1 1 /\

TATA CARA PENGAJUAN USULAN KENAIKAN JENJANG JABATAN DAN PANGKAT PEMERIKSA B EA DAN CUI
Tata C ara Pengajuan Usulan Kenaikan Jenj ang Jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai : 1 . Atasan langsung Pemeriksa Bea dan Cukai menenma Penetapan Angka Kredit (PAK) Pemeriksa Bea dan Cukai yang angka kreditnya sudah memenuhi untuk naik jenj ang j abatan, untuk disampaikan kepada unit kepegawaian pada unit kerj a Pemeriksa Bea dan Cukai yang bersangkutan . 2.

Berdasarkan PAK tersebut, unit kepegawaian pada unit kerj a Pemeriksa Bea dan Cukai yang bersangkutan memeriksa pemenuhan : a . masa kerj a j abatan Pemeriksa Bea dan Cukai yang dipertimbangkan naik pangkat sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam j abatan terakhir; b. Angka Kredit yang ditentukan setingkat lebih tinggi; dan

untuk

kenaikan jenj ang j ab atan

c . nilai D aftar Penilaian Pelaksanaan Pekerj aan (DP3) atau Sasaran Kerj a Pegawai (SKP) Pemeriksa Bea dan Cukai dalam 1 (satu) tahun terakhir minimal setiap unsur sekurang-kurangnya bernilai baik. 3.

D alam hal persyaratan sebagaimana pada angka 2 telah dipenuhi, unit kepegawaian pada unit kerj a Pemeriksa Bea dan Cukai yang bersangkutan mengajukan usulan kenaikan jenj ang j abatan secara hirarki kepada Menteri atau pej abat yang ditunjuk dilengkapi dengan : a . fotocopy PAK; b. fotocopy Surat Keputusan Kenaikan Jenj ang Jabatan terakhir; c. fotocopy Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir; d. fotocopy D P3 / SKP dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan j atau e . foto copy bukti telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan penJenJ angan (tanda tamat pendidikan dan pelatihan) atau UJ l kompetensi yang dipersyaratkan .

4.

Menteri atau pej abat yang ditunjuk menerima dan meneliti berkas u sulan kenaikan jenj ang j abatan Pemeriksa Bea dan Cukai .

5.

D alam hal diperlukan , Menteri atau pej abat yang ditunjuk d apat meminta pertimbangan B adan Pertimbangan cJabatan Fungsional mengena1 kenaikan jenj ang j abatan Pemeriksa Bea dan Cukai .

M ENT E R I K E U A N G A N R E P U B L I K I N D O N ESIA

- 2 6.

M e n teri

atau

p ej ab at yang ditunjuk

menand atangani

dan

men erbitkan

Surat Keputu s an Kenaikan Jenj ang J abatan , dan menyampaikan pe tikan kepada Pemeriksa Bea dan Cukai yang bersangkutan s e rta salinan kepada S e kre tari s D irektorat J e n de ral , atasan langsung Pemeriksa Bea dan Cukai yan g b e r s angkutan d an p ej abat lain yang dipandang pe rlu . B.

Tata C ara Pcngajuan U sulan Kcnaikan Pangkat Pemeriksa B c a dan C ukai :

1.

Atasan langsung Pemeriksa Bea dan Cukai menerima PAK Pemeriks a B e a d a n Cukai yang angka kre ditnya sudah memenuhi untu k n aik pangkat, untuk d i s amp aikan kepada unit kepegawaian pada unit kerj a Pemeriks a B e a d a n C ukai yang bers angkutan .

2.

B e rdas arkan PAK tersebut, unit kepegawaian pada unit kerj a Pemeri ks a B e a d a n C ukai yang bersangkutan melakukan penelitian : a . masa

ke1j a pangkat sekurang- kurangnya telah

2 ( dua) tahun dalam

pangkat terakh i r ; b . A n g k a K r e d i t y a n g ditentukan untuk kenai kan pangkat s e tingkat l e b i h tinggi ; d a n c . nilai

DP3

atau

S KP Pemeriksa B e a d a n Cukai d alam 2

( dua)

tahun

terakhir minimal s e tiap unsur sekurang- kuran gnya b c rnilai baik . 3.

D alam hal p e rsyaratan sebagaimana pada angka 2 telah dipenuhi , unit kepegawaian pada unit ke1j a Pcmeriksa B e a dan Cukai yan g bers angkutan mengaj ukan u sulan ken aikan pangkat secara hirarki kepada p ej abat yang berwenang u n tuk menetapkan ken aikan pan gkat se suai d e n gan kete n tuan p eraturan p e ru n d ang-undangan yang berlaku dilengkapi dengan : a . Asli PAK ; b . Foto c o py Surat Keputu s an Kcnaikan Jenj ang Jabatan terakhir; c. Fo to c o py Surat Keputusan Kcnaikan Pangkat terakh ir; d. Fo to c o py D P3 / S KP 2 (dua) tahun terakhir; danj atau e . Foto c o py ij in melanj utkan sckolah di luar j am kedinasan yan g

telah

dilegalisir

oleh

pej abat

berwenang

dan ij azah

apabila

terdapat

p c nye suaian pcnd idikan .

4.

Pc nye l e s aian

u sulan

dilaks anakan

s e suai

kenaikan dcngan

pangkat

ketentuan

Pemeriksa

pe raturan

Bca

dan

Cu kai

perundang-un d an gan

mengcnai ken aikan pangkat Pc gawai Negcri S ipil .

M ENTER! KEUANGAN REPU B LI K I N D O N E S I A ,

ttd .

M UHAMAD C HATIB BASRI

LAMPIRAN III PERATURAN M E NTER! KEUANGAN NOMOR 1 8 4 / PMK. 04 / 2 0 1 4 TENTANG PETUNJU K TEKNI S JABATAN FUNGS I O NAL PEMERIKSA B EA DAN CUKAI DAN ANGKA KREDITNYA

M E r� n: n l I< E U /\ N Ci /\ N

R E P U 8 LI I<. I N D O N F: � ; I /\

TATA CARA PENGAJUAN USULAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT PEMERIKSA B EA DAN CUKAI I . Tata Cara Pengaj uan U sulan dan PAK Pemeriksa Bea dan Cukai : A . Pemeriksa Be a dan Cukai Madya di lingkungan Direktorat Jenderal Be a dan Cukai : 1.

Pemeriksa Bea dan Cukai Madya mengajukan surat u sulan PAK dilampiri · dengan D aftar U sulan PAK (DUPAK) , Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan (SPMK) dan bukti pendukung pelaksanaan butir kegiatan kepada Direktur Jenderal melalui atasan langsung yang bersangkutan .

2 . Atasan langsung Pemeriksa Bea dan Cukai Madya memeriksa kesesuaian berkas usulan PAK antara DUPAK, SPMK dan bukti pendukung pelaksanaan butir kegiatan, dalam hal sesuai , D U PAK dan SPMK ditandatangani. 3.

Atasan langsung meneruskan usulan . PAK kepada D irektur Jenderal melalui Sekretaris Direktorat Jenderal setelah dilakukan penandasahan bukti pendukung pelaksanaan butir kegiatan oleh unit kepegawaian yang bersangku tan .

4.

Sekretaris Direktorat Jenderal menyampaikan usulan PAK kepada Tim Penilai Direktorat Jenderal melalui Sekretariat Tim Penilai D irektorat Jenderal untuk dilakukan penilaian Angka Kredit.

5.

Sekretariat Tim Penilai Direktorat Jenderal menerima usulan PAK dan memeriksa kelengkapan berkas : a. DUPAK dan SPMK yang telah ditandatangani oleh atasan langsung yang bersangkutan; dan b . bukti pendukung pelaksanaan butir kegiatan yang telah ditandasahkan oleh unit kepegawaian pada unit kerj a Pemeriksa Bea dan Cukai M adya.

6.

Sekretariat Tim Penilai Direktorat Jenderal melakukan verifikasi d an pemeriksaan pendahuluan atas kesesuaian penghitungan Angka Kredit yang diusulkan dalam DUPAK dengan bukti pendukung Pelaksanaan butir . kegiatan , selanjutnya meneruskan usulan PAK kepada Tim Penilai Direktorat Jenderal .

