"Copy Peraturan ini di buat untuk penayangan di website "

TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERAPAN DAN PENGAWASAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 92/M-IND/PER/11/07 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA TERHADAP SELANG KARET KOMPOR GAS SECARA WAJIB DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI AGRO DAN KIMIA,

Menimbang

Mengingat

:

:

a.

bahwa dalam rangka pelaksanaan penerapan dan pengawasan SNI Selang Karet Kompor Gas Secara Wajib, maka berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 92/M-IND/PER/11/07 tanggal 30 Nopember 2007 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Terhadap Selang Karet Kompor Gas Secara Wajib, perlu disusun Peraturan Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerapan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Selang Karet Kompor Gas Secara Wajib;

b.

bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia;

1.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 73/M Tahun 2005 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Perindustrian;

2.

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 92/M-IND/PER/11/07 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Terhadap Selang Karet Kompor Gas Secara Wajib;

3.

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian.

"Copy Peraturan ini di buat untuk penayangan di website http://bpkimi.kemenperin.go.id/pusat/ "

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI AGRO DAN KIMIA NOMOR : 81/IAK/PER/12/2007

Menetapkan PERTAMA

:

Memberlakukan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerapan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Selang Karet Kompor Gas Secara Wajib sebagaimana yang dimaksud dalam Lampiran Peraturan ini sebagai pedoman dalam pemberlakuan SNI Selang Karet Kompor Gas Secara Wajib.

KEDUA

:

Peraturan Direktur ditetapkan.

Jenderal

ini

mulai

berlaku

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 27 Desember 2007 DIREKTUR JENDERAL

BENNY WAHYUDI Salinan Peraturan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada : 1. Menteri Perindustrian; 2. Menteri Perdagangan; 3. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; 4. Direktur Jenderal Bea & Cukai, Departemen Keuangan; 5. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan; 6. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan; 7. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Perindustrian; 8. Kepala Badan Standardisasi Nasional; 9. Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang Perindustrian di Propinsi/Kabupaten/Kota; 10. Kepala Balai di lingkungan Departemen Perindustrian.

2

sejak

tanggal


MEMUTUSKAN:

---------------------------------------------------------------------------------------------

DAN KIMIA NOMOR : 81/IAK/PER/12/2007 TANGGAL : 27 Desember 2007

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERAPAN DAN PENGAWASAN PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) SELANG KARET KOMPOR GAS SECARA WAJIB

1.

BAB I

:

KETENTUAN UMUM

2.

BAB II

:

LINGKUP PEMBERLAKUAN SNI SELANG KARET KOMPOR GAS SECARA WAJIB

3.

BAB III

:

TATA CARA MEMPEROLEH SPPT SNI

4.

BAB IV

:

TATA CARA MEMPEROLEH SURAT PENDAFTARAN TIPE PRODUK SELANG KARET KOMPOR GAS

5.

BAB V

:

TATA CARA PENCANTUMAN TANDA SNI

6.

BAB VI

:

TATA CARA MEMPEROLEH SURAT PENDAFTARAN BARANG (SPB)

7.

FORMAT

:

a.

FORMAT - 1

b. FORMAT - 2

(Surat Pendaftaran Tipe Produk Selang Karet Kompor Gas)

c.

(Permohonan Pendaftaran Barang yang Diawasi)

FORMAT - 3

d. FORMAT - 4 8.

LAMPIRAN :

(Formulir Isian Permohonan Surat Pendaftaran Tipe Produk Selang Karet Kompor Gas)

a.

(Berita Acara Pengambilan Contoh)

LAMPIRAN - 1 (Alur Proses Memperoleh SPPT SNI)

3


LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI AGRO

b. LAMPIRAN - 2 (Peraturan Bersama Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-IND/PER/3/2006)

No. 92/M-IND/PER/11/2007 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR

NASIONAL INDONESIA TERHADAP SELANG KARET KOMPOR GAS SECARA WAJIB BAB I KETENTUAN UMUM

1.1. Menteri adalah Menteri Perindustrian. 1.2. Selang Karet Kompor Gas adalah selang karet lentur yang digunakan untuk mengalirkan Liquefied Petroleum Gas (LPG) ke kompor untuk keperluan rumah tangga. 1.3. Perusahaan industri Selang Karet Kompor Gas adalah perusahaan yang memproduksi Selang Karet Kompor Gas untuk tabung baja LPG. 1.4. Sistem Manajemen Mutu (SMM) adalah rangkaian kegiatan dalam rangka penerapan manajemen mutu menurut SNI 19-9001-2001 atau ISO 9001-2000 atau revisinya atau sistem manajemen mutu lain yang diakui.

