COMMITTED TO PROGRESS

2014 LAPORAN TAHUNAN ANNUAL REPORT

COMMITTED TO PROGRESS

www.indonesiaport.co.id

COMMITTED TO PROGRESS Sejalan dengan visi Perseroan untuk setiap saat mampu memberikan layanan terbaik bagi konsumen, serta menjadi bagian dari proses pembangunan negeri, kami berkomitmen terus berkembang maju melalui investasi yang dibutuhkan. In line with Company’s Vision to be able to provide the best services for consumers and also to be part of country’s development process, we are committed to progress through required investment.

INFRASTRUKTUR

01

Infrastructure

Perseroan terus mengembangkan infrastruktur pendukung kinerja pelabuhan, di antaranya melalui pemanfaatan Teknologi Informasi agar kinerja operasional lebih efisien dan maksimal dalam melayani konsumen. The Company continues to expand its port performance’s supporting infrastructures including utilization of Information Technology that operational performance would be efficient and optimum in serving consumers.

02

OPERASIONAL

Operational

Pada tahun 2014, IPC tidak berhenti melakukan pembenahan dan pengembangan, baik dari segi hard infrastructure maupun soft infrastructure. Pengembangan-pengembangan seperti pembangunan Pelabuhan NewPriok dan Program Pendulum Nusantara masih tetap dijalankan sesuai rencana. In the year of 2014, the Company does not stop to make revamping and development in both hard infrastructures and soft infrastructures. Expansions such as NewPriok Port construction and “Nusantara Pendulum Program” are still running as plan.

03

SUMBER DAYA MANUSIA

Human Resources

Demi menjaga kesinambungan kinerja organisasi dan menjamin ketersediaan SDM yang mampu mendukung bisnis Perusahaan, Perseroan mempersiapkan SDM handal untuk dapat mengelola pelabuhan IPC. In order to maintain sustainable organization performance and to assure Human Resources availability to support the business, the Company has prepared a reliable human resource which projected to manage a more professional IPC.

DAFTAR ISI | CONTENTS 174

48

Profil Perusahaan

Analisa & Pembahasan Manajemen Atas Kinerja Perusahaan

Company Profile

Management Discussion & Analysis On Company Performance

SEKILAS IPC IPC IN BRIEF

1

Bagan Alur Operasional Operational Workflow

4

Pelayanan Jasa Lain Other Services

5

Kinerja 2014 2014 Performance

6

Ikhtisar Keuangan Financial Highlights

8

Jejak Langkah Milestones

10

Peristiwa Penting Event Highlights

12

Penghargaan Awards

18

Laporan Dewan Komisaris 20 Report from the Board of Commissioners

2

52

Identitas Perusahaan Company At A Glance

54

Profil Komite Pemantau 98 Manajemen Risiko Risk Management Monitoring Committee Profile

Sekilas IPC Company at A Glance

56

Profil Sekretaris Dewan Komisaris 100 Board of Commissioner Secretary Profile

70

Profil Satuan Pengawas Intern Internal Audit Unit Profile

101

Bidang Usaha Line of Business

72

Profil Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary Profile

101

Struktur Organisasi Direktorat Directorate Organization Structure

76

Wilayah Kerja & Pelabuhan Operational Areas & Port Branches

102

Visi Vision

78

Profil Cabang Pelabuhan Profile of Ports Branches

104

Target Pencapaian Goals

80

Sumber Daya Manusia Human Resources

120

Nilai Perusahaan Value

82

Teknologi Informasi Information Technology

140

IPC Way IPC Way

84

Entitas Anak Subsidiaries

146

Profil Dewan Komisaris Board of Commissioners Profile

90

Alamat Kantor Cabang Branch Addresses

172

Profil Direksi Board of Directors Profile

96

Alamat Entitas Anak Subsidiary Addresses

173

Profil Komite Audit Audit Committee Profile

COMPANY PROFILE


Laporan Direksi Report from the Board of Directors

PROFIL PERUSAHAAN

30

IPC • Laporan Tahunan 2014 Annual Report

330

224

Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Corporate Governance

Corporate Social Responsiilty

ANALISA & PEMBAHASAN 174 MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN MANAGEMENT DISCUSSION & ANALYSIS ON COMPANY PERFORMANCE

Komite Pemantau Manajemen Risiko 264 Risk Management Committee Sistem Pengendalian Internal Internal Control System

275

Tinjauan Makro Macroeconomic Review

176

Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary

276

Tinjauan Industri Industrial Review

178

Satuan Pengawas Internal Internal Audit Unit

280

Kode Etik Perseroan The Company’s Code of Conduct

286

TATA KELOLA PERUSAHAAN 224 MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN CORPORATE GOVERNANCE

Laporan Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Report

226

Rapat Umum Pemegang Saham 236 (RUPS) General Meeting of Shareholders (GMS) Dewan Komisaris Board of Commissioners

248

Direksi Board of Directors

254

Hubungan Afiliasi Affiliations

267

Komite Audit Audit Committee

268

Etika Kerja Work Ethics

295

Sistem Pelaporan Pelanggaran Whistleblowing System

296

Manajemen Risiko Risk Management

308

SURAT PERNYATAAN 342 ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2014 PT PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO) STATEMENT OF MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS ABOUT RESPONSIBILITY OF 2014 ANNUAL REPORT PT. PELABHUAN INDONESIA II (PERSERO)

LAPORAN KEUANGAN FINANCIAL REPORT

344

TANGGUNG JAWAB SOSIAL 330 PERUSAHAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIILTY Dasar Hukum Pelaksanaan Basic Law Enforcement

331

Program Kemitraan Partnership Programs

333

Program Bina Lingkungan Community Development Program

338


3

Sekilas IPC Profil Perusahaan Analisa & Pembahasan Manajemen Atas Kinerja Perusahaan Tata Kelola Perusahaan

BAGAN ALUR OPERASIONAL |

OPERATIONAL WORKFLOW

Pelayanan Peti Kemas Container Terminal Services

Pelayanan Barang | Cargo Service

Pelayanan Barang | Cargo Service Bongkar Muat | Stevedorings

Bongkar Muat | Stevedorings

Lapangan Penumpukan | Storage Yard

Gudang Penumpukan | Storage Warehouse

Distribusi | Distribution

Konsumen | Customer

4


IPC in Brief Company Profile Management Discussion & Analysis On Company Performance Corporate Governance

Pelayanan Jasa Lain Other Services

Retribusi dan Fasilitas Lainnya Retribution and Other Facilities

Penyewaan Alat Equipment Lease

Pengusahaan Telepon Telecomunication Facilities

Penyediaan Air Bersih Clean Water Supply

Penyediaan Listrik Electricity

Pelayanan Kapal Ship Services

Pelayanan Pandu & Tunda Pilotage & Towage Services

Tambat dan Labuh Kapal Moorings and Anchorage


5


KINERJA 2014 2014 PERFORMANCE

6,41T Pendapatan Usaha Bersih pada 2014 tetap tumbuh positif di tengah penurunan ekspor-impor.

Net Operating Revenues in 2014 posted a positive growth amid the decline in export-import.

1,32T Laba usaha pada 2014 tetap besar sebagai bukti kinerja operasional yang positif.

21,68T Aset Perseroan pada 2014 tumbuh 44,60% dibandingkan Rp14,99 triliun pada 2013.

6

The Company managed to grow its assets by 44.60% compared to year 2013 from Rp14.99 trillion.


Operating income remained high in 2014 reflecting a positive operating performance.


Tren Peningkatan Pendapatan Jasa Pelabuhan Increasing Income from Port Services Trend Dalam situasi perekonomian tahun 2014 yang secara makro mengalami pelambanan, sehingga aktivitas pada pelabuhan yang menjadi bisnis utama Perseroan ikut terpengaruh, sebagian besar pendapatan dari jasa-jasa Peseroan tetap menunjukkan tren peningkatan.

In 2014, macroeconomic condition suffered a slowdown, adversely affected port activities which were the main business of the Company. Nevertheless, most revenue generated from the Company’s services has still showed increasing trend.

7,18%

35,27% Pendapatan dari pelayanan jasa kapal mengalami kenaikan, dari Rp979.08 miliar pada 2013 menjadi Rp1.32 triliun di tahun 2014.

Revenue from ship service increased from Rp 979.08 billion in 2013 to Rp 1.32 trillion in 2014.

Pendapatan dari pelayanan jasa petikemas tumbuh menjadi Rp990,38 miliar pada tahun 2014, dari Rp924,05 miliar pada tahun sebelumnya.

12,41% Pendapatan dari pengusahaan alat tumbuh 12,41%, dari Rp105,85 miliar pada tahun 2013 menjadi Rp118,98 miliar pada tahun 2014.

Revenue from equipment services increased from Rp105.85 blllion in 2013 to Rp118,98 billion at the end of 2014.

Revenue from container services grew from Rp924.05 billion last year to Rp990.38 billion in 2014.

5,53% Pendapatan dari jasa terminal sepanjang tahun 2014 mengalami kontraksi, dari Rp1,96 triliun pada tahun 2013 menjadi Rp2,07 triliun.


Revenue from terminal service during 2014 shrank from Rp1.96 trillion in 2013 to Rp2.07 trillion.

7


IKHTISAR KEUANGAN |

FINANCIAL HIGHLIGHTS

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN Dalam Ribuan Rupiah

CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION 2014

2013

In Thousands Rupiah

2012

URAIAN

DESCRIPTION

ASET Aset Lancar

ASSETS 4.779.804.707

2.344.405.361

2.522.703.960

Current Assets Non-Current Assets

Aset Tidak Lancar

16.903.133.322

12.650.522.522

9.372.742.646

Jumlah Aset

21.682.938.029

14.994.927.883

11.895.446.606

LIABILITAS DAN EKUITAS Liabilitas Jangka Pendek

3.081.801.025

3.792.529.463

2.431.543.597

Current Liabilities

Liabilitas Jangka Panjang

8.713.798.820

2.008.763.380

1.799.439.237

Long-Term Liabilities

11.795.599.845

5.801.292.843

4.230.982.834

Jumlah Liabilitas Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk Pemilik Entitas Induk Kepentingan Non Pengendali Jumlah Ekuitas Jumlah Liabilitas Dan Ekuitas

Dalam Ribuan Rupiah

9.770.513.781

9.083.087.963

7.573.754.861

Owner of the Parent Entity

116.824.403

110.547.077

90.708.911

Non-Controlling Interests

9.887.338.184

9.193.635.040

7.664.463.772

Total Equity

21.682.938.029

14.994.927.883

11.895.446.606

Total Liabilities and Equity CONSOLIDATED STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME

2014

2013

2012

In Thousands Rupiah

6.406.942.104

6.078.937.189

5.420.608.082

Operating Revenue Operating Expenses

URAIAN Pendapatan Operasi

Total Liabilities Total Equity Attributable to Owners of the Parent Entity

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN

DESCRIPTION (5.364.511.554)

(4.829.538.715)

(3.953.592.090)

Laba Usaha

1.320.736.814

1.614.446.459

1.745.111.288

Operating Income

Laba Sebelum Pajak

2.041.742.540

2.342.832.797

2.279.995.985

Income Before Income Tax

Beban Pajak Penghasilan

(465.753.737)

(524.800.847 )

(509.935.786)

Income Tax Expenses

Laba Bersih Tahun Berjalan

1.575.988.803

1.818.031.950

1.770.060.199

Income For The Year

Pendapatan (Beban) Komprehensif Lain

(64.921.368)

284.010.233

48.785.512

Other (Expense) Comprehensive Income

Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan

1.511.067.435

2.102.042.183

1.818.845.711

Total Comprehensive income for the year

Beban Operasi

LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA: Pemilik Entitas Induk Kepentingan Non Pengendali Laba Tahun Berjalan

INCOME FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO: 1.548.705.676

1.804.905.893

1.751.766.984


27.283.127

13.126.057

18.293.215

Non-Controlling Interest

1.575.988.803

1.818.031.950

1.770.060.199

TOTAL LABA KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA: Pemilik Entitas Induk Kepentingan Non Pengendali Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan Laba Per Saham Dasar (Nilai Penuh)

%

Income For The Year TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:

1.483.739.908

2.088.916.126

1.800.552.496

27.327.527

13.126.057

18.293.215


1.511.067.435

2.102.042.183

1.818.845.711

Total Comprehensive Income For The Year

1.072.489

1.511.008

1.728.538

Basic Earnings Per Share (Full Amount)

2014

2013

2012

RASIO KEUANGAN


FINANCIAL RATIOS %

URAIAN

DESCRIPTION

Rasio Imbalan Kepada Pemegang Saham (ROE)

18,93%

24,65%

29,99%

Return on Equity

Rasio Imbalan Investasi (ROI)

15,35%

21,99%

24,56%

Return on Investment

Rasio Kas

114,95%

27,2%

45,58%

Cash Ratio

Rasio Lancar

155,10%

61,82%

103,75%

Curent Ratio

Rasio Perputaran Total Aset

45,51%

57,82%

59,35%

Total Asset Turnover Ratio

Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset

45,60%

61,31%

64,43%

Equity to Total Asset

LAIN-LAIN Dalam Jutaan Rupiah

OTHERS 2014

2013

In Milion Rupiah

2012

URAIAN Tingkat Kesehatan Belanja Modal dan Investasi

8

Total Assets LIABILITIES AND EQUITY

DESCRIPTION AA

AA

AA

Corporate Health Index

3.841.608

3.153.505

2.123.991

Capital Expenditure and Investment



Pendapatan Usaha Bersih Net Operating Revenue

2012

6.079

Laba Komprehensif

Rp Miliar Rp Billion


Operating Income


5.421

Laba Usaha

6.407

1.745

Comprehensive Income

2.102

1.614

1.819

1.321

2013

2014

Jumlah Aset Total Assets

2012

2013

1.511

2014

2012

Jumlah Liabilitas

Jumlah Ekuitas



Total Liabilities


2013

2014

Total Equity

11.795

21.683

9.194

9.887

7.664 14.995 11.895

5.801 4.231

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Kepemilikan Saham Share Ownership

100%

Negara Republik Indonesia Republic of Indonesia


9


JEJAK LANGKAH |

MILESTONES

1969-1983

1960 PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) didirikan dengan status Perusahaan Negara (PN) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1960 tentang pengelolaan pelabuhan umum yang dilakukan oleh Badan Pengusahaan Pelabuhan (BPP). PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) was formed with the status as State Enterprise (PN) in accordance to Government Regulation Number 19 year 1960 about the management of ports by the Port Management Agency (BPP).

1964-1969 Kegiatan operasional pelabuhan dikoordinasikan oleh lembaga Pemerintah yang disebut Otoritas Pelabuhan, meskipun PN masih menangani aspek komersial. In 1964-1969, the port’s operational activities were coordinated by a government agency called the Port Authority though PN still handled its commercial aspects.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18/1969, BPP dikelola masing-masing pelabuhan. BPP menggantikan PN setelah Otoritas Pelabuhan dibubarkan. In 1969 - 1983, according to the government Regulation Number 18/1969, the BPP managed each seaport. BPP replaced PN after the Port Authority was dissolved.

1985 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1983 juncto PP No. 5 tanggal 5 Februari 1985, Perum Pelabuhan dilebur dan dibagi menjadi 4 wilayah operasi, dengan nama Perum Pelabuhan I sampai IV. Keempat Perum itu merupakan BUMN yang berada di bawah pembinaan Departemen Perhubungan Republik Indonesia. Based on government Regulation No. 15/1983 juncto PP No. 5 dated February 5, 1985, Perum Pelabuhan was merged and divided into four operational areas, under the names of Perum Pelabuhan I to IV. The four Companies later on became state-Owned Enterprises under the supervision of Ministry of Transportation of Republic of Indonesia.

10



2014 2012 1992 Badan hukum Perum diubah menjadi Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan Peraturan Pemerintah No 57/1991, yang sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang mengakibatkan perubahan pada nama Perusahaan menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II, dan berada di bawah pembinaan Kementerian BUMN, sebagaimana diatur dalam Akta Notaris Nomor 3 tertanggal 1 Desember 1992.

Pada tanggal 22 Februari 2012, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) meluncurkan identitas baru dan bertransformasi menjadi IPC, sebuah perusahaan penyedia jasa pelabuhan terkemuka di Indonesia, yang lebih efisien dan modern dalam berbagai aspek operasional, dalam rangka mencapai tujuan menjadi operator pelabuhan kelas dunia. On 22 February 2012, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) launched its new identity and transformed into IPC, a leading port services company in Indonesia, that is more efficient and modern in every aspect of operations in order to achieve its goal to become the world-class port operator.

The legal form of Perum was changed into Limited Liability Company (PT) based on the government Regulation No. 57/1991, whose shares are fully owned by the Republic of Indonesia resulted in changes to the Company’s name to Perseroan Company (Persero) of PT Pelabuhan Indonesia II , under the management of the Ministry of SOEs, stipulated in Notarial deed No. 3 dated december 1, 1992.

Pada tahun 2014, Perseroan melakukan banyak investasi pada Entitas Anak, yang nilainya sebesar Rp1,43 triliun, meningkat 33,64% dibandingkan tahun 2013 yang sebesar Rp1,07 triliun. Selain itu, Perseroan juga menanamkan investasi pada pengembangan sumber daya manusia, khususnya di bidang pendidikan yang dilakukan di dalam dan luar negeri. Dalam rangka terus meningkatkan kinerja, Perseroan juga telah melakukan sejumlah studi dan riset terkait dengan industri maritim. Di antaranya dilakukan bersama World Bank tentang “Implementation of reducing logistic cost in Indonesia & Port Development priority projects and financing strategy”. Untuk mewujudkan pelayanan satu atap yang memuaskan bagi seluruh pelanggan, Perseroan melalui Direktorat Komersial dan Pengembangan Usaha bekerja sama dengan Direktorat Operasi dan Cabang Pelabuhan Tanjung Priok sebagai pilot project, telah menyediakan tempat pelayanan dengan suasana yang nyaman, terbuka, fleksibel, dan modern. In 2014, the Company commited an investment of Rp1.43 trilion to subsidiaries, up 33.64% compared to 2013 amounted Rp1.07 trillion. In addition, the Company also invested on human resources development, particularly in domestic and overseas education. In order to perform better, the Company has also conducted several studies and researches related to maritime industry. Among them are jointly carried out with the World Bank on “Implementation of Reducing Logistic Cost in Indonesia & Port Development Priority Projects and Financing Strategy”. To establish one-stop service to meet customers’ demand, the Company provides an open, convenient, flexible and modern service area through cooperation between its Directorate of Commercial/ Business Development and Directorate of Operations and Branches of Tanjung Priok Port.


11


PERISTIWA PENTING | 13 JANUARI - January

21 JANUARI - January

22

Kunjungan Kerja Wakil Presiden Bapak Boediono dan Wakil Menteri Perhubungan

Kunjungan kerja Menteri Perekonomian dan para menteri/pimpinan lembaga terkait di pelabuhan Tanjung Priok (Peresmian Auto Gate System JICT)

Soft Launching Inaportnet Domestik oleh Wakil Menteri Perhubungan

A visit by Vice President of Republic Indonesia Mr. Boediono and Vice Minister of Transportation

A visit by Minister of Economy and The ministers/leaders of Institution related to the port of Tanjung Priok (Inauguration of Auto Gate System JICT)

JANUARI - January

Soft Launching Inaportnet Domestic by Vice Minister of Transporation

24 JANUARI - January

1 FEBRUARI - February


Peresmian Pengembangan dan Kesiapan Pelabuhan Panjang dalam Mendukung Program Nasional MP3EIKoridor Sumatera oleh Menteri BUMN

IPC Peduli Korban Banjir untuk warga Warakas Jakarta Utara

Kunjungan kerja Presiden Bapak Susilo Bambang Yudhoyono meninjau perkembangan Pulau Baii/ Pelabuhan Bengkulu

Inauguration of the Realisation and Readiness Pelabuhan Panjang in support for National Program MP3EICorridor Sumatera by Minister of State-Owned Enterprises

12

EVENT HIGHLIGHTS

IPC Cares for Flood Victims to Warakas community in North Jakarta


A visit concerning development Baai Island/Bengkulu Port by the President of Republic Indonesia Mr Susilo Bambang Yudhoyono



5 MARET - March

19 MARET - March

Three Hour Session “Make Graphology Works for Your Life”

Job Shadow Prestasi Junior Indonesia

CEO Breakfast Meeting; Building The Next Generation Leaders

Three Hour Session “Make Graphology Works for Your Life”

Job Shadow/induction program between the Company and Prestasi Junior Indonesia

20 MARET - March

7 APRIL - April

16 APRIL - April

Roundtable discussion, membangun sistem logistik berwawasan kerakyatan

Kunjungan kerja Kementerian Perdagangan dan Wakil Menteri Perhubungan untuk melihat perkembangan NewPriok

Kunjungan kerja Gubernur DKI Jakarta Bapak Joko Widodo untuk meninjau perkembangan NewPriok

Roundtable discussion, building a national minded logistic system

A visit to monitor progress of NewPriok by Minister of Trade and Vice Minister of Transportation

CEO Breakfast Meeting; Building The Next Generation Leaders

A visit to monitor progress of NewPriok by Governor of DKI Jakarta Mr Joko Widodo


13


PERISTIWA PENTING |

19 APRIL - April

2 MEI - May

20 MEI - May

Penandatanganan Shareholder Agreement antara IPC dengan Mitsui for Container untuk pembangunan Terminal 1 NewPriok Tanjung Priok Jakarta

Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara IPC dgn Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara tentang penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara

Kunjungan kerja Local Government Engineering Department Bangladesh

The signing of Shareholder Agreement between IPC and Mitsui for Container Terminal 1 of NewPriok Tajung Priok Jakarta

14

EVENT HIGHLIGHTS

A visit by Bangladesh Local Government Engineering Department

The signing of Memorandum of Understanding between IPC and Young Attorney General for Civil and State Administration on the handling of legal issue of civil and state administration

1 JUNI - June

20 JUNI - June

26 JUNI - June

Kunjungan Kerja Wakil Presiden Bapak Budiono, dalam rangka perkembangan Pelabuhan Bengkulu guna mendukung program MP3EI Koridor Sumatera

Seminar Oxford Economics The Contribution of PT pelabuhan Indonesia II (Persero) to the Provincial and National Economy

Kunjungan kerja Menteri Perekonomian, Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan, BAPENAS dan Wakil Menteri Perhubungan

A visit by the Vice President of Republic of Indonesia in relation to the development of Port Bengkulu to support MP3EI Sumatra ring

Seminar Oxford Economics The Contribution of the Company to the Provincial and National EconomyII (Persero) to the Provincial and National Economy

A visit by Coordinating Minister of Economy, Minister of Trade, Minister of Finance, Minister of State for National Development Planning and Vice Minister of Transportation



22 JULI - JULY

25 JULI - JULY

5 AGUSTUS - August

Kunjungan World Bank

Pelepasan Mudik Bersama Tahun 2014

A visit by World Bank

Farewell Homecoming Together 2014

Penandatanganan Perjanjian tentang Amandemen Kerjasama PT JICT dan TPK KOJA The signing of agreemen in relation to Amendment of Cooperation PT JICT and TPK KOJA

19 AGUSTUS - August

22 AGUSTUS - August

18 SEPTEMBER - September

Kunjungan Pasis Dikreg Seskoal Angkatan ke-52 TP. 2014

Penandatanganan MoU antara BNI dan Mandiri dengan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)

Penandatanganan MoU mengenai kerjasama pengembangan pelabuhan di Indonesia antara IPC dengan Otoritas Pelabuhan Belanda (The Port Authority of Rotterdam)

A visit by Pasis Dikreg Seskoal 52nd group TP 2014

The signing of MOU between BNI and Mandiri with PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)

The signing of MOU about cooperation of port development in Indonesia between IPC with The Port Authority of Rotterdam


15


PERISTIWA PENTING |

EVENT HIGHLIGHTS

23 SEPTEMBER - September 25 SEPTEMBER - September 2 OKTOBER - October

Liputan Bloomberg Indonesia mengenai dunia maritim Indonesia, menghadirkan Bapak Joko Widodo Presiden RI

CEO Asia Program Week

Media Gathering 2014

CEO Asia Program Week

Media Gathering 2014

22 OKTOBER - October

28 OKTOBER - October

5 NOVEMBER - November

IPC Stakeholders Awards 2014

Kunjungan Kerja Menteri BUMN Ibu Rini M Soemarno

Kunjungan kerja Menteri Perhubungan Bapak Ignasius Jonan ke Pelabuhan Tanjung Priok dan Terminal Penumpang

Coverage by Bloomberg Indonesia about the world of Indonesia maritime, featuring President Republic Indonesia Mr Joko Widodo

IPC Stakeholders Awards 2014

16

A visit by Minister of State-Owned Enterprises Mrs Rini M Soemarno


A visit by Minister of Tranportation Mr Ignasius Jonan


13 NOVEMBER - November 20 NOVEMBER - November 26 NOVEMBER - November

Penandatanganan MoU antara IPC dengan TNI Angkatan Laut tentang Penataan Pondok Dayung Dalam Rangka Peningkatan Produktifitas di Wilayah Pelabuhan Tanjung Priok dan Pertahanan Negara Matra Laut serta Relokasi Mako Lanal Palembang dari Boom Baru ke Sungai Lais kelurahan Sungai Lais Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Sumatera Selatan

Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI

Kunjungan KADIN Pusat

A visit by The House of Representative Commission V

A visit by Chamber of Commerce Central

The signing of Memorandum of Understanding between IPC and Indonesia’s Armed Forces the Navy for the arrangement of Pondok Dayung to increase productivity within Port Tanjung Priok and Maritime Ideal of National Defense, also relocation of Palembang Naval Base Command Station from Boom Baru to Sungai Lais, Sungai Lais village, district of Kalidoni, city of Palembang, South Sumatra.

1 DECEMBER - December

10 DECEMBER - December 31 DECEMBER - December

Penandatanganan Kerjasama Distrik Navigasi dan IPC tentang Vessel Traffic Information System (VTIS)

Kunjungan CEO Port of Townsville dan Duta Besar Indonesia untuk Austalia

The signing of Cooperation Navigation District and IPC about Vessel Traffic Information System (VTIS)

A visit by CEO Port of Townsville and the Ambassador Indonesia for Australia

Diskusi Akhir Tahun antara Stakeholders dengan Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) End of Discussion between Stakeholders with President Director of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)


17


PENGHARGAAN |

AWARDS

Sepanjang tahun 2014, Perseroan telah berhasil meraih sejumlah penghargaan. Hal ini merupakan apresiasi terhadap kinerja segenap pemangku kepentingan Perseroan, yang diberikan pihak eksternal. In year 2014, the Company has succeeded to obtain a number of awards. It is an appreciation to the performance of all Company’s stakeholders from external party.

01

Nominasi BUMN Terbaik diberikan oleh Beritasatu.Com Nomination for Best SOE presented by Beritasatu.Com

02

“Anugerah Seabad Indonesia 2045” diberikan oleh Pusat Data Bisnis Indonesia “Anugerah Seabad Indonesia 2045” presented by Pusat Data Bisnis Indonesia

04

KPU AWARD 2014 diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) 2014 kategori “TPS TERBAIK” KPU Award 2014 presented by National Election Committee (KPU) 2014 category “TPS TERBAIK”

05

Penilaian Pelayanan Prima Unit Pelayanan Publik PT IKT Sektor Transportasi Tahun 2014 Diberikan Menteri Perhubungan RI 2014 Excellence Service Award of Public Service to PT IKT presented by Ministry of Transport

18

03

Penilaian Pelayanan Prima Unit Pelayanan Publik PT JICT Sektor Transportasi Tahun 2014 Diberikan Menteri Perhubungan RI 2014 Excellence Service Award of Public Service to PT JITC presented by Ministry of Transport



06

07

3rd The Best Corporate of The Year 2014 diberikan oleh Anugerah Business Review

5thThe Best Marketing Management of The Year 2014 diberikan oleh Anugerah Business Review

3rd The Best Corporate of The Year 2014 presented by Anugerah Business Review

5th The Best Marketing Management of The Year 2014 presented by Anugerah Business Review

08

09

3rd The Best Human Capital of The Year 2014 diberikan oleh Anugerah Business Review

2nd The Best Non Listed Company of The Year 2014 diberikan oleh Anugerah Business Review

3rd The Best Human Capital of The Year 2014 presented by Anugerah Business Review

2nd The Best Non Listed Company of The Year 2014 presented by Anugerah Business Review

10

11

4th The Best Operation Management of The Year 2014. diberikan oleh Anugerah Business Review 4th The Best Operation Management of The Year 2014 presented by Anugerah Business Review

Penghargaan Perunggu BIMA (BUMN Internal Media Awards) 2014 diberikan oleh BUMN TRACK Bronze Award BIMA (SOE Internal Media Awards) 2014 presented by BUMN TRACK


19


LAPORAN DEWAN KOMISARIS |

REPORT FROM THE BOARD OF COMMISSIONERS

Luky Eko Wuryanto Komisaris Utama / President Commissioner

20



Strategi membangun konektivitas domestik yang diselaraskan dengan kebijakan efisiensi, memberikan dampak positif terhadap beban usaha Perseroan. Strategy to develop domestic connectivity aligned with efficiency policy has made positive impact to the Company’s operating expense.

Para pemangku kepentingan yang terhormat,

Dear distinguished stakeholders,

Salam sejahtera kami sampaikan. Pada kesempatan ini, izinkanlah kami menyampaikan laporan terkait dengan tugas dan wewenang kami yang diamanatkan sesuai UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, maupun oleh Regulator. Pada intinya, dua tugas utama kami sebagai organ perseroan adalah melakukan pengawasan dan pemberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan usaha.

Our best wishes to you. In this occasion, let us present reports of our duty and authority as mandated by Regulation No. 40/2007 about limited company and the Regulator. Basically our two main tasks as company’s representation is to provide oversight and advice to the Board of Directors in running the business.

Terkait dengan hal itu, sepanjang tahun 2014 kami memandang manajemen fokus dalam konteks kemaritiman, khususnya strategi membangun konektivitas domestik, hal ini terus berlanjut hingga tahun 2015. Strategi tersebut secara konsisten diselaraskan dengan kebijakan efisiensi di lingkungan Perseroan.

In relation to that, during 2014 we regarded that the Management focused on maritime context especially strategy to build domestic connectivity. This kept on continuing until 2015. The strategy consistently was being harmonized with efficiency policy in the Company’s environment.

Melalui kebijakan efisiensi, sebagian besar realisasi beban usaha sepanjang tahun 2014 masih di bawah anggaran yang sudah ditetapkan. Hal ini sesuai dengan prinsip efisiensi dan efektif dalam pengelolaan biaya. Dari beban usaha yang ditetapkan sebesar Rp5,89 triliun, terealisasi 91,07% atau Rp5,36 triliun. Sehingga, Perseroan berhasil mengefisienkan biaya sekitar Rp526 miliar.

Through efficiency policy, majority of the realization of operating expense during 2014 is still below the budget. This is in accordance with efficiency and effective principle in managing cost. From the operating expense set amounted Rp5.89 trillion, was realized 91.07% or Rp5.36 trillion. Thus the Company succeeded in cost saving about Rp526 billion.


21



3

22

5

2

1

4


6

1. Luky Eko Wuryanto

2. M. Djali Yusuf

3. Albert Inkiriwang

Komisaris Utama / President Commissioner

Komisaris / Commissioner


4. Retno Pudji Budi Astuti

5. Gunadi



6. Agus Suharyono




Jika tantangan internal masih dapat dikontrol dengan baik oleh Perseroan, namun untuk tantangan eksternal masih sulit untuk dikendalikan. Hal ini terkait dengan perlambatan kinerja pertumbuhan ekonomi yang ikut mempengaruhi kinerja usaha Perseroan.

If internal challenges could still be well controlled by the Company, but the external challenges were difficult to be managed. Among others are related to slowdown in economic growth performance which also affects Company’s business performance.

Sepanjang tahun 2014, Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan bahwa secara kumulatif nilai ekspor Indonesia mengalami penurunan sebesar 3,43%, dari USD182,57 miliar di tahun 2013 menjadi USD176,29 miliar. Sedangkan impor menurun 4,53%, dari USD186,63 miliar di tahun 2013 menjadi USD178,18 miliar pada 2014.

During 2014, the Central Bureau of Statistics (BPS) stated that Indonesia’s export value cumulatively declined by 3.43% from USD182.57 billion in 2013 to USD176.29 billion in 2014. Whilst import activities dropped by 4.53% from USD186.63 billion in 2013 to USD178.18 billion in 2014.

Penilaian Atas Kinerja Manajemen

Appraisal on Board of Directors’ Performance Reviewing from main performance indicators aspect or KPI (Key Performance Indicators), the Company’s performance achieved 87.74 in the financial year of 2014. As from target part, there were 2 perspectives that exceeded the weighting i.e.: “Customer Focus” and “Product and Process Effectiveness”. 2014 KPIs, however, declined from 98.45 in 2013.

Dipandang dari sisi indikator kinerja utama atau KPI (Key Performance Indicators) pada tahun buku 2014 kinerja Perseroan mencapai 87,74. Dari sisi target, pada umumnya terdapat 2 perspektif yang melebihi bobot yaitu “Fokus Pelanggan” serta “Efektifitas Produk dan Proses”. Namun jika dibandingkan dengan tahun 2013 yang 98,45 KPI 2014 mengalami penurunan. Penurunan KPI tersebut, di antaranya terjadi pada beberapa akun di aspek keuangan dan pasar seperti skor ROCE pada tahun 2013 skornya sebesar 16,50 sementara tahun 2014 hanya 9,35. Untuk pertumbuhan pendapatan, pada tahun 2013 skornya sebesar 22,72 sedangkan tahun 2014 hanya 5,08.

The decline in KPI was occurred on several accounts in financial and market aspects, for example the ROCE scored 16.50 in 2013, while in 2014 stood at 9.35. Revenue growth scored 22.72 in 2013, down to 5.08 in 2014.

Penurunan KPI ini dapat kami pahami mengingat sepanjang tahun 2014 manajemen harus menghadapi tantangan yang tidak mudah. Pertumbuhan ekonomi (PDB) mengalami tekanan. BPS mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya 5,02%, lebih rendah dibandingkan tahun 2013 yang 5,78%.

We truly understand that this decline in KPI was due to the unfavorable circumstances in 2014 that must be faced by the Management. Economic growth (GDP) was under pressure. BPS reported that Indonesia’s economic growth was only 5.02% lower than 5.78% in 2013.

Sedangkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat juga masih lemah. Pemerintah melalui APBN Perubahan 2014 menetapkan kurs rupiah terhadap dolar AS sebesar Rp11.600. Namun realisasinya, nilai rupiah jauh lebih lemah dari target tersebut. Bank Indonesia mencatat bahwa rata-rata kurs sebesar Rp11.878 per dolar AS.

While Rupiah exchange rate against United States dollar remains weak. The Government, through 2014 adjusted State Budget, establish Rupiah exchange rate to US dollar Rp 11,600. The realization, though, Rupiah value is much weaker than the target. Central Bank of Indonesia noted that average exchange rate was Rp 11,878 per US dollar.

Ditambah lagi dengan adanya peristiwa politik besar pada tahun 2014, yaitu Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden, membuat banyak dunia usaha yang memilih bersikap “wait and see”.

Coupled with major political event in 2014 specificaly Legislative and Presidential Election, it has made many business worlds to take ‘wait and see’ action.


23



Sementara di lain sisi, Perusahaan tetap harus melakukan beragam kegiatan usaha seperti investasi, demi mencapai target yang telah dicanangkan. Semua ini harus dilalui dengan baik oleh manajemen untuk mewujudkan cita-cita sebagai operator kepelabuhanan kelas dunia dan mitra terpilih bagi konsumen.

Meanwhile on the other side, the Company still have to perform various business activities, such as investment, in order to achieve the set target. All of these should be well passed through by the management to realize the ideals as world-class port players and chosen partner for consumers.

Kami mengakui bahwa manajemen telah bekerja sangat keras dalam mengelola Perseroan yang sedang mengalami perubahan. Hal itu, di antaranya bisa dilihat pada progres pengembangan proyek Terminal Kalibaru atau NewPriok yang akan memberikan dampak besar bukan hanya bagi Perseroan, tetapi juga bagi negara Indonesia.

We admitted that the management has worked very hard in managing the Company that was undergoing change. It can be seen in the progress development of Kalibaru Terminal project or NewPriok which will have a major impact not only for the Company, but also for the nation of Indonesia.

Dalam situasi yang penuh dengan tantangan ini, Perseroan masih berhasil meningkatkan pendapatan usaha sebesar 5,40%. Jika pada tahun 2013 total pendapatan konsolidasi sebesar Rp6,08 triliun, maka pada tahun 2014 menjadi Rp6,41 triliun. Hal ini menunjukan bahwa kinerja manajemen dari sisi bisnis sangat baik.

In these challenging situations, the Company still managed to increase revenues by 5.40%. If total consolidated revenue was Rp6.08 trillion in 2013, then it became Rp6.41 trillion in 2014. This showed that performance of the Management from business side was outstanding.

Selain itu, Perseroan masih mampu meraih laba usaha Rp1,32 triliun untuk tahun buku 2014. Tentu hal ini sangat membanggakan, apalagi mampu memberikan kontribusi kepada negara melalui pembayaran dividen sebesar Rp796,31 miliar, naik 35,03% dibandingkan tahun 2013 yang sebesar Rp589,72 miliar.

In addition, the Company was still able to gain operating income Rp1.32 trillion in financial year of 2014. Of course this was very encouraging, moreover it was capable to contribute to the country through dividend payment amounted Rp796.31 billion, up by 35.03% from Rp589.72 billion in 2013.

Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance As a Board of Commissioners, we certainly always remind about risk management implementation so that all business activities can be controlled well. Each business process must be able to be managed with the capability to measure potential risk that might occur as well as how to cope.

Sebagai Dewan Komisaris, tentu kami selalu mengingatkan terkait dengan pengelolaan manajemen risiko agar seluruh kegiatan usaha dapat dikendalikan dengan baik. Setiap proses bisnis harus dapat dikelola dengan kemampuan menghitung potensi risiko yang kemungkinan muncul, sekaligus cara mengatasinya.

24


Dengan alasan itulah, kami senantiasa mengingatkan agar manajemen berpegang teguh terhadap prinsipprinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, terutama dari sisi manajemen risiko.

With those reasons, we constantly remind the Management to cling on Good Corporate Governance (GCG) principles in operating its business activities especially from risk management side.

Berdasarkan hasil self assessment penerapan GCG pada Perseroan untuk periode tahun 2014, yang dilakukan sejak tanggal 7 Januari sampai dengan 7 Maret 2015, dapat disimpulkan bahwa kondisi penerapan GCG pada Perseroan mencapai skor 83,48 dari skor maksimal 100,00 atau 83,48%, dengan predikat “BAIK”.

Based on self-assessment result of GCG implementation at the Company for period of 2014, conducted from January 7 until March 7, 2015, it can be concluded that GCG implementation condition at the Company achieved score 83.48 of maximum score 100.00 or 83.48%, with the title of “GOOD”



Jika dibandingkan dengan penilaian tahun 2013 dengan skor 78,12 maka terjadi peningkatan yang cukup tinggi. Hal itu, di antaranya didorong semangat pengungkapan informasi dan transparansi yang meningkat.

If it is compared to 2013 rating which resulted in score of 78.12 then there is a significant increase. It was, among others, driven by rising spirit of information disclosure and transparency.

Penerapan tata kelola ini tidak hanya dijalankan oleh Direksi, tetapi juga menjadi bagian tak terpisahkan bagi seluruh struktur di bawahnya. Hal itu, di antaranya tercermin melalui prosedur administrasi serta prosedur standar operasional yang jelas.

This implementation of governance is not only conducted by the Board of Directors, but also become an integral part for the whole structure below it. It is, among others, reflected on clear procedures, administration and standard operating procedures.

Indikator pelaksanaan proses manajemen risiko ini, di antaranya tercermin melalui panduan melalui Surat Keputusan Direksi No. HK. 56/14/8/1/PI.II-14 tanggal 14 Agustus 2014, tentang Penerapan Kebijakan Manajemen RIsiko dan Kebijakan Kerangka Kerja Manajemen Risiko di Lingkungan Perseroan dan Anak Perusahaan.

This indicator of implementation of risk management process is reflected through guidelines through the Board of Directors Decree No. HK.56/14/8/1/PI.II-14 dated August 14, 2014 about the implementation of risk management policy and risk management framework policy at the Company and subsidiary’s environment.

Kami juga berpandangan bahwa penerapan GCG harus selalu dikembangkan oleh seluruh jajaran organisasi. Semangat seperti ini sudah mulai berjalan di lingkungan Perseroan, walaupun masih harus terus ditingkatkan. Karena itu, menjadi tugas manajemen untuk ikut memberikan perhatian lebih terhadap realisasinya.

We also have a view that GCG implementation must always be developed by all ranks of the organization. This kind of spirit has already started at the Company’s environment, even though still needs to be improved. It, therefore, becomes the management’s duty to give more attention on the realization.

Untuk periode tahun 2014, kami berpandangan, penerapan GCG di lingkungan Perseroan sudah mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Kami berharap manajemen dapat terus mengupayakan agar penerapan GCG menjadi bukan sekadar kewajiban, tetapi menjadi pola pikir dan budaya dari setiap pemangku kepentingan internal Perseroan.

For period of 2014, we think that GCG implementation at the Company’s environment has improved from previous year. We hope that the Management can always thrive so that GCG implementation is not just an obligation, but becomes the mindset and culture of each Company’s internal stakeholder.

Kepatuhan terhadap GCG ini bagi Perseroan menjadi sangat penting, mengingat posisinya bukan hanya sebagai entitas usaha yang mencari keuntungan, tetapi juga sebagai Badan Usaha Milik Negara. Karena itu, Perseroan memiliki peran strategis dalam proses pembangunan negeri ini. Keseimbangan antara upaya mencari laba dengan misi sosial tersebut harus seimbang.

For the Company, compliance to this GCG becomes very important, considering its position not only as profit-seeking business entity, but also as State-Owned Enterprise. The Company, therefore, plays a strategic role in the country’s development process. There should be harmony between profit-seeking effort and social mission.

Selama ini, komite-komite terkait dengan GCG ini sudah berjalan dengan baik. Dalam rangka peningkatan, Dewan Komisaris berencana memperkuat tim di bawahnya dengan menambah analis keuangan dan ahli hukum agar bisa lebih maksimal dalam melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi. Penambahan tim ini dalam rangka mengantisipasi kondisi investasi dan bisnis Perseroan yang makin lama tampak makin kompleks.

During this time, committees related to this GCG have worked well. In relation to improvement, the Board of Commissioners has a plan to strengthen team underneath through adding financial analyst and legal adviser to get more leverage in conducting control and advisory to the Board of Directors. Through the addition of this team in relation to anticipate investment climate and increasingly complex business of the Company.


25



Beberapa rencana aksi GCG selama 2014 di antaranya:

Several action plans of GCG in 2014, among others, are:

• Pedoman GCG Ada laporan pelaksanaan yang memuat rencana kerja penerapan, pemantauan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, serta disosialisasikan. Selain itu, ada kebijakan atau panduan tambahan (petunjuk teknis) untuk pelaksanaan.

•

• Pemantauan Penambahan poin pemantauan atas pelaksanaan pada Kebijakan Pengendalian Gratifikasi. Laporan tentang pengendalian gratifikasi ini dibuatkan laporan setiap tahun.

• Monitoring Additional monitoring points on implementation of Gratuities Control Policy. Report on Gratuities control is written annually.

•

Whistle Blowing System Ada laporan pelaksanaan WBS yang memuat status kasus yang dilaporkan dan pelaksanaan atas tindak lanjut dugaan penyimpangan pada Perseroan.

•

Penilaian Manajemen Ada uraian hasil penilaian kinerja Direksi secara kolegial dan individu dalam laporan pengawasan Komisaris ke Pemegang Saham secara berkala dan setiap tahun.

•

Sanksi dan Penghargaan Adanya uraian mengenai pelanggaran dan sanksi yang dilakukan dalam Pedoman Perilaku. Selain itu, dalam pengembangan SDM, program “reward and punishment” disosialisasikan kepada karyawan.

Pertimbangan Atas Prospek Usaha 2015 Untuk tahun 2015, manajemen memang telah menyiapkan sejumlah strategi untuk jangka menengah dan jangka panjang yang realisasinya dimulai pada tahun tersebut. Di antaranya, masih terkait dengan konektivitas domestik, yaitu mengembangkan pelabuhan yang ada, pengembangan fasilitas, serta remodeling pelabuhan yang ada. Selain itu, tak kalah pentingnya adalah kelanjutan proses pembangunan Terminal Kalibaru atau NewPriok.

26


GCG Guidelines There is implementation report which consists of implementation work plan, compliance monitoring to existing regulation and socialization. In addition, there is also policy or additional guideline (technical guide) for implementation.

• Whistle Blowing System There is WBS implementation report consisting of reported cases; implementation follow up on suspected violation cases in the Company •

Management Assessment There is a collegial and individual performance appraisal of Board of Directors in the periodic and annual supervisory report from the Board of Commissioner to shareholders

•

Sanction and Reward There is a description of violations and sanctions in the Code of Conduct. In addition to that, reward and sanction programs are socialized to employees as part of HR development

Consideration on Business Prospects in 2015 For 2015 the Management has prepared a number of strategies for medium and long range which the realization will start on that year. Among others, still related to domestic connectivity, are development of existing ports, development of facilities and remodelling current ports. Besides those, that equally important is the sustainability of development process of Kalibaru Terminal or NewPriok.

Investasi-investasi ini tentu sangat penting bagi perkembangan bisnis Perseroan khususnya, serta bagi Indonesia pada umumnya. Karena itulah, kami menyambut baik rencana-rencana strategi pengembangan yang dicanangkan oleh manajemen tersebut.

The investments are certainly very important for the Company’s business development in particular and also for Indonesia in general. We, therefore, applaud the development strategic plans proclaimed by the management.

Investasi yang disiapkan oleh Perseroan itu berupa pembangunan sejumlah pelabuhan baru, di antaranya di Sorong Papua, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan dan mengembangkan pelabuhan Cirebon, Jawa Barat. Melalui pengembangan ini, secara bisnis Perseroan

Investment prepared by the Company are in the form of development of a number of new ports, among others, in Sorong Papua, West Kalimantan, South Sumatera and also are expanding Cirebon port, West Java. Through this development, the Company wants to increase operational



ingin meningkatkan kapasitas operasionalnya, terutama dari layanan jasa terminal, termasuk di dalamnya adalah petikemas.

capacity, primarily from terminal services including containers.

Terkait dengan rencana itu, kami berpesan kepada manajemen untuk melakukan pembebanan investasi yang proporsional pada seluruh area investasi tersebut, dengan memberikan fokus yang seimbang. Dengan cara seperti ini, semua rencana dan target bisa tercapai dengan baik dan dapat berkesinambungan.

Coupled with that plan, we advise the management to conduct proportional allocation of investment imposition to that whole investment area, lest there is inequality. By using this means, all plans and target would be well achieved and sustainable.

Dari sisi operasional, kami mendorong manajemen untuk terus melanjutkan efisiensi dan peningkatan kinerja yang sudah dilakukan, karena hal itu memberikan dampak positif kepada Perseroan, dan meningkatkan layanan bagi konsumen.

Regarding the operational, we encourage the management to proceed with the efficiency and enhancement of performance for the benefit of the Company whilst continuously improve our services to the customers.

Pelaksanaan Tugas Komite di Bawah Dewan Komisaris Dalam rangka melakukan pengawasan dan pemberian nasihat secara aktif kepada Direksi, termasuk pelaksanaan kebijakan strategis dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), Dewan Komisaris dibantu Komite Audit serta Komite Pemantau Manajemen Risiko telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja tahunan.

Duty Implementation of Committee Under the Board of Commissioners As part of active supervision on the Board of Directors, including the implementation of strategic policies and Work Plan and Budget (RKAP), the Board of Commissioners is assisted by the Audit Committee and Risk Management Committee has implemented their duties according to the annual work programs.

Komite Audit dan Komite Pemantau Manajemen Risiko secara berkala melakukan rapat yang jika dipandang perlu dihadiri oleh Komisaris, Direksi, Kepala Satuan Pengawas Internal, Sekretaris Perusahaan serta Kepala Biro dan Sub Direktorat terkait lainnya maupun dari auditor eksternal Perseroan.

The Audit Committee and Risk Management Committee has periodically conducted meetings, and if necessary, the meeting is also attended by the Commissioner, Director, Head of Internal Audit, Corporate Secretary and other related division head and sub directorate and external auditor of the Company.

Komite Audit telah melaksanakan beberapa rapat yang membahas berbagai permasalahan strategis dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Sedangkan Komite Pemantau Manajemen Risiko telah menyusun beberapa konsep rekomendasi Dewan Komisaris terkait beberapa proyek yang ditujukan kepada Direksi.

The Audit Committee has convened meetings discussing strategic issues for the smooth implementation of duties and responsibilities of the Board of Commissioners. Meanwhile, the Risk Management Committee has developed some concept from the recommendation on several projects by the Board of Commissioners to the Board of directors.

Adapun beberapa rekomendasi yang diberikan pada tahun 2014 di antaranya: 1. Tanggapan laporan keuangan audited tahun 2013 sebagai bahan RUPS, pengesahan laporan keuangan tahun 2013.

Several recommendations provided in 2014 are as follows: 1.

Comment on 2013 audited financial reports as material of general meeting of shareholders, ratification of 2013 financial reports.

2. Penyusunan rencana kerja dan anggaran Dewan Komisaris tahun 2015.

2.

Preparation of 2015 work plan and budget of the Board of Commissioners.


27



3. Usulan KPI Dewan Komisaris tahun 2015.

3. The 2015 KPIs Commissioners.

4. Usulan indikator penilaian operasional tahun 2015 untuk perhitungan tingkat kesehatan.

4. The proposal of 2015 operational assessment indicator for level of soundness measurement.

5. Tanggapan Dewan Komisaris atas RKAP tahun 2015.

5.

Comment of the Board of Commissioners on 2015 work plan and budget.

6. Pendapat dan saran Dewan Komisaris atas rancangan RKAP tahun 2015.

6.

The Board of Commissioners’ opinion and suggestion on the draft of 2015 work plan and budget.

7. Pendapat dan saran Dewan Komisaris atas rancangan RJPP tahun 2015-2019.

7.

The Board of Commissioners’ opinion and suggestion on the draft of 2015-2019 long term plan.

8. Pemilihan kantor akuntan publik untuk audit keuangan.

8.

Selection of public accountant office for financial audit.

9. Evaluasi laporan keuangan triwulan, semester dan tahunan.

9.

Evaluation of quarterly, semester and annual financial reports.

10. Evaluasi laporan manajemen semester II dan semester II.

28


proposal

of

the

Board

of

10. Evaluation of 1st and 2nd semester management report.

11 Tanggapan terhadap Perubahan struktur organisasi.

11. Comment on changes of organizational structure.

12. Tanggapan terhadap pembentukan anak perusahaan.

12. Comment on formation of subsidiary company.



Komposisi Dewan Komisaris Sepanjang tahun buku 2014, terjadi perubahan dalam komposisi Dewan Komisaris. Melalui Surat Keputusan Kementerian BUMN No. SK-126/MBU/2014 tertanggal 10 Juni 2014, Bapak Herman Hidayat diberhentikan dan mengangkat Bapak Agus Suharyono sebagai Komisaris.

The Board of Commissioners’ Composition During financial year of 2014, the Board of Commisioners’ composition has changed. By SOE Minister Decree No. SK126/MBU/2014 dated June 10, 2014, Mr. Herman Hidayat was dismissed and Mr. Agus Suharyanto was appointed as Commissioner.

Apresiasi Pada kesempatan ini kami juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada para pemangku kepentingan atas kerja sama dan dukungannya, sehingga proses bisnis di Perseroan berjalan dengan baik dan lancar. Khusus kepada Direksi serta jajaran di bawahnya, kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama tim yang solid dan kerja kerasnya, sehingga mampu mempersembahkan kinerja yang positif.

Appreciation In this occasion we would like to extend our deepest appreciation to all stakeholders for its cooperation and support, so that the Company’s business process are running well and smoothly. Particularly to the Board of Directors and the officers underneath it, we would like to thank all parties for solid teamwork and hard work, so as to present a positive performance.

Jakarta, Mei | May 2015

Luky Eko Wuryanto Komisaris Utama President Commissioner


29


LAPORAN DIREKSI | REPORT FROM THE BOARD OF DIRECTORS

R.J. Lino Direktur Utama / President Director

30



Melalui kebijakan strategis yang tepat serta didukung komitmen, integritas dan kerja keras seluruh karyawan, Perseroan mampu menghadapi tantangan perlambanan ekonomi tahun 2014 serta berhasil mempertahankan kinerja yang positif. With the right strategy policy and also supported with commitment, integrity and hard work from all employees, the Company is able to cope with the challenge in 2014 economy downturn and succeeds to maintain positive performance.

Pemegang saham yang terhormat,

Dear distinguished shareholders,

Salam sejahtera. Semoga kita selalu diberikan kelancaran dalam menjalankan tugas sehari-hari, serta mampu mengemban amanah yang dipercayakan kepada kita.

Best wishes to you. May we always be given ease in performing our daily jobs, and able to carry out the mandate entrusted to us.

Dalam kesempatan ini, izinkan saya atas nama Direksi menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan usaha Perseroan untuk tahun buku 2014. Bagi kami, tahun 2014 ini merupakan periode yang penuh tantangan, terutama akibat pertumbuhan perekonomian nasional maupun global yang sedang mengalami perlambanan, sehingga aktivitas pada pelabuhan yang menjadi bisnis utama Perseroan ikut terpengaruh.

In this occasion, allow me on behalf of the Board of Directors to present an accountability report of the Company’s business activities for the financial year of 2014. For us, the year of 2014 is a period with many challenges, especially the downturn in national and global economic growth that port activities whose main business of the Company are also affected.

Namun berkat kinerja manajemen dan karyawan yang solid serta didorong oleh dukungan dari para pemangku kepentingan, Perseroan berhasil melalui tahun ini dengan tetap membukukan kinerja operasional yang positif, walaupun sejumlah indikator lain mengalami perlambanan seiring dengan perkembangan kondisi perekonomian baik di tingkat global maupun nasional.

However, because of management and employees solid performance and driven by support from all stakeholders, the Company has succeeded pass through this year and yet posted positive operational performance, although a number of other indicators showed slowdowns which were in line with domestic and global economic situation.


31


LAPORAN DIREKSI |

2

32

3

1

5

6

REPORT FROM THE BOARD OF DIRECTORS

4

1. R.J. Lino

2. Dana Amin

3. Ferialdy Noerlan

Direktur Utama / President Director

Direktur Operasi / Operational Director

Direktur Teknik / Technical Director

4. Orias Petrus Moedak

5. Saptono R. Irianto

Direktur Keuangan / Finance Director

Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha / Commercial and Business Development Director

6. Dede R. Martin Direktur Pembinaan Cabang & Anak Perusahaan & Bisnis Pendukung / Branches & Subsidiary & Supporting Business Development Director



Sejalan dengan komitmen Perseroan untuk “Committed to Progress”, Perseroan terus mengembangkan investasi. Sepanjang tahun 2014, investasi konsolidasian telah terealisasi Rp3,84 triliun, dibandingkan tahun 2013 yang sebesar Rp3,15 triliun, berarti mengalami kenaikan sebesar 21,90%. Investasi ini dibagi dalam dua kelompok, yaitu untuk induk perusahaan dan entitas anak.

Along with the Company’s commitment to Committed to Progress”, the Company continued to invest. During 2014, consolidated investment realization reached Rp 3.84 trillion. Compared to 2013 realization in the amount of Rp. 3.15 trillion, investment grew by 21.90%. This investment was divided into two groups, i.e investment of holding company and of subsidiary entities.

Investasi tersebut terbagi dalam perusahaan induk dan entitas anak, yaitu:

Investment was divided into holding company and subsidiary entities’ invetsment, namely:

1. Investasi Induk Perusahaan Realisasi investasi induk perusahaan tahun 2014 adalah Rp3,60 triliun atau terserap 78,06% dari anggaran yang ditetapkan, yaitu sebesar Rp 4,62 triliun.

1 Holding Company Investment Holding company investments realization in 2014 was recorded at Rp 3.60 trillion or reached 78.06% of the allocated budget which was set at Rp. 4.62 trillion

2. Investasi Entitas Anak Investasi entitas anak tercatat sebesar Rp236,41 miliar atau terserap sebesar 27,05% dari anggaran tahun 2014 sebesar Rp873,98 miliar.

2. Subsidiary Entities’ Investment Subsidiaries’ investment was booked at Rp. 236.41 billion or reached 27.05% from the budget which was allocated in the amount of Rp 873.98 billion

TANTANGAN Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan bahwa ekspor Indonesia sepanjang tahun 2014, secara kumulatif mengalami penurunan sebesar 3,43%, sedangkan impor melemah 4,53% dibandingkan tahun sebelumnya (year on year).

CHALLENGES Central Board of Statistics (BPS) recorded in 2014 Indonesia export value downed by 3.43% compared to previous year. In particular non-oil export has dropped by 4.53% compared to year 2013 (year on year).

Pertumbuhan ekonomi (PDB) turut mengalami tekanan. BPS mencatat bahwa pertumbuhan di tahun 2014 hanya 5,02% atau lebih rendah dibandingkan pertumbuhan 5,78% pada tahun 2013.

Economic growth (GDP) was under pressure. BPS reported that Indonesia’s economic growth in 2014 was only 5.02% lower than 5.78% growth in 2013.

Sedangkan Indeks Tendensi Bisnis (ITB) pada Triwulan IV 2014 sebesar 104,07, yang berarti kondisi bisnis meningkat dari triwulan sebelumnya. Namun tingkat optimisme pelaku bisnis lebih rendah jika dibandingkan ITB Triwulan III-2014 yang mencapai 107,24.

Sentiments indicated through Business Tendency Index (ITB) in Quarter IV 2014 was 104.07 which indicates that business condition is improving from the previous quarters. Still, business optimism level is lower from the previous Quarter III 2014 which scored 107.24

Indeks Tendensi Bisnis merupakan indikator perkembangan ekonomi usaha terkini yang datanya diperoleh dari Survei Tendensi Bisnis (STB) oleh Badan Pusat Statistik, bekerja sama dengan Bank Indonesia. Indeks tersebut menggambarkan kondisi bisnis dan perekonomian pada triwulan berjalan dan perkiraan pada triwulan mendatang.

Business Tendency Index is an uptodate economic development indicator which the data was acquired from Business Tendency Survey (STB) by Central Bureau of Statistics collaborating with Central Bank of Indonesia. The Index showed business and economic condition at current quarter and estimation in upcoming quarter.


33


LAPORAN DIREKSI |

34


Bagi industri kepelabuhanan, ada hal-hal lain yang ikut mempengaruhi, di antaranya kesiapan infrastruktur, tingkat produktifitas dan fasilitas pendukung. Perangkat pendukung operasional misalnya terkait dengan peralatan dan sistem di pelabuhan, sistem keamanan pelayaran, serta kondisi pelabuhan yang mampu menampung kehadiran kapal-kapal besar.

Other matters affecting port industry, among others, was infrastructure readiness, productivity level and supporting hardware. The supporting hardware for port operation were, i.e.: port-related equipment and system, shipping security system and port condition that is able to accommodate big ships.

Selain itu, dari beragam studi disebutkan, teknologi informasi pun tak kalah pentingnya dalam industri kepelabuhanan. Otomatisasi operasional terminal pelabuhan sudah menjadi prasyarat untuk mempercepat pelayanan. Termasuk kegiatan bongkar-muat kontainer yang didukung oleh sistem informasi yang baik dan mumpuni untuk meningkatkan tingkat produktivitas.

From various studies mentioned, information system is also important in port industry. Automation on port terminal operation has been a prerequisite to provide faster service. Including container unloading activites which supported an advanced and reliable information system to increase productivity level.

Konektivitas yang lebih baik ke moda transportasi lain seperti jalur kereta api, jalan tol, jalur pelayaran sungai, serta fasilitas pendukung pelabuhan seperti pergudangan, lapangan penumpukan serta lainnya, juga sangatlah penting untuk menunjang kegiatan pelabuhan. Dengan berbagai pertimbangan dan situasi yang berkembang inilah, manajemen mengelola kegiatan bisnisnya sepanjang tahun 2014.

Better connectivity to other transportion modes like railway line, toll road, river cruise line and port-supporting facility such as warehousing, stackpiling yard, etc and inter-coastal are very important to support activities at port. With various considerations and evolving situations, the Management ran its business activities in 2014.

Kebijakan Strategis Perseroan telah merealisasikan sejumlah program strategis. Di antaranya adalah komitmen pendanaan dari perbankan dalam dan luar negeri yang menunjukan tingkat kepercayaan yang tinggi para pemangku kepentingan, dalam hal ini para kreditur, terhadap Perseroan.

Strategic Policy The Company has realized a number of strategic programs. Among those are obtaining funding commitment from domestic and foreign banks. It demonstrated great confidence from stakeholders, particularly in this case from creditors to the Company.

Sesuai perjanjian, IPC mendapatkan fasilitas kredit pinjaman luar negeri senilai USD2 milliar, dengan existing draw down senilai USD550 juta. Dana tersebut akan digunakan untuk mengembangkan sejumlah kebijakan strategis Perseroan pada tahun 2015.

According to the agreement, IPC obtained offshore credit facilities in the amount of USD 2 billion, with existing drawdown in the sum of USD 550 million. The fund will be used to develop several Company’s strategic policies in 2015.

Kegiatan strategis lainnya, dalam rangka menurunkan biaya logistik adalah dengan menurunkan dwelling time. Yakni, ukuran waktu yang dibutuhkan dalam proses ekspor dan impor sejak dimulai dengan proses pre-clearance, clearance hingga post clearance. Antara lain melalui penerapan “Auto Gate System” (Sistem Pintu Otomatis) merupakan terbosan pertama yang dilakukan di wilayah Pelabuhan Tanjung Priok. Pada tahun 2014, Pelabuhan Tanjung Priok telah mempersiapkan penerapan auto gate system di seluruh wilayah terminal operasi. Hal ini merupakan terobosan untuk meningkatkan kecepatan layanan pemasukan dan pengeluaran kontainer di Pintu (Gate) kawasan pelabuhan (TPS). Setelah itu, penerapan sistem tersebut dilaksanakan di JICT.

Another strategic activities in the framework of reducing logistic cost was to decrease dwelling time which is a period of time needed for export and import process starting from pre-clearance process to post-clearance stage. Activities in this program included implementation of “Auto Gate System” which is the first breakthrough applied in Tanjung Priok seaport area. In 2014, Tanjung Priok seaport has prepared auto gate system in all of its operational terminals. This is a breakthrough to increase speed and services of container loading and unloading at the port Gate. After that, the system was applied at JICT.



Selain itu dilakukan upaya membenahi kinerja operasional kontainer dipelabuhan-pelabuhan utama. Menerapkan NBS (New Billing System) untuk mempercepat pelayanan, pembayaran, dan meningkatkan fungsi customer care di pelabuhan Tanjung Priok.

Besides that, there were efforts to improve operational performance of containers in major seaports. Implementing NBS (New Billing System) to improve services, payment and enhance customer care function in Port of Tanjung Priok.

Program lain yang sudah direalisasikan sepanjang tahun 2014, di antaranya adalah:

A number of programs realized by the Company in 2014, among others are following:

1. Keuangan Terkait dengan kegiatan di bidang keuangan, di antara yang sudah dilaksanakan oleh Perseroan adalah: - Pembayaran kepada pihak ketiga secara terjadwal. - Penerapan sentralisasi asuransi aset tetap. - Dalam proses pelaksanaan set-up sistem Oracle keuangan untuk memudahkan proses konsolidasian di lingkungan Perseroan, cabang dan anak perusahaan. - Monitoring anggaran yang lebih ketat serta dimulainya proses pengembangan monitoring anggaran berbasis sistem. - Penarikan parsial Pinjaman Komersial Luar Negeri (PKLN) telah dilaksanakan, di mana sebagian dana digunakan untuk membayar utang yang bunga pinjamannya lebih tinggi. - Sosialisasi peraturan Dirjen Pajak No. PER-14/ PJ/2013 tentang bentuk isi tata cara pengisian dan penyampaian surat pemberitahuan masa pajak penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 serta bentuk bukti pemotongan Pajak Penghasilan 21 dan/atau pasal 26.

1. Financial Related to activities in finance, some that have been conducted by the Company were: - Scheduled payment to third-party - Centralized insurance for fixed assets has been implemented - Oracle Financial system set-up to facilitate consolidation process in the Company, branches and subsidiaries is on-going - Tighter Budget monitoring and the commencement of budget monitoring development process which based on system - Partial withdrawal of foreign commercial loan (PKLN) has been carried out, where some of the fund will be used to pay higher-interest debts. - Socialization of Tax Directorate General Decree No. PER-14/PJ/2013 on form, content, and procedures for filing and submission of period tax returns of the income tax article 21 and/or article 26 and Tax withholding evidence of income tax article 21

2. Fokus Pelanggan Untuk meningkatkan kualitas layanan dan hubungan dengan konsumen sebagai mitra usaha yang sangat penting, Perseroan telah melaksanakan sejumlah hal, antara lain: - Telah dilaksanakan evaluasi terhadap tarif pelayanan jasa kepelabuhan pada masing-masing cabang pelabuhan dengan berpedoman pada Keputusan Direksi dan berkoordinasi dengan kantor pusat. Kenaikan tarif berlaku di cabang Pangkal Balam untuk tarif kapal, barang dan pas pelabuhan, cabang Bengkulu untuk tarif kapal, cabang Pelabuhan Palembang untuk tarif barang dan cabang Panjang untuk tarif petikemas. - Implementasi Terminal Operation System (TOS) Multipurpose, Warehousing, Ro-Ro. - Penyempurnaan proses perencanaan, pelayanan, dan pengendalian operasi secara terintegrasi.

2. Customer Focus To improve service quality and relation with the consumer as an important business partners, the Company has implemented a number of things, among others: - Evaluation of port service tariffs in each port branches, guided by Board of Directors’ decree and in coordination with headquarters has been conducted. Tariff increases have been applied in Pangkal Balam branch for ship and goods tariff and port entry, in Bengkulu branch for ship tariff, in Palembang branch for goods tariff and in Panjang branch for container tariff - Implementation of multipurpose Terminal Operation System (TOS), warehousing, Ro-ro - Improvement in integrated planning, service and operation control process


35


LAPORAN DIREKSI |


- Implementasi Port Marine Service (PMS). - Penerapan standar keselamatan bertaraf International Safety Management Code (ISM Code) untuk pemenuhan standar keselamatan pengoperasian kapal dan pencegahan pencemaran laut. - Evaluasi pelaksanaan pelayanan petikemas, yaitu telah dilakukan standarisasi pola operasi penanganan petikemas di Pelabuhan Tanjung Priok. 3. Efektifitas Produk dan Proses - Telah dilaksanakan System Integration Test untuk implementasi data center. - Telah dilaksanakan proses instalasi dan implementasi Oracle Finance dan Sumber Daya Manusia di beberapa anak perusahaan. - Telah dilaksanakan pembuatan dashboard untuk memantau kinerja terminal petikemas di Pelabuhan Tanjung Priok untuk semua lini 1. - Telah dilaksanakan pengembangan dan sosialisasi e-office. - Implementasi aplikasi Port Wide Solution.

36

- Implementation of Port Marine Service (PMS) - Application of International Safety Management Code (ISM Code) in compliance with safety standards of shipping operation and the prevention of marine pollution - Evaluation on the implementation of container service has been carried out, namely to standardize operational pattern to handle container in Port of Tanjung Priok.

3. Product and Process Effectiveness - System Integration Test for data center implementation has been conducted - Installment and Implementation of Oracle Finance and Human Resources have been carried out in several subsidiaries - Establishment of dashboard to monitor container terminal performance in Tanjung Priok branch for all line 1 - E-office development and socialization have been applied - Port Wide Solution application has been

Kinerja Operasional Rencana kerja dan anggaran Perseroan untuk tahun 2014 ini sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal, yang tentunya tidak dapat dikontrol oleh Perseroan. Walaupun demikian, manajemen tetap berupaya maksimal menghadapi segala tantangan yang ada demi mempertahankan kinerja usaha yang positif.

Business Performance Work Plan and Budget 2014 of the Company was heavily influenced by external factors which was uncontrollable by the Company. However, the Management still thrived to face any challenges out there so as to keep positive business performance.