7.

Tim Penilai Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan , penilaian, dan penghitunga n pelaksanaan butir kegiatan yang diusulkan dalam D U PAK dan SPMK beserta kesesuaiannya dengan bukti pendu kung pelaksanaan butir kegiatan .

8.

Hasil pemeriksaa n , penilaian dan perhitungan pelaksanaa n butir kegiatan dituangkan dalam Berita Acara Penilaian Angka Kredit (BAPAK) yang ditand atangani oleh seluruh anggota Tim Penilai Direktorat Jenderal yang hadir, dengan ketentu an :

M L N T E I 1 1 I < F U /\ N C /\ 1\J

11 F :P U B U I< I N D O !'I F S I /\

-2a. D alam hal Tim Penilai Direktorat Jenderal tidak menyetujui usulan PAK, berkas usulan disampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal melalui Sekretariat Tim Penilai Direktorat Jenderal untuk dikembalikan kepada Pemeriksa Bea dan Cukai Madya melalui atasan langsung yang bersangkutan; atau b. D alam hal Tim Penilai Direktorat Jenderal menyetujui u sulan PAK : 1 ) terhadap us ulan Pe meriksa Be a d E:m Cukai M adya yang dapat dipertimbangkan naik pangkat, berkas usulan dilampiri BAPAK disampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal melalui Sekretariat Tim Penilai Direktorat Jenderal; atau 2) terhadap usulan Pemeriksa Bea dan Cukai M adya yang belum dapat dipertimbangkan naik pangkat, Tim Penilai D irektorat Jenderal menyampaikan Nota Pemberitahuan yang telah ditanda tangani oleh Ketua Tim kepada Sekretaris Direktorat Jenderal melalui Sekretariat Tim Penilai Direktorat Jenderal , untuk dikirimkan kepada Pemeriksa Bea dan Cukai Madya melalui atasan langsung yang bersangkutan . 9.

Sekretaris Direktorat Jenderal menerima berkas usulan PAK dilampiri BAPAK dari Sekretariat Tim Penilai Direktorat Jenderal , selanjutnya mengajukan us ulan PAK kepada Direktur Jenderal .

1 0 . Direktur Jenderal dapat meminta keterangan j bukti pendukung tambahan pelaksanaan butir kegiatan j informasi lain terkait usulan PAK Pemeriksa Bea dan Cukai Madya. 1 1 . Direktur Jenderal menandatangani PAK bagi Pemeriksa Bea dan Cukai Madya yang dapat dipertimbangkan untuk naik pangkat. 12. Angka Kredit yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal bersifat final dan tidak dapat diajukan keberatan oleh Pemeriksa Bea dan Cukai M adya yang bersangku tan . 1 3 . Asli PAK disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (B KN) dan tembusan disampaikan kepada: a. Pemeriksa Bea dan Cukai Madya yang bersangkutan; b. Atasan langsung Pemeriksa Bea dan Cukai Madya yan g bersangkutan ; c.

Sekretaris Direktorat Jenderal;

d . Sekretaris Tim Penilai Direktorat Jenderal; e.

Kepala Kantor Wilayah; dan / atau

f. Pej abat lain yang dipandang perlu . B . Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana sampai dengan Pemeriksa Bea dan Cukai Penyelia, dan Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama sampai dengan Pemeriksa Bea dan Cukai Muda: 8 . 1 . Pemeriksa Bea dan Cukai di lingkungan Kantor Pusat:

' " ,I ' .: ._, .,

,. ,

·.

·\

;(

'

"��N��· r,;�,.i. # • : j •

M E N T C I 1 1 I < U J /IJ-I Ci /\ N

n E P L J D L I I< l f\J il O I'J F S I /\

- 3 1.

Pemeriksa Bea dan Cukai mengajukan surat usulan PAK dilampiri dengan DUPAK, SPMK dan bukti pendukung pelaksanaan butir kegiatan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal melalui atasan langsung yang bersangkutan .

2 . Atasan langsung Pemeriksa Bea dan Cukai memeriksa ke se suaian berkas usulan PAK antara DUPAK, SPMK dan bukti pendukung pelaksanaan butir kegiatan, dalam hal se suai , D U PAK dan S P M K ditandatangani. 3 . Atasan langsung meneruskan usulan PAK kepada Sekretaris Direktorat Jenderal melalui Kepala Bagian Kepegawaian atau Pej abat e selon III yang membidangi kepegawaian setelah dilakukan penandasahan bukti pendukung pelaksanaan butir kegiatan oleh unit kepegawaian yang bersangku tan . 4.

Kepala B agian Kepegawaian atau Pej abat eselon III yang membidangi kepegawaian menyampaikan usulan PAK kepada Tim Penilai Sekretariat melalui Sekretariat Tim Penilai D irektorat Jenderal untuk dilakukan penilaian Angka Kredit.

5.

Sekretariat Tim Penilai Direktorat Jenderal menerima u sulan PAK dan memeriksa kelengkapan berkas : a. DUPAK dan SPMK yang telah ditandatangani oleh atasan langsung yang bersangkutan ; dan b . bukti pendukung pelaksanaan butir kegiatan yang telah ditandasahkan oleh unit kepegawaian pada unit kerj a Pemeriksa B e a dan Cukai .

6.

Sekretariat Tim Penilai Direktorat Jenderal melakukan verifikasi dan pemeriksaan pendahuluan atas ke sesuaian penghitungan Angka Kredit yang diusulkan dalam DUPAK dengan bukti pendukung pelaksanaan butir kegiatan , selanjutnya meneruskan usulan PAK kepada Tim Penilai S ekretariat.

7.

Tim Penilai Sekretariat melakukan pemeriksaan , penilaian dan penghitungan pelaksanaan butir kegiatan yang ·diusulkan dalam D U PAK dan S PMK beserta kese suaiannya dengan bukti pendukung pelaksanaan butir kegiatan .

8.

Hasil pemeriksaan , penilaian dan perhitungan pelaksanaan butir kegiatan dituangkan dalam BAPAK yang ditandatangani oleh seluruh anggota Tim Penilai Sekretariat yang hadir, dengan ketentuan : a . D alam hal Tim Penilai Sekretariat tidak menyetujui usulan PAK, berkas usulan disampaikan kepada Kepala B agian Kepegawaian atau Pej abat e selon III yang membidangi kepegawaian melalui S ekretariat Tim Penilai Direktorat Jenderal untuk dikembalikan kepada

M E N lT il i i \ E lJ MK\ 1\ N

ll E P U H L I I< l f\J O O r,J [ �l l f\

- 4 Pemeriksa Bea dan bersangkutan ; atau

Cukai

melalui

atasan

langsung

yang

b . D alam hal Tim Penilai Sekretariat menyetujui usulan PAK : . 1 ) terhadap usulan Pe meriksa B e a dan Cukai yang dapat dipertimbangkan naik j enjang j abatan dan / atau naik pangkat, berkas usulan dilampiri BAPAK disampaikan kepada Kepala B agian Kepegawai an atau Pej abat e selon III yang membidangi kepegawaian melalui Sekretariat Tim Penilai D irektorat Jenderal; a tau 2) terhadap usulan Pemeriksa Bea dan Cukai yang belum dapat dipertimbangkan naik j enjang j abatan dan / atau naik pangkat, Tim Penilai Sekretariat menyampaikan Nota Pemberitahuan yang telah ditanda tangani oleh Ketua Tim kepada Kepala B agian Kepegawaian atau Pej abat eselon III yang membidangi kepegawaian melalui Sekretariat Tim Penilai Direktorat Jenderal un tuk dikirimkan kepada Pemeriksa Be a dan Cukai melalui atasan langsung yang bersangkutan . 9.

Kepala B agian Kepegawaian atau Pej abat eselon III yang membidangi kepegawaian menerima berkas usulan PAK dilampiri BAPAK dari Sekretariat Tim Penilai Direktorat Jenderal, selanjutnya mengaj ukan usulan PAK kepada Sekretaris Direktorat Jenderal .