4


PETUNJUK TEKNIS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN

1.5. Sistem Sertifikasi Produk Tipe 5 adalah sistem penilaian kesesuaian yang

mencakup

pengujian

kesesuaian

mutu

produk

dengan

19-9001-2001 atau ISO 9001-2000 atau revisinya atau sistem manajemen mutu lain yang diakui. 1.6. Sistem Sertifikasi Produk Tipe 1b adalah sistem penilaian kesesuaian yang

mencakup

pengujian

kesesuaian

mutu

produk

dengan

persyaratan SNI dan verifikasi di pabrik terhadap fasilitas produksi dan pengendalian mutu sesuai SNI. 1.7. Lembaga Sertifikasi Produk (LS Pro) adalah lembaga yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) atau yang ditunjuk oleh Menteri untuk melakukan kegiatan Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI. 1.8. Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu (LSSM) adalah lembaga yang telah diakreditasi oleh KAN atau Badan Akreditasi yang telah melakukan perjanjian saling pengakuan (MRA) dengan KAN untuk melakukan kegiatan Sertifikasi SMM. 1.9. Laboratorium Uji adalah laboratorium yang telah diakreditasi oleh KAN atau Badan Akreditasi yang telah melakukan perjanjian saling pengakuan (MRA) dengan KAN atau yang ditunjuk oleh Menteri untuk melakukan kegiatan pengujian terhadap contoh Selang Karet Kompor Gas sesuai dengan spesifikasi dan metode uji SNI. 1.10. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) Selang Karet Kompor Gas adalah sertifikat yang diberikan oleh LS Pro kepada

5


persyaratan SNI dan audit penerapan sistem manajemen mutu SNI

pelaku usaha yang mampu memproduksi Selang Karet Kompor Gas sesuai dengan persyaratan SNI atau revisinya.

Selang Karet Kompor Gas menurut spesifikasi, metode uji atau standar tertentu yang diterbitkan oleh Laboratorium Uji. 1.12. Surat Pendaftaran Tipe Produk (SPTP) Selang Karet Kompor Gas adalah surat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia sebagai bukti bahwa tipe Selang Karet Kompor Gas yang akan diproduksi atau diimpor telah didaftarkan dan sesuai dengan penerapan tanda SNI. 1.13. Surat Pendaftaran Barang (SPB) adalah surat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan yang diberikan kepada importir yang telah mendaftarkan Selang Karet Kompor Gas yang akan diimpor. 1.14. Perjanjian

Saling

Pengakuan,

atau

Mutual

Recognition

Arrangement/Approval (MRA) adalah kesepakatan yang dilakukan oleh KAN Indonesia dengan badan akreditasi negara lain untuk saling mengakui atau menerima beberapa atau keseluruhan aspek dalam hal hasil-hasil penilaian kesesuaian.

6


1.11. Sertifikat Hasil Uji (SHU) adalah sertifikat hasil pengujian atas contoh

LINGKUP PEMBERLAKUAN SNI SELANG KARET KOMPOR GAS SECARA WAJIB 2.1. Penerapan SNI Secara Wajib diberlakukan pada Selang Karet Kompor Gas yang diproduksi sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Perindustrian

No.

92/M-IND/PER/11/07

tentang

Pemberlakuan

Standar Nasional Indonesia terhadap 5 (lima) Produk Industri Secara Wajib. 2.2. Pemberlakuan SNI Selang Karet Kompor Gas Secara Wajib meliputi : Uraian Barang Selang Karet Kompor Gas : • Tanpa alat kelengkapan • Dengan alat kelengkapan

HS

SNI

4009.11.00.00 4009.12.00.00

06-706-7213-2006 06-706-7213-2006

BAB III TATA CARA MEMPEROLEH SPPT SNI 3.1. Perusahaan

industri

Selang

Karet

Kompor

Gas

mengajukan

permohonan SPPT SNI ke LS Pro sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh LS Pro dan memenuhi persyaratan : a. Formulir Permohonan; b. Ketentuan dan Tata Cara Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI; c. Ketentuan dan Tata Cara Penggunaan Tanda SNI.