Arus Petikemas Sepanjang tahun 2014, arus petikemas yang melalui pelabuhan di bawah kelolaan Perseroan mencapai 4,85 juta boks, turun 2,41% dibandingkan dari realisasi tahun 2013 yang sebesar 4,97 juta boks. Dari sisi ukuran, jumlah arus petikemas tahun 2014 mencapai 6,44 juta TEUs atau melemah 2,13% dibandingkan realisasi tahun 2013 yang sebesar 6,58 juta TEUs. Realisasi tersebut merupakan arus petikemas yang melalui terminal konvensional dan terminal khusus petikemas.

Container Traffic During 2014, container traffic in ports under the Company’s management reached 4.85 million boxes, down by 2.41% compared to realization in 2013 which was recorded at 4.97 million boxes. In terms of TEUs, container traffic in 2014 achieved 6.44 million TEUs, or declined by 2.14% compared to 2013 that booked 6.58 million TEUs. The realization was recorded for container traffic that went through conventional and specific container terminals.

Penurunan yang terjadi pada arus petikemas pada pelabuhan yang dikelola oleh Perseroan, terutama akibat adanya perlambanan pada kegiatan dunia usaha. Hal ini merupakan dampak atas situasi transisi politik nasional dan kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya bergairah, sehingga ada penurunan pada kegiatan perdagangan.

The decline of container traffic in ports under the Company’s management, was particularly due to a slowdown of business activities. In turn, this was an impact from uncertainties arising from domestic political transition and fragile economic recovery, therefore there was a decline of trading activities.



Arus Barang Sepanjang tahun 2014, total arus barang yang dikelola oleh pelabuhan-pelabuhan di bawah Perseroan mencapai 145,57 juta ton. Jika dibandingkan tahun 2013 yang mencapai 145,13 juta ton, ini berarti mengalami peningkatan sebesar 0,30%.

Goods Traffic In 2014, total goods traffic in the ports under the Company’s management reached 145.57 million tons. If compared to 2013 which booked 145.13 million tons, goods traffic increased by 0.30%

Untuk arus barang dari perdagangan dalam negeri tahun 2014, mencapai 84,68 juta ton atau meningkat 0,11% dibandingkan tahun 2013 yang 84,59 juta ton. Sedangkan perdagangan luar negeri, peningkatannya sebesar 0,58%, dari 60,53 juta ton di tahun 2013 menjadi 60,88 juta ton di tahun 2014. Peningkatan arus barang untuk luar negeri didominasi oleh dry bulk cargo (komoditi curah kering). Sedangkan untuk perdagangan dalam negeri, peningkatan terjadi untuk komoditas batu bara, bungkil, semen curah, pasir besi, klinker, batu split dan cangkang sawit, seperti di Pelabuhan Panjang, Cirebon dan Banten.

Goods traffic from domestic trade in 2014 was recorded at 84.68 million tons or increased by 0.11% compared to 2013 which booked 84.59 million tons. Meanwhile for foreign trade, the increase reached 0.58% from 60.53 million tons in 2013 to 60.88 million tons in 2014. The increase of foreign goods traffic was dominated by dry bulk cargo. In the meantime, increase of domestic goods traffic was due to increase in the following commodities: coal, oilcake, bulk cement, iron sands, klinker, split rock and palm kernel shell, such as in Ports of Panjang, Cirebon and Banten.

Arus Kapal Secara keseluruhan, pada tahun 2014 kunjungan kapal yang melalui pelabuhan kelolaan Perseroan mencapai 220,22 juta GT atau naik 0,05% jika dibandingkan tahun 2013 yang mencapai 220,12 juta GT.

Ship Traffic In total, ship calls in ports under the Company’s management during 2014 reached 220,22 million GT or rose by 0,05% compared to 2013 which saw ship calls reaching 220.12 million GT.

Kinerja Keuangan Sepanjang tahun 2014, pendapatan usaha bersih Perseroan mengalami kenaikan sebesar 5,40% dibandingkan tahun sebelumnya. Jika pada tahun 2013 sebesar Rp6,08 triliun, pada 2014 menjadi Rp6,41 triliun.

Financial Performance In 2014, the Company’s net operating revenue rose by 5.40% compared to last year. In 2013, the number was Rp6.08 trillion while in 2014, it was Rp6.41 trillion.

Pendapatan usaha tersebut, di antaranya disumbangkan oleh pendapatan jasa kapal yang naik 35,27%. Pada tahun 2013, perolehan dari akun ini sebesar Rp979,08 miliar. Sedangkan pada tahun 2014, pencapaiannya sebesar Rp1,32 triliun.

Net operating revenue was contributed by an increase of ship service revenue by 35.27%. In 2013, ship service revenue was accounted for Rp979.08 billion while in 2013, it was amounted to Rp1.32 trillion.

Kenaikan pendapatan ini seiring dengan adanya kenaikan tarif jasa kapal di beberapa cabang pelabuhan. Di antaranya, cabang Bengkulu dan Pangkal Balam.

The increase was in line with an increase in ship service tariff in a number of branches such as in Ports of Bengkulu and Pangkal Balam.

Pendapatan jasa terminal juga mengalami kenaikan, yaitu sebesar 5,53%. Jika pada tahun 2013 sebesar Rp1,96 triliun, pada tahun 2014 menjadi Rp2,07 triliun. Di antara pendorongnya adalah meningkatnya kegiatan stevedoring Tanjung Priok.

Terminal service revenue also rose by 5.53%. In 2013, terminal service revenue was recorded at Rp 1.96 trillion while in 2014, it was Rp2.07 trillion. One of the key driver on this account was the increase of stevedoring activities in Tanjung Priok.

Pada saaat bersamaan, akumulasi beban usaha sepanjang tahun 2014 juga mengalami kenaikan 11,08%. Jika pada tahun 2013 sebesar Rp4,83 triliun, tahun 2014 mencapai Rp5,36 triliun.

At the same time, accumulation of operating expense during 2014 rose 11.08% from Rp4.83 trillion in 2013 to Rp5.36 trillion in 2014.


37


LAPORAN DIREKSI |

38


Dari sisi persentase, kenaikan terbesar berasal dari beban pemeliharaan. Pada tahun 2014, jumlahnya sebesar Rp337,91 miliar atau naik 43,91% dibandingkan tahun 2013 yang Rp234,81 miliar. Seluruh akun beban usaha yang lain pada umumnya juga mengalami kenaikan.

In terms of percentage, the biggest increase came from maintenance expense. In 2014, it was booked at Rp337.91 billion or rose 43.91% compared to Rp234.81 billion in 2013. In general, other expenses also increased.

Kendati demikian, untuk Tahun Buku 2014 kinerja Perusahaan masih positif dengan membukukan laba sebelum pajak sebesar Rp2,04 triliun. Hanya, jika dibandingkan dengan kinerja tahun 2013 yang Rp2,34 triliun, perolehan laba ini mengalami kontraksi sebesar 12,85%.

However, in fiscal year 2014, the Company performance was still in positive territory by booking profit before taxes in the amount of Rp2.04 trillion. Compared to 2013, it was a contraction by 12.85% since in 2013, the number reached Rp2.34 trillion.

Penurunan laba ini, selain disebabkan oleh kenaikan beban di atas, juga dikontribusikan oleh restrukturisasi pada anak perusahaan, yaitu PT Rukindo yang mengalami kerugian sekitar Rp200 miliar, sehingga meningkatkan beban tambahan pada Perusahaan.

Decline in profit was partly due to a rise of expenses stated above. It was also contributed by restructuring process occurred in subsidiary, PT Rukindo who suffered a loss of Rp200 billion and became additional burden for the Company.

Selain itu, Perusahaan juga terus melakukan investasi pada pengembangan sumber daya manusia demi pencapaian visi dan misi Perseroan jangka panjang. Bentuk investasi tersebut, di antaranya melalui pengiriman karyawan untuk melanjutkan pendidikan di dalam dan luar negeri.

In addition to that, the Company continued to invest in human resources development in order to achieve the long-term vision and mission. One of HR investment was sending employees to continue their studies both in domestic and overseas education institutions.

Prospek Usaha 2015 Tantangan yang dihadapi Perseroan sepanjang 2014 terkait dengan kondisi makroekonomi, masih berpotensi membayangi kinerja usaha tahun 2015. Namun kami yakin, melalui inovasi dan komitmen para pemangku kepentingan di lingkungan Perseroan, kinerja Perseroan akan lebih baik di masa depan.

2015 Business Outlook The 2014 Company’s challenges related to macroeconomic condition would potentially cast a shadow on its business performance in 2015. However, we believe that through innovation and commitment from all stakeholders of the Company, the Company performance will improve in the future.

Situasi politik setelah Pemilu usai dan Pemerintah terbentuk, tentu akan lebih stabil. Hal ini akan memberi dukungan atas terciptanya suasana perekonomian yang lebih kondusif, sehingga kegiatan usaha dapat berjalan lebih baik.

Political situation after presidential election will stabilize further. This will support more condusive economic environment and in turn, business activities will be improved

Pemerintah telah menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun 2015 yang sebesar 5,8%, lebih tinggi dari realisasi tahun 2014 yang 5,02%. Hal ini berarti kegiatan ekonomi berpotensi menjadi lebih baik, sehingga arus lalu lintas di pelabuhan berpotensi terkena imbas positif, yaitu lalu lintas barang, baik impor maupun ekspor akan lebih marak.

Let alone, in macro, the Government has set economic growth of 5.8% in 2015 to be higher than 5.02% realization in 2014. This means that economy activities potentially would be better, so that traffic at ports will get positive impact which will become more sizable in export and import goods traffic.

Selain itu, Perseroan juga sudah menyiapkan sejumlah strategi jangka menengah dan panjang yang realisasinya akan dimulai pada tahun 2015. Rencana tersebut akan

For that, the Company has prepared a number of medium and long range plan whose realization will be started in 2015. The plan will support improvement on Company’s



menunjang peningkatan kinerja Perseroan, sekaligus menjadi bagian dari proses memantapkan posisi Perseroan sebagai pelaku industri pelabuhan dan logistik global.

performance as well as a part of a process to secure Company’s position as port industry and global logistic player.

Beberapa strategi yang sudah disiapkan, di antaranya pembangunan dan pengembangan sejumlah fasilitas pelabuhan. Dana ini berasal dari kas Perseroan dan pinjaman sejumlah bank, baik dari dalam dan luar negeri.

Several strategies have been prepared, among others is the construction and development of facilities at some ports. The fund came from Company’s cash and loans from syndicated Indonesian and foreign banks .

Tingkat Kepercayaan Tetap Baik Komitmen pendanaan dari perbankan dalam dan luar negeri menunjukan tingkat kepercayaan para pemangku kepentingan, dalam hal ini para kreditur, tetap tinggi terhadap Perseroan. Karena itulah, manajemen tetap optimis bahwa program dan target yang sudah ditetapkan untuk tahun 2015 dapat direalisasikan dengan baik.

Unwavering Confidence Level Funding commitment from domestic and foreign banks showed stakeholders’—in this case, creditors’— firm confidence level to the Company. Therefore, the Management is optimistic that programs and targets that have been determined for 2015 will be solidly realized.

Para pemberi kepercayaan itu adalah sindikasi 7 bank terdiri dari Duetsche Bank AG, Singapore Branch; Australia and New Zealand Banking Group Limited; The Bank of Tokyo–Mitsubshi UFJ; Mizuho Bank; Societe Generale, Hongkong Branch; Sumitomo Mitsui Banking Corporation dan United Overseas Bank. Sesuai perjanjian, IPC mendapatkan fasilitas kredit senilai USD1 milliar, dengan existing draw down senilai USD550 juta.

The firm believers are 7-banks syndicated consisted of Deutsche Bank AG, Singapore Branch; Australia and New Zealand Banking Group Limited; the Bank of TokyoMitsubishi UFJ; Mizuho Bank; Societe Generale, Hongkong Branch; Sumitomo Mitsui Banking Corporation and United Overseas Bank. According to the agreement, IPC obtains credit facility in the amount of USD1 billion with existing draw down of USD550 million.

Modal tersebut rencananya akan digunakan untuk investasi pengembangan sejumlah pelabuhan baru, yaitu di Sorong Papua, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, serta mengembangkan pelabuhan Cirebon, Jawa Barat.

The capital will be used to build a number of new ports, i.e.: in Sorong Papua, West Kalimantan, South Sumatera and for the development of Cirebon port, West Java.

Untuk pembangunan pelabuhan di Sorong, Papua Barat nilai investasi mencapai Rp2 triliun. Saat ini, kendala soal pembebasan lahan hutan sudah teratasi dengan baik. Sementara untuk pelabuhan baru Kijing di Kalimantan Barat, nilai investasi mencapai Rp3 triliun. Sedangkan untuk Pelabuhan Tanjung Api-Api di Sumatera Selatan, Perseroan masih dalam tahap studi dan penelitian terkait besaran investasi yang akan dikeluarkan.

The investment value of the port construction in Sorong, Papua Barat is Rp 2 trillion. Currently, the Company has settled the land acquisition issues. Meanwhile for Kijing deep-sea port in West Kalimantan, the investment reached Rp 3 trillion. Whereas at Port of Tanjung Api-Api in South Sumatera, the Company has not yet been able to estimate the amount of investment.

Melalui pengembangan ini, Perseroan memperkirakan cukup ada peningkatan volume arus petikemas sebesar 10% dari saat ini yang mencapai sekitar 7 juta TEU’s. Bagi Perseroan, peningkatan layanan petikemas tersebut sangat penting, mengingat hampir separuh pendapatan Perseroan pada tahun 2014, berasal dari layanan jasa terminal, termasuk di dalamnya adalah petikemas.

By establishing this strategic project, the Company estimates an increase in volume of container traffic by 10% from to date that reaches about 7 million TEUs. For the Company, improvement in container service is very important, considering almost half of the Company’s revenue came from terminal service, which include container services.


39


LAPORAN DIREKSI |

40


Program Water Way & Canal Lebih lanjut, IPC juga menyoroti tentang modalitas transportasi di ibukota DKI Jakarta. Berkaca pada pengalaman Jepang dan beberapa negara lain yang memanfaatkan tiga moda transportasi (jalan darat, jalur laut dan jalur kereta api), IPC juga akan mengadopsi konsep tersebut khusunya Pelabuhan Tanjung Priok yang berada di wilayah Jakarta. Moda jalan darat akan menghubungkan Pelabuhan Tanjung Priok dengan daerah industri dan logistik, dimana IPC sedang dalam proses pengambil alihan 45% saham calon mitra pemegang konsesi jalan tol lingkar Jakarta II Cibitung-Cilincing. Sedangkan dari sisi moda jalur kereta api, IPC menggagas upaya kerjasama untuk membangun jalur kereta api baru yang menghubungkan Pelabuhan Tanjung Priok dengan Kawasan Berikat Nusantara (KBN) dan daerah industri Cikarang bersisian dengan akses tol JORR 2.

Water Way and Canal Program Furthermore, IPC also pointed out on transport modalities in capital city of DKI Jakarta. Looking up on Japan’s and other countries experiences which use three transport modes (land, sea and railway), IPC will also adopt the concept, particularly in Tanjung Priok port located in Jakarta area. Land mode will connect Tanjung Priok port to industry and logistical area where IPC has still in the process of taking over 45% shares of Jakarta Outer Ring Toll Road II Cibitung-Cilincing from its concession holders’ partners. At the same time, IPC initiated cooperation efforts to build new railway that will connect Tanjung Priok port to Nusantara Bonded Zone/Kawasan Berikat Nusantara (KBN) and to Cikarang industrial zone which located on the side of JORR 2 toll access.

Dari sisi moda jalur laut, IPC berencana akan memanfaatkan kanal (water way) yang ada sepanjang ±40 km dari Tanjung Priok ke kawasan industri Cikarang Jawa Barat (jalur Cikarang-Bekasi-Laut). Kanal tersebut nantinya akan menjadi jalur transportasi yang bisa dilewati kapal tongkang berkapasitas muatan maksimal 150 kontainer serta membuat lokasi untuk terminal tongkang di wilayah Cikarang (Cikarang inland water way). Gagasan ini merupakan upaya mengurangi penggunaan truk angkut dari pelabuhan ke kawasan industri karena selain mengakibatkan kemacetan di dalam kota juga berbiaya tinggi.

On sea transport mode, IPC plans to utilize existing waterway which extends 40 km from Tanjung Priok to Cikarang Industrial zone, West Java (Cikarang-Bekasi-Sea) with estimated cost of less than Rp 1 trillion. This canal will turn into transportation channel that can be used by barges with maximum 150 containers load capacity. IPC will also build barge terminal in Cikarang area (Cikarang inland waterway). This initiative is part of the efforts to reduce the use of trucking from seaport to industrial zone as heavy congested traffic in the city costs a lot.

Peluang Tol Laut Pemerintah telah mencanangkan konsep poros maritim dan tol laut agar Indonesia sebagai negara kelautan dapat sejajar dengan negara-negara lain di dunia. IPC sangat mendukung gagasan tersebut, terutama untuk menurunkan biaya logistik nasional yang masih tinggi.

Sea Toll Opportunity The Government has pledged maritime axis and sea toll in order for Indonesia as maritime country to stand parallel to other countries in the world. IPC greatly supports the idea, especially to reduce persistently high domestic logistic cost.

Saat ini, dari hasil penelitian yang dilakukan oleh World Bank, biaya logistik Indonesia memakan porsi 24,6% dari Produk Domestik Bruto/GDP. Bila dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya, biaya logistik di Indonesia adalah yang tertinggi. Porsi terbesar dari komponen biaya logistik yang tinggi ini terutama akibat stock inventory yang tinggi serta porsi moda transportasi darat yang masih dominan dimana biaya transportasi darat 10 kali lebih mahal dari moda transportasi laut.

Currently, a study by the World Bank revealed that Indonesia’s logistic cost took up 24.6% of its GDP. Compared to other Asian countries, logistic cost in Indonesia is the highest. The biggest portion of the high logistic cost is due to high stock inventory and dominant land transport mode. Land transport mode cost 10 times more expensive than sea transport mode.



Merespon konsep tol laut tersebut, gagasan reformasi logistik kemaritiman yang disampaikan oleh IPC menyentuh hal-hal yang mendasar bagi perbaikan layanan dan fasilitas serta quick wins. Di antaranya, meliputi perbaikan hard and soft infrastructure, konfigurasi ulang lahan pelabuhan serta penambahan alat yang dapat meningkatkan kapasitas di Pelabuhan. Sebagai salah satu contoh, kapasitas Pelabuhan Tanjung Priok pada tahun 2009 sebesar 3,6 juta TEUs dengan proyeksi pada tahun 2015 akan menjadi 10 juta TEUs, hanya dengan melakukan rekonfirgurasi lahan dan perbaikan dari sisi operasi. Berarti mengalami peningkatan sebesar 178% dibandingkan sebelumnya.

Responding to the sea toll road concept, maritime logistics reform idea which was conveyed by IPC touches all basic things for service and facility improvements as well as quick wins. The idea involves hard and soft infrastructure improvements, land use reconfiguration for sea port and equipment addition to increase capacity in the ports. Port of Tanjung Priok had 3.6 million TEUs capacity in 2009. It is projected that in 2015, the capacity will increase to 10 million TEUs, just by land use reconfiguration and increasing operational improvement. That means there is an increase by 178% compared to previous capacity.

Saat ini IPC, telah melakukan perbaikan baik dari sisi soft dan hard infrastructure. Untuk sisi soft infrastructure, merupakan hal yang tidak kalah penting dan langkah paling cepat yang dapat dilakukan, mulai dari change management, sistem birokrasi yang disederhanakan hingga penyediaan truck booking system, sistem pengelolaan kontainer OPUS, Auto Gate serta layanan pelabuhan 24/7 bagi semua pihak dan instansi yang terlibat di dalamnya.

Currently, IPC has conducted improvement of soft and hard infrastructure. For soft infrastructure, there are equally important and quick things to do from change management, simplified bureaucracy system until provision of truck booking system, OPUS container management system, Auto gate and 24/7 port service for all parties and institutions involved.

Sedangkan dari sisi hard infrastructure, IPC mencanangkan pembangunan pelabuhan baru, pengembangan pelabuhan yang ada serta re-modeling pelabuhan yang ada dimana program ini membutuhkan dana kurang lebih Rp 31,41 triliun untuk periode 2015-2019.

On hard infrastructure side, IPC pledged to construct and build new port, develop and remodel existing port. All efforts in this area will need funding of more or less Rp31.41 trillion for 2015-2019 period.

Perseroan juga telah menyelesaikan 4 studi lanjutan (soft side) dari tahun sebelumnya. Detail dari studi dan program yang dilakukan adalah sebagai berikut:

The Company has also completed 4 follow-up study (soft side) since last year. Details of study and program are as follows:

1. Economic impact of infrastructure and equipment development in IPC towards regional and national economy Studi ini dimaksudkan untuk melihat seberapa besar dampak ekonomi yang dihasilkan dari investasi IPC dalam pengembangan infrastruktur pelabuhan, yang meliputi: infrastruktur utama berupa dermaga, lapangan penumpukan, kapal pandu dan tunda, alat bongkar muat di dermaga (ship to shore crane), lapangan (yard crane) maupun alat produksi pendukung terhadap perekonomian regional dan nasional.

1. Economic impact of infrastructure and equipment development in IPC towards regional and national economy The Study was intended to analyse economic impacts resulting from IPC investments in port infrastructure development which included main infrastructures such as docks, stockpile yards, pilot buat and tug boats, ship to shore crane, yard crane and other supporting production equipments. The impact analysis was conducted for both regional and domestic economy.

Dari studi tersebut diketahui bahwa pada tahun 2013, IPC secara total telah menyumbangkan gross value added sebesar Rp7,2 triliun terhadap PDB Indonesia

Study results showed that in 2013, IPC had contributed total gross value added in the amount of Rp7,2 trillion to Indonesia’s GDP or an equivalent of 0,25 of Bengkulu


41


LAPORAN DIREKSI |


atau setara dengan 1/4 dari PDB Provinsi Bengkulu. Investasi IPC juga memberikan multiplier effect sebesar 1,63 kali, yang artinya setiap pengeluaran Rp1 triliun, menciptakan nilai tambah Rp 630 miliar pada perekonomian Indonesia.

42

Dari hasil studi tersebut dapat diketahui pula bahwa pada tahun 2018, berdasarkan rencana investasi 5 tahunan, investasi IPC akan memberikan kontribusi direct value-added senilai Rp12,5 triliun (adjusted inflation). Ditambah dengan perkiraan nilai direct value-added dari rantai pasokan (supply chain) pada tahun 2018 sebesar Rp5,9 triliun terhadap GDP secara total. Secara total IPC diperkirakan akan memberikan nilai tambah sebesar Rp20,4 triliun terhadap PDB Indonesia.

province’s GDP. IPC investment also generated a multiplier effect of 1,63, which means every Rp1 trilion of spending will created a value added of Rp 630 billion to the Indonesian economy.

From the study, it was also revealed that based on fiveyear investment plan, IPC investment would contribute direct value-added of RP 12.5 trillions (adjusted inflation) in 2018. There would also be an addition of direct value-added from supply chain in the amount of Rp 5.9 trillion to the GDP in 2018. In total, IPC is predicted to contribute value added in the amount of Rp. 20.4 trillion to Indonesia’s GDP.

2. Study on Indonesia maritime strategy reform (aligning and engaging stakeholders) & maritime strategy reform: university work packages Pekerjaan Indonesia maritime strategy reform (aligning and engaging stakeholders) ini merupakan lanjutan dari fase sebelumnya, yaitu tahun 2013. Pada fase sebelumnya, studi ini terkonsentrasi menjawab 4 pertanyaan utama, yaitu apa saja yang menjadi permasalahan-permasalahan utama di rantai pasok (supply chain) Indonesia? Bagaimana kondisi ideal maritim Indonesia pada tahun 2030 dan bagaimana cara mencapainya? Apa yang harus dilakukan untuk merealisasikan perbaikan yang diinginkan? Dan bagaimana dampak ekonomi makro Indonesia dengan adanya strategi maritim yang baru.

2. Study on Indonesia maritime strategy reform (Aligning and Engaging Stakeholders) & Maritime strategy reform: university work packages Study on Indonesia maritime strategy reform (Aligning and engaging stakeholders) is a continuation from previous phase in 2013. In previous phase, the Study was concentrated to address 4 main problems in Indonesia’s supply chain: how is the ideal condition of Indonesia’s maritime in 2030 and how to accomplish it? What should be done to realize the desired improvements? And what are the impacts of the new maritime strategy to Indonesia’s macroeconomic conditions.

Sedangkan untuk fase kedua, aligning and engaging stakeholders lebih terkonsentrasi pada mengkomunikasikan detil reformasi yang harus dilakukan kepada masing-masing pemangku kepentingan.

For phase two, aligning and engaging stakeholders will focus more on communicating reform information details to each stakeholder.

Pekerjaan maritime reform ini juga dilakukan oleh 6 universitas (Universitas Sriwijaya, Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Universitas Gajah Mada, Institut Teknologi Sepuluh November, Universitas Hasanuddin) yang dipantau langsung oleh Komite Pengarah (steering committee) dan diketuai Wakil Menteri Perhubungan pada saat itu. Enam perguruan tinggi ternama itu akan memberikan masukan dalam menyelesaikan permasalahan kunci di

Study on maritime reform was also conducted by 6 state universities (University of Sriwijaya, University of Indonesia, Institute Technology of Bandung, University of Gadjah Mada, Institute Technology of Surabaya and University of Hasanudin) and was monitored directly by a steering committee which was headed by Deputy Minister of Transportation. These six universities will recommend their inputs to solve key problems in maritime industry which include 6 aspects, namely:



industri maritim yang meliputi 6 aspek: port, shipping, landside supporting industry, sea side supporting industry, maritime education and 2030 network.

port, shipping, land side supporting industry, sea side supporting industry, maritime education and 2030 network.

3. Implementation of reducing logistic cost in Indonesia & port development priority projects and financing strategy Masih berkaitan dengan maritime reform, pada tahun 2013 IPC bekerja sama dengan World Bank untuk melakukan studi reducing logistic cost. Studi ini berfokus pada pengembangan strategi dan aksi untuk mengurangi biaya logistik di seluruh Indonesia. Studi tersebut diperkirakan selesai pada tahun 2015.

3. Implementation of reducing logistic cost in Indonesia & Port Development priority projects and financing strategy Related to maritime reform, in 2013 IPC had a cooperation with the World Bank to conduct reducing logistic cost Study. The Study focused on domestic container shipping optimalization in Indonesia in order to reduce logistics cost in Indonesia. The Study is projected to be finished on January 2015.

World Bank juga melakukan studi lain, yaitu port development priority projects and financing strategy, di mana fokus utama dalam studi ini adalah untuk mengidentifikasi pelabuhan-pelabuhan di wilayah Indonesia yang harus dikembangkan, didesain ulang atau dibangun baru guna mendukung terbentuknya konektivitas domestik serta bagaimana cara strategi pembiayaan masing-masing pelabuhan tersebut.

In addition to that, the World Bank would also do other study; port development priority projects and financing strategy. This Study’s main focuses are to identify existing ports which must be developed and to discover suitable regions for development of new ports in order to support domestic connectivity. Moreover, the Study would also try to seek financing strategy alternative to develop those ports.

4. Feasibility study of Kijing deep water port in Kunyit River, Pontianak Studi ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari kajian tahun sebelumnya yaitu “Pre-Feasibility Study Pengembangan Pelabuhan Kijing” dimana dalam kajian sebelumnya diketahui bahwa dari sisi pasar, teknikal, komersial dan finansial, pembangunan Pelabuhan Kijing sudah dapat dikategorikan feasible.

Feasibility study of Kijing deep water port in Kunyit River, Pontianak This Study was done as a follow-up to previous study, i.e “Pre-feasibility Study of Kijing Port Development”. In the previous study, it was concluded that Kijing port construction was deemed feasible in terms of market, technical, commercial and financial aspects.

Pembangunan NewPriok Pembangunan Terminal NewPriok merupakan proyek pembangunan pelabuhan terbesar di Indonesia saat ini yang mampu memperkuat mata rantai logistik Indonesia secara signifikan. Proyek ini diharapkan menjadi jaringan logistik nasional yang lebih efisien dan lebih mutakhir untuk menarik lebih banyak investasi ke Indonesia.

NewPriok Development The development of NewPriok Terminal ias also the biggest development project in Indonesia to date, which will be able to strengthen the chain of Indonesia logistic system significantly. NewPriok Terminal will become part of national port network, which is more efficient and modern attracting more investment into Indonesia.

Pembangunan yang direncanakan selesai 2023 ini terbagi menjadi dua tahap. Tahap pertama direncanakan selesai 2017 dan akan dibangun 3 terminal petikemas dengan kapasitas 4,5 juta TEUs. Selain itu, ada pembangunan 3 terminal curah cair dengan kapasitas 10 juta meter kubik per tahun. Sementara pembangunan tahap II direncanakan pada 2018–2023 meliputi pembangunan 4 terminal petikemas dengan total kapasitas 8 juta TEUs per tahun.

The development that is planned to finish in 2023 has two stages. The first stage is planned to complete in 2017 – where there will be built 5 terminals are 3 terminals with capacity 4.5 million TEUs and 2 terminals Liquid Bulk with capacity 10 million cubic meter per year. The second stage of development is planned in year 2018-2023 that covers development of 4 container terminal service with total capacity of 8 million TEUs per year.


43


LAPORAN DIREKSI |

44


Terminal NewPriok juga akan meningkatkan kapasitas dan efisiensi dari jaringan logistik nasional Indonesia dengan level produktivitas yang sebanding dengan pelabuhan-pelabuhan besar di dunia. Pelabuhan ini juga akan meningkatkan kemampuan dalam melayani kapal kontainer yang lebih besar.

NewPriok Terminal will also improve capacity and efficiency of Indonesia logistic system, such that it will be comparable to other large ports around the world. This port also improves capacity to serve a bigger container vessels.

Terminal NewPriok memungkinkan kapal kontainer kelas Triple E melewati Indonesia tanpa perlu transshipment di pelabuhan lain. Hingga saat ini, kapal Triple E merupakan kelas terbesar dari kapal kontainer dengan kemampuan membawa hingga 12.000 – 15.000 TEUs. Sementara saat ini, fasilitas terminal pelabuhan existing di Pelabuhan Tanjung Priok hanya melayani kapal dengan kapasitas maximum 6.000 TEUs.

NewPriok Terminal allows container vessel Triple E class to cross Indonesia without trans-shipment in other port. At present, Triple E class vessel is the largest of its kind and able to carry up to 12,000–15,000 TEUs. Existing port terminal facilities at Tanjung Priok port only cater ships with maximum capacity of 6,000 TEUs.

Hingga 30 Desember 2014, perkembangan pelaksanaan pembangunan fisik Terminal Kalibaru Tahap 1 adalah sebagai berikut: 1. Keseluruhan progres 38,28% dari rencana progres 41,79% 2. Progres Container Terminal 1 (CT1): 74,38% 3. Progres disposal 1A breakwater: 65,92% 4. Progres Breakwater Container Yard 1B: 54,26%. 5. Progres pengerukan dan reklamasi lahan: 26,44%. 6. Progres pekerjaan pembangunan akses jalan sisi laut: 61,58% 7. Progres pekerjaan pembangunan akses jalan sisi darat: 43,26%

The progress of Phase I of Kalibaru Terminal physical construction until 30 December 2014 are as follows: 1. Actual progress is 38.28% against plan progress of 41.79%. 2. Actual progress of Container Terminal 1 (CT1): 74.38%. 3. Actual progress of 1A breakwater disposal: 65.92%. 4. Actual progress of 1B breakwater container yard: 54.60%. 5. Actual progress of dredging and reclamation work: 26.44%. 6. Actual progress of sea-side road access construction work: 61.58%. 7. Actual progress of land-side road access construction work: 43.26%

Tata Kelola Perusahaan Sejalan dengan tumbuhnya kinerja, Perseroan berkomitmen penuh untuk menjalankan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan (GCG) yang baik, sesuai standar regulator dan etika bisnis yang berlaku. Bagi Perseroan, penerapan prinsip-prinsip GCG sudah menjadi kebutuhan, sekaligus kunci sukses dalam menjalankan usaha.

Good Corporate Governance In accordance with improving performance, the Company has fully committed to implement good GCG principles, meet the regulator’s standard and applicable business ethics. For the Companya, application of GCG principles has become a necessity as well as success key in running the business.

Prinsip-prinsip GCG yang dianut oleh Perseroan sesuai standar yang berlaku adalah: tranparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, serta berkeadilan.

GCG principles adopted by the Company according to applicable standards are transparency, accountability, responsibility, independency and equitable.

Penerapan GCG pada dasarnya adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundangundangan dan etika berusaha. Hal inilah yang dijaga dan terus dikembangkan oleh Perseroan, sejalan dengan upaya mengembangkan bisnis secara berkesinambungan.

GCG implementation basically is principles that serve as the basis for a process and corporate management mechanism based on regulations and business ethics. The Company continuously maintains and develops this matter, in an accordance with the effort to develop sustainable business.



Manajemen berkeyakinan bahwa pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik akan mendukung pencapaian sasaran bisnis dalam jangka panjang. Bahkan ikut memberikan keunggulan kompetitif dalam menghadapi persaingan.

The Management believes that good corporate governance implementation will support the achievement of long term business targets. It even will provide competitive advantage in the face of competition.

Sebagai wujud komitmen dari pelaksanaan GCG, pada tahun 2014, Dewan Komisaris, Direksi, beserta seluruh karyawan telah menandatangani pakta integritas berdasarkan pedoman GCG serta janji kode etik bisnis yang menegaskan komitmen Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan terhadap pelaksanaan bisnis yang adil, transparan dan beretika serta sebagai bentuk kepatuhan peraturan dan regulasi sesuai dalam Kode Etik Bisnis IPC. Hal ini diterapkan di seluruh tingkat organisasi dan kegiatan operasional Perseroan.

As a commitment of GCG implementation in 2014, the Board of Commissioners, the Board of Directors and all employees had signed Integrity Pact based on GCG guidance and pledged business ethics code which confirmed commitment of the Board of Commissioners, the Board of Directors and all employees towards fair, transparent and ethical business practices as a form of adherence to rules and regulations corresponding in IPC Business Ethics Code. This was implemented at all organization levels and Company’s operational activities.

Selain itu, Perseroan juga senantiasa mengadakan rangkaian kegiatan perbaikan Pedoman Tata Kelola, Board Manual, Pedoman Etika (Kode Etik Bisnis), Pedoman Pelaporan Pelanggaran serta penyempurnaan organ GCG guna menunjang implementasi GCG di masa yang akan datang. Konsistensi assessment dan audit yang komprehensif secara berkala sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas tata kelola perusahaan. Tahun 2014 kami menyusun buku “Pedoman Pengelolaan Gratifikasi & Penerapan Whistleblowing System” PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

In addition, the Company always holds series of events to improve Good Corporate Governance Guidance, Manual Boar, Ethical Guidance (Business Ethics Code) & Business Behavior, Violations Reporting Guidance and completion GCG forms to support GCG implementation in the future. Consistent assessment and periodical comprehensive audit are part of quality improvement quality in good corporate governance.

Bagi Perseroan serta seluruh jajarannya, penerapan prinsip-prinsip tersebut sudah menjadi komitmen dalam setiap pengelolaan usaha Perseroan. Implementasi terus dilakukan dengan meningkatkan sosialisasi dan internalisasi prinsip-prinsip GCG pada semua anggota Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan, sehingga menjadi tradisi yang harus diimplementasikan dalam setiap aktivitas bisnis sehari-hari.

For the Company and all its staffs, implementation of those principles has become the commitment in every Company’s business management. Implementation is continuously done through strengthen socialization and internalization of GCG principles on all members of the Board of Commissioners, the Board of Directors and employees, so that will become a tradition that needs to be implemented in daily business activities.

Selain meyetujui Pakta Integritas Karyawan, setiap karyawan Perseroan diwajibkan menandatangani Surat Pernyataan Kode Etik agar karyawan mengetahui, memahami, serta menjalankan ketentuan yang berlaku di Perseroan. Bersamaan dengan itu, agar karyawan tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Perseroan, sehingga hal ini diharapkan dapat meningkatkan integritas setiap karyawan.

Besides endorsing Integrity Pact, every Company’s employee is required to sign Statement Letter of Ethical Code so the employee awares, understand and practise all applicable regulations in the Company. Along with that, it is expected to strengthen each employee’s integrity in order not to engage in any events prohibited by the Company.

Kebijakan lain yang dilakukan Perseroan dalam upayanya melaksanakan budaya GCG adalah membuat pengumuman larangan gratifikasi kepada seluruh

Other policy made by the Company as an effort to direct GCG culture is to establish notification to ban gratification activities to all employees not to ask, provide or receive


45


LAPORAN DIREKSI |

46


karyawan untuk tidak meminta, memberikan atau menerima hadiah dalam segala bentuk, baik langsung maupun tidak langsung. Dukungan dan kerja sama para pihak tentu sangat dibutuhkan dalam mewujudkan komitmen Perseroan agar senantiasa terus meningkatkan implementasi prinsip GCG dalam berbagai program kerja.

gift in any forms both directly and indirectly. Support and cooperation from all parties are strongly needed to realize Company’s commitment to always enhance the implementation of GCG in ana work programs.

Untuk mewujudkan hal itu, antara lain dilakukan dengan meningkatkan efektivitas kerja Komite Audit dan Divisi Internal Audit. Selain itu, juga mengoptimalkan fungsi Divisi Sekretaris Perusahaan.

To accomplish this, it was done by improving work effectiveness of Audit Committee and Internal Audit Division. Moreover, it is also to optimize Corporate Secretary Division function.

Whistle Blowing System IPC telah resmi meluncurkan whistle Blowing System (WBS) atau Sistem Pelaporan Pelanggaran pada tahun 2014 yang resmi dikenal dengan “IPC Bersih”. Sistem ini menjadi wadah bagi segenap Insan IPC dan pihak eksternal terkait untuk melaporkan dugaan pelanggaran terhadap prinsipprinsip Tata Kelola Perusahaan serta nilai-nilai etika yang berlaku pada perusahaan.

Whistle Blowing System

Perseroan berkomitmen untuk menetapkan standar yang tinggi dalam perilaku bisnisnya. Sebagai wadah bagi karyawan, manajeman, pelanggan serta mitra bisnis untuk melaporkan adanya tuduhan atau indikasi adanya perilaku yang tidak benar, tidak etis maupun tindakan ilegal, Perseroan menginisiasi dibentuknya sistem Pelaporan Pelanggaran serta Kebijakan Anti Tindak Kejahatan.

The Company has committed to apply high standard of its business conducts. To facilitate employees, management, customers and business partners in reporting allegation or in indicating improper, unethical and illegal conducts, the Company initiated the establishment of violation report system and anti-fraud policy

Pada tanggal 3 Maret 2014 Direksi Perseroan telah membentuk Komite “IPC Bersih” dalam pelaksanaan Manajemen Anti Tindak Kejahatan dan Penerapan Whistleblowing System, mencakup sistem pelaporan pelanggaran (Whistleblowing System) dan Kebijakan Manajemen Anti Tindak Kejahatan (Anti Fraud).

On March 3, 2014 the Company’s Board of Directors has founded “IPC Bersih” Committee in order to implement Anti-Fraud management and to apply whistleblowing system

Para Whistleblower yang mengindikasikan adanya pelanggaran oleh insan IPC dapat melaporkannya secara langsung melalui saluran-saluran yang telah disediakan.

Whistleblowers who indicate violations conducted by IPC man/woman can report directly through available channels.

Setiap laporan yang diterima akan dikelola oleh pihak ketiga yang independen dan resmi ditunjuk oleh Perusahaan, dalam hal ini PT Deloitte Konsultan Indonesia (PT DKI), kemudian disampaikan pada Komite IPC Bersih untuk dilakukan investigasi. Setiap pelapor diberikan pilihan untuk mengungkap atau tidak mengungkap identitas jati dirinya dalam laporan yang disampaikan PT DKI kepada Komite IPC Bersih.

All reports will be managed by independent third party– formally appointed by the Company. In this case, PT Deloitte Konsultan Indonesia (PT DKI) is the independent party who will deliver report to “IPC Bersih” Committee and conduct investigation. Every informer can choose to disclose or to conceal their identity in the report delivered by PT DKI to “IPC Bersih” Committee.

IPC has officially launched whistle blowing system (WBS) or violation report system in 2014, known as “IPC Bersih”/ Clean IPC. The system will facilitate all IPC man and woman as well as related external parties to report allegation of violation to the Company’s Good Corporate Governance principles and the Company’s ethical values.



Komite IPC Bersih dan Manajemen menjamin kerahasiaan atas setiap laporan yang masuk dan juga memberikan perlindungan kepada pelapor yang mengungkapkan jati dirinya dari kemungkinan tindakan balasan oleh pihak terlapor.

“IPC Bersih” Committee and the Management of the Company will keep all incoming report confidential and will also give protection to informers who choose to reveal their identity from any revenge action from the opposite party

Tanggung Jawab Sosial Sebagai badan usaha milik negara, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) berpegang teguh pada tata kelola yang sudah ditetapkan oleh Kementerian BUMN sebagai kuasa pemegang saham. Termasuk dalam hal itu, yakni pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility) serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan atau PKBL.

Corporate Social Responsibility. As a corporation with major shareholders held by the Government, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) strongly hold onto good corporate governance as stipulated by Ministry of State-owned Enterprise as the power of shareholders. Included in this, was the implementation of the company’s social responsibility and Partnership Program and Community Development (PKBL).

Dari sisi wilayah cakupan aktivitas PKBL, Perseroan telah menjangkau 12 wilayah operasi, yaitu Kantor Pusat, Cabang Tanjung Priok, Sunda Kelapa, Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Banten, Cirebon, Jambi, Bengkulu, Pontianak, Bangka dan Belitung.

As from regional coverage of PKBL activities, the Company has reached out 12 operational regions, there are : Port of Tanjung Priok, Sunda Kelapa, Lampung, Sumatra Selatan, Sumatra Barat, Banten, Cirebon, Jambi, Bengkulu, Sorong and Pangkal Balam in Bangka.

Sedangkan menyangkut sektor yang menjadi jangkauan kegiatan Program Kemitraan Perseroan, baik dalam bentuk pinjaman maupun hibah adalah: sektor industri kecil, perdagangan, pertanian, perikanan, jasa, pendidikan, dan pemasaran.

While related to sector that became the coverage of Company’s Partnership Program activities, both in the form of fund lending and grant are: industrial sector, trade, agriculture, fisheries, services, education and marketing.

Sementara penyaluran dana Program Bina Lingkungan direalisasikan pada tujuh kelompok program: BUMN Peduli, bantuan kepada korban bencana alam, bantuan pendidikan dan pelatihan, bantuan peningkatan kesehatan, bantuan pengembangan prasarana/sarana umum, bantuan sarana ibadah, dan bantuan pelestarian alam atau lingkungan.

Meanwhile fund allocation of Community Development Program were realized to 7 program group: BUMN Care, assistance to natural disasters victims, education and training aid, healthcare improvement aid, public infrastructure development aid, support for religious facilities, and conservation/environmental assistance.

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kami menyadari bahwa (SDM) Sumber Daya Manusia yang memiliki komitmen dan keahlian baik di bidangnya merupakan bagian dari kunci sukses Perseroan dalam menjalankan bisnis. Untuk itu, sejumlah kegiatan pengembangan kemampuan (skills and abilities) dan pengetahuan bagi para karyawan menjadi perhatian serius (concern) manajemen.

Human Resources Development We realized that human resources who have commitment and god skill in their field is a part of Company’s success key in running the business. Therefore, a number of competence (skills and abilities) and knowledge development activities for employees became serious concern of the Management.

Manajemen berpandangan, program pengembangan sumber daya manusia akan memberikan kontribusi positif bagi performa organisasi. Semakin tinggi kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki, maka pencapaian usaha Perseroan juga akan bergerak secara beriringan.

The Management believes that human resources development program will bring positive contribution to organizational performance. The higher the capability that the human resources have, the Company’s business accomplishment will then move in tandem.


47


LAPORAN DIREKSI |


Sepanjang tahun 2014 ini, strategi pengelolaan SDM difokuskan pada optimalisasi dan peningkatan kompetensi yang mendukung tercapainya visi dan tujuan Perusahaan. Peningkatan kesejahteraan ini diberikan sejalan dengan peningkatan kinerja dan produktivitas SDM.

In 2014, the strategy of Human Resources management was focused on optimization and competence enhancement that supported the achievement of the Company’s vision and objective. Welfare improvement was provided in accordance with increasing performance and productivity of the Human Resources.

Peningkatan performa karyawan dan kemampuan keuangan perusahaan juga dijaga keseimbangannya dengan penerapan disipilin secara konsisten. Hal itu sudah merupakan komitmen perusahaan. Kami juga memandang bahwa hubungan industrial menjadi titik sentral dalam rangka tercapainya iklim kerja yang harmonis serta mendukung tercapainya tujuan Perseroan.

Advancement in employee performance and Company’s financial capability are also kept in balance with consistent discipline enforcement. This has been the Company’s commitment. We also believe that industrial relation is the central point in order to achieve harmony work climate and foster the achievement of Company’s objective.

Pelaksanaan program pengembangan SDM di lingkungan Perseroan yang sudah dilaksanakan hingga 2014, di antaranya adalah: 1. Implementasi Knowledge Management. Berbagi pengalaman antar karyawan di lingkungan IPC, serta penerapan E-Learning di lingkungan Perseroan. E-Learning (pembelajaran berbasis elektronik) telah diterapkan untuk pembelajaran IPC Culture bagi karyawan, sehingga dapat diketahui berapa skor pemahaman mereka terhadap kultur perusahaan. Melalui E-Learning, karyawan IPC dapat mengakses berbagai modul pembelajaran. 2. Individual Career Planning Program ini bertujuan menjadi wadah aspirasi karir yang ingin dicapai oleh setiap karyawan IPC. Melalui Individual Career Planning (ICP), karyawan IPC diperbolehkan membuat rencana karir yang diinginkan. Hingga saat ini telah dilakukan penyusunan draft formulir Individual Career Planning dan telah disosialisasikan ke Direktorat SDM, Umum, dan Biro Strategis Perusahaan. 3. Pengembangan Leadership melalui Accelerating Leadership Development Stage II

Implementation of Human Resources development program within the Company that has been done, are following: 1. Knowledge Management Implementation Sharing knowledge sessions have been conducted and E-Learning has been introduced within IPC. The Knowledge Management implementation in the E-Learning (electronic-based learning) method by employee to study IPC Culture has been conducted, so that it can show what the score of employee comprehension towards company’s culture. Through E-Learning, IPC employees will be able to access variety of learning modules. 2. Individual Career Planning This program is aimed to be a career aspiration medium that every IPC employee would like to achieve. Through Individual Career Planning (ICP), IPC employee is allowed to create desired career planning. Up to now the creation of Individual Career Planning forms has been done and socialized to HR, General Affairs Directorate and Corporate Strategic Bureau 3. Accelerating Leadership Development Stage II - The Company organized Accelerating Leadership Development Batch 1. Activities that have been carried out were: Mindfulness Workshop, Mid Review Group Action Learning Project, Mentoring, Group Action Learning Project. This program involved Accenture consultants as Subject Matter Experts and Sponsor project from IPC Board of Directors. Number of participants in the period was 20 carefully-selected senior leaders.

- Perseroan menyelenggarakan Accelerating Leadership Development Batch 1, kegiatan yang telah dilaksanakan berupa: Workshop Mindfulness, Mid Review Group Action Learning Project, Mentoring, Group Action Learning Project. Program ini melibatkan konsultan Accenture sebagai Subject Matter Expert, dan Project Sponsor dari Direksi IPC. Peserta yang terlibat pada periode ini sebanyak 20 peserta, Senior Leader yang telah diseleksi dengan ketat.

48



- Sebagai kelanjutan program, Perseroan menyelenggarakan Leadership Development Program Batch 2, yang telah dilaksanakan yaitu workshop unleashing personal purpose workshop, workshop build a coaching workshop, action learning project. Pihak Accenture sebagai Subject Matter Expert dan Project Sponsor dari IPC. Untuk periode kedua ini diikuti oleh 27 peserta. - Perseroan menyadari pentingnya menyiapkan generasi muda. Young Workforce Management telah menghasilkan 16 inisiatif pengembangan yang mewakili values yang dikembangkan di Perseroan, di antaranya: leadership support, work environment, meaningful work, fun at work, rewards, opportunities yang menjadi aspirasi dari young workforce. 4. Change Agent Development Program Pogram ini terlaksana bekerja sama dengan Rumah Perubahan dan bertujuan untuk mendorong para change agent di lingkungan Perseroan menjadi role model dan prime mover di Perseroan.

4. Change Agent Development Program This program was conducted by cooperating with Rumah Perubahan and aimed to encourage the change agent within the Company to enact as role model and prime mover in Company.

Selama tahun 2014, Perusahaan telah melaksanakan program ini sebanyak 7 kali dimana masing-masing batch dikirimkan 40 orang change agent. Program ini dilaksanakan di Rumah Perubahan, Bekasi. Adapun materi yang diberikan meliputi: a. Knowing your self (Peserta mampu mengenali dan menggali potensi diri); b. Limiting Belief (Peserta mengetahui momentum penting dalam hidupnya, serta hal-hal yang dapat membatasi dan hal-hal yang berpotensi untuk dapat meningkatkan kualitas diri); c. Building commitment (Peserta memperoleh insight mengenai dirinya sendiri sehingga melalui pemahaman tersebut peserta dapat diarahkan untuk dapat mengoptimalisasi potensi dan fokus pada kekuatan yang dimiliki); d. Be a driver (Peserta memahami bahwa proses transformasi budaya di Perseroan ditentukan oleh sejauh mana Change Agent mengoptimalkan peran mereka sebagai penggerak perubahan). 5. Program Pendidikan dan pelatihan dalam negeri dan luar negeri Pada tahun 2014, sekitar 50 orang telah menyelesaikan program pascasarjana dari luar negeri dan menempati berbagai posisi strategis manajemen di kantor pusat, cabang dan anak perusahaan. Seperti pada bidang hukum, corporate secretary, pengadaan, keuangan, operasional, komersial dan pengembangan usaha.

- As a follow up program, the Company organized Leadership Development Program Batch 2. Activities that have been conducted were: Unleashing personal purposes workshop, build a coaching workshop, action learning project. Accenture was subject matter experts and sponsor project from IPC. The second period program took up 27 participants. - The Company realizes the importance to prepare young generations. Young Workforce Management has resulted 16 development initiatives representing values developed in the Company such as leadership support, work environment, meaningful work, fun at work, reward and opportunities, all inspired from young workforce.

During 2014, Company has implemented this program for 7 times, where each batch sent 40 people of change agent. This program was implemented in Rumah Perubahan, Bekasi. The provided materials includes: a. Knowing yourself (The participants are able to acknowledge and explore the individual potential); b. Limiting Belief (Participant recognizes the remarkable momentum in their life, including the things that have limited and the things that have potential to improve personal quality); c. Building commitment (Participants get insight about themselves thus by the understanding, the participants can be directed to optimize the potential and focus on the strengths); d. Be a driver (Participants understand that the cultural tranformation process in the Company is determined with the benchmark of how far Change Agent can optimize their role as a driver of changes).

5. Training and Education Program in Domestic and Abroad In 2014, about 50 people have completed the graduate program from abroad and held various strategic management positions at headquarters, branches, and subsidiaries. Such as field of law, corporate secretary, procurement, financial, operational, commercial, and business development.


49


LAPORAN DIREKSI |

50


Beberapa jurusan bidang studi yang diambil sangat terkait dengan kepentingan pengembangan serta mendukung pencapaian visi dan misi Perseroan. Di antaranya adalah, bidang Logistik, Manajemen, Teknik, Transportasi, Teknik Sipil, Transportasi Internasional, Teknik Mekanika, Bisnis Kepelabuhanan, Akuntansi dan Keuangan, Sistem Informasi Manajemen, Teknik Kelautan dan Pengembangan Portal. Selain itu, Perseroan juga telah merealisasikan Program MBA KLU batch I dan II.

Some of majors taken are closely related to the development priorities as well as supporting the pursuance of Company’s vision and mission. Among these are Logistics, Management, Engineering, Shipping Transport, Civil Engineering, International transport, Mechanical Engineering, Port Economics, Accounting & Finance, Management of Information System, Coastal Engineering & Portal Development. Beside that, Company has also realized the MBA KLU batch I and II Program.

Teknologi Informasi Pada tahun 2014, Perseroan banyak melakukan pembenahan di bidang teknologi informasi seiring dengan dinamika kebutuhan perusahaan yang terus berkembang. Di bidang Operasional, penerapan ICT dilakukan untuk mendukung “Operational Excellence” dengan mengembangkan beberapa aplikasi, antara lain: 1. Adopsi teknologi informasi yang berbasis standar internasional berupa Terminal Operating System (TOS) guna mendukung operasional Terminal Petikemas. Penerapan TOS dilakukan secara bertahap, dimulai dari Terminal III Tanjung Priok, dan akan dikembangkan di tempat lain dengan memperhatikan kesiapan fasilitas Terminal Petikemas serta volumenya. 2. Adopsi Teknologi Informasi untuk mendukung layanan Terminal Kendaraan (Car Terminal Operating System) di PT Indonesia Kendaraan Terminal. Solusi ini diterapkan di Terminal Internasional maupun Terminal Domestik, dengan menggunakan barcode yang menempel di body kendaraan sebagai Vehicle Identification Number sehingga mampu mempercepat bongkar muat di dermaga 3. Adopsi teknologi informasi untuk mendukung layanan logistik dan pergudangan untuk kebutuhan operasional di PT Multi Terminal Indonesia. Solusi ini merupakan modul terintegrasi mulai dari pergudangan, pengangkutan, freight forwarding dan third party logistic. 4. Implementasi dashboard system untuk menyajikan data/informasi dalam bentuk grafis yang dapat digunakan sebagai sarana bantu analisa serta pengambilan keputusan. Implementasi ini dibagi menjadi dua fase, Pada fase 1 telah dikembangkan sistem informasi dwelling time nasional (http:// dwelling.indonesiaport.co.id) untuk menyajikan jumlah dwelling time di Pelabuhan Terminal Petikemas di Jakarta, yaitu JICT, TPK Koja, Terminal III Tanjung Priok. Sedangkan, pada fase 2, telah dikembangkan sistem informasi untuk menyajikan data kinerja petikemas seperti throughput/productivity, turn- round-time, dan sebagainya.

Information Technology In 2014, the Company conducted substantial revamping activities in information technology area along with growing dynamic needs of the Company. In operational area, application of ICT was conducted to support “Operaional Excellence’ thru developing several applications, among others: 1. Adopting international standard-based information technology Terminal Operating System (TOS) to support Container Terminal operation. The implementation of TOS were done gradually, starting from Tanjung Priok Teminal III and would be developed at other site with attention on readiness of Container Terminal facilities and its volume. 2. Adopting Information Technology to support Car Terminal service (Car Terminal Operating System) at PT Indonesia Kendaraan Terminal. This solution was applied on both International Terminal and Domestic Terminal using bardcode attached on the body of the vehicle as Vehicle Identification Number. 3. Adopting information technology to support logistic and warehousing service for operational needs at PT Multi Terminal Indonesia. This solution was an integrated module starting from warehousing, transportation, freight forwarding and third party logistic. 4. Implementation of dashboard system to present data/information in graphical form that can be used as a means to support analysis and decision making process. In phase 1, a national time dwelling information system (http://dwelling.indonesiaport. co.id) has been developed to present the amount of dwelling time at 5 (five) Container Terminal Ports in Jakarta, that are JICt, TPK Koja, Terminal III Tanjung Priok and PT Mustika Alam Lestari. In phase 2, an information system has been developed to present container performance date such as throughput/ productivity, turn-round-time etc.



Perubahan Komposisi Direksi Pada tahun 2014 berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham 11 Maret 2014 terjadi penambahan satu anggota Direksi, yaitu Dede R. Martin. Kami mengucapkan selamat bergabung dalam Tim Manajemen IPC untuk bersamasama membangun dan mengembangkan Perseroan menjadi lebih baik lagi.

Changes in the Board of Directors’ Composition In 2014, based on General Shareholders’ Meeting on March 11, 2014 there was one additional member of the Company’s Board of Directors, namely Dede R. Martin. We welcome him to join IPC Management Team to build and develop the Company together for the better.

Untuk selanjutnya, komposisi Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Furthermore, the Composition of the Company’s Board of Directors is as follows:

Nama

Jabatan | Position

Dasar Pengangkatan | Legal Basis

R.J. Lino

Direktur Utama/President Director

Diangkat kembali berdasarkan Keputusan Meneg BUMN No SK-48/MBU/2014 tanggal 11 Maret 2014 Reappointed based on Minister of SOE Decree No. SK-48/ MBU/2014 date March 11, 2014

Dana Amin

Direktur Operasi/Operational Director

Tetap/Unchanged

Ferialdy Noerlan

Direktur Teknik/Technical Director


Orias Petrus Moedak

Direktur Keuangan/Finance Director

Tetap/Unchanged

Saptono R. Irianto

Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha/Commercial and Business Development Director


Dede R. Martin

Direktur Pembinaan Cabang & Anak Perusahaan & Bisnis Pendukung/ Branches, Subsidiary & Supporting Business Development Director

Diangkat berdasarkan Keputusan Meneg BUMN No SK-48/ MBU/2014 tanggal 11 Maret 2014 Reappointed based on Minister of SOE Decree No. SK-48/ MBU/2014 date March 11, 2014

Apresiasi bagi Pemangku Kepentingan Kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas dukungan serta arahan dari Dewan Komisaris. Kepada jajaran manajemen dan karyawan, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kerja keras dan komitmen yang diberikan, sehingga Perseroan mampu meraih pencapaian yang maksimal di tengah situasi yang tidak mudah. Begitu juga dengan para pemangku kepentingan termasuk mitra kerja dan klien, terima kasih atas kerja sama saling menguntungkan yang terjalin selama ini.

Appreciation to the Stakeholders We would like to express our sincerest appreciation and respect on the support and direction from the Board of Commisioners. To the Management and employees, we would like to greatly thank you for the hard work and commitment, so that the Company is able to achieve maximum result in middle of challenging situation. Likewise with stakeholders including business partners and clients, thank you for mutual benefit of cooperation established so far.

Jakarta, Mei | May 2015

R.J. Lino Direktur Utama President Director


51


01 PROFIL PERUSAHAAN COMPANY PROFILE

Ke depan, Perseroan akan membangun 3 terminal petikemas dengan kapasitas 4,5 juta TEUs. Going forward, the Company will build 3 container terminals with capacity 4.5 million TEUs.

Perseroan juga akan membangun 2 terminal curah cair dengan kapasitas 10 juta meter kubik. The Company will also construct 2 liquid bulk terminals with capacity 10 million cubic meter.

52

+4,5 +10

juta milion

juta milion




53


IDENTITAS PERUSAHAAN |

CORPORATE IDENTITY

NAMA PERUSAHAAN COMPANY NAME

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)

BIDANG USAHA LINE OF BUSINESS

Jasa Kepelabuhanan dan Logistik Port and Logistic Services

PRODUK DAN JASA PRODUCTS AND SERVICES

Pelayanan Kapal, Pelayanan Barang, dan Pelayanan Rupa-Rupa Ship Services, Cargo Services, and Other Services

STATUS PERUSAHAAN COMPANY STATUS

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) State-Owned Enterprise (SOE)

TANGGAL PENDIRIAN DATE OF ESTABLISHMENT

5 Februari 1960 February 5, 1960

AKTE PENDIRIAN DEED OF ESTABLISHMENT

Akta Pendirian Nomor 3 tanggal 1 Desember 1992, sebagaimana diubah dengan Akta Nomor 4 tanggal 5 Mei 1998 yang keduanya dibuat oleh Imas Fatimah, SH., Notaris di Jakarta dan diubah lagi dengan Akta Nomor 2 tanggal 15 Agustus 2008 dan Akta Nomor 3 tanggal 30 juli 2009 yang keduanya dibuat di hadapan Agus Sudiono Kuntjoro, SH., Notaris di Bekasi, kemudian diubah lagi dengan Akta Nomor 12 tanggal 21 September 2012, yang dibuat di hadapan Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta dan terakhir diubah dengan Akta Nomor 03 tanggal 2 Agustus 2013, yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta. Deed of Establishment Number 3 dated December 1, 1992, amended by Deed Number 4 dated May 5, 1998, both of which are made by Imas Fatimah, SH., Notary in Jakarta and amended by Deed of Amendment Number 2 dated August 15, 2008 and Deed Number 3 dated July 30, 2009, both of which are made by Agus Sudiono Kuntjoro, SH., Notary in Bekasi and amended by Deed of Amendment Number 12 dated September 12, 2012 which are made by Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, SH., M.Kn., Notary in Jakarta and latest amended by Deed of Amendment Number 3 dated August 2, 2013 which are made by Nanda Fauz Iwan, SH., M.Kn., Notary in Jakarta.

54

MODAL DASAR AUTHORIZED CAPITAL

Rp4 triliun terbagi atas 4 juta lembar saham masing-masing bernilai nominal Rp1 juta. Rp4 trillion divided into 4 million shares of Rp1 million each.

KEPEMILIKAN OWNERSHIP

Pemerintah Republik Indonesia 100%. 100% owned by the Government of The Republic of Indonesia.



JUMLAH KARYAWAN TOTAL EMPLOYEE

1,745 Karyawan / Employees

ALAMAT ADDRESS

Kantor Pusat / Head Office Jl. Pasoso No.1, Tanjung Priok, Jakarta Utara, 14310, Indonesia. Telepon: (+6221) 430 1080 Fax: (+6221) 435 1225. Email: [email protected] Website: www.indonesiaport.co.id

WILAYAH KERJA & PELABUHAN OPERATIONAL AREAS & PORT BRANCHES

Terdapat 10 wilayah kerja dan 12 pelabuhan, yaitu: 1. Pelabuhan Teluk Bayur, Sumatera Barat 2. Pelabuhan Pulau Baai, Bengkulu 3. Pelabuhan Jambi, Jambi 4. Pelabuhan Palembang, Sumatera Selatan 5. Pelabuhan Pangkal Balam, Bangka Belitung 6. Pelabuhan Panjang, Lampung 7. Pelabuhan Tanjung Pandan, Bangka Belitung 8. Pelabuhan Tanjung Priok, DKI Jakarta 9. Pelabuhan Pontianak, Kalimantan Barat 10. Pelabuhan Banten, Banten 11. Pelabuhan Cirebon, Jawa Barat 12. Pelabuhan Sunda Kelapa, DKI Jakarta 10 operational areas and 12 port branches across: 1. Port of Teluk Bayur, West Sumatra 2. Port of Pulau Baai, Bengkulu 3. Port of Jambi, Jambi 4. Port of Palembang, South Sumatra 5. Port of Pangkal Balam, Bangka Belitung 6. Port of Panjang, Lampung 7. Port of Tanjung Pandan, Bangka Belitung 8. Port of Tanjung Priok, DKI Jakarta 9. Port of Pontianak, West Kalimantan 10. Port of Banten, Banten 11. Port of Cirebon, West Java 12. Port of Sunda Kelapa, DKI Jakarta

SEKRETARIS PERUSAHAAN CORPORATE SECRETARY

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Jl. Pasoso No.1, Tanjung Priok Telepon: (+6221) 430 1080 Fax: (+6221) 435 1225. Email: [email protected] Website: www.indonesiaport.co.id


55


SEKILAS IPC |

56

COMPANY AT A GLANCE



PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor perhubungan yang bergerak dalam bidang jasa kepelabuhanan dan logistik yang didirikan pada tahun 1960. PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) is one of the State-Owned Enterprises (SOE) in transportation sector established in 1960, which engages in port and logistic service.

Sekilas Perusahaan Sejak 2012, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau Pelindo II memiliki identitas baru, yaitu Indonesia Port Corporation (IPC). Perubahan identitas ini untuk meneguhkan posisi Perseroan sebagai perusahaan penyedia layanan kepelabuhanan di Indonesia yang lebih efisien dan modern dalam berbagai aspek operasinya guna mencapai tujuan menjadi operator pelabuhan berkelas dunia.

Company at Glance Since 2012, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) or Pelindo II has a new identity, which is Indonesia Port Corporation (IPC). The new identify is to formed to cement the Company’s position as a leading port services company in Indonesia, that is more efficient and modern in every aspect of operations in order to achieve its goal to become the world class port operator.

Namun, status Perseroan sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor perhubungan yang bergerak di bidang jasa kepelabuhanan dan logistik, tetap tidak berubah. Pada awalnya berdirinya, bermula dari keputusan Pemerintah Republik Indonesia untuk membentuk Perusahaan Negara (PN) Pelabuhan I hingga Pelabuhan VIII, sebagai pengelola pelabuhan laut di seluruh Indonesia. Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 19/1960 tentang pengelolaan pelabuhan umum yang dilakukan oleh Badan Pengusahaan Pelabuhan (BPP).

However, the Company’s status as a State-Owned Enterprise (SOE) in transportation sector that operates in port service and logistic remains unchanged. In its original inception, it had started as a result of the Indonesian government’s decision to form Perusahaan Negara (PN) Port I to Port VII, as the operator of all ports in Indonesia. This matter is stipulated in Government Regulation No. 19/1960 about management of general port that falls under the Port Management Agency (BPP).


57


SEKILAS IPC |

58

COMPANY AT A GLANCE

Setelah melalui proses panjang, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 15/1983 juncto PP No. 5 tanggal 5 Februari 1985, Perum Pelabuhan dilebur dan dibagi menjadi 4 (empat) wilayah operasi dengan nama Perum Pelabuhan I sampai dengan Perum Pelabuhan IV. Semuanya merupakan BUMN yang berada di bawah pembinaan Departement Perhubungan Republik Indonesia.

After undergoing a long process, based on Government Regulation No. 15/1983 juncto PP No. 5 dated 5 February 1985, the Perum Port were consolidated and then divided into 4 Operation Areas – named Perum Port 1 to State Company Port 4. All Perums are SOE which falls under supervision of Department of Transportation of Republic Indonesia.

Selanjutnya, bentuk Perum diubah menjadi Perseroan melalui Peraturan Pemerintah No. 57/1991 yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara Republkik Indonesia sehingga namanya berubah menjadi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) ini tertuang dalam Akta Pendirian No. 3 tanggal 1 Desember 1992 dan sebagaimana diubah dengan Akte No. 4 tanggal 5 Mei 1998 yang keduanya dibuat oleh Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta serta telah disetujui oleh Menteri Kehakiman RI dengan Surat Keputusan No. C2-17612-HTO1O1TH.98 tanggal 6 Oktober 1998.

Furthermore, the legal form of Perum was changed into a Limited Liability Company (PT) based on Government Regulation No. 57/1991, whose shares are wholly owned by the Republic of Indonesia, resulting in the change of name into PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), as stipulated in Notarial deed No. 4 dated May 5, 1998, both notarized under Notary Imas Fatimah, SH, a Notary in Jakarta, and approved by Ministry of Justice of the Republic of Indonesia under decision Letter No. C2-17612-HT.01.01.TH.98 dated October 6, 1998.

Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan terakhir berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dituangkan dalam Akta Notaris No. 2 dari Notaris Notaris Agus Sudiono Kuntjoro SH tanggal 15 Agustus 2008 jo. Akta Nomor 3 tanggal 30 Juli 2009. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi RI No. AHU-80894.AH.01.02.2008 tanggal 3 November 2008.

The latest amendment to the Company’s Articles of Association was made based on the resolutions of shareholders general Meeting stipulated in the Notarial deed No.2 of Notary Agus sudiono Kuntjoro, SH, dated August 15, 2008 jo. deed No. 3 dated July 30, 2009. such amendment to the Articles of Association has obtained approval from the Ministry of Justice and Human Rights No. AHU-80894.AH.01.02.2008 dated November 3, 2008.

Dasar hukum bagi PT Pelabuhan Indonesia II sebagai BUMN penyelenggara usaha pelabuhan adalah UndangUndang No. 19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang–Undang No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No. 17/2008 tentang Pelayanan, serta Peraturan Pemerintah No. 61/2009.

The legal standing for the establishment of the Company as a state owned company managing port business is the Law No. 19/2003 concerning the state Owned Enterprises, the Law No. 40/2007 on Limited Liability Company, and the Law No. 17 year 2008 on services, and the Government Regulation No. 61/2009.

