Considering: Menimbang:

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 16 OF 2001 CONCERNING FOUNDATIONS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WITH THE BLESSING OF GOD ALMIGHTY

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Sebagaimana telah diubah oleh: Undang-undang No. 28 Tahun 2004, 6 Oktober 2004

As amended by: Law No. 28 of 2004, October 6, 2004

Menimbang:

Considering:

a. bahwa pendirian Yayasan di Indonesia a. that establishment of Foundations in selama ini dilakukan berdasarkan kebiasaan Indonesia until the present has been made on dalam masyarakat, karena belum ada the basis of customary practice of the society peraturan perundang-undangan yang because there are no laws and regulations mengatur tentang Yayasan; governing Foundations; b. bahwa Yayasan di Indonesia telah b. that Foundations in Indonesia develop apace berkembang pesat dengan berbagai kegiatan, with various activities, purposes, and maksud, dan tujuan; objectives; c. bahwa berdasarkan pertimbangan c. that on the grounds as intended by point (a) sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan and point (b), and to ensure legal certainty huruf b, serta untuk menjamin kepastian dan and order for Foundations to function within ketertiban hukum agar Yayasan berfungsi their purposes and objectives under the sesuai dengan maksud dan tujuannya principles of public transparency and berdasarkan prinsip keterbukaan dan accountability, it is necessary to make Law akuntabilitas kepada masyarakat, perlu concerning Foundations. membentuk Undang-undang tentang Yayasan; Mengingat:

Bearing in mind:

Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) Undang- Article 5 section (1) and Article 20 section (2) of undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah the 1945 Constitution, as amended by the dengan Perubahan Kedua Undang-undang Dasar Second Amendments to the 1945 Constitution; 1945;

Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

With the consent of THE HOUSE OF REPRESENTATIVES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

MEMUTUSKAN:

HAS DECIDED: Translated by: Wishnu Basuki (ABNR) [email protected]

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG YAYASAN.

To enact: LAW CONCERNING FOUNDATIONS.

PENJELASAN UMUM Pendirian Yayasan di Indonesia sampai saat ini hanya berdasar atas kebiasaan dalam masyarakat dan yurisprudensi Mahkamah Agung, karena belum ada undang-undang yang mengaturnya. Fakta menunjukkan kecenderungan masyarakat mendirikan Yayasan dengan maksud untuk berlindung di balik status badan hukum Yayasan, yang tidak hanya digunakan sebagai wadah mengembangkan kegiatan sosial, keagamaan, kemanusiaan, melainkan juga adakalanya bertujuan untuk memperkaya diri para Pendiri, Pengurus, dan Pengawas. Sejalan dengan kecenderungan tersebut timbul pula berbagai masalah, baik masalah yang berkaitan dengan kegiatan Yayasan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar, sengketa antara Pengurus dengan Pendiri atau pihak lain, maupun adanya dugaan bahwa Yayasan digunakan untuk menampung kekayaan yang berasal dari para pendiri atau pihak lain yang diperoleh dengan cara melawan hukum. Masalah tersebut belum dapat diselesaikan secara hukum karena belum ada hukum positif mengenai Yayasan sebagai landasan yuridis penyelesaiannya.

GENERAL ELUCIDATION Establishment of Foundations in Indonesia until the present has relied on societal customary practice and judicial precedents of the Supreme Court as no law governs the same. The fact suggests a trend that people had established Foundations with the intent to use the mask of the status of legal entities of Foundations not only for social, religious, and humanitarian activities, but also to enrich the Founders, Management, and Supervisors. In line with such a trend, various problems have arisen, i.e. problems relating to the activities of Foundations being other than in accordance with their purposes and objectives as contained in the Articles of Association, disputes between the Management and the Founders or other parties, or suspicion that Foundations have been drawn on to accommodate the wealth derived by the Founders or other parties ilegally. Those problems have not yet been settled legally because there is no positive law concerning Foundations upon which to juridically base their settlement.

Undang-undang ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai Yayasan, menjamin kepastian dan ketertiban hukum serta mengembalikan fungsi Yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Undang-undang ini menegaskan bahwa Yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam Undang-undang ini.

This Law aims to instill understanding of Foundations to the public properly, to ensure legal certainty and order as well as to reinstate the functions of Foundations as legal institutions to achieve specific objectives in the social, religious, and humanitarian fields. This Law affirms that Foundations are legal entities that have purposes and objectives which are social, religious, and humanitarian in nature, and are established with due regard to formal requirements provided for in this Law.

Pendirian Yayasan dilakukan dengan akta notaris dan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atau pejabat yang ditunjuk. Ketentuan tersebut dimaksudkan agar penataan administrasi pengesahan suatu Yayasan sebagai badan hukum dapat dilakukan dengan baik guna mencegah berdirinya Yayasan tanpa melalui prosedur yang ditentukan dalam Undang-undang ini.

Foundations are established by notarial deeds and obtain the status of legal entities upon validation of the establishment deeds by the Minister of Justice and Human Rights or designated officials. This provision is intended that the administrative arrangements for the validation of Foundations as legal entities be properly made in order to prevent establishment of Foundations that ignores the procedures as provided for in this Law.

Dalam rangka memberikan pelayanan dan kemudahan bagi masyarakat, permohonan pendirian Yayasan dapat diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Yayasan diajukan kepada Menteri melalui Notaris yang membuat akta pendirian Yayasan tersebut. Di samping itu Yayasan yang telah memperoleh pengesahan harus diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ketentuan ini dimaksudkan pula agar registrasi Yayasan dengan pola penerapan administrasi hukum yang baik dapat mencegah praktek perbuatan hukum yang dilakukan Yayasan yang dapat merugikan masyarakat.

To serve and facilitate the public, applications for establishment of Foundations may be filed with the Head of the Regional Office of the Department of Justice and Human Rights, with jurisdiction over the domicile of the Foundations are filed with the Minister through Notaries that prepared the establishment deeds of the Foundations. In addition, Foundations that have obtained validation must be announced in the State Reports of the Republic of Indonesia. This provision is also intended that registration of Foundations made by applying legal procedures properly may prevent any legal acts of Foundations that damage the public.

2

Untuk mewujudkan mekanisme pengawasan publik terhadap Yayasan yang diduga melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, Anggaran Dasar, atau merugikan kepentingan umum, Undang-undang ini mengatur tentang kemungkinan pemeriksaan terhadap Yayasan yang dilakukan oleh ahli berdasarkan penetapan Pengadilan atas permohonan tertulis pihak ketiga yang berkepentingan atau atas permintaan Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum.

To realize the mechanism of public supervision of Foundations that are suspected of having committed acts against Laws, the Articles of Association, or damaging the public interest, this Law governs possible investigation into Foundations by experts under Court orders at the written request of interested third parties or at the request of the Prosecutor’s Office where representing the public interest.

Sebagai badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, Yayasan mempunyai organ yang terdiri atas Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Pemisahan yang tegas antara fungsi, wewenang, dan tugas masing-masing organ tersebut serta pengaturan mengenai hubungan antara ketiga organ Yayasan dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan konflik intern Yayasan yang tidak hanya dapat merugikan kepentingan Yayasan melainkan juga pihak lain.

As legal entities that have social, religious, and humanitarian purposes and objectives, Foundations have organs composed of the Trustees, Management, and Supervisors. The clear division of the functions, authority, and duties of the respective organs as well as the regulation of the relationship among the three organs are intended to avoid potential internal conflicts within Foundations that may damage not only the Foundations, but also other parties.

Pengelolaan kekayaan dan pelaksanaan kegiatan Yayasan dilakukan sepenuhnya oleh Pengurus. Oleh karena itu, Pengurus wajib membuat laporan tahunan yang disampaikan kepada Pembina mengenai keadaan keuangan dan perkembangan kegiatan Yayasan. Selanjutnya, terhadap Yayasan yang kekayaannya berasal dari Negara Yayasan yang memperoleh bantuan dari Negara, bantuan luar negeri atau pihak lain, atau memiliki kekayaan dalam jumlah yang ditentukan dalam Undang-undang ini, kekayaannya wajib diaudit oleh akuntan publik dan laporan tahunannya wajib diumumkan laporan keuangannya wajib diumumkan dalam surat kabar berbahasa Indonesia. Ketentuan ini dalam rangka penerapan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas pada masyarakat.

Asset management and activities of Foundations are fully performed by the Management. The Management must therefore make annual reports on the financial circumstances and progress of activities of Foundations to be submitted to the Trustees. Furthermore, Foundations that acquire assets from State assistance Foundations that obtain State assistance, foreign assistance, or assistance from other parties, or that own assets in amounts established by this Law, must be audited by public accountants, and their annual reports must be announced their financial statements must be announced in an Indonesian-language daily newspaper. This provision is to apply the principles of public transparency and accountability.

Dalam Undang-undang ini diatur pula mengenai kemungkinan penggabungan dan pembubaran Yayasan baik karena atas inisiatif organ Yayasan sendiri maupun berdasarkan penetapan atau putusan Pengadilan dan peluang bagi Yayasan asing untuk melakukan kegiatan di wilayah Negara Republik Indonesia sepanjang tidak merugikan masyarakat, bangsa, dan Negara Republik Indonesia.

This Law also provides for mergers and dissolution of Foundations both at the initiative of the organs of Foundations and Court orders or decisions, and governs the opportunity for foreign Foundations to engage in activities in the territory of the State of the Republic of Indonesia to the extent not damaging the people, nation, and State of the Republic of Indonesia.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

CHAPTER I GENERAL PROVISIONS Article 1 In this Law:

1. “Yayasan” adalah badan hukum yang terdiri 1. “Foundation” means a legal entity that has atas kekayaan yang dipisahkan dan assets set aside and used to achieve specific diperuntukkan untuk mencapai tujuan objectives in the social, religious, and tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan humanitarian fields, and has no members. kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. 3

2. “Pengadilan” adalah Pengadilan Negeri yang 2. “Court” means the District Court, with daerah hukumnya meliputi tempat jurisdiction over the domicile of the kedudukan Yayasan. Foundation. 3. “Kejaksaan” adalah Kejaksaan Negeri yang 3. “Prosecutor's Office” means the Public daerah hukumnya meliputi tempat Prosecutor's Office, with jurisdiction over kedudukan Yayasan. the domicile of the Foundation. 4. “Akuntan Publik” adalah akuntan yang 4. “Public Accountant” means an accountant memiliki izin untuk menjalankan pekerjaan that holds a license to practise as a public sebagai akuntan publik. accountant. 5. “Hari” adalah hari kerja.

5. “Day” means a working day.

6. “Menteri” adalah Menteri Kehakiman dan 6. “Minister” means the Minister of Justice and Hak Asasi Manusia. Human Rights. Penjelasan Pasal 1: Cukup jelas

Elucidation of Article 1: Sufficiently clear

Pasal 2 Article 2 Yayasan mempunyai organ yang terdiri atas Foundations shall have organs composed of the Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Trustees, Management, and Supervisors. Penjelasan Pasal 2: Cukup jelas


Pasal 3 Article 3 (1) Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha (1) Foundations may conduct business activities untuk menunjang pencapaian maksud dan in favor of achieving their purposes and tujuannya dengan cara mendirikan badan objectives by establishing business entities usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan and/or participating in business entities. usaha. Penjelasan Pasal 3 ayat (1): Cukup jelas Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa Yayasan tidak digunakan sebagai wadah usaha dan Yayasan tidak dapat melakukan kegiatan usaha secara langsung tetapi harus melalui badan usaha yang didirikannya atau melalui badan usaha lain dimana Yayasan menyertakan kekayaannya.

Elucidation of Article 3 section (1): Sufficiently clear The provision of this section aims to affirm that Foundations shall not be drawn on as platforms of business; and Foundations may not perform business activities directly unless through other business entities in which the Foundations invests their assets.

(2) Yayasan tidak boleh membagikan hasil (2) Foundations may not distribute the proceeds kegiatan usaha kepada Pembina, Pengurus, of business activities to the Trustees, dan Pengawas. Management, and Supervisors. Penjelasan Pasal 3 ayat (2): Cukup jelas Ketentuan dalam ayat ini sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, sehingga seseorang yang menjadi anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan harus bekerja secara sukarela tanpa menerima gaji, upah, atau honor tetap.

Elucidation of Article 3 section (2): Sufficiently clear The provision of this section is within the purposes and objectives of Foundations being social, religious, and humanitarian in nature, in which persons who serve as members of the Trustees, Management, and Supervisors must work voluntarily without drawing fixed salaries, wages, or honorariums.

Pasal 4 Article 4 Yayasan mempunyai tempat kedudukan dalam Foundations shall be domiciled in the territory of wilayah Negara Republik Indonesia yang the State of the Republic of Indonesia as stated 4

ditentukan dalam Anggaran Dasar.

in the Articles of Association.

Penjelasan Pasal 4 Dalam hal kedudukan Yayasan disebutkan nama desa atau yang dipersamakan dengan itu, harus disebutkan pula nama kecamatan, kabupaten, kota dan propinsi.

Elucidation of Article 4 Where the domicile of Foundations refers to the name of village or an equivalent, it must also refer to the names of the subdistrict, district, city, and province.

Pasal 5 Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada Pembina, Pengurus, Pengawas, karyawan, atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap Yayasan.

Article 5 Assets of Foundations in the form of money, goods, or other assets acquired by the Foundations under this Law are prohibited from being transferred or distributed directly or indirectly to the Trustees, Management, Supervisors, employees, or other parties with interest in the Foundations.

Penjelasan Pasal 5: Cukup jelas


(1) Kekayaan Yayasan baik berupa uang, (1) Assets of Foundations, whether in the barang, maupun kekayaan lain yang form of money, goods, or other assets diperoleh Yayasan berdasarkan Undangacquired by the Foundations under this undang ini, dilarang dialihkan atau Law, are prohibited from being dibagikan secara langsung atau tidak transferred or distributed directly or langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, indirectly, to the Trustees, Management, maupun honorarium, atau bentuk lain and Supervisors whether in the form of yang dapat dinilai dengan uang kepada salary, wage, or honorarium, or other Pembina, Pengurus, dan Pengawas. forms that can be valued in money terms. Penjelasan Pasal 5 ayat (1): Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa kekayaan Yayasan, termasuk hasil kegiatan usaha Yayasan, merupakan kekayaan Yayasan sepenuhnya untuk dipergunakan guna mencapai maksud dan tujuan Yayasan, sehingga seseorang yang menjadi anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan bekerja secara sukarela tanpa menerima gaji, upah, atau honorarium.