1 0 . Sekretaris Direktorat Jenderal dapat meminta keterangan j bukti pendukung tambahan pelaksanaan butir kegiatan / informasi lain terkait U: sulan PAK Pemeriksa Bea dan Cukai . 1 1 . Sekretaris D irektorat Jenderal menandatangani PAK bagi Pemeriks a Bea dan Cukai yang dapat dipertimbangkan naik j enj ang j abatan dan j atau naik pangkat. 1 2 . Angka Kredit yang ditetapkan oleh Sekretaris D irektorat Jenderal bersifat final dan tidak dapat diajukan keberatan oleh Pemeriksa B e a .dan Cukai yang bersangkutan . 1 3 . Asli PAK disampaikan kepada Kepala B KN dan tembusan disampaikan kepada: a . Pemeriksa Bea dan Cukai yang bersangkutan ; b . Atasan langsung Pemeriksa Bea dan Cukai yang bersangkutan ; c.


d . Sekretaris Tim Penilai Direktorat Jenderal; dan / a tau e . Pej abat lain yang dipandang perlu . 8 .2 . Pemeriksa Bea dan Cukai di lingkungan Kantor Wilayah : 1.

Pemeriksa Bea dan Cukai mengajukan surat usulan PAK dilampiri dengan DUPAK, SPMK dan bukti pendukung pelaksanaan butir

_;' :

\

. , �

.. :

'\

r,i,,

;

.. ·

M E N T L I{ I I < C. l J /\f'J CI /\ f\J

n E P L J I3 Li f\ l f\J IJ O N E �� It'\

- 5 -

kegiatan kepada Kepala Kantor Wilayah melalui atasan langsung yang bersangkutan . 2.

Atasan langsung Pemeriksa B e a dan Cukaij Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai memeriksa kese suaian berkas u sulan PAK antara DUPAK, SPMK dan bukti pendukung pelaksanaan butir kegiatan , dalam hal se suai, DUPAK dan SPMK ditandatangani . 3 . Atasan langsung/ Kepal a Kantor Penga'wasan dan Pelayanan B e a dan Cukai meneruskan usulan PAK kepada Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala B agian Umum atau Pej abat e selon III yang membidangi kepegawaian setelah dilakukan penandasahan bukti p endukung pelaksanaan butir kegiatan oleh unit kepegawaian yang bersangkutan .

4.

Kepala B agian Umum atau Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian menyampaikan usulan PAK kepada Tim Penilai Wilayah melalui S ekretariat Tim Penilai Wilayah untuk dilakukan penilaian Angka Kredi t.

5.

Sekretariat Tim Penilai Wilayah menerima usulan PAK dan memeriksa kelengkapan berkas : a . DUPAK dan S PMK yang telah ditandatangani oleh atasan langsung yang bersangkutan ; dan b . bukti pendukung pelaksanaan butir kegiatan yang telah ditandasahkan oleh unit kepegawaian pada unit kerj a Pemeriksa Bea dan Cukai .

6.

Sekretariat Tim Penilai Wilayah melakukan verifikasi dan pemeriksaan pendahuluan atas ke sesuaian penghitungan Angka Kredit yang diusulkan dalam DUPAK dengan bukti pendukung pelaksanaan butir kegiatan , selanjutnya meneruskan usulan PAK kepada Tim Penilai Wilayah .

7.

Tim Penilai Wilayah melakukan pemeriksaan , penilaian dan penghitungan pelaksanaan butir kegiatan yang diusulkan dalam DUPAK dan S PMK beserta ke sesuaiannya dengan bukti pendukung pelaksanaan butir kegiatan .

8.

Hasil pemeriksaan , penilaian dan perhitungan pelaksanaan butir kegiatan dituangkan dalam BAPAK yang ditandatangani oleh seluruh anggota Tim Penilai Wilayah yang hadir, dengan ketentuan : a . D alam hal Tim Penilai Wilayah tidak menyetujui usulan PAK , berkas usulan disampaikan kepada Kepala B agian Umum atau Pej abat e selon III yang membidangi kepegawaian melalui S ekretariat Tim Penilai Wilayah untuk dikembalikan kepada Pemeriksa B e a dan Cukai melalui atasan langsung yang bersangkutan ; atau b . D alam hq_l Tim Penilai Wilayah menyetujui usulan PAK :

' c \' fj >, . ·

!;r : --'Jr�

.

.

'

.j

' '·

.. ·��·�� , ,

.....

.

\

.

.;�

M F: N TIT! I I< C U /\ f\J U /\ 1\J

llE:P l J !l L I I< l f\J f ) O I\J f: �; ! /\

-6 1 ) terhadap usulan Pemeriksa Bea dan Cukai yang dapat dipertimbangkan naik j enj ang j abatan dan / a tau naik pangkat, berkas usulan dilampiri BAPAK disampaikan kepada Kepala B agian Umum atau Pej abat eselon III yang membidangi kepegawaian melalui Sekretariat Tim Penilai Wilayah ; atau 2 ) terhadap usulan Pemeriksa Bea dan Cukai yang belum dapat dipertimbangkan naik jenjang j abatan dan / atau naik pangkat, Tim Penilai Wilayah menyampaikan Nota Pemberitahuan yang telah ditanda tangani oleh Ketua Tim kepada Kepala B agian Umum atau Pej abat e selon III yang membidangi kepegawaian melalui Sekretariat Tim Penilai Wilayah untuk dikirimkan kepada Pemeriksa Bea dan Cukai melalui atasan langsung yang bersangku tan . 9.

Kepala B agian Umum atau Pej abat e selon III yang membidangi kepegawaian menerima berkas usulan PAK dilampiri BAPAK dari Sekretariat Tim Penilai Wilayah , selanjutnya mengaj ukan usulan PAK kepada Kepala Kantor Wilayah .

1 0 . Kepala Kantor Wilayah dapat meminta keterangan j bukti pendukung tambahan pelaksanaan butir kegiatan j informasi lain terkait usulan PAK Pemeriksa Bea dan Cukai . 1 1 . Kepala Kantor Wilayah menandatangani PAK bagi Pemeriksa Bea dan Cukai yang dapat dipertimbangkan naik j enj ang j abatan dan / atau naik pangkat. 1 2 . Angka Kredit yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah bersifat final dan tidak dapat diajukan keberatan oleh Pemeriksa Bea dan Cukai yang bersangkutan . 1 3 . Asli PAK disampaikan kepada Kepala B KN atau Kepala Kantor Regional B KN dan tembusan disampaikan kepada: a . Pemeriksa Bea dan Cukai yang bersangkutan ; b . Atasan langsung Pemeriksa Bea dan Cukai yang bersangkutan ; c.


d . Kepala Kantor Wilayah ; e . Sekretaris Tim Penilai Wilayah; dan / atau f. Pej abat lain yang dipandang perlu . B . 3 . Pemeriksa Bea dan Cukai di lingkungan Kantor Pelayanan Utama: 1.

Pemeriksa Bea dan Cukai mengajukan surat usulan PAK dilampiri dengan DUPAK, S PMK dan bukti pendukung pelaksanaan butir kegiatan kepada Kepala Kantor Pelayanan Utamaj atasan langsung yang bersangkutan .

• • • ,

! i

.

M [ N T E n i i< E U A N G AN

n E P UBL II<

I N DON E S I A

-72.

Kepala Kantor Pelayanan Utama/ atasan langsung Pemeriksa B e a dan Cukai memeriksa ke sesuaian berkas usulan PAK antara D U PAK, S P M K dan bukti pendukung pelaksanaan butir kegiatan, dalam hal s e suai, DUPAK �an SPMK ditandatangani .

3.

Kepala Kantor Pelayanan Utamaj atasan langsung meneruskan usulan PAK kepada Kepala Bagian Umum atau Pej abat eselon III yang membidangi kepegawaian .

4.

Setelah dilakukan penandasahan bukti pendukung pelaksanaan butir kegiatan, Kepala Bagian Umum atau Pej abat e selon III yang membidangi kepegawaian menyampaikan usulan PAK kepada Tim Penilai Pelayanan Utama melalui Sekretariat Tim Penilai Pelayanan Utama untuk dilakukan penilaian Angka Kredit.

5.

Sekretariat Tim Penilai Pelayanan Utama menerima u sulan PAK dan memeriksa kelengkapan berkas : a. D U PAK dan SPMK yang telah ditandatangani oleh atasan langsung yang bersangkutan ; dan b . bukti pendukung pelaksanaan butir ditandasahkan oleh unit kepegawaian .

kegiatan

yang

telah

6.

S ekretariat Tim Penilai Pelayanan Utama melakukan verifikasi dan pemeriksaan pendahuluan atas ke sesuaian penghitungan Angka Kredit yang diusulkan dalam DUPAK dengan bukti pendukung pelaksanaan butir kegiatan , selanjutnya meneruskan usulan PAK kepada Tim Penilai Pelayanan Utama.

7.

Tim Penilai Pelayanan Utama melakukan pemeriksaan , penilaian dan penghitungan pelaksanaan butir kegiatan yang diusulkan dalam DUPAK dan S PMK beserta kese suaiannya dengan bukti pendukung pelaksanaan butir kegiatan .

8.

H asil pemeriksaan , penilaian dan perhitungan pelaksanaan butir kegiatan dituangkan dalam BAPAK yang ditandatangani oleh seluruh anggota Tim Penilai Pelayanan Utama yang hadir, dengan ketentuan : a . D alam hal Tim Penilai Pelayanan Utama tidak menyetujui u sulan PAK, berkas usulan disampaikan kepada Kepala B agian Umum atau Pej abat e selon III yang membidangi kepegawaian melalui S ekretariat Tim Penilai Pelayanan Utama untuk dikembalikan kepada Pemeriksa Bea dan Cukai yang bersangkutan . b . D alam hal Tim Penilai Pelayanan Utama menyetujui usulan PAK : 1 ) terhadap usulan Pemeriksa B e a dan Cukai yang dapat d ipertimbangkan naik jenjang j abatan dan / atau naik pangkat, berkas usulan dilampiri BAPAK disampaikan kepada Kepala B agian Umum atau Pejabat eselon III yang membidangi

M HJT Di l I< E U /\ N G A N

R E P U B LI K

INDON E S I A

-8-

kepegawaian melalui Sekretariat Tim Penilai Pelayanan Utama; atau 2) terhadap usulan Pemeriksa Bea dan Cukai yang belum dapat dipertimbangkan naik jenjang j abatan dan / atau naik pangkat, Tim Penilai Pelayanan Utama menyampaikan Nota Pemberitahuan yang telah ditanda tangani oleh Ketua Tim kepada Kepala Bagian Umum atau Pej abat e selon III yang . membidangi kepegawaian melalui S ekretariat Tim Pelayanan Utama untuk dikirimkan kepada Pemeriksa B e a dan Cukai yang bersangku tan . 9.

Kepala B agian Umum atau Pej abat e selon III yang membidangi kepegawaian menerima berkas usulan PAK dilampiri BAPAK dari Sekretariat Tim Penilai Pelayanan Utama, selanj utnya mengaj ukan usulan PAK kepada Kepala Kantor Pelayanan Utama.

1 0 . Kepala Kantor Pelayanan Utama dapat meminta keterangan / bukti pendukung tambahan pelaksanaan butir kegiatan j info rmasi lain terkait usulan PAK Pemeriksa Bea dan Cukai . 1 1 . Kepala Kantor Pelayanan Utama menandatangani PAK bagi Pemeriks a B e a dan Cukai yang dapat dipertimbangkan naik j e nj ang j abatan dan / atau naik pangkat. 1 2 . Angka Kredit yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Utama bersifat final dan tidak dapat diajukan keberatan oleh Pemeriksa B e a dan Cukai yang bersangkutan . 1 3 . Asli PAK disampaikan kepada Kepala B KN atau Kepala Kantor Regional B KN dan tembusan disampaikan kepada: a. Pemeriksa Bea dan Cukai yang bersangkutan; b . Sekretaris Direktorat Jenderal; c.

Kepala Kantor Pelayanan Utama;

d. Sekretaris Tim Penilai Pelayanan Utama; dan / atau e . Pej abat lain yang dipandang perlu . II . Tata Cara Pengaj uan Usulan dan PAK Untuk Pengangkatan Pemeriksa B e a dan Cukai 1.

Kepala B agian Kepegawaian atau Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengaj ukan usulan PAK pegawai yang akan diusulkan untuk diangkat sebagai Pemeriksa Bea dan Cukai kepada Direktur Jenderal j Sekretaris Direktorat Jenderal melalui Sekretariat Tim Penilai D irektorat Jenderal dilampiri dengan : ·

M E NT E R I K E U A N G A N

R E P U B L I K I N DO N E S IA

- 9 a.

fo to c o py Surat Keputu s an Pengangkatan menj ad i Calon Pe gawai N e geri Sipil;

b.

fo tocopy Surat Ke putu s an Ken aikan Pangkat terakhi r ; d an / atau

c.

fo tocopy

Surat

Keputu san

Pembebasan

S e m e n tara

D ari

J ab atan

Fungsio nal Pemeriksa B e a dan Cukai .

2.

S e kre tariat

Tim

Penilai

D i re ktorat Jenderal

menerima

dan

me nyiapkan

berkas u sulan PAK pe gawai yang akan diusulkan untuk diangkat s e b agai Pemeriksa

Bea

dan

Cukai b e s erta bukti pendukung p e l ak s an aan

butir

kegi atan , dan me nyamp aikan kepada Tim Penilai .

3.

Tim Penilai m e l akukan pemeriks aan , penilaian dan p e n gh i tun gan Angka Kre d i t yang d i u s u lkan b e s erta ke s e suaian nya de n gan bukti p e n dukun g , d e n gan ketentuan : a . Tim

Penilai

D irektorat

Jenderal

untuk

p e n gu sulan

p e n gangkatan

Pemeriksa B e a d an Cukai M adya; atau b . Tim P e n i l ai S e kretariat untuk pengusulan pengangkatan Pemeriksa B e a d an C u kai Pelaksana sampai dengan Pemeriksa B e a d an Cukai Penye l i a , d a n Pemeriksa B c a dan Cukai Pertama sampai den gan Pc meri k s a B e a d an C u k a i Mud a .

4.

H a s i l p e meriksaan, p e n ilaian dan penghitungan Angka Kre dit dituangkan dalam BAPA K yang ditandatangani oleh seluruh anggota Tim Penilai yan g hadir .

S e lanj u tnya

berkas

u sulan

dilampiri

BAPA K

d i s e rahkan

kepada

p ej abat yang akan mcne tapkan Angka Krcdit d alam rangka p e n gangkatan Pemeriksa

Bea

dan

Cukai

melalui

Sekre tariat

Tim

Penilai

D irekto rat

J e n d e ral .

5.

PA K

p e gawai

yang

akan

dilamp irkan

dalam

p e n g u sulan

p e n gangkatan

Pemeriksa B e a dan Cukai , ditandatangani olch : a.

D ire ktur J e n d eral , bagi usulan pengangkatan Pemeriksa B e a dan Cukai M adya ; atau

b.

S e kre tari s Dire ktorat J c nde ral , bagi u sulan p e ngangkatan Pemeriks a B e a d a n Cukai Pelaksana sampai dengan Pemeri k s a B e a d a n Cukai Penye l i a ,

dan

Pemeriksa

Bea

dan

Cukai

Pertama

s am p ai

d e n gan

Pcmeriksa Bea dan Cukai Muda .

M ENTER! KEUANGAN REPU B LIK IND O N E SIA ,

ttd .

M U HAMAD CHATIB BASRI

LAM PIRAN IV MENTER! KEUANGAN PERATURAN NOMOR / PM K . 04 / 2 0 1 4 1 84 TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNG S I O NAL PEMERIKSA . B EA DAN CUICAI DAN ANGKA KREDITNYA

MENTE r� ! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

TATA KERJA DAN TATA CARA PENILAIAN TIM PENILAI PEMERIKSA B EA DAN CUKAI

I . Tata Kerj a Tim Penilai Di Lingkungan Direktorat Jenderal B e a dan Cukai : 1.

Pej abat yang berwenang menetapkan Angk a Kredit atas usul Ketua Tim Penilai dapat mengganti anggota Tim Penilai, apabila yang bersangkutan : a . Pensiun dari Pegawai Negeri Sipil; b . B erhalangan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan ; atau c . Mengundurkan diri .

2 . D alam hal anggota Tim, Wakil ketua dan Sekretaris ikut dinilai , anggota Tim , Wakil ketua dan Sekretaris yang bersangkutan untuk sementara tidak terlibat melakukan penilaian 3 . D alam hal Ketua Tim Penilai ikut dinilai, ketua Tim yang bersangkutan untuk sementara waktu tidak terlibat melakukan penilaian dan Ketua Tim Penilai dapat menunjuk Ketua pengganti sementara yang berasal dari anggota Tim . 4 . Penilaian Angka Kredit oleh Tim Penilai dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu tahun sesuai dengan periode kenaikan pangkat: a. Untuk kenaikan pangkat periode April, penilaian dan penetapan Angka Kredit dilaksanakan selambat lambatnya bulan Januari; b . Untuk kenaikan pangkat periode Oktober, penilaian dan penetapan Angka Kredit dilaksanakan selambat lambatnya bulan Juli . 5.

Penilaian Angka Kredit dilakukan dengan cara sebagai berikut: a. Ketua Tim Penilai membagi tugas penilaian kepada anggota Tim Penilai; b . Setiap usulan penetapan angka kredit sekurang-kurangnya dinilai oleh dua orang anggota; c. Setelah masing-masing anggota melakukan penilaian maka hasil penilaian disampaikan kepada Ketua Tim Penilai ; d . Pengambilan keputusan dalam sidang penilaian Angka Kredit dilakukan dengan musyawarah mufakat; e . D alam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, pengambilan keputu san dilakukan melalui pemungutan suara terbanyak; f. Sidang penilaian Angka Kredit harus dihadiri sekurang-kurangnya oleh % n + 1 anggota Tim Penilai , dimana n adalah j umlah seluruh anggota Tim Penilai .

6 . Tim Penilai dapat mengusulkan pembentukan Tim Penilai Teknis kepada pej abat yang berwenang menetapkan Angka Kredit, yang anggotanya terdiri dari para ahli, baik yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan .

MENTERI KEUANGAN

R E P U B L I K I N D ON E S IA

- 2 7 . H asil penilaian Angka Kredit harus dituangkan dalam BAPAK yang ditandatangani oleh seluruh anggota Tim Penilai yang hadir. B erkas BAPA K diserahkan ke pej abat yang berwenang menetapkan Angka Kredit sebagai dasar PAK melalui Sekretariat Tim Penilai .

II . Tata C ara Penilaian Tim Penilai Di Lingkungan D irektorat Jenderal B e a dan Cukai : 1 . Tim Penilai menerima berkas usulan PAK dari Sekretariat Tim Penilai antara lain terdiri dari : a. DUPAK dan SPMK yang telah ditandatangani oleh atasan langsung Pemeriksa Bea dan Cukai yang bersangkutan ; dan b . bukti pendukung pelaksanaan butir kegiatan yang telah ditandasahkan oleh unit kepegawaian pada unit kerj a Pemeriksa Bea dan Cukai . 2 . Melaksanakan pemeriksaan , penilaian dan penghitungan pelaksanaan butir kegiatan yang diusulkan beserta kese suaiannya dengan bukti pendukung, meliputi namun tidak terbatas pada penelitian mengenai : a . kesesuaian j enis butir kegiatan dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan yang berlaku; b . kesesuaian butir kegiatan dengan jenj ang j abatan yang melaksanakannya; c . kese suaian butir kegiatan dengan Angka Kreditnya; d . kesesuaian butir kegiatan dengan bukti fisiknya; dan e . ke sesuaian penghitungan jumlah total Angka Kredit yang dikumpulkan . 3 . Melakukan pencatatan hasil pemeriksaan, penilaian dan penghitungan pelaksanaan butir kegiatan pada setiap DUPAK yang akan digunakan sebagai bahan sidang Tim Penilai . 4 . Melakukan sidang penilaian Angka Kredit, dan selanj utnya menyusun BAPA K sebagai hasil akhir penilaian . 5.

Dalani. hal Tim Penilai tidak menyetujui usulan PAK, berkas u sulan disampaikan kepada pej abat pengusul melalui Sekretariat Tim Penilai untuk dikembalikan kepada Pemeriksa Bea dan Cukai melalui atasan langsung yang bersangkutan .

6 . Dalam hal Tim Penilai menyetujui usulan PAK: a. terhadap usulan Pemeriksa Bea dan Cukai yang dapat dipertimbangkan naik pangkat dan / atan naik j enj ang j abatan, berkas u sulan dilampiri BAPAK disampaikan kepada pej abat pengusul melalui Sekretariat Tim Penilai; atau

M E NT E R ! K E U A N GAN R E P U B LI K I NDO NESIA

- 3 b.

terhadap u sulan Pemeriksa Bea dan Cukai yang belum dapat dipertimbangkan naik pangkat dan / atau naik jenj ang j abatan , Tim Penilai menyampaikan Nota Pemberitahuan yang telah ditanda tangani oleh Ketua Tim kepada pej abat pengusul melalui Sekretariat Tim Penilai untuk dikirimkan kepada Pemeriksa Bea dan Cukai melalui atasan langsung yang bersangku tan .

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK I N D O N E SIA, ttd . MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN V KEUANQAN M ENTER! PERATURAN NOMOR / PMK. 04 / 2 0 1 4 1 84 TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA B EA DAN CUI(AI DAN ANGKA KREDITNYA

M E N T E R I I< E U A N G AN

R E P U B L I I< I N D O N E S I A

TATA CARA PENGANGKATAN DALAM JABATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN, PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN, DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSI O NAL PEMERIKSA B EA DAN CUKAI A.

Tata Cara Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Pemeriksa B ea dan Cukai : 1 . Kepala B agian Kepegawaian atau Pej abat e selon III yang . membidangi kepegawaian di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyusun konsep surat usulan pengangkatan pertama dalam j abatan Pemeriksa B e a dan Cukai kepada Menteri atau pej abat yang ditunjuk setelah menerima PAK untuk pengangkatan pertama dari pej abat yang berwenang. 2. U sulan pengangkatan pertama dalam j abatan Pemeriksa B e a dan Cukai disampaikan kepada Sekretaris Direktur Jenderal dilengkapi dengan : a . fotocopy Surat Keputusan diangkat menj adi Calon Pegawai Negeri S ipil bagi calon Pemeriksa Bea dan Cukai yang belum pernah mengalami kenaikan pangkat; b. foto copy Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri S ipil terakhir; c. foto copy D P3 atau S KP dalam 1 (satu) tahun terakhir; d. foto copy sertifikat/ tanda tamat pendidikan dan latihan fungsional yang dipersyaratkan dan telah dilegalisasi; e. foto copy bukti lulus uji kompetensi yang dipersyaratkan dan telah dilegalisasi; dan / atau f.

PAK untuk pengangkatan pertama Pemeriksa Bea dan Cukai .

3 . Sekretaris D irektur Jenderal meneliti usulan pengangkatan pertama dalam j abatan Pemeriksa Bea dan Cukai, dan menyerahkan berkas usulan pengangkatan kepada Direktur Jenderal . 4 . Setelah menerima u sulan dan berkas pengangkatan Pemeriksa Bea dan Cukai, Direktur Jenderal menyampaikan surat usulan kepada Menteri atau untuk menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan Pemeriksa Bea dan Cukai .

pertama dalam j abatan menandatangani dan pej ab at yang ditunjuk Pertama dalam j abatan

5 . Dalam hal diperlukan , Menteri atau pej abat yang ditunjuk dapat meminta mengenm Fungsional Jabatan Pertimbangan B adan pertimbangan pengangkatan pertama dalam j abatan Pemeriksa Bea dan Cukai .

M E N T E rl i i< E U A N G A N

Fl E P U B L I I< I N D O N E S I A

-26 . Menteri atau pej abat yang ditunjuk untuk menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan Pertama dalam J abatan Fungsional Pemeriksa B e a dan Cukai menandatang ani Surat Keputusan dan menyampaik an petikan kepada Pemeriksa Bea dan Cukai yang bersangkutan serta menyampaika n salinan kepada: ·

a. Kepala B KN ; b . Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan ; c . Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan; d . Direktur Jenderal; dan e . Pej abat lain yang dipandang perlu . B . Tata Cara Pembebasan Sementara dari Jabatan Pemeriksa B e a dan Cukai : B . 1 . Tata C ara Penerbitan Surat Peringatan karena Kekurangan Pencapaian Angka Kredit: 1 . Unit kepegawaian pada unit kerj a Pemeriksa Bea dan Cukai melakukan monitoring pencapaian Angka Kredit oleh Pemeriksa B e a dan Cukai, dan melaporkan kepada atasan langsung Pemeriksa B e a dan Cukai dalam hal sebagai berikut: a . basil monitoring terhadap : 1 ) Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana pangkat Pengatur Muda Tk. I golongan ruang II . b sampai dengan Pemeriks a B e a Cukai Penyelia pangkat Penata golongan ruang III . c ; dan 2) Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III . a, sampai dengan Pemeriksa Bea Cukai Madya pangkat Pembina Tk. I golongan ruang IV. b, yang setelah 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dalam j abatannya belum mengumpulkan sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh per seratus) dari total Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaib1n pangkat dan / a tau j abatan setingkat lebih tinggi; b . basil monitoring terhadap Pemeriksa Bea dan Cukai Penyelia pangkat Penata Tk. I golongan ruang III . d yang setiap 6 (enam) bulan dalam tiap tahun sej ak diangkat dalam j abatannya belum mampu mengumpulkan sekurang-kurangnya 8 (delapan) Angka Kredit dari kegiatan unsur utama; dan c. basil monitoring terhadap Pemeriksa Bea dan Cukai M adya p angkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV. c yang setiap 6 (enam) bulan dalam tiap tahun sej ak diangkat dalam j abatannya belum mampu mengumpulkan sekurang-kurangnya 1 6 (enam belas) Angka Kredit dari kegiatan unsur utama.

M E I'J T E F! I I<EUANGAN n E P U B LI I< I N D O N E S I A

- 3 2 . Atasan langsung Pemeriksa Bea dan Cukai melaporkan hasil monitoring pencapaian Angka Kredit oleh Pemeriksa Bea dan Cukai dilampiri dengan bukti pendukung kepada Direktur Jenderal u . p . Sekretaris D irektorat Jenderal . 3 . Sekretaris Direktur Jenderal meneliti berkas laporan hasil monitoring pencapaian Angka Kredit oleh Pemeriksa Bea dan Cukai Pemeriks a B e a dan Cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku . 4 . Direktur Jenderal u . p . Sekretaris Direktorat Jenderal menandatangani dan menyampaikan Surat Peringatan kepada Pemeriksa B e a dan Cukai yang tidak mencapai Angka Kredit yang telah ditentukan s esuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum batas waktu pembebasan sementara diberlakukan, melalui atasan langsung yang bersangkutan . B . 2 . Tata C ara Pembebasan Sementara dari Jabatan Pemeriksa B e a dan Cukai karena Tidak D apat Memenuhi Angka Kredit Yang D itentukan : 1 . Unit kepegawaian pada unit kerj a Pemeriksa Bea dan Cukai melakukan monitoring dan inventarisasi pencapaian Angka Kredit oleh Pemeriksa Bea dan Cukai yang telah mendapat Surat Peringatan . 2 . Unit kepegawaian pada unit kerj a Pemeriksa Bea dan Cukai membuat daftar dan selanjutnya melaporkan kepada atasan langsung Pemeriksa Bea dan Cukai yang memiliki kriteria: ·

a. Pemeriksa Bea dan Cukai : 1 ) Pelaksana pangkat Pengatur Muda Tk. l golongan ruang II . b sampai dengan Penyelia pangkat Penata golongan ruang III . c ; atau 2) Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III . a sampai dengan Madya pangkat Pembina Tk. I golongan ruang IV. b ,

yang setelah 5 (lima) tahun dalam j abatannya tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan p angkat dan / atau j abatan setingkat lebih tinggi; b . Pemeriksa Bea dan Cukai Penyelia pangkat Penata · Tk . I golongan ruang III . d yang dalam tiap tahun sej ak diangkat dalam j abatannya belum mampu mengumpulkan 1 0 ( sepuluh) Angka Kredit dari kegiatan unsu: r utama; atau c . Pemeriksa Bea dan Cukai Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV. c yang dalam tiap tahun sej ak diangkat dalam j abatannya belum mampu mengumpulkan 20 (dua puluh) Angka Kredit dari kegiatan unsur utama.

M E I\I T E Fl l I< E U J\ 1\J G i\ N

Fl E P U B L I I< I N D O N E S I A

- 4 3 . Atasan langsung Pemeriksa Be.a dan Cukai melaporkan Pemeriksa B e a dan Cukai yang tidak dapat memenuhi Angka Kredit yang ditentukan dilampiri dengan bukti pendukung kepada D irektur Jenderal u . p . Sekretaris Direktorat JenderaL 4 . Sekretaris Direktorat Jenderal meneliti dan menyiapkan konsep surat keputusan pembebasan sementara dari jabatan fungsional Pemeriksa B e a dan Cukai karena tidak dapat memenuhi Angka Kredit. 5 . Sekretaris D irektorat Jenderal mengajukan u sulan pembebasan sementara dari j abatan fungsional Pemeriksa B e a dan Cukai kepada Menteri atau pej abat yang ditunjuk dengan dilampiri :

a. fotocopy PAK terakhir / Nota Pemberitahuan terakhir; b. fotocopy Surat Keputusan Kenaikan Jenj ang Jabatan terakhir; c . fotocopy Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir; dan / atau d . fotocopy Surat Peringatan . 6 . Menteri atau pej abat yang ditunjuk menerima usulan dan meneliti konsep surat keputusan pembebasan sementara dari j abatan Pemeriksa B e a dan Cukai karena tidak dapat memenuhi Angka Kredit. 7. D alam hal diperlukan , Menteri atau pej abat yang ditunjuk dapat meminta pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan Fungsional mengenai pembebasan sementara dari j abatan fungsional Pemeriks a B e a dan Cukai karena tidak dapat memenuhi Angka Kredit.

8 . Menteri atau pej abat yang ditunjuk untuk menerbitkan Surat Keputusan Pembebasan S ementara menandatangani Surat Keputu san dan menyampaikan petikan kepada Pemeriksa Bea dan Cukai yang bersangkutan serta menyampaikan salinan kepada: a. Kepala BKN; b . Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan ; c . Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan ; d . D irektur Jenderal; dan e . Pej abat lain yang dipandang perlu . B . 3 . Tata Cara Pembebasan Sementara dari Jabatan Pemeriksa B e a dan Cukai karena D ij atuhi Hukuman Disiplin / Diberhentikan S ementara dari PNS / Cuti di Luar Tanggungan Negara/ Ditugaskan secara penuh di luar j abatan fungsional / Tugas B elaj ar lebih dari 6 (enam) bulan : 1 . Unit kepegawaian pada unit kerj a Pemeriksa B e a dan Cukai atau unit kepegawaian pada Kantor Pusat D irektorat Jenderal Bea dan Cukai menerima surat keputusan penj atuhan hukuman disiplin j pemberhentian sementara dari PNS / Cuti di Luar Tanggungan Negaraj penugasan secara penuh di luar j abatan fungsional/ Tugas B elaj ar lebih dari 6 (enam) bulan .

M E N TE n l f< E: U /\ N G A N

Fl E P U B L I K I N D O N E S I /\

- 5 -

2 . Unit kepegawaian melakukan penelitian dan secara hirarki mengaj ukan usulan pembebasan sementara dari j abatan fungsional Pemeriksa B e a dan Cukai kepada Menteri atau pej abat yang ditunj uk dilampiri dengan : a. fotocopy PAK terakhir/ Nota Pemberitahuan terakhir; b. fotocopy Surat Keputusan Kenaikan Jenj ang Jabatan terakhir; c . fotocopy Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir; dan / atau d . fotocopy SU:rat surat keputusan penj atuhan hukuman disi p lin j pemberhentian sementara dari PNS / Cuti di Luar Tanggungan Negaraj penugasan secara penuh di luar j abatan fungsional / Tugas B elaj ar lebih dari 6 (enam) bulan . ·

3 . Menteri atau pej abat yang ditunjuk menerima usulan dan meneliti konsep surat keputusan pembebasan sementara dari j abatan fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai . 4 . Dalam hal diperlukan , Menteri atau pej abat yang ditunjuk dapat meminta pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan Fungsional mengenai pembebasan sementara dari j abatan fungsional Pemeriksa B e a dan Cukai karena dij atuhi hukuman disiplin / diberhentikan semen tara dari PNS / Cuti di Luar Tanggungan Negara/ ditugaskan secara penuh di luar j abatan fungsionalj tugas belaj ar lebih dari 6 (enam) bulan . 5 . Menteri atau pej abat yang ditunjuk untuk menerbitkan Surat Keputusan Pembebasan Sementara menandatangani Surat Keputusan dan menyampaikan petikan kepada Pemeriksa B e a dan Cukai yang bersangkutan serta menyampaikan salinan kepada:

a . Kepala B KN ; b . Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan ; c . Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan; d . Direktur Jenderal; dan e . Pej abat lain yang dipandang perlu . C . Tata Cara Pengajuan Usulan Pengangkatan Kembali dalam Jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai dari Pej abat yang dibebaskan sementara C . l . Tata C ara Pengaj uan Usulan Pengangkatan Kembali dalam Jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai dari Pej abat yang dibebaskan sementara karena Tidak D apat Memenuhi Angka Kredit Yang Ditentukan : 1.

Pemeriksa Bea dan Cukai yang dibebaskan sementara dari j abatannya karena tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit mengaj ukan u sulan penetapan Angka Kredit dilampiri bukti pendukung kepada Direktur Jenderal / S ekretaris Direktorat Jenderal melalui Kepala B agian Kepegawaian atau Pej abat eselon III yang membidangi kepegawaian di

M E N T E R I I< E U /\ N G A N

Fl E P U B L i l< I N D O N E S I A

- 6 Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai s esuai mekanisme pada Lampiran III Peraturan Menteri ini, dengan ketentuan bahwa j umlah Angka Kredit yang dikumpulkannya telah memenuhi j umlah Angka Kredit yang ditentukan untuk pangkatjj abatan yang didudukinya. 2 . Setelah menerinia hasil PAK untuk pengangkatan kembali dari p ej abat yang berwenang, Kepala Bagian Kepegawaian atau Pej abat e selon III yang membidangi kepegawaian meneliti dan menyiapkan usulan pengangkatan kembali dalam j abatan Pemeriksa Bea dan Cukai . 3 . U sulan pengangkatan kembali dalam j abatan Pemeriksa B e a dan Cukai disampaikan kepada Sekretaris Direktur Jenderal dan selanjutnya secara hirarki diusulkan kepada Menteri atau pej abat yang ditunjuk dilampiri dengan : a . foto copy Surat Keputusan Pembebasan Sementara dari Jabatan ; b . foto copy Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri S ipil terakhir; c. foto copy D P3 atau SKP dalam 1 (satu) tahun terakhir; d. foto copy sertifikatj tanda tamat pendidikan dan latihan fungsional yang dipersyaratkan dan telah dilegalisasi; e. foto copy bukti lulus uj i kompetensi yang dipersyaratkan dan telah dilegalisasi; dan / atau f. PAK untuk pengangkatan kembali dalam j abatan Pemeriksa Bea dan Cukai . 4 . Menteri atau pej abat yang ditunjuk menerima usulan dan meneliti konsep surat keputusan pengangkatan kembali dalam j abatan Pemeriksa B e a dan Cukai . 5 . D alam hal diperlukan , Menteri atau pej abat yang ditunjuk d apat meminta pertimbangan B adan Pertimbangan Jabatan Fungsional mengenai u sulan pengangkatan kern bali dalam j abatan Pemeriksa Bea dan Cukai .

6 . Menteri atau pej abat yang ditunjuk untuk menerbitkan Surat Keputusan pengangkatan kembali dalam j abatan Pemeriks a B e a dan Cukai menandatangani Surat Keputusan dan menyampaikan peti�an kepada Pemeriksa Bea dan Cukai yang bersangkutan serta menyampaikan salinan kepada: · a . Kepala B KN ; b . Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan ; c . I nspektorat Jenderal Kementerian Keuangan ; d . D irektur Jenderal; dan e . Pej abat lain yang dipandang perlu .

M E N T E R ! f< E U A N G A N

R E P U B LI K I N D O N E S I A

-7 -

C . 2 . Tata C ara Pengajuan Usulan Pengangkatan Kembali dalam Jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai dari Pej abat yang dibebaskan sementara karena Dij atuhi Hukuman Disiplin / Diherhentikan Sementara dari PNS / Cuti di Luar Tanggungan Negara/ Ditugaskan secara penuh di luar j abatan fungsional / Tugas Belaj ar lebih dari 6 (enam) bulan : 1 . Pemeriksa Bea dan Cukai yang telah selesai menj alani pembebasan semen tara dari j abatannya karena: 1 ) dij atuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat penurunan pangkat dan telah sele sai masa hukumannya;

berupa

2) diberhentikan sementara dari Pegawai Negeri Sipil; 3 ) ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Pemeriksa B e a dan Cukai ; 4) menj alani cuti di luar tanggungan negara; atau 5) menj alani tugas belaj ar lebih dari 6 (enam) bulan

dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa B e a dan Cukai. 2 . Kepala B agian Kepegawaian atau Pej abat e selon III yang membidangi kepegawaian di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai meneliti dan menyiapkan usulan pengangkatan kembali dalam j abatan Pemeriksa Bea dan Cukai setelah menerima hasil PAK untuk pengangkatan kembali dari pej abat yang berwenang. 3. U sulan pengangkatan kembali dalam j abatan Pemeriksa Bea dan Cukai disampaikan kepada Sekretaris Direktur Jenderal dan selanjutnya secara hirarki diusulkan kepada Menteri atau pej abat yang ditunjuk dilampiri dengan : a . foto copy Surat Keputusan Pembebasan Sementara dari Jabatan ; b . fotocopy Surat surat keputusan penj atuhan hukuman disiplin j pemberhentian sementara dari PNS / Cuti di Luar Tanggungan Negaraj penugasan secara penuh di luar j abatan fungsional/ Tugas B elaj ar lebih dari 6 (enam) bulan; c . foto copy Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri S ipil terakhir; d. foto copy D P3 atau S KP dalam 1 (satu) tahun terakhir; e. foto copy sertifikat/ tanda tamat pendidikan dan latihan fungsional yang dipersyaratkan dan telah dilegalisasi; f.

foto copy bukti lulus uji kompetensi yang dipersyaratkan dan telah dilegalisasi; dan / atau

g . PAK untuk pengangkatan kembali dalam j abatan Pemeriksa B e a dan Cukai .

M E N T E R I K E U A N G /\ N R E P U B LI K I N D O N E S I A

- 8 4 . Menteri atau pej abat yang ditunjuk menerima u sulan dan meneliti konsep surat keputusan pengangkatan kembali dalam j abatan Pemeriksa B e a dan Cukai. 5 . D alam hal diperlukan, Menteri atau pej abat yang ditunjuk dapat ineminta pertimbangan B adan Pertimbangan Jabatan Fungsional mengenai u sulan pengangkatan kern bali dalam j abatan Pemeriksa Bea dan Cukai .

6 . Menteri atau pej abat yang ditunjuk untuk menerbitkan Surat Keputusan pengangkatan kembali dalam j abatan Pemeriksa B e a dan Cukai menandatangani Surat Keputusan dan menyampaikan petikah kepada Pemeriksa Bea dan Cukai yang bersangkutan serta menyampaikan salinan kepada: a. Kepala B KN b . Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan ; c . Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan ; d . D irektur Jenderal; dan e . Pej abat lain yang dipandang perlu . D . Tata Cara Pemberhentian dari Jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai : D . l . Tata C ara Pemberhentian dari Jabatan Pemeriksa B e a dan Cukai karena Tidak D apat Memenuhi Angka Kredit Yang Ditentukan : 1 . Unit kepegawaian pada unit kerj a Pemeriksa Bea dan Cukai melakukan monitoring dan inventarisasi pencapaian Angka Kredit oleh Pemeriksa Bea dan Cukai yang telah dibebaskan sementara dari j abatan Pemeriks a Bea d a n Cukai karena tidak dapat memenuhi Angka Kredit yang di ten tukan . 2 . Unit kepegawaian pada unit kerj a Pemeriksa Bea dan Cukai membuat daftar dan selanjutnya melaporkan kepada atasan langsung Pemeriksa Bea dan Cukai yang memiliki kriteria dalam waktu 1 ( satu) tahun sej ak dibebaskan sementara dari jabatannya tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit yang ditentukan (sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai dan Angka Kreditnya) . 3 . Atasan langsung Pemeriksa Bea dan Cukai melaporkan Pemeriksa Bea dan Cukai yang tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit yang ditentukan dilampiri dengan bukti pendukung kepada D irektur Jenderal u . p . Sekretaris Direktorat Jenderal . 4 . Sekretaris D irektorat Jenderal meneliti dan menyiapkan konsep surat keputusan pemberhentian dari j abatan Pemeriksa B e a dan Cukai karen a tidak dapat memenuhi Angka Kredit yang ditentukan .

M E N TE I-l l f< E U A N G A N

Fl E P U B LI I< I N D O N r': S I A

- 9 5 . Sekretaris D irektorat Jenderal mengajukan usulan pemberhentian dari j abatan Pemeriksa Bea dan Cukai kepada M enteri atau p ej abat yang ditunjuk dengan dilampiri : a . fotocopy Surat Keputusan Pembebasan S ementara dari Jabatan ; . b . fotocopy Surat Peringatan ; c . fotocopy Surat Keputusan Kenaikan Jenj ang Jabatan terakhir; d . fotocopy Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir; dan / a tau e . fotocopy PAK terakhirj Nota Pemberitahuan terakhir.

6 . M enteri atau pej abat yang ditunjuk menerima u sulan dan meneliti konsep surat keputusan pemberhentian dari j abatan Pemeriksa B e a dan Cukai karena tidak dapat memenuhi Angka Kredit yang ditentukan . 7 . D alam hal diperlukan , Menteri atau pej abat yang ditunjuk dapat meminta pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan Fungsional mengenai pemberhentian dari j abatan Pemeriksa B e a dan Cukai karen a tidak dapat memenuhi Angka Kredit yang ditentukan .

8 . M enteri atau pej abat yang ditunjuk untuk menerbitkan Surat Keputu s an Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pemeriks a B e a dan Cukai menandatangani Surat Keputusan dan menyampaikan petikan kepada Pemeriksa Bea dan Cukai yang bersangkutan serta menyampaikan salinan kepada: a. Kepala BKN; b. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan; c . Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan ; d . D irektur Jenderal; dan e . Pej abat lain yang dipandang perlu . 0.2.

Tata Cara Pemberhentian dari Jabatan Pemeriksa B e a dan Cukai karen a dij atuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap kecuali hukuman disiplin penurunan pangkat: 1.

Unit kepegawaian pada unit kerj a Pemeriksa Bea dan Cukai atau unit kepegawaian Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menerirria surat keputusan penj atuhan hukuman disiplin tingkat berat dan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap kecuali hukuman disiplin penurunan pangkat.

2.

Unit kepegawaian melakukan penelitian dan secara hirarki mengajukan usulan pemberhentian dari jabatan Pemeriksa B e a dan Cukai kepada M enteri atau pej abat yang ditunjuk dilampiri dengan : a . fotocopy Surat surat keputusan penj atuhan hukuman disiplin ; b . fotocopy Surat Keputusan Kenaikan Jenj ang Jabatan terakhir; c . fotocopy Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir; dan / a tau

M E N T E Fl l I< E U A N G A N

R EPU8LIK INDONESIA

- 1 0 d . fotocopy PAK terakhir / Nota Pemberitahuan terakhir. 3 . Menteri atau pej abat yang ditunjuk menerima usulan dan meneliti konsep surat keputusan pemberhentian dari j abatan fungsional Pemeriksa B e a dan Cukai . 4 . D alam hal diperlukan, Menteri atau pej abat yang ditunjuk dapat meminta pertimbangan B adan Pertimbangan Jabatan Fungsional mengenai pemberhentian dari j abatan fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai karena dij atuhi · hukuman disiplin . 5 . Menteri atau pej abat yang ditunjuk untuk menerbitkan Surat Keputu san pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pemeriksa B e a dan Cukai menandatangani Surat Keputusan dan menyampaikan petikan kepada Pemeriksa Bea dan Cukai yang bersangkutan serta menyampaikan salinan kepada:

a. Kepala B KN ; b . Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan; c . Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan ; d . D irektur Jenderal; dan e . Pej abat lain yang dipandang perlu . D . 3 . Tata C ara Pemberhentian dari Jabatan Pemeriksa B e a dan Cukai karena mengundurkan diri : 1 . Pemeriksa . Bea dan Cukai mengajukan surat permohonan pengunduran diri dari j abatan fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai secara berj e nj ang kepada M enteri atau pej abat yang ditunjuk. 2.

Atasan langsung Pemeriksa Bea dan Cukai melakukan penelitian atas permohonan pengunduran diri dan apabila disetujui diteru skan secara hirarki melalui D irektur Jenderal .

3 . D irektur Jenderal melakukan penelitian permohonan pengunduran diri dari j abatan fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai dan dalam h al disetujui, secara hirarki mengajukan usulan pemberhehtian dari j abatan fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai kepada Menteri atau pej abat yang ditunjuk dilampiri dengan : . a. fotocopy Surat surat permohonan pengunduran diri; b . fotocopy Surat Keputusan Kenaikan Jenj ang Jabatan terakhir; c. fotocopy Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir; dan / atau d . fotocopy PAK terakhirj Nota Pemberitahuan terakhir. 4. Menteri atau pej abat yang ditunjuk menerima usulan dan meneliti konsep surat keputusan pemberhentian dari j abatan fungsional Pemeriksa B e a dan Cukai .

M E NTE R I K E U A N G AN R E P U B LI K INDONESIA

- 11 5.

Dalam hal diperlukan , Menteri atau pej abat yang ditunj uk dapat meminta pertimbangan B adan Pertimbangan Jabatan Fungsional mengenai pemberhentian dari j abatan fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai .

6 . Menteri atau pej abat yang ditunjuk untuk menerbitkan Surat Keputusan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pemeriksa B e a dan Cukai menandatangani Surat Keputusan dan menyampaikan petikan kepada Pemeriksa Bea dan Cukai yang bersangkutan serta menyampaikan salinan kepada: a . Kepala B KN ; b . Sekretaris Jenderal Kementcrian Keuangan ; c.

Inspektorat Jcndcral Kemcnterian Kcuangan ;

d . Direktur Jendcral; dan e . Pej abat lain yang dipandang perlu .

MENTER! KEUANGAN REPUBLI K I N D O NESIA, ttd . MUHAMAD CHATIB BASRI

d jam

Recommend Documents