Sejak 2 tahun lalu, Perseroan juga hadir dengan logo baru yang mewakili semangat transformasi. Logo tersebut juga menjadi simbol kebanggaan bagi semua pihak untuk terus membawa IPC menjadi perusahaan pelabuhan bertaraf Internasional. Perubahan, kemajuan, dan pencapaian Perseroan memberikan semangat baru untuk dunia kepelabuhanan bagi Indonesia.

Since 2 years ago, the Company also has a new logo that represents transformative spirit. The logo also become a symbol of pride for everyone to always strive forward for IPC becoming a world-class port company. Changes, advancement, and achievement, the Company gives a new spirit to Indonesia’s port sector.



Penjelasan Mengenai Logo 1. Anak panah yang melesat di atas air atau horizon dan menjadi representasi dari konsep pergerakan perusahaan yang dinamis. 2. Cahaya matahari pagi yang merepresentasikan perubahan, kekuatan, optimisme dan simbol kebanggaan seluruh karyawan terhadap perusahaannya dalam usaha bersama untuk meraih tujuan perusahaan. 3. Sisi biru logo menggambarkan kesiapan memasuki era baru yang dinamis, serta fleksibilitas dari setiap komponen Perseroan dalam menghadapi setiap tantangan. 4. IPC dengan tulisan abu-abu gelap merupakan brand yang merepresentasikan citra modern, keyakinan dan profesionalitas serta menginspirasikan kepercayaan kepada seluruh Pemangku Kepentingan. 5. “Energizing Trade. Energizing Indonesia” merupakan tagline yang mencerminkan pergeseran paradigma perusahaan dari sekedar Serving Indonesia Economic Growth menjadi Driving Indonesia Economic Growth.

Explanation of Logo 1. A dashed arrow above the water or horizon represents a concept of the dynamic movement of the company. 2. Morning sunshine represents the spirit of change, strength, optimism, and the pride of employees toward their company that drives them to work together to achieve the organization’s goals. 3. The blue represents a dynamic new era for both the company and employees where all of the company’s elements move in a flexible way in facing challenges. By thinking one step forward while performing fast and focused work, our employees are moving together toward the company goals. 4. IPC’s name written in dark grey font becomes a brand that represents a modern image, confidence, and professionalism as well as illustrating our trust to all stakeholders. 5. “Energizing Trade. Energizing Indonesia” is shift a tagline that reflects of paradigm shift for the company from Serving Indonesia Economic Growth into Driving Indonesia Economic Growth. 2

1

4 3

5

Committed to Progress IPC telah mengembangkan strategi jangka panjang untuk merespon peluang menjadi perusahaan pelabuhan internasional di Indonesia. PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) saat ini masih menjadi pemain utama dalam industri kepelabuhanan dengan kontrol manajemen serta portofolio bisnis yang baik, disertai pertumbuhan perusahaan yang stabil dengan finansial yang sangat baik.

Committed to Progress IPC has developed a long-term strategy to capture opportunity to become an international port company in Indonesia. At present, the Company remains its prominent role in Indonesia port industry, having good management control, satisfactory business portfolio, as well as healthy company growth backed with great financial.

Meskipun menghadapi sejumlah tantangan, baik dari sisi regulasi, dinamika ekonomi, politik, dan budaya, namun IPC tetap teguh untuk membangun rencana strategis demi

Although faced with several challenges, from regulation, to changes in economy and political environment, IPC is committed to implement its strategic plan in order to


59


SEKILAS IPC |

60

COMPANY AT A GLANCE

kemajuan perusahaan. Saat ini IPC telah mengembangkan rencana strategis jangka panjang untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut.

grow the Company. To date, IPC has developed long-term strategic initiatives to combat identified challenges.

Di antara rencana dimaksud, yaitu membangun Terminal NewPriok. Pembangunan Terminal NewPriok ini sekaligus bentuk komitmen Perseroan untuk mendukung kemajuan bangsa Indonesia dan berkontribusi terhadap pertumbuhan nasional atau “committed to progress”.

One part of the plan its to build NewPriok Terminal. The formation of NewPriok Terminal also forms Company’s commitment to support Indonesia and to contribute to nation growth, committed to progress.

Terminal NewPriok akan menjadi jaringan logistik nasional yang lebih efisien dan lebih mutakhir untuk menarik lebih banyak investasi ke Indonesia. Hal ini akan meningkatkan level produktivitas dibandingkan dengan pelabuhanpelabuhan besar lainnya di seluruh dunia, yang akhirnya dapat memenuhi janji IPC untuk dapat meningkatkan perdagangan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui pengembangan Terminal NewPriok.

NewPriok Terminal will become part of national port network, which is more efficient and modern attracting more investment into Indonesia. With the new network, Indonesia port productivity will be improved, and will also be comparable to other major/large ports around the world. In turn, this will increase growth of trade activities as well as economy in Indonesia. Hence, IPC fulfills its promise to contribute to the nation growth.

Pembangunan Terminal NewPriok juga merupakan proyek pembangunan terbesar di Indonesia saat ini yang mampu memperkuat mata rantai logistik Indonesia secara signifikan. Peresmian Terminal NewPriok dilakukan oleh Presiden Ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (2009-2014) pada tanggal 22 Maret 2013.

The development of NewPriok Terminal ias also the biggest development project in Indonesia to date, which will be able to strengthen the chain of Indonesia logistic system significantly. The inauguration of NewPriok Terminal was done by the 6th President of Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (2009-2014) on March 22, 2013.

Pembangunan yang direncanakan selesai 2023 ini terbagi menjadi dua tahap. Tahap pertama direncanakan selesai 2017 dan akan dibangun 5 terminal yakni: 3 terminal dengan kapasitas 4,5 juta TEUs dan 2 Terminal Curah Cair dengan kapasitas 10 juta meter kubik/tahun. Sementara pembangunan tahap II direncanakan pada 2018–2023 meliputi pembangunan 4 terminal petikemas dengan total kapasitas 8 juta TEUs per tahun.

The development that is planned to finish in 2023 has two stages. The first stage is planned to complete in 2017 – where there will be built 5 terminals are 3 terminals with capacity 4.5 million TEUs and 2 terminals Liquid Bulk with capacity 10 million cubic meter per year. The second stage of development is planned in year 2018-2023 that covers development of 4 container terminal service with total capacity of 8 million TEUs per year.

Terminal NewPriok juga akan meningkatkan kapasitas dan efisiensi dari jaringan logistik nasional Indonesia dengan level produktivitas yang sebanding dengan pelabuhan-pelabuhan besar di dunia. Pelabuhan ini juga akan meningkatkan kemampuan dalam melayani kapal petikemas yang lebih besar.

NewPriok Terminal will also improve capacity and efficiency of Indonesia logistic system, such that it will be comparable to other large ports around the world. This port also improves capacity to serve a bigger container vessels.

Terminal NewPriok memungkinkan kapal petikemas kelas Triple E melewati Indonesia tanpa perlu transshipment di pelabuhan lain. Hingga saat ini, kapal Triple E merupakan kelas terbesar dari kapal petikemas ini, dengan kemampuan membawa hingga 12.000–15.000 TEUs.

NewPriok Terminal allows container vessel Triple E class to cross Indonesia without trans-shipment in other port. At present, Triple E class vessel is the largest of its kind and able to carry up to 12,000–15,000 TEUs.



NewPriok Terminal “Better services, More trade, Lower transport cost, More trade”

NewPriok Terminal

Latar belakang perlunya pembangunan Terminal Kalibaru Pertumbuhan arus petikemas lebih dari 20% dalam 3 tahun terakhir (2009-2013) dan sekitar 5% pada 10 tahun terakhir (2002-2012).

Background of the needs of Kalibaru Terminal construction

Kapasitas Terminal Petikemas di Pelabuhan Tanjung Priok semula hanya mampu menampung sebesar 4,5 juta TEUs, setelah dilakukan program penataan, perluasan dan rekonfigurasi pelabuhan, kapasitas meningkat menjadi 7-8 juta TEUs. Total realisasi throughput petikemas di Tanjung Priok pada tahun 2011 sebesar 5,6 juta TEUs, meningkat menjadi 6,2 juta TEUs di tahun 2012/2013. Ini mengindikasikan perlu segera dilakukan penambahan fasilitas untuk menampung pertumbuhan arus petikemas di tahun-tahun mendatang. Nanti ketika Terminal Kalibaru secara penuh beroperasi 2023, Pelabuhan Tanjung Priok akan menampung tiga kali kapasitas yang ada saat ini.

Container Terminal capacity at Tanjung Priok port initially would only be able to accommodate 4.5 million TEUs whereas capacity increases to about 7 to 8 million TEUs after conducting programs of organizing, expansion and port reconfiguration programs. Total of container throughput realization in Tanjung Priok 2011 amounted 5.6 million TEUs,has increased to 6.2 million in 2012/2013. This indicates that the additional facilities must be carried out to accomodate the traffic growth of container for the upcoming years. Further in 2023, when the Kalibaru Terminal is fully operating, the Tanjung Priok port would accomodate three times of current capacities.

Fasilitas terminal pelabuhan existing di Pelabuhan Tanjung Priok hanya melayani kapal dengan kapasitas maksimum 6.000 TEUs, sedangkan tren pertumbuhan penggunaan kapal petikemas di dunia saat ini menggunakan kapal dengan kapasitas >10.000 TEUs dalam rangka mengurangi biaya logistik per TEUs. Sehingga untuk melayani kapal Direct Call dengan ukuran besar harus disiapkan fasilitas yang memadai

Existing port terminal facilities at Tanjung Priok port only cater ships with maximum capacity of 6,000 TEUs, while the trend of container ships utilization is currently operating ships with capacity of more than 10,000 TEUs to reduce logistic costs per TEU. It therefore would need to provide adequate facilities to cater large Direct Call ships.

Pelaksanaan pembangunan NewPriok Terminal dilakukan dalam 2 tahap hingga tahun 2023.

The development of NewPriok Terminal is done in 2 stages up to year 2013, which is:

“Better services, More trade, Lower transport cost, More trade”

Containers flow has been growing 20% and around 5% for the last 3 years (2009-20013) and for the last 10 years (2002-2012) respectively.


61


SEKILAS IPC |

COMPANY AT A GLANCE

Kalibaru Terminal Development Plan

Rencana Pengembangan Terminal Kalibaru Tahap/Phase

Terminal

Jenis/Type

Kapasitas/Capacity

Daya Muat/Draft

Panjang/Length

Container

1.500.000 TEUs/year

16 m (Design Depth 20m)

850m

Container

1.500.000 TEUs/year


800m

Container

1.500.000 TEUs/year


800m

Product Terminal 1

Petroleum Product

5.000.000 m3/year


800m

Product Terminal 2

Petroleum Product

5.000.000 m3/year


800m

Container

2.000.000 TEUs/year


1.000m

Container

2.000.000 TEUs/year


1.000m

Container

2.000.000 TEUs/year


1.000m

Container

2.000.000 TEUs/year


1.000m

Container Terminal 1 Container Terminal 2

Tahap/Phase1

Container Terminal 3

Container Terminal 4 Container Terminal 5 Tahap/Phase2

Container Terminal 6 Container Terminal 7

Manfaat Pembangunan Terminal Kalibaru • Peningkatan kapasitas semula 7-8 juta TEUS menjadi 12,5 juta TEUs (tahap I 2018) dan 20 juta TEUs (Tahap II 2023), untuk menghindari risiko kongesti akibat pertumbuhan petikemas di pelabuhan yang tinggi. • Pelabuhan Tanjung Priok mampu melayani kapalkapal di atas 10.000 - 15.000 TEUs dengan draft 16 m.LWS di terminal. Terminal ini akan memberikan pelayanan cepat dan tepat dengan fasilitas modern tentunya akan menjadi “Port of Choice” (pelabuhan pilihan) bagi kapal liner internasional dan regional yang pada akhirnya terminal akan menjadi HUB PORT di Indonesia. • Tersedianya dedicated terminal untuk Product Terminal (Oil and Gas) dengan kapasitas 10 juta kubik meter, terminal ini sekaligus dapat dijadikan sebagai “buffer stock” nasional untuk persediaan minyak bumi dan gas untuk wilayah barat Indonesia. • Mendorong investor asing menanamkan investasi di Indonesia pada umumnya, investor asing di bidang maritim dan kepelabuhanan pada umumnya. • Membantu penurunan biaya logistic cost dengan tersedianya terminal yang didukung dengan peralatan dan produkvitas tinggi disertai dengan servis pelayanan yang baik berstandar internasional. Tentunya ini memberikan kontribusi pada efisiensi

62

The Benefits of Kalibaru Terminal Project • The increased capacity initially 7-8 million TEUs becomes 12.5 million TEUs (phase I 2018) and 20 million TEUs (phase II 2023) , to avoid the congestion risk because of the high growth of container in port. • The Tanjung Priok port is capable of serving the ships above 10,000 - 15,000 TEUs with 16 m.LWS draft at the terminal. This terminal will provide fast and accurate service with the sophisticated facilities, which will lead to “Port of Choice” for both international and regional liner shipping as eventually the terminal would become the HUB PORT in Indonesia. • The availability of dedicated terminal for Product Terminal (Oil and Gas) with the capacity of 10 million cubic meters, at the same time, this terminal can be used as national “bufferstock” for the supply of oil and gas to the western part of Indonesia. • Encourage foreign investor to invest in Indonesia in general, the foreign investor in the field of maritime and port. • Decrease the logistic cost by the availability of terminal that supplemented by the equipments and high productivities including the international standard for excellence services. Certainly, these things have contributed to the efficiency of transportation cost which borne by the customer/owner of the products/



biaya transportasi yang ditanggung oleh pelanggan/ pemilik barang yang pada akhirnya akan berdampak pada pertumbuhan perekonomian nasional. • Tercipta lapangan pekerjaan selama pembangunan maupun setelah terminal dioperasikan. Terminal Kalibaru, tidak hanya di dalam operasi pelabuhan, tetapi juga di seluruh sektor kepelabuhanan dan yang berhubungan dengan jaringan distribusi logistik barang. • Peningkatan aktivitas dan operasional pelabuhan yang diimbangi dengan produktivitas dan standar pelayanan internasional, akan berdampak pada peningkatan penghematan biaya operasional kepelabuhanan dan penghematan nilai waktu (Value of Time). • Peningkatan nilai lahan (Land Value) hasil reklamasi lahan dan di sekitar koridor pelabuhan. • Memberikan citra yang positif bagi kegiatan operasional di Pelabuhan Tanjung Priok, apalagi mengingat akses jalan yang memadai antara pelabuhan dengan kawasan industri, karena Terminal Kalibaru diproyeksikan untuk lebih mampu memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan di masa mendatang.

•

•

• •

cargo owner that eventually will have impact to the national economic growth. Whether during the construction or after the terminal is operated, the jobs is absolutely created. Kalibaru Terminal, is not only focusing on the port operations, but also including all port sectors and ones related to the logistic distribution network. The increasingly port activities and operations which counterbalanced by the productivity and international service standard, will give impact to the improvement of port operational cost savings and the value of time savings. An increase in Land value, land reclamation, and around the port corridor. Give positive image to the operational activities in Tanjung Priok Port, particularly considering the adequate road access between port and industrial area, since the Kalibaru Terminal is expected to have better imporve for undertaking the needs and request of customers in the future.

Progres Pembangunan Hingga 30 Desember 2014, perkembangan pelaksanaan pembangunan fisik Terminal Kalibaru Tahap 1 adalah sebagai berikut: 1. Keseluruhan progres 38,28% dari rencana progres 41,79% 2. Progres Container Terminal 1 (CT1): 74,38% 3. Progres disposal 1A breakwater: 65,92% 4. Progres Breakwater Container Yard 1B: 54,26%. 5. Progres pengerukan dan reklamasi lahan: 26,44%. 6. Progres pekerjaan pembangunan akses jalan sisi laut: 61,58% 7. Progres pekerjaan pembangunan akses jalan sisi darat: 43,26%

Development Progress The progress of Phase I of Kalibaru Terminal physical construction until 30 December 2014 are as follows:

Angka persentase dari progres ditentukan dengan berdasarkan pada kontrak addendum.

Percentage of progress is determined based on addendum contract.

1. Actual progress is 38.28% against plan progress of 41.79%. 2. Actual progress of Container Terminal 1 (CT1): 74.38%. 3. Actual progress of 1A breakwater disposal: 65.92%. 4. Actual progress of 1B breakwater container yard: 54.60%. 5. Actual progress of dredging and reclamation work: 26.44%. 6. Actual progress of sea-side road access construction work: 61.58%. 7. Actual progress of land-side road access construction work: 43.26%


63


SEKILAS IPC |

LINGKUP PEKERJAAN

CONSTRUCTION COVERAGE

1. Pekerjaan Pemancangan Tiang Pancang merupakan struktur pondasi dari proyek pembangunan Container Terminal 1, Terminal Petikemas Kalibaru. Total jumlah tiang pancang 12.571 titik yang terbagi dalam 3 varian diameter yakni: diameter 1000 mm, 800 mm dan 500 mm, dengan panjang antara 22 – 35 m tanpa sambungan dengan type CSP (Concrete Spun Pile).

1. Pilling Construction The Pilling is the foundation structure of the Container Terminal 1-Petikemas Kalibaru Terminal construction project. The total of piles in 12,571 points divided into three variants of diameter, which are : 1000 mm, 800 mm, and 500 mm diameter, with length between 22 to 35 m, without connecting to the type of CSP (Concrete Spun Pile)

64

COMPANY AT A GLANCE

Penggunaan sistem tiang pancang (deck on pile) pada konstruksi di Container Terminal 1 ini, untuk menjaga sistem sirkulasi air di sekitar kolam Pelabuhan Tanjung Priok dan kecepatan dalam penyelesaian pembangunan Container Terminal 1.

The usage of deck on pile system for Container Terminal 1 construction, is aimed to maintain the water circulation system around Tanjung Priok Port’s poll and speed up the completion of Container Terminal 1 construction.

Pekerjaan pemancangan (piling work) sampai akhir tahun 2014 sudah mencapai 9.286 titik untuk Container Yard dan 2.106 titik untuk dermaga 1A, seluruhnya telah selesai 100%.

The piling work until 2014 has reached 9,286 points for yard container and 2,106 points for dock 1A, all have been completed 100 %.

Sedangkan untuk Container Terminal II dan III dilakukan reklamasi perairan di sisi utara Pelabuhan Tajung Priok, membutuhkan 50 juta m3 material untuk reklamasi yang nantinya digunakan untuk lapangan penumpukan seluas 184 ha dan 2.736 pile untuk jetty.

Meanwhile, for Container Terminal II and III , land fill will be carried out in the north part of Tanjung Priok Port’s waters, needs 50 million m3 material for reclamation that will be used for the 184 hectares of yard area and 2,736 piles for jetty.



2. Pekerjaan Struktur Atas

2. Upper Structure Construction

A. Pekerjaan Dermaga 1A Dermaga 1A didesain untuk menampung kapal dengan kapasitas 220.000 DWT. Kolam Dermaga 1A didesain dengan kedalaman sampai -20 m.LWS dan memiliki dimensi 57,5 m x 850,3 m dengan struktur deck on pile dan menggunakan precast concrete. Dermaga 1A sepanjang 450 m ditargetkan selesai di triwulan III 2015 dan akan selesai secara keseluruhan triwulan IV 2015.

A. 1A Dock Construction 1A Dock is designed to accomodate ships with the capacity of 220,000 DWT. The port pool is designed with the depth up to -20 m.LWS and has dimensions of 57.5 X 850.3 m with the deck on pile structure and uses the precast concrete. 1A Dock with the length of 450 m is targeted to be finished in the third quarter of 2015 and scheduled for the overall completions in the fourth quarter of 2015.

B. Container Yard 1 A Container Yard 1A merupakan struktur deck on pile dengan system operasional area menggunakan Rubber Tyred Gantry Crane (RTGC). Konstruksi atas Container Yard 1A menggunakan Precast Concrete yang didirikan di atas tiang-tiang pancang. Untuk target penyelesaian Container Yard 1A seluas 16 ha di triwulan III 2015 dan selesai secara keseluruhan pada triwulan IV 2015 dengan total seluruhnya 32 ha.

B. Container Yard 1 A 1A Container Yard is the structure of deck on pile as the area operational system is using the Rubber Tyred Gantry Crane (RTGC). The construction of 1A Container Yard using Precast Concrete which is built on piles. The 16 hectares of container yard is targeted to be finished in the third quarter of 2015 and the overall completion of 32 hectares is scheduled in the fourth quarter of 2015

Sampai dengan akhir Desember 2014, telah terpasang sebanyak 9.286 titik tiang pancang, sedangkan untuk pekerjaan atas sampai akhir Desember 2015 sudah mencapai 53,678 m3 Concrete In-situ dan 27,285 unit Precast Concrete terpasang.

Until the end of December 2014, 9,286 points of piles have been installed while for the above job, by the end of December 2015, has reached 53,678 m3 Concrete In-Situ and 27,285 installed units of Precast Concrete.


65


SEKILAS IPC |

66

COMPANY AT A GLANCE

C. Pekerjaan Dermaga 1B Dermaga 1B memiliki desain ukuran kapal yang sama dengan Dermaga 1A dengan kedalaman mencapai -20 m.LWS dan memiliki dimensi 50,0 m x 1658,4 m.

C. 1B Dock Construction 1B Dock has the same design of the ship size with 1A Dock’s, with the depth up to -20 m.LWS and has dimensions of 50.0 m x 1658.4 m.

Pekerjaan upper structure Jetty 1A sampai akhir 2014 sudah mencapai 65.097 m3 Concrete In-Situ dan 26.613 nos Precast Concrete terpasang.

Until the end of 2014, the works of 1A Jetty upper structure have reached 65,097 m3 Concrete In-Situ and the 26,613 nos installed of Precast Concrete.

3 Pekerjaan Pengerukan Pekerjaan Pengerukan dilakukan untuk mendapatkan kedalaman sesuai dengan rencana yang diinginkan agar dapat dilewati oleh jenis kapal yang direncanakan. Untuk Dermaga 1A dan Dermaga 1B dilakukan pengerukan sampai -20.00 m.LWS (Lower Water Spring) dengan menggunakan Grab Dredger. Kolam Pelabuhan dan Alur Pelayaran dikeruk sampai -16.00 m.LWS menggunakan Cutter Suction Dredger dan Trailing Suction Hopper Dredger.

3. Dredging Work The Dredging work is executed for getting the expected depth plan in order can be passed by the planned type of ships. 1A and 1B Dock were dredged up to -20.00 m LWS (Lower Water Spring) by using Grab Dredger. The Port Pool and Shipping Lines were dredged up to -16.00 m.LWS by using the Cutter Suction Dredger and Trailing Suction Hopper Dredger.

Volume total pengerukan sebesar 25,180,595 m3. Hasil pengerukan akan digunakan sebagai material reklamasi pada tahap 1B. Sampai akhir Desember 2014, pekerjaan pengerukan sudah mencapai volume 10.704.204 juta m3 atau sebesar 42,6% progres yang telah dikerjakan dari total pekerjaan untuk pengerukan dan reklamasi.

4. Pekerjaan Reklamasi Container Yard 1B Container Yard 1B memilik dimensi 2.000 m x 850 m yang merupakan lahan reklamasi. Area reklamasi adalah area daratan baru yang akan difungsikan sebagai lapangan penumpukan petikemas di masa yang akan datang.

4. 1B Container Yard Reclamation Work 1B 1B Container Yard has the dimension of 2000m x 850 m, which is the reclaimed land. The reclaimed land is the new area of land that will be functioning as the container yard in the future.

The total volume of dredging accounted to 25,180,595 m3. The dredging will be used as the material of reclamation in the phase of 1B. Until the end of December 2014, the volume of dredging work has reached 10,704,204 million m3 or equal to 42.6 percent of progress that has been carried out from the total works of dredging and reclamation.



Material reklamasi menggunakan material hasil pengerukan dan ditambah material pasir. Pasir yang dibutuhkan untuk reklamasi ini adalah sebesar 9.793.679 m3. Pasir untuk reklamasi akan diangkut menggunakan TSHD (Trailing Suction Hopper Dredger) kapasitas 30.000 m3 untuk disebar di area reklamasi. Metode perbaikan tanah menggunakan PVD dan preloading sampai dengan ketinggian +10,5 m.LWS. PVD (pre-fabricated vertical drain) yang digunakan sepanjang 19.162.680 m. Pekerjaan pemasangan silt curtain sampai akhir 2014 lalu telah diselesaikan dan meminimalkan pencemaran lumpur akibat kegiatan reklamasi.

5. Pekerjaan Pembangunan Breakwater Breakwater merupakan pelindung luar area reklamasi dan keseluruhan sistem pelabuhan. Breakwater menggunakan struktur pondasi berupa material bambu (cluster dan matras) dan struktur atas berupa tumpukan batu (sistem Rubble Mound).

5. Breakwater Work Breakwater is an outer protective of reclaimed area and the entire port system. Breakwater uses the cluster danmatras as foundation structure and the rubble mound system for upper structure.

Pekerjaan breakwater pada proyek ini, membutuhkan 2,1 juta m3 batu-batuan dengan berbagai berat antara 50-400 kg dan 5,6 juta batang bambu yang digunakan untuk matras dan cluster bamboo untuk pembuatan breakwater.

The breakwater work on this project, requires 2.1 million m3 of stones with various weight between 50 to 400 kg and 5.6 million stalks of bamboo used for mattress and the clusters of bamboos for the formation of breakwater.

Bamboo structure consisting of the +5.6 millions stalks is not only applicable for foundation, but also as the resisting wall to prevent the lateral forces from landslides. The size of stones used are vary, ranged from 50 to 75 kg for core, 400 kg for cover. The total of stones needed are equal to 2,182,613 m3. The Armor used is the type of A-jack, in aimed to break the waves from the open sea.

Struktur bambu dengan volume + 5,6 juta batang tidak hanya berfungsi sebagai pondasi, tetapi juga sebagai struktur penahan gaya lateral terhadap longsor. Ukuran batu yang digunakan bervariasi, mulai dari 50 75 kg untuk core, 400 kg untuk cover. Jumlah total batu yang dibutuhkan adalah sebesar 2.182.613 m3. Armor yang digunakan adalah jenis A-jack dengan maksud untuk memecah gelombang dari laut lepas.

The material of reclamation used the dredging yield materials, plus sand material. Total of sand needed for landfill is equal to 9,793,679 m3. The sand used for reclamation will be transported by TSHD (Trailing Suction Hopper Dredger) capacity of 30,000 m3 to be deployed in the reclaimed area. Soil improvement method used PVD and preloading up to the height of +10.5 m LWS. PVD (Pre-fabricated vertical drain) that used along 19,162,680 m. The silt curtain installation until the end of 2014, has been accomplished and minimalize the moss pollution as the result of reclamation.


67


SEKILAS IPC |

Progres pekerjaan breakwater sampai dengan akhir Desember 2014 sudah mencapai volume 866.000 m3 batu dan 230.000 m3 batang bambu terpasang untuk matras dan 242.000 batang cluster bambu untuk pembuatan breakwater.

The breakwater work progress until the end of December 2014 has reached the volume of 866.000 m3 stones and 230.000 m3 stalks of bamboo and 242.000 of cluster danmatras for the formation of breakwater.

6. Pembongkaran Breakwater Existing dan Jetty Medco Di lokasi eksisting Tanjung Priok terdapat 2 jenis breakwater, yaitu sheet pile daerah timur dan breakwater batu di daerah utara dan barat. Breakwater existing tersebut akan dibongkar untuk digunakan sebagai area Kolam Pelabuhan.

6. Demolising of Existing Breakwater and Jetty Medco At the existing loacation of Tanjung Priok, there are 2 types of breakwater, which are east area of sheet pile and stones breakwater in the north and west area. The existing breakwaters will be demolished and used for Port Pool area.

68

COMPANY AT A GLANCE

Jetty Medco adalah prasarana PT Medco Energy. Jetty tersebut juga akan dibongkar karena berada di area rencana Kolam Pelabuhan.

Jetty Medco is an infrastructure of PT Medco Energy. It would also be tore down because its presence at Port Pool plan area.



7. Jalan Akses yang menghubungan Container Terminal Kalibaru dengan JORR Toll dan Cilincing – Cibitung Toll Road. Untuk memperlancar arus lalu lintas dari dan menuju pelabuhan, terminal ini akan didukung oleh akses jalan (Southern Access) sepanjang 1,8 km yang terdiri dari jalan sepanjang 900 m di atas laut dan sisanya (900 m) jalan darat yang menghubungkan terminal dengan jalan akses toll Cakung-Ciincing.

7. Road Access that connected KaliBaru Terminal Container with JORR Toll and Cilincing – Cibitung Toll Road In order to smoothening the traffic flow from and to port, this terminal would be supported by the road access (Southern Access) as long as 1.8 km that comprising 900 m of above the sea road and the rest road (900 m) will connect the terminal with the toll access of Cakung-Ciincing.

Beside of connecting the terminal and CilincingCibitung Toll Road, considered as an alternative road to connect Tanjung Priok port and the Jababeka-Cibitung industrial area. Ultimately, the Cilincing-Cibitung Toll Road will reduce the burden of traffic congestion in Cikampek Toll.In additional, the improvement of port services by increasing the frequency of containers’ transported from Industrial Center to port, from the previously 1 time a day through the access of Cikampek Toll become 2-3 times a day by using this Cilincing-Cibitung Toll access. Let alone 70% of export and import freight traffic came from industrial region at East Jakarta (Cibitung, Cikarang and Karawang).

Disamping jalan menghubungkan terminal dengan Toll Cilincing-Cibitung, sebagai alternatif jalan yang menghubungkan pelabuhan Tanjung Priok dengan kawasan industri Jababeka-Cibitung. Tentunya Toll Cilincing-Cibitung ini akan mengurangi beban kemacetan di Jalan Tol Cikampek. Disamping itu, peningkatan pelayanan kepelabuhanan dengan meningkatkan frekuensi transportasi petikemas dari pusat industri ke pelabuhan dari 1 kali sehari yang selama ini menggunakan akses Jalan Tol Cikampek menjadi 2-3 kali sehari menggunakan akses Jalan Tol Cilincing-Cibitung ini. Apalagi 70% Angkutan lalu lintas ekspor dan impor berasal dari daerah industri di timur Jakarta (CIbitung, Cikarang dan Karawang)


69


BIDANG USAHA |

70

LINE OF BUSINESS

Bidang usaha Perseroan meliputi kegiatan usaha utama yaitu:

The main business activities of the Company include:

1. Pelayanan Kapal Pelayanan kapal merupakan jasa kegiatan operasional kapal mulai dari masuk hingga keluar pelabuhan. Pelayanan kapal meliputi: • Jasa Labuh • Jasa Tambat • Jasa Pandu • Jasa Tunda • Jasa Pelayanan Air • Jasa Kepil

1. Ship Services The Company provides ship services, from the time ships enter the port until their departure. The services provided are: • Anchorage Service • Mooring Service • Pilotage Service • Towage Service • Fresh Water Service • Near Service

2. Pelayanan Barang Pelayanan barang merupakan pelayanan bongkar muat mulai dari kapal hingga penyerahan ke pemilik barang. Pelayanan barang meliputi: • Dermaga Umum • Gudang Penumpukan • Lapangan Penumpukan • Dermaga Khusus

2. Cargo Services The Cargo provides a stevedoring services of the ships to the delivery of the cargoes to the owners. The provided services are: • Public Berth • Storage Warehouse • Storage Yard • Private Berth



3. Pelayanan Rupa-Rupa Pelayanan rupa-rupa merupakan jasa pelayanan yang menunjang kegiatan yang ada di pelabuhan. Pelayanan rupa-rupa meliputi: • Jasa Pemeliharaan Alat-Alat Pelabuhan • Jasa Penyewaan Tanah, Bangunan, Air, dan Listrik (TBAL) • Jasa Fasilitas Rupa-Rupa Usaha

3. Other Services Other services cover services that support port activities. The other services are: • Port Equipment Maintenance Services • Land Rental, Buildings, Water & Electricity • Miscellaneous Business Services

Selain berbagai usaha utama tersebut, Perseroan juga mengembangkan kegiatan usaha lain yang dapat menunjang tercapainya tujuan Perseroan dan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan, meliputi jasa angkutan; jasa persewaan dan perbaikan fasilitas dan peralatan; jasa perawatan kapal dan peralatan di bidang kepelabuhanan; jasa pelayanan alih muat dari kapal ke kapal (ship to ship transfer) termasuk jasa ikutan lainnya; properti di luar kegiatan utama kepelabuhanan; kawasan industri; jasa konsultan dan surveyor kepelabuhanan; jasa komunikasi dan informasi; jasa konstruksi kepelabuhanan; jasa forwarding/ekspedisi; jasa kesehatan; tempat tunggu kendaraan bermotor dan shuttle bus; jasa penyelaman (salvage); jasa tally; jasa pas pelabuhan; serta jasa timbangan.

Aside from several major business activities mentioned above, the Company also develops other business activities that supports the Company’s goals and optimizes the Company’s human resources. The business activities are: transportation service, equipment and facility rental and repair services, ship and port equipment maintenance service, ship to ship transfer service, and other derivative business: property outside the ports’ main activities; hotels and tourism facilities; port consultant and surveyor services; information and communication services; port construction; forwarding/expedition; health services; catering; parking lot and shuttle bus; salvage service; tally service; port pass; and measurement service.


71


STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT | DIRECTORATE

ORGANIZATION STRUCTURE

Kepala Satuan Pengawas Intern Head of Internal Control Unit

VP PKBL & CSR VP CSR & PKBL

Kepala Biro Strategi Perusahaan Head of Corporate Strategic Bureau

Kepala Biro Sistem Informasi Head of Information System Bureau

SM Layanan SDM & Umum HR Services & General Senior Manager

Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum Human Resources and General Affairs Director

SM Pemetaan SDM & Manajemen Karir HR Mapping & Career Management

SM Pengembangan SDM & Diklat HR Development & Training & Education Senior Manager SM Perencanaan & Kesejahteraan SDM HR Planning & Welfare Senior Manager

Direktur Pembinaan Cabang & Anak Perusahaan & Bisnis Pendukung Branches, Subsidiary & Supporting Business Development Director

SM Pembinaan Cabang & Anak Perusahaan Subsidiary & Development Senior Manager

SM Perencanaan & Pengembangan Bisnis II Planning & Business Development Senior Manager II

Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha Commercial and Business Development Director

SM Perencanaan & Pengembangan Bisnis I Planning & Business Development Senior Manager I

SM Pemasaran Marketing Senior Manager

Direktur Utama President Director

Manager Pusat Layanan Keuangan Pelanggan (CSC) CSC Finance Operational Manager

Manager Pajak Tax Manager

Direktur Keuangan Finance Director

Manager Akuntansi & Sistem Keuangan Account Manager & Financial System

SM Perbendaharaan & Keuangan Perusahaan Treasury & Corporate Finance SM

SM Akuntansi Manajemen & Mitra Bisnis Management Accounting & Bussiness Partner SM

SM Peralatan Equipment Senior Manager

Direktur Teknik Technical Director

SM Teknik Sipil Civil Engineering Senior Manager

SM Perencanaan Planning Senior Manager

SM Pengembangan & Proses Development & Process Senior Manager

SM Manajemen Risiko & Jaminan Mutu Risk Management & Quality Control Senior Manager

Direktur Operasi Operational Director

SM Kapal & Pemanduan Ship & Pilotage Senior Manager

SM Non-Petikemas Non Container Senior Manager

SM Petikemas Container Senior Manager

Kepala Biro Pengadaan Head of Procurement Bureau

Kepala Biro Hukum Head of Legal Bureau


72



Kepala Sekretariat SPI

Pengawas Bidang I

Pengawas Bidang II

Chief Secretariat of Internal Control Unit

Supervisor of Division I

Supervisor of Division II

AVP IPC CSR & Pemb.CSR Koordinator Wilayah DKI Jakarta

AVP IPC CSR & Pemb.CSR Koordinator Wilayah Perbatasan/Terpencil

AVP Mitra Binaan

AVP CSR IPC & Development CSR Coordinator DKI Jakart Region

AKB Perencanaan Strategis

Head Assistant of Strategic Plan

AKB Strategi Bisnis & Manajemen Informasi

AVP CSR IPC & Development CSR Border Regional Coordinator/Remote

Head Assistant of Corporate Plan

AKB Restrukturisasi & Manajemen Perubahan Head Assistant of Change

AKB Pengembangan & Quality Assurance Sistem Informasi

AKB Pengoperasian & Pemeliharaan Sistem Informasi

AKB Perencanaan Perusahaan

Head Assistant of Business Strategy & Information Management

Head Assistant of Development & Quality Assurance of Information System

ASM Administrasi SDM & Perkantoran

ASM Rumah Tangga & Pengamanan

Human Resources Administration & Offices ASM

ASM Asesmen & Pemetaan SDM

ASM Program Pengembangan SDM

ASM Pendidikan & Pelatihan

Organizational & Human Resources Planning ASM

ASM Pengembangan & Pengendalian I

Development & Control I ASM

ASM Pengembangan Bisnis II

Business Development ASM II

ASM Pengembangan Bisnis I

AVP Keuangan & Administrasi

AVP Finance & Administration

Management & Restructuring

Head Assistant of Operations & Maintenance Information System

ASM Manajemen Karir

Career Management ASM

ASM Perencanaan SDM & Organisasi

AVP Pendukung Teknik

AVP Engineering Support

Household & Security ASM

Assessment and HR Mapping ASM

Human Resources Development Program ASM

AVP Partners

Training & Education ASM

ASM Kesejahteraan SDM & Hubungan Industrial

Human Resources Welfare & Industrial Relations ASM

ASM Pengembangan & Pengendalian II

Development & Control II ASM

ASM Properti II

Property ASM II

ASM Properti I

Business Development ASM I

Property ASM I

ASM Pentarifan

ASM Kerjasama Usaha

General Manager Cabang/Unit

Branches/Unit General Manager Pricing ASM

Business Corporation ASM

ASM Pengelolaan Pelanggan

Customer Development Management ASM Programe Management Office (PMO)

Kepala Satuan Kerja (KASATKER)/PEMPRO

Head of Unit (KASATKER)/PEMPRO

Spesialis Pajak

Tax Specialist

ASM Akuntansi & Pelaporan

ASM Transaksi & Proses Data

ASM Accounting & Reporting

ASM Transaction & Data Process

ASM Perbendaharaan

ASM Keuangan Perusahaan

ASM Anggaran

ASM Akuntansi Biaya

Treasury ASM

Budget ASM

ASM Alat Apung

Floating Equipment ASM

ASM Pengendalian Proyek

Project Controlling ASM

ASM Pengembangan Fasilitas & Pengelolaan Lingkungan

Facilities Development & Environmental Management ASM

ASM Perencanaan Proses

Planning Process ASM

ASM Manajemen Risiko

Corporate Finance ASM

Cost Accounting ASM

ASM Alat Bongkar Muat

Loading Equipment ASM

ASM Rancang Bangun

Design ASM

ASM Implementasi Proses

Implementation Process ASM

ASM Jaminan Mutu

ASM Pemanduan

ASM Penundaan

ASM Pengoperasian Non Petikemas

ASM Pengendalian Operasi Non Petikemas

ASM Pengoperasian Petikemas

ASM Pengendalian Operasi Petikemas

AKB Pengadaan Barang & Jasa I

AKB Pengadaan Barang & Jasa II

AKB Penelaahan Hukum dan Peraturan Perusahaan

AKB Penanganan Masalah Hukum

Container Operation ASM

Head Assistant of Procurement of Goods & Services I

Head Assistant of Review of Company Law and Regulations

ASP Humas

Public Relation ACS

ASM Teknik Mesin, Listrik & Telekomunikasi

Mechanical Engineering, Electrical, and Telecommunications ASM

ASM Pemeliharaan Fasilitas & Pengerukan

Quality Control ASM

Non-Container Operation ASM

ASM Mitra Bisnis

Bussiness Partner ASM

Facilities Maintenance & Dredging ASM

Risk Management ASM

Pilotage ASM

ASM Manajemen Aset

Assets Management ASM

ASM Pengamanan Fasilitas & SMK3

Security Facilities & SMK3 ASM

Towage ASM

Non-Container Operations Control ASM

Container Operations Control ASM

Head Assistant of Procurement of Goods & Services II

Head Assistant of Legal Handling

ASP Hubungan Antar Lembaga

Inter-Institutional Relations ACS

AKB Administrasi & Dokumentasi

Head Assistant of Administration & Documentation AKB Jaringan & Dokumentasi Hukum

Head Assistant of Network & Legal Documentation

ASP Tata Usaha Direksi

Administration to the Board of Directors ACS


73


STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT | DIRECTORATE ORGANIZATION STRUCTURE Direktorat

Jabatan

Nama/Name

Position


Sekretaris Perusahaan

Rima Novianti

Corporate Secretary

Dini Endiyani

ASP Humas ASP Hubungan Antar Lembaga

Dewi Fitriyani

ASP Tata Usaha Direksi Hukum Legal

Pengadaan Procurement

Rati Farini

Kepala Biro Hukum AKBH Penelaahan Hukum & Peraturan Perusahaan

Eko Purnomo

Head Assistant of Legal Handling Head Assistant of Network & Legal Documentation

Widodo

Kepala Biro Pengadaan AKB Pengadaan Barang & Jasa I

Kepala Biro Sistem Informasi

Juli Tarigan

Head Assistant of Procurement of Goods & Services II

Irmawan Soehendro Heru Satrio

AKB Pengembang & Quality Assurance Sistem Informasi

Donald H Sitompul

AKB Perencanaan Strategis

A. Syaiful Amien Rizki Widhiono -

Head Assistant of Development &Quality Assurance of Information System Head Assistant of Operations & Maintenance Information System Head of Corporate Strategic Bureau Head Assistant of Strategic Plan Head Assistant of Corporate Plan

AKB Restrukturisasi & Manajemen Perubahan

Dian Vegawati

Head Assistant of Change Management & Restructuring

Rima Novianti (Plh)

VP PKBL & CSR AVP IPC CSR & Pembinaaan CSR Koordinator Wilayah DKI Jakarta

M. Taufik Tamanyira (Plh) Eddy Haristiani (Plh) Farry Dwi Munanto (Plh) Syamsurijal (Plh)

AVP Finance & Administrasi

M. Nurman Yulianto (Plh)

VP CSR & PKBL AVP CSR IPC & Development CSR Coordinator DKI Jakarta Region AVP CSR IPC & Development CSR Border Regional Coordinator/Remote AVP Partners AVP Engineering Support AVP Finance & Administration

Kepala Satuan Pengawasan Intern

Urip Nurhayat

Head of Internal Control Unit

Kepala Sekretariat SPI

Oman Rahayu

Chief Secretariat of Internal Control Unit

Pengawas Bidang I

Ari Basuki

Supervisor of Division I

Pengawas Bidang II

-

Supervisor of Division II

Senior Manager

Senior Manager

SM Petikemas

Usman Sahroni

SM Non Petikemas

Guna Mulyana

Non Container Senior Manager

Supardi

Ship & Pilotage Senior Manager

SM Kapal & Pemanduan SM Manajemen RIsiko & Jaminan Mutu SM Pengembangan & Proses

Andi Isnovandiono -

Asst. Senior Manager

Container Senior Manager

Risk Management & Quality Control Senior Manager Development & Process Senior Manager Asst. Senior Manager

ASM Pengoperasian Petikemas

Tengku Mursalim

ASM Pengendalian Operasi Petikemas

Bambang Ruwadi

Container Operations Control ASM

ASM Pengoperasian Non Petikemas

Imam Rahmiyadi

Non-Container Operations Control ASM

ASM Pengendalian Operasi Non Petikemas

Tonny Hendra Cahyadi

ASM Pemanduan

Agus Soeryanto

ASM Penundaan

M. Iqbal Rizqi Wijayanto

ASM Manjemen Risiko

Sumarman

ASM Jaminan Mutu ASM Pengamanan Fasilitas & SMK3

Harry Nugraha Haedi

Container Operation ASM

Non-Container Operations ASM Pilotage ASM Towage ASM Risk Management ASM Quality Control ASM Security Facilities & SMK3 ASM

ASM Perencanaan Proses

-

Planning Process ASM

ASM Implementasi Proses

-

Implementation Process ASM

Senior Manager

Senior Manager

SM Perencanaan

Eko Afrilianto

Planning Senior Manager

SM Teknik Sipil

Ade Hartono

Civil Engineering Senior Manager

SM Peralatan

Haryadi B.k.

Equipment Senior Manager



Asm Pengembangan Fasilitas & Pengelolaan Lingkungan

Titah Yudhana Siti Hadijah

ASM Rancangan Bangun

74

Head of Information System Head Assistant of Business Strategy & Information Management

Bobby Hardian

AVP Engineering Support

Direktorat Teknik Technical Directorate

Head Assistant of Administration & Documentation

AKB Perencanaan Perusahaan

AVP IPC Mitra Binaan

Direktorat Operasi Operational Directorate

Head Assistant of Procurement of Goods & Services I

Tatan Sontana

Kepala Biro Strategi Perusahaan

Head of Procurement Bureau

Erik Gunawan

AKB Strategi Bisnis dan Manajemen Informasi

AVP Pemb CSR Koordinator Wilayah Pulau Perbatasan/Terpencil

SPI SPI

Head of Legal Bureau Head Assistant of Review of Company Law and Regulations

Dwi Hertanto

AKB Pengoperasian & Pemeliharaan Sistem Informasi

PKBL dan CSR CSR and PKBL

Administration to the Board of Directors ACS

AKBH Jaringan & Dokumentasi Hukum

AKB Administrasi & Dokumentasi

BSP BSP

Yohanes Wibowo Situmeang

Public Relation ACS ACS Inter-Institutional Relations

AKBH Penanganan Masalah Hukum

AKB Pengadaan Barang & Jasa II Sistem Informasi Information System

Arya Adhiguna Sayogyo

Facilities Development & Environmental Management ASM Design ASM

ASM Pengendalian Proyek

Rikky Afrianto

Project Controlling ASM

ASM Pemeliharan Fasilitas & Pengerukan

Basril Nofaris

Facilities Maintenance & Dredging ASM



Direktorat

Jabatan

Direktorat Teknik Technical Directorate

ASM Alat Apung

Nama/Name Ivan Hartanto Achmad Yoga Suryadarma

ASM Alat Bongkar Muat ASM Teknik Mesin, Listrik & Telekomunikasi

Direktorat Sumber Daya Manusia dan Umum Human Resources And General Affairs Directorate

Mechanical Engineering, Electrical, and Telecommunications ASM

Shanti Puruhita (Plh)

HR Planning & Welfare Senior Manager

Senior Manager

SM Pengembangan SDM & Diklat

SM Layanan SDM dan Umum

Dessy Emastari Dessy Emastari (Plh) Shanti Puruhita

Asst. Senior Manager ASM Kesejahteraan SDM & Hub Industrial ASM Program Pengembangan SDM ASM Pendidikan & Pelatihan ASM Assessment & Pemetaan SDM

HR Mapping & Career Management HR Services & General Senior Manager

Ferdiyan Sufarly Andrias Tito Gutoro Stenus Jacub Yana Pratapa (Plh)

Organizational & Human Resources Planning ASM Human Resources Welfare & Industrial Relations ASM Human Resources Development Program ASM Training & Education ASM Assessment and HR Mapping ASM

ASM Manajemen Karir

Yana Pratapa

Career Management ASM

ASM Administrasi SDM & Perkantoran

Riawan Raden

Human Resources Administration & Offices ASM

Dedi Daryono Tanjung

Household & Security ASM

SM Pemasaran

Agus Edi Santoso

Marketing Senior Manager

SM Perencanaan dan Pengembangan Bisnis I

Ari Santoso (Plh)

Planning & Business Development Senior Manager I

SM Perencanaan dan Pengembangan Bisnis II

Ari Santoso

Planning & Business Development Senior Manager II

ASM Rumah Tangga & Pengamanan Senior Manager

Senior Manager


Asst. Senior Manager Budi Prasetio

ASM Pentarifan

Agus Fazri

ASM Kerjasama Usaha ASM Pengelolaan Pelanggan

Ratih Kusuma Dewi

ASM Pengembangan Bisnis I

Rachmat Prayogi

ASM Properti I ASM Pengembangan Bisnis II

Dedi Iskandar

ASM Properti II

Direktorat Keuangan Financial Directorate

HR Development & Training & Education Senior Manager


ASM Perencanaan SDM & Organisasi

Direktorat Pembinaan Anak Perusahaan Subsidiary Development Directorate

Loading Equipment ASM

Nurwahyudi Panca

Senior Manager SM Perencanaan & Kesejahteraan SDM

SM Pemetaan SDM & Manajemen Karir

Direktorat Komersial dan Pengembangan Usaha Commercial And Business Development Directorate

Position Floating EquipmentASM

Senior Manager

Pricing ASM Business Corporation ASM Customer Development Management ASM Business Development ASM I Property ASM I Business Development ASM II Property ASM II Senior Manager

SM Pembinaan Anak Perusahaan

Prasetyo Wasis


Subsidiary Development Senior Manager Asst. Senior Manager

ASM Pengembangan & Pengendalian I

Bagus Dwipoyono

Development & Control I ASM

ASM Pengembangan & Pengendalian II

Ismed Tehuwayo

Development & Control II ASM

Senior Manager

Senior Manager

SM Akuntansi Manajemen & Mitra Bisnis SM Treasury & Corporate Finance Manager Akuntansi & Sistem Keuangan

Sophia Isabella Wattimena Henri Panggabean Miftahul Huda Risman

Manager Pajak CSC Finance Operational Manager

Wing Megantoro


Management Accounting & Bussiness Partner SM Treasury & Corporate Finance Senior Manager Account Manager & Financial System Tax Manager CSC Finance Operational Manager Asst. Senior Manager

Mujianto

ASM Anggaran

Yan Ekalaya Hamong P.

ASM Akuntansi Biaya

-

ASM Mitra Bisnis

Nur Islaminnisa

ASM Perbendaharaan ASM Keuangan Perusahaan

Dewi Veratiwi Ilham Leman

ASM Manajemen Aset

Budget ASM Cost Accounting ASM Bussiness Partner ASM Treasury ASM Corporate Finance ASM Assets Management ASM

ASM Akuntansi & Pelaporan

Achmad Nugroho Hariyadi

ASM Transaksi & Proses Data

-

ASM Transaction & Data Process

Spesialis Pajak

-

Tax Specialist


ASM Accounting & Reporting

75


VISI | VISION To be the preferred partner for realible, best in class port & logistics services by creating an exciting enterprise for our people and contributing to national growth.

76

Telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. HK.56/2/17/ PI.II-13 tanggal 4 Juni 2013 perihal Penetapan Visi, Goals, Nilai-Nilai Perusahaan dan IPC Way PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

It has been stipulated in Decree of Directors PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. HK.56/2/17/ PO.II-13 date 4 June 2013 about Induction of Vision, Goals, Corporate Values and IPC Way of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

Unsur-Unsur Visi

Vision Elements

1. Dipilih sebagai mitra yang paling diinginkan dan memiliki nilai lebih. Untuk pelanggan kami: - Kami membantu pelanggan untuk tumbuh bersama kami dan menjadi mitra yang terpercaya dalam mengembangkan bisnisnya. - Kami berkolaborasi dengan pelanggan dan menyelesaikan masalah yang ada bersama-sama. - Kami memberikan solusi yang sesuai bagi kebutuhan dan keinginan pelanggan.

1. Chosen as more desirable and as having more value. To our customers:  - We help customers grow with us, our customer can rely on us in growing their business. - We collaborate with customers and solve problems together. - We provide customized solutions in line with our customers requirements.

Kepada vendor kami: - Kami menunjukan kredibilitas dan integritas dalam menjalankan bisnis dengan memperlakukan para vendor kami dengan etika terbaik.

To our vendors:  - We demonstrate credibility and integrity in doing business in the most ethical manner with our vendors.

2. Secara konsisten memberikan jasa yang berkualitas dengan standar internasional. - Kami berkomitmen untuk memahami dan berusaha sepenuh hati untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. - Kami memberikan pelayanan secara konsisten dan berkualitas, yang bermanfaat bagi pelanggan serta selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan. - Kami secara berkelanjutan melakukan benchmark, inovasi, serta fokus dalam memperbaiki kinerja dan pelayanan yang berstandar internasional. - Kami berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait dalam memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan kami.

2. Provide consistent international-standard quality services. - We are committed to understanding our customers’ needs and strive to fulfil them. - We deliver consistent and quality service that our customers value, and continue to improve the customer experience. - We constantly benchmark, innovate, and focus on refining our service delivery and performance level to international standards. - We collaborate with all the relevant port stakeholders in delivering exceptional service to our customers.



3. Membangun antusiasme di antara orang-orang kami. - Kami akan menjadi tempat bekerja yang paling menyenangkan dan nyaman sehingga menumbuhkan semangat bekerja bagi orangorang kami. - Kami menginspirasi dan memotivasi orang-orang kami untuk selalu memberikan kontribusi terbaik setiap hari. - Kami menciptakan para pemimpin di organisasi kami yang mampu membangun masa depan industri ini. - Kami mengembangkan lingkungan bekerja yang menyenangkan, nyaman dan bersemangat dimana orang-orang kami dapat: a. Secara berkelanjutan terus belajar dan berkembang b. Berpikiran terbuka dan kreatif untuk menciptakan ide-ide baru c. Membangkitkan kembali energi mereka, merasa senang dan nyaman dalam melaksanakan pekerjaannya - Kami percaya dapat mencapai tujuan kami apabila orang-orang kami merasa senang dan nyaman.

3. Build enthusiasm among our people. - We will be one of the world’s most exciting enterprises to work in. - We inspire and motivate our people to contribute their best everyday. - We build leaders in our organization who can shape/build the future of the industry. - We foster an exciting work environment where our people can: a. Continuously learn and grow b. Be open-minded for generative new ideas c. Recharge their energy and have fun at work - We believe that we can achieve our goals if our people are happy.

4. Bukan hanya menjadi perusahaan yang berorientasi pada keuntungan semata tetapi melihat lebih jauh daripada itu. - Kami melayani dan mendukung komunitas di tempat kami beroperasi. - Sebagai pusat kekuatan logistik Indonesia, kami menumbuhkan, mendorong, dan menghidupkan perdagangan melalui pelayanan yang prima dengan biaya logistik yang kompetitif. - Kami menumbuhkan, mendorong, dan menghidupkan Indonesia melalui bisnis kami dengan menciptakan multiplier effect terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. - Kami hidup dalam semangat “Energizing Trade. Energizing Indonesia”.

4. Look beyond being a profit-making organization. - We serve and support the communities in which we operate. - We energize trade through more reliable service and competitive logistics cost, as powerhouse of Indonesia logistics. - We truly energize Indonesia: we create a multiplier effect for national growth through our business. - We live in the spirit of our tagline, “Energizing Trade. Energizing Indonesia.”


77


Target Pencapaian | GOALS Target Organisasi IPC | IPC Organization Target

WAVE 1 (W1)

WAVE 2 (W2)

2013

2015

•

•

• •

• • •

Menyeragamkan dan memantapkan kegiatan operasional inti. Memperkuat kapabilitas sumber daya manusia. Menetapkan batas pertumbuhan aset hingga sebesar 20%. Standardize and stabilize core operational activities. Strengthen people capability. Limit assets growth to 20%.

• • • • • • • • • • • • •

78

Menyelesaikan bagian-bagian infrastruktur dasar dan Container Terminal 1 NewPriok. Konsisten dalam memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Menetapkan standar terbaik bagi pelabuhan lain di Indonesia. Terus mendorong pertumbuhan aset sebesar 20%. Mulai mengembangkan bisnis logistik yang terintegrasi. Berperan aktif mendukung program Tol Laut Pemerintah. Memulai pertumbuhan perusahaan secara non-organik. Finishing basic infrastructure sections and Container Terminal 1 NewPriok. Consistency in best customer service experience. Setting threshold standard to other ports in Indonesia. Accelerating assets growth to 20%. Start integrated logistics business development. Actively support “Sea Toll” program of Government. Start the Company non-organic growth.

Menetapkan Pondasi (Tahun Operasional Prima)

Memberikan Layanan Pelanggan yang Prima

Establish the Foundation (Year of Operational Excellence)

Delivering Service Customer Excellence



WAVE 3 (W3) 2017 • •

• • •

• • • • •

Beyond

Menyelesaikan pembangunan NewPriok. Melakukan integrasi Pelabuhan Tanjung Priok dengan jaringan jalan tol ke hinterland. Secara sukses menyelesaikan transformasi perusahaan. Mendorong pertumbuhan perusahaan secara non-organik. Ikut berpartisipasi dalam meningkatkan logistics performance index Indonesia, yang diharapkan menjadi peringkat di bawah 20. Finishing NewPriok construction. Integrating Tanjung Priok port with toll road network to hinterland. Successfully completed Company transformation. Accelerating Company non-organic growth Participate to increase Indonesia’s logistic performance index, to below 20 position.

Melakukan Lompatan Kuantum Taking the Quantum Leap


79


Nilai Perusahaan | VALUES

People First

•

•

•

•

•

• •

•

80

Menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan menyenangkan serta dapat mendorong para pegawai untuk memberikan yang terbaik setiap harinya. Mengutamakan keragaman untuk menciptakan lingkungan kerja yang terbuka. Mendorong budaya meritokrasi yang menghasilkan serta menghargai pegawai berkinerja tinggi serta pemikiran-pemikiran yang inovatif. Memberikan kesempatan belajar dan berkembang kepada para pegawai secara berkelanjutan. Create a safe, fun, and exciting work environment that enables our people to contribute their best everyday. Pursue diversity as a priority to create an inclusive work environment. Foster a meritocracy culture that delivers and rewards high performance and innovative thinking. Provide continuous learning and development opportunities to our people.

Integrity

•

•

•

• • •

Menumbuhkan rasa percaya dengan mengatakan apa yang kita rasakan serta melakukan apa yang kita ucapkan. Menunjukkan sikap profesional dan jujur dalam berinteraksi dengan pihak internal maupun eksternal. Berperilaku disiplin dan patuh terhadap kode etik bisnis di dalam melakukan pekerjaan kita seharihari. Inspire trust by saying what we mean and doing what we say. Demonstrate professionalism and honesty in our interactions with internal and external stakeholders. Demonstrate discipline and adherence to our code of business ethics in our day-to-day work.



Customer Centric

•

•

•

• • •

Secara proaktif mencari tahu serta memahami kebutuhan pelanggan untuk memberikan solusi-solusi yang inovatif. Membangun hubungan jangka panjang yang baik dengan para pelanggan. Secara konsisten memberikan pelayanan terbaik dan berkualitas untuk membantu para pelanggan tumbuh dan berkembang. Proactively seek and understand customer needs to provide innovative solutions. Build long-term sustainable relationships with customers. Consistently provide reliable and best in class service to help our customers grow.

Sustainability

•

•

•

• •

•

Menunjukkan fleksibilitas, kecepatan, dan ketangkasan dalam menghadapi perubahan pegawai, pelanggan, dan perkembangan pasar. Memberikan komitmen untuk membangun bangsa dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Menumbuhkembangkan para pemimpin berkinerja tinggi untuk organisasi yang lebih kuat hari ini dan di masa depan. Demonstrate agility in responding to changing employee, customer, and market trends. Deliver on our commitment towards nation building in a responsible manner (community and environment). Nurture and build highperforming leaders for a stronger organization today and tomorrow.


Quality

• •

•

• • •

Menunjukkan pemikiran dan perilaku yang berwawasan global. Menciptakan dan mengadaptasi proses dan teknologi yang sesuai dengan standar kualitas internasional. Secara berkelanjutan memonitor, mengevaluasi, serta menyempurnakan proses bisnis kami untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Demonstrate a mindset of a truly global organization. Design and adopt processes and technology that adhere to international quality standards. Rigorously monitor, evaluate and improve our current processes to deliver best in class service.

81


IPC Way | IPC WAY MENUMBUHKAN PEMIMPIN BERKINERJA TINGGI • Jadilah Pemimpin – Mengembangkan kemampuan memimpin dalam diri sendiri dan orang lain. • Memimpin dengan Memberikan Contoh – Merealisasikan setiap perkataan menjadi tindakan; menjadi panutan. • Proaktif & Agresif – Memanfaatkan setiap kesempatan untuk memberikan nilai tambah kepada pelanggan dan organisasi. • Fokus pada Eksekusi – Beriorientasi pada hasil, mendelegasikan dengan efektif dan menyelesaikan setiap pekerjaan. • Optimis dan Positif – Berpikir positif dan optimis dalam bertindak. • Bertanggung Jawab dan Rasa Memiliki – Menumbuhkan dan menunjukkan perilaku kewirausahaan di seluruh organisasi. • Profesionalisme – Menghargai kemampuan/keahlian individu dan mendukung perkembangan mereka. NURTURING HIGH-PERFORMING LEADERS • Be a Leader – Develop leadership skills in yourself and others. • Lead by Example – Walk the talk; be a role model • Proactive & Aggressive – Seize every opportunities to add value for the customers and the organization. • Focus On Execution – Be result-oriented, delegate effectively and get things done. • Optimistic & Positivity – Approach all actions with optimism and positive thinking. • Accountability & Ownership – Encourage and demonstrate entrepreneurship across the organization. • Professionalism – Respect individuals capability/

82

MENGGERAKKAN PERTUMBUHAN NASIONAL SERTA BERWAWASAN INTERNASIONAL • Memikul Bersama Visi Perusahaan – Mengartikulasikan visi perusahaan dengan jelas dalam rangka menyelaraskan para pegawai serta pihak terkait mengenai cita-cita besar perusahaan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. • Tidak Mudah Berpuas Diri – Tanggap terhadap perkembangan pasar dan mengantisipasi kebutuhan yang akan datang untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik. • Menggerakkan Organisasi yang Berstandarkan Kinerja Internasional – Mengelola bisnis berdasarkan standar industri global. • Fokus Terhadap Pelanggan – Membantu pelanggan untuk tumbuh dan berkembang melalui solusi inovatif yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. ENERGIZING NATIONAL GROWTH WHILE MAINTAINING AN INTERNATIONAL OUTLOOK • Share Big Vision – Clearly articulate the organization’s vision to align our people and other stakeholders with the bigger picture of supporting national growth. • Do Not Be Complacent – Be responsive to market trends and anticipate future needs to deliver best in class service, always. • Drive International Performance Standards in the Organization – Manage our business based on global standards in the industry. • Customer Centric– Help our customers grow through innovative solutions customized to their needs.



MENCIPTAKAN ORGANISASI YANG LINCAH • Be Brutal – Tegas dan tepat sasaran. • Menghilangkan Batasan dalam Berorganisasi – Hilangkan proses birokrasi apabila itu menghalangi kita dalam memberikan nilai tambah bagi pegawai dan pelanggan. • Kolaborasi – Bekerja selaras dengan visi dan tujuan bersama serta bertanggung jawab untuk hasil yang dicapai. • Fleksibel – Secara proaktif menyambut perubahan dan beradaptasi dengan cepat. • Kreatif & Inovatif – Berfikir “Out of The Box” untuk memberikan nilai tambah dan terbuka terhadapa ideide baru. • Nilai-Nilai Keunggulan – Menjadikan pelayanan terbaik sebagai tanggung jawab setiap pegawai. FORGING AGILE ORGANIZATION • Be Brutal – Be direct and straightforward. • Boundary – less Organization – Get rid of bureaucratic processes if they stop from delivering customer and employee value. • Collaboration – Work harmoniously with a shared vision and goals, and take collective responsibility for the results. • Flexible – Proactively embrace change and adapt quickly. • Creative and Innovative – Think out of the box ito deliver value and be open to new ideas. • Valuing Excellence – Make high-quality service the job of every employee.

MEMBANGUN TEMPAT KERJA YANG LUAR BIASA • Integritas – Menunjukkan kejujuran, disiplin, dan patuh terhadap kode etik bisnis. • Menghargai Setiap Individu – Menghargai dan menerima keragaman dengan menunjukkan rasa saling percaya. • Kesempatan yang Sama – Menciptakan atmosfir kerja yang adil serta memberikan pengembangan kesempatan karir yang sama. • Perusahaan yang Menyenangkan, Nyaman, dan Dapat Menumbuhkan Semangat Kerja – Menciptakan lingkungan kerja yang mendorong para pegawai untuk memberikan yang terbaik setiap harinya. • Pembelajaran dan Pengembangan yang Berkelanjutan – Berinvestasi melalui pengembangan bakat karyawan yang berkinerja tinggi. • Komunikasi Terbuka – Mendorong terciptanya lingkungan kerja yang nyaman dan saling menghargai pendapat individu. • Safety First – Menciptakan budaya kerja dan lingkungan yang aman untuk pekerja kami. DEVELOPING A GREAT PLACE TO WORK FOR OUR PEOPLE • Integrity – Demonstrate honesty, discipline, and adherence to a strict code of business ethics. • Respect for Individual – Foster inclusion and diversity by demonstrating mutual trust. • Equal Opportunities – Foster an atmosphere of fair and equal employment/career opportunities. • Fun and Exciting Enterprise – Create a stimulating work environment that engages people to deliver their best everyday. • Continuous Learning & Development – Invest on our talent development to create a high performing workforce • Open Communication – Encourage a nonthreatening work environment that respects individual points of view. • Safety First – Adopt a zero harm culture to provide a safe work environment to our people.


83


PROFIL DEWAN KOMISARIS |

BOARD OF COMMISSIONERS PROFILE Bergabung dengan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dan menjabat sebagai Komisaris Utama sejak 2012. Beliau memulai karir di lingkungan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional sejak 1998. Beliau telah menempati berbagai pos penugasan penting hingga kemudian ditunjuk sebagai Deputi bidang Perencanaan Penanaman Modal, BKPM tahun 2007 sampai 2010. Saat ini beliau masih menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sejak tahun 2010. Selain itu sejak 2011 hingga saat ini, Beliau merangkap tugas sebagai Sekretaris KP3EI (Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia). Beliau juga menjabat sebagai Sekretaris I Tim Pelaksana dari Tim Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Anggota Dewan Penasihat Indonesia Regional Science Association (IRSA).


Lahir di Yogyakarta pada 16 Juli 1960, beliau meraih gelar Sarjana jurusan Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan dari Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 1986, Beliau meraih gelar Master of Science (M.Sc) dan kemudian Ph.D pada tahun 1996 dari Cornell University Ithaca, Amerika Serikat untuk bidang studi Regional Development Economics, pada Regional Science Program. He joined PT Pelabuhan Indonesia II as President Commissioner from 2012. He began his career in the Ministry of National Development Planning and served in various important positions until finally appointed as the Deputy for Investment Planning, Investment Coordinating Board since 2007-2010. Currently, he serves as the Deputy of Infrastructure and Regional Development Coordination at the Office of Coordinating Ministry of Economy since 2010 - present. In addition, since 2011 until 2025 he also serves as Executive Secretary of the Committee on Economic Development Acceleration and Expansion of Indonesia (KP3EI). He also serves as Secretary I of Implementation Team for the National Team of Special Economy Zone (KEK) and is a member of Advisory Council of Indonesia Regional Science Association (IRSA). Born in Yogyakarta, July 16, 1960. He received his Bachelor degree majoring in Urban and Regional Planning Program, the School of Architectural Plan and Policy Development in 1986 from Institute of Technology of Bandung, and obtained his Master of Science (M.Sc) and Ph.D degree in 1992 and 1996 from Regional Science Program, Cornell University, Ithaca, United States.

84



Bergabung dengan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dan menjabat sebagai Komisaris sejak 2010. Beliau pensiun dari dinas ketentaraan dengan pangkat terakhir Mayor Jendral TNI AD. Berbagai penugasan dan jabatan penting di militer telah dilaluinya seperti Panglima Komando Pelaksanaan Operasi TNI di Aceh hingga menjadi Panglima Kodam Iskandar Muda, Aceh pada tahun 2002. Lahir di Sigli, Aceh, pada 8 September 1948. Beliau merupakan perwira TNI Angkatan Darat lulusan tahun 1972 dari Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI). Beliau telah menerima berbagai penghargaan kemiliteran seperti Satya Lencana Seroja, Bintang Gerilya hingga Bintang Kartika Eka Paksi.