Elucidation of Article 5 section (1): The provision of this section is intended to affirm that the assets of Foundations, including the proceeds of the business activities of Foundations, are the assets of Foundations used fully to achieve the purposes and objectives of the Foundations; and therefore persons who become members of the Trustees, Management, and Supervisors of the Foundations work voluntarily without drawing salaries, wages, or honorariums.

(2) Pengecualian atas ketentuan sebagaimana (2) Exemptions to the provision as intended dimaksud pada ayat (1), dapat ditentukan by section (1) may be governed in the dalam Anggaran Dasar Yayasan bahwa Articles of Association of Foundations to Pengurus menerima gaji, upah, atau the effect that the Management shall draw honorarium, dalam hal Pengurus salaries, wages, or honorariums where the Yayasan: Management of Foundations: a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina, dan Pengawas; dan

a. are not the founders of the Foundations and unaffiliated to the Founders, Trustees, and Supervisors; and

Penjelasan Pasal 5 ayat (2) huruf a: Yang dimaksud dengan "terafiliasi" adalah hubungan keluarga karena perkawinan atau keturunan sampai derajat ketiga, baik secara

Elucidation of Article 5 section (2) point a: “Affiliated” means a familial relation due to a marriage or offspring to the third degree both in horizontal and vertical line.

5

horizontal maupun vertikal.

b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh.

b. directly and fully perform management of Foundations.

the

Penjelasan Pasal 5 ayat (2) huruf b: Yang dimaksud dengan "secara langsung dan penuh" adalah melaksanakan tugas kepengurusan sesuai dengan ketentuan hari dan jam kerja Yayasan bukan bekerja paruh waktu (part time).

Elucidation of Article 5 section (2) point b: “Directly and fully” means perform the duties of management within the terms on working days and hours of the Foundations, not part-time work.

(3) Penentuan mengenai gaji, upah, atau (3) Salaries, wages, or honorariums as honorium sebagaimana dimaksud pada intended by section (2) shall be ayat (2), ditetapkan oleh Pembina sesuai determined by the Trustees by making dengan kemampuan kekayaan Yayasan. adjustments to the capability of the assets of Foundations. Penjelasan Pasal 5 ayat (3): Cukup jelas

Elucidation of Article 5 section (3): Sufficiently clear

Pasal 6 Article 6 Yayasan wajib membayar segala biaya atau Foundations must reimburse any fee or cost ongkos yang dikeluarkan oleh organ Yayasan incurred by the organs of Foundations in the dalam rangka menjalankan tugas Yayasan. performance of the duties of Foundations. Penjelasan Pasal 6: Cukup jelas


Pasal 7 Article 7 (1) Yayasan dapat mendirikan badan usaha yang (1) Foundations may establish business entities, kegiatannya sesuai dengan maksud dan the activities of which shall be within the tujuan Yayasan. purposes and objectives of the Foundations. (2) Yayasan dapat melakukan penyertaan dalam (2) Foundations may participate in various forms berbagai bentuk usaha yang bersifat of prospective businesses, provided that the prospektif dengan ketentuan seluruh total participation is not more than 25% penyertaan tersebut paling banyak 25% (dua (twenty-five percent) of the total value of the puluh lima persen) dari seluruh nilai assets of Foundations. kekayaan Yayasan. (3) Anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas (3) Members of the Trustees, Management, and Yayasan dilarang merangkap sebagai Supervisors of Foundations are prohibited Anggota Direksi atau Pengurus dan Anggota from concurrently serving as Members of the Dewan Komisaris atau Pengawas dari badan Board of Directors or the Management and usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Members of the Board of Commissioners or dan ayat (2). Supervisors of business entities as intended by section (1) and section (2). Penjelasan Pasal 7: Cukup jelas


Pasal 8 Kegiatan usaha dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum,

Article 8 Business activities of business entities as intended by Article 7 section (1) must be within the purposes and objectives of Foundations and not against public order, propriety, and/or the 6

kesusilaan, dan/atau peraturan undangan yang berlaku.

perundang- prevailing laws and regulations.

Penjelasan Pasal 8 Kegiatan usaha dari badan usaha Yayasan mempunyai cakupan yang luas, termasuk antara lain hak asasi manusia, kesenian, olah raga, perlindungan konsumen, pendidikan, lingkungan hidup, kesehatan, dan ilmu pengetahuan.

Elucidation of Article 8 Business activities of business entities of Foundations include widely, among other activities, human rights, arts, sports, consumer protection, education, environment, health, and science.

BAB II CHAPTER II PENDIRIAN ESTABLISHMENT Pasal 9 Article 9 (1) Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih (1) Foundations shall be established by one dengan memisahkan sebagian harta person or more by setting aside parts of kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan assets of their founders as the founding awal. assets. Penjelasan Pasal 9 ayat (1) Yang dimaksud dengan “orang” adalah perseorangan atau badan hukum.

orang

Elucidation of Article 9 section (1) “Person” means an individual or a legal entity.

(2) Pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud (2) Establishment of Foundations as intended by dalam ayat (1) dilakukan dengan akta notaris section (1) shall be made in notarial deeds dan dibuat dalam bahasa Indonesia. and in the Indonesian language. Penjelasan Pasal 9 ayat (2): Cukup jelas


(3) Yayasan dapat didirikan berdasarkan surat (3) Foundations may be established under wills. wasiat. Penjelasan Pasal 9 ayat (3): Cukup jelas


(4) Biaya pembuatan akta notaris sebagaimana (4) Fees for the making of notarial deeds as dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan intended by section (2) shall be determined Peraturan Pemerintah. by Government Regulation. Penjelasan Pasal 9 ayat (4): Cukup jelas


(5) Dalam hal Yayasan sebagaimana dimaksud (5) Where Foundations as intended by section dalam ayat (1) didirikan oleh orang asing (1) are established by foreigners or jointly atau bersama-sama orang asing, mengenai with foreigners, the requirements and syarat dan tata cara pendirian Yayasan procedures therefor shall be governed by tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah. Government Regulation. Penjelasan Pasal 9 ayat (5): Cukup jelas


Pasal 10 Article 10 (1) Dalam pembuatan akta pendirian Yayasan, (1) In making notarial deeds for Foundations, pendiri dapat diwakili oleh orang lain the founders may be represented by other berdasarkan surat kuasa. persons under powers of attorney. Penjelasan Pasal 10 ayat (1): Cukup jelas


7

(2) Dalam hal pendirian Yayasan dilakukan (2) Where the establishment of Foundations is berdasarkan surat wasiat, penerima wasiat made under wills, the heirs shall act bertindak mewakili pemberi wasiat. representing the testators. Penjelasan Pasal 10 ayat (2) Apabila terdapat surat wasiat yang berisi pesan untuk mendirikan Yayasan, maka hal tersebut dianggap sebagai kewajiban yang ditujukan kepada mereka yang ditunjuk dalam surat wasiat selaku penerima wasiat, untuk melaksanakan wasiat.

Elucidation of Article 10 section (2) If wills contain requests to establish Foundations, such is considered obligations for those stated by the wills as heirs to execute said wills.

(3) Dalam hal surat wasiat sebagaimana (3) Where the wills as intended by section (2) dimaksud dalam ayat (2) tidak dilaksanakan, are not executed, at the request of interested maka atas permintaan pihak yang parties, the Courts may order the inheritors berkepentingan, Pengadilan dapat or the heirs concerned to execute said wills. memerintahkan ahli waris atau penerima wasiat yang bersangkutan untuk melaksanakan wasiat tersebut. Penjelasan Pasal 10 ayat (3): Cukup jelas


Pasal 11 Article 11 (1) Yayasan memperoleh status badan hukum (1) Foundations shall obtain the status of legal setelah akta pendirian Yayasan sebagaimana entities upon the establishment deeds of the dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) Foundations as intended by Article 9 section memperoleh pengesahan dari Menteri. (2) obtaining validation from the Minister. (2) Kewenangan Menteri dalam memberikan (2) The authority of the Minister to grant pengesahan akta pendirian Yayasan sebagai validation of the establishment deeds of badan hukum dilaksanakan oleh Kepala Foundations as legal entities shall be Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan exercised by the Head of the Regional Office Hak Asasi Manusia atas nama Menteri, yang of the Department of Justice and Human wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Rights in the name of the Minister, with Yayasan. jurisdiction over the domicile of the Foundations. (3) Dalam memberikan pengesahan, Kepala (3) To grant validation, the Head of the Regional Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Office of the Department of Justice and Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud Human Rights as intended by section (2) dalam ayat (2) dapat meminta pertimbangan may request advice from the relevant dari instansi terkait. agencies. Penjelasan Pasal 11: Cukup jelas


(1) Yayasan memperoleh status badan (1) Foundations shall obtain the status of hukum setelah akta pendirian Yayasan legal entity upon the Establishment Deeds sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 of the Foundations as intended by Article ayat (2), memperoleh pengesahan dari 9 section (2) obtaining validation from the Menteri. Minister. Penjelasan Pasal 11 ayat (1): Cukup jelas


(2) Untuk memperoleh pengesahan (2) In order to obtain validation as intended sebagaimana dimaksud pada ayat (1), by section (1), the founders or their pendiri atau kuasanya mengajukan proxies shall file applications with the permohonan kepada Menteri melalui Minister through Notaries who made the 8

Notaris yang membuat akta pendirian Yayasan tersebut.

Establishment Deeds of the Foundations.

Penjelasan Pasal 11 ayat (2): Ketentuan bahwa permohonan pengesahan badan hukum Yayasan melalui Notaris dimaksudkan untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat dalam pengajuan permohonan pengesahan akta pendirian Yayasan di daerah.

Elucidation of Article 11 section (2): The provision to the effect that applications for validation of establishment deeds of Foundations may be filed through the Regional Office of the Department of Justice and Human Rights is intended to facilitate public service in filing applications for validation of establishment deeds of Foundations in regions.

(3) Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Notaries as intended by section (2) must (2), wajib menyampaikan permohonan deliver the applications for validation to pengesahan kepada Menteri dalam jangka the Minister at the latest 10 (ten) days waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari counted from the date the establishment terhitung sejak tanggal akta pendirian deeds of the Foundations are signed. Yayasan ditandatangani. Penjelasan Pasal 11 ayat (3): Cukup jelas


(4) Dalam memberikan pengesahan akta (4) To grant validation of establishment pendirian Yayasan sebagaimana deeds of Foundations as intended by dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat section (1), the Minister may request meminta pertimbangan dari instansi advice from the relevant agencies at the terkait dalam jangka waktu paling lambat latest 7 (seven) days counted from the 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal date the applications are received permohonan diterima secara lengkap. completely. Penjelasan Pasal 11 ayat (4): Cukup jelas


(5) Instansi terkait sebagaimana dimaksud (5) The relevant agencies as intended by pada ayat (4), wajib menyampaikan section (4) must deliver replies at the jawaban dalam jangka waktu paling latest 14 (fourteen) days counted from the lambat 14 (empat belas) hari terhitung date the requests for advice are received. sejak tanggal permintaan pertimbangan diterima. Penjelasan Pasal 11 ayat (5): Cukup jelas


(6) Permohonan pengesahan akta pendirian (6) Applications for validation of Yayasan dikenakan biaya yang besarnya Establishment Deeds of Foundations shall ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. be charged fees, the amount of which shall be determined by Government Regulation. Penjelasan Pasal 11 ayat (6): Cukup jelas


Pasal 12 Article 12 (1) Pengesahan akta pendirian sebagaimana (1) Validation of establishment deeds as dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diajukan intended by Article 11 section (1) shall be oleh pendiri atau kuasanya dengan submitted by the founders or their proxies by 9

mengajukan permohonan tertulis kepada filing applications in writing with the Menteri. Minister. (2) Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam (2) Validation as intended by section (1) shall be ayat (1) diberikan dalam waktu paling granted at the latest 30 (thirty) days counted lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak from the date the applications are fully tanggal permohonan diterima secara lengkap. received. (3) Dalam hal diperlukan pertimbangan (3) Where advice as intended by Article 11 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat section (3) is necessary, validation shall be (3) pengesahan diberikan atau tidak granted or shall not be granted: diberikan dalam jangka waktu: a. paling lambat 14 (empat belas) hari a. at the latest 14 (fourteen) days counted terhitung sejak tanggal jawaban from the date replies to the requests for permintaan pertimbangan diterima dari advice from the relevant agencies are instansi terkait; atau received; or b. setelah lewat 30 (tiga puluh) hari b. after a 30 (thirty)-day period counted terhitung sejak tanggal jawaban from the date the requests for advice to permintaan pertimbangan kepada instansi the relevant agencies are not received has terkait tidak diterima. elapsed. Penjelasan Pasal 12: Cukup jelas


(1) Permohonan pengesahan sebagaimana (1) Applications for validation as intended by dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Article 11 section (2) shall be filed in diajukan secara tertulis kepada Menteri. writing with the Minister. (2) Pengesahan terhadap permohonan (2) Validation with respect to applications as sebagaimana dimaksud pada ayat (1), intended by section (1) shall be granted diberikan atau ditolak dalam jangka or refused at the latest 30 (thirty) days waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari counted from the date the applications terhitung sejak tanggal permohonan are fully received. diterima secara lengkap. (3) Dalam hal diperlukan pertimbangan (3) Where advice as intended by Article 11 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 section (4) is necessary, validation shall ayat (4), pengesahan diberikan atau be granted or refused at the latest 14 ditolak dalam jangka waktu paling lambat (fourteen) days counted from the date the 14 (empat belas) hari terhitung sejak replies to the requests for advice from the tanggal jawaban atas permintaan relevant agencies are received. pertimbangan dari instansi terkait diterima. (4) Dalam hal jawaban atas permintaan (4) Where replies to the requests for advice pertimbangan tidak diterima, pengesahan are not received, validation shall be diberikan atau ditolak dalam jangka granted or refused at the latest 30 (thirty) waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari days counted from the date the requests terhitung sejak tanggal permintaan for advice are delivered to the relevant pertimbangan disampaikan kepada agencies. instansi terkait. Penjelasan Pasal 12: Cukup jelas

(1) Dalam

hal

Pasal 13 permohonan


Article 13 pengesahan (1) Where applications as intended by Article 12 10

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditolak, Menteri wajib memberitahukan secara tertulis disertai dengan alasannya, kepada pemohon mengenai penolakan pengesahan tersebut.

section (1) are refused, the Minister must notify the applicants in writing of the refusal of the validation together with the reasons therefor.

(2) Alasan penolakan sebagaimana dimaksud (2) Reasons for refusal as intended by section dalam ayat (1) adalah bahwa permohonan (1) shall be that the applications are other yang diajukan tidak sesuai dengan ketentuan than in accordance with the provisions of this dalam Undang-undang ini dan/atau peraturan Law and/or its ancillary regulations. pelaksanaannya. Penjelasan Pasal 13: Cukup jelas


Pasal 13A Perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pengurus atas nama Yayasan sebelum Yayasan memperoleh status badan hukum menjadi tanggung jawab Pengurus secara tanggung renteng.

Article 13A Legal acts committed by the Management in the name of Foundations prior to the Foundations obtaining the status of legal entity shall be the responsibility of the Management jointly and severally.

Penjelasan Pasal 13A: Cukup jelas

Elucidation of Article 13A: Sufficiently clear

Pasal 14 Article 14 (1) Akta pendirian memuat Anggaran Dasar dan (1) Establishment deeds shall contain the keterangan lain yang dianggap perlu. Articles of Association and other information deemed necessary. Penjelasan Pasal 14 ayat (1): Cukup jelas

(2) Anggaran Dasar kurangnya memuat:

Yayasan


sekurang- (2) The Articles of Association of Foundations shall contain at least:

a. nama dan tempat kedudukan; Penjelasan Pasal 14 ayat (2) huruf a: Cukup jelas

b. maksud dan tujuan serta kegiatan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut;

Penjelasan Pasal 14 ayat (2) huruf b: Cukup jelas

c. jangka waktu pendirian; Penjelasan Pasal 14 ayat (2) huruf c: Cukup jelas

d. jumlah kekayaan awal yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pendiri dalam bentuk uang atau benda;

a. the name and domicile; Elucidation of Article 14 section (2) point a: Sufficiently clear

b. the purposes and objectives as well as activities to achieve said purposes and objectives; Elucidation of Article 14 section (2) point b: Sufficiently clear

c. the duration of establishment; Elucidation of Article 14 section (2) point c: Sufficiently clear

d. the amount of founding assets set aside from the personal assets of the founders in the form of money or goods; 11

Penjelasan Pasal 14 ayat (2) huruf d Yang dimaksud dengan istilah “benda” adalah benda berwujud dan benda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang.

e. cara memperoleh kekayaan;

dan

penggunaan

Penjelasan Pasal 14 ayat (2) huruf e: Cukup jelas

f. tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas;

Penjelasan Pasal 14 ayat (2) huruf f: Cukup jelas

g. hak dan kewajiban anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas;

Penjelasan Pasal 14 ayat (2) huruf g: Cukup jelas

h. tata cara penyelenggaraan rapat organ Yayasan; Penjelasan Pasal 14 ayat (2) huruf h: Cukup jelas

i. ketentuan mengenai perubahan Anggaran Dasar; Penjelasan Pasal 14 ayat (2) huruf 1: Cukup jelas

j. penggabungan dan pembubaran Yayasan; dan Penjelasan Pasal 14 ayat (2) huruf j: Cukup jelas

k. penggunaan kekayaan sisa likuidasi atau penyaluran kekayaan Yayasan setelah pembubaran. Penjelasan Pasal 14 ayat (2) huruf k: Cukup jelas

Elucidation of Article 14 section (2) point d: “Goods” means movable goods and immovable goods that can be valued in money terms.

e. the methods of acquiring and using the assets; Elucidation of Article 14 section (2) point e: Sufficiently clear

f. the procedures for appointments, dismissal, and replacement of members of the Trustees, Management, and Supervisors; Elucidation of Article 14 section (2) point f: Sufficiently clear

g. the rights and obligations of members of the Trustees, Management, and Supervisors; Elucidation of Article 14 section (2) point g: Sufficiently clear

h. the procedures for convening meetings of the organs of Foundations; Elucidation of Article 14 section (2) point h: Sufficiently clear

i. the terms on amendments to the Articles of Association; Elucidation of Article 14 section (2) point i: Sufficiently clear

j. the mergers and dissolution of the Foundations; and Elucidation of Article 14 section (2) point j: Sufficiently clear

k. the use of assets of Foundations remaining after liquidation or distribution of assets of Foundations after dissolution. Elucidation of Article 14 section (2) point k: Sufficiently clear

(3) Keterangan lain sebagaimana dimaksud (3) Other information as intended by section (1) dalam ayat (1) memuat sekurang-kurangnya shall contain at least the name, address, nama, alamat, pekerjaan, tempat dan tanggal occupation, place and date of birth as well as lahir, serta kewarganegaraan Pendiri, nationality of the Founders, Trustees, Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Management, and Supervisors. 12

Penjelasan Pasal 14 ayat (3): Cukup jelas


(4) Jumlah minimum harta kekayaan awal yang (4) The minimum amount of founding assets set dipisahkan dari kekayaan pribadi Pendiri aside from the personal assets of the sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf Founders as intended by section (2) point (d) d ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. shall be determined by Government Regulation. Penjelasan Pasal 14 ayat (4): Cukup jelas

Pasal 15 (1) Yayasan tidak boleh memakai nama yang:


Article 15 (1) Foundations may not use names:

a. telah dipakai secara sah oleh Yayasan lain; atau

a. legally used by other Foundations; or

b. bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan.

b. against public order and/or propriety.

(2) Nama Yayasan harus didahului dengan kata (2) The names of Foundations must be preceded “Yayasan”. by the word “Yayasan” [“Foundation”]. (3) Dalam hal kekayaan Yayasan berasal dari (3) Where the assets of Foundations are acquired wakaf, kata “wakaf” dapat ditambahkan from “wakaf”, the word “wakaf” may be setelah kata “Yayasan”. added following the word “Yayasan”. (4) Ketentuan mengenai pemakaian nama (4) Provisions on the use of names of Yayasan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Foundations shall be further governed by Pemerintah. Government Regulation. Penjelasan Pasal 15: Cukup jelas


Pasal 16 Article 16 (1) Yayasan dapat didirikan untuk jangka waktu (1) Foundations may be established for a tertentu atau tidak tertentu yang diatur dalam definite or indefinite period as governed by Anggaran Dasar. the Articles of Association. (2) Dalam hal Yayasan didirikan untuk jangka (2) Where Foundations are established for a waktu tertentu, Pengurus dapat mengajukan definite period, the Management may file perpanjangan jangka waktu pendirian kepada extension of the duration of establishment Menteri paling lambat 1 (satu) tahun with the Minister at the latest 1 (one) year sebelum berakhirnya jangka waktu pendirian prior to expiration of the duration of Yayasan. establishment of Foundations. Penjelasan Pasal 16: Cukup jelas


13

BAB III PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

CHAPTER III AMENDMENTS TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION Pasal 17 Article 17 Anggaran Dasar dapat diubah, kecuali mengenai The Articles of Association may be amended, maksud dan tujuan Yayasan. except the purposes and objectives of Foundations. Penjelasan Pasal 17: Cukup jelas


Pasal 18 Article 18 (1) Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat (1) Amendments to the Articles of Association dilaksanakan berdasarkan keputusan rapat may be made only by resolutions of the Pembina. Trustee meetings. (2) Rapat Pembina sebagaimana dimaksud (2) Trustee meetings as intended by section (1) dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan, may be convened only if attended by at least apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua 2/3 (two thirds) of the total members of the per tiga) dari jumlah anggota Pembina. Trustees. (3) Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana (3) Amendments to the Articles of Association dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan as intended by section (1) shall be made by akta notaris dan dibuat dalam bahasa notarial deeds and in the Indonesian Indonesia. language. Penjelasan Pasal 18: Cukup jelas


Pasal 19 Article 19 (1) Keputusan rapat Pembina sebagaimana (1) Resolutions of the Trustee meetings as dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) ditetapkan intended by Article 18 section (1) shall be berdasarkan musyawarah untuk mufakat. adopted under the principle of deliberation to reach a consensus. (2) Dalam hal keputusan rapat berdasarkan (2) Where no resolutions of the Trustee musyawarah untuk mufakat sebagaimana meetings under the principle of deliberation to dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, reach a consensus as intended by section (1) keputusan ditetapkan berdasarkan are reached, resolutions shall be adopted on persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) approval of at least 2/3 (two thirds) of the dari seluruh jumlah anggota Pembina yang total members of the Trustees in attendance. hadir. Penjelasan Pasal 19: Cukup jelas


Pasal 20 Article 20 (1) Dalam hal korum sebagaimana dimaksud (1) Where no quorum as intended by Article 19 dalam Pasal 19 ayat (2) tidak tercapai, rapat section (2) is reached, a second Trustee Pembina yang kedua dapat diselenggarakan meeting may be convened at the earliest 3 paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak (three) days, as counted from the date the tanggal rapat Pembina yang pertama first Trustee meeting is convened. diselenggarakan. (2) Rapat Pembina yang kedua sebagaimana (2) The second Trustee meeting as intended by dimaksud dalam ayat (1) sah, apabila section (1) shall be valid if attended by more dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) than 1/2 (one half) of the total members of 14

dari seluruh anggota Pembina.

the Trustees.

(3) Keputusan rapat Pembina yang kedua sah, (3) Resolutions of the second Trustee meeting apabila diambil berdasarkan persetujuan shall be valid if adopted under approval of suara terbanyak dari jumlah anggota the majority votes of the total members of Pembina yang hadir. the Trustees in attendance. Penjelasan Pasal 20: Cukup jelas


Pasal 21 Article 21 (1) Perubahan Anggaran Dasar yang meliputi (1) Amendments to the Articles of Association nama dan kegiatan Yayasan harus mendapat with respect to the names and activities of persetujuan Menteri. the Foundations must obtain approval from the Minister. (2) Perubahan Anggaran Dasar mengenai hal (2) Amendments to the Articles of Association lain cukup diberitahukan kepada Menteri. with respect to other matters shall be only reported to the Minister. Penjelasan Pasal 21: Cukup jelas


Pasal 22 Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 secara mutatis mutandis berlaku juga bagi permohonan perubahan Anggaran Dasar, pemberian persetujuan, dan penolakan atas perubahan Anggaran Dasar.

Article 22 The provisions as intended by Article 11 and Article 12 shall also apply, mutatis mutandis, to applications for amendments to the Articles of Associations, the granting of approval, and the refusal of amendments to the Articles of Association.



Pasal 23 Article 23 Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat Amendments to the Articles of Association may dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan dalam be made at the time the Foundations are declared keadaan pailit, kecuali atas persetujuan kurator. bankrupt, except as approved by the receivers. Penjelasan Pasal 23: Cukup jelas


BAB IV CHAPTER IV ANNOUNCEMENTS PENGUMUMAN Pasal 24 Article 24 (1) Akta pendirian Yayasan yang telah disahkan (1) Establishment deeds of Foundations that sebagai badan hukum atau perubahan have been validated as legal entities or Anggaran Dasar yang telah disetujui, wajib amendments to the Articles of Association diumumkan dalam Tambahan Berita Negara that have been approved must be announced Republik Indonesia. in the Supplement to the State Reports of the Republic of Indonesia. Penjelasan Pasal 24 ayat (1): Cukup jelas


(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam (2) Applications for publication as intended by ayat (1) diajukan permohonannya oleh section (1) shall be filed by the Management Pengurus Yayasan atau kuasanya kepada of Foundations or their proxies with the State Kantor Percetakan Negara Republik Printing Office of the Republic of Indonesia Indonesia dalam waktu paling lambat 30 at the latest 30 (thirty) days counted from the 15

(tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian Yayasan yang disahkan atau perubahan Anggaran Dasar yang disetujui.

date the establishment deeds of Foundations are validated or the date the amendments to the Articles of Association are approved.

Penjelasan Pasal 24 ayat (2) Permohonan pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dapat diajukan secara langsung atau dikirimkan melalui surat tercatat.

Elucidation of Article 24 section (2) Applications for announcements in the Supplement to the State Reports of the Republic of Indonesia may be handfiled or sent by registered mail.

(3) Ketentuan mengenai besarnya biaya (3) Provisions on the amount of announcement pengumuman sebagaimana dimaksud dalam fees as intended by section (2) shall be ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan determined by Government Regulation. Pemerintah. Penjelasan Pasal 24 ayat (3) Besarnya biaya pengumuman diperhitungkan sesuai dengan besarnya kekayaan Yayasan.

Elucidation of Article 24 Section (3) Announcement fees are calculated in proportion to the amount of the assets of Foundations.

(1) Akta pendirian Yayasan yang telah (1) Establishment Deeds of Foundations that disahkan sebagai badan hukum atau have been validated as legal entities or perubahan Anggaran Dasar yang telah Amendments to the Articles of disetujui atau telah diberitahukan wajib Association that have been approved or diumumkan dalam Tambahan Berita notified must be announced in the Negara Republik Indonesia. Supplement to the State Reports of the Republic of Indonesia. (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud (2) Announcements as intended by section pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri (1) shall be made by the Minister at the dalam jangka waktu paling lambat 14 latest 14 (fourteen) days counted from the (empat belas) hari terhitung sejak tanggal date the establishment deeds of akta pendirian Yayasan disahkan atau Foundations are validated or the perubahan Anggaran Dasar disetujui atau Amendments to the Articles of diterima Menteri. Association are approved or accepted by the Minister. (3) Tata cara mengenai pengumuman (3) Procedures for announcements shall be dilaksanakan sesuai dengan ketentuan made pursuant to the provisions of laws peraturan perundang-undangan. and regulations. (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud (4) Announcements as intended by section pada ayat (1) dikenakan biaya yang (1) shall be charged fees, the amount of besarnya ditetapkan dengan Peraturan which shall be determined by Pemerintah. Government Regulation. Penjelasan Pasal 24: Cukup jelas


Pasal 25 [Dihapus] Selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 belum dilakukan, Pengurus Yayasan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas seluruh kerugian Yayasan.

Article 25 [Rescinded] If announcements as intended by Article 24 have not yet been made, the Management of Foundations shall be jointly and severally liable for all damage of the Foundations.

Penjelasan Pasal 25 Maksud dari Pasal ini adalah Pemberian sanksi perdata kepada Pengurus, karena Pengurus tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Elucidation of Article 25 This Article means that the imposition of civil sanctions on the Management is because the Management fail to perform the obligations as intended by Article 24.

16

Cukup jelas

Sufficiently clear

BAB V CHAPTER V KEKAYAAN ASSETS Pasal 26 Article 26 (1) Kekayaan Yayasan berasal dari sejumlah (1) Assets of Foundations shall be acquired from kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk assets set aside in the form of money or uang atau barang. goods. Penjelasan Pasal 26 ayat (1): Cukup jelas


(2) Selain kekayaan sebagaimana dimaksud (2) In addition to assets as intended by section dalam ayat (1), kekayaan Yayasan dapat (1), assets of Foundations may be acquired diperoleh dari: from: a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat; Penjelasan Pasal 26 Ayat (2) huruf a Yang dimaksud dengan “sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat” adalah sumbangan atau bantuan sukarela yang diterima Yayasan, baik dari Negara, masyarakat, maupun dari pihak lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. wakaf; Penjelasan Pasal 26 ayat (2) huruf b Yang dimaksud dengan “wakaf” adalah wakaf dari orang atau dari badan hukum.

c. hibah; Penjelasan Pasal 26 ayat (2) huruf c Yang dimaksud dengan “hibah” adalah hibah dari orang atau dari badan hukum.

d. hibah wasiat; dan

a. unbinding donations or assistance;

Elucidation of Article 26 section (2) point a “Unbinding donation or assistance” means voluntary donations or assistance received by Foundations from the State, the public, or other parties not against the prevailing laws and regulations.

b. wakaf; Elucidation of Article 26 section (2) point b: “Wakaf” means wakaf received from persons or legal entities.

c. grants; Elucidation of Article 26 section (2) point c: “Grant” means a grant received from persons or legal entities.

d. bequests; and

Penjelasan Pasal 26 Ayat (2) huruf d Besarnya hibah wasiat yang diserahkan kepada Yayasan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum waris.

Elucidation of Article 26 section (2) point d: The amount of devises given to Foundations may not be against the provisions of the law of succession.

e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. other proceeds not against the Articles of Association of Foundations and/or the prevailing laws and regulations.

Penjelasan Pasal 26 ayat (2) huruf e Yang dimaksud dengan “perolehan lain” misalnya deviden, bunga tabungan bank, sewa gedung, atau perolehan dari hasil usaha Yayasan.

Elucidation of Article 26 section (2) point e: “Other proceeds” means, for example, dividends, bank savings interest, building leases, or proceeds of the Foundations.

(3) Dalam hal kekayaan Yayasan berasal dari (3) Where the assets of Foundations are acquired wakaf, maka berlaku ketentuan hukum from wakaf, the provisions of wakaf law perwakafan. shall apply.

17

Penjelasan Pasal 26 ayat (3) Kekayaan Yayasan yang berasal dari wakaf tidak termasuk harta pailit.

Elucidation of Article 26 section (3) Assets of the Foundations acquired from wakaf do not include bankruptcy estate assets.

(4) Kekayaan Yayasan sebagaimana dimaksud (4) Assets of Foundations as intended by section dalam ayat (1) dan ayat (2) dipergunakan (1) and section (2) shall be used to achieve untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan. the purposes and objectives of Foundations. Penjelasan Pasal 26 ayat (4): Cukup jelas

Elucidation of Article 26 section (4): sufficiently clear

Pasal 27 Article 27 (1) Dalam hal-hal tertentu Negara dapat (1) In certain cases, the State may give memberikan bantuan kepada Yayasan. assistance to Foundations. Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Bantuan Negara untuk Yayasan dilakukan sesuai dengan jiwa ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945.

Elucidation of Article 27 section (1) State assistance to Foundations must be given in accordance with the spirit of Article 34 of the 1945 Constitution.

(2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara (2) Provisions on the requirements and pemberian bantuan Negara sebagaimana procedures for giving State assistance as dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut intended by section (1) shall be further dengan Peraturan Pemerintah. governed by Government Regulation. Penjelasan Pasal 27 ayat (2): Cukup jelas


BAB VI CHAPTER IV ORGAN YAYASAN ORGANS OF FOUNDATIONS Bagian Pertama Part One Pembina The Trustees Pasal 28 Article 28 (1) Pembina adalah organ Yayasan yang (1) The Trustees shall be an organ of mempunyai kewenangan yang tidak Foundations whose authority not delegated diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas to the Management or the Supervisors under oleh Undang-undang ini atau Anggaran this Law or the Articles of Association. Dasar. Penjelasan Pasal 28 ayat (1): Cukup jelas


(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam (2) Authority as intended by section (1) shall ayat (1) meliputi: include: a. keputusan mengenai Anggaran Dasar; b. pengangkatan dan anggota Pengurus Pengawas;

perubahan

a. resolutions for amendments Articles of Association;

to

the

pemberhentian dan anggota

b. appointments and dismissal of members of the Management and members of the Supervisors;

c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan;

c. adoption of the general policy of Foundations under the Articles of Association of of the Foundations;

d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan; dan

d. authorization of the annual work program and planned budget of the Foundations; 18

and e. penetapan keputusan penggabungan atau Yayasan.

mengenai pembubaran


e. decision-making on mergers dissolution of the Foundations.

or


(3) Yang dapat diangkat menjadi anggota (3) Such as may be appointed members of the Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat Trustees as intended by section (1) shall be (1) adalah orang perseorangan sebagai individual founders of the Foundations pendiri Yayasan dan/atau mereka yang and/or those by resolutions of the Trustee berdasarkan keputusan rapat anggota meetings regarded as having hard dedication Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang to achieve the purposes and objectives of the tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Foundations. Yayasan. Penjelasan Pasal 28 ayat (3) Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan bahwa Pendiri Yayasan tidak dengan sendirinya harus menjadi Pembina. Anggota Pembina dapat dicalonkan oleh Pengurus atau Pengawas.

Elucidation of Article 28 section (3) Under the provision of this section it is intended that the Founders of Foundations do not by default become the Trustees. Members of the Trustees may be nominated by the Management or Supervisors.

(4) Dalam hal Yayasan karena sebab apapun (4) Where Foundations for whatever reason no tidak lagi mempunyai Pembina, paling longer have Trustees, at the latest 30 (thirty) lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari days counted from the date of vacancy, terhitung sejak tanggal kekosongan, anggota members of the Management and members Pengurus dan anggota Pengawas wajib of the Supervisors must convene joint mengadakan rapat gabungan untuk meetings to appoint Trustees with due regard mengangkat Pembina dengan to the provision as intended by section (3). memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3). Penjelasan Pasal 28 ayat (4): Cukup jelas


(5) Keputusan rapat sebagaimana dimaksud (5) Resolutions of meetings as intended by dalam ayat (3) dan ayat (4) sah apabila section (3) and section (4) shall be valid if dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai adopted in accordance with the quorum korum kehadiran dan korum keputusan untuk requirements for attendance and a quorum perubahan Anggaran Dasar sesuai dengan for resolutions of amendments to the Articles ketentuan dalam Undang-undang ini of Association pursuant to the provisions of dan/atau Anggaran Dasar. this Law and/or the Articles of Association. Penjelasan Pasal 28 ayat (5): Cukup jelas


Pasal 29 Article 29 Anggota Pembina tidak boleh merangkap Members of the Trustees may not concurrently sebagai anggota Pengurus dan/atau anggota serve as members of the Management and/or Pengawas. members of the Supervisors. Penjelasan Pasal 29: Cukup jelas

(1) Pembina

Pasal 30 mengadakan rapat


Article 30 sekurang- (1) The Trustees shall convene a meeting at least 19

kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.

once each year.

(2) Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan (2) At the annual meeting, the Trustees shall evaluasi tentang kekayaan, hak dan evaluate the assets of Foundations and rights kewajiban Yayasan tahun yang lampau and obligations for the preceding year as the sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan basis for estimating the progress of mengenai perkembangan Yayasan untuk Foundations in the subsequent year. tahun yang akan datang. Penjelasan Pasal 30: Cukup jelas


Bagian Kedua Part Two Pengurus The Management Pasal 31 Article 31 (1) Pengurus adalah organ Yayasan yang (1) The Management shall be an organ of the melaksanakan kepengurusan Yayasan. Foundations that perform the management of Foundations. Penjelasan Pasal 31 ayat (1): Cukup jelas


(2) Yang dapat diangkat menjadi Pengurus (2) Such as may be appointed Management shall adalah orang perseorangan yang mampu be individuals capable of committing legal melakukan perbuatan hukum. acts. Penjelasan Pasal 31 ayat (2): Cukup jelas


(3) Pengurus tidak boleh merangkap sebagai (3) The Management may not concurrently serve Pembina atau Pengawas. as Trustees or Supervisors. Penjelasan Pasal 31 ayat (3) Larangan perangkapan jabatan dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan tumpang tindih kewenangan, tugas, dan tanggung jawab antara Pembina, Pengurus dan Pengawas yang dapat merugikan kepentingan Yayasan atau pihak lain.

Elucidation of Article 31 section (3) Prohibition from holding concurrent positions is intended to avoid possible overlap of authority, duties, and responsibilities among the Trustees, Management, and Supervisors that may compromise the interests of Foundations or other parties.

Article 32 Pasal 32 (1) Pengurus Yayasan diangkat oleh Pembina (1) Management of Foundationss shall be berdasarkan keputusan rapat Pembina untuk appointed by the Trustees by resolutions of jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan the Trustee meetings for a period of 5 (five) dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali years and may be reappointed for 1 (one) masa jabatan. term of office. (2) Susunan Pengurus sekurang-kurangnya (2) The composition of the Management shall terdiri atas: include at least: a. seorang ketua; a. a chairperson; b. seorang sekretaris; dan b. a secretary; and c. seorang bendahara. c. a treasurer. (3) Dalam hal Pengurus sebagaimana dimaksud (3) Where, during incumbency, the Management dalam ayat (2) selama menjalankan tugas as intended by section (2) commit acts the melakukan tindakan yang oleh Pembina Trustees consider as damaging the dinilai merugikan Yayasan, maka Foundations, by resolutions of the Trustee berdasarkan keputusan rapat Pembina, meetings, such Management may be Pengurus tersebut dapat diberhentikan dismissed prior to expiration of their terms of sebelum masa kepengurusannya berakhir. office. 20

(4) Ketentuan mengenai susunan dan tata cara (4) Provisions on the composition and pengangkatan, pemberhentian, dan procedures for appointments, dismissal, and penggantian Pengurus diatur dalam replacement of the Management shall be Anggaran Dasar. governed by the Articles of Association. Penjelasan Pasal 32: Cukup jelas


(1) Pengurus Yayasan diangkat oleh Pembina (1) Management of Foundations shall be berdasarkan keputusan rapat Pembina appointed by the Trustees by resolutions untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan of the Trustee meetings for a period of 5 dapat diangkat kembali. (five) years and may be reappointed. Penjelasan Pasal 32 ayat (1): Cukup jelas


(2) Pengurus Yayasan dapat diangkat (2) Management of Foundations may be kembali setelah masa jabatan pertama reappointed after their initial terms of berakhir untuk masa jabatan office expire for a term as intended by sebagaimana dimaksud pada ayat (1), section (1), as provided for in the Articles ditentukan dalam Anggaran Dasar. of Association. Penjelasan Pasal 32 ayat (2): Berdasarkan ketentuan ini dalam Anggaran Dasar Yayasan dimuat berapa kali jangka waktu 5 (lima) tahun bagi Pengurus untuk dapat diangkat kembali.

Elucidation of Article 32 section (2): Under this provision, the Articles of Association of Foundations shall state how many times for 5 (five) years the Management may be reappointed.

(3) Susunan Pengurus sekurang-kurangnya (3) The composition of the Management shall terdiri atas: include at least: a. seorang ketua;

a. a chairperson;

b. seorang sekretaris; dan

b. a secretary; and

c. seorang bendahara.

c. a treasurer.



(4) Dalam hal Pengurus sebagaimana (4) Where, during incumbency, the dimaksud pada ayat (1) selama Management as intended by section (1) menjalankan tugas melakukan tindakan commit acts the Trustees consider yang oleh Pembina dinilai merugikan damaging the Foundations, by resolutions Yayasan maka berdasarkan keputusan of the Trustee meetings, such rapat Pembina, Pengurus tersebut dapat Management may be dismissed prior to diberhentikan sebelum masa expiration of their terms of office. kepengurusannya berakhir. Penjelasan Pasal 32 ayat (4): Cukup jelas


(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, (5) Further provisions on the composition, tata cara pengangkatan, pemberhentian, procedures for appointments, dismissal, dan penggantian Pengurus diatur dalam and replacement of Management shall be Anggaran Dasar. governed by the Articles of Association. Penjelasan Pasal 32 ayat (5):

Elucidation of Article 32 section (5):

21

Cukup jelas

Sufficiently clear

Article 33 Pasal 33 (1) Dalam hal terdapat penggantian Pengurus (1) In the case of replacement of the Yayasan, Pembina wajib menyampaikan Management of Foundations, the Trustees pemberitahuan secara tertulis kepada must deliver notice in writing to the Minister Menteri dan kepada instansi terkait. and the relevant agencies. (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud (2) Notice as intended by section (1) must be dalam ayat (1) wajib disampaikan paling delivered at the latest 30 (thirty) days lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak counted from the date of replacement of the tanggal dilakukan penggantian Pengurus Management of Foundations. Yayasan. Penjelasan Pasal 33: Cukup jelas


(1) Dalam hal terjadi penggantian Pengurus, (1) Where replacement of Management Pengurus yang menggantikan occurs, the replacing Management shall menyampaikan pemberitahuan secara deliver notice in writing to the Minister. tertulis kepada Menteri. (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud (2) Notice as intended by section (1) must be pada ayat (1), wajib disampaikan dalam deliver at the latest 30 (thirty) days jangka waktu paling lambat 30 (tiga counted from the date of replacement of puluh) hari terhitung sejak tanggal the Management of Foundations. penggantian Pengurus Yayasan. Penjelasan Pasal 33): Cukup jelas


Pasal 34 Dalam hal pengangkatan, pemberhentian dan penggantian Pengurus dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, atas permohonan yang berkepentingan atau atas permintaan Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum, Pengadilan dapat membatalkan pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan pembatalan diajukan.

Article 34 Where appointments, dismissal, and replacement of a Management are other than in accordance with the terms of the Articles of Association, at the request of interested parties or at the request of the Prosecutor’s Office where representing the public interest, the Courts may invalidate such appointments, dismissal, or replacement at the latest 30 (thirty) days counted from the date the requests for invalidation are filed.



(1) Pengurus Yayasan sewaktu-waktu dapat (1) The Management of Foundations may be diberhentikan berdasarkan keputusan dismissed at any time under resolutions rapat Pembina. of the Trustee meetings. (2) Dalam hal pengangkatan, pemberhentian, (2) Where appointments, dismissal, and dan penggantian Pengurus dilakukan replacement of the Management are tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran conducted other than in accordance with Dasar, atas permohonan yang the terms of the Articles of Association, at berkepentingan atau atas permintaan the request of interested parties or at the Kejaksaan dalam hal mewakili request of the Prosecutor’s Office where kepentingan umum, Pengadilan dapat representing the public interest, the membatalkan pengangkatan, Courts may invalidate such 22

pemberhentian, atau penggantian tersebut dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan pembatalan diajukan. Penjelasan Pasal 34: Cukup jelas

appointments, dismissal, or replacement at the latest 30 (thirty) days counted from the date the request for invalidation is filed. Elucidation of Article 34: Sufficiently clear

Pasal 35 Article 35 (1) Pengurus Yayasan bertanggung jawab penuh (1) The Management of Foundations shall be atas kepengurusan Yayasan untuk responsible for the management of kepentingan dan tujuan Yayasan serta berhak Foundations in the interests and objectives of mewakili Yayasan baik di dalam maupun di Foundations, and shall be authorized to luar Pengadilan. represent the Foundations within and outside the Courts. Penjelasan Pasal 35 ayat (1): Cukup jelas


(2) Setiap Pengurus menjalankan tugas dengan (2) Any Management shall perform his/her itikad baik, dan penuh tanggung jawab untuk duties in good faith and be fully responsible kepentingan dan tujuan Yayasan. for the interests and objectives of Foundations. Penjelasan Pasal 35 ayat (2): Cukup jelas


(3) Dalam menjalankan tugas sebagaimana (3) In the performance of duties as intended by dimaksud dalam ayat (2), Pengurus dapat section (2), the Management may appoint mengangkat dan memberhentikan pelaksana and dismiss officers of Foundations. kegiatan Yayasan. Penjelasan Pasal 35 ayat (3) Yang dimaksud dengan “pelaksana kegiatan” adalah Pengurus harian Yayasan yang melaksanakan kegiatan Yayasan sehari-hari.

Elucidation of Article 35 section (3) “Officers” means day-to-day management of Foundations who perform the daily activities of Foundations.

(4) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara (4) Requirements and procedures for pengangkatan dan pemberhentian pelaksana appointments and dismissal of officers of kegiatan Yayasan diatur dalam Anggaran Foundations shall be governed by the Dasar Yayasan. Articles of Association of Foundations. Penjelasan Pasal 35 ayat (4): Cukup jelas


(5) Setiap Pengurus bertanggung jawab penuh (5) Any Management shall be fully, personally secara pribadi apabila yang bersangkutan liable if the concerned in performing his/her dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai duties is other than in accordance with the dengan ketentuan Anggaran Dasar, yang terms of the Articles of Association, thereby mengakibatkan kerugian Yayasan atau pihak resulting in damage to the Foundations or ketiga. third parties. Penjelasan Pasal 35 ayat (5): Cukup jelas

Pasal 36 (1) Anggota Pengurus tidak mewakili Yayasan apabila:


Article 36 berwenang (1) Members of the Management shall not be authorized to represent the Foundations if: 23

a. terjadi perkara di depan pengadilan antara Yayasan dengan anggota Pengurus yang bersangkutan; atau

a. a lawsuit occurs before the courts between the Foundations and the members of the Management concerned; or

b. anggota Pengurus yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Yayasan.

b. the members of the Management concerned have interests against the interests of Foundations.

(2) Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana (2) Where situations as intended by section (1) dimaksud dalam ayat (1), yang berhak occur, persons authorized to represent the mewakili Yayasan ditetapkan dalam Foundations shall be stated in the Articles of Anggaran Dasar. Association. Penjelasan Pasal 36: Cukup jelas

Pasal 37 (1) Pengurus tidak berwenang:


Article 37 (1) The Management shall not be authorized to:

a. mengikat Yayasan sebagai penjamin utang;

a. bind the Foundations as guarantors;

b. mengalihkan kekayaan Yayasan kecuali dengan persetujuan Pembina; dan

b. transfer the assets of Foundations, unless with the approval of the Trustees;

c. membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain.

c. encumber the assets of Foundations in the interests of other parties.



(2) Anggaran Dasar dapat membatasi (2) The Articles of Association may confine the kewenangan Pengurus dalam melakukan authority of the Management in committing perbuatan hukum untuk dan atas nama legal acts for and in the name of the Yayasan. Foundations. Penjelasan Pasal 37 ayat (2) Jika Pengurus melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama Yayasan, Anggaran Dasar dapat membatasi kewenangan tersebut dengan menentukan bahwa untuk perbuatan hukum tertentu diperlukan persetujuan terlebih dahulu dari Pembina dan/atau Pengawas, misalnya untuk menjaminkan kekayaan Yayasan guna membangun sekolah atau rumah sakit.

Elucidation of article 37 section (2) If the Management commits legal acts for and in the name of the Foundations, the Articles of Association may confine the authority thereof by stating that certain legal acts need prior approval from the Trustees and/or Supervisors, for example, to pledge the assets of Foundations as security to build schools or hospitals.

Article 38 Pasal 38 (1) Pengurus dilarang mengadakan perjanjian (1) The Management are prohibited from dengan organisasi yang terafiliasi dengan entering into agreements with organizations Yayasan, Pembina, Pengurus, dan/atau affiliated to the Foundations, the Trustees, Pengawas Yayasan, atau seseorang yang Management and/or Supervisors of the bekerja pada Yayasan. Foundations, or persons who work for the Foundations. (2) Larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Prohibition as intended by section (1) shall (1) tidak berlaku dalam hal perjanjian not apply where such agreements benefit the 24

tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. Penjelasan Pasal 38: Cukup jelas

achievement of the purposes and objectives of the Foundations. Elucidation of Article 38: Sufficiently clear

(1) Yayasan dilarang mengadakan perjanjian (1) Foundations are prohibited from entering dengan organisasi yang terafiliasi dengan into agreements with organizations Yayasan, Pembina, Pengurus, dan/atau affiliated to Foundations, Trustees, Pengawas Yayasan, atau seseorang yang Management and/or Supervisors of bekerja pada Yayasan. Foundations, or persons who work for Foundations. (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada (2) Prohibition as intended by section (1) shall ayat (1), tidak berlaku dalam hal not apply where such agreements benefit perjanjian tersebut bermanfaat bagi the achievement of the purposes and tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. objectives of the Foundations. Penjelasan Pasal 38: Cukup jelas


Pasal 39 Article 39 (1) Dalam hal kepailitan terjadi karena (1) Where bankruptcy occurs due to fault or kesalahan atau kelalaian Pengurus dan negligence of the Management and the assets kekayaan Yayasan tidak cukup untuk of Foundations are insufficient to cover menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, damage incurred as a result of such maka setiap Anggota Pengurus secara bankruptcy, every member of the tanggung renteng bertanggung jawab atas Management shall be jointly and severally kerugian tersebut. liable for such damage. (2) Anggota Pengurus yang dapat membuktikan (2) Members of the Management who can prove bahwa kepailitan bukan karena kesalahan that the bankruptcy was not due to their fault atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab or negligence shall not be jointly and secara tanggung renteng atas kerugian severally liable for damage as intended by sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). section (1). (3) Anggota Pengurus yang dinyatakan bersalah (3) Members of the Management who are dalam melakukan pengurusan Yayasan yang declared guilty by the Courts of managing menyebabkan kerugian bagi Yayasan, Foundations in a manner that results in masyarakat, atau Negara berdasarkan damage to the Foundations, the public, or the putusan pengadilan, maka dalam jangka State, may not be appointed Management of waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal other Foundations within 5 (five) years as putusan tersebut memperoleh kekuatan counted from the date the Court decisions hukum yang tetap, tidak dapat diangkat have become final and binding. menjadi Pengurus Yayasan manapun. Penjelasan Pasal 39: Cukup jelas


Bagian Ketiga Part Three Pengawas The Supervisors Pasal 40 Article 40 (1) Pengawas adalah organ Yayasan yang (1) The Supervisors shall be an organ of bertugas melakukan pengawasan serta Foundations responsible for supervising and memberi nasihat kepada Pengurus dalam providing advice to the Management in menjalankan kegiatan Yayasan. performing the activities of Foundations. 25



(2) Yayasan memiliki Pengawas sekurang- (2) Foundations shall have at least 1 (one) kurangnya 1 (satu) orang Pengawas yang Supervisor whose authority, duties, and wewenang, tugas, dan tanggung jawabnya responsibilities shall be governed by the diatur dalam Anggaran Dasar. Articles of Association. Penjelasan Pasal 40 ayat (2): Cukup jelas


(3) Yang dapat diangkat menjadi Pengawas (3) Such as may be appointed Supervisors shall adalah orang perseorangan yang mampu be individuals who are capable of melakukan perbuatan hukum. performing legal acts. Penjelasan Pasal 40 ayat (3): Cukup jelas


(4) Pengawas tidak boleh merangkap sebagai (4) The Supervisors may not concurrently serve Pembina atau Pengurus. as Trustees or Management. Penjelasan Pasal 40 ayat (4) Lihat penjelasan Pasal 31 ayat (3)

Elucidation of Article 40 section (4) See elucidation on Article 31 section (3)

Pasal 41 [Dihapus] Article 41 [Rescinded] (1) Pengawas Yayasan diangkat dan sewaktu- (1) Supervisors of Foundations shall be waktu dapat diberhentikan berdasarkan appointed and may at any time be dismissed keputusan rapat Pembina. by resolutions of the Trustee meetings. (2) Dalam hal pengangkatan, pemberhentian, (2) Where appointments, dismissal, and dan penggantian Pengawas dilakukan tidak replacement of Supervisors are conducted sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, other than in accordance with the terms of atas permohonan yang berkepentingan atau the Articles of Association, at the request of atas permintaan Kejaksaan dalam hal interested parties or at the request of the mewakili kepentingan umum, Pengadilan Prosecutor’s Office where representing the dapat membatalkan pengangkatan, public interest, the Courts may invalidate pemberhentian atau penggantian tersebut. such appointments, dismissal, or replacement. Penjelasan Pasal 41: Cukup jelas Cukup jelas

Elucidation of Article 41: Sufficiently clear Sufficiently clear

Pasal 42 Article 42 Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh The Supervisors must perform their duties in tanggung jawab menjalankan tugas untuk good faith and with full responsibility in the kepentingan Yayasan. interests of Foundations. Penjelasan Pasal 42: Cukup jelas


Pasal 43 Article 43 (1) Pengawas dapat memberhentikan sementara (1) The Supervisors may suspend members of anggota Pengurus dengan menyebutkan the Management by stating the reasons alasannya. therefor. (2) Pemberhentian sementara sebagaimana (2) Suspension as intended by section (1) must dimaksud dalam ayat (1) paling lambat 7 be reported in writing to the Trustees at the (tujuh) hari terhitung sejak tanggal latest 7 (seven) days counted from the date pemberhentian sementara, wajib dilaporkan of suspension. 26

secara tertulis kepada Pembina. (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung (3) Within 7 (seven) days counted from the date sejak tanggal laporan diterima, Pembina the reports are received, the Trustees must wajib memanggil anggota Pengurus yang summon the suspended members of the bersangkutan untuk diberi kesempatan Management to be given a chance to defend membela diri. themselves. (4) Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) (4) At the latest 7 (seven) days counted from the hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri date of the defense as intended by section sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), (3), the Trustees must: Pembina wajib: a. mencabut keputusan sementara; atau

pemberhentian

b. memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan.

a. revoke the resolutions for suspension; or

b. dismiss the suspended members of the Management.

(5) Apabila Pembina tidak melaksanakan (5) If the Trustees fail to exercise the provisions ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat as intended by section (3) and section (4), the (3) dan ayat (4), pemberhentian sementara suspension shall be void by operation of law. tersebut batal demi hukum. Penjelasan Pasal 43: Cukup jelas


Article 44 Pasal 44 (1) Pengawas Yayasan diangkat oleh Pembina (1) Supervisors of Foundations shall be berdasarkan keputusan rapat Pembina untuk appointed by the Trustees by resolutions of jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan the Trustee meetings for a period of 5 (five) dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali years and may be reappointed for 1 (one) masa jabatan. term of office. (2) Ketentuan mengenai susunan, tata cara (2) Provisions on the composition, procedures pengangkatan, pemberhentian, dan for appointments, dismissal, and replacement penggantian Pengawas diatur dalam of Supervisors shall be governed by the Anggaran Dasar. Articles of Association. Penjelasan Pasal 44: Cukup jelas


(1) Pengawas Yayasan diangkat oleh (1) Supervisors of the Foundations shall be Pembina berdasarkan keputusan rapat appointed by Trustees by resolutions of Pembina untuk jangka waktu selama 5 the Trustee meetings for a period of 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. (five) years and may be reappointed. Penjelasan Pasal 44 ayat (1): Cukup jelas


(2) Pengawas Yayasan dapat diangkat (2) Supervisors of Foundations may be kembali setelah masa jabatan pertama reappointed after their initial terms of berakhir untuk masa jabatan office expire for a term as intended by sebagaimana dimaksud pada ayat (1), section (1), as provided for in the Articles ditentukan dalam Anggaran Dasar. of Association. Penjelasan Pasal 44 ayat (2): Berdasarkan ketentuan ini dalam Anggaran Dasar

Elucidation of Article 44 section (2): Under this provision, the Articles of Association of

27

Yayasan dimuat berapa kali jangka waktu 5 (lima) tahun bagi Pengawas untuk dapat diangkat kembali.

Foundations shall state how many times for 5 (five) years the Supervisors may be reappointed.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, (3) Further provisions on the composition, tata cara pengangkatan, pemberhentian, procedures for appointments, dismissal, dan penggantian Pengawas diatur dalam and replacement of Supervisors shall be Anggaran Dasar. governed by the Articles of Association. Penjelasan Pasal 44 ayat (3): Cukup jelas


Pasal 45 Article 45 (1) Dalam hal terdapat penggantian Pengawas (1) In the case of replacement of Supervisors, Yayasan, Pembina wajib menyampaikan the Trustees must deliver notice in writing to pemberitahuan secara tertulis kepada the Minister and the relevant agencies. Menteri dan kepada instansi terkait. (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud (2) Notice as intended by section (1) must be dalam ayat (1) wajib disampaikan paling delivered at the latest 30 (thirty) days lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak counted from the date of replacement of the tanggal dilakukan penggantian Pengawas Supervisors. Yayasan. Penjelasan Pasal 45: Cukup jelas


(1) Dalam hal terjadi penggantian Pengawas, (1) Where replacement of Supervisors occurs, Pengurus menyampaikan pemberitahuan the Management shall deliver notice in secara tertulis kepada Menteri. writing to the Minister. (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud (2) Notice as intended by section (1) must be pada ayat (1), wajib disampaikan dalam delivered at the latest 30 (thirty) days jangka waktu paling lambat 30 (tiga counted from the date of replacement of puluh) hari terhitung sejak tanggal Supervisors of Foundations. penggantian Pengawas Yayasan. Penjelasan Pasal 45: Cukup jelas


Pasal 46 Dalam hal pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Pengawas dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, atas permohonan yang berkepentingan atau atas permintaan Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum, Pengadilan dapat membatalkan pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Pengawas tersebut.

Article 46 Where appointments, dismissal, and replacement of Supervisors are conducted other than in accordance with the terms of the Articles of Association, at the request of interested parties or at the request of the Prosecutor’s Office where representing the public interest, the Courts may invalidate such appointments, dismissal, and replacement of the Supervisors.



(1) Pengawas Yayasan sewaktu-waktu dapat (1) The Supervisors of Foundations may be diberhentikan berdasarkan keputusan dismissed at any time by resolutions of rapat Pembina. the Trustee meetings. (2) Dalam hal pengangkatan, pemberhentian (2) Where appointments, dismissal, dan penggantian Pengawas dilakukan replacement of Supervisors

and are 28

tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, atas permohonan, yang berkepentingan atau atas permintaan Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum, Pengadilan dapat membatalkan pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian Pengawas tersebut dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan pembatalan diajukan. Penjelasan Pasal 46: Cukup jelas

conducted other than in accordance with the terms of the Articles of Association, at the request of interested parties or at the request of the Prosecutor’s Office where representing the public interest, the Courts may invalidate such appointments, dismissal, or replacement at the latest 30 (thirty) days counted from the date the request for invalidation is filed.


Pasal 47 Article 47 (1) Dalam hal kepailitan terjadi karena (1) Where bankruptcy occurs due to fault or kesalahan atau kelalaian Pengawas dalam negligence of Supervisors in discharging melakukan tugas pengawasan dan kekayaan their duties, and the assets of Foundations Yayasan tidak cukup untuk menutup are insufficient to cover damage incurred as kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap a result of such bankruptcy, every member of anggota Pengawas secara tanggung renteng the Supervisors shall be jointly and severally bertanggung jawab atas kerugian tersebut. liable for such damage. (2) Anggota Pengawas Yayasan yang dapat (2) Members of the Supervisors of Foundations membuktikan bahwa kepailitan bukan karena who can prove that the bankruptcy was not kesalahan atau kelalaiannya, tidak bertanggung due to their fault or negligence shall not be jawab secara tanggung renteng atas kerugian jointly and severally liable for such damage. tersebut. (3) Setiap anggota Pengawas yang dinyatakan (3) Any member of the Supervisors who is bersalah dalam melakukan pengawasan declared guilty by the Courts of supervising Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi the Foundations in a manner that results in Yayasan, masyarakat, dan/atau Negara damage to the Foundations, the public, berdasarkan putusan Pengadilan dalam and/or the State, may not be appointed jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun members of the Supervisors of any sejak putusan tersebut memperoleh kekuatan Foundation no longer than 5 (five) years hukum tetap, tidak dapat diangkat menjadi after the Court decisions have become final Pengawas Yayasan manapun. and binding. Penjelasan Pasal 47: Cukup jelas


BAB VII CHAPTER VII LAPORAN TAHUNAN ANNUAL REPORTS Pasal 48 Article 48 (1) Pengurus wajib membuat dan menyimpan (1) The Management must make and keep catatan atau tulisan yang berisi keterangan records or written records of information mengenai hak dan kewajiban serta hal lain about the rights and obligations as well as yang berkaitan dengan kegiatan usaha other matters relating to the business Yayasan. activities of Foundations. (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud (2) In addition to obligations as intended by dalam ayat (1) Pengurus wajib membuat dan section (1), the Management must make and 29

menyimpan dokumen keuangan Yayasan berupa bukti pembukuan dan data pendukung administrasi keuangan. Penjelasan Pasal 48: Cukup jelas

keep the financial documents of Foundations in the form of vouchers and financial administration supporting data. Elucidation of Article 48: Sufficiently clear

Pasal 49 Article 49 (1) Dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) (1) T the latest 5 (five) months counted from the bulan terhitung sejak tanggal tahun buku date the financial year of Foundations is Yayasan ditutup, Pengurus wajib menyusun closed, the Management must prepare laporan tahunan secara tertulis yang memuat written annual reports that set forth at least: sekurang-kurangnya: a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai;

a. accounts of the condition and activities of the Foundations during the preceding financial year and the results attained;

b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan laporan keuangan.

b. financial statements that include accounts of the financial position at the end of the period, accounts of activities, accounts of cash flow, and records of financial statements.



(2) Dalam hal Yayasan mengadakan transaksi (2) Where Foundations engage in transactions dengan pihak lain yang menimbulkan hak with other parties that give rise to the rights dan kewajiban bagi Yayasan, transaksi and obligations of the Foundations, such tersebut wajib dicantumkan dalam laporan transactions must be stated in the annual tahunan. reports. Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Ketentuan dalam ayat ini mewajibkan Yayasan melaporkan secara rinci tentang berbagai transaksi yang dilakukan oleh Yayasan dengan pihak lain. Hal tersebut merupakan cerminan dari asas keterbukaan dan akuntabilitas pada masyarakat yang harus dilaksanakan oleh Yayasan dengan sebaik-baiknya.

Elucidation of Article 49 section (2) This section requires Foundations to report thoroughly various transactions made by the Foundations with other parties. This reflects the principles of public transparency and accountability that must be properly served by the Foundations.

Pasal 50 Article 50 (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) Reports as intended by Article 49 shall be 49 ditandatangani oleh Pengurus dan signed by the Management and the Pengawas sesuai dengan ketentuan Anggaran Supervisors pursuant to the terms of the Dasar. Articles of Association.

30

Penjelasan Pasal 50 ayat (1) Laporan harus ditandatangani oleh semua Pengurus dan Pengawas karena laporan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya. Apabila diantara Pengurus atau Pengawas ada yang tidak menandatangani, alasan atau penyebab tidak menandatangani laporan tersebut harus dijelaskan secara tertulis sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh rapat Pembina.

Elucidation of Article 50 section (1) Reports must be signed by all the Management and the Supervisors since such reports constitute responsibility of the Management and the Supervisors in performing their duties. If any of the Management or the Supervisors fails to so sign, the reasons and causes for failure to sign the reports must be explained in writing in order to be used as considerations by the Trustee meetings.

(2) Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau (2) Where there are members of the Pengawas tidak menandatangani laporan Management or Supervisors failing to sign sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka reports as intended by section (1), they must yang bersangkutan harus menyebutkan state the reasons therefor in writing. alasannya secara tertulis. Penjelasan Pasal 50 ayat (2): Cukup jelas


(3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Reports as intended by section (1) shall be (1) disahkan oleh rapat Pembina. adopted by the Trustee meetings. Penjelasan Pasal 50 ayat (3) Pengesahan laporan oleh rapat Pembina berarti pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab kepada Pengurus dan kepada Pengawas, selama tahun buku yang bersangkutan.

Elucidation of Article 50 section (3) Adoption of reports by the Trustee meetings means a release and discharge of the Management and the Supervisors from their responsibilities during the relevant financial year.

Pasal 51 Dalam hal dokumen laporan tahunan ternyata tidak benar dan menyesatkan, maka Pengurus dan Pengawas secara tanggung renteng bertanggungjawab terhadap pihak yang dirugikan.

Article 51 Where the annual reports prove to be incorrect and misleading, the Management and the Supervisors shall be jointly and severely liable to the aggrieved parties.

Penjelasan Pasal 51 Yang dimaksud dengan “pihak yang dirugikan” adalah Yayasan yang bersangkutan, masyarakat, dan/atau Negara.

Elucidation of Article 51 “Aggrieved parties” means the Foundations concerned, the public, and/or the State.

Pasal 52 Article 52 (1) Ikhtisar laporan tahunan Yayasan (1) Summaries of the annual reports of diumumkan pada papan pengumuman di Foundations shall be announced on the kantor Yayasan. notice boards at the of Foundation offices. Penjelasan Pasal 52 ayat (1) Penempelan ikhtisar laporan tahunan Yayasan pada papan pengumuman ditempatkan sedemikian rupa sehingga dapat dibaca oleh masyarakat.

Elucidation of Article 52 section (1) Summaries of the annual reports of Foundations on the notice boards shall be placed in such a manner that they are readable to the public.

(2) Ikhtisar laporan tahunan sebagaimana (2) Summaries of the annual reports as intended dimaksud dalam ayat (1) wajib diumumkan by section (1) must be announced in an dalam surat kabar harian berbahasa Indonesian-language daily newspaper, if the Indonesia bagi Yayasan yang: Foundations: a. memperoleh bantuan Negara, bantuan State assistance, foreign a. obtains luar negeri, atau pihak lain sebesar assistance, or assistance from other Rp500.000.000,00 (lima ratus juta parties in the amount of rupiah) atau lebih; atau Rp500,000,000.00 (five hundred million 31

b. mempunyai kekayaan di luar harta wakaf sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) atau lebih. Penjelasan Pasal 52 ayat (2) Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan agar bantuan yang diterima oleh Yayasan atau Yayasan yang mempunyai kekayaan dalam jumlah tertentu, dapat diketahui oleh masyarakat sesuai dengan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas.

rupiah) or more; or b. own assets outside the wakaf property in the amount of Rp20,000,000,000.00 (twenty billion rupiah) or more. Elucidation of Article 52 section (2) The provisions of this section are intended that the public, within the principles of transparency and accountability, has knowledge of the assistance received by Foundations or Foundations that own certain amounts of assets.

(3) Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Foundations as intended by section (2) must (2) wajib diaudit oleh Akuntan Publik. be audited by Public Accountants. Penjelasan Pasal 52 ayat (3): Cukup jelas


(4) Hasil audit terhadap laporan tahunan (4) Audit results of the annual reports of Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat Foundations as intended by section (3) shall (3) disampaikan kepada Pembina Yayasan be delivered to the Trustees of Foundations, yang bersangkutan dan tembusannya kepada the copies of which to the Minister and the Menteri dan instansi terkait. relevant agencies. Penjelasan Pasal 52 ayat (4): Cukup jelas


(5) Bentuk ikhtisar laporan tahunan (5) The formats of the summaries of the annual sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) reports as intended by section (1) shall be disusun sesuai dengan standar akuntansi made in accordance with the prevailing keuangan yang berlaku. financial accounting standards. Penjelasan Pasal 52 ayat (5): Cukup jelas


(1) Ikhtisar laporan tahunan Yayasan (1) Summaries of the annual reports of diumumkan pada papan pengumuman di Foundations shall be announced on the kantor Yayasan. notice boards at the offices of Foundations. Penjelasan Pasal 52 ayat (1) Penempatan ikhtisar laporan keuangan Yayasan pada papan pengumuman ditempatkan sedemikian rupa sehingga dapat dibaca oleh masyarakat.

Elucidation of Article 52 section (1) Summaries of financial statements of Foundations on notice boards shall be placed in such a manner that they are readable to the public.

(2) Ikhtisar laporan keuangan yang (2) Foundations that: merupakan bagian dari ikhtisar laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia bagi Yayasan yang: a. memperoleh bantuan negara, bantuan luar negeri, dan/atau pihak lain sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih, dalam 1 (satu) tahun buku; atau

a. receive state assistance, foreign assistance, and/or assistance from other parties in the amount of Rp500,000,000.00 (five hundred million rupiah) or more within 1 (one) financial year; or

b. mempunyai kekayaan di luar harta wakaf sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) atau lebih.

b. own assets outside the wakaf property in the amount of Rp20,000,000,000.00 (twenty billion rupiah) or more. must announce the summaries of financial statements made a part of the summaries 32

of annual reports as intended by section (1) in an Indonesian daily newspaper. Penjelasan Pasal 52 ayat (2) Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan agar bantuan yang diterima oleh Yayasan atau Yayasan yang mempunyai kekayaan dalam jumlah tertentu, dapat diketahui oleh masyarakat sesuai dengan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas.

Elucidation of Article 52 section (2) Provisions of this section are intended that the assistance received by Foundations or Foundations that own a certain amount of assets may be known to the public within the principles of transparency and accountability.

(3) Laporan keuangan Yayasan sebagaimana (3) Financial statements of Foundations as dimaksud pada ayat (2), wajib diaudit intended by section (2) must be audited by oleh Akuntan Publik. Public Accountants. Penjelasan Pasal 52 ayat (3): Cukup jelas


(4) Hasil audit terhadap laporan keuangan (4) Audit results of the financial statements of Yayasan sebagaimana dimaksud pada Foundations as intended by section (3) ayat (3), disampaikan kepada Pembina shall be delivered to the Trustees of Yayasan yang bersangkutan dan Foundations concerned, a copy of which to tembusannya kepada Menteri dan instansi the Minister and the relevant agencies. terkait. Penjelasan Pasal 52 ayat (4): Cukup jelas


(5) Laporan keuangan disusun sesuai dengan (5) Financial statements shall be prepared in Standar Akuntansi Keuangan yang accordance with the prevailing Financial berlaku. Accounting Standards. Penjelasan Pasal 52 ayat (5): Cukup jelas


BAB VIII CHAPTER VIII PEMERIKSAAN TERHADAP YAYASAN INVESTIGATIONS INTO FOUNDATIONS Pasal 53 Article 53 (1) Pemeriksaan terhadap Yayasan untuk (1) Investigations into Foundations to collect mendapatkan data atau keterangan dapat data or information may be made where dilakukan dalam hal terdapat dugaan bahwa there is suspicion that the organs of organ Yayasan: Foundations: a. melakukan perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan Anggaran Dasar;

a. have committed unlawful acts or contravened the Articles of Association;

b. lalai dalam melaksanakan tugasnya;

b. have been negligent in performing their duties;

c. melakukan perbuatan yang merugikan Yayasan atau pihak ketiga; atau

c. have committed acts that damage the Foundations or third parties; or

d. melakukan perbuatan yang merugikan Negara.

d. have committed acts that damage the State. 33

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam (2) Investigations as intended by section (1) ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c hanya point (a), point (b), and point (c) may be dapat dilakukan berdasarkan penetapan made only under Court orders upon written Pengadilan atas permohonan tertulis pihak request of interested third parties together ketiga yang berkepentingan disertai alasan. with the reasons therefor. (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam (3) Investigations as intended by section (1) ayat (1) huruf d dapat dilakukan berdasarkan point (d) may be made under Court orders at penetapan Pengadilan atas permintaan the request of the Prosecutor’s Office where Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan representing the public interests. umum. Penjelasan Pasal 53: Cukup jelas


Pasal 54 Article 54 (1) Pengadilan dapat menolak atau mengabulkan (1) The Courts may refuse or accept the requests permohonan pemeriksaan sebagaimana for investigations as intended by Article 53 dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2). section (2). Penjelasan Pasal 54 ayat (1): Cukup jelas


(2) Dalam hal Pengadilan mengabulkan (2) Where the Courts accept the requests for permohonan pemeriksaan terhadap Yayasan, investigations into the Foundations, the Pengadilan mengeluarkan penetapan bagi Courts shall issue orders for investigations pemeriksaan dan mengangkat paling banyak and appoint not more than 3 (three) experts 3 (tiga) orang ahli sebagai pemeriksa untuk as investigators to make investigations. melakukan pemeriksaan. Penjelasan Pasal 54 ayat (2) Yang dimaksud dengan “ahli” adalah mereka yang memiliki keahlian sesuai dengan masalah yang akan diperiksa.

Elucidation of Article 54 section (2): “Expert” means a person who has expertise in the matters to be investigated.

(3) Pembina, Pengurus, dan Pengawas serta (3) The Trustees, Management, and Supervisors pelaksana kegiatan atau karyawan Yayasan as well as officers or employees of tidak dapat diangkat menjadi pemeriksa Foundations may not be appointed sebagaimana dimaksud dalam ayat (2). investigators as intended by section (2). Penjelasan Pasal 54 ayat (3): Cukup jelas.


Pasal 55 Article 55 (1) Pemeriksa berwenang memeriksa semua (1) Investigators shall be authorized to examine dokumen dan kekayaan Yayasan untuk all documents and assets of Foundations in kepentingan pemeriksaan. the interest of investigations. (2) Pembina, Pengurus, Pengawas, dan (2) The Trustees, Management, Supervisors, and pelaksana kegiatan serta karyawan Yayasan, officers or employees of Foundations must wajib memberikan keterangan yang give necessary information in the diperlukan untuk pelaksanaan pemeriksaan. investigations. (3) Pemeriksa dilarang mengumumkan atau (3) Investigators are prohibited from announcing memberitahukan hasil pemeriksaannya or informing the results of their kepada pihak lain. investigations to other parties.

34



Pasal 56 Article 56 (1) Pemeriksa wajib menyampaikan laporan (1) Investigators must submit reports on the hasil pemeriksaan yang telah dilakukan results of investigations to the Chief Judge of kepada Ketua Pengadilan di tempat the Courts with jurisdiction over the kedudukan Yayasan paling lambat 30 (tiga domicile of the Foundations at the latest 30 puluh) hari terhitung sejak tanggal (thirty) days counted from the date the pemeriksaan selesai dilakukan. investigations are completed. (2) Ketua Pengadilan memberikan salinan (2) The Chief Judges of the Courts shall give laporan hasil pemeriksaan sebagaimana copies of the reports on the results of dimaksud dalam ayat (1) kepada pemohon investigations as intended by section (1) to atau Kejaksaan dan Yayasan yang the applicants or the Prosecutor’s Office and bersangkutan. the Foundations concerned. Penjelasan Pasal 56: Cukup jelas


BAB IX CHAPTER IX PENGGABUNGAN MERGERS Pasal 57 Article 57 (1) Perbuatan hukum penggabungan Yayasan (1) Legal acts of mergers of Foundations may be dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 committed by merging 1 (one) Foundation or (satu) atau lebih Yayasan dengan Yayasan more with other Foundations, and result in lain, dan mengakibatkan Yayasan yang the merging Foundations to be dissolved. menggabungkan diri menjadi bubar. (2) Penggabungan Yayasan sebagaimana (2) Mergers of Foundations as intended by dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan section (1) may be conducted with due dengan memperhatikan: regard to matters as follows: a. ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan Yayasan lain;

a. inability of Foundations to perform business activities without support of other Foundations;

b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya sejenis; atau

b. the surviving Foundation and merging Foundations have activities in common; or

c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum, dan kesusilaan.

c. the merging Foundations have never committed acts against their Articles of Association, public order, and propriety.

(3) Usul penggabungan Yayasan dapat (3) Proposal for mergers of Foundations shall be disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina. delivered by the Management to the Trustees. (4) Penggabungan Yayasan hanya dapat (4) Mergers of Foundations may only be dilakukan berdasarkan keputusan rapat conducted by resolutions of the Trustee Pembina yang dihadiri oleh paling sedikit meetings attended by at least 3/4 (three 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota fourths) of the total members of the Trustees 35

Pembina dan disetujui paling sedikit oleh 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina yang hadir. Penjelasan Pasal 57: Cukup jelas

and approved by at least 3/4 (three fourths) of the total members of the Trustees in attendance. Elucidation of Article 57: Sufficiently clear

Pasal 58 Article 58 (1) Pengurus dari masing-masing Yayasan yang (1) The Management of the Foundations to akan menggabungkan diri dan yang akan merge and survive the merger shall menerima penggabungan menyusun usul respectively prepare proposals for merger rencana penggabungan. plan. (2) Usul rencana penggabungan sebagaimana (2) Proposals for merger plan as intended by dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam section (1) shall be set forth in draft deeds of rancangan akta penggabungan oleh Pengurus mergers by the Management of the dari Yayasan yang akan menggabungkan diri Foundations to merge and survive the dan yang akan menerima penggabungan. merger. Penjelasan Pasal 58: Cukup jelas


(1) Pengurus dari masing-masing Yayasan (1) The Management of the respective yang akan menggabungkan diri dan yang Foundations to merge and survive the akan menerima penggabungan menyusun merger shall prepare proposals for usul rencana penggabungan. merger plan. (2) Usul rencana penggabungan sebagaimana (2) Proposals for merger plan as intended by dimaksud pada ayat (1), dituangkan section (1) shall be set forth in draft deeds dalam rancangan akta penggabungan oleh of mergers by the Management of the Pengurus dari Yayasan yang akan Foundations to merge and survive the menggabungkan diri dan yang akan merger. menerima penggabungan. (3) Rancangan akta penggabungan harus (3) Draft deeds of mergers must obtain mendapat persetujuan dari Pembina approval from the Trustees of the masing-masing Yayasan. respective Foundations. (4) Rancangan akta penggabungan (4) Draft deeds as intended by section (3) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), shall be set forth in the deeds of mergers dituangkan dalam akta penggabungan made before Notaries in the Indonesian yang dibuat di hadapan Notaris dalam language. bahasa Indonesia. Penjelasan Pasal 58: Cukup jelas


Pasal 59 Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penggabungan selesai dilakukan.

Article 59 The Management of Foundations merged must announce the mergers in an Indonesian-language daily newspaper at the latest 30 (thirty) days counted from the date the merger are consummated.



Pasal 60 Article 60 (1) Rancangan akta penggabungan Yayasan dan (1) Draft deeds of mergers of Foundations and 36

akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan draft deeds of amendments to the Articles of yang menerima penggabungan wajib Association of the surviving Foundation disampaikan kepada Menteri untuk must be delivered to the Minister for memperoleh persetujuan. approval. (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam (2) Approval as intended by section (1) shall be ayat (1) diberikan dalam waktu paling lama granted no longer than 60 (sixty) days 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal counted from the date the applications are permohonan diterima. received. (3) Dalam hal permohonan ditolak, maka (3) Where the applications are refused, the penolakan tersebut harus diberitahukan refusal must be notified to the applicants in kepada pemohon secara tertulis disertai writing, along with the reasons therefor alasannya dalam jangka waktu sebagaimana within a period as intended by section (2). dimaksud dalam ayat (2). Penjelasan Pasal 60: Cukup jelas


(1) Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti (1) Where mergers of Foundations are dengan perubahan Anggaran Dasar yang accompanied by amendments to the memerlukan persetujuan Menteri, maka Articles of Association that require akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan approval from the Minister, the deeds of wajib disampaikan kepada Menteri untuk amendments to the Articles of Association memperoleh persetujuan dengan of Foundations must be delivered to the dilampiri akta penggabungan. Minister in order to obtain approval, along with attaching the deeds of mergers. (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada (2) Approval as intended by section (1) shall ayat (1), diberikan dalam jangka waktu be granted at the latest 60 (sixty) days paling lambat 60 (enam puluh) hari counted from the date the applications are terhitung sejak tanggal permohonan received. diterima. (3) Dalam hal permohonan ditolak, maka (3) Where applications are refused, such penolakan tersebut harus diberitahukan refusal must be notified to the applicants kepada pemohon secara tertulis disertai in writing, along with the reasons therefor alasannya dalam jangka waktu within a period as intended by section (2). sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Dalam hal persetujuan atau penolakan (4) Where approval or refusal is not granted tidak diberikan dalam jangka waktu within a period as intended by section (2), sebagaimana dimaksud pada ayat (2), amendments to the Articles of Association maka perubahan Anggaran Dasar shall be deemed to be approved, and the dianggap disetujui dan Menteri wajib Minister must issue a decision on mengeluarkan keputusan persetujuan. approval. Penjelasan Pasal 60: Cukup jelas


Pasal 61 Article 61 Ketentuan mengenai tata cara penggabungan Provisions on the procedures for mergers of Yayasan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Foundations shall be further governed by Pemerintah. Government Regulation.

37



BAB X PEMBUBARAN Pasal 62 Yayasan bubar karena: a. jangka waktu yang ditetapkan Anggaran Dasar berakhir;

CHAPTER X DISSOLUTION Article 62 Foundations shall be dissolved if: dalam a. the duration stated in the Articles of Association expires;

b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam b. the objectives of the Foundations provided Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak for in the Articles of Association have been tercapai; or are not achieved; c. putusan Pengadilan yang telah memperoleh c. final and binding Court decisions hold that: kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan: 1) Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;

1) the Foundations offend against public order and propriety;

2) tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau

2) the Foundations are unable to pay their debts upon being declared bankrupt; or

3) harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.

3) the assets of Foundations are insufficient to pay their debts upon revocation of the bankruptcy declaration.



Pasal 63 Article 63 (1) Dalam hal Yayasan bubar karena alasan (1) Where Foundations are dissolved due to sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf reasons as intended by Article 62 point (a) a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator and point (b), the Trustees shall assign untuk membereskan kekayaan Yayasan. liquidators to settle the assets of Foundations. Penjelasan Pasal 63 ayat (1) Ketentuan dalam ayat ini menegaskan bahwa kekayaan Yayasan yang dibubarkan harus dibereskan (likuidasi). Dengan pembubaran tersebut, keberadaan Yayasan masih tetap ada sampai pada saat likuidator dibebaskan dari tanggung jawab.

Elucidation of Article 63 section (1) The provision in this section affirms that the assets of dissolved Foundations must be wound up (liquidation). With the dissolution, the Foundations remain in existence until the liquidators are released from their responsibilities.

(2) Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, (2) Where no liquidators are assigned, the Pengurus bertindak selaku likuidator. Management shall act as liquidators. Penjelasan Pasal 63 ayat (2): Cukup jelas


(3) Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak (3) Where Foundations are dissolved, such dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali Foundations shall not commit legal acts untuk membereskan kekayaannya dalam unless to wind up their assets in the proses likuidasi. liquidation process.

38



(4) Dalam hal Yayasan sedang dalam proses (4) Where Foundations are in the liquidation likuidasi, untuk semua surat keluar, process, all outgoing mail shall bear phrases dicantumkan frasa “dalam likuidasi” di “dalam likuidasi” [“under liquidation”] belakang nama Yayasan. following the names of Foundations. Penjelasan Pasal 63 ayat (4): Cukup jelas


Pasal 64 Article 64 (1) Dalam hal Yayasan bubar karena putusan (1) Where Foundations are dissolved as a result Pengadilan, maka Pengadilan juga menunjuk of Court decisions, the Courts shall also likuidator. assign liquidators. Penjelasan Pasal 64 ayat (1): Cukup jelas


(2) Dalam hal pembubaran Yayasan karena (2) Where Foundations are dissolved as a result pailit, berlaku peraturan perundangof bankruptcy, the laws and regulations on undangan di bidang Kepailitan. bankruptcy shall apply. Penjelasan Pasal 64 ayat (2) Dalam hal pembubaran Yayasan berdasarkan putusan Pengadilan, penunjukan likuidator ditetapkan oleh Pengadilan, sedangkan penunjukan kurator hanya apabila Yayasan dinyatakan pailit.

Elucidation of Article 64 section (2) Where dissolution of Foundations is made under Court decisions, the assignment of liquidators is ordered by the Courts, whereas, the assignment of receivers is made only if the Foundations are declared bankrupt.

(3) Ketentuan mengenai penunjukan, (3) Provisions on the assignment, appointments, pengangkatan, pemberhentian sementara, suspension, dismissal, authority, obligations, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas duties, responsibilities, and supervision of dan tanggung jawab, serta pengawasan the Management shall also apply to terhadap Pengurus, berlaku juga bagi liquidators. likuidator. Penjelasan Pasal 64 ayat (3): Cukup jelas


Pasal 65 Likuidator atau kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.

Article 65 Liquidators or receivers assigned to wind up the assets of Foundations that have been voluntarily dissolved or involuntarily dissolved must announce the dissolution of the Foundations and the liquidation process in an Indonesianlanguage daily newspaper at the latest 5 (five) days counted from the date of assignment.



Pasal 66 Likuidator atau kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.

Article 66 Liquidators or receivers must announce the results of liquidation in an Indonesian-language daily newspaper at the latest 30 (thirty) days counted from the date the liquidation process is completed.

39



Pasal 67 Article 67 (1) Likuidator atau kurator dalam waktu paling (1) Liquidators or receivers must report the lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal dissolution of the Foundations to the proses likuidasi berakhir wajib melaporkan Trustees at the latest 7 (seven) days counted pembubaran Yayasan kepada Pembina. from the date the liquidation process is completed. (2) Dalam hal laporan mengenai pembubaran (2) Where no reports on the dissolution of the Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat Foundations as intended by section (1) and (1) dan pengumuman hasil likuidasi the announcements of the liquidation results sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 tidak as intended by Article 66 are made, the dilakukan, bubarnya Yayasan tidak berlaku dissolution of the Foundations shall not bagi pihak ketiga. apply to third parties. Penjelasan Pasal 67: Cukup jelas


Pasal 68 Article 68 (1) Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan (1) Assets remaining after liquidation shall be kepada Yayasan lain yang mempunyai surrendered to other Foundations that have maksud dan tujuan yang sama dengan purposes and objectives in common with Yayasan yang bubar. those of the dissolved Foundations. (2) Dalam hal sisa hasil likuidasi tidak (2) Where assets remaining after liquidation are diserahkan kepada Yayasan lain yang not surenderred to other Foundations that mempunyai maksud dan tujuan yang sama have purposes and objectives in common as sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sisa intended by section (1), such remaining kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara assets shall be surrendered to the State, the dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan use of which shall be within the purposes maksud dan tujuan Yayasan tersebut. and objectives of Foundations. Penjelasan Pasal 68: Cukup jelas


(1) Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan (1) Assets remaining after liquidation shall be kepada Yayasan lain yang mempunyai surrendered to other Foundations that kesamaan kegiatan dengan Yayasan yang have activities in common with those of bubar. the dissolved Foundations. (2) Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana (2) Assets remaining after liquidation as dimaksud pada ayat (1), dapat diserahkan intended by section (1) may be kepada badan hukum lain yang surrendered to other legal entities that mempunyai kesamaan kegiatan dengan have activities in common with those of Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut the dissolved Foundation, provided that diatur dalam undang-undang mengenai such matter is governed by a law badan hukum tersebut. concerning the legal entities concerned. (3) Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi (3) Where the assets remaining after tidak diserahkan kepada Yayasan lain liquidation are not surrendered to other atau kepada badan hukum lain Foundations nor legal entities as intended sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan by section (1) and section (2), such assets ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan shall be surrendered to the state, and the kepada Negara dan penggunaannya use of which shall conform to the activities dilakukan sesuai dengan kegiatan of the dissolved Foundations. Yayasan yang bubar. 40



BAB XI CHAPTER XI YAYASAN ASING FOREIGN FOUNDATIONS Pasal 69 Article 69 (1) Yayasan asing yang tidak berbadan hukum (1) Foreign Foundations of non-Indonesian legal Indonesia dapat melakukan kegiatannya di entities may perform their activities in the wilayah Negara Republik Indonesia, jika territory of the State of the Republic of kegiatan Yayasan tersebut tidak merugikan Indonesia unless the activities of such masyarakat, bangsa, dan Negara Indonesia. Foundations damage the Indonesian people, nation, and State. (2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara (2) Provisions on the requirements and Yayasan asing sebagaimana dimaksud dalam procedures for foreign Foundations as ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. intended by section (1) shall be governed by Government Regulation. Penjelasan Pasal 69: Cukup jelas


BAB XII CHAPTER XII KETENTUAN PIDANA CRIMINAL PROVISIONS Pasal 70 Article 70 (1) Setiap anggota organ Yayasan yang (1) Any violation by any member of organs of melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Foundations of the provisions as intended by dalam Pasal 5, dipidana dengan pidana Article 5 shall result in imprisonment for a penjara paling lama 5 (lima) tahun. period of not exceeding 5 (five) years. (2) Selain pidana penjara, anggota organ (2) In addition to imprisonment, members of the yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat organs of Foundations as intended by section (1) juga dikenakan pidana tambahan berupa (1) shall also be subject to additional kewajiban mengembalikan uang, barang, penalties in the form of an obligation to atau kekayaan yayasan yang dialihkan atau return the money, goods, or assets of dibagikan. Foundations that have been surrendered or distributed. Penjelasan Pasal 70: Cukup jelas


BAB XIII CHAPTER XIII KETENTUAN PERALIHAN TRANSITIONAL PROVISIONS Pasal 71 Article 71 (1) Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, (1) Upon effectiveness of this Law, Foundations Yayasan yang telah: that have been registered: a. didaftarkan di Pengadilan Negeri dan a. at the District Courts and announced in diumumkan dalam Tambahan Berita the Supplement to the State Reports of Negara Republik Indonesia; atau the Republic of Indonesia; or b. at the District Courts and that obtain b. didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari licenses to perform activities from the instansi terkait; relevant agencies; tetap diakui sebagai badan hukum, dengan remain acknowledged as legal entities, ketentuan dalam waktu paling lambat 5 provided that at the latest 5 (five) years from (lima) tahun sejak mulai berlakunya Undangthe date this Law takes effect, the 41

undang ini Yayasan tersebut wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini. Penjelasan Pasal 71 ayat (1): Cukup jelas

Foundations must make adjustments of their Articles of Association to the provisions of this Law. Elucidation of Article 71 section (1): Sufficiently clear

(2) Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Foundations as intended by section (1) must (1) wajib diberitahukan kepada Menteri be notified to the Minister at the latest 1 paling lambat 1 (satu) tahun setelah (one) year upon adjustment. pelaksanaan penyesuaian. Penjelasan Pasal 71 ayat (2): Cukup jelas


(3) Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran (3) Foundations that fail to make adjustments of their Articles of Association within the Dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibubarkan period as intended by section (1) may be berdasarkan putusan Pengadilan atas dissolved under Court decisions at the permohonan Kejaksaan atau pihak yang request of the Prosecutor’s Office or berkepentingan. interested parties. Penjelasan Pasal 71 ayat (3) “Pihak yang berkepentingan” adalah pihak-pihak yang mempunyai kepentingan langsung dengan Yayasan.

Elucidation of Article 71 section (3) “Interested party” means a party that has direct interest in the Foundation.

(1) Pada saat Undang-undang ini mulai (1) Upon effectiveness of this Law takes berlaku, Yayasan yang: effect, Foundations that: a. telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; atau

a. have been registered at the District Courts and announced in the Supplement to the State Reports of the Republic of Indonesia; or

b. telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait; tetap diakui sebagai badan hukum dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan tersebut wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini.

b. have been registered at the District Courts and hold licenses to perform activities from the relevant agencies;

Penjelasan Pasal 71 ayat (1) Jangka waktu 3 (tiga) tahun dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada Yayasan tersebut untuk menentukan apakah akan meneruskan atau tidak keberadaan Yayasan. Jika akan diteruskan, dalam jangka waktu tersebut Yayasan wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang-undang ini.

Elucidation of Article 71 section (1) A 3 (three- year period in this provision aims to allow a chance to Foundations to determine whether or not they will proceed with their existence. If so, the Foundations must, within such period, make adjustments of their articles of association to this Law.

remain acknowledged as legal entities, provided that at the latest 3 (three) years counted from the date this Law takes effect, such Foundations must make adjustments of their Articles of Association to the provisions of this Law.

(2) Yayasan yang telah didirikan dan tidak (2) Foundations that have been established memenuhi ketentuan sebagaimana and do not comply with the provisions as dimaksud pada ayat (1), dapat intended by section (1) may obtain the memperoleh status badan hukum dengan status of legal entity in a manner of cara menyesuaikan Anggaran Dasarnya making adjustments of their Articles of dengan ketentuan Undang-undang ini, Association to the provisions of this Law, 42

dan mengajukan permohonan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Undang-undang ini mulai berlaku. Penjelasan Pasal 71 ayat (2): Cukup jelas

and shall file applications with the Minister at the latest 1 (one) year counted from the date this Law takes effect.


(3) Yayasan sebagaimana dimaksud pada (3) Foundations as intended by section (1) ayat (1), wajib diberitahukan kepada must be notified to the Minister at the Menteri paling lambat 1 (satu) tahun latest 1 (one) year upon adjustment. setelah pelaksanaan penyesuaian. Penjelasan Pasal 71 ayat (3): Cukup jelas


(4) Yayasan yang tidak menyesuaikan (4) Failure of Foundations to make Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu adjustments of their Articles of sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Association within a period as intended Yayasan sebagaimana dimaksud pada by section (1) and Foundations as ayat (2), tidak dapat menggunakan kata intended by section (2) shall result in a "Yayasan" di depan namanya dan dapat ban from using the word “Yayasan” dibubarkan berdasarkan putusan [“Foundation”] before their names and Pengadilan atas permohonan Kejaksaan subject to dissolution under Court atau pihak yang berkepentingan. decisions at the request of the Prosecutor’s Office or interested parties. Penjelasan Pasal 71 ayat (4): Yang dimaksud dengan "pihak yang berkepentingan" adalah pihak yang mempunyai kepentingan langsung dengan Yayasan.

Elucidation of Article 71 section (4): “Interested parties” means parties that have direct interest in the Foundations.

CHAPTER XIV BAB XIV KETENTUAN PENUTUP CONCLUDING PROVISIONS Pasal 72 Article 72 (1) Yayasan yang sebagian kekayaannya berasal (1) Foundations of which a part of their assets dari bantuan Negara, bantuan luar negeri, are acquired from State assistance, foreign dan/atau sumbangan masyarakat yang assistance, and/or public donations as a result diperolehnya sebagai akibat berlakunya of the applicability of laws and regulations, suatu peraturan perundang-undangan wajib must announce summaries of the annual mengumumkan ikhtisar laporan tahunan reports as intended by Article 52 section (1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat that cover their assets within 10 (ten) years (1) yang mencakup kekayaannya selama 10 prior to promulgation of this Law. (sepuluh) tahun sebelum Undang-undang ini diundangkan. (2) Pengumuman ikhtisar laporan tahunan (2) Announcements of the summaries of annual sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak reports as intended by section (1) shall not menghapus hak dari pihak yang berwajib abolish the rights of the authorities to make untuk melakukan pemeriksaan, penyidikan investigations, interrogation, and prosecution dan penuntutan apabila ada dugaan terjadi if there is suspicion that a breach of law pelanggaran hukum. occurs.

43



(1) Yayasan yang sebagian kekayaannya (1) Foundations of which a part of their assets berasal dari bantuan Negara, bantuan is acquired from State assistance, foreign luar negeri, dan/atau sumbangan assistance, and/or public donations as a masyarakat yang diperolehnya sebagai result of the applicability of regulations, akibat berlakunya suatu peraturan must announce summaries of the financial perundang-undangan wajib statements as intended by Article 52 mengumumkan ikhtisar laporan section (1) that cover their assets within 10 keuangan sebagaimana dimaksud dalam (ten) years prior to promulgation of this Pasal 52 ayat (2) yang mencakup Law. kekayaannya selama 10 (sepuluh) tahun sebelum Undang-undang ini diundangkan. (2) Pengumuman ikhtisar laporan tahunan (2) Announcements of the summaries of sebagaimana dimaksud pada ayat (1), annual reports as intended by section (1) tidak menghapus hak dari pihak yang shall not abolish the rights of the berwajib untuk melakukan pemeriksaan, authorities to make an investigation, penyidikan, dan penuntutan, apabila ada interrogation, and prosecution if there is dugaan terjadi pelanggaran hukum. suspicion that law violations occur. Penjelasan Pasal 72: Cukup jelas


Pasal 72 A Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, ketentuan Anggaran Dasar Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) yang belum disesuaikan dengan ketentuan Undang-undang ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.

Article 72 A Upon effectiveness of this Law, the terms of the Articles of Association of Foundations as intended by Article 71 section (1) and section (2) that have not yet been adjusted to the provisions of this Law shall remain to be valid to the extent not against this Law.

Penjelasan Pasal 72 A: Cukup jelas

Elucidation of Article 72 A: Sufficiently clear

Pasal 72 B Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, permohonan pengesahan akta pendirian Yayasan, permohonan perubahan Anggaran Dasar Yayasan, dan pemberitahuan penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan yang telah diterima Menteri, diproses berdasarkan Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya.

Article 72 B Upon effectiveness of this Law, applications for validation of establishment deeds of Foundations, applications for amendments to the Articles of Association of Foundations, and notice of adjustments of the Articles of Association of Foundations that have been received by the Minister shall be processed under this Law and its ancillary regulations.

Penjelasan Pasal 72 B: Cukup jelas

Elucidation of Article 72 B: Sufficiently clear

Pasal 73 Article 73 Undang-undang ini mulai berlaku 1 (satu) tahun This Law shall take effect 1 (one) year from the terhitung sejak tanggal diundangkan. date it is promulgated. Agar setiap orang mengetahuinya, In order that every person may know of it, it is 44

memerintahkan pengundangan Undang-undang ordered that this Law shall be promulgated by ini dengan penempatannya dalam Lembaran placement in the State Gazette of the Republic of Negara Republik Indonesia. Indonesia. Penjelasan Pasal 73: Cukup jelas


Ratified in Jakarta on August 6, 2001 PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA sgd MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Disahkan di Jakarta pada tanggal 6 Agustus 2001 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Agustus 2001 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd MUHAMMAD MAFTUH BASYUNI

Promulgated in Jakarta on August 6, 2001 SECRETARY OF STATE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA sgd MUHAMMAD MAFTUH BASYUNI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 112

STATE GAZETTE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA OF 2001 NUMBER 112

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4132

SUPPLEMENT TO STATE GAZETTE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 4132

***

45

Considering: Menimbang:

Recommend Documents