7


BAB II

3.2. Perusahaan industri Selang Karet Kompor Gas dapat memperoleh SPPT SNI Selang Karet Kompor Gas apabila telah memenuhi tahapan sesuai skema sertifikasi tipe 5 sebagai berikut : meliputi : 1). Akte Perusahaan untuk perusahaan dalam negeri dan yang sejenis untuk perusahaan luar negeri; 2). Izin Usaha Industri (IUI) dengan lingkup yang sesuai dengan produk yang dimohonkan SPPT SNI-nya; 3). Sertifikat atau Tanda Daftar Merek yang diterbitkan oleh Direktorat

Jenderal

Hak

Kekayaan

Intelektual

(HKI)

Departemen Hukum dan HAM dengan lingkup yang sesuai dengan produk yang dimohonkan SPPT SNI-nya atau lisensi dari pemilik merek. b. Menerapkan Sistem Manajemen Mutu (SMM) 1). Untuk perusahaan yang telah memiliki sertifikat SMM SNI 199001-2001/ISO 9001:2000/dan revisinya, atau SMM lain dari LSSM yang terakreditasi oleh KAN, maka LS Pro melakukan audit

hanya

pada

klausula

yang

berkaitan

dengan

pengendalian proses produksi dan pengendalian mutu; 2). Untuk perusahaan yang sudah menerapkan SMM namun belum memiliki sertifikat SMM, maka LS Pro melakukan audit pada seluruh klausula. c. Memperoleh Sertifikat Hasil Uji (SHU) dari Laboratorium Uji 1). SHU disertai dengan Berita Acara Pengambilan Contoh (BAPC) dan Label Contoh Uji (LCU) untuk contoh uji yang diambil dari aliran produksi;

8


a. Memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh LS Pro,

2). Pengambilan contoh uji dilakukan oleh Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang ditunjuk LS Pro bersama-sama dengan penugasan Tim Asesor untuk Audit SMM.

a. Memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh LS Pro, meliputi : 1). Akte Perusahaan untuk perusahaan dalam negeri dan yang sejenis untuk perusahaan luar negeri; 2). Izin Usaha Industri (IUI) dengan lingkup yang sesuai dengan produk yang dimohonkan SPPT SNI-nya; 3). Sertifikat atau Tanda Daftar Merek yang diterbitkan oleh Direktorat

Jenderal

Hak

Kekayaan

Intelektual

(HKI)

Departemen Hukum dan HAM dengan lingkup yang sesuai dengan produk yang dimohonkan SPPT SNI-nya atau lisensi dari pemilik merek. b. Dilakukan

verifikasi

terhadap

prasarana

produksi

dan

pengendalian mutu produk di pabrik dilakukan 1 (satu) kali pada awal proses permohonan. c. Memperoleh Sertifikat Hasil Uji (SHU) dari Laboratorium Uji. Pengujian kesesuaian mutu produk sesuai SNI berlaku untuk setiap lot produksinya yaitu hasil produksi selama 3 (tiga) bulan. 1). SHU yang disertai Berita Acara Pengambilan Contoh (BAPC) dan Label Contoh Uji (LCU) untuk contoh uji yang diambil dari aliran produksi; 2). Pengambilan contoh uji dilakukan oleh Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang ditunjuk LS Pro bersama-sama dengan penugasan

Tim

Verifikasi

prasarana

pengendalian mutu produk di pabrik.

9

produksi

dan


Atau skema sertifikasi tipe 1b sebagai berikut :

Catatan :

• Skema sertifikasi tipe 1b hanya berlaku selama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri Perindustrian No. 92/M-IND/PER/11/07 ditetapkan. • Masa berlaku SPPT SNI adalah 3 (tiga) bulan sesuai dengan lot

3.3. Penilaian kesesuaian yang dilakukan oleh LS Pro, LSSM, Laboratorium Uji atau Lembaga Inspeksi di luar negeri dapat diterima sepanjang telah mempunyai perjanjian bilateral dan multilateral di bidang regulasi teknis antara Republik Indonesia dengan negara lain. 3.4. Audit kebenaran dan kecukupan dokumen SMM dilakukan oleh tim asesor untuk mengevaluasi dokumen SMM apakah memenuhi persyaratan; dan jika tidak memenuhi persyaratan, maka perusahaan pemohon harus melakukan tindakan koreksi. 3.5. Perusahaan industri Selang Karet Kompor Gas yang mengajukan permohonan SPPT SNI dan memiliki lebih dari 1 (satu) unit produksi yang berada pada lokasi yang berbeda, wajib : a. Menyatakan semua lokasi pabrik yang akan diajukan untuk mendapatkan SPPT SNI; b. Menerapkan sistem manajemen mutu; c. Menerima penetapan LS Pro tentang lokasi unit produksi yang akan diaudit. Proses sertifikasi dapat diwakili oleh salah satu unit produksi yang ditetapkan oleh LS Pro. Jika hasil pengawasan dan evaluasi SMM dan mutu produk pabrik tersebut tidak memenuhi persyaratan, maka hasilnya berlaku untuk semua pabrik. 3.6. Total waktu yang diperlukan untuk pemrosesan dan penerbitan SPPT SNI apabila dokumen sudah lengkap dan benar adalah 47 hari kerja, tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengujian.

10


produksinya

3.7. Biaya penerbitan SPPT SNI merupakan tanggung jawab perusahaan yang bersangkutan.

bila ditemukan ketidaksesuaian, maka segera diinformasikan ke perusahaan pemohon untuk melakukan tindakan koreksi. Laporan Audit Sertifikat SMM dan Sertifikat Hasil Uji serta dokumen pendukung dikaji oleh tim evaluasi LS Pro untuk menentukan keputusan sertifikasi, terdiri dari : a. Pemberian

atau

perpanjangan

SPPT

SNI

bila

memenuhi

persyaratan sertifikasi; b. Penundaan pemberian atau perpanjangan SPPT SNI bila belum memenuhi persyaratan sertifikasi, namun perusahaan pemohon dapat melakukan tindakan perbaikan; atau c. Penolakan pemberian atau perpanjangan SPPT SNI, bila tidak memenuhi persyaratan sertifikasi. 3.9. LS Pro memberitahukan ke perusahaan pemohon tentang SPPT SNI yang telah diterbitkan dan melaporkan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri dan Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia Departemen Perindustrian. 3.10. Pengawasan berkala terhadap SMM dan mutu produk perusahaan pemegang SPPT SNI dilakukan oleh LS Pro sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun. 3.11.Pengawasan mutu barang dan atau jasa di pabrik dalam rangka pemberlakuan SNI Selang Karet Kompor Gas Secara Wajib dilakukan Petugas Pengawas Standar Barang dan atau Jasa di Pabrik (PPSP).

11


3.8. LS Pro membuat laporan hasil audit SMM dan uji mutu produk dan

BAB IV TATA CARA MEMPEROLEH SURAT PENDAFTARAN TIPE PRODUK SELANG KARET KOMPOR GAS

diberlakukan secara wajib SNI-nya, wajib mendaftarkan tipe Selang Karet Kompor Gas yang akan diproduksi kepada Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia Departemen Perindustrian, dengan cara: a. Mengajukan permohonan Surat Pendaftaran Tipe Produk Selang Karet Kompor Gas; b. Menyampaikan rencana produksi setiap tahun. 4.2. Perusahaan yang akan mengimpor Selang Karet Kompor Gas yang diberlakukan secara wajib SNI-nya, wajib mendaftarkan tipe Selang Karet Kompor Gas yang akan diimpor kepada Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia Departemen Perindustrian, dengan cara: a. Mengajukan permohonan Surat Pendaftaran Tipe Produk Selang Karet Kompor Gas; b. Mengisi Formulir Isian Permohonan Surat Pendaftaran Tipe Produk Selang Karet Kompor Gas (Format-1), dengan melampirkan : 1) Foto kopi SPPT SNI; 2) Rencana impor setiap tahun. 4.3. Selambat-lambatnya

5

(lima)

hari

kerja

sejak

diterimanya

permohonan pendaftaran tipe Selang Karet Kompor Gas yang telah memenuhi persyaratan secara lengkap dan benar, Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia menerbitkan Surat Pendaftaran Tipe Produk Selang Karet Kompor Gas (Format-2).

12


4.1. Perusahaan yang akan memproduksi Selang Karet Kompor Gas yang

4.4. Bagi perusahaan yang belum memenuhi kelengkapan persyaratan selambat-lambatnya

2

(dua)

hari

kerja

sejak

diterimanya

permohonan, Direktur Industri Kimia Hilir atas nama Direktur kelengkapan persyaratan. 4.5. Permohonan dinyatakan batal jika dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari

kerja

sejak

diterimanya

surat

permintaan

kelengkapan

persyaratan sebagaimana dimaksud Butir 4.3. di atas tidak dipenuhi oleh perusahaan pemohon. 4.6. Perusahaan dan importir Selang Karet Kompor Gas diwajibkan untuk menyampaikan laporan realisasi produksi atau impor dari Selang Karet Kompor Gas dengan tipe yang didaftarkan kepada Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia minimal setiap 6 bulan. BAB V TATA CARA PENCANTUMAN TANDA SNI 5.1. Perusahaan

industri

Selang

Karet

Kompor

Gas

yang

telah

memperoleh SPPT SNI dan Surat Pendaftaran Tipe Produk Selang Karet Kompor Gas wajib mencantumkan Tanda SNI pada setiap produk dengan cara embos atau stiker. 5.2. Ukuran dan desain embos tanda SNI sesuai ketentuan Pasal 14 PP 102 tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional, sedangkan ukuran dan desain stiker sebagai pengganti embos ditentukan oleh Direktorat Jenderal Industri Agro dan Kimia dan pengadaan stiker tanda SNI dikoordinir oleh Asosiasi Produsen Selang Karet Kompor Gas Indonesia (APSKKGI).

13


Jenderal Industri Agro dan Kimia mengeluarkan surat permintaan

5.3. Pencantuman stiker tanda SNI dilakukan oleh produsen dan importir Selang Karet Kompor Gas dan wajib direkatkan pada setiap Selang Karet Kompor Gas pada posisi yang mudah dibaca sebelum

5.4. LS Pro bertanggung jawab dalam pengawasan penerapan tanda SNI untuk masing-masing SPPT SNI sesuai dengan Surat Pendaftaran Tipe Produk Selang Karet Kompor Gas yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia Departemen Perindustrian. BAB VI TATA CARA MEMPEROLEH SURAT PENDAFTARAN BARANG (SPB) 6.1. Importir mendaftarkan volume dan tipe Selang Karet Kompor Gas yang akan memasuki Daerah Pabean Indonesia kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan melalui Direktur Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang dengan mengisi formulir Permohonan Pendaftaran Barang yang Diawasi (Format-1) dengan melampirkan : a. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang telah dilegalisir oleh LS Pro; b. Dokumen impor berupa packing list, invoice, bill of lading dan Angka Pengenal Importir (API); c. Surat Pendaftaran Selang Karet Kompor Gas dari Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia. 6.2. Apabila dokumen permohonan lengkap, maka dilakukan verifikasi dan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja diterbitkan Surat Pendaftaran Barang (SPB) yang merupakan bukti terpenuhinya SNI sehingga Selang Karet Kompor Gas tersebut bisa diimpor.

14


dipasarkan.

6.3. Apabila permohonannya belum lengkap, maka importir harus melengkapi selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja dan tanggal pendaftaran dihitung sejak kelengkapan dokumen diterima.

Pengendalian Mutu Barang atas nama Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dan disampaikan kepada importir dengan ditembuskan kepada : a. Direktur Jenderal Bea dan Cukai up. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai setempat; b. Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia up. Direktur Industri Kimia Hilir; c. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri up. Direktur Pembinaan dan Pengawasan Barang Beredar & Jasa; d. Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota up. Kepala Dinas yang berwenang di bidang Perindustrian dan Perdagangan.

15


6.4. Penerbitan atau penolakan SPB oleh Direktur Pengawasan dan

FORMAT-1 FORMULIR ISIAN PERMOHONAN SURAT PENDAFTARAN TIPE PRODUK SELANG KARET KOMPOR GAS I.

II.

DATA PERUSAHAAN PEMOHON 1. Nama Permohonan 2. Nama dan Alamat Perusahaan 3. Nomor Pokok Wajib Pajak 4. Nomor & Tanggal Ijin Usaha/SIUP 5. API / APIT 6. Tanda Daftar Perusahaan

: : : : : :

SPESIFIKASI TEKNIS 1. Merek 2. Tipe/Jenis 3. Negara Asal Impor 4. Dimensi 5. Jumlah

: : : : :

(buah)

Cap Perusahaan Nama dan Tanda Tangan Pemohon

(..................................)

16


KOP PERUSAHAAN

KOP DEPERIN FORMAT-2 SURAT PENDAFTARAN TIPE PRODUK SELANG KARET KOMPOR GAS Nomor : Berlaku s/d :

NAMA PERUSAHAAN

:

…………………………………………………………………………...

ALAMAT

:

…………………………………………………………………………...

Telah melakukan Pendaftaran Tipe Produk untuk keperluan impor, dengan menggunakan : MEREK

:

…………………………………………………………………………...

TIPE

:

…………………………………………………………………………...

JENIS

:

…………………………………………………………………………...

UKURAN

:

…………………………………………………………………………...

JUMLAH

:

…………………………………………………………………………...

Catatan ; *) Coret yang tidak perlu PENERAPAN TANDA SNI 1) EMBOS TANDA SNI

:

……………… BUAH

1) STIKER TANDA SNI

:

……………… BUAH

Jakarta,……………………………….. DIREKTUR JENDERAL

( ................................ )


Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 92/M-IND/PER/11/07 serta surat permohonan Saudara …………………….. untuk dan atas nama PT ……………………. Nomor ………………………. Tanggal ……………………. Perihal Permohonan Surat Pendaftaran Tipe Produk (SPTP) Selang Karet Kompor Gas, dengan ini menyatakan bahwa :

KOP DEPDAG FORMAT-3

PERMOHONAN PENDAFTARAN BARANG YANG DIAWASI

II.

III.

IV.

PERUSAHAAN/IMPORTIR 1. Nama 2. Alamat di Indonesia Kode Pos 3. No. Telepon/Fax 4. E-mail 5. Nomor API/NPIK

: : : : : :

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

PENANGGUNG JAWAB/PERSONIL PENGHUBUNG 1. Nama : 2. Jabatan : 3. No. Telepon/Fax : 4. E-mail :

(7) (8) (9) (10)

BARANG 1. Nama barang/dagang 2. Jenis/Type/No. model 3. Merek 4. Lot/No. Kode 5. Jumlah & No. Kemasan 6. Jml berat/volume bersih 7. Jenis Kemasan 8. No. HS 9. Negara Asal 10. Vessel No. 11. Invoice (No. & Tgl) 12. B/L. (No. & Tgl) 13. Pelabuhan Muat 14. Pelabuhan Bongkar

: : : : : : : : : : : : : :

(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24)

DOKUMEN (SERTIFIKAT) 1. Jenis 2. Nomor 3. Tanggal diterbitkan 4. Tanggal berlaku 5. Nama Lembaga penerbit 6. Sesuai SNI Nomor

: : : : : :

(25) (26) (27) (28) (29) (30) (31)

Jakarta, Pemohon,

.................................. Jabatan

Tanggal Diterima Nomor Permohonan Pendaftaran Kode Catatan

HANYA DIISI OLEH PETUGAS : : : :

(32) (33)

(34) (35) (36) (37)


I.

PETUNJUK PENGISIAN PERMOHONAN PENDAFTARAN BARANG YANG DIAWASI : : : : : : : : : : : : : : : : :

Angka 18 Angka 19 Angka 20 Angka 21 Angka 22 Angka 23 Angka 24 Angka 25

: : : : : : : :

Angka 26 Angka 27 Angka 28 Angka 29

: : : :

Angka 30 Angka 31

: :

Angka 32 Angka 33

: :


: : : :

Nama perusahaan/importir Alamat perusahaan/importir di Indonesia Kode Pos alamat perusahaan/importir Nomor telephon dan nomor faksimil perusahaan Kode E-mail dari perusahaan/importir Nomor Angka Pengenal Impor/Nomor Pendaftaran Importir Khusus Nama penanggung jawab/personel penghubung Jabatan penanggung jawab/personel penghubung Nomor telephon dan nomor kemasan barang yang bersangkutan Kode E-mail dari penanggung jawab/personel penghubung Nama barang/nama dagang bersangkutan Nama jenis/nama type/nomor model barang bersangkutan Nama merek barng bersangkutan Nomor lot/kode barang yang bersangkutan Jumlah kemasan dan nomor kemasan barang yang bersangkutan Jumla berat/volume bersih Jenis kemasan yang digunakan, misalnya carton, plastik, wooden pallets (pallets kayu), in bulk (curah) dan lainnya sesuai dengan SNI Nomor Harmonized System Nama negara asal barang yang bersangkutan Nomor vessel dari barang yang bersangkutan Nomor dan tanggal invoice Nomor dan tanggal bill of lading Pelabuhan muat barang yang bersangkutan Pelabuhan bongkar barang yang bersangkutan Jenis sertifikat misalnya, certificate of conformity, certificate of product atau certificate of inspection Nomor sertifikat barang bersangkutan Tanggal diterbitkannya sertifikat dari barang bersangkutan Tanggal berlakunya sertifikat dari barang bersangkutan Nama laboratorium penguji/lembaga sertifikasi produk/lembaga inspeksi teknis penerbit sertifikat Nomor SNI dari barang bersangkutan Tempat dan tanggal tanda tangan penanggung jawab serta cap stempel perusahaan/importir Tanda tangan dan nama penanggung jawab Nama jabatan penanggung jawab HANYA DIISI OLEH PETUGAS Tanggal penerimaan permohonan pendaftaran barang yang diawasi Nomor pendaftaran barang Kode pendaftaran barang Catatan diisi apabila ada keterangan lain yang diperlukan


Angka 1 Angka 2 Angka 3 Angka 4 Angka 5 Angka 6 Angka 7 Angka 8 Angka 9 Angka 10 Angka 11 Angka 12 Angka 13 Angka 14 Angka 15 Angka 16 Angka 17

KOP LABORATORIUM PENGUJI FORMAT-4 BERITA ACARA PENGAMBILAN CONTOH Nomor :..........................................

(1)

1.

Nama Barang

:

(6)

2.

Jumlah dan No. Kemasan

:

(7)

3.

Jumlah/volume bersih

:

(8)

4.

Jumlah/volume kotor

:

(9)

5.

Jenis Kemasan

:

(10)

6.

Nama Pemilik Barang

:

(11)

7.

Alamat

:

(12)

8.

Telp/Fax/E-mail

:

(13)

9.

Shipping Mark atau Identitas Partai/Lot

:

(14)

10.

No. B/L tanggal B/L

:

(15)

11.

No. Invoice, tanggal Invoice

:

(16)

12.

Tempat Pengambilan Contoh

:

(17)

13.

Kode/Nomor Contoh

:

(18)

14.

Tanggal Produksi

:

(19)

15.

Tanggal Kedaluwarsa

:

(20)

16.

Keadaan Contoh

:

(21)

17.

Nama & No. Reg PPC

:

(22)

18.

Nama Laboratorium Penguji

:

(23)

19.

Alamat Laboratorium Penguji

:

(24)

Pengambilan contoh tersebut dilakukan degnan berpedoman kepada SNI atau Petunjuk Teknis yang diacu dan diakui No. ........................................(25) Contoh segera disiapkan dan dikirim ke Laboratorium Penguji .......................................(26) untuk diuji mutunya sesuaii SNI .............................................(27)

Demikian Berita Acara Pengambilan Contoh ini dibuat dengan sebenarnya. Saksi 1

(28)

Petugas Pengambil Contoh 1

(30)

Saksi 2

(29)

Petugas Pengambil Contoh 2

(31)


Pada hari ..............(2) Tanggal ..................(3) bulan................(4) tahun...............(5) yang bertanda tangan di bawah ini telah melakukan pengambilan contoh terhadap partai barang impor dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA PENGAMBILAN CONTOH : : : : : : : :

Angka 9

:

Angka 10

:


: : : :


: : : : : : : :

Angka 23 Angka 24 Angka 25

: : :

Angka 26

:

Angka 27 Angka 28 Angka 29 Angka 30 Angka 31

: : : : :

Nomor urut BAP yang diterbitkan oleh Laboratorium Penguji Nama hari pengambilan contoh Tanggal pengambilan contoh Nama bulan pengambilan contoh Tahun pengambilan contoh Nama barang yang diambil contohnya Jumlah kemasan dan nomor kemasan dari partai barang (consigment) Jumlah/volume bersih yang dinyatakan dalam satuan (ton, kg, m3 atau liter, pcs) dari partai barang yang diambil contohnya Jumlah/volume kotor yang dinyatakan dalam satuan (ton, kg, m3 atau liter, pcs) dari partai barang yang diambil contohnya Jenis kemasan yang digunakan, misalnya : carton box, karung goni, drum, pallet, curah (in bulk) dan lainnya sesuai dengan SNI atau standar lainnya yang diacu dan diakui dari produk yang bersangkutan Nama Pemilik Barang bersangkutan Alamat Pemilik Barang bersangkutan Nomor telepon, faksimili dan E-mail Pemilik barang bersangkutan Yang dimaksud degnan Shipping mark/identitas pengirim barang adalah merek/tanda pada kemasan (karung goni, pallet, dan lainnya) yang memungkinkan suatu partai lot barang yang dikapalkan dapat diidentifikasikan, minimal : Nama barang Nomor lot/nomor kemasan No. Vessel/No. Container Nomor BL/Invoice Pelabuhan Muat Pelabuhan Bongkar Nomor Bill of Lading dan tanggal B/L Nomor Invoice dan tanggal Invoice Nama tempat pengambilan contoh Identitas penyegelan (kalau ada) Tanggal produksi (kalau ada) Tanggal Kadaluwarsa (kalau ada) Keadaan contoh pada saat pengambilan contoh Nama dan nomor registrasi Petugas Pengambil Contoh yang dari Lembaga Sertifikasi Personel-PPC Nama laboratorium penguji/Institusi tempat PPC bekerja Alamat laboratorium penguji/Institusi tempat PPC bekerja Nomor SNI atau Pedoman Teknis yang diacu dan diakui yang digunakan sebagai pedoman contoh terhadap barang yang bersangkutan Nama laboratorium penguji yang melakukan pengujian terhadap contoh barang yang telah diambil oleh PPC yang bersangkutan Nomor SNI barang yang bersangkutan Nama dan tanda tangan saksi dari pihak Pemilik barang bersangkutan Nama dan tanda tangan saksi dari pihak Petugas Ditjen Bea dan Cukai Tanda tangan, nama dan no. registrasi PPC yang bersangkutan Tanda tangan, nama dan no. registrasi PPC yang bersangkutan



LAMPIRAN - 1

ALUR PROSES

WAKTU Pemberitahuan untuk Memperpanjang SPPT SNI

1

2

3

4

5

6

Permohonan SPPT SNI ke LS Pro

LS Pro

Pengajuan Perpanjangan SPPT SNI

Evaluasi Kelengkapan Dokumen & Informasi Biaya Sertifikasi

PENANGGUNG JAWAB

Perusahaan Pemohon

5 Hari

LS Pro

7 Hari

LS Pro

7 Hari

LS Pro

Penugasan Tim Assesor

Audit Kebenaran Dokumen SMM dan Kecukupan serta Informasi Biaya

Perusahaan Pemohon

Pembayaran Biaya Sertifikasi

10 Hari

Konfirmasi Tim Assesor dan Waktu Audit

LS Pro Perusahaan Pemohon

Tindakan Perbaikan 7

Audit Kesesuaian SMM dan Pengambilan Contoh Produk serta Pengujian

8 Tim Evaluasi

9

Penerbitan SPPT SNI

Audit : 5-10 Hari Pengujian tergantung Lab Penguji

LS Pro dan Lab Penguji Terakreditasi atau MRA dan KAN

6 Hari (setelah hasil audit dan uji memenuhi)

LS Pro

2 Hari

LS Pro


ALUR PROSES MEMPEROLEH SPPT SNI

"Copy Peraturan ini di buat untuk penayangan di website "

Recommend Documents