M. Djali Yusuf Komisaris Commissioner

Pengabdian untuk tanah kelahiran berlanjut ketika ditunjuk sebagai anggota Dewan Pengawas Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias pasca bencana tsunami (20052008). Pada tahun 2007 hingga 2009, Beliau juga diangkat sebagai Staf Khusus Bidang Komunikasi Politik Presiden Republik Indonesia. He joined PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) and has served as Commissioner from 2010. Prior to retiring from army duties with the last rank as Mayor General of the Indonesian Armed Forces, he had served in various important assignments and positions such as the Commander of Military Operations in Aceh and the Commander of Regional Military Command of Iskandar Muda, Aceh in 2002. Born in Sigli, Aceh, on September 8, 1948. He was an army officer graduating in 1972 from the Military Academy of the Republic of Indonesia (Akabri). Received a number of military awards, such as Satya Lencana Seroja, Bintang Gerilya up to Bintang Kartika Eka Paksi. His service for his homeland continued when he was appointed as a member of supervisory council of Rehabilitation and Reconstruction Agency (BRR) for Aceh-Nias after the tsunami disaster (2005-2008). In 2007 he was also appointed as Special Staff in Political Communication for the President of the Republic of Indonesia.


85



BOARD OF COMMISSIONERS PROFILE

Bergabung dengan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dan menjabat sebagai Komisaris sejak 2012. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Staf Pengajar Senior di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI. Lahir di Manado, Sulawesi Utara, pada 19 September 1949. Beliau merupakan perwira TNI Angkatan Darat lulusan terbaik Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI) angkatan 1972, sehingga dianugerahi Bintang Adhi Makayasa yang disematkan oleh Presiden RI.

Albert Inkiriwang Komisaris Commissioner

Berbagai penugasan dan jabatan penting di militer telah dijalaninya, seperti Komandan Kontigen Garuda XI-1 untuk misi Pengawas PBB di perbatasan Irak-Kuwait (United Nations IraqKuwait Observation Mission/UNICOM), Komandan Brigade Infanteri Lintas Udara 18 Komando Cadangan Strategis TNI AD (KOSTRAD), Komandan Pusat Pendidikan Infanteri TNI AD, Panglima Komando Daerah Militer (KODAM) VIII Trikora di Papua, serta Koordinator Staf Ahli Panglima TNI hingga pensiun dengan pangkat terakhir sebagai Mayor Jenderal TNI. Beliau pun pernah menjadi Presiden Direktur dan Presiden Komisaris PT Sentul City Tbk, kemudian Sekretaris Dewan Pengarah Lemhanas RI hingga tahun 2010, serta Staf Khusus Menteri Perhubungan RI tahun 2011. He joined PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) as Commissioner since 2012. Currently, he also serves as Senior Lecturer at the National Defence Institute (Lemhannas RI). Born in Manado, North Sulawesi on September 19, 1949. He was an army officer graduating from Indonesian Armed Forces Academy (Akabri) in 1972 as the best graduate of the year and was awarded the prestigious Adhi Makayasa medal pinned by the President of the Republic of Indonesia. He had served in various important military assignments and positions, such as the Commander of XI-1 Garuda Contingent in UNICOM (United Nations Iraq-Kuwait Observation Mission), Commander of Army Infantry Training School, Commander of 8th Regional Military Command (KODAM) of Trikora, Papua, as well as the Coordinator of Expert Staff of the Indonesian Armed Forced Commander prior to retiring from military duty with the last rank as Mayor General. He had also served as President Director and then President Commissioner of PT Sentul City Tbk and Secretary of Advisory Board of Lemhanas RI until 2011.

86



Bergabung dengan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dan menjabat sebagai Komisaris sejak 2012. Lahir di Yogyakarta, pada 3 September 1955, saat ini beliau menjabat sebagai Staf Ahli di Kementerian Perdagangan. Memulai karirnya di Kementerian Perindustrian sejak tahun 1982, beliau telah melewati berbagai penugasan termasuk di antaranya menjabat sebagai Deputi Bidang Perekonomian di Sekretariat Kabinet, Deputi Bidang Sumberdaya Alam di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Asisten Deputi Urusan Kerjasama Internasional, Asisten Deputi Bidang Investasi, Asisten Deputi Bidang Perbankan dan Lembaga Keuangan non Bank di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Retno Pudji Budi Astuti Komisaris Commissioner

Beliau meraih gelar Master of Business Administration pada 1991 dari Boston University, Boston, Massachusetts, USA. Sebelum itu, gelar Sarjana Teknologi Pertanian diraihnya pada tahun 1981 dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. She joined PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) as Commissioner from 2012. Born in Yogyakarta, September 3, 1955, currently she is an Expert Staff in Ministry of Trade. She started her career in Departement of Industry since 1982, and then served in various assignment as Deputy of Economics in Secretariat of the Cabinet; Deputy for Natural Resources in the Office of the Coordinating Minister for Economic Affairs; Assistant Deputy of International Cooperation; Assistant Deputy of Investment; Assistant Deputy of Banking dan Non-Bank Financial Institutions in the Office of the Coordinating Minister for Economic Affairs. She received her Master of Business Administration in 1991 from Boston University, Boston, Massachusetts, USA, and obtained her Bachelor degree majoring in Agricultural Technology in 1981 from Gadjah Mada University, Yogyakarta.


87



BOARD OF COMMISSIONERS PROFILE

Bergabung dengan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dan menjabat sebagai Komisaris sejak 2013. Sejak tahun 1977 hingga 1996 beliau menjadi penerbang di TNI Angkatan Laut. Lahir di Wonogiri, pada 26 Februari 1954, beliau merupakan perwira lulusan tahun 1976 dari Akademi Angkatan Laut Republik Indonesia. Beliau meraih gelar Master of Defence Administration pada tahun 1993 dari Cranfield University, Inggris. Sepanjang karirnya, beliau telah mengemban berbagai penugasan di TNI AL dan Kementerian Pertahanan RI, diantaranya, Komandan Lantamal di Manado dan di Surabaya, Komandan SESKOAL, Asisten Perencanaan (Asrena) KASAL, Dirjen RENHAN, Dirjen RANAHAN dan mengakhiri tugas di pemerintahan sebagai Irjen Kementerian Pertahanan RI dengan pangkat Laksamana Madya.

Gunadi

Komisaris Commissioner

He joined PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) and has been serving as Commissioner since 2013. From 1977 to 1996 he was a pilot in the Indonesian Navy. Born in Wonogiri, 26 February 1954. He was an navy officer graduating in 1976 from the Naval Academy of the Republic of Indonesia. He obtained his Master of Defence Administration in 1993 from Cranfield University, United Kingdom. During his long career, he had served various responsibilities in Indonesian Armed Forces Navy and Ministry of Defense Republic of Indonesia. Among others, he was appointed as Commander of Primary Naval Base in Manado and Surabaya, Commander of Naval Command School (Seskoal), Chief of Navy’s Planning Assistant (Asrena), Director General of Defense Planning, Director General of Security and Defense and prior to retirement, served as Inspector General of Ministry of Defense Republic of Indonesia with the rank of Rear Admiral.

88



Menjabat sebagai Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) sejak Juni 2014. Sebelumnya, beliau menjadi Komisaris PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) pada April 2013 - Juni 2014. Beliau lahir di Malang, 15 Agustus 1965. Beliau meraih gelar sarjana dari Universitas Brawijaya, Malang, pada 1987 dan Master of Agricultural Economic dari University of Maine, Amerika Serikat pada 1994. Mengawali karir sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak April 1992 di Kementerian BUMN. Beberapa jabatan di Kementerian BUMN pernah dicapai. Jabatan saat ini adalah adalah Asisten Deputi Bidang Usaha Perdagangan, Logistik, dan Kawasan Industri, pada 6 Mei 2014.

Agus Suharyono Komisaris Commissioner

Jabatan lainnya di luar Kementerian BUMN adalah Direktur Keuangan PT Hotel Indonesia Natour (Persero) pada periode November 2000 - Maret 2003. Selain itu, menjadi komisaris pada PT Pratama Mitra Sejati (Januari 2009 - November 2010), Komisaris PT JIEP (Desember 2005 - November 2005), Komisaris PT Mega Eltra (Mei 2002 - November 2010). Appointed as Commissioner of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) since June 2014. Previously, he was assigned as commissioner of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) on April 2013 - June 2014. Born in Malang, 15th August 1965. He obtained Bachelor Degree from Brawijaya University, Malang in 1987 and Master of Agricultural Economics from University of Maine, USA in 1994. He began his career as Government Civil Servant since April 1992 at Ministry of State-Owned Enterprise. Held several posts in this Ministry. Current position is Assistant to Deputy of Trade Services, Logistic and Industrial Estate as per 6th May 2014. Other posts outside Ministry of State-owned Enterprise was Finance Director of PT Hotel Indonesia Natour (Persero) from November 2000 to March 2003. Moreover, he was a Commissioner of PT Pratama Mitra Sejati from January 2009 to November 2010, Commissioner of PT JIEP from December 2005 to November 2005, Commissioner of PT Mega Eltra from May 2002 to November 2010.


89


PROFIL DIREKSI |

BOARD OF DIRECTORS PROFILE

Menjabat sebagai Direktur Utama sejak Mei 2009. Sebelumnya, sejak tahun 2005 sampai 2008 bekerja di China sebagai Direktur Proyek akuisisi Pelabuhan Guigang, Guang Xi, China dan kemudian menjadi Managing Director di pelabuhan tersebut. Selama 2,5 tahun tangan dinginnya berhasil mengubah pelabuhan Guigang menjadi pelabuhan dengan fasilitas dan manajemen modern.

R.J. Lino


Memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun di bidang kepelabuhanan termasuk sebagai Advisor dan Project Director pada berbagai proyek pembangunan dan pengembangan pelabuhan utama, CEO BUMN Inovatif Terbaik 2011 ini memulai karir sebagai staf teknik di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut setelah lulus kuliah pada tahun 1976. Pada 1978, beliau dipercaya sebagai manajer proyek pengembangan pelabuhan Tanjung Priok yang didanai Bank Dunia dan kemudian membangun karirnya di pelabuhan Tanjung Priok hingga tahun 1990. Sempat menjadi Senior Advisor di PT Indonesia Bulk Terminal dan PT Terminal Batubara Indah (1990-1992), kemudian bekerja di PT Dwipantara Transconsult sampai tahun 2005. Beliau lahir di Ambon, pada 7 Mei 1953. Meraih gelar Sarjana Teknik Sipil pada tahun 1976 dari Institut Teknologi Bandung (ITB) dan gelar Master di bidang Hydraulic Engineering pada tahun 1978 dari The International Institute for Hydraulic and Environmental Engineering, Delft, Belanda serta Master di bidang Business Administration pada tahun 1989 dari Institut Pendidikan dan Pengembangan Manajemen (IPPM) Jakarta. Aktif di organisasi International Association of Ports and Harbors (IAPH) sebagai satu dari delapan Executive Committee Member of Asia/Oceania Region. Has served as the President Director since May 2009. Prior to this, he worked in China as the Project Director in the acquisition of Port Guigang, Guangxi, China from 2005 to 2008, and later became the Managing Director in the aforementioned harbor. During his 2.5 years there, he managed to change Port Guigang into a port with facilities and modern management. Has had over 30 years of experience in the field of ports. He served as an Advisor and as the Project Director in various development projects, including the development of a major port. The 2011 Most Innovative CEO of State-Owned Enterprises (SOE) titleholder started his career as an engineering staff in the Directorate General of Transportation at Sea upon graduating from college in 1976. In 1978, he was appointed to work on the Port Tanjung Priok Development Project, where he served as the Project Manager until 1990. He was a Senior Advisor at PT Indonesia Bulk Terminal and PT Terminal Batabura Indah (1990 – 1992), and then worked at PT Swipantara Transconsult until 2005. He was born in Ambon in May 7, 1953. He obtained his Bachelor’s Degree in Civil Engineering from the Bandung Institute of Technology (ITB) in 1976, and a Master’s Degree in Hydraulic Engineering from the International Institute for Hydraulic and Environmental Engineering, Delft, The Netherlands, in 1978. He also received his Masters of Business Administration from the Institute of Education and Development Management (IPPM), Jakarta, in 1989. He is also active in the International Association of Ports and Harbors (IAPH) organization, where he serves as one of the 8 Executive Committee Members of the Asia/Oceania Region.

90



Memulai karir di PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) sejak 1994 s/d 2003 sebagai Civil Engineer. Melanjutkan karir profesional di Maersk Line Indonesia sejak tahun 2003 s/d 2009 dengan posisi terakhir sebagai Head of Operation. Kemudian bekerja di beberapa perusahaan shipping dan logistik nasional di Indonesia pada tahun 2009-2012 dan selanjutnya menjadi Direktur Operasi di PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) sejak Februari 2012. Beliau lahir di Medan, pada 23 Februari 1971. Meraih gelar Sarjana Teknik Sipil pada tahun 1994 dari Institut Teknologi Bandung (ITB) dan gelar Master di bidang Civil Engineering pada 1998 dari University of Le Havre, Prancis.

Dana Amin


Started his career in PT Pelabuhan II (Persero) as a Civil Engineer in 1994 until 2003. He continued his professional career in Maersk Line Indonesia in 2003 and left in 2009 as Head of Operations there. He then continued to work at several national Shipping and Logistics companies in Indonesia from 2009 to 2012, before becoming the Director of Operations at PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) in February 2012. He was born in Medan on February 23, 1974. He obtained his Bachelor’s Degree in Civil Engineering from the Bandung Institute of Technology (ITB) in 1994, and a Master’s Degree in Civil Engineering from the University of Le Havre, France in 1998.


91


PROFIL DIREKSI |


Bergabung dengan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) sejak 1984 dan menjabat sebagai Direktur Teknik sejak 23 Februari 2012. Memulai karir sebagai staf pada Direktorat Teknik di PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) sejak tahun 1984, pada tahun 1992 bertugas sebagai Asisten Manager Divisi Teknik di Cabang Tanjung Priok. Pada tahun 1994 ditugaskan sebagai Project Manager Proyek relokasi dan pengembangan fasilitas PT Rukindo di Ancol. Karirnya terus meningkat hingga mencapai posisi Asisten Senior Manager untuk Project Control (1999) dan kemudian Asisten Senior Manager untuk Business Planning hingga tahun 2006. Selanjutnya bertugas di Unit Pengawasan Internal sebagai Pengawas Bidang Teknik dan Sistem Informasi hingga tahun 2008 sebelum ditunjuk sebagai Kepala Satuan Kerja Penataan & Pengembangan Pelabuhan Tanjung Priok hingga tahun 2009.

Ferialdy Noerlan Direktur Teknik Technical Director

Beliau lahir di Jakarta, pada 22 Februari 1959. Meraih gelar Sarjana Teknik Sipil pada tahun 1984 dari Institut Teknologi Bandung (ITB) dan gelar Master di bidang Coastal Engineering pada tahun 1989 dari The International Institute for Hydraulic and Environmental Engineering, Delft, Belanda, serta Master Degree in Finance pada tahun 1998 dari University of Colorado, Denver, USA. Joined PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) in 1984, and has served as the Director of Engineering since February 23, 2012. He started his career as a staff in the Directorate of Engineering at PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) in 1984. In 1992 he became the Assistant Manager in the Engineering Division of the Tanjung Priok Branch. In 1994, he was appointed Project Manager of the Relocation and Development of PT Rukindo facilities project in Ancol. His career continued to soar until he reached the position of Senior Assistant Manager for Project Control (1999), and then Senior Assisstant Manager of Business Planning until 2006. Later, he served in the Internal Audit Unit as Supervisor of the Engineering and Information Systems Division until 2008, before being appointed as the Head of the Planning and Development Unit in Port Tanjung Priok until 2009. He was born in Jakarta on February 22, 1959. He obtained his Bachelor’s Degree in Civil Engineering from the Bandung Institute of Technology (ITB) in 1984, and a Master’s Degree in Coastal Engineering from the International Institute for Hydraulic and Environmental Engineering, Delft, The Netherlands, in 1989. He also received a Master’s Degree in Finance from the University of Colorado, Denver, USA, in 1998.

92



Lahir di Kupang, 26 Agustus 1967. Beliau bergabung dengan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) sejak tahun 2014 hingga sekarang dan menjabat sebagai Direktur Keuangan. Beliau mengawali karirnya pada tahun 1991 hingga tahun 1994 sebagai Senior Auditor Ernst & Young International KAP Santoso Harsokusumo di Jakarta. Pada tahun 1994 hingga tahun 2001, beliau menduduki jabatan Direktur Corporate Finance PT Bahana Securities di Jakarta. Kemudian pada tahun 2001 hingga 2002 beliau menjabat sebagai Direktur PT Bahana Artha Ventura di Jakarta. Pada tahun 2001 hingga tahun 2003, beliau menduduki jabatan sebagai Komisaris di PT Sarana Sulsel Ventura di Makassar, PT Sarana Jabar Ventura di Bandung, serta PT Sarana Sumut Ventura Indonesia di Jakarta.

Orias Petrus Moedak Direktur Keuangan Finance Director

Pengalamannya di bidang keuangan mengantarkan beliau untuk memangku jabatan sebagai Presiden Direktur Reliance Securities Tbk di Jakarta pada tahun 2008 hingga tahun 2010. Beliau juga dipercaya untuk memangku jabatan sebagai Managing Director Investment Banking; Head of Indonesia Coverage di Singapura tahun 2010 hingga tahun 2014 sebelum akhirnya menjabat sebagai Direktur Keuangan di PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). Born in Kupang, August 26, 1967. He joined PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) since 2014 until now and served as Finance Director. He began his career in 1991 until 1994 as Senior Auditor of Ernst & Young International of Santoso Harsokusumo Public Accountant in Jakarta. In 1994-2001, he held position as Corporate Finance Director of PT Bahana Securities in Jakarta, Director of PT Bahana Artha Ventura in Jakarta in 2001-2002, Commissioner of PT Sarana Sulsel Ventura in Makassar in 2001-2003, of PT Sarana Jabar Ventura in Bandung, of PT Sarana Sumut Ventura Indonesia in Jakarta. His wide experience in finance brought him to hold position as President Director of Reliance Securities Tbk In Jakarta in 20082010. He was also entrusted to serve as Managing Director of Investment Banking; Head of Indonesia Coverage in Singapore since 2010-2014 prior to serving as Director of Finance in PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).PT Saran Jabar Ventura in Bandung, of PT Sarana Sumut Ventura Indonesia in Jakarta. His wide experience in finance brought him to hold position as President Director of Reliance Securities Tbk In Jakarta in 20082010. He was also entrusted to serve as Managing Director of Investment Banking; Head of Indonesia Coverage in Singapore since 2010-2014 prior to serving as Finance Director in PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).


93


PROFIL DIREKSI |


Bergabung dengan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) sejak 1983 dan menjabat sebagai Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha pada bulan Mei 2009, sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama PT Multi Terminal Indonesia, salah satu anak perusahaan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) sejak tahun 2008.

Saptono R. Irianto


Di awal karirnya beliau banyak terlibat dalam proyek-proyek pengembangan fasilitas pelabuhan laut yang didanai oleh Bank Dunia atau Belanda di pelabuhan Teluk Bayur, Bengkulu dan Pontianak. Tahun 1994 ditempatkan di cabang Tanjung Priok sebagai Kepala Dinas Perencanaan Teknik Sipil dan kemudian sebagai Kepala Dinas Teknik Sipil Wilayah I hingga tahun 1995. Selanjutnya menjabat Kepala Divisi Teknik atau Manajer Teknik hingga tahun 2000 sebelum dipromosikan sebagai General Manager pelabuhan Banten dari tahun 2000 hingga 2002. Setelah itu kembali ke Kantor Pusat sebagai Senior Manajer Pengadaan & Perbekalan hingga kemudian ditunjuk untuk menduduki posisi General Manager pelabuhan Tanjung Priok dari tahun 2004 hingga 2008. Beliau lahir di Purworejo, 14 Desember 1957. Meraih gelar Sarjana Teknik Sipil pada tahun 1983 dari Institut Teknologi Bandung (ITB) dan gelar Master di bidang Hydraulic Engineering pada tahun 1987 dari The International Institute for Hydraulic and Environmental Engineering, Delft, Belanda. Joined PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) in 1983, and became the Director of Commercial and Business Development in May 2009. Prior to this, he served as President Director in PT Multi Terminal Indonesia, one of the subsidiaries of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), since 2008. Earlier in his career, he was involved in projects concerning the development of seaport facilities, funded by the World Bank or the Netherlands, in the Gulf Port of Bayur, Bengkulu and Pontianak. In 1994, he was placed in the Tanjung Priok Branch as the Head of Civil Engineering Planning, and later as the Head of the Department of Civil Engineering in Region I, until 1995. Afterwards, he served as the Head of the Engineering Division, or Engineering Manager, until 2000, before being promoted to General Manager of the Port Banter from 2000 to 2002. He then returned to the Head Office as Senior Manager of Procurement and Supplies, before being appointed General Manager of Port Tanjung Priok from 2004 to 2008. He was born in Purworejo on December 14, 1957. He obtained his Bachelor’s Degree in Civil Engineering from the Bandung Institute of Technology (ITB) in 1983, and a Master’s Degree in Hyrdraulic Engineering from the International Institute for Hydraulic and Environmental Engineering, Delft, The Netherlands, in 1987.

94



Bergabung dengan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) sejak 1991 dan menjabat sebagai Direktur Pengembangan Anak Perusahaan sejak 2014 juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Multi Terminal Indonesia sebagai salah satu anak perusahaan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) sejak 2011 hingga Maret 2014.

Dede R. Martin

Direktur Pembinaan Cabang & Anak Perusahaan & Bisnis Pendukung Branches & Subsidiary & Supporting Business Development Director

Beliau mengawali karir sebagai Staf Dinas Pembukuan Divisi Keuangan tahun 1980 hingga 1984 pada Badan Pengusahaan Pelabuhan Tanjung Priok. Kemudian, pada 1984 hingga 1988 beliau menjabat sebagai Kepala Seksi Pembukuan Pelabuhan Daerah. Pada tahun 1992 hingga 1995 beliau bergabung dengan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), tahun 1995 sebagai Kepala Seksi Verifkasi Direktorat Keuangan. Pada 1995 hingga 1999 beliau menjabat sebagai Kepala Seksi Tata Usaha dan Pendanaan. Beliau juga pernah menjabat sebagai sebagai Direktur Adminsitrasi dan Keuangan di PT Rumah Sakit Pelabuhan pada tahun 1999 hingga 2004. Dedikasinya yang tinggi terhadap Perseroan mengantarkannya untuk menduduki jabatan sebagai Senior Manager Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) pada 2004 hingga 2008. Beliau juga dipercaya untuk menduduki jabatan sebagai Direktur Administrasi dan Keuangan PT Multi Terminal Indonesia pada 2008 hingga 2011. Joined PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) since 1991. Currently assigned as Director of Business Development of Subsidiaries since 2014. He is also former President Director of PT Multi Terminal Indonesia (one of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)’s subsidiaries since 2011 to 2014. He started his career as bookkeeping staff at financial department in 1980 to 1984 at Badan Pengusahaan Pelabuhan Tanjung Priok. Then from 1984 to 1988, he worked as Head of Bookeeping Section of Local SeaPorts. In 1992-1995, he joined PT Pe joined PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), in 1995 he was Head of Verification Section of Financial Directorate. In 1995-1999, he served as Head of Administration and Funding Section. He was once assigned as Administration and Finance Director from 1999-2004 in PT Rumah Sakit Pelabuhan. His solid dedication to the Company made him appointed as Senior Manager of Partnership and Community Development Program of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) from 2004-2006. He was also trusted to become Director of Administration and Finance of PT Multi Terminal Indonesia since 2008 to 2011. He was born in Tasikmalaya on Deptember 12, 1955. He attended Akademi Pimpinan Perusahaan (Corporate Leadership Academy), Industry Department, majoring in Financial Management in 1978. He also attended the School of Administrative Sciences at the Institute of Public Administration in 1986. He obtained his diploma in Management Studies from the Maritime Transport Academy, Den Helder, The Netherlands, in 1991, and a Masters of Business Administration (MBA) in Port and Shipping from the Netherlands International Institute for Management/Maastricht, School of Management in 1992.


95


PROFIL KOMITE AUDIT |

AUDIT COMMITTEE PROFILE Daftar riwayat hidup selengkapnya dapat dilihat pada bagian riwayat hidup Dewan Komisaris. The complete curriculum vitae can be viewed in the Board of Commissioners section.

Albert Inkiriwang

Ketua Komite Audit Head of the Audit Committee Lahir di Sukoharjo pada 16 Desember 1953. Menyelesaikan pendidikan Sarjana di bidang ekonomi perusahaan pada Universitas Jayabaya, 1987. Bergabung dengan Perseroan sejak 1976 serta menjabat sebagai Anggota Komite Audit sejak tahun 2012. Menjabat sebagai ASM Akuntansi Biaya & Analisa Investasi, Subdit Akuntansi Manajemen, Direkorat Keuangan, pada periode 2002-2008 serta menjadi Pengawas Bidang Keuangan dan PUM Satuan Pengawas Intern Perseroan pada periode 2008-2009. Pernah pula menjabat sebagai Kepala Divisi HRD dan Keuangan di Depo Petikemas PT Besindo Central Container pada periode 2010-2012. Born in Sukoharjo on 16th December 1953. Obtained his bachelor degree in business management at Jayabaya University in 1987.

Suparman Anggota Member

He joined the company in 1976 and have been serving as member of Audit Committee since 2012. He held position as Cost Accounting and Investment Analyst ASM, Management Accounting Sub-Directorate, Directorate of Finance from 2002 to 2008 and also became Finance Controller and Internal Control Unit PUM from 2008 to 2009. He had also held position as Division Head of Human Resources Department and Finance at Depo Petikemas PT Besinco Central Container from 2010 to 2012.

96



Lahir di Malang pada 11 Agustus 1952. Menyelesaikan pendidikan jurusan Akuntansi pada Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) tahun 1978 dan tahun 1979 pada Fakultas Ekonomi Universitas Jayabaya. Bergabung dengan Perseroan dan menjabat sebagai Anggota Komite Audit pada tahun 2014. Sebelumnya, pernah menjabat sebagai anggota Tim Akuntan Negara pada Badan Pengusahaan Pelabuhan tahun 1978 hingga 1982, Ketua Tim Audit di Kanwil DJPKN Jakarta pada tahun 1982 hingga 1986. Pernah menjadi kepala perwakilan BPKP, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP dan Direktur Pengawasan BPKP. Saat ini berprofesi sebagai Auditor Forensik dan Assesor Auditor Forensik pada Lembaga Sertifikasi Auditor Forensic (LSPAF). Selain itu, juga menjabat sebagai Marketing Senior Vice President pada Lembaga Pengembangan Fraud Auditing (LPFA).

Agus Witjaksono Anggota Member

Born in Malang on 11th August 1952. Finished his study majoring in Accountancy at Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) in 1978 and at Faculty of Economics of Jayabaya University in 1979. He currently held position as member of Audit Committee in 2014. Previously he had also become member of State Accountant Team at Port Concession Council from 1978 to 1982, Head of Audit Team at DJKPN Jakarta Regional Office from 1982 to 1986. He also once served as Chief Representative of Financial and Development Supervisory Agency (BPKP), and Head of BPKP Education and Training Centre and Director of Control of BPKP. He is now Forensic and Auditor Assessor at Certification Body of Forensic Auditor Education (LSPAF). Besides that, he also holds position as Marketing Senior Vice President at Fraud Auditing Development Institution (LPFA


97


PROFIL KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO | RISK MANAGEMENT

MONITORING COMMITTEE PROFILE Daftar riwayat hidup selengkapnya dapat dilihat pada bagian riwayat hidup Dewan Komisaris. The complete curriculum vitae can be viewed in the Board of Commissioners section.

Retno Pudji Budi Astuti Ketua Chairman

Lahir di Jakarta, 21 November 1967. Beliau bergabung dengan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) sejak 2014. Sejak awal hingga saat ini, beliau menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko. Sebelum bergabung dengan Perseroan, beliau merupakan anggota Komite Audit pada PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), pada periode 2009-2014. Sejak tahun 2008 hingga saat ini, unit organisasi tempat beliau berkarya adalah Kementerian BUMN, setelah sebelumnya di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan selama 13 tahun. Beliau menyelesaikan pendidikan strata satu pada Universitas Terbuka dengan konsentrasi bidang Manajemen pada tahun 2003. Sedangkan pendidikan Diploma III diselesaikan pada Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) pada 1991.

Vedi Noviana Suherman Anggota Member

Born in Jakarta, 12 November 1967. He joined PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) since 2014. From the beginning until today, he has served as a Member of the Risk Management Committee. Prior to joining the Company, he was a member of the Audit Committee of PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), in the period of 2009-2014. Since 2008 until today, the organizational unit where he works is the Ministry of SOEs, previously in the Finance and Development Supervisory Board for 13 years. He completed his undergraduate education at Universitas Terbuka with a concentration in Management in 2003. He completed his Diploma III in the Indonesia State College of Accountancy (STAN) in 1991.

98



Lahir di Jakarta, 19 Januari 1965. Beliau bergabung dengan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) sejak 2012 sebagai anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko. Dalam struktur Komite Pemantau Manajemen Risiko, beliau ditunjuk sebagai anggota. Sebelum bergabung dengan Perseroan, beliau bergabung dengan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. Selama enam tahun sebagai anggota Komite Audit. Dalam perjalanan karirnya, beliau lebih banyak mengabdikan sebagai pengajar di Universitas Indonesia hingga saat ini, yang diawali sejak 1987 sebagai Asisten Dosen. Selain itu, beliau juga produktif melakukan riset. Di antara hasil risetnya yang dipublikasikan pada Manajemen Usahawan Indonesia (2005), dengan judul “Tne Importance of Human Capital Composition in A Balanced Growth”.

Tjahjanto Budisatrio Wakil Ketua Vice Chairman

Dari sisi pendidikan, sejak tahun 2011, beliau merupakan kandidat Doktor di bidang ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Titel Master in Economics diperoleh dari Australian National University, Australia (1999), begitu juga dengan tingkatan Graduae Diploma diselesaikan pada perguruan tinggi yang sama (1997). Beliau juga menyelesaikan pendidikan sarjana strata satu di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (1990). Born in Jakarta, 19 January 1965. He joined PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) since 2012 as a member of the Risk Management Monitoring Committee. In the structure of the Risk Management Committee, he is appointed as member. Prior to joining the Company, he was in PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. For six years as a member of the Audit Committee. In the course of his career, he was more devoted as a lecturer at the University of Indonesia up to the present, which he started since 1987 as an Assistant Lecturer. In addition, he is also productive in conducting researches. Among his researches, which was published in the Entrepreneurship Management Indonesia (2005), with the title “The Importance of Human Capital Composition in A Balanced Growth”. In terms of education, since 2011, he is a doctoral candidate in the field of economics at the University of Indonesia. He obtained his Masters degree in Economics from the Australian National University, Australia (1999), as well as the Diploma Graduate levels from the same university (1997). He completed his bachelor’s degree at the Faculty of Economics, University of Indonesia (1990).


99


PROFIL SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS |

BOARD OF COMMISSIONER SECRETARY PROFILE Lahir di Klaten, pada 2 Oktober 1950. Beliau menyelesaikan program S-1 di bidang pengolahan hasil pertanian pada Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Gajah Mada pada 1981, menyelesaikan studi di bidang ilmu lingkungan pada Program Studi Ilmu Lingkungan Hidup, Universitas Indonesia, dan meraih program Magister Manajemen pada 1999. Beliau menjabat sebagai Sekretaris Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) sejak 20 Februari 2014, setelah sebelumnya menjadi Staf Khusus anggota Komisi II DPR RI pada Januari - Maret 2013. Beliau lama berkarir sebagai abdi negara, dengan menjadi pegawai negeri sipil selama 28 tahun, yaitu dari tahun 1982-2010. Jabatan terakhirnya adalah Asisten Deputi Koordinasi dan Evaluasi Sistem Manajemen SDM Aparatur pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Kristiono

Sekretaris Dewan Komisaris Board of Commissioner Secretary

Born in Klaten on October 2, 1950. He graduated from bachelor program in agriculture business on Faculty of Agriculture Technology, University of Gajah Mada on 1981. He took and finished program in environmental study in University of Indonesia and completed Magistrate Management program in 1999. He serves as Secretary in the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) since February 20, 2014. Prior to that, he was special staff to member of Commission II DPR-RI on January-March 2013. He has long career as civil servants for 28 years, 1982-2010. His last position was Deputy Assistant of State Apparatus HR Management System Coordination and Evaluation at Ministry of State Apparatus and Bureaucracy Reforms

100



PROFIL SATUAN PENGAWAS INTERN |

INTERNAL AUDIT UNIT PROFILE Lahir di Bandung pada 3 Desember 1969. Meraih gelar Akuntan pada tahun 1997 dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN). Bergabung dengan Perseroan sejak Oktober 2012 sebagai Kepala Satuan Pengawasan Intern. Sebelumnya menjadi Auditor Pemerintah di BPKP dan Internal Auditor dengan mengemban berbagai penugasan strategis di bidang audit di beberapa perusahaan terkemuka di Indonesia. Born in Bandung on 3 December 1969. He obtained his Accountant’s degree in 1997 from the Indonesian State College of Accountancy (STAN). He joined the Company in 2012 and served as the Head of the Internal Audit Unit. In his career, he had been a Government Auditor at BPKB and Internal Auditor by carrying out various strategic assignments in the field of auditing at several notable companies in Indonesia.

Urip Nurhayat

Kepala Satuan Pengawasan Intern Head of the Internal Audit

PROFIL SEKRETARIS PERUSAHAAN | CORPORATE

SECRETARY PROFILE

Lahir pada 1 November 1970. Meraih gelar Sarjana Sosiologi dari Universitas Indonesia pada 1996, serta gelar Master di Bidang Manejemen Komunikasi dari Universitas Indonesia pada 2005. Bergabung dengan Perseroan pada Mei 1999. Sebelumnya menjabat Permanent Secretariat Coordinator for Indonesia Port Corporation I, II, III, IV (2004-2007), Assistant Corporate Secretary, Institutional Relations (2007-2009), Corporate Secretary (Agustus 2009-Oktober 2012), Direktur Komersial PT Jakarta International Container Terminal (JICT) Oktober 2012-2013, Head of PMO for Key Account Management (Oktober 2013-Desember 2013). Born on 1 November 1970. She earned her bachelor degree in Sociology from the University of Indonesia in 1996. She then earned her Master’s degree in Communications Management (2005) from the same university.

Rima Novianti


She first joined the Company in May 1999. The position she served prior to holding the position as the Corporate Secretary are, among others: Permanent Secretariat Coordinator for Indonesia Port Corporation I, II, III, IV (2004-2007); Assistant Corporate Secretary, Institutional Relations (2007-2009); Corporate Secretary (August 2009-October 2012); Commercial Director of PT Jakarta International Container Terminal (JITC) October 2012 to 2013; Head of PMO for Key Account Management (October 2013-December 2013).


101


OPERATIONAL AREAS & PORT BRANCHES

WILAYAH KERJA & PELABUHAN |

JAMBI PONTIANAK PALEMBANG

PANGKAL BALAM L

C

A

E

D

TELUK BAYUR

G

B

BENGKULU

TANJUNG PANDAN F

CIREBON H

PANJANG

I

J K

BANTEN

SUNDA KELAPA

TANJUNG PRIOK

102



A B

PELABUHAN TELUK BAYUR, SUMATERA BARAT PORT OF TELUK BAYUR, WEST SUMATRA

PELABUHAN PULAU BAAI, BENGKULU

PORT OF PULAU BAAI, BENGKULU

C

PELABUHAN JAMBI, JAMBI

D

E

PORT OF JAMBI, JAMBI

PELABUHAN PALEMBANG, SUMATERA SELATAN

PORT OF PALEMBANG, SOUTH SUMATRA

PELABUHAN PANGKAL BALAM, BANGKA BELITUNG

PORT OF PANGKAL BALAM, BANGKA BELITUNG

F

PELABUHAN PANJANG, LAMPUNG

G

PELABUHAN TANJUNG PANDAN, BANGKA BELITUNG

H

I

J

K

PORT OF PANJANG, LAMPUNG

PORT OF TANJUNG PANDAN, BANGKA BELITUNG

PELABUHAN BANTEN, BANTEN

PORT OF BANTEN, BANTAM

PELABUHAN SUNDA KELAPA, DKI JAKARTA PORT OF SUNDA KELAPA, DKI JAKARTA

PELABUHAN TANJUNG PRIOK, DKI JAKARTA PORT OF TANJUNG PRIOK, DKI JAKARTA

PELABUHAN CIREBON, JAWA BARAT

PORT OF CIREBON, WEST JAVA

L

PELABUHAN PONTIANAK, KALIMANTAN BARAT

PORT OF PONTIANAK, WEST KALIMANTAN


103


PROFIL CABANG PELABUHAN |

104

PROFILE OF PORT BRANCHES

Pelabuhan Tanjung Priok Pelabuhan Tanjung Priok merupakan pelabuhan terbesar dan tersibuk di Indonesia yang terletak di pesisir Jakarta Utara. Pelabuhan ini berfungsi sebagai pintu gerbang arus keluar masuk barang eksport import maupun barang antar pulau. Pelabuhan Tanjung Priok dibangun pada akhir abad ke-19. Ketika itu Pemerintah Kolonial Belanda memutuskan untuk membangun pelabuhan baru karena pelabuhan yang ada yakni Pelabuhan Sunda Kelapa sudah tidak mampu menerima kapal-kapal besar yang datang dari berbagai belahan dunia.

Port of Tanjung Priok Located at the coastal region of North Jakarta, Port of Tanjung Priok is the largest and busiest port in Indonesia. The port operates as the gate to transport exported and imported goods as well as domestic goods. Port of Tanjung Priok was constructed at the end of 19th century. At that time, the Dutch Collonial Government decided to construct a new port by taking account to the fact that Port of Sunda Kelapa is no more capable of accommodating big ships from across the world.

Saat ini, Pelabuhan Tanjung Priok melayani kapal penumpang, barang domestik dan mancanegara. Fasilitas intermoda yang lengkap di Pelabuhan Tanjung Priok mampu mendistribusikan logistik ke seluruh kota di Indonesia. Letaknya yang strategis dengan hinterland yang merupakan kawasan dengan aktivitas perdagangan dan industri, menjadikan Pelabuhan Tanjung Priok sebagai pelabuhan utama di Pulau Jawa.

Port of Tanjung Priok is currently serving passenger, domestic goods and international ships. The complete intermode facility at Port of Tanjung Priok is capable to distribute logistic process to all cities across Indonesia. Its strategic locations with hinterland area of trading and industrial activities places Port of Tanjung Priok as the central port at Java island.



Trafik bongkar muat barang di pelabuhan ini terus meningkat setiap tahunnya. Arus petikemas tercatat sebesar 5,83 juta TEUs pada tahun 2012 dan 5,89 juta TEUs pada tahun 2013. Tingginya aktivitas bongkar muat tersebut didukung oleh kelengkapan fasilitas dan peralatan bongkar muat yang dimiliki Pelabuhan Tanjung Priok.

The stevedoring traffic at this port keeps arising over the years. Container traffic was recorded at 5.83 million TEUs in 2012 and 5.89 million TEUs in 2013. Vigorous stevedoring activities are mainly supported by this a complete range of facilities and equipments provided by Port of Tanjung Priok.

Dengan dukungan teknologi dan fasilitas modern, Tanjung Priok mampu melayani kapal-kapal generasi mutakhir dengan kapasitas di atas 4.000 TEUs, yang langsung datang dari dan menuju ke berbagai pusat perdagangan internasional.

Supported with modern technologies and facilities, Port of Tanjung Priok is capable to accommodate ships with maximum capacity of 4.000 TEUs, directly arrives from and departs to various international trading cross-roads.

Realisasi arus petikemas di Pelabuhan Tanjung Priok pada tahun 2014 adalah 4.198.705 Box dan 5.709.889 TEUs. Dibandingkan tahun 2013 yang sebesar 4.346.595 box dan 5.893.262 TEUs, masing-masing mengalami penurunan 3,40% dan 3,11%. Perlambanan tersebut, terutama terjadi akibat dunia usaha melakukan aksi wait and see, mengingat Indonesia sedang menyelenggarakan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden.

Realization of container traffic at Port of Tanjung Priok in 2014 was 4,198,705 boxes and 5,709,889 TEUs. Compared to 2013 of 4,346,595 boxes and 5,893,262 TEUs, it has declined by 3.40% and 3.11% respectively. The slowdown occurred since business player took a wait and see stance while Indonesia were holding legislative and presidential election.

Sedangkan realisasi arus barang perdagangan luar negeri di Pelabuhan Tanjung Priok menurun -8,68%, dari 22.329.631 ton pada tahun 2013 menjadi 20.391.878 ton pada tahun 2014. Hal ini dipengaruhi oleh penurunan arus perdagangan dalam negeri khusunya untuk petikemas, pipa, besi di dermaga umum dan komoditi RBD Olien.

Whilst the realization of international trade’s flow of goods at Tanjung Priok Port in 2014 decreased by 8.68% from 22,329.631 tons to 20,391.878 tons compared to 2013. This was influenced by the decrease in domestic trade flows, especially that of containers, pipes, iron at general dock and commodities at RBD Olien.

Untuk perdagangan barang dalam negeri, arus barang tahun 2014 mencapai 34.150.966 ton, menurun 5,40% dibandingkan tahun 2013 yang sebesar 36.098.670 ton.

As for domestic trade, flow of goods reached 34,150,966 tons in 2014, down by 5.40% from 36,098,670 tons in 2013.

Pengembangan fasilitas pelabuhan dan alat produksi di Pelabuhan Tanjung Priok pada tahun 2014 adalah sebagai berikut: • Pendalaman dan perkuatan dermaga 103-105 • Pendalaman dan perkuatan dermaga 111-113 berikut pemasangan rel • Pendalaman dan perkuatan dermaga 201-203 • Pembangunan dermaga ex-Dermaga Presiden berikut pemasangan rel • Perkuatan lapangan penumpukan ex-Gudang 207X, 208, 209 • Peningkatan dan pendalaman Dermaga 301-302 • Pembangunan lapangan ex-Pacific Paint • Pembangunan Gedung TKBM • Renovasi Gedung Terminal Penumpang Nusantara 2 • Pengadaan 4 unit RTGC • Pengadaan 2 unit Spreader beserta instalasi

The development of port facility and equipment at Port of Tanjung Priok in 2014 were as follows: • Depth increasing and reinforcement of 103-105 docks. • Depth increasing and reinforcement of 111-113 docks and rail mounting • Depth increasing and reinforcement of 201-203 docks • Construction of ex-President and rail mounting. • Reinforcement container yard ex-Storage 207X, 208, 209. • Structural improvement and depth increasing of 301302 docks • Construction of ex-Pacific Paint container yard. • Construction of TKBM building • Renovation of Nusantara 2 Passenger Terminal Building • Procurement 4 units of RTGC • Procurement and installation of 2 units of Spreader


105



PROFILE OF PORTS BRANCHES

Fasilitas Pelabuhan Tanjung Priok/Port of Tanjung Priok’s Facilities 1.

Alur

Channel 19.850 m (19,85 km)

Panjang

Width

-5 s/d -14 m.LWS

Depth

9.247 m (9,25 km)

Breakwater Length

1.033.749 m2 (103,37 ha)

Total Basin Area

14.116 m (14,11 km)

Commercial Ship Berth Length

4.548 m (4,55 km)

Non-commercial Berth Length

Kedalaman 2.

Breakwater

Breakwater

Panjang 3.

Kolam

Basin

Luas 4.

Dermaga*

*Berth

Kapal Niaga Kapal Non-niaga

-4 s/d -14 m.LWS

Kedalaman 5.

Storage 11 unit

Units

63.314 m2 (6,33 km2)

Total Storage Area

Luas Lapangan Konvensional

174.178 m2 (17,42 ha)

Conventional Yard Area

Luas Lapangan Petikemas**

1.797.829 m2 (180 ha)

**Container Yard Area

Unit Lapangan Penumpukan

Yard Area

Luas Lapangan Penumpukan Kendaraan*** Gedung Parkir Kendaraan*** * : Dermaga termasuk JICT, TPK KOJA, IKT ** : Luas Lapangan Petikemas termasuk JICT dan TPK Koja *** : Luas Lapangan Penumpukan kendaraan dan Gedung Parkir termasuk IKT

106

Depth

Gudang Luas Total

6.

Length

30 s/d 150 m

Lebar

14,5 ha

***Car Parking Yard

5 ha

***Car Parking Building * : Docks included JICT, TPK KOJA, IKT ** : Container Yard Area included JICT and TPK Koja *** : Vehicle Parking Yard and Parking Building of IKT

Lokasi : DKI Jakarta Letak : 06 06/00″ LS, 106 53/00″ BT Alamat : JL.Raya Pelabuhan No.8 Tanjung Priok Jakarta 14310 Telp. : 021-4367505, 4301080 Faks. : +6221-4372933 Provinsi : DKI Jakarta

Location : DKI Jakarta Position : 06 06/00″ LS, 106 53/00″ BT Addres : JL.Raya Pelabuhan No.8 Tanjung Priok Jakarta 14310 Tel No. : 021-4367505, 4301080 Fax No. : +6221-4372933 Province : DKI Jakarta

Pelabuhan Panjang Pada abad ke-17, Pemerintah Hindia Belanda membangun Pelabuhan Panjang dengan dermaga sepanjang 200 meter, menggunakan konstruksi Caisson dengan kedalaman-7 m.LWS beserta satu unit gudang seluas 1.000 m2. Pelabuhan Panjang kemudian berkembang menjadi pelabuhan besar di Pulau Sumatra dan berperan sebagai urat nadi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung hingga saat ini.

Port of Panjang In the 17th century, the Dutch government built Port of Panjang with 200 meter length docks docks; using Caisson construction with a depth of -7 m.LWS, along with a 1000 m2 warehouse. Port of Panjang later developed to become a large port on Sumatra Island, and serves as the vital vein of economic growth in the Lampung province until today.

Berada pada titik persilangan Pulau Sumatera dan Pulau Jawa, Pelabuhan Panjang merupakan pelabuhan yang sangat prospektif di masa mendatang. Luas areal lahan pelabuhan masih dapat dikembangkan untuk kerja sama pembangunan berbagai terminal guna melayani kebutuhan pengguna jasa kepelabuhanan. Di samping itu lahan pertanian dan perkebunan yang membentang di Provinsi Lampung sangat subur untuk kegiatan agrobisnis.

Located at the crossroads of Sumatera Island and Java Island, Port of Panjang is a port that has a high prospective future. The port area are ready to be developed for a variety of terminal construction projects in order to serve the needs of port-service users. Furthermore, farms and plantations stretching across the Lampung province are very fertile for agribusiness activities. Currently, the scope of Port of Panjang’s hinterland is still waiting for investors to be able to expand optimally.



Saat ini lingkup hinterland tersebut masih menunggu para investor untuk dikembangkan secara optimal. Pelabuhan Panjang melayani kapal dengan berbagai jenis barang, seperti barang umum, barang dalam kantung, curah cair, curah kering dan petikemas. Arus petikemas terus tumbuh setiap tahunnya seiring pertumbuhan kegiatan industri, pertambangan, dan perkebunan di wilayah itu.

Port of Panjang serves ships with various types of cargo such as general cargo, bag cargo, liquid bulk, dry bulk, and containers. Container flow continues to grow each year, in line with the growth of industrial activity, mining, and plantations within the region.

Dengan tersedianya terminal petikemas yang dilengkapi dengan 3 container crane, 5 transtainer, dan top loader serta didukung terminal khusus curah yang ada saat ini, Pelabuhan Panjang siap memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pengguna jasa.

While the availability of container terminals is equipped 3 container cranes, 5 transtainers, top loaders, as well as bulk terminals, Port Panjang is ready to provide better service to its users.

Realisasi arus petikemas tahun 2014 di Pelabuhan Panjang sebesar 89.334 box, atau sebesar 107.546 TEUs.

Realization of container flows in 2014 at Port of Panjang was booked at 89,334 boxes, or as much as 107,546 TEUs.

Sepanjang tahun 2014, pengembangan yang dilakukan pada Pelabuhan Panjang adalah sebagai berikut: • Pembangunan jalan beton Ex. Rabana. • Pembangunan power house jaringan dan komponen elektrikal untuk alat bongkar muat.

Throughout the year 2014, developments carried out in Port of Panjang are as follows: • Construction on the rigid pavement on Ex. Rabana • Construction of the power house and electrical components for stevedoring equipment.

Fasilitas Pelabuhan Panjang | Port of Panjang’s Facilities 1.

Alur

Channel 10.000 m (10,00 km)

Panjang Lebar Kedalaman 2.

86.009 m2 (8,6 ha)

Total Basin Area

1.861 m (1,86 km)

Berth Length

Dermaga

Berth -7 s/d -16 m.LWS

Kedalaman

Depth

Gudang

Storage

Unit Luas Total 5.

Depth Basin

Panjang 4.

Width

-7 s/d -16 m.LWS

Kolam Luas

3.

Length

14,97 m

7 unit

Units

17.720 m2 (1,78 Hha)

Total Storage Area

10.693 m2 (1,1 ha)


75.000 m2 (7,50 ha)

Container Yard Area

Lapangan Penumpukan

Yard Area

Luas Lapangan Konvensional Luas Lapangan Petikemas

Lokasi : Panjang, Provinsi Lampung Letak : 05 28/ 23″ LS, 105 19/ 03″ BT Jln. Yos Sudarso No. 337, Panjang Bandar Lampung – 35241 Telp. : 0721-31149, 31146 Faks. : +62-721-31155

Location : Panjang, Lampung Province Position : 05 28/ 23″ LS, 105 19/ 03″ BT Jln. Yos Sudarso No. 337, Panjang Bandar Lampung – 35241 Tel No. : 0721-31149, 31146 Fax No. : +62-721-31155


107



108


Pelabuhan Palembang Pelabuhan Palembang atau dikenal sebagai Boom Baru dibangun pemerintahan kolonial Belanda menggantikan Pelabuhan Sungai Rendang pada tahun 1924. Pelabuhan ini terletak di antara dua muara anak sungai Musi, yaitu sungai Lawang Kidul dan sungai Belabak. Pada masa itu, Boom Baru memiliki dermaga dengan panjang sekitar 250 meter. Selain dermaga, di tempat ini juga terdapat Kantor Duane atau Bea Cukai yang posisinya terapung.

Port of Palembang Port Palembang, also known as Boom Baru, was built during the Dutch Colonial Rule, in order to replace Port Sungai Rendang in 1924. This port is located between two gullies of the Musi River, namely the Lawang Kidul River and the Belabak River. At the time, Boom Baru was facilitated with a 250-meter long dock. In addition to the dock, this port was also facilitated with a floating office of Duane or Tax and Customs agency.

Saat ini, Pelabuhan Palembang menjadi pelabuhan sungai terbesar di wilayah Sumatra dan sekaligus merupakan tumpuan urat nadi pertumbuhan ekonomi provinsi Sumatra Selatan. Kegiatan bongkar muat didominasi oleh barang curah kering dan petikemas, di samping juga melayani barang dengan jenis kemasan lain.

Today, Port of Palembang has become the biggest river port in the Sumatra region and is a cornerstone of economic growth in South Sumatra province. Stevedoring activities are mainly dominated by dry bulk and containers, aside from serving goods with other packaging types.

Pelabuhan Palembang memiliki sub-pelabuhan yang sangat potensial dan terbuka bagi kerja sama investasi, yaitu Pelabuhan Sungai Lais, didukung oleh areal yang cukup luas untuk kegiatan industri pengolahan. Untuk mengantisipasi peningkatan arus komoditas di masa mendatang, pelabuhan ini telah memiliki terminal petikemas yang dilengkapi dengan berbagai peralatan modern yang mampu menjamin pelayanan kapal dan barang.

Port of Palembang is facilitated with a sub-port that has high potential and is open to investment cooperation, namely Port of Sungai Lais. Port of Sungai Lais is supported by a wide area for processing industrial activities. To anticipate for the rising traffic of commodities in the near future, the port is also equipped with container terminals and modern equipment capable of delivering ship and cargo services.

Tercatat tahun 2014, realisasi arus petikemas di Pelabuhan Palembang sebesar 137.685 TEUs and 125.694 box.

Recorded in 2014 realization of container flows in 2014 was 137,685 TEUs and 125,694 boxes.

Sepanjang tahun 2014, pengembangan yang dilakukan pada Pelabuhan Palembang adalah sebagai berikut: • Pembangunan lapangan penumpukan pada areal lahan ex kantor Koperasi TKBM, dan ex. Kantor divisi tekhnik. • Pembangunan lapangan penumpukan pada areal lahan ex kantor Perispindo, RM. Telaga Biru dan KPPP. • Pembangunan lapangan penumpukan pada areal ex. gudang BNI dan VTP. • Pembangunan lapangan penumpukan petikemas ex. Tania Selatan. • Pembangunan lapangan penumpukan petikemas ex. rumah dinas pegawai di Jl. Muntok • Pemasangan instalasi back up daya untuk lapangan TPK dan workshop serta pekerjaan untuk pembuatan power house beserta instalasinya untuk gedung perkantoran dan gudang konvensional

Throughout the year 2014, developments carried out in Port of Palembang are as follows: • Construction of the yard in the land area of the exTKBM cooperative office, and ex-office of the Technical Division. • Construction of the yard in the land area of the exPerispindo office, RM, Telaga Biru, and KPPP. • Construction of the yard in the area of the ex-BNI warehouse and VTP. • The construction of container stacking yard ex Tania Selatan. • The development of container stacking yard exemployee houses on Jl. Muntok • Installation of a back up power for yard area and workshop, and jobs for manufacturing powerhouses, along with the installation for conventional office buildings and storage.



Fasilitas Pelabuhan Palembang/ Port of Palembang’s Facilities 1.

Alur Panjang

Channel 109.268 m (109,30 km)

Lebar Kedalaman 2.

77.100 m2 (7,71 ha)

Total Basin Area

891 m (0,891 km)

Berth Length

Dermaga

Berth -6 s/d -9 m.LWS

Kedalaman Gudang

Depth Storage

7 Unit

Units

8.937 m2 (0,89 ha)

Total Storage Area


21.544 m2 (2,15 ha)


Luas Lapangan Petikemas

45.328 m2 (4,53 ha)

Container Yard Area

Unit Luas Total 5.

Depth Basin

Panjang 4.

Width

-6 m.LWS

Kolam Luas

3.

Length

100 m

Lapangan Penumpukan

Yard Area

Lokasi : Palembang, Sumatera Selatan Letak : 02º-58’-48” LS dan 104º-46’-36” BT Alamat : Jl. Belinyu No.1 Boom Baru, Palembang 30115 Telpon : 0711-710472 Provinsi : Sumatera Selatan

Location : Palembang, South Sumatera Position : 02º-58’-48” LS dan 104º-46’-36” BT Address : Jl. Belinyu No.1 Boom Baru, Palembang 30115 Telephone : 0711-710472 Province : South Sumatra

Pelabuhan Teluk Bayur Pelabuhan Teluk Bayur, sebelumnya bernama Emmahaven, dibangun sejak zaman kolonial Belanda antara tahun 1888 sampai 1893 di Kota Padang. Pelabuhan Teluk Bayur merupakan pelabuhan samudera yang terbuka untuk kegiatan perdagangan internasional di provinsi Sumatera Barat. Pelabuhan ini memiliki beberapa kawasan yang merupakan sentra kegiatan ekonomi di Sumatera Barat meliputi Muara Padang dan Air Bangis.

Port of Teluk Bayur Port of Teluk Bayur, previously called Emmahaven, was built during the Dutch Colonial Era, between 1888 and 1893, in the city of Padang. Port Teluk Bayur is an sea port open for international trade activities in the West Sumatra province. This port is supported by several economic central areas of economic activity in West Sumatra, including Muara Padang and Air Bangis.

Pelabuhan Teluk Bayur saat ini telah memiliki standar prosedur pelayanan berdasarkan ISO 9002. Pelabuhan Teluk Bayur telah dilengkapi dengan peralatan modern yang mampu menangani berbagai jenis barang antara lain barang curah seperti batubara, semen, klinker, CPO serta komoditas yang menggunakan petikemas seperti kayu manis, teh, moulding, furnitur dan karet, yang merupakan komoditas ekspor unggulan ke Amerika Serikat, Eropa, Asia, Australia dan Afrika.

At this time, Port of Teluk Bayur has standard service procedures based on ISO 9002. Port of Teluk Bayur has been equipped with modern equipment capable of handling various kinds of cargo, including bulk cargo such as coal, cement, clinkers, CPO, and commodities packed in containers such as cinnamon, tea, molding furniture, and rubber, in which such cargo are export commodities to the United States, Europe, Asia, Australia, and Africa.

Realisasi arus petikemas pada tahun 2014 sebesar 66.942 TEUs serta 62.589 box.

Realization of container flows in 2014 was 66,942 TEUs and 62,589 boxes.

Sepanjang tahun 2014, pengembangan yang dilakukan pada Pelabuhan Teluk Bayur adalah sebagai berikut: • Pengerukan kolam di sekitar jetty batubara dan dermaga eks. DKB. • Pengerukan kolam pelabuhan Teluk Bayur.

Throughout the year 2014, developments carried out in Port of Teluk Bayur are as follows: • Dredging work of the basin near coal jetty and ex-DKB dock. • Dredging work of the basin of Teluk Bayur Port.


109




• Pembangunan gedung kantor terminal petikemas berikut lapangan parkir dan fasilitas pendukung. • Pembangunan lapangan penumpukan eks. Gudang Api. • Pengadaan 2 unit spreader beserta instalasinya. • Pengadaan kapal tunda 2 x 600 HP.

•

The construction of container terminal office building as well as parking lot and supporting facilities. • The construction stacking yard ex-Gudang Api. • Procurement of 2 units of spreader including the installation. • Procurement of tug boat 2x600 HP.

Fasilitas Pelabuhan Teluk Bayur/ Port of Teluk Bayur’s Facilities 1.

Alur

Channel 1.856 m (1,86 km)

Panjang

Width

- 11 s.d -12 m.LWS

Depth

550 m (0,55 km)

Breakwater Length

308.900 m2 (30,89 ha)

Total Basin Area

Panjang

1.580 m (1,58 km)

Berth Length

Kedalaman

- 9 s/d -12 m.LWS

Kedalaman 2.

Breakwater

Breakwater

Panjang 3.

Kolam

Basin

Luas 4.

5.

Dermaga

Berth

Gudang 7 Unit

Units

14.650 m2 (1,47 ha)

Total Storage Area

103.530 m2 (10,3 ha)


62.520 m2 (6,25 ha)

Container Yard Area

Luas Total Lapangan Penumpukan

Yard Area


Lokasi Letak Alamat Telepon Provinsi

110

Depth Storage

Unit 6.

Length

150 m

Lebar

: Kota Padang, Sumatera Barat : 0°59′51,43″LU 100°22′19,79″BT : Jl. Semarang No.3 Teluk Bayur 25217 : 0751-61646 : Sumatera Barat, Indonesia

Location : Padang city, West Sumatera Position : 0°59′51,43″LU 100°22′19,79″BT Address : Jl. Semarang No.3 Teluk Bayur 25217 Telephone : 0751-61646 Province : West Sumatera, Indonesia

Pelabuhan Pontianak Saat Singapura diberlakukan sebagai pelabuhan bebas internasional 1819, Pontianak menjadi poros terdepan Hindia Belanda dalam menarik sebagian perdagangan luar negeri. Pada 1834 pemerintah Hindia Belanda memberlakukan Pontianak dan Sambas sebagai pelabuhan bebas.

Port of Pontianak Since Singapore was treated as an international free port in 1819, Pontianak became the leading axis of the Dutch East Indies in attracting majority of foreign trade. In 1834, the government of the Dutch East Indies declared Pontianak and Sambas as free ports.

Pelabuhan Pontianak berada di tepi sungai Kapuas yang menghubungkan area seluas 146,8 ribu km di provinsi Kalimantan Barat. Pelabuhan ini menjadi urat nadi perekonomian wilayah Pontianak, Sintete, Sambas, Sintang, Sanggau, Kapuas, Hulu, Telok Air, Ketapang dan Singkawang.

Port of Pontianak is located on the banks of Kapuas River, which connects a 146.8 thousand km-width area in West Kalimantan province. This port has become the economic lifeblood of the Pontianak region, namely Sintete, Sambas, SIntang, Sanggau, Kapuas, Hulu, Telok Air, Ketapang, and Singkawang.

Pelabuhan Pontianak memiliki terminal petikemas, dilengkapi dengan 3 container crane serta berbagai peralatan modern guna mendukung kegiatan bongkar

Port of Pontianak has a container terminal, fully equipped with 3 container cranes, as well as a variety of modern equipment capable of handling optimal stevedoring



muat secara optimal. Keberadaan sub-pelabuhan di sekitarnya, makin memperkuat posisi Pelabuhan Pontianak sebagai pelabuhan utama di Kalimantan Barat.

activities. The existence of sub-ports around Port of Pontianak only strengthens its position as a major port in West Kalimantan.

Realisasi arus petikemas pada tahun 2014 adalah 227.130 TEUs dan 202.194 Box.


Sepanjang tahun 2014, pengembangan yang dilakukan pada Pelabuhan Pontianak adalah sebagai berikut: • Pembangunan jalur RMGC dan penataan blok peti kemas di lokasi CY 06. • Pengadaan 1 unit container crane kapasitas 61 ton. • Pengadaan 4 unit RMGC. • Retrofit 4 unit Reach Stacker.

Throughout the year 2014, developments carried out in Port Pontianak are as follows: • Construction of the RMGC line and the arrangement of containers block in CY 06 location in CY 06. • Procurement 1 unit of 61 ton capacity container crane • Procurement of 4 unit RMGC units. • Retrofitting 4 unit Reach Stacker.

Fasilitas Pelabuhan Pontianak/Port of Pontianak’s Facilities 1.

Alur

Channel 31.000 m (31,00 km)

Panjang Kedalaman 2.

Width

-4,5 m.LWS s.d -11 m.LWS

Depth

34.104 m2 (3,41 ha)

Total Basin Area

812 m (0,812 km)

Berth Length

Kolam

Basin

Luas 3.

Dermaga

Berth

Luas

-3,7 m.LWS s.d -5.3 m.LWS

Kedalaman 4.

Depth

Gudang

Storage

Unit Luas Total 5.

Length

60 m

Lebar

1 Unit

Units

1.750 m2 (0,175 ha)

Total Warehouse Area

14.039 m2 (1,4 ha)


47.794 m2 (4,77 ha)

Container Yard Area

Lapangan Penumpukan

Yard Area


Lokasi : Pontianak, Kalimantan Barat Letak : 00 01′ 00″ LS, 109 20′ 00″ BT Alamat : Jl. Pakasih No.11 Pontianak 78113 Telpon : 0561-32181 Provinsi : Kalimantan Barat

Location : Pontianak, West Kalimantan Position : 00 01′ 00″ LS, 109 20′ 00″ BT Address : Jl. Pakasih No.11 Pontianak 78113 Telephone : 0561-32181 Province : West Kalimantan

Pelabuhan Cirebon Pada 1865, pemerintahan kolonial Belanda membangun Pelabuhan Cirebon di Kota Cirebon Jawa Barat. Pelabuhan Cirebon sangat strategis sebagai pintu gerbang kegiatan usaha bagi hinterland yang luas, yaitu provinsi Jawa Barat dan sebagian provinsi Jawa Tengah. Pelabuhan Cirebon juga menjadi sangat strategis karena berada di lokasi dekat lintasan jalur jalan raya dan rel kereta api ke seluruh kota di Pulau Jawa.

Port of Cirebon In 1865, the Dutch colonial government built Port of Cirebon in the city of Cirebon in West Java. Port of Cirebon was the most strategic gateway for business activities in a broad hinterland area, which spans the West Java province and a portion of Central Java province. Port of Cirebon is also strategically located as it is close to the main highway and railroads that connect the entire city of Java Island.

Pelabuhan Cirebon dilengkapi dengan fasilitas penumpukan petikemas, terminal batubara, terminal

Port of Cirebon is fully equipped with container stacking facilities, coal terminals, asphalt bulk terminal, and palm oil


111




aspal curah dan tangki penampungan minyak kelapa sawit. Pelabuhan Cirebon dapat melayani barang curah kering, curah cair dan barang dalam karung.

storage tanks. The port provides accommodation for dry bulk, liquid bulk, and sacked cargo.

Arus barang dalam negeri tumbuh, yaitu sebesar 16,66% dari tahun 2013 sebesar 3.816.841 ton menjadi menjadi 4.452.551 ton pada tahun 2014.

Domestic flow of goods grew by 16.66% from 3,816,841 tons in 2013 to 4,452,551 tons in the following year.

Sepanjang tahun 2014, pengembangan yang dilakukan pada Pelabuhan Cirebon adalah sebagai berikut: • Perbaikan berat jalan Ambon

Throughout the year 2014, developments carried out in Port Cirebon are as follows: • Rehabilitation of Jalan Ambon

Fasilitas Pelabuhan Cirebon/Port of Cirebon’s Facilities 1.

Alur



1.406 m (1,41 km)

Total Area

23.103 m2 (2,31 ha)

Total Basin Area

1.201 m (1,20 km)

Berth Length

Kolam

Basin

Dermaga

Berth

Panjang

-2 s/d -6 m.LWS

Kedalaman 5.

Storage 6 Unit

Units

9.863 m2 (0,99 ha)


27.908 m2 (2,79 ha)


5.400 m2 (0,54 ha)

Container Yard Area

Unit Lapangan Penumpukan

Yard Area


112

Depth

Gudang Luas Total

6.

Depth Breakwater

Luas 4.

Width

-5,30 m.LWS

Breakwater Panjang

3.

Length

70 m

Lokasi : Cirebon, Jawa Barat Letak : 06 42/ 55,6″ LS, 103 34/ 13,9″ BT Alamat : Jl. Perniagaan No. 4 Cirebon 45112 Telepon : 0231-204241 Provinsi : Jawa Barat Website : http://www.cirebonport.com

Location : Cirebon, West Java Position : 06 42/ 55,6″ LS, 103 34/ 13,9″ BT Address : Jl. Perniagaan No. 4 Cirebon 45112 Telephone : 0231-204241 Province : West Java Website : http://www.cirebonport.com

Pelabuhan Banten Pelabuhan Banten telah menjadi tempat persinggahan dan transaksi perdagangan domestik dan mancanegara selama lebih dari tiga abad. Pelabuhan yang terletak sekitar 10 kilometer dari pusat kota Serang ini pernah menjadi pelabuhan penting dalam perdagangan internasional di abad ke-15 dan disinggahi kapal-kapal asing yang berasal dari Persia, Arab, India, China, Inggris dan Portugis.

Port of Banten Port of Banten has been a transit point and a place for domestic and International trade transactions for over three centuries. This port, located 10 kilometers from the central city of Serang, was once an important port for international trade during the 15th century. Foreign vessels that used to go there to trade include vessels from Persia, the Middle East, China, England, and Portugal.

Pelabuhan Banten memiliki potensi berkembang pesat karena ditopang daerah industri yang tumbuh pesat, seperti industri pengolahan logam, mesin, kimia, dan

Port of Banten has a potential rapid growth as it is supported by rapidly-growing industrial areas, such as the metal processing, machinery, chemical, and oil palm



minyak kelapa sawit. Pelabuhan Banten memiliki 3 terminal batubara dan dermaga multipurpose yang dilengkapi dengan peralatan bongkar muat petikemas. Aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Banten didominasi pelayanan cargo curah cair dan curah kering.

industries. The port has 3 coal terminals and multipurpose berths, fully equipped stevedoring containers. Liquid Bulk and dry bulk cargo services cargo service equipment dominate stevedoring activities in Port Banten.

Realisasi arus barang luar negeri yang melalui pelabuhan ini pada tahun 2014 mencapai 5.431.230 ton, naik 94,01% dibandingkan tahun 2013 yang 2.799.492 ton.

In 2014 realization of domestic flow of goods through this Port reached 5,431,230 tons, up by 94.01% from 2,799,492 tons in 2013.

Arus barang dalam negeri juga tumbuh, yaitu sebesar 37,87%. Jika pada tahun 2013 sebesar 3.133.569 ton, tahun 2014 menjadi 4.320.141 ton.

Domestic flow of goods also rose by 37.87%. 4,320,141 tons in 2014 whereas it was 3,133,569 tons in 2013.

Sepanjang tahun 2014, pengembangan yang dilakukan pada Pelabuhan Banten adalah sebagai berikut: • Pengadaan 2 unit Hopper kapasitas 35 ton. • Peningkatan dan perkuatan jalan menuju dermaga 004 dengan konstruksi beton berikut penerangan termasuk SID dan supervisi. • Pembangunan stasiun pandu berikut jalan akses.

Throughout the year 2014, developments carried out in Port Banten are as follows: • Procurement of 2 units of 35 tonnes Hopper. • Structural improvement of the road to Pier 004, with concrete construction and lighting, including SID and supervision. • The development of pilotage station and access road.

Fasilitas Pelabuhan Banten/Port of Banten’s Facilities 1.

Alur

Channel 500 m (0,50 km)

Panjang

Width

-16 m.LWS

Depth

88.151 m2 (8,81 ha)

Total Basin Area

974 m (0,97 km)

Berth Length

-4 m.LWS s.d -15 m.LWS

Depth

Kedalaman 2.

Kolam

Basin

Luas 3.

Dermaga

Berth

Panjang Kedalaman 4.

Gudang

Storage 1 Unit

Units

1.535 m2 (0,15 ha)


59.783 m2 (5,97 ha)


-

Container Yard Area

Unit Luas Total 5.

Length

150 m

Lebar

Lapangan Penumpukan

Yard Area


Lokasi : Ciwandan, Banten Letak : 60 01/ 03″ LS, 105 57/ 04″ BT Alamat : Jl. Raya Pelabuhan No. 1 Banten 42166 Telepon : 0254-601418 Provinsi : Banten

Location : Ciwandan, Banten Position : 60 01/ 03″ LS, 105 57/ 04″ BT Address : Jl. Raya Pelabuhan No.1 Banten 42166 Telephone : 0254-601418 Province : Banten

Pelabuhan Jambi Pelabuhan Jambi awalnya terletak di kota Jambi (Boom Batu) dan mulai tahun 1996 dipindahkan ke Talang Duku, di hilir Sungai Batanghari, 10 kilometer dari kota

Port of Jambi Port of Jambi was originally located in the city of Jambi (Boom Batu), and has moved to Talang Duku, downstream of the Batang Hari River, 10 kilometers from the city of


113



114


Jambi. Sebagian besar kegiatan di Pelabuhan Talang Duku, adalah melayani bongkat muat barang curah, baik curah cair maupun curah kering. Hinterland Pelabuhan Jambi menghasilkan karet, kayu lapis, dan moulding, yang merupakan komoditi ekspor ke Amerika Serikat, Eropa, Timur Tengah, Jepang dan Korea. Pelabuhan lain dalam lingkungan Pelabuhan Jambi adalah Pelabuhan Kuala Tungkal dan Pelabuhan Muara Sabak.

Jambi since 1996. Most of the activities in Port Talang Duku encompass the stevedoring of bulk goods, including both liquid bulk and dry bulk. The hinterland of Port of Jambi produces rubber, plywood, and molding, which are exported to the United States, Europe, the Middle East, Japan, and Korea. Other ports managed by Port of Jambi are Port of Kuala Tungkal and Port of Muara Sabak.

Pelabuhan Kuala Tungkal terletak di muara sungai Pengabuan, sekitar 10 mil dari ambang luar. Dermaga Kuala Tungkal, terbuat dari beton sepanjang 156 m, saat ini lebih banyak untuk melayani kapal-kapal penumpang dengan tujuan Batam. Sedangkan Pelabuhan Muara Sabak terletak di sekitar 10 mil dari muara sungai Batanghari dan berada pada segitiga pertumbuhan Indonesia, Malaysia dan Singapura (IMS), serta berdampingan dengan area lintas perdagangan Singapura, Batam dan Johor (SIBAJO).

Port Kuala Tungkal is located in the estuary of Pengabuan River, around 10 miles from the outer threshold. Kuala Tungkal berth, made from a 156-meter long concrete, is currently primarily used to serve passenger ships heading to Batam. Port of Muara Sabak is located around 10 miles from the estuary of Batanghari River, and is in the heart of the Growth Triangle of Indonesia, Malaysia and Singapore (IMS), and adjacent to the cross-trade area of Singapore, Batam and Johor (SIBAJO).

Dengan lokasinya yang strategis, Pelabuhan Muara Sabak, yang memiliki dermaga beton sepanjang 100 meter, akan berperan penting dalam memajukan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan nasional. Pelabuhan Muara Sabak dirancang untuk menjadi pelabuhan modern yang terintegrasi dengan kawasan industri dan perdagangan. Pelabuhan ini telah dilengkapi dengan terminal petikemas, terminal barang umum, terminal curah kering dan terminal curah cair.

With its strategic location, Port of Muara Sabak, which has a 100-meter long concrete pier, is projected to have a vital role in advancing economic growth and national trade activities. Port of Muara Sabak is designed to be a modern port that will integrate with industrial and trade areas. This port is equipped with a container terminal, general cargo terminal, dry bulk terminal and liquid bulk terminal.

Aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Jambi didominasi pelayanan cargo curah kering, curah cair dan petikemas, terutama untuk komoditas batubara, pupuk, CPO, BBM, dan perdagangan barang kebutuhan pokok antar pulau. Pada tahun 2014, realisasi arus petikemas sebesar 76.935 TEUs, 62.772 box.

Stevedoring activities in Port of Jambi was dominated for of dry bulk, liquid bulk, and container, containing commodities of coal, fertilizer, palm oil, fuel, and the basic goods traded between islands. In 2014, the actual flow of containers amounted 76,935 TEUs and 62,772 box.

Arus barang dalam negeri mengalami kenaikan 4,17%. Jika pada tahun 2013 sebesar 4.115.746 ton, pada tahun 2014 menjadi 4.287.210 ton.

Domestic flow of cargo increased by 4.17%. It was 4,115,746 tons in 2013 whereas in 2014 is 4,287,210 tons.

Sepanjang tahun 2014, pengembangan yang dilakukan pada Pelabuhan Jambi adalah sebagai berikut: • Pekerjaan perkuatan sheet pile/tanggul belakang dermaga petikemas. • Pekerjaan perbaikan berat dan peninggian jalan di Pelabuhan Talang Duku. • Pekerjaan pembuatan pagar pembatas tanah di Pelabuhan Muara Sabak. • Pekerjaan persiapan lahan untuk pengembangan operasional seluas 5 hektar di Pelabuhan Talang Duku.

Throughout the year 2014, developments carried out in Port of Jambi are as follows: • Structure improvement of Sheet Pile/embankment behind the container dock. • Rehabilitation and elevation of roads in Port of Talang Duku. • Land guardrail construction in Port Muara Sabak. • 5 Ha land preparation for operational development in Port of Talang Duku, including SID and supervision.



Fasilitas Pelabuhan Jambi/Port of Jambi’s Facilities 1.

Alur

Channel

a. Pelabuhan Talang Duku

a. Talang Duku Port 172.236 m (172,236 km)

Panjang Lebar Kedalaman

Width

-3 s/d -4,5 m.LWS

Depth

b. Pelabuhan Muara Sabak

b. Muara Sabak Port 21.298 m (21,298 km)

Panjang Lebar Kedalaman

Width

-5 s/d -8 m.LWS

Depth c. Kuala Tungkal Duku Port

7.408 m (7,408 km)

Panjang

Width

-3 s/d -6 m.LWS

Depth

76.500 m2 (7,65 ha)

Talang Duku Basin Area

Kedalaman Kolam

Basin

Luas Kolam Talang Duku Luas Kolam Muara Sabak

173.700 m2 (17,37 ha)

Muara Sabak Basin Area

Luas Kolam Kuala Tungkal

15.600 m2 (1,56 ha)

Kuala Tungkal Basin Area

Dermaga

Berth


a. Talang Duku Port 302 m (0,302 km)

Panjang

-8 m.LWS

Kedalaman

b. Muara Sabak Port 100 m (0,1 km)

Panjang

-4 m.LWS

Kedalaman

Berth Length Depth

c. Pelabuhan Kuala Tungkal

c. Kuala Tungkal Duku Port 156 m (0,156 km)

Panjang

-3 m.LWS

Kedalaman

5.

Berth Length Depth


4.

Length

100 m

Lebar

3.

Length

100 m


2.

Length

100 m

Berth Length Depth

Gudang

Storage

Unit

1 Unit (Talang Duku), 1 Unit (Kuala Tungkal)

Units

Luas Total

2.040 m2 (0,20 Ha) dan 600 m2 (0,06 ha)


Lapangan Penumpukan

Yard Area


a. Talang Duku Port

Lapangan Konvensional

43.448 m2 (4,34 ha)

Container Yard

Lapangan Petikemas

33.869 m2 (3,39 ha)

Conventional Yard


b. Muara Sabak Port 2.295 m2 (0,23 ha)


Container Yard


c. Kuala Tungkal Duku Port -


Container Yard

Lokasi : Talang Duku, Jambi Letak : 132 31/ 30″ LS, 103 50/ 48″ BT Alamat : Jl. Pelabuhan Talang Duku, Jambi 36251 Telepon : 0741-35067, 0741-35068 Provinsi : Jambi

Location Position Address Telephone Province

Pelabuhan Sunda Kelapa Pelabuhan Sunda Kelapa merupakan pelabuhan di Teluk Jakarta yang menjadi persinggahan pelayaran antarbangsa semasa pemerintahan Portugis sejak 1527. Pelabuhan Sunda Kelapa mulai dikenal pada abad ke-12 sebagai

Port of Sunda Kelapa Port of Sunda Kelapa is located in Teluk Jakarta, which became transit point for ships travelling transnationally during the Portugese rule since 1527. Port of Sunda Kelapa become known in the 12th century as the port visited by

: Talang Duku, Jambi : 132 31/ 30″ LS, 103 50/ 48″ BT : Jl. Pelabuhan Talang Duku, Jambi 36251 : 0741-35067, 0741-35068 : Jambi


115




pelabuhan yang disinggahi oleh kapal-kapal dari Tiongkok, Jepang, India Selatan dan Timur Tengah yang membawa porselen, kopi, kain sutra, dan sebagainya untuk ditukar dengan rempah-rempah dan hasil perkebunan lainnya.

ships from China, Japan, South India, and the Middle East, carrying with them porcelain, coffee, silk etc. in exchange for spices and other agricultural crops.

Pelabuhan Sunda Kelapa kini merupakan pelabuhan bongkar muat barang. Pelabuhan ini disinggahi kapalkapal antar pulau dan pelayaran rakyat yang menggunakan kapal Phinisi atau Bugis Schooner dengan bentuknya yang khas. Komoditas yang diangkut selain kayu adalah bahan kebutuhan pokok, barang kelontong, dan bahan bangunan.

Nowadays, Port of Sunda Kelapa is mainly utilized for local cargo stevedoring. Inter-island ships and commercial vessels, such as Phinisi or Bugis Schooner, visits this port, carrying commodities. These commodities include wood, essential supplies, haberdashery, and building materials.

Kawasan sekitar Pelabuhan Sunda Kelapa saat ini telah berkembang pesat menjadi pusat perkantoran, perdagangan, perindustrian, dan perhotelan. Sebagai pelabuhan tertua di DKI Jakarta yang masih mempertahankan ciri khas tradisionalnya, Pelabuhan Sunda Kelapa juga menjadi obyek wisata bahari.

The area around Port of Sunda Kelapa has grown rapidly become business, trade, industry, and hospitality centre. As the oldest port in Jakarta which still maintains its traditional characteristics, Port of Sunda Kelapa also serves as a maritime tourist attraction site.

Realisasi arus petikemas pada tahun 2014 sebesar 51.495 TEUs dan 50.629 box.

Realization of container flows in 2014 achieved 51,495 TEUs and 50,629 boxes.

Sepanjang tahun 2014, pengembangan yang dilakukan pada Pelabuhan Sunda Kelapa adalah sebagai berikut: • Peninggian gardu listrik B.30 X. • Pembangunan Jalan Akses Pos VI.

Throughout the year 2014, developments carried out in Port Sunda Kelapa are as follows: • Elevating power house B.30X. • Construction of Access Road at Pos VI.

Fasilitas Pelabuhan Sunda Kelapa/Port of Sunda Kelapa’s Facilities 1.

Alur



249.440 m2 (24,9 ha)

Total Basin Area

2.405 m (2,40 km)

Commercial Ship Berth Length

Dermaga

Berth -2,5 s/d -3,5 m.LWS

Depth

Gudang

Storage

Unit Luas Total

13 Unit

Units

11.406 m2 (1,14 ha)

Total Storage Area

31.169 m2 (3,12 ha)


2100 m2 (0,21 ha)

Container Yard Area

Lapangan Penumpukan

Yard Area


Lokasi : Sunda Kelapa, DKI Jakarta Letak : 06 06/ 30″ LS, 106 07/ 50″ BT Alamat : Jl. Maritim No.8 Sunda Kelapa 14430 Telepon : 021-6928888 Provinsi : DKI Jakarta

116

Breakwater Length Basin

Kedalaman

6.

1.956 m (1,96 km)

Kolam

Panjang 5.

Depth Breakwater

Luas 4.

Width

-6 m.LWS

Breakwater Panjang

3.

Length

60 m

Location : Sunda Kelapa, DKI Jakarta Position : 06 06/ 30″ LS, 106 07/ 50″ BT Address : Jl. Maritim No.8 Sunda Kelapa 14430 Telephone : 021-6928888 Province : DKI Jakarta



Pelabuhan Bengkulu Pelabuhan Bengkulu merupakan kota pelabuhan tua yang dijadikan kota pendudukan dan perdagangan oleh Inggris pada abad ke-18 dan ke-19. Pelabuhan Bengkulu berada di Pulau Baai, sekitar 20 km dari pusat kota Bengkulu. Pelabuhan ini memiliki hinterland yang cukup luas, dengan potensi pertambangan, perkebunan dan kehutanan.

Port of Bengkulu Port Bengkulu is a former port city that was transformed into an occupational and trade city by the British colony in the 18th to the 19th century. Port Bengkulu is located in Baai Island, around 20 kilometers from the city center of Bengkulu. This port has a fairly extensive hinterland, with the potential for mining, agriculture, and forestry.

Aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Bengkulu didominasi pelayanan barang curah kering, curah cair dan barang dalam karung. Untuk menampung kegiatan pelayanan barang curah kering, pelabuhan ini dilengkapi dengan 3 buah Belt Conveyor pemuatan batu bara untuk percepatan pelaksanaan bongkar muat komoditas tersebut.

Stevedoring activities in Port of Bengkulu are mainly dominated by dry bulk, liquid bulk, and contained goods services. To accommodate dry bulk services, this port is equipped with 3 coal loading conveyor belts in order to accelerate the stevedoring process.



Sepanjang tahun 2014, pengembangan yang dilakukan pada Pelabuhan Bengkulu adalah sebagai berikut: • Pembangunan lapangan penumpukan di Dermaga Samudera Bengkulu. • Pengadaan 1 unit Reach Stacker kap 45 ton. • Pengadaan 4 unit terminal Truck. • Pengadaan 2 unit Chasiss 45 feet.

Throughout the year 2014, developments carried out in Port of Bengkulu are as follows: • Construction of container yard at Samudera Bengkulu berth. • Procurement of 1 unit of 45 tonnes Reach Stacker. • Procurement of 4 units of terminal Truck • Procurement of 2 units of Chasiss of 45 feet.

Fasilitas Pelabuhan Bengkulu/Port of Bengkulu’s Facilities 1.

Alur



Breakwater Length

10.000.000 m2 (1.000 ha)

Total Basin Area

498 m (0,49 km)

Berth Length

Basin

Dermaga

Berth -4 s.d -13,5 m.LWS

Kedalaman Gudang

Depth Storage

Unit Luas Total 6.

1.072 m (1,07 km)

Kolam

Panjang 5.

Depth Breakwater

Luas 4.

Width

-12 s.d -14 m.LWS

Breakwater Panjang

3.

Length

89 m

1 Unit

Units

1.750 m2 (0,18 ha)


82.000 m2 (8,2 ha)


20.000 m2 (2 ha)

Container Yard Area

Lapangan Penumpukan

Yard Area


Lokasi : Pulau Baai, Bengkulu Letak : 03 54/ 29″ LS, 102 18/ 09″ BT Alamat : Pelabuhan Pulau Baai, Bengkulu 38216 Telepon : +62736.51409 Provinsi : Bengkulu

Location : Baai Island, Bengkulu Position : 03 54/ 29″ LS, 102 18/ 09″ BT Address : Pelabuhan Pulau Baai, Bengkulu 38216 Telephone : +62736.51409 Province : Bengkulu


117




Pelabuhan Pangkal Balam Pelabuhan Pangkal Balam terletak di Pulau Bangka, Provinsi Bangka Belitung. Pelabuhan Pangkal Balam dilengkapi dengan berbagai fasilitas, seperti dermaga sepanjang 446 meter, fasilitas penumpukan, terminal penumpang, serta lapangan parkir. Pelabuhan Pangkal Balam melayani angkutan barang ekspor impor, perdagangan antar pulau dan angkutan penumpang dengan tujuan Jakarta dengan kapal Feri/Ro-Ro dan tujuan Tanjung Pandan dengan Jetfoil/kapal cepat.

Port of Pangkal Balam Port of Pangkal Balam is located in Bangka Island, Bangka Belitung province. Port of Pangkal Balam is equipped with various facilities, including a 446-m long port, stacking facilities, passenger terminals, and a parking lot. Port of Pangkal Balam serve the transportation of imported and exported goods, inter-island trade, and the transportation of passengers to Jakarta by ferry boats/roll-off vessels and to Tanjung Pandan by jetfoil boats/speedboats.

Pelabuhan lainnya adalah Pelabuhan Muntok, yang berada di pantai barat sebelah utara Pulau Bangka. Pelabuhan lainnya adalah Pelabuhan Sungai Selan di pedalaman sebelah selatan Pulau Bangka berdermaga kayu sepanjang 118 m, serta Pelabuhan Belinyu yang memiliki dermaga beton sepanjang 101m.

Other ports in this area include Port of Muntok, located in the west beach next to the northern part of Bangka Island. Other ports are Port of Sungai Selan, located deep in the southern part of Bangka Island, with a 118-m long wooden berth, and Port of Belinyu, which has a 101-m long concrete berth.


Realization of cargo flows in 2014 was 41,522 TEUs and 41,348 boxes.

Sepanjang tahun 2014, pengembangan yang dilakukan pada Pelabuhan Pangkal Balam adalah sebagai berikut: • Pembangunan lapangan petikemas di belakang dermaga deck on pile • Pengadaan 1 unit Reach Stacker kapasitas 45 ton • Pengadaan 1 unit spreader beserta instalasinya

Throughout the year 2014, developments carried out in Port of Pangkal Balam are as follows: • The construction of container yard behind the deck on pile dock. • Purchase 1 unit of 45 tonnes Reach Stacker • Purchase 1 unit of Spreader along its installation

Fasilitas Pelabuhan Pangkal Balam/Port of Pangkal Balam’s Facilities 1.

Alur



Total Basin Area

446 m (0,446 km)

Berth Length

Berth -3,5 m.LWS

Gudang

Depth Storage

1 Unit

Units

485 m2 (0,0485 ha)

Total Storage Area


12.809 m2 (1,28 ha)



20.483 m2 (2,05 ha)

Container Yard Area

Unit Luas Total Lapangan Penumpukan

Lokasi Letak Alamat Telepon Provinsi

118

17.840 m2 (1,78 ha)

Dermaga Kedalaman

5.

Depth Basin

Panjang 4.

Width

-2.5 s/d -5 m.LWS

Kolam Luas

3.

Length

40 m

Yard Area

: Pangkal Balam, Bangka : 02 15/ 32″ LS, 106 71/ 54″ BT : Jl.Yos Sudarso No.1 Pangkal Pinang 33114 : 0717-421737 : Bangka Belitung

Location : Pangkal Balam, Bangka Position : 02 15/ 32″ LS, 106 71/ 54″ BT Address : Jl. Yos Sudarso No.1 Pangkal Pinang 33114 Telephone : 0717-421737 Province : Bangka Belitung



Pelabuhan Tanjung Pandan Pelabuhan Tanjung Pandan berada di Pulau Belitung, Provinsi Bangka Belitung. Sejak 11 Juni 2011, Pelabuhan Tanjung Pandan resmi berganti nama menjadi Pelabuhan Laskar Pelangi untuk mendukung kemajuan pariwisata di Pulau Belitung.

Port of Tanjung Pandan Port of Tanjung Pandan is located in Belitung Island, Bangka Belitung province. Since June 11, 2011, Port of Tanjung Pandan was officially renamed Port of Laskar Pelangi in order to support the development of tourism on Belitung Island.

Untuk mendukung kemajuan pariwisata tersebut, pelabuhan Tanjung Pandan telah direnovasi menjadi terminal modern berkapasitas 200 penumpang yang dilengkapi ruang VIP dan pertokoan.

To support the development of tourism, the passenger’s terminal in Port of Tanjung Pandan has also been modernized to accommodate up to 200 passengers and is equipped with VIP rooms and shops.

Pelabuhan Tanjung Pandan memiliki hinterland yang meliputi 80.000 hektare perkebunan kelapa sawit dan komoditas lain seperti kaolin, granit, dan pasir kuarsa.

Port of Tanjung Pandan has the hinterland covering 80,000 hectares of palm oil plantation, and other commodities such as kaolin, granite, and quartz sand.



Sepanjang tahun 2014, pengembangan yang dilakukan pada Pelabuhan Tanjung Pandan adalah sebagai berikut: • Renovasi kantor cabang. • Perkerasan lapangan penumpukan petikemas. • Perluasan dan perkuatan talud/trestle dermaga. • Pembangunan Reception Facilities. • Perkerasan jalan menuju dermaga KJUB. • Renovasi kantor cabang.

Throughout the year 2014, developments carried out in Port Tanjung Pandan are as follows: • Renovation of the branch office • Reinforcement of the container stacking yard • Expansion and Reinforcement of embankments/ trestle berth • Construction of reception facilities • Reinforcement the roads to the KJUB berth

Fasilitas Pelabuhan Tanjung Pandan/Port of Tanjung Pandan’s Facilities 1.

Alur



3.950 m2 (0,39 ha)

Total Basin Area

395 m (0,40 km)

Berth Length

Dermaga

Berth -3,5 m.LWS

Kedalaman

Depth

Gudang

Storage 1 Unit

Units

750 m2 (0,07 ha)

Total Storage Area


10.820 m2 (1,08 ha)



7.260 m2 (0,726 ha)

Container Yard Area

Unit Luas Total 5.

Depth Basin

Panjang 4.

Width

-2.6 m.LWS

Kolam Luas

3.

Length

25 m

Lapangan Penumpukan

Yard Area

Lokasi : Tanjung Pandan, Belitung Letak : 02 04/ 00″ LS, 107 00/ 00″ BT Alamat : Jl. Pelabuhan No.1, Tanjung Pandan Belitung 33411 Telepon : 0719-21049 Provinsi : Bangka Belitung

Location : Position : Address : Telephone : Province :

Tanjung Pandan, Belitung 02 04/ 00″ LS, 107 00/ 00″ BT Jl. Pelabuhan No.1, Tanjung Pandan Belitung 33411 0719-21049 Bangka Belitung


119


SUMBER DAYA MANUSIA |

120

HUMAN RESOURCES



Demi menjaga kesinambungan kinerja organisasi dan menjamin ketersediaan SDM yang mampu mendukung bisnis, Perseroan mengutamakan jalur karir sebagai pola rekrutmen untuk memenuhi posisi yang tepat. In order to maintain sustainable organization performance and to assure Human Resources availability to support the business, the Company emphasize on career path as recruitment model to fill in right position.

Hasil employee engagement survey 2014 yang dilaksanakan oleh Louis Allen Worldwide menunjukan bahwa terjadi peningkatan yang signifikan dari hasil employee engagement survey 2013, di mana hasilnya naik dari 4,11 menjadi 4,24 (skala 1-5). Dengan pencapaian employee engagement survey 2014 menjadikan IPC berada pada posisi di atas persentil 75% yang artinya keterkaitan pekerja terhadap IPC masuk pada top 25 perusahaan dunia dengan tingkat keterkaitan pekerjaan yang baik. Hal ini menunjukan bahwa program-program yang sudah dijalankan oleh Perseroan terkait dengan pengembangan sumber daya manusianya sudah berjalan dengan sangat baik.

The employee engagement survey 2014 conducted by Louis Allen Worldwide showed significant increase compared to result from employee engagement survey 2013, from 4.11 to 4.24 (scale 1-5). Achievement in 2014 employee engagement survey has made IPC to be positioned percentile above 75% which means employee involvement towards IPC is among top 25 world companies for a good level of job involvement. Mindful about this, the development of organization structure and Human Resources management has always been conducted to fulfill its needs.

Dari sisi kuantitas, sepanjang tahun 2014 ini jumlah karyawan mengalami penurunan sekitar 32,13%. Jika pada tahun 2013 jumlahnya mencapai 2.590, maka pada tahun 2014 sebanyak 1.750 orang.

Quantitavely, in 2014, the number of employees decreased by 32.13%. In 2013, the number reached 2,590, but in 2014, it was 1.750 people.

Terjadinya perubahan komposisi karena adanya alih tugas ke anak perusahaan IPC, pergeseran kelompok usia, pekerja yang berhenti, pensiun termasuk pensiun atas permintaan sendiri, golden handshake, meninggal dunia. Sedangkan pada kelompok usia tertentu mengalami peningkatan yang dikarenakan adanya rekrutmen tenaga kerja profesional dan pengangkatan tenaga kerja non organik menjadi karyawan.

The changes in the composition was due to job rotation to IPC subsidiaries, shifting in age group, employee resignation, retirement including voluntary early retirement, golden handshake program, demise. In other age groups, there was an increase due to professional recruitments and non-organic employee appointment.

Hal terpenting yang menjadi perhatian Perseroan, dari sisi kualitas senantiasa memprioritaskan upaya-upaya peningkatan kompetensi dan keahlian bagi seluruh

The most important concern for the Company, from quality aspect is to always assign priorities on efforts to increase competency and skill for all employees.


121



HUMAN RESOURCES

karyawannya. Hal itu dilakukan agar mereka dapat berperan aktif dalam pertumbuhan usaha Perseroan serta mampu beradaptasi dengan dinamika bisnis yang berkembang pesat.

These priorities have been implemented in order for employees to be able to actively engage in the Company’s business development and to adapt to the fast growing businesss dynamics.

Upaya peningkatan kompetensi dilakukan Perseroan melalui berbagai rangkaian pelatihan maupun pendidikan. Hal ini sesuai dengan strategi Perseroan yang mengutamakan sumber daya internal untuk mengisi kebutuhan organisasi yang terus bergerak secara dinamis dengan tetap membuka peluang kepada sumber daya manusia berkualitas yang berasal dari luar Perseroan.

To increase competency, the Company conducted series of trainings and education programs. This programm is adopted from the Company’s strategy that focuses on internal human resources to meet dynamics of the company’s needs while at the same time still opens opportunities to excellent human resources from outside the Company.

Berikut ini tabel jumlah karyawan yang merupakan akumulasi dari kantor pusat dan cabang pelabuhan, di luar anak perusahaan.

The following table is an accumulation of number of employees from the head office and branch port, excluding the subsidiary.

Jumlah Karyawan Berdasarkan Unit Kerja UNIT KERJA

Kantor Pusat

2013

UNIT KERJA

716

651

Head Office

29

796

Tanjung Priok Branch

Cabang Palembang

160

175

Palembang Branch

Cabang Panjang

162

205

Panjang Branch

Cabang Pontianak

197

201

Pontianak Branch

Cabang Teluk Bayur

Teluk Bayur Branch

Cabang Tanjung Priok

108

147

Cabang Cirebon

60

63

Cirebon Branch

Cabang Sunda Kelapa

50

44

Sunda Kelapa Branch

Cabang Banten

95

111

Banten Branch

Cabang Bengkulu

71

68

Bengkulu Branch

Cabang Jambi

54

58

Jambi Branch

Cabang Pangkal Balam

32

35

Pangkal Balam Branch

Cabang Tanjung Pandan

16

20

Tanjung Pandan Branch

-

16

Port Training Center

1.750

2.590

Total

Pusat Pelatihan Kepelabuhanan Total

122

Number of Employees on Business Working Unit 2014

Rekrutmen Demi menjaga kesinambungan kinerja organisasi dan menjamin ketersediaan SDM yang mampu mendukung bisnis, Perseroan menaruh perhatian besar terhadap pembenahan karir Perseroan. Walaupun terjadi beberapa perekrutan guna memenuhi urgensi kebutuhan yang diperoleh dari profesional recruitment, tetapi hal tersebut bersifat sementara dengan waktu kontrak kerja tertentu sehingga diharapkan terjadinya transfer knowledge kepada pegawai internal termasuk persiapan regenerasinya.

Recruitment In order to maintain continuity of organizational performance and to ensure the availability of human resources capable of supporting business, the Company paid great attention on the improvement of career. There were some recruitment in order to meet the urgent need which can be obtained by professional hiring, but it is only for temporary with certain employment contract, so that transfer of knowledge to internal employees can be conducted, including the regeneration process.

Model perekrutan internal ini dilakukan melalui 3 metode, yaitu promosi, rotasi, dan mutasi karyawan. Saat ini perekrutan internal di IPC telah dilakukan secara online yang disebut dengan Job Portal. Job Portal merupakan media bagi pekerja IPC untuk mengetahui lowongan

The internal recruitment model is carried out across three methods, namely promotion, job rotation and employee transfer. Currently, internal recruitment at IPC has been done online through Job portal. Job Portal is a media for Company’s employees to find out available job vacancies



jabatan yang tersedia di Perseroan dan para karyawan juga dapat mengajukan lamaran apabila berminat dan memenuhi persyaratan yang ditentukan.

in the Company. Employees can apply when they are interested and met requirements.

Dengan Job Portal, diharapkan karyawan dapat menemukan jabatan yang sesuai dengan minat dan kompetensinya, sementara itu perusahaan dapat menjaring kandidat-kandidat potensial internal IPC untuk mengisi jabatan secara efisien dan transparan.

With Job Portal, employees are expected to find suitable position in accordance to their interests and competencies. At the same time, the Company can get potential candidates from internal sources to fill in a position efficiently and transparent.

Selain itu, mengingat bisnis Perseroan yang terus berkembang, rekrutmen karyawan baru dengan sumber eksternal juga dilakukan. Karyawan baru dikelola dengan sistem kontrak dan sebagai karyawan tetap. Sistem rekrutmen yang dilakukan oleh IPC adalah secara online, melalui e-recruitment. Ada 2 jenis kualifikasi rekrutmen kualifikasi yang dilakukan yaitu fresh graduated dan experienced.

In addition, as the Company’s business continued to grow, external employee recruitment has still been conducted. Some of the new recruits are contract worker while others were hired as permanent workers. At the core of recruitment, the online system that IPC has been carried out or e-recruitment had two target groups. They are fresh graduates and experienced professionals.

Rekrutmen bagi fresh graduated terdiri dari 3 program: 1. Program “Goes to Campus (untuk merekrut mahasiswa yang baru lulus dengan nilai memuaskan). 2. Program rekrutmen umum untuk merekrut siapa saja yang berminat dan sesuai kualifikasi untuk bekerja di IPC dan sesuai kualifikasi, termasuk anak kandung para karyawan dan pensiunan secara online melalui www.ipc.e-seleksi.com.

Fresh graduate Recruitment consists of three programs: 1. “Goes to Campus” Program (to recruit fresh graduates with high scores). 2. General recruitment program to recruit interested applicants to work at IPC, including children of employees and retirees through online recruitment system with internet address www.ipc.e-seleksi.com.


123



124

HUMAN RESOURCES

3. Program CSR (Corporate Social Responsibility) untuk merekrut calon pekerja dengan tingat pendidikan SMA/SMK atau sederajat yang memiliki prestasi, namun dari keluarga kurang mampu yang tinggal di lingkungan pelabuhan.

3. CSR program to recruit high school/high school equivalent vocational school graduates. The program prioritizes to recruit smart students coming from less priviledge families in surrounding area of ports.

Sementara untuk program rekrutmen yang ditujukan bagi para pekerja profesional dan berpengalaman dengan keahlian yang dimilikinya yang disaring melalui program Head Hunter, Networking, dan Expatriate.

Experienced recruitment is targeting professional experienced workers with high skills. The program is carried out through Head Hunter, Networking, and Expatriate programs.

Penggunaan sistem online recruitment sangat efektif dan efisien untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai kebutuhan Perseroan.

The application of online recruitment system is very effective and efficient to acquire qualified human resources suitable with company’s needs.

Pada tahun 2014 minat pelamar kerja untuk bergabung menjadi karyawan IPC sangat tinggi. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan jumlah pelamar kerja dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Terdapat sekitar 6.648 pelamar kerja pada tahun 2013. Sementara jumlah pelamar kerja pada tahun 2014 mencapai 13.235 pelamar.

In year 2014 job applicants’ interest to join IPC is very high. This is proven with increasing number job applicants to double than was in the year before. There were 6,648 job applicants in year 2013. While job applicants in year 2014 are 13,235 applicants.

Strategi Pengelolaan SDM Strategi pengelolaan SDM pada tahun 2014 difokuskan pada optimalisasi dan peningkatan kompetensi SDM yang mendukung tercapainya visi dan tujuan Perusahaan. Peningkatan kesejahteraan diberikan sejalan dengan peningkatan kinerja dan produktivitas SDM. Hal ini menunjukan bahwa peningkatan performa karyawan dan kemampuan keuangan perusahaan juga dijaga keseimbangannya dengan penerapan disiplin secara konsisten. Hal itu sudah merupakan komitmen perusahaan. Perseroan juga memandang hubungan industrial menjadi titik sentral dalam rangka tercapainya iklim kerja yang harmonis serta mendukung tercapainya tujuan Perusahaan.

HR Management Strategy HR management strategy in 2014 concentrates on optimization and improvement of HR competency that support the achievement of the Company’s vision and goals. Increase in welfare will transpire along with increase in HR performance and productivity. Improvement of employees’ performance and the Company’s financial ability will also be balanced by consistent disciplinary implementation. It is the Company’s commitment that industrial relationship will become central point in order to accomplish harmonious working environment to support the Company’s objectives.

Pengembangan Karir Sebagai upaya untuk mendukung pengembangan karir karyawan, Perseroan telah menyiapkan sejumlah perangkat lunak, yaitu: 1. Peningkatan Performance Management System Melalui Penyusunan Direktori P2B Salah satu bentuk performance management system di Perseroan adalah penilaian performansi tiap bulan bagi karyawan. Perseroan melakukan pengelolaan data Penilaian Performansi Bulanan (P2B) dari seluruh unit kerja berdasarkan data P2B periode 2013 sampai 2014. Data ini dijadikan buku direktori yang menjadi

Career Development To support employee’s career development, the Company has prepared a number of software, namely: 1. Performance Management System Improvement by Creating P2B Directory One of performance management system implementation in monthly performance assessment for employee. The Company has collected “Penilaian Performansi Bulanan” or Monthly Performance Assessment (P2B) from all work unit based on P2B data from the period 2013 to 2014. The data will compile into directory book which serve as IPC’s



acuan manajemen IPC untuk memberikan penilaian yang berasaskan keadilan bagi para karyawan dan media refleksi atas performansi individu selama 2 tahun terakhir.

reference to make fair assessment for all employees and corrective tool on employee performance in the past two years.

2. Implementasi Knowledge Management Sepanjang tahun 2014 telah dilakukan sharing knowledge karyawan di lingkungan IPC, serta penerapan E-Learning di lingkungan Perseroan. Implementasi Knowledge Management dalam bentuk E-Learning (pembelajaran berbasis elektronik) telah diterapkan untuk pembelajaran IPC Culture bagi karyawan, sehingga dapat diketahui berapa skor pemahaman mereka terhadap culture perusahaan.

2. Implementation of Knowledge Management During 2014 sharing knowledge sessions have been conducted and E-Learning has been introduced within IPC. The Knowledge Management implementation in the E-Learning (electronic-based learning) method by employee to study IPC Culture has been conducted, so that it can show what the score of employee comprehension towards company’s culture.

Melalui E-Learning, karyawan IPC dapat mengakses berbagai modul pembelajaran. Hingga saat ini telah dikembangkan sejumlah modul, di antaranya IPC Culture, Pengenalan Penilaian Performansi Bulanan (P2B), IPC Virtual Office, Program Orientasi Pelabuhan, Efektif Mengelola Stres, Pelatihan Ahli Kepelabuhanan, dan Pemecahan Masalah Berbasis Isu.

3. Individual Career Planning Program ini bertujuan untuk menjadi wadah aspirasi karir yang ingin dicapai oleh setiap pegawai IPC. Melalui Individual Career Planning (ICP), pegawai IPC diperbolehkan membuat rencana karir yang sesuai dengan minat, kompetensi, dan bakat karyawan. Hingga saat ini, proses penyusunan Individual Career Planning oleh seluruh karyawan masih berlangsung dan diharapkan pada pertengahan 2015 sudah selesai dan siap digunakan dalam proses pengelolaan karir.

3. Individual Career Planning This program intends to become career aspiration forum for every IPC employees. Through Individual Career Planning (ICP), IPC employees are allowed to create their own career plan based on employee’s interest, compentency and talent. Up to now, Individual Career Planning of all employee is progressing and it is expected to be completed in mid 2015 as the basis in carrer management process.

4. Individual Development Plan Asesmen kompetensi merupakan penilaian terhadap kompetensi pegawai pada posisi atau jabatannya saat ini. Dari Asesmen ini dapat diketahui gap kompetensi pegawai yang bersangkutan terhadap persyaratan jabatan yang diembannya.

4. Individual Development Plan Competency assessment is a review on employee’s competency on their current position or title. The assessment will identify an employee’s competency gap from the requirements of his/her position.

Dari gap kompetensi inilah dapat diketahui materi pengembangan yang dibutuhkan oleh masing-masing pekerja. Pada tahun 2014, pekerja dapat mengajukan dan menentukan sendiri aktivitas pengembangan yang ingin dilakukannya melalui IDP (Individual Development Plan). IDP merupakan rencana pengembangan pribadi yang disusun oleh pekerja melalui diskusi dengan atasan langsung berdasarkan hasil asesmen kompetensi yang dimilikinya.

Through E-Learning, IPC employees will be able to access variety of learning modules. Up to now, there are a number of existing modules such as IPC Culture, Introduction to Monthly Performance Assessment (P2B), IPC Virtual Office, Port Orientation Program, Effective Stress Management, Port Experts Training, dan Issue-based Problem Solving.

Competency gap will direct an employee to obtain training materials needed for his/her current position. In 2014, an employee can suggest and decide his/ her development training activities which can be done through IDP (Individual Development Plan). IDP is personal development plan which is prepared by an employee through discussions with his/her direct supervisor based on his/her competency assessment results.


125



HUMAN RESOURCES

Proses penyusunan IDP, melibatkan secara aktif atasan langsung masing-masing karyawan, sehingga aplikasi pengembangan akan lebih nyata dalam pekerjaan.

5. Pengembangan Leadership melalui Accelerating Leadership Development Stage II - Perseroan menyelenggarakan Accelerating Leadership Development Batch 1, kegiatan yang telah dilaksanakan berupa: Workshop Mindfulness, Mid Review Group Action Learning Project, Mentoring, Group Action Learning Project. Program ini melibatkan konsultan Accenture sebagai Subject Matter Expert, dan Project Sponsor dari Direksi IPC. Peserta yang terlibat pada periode ini sebanyak 20 peserta, Senior Leader yang telah diseleksi dengan ketat. - Sebagai kelanjutan program, Perseroan menyelenggarakan Leadership Development Program Batch 2, yang telah dilaksanakan yaitu workshop unleashing personal purpose workshop, workshop build a coaching workshop, action learning project. Pihak Accenture sebagai Subject Matter Expert dan Project Sponsor dari IPC. Untuk periode kedua ini diikuti oleh 27 peserta. - Perseroan menyadari pentingnya menyiapkan generasi muda. Young Workforce Management telah menghasilkan 16 inisiatif pengembangan yang mewakili values yang dikembangkan di Perseroan, di antaranya: leadership support, work environment, meaningful work, fun at work, rewards, opportunities yang menjadi aspirasi dari young workforce.

126

IDP development process is actively involving his/her direct supervisor so the development plan will be more apparent in the work. 5. Accelerating Leadership Development Stage II - The Company organized Accelerating Leadership Development Batch 1. Activities that have been carried out were: Mindfulness Workshop, Mid Review Group Action Learning Project, Mentoring and Group Action Learning Project. This program involved Accenture consultants as Subject Matter Experts and Sponsor project from IPC Board of Directors. Number of participants in the period was 20 carefully-selected senior leaders. - As a follow up program, the Company organized Leadership Development Program Batch 2. Activities that have been conducted were: Unleashing personal purposes workshop, build a coaching workshop and action learning project. Accenture was subject matter experts and sponsor project from IPC. The second period program took up 27 participants. - The Company realizes the importance to prepare young generations. Young Workforce Management has resulted 16 development initiatives representing values developed in the Company such as leadership support, work environment, meaningful work, fun at work, reward and opportunities, all inspired from young workforce.

6. Mengembangkan Kultur Menghargai Prestasi Melalui Pembangunan Multirater Assessment Multirater adalah penilaian pegawai yang dilakukan oleh lebih dari satu penilai (rater) secara 360 derajat, yaitu baik oleh atasan, rekan kerja, bawahan, maupun diri sendiri. Saat ini masih berlangsung pengumpulan data melalui kuesioner penilaian yang akan diteruskan pada 2015. Melalui program ini, maka perusahaan akan mengetahui berapa level kompetensi karyawan berdasarkan penilaian lingkungan (360 derajat).

6. Developing Meritocracy Culture Through Multirater Assessment Development Multirater is employee’s assessment that can be done by more than one rater or 360 degree assessment by supervisor, colleague, subordinate, or one-self. Currently, data on reviewers and reviewee groups are being collected as well as preparation of assessment questionnaire which will be implemented in 2015. Through this program, the Company will know the every employee level of competence based on his/her environment assessment.

7. Pemilihan Pekerja Terbaik Program ini mulai diadakan pertama kali pada tahun 2009 dan terus berlangsung secara rutin satu tahun sekali hingga saat ini. Pekerja terbaik dipilih, baik dari pekerja organik maupun pekerja non-organik, di Kantor Pusat, Cabang Pelabuhan, maupun Anak Perusahaan.

7. Best Employee Selection The program started for the first time in 2009 and has been regularly continued once a year up to now. Best employees are selected from, both organic and nonorganic employees, at headquarters, port branches and the Company’s subsidiaries



Tahun 2014 ini terdapat 10 kategori pemilihan, yaitu GM (General Manager) Terbaik, Managerial Terbaik, Pandu Terbaik, ABK Terbaik (organik/non-organik), Operator Terbaik (organik/non–organik), Staf/Staf Pelaksana Terbaik, Staf/Pelaksana Operasional Terbaik, dan Staf/Pelaksana Non–Organik. Salah satu proses pemilihan adalah tes tertulis dan wawancara oleh Tim Seleksi Pusat kepada para kandidat yang telah terpilih dari seleksi sebelumnya oleh manajemen cabang/ unit kerja. Melalui program ini, Perseroan menghargai prestasi karyawan yang dapat dijadikan teladan bagi karyawan lainnya.

In 2014, there were 10 selected categories, namely Best GM, Best Managers, Best Pilot, Best Sip Mate (organic/non–organic), Best Operator (organic/ non–organic), Best Executive Staff/Supporting, Best Operational Staff/Supporting, and Non–Organic Staff/Supporting. One of the selection process is a written test and an interview to the candidates which have been selected by branches/units management. Through this program, the Company appreciates the achievements of employees who can be a role model for other employees.

2014 Training and Education Programs Realization

Realisasi Peserta Pendidikan dan Pelatihan 2014 Program Pendidikan dan Pelatihan | Training and Education Programs No.

Jumlah Peserta | Number of Participants

Uraian | Description

1

Pelatihan untuk Direksi/Training for Directors

3

2

Program Pascasarjana Dalam Negeri/ Domestic Graduate School Program

7

3

Pelatihan untuk Manajemen/Training for Management

4

Executive MBA/Executive MBA

39

Keterangan | Explanation

3

APEC Seminar Port Logistic dan Pelatihan Manajemen Umum Dana Pensiun/APEC Port Logistics Seminar and Pension Fund General Management Training Terlaksana di Universitas Gajah Mada sebanyak 6 orang dan di Universitas Indonesia 1 orang pada Program Magister Completed in University of Gajah Mada 6 persons and in University of Indonesia 1 person in Magister program 9 Orang di UNESCO IHE Belanda 3 Orang di KUHNE Logistic University, Jerman 1 Orang di Erasmus University, Rotterdam Belanda 2 Orang di Rotterdam Business School, Rotterdam Belanda 8 Orang di Netherlands Maritime University, Belanda 3 Orang di Illinois Institute of Technology, USA 5 Orang di Oregon State University, USA 2 Orang di World Maritime University, Swedia 3 Orang di Cardiff University, UK 1 Orang di Birmingham University, UK 2 Orang di Conventry University, UK 9 Persons at UNESCO IHE Netherlands 3 Persons at KUHNE Logistic University, German 2 Persons at Erasmus University, Rotterdam Netherlands 2 Persons at Rotterdam Business School, Rotterdam Netherlands 8 Persons at Netherlands Maritime University, Netherlands 3 Persons at Illinois Institute of Technology, USA 5 Persons at Oregon State University, USA 2 Persons at World Maritime University, Swedia 3 Persons at Cardiff University, UK 1 Persons at Birmingham University, UK 2 Persons at Conventry University, UK 2 Orang di IMD 1 Orang di UCLA-NUS 2 Persons at IMD 1 Person at UCLA-NUS

3,274

Total Pelatihan untuk Karyawan/ Total Trainings for employees

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia | Human Resources Development Programs No.



1

Executive MBA KLU Batch I | Executive MBA KLU Batch I

21

2

Executive MBA KLU Batch II | Executive MBA KLU Batch II

14

3

Executive MBA KLU Batch III | Executive MBA KLU Batch III

18

Keterangan | Explanation Total peserta sejumlah 21 orang, terdiri dari 18 peserta dari IPC Group dan 3 peserta dari Instansi luar IPC yang diberi apresiasi oleh perusahaan atas prestasinya Total number of participant was 21 persons, consisted of 18 participants from IPC Group and 3 participants from external institution of IPC, as an appreciation from the Company for their achievements 14 peserta terdiri dari IPC Group ( 2 orang dari PT JICT dan PT JPPI) |14 participants are from IPC Group (2 people are from PT JICT and PT JPPI) Total peserta sejumlah 18 peserta, di ikuti oleh 15 peserta dari IPC Group dan 3 peserta dari Instansi luar IPC yang diberi apresiasi oleh perusahaan atas prestasinya Total number of participant was 18 persons, consisted of 15 participants from IPC Group and 3 participants from external institution of IPC, as an appreciation from the Company for their achievements


127



HUMAN RESOURCES

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia | Human Resources Development Programs No.

128



Keterangan | Explanation

4

Modern Port Management Modul 3&4 | Modern Port Management Modul 3&4

12

Total peserta sejumlah 12 peserta, di ikuti oleh 11 peserta dari IPC Group dan 1 peserta dari Instansi luar IPC yang diberi apresiasi oleh perusahaan atas prestasinya Total number of participant was 12 persons, consisted of 11 participants from IPC Group and 1 participants from external institution of IPC, as an appreciation from the Company for their achievements

5

Modern Port Management Modul 5&6 |Modern Port Management Modul 5&6

12

Total peserta sejumlah 12 peserta, di ikuti oleh 11 peserta dari IPC Group dan 1 peserta dari Instansi luar IPC yang diberi apresiasi oleh perusahaan atas prestasinya Total number of participant was 12 persons, consisted of 11 participants from IPC Group and 1 participants from external institution of IPC, as an appreciation from the Company for their achievements

6

LDP - IMD Swiss | LDP - IMD Swiss

19

Total peserta sejumlah 19 peserta dari IPC Group yang terdiri dari 1 orang dari PT JICT. Total number of participant was 19 persons, consisted of 1 participant from PT JICT.

7

LDP - IMD Singapura | LDP - IMD Singapura

19

Total peserta sejumlah 19 peserta dari IPC Group yang terdiri dari 1 orang dari PT JICT. Total number of participant was 19 persons, consisted of 1 participant from PT JICT.

8

Training For Trainer, Dublin | Training For Trainer, Dublin

3

Terlaksana | Completed

9

ECGL - 2014

4


10

IAPH Sydney | IAPH Sydney

6


11

Port Performance, Manila | Port Performance, Manila

2


Pada tahun 2014, sekitar 50 orang telah menyelesaikan program pasca sarjana dari luar negeri dan menempati berbagai posisi strategis management di kantor pusat, cabang dan anak perusahaan. Seperti pada bidang hukum, corporate secretary, pengadaan, keuangan, operasional, komersial dan pengembangan usaha.

In 2014, about 50 people have completed the graduate Master degree program from abroad and then held various strategic management positions at headquarters, branches, and subsidiaries. Such as field of law, corporate secretary, procurement, financial, operational, commercial, and business development.

Beberapa bidang studi yang dipelajari sangat terkait dengan kepentingan pengembangan serta mendukung pencapaian visi dan tujuan Perseroan, dimana di antaranya adalah bidang logistik, Manajemen, Teknik, Transportasi Pengiriman, Teknik Sipil, Transportasi Internasional, Teknik Mekanika, Bisnis Kepelabuhanan, Akuntansi dan Keuangan, Sistem Informasi Manajemen, Teknik Kelautan dan Pengembangan Portal. Selain itu, Perseroan juga telah merealisasikan Program MBA KLU batch I dan II.

Several majors studied are closely related in developing and supporting the Company vision and goals, among them is Logistics, Management, Engineering, Transport Delivery, Civil Engineering, International Transportation, Engineering Mechanics, Ports Business, Accounting and Finance, Management Information Systems, Marine Engineering and Development Portal. In addition, the Company also has realized MBA KLU batch I and II.

Setiap tahun Perseroan menyelenggarakan berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diikuti oleh seluruh karyawan di semua jenjang jabatan maupun fungsi. Secara umum, jenis dan bentuk pelatihan yang dilaksanakan oleh Perseroan dan diikuti seluruh pegawai adalah pelatihan wajib, pelatihan bersertifikat, pelatihan Program Orientasi Teknis, dan pelatihan berkompetensi.

The Company each year organizes various education and training events where all employees from every position and function enrolled to it. In general, type and form of training conducted by the Company and followed by all employees are compulsory training, certified training, Technical Orientation Program training, and proficient training.

Tujuan pelatihan dan pengembangan adalah mengembangkan sikap, mental dan ketrampilan kompetensi, baik dari sisi keahlian (soft skill) maupun

The objective of training and development is to develop attitude, mentality and proficient skill of Human Resources both on the soft skill and the hard skill so that would be able



ketrampilan (hard skill) SDM sehingga dapat menghadapi tantangan dalam pengembangan Perseroan di masa mendatang.

to cope with the Company’s challenges and development in the future.

Pada tahun 2014, tercatat sebanyak 3.422 orang pekerja telah mengikuti program pendidikan dan pelatihan baik di dalam maupun di luar negeri.

In year 2014, there are 3,422 employees have participate in education and training program both locally and abroad.

Program Pendidikan Pasca Sarjana International Postgraduate Education Program

Program Pelatihan dan Seminar Training and Seminar

Program Orientasi Pegawai Employee Orientation Program

Change Agent Development Program Change Agent Development Program

Program Executive MBA Executive MBA Program

Training of Trainers (ToT) Training of Trainers (ToT)

Port Performance Workshop Port Performance Workshop

Program Modern Port Management Training Modern Port Management Training Program

Leadership Development Program Leadership Development Program

Adapun Program pengembangan SDM yang diikuti oleh karyawan di antaranya sebagai berikut: • Tugas belajar yang meliputi Program Pendidikan Pasca Sarjana luar negeri yang diikuti oleh 153 orang karyawan dari tahun 2009–2014 ke beberapa negara, di antaranya Amerika Serikat, Inggris, Australia, Jerman, China, Belanda, dan Swedia. • Terdapat pula Program Pendidikan Pasca Sarjana dalam negeri yang diikuti oleh 14 orang karyawan dari tahun 2008–2014 yang bekerja sama dengan Universitas Gajah Mada kelas Jakarta dan Universitas Indonesia. • Terdapat pula pelatihan luar negeri lain bekerja sama dengan beberapa mitra seperti Pelatihan Kepelabuhanan APEC-Antwerp-Belgia, IAPH 28th, Board of Director Meeting in Sydney-Australia, program pelatihan atau seminar lainnya yang diadakan di Perancis, Singapura, Hongkong, Dubai, Rotterdam, Belgia, Kuala Lumpur, Jepang, dan Afrika. • Diselenggarakan Executive MBA yang diperuntukkan pada pegawai di level manajerial yang diikuti oleh 3 orang karyawan terdiri dari 2 orang di IMD dan 1 orang di UCLA-NUS.

Advanced Leadership Program Advanced Leadership Program

The Human Resources Development program which the employees have attended are following: • On study that covers international Postgraduate Education Program enrolled by 153 employees from 2009 to 2014 to several countries, such as US, UK, Australia, Germany, China, Netherlands and Sweden. • There are also national Postgraduate Education Program joined by 14 employees from year 2008 to 2014 in collaboration with Jakarta class of Gajah Mada University and University of Indonesia. • There are other international training too in cooperation with several Partners, such as: Training of Ports APECAntwerp-Belgium, IAPH World Ports Conference 28th Board of Directors’ Meeting in Sydney-Australia, other training and seminar conducted in France, Singapore, Hong Kong, Dubai, Rotterdam, Belgium, Kuala Lumpur, Japan and Africa. • Executive MBA program for managerial level employee attended by 3 employee studied in IMD (2 employee) and UCLA-NUS (1 employee).


129



HUMAN RESOURCES

• Program orientasi pegawai, antara lain Program Orientasi Pelabuhan (POP), Terminal Operations (TO), Character Building (CB), Pelatihan Kesamaptaan, dan Pelatihan Peran Staf. • Peningkatan kompetensi teknis pegawai dilakukan melalui pelatihan teknis berupa Program Orientasi Teknis, program internship, pelatihan kepemimpinan, pelatihan sekolah operasi, workshop serikat pekerja, pelatihan bidang keuangan, serta pelatihan purnabhakti. • Change Agent Development Program Program ini terlaksana bekerja sama dengan Rumah Perubahan dan bertujuan untuk mendorong para change agent di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) menjadi role model dan prime mover di Perusahaan. Selama tahun 2014, Perusahaan telah melaksanakan program ini sebanyak 7 kali dimana masing-masing batch dikirimkan 40 orang change agent. Program ini dilaksanakan di Rumah Perubahan, Bekasi. Adapun materi yang diberikan meliputi: a. Knowing yourself (Peserta mampu mengenali dan menggali potensi diri);

•

130

b. Limiting Belief (Peserta mengetahui momentum penting dalam hidupnya, serta hal-hal yang dapat membatasi dan hal-hal yang berpotensi untuk dapat meningkatkan kualitas diri); c. Building commitment (Peserta memperoleh insight mengenai dirinya sendiri sehingga melalui pemahaman tersebut peserta dapat diarahkan untuk dapat mengoptimalisasi potensi dan fokus pada kekuatan yang dimiliki); d. Be a driver (Peserta memahami bahwa proses transformasi budaya di Perseroan ditentukan oleh sejauh mana Change Agent mengoptimalkan peran mereka sebagai penggerak perubahan). Program Executive MBA terselenggara bekerja sama dengan Kuhne Logistics University – Germany bagi level Manajerial yang dilakukan pada tahun 2014 adalah sebagai berikut: a. Thesis Defense Executive MBA KLU Batch I Program ini diikuti oleh 21 peserta dari IPC Group dan 3 peserta dari Instansi di luar IPC yang diberi apresiasi oleh perusahaan atas prestasinya. b. Executive MBA KLU Batch II Program ini diikuti oleh 14 peserta dari IPC Group (2 orang dari PT JICT dan PT JPPI). Perkuliahan terakhir terselenggara pada 20-24 Oktober 2014 di Kuhne Logistics University–Germany.

• Employee Orientation Program, for example: Port Orientation Program (POP), Terminal Operations (TO), Character Building (CB), Attentive Training, and Staff Role Training. • Employees technical competent enhancement is conducted through technical training in the form of Technical Orientation Program, internship program, leadership training, operation school training, workers union workshop, financial training, and post-duty training. • Change Agent Development Program This program was conducted in cooperation with Rumah Perubahan and aimed to encourage the change agent within PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) to enact as role model and prime mover in the Company. During 2014, Company has implemented this program for 7 times, where each batch sent 40 people of change agent. This program was implemented in Rumah Perubahan, Bekasi. The provided materials includes: a. Knowing yourself (The participants are able to acknowledge and explore the individual potential ) b. Limiting Belief (Participant recognizes the remarkable momentum in their life, including the things that have limited and the things that have potential to improve personal quality ) c. Building commitment (Participants get insight about themselves thus by the understanding, the participants can be directed to optimize the potential and focus on the strengths) d. Be a driver (Participants understand that the cultural tranformation process in the Company is determined with the benchmark of how far Change Agent can optimize their role as a driver of changes) •

Executive MBA Program for managerial level in cooperation with Kuhne Logistics University–Germany held in 2014 is following: a. Thesis Defense Executive MBA KLU Batch I The program was attended by 21 participants from IPC Group and 3 participants from external institution IPC, which were granted as token of appreciation from the Company. b. Executive MBA KLU Batch II 14 participants of IPC Group enroll this program (2 people of PT JICT and PT JPPI). The final lectures are from 20th to 24th October 2014 in Kuhne Logistics University–Germany.



•

•

•

c. Executive MBA KLU Batch III Program ini diikuti oleh 18 peserta terdiri 15 peserta dari IPC Group dan 3 peserta dari Instansi di luar IPC yang diberi apresiasi oleh perusahaan atas prestasinya. Perkuliahan pertama terselenggara pada 20 Oktober 2014 di Jakarta. Program Modern Port Management Training EnglishSpeaking Network Cycle 3 terselenggara atas kerja sama PT Pelabuhan Indonesia (Persero) I, II, III, dan IV dengan United Nations Conference in Trade and Development (UNCTAD)–Swiss. Adapun total peserta keseluruhan adalah 23 orang, dimana IPC group mengikutsertakan 12 peserta terdiri dari 1 orang peserta dari Instansi di luar IPC yang diberi apresiasi oleh perusahaan atas prestasinya. dan 11 orang dari IPC Group. Kegiatan yang berlangsung pada tahun 2014 adalah sebagai berikut: a. Modern Port Management Modul 3 & 4 dengan tema Module 3: “The Functioning of a Port System” dan Module 4: “Future Chalenges To Ports” terselenggara pada 17-28 Februari 2014 oleh tuan rumah PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) bertempat di Batam. b. Modern Port Management Modul 5 & 6 dengan tema Module 5: “Methods and Tools of Modern Management” dan Module 6: “Future Commercial and Economic Management” terselenggara pada 11-22 Agustus 2014 oleh tuan rumah PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) bertempat di Bali. Leadership Development Program menjadi salah satu program dalam membentuk dan mengembangkan leadership bagi para pemimpin di lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero). Program ini diikuti oleh 19 orang pejabat satu level di bawah Direksi. Salah satu agenda pengembangannya pada tahun 2014 adalah dengan mengikuti short course bekerja sama dengan IMD International–Swiss yang terselenggara sebagai berikut: a. IMD Swiss dengan tema “A Toolkit to Enhance Performance” pada 17-25 Maret 2014 bertempat di Kampus IMD Lausanne-Swiss. b. IMD Singapore dengan tema “Gaining Commitment” pada 16-20 Juni 2014 bertempat di IMD Singapura. Advanced Leadership Program adalah program yang bekerjasama dengan Executive Center for Global Leadeship (ECGL) yang telah terlaksana pada tahun 2014 dan diikuti sebanyak 4 orang pegawai IPC level manajerial muda guna mempercepat dan membantu mengembangkan gagasan-gagasan baru pada para

c. Executive MBA KLU Batch III The program was attended by 18 participants comprising 15 participants from IPC Group and 3 participants from external institution which was which were granted as token of appreciation from the Company for their achievement. The class was held on October 20, 2014 in Jakarta. • Modern Port Management Training Program EnglishSpeaking Network Cycle 3 was held in cooperation between PT Pelabuhan Indonesia (Persero) I, II, III, and IV with the United Nations Conference in Trade and Development (UNCTAD)-Swiss. Total participants were 23 persons, in which IPC sent 12 participants, consists of one person from external institution, granted as token of appreciation from the Company for his/her achievement, and 11 persons of IPC Group. Activities that took place in 2014 are as follows: a. Modern Port Management Module 3 & 4 with Module 3 topic: “The Functioning of a Port System” and Module 4: “Future Chalenges To Ports” was conducted from 17th February to 28th February 2014 by the host PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) taken place in Batam. b. Modern Port Management Modul 5&6 with Module 5 topic: “Methods and Tools of Modern Management” and Module 6: “Future Commercial and Economic Management” was held from 11st August to 22nd August 2014 by the host PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) taken place in Bali. • Leadership Development Program has become one of the programs to shape and enhance leadership for the leaders in the Company setting. There are 19 onelayer-below Directors’ officials enroll in this program. One of its development agenda for year 2014 is a joint short course in collaboration with IMD InternationalSwitzerland held as follows: a. IMD Swiss with topic “A Toolkit to Enhance Performance” was conducted from 17th March to 25th March 2014 at IMD Campus Lausanne-Swiss. b. IMD Singapore with topic “Gaining Commitment” was held from 16th June to 20th June 2014 at IMD Singapore •

Advanced Leadership Program is a program in cooperation with Executive Center for Global Leadership (ECGL) which has been administered in year 2014 and joined by 4 manegerial level employees of IPC to accelerate and assist the young managers in


131



132

HUMAN RESOURCES

manajer muda. Adapun subjek-subjek materi yang telah disampaikan sebagai berikut : - Transforming Vision Into Action: Value, Stategy, and Integrity; - Integrated Risk Management; - Managing Execution and Engagement; - Transformational Strategy for Global Competition; - Transforming To Market-driven Organization; - High impact Leadership for Transformational Culture; - Operational Excellence for Business Transformation; - Leading Transformation tn the Digital Economy; - Good Governance: Effective Collaboration at The Top; - Transformational Management for Sustainable Competitive Growth; - Leading Change : Wisdom and Courage • Training of Trainers (ToT) adalah program yang diselenggarakan bertempat di Dublin, Irlandia pada tangggal 25 Maret - 3 April 2014 bekerjasama dengan UNCTAD yang menjadi kesempatan bagi para level Senior Manager untuk dapat secara mandiri meraih tongkat estafet pengetahuan Manajemen Kepelabuhanan Modern di Indonesia. Pada ToT UNCTAD 2014, perusahaan mendelegasikan 3 orang karyawan dari IPC Group. • Port Performance Workshop merupakan program yang diselenggarakan oleh UNCTAD dengan bekerjasama dengan Philippine Port Authority pada tanggal 2831 Oktober 2014 bertempat di Manila, Filipina yang bertujuan untuk ikut mendukung perkembangan pelabuhan-pelabuhan di negara berkembang yang berada pada komunitas yang sama agar dapat lebih efisien dan kompetitif dalam mengelola pelabuhan.

developing new concepts. The subject matters which have been delivered are following: - Transforming Vision Into Action: Value, Stategy, and Integrity; - Integrated Risk Management; - Managing Execution and Engagement; - Transformational Strategy for Global Competition; - Transforming To Market-driven Organization; - High impact Leadership for Transformational Culture; - Operational Excellence for Business Transformation; - Leading Transformation tn the Digital Economy; - Good Governance: Effective Collaboration at The Top; - Transformational Management for Sustainable Competitive Growth; - Leading Change : Wisdom and Courage • Training of Trainers (ToT), a program conducted in Dublin, Ireland from 25th March to 3rd April 2014 in cooperation with UNCTAD has become an opportunity for Senior Managers level in order to independently obtain baton of knowledge of Modern Port Management in Indonesia. In ToT UNCTAD 2014, the Company assign 3 employees from IPC Group.

Program Peningkatan Kesejahteraan Karyawan Pada tahun 2014, Perseroan melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai. Beberapa langkah yang sudah dilaksanakan, antara lain: 1. Penyesuaian penghasilan karyawan 2. Penyesuaian besaran insentif performansi 3. Penyesuaian tunjangan jabatan 4. Penambahan program asuransi pegawai 5. Pembayaran bonus kepada pekerja yang didasarkan atas pencapaian target Perseroan serta prestasi kerja individual dan prestasi kerja cabang/unit serta absensi/tingkat kehadiran.

Employee Welfare Improvement Program In 2014, the Company has done many efforts to improve employees’ welfare. Several programs have been taken place, namely: 1. Employees’ salaries adjustment 2. Adjustment of performance incentives scheme 3. Functional allowance adjustment 4. Addition to employees’ insurance program 5. Employees’ bonus based on the Company’s target achievements and individual work performance as well as their respective unit performance and individual attendance.

Perseroan juga membuka alternatif program pensiun dipercepat (atas permintaan sendiri). Program ini dilaksanakan secara selektif. Pada tahun 2014, tercatat ada 79 pegawai yang mengikuti program tersebut.

Company also opened an alternative program for early retirement (based on the request of the employee). This program was selectively implemented. In 2014, there were 79 employees who participated in the program.

• Port Performance Workshop is a program organized by UNCTAD in cooperation with the Philippine Port Authority on 28-31 October 2014 in Manila, Philippines has objectives to support the advancement of ports in developing countries within the same community in order to be more efficient and competitive in managing ports.



Hubungan Industrial dengan Pekerja, Serikat Pekerja dan Mitra Dalam memajukan Perseroan, manajemen menjalin hubungan industrial yang harmonis dengan seluruh pekerja untuk menciptakan suasana kerja yang kondusif dan menjamin kelangsungan kerja perusahaan. Manajemen memandang Serikat Pekerja merupakan mitra dalam pengembangan sumber daya manusia.

Industrial Relations among Employees, Labor Union and Partners In order to boost the growth of the Company, the Company’s management established harmonious industrial relations with all employees to create conducive work environment and ensure the Company’s work sustainability. The Management considers labor union as partner in human resource development.

Sebagai wujud dari komitmen tersebut, Perusahaan bersama dengan Serikat Pekerja telah membuat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Induk yang memayungi seluruh anak perusahaan. Dengan begitu, seluruh karyawan di lingkungan Perusahaan baik di entitas induk maupun entitas anak memiliki panduan yang sama berkenaan dengan hubungan industrial.

To realize the commitment, the Company and Labor Union has written together basic Collective Labor Agreement/ Perjanjian Kerja Bersama (PKB) which encompasses all of its subsidiaries. Therefore, all employees of the Company both in holding company and its subsidiaries have the same guidelines with regards to industrial relations.

Realisasi komitmen Perusahaan terhadap PKB ini sejalan dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Regulasi tersebut mengamanatkan pembentukan PKB antara Perusahaan dengan pekerja, yang isinya tidak bertentangan dengan Peraturan Perusahaan.

The Company’s commitment realization to CLA is in line with Law no. 13/2013 on Employment. The regulation mandated the establishment of CLA between a company and its employees and the contents of CLA should not be conflicted with the Company’s regulations.

Jaminan Kesehatan dan Keamanan Kerja Untuk menjamin kesehatan dan keamanan kerja, perusahaan memberikan sejumlah fasilitas penunjang bagi SDM, yaitu: 1. Mengikutsertakan Program BPJS Kesehatan 2. Mengikutsertakan Program BPJS Ketenagakerjaan 3. Melaksanakan GCU (General Check Up) untuk pekerja operasional setiap 1 tahun dan setiap 2 tahun untuk staf 4. Memberikan APD (Alat Pengaman Diri)/Pakaian Kerja sesuai dengan kebutuhan dan tempat kerjanya.

Occupational Health and Safety Guarantee To guarantee occupational health and safety, the Company provides a number of supporting facilities for employees, i.e: 1. Participation in BPJS Health program 2. Participation in Employment BPJS program 3. Conducting GCU (General Check Up) every 1 year for operational employees and every 2 years for staff 4. Providing safety equipment/work uniform suitable for employees needs and its work location.

Fasilitas yang Diterima Karyawan Dalam menunjang kelancaran pekerjaan, Perusahaan memberikan fasilitas kerja antara lain: 1. Pakaian Dinas Pekerja 2. Komputer dan alat kerja sesuai dengan bidangnya 3. Rumah Dinas Jabatan dan Rumah Dinas Operasional bagi pejabat tertentu

Facilities Offer to Employees In supporting employees work, the Company offers job facilities such as: 1. Official employee’s uniform 2. Computer and other equipment appropriate for employee’s work area 3. Official residence and operational residence for certain officials level.

Jumlah Mutasi Karyawan 1. Penambahan pegawai baru: 392 orang 2. Pensiun normal: 108 orang 3. Golden Handshake: 79 orang 4. Mengundurkan diri: 30 orang

Employee Turnover 1. New employees: 392 persons 2. Normal retirement: 108 persons 3. Golden handshake: 79 persons 4. Resignation: 30 persons


133



HUMAN RESOURCES

Jumlah Karyawan berdasarkan Unit Layanan Pusat Layanan

Number of Employees based on Service Unit 2014

2013

1. Operasional Langsung 124

256

a. Ship Services

b. Pelayanan Barang

42

51

b. Cargo Services

c. Pelayanan Terminal

60

135

c. Terminal Services

d. Pelayanan Terminal Petikemas

72

84

d. Container Terminal Service

e. Tanah, Gedung, Air, Listrik

e. Land, Building, Water, Electricity

a. Pelayanan Kapal

11

22

f. Pelabuhan Khusus

-

-

f. Special Port

g. Rupa-rupa Usaha

3

35

g. Other services

Jumlah

312

583

Total

2. Operasi Tak Langsung

264

594

2. Indirect Operational

3. Penunjang Operasional

458

760

3. Operational Support

4. RS Pelabuhan

-

-

4. Port Hospital

5. BPL

-

-

5. BPL

716

651

6. Management

-

2

7. Non-active

1.750

2.590

Total

6. Pengelolaan 7. Non Aktif Jumlah

Jumlah Karyawan Berdasarkan Pendidikan Pada tahun 2014 tingkat pendidikan karyawan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2013. Hal ini disebabkan tidak tercapainya rekrutmen pada kelompok tingkat pendidikan Sarjana Muda; serta alih tugas ke entitas anak untuk karyawan berpendidikan Sarjana Muda, Sarjana, Pasca Sarjana; serta karyawan pensiun maupun wafat.

Number of Employees Based on Education In 2014 the education level of employee has decreased compared to 2013. This is due to the lack of recruitment at the Bachelor level of education group, and also because some employee in Bachelor, Post-graduate and Master level has been transferred to subsidiary, and those who are retiring and deceased.

Jumlah Karyawan berdasarkan Pendidikan

Number of Employees based on Education 2014

2013

Education level

95

135

Post Graduate

Sarjana

652

846

Bachelor

Sarjana Muda/D3

351

507

Diploma

SLTA

638

1.013

high School

SMP

9

62

Junior High School

SD

5

27

Elementary School

1.750

2.590

Total

Tingkat Pendidikan

Pasca Sarjana

Jumlah

Jumlah Karyawan Berdasarkan Usia Sepanjang tahun 2014, telah terjadi perubahan komposisi jumlah karyawan berdasarkan usia. Jumlah karyawan yang berusia di bawah 26 tahun mengalami penurunan. Hal ini, di antaranya terjadi karena belum direalisasikannya rekrutmen pekerja baru setingkat Diploma 3 dan terjadi pergesaran usia pegawai pada kelompok pegawai <26 menjadi kelompok 26< x <36.

134

Service Center

1. Direct Operational

Number of Employees Based on Age During 2014, there has been a change in the composition of the number of employees’ age. Number of employees under the age of 26 years, has decreased. A case in point yet, there was not the recruitment of new employees with degree of Diploma level 3 and a shift occured from the employee group of < 26 to the group of 26<x<36.



Selain itu, pergeseran kuantitas karyawan berdasarkan kelompok usia juga karena ada pekerja yang, meninggal dunia, berhenti, pensiun termasuk pensiun atas permintaan sendiri, dan golden handshake.

In addition, there was shift in number of employees based on age group due to resignation, retirement including self-requested retirement, golden handshake and deceased.

Jumlah Karyawan berdasarkan Usia

Number of Employees based on Age

Usia

2014

2013

Age

<26

297

560

<26

26<x<36

556

502

26<x<36

36<x<46

578

872

36<x<46

46<x<51

148

228

46<x<51

51<x<55

126

321

51<x<55

45

107

>55

1.750

2.590

Total

2014

2013

Grade Level

1

-

-

1

2

-

-

2

3

2

5

3

4

24

47

4

5

11

14

5

6

9

21

6

7

84

109

7

8

37

71

8

9

152

167

9

10

263

415

10

11

326

427

11

12

171

500

12

13

240

462

13

14

93

110

14

15

270

218

15

16A

1

1

16A

16B

-

-

16B

16C

-

-

16C

17A

11

2

17A

17B

-

-

17B

17C

56

13

17C

-

8

Non Class

1.750

2.590

Total

2014

2013

Group Category

Golongan IV

84

96

Group IV

Golongan III

826

1.377

Group III

Golongan II

840

1.116

Group II

Golongan I

-

1

Group I

1.750

2.590

Total

>55 Jumlah

Jumlah Karyawan berdasarkan Level Jabatan Level Jabatan

Non Kelas Jumlah

Number of Employees based on Grade Level

Jumlah Karyawan berdasarkan Level Golongan Level Golongan

Jumlah

Number of Employees based on Group Level


135



HUMAN RESOURCES

Jumlah Karyawan Non-Organik Jumlah tenaga non-organik pada tahun 2014 mengalami penurunan, sedangkan pada personil pengelolaan terjadi peningkatan yang disebabkan adanya penambahan tenaga non organik pada CSO, CSC dan beberapa personil lainnya.

Number of Non-Organic Employees Number of non-organic employees in 2014 was decreased, whereas there are an increase in operational personnel because of addition of non-organic employees on CSO, CSC and other positions.

Jumlah Karyawan Non Organik

Number of Non-Organic Employees

Jenis Layanan

2014

2013

Service Type

Operasi Langsung

1.156

1.993

Direct Operational

Operasi Tak Langsung

140

222

Indirect Operational

Penunjang Operasi

389

1.147

Supporting Operational

125

83

Management

1.810

3.445

Total

Pengelolaan Jumlah

Jumlah Advisor Jumlah tenaga kerja profesional pada tahun 2014 mengalami peningkatan signifikan. Hal ini bertujuan dalam rangka pembenahan karir Perseroan dengan harapan terjadinya transfer knowledge terhadap pegawai internal Perseroan guna mencapai tujuan Perseroan.

Number of Advisors The number of professional workforce has expanded significantly in year 2014. The objective is to revamp Company’s career to encourage knowledge transfer to company’s internal employees to achieve Company’s objectives.

Jumlah Karyawan Non Organik

Number of Employee Non Organic 2014

2013

Advisor

6

-

Expatriate

Warga Negara Indonesia

12

16

Non-Expatriate

Jumlah

18

16

Total

Advisor

Warga Negara Asing

Jumlah Karyawan Menurut Anak Perusahaan

Number of Employees on the Company’s Subsidiaries

Jumlah Karyawan Menurut Anak Perusahaan | Number of Employees on the Company’s Subsidiaries Anak Perusahaan/Subsidiary

Jenis Pekerjaan/Types of work

KSO TPK Koja

Organik IPC | IPC Organic Organik TPK | TPK Organic Non Organik | Non Organic Jumlah | Total

PT RS Pelabuhan

Organik IPC | IPC Organic Organik RSP | RSP Organic Non Organik | Non Organic Jumlah | Total

PT Multi Terminal Indonesia

136

6

6

464

473

674

-

1.144

479

2

2

818

866

325

630

1.145

1.498

10

8

Organik MTI | MTI Organic

108

113

Jumlah | Total

PT ILCS

2013

Organik IPC | IPC Organic Non Organik | Non Organic

PT EDI Indonesia

2014

993

924

1.111

1.045

2

3

Organik EDII | EDII Organic

140

112

Non Organik | Non Organic

144

88

Jumlah | Total

286

203

Organik IPC | IPC Organic

1

2

Organik ILCS | ILCS Organic

64

6


24

5

Jumlah | Total

89

13




Jumlah Karyawan Menurut Anak Perusahaan | Number of Employees on the Company’s Subsidiaries 2014

2013

Anak Perusahaan/Subsidiary

Jenis Pekerjaan/Types of work

PT Pengembang Pelabuhan Indonesia


27

21

Organik PPI | PPI Organic

-

-

PT Energi Pelabuhan Indonesia


15

-

Jumlah | Total

42

21


8

9

Organik EPI | EPI Organic

10

2

4

7

Jumlah | Total

22

18


Non Organik | Non Organic PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia

PT Indonesia Kendaraan Terminal

PT Rukindo

PT PMLI

17

11

Organik JPPI | JPPI Organic

1

-


71

-

Jumlah | Total

89

11


44

42

Organik IKT | IKT Organic

-

-


266

159

Jumlah | Total

310

201


3

-

Organik Rukindo | Rukindo Organic

-

-


108

-

Jumlah | Total

111

-

25

-

Organik IPC | IPC Organic Organik PMLI | PMLI Organic

-

-


8

-

33

-

Jumlah | Total PT PTP

609

-

Organik PTP | PTP Organic

-

-


900

-


Jumlah | Total PT TPI

1.509

-


-

-

Organik TPI | TPI Organic

5

-


7

-

Jumlah | Total PT IPC TPK

PT JASA ARMADA

12

-


9

-

Organik IPC TPK | IPC TPK Organic

-

-


-

-

Jumlah | Total

9

-

228

-


-

-


624

-

Jumlah | Total

852

-

6.764

3.489

Organik JAI | JAI Organic

TOTAL


137


Culture Transformation Phase III Dari sisi pengembangan sumber daya manusianya, IPC terus melanjutkan transformasi budaya (culture transformation) yang dimulai sejak tahun 2012. Culture transformation adalah sebuah program yang bermaksud untuk menanamkan nilai-nilai baru perusahaan kepada seluruh karyawan agar dapat menunjang pencapaian visi dan strategi perusahaan. Perubahan budaya ini dilakukan dengan cara menanamkan Visi, IPC Way dan nilai-nilai perusahaaan kepada seluruh sumber daya manusia IPC melalui sosialisasi, pengimplementasiaan program dan kerjasama dengan seluruh fungsional perusahaan. Culture transformation telah berjalan selama 3 fase dimana fase pertama terkonsentrasi kepada pembangunan Change Agents Network (CAN), pembangunan dan sosialisasi dari visi, nilai, dan IPC Way sebagai desired culture. Kemudian pada fase kedua, culture transformation berfokus pada pengimplementasian IPC Way melalui programprogram seperti 3i (Ikut inovasi bersama IPC Way) dan communication campaign.

Months

1

2

3

Culture Transformation Phase III In terms of human resource development, IPC continues the culture transformation that began in 2012. Culture transformation is a program to cultivate new values of the Company in order to support business development in the future, especially on the IPC’s corporate culture aspect. The program was conducted by nurturing IPC’s vision, IPC Way and corporate values to all IPC human resources. Culture transformation has been implemented in three phases. First phase concentrated on developing Change Agents Network (CAN), constructing and socializing Company vision, values and IPC Way as desired culture. Then, phase two of culture transformation focused on implementation of IPC Way through 3i program and communication campaign.

4

5

6

7

Workstream 1 : Quick Wins and Engagement Continuation Culture Transformation Phase III

Workstream 2 : Culture Transformation at Subsidiaries

Workstream 3 : Brings Culture to The Ground

138


8

9


Pada tahun 2014, culture transformation memasuki fase baru yaitu fase ke 3. Pada fase ini, cakupan pekerjaan culture transformation meluas. Secara garis besar, culture transformation fase 3 memiliki 3 buah workstream. Workstream pertama merupakan kelanjutan dari programprogram yang pernah dilaksanakan pada fase pertama dan kedua yang tentunya dengan perbaikan-perbaikan. Sedangkan untuk workstream kedua, lingkup culture transformation ditambah dengan mengikutsertakan anak-anak perusahaan. Fokus utama workstream kedua adalah untuk mensosialisasikan IPC Way dan menciptakan Change Agents Network (CAN) pada taraf anak-anak perusahaan. Sedangkan untuk workstream 3, ruang lingkup pekerjaannya menyangkut program-program pada taraf operasional pelabuhan. Workstream ini berfokus pada perubahan perilaku bekerja pada bagian operasional pelabuhan sehingga dapat secaranyata mendukung dan memberikan manfaat dari perubahan budaya.

In 2014, culture transformation entered new phase, i.e third phase. On this phase, the coverage of culture transformation expanded. Basically, phase three has three workstream. The first workstream is a continuation of (improved) programs implemented on phase one and two. On the second phase, culture transformation coverage expands to include the Company’s subsidiaries. Primary focus of the second phase of workstream is to socialize IPC Way and establish Change Agents Network (CAN) in the Company’s subsidiaries. As of for the workstream 3, its scope of work includes the programs at the level of port operations. This workstream focuses on behavioral change on port operations so that it can truly support and provide benefits from cultural change.


139


TEKNOLOGI INFORMASI |

140

INFORMATION TECHNOLOGY



Bidang teknologi informasi dan komunikasi (ICT) adalah salah satu pemacu dalam transformasi Perseroan menuju perusahaan kelas dunia. Information and Communication Technology (ICT) is one of accelerator in our transformation to become a world-class company.

ICT adalah enabler dalam mendorong terjadinya transformasi di bidang lainnya, seperti Bidang Operasi, Keuangan, dan SDM, sehingga pengelolaan perusahaan dapat berjalan efektif dan efisien.

ICT helps to promote transformation in other areas, such as infrastructure, finance and human resources, so Company’s management can be carried out more effectively and efficiently.

Pada tahun 2014, Perseroan banyak melakukan pembenahan di bidang teknologi informasi seiring dengan dinamika kebutuhan perusahaan yang terus berkembang. Di bidang Operasional, penerapan ICT dilakukan untuk mendukung “Operational Excellence” dengan mengembangkan beberapa aplikasi, antara lain: 1. Adopsi teknologi informasi yang berbasis standar internasional berupa Terminal Operating System (TOS) guna mendukung operasional Terminal Petikemas. Penerapan TOS dilakukan secara bertahap, dimulai dari Terminal III Tanjung Priok, dan akan dikembangkan di tempat lain dengan memperhatikan kesiapan fasilitas Terminal Petikemas serta volumenya. 2. Adopsi Teknologi Informasi untuk mendukung layanan Terminal Kendaraan (Car Terminal Operating System) di PT Indonesia Kendaraan Terminal. Solusi ini diterapkan balk di Terminal Internasional maupun Terminal Domestik, dengan menggunakan barcode yang menempel di body kendaraan sebagai Vehicle identification Number. 3. Adopsi teknologi informasi untuk mendukung layanan logistik dan pergudangan untuk kebutuhan operasional di PT Multi Terminal Indonesia. Solusi ini merupakan modul terintegrasi mulai dari pergudangan, pengangkutan, freight forwarding dan third party logistic.

In year 2014, in line with the changing needs of the Company, it has done several revamp in information technology area. In relation to operation, with a view to achieve “Operational Excellence” the Company has adopted several ICT application, such as: 1. Adopting international-based Information Technology in the form of TOS (Terminal Operating System) in order to support the operation of Container Terminal. The implementation of TOS was done in a few stages, starting from Terminal III Tanjung Priok, and will then be implemented in other ports given consideration of the readiness of the respective Container Terminal and their volume. 2. Adopting Information Technology to support the service of Car Terminal Operating System at PT Indonesia Kendaraan Terminal. This solution is adopted in both International and Domestic terminal, with the use of barcode attached to the body of car as Vertical Identification Number. 3. Adopting Information Technology to support the logistic and storage service for operational need at PT Multi Terminal Indonesia. This solution is an integrated module from storage, transport, freight forwarding and third party logistic.


141



142


4. Implementasi dashboard system untuk menyajikan data/informasi dalam bentuk grafis yang dapat digunakan sebagai sarana bantu analisa serta pengambilan keputusan. Pada fase 1 telah dikembangkan sistem informasi dwelling time nasional (http://dwelling.indonesiaport.co.id) untuk menyajikan jumlah dwelling time di 5 Pelabuhan Terminal Petikemas di Jakarta, yaitu JICT, TPK Koja, Terminal III Tanjung Priok, dan PT Mustika Alam Lestari. Pada fase 2, telah dikembangkan sistem informasi untuk menyajikan data kinerja petikemas seperti throughput/ productivity, turn- round-time, dan sebagainya.

4. Implementation of dashboard system to display data/ information in graphic form which can be used as analytical and decision making tool. In phase 1, an information system for national dwelling time was developed (http://dwelling.indonesiaport.co.id) in order to present sum of dwelling time at 5 Container Terminal Port in Jakarta, which are JICT, TPK Koja, Terminal III Tanjung Priok, and PT Mustika Alam Lestari. During phase 2, an information system to display the performance data of container such as throughput/ productivity, turn round-time, etc was developed.

Di bidang Keuangan, Perseroan telah menerapkan layanan pembayaran secara elektronik melalui melakukan kerja sama dengan beberapa bank. Perseroan juga menunjuk anak perusahaan, yaitu PT ILCS sebagai payment gateway. Layanan e-payment memungkinkan pengguna jasa melakukan pembayaran melalui channel internet banking, ATM dan teller.

In Finance area, the Company has coordinated with several banks and implemented electronic payment service. The Company also appointed its subsidiary, PT ILCS as the payment gateway. The e-payment service has enabled customers to make payment through channel like internet banking, ATM and teller.

Seiring dengan pembentukan Anak Perusahaan baru, Perseroan telah melakukan implementasi Enterprise Resource Planning (ERP) berupa Oracle Finance dan Human Resource Information System (HRIS) di beberapa anak perusahaan yang baru dibentuk, yaitu PT IKT, PT JPPI, PT EPI, PT ILCS, PT PPI, dan PT MTI. Perseroan telah menerapkan kebijakan bahwa seluruh sistem keuangan harus memiliki platform yang sama. Kebijakan ini ditujukan agar seluruh cabang dapat tergabung dalam Finance Shared Service, yaitu unit yang berfungsi melayani transaksi clerk untuk modul penerbitan tagihan (Account Receivable), pembayaran (Account Payable), dan pengelolaan asset tetap (Fixed Asset).

In line with formaton of new subsidiaries, the Company has implemented Enterprise Resource Planning (ERP) in the form of Oracle Finance and Human Resource Information System (HRIS) in several of those new subsidiaries, including PT IKT, PT JPPI, PT EPI, PT ILCS, PT PPI and PT MTI. It is the Company’s policy that all finance system must have equal platform. This policy is intended so that all units/branches are able to be part of Finance Shared Service, which is a unit that functions to serve clerical transactions of Account Receivable, Account Payable and Fixed Asset.

Di bidang Teknik, Perseroan telah menerapkan Enterprise Asset Management (EAM). Teknologi informasi ini berfungsi untuk membantu kegiatan perencanaan alat produksi, dari perawatan yang sifatnya preventif maupun korektif. Sistem ini telah diintegrasikan dengan PT JPPI sebagai penyedia perawatan. Setiap work order perawatan dari sistem EAM akan ditujukan Iangsung ke JPPI sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan.

In Engineering area, the Company has implemented Enterprise Asset Management (EAM). This information technology serves to assist planning activity for production tool, whether for preventative or corective maintenance. This system had been integrated with PT JPPI, whose the maintenance provider. Each maintenance order from EAM system will be directed directly to JPPI for basis of work to be performed.

Di bidang Personalia, Perseroan telah menerapkan e-office di Iingkungan PT Pelabuhan Indonesia II. Dengan sistem ini, Sebagian proses administrasi surat-menyurat telah dilakukan secara elektronik dan memudahkan karyawan dalam membuat maupun memperoleh surat kedinasan.

In Human Resource field, the Company has implemented e-office at PT Pelabuhan Indonesia II area. This system has enabled some of administrative correspondence done electronically and therefore made it easier for the employees to create and obtain official letter.



Di bidang Teknologi Informasi, telah dilakukan beberapa inisiatif, yaitu: 1. Pembangunan Secondary Data Center dan backup jaringan Virtual Private Network (VPN) untuk menjamin kesiapan operasi. 2. Pengadaan software lisensi untuk Microsoft Office dan Oracle. 3. Implementasi IT Governance dalam pengembangan sistem, dengan menuangkan setiap kebutuhan pengguna yang sifatnya pengembangan baru dalam bentuk Software Requirement Specification (SRS) dan pengelolaan perubahan dalam bentuk Change Request (CR). 4. Pemasangan CCTV di seluruh cabang pelabuhan untuk memantau aktivitas operasional.

In Information Technology area several initiatives were done such as: 1. Development of Secondary Data Center and backup of Virtual Private Network (VPN) to guarantee operational readiness. 2. Procurement of sofware license for Microsoft Office and Oracle. 3. Implementation of IT Governance within system development, whereby documenting every user’s need in the form of Software Requirement Specification (SSR) for new development and in the form of Change Request (CR) for management change. 4. Instalation of CCTV in all Port branches to monitor operational activities.


143




Internet

512 Kbps

2 Mbps

Teluk Bayur

EPI

2 Mbps

Pontianak

2 Mbps

Palembang

2 Mbps

6 Mbps

Panjang

Tanjung Priok

Data Center IPC APP Server

2 Mbps

DB Server

Bengkulu

512 Kbps

JPPI

aul

kh

Bac

IPC WAN

P&

I VPN

tro

Me

50 Mbps

Secondary Data Center IPC

Backu

p Link

APP Server

DB Server

512 Kbps

TPI

10 Mbps

10 Mbps MTI

10 Mbps

IKT

144

10 Mbps

1 Mbps

1 Mbps

1 Mbps

1 Mbps

1 Mbps

2 Mbps

512 Kbps

Kantor Pusat

Sunda Kelapa

Banten

Cirebon

Tanjung Pandan

Pangkal Balam

Jambi

JAI




145


ENTITAS ANAK |

146

SUBSIDIARIES



PT PELABUHAN INDONESIA II (Persero)

BISNIS INTI CARGO HANDLING Cargo Handling Core Business

LOGISTIK DAN SERVICE Logistic and Services

PT IPC Terminal Petikemas

PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (PT PPI)

CONTAINER TERMINAL

PORT DEVELOPER

PT Jakarta International Container Terminal (PT JICT)

PT Jasa Armada Indonesia (PT JAI)

BISNIS PENDUKUNG Supporting Business

PT Integrasi Logistik Cipta Solusi (PT ILCS)

PT Electronic Data Interchange Indonesia (PT EDII)

MARINE SERVICE

KSO Terminal Petikemas Koja

PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia (PT JPPI)

PT Energi Pelabuhan Indonesia (PT EPI)

PORT EQUIPMENT

PT Pelabuhan Tanjung Priok (PT PTP)

PT Pengerukan Indonesia

PT Rumah Sakit Pelabuhan (PT RSP)

DREDGING & SHIPYARD PORT OF TANJUNG PRIOK

PT. RUMAH SAKIT PELABUHAN

PT Multi Terminal Indonesia (PT MTI)

PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia (PT PMLI)

Member of IPC

MULTI TERMINAL

PT Indonesia Kendaraan Terminal (PT IKT)

CAR TERMINAL

PT Terminal Petikemas Indonesia


147


ENTITAS ANAK |

148

SUBSIDIARIES

Entitas Anak & Entitas Asosiasi

Subsidiaries & Associate Companies

PT Pengerukan Indonesia (PT Rukindo)

PT Pengerukan Indonesia (PT Rukindo)

Kepemilikan Perseroan: 99,9%

IPC Ownership: 99.9%

Komposisi Manajemen Komisaris Utama : Dana Amin Komisaris : Sophia Isabella W Direktur Utama : Arif Suhartono Direktur Teknik dan Komersial : M. Hadi Syafitri Noor Direktur Keuangan & SDM : Reini Delfianti

Management President Commissioner : Dana Amin Commissioner : Sophia Isabella W President Director : Arif Suhartono Technical & Commercial Director : M. Hadi Syafitri Noor Finance & HR Director : Reini Delfianti

Sekilas Perusahaan Pada tahun 1990-an, kegiatan pengerukan dilakukan oleh Pemerintah, yaitu Dinas Pengerukan di bawah instansi Ditjen Perhubungan Laut.

Overview In the ‘60s, dredging activities were carried out by the government, specifically the Department of Dredging within the Directorate General of Sea Transportation.

PT Pengerukan Indonesia (Persero) atau PT Rukindo (Persero) didirikan berdasarkan Akta No. 51 tanggal 11 Februari 1992 sebagaimana telah dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 16 Oktober 1992 Nomor 83, Tambahan Nomor 5167.

PT Pengerukan Indonesia (Persero), or PT Rukindo (Persero) was established by Act No. 51, dated 11 February 1992, and published on the State Gazette of the Republic of Indonesia (RI) on October 16, 1992, Number 83, Supplement No. 5167.

Usaha pokok PT Rukindo (Persero) meliputi jasa pengerukan, reklamasi, transportasi pasir laut, charter, perbaikan, pemeliharaan dan pembangunan kapal keruk dan alat bantunya, serta kapal-kapal lainnya.

PT Rukindo’s core businesses include dredging, reclamation, sand transportation, charter, repair, maintenance and construction of dredgers and its equipment, as well as other vessels.

Sejalan dengan program restrukturisasi PT Rukindo, dengan terbitnya Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2013 yang dikeluarkan tanggal 8 November 2013, maka seluruh saham Negara RI pada PT Rukindo dialihkan seluruhnya kepada PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). Bersamaan dengan hal itu, status PT Rukindo (Persero) berubah menjadi PT Rukindo yang tunduk sepenuhnya pada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

In accordance with the restructuring program of PT Rukindo, following the issuance of Government Regulation No. 71/2013, which was issued on 8 November 2013, all of RI’s shares in PT Rukindo (Persero) were fully transferred to PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). Additionally, the status of PT Rukindo (Persero) was also changed to become PT Rukindo, in compliance with Law No. 40/2007 on Limited Liability Companies.

Sesuai ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas bahwa Perseroan harus didirikan oleh 2 orang atau lebih maka dilakukan penambahan pemegang saham PT Rukindo dengan komposisi kepemilikan saham PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) 99,9% dan PT Pengembang Pelabuhan Indonesia 0,1% sebagaimana dimuat dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan sesuai Akta Nomor 05 tanggal 19 Maret 2014.

Pursuant to the law on Limited Liability Companies, which states that the company must be established by two or more people, PT Rukindo added more stakeholders so that the composition of PT Rukindo’s stakeholders’ shares were 99.9% PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), and 0.1% PT Pengembang Pelabuhan Indonesia, as stipulated in the amendments to the company’s Articles of Association, in accordance to Deed No. 05 dated March 19, 2014.



Fasilitas/Layanan 1. Pengerukan alur-alur pelayaran, kolam pelabuhan dan lokasi lain yang memerlukan jasa keruk 2. Reklamasi, transportasi hasil keruk, pengadaan/ pengembangan lahan dan bangunan 3. Pekerjaan teknik sipil yang berkaitan dengan pengerukan, reklamasi, pengembangan lahan dan bangunan 4. Jasa konsultasi yang berkaitan dengan kegiatan pengerukan, reklamasi, dan pengembangan lahan 5. Survey hidrografi dan topografi serta penyelidikan tanah 6. Perbaikan, pemeliharaan, pembangunan kapal keruk dan alat bantunya, serta kapal-kapal lainnya 7. Jasa keagenan perusahaan/kapal keruk dan jasa lainnya yang berkaitan dengan pengerukan dan reklamasi 8. Kegiatan penguasaan (konsesi) dan penambangan pasir 9. Usaha penyewaan alat produksi, fasilitas penunjang produksi dan pengawakan kapal

Facilities/Services 1. Dredging grooves on shipping lanes, harbor pools, and other locations that require dredging services 2. Reclamation, transportation of dredged material, procurement/development of land and buildings 3. Civil engineering works related to dredging, reclamation, development of land and buildings 4. Consulting services related to dredging, reclamation and land development 5. Hydrographic and topographic surveys and soil investigation 6. Repairs, maintenance, construction of dredgers and other equipment, as well as other vessels 7. Agency Services Companies/dredgers and other services related to dredging and reclamation 8. Possession Activities (concessions) and sand mining 9. Production equipment rental, production support facilities and manning of ships

KSO Terminal Petikemas Koja (TPK Koja)

KSO Terminal Petikemas Koja (TPK Koja)


IPC Ownersip: 54.91%

Komposisi Manajemen Ketua Pengawas Pengawas General Manager Deputy GM Teknologi Informasi Deputy GM Keuangan Deputy GM SDM & Umum Deputy GM Operasi

Management Supervisory Chairman Supervisory Board General Manager Deputy GM of IT Deputy GM of Finance Deputy GM of General Affairs and HR Deputy GM of Operation

: : :

Arif Isnawan Mulyadi Agus Edi S Amris Bahar Normalisa Vijendran A Nadarajah Seto Baskoro Agus Hendrianto

: : : :

Marinus Saroengallo Feri Irawan Nurjadin Surur Christopher Mark Gomez

Sekilas Perusahaan TPK Koja merupakan Kerja Sama Operasi (KSO) yang didirikan pada tahun 1994. Struktur pemilikan TPK Koja adalah IPC sebesar 54,91% dan 45,09% saham dimiliki Hutchison Ports Indonesia. TPK Koja memiliki visi “Menjadi Terminal Petikemas Kelas Dunia”. Untuk mewujudkan visi tersebut KSO TPK Koja berupaya dengan misi perusahaan sebagai berikut “Tumbuh berkembang dengan mengutamakan kepuasan pelanggan serta didukung oleh sumber daya yang andal”.

: : : : :

Arif Isnawan Mulyadi Agus Edi S Amris Bahar Normalisa Vijendran A Nadarajah Seto Baskoro Agus Hendrianto Marinus Saroengallo Feri Irawan

: Nurjadin Surur : Christopher Mark Gomez

Overview TPK Koja is a KSO established in 1994. The company is 54.91% owned by IPC and 44.09% owned by Hutchinson Ports Indonesia. TPK Koja develops business enterprises in the field of container terminal services, such as on-dock container stevedoring, the transfer of containers from the dock to the yard and vice versa, container stacking, and container receiving/delivery.


149


ENTITAS ANAK |

150

SUBSIDIARIES

Dalam hal fasilitas TPK Koja memiliki 7 unit container crane, 48 unit truk dengan 60 chassis, 25 unit RTG, 3 unit reacstacker, dan 1 unit pemadam kebakaran.

With regards to facilities, TPK Koja has 7 units of container crane, 48 units of truck with 60 chassis, 25 units of RTG, 3 units of reacstacker and 1 unit of firefighter.

Kapasitas terminal pun meningkat dari 680.000 TEUs menjadi lebih dari 1 juta TEUs per tahun. Troughput tahun 2014 mencapai 872.511 TEUs. Saat ini, TPK Koja memiliki fasilitas, antara lain kolam pelabuhan seluas 84.500 m2 (8,45 Ha), dermaga dengan panjang 650 m (0,65 km) dan kedalaman -13 sampai dengan -14 m.LWS.

Terminal capacity has also increased from 680,000 TEUs to more than 1 million TEUs annually. Troughput in 2014 is 872,511 TEUs. Currently, TPK Koja’s facilities include basin of 84,500m2 (8.45 Ha), docks with a length of 650 m (0.65 km) and depth of -13 to -14m.LWS.

Bisnis usaha yang dikembangkan TPK Koja adalah di bidang pelayanan jasa terminal petikemas, antara lain bongkar muat petikemas di dermaga; pemindahan petikemas dari dermaga ke lapangan dan sebaliknya; penumpukan petikemas; receiving/delivery peti kemas.

TPK Koja has a vision of “Becoming a World Class Container Terminal”. For this reason, their realization is reflected in their mission, “Growing with excellent customer satisfaction and supported by reliable sources”.

Prinsip-prinsip ini diturunkan dalam kebijakan mutu yaitu senantiasa mengutamakan kepuasan pelanggan dengan menghasilkan dan menjaga agar jasa bongkar muat dan penumpukan petikemas selalu tepat mutu, tepat waktu dan tepat jadwal dengan memenuhi peraturan dan perundangan yang berlaku.

These principles are derived from the Quality Policy: “Always prioritize customer satisfaction by producing and maintaining the highest quality for stevedoring services and container stacking, and abide by applicable rules and regulations in a punctual manner.”

Pencapaian TPK Koja • Penerapan Cargo Link. • Pembuatan berthing contract dengan beberapa perusahaan pelayaran melalui konsorsium. • Berhasil mencapai throughput di atas kapasitas maksimum sepanjang 2011-2013. • Melaksanakan program magang karyawan ke Pelabuhan Hongkong dan Yantian. • Penerapan Program Auto Gate.

TPK Koja Achievements: • Implementation of Cargo Link • Established a berthing contract with several shipping lines through a consortium • Succeeded in achieving throughput that is above the maximum capacity throughout 2011-2013 • Conducting employee apprentice programs to Hong Kong and Yantian ports • Implemented the Auto Gate Program.

PT Jakarta International Container Terminal (JICT)




Komposisi Manajemen Komisaris Utama : R.J. Lino Komisaris : Wibowo Suseno Wirjawan Kamil Sjoeib Mark David Jack Francis Tong Stephen Ashworth Direktur Utama : Riza Erivan Direktur Operasi : Kim Changsu Direktur Komersial : Retno Soelistiyanti Direktur SDM : HR Agus Barlianto

Management President Commissioner : R.J. Lino Commissioner : Wibowo Suseno Wirjawan Kamil Sjoeib Mark David Jack Francis Tong Stephen Ashworth President Director : Riza Erivan Operation Director : Kim Changsu Commercial Director : Retno Soelistiyanti HR Director : HR Agus Barlianto



Sekilas Perusahaan PT Jakarta International Container Terminal (JICT) merupakan perusahaan afiliasi yang didirikan pada tahun 1999. Saham mayoritas JICT dimiliki Hutchison Port Holding Group (HPH Group) sebesar 51% serta 48,9% saham dimiliki Perseroan dan 0,1% saham dimiliki Koperasi Pegawai Maritim (Kopegmar).

Overview PT Jakarta International Container Terminal (JICT) is an affiliated company established in 1999. The majority of the company’s shares are owned by the Hutchinson Port Holdings Group (HPH Group) at 51%. The remaining 48.9% are owned by IPC and 0.1% owned by Koperasi Pegawai Maritim (Maritime Employees Association).

Bidang usaha JICT adalah pelayanan bongkar muat petikemas, baik ekspor maupun impor, di Pelabuhan Tanjung Priok; memindahkan petikemas dari dermaga ke lapangan terminal petikemas dan sebaliknya, menangani petikemas di lapangan termasuk receiving dan delivery petikemas; memberikan jasa pengelolaan dan pengoperasian terminal petikemas; dan melakukan kegiatan transportasi mulitimoda; melaksanakan kegiatan gudang transit yang meliputi stuffing dan unstuffing petikemas serta penumpukan barang di gudang transit. Pada awal berdirinya, fasilitas bongkar muat terdiri dari quay cranes 19 unit, rubber tyred gantry cranes 74 unit, prime movers and trailers 142 unit, serta peralatan derek lain 25 unit.

JICT’s business fields are stevedoring services, both for exports and imports at Port of Tanjung Priok, transporting containers from the dock to the yard and vice versa, onyard container handling (including receiving and delivery), container terminal management and operational services, multimodal transportation, performing warehouse transit (including stuffing and unstuffing), as well as stock cumulation in transit warehouses. On its initial establishment, loading-unloading equipments consists of 19 unit quay cranes, 74 unit rubber tyred gantry cranes, 142 unit prime movers and trailers, as well as 25 unit other mobile lifting equpoments.

Dengan dermaga sepanjang 2.150 m dan lapangan penumpukan seluas 57,5 Ha, kini JICT mampu melayani arus petikemas melalui Pelabuhan Tanjung Priok hingga

With a 2,150m long dock and 57.5 hectares of land, JICT is now capable of serving container traffic through Port Tanjung Priok to up to 3.0 million TEUs per year. With its


151


ENTITAS ANAK |

152

SUBSIDIARIES

3 juta TEUs per tahun. Dengan lingkup operasional dan kapasitas yang ada, JICT merupakan terminal petikemas terbesar dan tersibuk di Indonesia.

existing operations and capacity, JICT is the biggest and busiest container terminal in Indonesia.

Pencapaian JICT: • Rekor terbaik Produktifitas kapal di MV Northern Genius – 192 MPH. • Terminal Petikemas Terbaik di Indonesia, Penghargaan Khusus • Perusahaan Pelayanan Publik Terbaik di Indonesia, Penghargaan Prima Utama Kemenhub

Achievements of JICT: • Record Breaking in vessel productivity on MV Northern Genius – 192 MPH. • The best Container Terminal in Indonesia, Customs Award • The Best Public Service Company, Kemenhub Prima Utama Award (In indonesia)

PT Rumah Sakit Pelabuhan (RSP)




Komposisi Manajemen Komisaris Utama : Orias Petrus Moedak Anggota Komisaris : Iwan Andrea Murti Amir Hamzah Dilaga Direktur Utama : Doso Agung Direktur Medik : Hanun Ernatyaswati Direktur Pemasaran : R. Suhasbagyo Direktur Administrasi : Ahmad Khamim

Management President Commissioner Commissioner President Director Medical Director Marketing Director Administration Director

Sekilas Perusahaan Meski secara resmi baru masuk sebagai anak perusahaan pada Mei 1999, sejarah PT Rumah Sakit Pelabuhan (RSP) hampir sejalan dengan IPC. Cikal bakal RSP adalah Port Health Center (PHC) yang mulai beroperasi pada 21 Agustus 1971. Entitas bisnis ini ditetapkan sebagai perseroan berdasarkan Akta Pendirian No. 2 Tanggal 1 Mei 1999. Pada 21 Maret 1972, PHC bergabung dengan Rumah Sakit Pelayaran dan berubah nama menjadi Rumah Sakit Pelabuhan pada 20 Mei 1978.

Overview Despite being officially listed as one of IPC’s subsidiaries in May 1999, PT Rumah Sakit Pelabuhan (RSP) has a similar history to IPC. RSP was initially called the Port Health Center (PHC), which began its operations on August 21, 1971. PHC was technically defined as a company, under the Deed of Establishment No. 2 dated May 1, 1999. On March 21, 1972, PHC merges with Rumah Sakit Pelayaran and changed its name to Rumah Sakit Pelabuhan on May 20, 1978.

Perubahan status IPC dari Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan menjadi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) membuat status Rumah Sakit Pelabuhan pun ikut berubah. Pada tahun 1999 RSP secara resmi menjadi badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas sekaligus anak perusahaan Perseroan.

The transformation of IPC’s status from Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan into PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) also changed the status of RSP. In 1999, RSP officially became a legal entity as a limited liability company while simultaneously becoming the IPC’s subsidiary.

Komposisi kepemilikan Saham di RSP adalah 99,71% dimiliki Perseroan dan 0,29% saham dimiliki Koperasi Pegawai Maritim (Kopegmar). RSP bergerak di bidang kesehatan dan jasa pelayanan kesehatan antara lain, pelayanan dan kesehatan, pendidikan dan pelatihan kesehatan, pelayanan jasa konsultan manajemen

RSP is 99.71% owned by IPC and 0.29% owned by Koperasi Pengawai Maritim (Maritime Employees Association). RSP engages in healthcare and healthcare services such as health and services, health education and training, health management consulting services, health insurance services, health fitness services, healthcare


: Orias Petrus Moedak : Iwan Andrea Murti Amir Hamzah Dilaga : Doso Agung : Hanun Ernatyaswati : R. Suhasbagyo : Ahmad Khamim


kesehatan, pelayanan asuransi kesehatan, pelayanan gizi masyarakat, pelayanan kebugaran kesehatan, pelayanan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan, serta perdagangan farmasi dan peralatan kesehatan.

benefits services, as well as pharmaceutical and medical equipment trade.

Saat ini RSP memiliki 4 cabang rumah sakit, yaitu RSP Jakarta, RSP Cirebon, RSP Boom Baru Palembang dan RS Port Medical Center, Jakarta.

RSP is currently managing 4 branches of hospitals: RSP Jakarta, RSP Cirebon, RSP Boom Baru Palembang, and RS Port Medical Center, Jakarta.

Fasilitas/Layanan A. Pelayanan (24 jam) • Instalasi Gawat Darurat • Pelayanan Ambulance • Kamar Operasi • Intensive Care Unit • Radiologi • Laboratorium • Farmasi

Facilities/Services A. Services (24 hours) • Emergency Services • Ambulance Services • Ambulance Services • Intensive Care Unit • Radiology • Laboratory • Pharmacy

B. Pelayanan Rawat Jalan • Klinik Umum • Klinik Gigi & Mulut • Klinik Orthodontie dan Bedah Mulut • Klinik Ibu dan Anak • Klinik Spesialis Anak • Klinik Spesialis Penyakit Dalam • Klinik Spesialis Jantung • Klinik Spesialis Kebidanan dan Kandungan • Klinik Spesialis Bedah Syaraf • Klinik Spesialis Bedah Umum • Klinik Spesialis Bedah Tulang • Klinik Spesialis Syaraf • Klinik Spesialis Jiwa • Klinik Spesialis Kulit dan Kelamin • Klinik Spesialis Mata • Klinik Spesialis Paru/Asma • Klinik Spesialis THT • Klinik Spesialis Psikiatri • Klinik Spesialis Rheumatologi • Klinik Diabetes • Klinik Rehabilitasi Medik • Klinik Psikologi • Klinik Gizi • Unit Haemodialisa (cuci darah) berkapasitas 9 unit mesin dan memberikan pelayanan setiap hari • Medical Chek Up untuk umum, pegawai, anak sekolah dan khusus Pelaut

B. Outpatient Services • General Clinic • Dental Clinic • Orthodontic and Oral Surgery Clinic • Orthodontic and Oral Surgery Clinic • Orthodontic and Oral Surgery Clinic • Internist Clinic • Cardiology Clinic • Obstetrics & Gynecology Clinic • Neurosurgery Clinic • General Surgery Clinic • Orthopedic Surgery Clinic • Neuroscience Clinic • Mental Health Clinic • Dermatology & Venereology Clinic • Eye Specialist Clinic • Pulmonary/Asthma Clinic • ENT Clinic • Psychiatry Clinic • Rheumatology Clinic • Diabetes Clinic • Medical Rehabilitation Clinic • Clinical Psychology • Clinical Nutrition • Dialysis Unit, capacity 9 unit machines, provide services everyday • Medical Check Up for the public, employees, school children, and sailors


153


ENTITAS ANAK |

154

SUBSIDIARIES

Pencapaian PT RSP • Semua cabang rumah sakit memiliki sertifikat akreditasi. • Diakui oleh lembaga pendidikan dan institusi lainnya sebagai pelaksana pengujian dan penilaian tingkat kesehatan bagi tenaga fungsional pelayaran dan siswa pelayaran. • Salah satu rumah sakit yang ditunjuk sebagai pelaksana Medical Check Up American Club. • Sukses menyelenggarakan seminar-seminar tanggap darurat di perusahaan pelabuhan. • Merupakan salah satu rumah sakit yang bekerja sama dengan Pemda DKI dalam hal pelayanan kesehatan bagi Keluarga Miskin (Gakin) dan Kartu Jakarta Sehat (KJS).

PT RSP Achievements • All branches of its hospitals have obtained accreditation certificates • Recognized by educational institutions, and other institutions, for implementing the testing and assessment of students and shipping functional officers’ health levels • One of the hospitals designated a the Medical Check Up American Club • Organized seminars on emergency response in port companies • It is one of the hospitals who collaborated with the Jakarta government regarding issues to do with the healthcare of poor families, and the Jakarta Health Card (KJS)

PT Multi Terminal Indonesia (MTI)


Kepemilikan Perseroan: 99%

IPC Ownership: 99%

Komposisi Manajemen Komisaris Utama : Toto Dirgantoro Komisaris : Rizki Widhiono Indriani Widiastuti Rima Novianti PLT Direktur Utama : Yanto Barbarosa Direktur Administrasi & Keuangan : Edy Purwanto

Management President Commissioner : Toto Dirgantoro Commissioner : Rizki Widhiono Indriani Widiastuti Rima Novianti President Director (Caretaker) : Yanto Barbarosa Finance & Administration Director : Edy Purwanto

Sekilas Perusahaan PT Multi Terminal Indonesia (MTI) merupakan hasil spin off dari Divisi Usaha Terminal (DUT) di bawah Cabang Pelabuhan Tanjung Priok. MTI didirikan pada 15 Februari 2002 berdasarkan akta pendirian No.15-2-2002 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. C-1900.HT.03.02–Th.1999 pada tanggal 22 November 1999. Komposisi kepemilikan saham MTI terdiri dari 99% saham dimiliki PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dan 1% dimiliki oleh Koperasi Pegawai Maritim (Kopegmar).

Overview PT Multi Terminal Indonesia (MTI) is a spin-off from the Terminal Business Division (DUT) of the Port Tanjung Priok branch. MTI was established in February 15, 2002, under the Deed of Establishment No. 15-2-2002 published by the Ministry of Justice and Human Rights No. C-1900. HT.03.02–TH.1999 on November 22, 1999. MTI is 99% owned by PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) and 1% owned by Koperasi Pegawai Maritim (Maritime Employees Association).

Tujuan dari perusahaan ini untuk mengoptimalkan potensi bisnis dan memperkuat keunggulan bersaing sebagai penyedia jasa kepelabuhanan. MTI bergerak dalam tiga segmen usaha: Multi Purpose Terminal, Container Terminal dan Freight Forwarding.

MTI aims to optimize its business potential and strengthen its competitive advantage as a port service provider. MTI is involved in three business segments: Multi Purpose Terminal, Container Terminal, and Freight Forwarding.

Pencapaian PT MTI • Pengoperasian 4 (empat) unit GLC Milik PT MTI, 2 (dua) unit di Pelabuhan Ciwanda Banten dan 2 (dua) unit di Pelabuhan Tanjung Priok.

PT MTI Achievements • Operates 4 units of GLC owned by PT MTI, 2 units of GLC in Port Ciwandanm Banten, and 2 units in Port Tanjung Priok.



• Pengoperasian dermaga dan lapangan Martadinata (eks Inggom) untuk kegiatan petikemas domestik dan pelayanan general cargo. • Peningkatan kegiatan freight forwarding. • Optimalisasi sinergi layanan melalui sentralisasi pelayanan behandle petikemas di TPFT CDC Banda (sebelumnya kegiatan behandle masih di TPK) dan sinergi kegiatan operasional bongkar muat kapal di TPRH dengan layanan trucking, kegiatan stripping stuffing dan penumpukan di lapangan Arsa serta lapangan Martadinata (eks Inggom). • Kerja sama untuk pelayanan angkutan petikemas impor Surabaya–Jakarta (PP) dengan moda transportasi Kereta Api.

• Operates the dock and storage yard in Martadinata (formerly known as Inggom) for domestic container activities and general cargo services. • Increased freight forwarding activities. • Optimizes services synergy through centralization of behandling service containers in TPFT CDC Banda (formerly, behandle activities are still in TPK), and synergy in operational stevedoring activities in TPRH ship with trucking services, stripping and stuffing activity, and buildup in the Arsa storage yard and Martadinata storage yard (ex-Inggom). • Cooperation for container transport services Import Surabaya – Jakarta (PP) by railway.

Fasilitas/Layanan A. Terminal Multi Purpose: 1. Break Bulk - Slab - Coil - Billet - General Cargo - Semen Bag - Container Interinsulair 2. Cargo Bulk (Dry Bulk) - Clinker - Semen Curah - Scrap - Pig Iron - Batu Bara - Pasir - Gypsum - Gandum - Jagung - SBM (Soya Bean Meal) 3. Liquid Bulk (Curah Cair) - CPO (Crude Palm Oil)

Facilities/Services A. Terminal Multi Purpose: 1. Break Bulk - Slab - Coil - Billet - General Cargo - Semen Bag - Container Interinsulair 2. Cargo Bulk (Dry Bulk) - Clinker - Semen Curah - Scrap - Pig Iron - Batu Bara - Pasir - Gypsum - Gandum - Jagung - SBM (Soya Bean Meal) 3. Liquid Bulk (Curah Cair) - CPO (Crude Palm Oil)

B. Terminal Petikemas 1. Stevedoring 2. Receiving/Delivery 3. Plugging Reefer Container

B. Containers Terminal 1. Stevedoring 2. Receiving/Delivery 3. Plugging Reefer Container

C. Logistik 1. Konsolidasi dan Distribusi barang 2. Customs Clearance and Brokerage 3. Forwarder (Sea & Air Freight) 4. Lift On/Lift Off 5. Storage 6. Stuffing/Unstuffing 7. Receiving/Delivery 8. Open Storage

C. Logistic 1. Consolidation and Distribution 2. Customs Clearance and Brokerage 3. Forwarder (Sea & Air Freight) 4. Lift On/Lift Off 5. Storage 6. Stuffing/Unstuffing 7. Receiving/Delivery 8. Open Storage


155


ENTITAS ANAK |

SUBSIDIARIES

9. Terminal Petikemas Pasoso (Dry Port) khusus angkutan petikemas dengan moda transportasi kereta api dari/ke Tanjung Priok-TPK Gede Bage, Bandung dan dari/ke Tanjung Priok, Surabaya

156

9. Container Terminal Pasoso (Dry Port) specially to transport container by rail to/from Tanjung Priok– TPK Gede Bage Bandung and to/from Tanjung Priok–Surabaya

PT EDI Indonesia (EDII)

PT EDI Indonesia (EDII)


IPC Ownership: 51%

Komposisi Manajemen Komisaris Utama : Budi Susilo Komisaris : Herry Andriejanssen Direktur Utama : E. Helmi Wantono Direktur Keuangan & Pendukung : Elon Manurung

Management President Commissioner : Budi Susilo Commissioner : Herry Andriejanssen President Director : E. Helmi Wantono Financial & Support Director : Elon Manurung

Sekilas Perusahaan PT EDI Indonesia (EDII) didirikan pada bulan Juni 1995, berdasarkan akta pendirian No. 1 tanggal 1 Juni 1995 yang dibuat di hadapan Ny. Sulami Mustafa. SH, notaris di Jakarta. Kepemilikan saham di PT EDI Indonesia terdiri dari 51% saham Perseroan dan 49% saham PT Sisindokom Teknologi.

Overview PT EDI Indonesia (EDII) was established in July 1995, by the Deed of Establishment No. 1 dated June 1,1995, prepared, and presented before Mrs. Sulami Mustafa, SH, notary in Jakarta. PT EDII is 51% owned by IPC, and 49% owned by PT Sisindokom Teknologi.

Sebagai penyedia layanan pertukaran data elektronik, selama lebih dari 19 tahun PT EDI Indonesia telah memberikan beragam solusi kepada para pelanggan dengan produk dan layanan yang mencakup e-Business network provider, e-Business consulting, e-Business software, dan managed services. Selain itu, EDII juga mengembangkan layanan e-Government, e-Payment, e-Healthcare, e-Procurement, e-Logistic, dan e-Licensing. Produk dan layanan tersebut terbagi ke dalam 4 model bisnis, yakni Business to Customer (B2C), Business to Business (B2B), Business to Government (B2G) dan Government to Government (G2G). Dengan layanan Pertukaran Data Elektronik 24x7, EDII juga berkomitmen untuk terus mendukung dan menjadi fasilitator kegiatan perdagangan, khususnya perdagangan internasional.

As an electronic data exchange service provider, PT EDI Indonesia for over than 19 years has provided various solutions to its customers with products and services which include business network provider, e-Business consulting, e-Business software, and managed services. Moreover, EDII also develop services, such as: e-Government, e-Payment, e-Healthcare, e-Procurement, e-Logistic, and e-Licensing. The product and service are divided into 4 business models: Business to Customer (B2C), Business to Business (B2B), Business to Government (B2G) and Government to Government (G2G). With 24x7 Electronic Data Exchange service, EDII has also committed to continuously support and become trade activities facilitator, especially international trade.

Pengguna jasa EDII saat ini meliputi instansi Pemerintah, BUMN, importir, eksportir, perusahaan pelayaran, bank, perusahaan farmasi, perusahaan ritel, asuransi dan otomotif. Kerjasama EDII dengan perusahaanperusahaan multinasional telah memberikan layanan yang menghubungkan perusahaan dengan partner bisnis baik di dalam maupun luar negeri.

EDII service users currently comprise of Government institution, state-owned enterprise, importer, exporter, shipping company, bank, pharmaceutical company, retail company, insurance and automotive. Cooperation between EDII and multinational companies has offered services which link company to its business partner both nationwide and abroad.



Pemasaran ke komunitas internasional menjadi target yang dikembangkan dengan menjalin kerjasama interkoneksi ke beberapa e-Business provider di negara lain, seperti CIECC di China (terhubung langsung dengan 14 provinsi di China), NACCS di Jepang, KTNet di Korea Selatan, InterCommerce di Philipina, dan KGH di Swedia yang terhubung ke semua negara Uni Eropa. Adanya kerjasama interkoneksi tersebut memungkinkan pengusaha di Indonesia bertukar dokumen/informasi dengan mitra bisnis secara terandalkan, aman, dan terpercaya secara otomatis dari aplikasi ke aplikasi.

Marketing to international community is the target that would be developed through establishing interconnection cooperation to several e-Business providers in other countries, such as CIECC in China (directly connected with 14 provinces in China), NACCS in Japan, KTNet in South Korea, InterCommerce in Philippine and KGH in Sweden which has connection to all European Union countries. This interconnection cooperation enables Indonesian businessmen to automatically exchange documents/ information from one application to another with business partner which is reliable, safe and trustworthy.

Di dalam menyediakan solusi pada e-business, PT EDI Indonesia di dukung oleh sumber daya yang berpengalaman di bidang application development, kepabeanan, supply chain management dan kepelabuhanan.

In offering solutions to e-business, PT EDI Indonesia is backed with experienced resources in application development, customs, supply chain management and port management.

PT EDI Indonesia senantiasa memperbaharui layanan sesuai dengan perkembangan Teknologi Informasi yang terus berkembang untuk kebutuhan yang diperlukan dalam rangka kemudahan dan percepatan kegiatan bisnis seiring dengan motto “All About e-Business Solutions”

PT EDI Indonesia always renew its services according to Information Technology development that would meet the needs of ease and acceleration in business activity consistent with ‘All About e-Business Solutions’ motto.

Pencapaian PT EDII • Memperoleh Hak Cipta atas aplikasi SIMARS dan Multi Interface Reporting. • Mengembangkan dan mengimplementasikan aplikasi KITE Inventory (Pengembalian dan Pembebasan). • Mengimplementasikan aplikasi Claim Motor System (CMOS) untuk menghubungkan antara perusahaan asuransi, bengkel, dan supplier sparepart secara elektronik sehingga proses klaim asuransi menjadi lebih cepat dan akurat. • Ditunjuk sebagai Recognized Application Service Provider LRIT oleh Ditjen Perhubungan Laut. Long Range Identification and Tracking of Ships (LRIT) merupakan sistem identifikasi dan penjejakan kapal jarak jauh yang melibatkan kapal-kapal yang masuk dan keluar wilayah perairan Indonesia untuk menyediakan informasi data kapal, posisi, dan waktu penjejakan. • Bekerjasama dengan InterCommerce dalam sistem AFR (Advance Filling Rules). AFR adalah salah satu dokumen yang harus dilaporkan oleh Shipping Line, NVOCC, dan Shipping Agent kepada Japan Customs (Bea Cukai Jepang) selambatnya 24 jam sebelum keberangkatan kapal. Implementasi AFR tersebut sudah dimandatorikan pada Maret 2014.

Achievement of PT EDII • Obtain copyright for SIMARS application and Multi Interface Reporting. • Develop and implement KITE Inventory application (returns and exemption) • Implement Claim Motor System (CMOS) application to connect electronically amongst insurance company, workshop and spare parts supplier so that insurance claim process would be faster and accurate. • Appointed as Recognized Application Service Provider LRIT by Director General of Sea Transportation. Long Range Identification and Tracking of Ships (LRIT) is long range ship identification and tracking system that engages with inbound and outbound ships in Indonesian waters to provide information of ship data, position and tracking time. • Collaborate with InterCommerce in Advance Filling Rules (AFR) system. AFR is one of the documents to be reported by Shipping Line, NVOCC and Shipping Agent to Japan Customs at least 24 hours before ship embarkation. AFR implementation has been mandated in March 2014.


157


ENTITAS ANAK |

SUBSIDIARIES

PT Integrasi Logistik Cipta Solusi (ILCS)



IPC Ownership: 51%

Komposisi Manajemen Komisaris Utama : Ferialdy Noerlan Komisaris : Yusron Hariyadi Heru Satrio Direktur Utama : Tri Gunadi Direktur Administrasi & Keuangan : Imanuddin Direktur Marketing & Operasional : Snataka Pribadi

Management President Commissioner Commissioner President Director Administration & Finance Director Marketing & Operation Director

Sekilas Perusahaan PT Integrasi Logistik Cipta Solusi (ILCS) didirikan pada tahun 2012 berdasarkan Akta Pendirian No. 11 tanggal 21 September 2012 dan Akta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) AHU.50211.AH.01.01 tahun 2012 tanggal 26 September 2012 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Akta Nomor 92 tanggal 27 Nopember 2014 dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-43822.40.22.2014 tanggal 28 Nopember 2014.

Overview ILCS was founded in 2012 based on Deed of Establishment No.11 dated September 21 year 2012 and Deed of Ministry of Justice and Human Rights (Kemenkumham) AHU.50211. AH.01.01 year 2012, dated 26 September year 2012 as amended several times and the last amendment with Act No. 52 dated November 27, 2014 has been ractified by the Ministry of Law and Human Rights Republic of Indonesia with Decree No. AHU-43822.40.22.2014 dated November 28, 2014.

ILCS hadir sebagai penyedia jasa teknologi informasi yang didedikasikan untuk melayani pelaku industri logistik dan mampu menyediakan solusi terbaik, efisien, serta mudah diakses oleh semua pihak. ILCS merupakan entitas anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dan PT Telekomunikasi Indonesia melalui anak usahanya yaitu PT Multimedia Nusantara (Metra) dengan komposisi saham yaitu IPC 51% saham Perseroan dan 49% saham Metra. ILCS memberikan solusi total untuk pertukaran dokumen dan informasi elektronis bagi komunitas logistik.

ILCS was established as information technology provider dedicated to servce logistics industry companies. ILCS offers the best, most efficient and easily accessible to all parties. ILCS is a subsidiary of State-owned Enterprise (BUMN) PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) and PT Telekomunikasi Indonesia through its subsidiary PT Multimedia Nusantara (Metra), with share composition 51% of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), and 49% of Metra. ILCS provided total solution for document and electronic information exchange for logistic community

Beberapa layanan yang disediakan oleh ILCS adalah sebagai berikut :

Several services provided by ILCS are as follows:

1. PCS (Port Community System), yang terdiri atas 6 modul yaitu : a. Vessel Management System. b. Cargo & Container Management System. c. Intermodality Management System. d. Payment & Billing System. e. Government Linkage System. f. Member Management & Security System. 2. EBPP (Electronic Billing Presentment and Payment) 3. LIPS (Logistics Integration Platform and Services) 4. T-Log (Transport Management System)

158

: Ferialdy Noerlan : Yusron Hariyadi Heru Satrio : Tri Gunadi : Imanuddin : Snataka Pribadi

1. PCS (Port Community System) consisting of 6 modules: a. Vessel Management System. b. Cargo & Container Management System. c. Intermodality Management System. d. Payment & Billing System. e. Government Linkage System. f. Member Management & Security System. 2. EBPP (Electronic Billing Presentment and Payment) 3. LIPS (Logistics Integration Platform and Services) 4. T-Log (Transport Management System)



5. 6. 7. 8.

WMS (Warehouse Management System) CDS (Cargo Management System) TOS (Terminal Operating System) CarTOS (Car Terminal Operating System).

5. 6. 7. 8.

WMS (Warehouse Management System) CDS (Cargo Management System) TOS (Terminal Operating System) CarTOS (Car Terminal Operating System).

Pencapaian PT ILCS • Penyediaan Port Community System untuk komunitas logistik Pelabuhan Tanjung Priok dengan 2 (dua) modul utama yaitu Vessel Management System yang sudah live dengan 14 Shipping dan Cargo Management System yang sedang dalam tahap percobaan. • Penyediaan Layanan Port Wide Solution (Container Terminal Operating System, Car Terminal Operating System dan Datawarehouse). • Penyediaan Layanan untuk entitas logistik (EBPP, Cargo Distribution System, Transport Management System (T-Log), penyediaan infrastruktur dan jaringan (hardware, data center colocation, WAN, wifi), E-Office dan IT Operation.

PT ILCS Achievements • Establishment of Port Community System for logistics Port of Tanjung Priok community with 2 (two) main modules Vessel Management System went live on Shipping Line and Cargo Management System which had been on trial. • Provision of Port Wide Solution (Container Terminal Operating System, Car Terminal Operating System and Datawarehouse). • Service providers for logistics entities (EBPP, Cargo Distribution System, Transport Management System (T-Log), and infrastructure provider and network (hardware, data center colocation, WAN, wifi), E-Office and IT Operation.

PT Indonesia Kendaraan Terminal (IKT)



IPC Ownership: 99%

Komposisi Manajemen Komisaris Utama : Dede R. Martin Komisaris : Fahry Ali Abdul Hakam Shanti Puruhita Direktur Utama : Armen Amir Direktur Operasional & Komersial : Bimo Widhiatmoko Direktur Keuangan dan SDM : M. Syaefullah As

Management President Commissioner : Dede R. Martin Commissioner : Fahry Ali Abdul Hakam Shanti Puruhita President Director : Armen Amir Operation & Commercial Director : Bimo Widhiatmoko Finance & HR Director : M. Syaefullah As

Sekilas Perusahaan Indonesia Kendaraan Terminal (IKT) berdiri pada tahun 2012 berdasarkan Akta Pendirian No. 10 tanggal 5 November 2012 dan Akta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) No. AHU-58515.AH.01.01 tahun 2012. Sebelumnya, anak perusahaan ini merupakan unit usaha yang bernama Tanjung Priok Car Terminal (TPT), yang mulai beroperasi pada 28 November 2007 dibangun untuk memenuhi kebutuhan terminal bongkar muat kendaraan yang dari tahun ke tahun terus meningkat.

Overview Indonesia Kendaraan Terminal (IKT) was established in 2012 based on Deed of Establishment No. 10 dated November 5, 2012 and Deed of Ministry of Justice and Human Rights (Kemenkumham) No. AHU-58515.AH.01.01 year 2012. Prior to that, this subsidiary was a business unit known as Tanjung Priok Car Terminal (TPT) whose operations started on November 28, 2007 and was founded to meet growing demand of vehicle stevedoring activities from year to year.

Luas lahan yang dimiliki saat ini adalah ±16,9 Ha dengan kapasitas 9.540 unit yang terdiri dari Open Storage Parking Slot seluas 15,9 Ha dan Assembly Area seluas 1 Ha. Fasilitas yang dimiliki adalah automatic car wash sebanyak

IKT has a total area of ±16,9 Ha with a capacity of 9.540 units consisting of Open Storage Parking Slot seluas 15,9 Ha and Assembly Area seluas 1 Ha. IKT offers facilities such as 3 (three) lines of automatic car wash, berth with


159


ENTITAS ANAK |

160

SUBSIDIARIES

3 jalur, dermaga dengan panjang 802 m (0,8 km) serta kedalaman -7 sampai dengan -12 m.LWS, 5 lantai gedung parkir seluas 5 Ha yang mampu menampung kapasitas 3.000 unit, fasilitas peralatan yang dimiliki oleh IKT adalah Tug Master sebanyak 2 unit, head truck 4 unit, chasiss 4 unit, dan kendaraan taksi 8 unit.

length of 802 m (0,8 km) and depth of -7 up to -12 m. LWS, five-storey parking building with total area of 5 Ha able to hold capacity of 3,000 units, while equipments owned by IKT consists of 2 units Tug Master, 4 units head truck, 4 units chasiss, and 8 units taxi car.

Kepemilikan saham IKT sebesar 99% dimiliki oleh IPC dan 1% saham dimiliki oleh PT Multi Terminal Indonesia (MTI).

IKT ownership share is divided between 99% by IPC and 1% by MTI.

Fasilitas/Layanan 1. Pemeriksaan kendaraan menjelang pengiriman 2. Bongkar muat barang dari dan ke kapal yang meliputi: a. Cargodoring b. Penerimaan, pengiriman, serta stevedoring 3. Penyediaan alat bantu bongkar muat 4. Penyediaan sistem informasi berbasis IT (CarTOS)

Facilities/Services 1. Pre-shipping vehicle inspection 2. Stevedoring from and to ships including: a. Cargodoring b. Reception, delivery and stevedoring 3. Provision of loading/unloading equipments 4. Provision of IT-based information system (CarTOS)

Pencapaian PT IKT • Telah mengoperasikan layanan terminal domestik mulai 1 Agustus 2014. • Mendapatkan kepercayaan untuk dapat melakukan penanganan bongkar muat cargo domestik dan international (khususnya untuk luxury car dan Hoeg Auto Liner). • Berhasil melakukan interkoneksi antara CarTOS (Car Terminal Operating System), Billing Engine dan Orafin. • Telah melaksanakan survei kepuasan pelanggan dengan hasil cukup memuaskan. • Memperoleh penghargaan dari Kementerian Perhubungan.

PT IKT Achievements • Had been running domestic terminal service starting August 1, 2014. • Entrusted to conduct domestic and international stevedoring activities (especially for luxury car and Hoeg Auto Liner). • Succesfully establishing interconnection between CarTOS (Car Terminal Operating System), Billing Engine and Orafin. • Conducted customer satisfaction survey with convincing survey results.

PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia (JPPI)



IPC Ownership: 99%

Komposisi Manajemen Komisaris Utama : Kusnan Nuryadi Anggota Komisaris : Abdur Rahim Hasan Direktur Utama : Haryadi Budi Kuncoro Direktur Keuangan & SDM : Irwan Favoriet Direktur Teknik : Mashudi Sanyoto

Management President Commissioner Commissioner President Director Finance & HR Director Technical Director

Sekilas Perusahaan PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia (JPPI) merupakan perusahaan yang didirikan pada tahun 2012 berdasarkan Akta Pendirian No. 8 tanggal 5 November 2012 dan Akta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Overview PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia (JPPI) is a company which was established in 2012 based on Deed of Establishment no. 8 dated November 5, 2012 and Deed of Ministry of Justice and Human Rights (KEMENHUKAM)


: Kusnan Nuryadi : Abdur Rahim Hasan : Haryadi Budi Kuncoro : Irwan Favoriet : Mashudi Sanyoto


(Kemenkumham) AHU-57978. AH.01. tahun 2012. Saham JPPI dimiliki oleh IPC sebesar 99% dan 1% saham dimiliki oleh PT Multi Terminal Indonesia (MTI).

AHU-57978.AH.01 Year 2012. IKT is 99% owned by IPC and 1% owned by PT Multi Terminal Indonesia.

Bidang usaha JPPI adalah layanan Port Equipment Maintenance dan Engineering Service di lingkungan kerja IPC. Dengan demikian, JPPI bertugas untuk menjamin kesiapan dan ketersediaan peralatan penunjang operasional Perseroan.

JPPI business areas are Port Equipment Maintenance and Engineering Service in the working environment of IPC. Thus, JPPI serves to ensure the readiness and availability of equipment to support the Company’s operations.

JPPI memberikan pelayanan perawatan alat dengan standarisasi modern, antara lain Port Equipment Maintenance Service, Port Equipment Repair Services, Port Equipment Consultant Service, dan Consultant for crane investment.

JPPI offers up-to-date standard of equipment maintenance services such as Port Equipment Maintenance Service, Port Equipment Repair Services, Port Equipment Consultant Service, dan Consultant for crane investment. .

JPPI juga telah menggunakan Oracle Enterprise Asset Management System untuk sistem manajemen terintegrasi, serta mengaplikasikan management of inventory stock melalui sistem yang tersentralisasi.

JPPI uses Oracle Enterprise Asses Management System for integrated management system and has been applying stock inventory management through a centralized system.

Pencapaian PT JPPI A. Bidang Pemeliharaan Melaksanakan perawatan alat bongkar muat di 10 cabang Pelabuhan IPC B. Bidang Teknik 1. PT Pelabuhan Tanjung Priok: a. Konsultan teknis pekerjaan pengawasan pengadaan 4 unit QCC dan 3 Unit e-RTGC oleh PT Mitra Sentosa Abadi (MSA). b. Konsultan teknis pekerjaan pengawasan pengadaan 3 Unit QCC, 2 unit RMGC WideSpan, dan 2 unit RMGC Short-Span PT Dwipa Hasta Utamaduta (DHU). 2. PT Graha Segara Jasa konsultasi pengawasan pembangunan 3 Unit RTGC.

Achievements of PT JPPI A. Maintenance Area Conducting maintenance of stevedoring equipment in 10 branches of IPC ports

C. Bidang Keuangan Bahwa seluruh kegiatan operasional keuangan telah didukung dan menggunakan sistem Oracle Finance (Orafin). D. Bidang SDM 1. Peningkatan kualitas SDM telah dilaksanakan untuk pekerja Perseroan yang diperbantukan di PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan bidang tugas masing-masing. Selain itu telah dilakukan pelatihan tentang pemeliharaan alat-alat pelabuhan untuk pekerja teknis lapangan.

B. Technical Area 1. PT Pelabuhan Tanjung Priok: a. Technical consultant for procurement supervision of 4 units QCC and 3 Unit e-RTGC by PT Mitra Sentosa Abadi (MSA). b. Technical consultant for procurement supervision of 3 Unit QCC, 2 unit RMGC WideSpan, and 2 unit RMGC Short-Span by PT Dwipa Hasta Utamaduta (DHU). 2. PT Graha Segara Consultancy for construction supervision of 3 Unit RTGC. C. Financial Area All operational financial activities had been supported and used Oracle Finance (Orafin) system. D. Human Resources area 1. Human Resources quality improvement has been organized to Company’s employees seconded in PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia through implementation of education and training in line with each job requirement. Besides that, field technical worker has taken part in training for port machineries maintenance.


161


ENTITAS ANAK |

SUBSIDIARIES

2. Pemenuhan kebutuhan SDM untuk kegiatan operasional (pemeliharaan) telah terpenuhi untuk beberapa cabang yang pemeliharaan alat pelabuhannya telah di ambil alih/dikerjakan sendiri baik sepenuhnya maupun sebagian oleh PT JPPI meliputi Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Cabang Panjang, Pelabuhan Cabang Bengkulu, dan Pelabuhan Cabang Banten.

162

2. Fulfillment of Human Resources requirement for operational activity (maintenance) has been completed for some branches whose port machineries maintenance has been performed both partly and completely by PT JPPI that includes Port Tanjung Priok, Port Branch Panjang, Port Branch Bengkulu and Port Branch Banten.

PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (PPI)



IPC Ownership: 99%

Komposisi Manajemen Komisaris Utama : Moh. Imran Zubaidy Anggota Komisaris : Bibin Busono Ferialdy Noerlan A. Soemardi Direktur Utama : Dani Rusli Utama Direktur Komersial : Rio T. N Lasse Direktur Teknik : Zuhri Iryansyah Direktur Keuangan : David Adams

Management President Commissioner Commissioner President Director Commercial Director Technical Director Finance Director

Sekilas Perusahaan PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (PPI) merupakan perusahaan yang didirikan pada 5 November 2012 berdasarkan Akta Pendirian No. 9 tanggal 5 Nopember 2012 dan Akta Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kemenkumham) No. AHU-57925.A.H.01.01.2012 tahun 2012. Saham PPI dimiliki oleh IPC sebesar 99% dan 1% saham dimiliki oleh PT Multi Terminal Indonesia.

Overview PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (PPI) is a company founded on November 5, 2012, based on the Deed of Establishment No. 9 date November 5, 2012 and the Deed of Ministry of Law and Human Rights (Kemenkumham) No. AHU-57925.A.H.01.01.2012 in 2012. The shares of PPI owned by IPC amounted to 99 % and 1 % of shares is owned by PT Multi Terminal Indonesia.

PPI menjadi pionir dalam penyediaan fasilitas infrastruktur pelabuhan dan fasilitas penunjang lainnya yang handal dan komprehensif yang berstandar Internasional di Indonesia. Fokus usaha PPI adalah melaksanakan pembangunan dan pengusahaan Terminal Kalibaru Tanjung Priok.

PPI became a piooner in providing port infrastucture facility and other supporting facilities that are reliable and comprehensive based on the international standard in Indonesia. The focus of PPI business is to carry out the construction and operations of NewPriok Terminal.

Bisnis usaha PPI sebagai pengembang dan penyedia infrastruktur dan fasilitas penunjang lainnnya, pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana fasilitas pelabuhan, manajemen pelaksanaan dan pengawasan pembagunan sarana dan fasilitas pelabuhan serta sekaligus sebagai “One Stop Service” bagi pihakpihak yang memerluan kapabilitas, kecapakan, keahlian dan kecepatan dalam pelayanan dan pengurusan mulai dari survey, kajian feasibility study, detail design, project construction and management, implementasi sistem manajemen serta kemudahan lainnya terkait dengan operasi pelabuhan atau sektor lainnya yang menunjang di bidang infrastruktur dan kepelabuhanan.

PPI business as the developer and infrastructure and other supporting facilities provider, construction and development of port infrastructures, the management and supervision on implementation and port infrastructure construction , as well as “One Stop Service” for the parties that require capabilities, profiencies, expertise, and speed in service and the maintenance , ranging from survey, feasibility studies, detail of design, project construction and management, the implementation of management system, and also other facilities related to the port operations or other sectors that support the port and infrastructure.


: Moh. Imran Zubaidy : Bibin Busono Ferialdy Noerlan A. Soemardi : Dani Rusli Utama : Rio T. N Lasse : Zuhri Iryansyah : David Adams


Pada tahun 2014, PPI telah melaksanakan dan melanjutkan pembangunan serta pengawasan proyek NewPriok Terminal Development-Terminal Kalibaru yang meliputi: pembangunam infrastruktur dermaga, lapangan penumpukan (deck on pile), pengerukan dan reklamasi lahan, jalan akses dan fasilitas penunjang operasi terminal (gardu induk, common gate in/out).

In 2014, PPI has implemented and continued the construction and supervision in NewPriok Terminal Development project, that was including: the dock infrastructure construction, deck on pile, dredging, and land reclaimation, access road, and the supporting facilities for terminal operations (substations, common gate in/out).

Dalam pengembang bisnis baru, PPI telah mengembangkan tahapan kajian analisa beberapa proyek strategis, dibentuknya entitas anak perusahaan yakni PT Akses Pelabuhan Indonesia yang didirikan untuk mendukung jaringan jalan (access road) berupa NewPriok Access and Cilincing Cibitung Toll Road dari Pelabuhan Tanjung Priok ke area pusat industri di timur Jakarta (Cibitung, Cikarang dan Karawang), pre kualifikasi Power Plan-Independent Power Producer (IPP) Project di Bengkulu, Survey Preliminary Design for Cruise Terminal and Marina Project di Tanjung Lesung, Banten dan penyelesaian survei serta kajian-kajian pada proyek lainnya yang potensial untuk rencana kerja tahun 2015.

In expanding the new business, PPI has developed the stages of analytical studies for several strategic projects, by establishing the company’s entities subsidiaries, namely PT Akses Pelabuhan Indonesia, which found to support the access road, including NewPriok Access and Cilincing Cibitung Toll Road from Tanjung Priok Port to the center of industrial area in East Jakarta (Cibitung, Cikarang, and Karawang), the Prequalification of Power PlantIndependent Power Producer (IPP) Project in Bengkulu, Preliminary Design Survey for Cruise Terminal, and Marina Project in Tanjung Lesung, Banten, and the completion of survey and studies for other potential project as the part of business plans in 2015.

Di bidang tata kelola perusahaan, PPI telah menerapkan PPI Board and Committee Policy dan implementasi Project Management System yang meliputi: sistem manajemen mutu (quality, risk and health and safety environmental), keuangan, project time management, komunikasi, sumber daya manusia, pengadaan dan project integration management.

In term of good corporate governance, PPI has implemented the PPI Board and Committee Policy and the implementation of Project Management System including: the system of quality management (quality, risk and health and safety environmental), financial, project time management, communication, human resources, procurement, and project integration management.

Diharapkan di masa depan PPI akan menjadi pelopor dalam penyediaan fasilitas infrastruktur pelabuhan berstandar internasional yang handal dan komprehensif di Indonesia. “PPI to be Connecting Logistic Enhancing Productivity” dan target PPI menjadi “World Class Company”.

PPI is expected to become the pioneer in the provision of port infrastructure in accordance with the reliable and comprehensive international standard in Indonesia. “PPI to be Connecting Logistic Enhancing Productivity” and PPI’s target to become “World Class Company”

PT Energi Pelabuhan Indonesia (EPI)



IPC Ownership: 55%

Komposisi Manajemen Komisaris Utama : Ferialdy Noerlan Komisaris : Benny M. Marbun Hazril Zahri Nuzahar Direktur Utama : Putera Muliya Direktur Operasi & Niaga : Ilham Santoso Direktur Keuangan & SDM : Ida Daryaningsih

Management President Commissioner : Ferialdy Noerlan Commissioner : Benny M. Marbun Hazril Zahri Nuzahar President Director : Putera Muliya Operation & Commercial Director : Ilham Santoso Finance & HR Director : Ida Daryaningsih


163


ENTITAS ANAK |

164

SUBSIDIARIES

Sekilas Perusahaan IPC dan PT Haleyora Power (anak perusahaan PT PLN) telah menandatangani Share Holder Agreement (SHA) nomor HK.566/18/13/PI.II-12 dan 001/041/HP/2012 pada tanggal 4 Oktober 2012 tentang perjanjian pendirian perusahaan bidang penyediaan pasokan energi listrik di wilayah pelabuhan dan/atau kawasan lainnya di Indonesia.

Overview IPC and PT Haleyora Power (a subsidiary of PT PLN) signed Share Holder Agreement (SHA) No. HK.566/18/13/PI.II-12 and 001/041/HP/2012 on October 4, 2012 to agree on establishing a company as electricity supply provide for port area and/or other areas in Indonesia.

Perusahaan yang diberi nama PT Energi Pelabuhan Indonesia (EPI) tersebut didirikan untuk menyediakan pasokan listrik dengan layanan prima bagi konsumen di wilayah pelabuhan dan/atau kawasan lainnya di Indonesia. EPI didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 11 tanggal 5 November 2012 yang disertai dengan Akta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) No. AHUAH.01.10-45880. Saham EPI dimiliki oleh IPC sebesar 55% dan 45% saham dimiliki oleh PT Haleyora Power.

The Company was named PT Energi Pelabuhan Indonesia (EPI). It was founded to provide electricity supply with premium service for consumers in the port area and/or other areas in Indonesia. EPI was established based on Deed of Establishment No. 11 dated November 5, 2012, enclosed with Deed of Ministry of Justice and Human Rights (Kemenkumham) No. AHU-AH.01.10-45880. Share ownership was divided into 55% owned by IPC and 45% owned by PT Haleyora Power.

Kerja sama tersebut merupakan langkah strategis bagi kedua perusahaan untuk terus tumbuh melalui sinergi antar BUMN berikut anak perusahaan dalam mencapai tujuan korporasi, sekaligus memberikan nilai tambah bagi setiap perusahaan melalui hadirnya pasokan listrik dengan layanan prima serta mengurangi beban subsidi listrik.

PT EPI is a strategic initiative for both companies to continue to grow through synergy between SOE and subsidiaries in order to achieve corporate goals and to provide added value for each company through the presence of power supply with premium service while concurrently reducing electricity subsidy.

Segmen usaha EPI adalah penyediaan pasokan listrik untuk kebutuhan peralatan bongkar muat milik IPC dan mitra, kebutuhan listrik kapal selama di tambatan (shore to ship), kebutuhan listrik industri, perkantoran, dan fasilitas pendukung lainnya di wilayah pelabuhan dan/ atau kawasan lainnya di Indonesia. Saat ini EPI telah mengimplementasikan aplikasi pelayanan pelanggan terpadu dan sistem informasi titik transaksi dan analisa.

EPI’s business segment are provision of power supply for loading/unloading equipment owned by IPC and its partners, electricity demand for ships during their mooring, electrical needs required by industries, offices and other supporting facilities in the port area and/or other areas in Indonesia. Currently, EPI has implemented an integrated customer service application and the information system for transactional points and analysis.

Fasilitas/Layanan 1. Layanan teknis kelistrikan 24 jam 2. Layanan listrik premium 3. Layanan konsultan kelistrikan 4. Layanan pemeliharaan IML

Facilities/Services 1. 24-hour electricity technical service 2. Premium electricity service 3. Electricity consultancy service 4. IML maintenance service

PT Pendidikan Maritim & Logistik Indonesia (PMLI)

PT Pendidikan Maritim & Logistik Indonesia (PMLI)


IPC Ownership: 99%

Komposisi Manajemen Komisaris Utama : R.J. Lino Komisaris : Dessy Emastari P Direktur Utama : Nina Insania Karmilawati Direktur Akademik

Management President Commissioner : R.J. Lino Commissioner : Dessy Emastari P President Director : Nina Insania Karmilawati Academic Director of



Terminal dan Logistik Direktur Akademik Kepemimpinan dan Manajemen Direktur Kepelabuhan dan Maritim

: Muarip

: Andi Isnovandiono

Terminal & Logistic : Muarip Academic Director of Leadership & Management : Andi Isnovandiono Director of Port & Maritime : Budiyono Doel Rachman

: Budiyono Doel Rachman

Sekilas Perusahaan PMLI didirikan pada tanggal 10 Juli 2013 dengan Akta Pendirian No. 26 tanggal 10 Juli 213 dan Akta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) No. AHU-45955.AH.01.01 tahun 2013, PT Pendidikan Maritim & Logistik Indonesia menitikberatkan segmentasi usaha pada jasa pendidikan non formal, yang meliputi customised training, workshop, seminar; konsultasi bidang SDM yang meliputi pemberdayaan SDM, tenaga kerja dan alih teknologi serta kegiatan usaha lain, konsultasi bidang bisnis, manajemen dan administrasi, serta jasa pelatihan, pengolahan data, riset dan konsultasi. Kepemilikan saham PT PMLI dimiliki oleh PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) 99% dan 1% dimiliki PT Multi Terminal Indonesia.

Overview PMLI found on 10th July 2013 with Deed of Establishment No. 26 dated 10th July 2013 and Deed of Ministry of Justice and Human Rights No. AHU-45955.AH.01.01 year 2013, PT Pendidikan Maritim and Logistik Indonesia emphasizes business segmentation on informal education services which comprise of Human Resources engagement, man power and technology transfer and other activities; business consultants, management and administration; and also training service, data processing, research and consultancy. Shares compositions of PT PMLI are PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) holds 99% and PT Multi Terminal Indonesia holds 1%.

Saat ini, Pusat Pelatihan Kepelabuhanan dan Maritim yang dikelola oleh PMLI berdiri di atas lahan seluas +/- 5 hektar di kawasan sejuk Ciawi, Bogor dengan berbagai worldclass facilities antara lain Ballroom berkapasitas 1.000 orang, Hotel dengan kapasitas 148 kamar, ruang kelas, Crane Simulator and Ship Simulator, Outbond Facilities, Jogging Track, yang semuanya akan menjadi penunjang kegiatan Learning and Development.

Port and Maritime Trainings Centre managed by PMLI is currently built on area of approximately 5 hectare at cool area of Ciawi, Bogor equipped with various world-class facilities, for example: Ballroom with capacity 1,000 people, hotel with 148 rooms, class room, Crane simulator and Ship simulator, Outbound facilities, jogging track, where all of those would support Learning and Development activities.

Pada tahun 2014, setahun sejak awal pendirian PMLI telah mencatat beberapa pencapaian di berbagai pelatihan untuk internal IPC dan pihak eksternal, antara lain: 1. Mengadakan pelatihan Induction, Purnabhakti, Container Terminal Operations, Rubber Tyred Gantry Crane (RTGC), Gantry Luffing Crane (GLC), dan Hand Held Terminal (HHT) untuk kalangan internal IPC 2. Memfasilitasi Appreciative Inquiry TPK Koja menuju 1 juta TEUs. 3. Mengadakan pelatihan Port Management for Non Operations untuk ILCS. 4. Mengadakan Training Needs Assesment pada Direktorat Personalia dan Umum IPC. 5. Program pengembangan IPC Corporate University dengan tim konsultan STC (Belanda) dan IMD (Switzerland). 6. Menyelenggarakan Diklat Pandu Tk. II Angkatan XXXVII tahun 2014.

In year 2014, a year after PMI establishment, it has accomplished following on various training for internal IPC and external party: 1. Conducting induction and retirement training on Container Terminal Operations, Rubber Tyred Gantry Crane (RTGC), Gantry Luffing Crane (GLC), Hand Held Terminal (HHT) for internal IPC staff. 2. Facilitating Appreciative Inquiry of TPK Koja into 1 million of TEU’s. 3. Conducting Port Management training for Non Operations untuk ILCS. 4. Conducting Training Needs Assesment on Personnel and General Affairs Directorate at IPC. 5. IPC Corporate University development program with consultancy teams from STC (the Netherlands) and IMD (Switzerland). 6. Conducting training and education program for level II cadet batch XXXVII in 2014 2014.


165


ENTITAS ANAK |

SUBSIDIARIES

PT Jasa Armada Indonesia (JAI)



IPC Ownership: 99%

Komposisi Manajemen Komisaris Utama Komisaris Direktur Utama Direktur Operasi & Komersial Direktur Armada & Teknik Direktur Keuangan & SDM

Management President Commissioner : Dana Amin Commissioner : Urip Nurhayat Jimmy A.B. Nikijuluw President Director : Dawam Atmosudiro Operation & Commercial Director : Supardi Fleet & Technical Director : Bunyamin Sukur Finance & HR Director : Sudarsono

Sekilas Perusahaan PT Jasa Armada Indonesia merupakan perusahaan yang didirikan pada tanggal 10 Juli 2013, berdasarkan Akta Pendirian No. 24 Tanggal 10 Juli 2013 dan Akta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) AHU47228.AH.01.01 tahun 2013. Saham JAI dimiliki PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) 99% dan 1% saham dimiliki oleh PT Multi Terminal Indonesia. Perusahaan ini mulai beroperasi pada 1 Juli 2014.

Overview PT Jasa Armada was established on July 10, 2013 pursuant to Deed of Establishment no 24 dated July 10, 2013 and Deed of Ministry of Justice and Human Rights (Kemenkumham) AHU-47228.AH.01.01 Year 2013. Ninetynine percent of its share was owned by PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) and the rest (1%) was owned by PT Multi Terminal Indonesia. The Company commenced operations on July 1, 2014

Fasilitas/Layanan 1. Jasa pemanduan kapal 2. Jasa penundaan kapal 3. Jasa angkutan laut, sungai, danau dan penyebarangan 4. Jasa penyewaan kapal 5. Jasa keagenan kapal 6. Jasa mooring/unmooring kapal 7. Single buoy mooring (dolphin) anchorage area 8. Loading master, mooring master, dan jetty master 9. Transportasi shipchandler 10. Transferring/bunkering bahan bakar minyak dan air bersih 11. Penyediaan crew kapal 12. Pengusahaan ship management 13. Penarikan kapal-kapal emergency 14. Marine consultant, surveyor 15. Jasa sertifikasi fasilitas alat apung, serta petugas pandu dan tunda.

Facilities/Services 1. Vessel pilotage service 2. Tugboat service 3. Shipping service of sea, river, lake, and crossing 4. Vessel lease 5. Vessel agent 6. Vessel mooring/unmooring 7. Single buoy mooring (dolphin) anchorage area 8. Loading master, mooring master, and jetty master 9. Transportasi shipchandler 10. Fuel and clean water transferring/bunkering 11. Ship crew provision 12. Ship management 13. Emergency ship pullout 14. Marine consulting and surveyor service 15. Certification for floating equipment, waveguides and delay attendant.

PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP)



IPC Ownership: 99%

Komposisi Manajemen Komisaris Utama Komisaris

166

: Dana Amin : Urip Nurhayat Jimmy A.B. Nikijuluw : Dawam Atmosudiro : Supardi : Bunyamin Sukur : Sudarsono

: :

Saptono R. Irianto Sabri Saiman Guna Mulyana Rati Farini Srihadi Said Agil Siraj

Management President Commissioner : Commissioner :


Saptono R. Irianto Sabri Saiman Guna Mulyana Rati Farini Srihadi Said Agil Siraj


Direktur Utama Direktur Teknik Direktur Operasi Direktur Keuangan & SDM

: : : :

Ari Henryanto Rita Aryani M. Adji Prastyo Wasis P

President Director Technical Director Operation Director Finance & HR Director

: : : :

Ari Henryanto Rita Aryani M. Adji Prastyo Wasis P

Sekilas Perusahaan PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP) merupakan anak perusahaan yang didirikan pada tanggal 10 Juni 2013 dengan Akta Pendirian No. 27 tanggal 10 Juni 2013 dan Akta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) No. AHU-42024.AH.01.01 tahun 2013. Saham PTP dimiliki oleh PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) 99% dan 1% saham dimiliki oleh PT Multi Terminal Indonesia. Perusahaan ini mulai beroperasi pada 1 November 2014.

Overview PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP) is a subsidiary established on June 10, 2013 with Deeds of Establishment No.27 dated June 10, 2013 and Deeds of Ministry of Justice and Human Rights (Kemenkumham) No. AHU42024.AH.01.01 Year 2013. Its shares were owned by PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) 99% and PT PT Multi Terminal Indonesia 1%. The Company started operations on November 1, 2014.

Bisnis usaha yang dikembangkan oleh PT PTP antara lain penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk bertambat; pelayanan pelanggan dan pelayanan air bersih; pelayanan fasilitas naik turun penumpang dan kendaraan; pelayanan jasa dermaga untuk bongkar muat petikemas; pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, alat bongkar muat serta peralatan pelabuhan; pelayanan jasa terminal petikemas, curah cair, curah kering dan RoRo; pelayanan jasa bongkar muat barang dan pelayanan

PT PTP engages in lines of business such as dock service for anchoring, refueling and clean water service, passengers and vehicles’ loading, dock service for container stevedoring, warehouses and storings material, loading/ unloading equipments, and port equipment containment, terminal service for containers, liquid bulk, dry bulk and roll-on/roll-off vessels; material stevedoring and material distribution and consolidation center, waste containment facility, container depots and warehousing, clean water


167


ENTITAS ANAK |

pusat distribusi dan konsolidasi barang; pelayanan fasilitas penampungan limbah; penyediaan pergudangan; instalasi air bersih dan; pengisian air tawar, tempat tunggu kendaraan bermotor; angkutan umum di dalam pelabuhan.

and electricity installment, fresh water refueling, motor vehicle waiting area, public transportation inside port area.

Sebagai entitas anak pengelola Pelabuhan Tanjung Priok, PT PTP melayani kapal penumpang, barang domestik dan manca negara. Fasiltas intermoda yang lengkap di Pelabuhan Tanjung Priok mampu mendistribusikan logistik ke seluruh Indonesia.

As the subsidiary who manages Port of Tanjung Priok, PT Pelabuhan Tanjung Priok serves passenger vessel, and goods vessels (both for domestic and overseas destinations). Complete intermode facility on Tanjung Priok port is able to distribute logistics throughout Indonesia.

Di tahun 2014 trafik bongkar muat barang di Pelabuhan Tanjung Priok mencapai 2,46 juta TEUS menurun dari tahun 2013 yaitu 2,61 juta TEUs. Aktivitas bongkar muat tersebut didukung oleh kelengkapan fasilitas dan peralatan bongkar muat yang dimiliki PT Pelabuhan Tanjung Priok.

Loading and unloading traffic in Tanjung Priok Port is 2.61 million TEUS in 2014, an decrease from 2.46 million TEUs in 2013. The busy activities of loading and unloading are supported by complete facilities and loading unloading equipments owned by PT Pelabuhan Tanjung Priok.

Realisasi arus barang perdagangan luar negeri tahun 2014 adalah 20.391.878 ton. Dibandingkan tahun 2013 yang 22.329.631 ton, menurun 8,68%.

The realization of international flow of goods was 20,391878 in 2014. It fell short by 8.68% compared to 22,329,631 tons in 2013.

Untuk arus barang dalam negeri, realisasi tahun 2014 sebesar 34.150.966 ton, menurun 5,40% dibandingkan tahun 2013 yang 36.098.670 ton.

As for domestic trade, the realization in 2014 was 34,150,966 tons, dropped by 5.40% from 36,098,670 tons in 2013.

Sepanjang tahun 2014, realisasi arus kunjungan kapal di Pelabuhan Tanjung Priok mencapai 121.979.618 GT. Jika dibandingkan dengan tahun 2013 yang 124.769.965 GT, mengalami penurunan sebesar 2,24%.

During 2014, the realization of ship traffic at Port of Tanjung Priok reached 121,979,618 GT. It was declining by 2.24% from 124,769,965 tons in 2013.

Realisasi kunjungan kapal luar negeri pada tahun 2014 sebesar 78.753.356 GT, menurun 1,08% dibandingkan tahun 2013 yang 79.613.365 GT.

The realization of international ship traffic in 2014 was 78,753,356 GT, it fell by 1.08% from 79,613,365 GT in 2013.

Sedangkan kunjungan kapal dalam negeri pada tahun 2014 mencapai 42.376.136 GT, menurun 4,27% dibandingkan tahun 2013 yang 44.346.132 GT.

Whilst domestic ship traffic reached 42,376,136 GT in 2014, it declined by 4.27% from 44,346,132 GT in 2013.

PT IPC Terminal Petikemas (IPC TPK)



IPC Ownership: 99%

Komposisi Manajemen Komisaris Utama Komisaris Direktur Utama Direktur Operasi & Teknik Direktur Keuangan & SDM

168

SUBSIDIARIES

: Saptono R. Irianto : Tjandra Martoenoes : Tonny Hajar A. : Indra Hidayat Sani : Budi Priyanto

Management President Commissioner Commissioner President Director Operation & Technical Director Finance & HR Director


: Saptono R. Irianto : Tjandra Martoenoes : Tonny Hajar A. : Indra Hidayat Sani : Budi Priyanto


Sekilas Perusahaan PT IPC Terminal Petikemas merupakan anak perusahaan yang didirikan pada tanggal 10 Juli 2013 dengan Akta Pendirian No. 25 Tanggal 10 Juli 2013 dan Akta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) No. AHU40641.AH.01.01 tahun 2013. Saham IPC TPK dimiliki oleh PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) 99% dan 1% saham dimiliki oleh PT Multi Terminal Indonesia. Perusahaan ini mulai beroperasi pada 1 Juli 2014.

Overview PT IPC Terminal Petikemas is a subsidiary which was established on July 10, 2013 with Deeds of Establishment No.25 dated July 10, 2013 and Deeds of Ministry of Justice and Human Rights (Kemenkumham) No. AHU-40641. AH.01.01 Year 2013. The Company’s shares are owned by PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) 99% and PT Multi Terminal Indonesia 1%. The Company started operations on July 1, 2014.

Fasilitas/Layanan 1. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk bertambat 2. Penyediaan dan/atau pelayanan pengisian bahan bakar dan pelayanan air bersih 3. Penyediaan dan/atau pelayanan fasilitas naik turun penumpang dan/atau kendaraan 4. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat dan petikemas 5. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, alat bongkar muat serta peralatan pelabuhan 6. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal petikemas, curah cair, curah kering, Ro-Ro 7. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat barang 8. Penyediaan dan/atau pelayanan pusat distribusi dan konsolidasi barang 9. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa penundaan kapal.

Facilities/Services 1. Provision of dock service for anchoring 2. Provision of refueling and clean water service. 3. Provision of passengers and vehicles’ loading services. 4. Provision of dock service for container stevedoring service. 5. Provision of warehouses and storings material, loading/unloading equipments, and port equipment containment service. 6. Provision of terminal service for containers, liquid bulk, dry bulk and roll-on/roll-off vessels. 7. Provision of material stevedoring service 8. Provision of material distribution and consolidation center service 9. Provision of tugboat service

PT Terminal Petikemas Indonesia (TPI)

PT Terminal Petikemas Indonesia (TPI)


IPC Ownership: 25%

Komposisi Manajemen Komisaris Utama : Djarwo Surjanto Komisaris : Syahputera S Dana Amin Wasis Subiyanto Direktur Utama : Sumarzen Marzuki Direktur : Alexander Bonar L. Sitorus Direktur : Abadi Sembiring

Management President Commissioner Commissioner President Director Director Director

Sekilas Perusahaan PT Terminal Petikemas Indonesia merupakan anak perusahaan yang didirikan pada tanggal 10 April 2013 dengan Akta Pendirian No. 36 tanggal 10 April 2013 dan Akta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Overview PT Terminal Petikemas Indonesia is a subsidiary which was established on April 10, 2013 with Deeds of Establishment No.36 dated April 10, 2013 and Deeds of Ministry of Justice and Human Rights (KEMENKUMHAM)


: Djarwo Surjanto : Syahputera S Dana Amin Wasis Subiyanto : Sumarzen Marzuki : Alexander Bonar L. Sitorus : Abadi Sembiring

169


ENTITAS ANAK |

170

SUBSIDIARIES

(Kemenkumham) AHU-AH.01.10-21873 tahun 2013. Saham TPI dimiliki masing-masing oleh PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) 25%, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) 25%, PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) 25% dan dimiliki oleh PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) 25%.

AHU-AH.01.10-21873 Year 2013. The company ownership was split among PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) 25%, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) 25%, PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) 25% and another 25% was owned by PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero). The Company

Perusahaan ini mulai beraktivitas dalam Peningkatan Kinerja Performance Improvement Program (PIP) di Terminal Petikemas Domestik Belawan (TPDB) PT Pelabuhan Indonesia I (persero) dan Terminal Petikemas Makssar (TPM) PT Pelabuhan Indonesia IV (persero) tanggal 27 Januari 2014. TPI didirikanantara lain guna meningkatkan konektivitas antara Terminal Petikemas di Indonesia, sehingga dapat menurunnkan waktu tunggu kapal baik di kolam pelabuhan maupun di terminal petikemas yang dituju dan akhirnya dapat menghilangkan disparitas harga barang di Indonesia Barat dan indonesia Timur, khusunya di bidang jasa layanan petikemas.

This company started running the Performance Improvement Program (PIP) in Belawan Domestic Container Terminal (TPDB) of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) and Makassar Container Terminal (TPM) of PT Pelabuhan Indonesia IV (persero) on January 27th, 2014. TPI was established in order to improve the connectivities between Container Terminal in Indonesia, hence could reduce the waiting times for ships,either in destinated port pool or container terminal which eventually can diminish the good prices disparities in the West and East Indonesia , particularly in the field of container services.

Fasilitas/Layanan 1. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang dan barang 2. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk bertambat dan kegiatan bongkar muat barang petikemas 3. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, alat bongkar muat serta peralatan pelabuhan 4. Jasa berkaitan dengan kepelabuhanan yang mencakup penyediaan depo petikemas, pengisian air tawar dan minyak, fasilitas gudang pendingin, pengemasan dan pelabelan serta fumigasi dan pembersihan/perbaikan petikemas 5. Pengusahaan terminal.

Facilities/Services 1. Provision of service to passenger and goods vessels 2. Provision of docking service for anchoring and container loading and unloading 3. Provision and/or service of warehouse and stockpile area, ports and stevedoring equipments 4. Services related to port such as container depot provision, fresh water and fuel refueling, cold storage provision, packing and labelling, fumigation/container repairment. 5. Terminal business utilization.

Pencapaian PT TPI • Pelaksanaan upaya peningkatan kinerja terminal petikemas berdasarkan Kesepakatan Bersama antara PT TPI dengan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) tanggal 27 Januari 2014 tentang Pelaksanaan “Performance Improvement Program” (PIP) di Terminal Petikemas Makassar.

PT TPI Achievements • Improvement of container terminal performance had been conducted based on Agreement between PT TPI and PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) on January 27, 2014 Implementation of “Performance Improvement Program” (PIP) at Makassar Container Terminal).

• Pelaksanaan upaya peningkatan kinerja terminal petikemas berdasarkan Kesepakatan Bersama antara PT TPI dengan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) tanggal 27 Januari 2014 tentang Pelaksanaan “Performance Improvement Program” (PIP) di Terminal Petikemas Domestik BICT, yang diadendum pada tanggal 12 Agustus 2014.

•

Improvement of container terminal performance had been conducted based on Agreement between PT TPI and PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) on January 27, 2014 Implementation of “Performance Improvement Program” (PIP) at Domestic Container Terminal BICT which was added on August 12, 2014



• Ditunjuk oleh PT Pelabuhan Indonesia I, II, III, dan IV (Persero) dalam kerja sama pelayanan konektivitas melalui berthing window kapal petikemas yang melayari rute Pendulum Nusantara di terminal petikemas domestik yang terletak di pelabuhan Belawan (TPK Domestik), Tanjung Priok (Terminal 2 dan 3), Tanjung Priok (Dermaga PT TPS), Makassar (TPK Makassar) dan Bitung (TPK Bitung), berdasarkan kesepakatan bersama Direksi PT Pelabuhan Indonesia I, II, III, dan IV (Persero) tanggal 29 September 2014.

•

Has been appointed by PT Pelabuhan Indonesia I, II, III, and IV (Persero) in cooperation of connectivy service through container ship berthing window which sails Pendulum Nusantara route in domestic container terminal located in the following ports: Belawan (TPK Domestik), Tanjung Priok (Terminal 2 dan 3), Tanjung Priok (Dermaga PT. TPS), Makassar (TPK Makassar) and Bitung (TPK Bitung), based on Agreement signed by Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia I, II, III, and IV (Persero) dated September 29, 2014.


171


ALAMAT KANTOR CABANG | BRANCH ADDRESSES Pelabuhan Panjang Port of Panjang Jl. Yos Sudarso No. 337, Panjang Bandar Lampung - 35241 Telp. : (+62-721) 31149, 31146 Faks. : (+62-721) 31155 Pelabuhan Palembang Port of Palembang Jl. Belinyu No. 1 Boom Baru, Palembang Sumatera Selatan - 30115 Telp. : (+62-711) 710472, 710611 Faks. : (+62-711) 711758 Pelabuhan Teluk Bayur Port of Teluk Bayur Jl. Semarang No. 3, Teluk Bayur Sumatra Barat - 25217 Telp. : (+62-751) 61646, 61639 Faks. : (+62-751) 61169 Pelabuhan Pontianak Port of Pontianak Jl. Pakasih No. 11, Pontianak, Kalimantan Barat - 78113 Telp. : (+62-561) 732181, 732094 Faks. : (+62-561) 732612

172

Pelabuhan Banten Port of Banten Jl. Raya Pelabuhan No. 1 Ciwandan, Banten - 42166 Telp. : (+62-254) 601418 Faks. : (+62-254) 601419 Website : www.bantenport.co.id Pelabuhan Cirebon Port of Cirebon Jl. Perniagaan No. 4, Cirebon, Jawa Barat - 45112 Telp. : (+62-231) 204241 Faks. : (+62-231) 203201 Website : www.cirebonport.com Pelabuhan Jambi Port of Jambi Jl. Pelabuhan Talang Duku, Jambi - 36251 Telp. : (+62-741) 35068, 35070 Faks. : (+62-741) 53323 Pelabuhan Sunda Kelapa Port of Sunda Kelapa Jl. Maritim No. 8, Sunda Kelapa, DKI Jakarta - 14430 Telp. : (+62-21) 6928888 Faks. : (+62-21) 6904759


Pelabuhan Pulau Baai/Pelabuhan Bengkulu Port of Pulau Baai Port/Port of Bengkulu Jl. Yos Sudarso No. 9, Pulau Baai, Bengkulu - 38216 Telp. : (+62-736) 51409 Faks. : (+62-736) 51956 Pelabuhan Pangkal Balam Port of Pangkal Balam Jl. Yos Sudarso No. 1, Pangkal Pinang, Bangka Belitung - 33114 Telp. : (+62-717) 421736, 421737, 423500 Faks. : (+62-717) 424990 Pelabuhan Tanjung Pandan Port of Tanjung Pandan Jl. Pelabuhan No. 1, Tanjung Pandan, Bangka Belitung - 33411 Telp. : (+62-719) 21049 Faks. : (+62-719) 21885


ALAMAT ENTITAS ANAK | PT Pelabuhan Tanjung Priok Jl. Raya Pelabuhan No. 9, Tanjung Priok Jakarta 14310 Telp. : (+62-21) 4367505, 4301080 Faks. : (+62-21) 4372933 Website : www.priokport.co.id KSO Terminal Petikemas Koja (TPK Koja) Jl. Timor No. 1, Tanjung Priok Jakarta 14310 Telp. : (+62-21) 4374142, 4374143 Faks. : (+62-21) 4374150 E-mail : [email protected] Website : www.tpkkoja.co.id PT Jakarta International Container Terminal (JICT) Jl. Sulawesi Ujung No. 1, Tanjung Priok Jakarta 14310 Telp. : (+62-21) 43905111 Faks. : (+62-21) 43902454 E-mail : [email protected] Website : www.jict.co.id PT Rumah Sakit Pelabuhan (RSP) Jl. Kramat Jaya, Koja Jakarta 14260 Telp. : (+62-21) 44837581 Faks. : (+62-21) 4403551 Email : [email protected] Website : www.rspelabuhan.com PT EDI Indonesia (EDII) Wisma SMR Lt. 10 Jl. Yos Sudarso Kav. 89 Jakarta 14350 Telp. : (+62-21) 6505829 Faks. : (+62-21) 6505987 Email : [email protected] Website : www.edi-indonesia.co.id PT Multi Terminal Indonesia (MTI) Jl. Pulau Payung No. 1, Tanjung Priok Jakarta 14310 Telp. : (+62-21) 43910736 Faks. : (+62-21) 43910715 Website : www.multiterminal.co.id

SUBSIDIARY ADDRESSES

PT Indonesia Kendaraan Terminal (IKT) Jl. Sindang Laut No. 101, Cilincing Jakarta 14110 Telp. : (+62-21) 65045829 Faks. : (+62-21) 6505987

PT Pengerukan Indonesia (PT Rukindo) Jl. Raya Ancol Baru, Ancol Timur Jakarta 14310 Telp. : (+62-21) 4301380 Faks. : (+62-21) 490430

PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia (JPPI) Sentra Bisnis Artha Gading Blok A-6A No. 2 Jl. Boulevard Artha Gading, Jakarta 14240 Telp. : (+62-21) 45874549 Faks. : (+62-21) 45874548

PT Terminal Petikemas Indonesia (TPI) Gedung Kobexindo Lt. 2 Jln. Pasir Putih Raya Blok E5/D Ancol Timur, Jakarta 14430 Telp. : (+62-21) 6456301 Faks. : (+62-21) 6456302

PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (PPI) PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Gedung OPMC Lt. 4 Plaza Telkom Jalan. Yos Soedarso Kav. 23-24 Jakarta, 14310, Indonesia. Telp: (+61-21) 436 1725. Fax: (+61-21) 436 1727. Email: [email protected] Website: http://www.portdevco.com PT Energi Pelabuhan Indonesia (EPI) Gedung PLN AP Prima Lt. 1, Jl. Yos Sudarso No. 30 Tanjung Priok, Jakarta 14310 Telp. : (+62-21) 4305052 Faks. : (+62-21) 4305052 E-mail : [email protected] Website : www.ecopowerport.co.id

PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia (PMLI) Kampus1 : Jl. Beringin I No. 1 Gadog, Pandansari - Kab. Bogor 16720 Kampus 2 : Jl. Buritan/Dewi-Dewi No. 1 Walang Tanjung Priok Jakarta Utara 14260 PT IPC Terminal Petikemas (IPC TPK) Pelayanan Jasa Terminal Petikemas Gedung RUKINDO Jl. Ancol Baru, Ancol Timur, Jakarta 14310 PT Jasa Armada Indonesia (JAI) Rukindo Building, Jl. Raya Ancol Baru Ancol Timur, Jakarta 14310 Telp. : (+62-21) 4306789 Faks. : (+62-21) 4366789

PT Integrasi Logistik Cipta Solusi (ILCS) Plasa Telkom Lt. 4, Jl. Yos Sudarso Kav. 23-24 Jakarta 14310 Telp. : (+62-21) 43932555 Faks. : (+62-21) 43936555 E-mail : [email protected] Website : www.ilcs.co.id


173


02 ANALISA & PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN MANAGEMENT DISCUSSION & ANALYSIS ON COMPANY PERFORMANCE

174




175


TINJAUAN USAHA

TINJAUAN MAKRO |

MACROECONOMIC REVIEW

5,02%

8,36%

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 sebesar 5,02%, lebih rendah dibandingkan tahun 2013 yang sebesar 5,78%.

Inflasi pada tahun 2014 masih tinggi sebesar 8,36%, jauh lebih tinggi dari target tahun 2014 yang sebesar 5,3%

Economic growth in the year 2014 is 5.02% which is lower than 5.78% in the year 2103.

During 2014, inflation continues on the high side at 8.36% which is much higher than 5.3% target of the year.

Situasi makroekonomi sepanjang tahun 2014 menjadi tantangan serius yang harus dihadapi Perseroan Macroeconomic condition throughout 2014 has been a serious challenge which must be faced by the Company.

176

Memasuki pertengahan tahun 2014, lembaga-lembaga internasional seperti Dana Moneter Internasional (IMF) telah mengoreksi pertumbuhan ekonomi global. Jika sebelumnya pertumbuhan ekonomi 2014 diprediksikan sebesar 3,7%, kemudian diubah menjadi 3,4% mengingat masih terjadi perlambanan pada pemulihan ekonomi dunia.

Entering mid-year of 2014, international institutions such as International Monetary Fund (IMF) has revised global economic growth. While previously 2014 economic growth was predicted 3.7%, then changed to 3.4% considering there is still slowdown in world economy recovery.

Indonesia yang menganut sistem perekonomian terbuka, ikut terkena imbas dari perlambanan pada perekonomian global tersebut. Selama tahun 2014, secara kumulatif nilai ekspor Indonesia mengalami penurunan sebesar 3,43% dari USD182,57 miliar di tahun 2013 menjadi USD176,29 miliar pada 2014. Sedangkan impor menurun 4,53% dari USD186,63 miliar di tahun 2013 menjadi USD178,18 miliar pada 2014.

Indonesia which adopt open economy system, has also got affected due to slowdown in world economy. During year 2014, Indonesia’s overall export is declining by 3.43% from USD182.57 billion in 2013 to USD176.29 billion in 2014. While import decreased by 4.53% from USD186.63 billion in 2013 to USD178.18 billion in 2014.

Pertumbuhan ekonomi (PDB) pun ikut mengalami tekanan. Biro Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pertumbuhannya hanya 5,02%, lebih rendah dibandingkan tahun 2013 yang 5,78%.

Economic growth (GDP) is also under pressure. Central Bureau of Statistics (BPS) recorded the growth of 5.02% which is lower than 5.78% in the year 2103.



BUSINESS REVIEW

Menjelang berakhirnya tahun 2014 juga diwarnai dengan kenaikan suku bunga acuan BI Rate sebesar 25 basis poin, dari 7,50% menjadi 7,75%. Kenaikan suku bunga ini merupakan respon yang diambil oleh Bank Indonesia untuk menahan laju inflasi, salah satunya akibat kenaikan harga bahan bakar minyak. Walaupun demikian, sepanjang tahun 2014, inflasi akhirnya masih tetap tinggi, yaitu 8,36% (year on year).

Towards the end of 2014, it is highlighted as well with increase in Central Bank (Bank Indonesia) benchmark interest rate by 25 basis point, from 7.50% to 7.75%. Bank Indonesia’s respond to take interest rate hike is intended to curb the inflation where fuel price increase is one of the causes. During 2014, however, inflation continues on the high side at 8.36% (year on year).

Posisi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat juga masih lemah. Pemerintah melalui APBN Perubahan 2014 menetapkan kurs rupiah terhadap Dolar AS sebesar Rp11.600. Namun realisasinya, nilai Rupiah jauh lebih lemah dari target tersebut.

Rupiah’s exchange rate position against US Dollar is still weak. Government, through 2014 Revised State Budget (APBN-P) has set Rupiah exchange rate against US dollar at Rp 11,600. Nevertheless, in reality Rupiah value goes far below that target.

Bagi dunia usaha, termasuk di industri kepelabuhanan, kondisi makro di tahun 2014 tersebut memberikan tantangan serius yang harus dicermati. Tak terkecuali dengan Perseroan, faktor eksternal perkembangan kondisi politik, ekonomi dan dunia usaha menjadi faktor penting yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Perseroan pun menyikapi tantangan tersebut dengan hati-hati, walaupun tidak mengurangi komitmen Perseroan untuk terus berkembang melalui investasi.

As for business sector, including port industry, macro condition in year 2014 gives serious challenges to be aware of. With no exception to the Company, political and economy development and business sectors’ external factors have become significant element that affect company’s performance. The Company is also addressing these challenges with caution, although it does not hinder Company’s commitment to continue growing through investment.


177


TINJAUAN INDUSTRI |

INDUSTRIAL REVIEW

0,15%

-7,40%

Badan Pusat Statistik mencatat bahwa total barang dalam negeri melalui 5 pelabuhan utama naik 0,15% dari 43,76 juta ton pada tahun 2013 menjadi 43,82 juta ton pada tahun 2014.

Badan Pusat Statistik mencatat, total barang luar negeri melalui 5 pelabuhan utama menurun 7,40%, dari 35,60 juta ton pada tahun 2013 menjadi 32,97 juta ton tahun 2014.

Total domestic goods through 5 major ports is up by 0.15% from 43.76 million ton in 2013 to 43.82 million ton in 2014.

Total international goods through 5 major ports is down increase by 7.40% from 35.60 million ton in 2013 to 32.97 million ton in 2014.

Sepanjang tahun 2014, Perseroan telah memberikan kontribusi kepada Negara sebesar Rp1,95 triliun, baik dalam bentuk dividen maupun pajak. In 2014, the Company has contributed to the state revenue in the amount of Rp1.95 trillion, in the form of dividends and tax revenue

178

Secara umum, kondisi makro ekonomi sangat mempengaruhi kinerja industri kepelabuhanan. Ketika perekonomian di suatu wilayah mengalami perlambanan akibat menurunnya aktivitas dunia usaha, industri yang bergerak di bidang pengelolaan pelabuhan juga berpotensi mengalami kelesuan.

In general, macroeconomic condition significantly influences port industry performance. Whenever there is a economic slowdowns in a region due to declining business activities, there is a tendency of decreasing activities of industries in port management.

Pada tahun 2014, optimisme dunia usaha terhadap situasi ekonomi mengalami penurunan. Sentimen yang diindikasikan melalui Indeks Tendensi Bisnis yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik pada kuartal 1 2014 lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya pada tahun yang sama, yaitu dari 107,24 menjadi 104,07.

Entering 2014, business optimism toward economic condition started to get shaky. This sentiment was indicated by Business Tendency Index issued by Statistics Indonesia/Badan Pusat Statistik (BPS) in the first quarter 2014 which stand at 104.07 which was lower than previous quarter in 107,24.

Indeks Tendensi Bisnis adalah indikator perkembangan ekonomi usaha terkini yang datanya diperoleh dari Survei Tendensi Bisnis (STB) oleh Badan Pusat Statistik, bekerja sama dengan Bank Indonesia. Indeks tersebut menggambarkan kondisi bisnis dan perekonomian pada triwulan berjalan dan perkiraan pada triwulan mendatang.

Business Tendency Index is an updated economic and business development index whose data is obtained from Business Tendency Survey cooperation between Statistics Indonesia (BPS) and Bank Indonesia. The index aims at describing business and economic condition in the existing quarter and forecasts for next quarter.



Dari beragam studi disebutkan, teknologi informasi pun tak kalah pentingnya dalam industri kepelabuhanan. Otomatisasi operasional terminal pelabuhan sudah menjadi prasyarat untuk bersaing. Termasuk kegiatan bongkar-muat petikemas yang semakin otomatis dengan bantuan komputer.

From various studies, information technology is vital for port industry. Operational automation of port terminal is a prerequisite for competitive ports, including container loading/unloading which becomes more computerassisted automatic.

PETA PELABUHAN DI INDONESIA

MAP OF PORTS IN INDONESIA

Tabel di bawah ini memperlihatkan pengelolaan pelabuhan di Indonesia oleh Badan Usaha Milik Negara.

The Table below showed Indonesian Ports managed by State-owned Enterprises.

Perusahaan Pengelola | Port Corporations

Cakupan (Provinsi) | Coverage (Provinces)

Pelabuhan yang Dimiliki | Ports Administrative

PT Pelabuhan Indonesia I

Aceh, Sumatera Utara, Riau Aceh, North Sumatera, Riau

Belawan, Dumai, Tanjung Pinang, Lhokseumawe, Pekanbaru, Tanjung Balai Karimun, Siibolga, Tembilahan, Malahayati, Tanjung Balai Asahan, Kuala Tanjung, Sungai Pakning, Batam.

PT Pelabuhan Indonesia II

Sumatera Barat, Jambi, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Jakarta, Banten, Kalimantan Barat, Jawa Barat West Sumatra, Jambi, Bangka Belitung, South Sumatra, Bengkulu, Lampung, Jakarta, Banten, West Kalimantan, West Jawa

Tanjung Priok, Sunda Kelapa, Panjang, Palembang, Teluk Bayur, Pontianak, Cirebon, Jambi, Bengkulu, Banten, Pangkal Balam, Tanjung Pandan.

PT Pelabuhan Indonesia III

Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur Central Kalimantan, South Kalimantan, West Nusa Tenggara, East Nusa Tenggara

Tanjung Perak, Tanjung Intan, Tanjung Wangi, Sampit, Tanjung Tembaga, Bima, Tanjung Emas, Trisakti, Benoa, Kotabaru, Kumai, Maumere, Gresik, Tenau Kupang, Lembar, Celukan Bawang, TPK Semarang, Tenau Kupang.

PT Pelabuhan Indonesia IV

Kalimantan Timur, Sulawesi, Maluku, Papua, Papua Barat East Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, West Papua

Makassar, Balikpapan, Samarinda, Bitung, Ambon, Sorong, Jayapura, Tarakan, Pantoloan, Ternate, Kendari, Parepare, Biak, Merauke, Manokwari, Nunukan, Fakfak, Gorontalo, Tolitoli, Manado, Parepare, Bitung.

Kehadiran Undang-Undang No. 17/2008 tentang Pelayaran yang mengatur kerangka kerja untuk administrasi pelabuhan di Indonesia, membawa perubahan signifikan terhadap struktur administrasi kepelabuhanan di Indonesia, yang sebelumnya mengacu pada UndangUndang No. 21/1992 tentang Pelayaran. Peraturan tersebut memisahkan fungsi regulator dengan operator pelabuhan, sehingga menciptakan otoritas pelabuhan baru yang mengambil alih beberapa fungsi yang sebelumnya dimiliki PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

Law No. 17/2008 on Shipping regulates port administration framework in Indonesia. Previously, port administration framework was based on Law No. 21/1992 on Shipping. The enactment of Law No. 17/2008 brought significant change on the framework as Law No 17/2008 separates regulatory function from port operators. By separating these functions, it opens opportunities to establish new port authorities which take over a number of functions previously performed by PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

Undang-Undang No. 17/2008 tersebut menghapus monopoli PT Pelabuhan Indonesia (Persero) di pelabuhan komersial dan membuka peluang bagi operator lain, termasuk dari sektor swasta. Hal itu diwujudkan melalui pemisahan peran regulator dan operator di bidang kepelabuhanan.

The Law no 17/2008 abolishes the monopoly of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) om commercial ports and opens up opportunities for other operators, including from private sectors. This was established through the separation of regulators and operators of ports.

PERSEROAN DALAM INDUSTRI KEPELABUHANAN

THE COMPANY IN PORT INDUSTRY

Perseroan merupakan Badan Usaha Milik Negara dengan fokus utama di bidang pengusahaan jasa dan fasilitas pelabuhan. Pendapatan usaha yang bersumber dari dua kegiatan utama tersebut sangat dipengaruhi oleh frekuensi lalu lintas kapal barang dan penumpang dari

The Company is a State-Owned Enterprise with business focus on providing port services and facilities. Business income is generated by two main activities and is largely influenced by frequency of shipping traffics in transporting goods and passengers measured by parameters such as


179


180

dan ke pelabuhan yang dikelola Perseroan, yang diukur dengan parameter jumlah kunjungan kapal, arus barang, arus petikemas dan arus penumpang.

number of ship visits, traffics of goods, containers and passengers.

Perseroan sebagai operator pelabuhan memiliki peran penting untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional serta menjawab tren dunia di bidang kepelabuhanan. Tren tersebut, antara lain adalah persaingan jasa kepelabuhanan yang datang dari negara tetangga maupun dalam negeri serta kebutuhan alur dan kolam pelabuhan yang lebih dalam untuk menangani kapal-kapal berukuran besar dan waktu bongkar muat yang lebih cepat.

The Company as port operator has important role to push national economic growth and to keep up with world trends in ports management. The current trends are, among other things, competing with other port operators within domestic territory and from neighboring countries in delivering better port services such as providing more ship channels and deeper port basins to handle large vessels as well as assisting faster loading/unloading time.

Sejalan dengan dinamika perekonomian secara makro baik di tingkat global maupun nasional, arus kunjungan kapal sebagai salah satu indikator pergerakan dalam kegiatan ekonomi ikut mengalami penurunan. Sepanjang tahun 2014, jumlah kunjungan kapal di pelabuhan dalam kelolaan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), menurun 1,64%. Jika pada tahun 2013 jumlah kapal yang berkunjung mencapai 53.366 unit, pada tahun 2014 menjadi 52.491 unit.

Along with the dynamics of the macro economy, both at global and national levels, shippping traffic as the indicators of economic activity also slowed down. Throughout 2014, ship traffic in ports under the management of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), down 1.64% from 53,366 units in 2013 to 52,491 units in 2014.

Dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan Perusahaan, yaitu 56.865 unit, realisasi jumlah kapal yang berkunjung pada tahun 2014 mengalami deviasi 7,69%. Penurunan terjadi baik pada pelayaran dalam negeri maupun luar negeri.

Compared with the Company’s targets of 56,865 units, the realization of ship traffic in 2014 experienced a deviation of 7.69%. Decline occurs both on domestic and international shipping.

OPERATIONAL EXCELLENCE

OPERATIONAL EXCELLENCE

Perseroan menyadari bahwa kunci keberhasilan usaha Perseroan terletak pada 5 elemen penting yang menunjangnya, yaitu: Teknologi Informasi (TI), manajemen bisnis yang handal, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, serta budaya perusahaan yang mendukung. Untuk mencapai berbagai hal tersebut, Operational Excellence menjadi hal yang mutlak dimiliki oleh Perseroan.

The Company realizes that the key to success rests on five elements of supporting performance, namely the Information Technology (IT), reliable business management, capacity building as well as a supportive corporate culture. To achieve all five elements, Operational Excellence becomes an absolute goal for the Company.

Operational Excellence merupakan gelombang pertama dari tiga fase target jangka menengah yang disusun oleh Perseroan demi mewujudkan visi Perseroan. Eksekusi gelombang pertama sudah dijalankan secara bertahap sejak tahun 2013 hingga 2014.

Operational Excellence is the first wave of three phases of middle term goals established by the Company in order to materialize the Company’s vision. The implementation of this first wave has been carried out since 2013 to 2014.

Ada tiga tujuan utama yang telah ditargetkan Perseroan pada periode ini, yaitu menciptakan standarisasi dan stabilitas operasional core business Perseroan, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, serta melanjutkan pertumbuhan aset dengan ambang batas (threshold growth) 20%.

There are three objectives set by the Company in this period, namely establishing operational standards and stability for the Company’s core businesses, increasing human resources capabilities and continuing 20% (threshold) asset growth.



Gelombang selanjutnya adalah Delivering Service Customer Excellence, di mana Perseroan di antaranya akan secara konsisten memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Gelombang ketiga adalah Taking The Quantum Leap, di mana Perseroan di antaranya akan menyelesaikan pembangunan NewPriok dan melakukan integrasi Pelabuhan Tanjung Priok dengan jaringan jalan tol hinterland.

The Next wave is the Delivering Service Customer Excellence, where the Company will consistently provide the best service to the customers. The third wave is Taking the Quantem Leap, where the Company will, among others, complete the construction of NewPriok and execute the integration between Port of Tanjung Priok and hinterland’s toll road network.

Tinjauan Operasi Lalu Lintas Pelabuhan

Port Traffic Operational Overview

Saat ini di seluruh Indonesia terdapat 1.241 pelabuhan. Dari jumlah tersebut, 112 pelabuhan dikelola oleh BUMN Kepelabuhanan, dan selebihnya dikelola oleh Kementerian Perhubungan melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT). Sedangkan yang dikelola oleh Perseroan berjumlah 12 pelabuhan.

Currently, there are 1.241 ports in Indonesia. Out of the number, 112 ports are managed by Port Management SOEs, and the rest is managed by UPT Ministry of Transportation. At present, the Company managed 12 ports.

Sejak meluncurkan identitas baru pada Februari 2012 yaitu menjadi Indonesia Port Corporation (IPC), sebuah perusahaan penyedia jasa pelabuhan terkemuka di Indonesia, yang lebih efisien dan modern dalam berbagai aspek operasional. Identitas dan strategi ini ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan Perseroan sebagai operator pelabuhan kelas dunia.

It launched a new corporate identity in February 2012 which become Indonesia Port Corporation (IPC), a prominent company of port services provider in Indonesia, that is more efficient and modern in every operational aspect. This identity and strategy was set out in order to achieve the Company’s objective as world-class port operator.

URAIAN Arus Kapal (GT)

Satuan | Unit GT

2014 220.222.610

2013

2012

220.116.560

211.590.956

Description Current Ship (GT)

Arus Kapal Barang (Unit)

Unit

52.491

53.366

55.725

Current Ship (Unit)

Arus Luar Negeri (Ton)

Ton

60.884.878

60.539.340

60.089.566

Foreign Trade (Tonnes)

Arus Barang Dalam Negeri (Ton)

Ton

84.683.210

84.594.915

89.424.002

Domestic Goods (Tonnes)

Arus Petikemas (TEUs)

TEUs

6.442.968

6.589.982

6.738.562

Containers (TEUs)

Arus Petikemas (Boks)

Boks

4.857.089

4.970.169

5.071.220

Containers (Boxes) Passenger (Persons)

Orang

1.245.541

1.447.013

1.459.570

Pendapatan Operasi

Juta Rp Million

6.406,94

6.078,93

5.420,61

Operating Revenue

Laba Bersih Tahun Berjalan

Juta Rp Million

1.575,99

1.818,03

1.770,06

Net Profit Current Year

Total Laba komprehensif Tahun Berjalan

Juta Rp Million

1.511,06

2.102,04

1.818,84

Total comprehensive income Current Year

Investasi

Juta Rp Million

3.841.608

3.153.505

2.123.991

Investment

Arus Penumpang (Orang)

Pencapaian kinerja usaha tahun 2014 ini banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal Perseroan seperti dipaparkan di atas. Di antaranya adalah kondisi perekonomian secara makro, seperti kegiatan eksporimpor maupun sentimen dunia usaha terhadap situasi perekonomian yang mengalami penurunan.

Achievements of the Company’s business performance in 2014 have been affected by external factors as mentioned above. Export-import activities and sentiment from private sectors toward declining trend of economic growth were key factors.

Hal itu tercermin melalui laba bersih yang positif, walaupun investasi terus mengalami peningkatan. • Sepanjang tahun 2014, realisasi kunjungan kapal mencapai 220.222.610 GT atau 9,14% di bawah anggaran yang sebesar 242.382.559 GT. Jika dibandingkan tahun 2013 yang 220.116.560 GT,

This is indicated by positive net profit and continued increase of investment. • In 2014, the realization of ship calls reached 220,222,610 GT or 9.14% below the budget amounted 242,382,559 GT. It increased by 0.05% compared to 220,116,560 GT in 2013. As in unit, it declined


181


mengalami kenaikan 0,05%. Dari sisi unit, terjadi penurunan 1,64% dibandingkan tahun 2013 yang jumlah kunjungan kapal sebanyak 53.366 unit. Sedangkan pada tahun 2014 sebanyak 52.491 unit. Hal ini disebabkan oleh penurunan realisasi kunjungan kapal luar negeri maupun dalam negeri. • Untuk arus barang, pada tahun 2014 sebesar 145.568.088 ton atau 7,35% di bawah anggaran, sedangkan dibandingkan tahun 2013 yang sebesar 145.134.254 ton, mengalami kenaikan 0,30%. Tidak tercapainya target tersebut disebabkan oleh penurunan yang signifikan di Pelabuhan Bengkulu, karena menurunnya kunjungan kapal khususnya kapal bongkar muat komoditi batubara yang menjadi komoditi unggulan. Arus barang dalam negeri juga mengalami penurunan 8,94%. Jika pada tahun 2013 sebesar 84.594.915 ton, pada tahun 2014 menjadi 84.683.210 ton. • Kondisi serupa juga terjadi pada arus petikemas. Pada tahun 2014, realisasinya sebesar 6.442.968 TEUs, menurun 11,47% dibandingkan tahun 2013 yang 6.589.982 TEUs. Hal ini dipengaruhi oleh menurunnya arus kapal petikemas dalam dan luar negeri, terutama untuk kegiatan ekspor dan impor. • Arus penumpang pada tahun 2014 mencapai 1.245.541 orang, mengalami penurunan 13,92% dibandingkan tahun 2013 yang 1.447.013. Hal ini disebabkan adanya pengalihan moda transportasi melalui udara dan darat.

by 1.64% compared to in 2013 with total ship calls 53,366 units. Whilst for 2014 was 52,491 units. This is due to reduction in the realization of ship calls both domestically and internationally. • For cargo traffic, it was 145,568,088 tons in 2014 or 7.35% below the budget, whereas if it was compared to 145,134,254 tons in 2013, it went up by 0.30%. This below-target result was caused by significant drop in Bengkulu Port, due to reduced ship calls in particular stevedoring barge for prominent commodity of coal. Domestic’s cargo traffic also decreased by 8.94%. It amounted 84,594,915 tons in 2013, while it became 84,683,210 tons in 2014. • The same condition applies to container traffic. In 2014, the realization was 6,442,968 TEUs, fell by 11.47% compared to 6,589,982 TEUs in 2013. It was affected by weakened the domestic and international container ship’s traffic, especially for export and import activities. • Flow of passengers in 2014 reached 1,245,541 people, down by 13.92% compared to 2013, which was 1,447,013 people. This was due to the change of transportation mode by air and land.

Lalu Lintas Pelabuhan Untuk melihat lalu lintas pelayaran di pelabuhan, Perseroan menggunakan parameter yang terdiri atas kunjungan kapal, arus barang, arus petikemas, dan arus penumpang. Kinerja tahun 2014 dijelaskan secara rinci untuk masing-masing parameter tersebut.

Port Traffic To analyze port traffic, the Company uses basic measures consisting of ship calls/traffic, cargo traffic, container traffic and passenger traffic. Performance in 2014 is detailed for each parameter.

1. Arus Kapal Rekapitulasi realisasi kunjungan kapal pada tahun 2014 di lingkungan Perseroan dapat dilihat melalui tabel perbandingan di bawah ini:

1. Ship Calls Recapitulation of ship traffic on the of 2014 in the Company is shown in the comparison table below:

No. 1.

Uraian

Satuan

a. Reguler b. Non-Reguler

Unit Unit GT

Sub Total

Unit GT

Pelayaran Dalam Negeri

Unit GT

182

2013

Perubahan

Description Foreign Shipping

GT

2.

2014

Pelayaran Luar Negeri 3.329

3.592

(7,32) %

46.815.707

51.522.015

(9,13) %

5.396

5.317

1,49%

70.898.870

66.032.255

7,37 %

8.725

8.909

(2,07) %

117.714.577

117.554.270

0,14 %

39.481

39.983

(1,26) %

100.852.054

100.894.837

(0,04) %


a. Reguler b. Non-Reguler Sub Total Domestic Shipping


No.

Uraian

Satuan

3.

Pelayaran Rakyat

Unit

4.

Pelayaran Perintis

Unit

GT GT 5.

Kapal Negara Tamu

Unit GT

Sub Total

Unit GT

Total Pelayaran

Unit GT

2014

2013

Perubahan

3.915

4.144

(5,53) %

693.891

734.960

(5,59)%

84

84

0%

32.619

33.733

(3,30) %

286

246

16,26 %

929.469

898.760

3,42 %

43.766

44.457

(1,55) %

102.508.033

102.562.290

(0,05) %

52.491

53.366

(1,64) %

220.222.610

220.116.560

0,05 %

Description Local Shipping Pacer Shipping Visitor Shipping Sub Total Total Shipping

Kunjungan kapal dalam satuan GT tahun 2014 adalah 220.222.610 GT atau meningkat 0,05% dibandingkan tahun 2013. Hal ini seiring dengan peningkatan arus kunjungan kapal-kapal tamu, serta meningkatnya kunjungan kapal-kapal negara (kapal TNI AL) dalam kegiatan embarkasi dan atau debarkasi personil.

The number of ship calls in 2014 in GT terms was 220,222,610 GT or up by 0.05% compared to in 2013. This is in line with the growing ship calls of guest ships and the increase of ships calls of State ships (Indonesia Armed Forces – Navy ships) on the personnel’s embarkation and disembarkation activities.

Berikut ini rincian kinerja arus kapal:

Shipping traffic performances are detailied below:

a. Kunjungan Kapal Luar Negeri Realisasi kunjungan kapal pelayaran luar negeri pada tahun 2014 mencapai 8.725 unit. Jika dibandingkan tahun 2013 yang sebanyak 8.909 unit, berarti mengalami penurunan sebesar 2,07% namun dari sisi GT terjadi peningkatan 0,14%, dari 117.554.270 GT pada tahun 2013 menjadi 117.714.577 GT pada tahun 2014.

a. Foreign Shipping The realization of foreign shipping reached 8,725 units in 2014. If it was compared to 8,909 units in 2013, it decreased by 2.07%. In GT, however, there was an increase of 0.14% from 117,554,270 GT in 2013 to 117,714,577 GT in 2014.

Hal ini disebabkan oleh penurunan arus kunjungan kapal kegiatan ekspor impor pengangkut komoditi general cargo, bag cargo, liquid cargo dan container, namun kapal-kapal yang berkunjung memiliki ukuran GT yang lebih besar.

Foreign ship calls decreased following a decline in export-import activities that included general cargo, bag cargo, liquid cargo and container. However, the ships which visited had bigger GTs.

b. Kunjungan Kapal Dalam Negeri Realisasi kunjungan kapal pelayaran dalam negeri pada tahun 2014 dalam satuan unit mencapai 39.481 unit. Jika dibandingkan tahun 2013 yang sebanyak 39.983 unit, berarti mengalami penurunan sebesar 1,26%. Penurunan dari sisi GT sebesar 0,04%, dari 100.894.837 GT pada tahun 2013 menjadi 100.852.054 GT pada tahun 2014.

b. Domestic Shipping Traffic The realization of domestic shipping in 2014 was 39,481 in terms of unit. It dropped by 1.26% if compared to 39,983 units in 2013. The reduced in GT amounted 0.04%, from 100,894,837 GT in 2013 to 100,852,054 GT in 2014.

Hal ini disebabkan oleh penurunan arus kunjungan kapal kegiatan antar pulau pengangkut komoditi semen kemasan kantung (bag), pupuk, CPO, Batu bara, petikemas di beberapa cabang pelabuhan.

This was due to fall in inter-island shipping traffic including general cargo, bag cargo, liquid cargo and container. Cement bag transporter, fertilizers, crude palm oil, coal containers in several branches of port.


183


c. Pelayaran Rakyat Realisasi kunjungan kapal pelayaran rakyat pada tahun 2014 mencapai 3.915 unit. Jika dibandingkan tahun 2013 sebanyak 4.144 unit, terjadi penurunan 5,53%. Penurunan dari sisi GT adalah 5,59%, dari 734.960 GT pada tahun 2013 menjadi 693.891 GT pada tahun 2014.

c. Local Shipping The realization of local shipping reached 3,915 units in 2014. If it was compared to 4,144 units in 2013, it declined by 5.53%. The drop in GT was 5.59%, from 734,960 GT in 2013 to 693,891 GT in 2014.

Hal ini disebabkan oleh penurunan arus kunjungan kapal di beberapa pelabuhan pengangkut komoditi bag cargo, seperti beras, gula, semen, dan barang kebutuhan pokok sehari-hari lainnya, bahan bangunan, serta barang kelontong yang menggunakan kapal-kapal rakyat.

This was due to a shrink of local shipping traffic in several ports mainly bag cargo ships that brought basic commodities such as rice, sugar, cements and other basic necessities, construction material and other groceries.

d. Pelayaran Perintis Realisasi kunjungan kapal pelayaran perintis pada tahun 2014 dalam satuan mencapai 84 unit, sama dengan tahun 2013 yang sebanyak 84 unit. Sedangkan dari sisi GT, mengalami penurunan sebesar 3,30%, menjadi 32.619 GT pada tahun 2014.

d. Pacer Shipping Pacer shipping traffic in 2014 was recorded to reach 84 units, the same as 84 units in 2013. In terms of GT, there was a decrease by 3,30%, to 32.619 GT on 2014.

e. Kapal Negara Tamu Realisasi kunjungan kapal negara tamu pada tahun 2014 dalam satuan mencapai 286 unit. Jika dibandingkan tahun 2013 yang sebanyak 246 unit, berarti meningkat 16,26%. Dari sisi GT, mengalami kenaikan sebesar 3,42%, dari 898.760 GT pada tahun 2013 menjadi 929.469 GT pada tahun 2014.

e. Visitor Shipping The realization of visitor shipping reached 286 units in 2014. If it was compared to 246 units in 2013, it decreased by 16.26%. In GT, it went up by 3.42% from 898,760 GT in 2013 to 929,469 GT in 2014.

Hal ini seiring dengan peningkatan arus kunjungan kapal-kapal tamu, serta meningkatnya kunjungan kapal-kapal negara (kapal TNI AL) dalam kegiatan embarkasi dan atau debarkasi personil. TNI AL di Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Panjang, Pelabuhan Pontianak

The increase of foreign state shipping calls was due to an increase of visitor ships and state-owned ships (navy ships) to embark and disembark military personnel.

Pelayaran Luar Negeri

Reguler

Pelayaran Dalam Negeri

Non Reguler

Foreign Shipping

Domestic Shipping

Kunjungan Kapal Ship Traffic

Pelayaran Rakyat Local Shipping

Pelayaran Perintis Pacer Shipping

Kapal Negara/Tamu Visitor Shipping

184


Regular

Non Regular


2. Arus Barang Sepanjang tahun 2014, total arus barang yang dikelola oleh pelabuhan-pelabuhan di bawah Perseroan mencapai 145.568.088 ton atau meningkat 0,30% Jika dibandingkan tahun 2013 yang mencapai 145.134.254 ton. Arus barang untuk perdagangan luar negeri pada tahun 2014 meningkat 0,57% menjadi 60.884.878 ton dari realisasi tahun 2013 yang 60.539.340. Sedangkan untuk pedagangan dalam negeri pada tahun 2014 meningkat 0,10% menjadi 84.683.210 ton dibandingkan realisasi tahun 2013 yang 84.594.915 ton.

2. Cargo Traffic During 2014, total goods traffic managed by ports under the Company reached 145.568.088 tons or increased by 0.30% compared to 2013 which recorded 145.134.254 tons. Foreign goods traffic in 2014 rose by 0.57% to 60.884.878 tons from the number in 2013 which was 60.539.340. Meanwhile domestic goods traffic in 2014 increased by 0,10% to 84.683.210 tons, compared to 2013 realization which achieved 84.594.915 tons.

Peningkatan arus barang di beberapa cabang pelabuhan, didominasi oleh dry bulk cargo (komoditi curah kering).

Increase of cargo traffic in some ports was dominated by dry bulk cargo.

Untuk perdagangan luar negeri, sejalan dengan meningkatnya arus barang di sejumlah pelabuhan, antara lain di Pelabuhan Panjang, terjadi peningkatan ekspor impor beberapa komoditi seperti CPO, kantong pupuk, kantong beras, batu bara, barang proyek/alat berat, bungkil dan jagung melalui dermaga umum maupun Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri (DUKS). Peningkatan arus barang curah kering dan arus barang impor komoditi general cargo juga terjadi di beberapa cabang lain, seperti Pelabuhan Pontianak, Banten dan Panjang.

In line with the increasing flow of foreign trade goods in a number of ports, among others, in the Port of Panjang, there’s an increase in exports and imports commodities such as CPO, fertilizer bag, rice bag, coal, goods project/heavy equipment, oil cakes and corn through a public dock or private dock (DUKS). Increased flow of dry bulk goods and general cargo import commodities also occurred in several other port branches, such as in Port of Pontianak, Port of Banten and Port of Panjang.

For domestic trade several contributing factors are the increase in the flow of commodities such as cement, fertilizer, rice, general cargo at the Port of Pontianak, Port of Cirebon and Port of Jambi.

Untuk perdagangan dalam negeri beberapa faktor penyebabnya antara lain peningkatan arus barang komoditi semen, pupuk, beras, general cargo di Pelabuhan Pontianak, Cirebon dan Jambi.

Untuk barang dalam kemasan, realisasinya juga mengalami peningkatan. Sepanjang tahun 2014 tercapai 145.568.088 ton. Jika dibandingkan tahun 2013 yang 145.134.254 ton, berarti telah mengalami peningkatan sebesar 0,30%.

The realization of packaged goods also showed an increase from 145,568,088 tons in 2013 to 145,134,254 tons in 2014. Compared to 2013, there was an increase of 0,30%.


185


Arus Barang Perdagangan Dalam Negeri Tahun 2011-2014

Arus Barang Perdagangan Luar Negeri Tahun 2011-2014

Cargo Traffic for Domestic Trade During 2011-2014

Cargo Traffic for International Trade During 2011-2014

(dalam juta ton) (in million tons)

89.42 81.27

2011

2012

(dalam juta ton) (in million tons)

84.59

2013

84.68

2014

2011

60.09 60.53

2012

2013

60.88

2014

3. Arus Petikemas Total realisasi arus petikemas sepanjang tahun 2014 mencapai 4.857.089 boks. Jika dibandingkan tahun 2103 yang mencapai 4.970.169 boks, berarti mengalami penurunan sebesar 2,28%. Dalam satuan TEU’s menurun 2,23% dari 6.589.982 TEU’s pada tahun 2013 menjadi 6.442.968 TEUs pada tahun 2014.

3. Container Traffic In 2014 the total realization of container traffic reached 4,857,089 boxes. If it was compared to 4,970,169 boxes, it dropped by 2.28%. In TEUs it decreased by 2.23% from 6,589,982 TEUs in 2013 to 6,442,968 TEUs in 2014.

Realisasi arus petikemas di terminal konvensional tahun 2014 dalam boks sebesar 1.969.211 boks atau turun 4,51% dibandingkan tahun 2013 yang 2.062.136 boks. Pada periode yang sama, realisasi dari sisi satuan TEU’s juga turun 4,45% dari 2.499.034 TEUs pada tahun 2013 menjadi 2.387.824 TEUs pada tahun 2014.

The realization of container traffic at conventional terminal was 1,969,211 boxes in 2014, or downed by 4.51% compared to 2,062,136 boxes in 2103. In the same period, the realization in TEUs also decreased by 4.45% from 2,499,034 TEUs in 2013 to 2,387,824 TEUs in 2014.

Sedangkan untuk arus petikemas di terminal petikemas tahun 2014 dalam boks sebesar 2.887.878 boks atau turun 0,69% dari tahun 2013 yang sebesar 2.908.033 boks. Sementara dilihat dari satuan TEUs, pada tahun 2013 sebesar 4.090.948 TEUs dan tahun 2014 mencapai 4.055.144 TEUs atau turun 0,88%.

In the meantime, container traffic in container terminal during 2014 in terms of boxes reached 2.887.878 boxes or declined by 069%, compared to last year (2013) number which was booked at 2.908.033 boxes. In terms of TEUs, in 2013 it was recorded at 4.090.948 TEUs while in 2014, it shrank slightly by 0.88% to 4.055.144 TEUs.

Arus Petikemas Tahun 2011-2014 Container Traffic During 2011-2014 (dalam juta TEUs) (in million TEUs)

5.93

2011

186

56.93

6.74

2012

Arus Petikemas Tahun 2011-2014 Container Traffic During 2011-2014 (dalam juta boks) (in million box)

6.59

2013

6.44

2014

5.07

4.97

4.43

2011

2012

2013


4.85

2014


Terminal Conventional Coventional Terminal

Arus Petikemas Container Traffic

Terminal Petikemas Container Terminal

4. Arus Penumpang Realisasi arus penumpang pada pelabuhan kelolaan Perseroan sepanjang tahun 2014 mencapai 1.245.541 orang. Dibandingkan tahun 2013 yang mencapai 1.447.013 orang, berarti mengalami penurunan sebesar 13,92%. Di antara penyebab penurunan adalah adanya sebagian penumpang yang memilih pesawat sebagai sarana transportasi.

4. Passenger Traffic Passenger traffic in ports managed by the Company reached 1,245,541 persons in 2014. Compared to 2013 when passenger traffic reached 1,447,013 persons, passenger traffic decreased by 13.92%. One of the reasons this happened was because some passengers chose to fly airplane as transportation means.

Arus Penumpang Dalam Negeri Tahun 2011-2014 Domestic Passenger Traffic During 2011-2014 (dalam juta orang) (in million people)

1.64

2011

1.46

2012

1.45

2013

1.25

2014

Embarkasi Departure

Luar Negeri International

Debarkasi Arrival

Arus Penumpang Passenger Traffic

Embarkasi Departure

Dalam Negeri Domestic

Debarkasi Arrival


187


TINJAUAN KEUANGAN

FINANCIAL REVIEW

Perseroan senantiasa berkomitmen dalam menyampaikan laporan keuangan secara lengkap berdasarkan standar keuangan yang berlaku efektif. Laporan keuangan Perseroan terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan yang menyajikan dan mengungkapkan secara transparan segala informasi keuangan yang bersifat material. Laporan keuangan tersebut telah diaudit oleh akuntan publik berdasarkan prosedur dan standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) guna memastikan kewajaran penyajian laporan keuangan Perseroan.

The Company has always committed to submit completed financial statement based on effective financial standard. Company’s Financial Report consists of statement of the financial position, comprehensive profit and loss statement, statement of changes in equity, and statement of cash flow, along with remarks upon the financial report which present and disclose transparently all material financial information. The financial statements have been audited by public accountant in accordance with auditing standards established by Institute of Indonesia Chartered Accountants to ensure Company’s financial reports are reasonably presented.

I. ASET Hingga akhir 2014, total aset Perseroan tercatat sebesar Rp21,68 Triliun, meningkat 44,60% dibandingkan tahun 2013 yang sebesar Rp14,99 triliun. Pertumbuhan aset tersebut, terutama dari kontribusi aset tak berwujud (intangible assets) yang pada tahun 2014 mencapai Rp4,01 triliun. Sementara tahun sebelumnya hanya Rp1,41 triliun.

I. ASSETS Until end of 2014, Company’s total assets is Rp21.68 trillion, it grows 44.60% compared to Rp14.99 trillion in 2013. This is due increase in intangible assets contribution in the amount of Rp4.01 trillion. While it was only Rp1.41 trillion in 2013.

Rincian komposisi aset Perseroan per 31 Desember 2013-2014 adalah sebagai berikut:

Detail of Company’s assets composition as at 31 December 2013-2014 are as follows:

(Rp Ribu, kecuali %) Uraian

(Rp thousand, except %) 2014

2013 (diterbitkan kembali | Reissued)

Perubahan | Change (%)

Aset lancar Kas dan Setara Kas

Current Asset 3.452.433.499

1.021.681.082

237,92

Cash and Cash Equivalent

Investasi Jangka Pendek

90.000.000

10.000.000

800,00

Short-Term Investment

Piutang Usaha - Bersih

484.955.651

541.336.450

(10,42)

Trade Receivables – Net

58.724.863

223.485.903

(73,72)

Other Receivables

Uang Muka dan Beban dibayar dimuka

115.510.302

72.521.878

59,28

Advances and Prepaid Expenses

Pendapatan Masih Akan Diterima

312.916.757

316.914.969

(1,26)

Accrued Revenue

33.972.910

37.821.058

(10,17)

Inventory

231.290.725

120.644.021

91,71

Prepaid Taxes

4.779.804.707

2.344.405.361

103,88

Total Current Assets

58.706.375

335.849.185

(82,52)

Investment In Jointly Controlled Entity

1.433.101.178

1.075.874.708

33,20

Investment In Associates

455.321.632

408.880.321

11,36

Investment Property - Net

9.700.553.790

8.716.804.467

11,29

Fixed Assets – Net

573.656.024

565.050.707

1,52

Jointly Controlled Assets Deferred Tax Assets

Piutang Lain-Lain

Persediaan Pajak Dibayar Dimuka Jumlah Aset Lancar Aset Tidak Lancar Investasi Pengendalian Bersama Entitas Investasi Pada Entitas Asosiasi Properti Investasi - Bersih Aset Tetap - Bersih Aset Pengelolaan Bersama Aset Pajak Tangguhan Aset Tidak Berwujud Taksiran Tagihan Restitusi Pajak

188

Description

Non-Current Asset

14.060.246

4.848.466

189,99

4.013.356.997

1.414.195.151

183,79

Intangible Assets

84.356.310

3.604.845

2.240,08

Estimated Claims for Tax Refund Restricted Funds

Dana yang Dibatasi Pencairannya

450.881.147

-

100,00

Aset Lain-Lain

119.139.623

125.414.672

(5,00)

Other Assets

Total Aset Tidak Lancar

16.903.133.322

12.650.522.522

33,62

Total Non-Current Assets

Jumlah Aset

21.682.938.029

14.994.927.883

44,60

Total Assets



1. Aset Lancar Saldo aset lancar hingga 31 Desember 2014 mencapai Rp4,78 triliun, mengalami kenaikan sebesar Rp2,34 triliun atau 103,88% dari posisi 2013 yang sebesar Rp2,34 triliun. Beberapa akun aset lancar yang mengalami perubahan antara lain: a. Kas dan Setara Kas naik sebesar Rp3,45 triliun atau naik 237,92% dari saldo kas dan setara kas tahun 2013 sebesar Rp1,02 triliun. Hal itu, terutama terjadi di kantor pusat seiring dengan cairnya pinjaman yang dilakukan perusahaan. b. Investasi Jangka Pendek pada tahun 2014 mengalami kenaikan 800%, dari Rp10 miliar pada tahun 2013 menjadi Rp90 miliar pada tahun 2014. Peningkatan ini karena ada deposito yang jatuh tempo.

1. Current Assets Current assets balance as at 31 December 2014 is Rp4.78 trillion, it increases by Rp2.34 trillion or 103.88% from Rp2.34 trillion in 2013. Changes in several current assets accounts are as follows: a. Cash and cash equivalent increase in the amount of Rp3.45 trillion or 237,92% higher than cash and cash equivalent balance of Rp1.02 trillion in 2013. This occurs mainly at head office in accordance with Company’s loan disbursement. b. Shorterm investment goes up Rp 90 billion or increase by 800% from Rp 10 billion in 2013. The increase is because there are deposits with maturities.

2. Aset Tidak Lancar Saldo aset tidak lancar per 31 Desember 2014 sebesar Rp16,90 triliun, mengalami kenaikan sebesar 33,62% dibandingkan dengan saldo aset tidak lancar tahun 2013 yang sebesar Rp12,65 triliun. Beberapa akun aset tidak lancar yang mengalami perubahan antara lain: a. Aset tetap bersih mengalami kenaikan Rp983,75 miliar atau 11,29% dibandingkan periode tahun sebelumnya. b. Investasi pada Entitas Asosiasi per 31 Desember 2014 mencapai Rp1,43 triliun atau mengalami kenaikan 33,20% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp1,08 triliun.

2. Non-Current Assets Non-current assets balance as at 31 December 2014 is Rp16.90 trillion, it is up 33.62% compared to Rp12.65 trillion in 2013. Several non-current assets account that undergo change are as follows: a. Net fixed assets increase in the amount of Rp983.75 billion or 11.29% compared to last year’s. b. Assets on Entity Associated as at 31 December 2014 is Rp1.43 trillion or grow by 33.20% from previous year’s balance of Rp1.08 trillion.

3. Liabilitas dan Ekuitas Hingga 31 Desember 2014, total liabilitas Perseroan sebesar Rp11,80 triliun, naik 103,45% dibandingkan tahun 2013 yang sebesar Rp5,80 triliun. Penambahan tersebut berasal dari kenaikan liabilitas jangka panjang yang hingga akhir tahun 2014 menjadi Rp8,71 triliun. Jumlah ini mengalami kenaikan 333,79% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp2,01 triliun. Kenaikan liabilitas jangka panjang ini terutama dikontribusikan oleh akun utang bank sebesar Rp6,02 triliun. Sedangkan pada tahun 2013, jumlah akun tersebut hanya sebesar Rp6,72 miliar.

3. Liabilities and Equity Company total liabilities as at 31 December 2014 is Rp11.80 trillion, it increases by 103.45% compared to last year’s balance of Rp5.80 trillion. The increase is due to expansion in long-term liabilities until year-end of 2014 to be Rp8.71 trillion. The amount is increase of 333.79% compared to Rp2.01 trillion in 2013.

Sedangkan liabilitas jangka pendek pada tahun 2014 sebesar Rp3,08 triliun, mengalami penurunan 18,74% dibandingkan tahun sebelumnya yang Rp3,79 triliun.

Increase in long-term liabilities is mainly contributed by bank loans amounted to Rp6.02 trillion. In year 2013 the account only amounted Rp6.72 billion. Meanwhile short-term liabilities in 2014 amounted to Rp3.08 trillion, it decreased by 18.74% compared to previous year Rp3.79 trillion.


189


Ekuitas per 31 Desember 2014 adalah Rp9,89 triliun, mengalami kenaikan sebesar 7,02% dari ekuitas tahun 2013 yang sebesar Rp9,19 triliun.

Equity per December 31, 2014 was Rp9.89 trillion, an increase of 7.02% of the equity in 2013 which amounted to Rp9,19 trillion

II. Laba Rugi Untuk kinerja Tahun Buku 2014, laba konsolidasi yang dibukukan Perseroan mengalami penurunan dibandingkan tahun buku 2013. Di antara penyebabnya adalah restrukturisasi pada anak perusahaan, yaitu PT Rukindo yang mengalami kerugian sekitar Rp200 miliar, sehingga meningkatkan beban Perseroan. Di antara beban dimaksud adalah penyelesaian terhadap sumber daya manusia yang ada melalui kebijakan pemutusan hubungan kerja dan restrukturisasi Rukindo.

II. Profit and Loss For fiscal year 2014 performance, the Company consolidated profit was declined compared to fiscal year 2013. Among other reasons, restructuring of the Company’s subsidiary PT Rukindo which suffered from Rp200 billion loss and therefore increased the Company’s expenses. Some of these expenses are settlements on employees through employment termination and Rukindo restructuring policy.

Selain itu, Perseroan juga melakukan investasi pada pengembangan sumber daya manusia demi pencapaian visi dan misi Perseroan jangka panjang. Bentuk investasi tersebut, di antaranya melalui pengiriman karyawan untuk melanjutkan pendidikan di dalam dan luar negeri.

Besides that, the Company invested in human resources development in order to achieve the Company’s long-term vision and mission. One of HR investment was sending employees to continue their studies in both local and overseas education.

Laporan laba-rugi Perseroan secara konsolidasian untuk tahun buku 2013-2014 ada pada tabel berikut:

Consolidated Profit and Loss statement for financial year 2013-2014 is shown at the table below:




Perubahan | Change %

Pendapatan Operasi

6.406.942.104

6.078.937.189

5.40

Operating Revenues

Pendapatan Konstruksi

2.355.878.115

1.291.624.557

82,40

Construction Revenue

Beban Operasi

(5.364.511.554)

(4.829.538.715)

11,08

Operating Expenses

Beban Konstruksi

(2.355.878.115)

(1.291.624.557)

82,40

Construction Expenses

496.913.302

491.147.674

1,17

Other Operating Income

Beban Operasi Lainnya

(218.607.038)

(126.099.689)

73,36

Other Operating Expenses

Laba Usaha

1.320.736.814

1.614.446.459

(18,19)

Operating Income

56.448.111

23.423.930

140,98

Financial Income

(101.815.519)

(12.280.704)

729,07

Financial Expenses

766.373.134

717.243.112

6,85

Equity in Net Income of Associates and Joint Control Entity

2.041.742.540

2.342.832.797

(12,85)

Income Before Income Tax

(379.611.943)

(442.706.258)

(14,25)

Current

(86.141.794)

(82.094.589)

4,93

Deferred

1.575.988.803

1.818.031.950

(13,31)

Pendapatan Operasi Lainnya

Pendapatan Keuangan Beban Keuangan Bagian Laba Bersih Entitas Asosiasi dan Pengendalian Entitas Bersama Laba Sebelum Pajak Penghasilan Beban Pajak Penghasilan Kini Tangguhan Laba Tahun Berjalan

Income Tax Expenses

Selisih Kurs penjabaran laporan keuangan Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan

(64.921.368)

284.010.233

(122,86)

Exchange Difference due to financial statements translation

1.511.067.435

2.102.042.183

(28,11)


Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada: Pemilik Entitas Induk Kepentingan Non Pengendali Laba Tahun Berjalan

Income For The Year Other Comprehensive Income (Loss)

Pendapatan (Beban) Komprehensif Lainnya

190

Description

Income For The Year Attributable to: 1.548.705.676

1.804.905.893

(14,19)

Owner of The Parent Entity

27.283.127

13.126.057

107,85


1.575.988.803

1.818.031.950

(13,31)

Income For The Year







Total Laba Komprehensif yang Dapat didistribusikan Kepada: Pemilik Entitas Induk Kepentingan Non Pengendali Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan Laba Per Saham Dasar

Description Total Comprehensive Income For The Year Attributable To:

1.483.739.908

2.088.916.126

(28,97)

27.327.527

13.126.057

108,19


1.511.067.435

2.102.042.183

(28,11)


1.072.489

1.511.008

(29,02)

Basic Earnings Per Share

Owner of The Parent Entity

1. Pendapatan Usaha Seperti disampaikan pada paparan sebelumnya, pendapatan usaha bersih selama tahun 2014 terealisasi sebesar Rp6,41 triliun, naik 5,40% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, pendapatan tersebut masih di bawah target anggaran yang Rp9,48 triliun. Hal ini disebabkan oleh tidak tercapainya realisasi dari elemenelemen pendapatan.

1. Revenue As mentioned earlier in the previous review, the Company book net operating revenue during 2014 is Rp6.41 trillion, an increase of 5.40% compare to previous year. However, it is still lower than budgeted target of Rp9.48 trillion. This is due to unrealized elements of revenue.

Pendapatan yang realisasinya di bawah anggaran, misalnya pendapatan jasa barang, pendapatan rupa-rupa usaha, dan pendapatan pelayanan terminal. Elemen pendapatan lain yaitu pelayanan jasa kapal, dan pelayanan terminal petikemas, pendapatan pengusahaan alat, pendapatan pengusahaan alat, pendapatan pengusahaan TBAL juga berada di bawah target meskipun tidak signifikan.

Revenues realization that are below budget, such as: cargo services revenue, other operating revenue, and terminal services revenue. Other income elements are also lower than target although insignificant, for example are ship services, container terminal services, equipment facilities services revenue, and land, building, water and electricity (TBAL) facility services revenue.

Secara rinci realisasi pendapatan pada tahun 2014 tampak pada tabel di bawah ini:

Summary in detail of realized revenues for the year 2014 are shown at table below:

(Rp Ribu, kecuali %)



Pelayanan Jasa Terminal

2.070.317.743

1.961.834.964

5,53

Pelayanan Jasa Kapal

1.324.404.503

979.081.512

35,27

Vessel Services

990.377.886

924.047.439

7,18

Container Services

Uraian

Pelayanan Terminal Petikemas


Description Terminal Services

Pelayanan Jasa Barang

599.454.624

764.417.088

(21,58)

Cargo Services

Pengusahaan Tanah, Bangunan, Air, Listrik (TBAL)

496.381.538

564.631.113

(12,09)

Land Building Water Electricity Services Hospital Revenue

Pendapatan Rumah Sakit

219.271.198

171.880.079

27,57

Jasa Logistik

201.525.100

216.210.972

(6,79)

Logistic Services

Pengusahaan Peralatan

118.984.249

105.846.502

12,41

Equipment Services

Pelayanan Jaringan dan Konsultasi Sistem Informasi

86.901.150

125.894.567

(30,97)

Network Services and Consultant of Information System

Pendapatan Pas

70.772.921

68.329.329

3,58

Entry Fees

Pengusahaan Perawatan

58.936.259

31.608.134

86,46

Maintenance Services

Pendapatan Jasa Pengerukan

23.701.990

28.601.114

(17,13)

Dredging Services

Pendapatan Kebersihan

17.749.115

12.941.801

37,15

Cleaning Services

128.163.828

123.612.575

3,68

Other Services

6.406.942.104

6.078.937.189

5,40

Total

Lain-lain Total


191


a. Pendapatan Pelayanan Jasa Terminal Realisasi pendapatan pelayanan terminal pada tahun 2014 adalah Rp2,07 triliun atau mengalami kenaikan 5,53% dibandingkan tahun 2013 yang mencapai Rp1,96 triliun. Hal ini disebabkan karena meningkatnya kegiatan stevedoring Tanjung Priok sebesar 10,19% dari tahun 2013.

a. Terminal Services Revenue Terminal services revenue realized in 2014 amounted Rp2.07 trillion or went up by 5.53% compared to Rp1.96 trillion in 2013. This is due to increase in stevedoring activities by 10.19% in Tanjung Priok compared to in 2013.

b. Pendapatan Jasa Kapal Pelayanan kapal merupakan jasa kegiatan operasional kapal mulai dari masuk hingga keluar pelabuhan. Layanan di dalam kelompok ini, antara lain jasa labuh, jasa tambat, dan jasa pemanduan.

b. Ship Services Revenue Ship services are ship operational activity service starting from entering to leaving the port. The services include achoring service, mooring service and pilotage service.

192

Dari sisi pendapatan, yang diperoleh dari jasa kapal sepanjang tahun 2014 sebesar Rp1,32 triliun atau tumbuh 35,27% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp979,08 miliar, Kenaikan pendapatan ini seiring dengan adanya kenaikan tarif jasa kapal di beberapa cabang pelabuhan, seperti cabang Bengkulu dan Pangkal Balam.

From revenue side generated from vessel service in 2014 amounted Rp1.32 trillion or grew by 35.27% compared to Rp 979.08 billion in the previous year. This revenue surge was in line with the rate increase of ship service at several port branches, such as Bengkulu and Pangkal Balam branch.

c. Pendapatan Pelayanan Terminal Petikemas Realisasi pendapatan pelayanan jasa terminal petikemas pada tahun 2014 mencapai Rp990,38 miliar. Dibandingkan tahun 2013 yang sebesar Rp924,05 mengalami kenaikan sebesar 7,18%. Hal ini di antaranya didorong oleh penggunaan peralatan bongkar muat yang lebih baik di terminal petikemas cabang Tanjung Priok dan Teluk Bayur.

c. Container Services Revenue The actual container services revenue reached Rp990.38 billion in 2014. It grew by 7.18% compared to Rp924.05 billion in 2013. This was partly driven by the use of improved stevedoring equipment at container terminal’s Tanjung Priok and Teluk Bayur branch.

d. Pendapatan Pelayanan Jasa Barang Pelayanan barang merupakan pelayanan bongkar muat mulai dari kapal hingga penyerahan ke pemilik barang. Pelayanan barang ini, di antaranya meliputi: dermaga umum, gudang penumpukan, lapangan penumpukan, dan dermaga khusus.

d. Cargo Services Revenue Cargo services provides a stevedoring service of the ships to the delivery of cargo to the owners. The service provided are: public berth, storage warehouse, storage yard, private berth.

Dari sisi pendapatan, untuk jasa barang mengalami pelemahan sebesar 21,58% dibanding tahun sebelumnya, dari Rp764,42 miliar pada tahun 2013 menjadi Rp599,45 miliar pada tahun 2014. Hal ini disebabkan oleh penuruan pendapatan jasa barang cabang Tanjung Priok, sebagai akibat adanya pekerjaan investasi atas penguatan dermaga 106-107, dermaga 004 Utara dan dermaga 209L dan dermaga 210-211 selama tahun 2014.

The revenue from cargo service weakened by 21.58% to Rp599.45 billion in 2014 compared to Rp764.42 billion in 2014. This was due to the drop in cargo service revenue at Tanjung Priok branch, as a result of reinforcing work of docks 106-107, dock 004 North, dock 209L, and docks 210-211 in 2014.



e. Pendapatan Pengusahaan TBAL Realisasi pendapatan pengusahaan tanah, bangunan, air, dan listrik sepanjang tahun 2014 sebesar Rp496,38 miliar atau mengalami penurunan 12,09% dibandingkan tahun 2013 yang sebesar Rp564,63 miliar. Hal ini, di antaranya disebabkan oleh berkurangnya permintaan air bersih untuk kapal dan keperluan perkantoran di wilayah pelabuhan.

e. Land Building Water Electricity Services Revenue he realization of TBAL facilities revenue amounted Rp496.38 billion in 2014 or declined by 12.09% compared to Rp564.63 billion in 2013. This was partly due to lower demand of clean water for ships and office utilities in port area.

f. Pendapatan Pengusahaan Peralatan Pendapatan pengusahaan peralatan terealisasi sebesar Rp118,98 miliar atau naik 12,41% dibandingkan tahun 2013 yang mencapai Rp105,85 miliar. Hal ini disebabkan oleh rendahnya realisasi pendapatan pengusahaan alat di cabang pelabuhan Tanjung Priok.

f. Equipment Services Revenue The revenue of equipment services was Rp118.98 billion or up by 12.41% compared to Rp105.85 billion in 2013. This was due to low realization of equipment service revenue at Port of Tanjung Priok.

g. Pelayanan Jaringan dan Konsultasi sistem informasi Sepanjang tahun 2014, pendapatan untuk layanan jaringan dan konsultasi sistem informasi mencapai Rp86,90 miliar. Jika dibandingkan tahun 2013 yang sebesar Rp125,89 miliar, mengalami penurunan sebesar 30,97%.

g. Network services and information system consultating Throughout 2014, revenues from network services and information systems consulting reached Rp86.90 billion. When compared to 2013, which was Rp125.89 billion, decreased by 30.97%.

h. Pendapatan Pas Sepanjang tahun 2014, pendapatan pas mencapai Rp70,77 miliar. Jika dibandingkan tahun 2013 yang sebesar Rp68,33 miliar, mengalami kenaikan sebesar 3,58%.

h. Pas revenue Throughout 2014, revenues from Pas reached Rp70.77 billion. When compared to 2013, which amounted to Rp68,33 billion, an increase of 3.58%.

i. Pengusahaan Perawatan Sepanjang tahun 2014, pendapatan pengusahaan perawatan mencapai Rp58,94 miliar. Jika dibandingkan tahun 2013 yang sebesar Rp31,61 miliar, mengalami kenaikan sebesar 86,46%.

i. Maintenance Revenue Throughout 2014, revenues reached Rp58.94 billion. When compared to 2013, which was Rp31.61 billion, it was an increase of 86.46%.

j. Pendapatan Jasa Pengerukan Sepanjang tahun 2014, pendapatan jasa pengerukan mencapai Rp23,70 miliar. Jika dibandingkan tahun 2013 yang sebesar Rp28,60 miliar, mengalami penurunan sebesar 17,13%.

j. Dredging Services Revenue Throughout 2014, dredging services revenues reached Rp23.70 billion. When compared to 2013, which was Rp28.60 billion, decreased by 17.13%.

k. Pendapatan kebersihan Sepanjang tahun 2014, pendapatan kebersihan mencapai Rp17,75 miliar. Jika dibandingkan tahun 2013 yang sebesar Rp12,94 miliar, mengalami kenaikan sebesar 37,15%.

k. Cleaning services revenue In 2014, Cleaning services revenue amounted Rp17,.75 billion. When compared to the year 2013 which amounted to Rp 12.94 billion, there is an increase of 37.15%.


193


2. Beban Usaha Akumulasi beban usaha sepanjang tahun 2014 mencapai Rp5,36 triliun. Realisasi tersebut mengalami kenaikan 11,08% dibandingkan tahun 2013 yang totalnya sebesar Rp4,83 triliun.

2. Operating Expense Accumulated operating expense in year 2014 is Rp5.36 trillion. This result is 11.08% higher than was in year 2013 with total expense Rp 4.83 trillion.


2014


Kerja Sama Mitra Usaha

1.726.664.785

1.599.216.883

7,97

Partnership

Pegawai

1.174.631.499

1.069.124.002

9,87

Employee

Umum

900.372.831

843.693.787

6,72

General

Bahan Bakar dan Bahan Habis Pakai

606.650.303

529.364.704

14,60

Fuel and Supplies

Penyusutan dan Amortisasi

464.228.568

411.950.728

12,69

Depreciation And Amortization

Pemeliharaan

337.910.183

234.806.165

43,91

Maintenance

Administrasi Kantor

95.582.944

92.722.955

3,08

Office Administration

Asuransi

45.380.719

33.242.322

36,51

Insurance

Lain-Lain

13.089.722

15.417.169

(15,10)

Others

5.364.511.554

4.829.538.715

11,08

Total Operating Expenses

Uraian

Jumlah Beban Usaha

194

(Rp thousand, except %) Perubahan | Change (%)

Description

a. Kerja Sama Mitra Usaha Realisasi kerja sama mitra usaha pada tahun 2014 mengalami kenaikan 7,97% dibandingkan tahun 2013 yang sebesar Rp1,60 triliun, sehingga pada tahun 2014 menjadi Rp1,73 triliun. Dari sisi kontribusi terhadap total beban, sumbangan dari kerja sama mitra usaha ini merupakan yang berbesar, yaitu 32,19%. Kenaikan beban ini seiring dengan peningkatan stevedoring cabang Tanjung Priok yang melibatkan perusahaan bongkar muat.

a. Partnership Actual cooperation partnership for year 2014 is Rp1.73 trillion or up by 7.97% from previous year of Rp 1.60 trillion. This cooperation partners expenses proportionally the largest expense for 32.19% of Company’s total operating expenses. The increase of this expense was in line with increase of stevedoring activities in Tanjung Priok which involved stevedoring companies.

b. Pegawai Realisasi beban pegawai sepanjang tahun 2014 sebesar Rp1,17 triliun atau mengalami kenaikan 9,87% dibandingkan tahun 2013 yang sebesar Rp1,07 triliun. Kontribusi beban pegawai ini, secara proporsional merupakan yang terbesar kedua, yaitu mencapai 21,90% dari total beban usaha Perseroan. Kenaikan ini disebabkan oleh penambahan jumlah pegawai organik dan adanya perubahan struktur organisasi sehubungan beroperasinya secara komersial beberapa anak perusahaan baru.

b. Employee The actual employee expense in 2014 amounted Rp1.17 trillion or grew by 9.87% compared to Rp1.07 trillion in 2013. The contribution of employee expense, the second largest in proportion, reached 21.90% of total Company’s operating expense. This growth was caused by the addition of organic employees and the change in organizational structure in relation to the commercial operation of several new subsidiary companies.

c. Umum Realisasi beban tahun 2014 sebesar Rp900,37 miliar atau nail 6,72% dibandingkan tahun

c. General Actual general is Rp900.37 billion in year 2014 or increase by 6.72% compared to Rp843.69



sebelumnya yang Rp843,69 miliar. Sumbangan anggaran umum terhadap total beban usaha mencapai 16,78%. Penambahan ini, terutama disebabkan oleh kenaikan beban konsultan. d. Bahan Bakar dan Bahan Habis Pakai Realisasi beban bahan bakar dan bahan habis pakai juga mengalami peningkatan 14,60% dibandingkan tahun 2013 yang Rp529,36 miliar, menjadi Rp606,65 miliar pada tahun 2014. Terhadap keseluruhan beban usaha, proporsi sumbangan beban bahan ini mencapai 11,31%. Penambahan beban ini disebabkan adanya kenaikan operasional pelayanan terminal dan pelayanan jasa kapal. e. Penyusutan dan Amortisasi Realisasi penyusutan dan amortisasi sebesar Rp464,23 miliar, lebih besar 12,69% dibandingkan tahun 2013 yang mencapai Rp411,95 miliar. Kontribusi anggaran penyusutan terhadap total beban usaha mencapai 8,56%.

billion in the previous year. It accounts for 16.78% of total operating expenses. This addition was mainly due to a rise of consultants’ expenses. d. Fuels and Supplies Actual fuels and supplies for year 2014 is Rp606,65 billion or up by 14.60% from previous year of Rp529.36 billion. This Fuel and Consumables account contributes 11.31% of total operating expenses. The expense increase was due to intensified operations in terminal and ship services.

e. Depreciation and Amortization Actual depreciation and amortization is Rp464.23 billion, 12.69% higher than Rp411.95 billion in year 2013. It contributes 8.56% to total operating expenses.

f. Pemeliharaan Realisasi beban pemeliharaan sepanjang tahun 2014 sebesar Rp337,91 miliar atau naik 43,91% dibandingkan tahun 2013 yang Rp234,81 miliar. Sumbangan anggaran pemeliharaan terhadap total beban usaha mencapai 6,30%. Kenaikan ini disebabkan terjadinya peningkatan realisasi investasi tahun 2014.

f. Maintenance Realization of maintenance in year 2014 is Rp337.91 billion or increase 43.91% compared to Rp234.81 billion in the previous year. It accounts for 6.30% of total operating expenses. This increase occurred because of increase of investment realization in 2014.

g. Administrasi Kantor Realisasi administrasi kantor sebesar Rp95,58 miliar atau naik 3,08% dibandingkan tahun 2013 yang Rp92,72 miliar. Sumbangan anggaran administrasi kantor terhadap total beban usaha mencapai 1,78%.

g. Office Administration Realization of office administration cost is Rp95.58 billion or grow by 3.08% from Rp92.72 billion in year 2013. This expense contributes 1.78% to total operating expenses.

h. Asuransi Realisasi asuransi sebesar Rp45,38 miliar atau naik 36,52% dibandingkan tahun 2013 yang Rp33,24 miliar. Sumbangan anggaran penyelenggaraan asuransi terhadap total beban usaha mencapai 8,30%.

h. Insurance Actual insurance is Rp45.38 billion or increase by 36.52% from Rp33.24 billion in year 2013. Insurance expenses account for 8.30% of total operating expenses.

3. Laba Sebelum Pajak Penghasilan Untuk tahun buku 2014, Perseroan membukukan laba sebelum pajak sebesar Rp2,04 triliun, menurun 12,85% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp2,34 triliun. Selain akibat terjadi penurunan pada laba usaha, beban Perseroan juga mengalami peningkatan 10,99% pada tahun 2014.

3. Profit Before Income Tax For the fiscal year 2014, the Company has posted profit befor tax Rp2.04 trillion, decline by 12.85% from Rp2.34 trillion in the previous year. Besides due to decrease in operating profit, Company’s expenses has also risen by 10.99% from previous year’s.


195


4. Laba Usaha Tahun Berjalan Untuk Laba Usaha di tahun berjalan, pada 2014 yang dapat dicatat oleh Perseroan sebesar Rp1,32 triliun. Jika dibandingkan tahun 2013 yang mencapai Rp1,61 triliun, berarti ada penurunan sebesar 18,19%.

4. Operating Income for the Year As for Operating Income for the year, the Company has recorded Rp1.32 trillion. It has drop by 18,19% from Rp1,61 trillion in year 2013.

ARUS KAS KONSOLIDASIAN Laporan arus kas merupakan laporan pencapaian kinerja keuangan Perseroan dalam bentuk realisasi secara tunai (cash basis) dalam suatu periode. Pencapaian kinerja dilihat dari kategori aktivitas operasional, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan.

CONSOLIDATED CASH FLOW The statement of cash flow is a report of the Company’s financial performance in terms of realization in cash (cash basis) in a particular period of time. The category of operating activity, investing activity and financing activity have shown the performance achievement.

Saldo akhir kas dan setara kas tahun 2014 adalah Rp3,45 triliun, yang merupakan gabungan dari induk perusahaan dan anak perusahaan. Untuk saldo di awal tahun, realisasinya ada sebesar Rp1,02 triliun.

Cash and Cash equivalent for the year 2014 is Rp3.45 trillion, which is consolidated of the Company and subsidiaries. While the realization of the opening balance for the year is Rp1.02 trillion.

Berikut ini rincian arus kas tahun 2013-2014:

Following are details of cash flow for the period of 20132014:




Perubahan | Change

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES 7.580.385.571

6.848.660.075

10,68

Pembayaran kepada Karyawan

(1.319.108.092)

(1.080.663.751)

22,06

Payment to Employees

Pembayaran Pajak Penghasilan

(1.152.927.767)

(1.221.760.120)

(5,63)

Payment For Income Taxes

Pembayaran kepada Kontraktor, Pemasok dan lainnya

(3.433.528.060)

(2.804.421.538)

22,43

Payment to Contractors, Suppliers and Others

Penerimaan Kas dari Pelanggan

Cash Receipt from Customers

56.448.111

23.423.930

140,98

Interest Received

Pembayaran Beban Bunga dan Keuangan Lainnya

(274.991.214)

(72.576.564)

278,90

Payment of Interest and Other Financial Charges

Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi

1.456.278.549

1.692.662.032

(13,97)

Net Cash Provided by Operating Activities

Penerimaan Dividen

461.284.338

352.109.340

31,01

Penerimaan Hasil Investasi

499.663.741

222.569.247

124,50

Receipt Gain of Investment

Penghasilan Bunga

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Perolehan Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud

CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES Receipt of Dividend

(3.905.148.620)

(2.701.973.824)

44,53

Acquisition of Fixed Asset and Intangible Asset

(80.000.000)

(10.000.000)

700,00

Placement of Short Term Investment

(450.881.147)

-

-

(3.475.081.688)

(2.137.295.237)

62,59

9.395.173.100

1.000.000.000

839,52

Proceeds from Bank Loans

(4.133.287.417)

(74.612.387)

5.439,68

Payment of Bank Loans

Pembayaran Deviden

(817.364.291)

(603.206.364)

35,50

Payment of Dividend

Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan

4.444.521.392

322.181.249

1.279,51

Net Cash Provided by Financing Activities

5.034.164

35.884.237

85,97

Effect of Exchange Rate changes on Cash and Cash Equivalent

Penempatan Investasi Jangka Pendek Penempatan Dana yang Dibatasi Pencairannya Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Penerimaan dari Pinjaman Bank Pembayaran Pinjaman Bank

Dampak Perubahan selisih Kurs terhadap Kas dan setara Kas

196

Description

Placement of Restricted Funds Net Cash Provided by Investing Activities CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES






Perubahan | Change

KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS

Description NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENT

Kas dan Setara Kas

2.430.752.417

(86.567.719)

(2.907,92)

Cash and Cash Equivalent

Kas dan Setara Kas Awal Tahun

1.021.681.082

1.108.248.801

(7,81)

Cash and Cash Equivalent (At the Beginning of The Year)

Kas dan Setara Kas Akhir Tahun

3.452.433.499

1.021.681.082

237,92

Cash and Cash Equivalent (At The End of The Year)

1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi Arus kas dari aktivitas operasi bersih sepanjang tahun 2014 terealisasi sebesar Rp1,46 triliun. Dibandingkan tahun 2013 yang sebesar Rp1,69 triliun, berarti mengalami penurunan sebesar 13,97%.

1. Cash Flows from Operating Activities Net cash flow from operating activities during year 2014 is Rp1.46 trillion. It decrease by 13.97% from Rp1.69 trillion in year 2013.

Penurunan tersebut, di antaranya disebabkan adanya peningkatan pada pembayaran kepada pihak ketiga dan kepada karyawan. Karena itu, walaupun penerimaan kas mengalami kenaikan, kas bersih dari aktivitas operasi menjadi lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Arus kas bersih dari aktivitas investasi sepanjang tahun 2014 sebesar minus Rp3,47 triliun. Jika dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar Rp2,14 triliun, jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 62,59%.

2. Cash Flows from Investing Activities Net cash flow from investing activities is negative Rp3.47 trillion in the period of 2014. It has decreased 62.59% compared to Rp2.14 trillion in period of 2013.

Kontribusi penerimaan hasil investasi terhadap arus kas bersih dari investasi mengalami kenaikan sebesar 124,50%, dari Rp222,57 miliar pada tahun 2013 menjadi Rp499,66 miliar di tahun 2014.

3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Realisasi arus kas Perseroan dari pendanaan untuk tahun buku 2014 mengalami kenaikan sangat besar, yaitu dari Rp322,18 miliar menjadi Rp4,44 triliun. Kenaikan ini, terutama dipicu dari akun penerimaan dari pinjaman bank yang mencapai Rp9,40 triliun. Sedangkan pada tahun 2013, penerimaan dari bank sebesar Rp1 triliun.

One of the drivers of Increasing in cash from operating activities is the uplift of payment to third party and employees. Because that, albeit there is growing on cash receipt, net cash from operating activities is lower compared to previous year.

Receipt gain of contribution to cash flow from investing activities is increase 124.50% from Rp222.57 billion in 2013 to Rp499.66 billion in 2014.

3. Cash Flows from Financing Activities Actual Company’s cash flows from financing for fiscal year 2014 undergo sizeable increase from Rp322.18 billion become Rp4.44 trillion. The growth is triggered from cash from bank loan amounted Rp9.40 trillion. Whereas cash received from bank was Rp1 trillion in year 2013.


197


KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG Hingga 31 Desember 2014, total liabilitas Perseroan mencapai Rp11,80 triliun. Jika dibandingkan dengan tahun 2013 yang sebesar Rp5,80 triliun nilainya mengalami peningkatan sebesar 103,10%.

LEVEL OF SOLVENCY Until 31 December 2014, Company’s total liabilities is Rp11.80 trillion. The value goes up 103.10% compared to Rp5.80 trillion in year 2013. Following are Company’s solvency ratios for the period of 2013-2014.

Berikut ini rasio terkait dengan kemampuan Perseroan membayar utang untuk periode 2013-2014. No. I

II

III

IV

Satuan Unit

RASIO

31 Desember 2014 Audited

LIKUIDITAS

RATIO LIQUIDITY

Rasio Lancar

%

155,10

61,82

Rasio Kas

%

114,95

27,20

SOLVABILITAS

Current Ratio Cash Ratio SOLVABILITY

Rasio Aset terhadap Pinjaman

X

3,15

10,65

Rasio Pinjaman terhadap Ekuitas

X

0,70

0,153

Total Debt to Equity

Rasio Pinjaman terhadap Aset Tetap

X

0,64

0,145

Total Debt to Total Fixed Assets

Rasio Liabilitas Jangka Panjang terhadap Ekuitas

X

0,61

0,00073

Longterm Debt to Equity

KOLEKTABILITAS

Total Assets to Total Debt

COLLECTABILITY

Rasio Rata-rata Periode Pembayaran

hari/day

66

65

Average Payment Period

Rasio Rata-rata Periode Penagihan

hari/day

29

28

Average Collection Period

PROFITABILITAS

PROFITABILITAS

Marjin Operasional

%

80,87

75,43

Operating Margin

Perputaran Modal Kerja

%

9,32

14,46

Return on Capital Employed

TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN 2014 Proyeksi tingkat kesehatan Tahun 2014 yang dihitung berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 adalah sebagai berikut: Uraian

SOUNDNESS LEVEL OF THE COMPANY 2014 2014 Soundness level of the company projection measured based on Government-owned Private Companies Minister Decree number: KEP-100/MBU/2002 dated 4 June 2002 are as follows:

Jumlah

Description

Skor Aspek Keuangan

46,00

Skor Aspek Operasional

27,40

Operational Aspects Score

Skor Aspek Administrasi

13,00

Administration Aspects Score

Total Skor Tingkat Kesehatan

198

31 Desember 2013 Audited

Financial Aspects Score

86,40

Total Score

Sehat (AA)/Healthy (AA)

Level of Soundness

Perseroan memiliki kinerja keuangan yang sehat dengan tingkat pengembalian investasi yang efektif serta periode kolektabilitas yang singkat sehingga melunasi kewajibannya. Di samping itu, sebagai sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), kinerja Perseroan dalam aspek keuangan, operasional dan administrasi juga diukur berdasarkan pada kriteria yang berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Negara BUMN No. Kep-100/ MBU/2002 tertanggal 4 Juni 2002.

The Company has sound financial performance with effective investment rate of return and brief collectibility period to fulfill its obligations. Besides that, as a Government-owned Private Company, the Company’s performance in financial, operational and administration factors are also measured based on criteria referred to Minister of Government-owned Private Companies (BUMN) Decree No. Kep-100/MBU/2002 dated 4 June 2002.

Pada tahun 2014, hasil evaluasi atas tingkat kesehatan Perseroan menunjukkan skor 84,90 sehingga dinilai sebagai Perseroan “SEHAT” dalam kategori “AA”.

In 2014, an evaluation of level of soundness of the Company showed a score of 84.90 and the Company is rate “HEALTHY” in the category of “AA”.



Tabel Tingkat Kesehatan Perseroan | Company’s Level of Soundness Table Indikator

Bobot/ Point

Capaian 2014 / Achievement 2014

Skor 2014/ Score 2014

Realisasi / Realization

RKAP

RKAP

Realisasi / Realization

A. Aspek Keuangan

Indicator Financial Aspects

1. Imbalan kepada Pemegang Saham

15,00

28,72%

18,93%

15

15

Return to Equity

2. Imbalan Investasi (ROI)

10,00

31,85%

15,35%

10

9

Return on Investment (ROI)

3. Rasio Kas

3,00

47,98%

114,95%

3

3

Cash Ratio

4. Rasio Lancar

4,00

163,48%

155,10%

3

3

Current Ratio

5. Collection Period (hari)

4,00

32 Hari/ Day

28 Hari/ Day

4

4

Collection Period (day)

6. Perputaran Persediaan (hari)

4,00

2 Hari/Day

2 Hari/ Day

4

4

Inventory turnover (day)

7. Perputaran Total Aset

4,00

76,02%

45,51%

2,5

1,5

Total Asset Turnover

8. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset

6,00

62%

45,60%

4,5

5,5

Equity to total asset ratio

46,00

45,00

Total Financial Aspects

Jumlah Aspek Keuangan

50,00

B. Aspek Operasional

Operational Aspects

1. Pelayanan Jasa Kapal

Ship Services

a. Waiting Time for Pilot (WT)

8,00

B

BS

6,40

8,00

b. ET/BT

7,00

C

B

3,50

5,60

2. Pelayanan Jasa Barang

Waiting Time for Pilot (WT) ET/BT Goods Services

a. B/S/H

5,00

C

BS

2,50

5,00

B/S/H

b. T/G/H

5,00

BS

BS

5,00

4,50

T/G/H

6,00

BS

B

6,00

4,80

Operating Revenue per Total Employees

4,00

BS

C

3. Peningkatan Kualitas SDM a. Pendapatan Usaha per Total Pegawai b. Laba Bersih per Total Pegawai Jumlah Aspek Operasional

HR Quality Improvement

35,00

4,00

2,00

Net Profit per Total Employees

27,40

29,90

Total Operational Aspects

3,00

3,00

C. Aspek Administrasi

Administration Aspects 3,00

< bulan ke 4

< bulan ke 4

2. Rancangan RKAP

3,00

< 2 bulan

< 2 bulan

3,00

3,00

RKAP Draft

3. Laporan Periodik

3,00

0<x<30 hari

0<x<30 hari

3,00

3,00

Periodical Report

3,00

>88,04%

10,58%

2,00

-

Effectiveness of Fund Disbursement

3,00

>60,30%

20,00%

1. Laporan Perhitungan Tahunan

4. Kinerja PKBL a. Efektivitas Penyaluran Dana b. Tingkat Kolektibilitas Pengembalian Jumlah Aspek Administrasi Jumlah A+B+C

3,00

Annual Calculation Report

Performance of PUKK 2,00

1,00

Receivables Collectibility Level

15,00

13,00

10,00

Total Administration Aspects

100,00

86,40

84,90

Total A+B+C

STRUKTUR MODAL 1. Liabilitas Liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2014 adalah Rp3,08 triliun, atau menurun 18,74% dari Rp3,79 triliun pada tahun 2013. Akun liabilitas jangka pendek yang mengalami perubahan antara lain utang bank jangka pendek yang menurun dalam jumlah cukup besar.

CAPITAL STRUCTURE 1. Liabilities Current liabilities as at 31 December 2014 is Rp3.08 trillion, a decrease of 18.74% from Rp3.79 trillion in 2013. Several current liabilities accounts underwent changes, such as short term bank loans which decreases in considerable amounts.

Liabilitas jangka panjang akhir 2014 adalah Rp8,71 triliun, meningkat 333,79% dibandingkan tahun 2013 yang Rp2,01 triliun. Hal ini sebagian disebabkan naiknya saldo liabilitas jangka panjang, mengingat Perseroan merealisasikan pinjaman sindikasi USD550 juta.

Long-term liabilities at year end of 2014 is Rp8.71 trillion, an increse of 333.79% compared to Rp2.01 trillion in year 2013. This is partly due to increase in long-term liabilities balance, considering the Company just completed USD550 million bank loan.


199


2. Ekuitas Ekuitas per 31 Desember 2104 mencapai Rp9,89 triliun. Dibandingkan tahun 2013 yang sebesar Rp9,19 triliun, berarti mengalami kenaikan 7,55%.

2. Equity Equity as at 31 December 2014 is Rp9.89 trillion. It increases 7.55% compared to Rp9.19 trillion in 2013.



2013

Perubahan | Change (%)

Liabilitas Jangka Pendek

3.081.801.025

3.792.529.463

(18,74)

Current Liabilities


8.713.798.820

2.008.763.380

333,79

Long-term Liabilities

11.795.599.845

5.801.292.843

103,33

Total Liabilities

9.887.338.184

9.193.635.040

7,55

Total Equity

21.682.938.029

14.994.927.883

44,60

Total Liabilities and Equity

Jumlah Liabilitas Jumlah Ekuitas Jumlah Liabilitas dan Ekuitas

INVESTASI BARANG MODAL Berikut ini rincian investasi barang modal yang direalisasikan dalam dua tahun terakhir (2013-2014):

INVESTMENT IN CAPITAL GOODS Following are the details of realized capital expenditure in the last two year (2013-2014):

(Rp Juta, kecuali %) Uraian

(Rp Million, except %) Perubahan | Change (%)

2014

2013

2.855.705

2.223.150

28,45

5.193

44.142

(88,24)

Ship

Alat fasilitas pelabuhan

141.731

247.624

(42,76)

Port facility equipment

Instalasi fasilitas pelabuhan

149.466

91.491

63,37

Port facility installation

9.877

4.551

117,05

Land

353.265

205.960

71,52

Road and building

-

3.320

(100)

Equipment

510

2.050

(75,13)

Vehicles

2.139

1.097

95,07

Emplacement

Investasi Induk Perusahaan Bangunan fasilitas pelabuhan Kapal

Tanah Jalan dan bangunan Peralatan Kendaraan Emplasemen Investasi Non Fisik Total Investasi Induk Perusahaan Total Investasi Anak Perusahaan Jumlah

200

Description

Description Holding Company Investment Port facilitiy building

87.309

176.832

(50,63)

Non Physic Investment

3.605.195

3.000.216

20,16

Holding Company Total Investment

236.413

153.289

54,23

Subsidiary Company Total Investment

3.841.608

3.153.505

21,82

Total

Investasi Induk Perusahaan Realisasi investasi Induk Perusahaan sepanjang tahun 2014 mencapai Rp3,61 triliun, naik 20,16% dibandingkan tahun 2013 yang sebesar Rp3,00 triliun. Untuk investasi barang modal ini, sebagian besar terserap pada pembangunan fasilitas pelabuhan yang mencapai Rp2,85 triliun atau 96,54% dari total investasi Induk Perusahaan.

Holding Company Investment The realization of Holding Company investment reached Rp3.61 trillion in 2014, up by 20.16% from Rp3.00 trillion in 2013. This capital expenditure was mostly intended on the construction of port facilities worth Rp2.85 trillion or 96.54% of Holding Company’s total investment.

Realisasi investasi alat fasilitas pelabuhan mencapai Rp141,73 miliar. Penyerapan terbesarnya ada di cabang Tanjung Priok untuk pengadaan 4 unit Rubber Tired Gantry Crane (RTGC) dan di cabang Pontianak untuk pengadaan 4 unit Rail Mountain Gantry Crane (RMGC).

The realization of investment of port facility equipment amounted Rp141.73 billion. The largest outlays were at Tanjung Priok branch to obtain 4 units Rubber Tired Gantry Crane (RTGC) and 4 units Rail Mountain Gantry Crane (RMGC) at Pontianak branch.



Untuk instalasi fasilitas pelabuhan, sepanjang tahun 2014 yang direalisasikan sebesar Rp149,47 miliar. Dibandingkan tahun 2013 yang sebesar Rp91,49 miliar, ada kenaikan 63,37%. Pencapaian terbesarnya ada di Tanjung Priok, yaitu berupa pekerjaan pasokan daya listrik termasuk tambahan daya dan jaringan ke kapal pelanggan di Dermaga Pelabuhan Tanjung Priok yang mencapai Rp102,01 miliar.

The realization of port facility installations was Rp149.47 billion during 2014. Compared to 2013 of Rp91.49 billion, there was an increase of 63.37%. The biggest accomplishment in Tanjung Priok was a construction of electricity power supply including additional power and network to customer’s ship at Tanjung Priok Port’s dock worth Rp 102.01 billion.

Sedangkan investasi tanah yang sebesar Rp9,9 miliar pada tahun 2014, digunakan untuk cabang Teluk Bayur berupa appraisal pembebasan lahan perkantoran di area multipurpose yang dilaksanakan oleh PT Sucofindo. Untuk investasi jalan dan bangunan, sebagian besar terserap untuk pembangunan gedung Pusat Pelatihan Kepelabuhanan di Ciawi, Bogor, sebesar Rp153,07 miliar dari total investasi Rp353,26 miliar. Pelaksana kegiatan adalah PT Waskita Karya.

Whilst investment in land amounted Rp.9.9 billion in 2014 was developed for Teluk Bayur branch in the form of office land acquisition appraisal at multipurpose area conducted by PT Sucofindo. For roads and building investment, most of the outlay were used for the construction of Port Training Center in Ciawi, Bogor, amounted Rp153.07 billion of Rp353.26 billion total investment. The main contractor of the project is PT Waskita Karya

Investasi Anak Perusahaan Realisasi investasi anak perusahaan sebesar Rp236,41 miliar, naik 54,23% dibandingkan tahun 2013 yang sebesar Rp153,19 miliar. Penyerapan investasi terbesar pada anak perusahaan ini adalah PT Multi Terminal Indonesia untuk pengadaan 13 unit RTGC terkait dengan pengoperasian lapangan lini II di cabang Tanjung Priok.

Subsidiary Company Investment The realization of subsidiary company’s investment reached Rp236.41 billion, up by 54.23% compared to Rp153.19 billion in 2013. The major outlay of the subsidiary company was at PT Multi Terminal Indonesia to obtain 13 (thirteen) units RTGC related to activation of line II area at Tanjung Priok branch.

PERBANDINGAN TARGET, REALISASI, DAN PROYEKSI KEUANGAN 2015 Kinerja pencapaian atas target yang telah ditetapkan oleh Perseroan pada tahun buku 2014 cukup bervariasi. Beberapa indikator ada yang berada di atas target, namun ada juga yang tidak tercapai.

2015 COMPARISON OF FINANCIAL TARGET, REALIZATION AND PROJECTION Target accomplishments performances by the Company in fiscal year 2014 are varied. Some indicators reached beyond the target, however there are some which were not accomplished.

Pada akumulasi aset misalnya, pencapaian adalah 111,76% dari target yang telah ditetapkan. Namun pencapaian pendapatan usaha hanya 75,48%. Berikut ini tabel target dan pencapaian yang telah ditetapkan, serta target yang ingin dicapai pada tahun 2015.

On asset accumulation for example, the accomplishment reached 111.76% from the target. However, operating profit was recorded 75.48% of its target. The table below described target and achievements, along with 2015 target.

Laporan Neraca

Balance Sheet


Uraian

(Rp thousand, except %) Realisasi | Realization 2014

Target 2014

Proyeksi | Projection 2015

Realisasi / Target | Realization / Target (%)

Description

3.163.871.794

4.779.804.707

11.796.765.673

151,07

Current Assets

Aset Tidak Lancar

16.237.272.870

16.903.133.322

24.943.483.580

104,10

Non-Current Assets

Jumlah Aset

Aset Lancar

19.401.144.664

21.682.938.029

36.740.249.253

111,76

Total Assets

Liabilitas Jangka Pendek

1.936.138.738

3.081.801.025

2.994.839.244

159,17

Current Liabilities


5.436.500.400

8.713.798.820

21.069.224.576

160,28

Non-Current Liabilities


201


Laporan Neraca

Balance Sheet


Uraian

Jumlah Liabilitas

(Rp thousand, except %) Realisasi | Realization 2014

Target 2014

Proyeksi | Projection 2015


Description

7.372.639.138

11.795.599.845

24.064.063.820

159,99

Jumlah Ekuitas

12.028.505.526

9.887.338.184

12.676.185.433

82,20

Total Liabilities Total Equity

Jumlah Liabilitas dan Ekuitas

19.401.144.664

21.682.938.029

36.740.249.253

111,76

Total Liabilities and Equity

Laporan Laba Rugi

Profit and Loss Statement


Uraian

(Rp thousand, except %)

Realisasi | Realization 2014

Target 2014

Target | Target 2015


8.488.309.958

6.406.942.104

7.184.137.494

75,48

Operating Revenues

(5.890.621.065)

(5.364.511.554)

(5.473.946.681)

91,07

Operating Expenses

Laba Usaha

2.801.091.577

1.320.736.814

1.710.190.813

47,15

Operating Profit

Laba sebelum Pajak

3.394.503.525

2.041.742.540

2.618.627.209

60,15

Profit (and Loss) before Tax

Laba Tahun Berjalan

2.684.201.985

1.575..988.803

2.080.899.028

58,71

Pendapatan Usaha Beban Usaha

Laporan Arus Kas

Profit (Loss) for the Year

Statement of Cash Flows


(Rp thousand, except %)


Target 2014

Realisasi | Realization 2014

Target | Target 2015

1.919.898.258

1.456.278.549

1.568.961.953

75,85

Cash Flow from Operating Activities

(3.548.631.456)

(3.475.081.688)

(4.917.821.076)

97,93

Cash Flow from Investing Activities

1.649.628.675

4.444.521.392

11.696.095.072

269,43

Cash Flow from Financing Activities

Kas & Setara Kas Awal Periode

907.605.329

1.021.681.082

1.901.573.940

112,57

Cash and Cash Equivalent at the Beginning of the Year

Kas & Setara Kas Akhir Periode

928.500.805

3.452.433.499

10.248.809.889

371,83

Cash and Cash Equivalent at the end of the year

Uraian

Arus kas dari Aktivitas Operasi Arus kas dari Aktivitas Investasi Arus kas dari Aktivitas Pendanaan

KEWAJIBAN TERHADAP NEGARA Pemenuhan kewajiban kepada Negara selama tahun 2014 terealisasi sebesar Rp1,92 triliun dengan rincian sebagai berikut:

Description

LIABILITY OF STATE The fulfillment of the Company’s obligation to the state in 2014 was realized in the amount of Rp1.92 trillion with details as follows:

(Dalam miliar rupiah, kecuali %)

(Rp billion, except %)

1. Kontribusi Dividen tahun 2014

796,31

2. Kontribusi Pajak:

2014 Dividend Contributions Contributions Tax:

Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29

322,90

Deposit Income Tax Article 25 and Article 29

Penyetoran PPN Jasa (Net)

529,34

VAT Deposit Services (Net)

Penyetoran PPh 21 dan 23

166,57

Penyetoran PPh 21 dan 23

Penyetoran Pajak Lainnya

131,91

Other Tax Deposit

Jumlah (1+2)

1.947,03

1. Kebijakan Dividen Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. RIS-35/D3.MBU/2013 tertanggal 2 Mei 2013, pemegang saham menyetujui pembagian dividen sebesar 30% dari laba dibagi tahun buku 2012

202

Description

Total (1+2)

1. Dividend Policy Based on the Minutes of Meeting of Annual General shareholder Meeting No. RIS-35/D3.MBU/2013 dated 2 May 2013, the shareholders agreed on dividend contribution of 30% from distributed profit in fiscal



atau sebesar 589,72 juta. Pada tanggal 20 Desember 2013 Menteri BUMN menerbitkan surat No. S-760/ MBU/2013 perihal tambahan setoran dividen BUMN Tahun 2012 PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), ditetapkan penambahan dividen atas laba tahun 2012 sebesar Rp10 juta Perseroan telah menyetor sebanyak Rp579,72 juta dan sisanya sebesar Rp10 juta telah disetorkan tanggal 27 Desember 2013.

Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. RIS-23/D3.MBU/2012 tanggal 13 Juni 2012, pemegang saham menyetujui pembagian dividen sebesar 27,6% dari laba dibagi tahun buku 2011 atau sebesar Rp408.655.000 pada tanggal 26 Desember 2012 Menteri BUMN menerbitkan surat No. S-757/MBU/2012 perihal tambahan setoran dividen BUMN tahun 2012 PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), ditetapkan penambahan dividen atas laba tahun 2011 sebesar Rp75.000.000. Terhadap jumlah penambahan dividen tersebut Perseroan telah menyetor Rp40.000.000 dan sisanya sebesar Rp35.000.000, telah disetorkan pada tanggal 3 Januari 2013. Periode | Period

year 2012 or amounting to 589.72 million. On December 20, 2013, Ministry of SOE published a letter No. S-760/MBU/2013 with regards to the additional subscription of SOE dividend in 2012 PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), stipulated that the additional dividend upon profit in 2012 is Rp10 million The Company has subscribed Rp579,72 million and the rest of Rp10 million has been subscribed on December 27, 2013.

Based on the Minutes of Meeting of AGM No.RIS-23/ D3.MBU/2012 dated June 13 2012, the shareholders agreed on dividend distribution of 27,6% from distributed profit in fiscal year of 2011 or amounting to Rp408.655.000. On December 26, 2012, the Ministry of SOE issued a letter No. S-757/MBU/2012 on the additional subscription of SOE dividend in 2012 of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), stipulated that the additional dividend upon profit in 2011 is Rp75.000.000. The Company has subscribed Rp40.000.000 and the rest of Rp35.000.000, has been subscribed on January 3, 2013.

Total Dividen yang Dibagikan Amount of Distributed Dividend

Laba Bersih | Net Profit

Payout Ratio | Payout Ratio

2014

Rp1,58 triliun

Rp796,31 miliar

51%

2013

Rp1,82 triliun

Rp589,72 juta

30%

Pembayaran Dividen Tahun 2014 | Dividend Payment in 2014 Tahap | Stage

Tanggal Jatuh Tempo Maturity Date

Jumlah Dividen (Rp) Total

Tanggal Pembayaran Date of Payment

Jumlah Pembayaran Total Payment

9 Juli 2014 / July 9, 2014

209.032.526.950

4 Juli 2014 / July 4, 2014

209.032.526.950

8 Agustus 2014 / August 8, 2014

174.193.772.450

6 Agustus 2014 / August 6, 2014

174.193.772.450

Tahap III / Stage III

9 September 2014 September 9, 2014

174.193.772.450


174.193.772.450

Tahap IV / Stage IV

9 Oktober 2014 / October 9, 2014

139.355.017.963

9 Oktober 2014 / October 9, 2014

139.355.017.963

Tambahan Dividen Supplementary Dividend

29 Desember 2014 December 29, 2014

99.539.000.000


99.539.000.000

Tahap I / Stage I Tahap II / Stage II

Pembayaran Dividen Tahun 2013 | Dividend Payment in 2013 Tahap | Stage

Tanggal Jatuh Tempo | Maturity Date

Tahap I / Stage I

2 Juni 2013 / June 2, 2013

145.000.000.000

30 Mei 2013 / May 30, 2013

80.000.000.000 65.000.000.000

Tahap II / Stage II

2 Juli 2013 July 2, 2013

125.000.000.000

1 Juli 2013 / July 1, 2013

10.000.000.000 40.000.000.000 25.000.000.000 50.000.000.000

Tahap III / Stage III

1 Agustus 2013 August 1, 2013

115.000.000.000

2 Agustus 2013 August 2, 2013

115.000.000.000

Tahap IV / Stage IV

2 September2013 September 2, 2013

110.000.000.000


110.000.000.000

Tahap V / Stage V

2 Oktober 2013 October 2, 2013

84.723.070.000

2 Oktober 2013 October 2, 2013

84.723.070.000

Interim


10.000.000.000


Jumlah Dividen (Rp) | Total

Tanggal Pembayaran | Date of Payment


Jumlah Pembayaran | Total Payment

10.000.000.000.00

203


204

2. Pajak Perseroan tidak memiliki kasus perpajakan yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan selama tahun 2014 dan 2013. