"Copy Peraturan ini di buat untuk penayangan di website "

TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERAPAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 34/M-IND/PER/4/2007 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) KACA PENGAMAN UNTUK KENDARAAN BERMOTOR SECARA WAJIB DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI AGRO DAN KIMIA,

Menimbang

Mengingat

:

:

a.

bahwa dalam rangka pelaksanaan penerapan dan pengawasan SNI Kaca Pengaman Untuk Kendaraan Bermotor Secara Wajib, maka berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 34/MIND/PER/4/2007 tanggal 17 April 2007 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Kaca Pengaman Untuk Kendaraan Bermotor Secara Wajib, perlu disusun Peraturan Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerapan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kaca Pengaman Untuk Kendaraan Bermotor Secara Wajib;

b.

bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia;

1.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 73/M Tahun 2005 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Perindustrian;

2.

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 34/M-IND/PER/4/2007 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kaca Pengaman Untuk Kendaraan Bermotor Secara Wajib;

3.

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian.

"Copy Peraturan ini di buat untuk penayangan di website http://bpkimi.kemenperin.go.id/pusat/ "

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI AGRO DAN KIMIA NOMOR : 73/IAK/Per/10/2007

Menetapkan PERTAMA

:

Memberlakukan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerapan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kaca Pengaman Untuk Kendaraan Bermotor Secara Wajib sebagaimana yang dimaksud dalam Lampiran Peraturan ini sebagai pedoman dalam pemberlakuan SNI Kaca Pengaman Untuk Kendaraan Bermotor Secara Wajib.

KEDUA

:

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2007.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 22 Oktober 2007 DIREKTUR JENDERAL

BENNY WAHYUDI Salinan Peraturan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada : 1. Menteri Perindustrian; 2. Menteri Perdagangan; 3. Menteri Pekerjaan Umum; 4. Direktur Jenderal Bea & Cukai, Departemen Keuangan; 5. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan; 6. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan; 7. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Perindustrian; 8. Kepala Badan Standardisasi Nasional; 9. Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang Perindustrian di Propinsi/Kabupaten/Kota; 10. Kepala Balai di lingkungan Departemen Perindustrian. ----------------------------------------------------------------------------------------------


MEMUTUSKAN:

NOMOR : 73/IAK/Per/10/2007 TANGGAL : 22 Oktober 2007

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERAPAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) KACA PENGAMAN UNTUK KENDARAAN BERMOTOR SECARA WAJIB

1.

BAB I

:

KETENTUAN UMUM

2.

BAB II

:

LINGKUP PEMBERLAKUAN SNI KACA PENGAMAN UNTUK KENDARAAN BERMOTOR SECARA WAJIB

3.

BAB III

:

TATA CARA MEMPEROLEH SPPT SNI

4.

BAB IV

:

TATA CARA MEMPEROLEH SURAT PENDAFTARAN JENIS KACA PENGAMAN

5.

BAB V

:

TATA CARA PENCANTUMAN TANDA SNI

6.

BAB VI

:

TATA CARA MEMPEROLEH SURAT PENDAFTARAN BARANG (SPB)

7.

FORMAT

:

a.

FORMAT - 1

b. FORMAT - 2

(Surat Pendaftaran Jenis Kaca Pengaman )

c.

(Permohonan Pendaftaran Barang yang Diawasi)

FORMAT - 3

d. FORMAT - 4 8.

LAMPIRAN :

(Formulir Isian Permohonan Surat Pendaftaran Jenis Kaca Pengaman Untuk Kendaraan Bermotor)

a.

(Berita Acara Pengambilan Contoh)

LAMPIRAN - 1 (Alur Proses Memperoleh SPPT SNI)

b. LAMPIRAN - 2 (Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 34/M-IND/PER/4/2007)


LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI AGRO DAN KIMIA

RANCANGAN PETUNJUK TEKNIS PEMBERLAKUAN SNI KACA PENGAMAN SECARA WAJIB

KETENTUAN UMUM 1.1. Menteri adalah Menteri Perindustrian. 1.2. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) kaca pengaman adalah Sertifikat yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Produk (LS Pro) kepada pelaku usaha yang mampu memproduksi kaca pengaman sesuai persyaratan SNI. 1.3. Sistem Manajemen Mutu (SMM) adalah rangkaian kegiatan dalam rangka penerapan manajemen mutu menurut SNI 19-9001-2001 atau ISO 9001-2000 atau revisinya atau sistem manajemen mutu lainnya. 1.4. Lembaga Sertifikasi Produk (LS Pro) adalah lembaga yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) atau yang ditunjuk oleh Menteri untuk melakukan kegiatan sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI. 1.5. Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu (LSSM) adalah lembaga yang telah diakreditasi oleh KAN atau Badan Akreditasi yang telah melakukan perjanjian saling pengakuan (MRA) dengan KAN untuk melakukan kegiatan Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu. 1.6. Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang telah diakreditasi oleh KAN atau Badan Akreditasi yang telah melakukan perjanjian saling pengakuan (MRA) dengan KAN atau yang ditunjuk oleh Menteri untuk melakukan kegiatan pengujian terhadap contoh kaca pengaman sesuai dengan spesifikasi dan metode uji SNI. 1.7. Sertifikat Hasil Uji (SHU) adalah sertifikat hasil pengujian atas contoh kaca pengaman menurut spesifikasi, metode uji atau standar tertentu yang diterbitkan oleh Laboratorium Penguji.


BAB I

1.8. Surat Pendaftaran Jenis Kaca Pengaman adalah surat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia sebagai bukti bahwa jenis kaca pengaman yang akan diproduksi atau diimpor telah didaftarkan dan sesuai dengan

1.9. Surat Pendaftaran Barang (SPB) adalah surat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan yang telah diberikan kepada importir yang telah mendaftarkan kaca pengaman yang akan diimpor. 1.10. Perjanjian Saling Pengakuan, Mutual Recognition Arrangement atau Mutual

Recognition of Approval (MRA) adalah kesepakatan yang dilakukan oleh KAN Indonesia dengan badan akreditasi negara lain untuk saling mengakui atau menerima beberapa atau keseluruhan aspek dalam hal hasil-hasil penilaian kesesuaian. BAB II LINGKUP PEMBERLAKUAN SNI WAJIB KACA PENGAMAN 2.1. Pemberlakuan SNI Kaca Pengaman Secara Wajib terhadap 2 (dua) jenis kaca pengaman yang meliputi : No.

Jenis Kaca Pengaman

No SNI

No HS

1.

Kaca Pengaman Diperkeras untuk Kendaraan Bermotor

SNI 15-0048-2005

7007.11.10.00

2.

Kaca Pengaman Berlapis untuk Kendaraan Bermotor

SNI 15-1326-2005

7007.21.10.00

2.2. Penerapan

secara

wajib

Peraturan

Menteri

Perindustrian

No.

34/M-

IND/PER/IV/2007 tanggal 17 April 2007 tentang Pemberlakuan SNI Kaca Pengaman untuk Kendaraan Bermotor secara Wajib bagi Jenis produk kaca pengaman sebagaimana dimaksud pada butir 2.1, yang diproduksi sejak diberlakukannya Peraturan tersebut.


penerapan tanda SNI.

BAB III TATA CARA MEMPEROLEH SPPT SNI

wajib apabila telah: a. Memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh LS Pro, minimal meliputi : 1). Permohonan SPPT SNI; 2). Izin Usaha Industri (IUI) dengan lingkup yang sesuai dengan produk yang dimohonkan SPPT SNI-nya; 3). Sertifikat atau Tanda Daftar Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Departemen Hukum dan HAM dengan lingkup yang sesuai dengan produk yang dimohonkan SPPT SNInya atau lisensi dari pemilik merek. b. Menerapkan Sistem Manajemen Mutu (SMM) apabila telah : 1) Memiliki

sertifikat

Manajemen

Mutu

SNI

19-9001-2001/ISO

9001:2000/dan revisinya, atau SMM lain dari LSSM yang terakreditasi oleh KAN, maka LSPro melakukan audit pada klausula yang berkaitan dengan pengendalian proses produksi dan pengendalian mutu 2) Menerapkan

SMM

namun

belum

memiliki

sertifikat

SMM,

maka

LSPromelakukan audit pada seluruh klausula. c.

Memperoleh Sertifikat Hasil Uji (SHU) dari Laboratorium Penguji yang : disertai dengan Berita Acara Pengambilan Contoh (BAPC) dan Label Contoh Uji (LCU) untuk contoh Uji yang diambil dari aliran produksi oleh Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang ditugaskan oleh LS Pro bersama-sama dengan penugasan Tim Asesor untuk Audit SMM, sesuai dengan Tata Cara Pengambilan Contoh sesuai SNI.

3.2. Audit kebenaran dan kecukupan dokumen SMM dilakukan oleh tim asesor untuk mengevaluasi dokumen SMM apakah memenuhi persyaratan; dan jika tidak


3.1. Pelaku usaha dapat memperoleh SPPT SNI kaca pengaman yang diberlakukan

memenuhi persyaratan, maka perusahaan pemohon harus melakukan tindakan koreksi.

SNI dan memiliki lebih dari 1 (satu) unit produksi yang berada pada lokasi yang berbeda, wajib : a. Menyatakan semua lokasi pabrik yang akan diajukan untuk mendapatkan SPPT SIN; b. Menerapkan sistem manajemen mutu; c. Menerima penetapan LS Pro tentang lokasi unit poduksi yang akan diaudit. Proses sertifikasi dapat diwakili oleh salah satu unit produksi yang ditetapkan oleh LS Pro jika hasil pengawasan dan evaluasi SMM dan mutu produk pabrik tersebut tidak memenuhi persyaratan, maka hasilnya berlaku untuk semua pabrik. 3.4. Biaya penerbitan SPPT SNI merupakan tanggung jawab yang bersangkutan. 3.5. LS Pro membuat laporan hasil audit SMM dan uji mutu produk dan bila ditemukan ketidaksesuaian, maka segera diinformasikan ke perusahaan pemohon untuk melakukan perbaikan. Laporan Audit Sertifikat SMM dan Sertifikat Hasil Uji serta dokumen lainnya dikaji oleh tim evaluasi LS Pro untuk menentukan keputusan sertifikasi, terdiri dari : a. Pemberian atau perpanjangan SPPT SNI bila memenuhi persyaratan sertifikasi; b. Penundaan pemberian atau perpanjangan SPPT SNI bila belum memenuhi persyaratan sertifikasi, namun perusahaan pemohon dapat melakukan tindakan perbaikan; atau c. Penolakan pemberian atau perpanjangan SPPT SNI, bila tidak memenuhi persyaratan sertifikasi. 3.6. LS Pro memberitahukan ke perusahaan pemohon tentang SPPT SNI yang telah diterbitkan, dan melaporkan kepada Kepala Badan penelitian dan Pengembangan Industri, dan Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia Departemen Perindustrian.


3.3. Bagi perusahaan industri kaca pengaman yang mengajukan permohonan SPPT

3.7. Pengawasan Berkala terhadap SMM dan mutu produk perusahaan pemegang SPPT SNI dilakukan oleh LS Pro.

TATA CARA MEMPEROLEH SURAT PENDAFTARAN JENIS KACA PENGAMAN 4.1. Perusahaan yang akan memproduksi kaca pengaman yang diberlakukan SNI wajib, diwajibkan mendaftarkan jenis kaca pengaman yang akan diproduksi atau diimpor kepada Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia, Departemen Perindustrian,dengan cara : a. Mengajukan permohonan Surat Pendaftaran Jenis Kaca Pengaman b. Menyampaikan rencana Produksi setiap jenis kaca pengaman per tahun. 4.2.

Perusahaan yang akan mengimpor produk kaca pengaman yang diberlakukan secara wajib SNI-nya diwajibkan mendaftarkan jenis kaca pengaman yang akan diimpor kepada Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia, Departemen Perindustrian, dengan cara : a. Mengajukan permohonan Surat Pendaftaran Jenis Kaca Pengaman b. Mengisi Formulir Isian (Format-1) Permohonan Surat Pendaftaran Jenis Kaca Pengaman, dengan melampirkan : 1). Foto kopi SPPT SNI; 2). Rencana impor setiap jenis kaca pengaman.

4.3. Selambat-lambatnya 5 hari kerja sejak diterimanya permohonan pendaftaran jenis kaca pengaman yang telah memenuhi persyaratan secara lengkap dan benar, Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia menerbitkan Surat Pendaftaran Jenis Kaca Pengaman (Format-2).

4.4. Bagi perusahaan yang belum memenuhi kelengkapan persyaratan selambatlambatnya 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya permohonan, Direktur Industri


BAB IV

Kimia Hilir atas nama Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia mengeluarkan surat permintaan kelengkapan persyaratan.

sejak diterimanya surat permintaan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud Butir 4.4. di atas tidak dipenuhi oleh perusahaan pemohon. 4.6. Perusahaan dan importir kaca pengaman diwajibkan untuk menyampaikan laporan realisasi produksi atau impor dari kaca pengaman dengan jenis yang didaftarkan kepada Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia setiap 3 bulan.

BAB V TATA CARA PENCANTUMAN TANDA SNI

5.1. Perusahaan industri kaca pengaman yang telah memperoleh SPPT SNI dan Surat Pendaftaran Jenis Kaca Pengaman wajib mencantumkan Tanda “SNI” pada setiap produk yang mengacu pada PP 102 tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional. 5.2. Pencantuman tanda “SNI” kaca pengaman pada setiap produk dengan cara :

ceramic printing, sand blasting atau stiker. 5.3. stiker sebagai pengganti ceramic pinting atau sand blasting merupakan stiker tanda “SNI” yang ukuran dan desainnya ditentukan oleh Direktorat Jenderal Industri Agro dan Kimia. 5.4. Stiker dapat diperoleh di Asosiasi Kaca Lembaran dan Pengaman (AKLP) dengan penggantian biaya cetak.


4.5. Permohonan dinyatakan batal jika dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja

5.5. Pencantuman stiker tanda “SNI” dilakukan oleh produsen dan importir Kaca Pengaman dan wajib direkatkan pada setiap Kaca Pengaman pada permukaan yang rata sebelum dipasarkan di Indonesia.

masing-masing SPPT SNI sesuai dengan Surat Pendaftaran Jenis Kaca Pengaman yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia Departemen Perindustrian.

BAB VI TATA CARA MEMPEROLEH SURAT PENDAFTARAN BARANG (SPB) 6.1. Importir mendaftarkan volume dan jenis kaca pengaman yang akan memasuki Daerah Pabean Indonesia kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri melalui Direktur Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang dengan mengisi formulir Permohonan Pendaftaran Barang yang Diawasi (Format-3) dengan melampirkan : a. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang telah dilegalisir oleh LS Pro.; b. Dokumen impor berupa packing list, invoice, bill of lading dan Angka Pengenal Importir (API); c. Surat Pendaftaran Jenis Kaca Pengaman dari Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia; 6.2. Apabila dokumen permohonan lengkap, maka dilakukan verifikasi dan selambatlambatnya 2 (dua) hari kerja diterbitkan Surat Pendaftaran Barang (SPB) yang merupakan bukti terpenuhinya SNI sehingga kaca pengaman tersebut bisa diimpor.


5.6. LS Pro bertanggung jawab dalam pengawasan penerapan tanda “SNI” untuk

6.3. Apabila permohonannya belum lengkap, maka importir harus melengkapi selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja dan tanggal pendaftaran dihitung sejak kelengkapan dokumen diterima.

Barang atas nama Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dan disampaikan kepada importir dengan ditembuskan kepada : a. Direktur Jenderal Bea dan Cukai up. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai tempat pemasukan barang; b. Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia up. Direktur Industri Kimia Hilir; c. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri up. Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa; d. Pemda Provinsi, Kabupaten dan Kota up. Kepala Dinas yang berwenang di bidang Perindustrian dan Perdagangan.


6.4. Penerbitan atau penolakan SPB oleh Direktur Pengawasan dan Pengendalian Mutu

"Copy Peraturan ini di buat untuk penayangan di website "

Recommend Documents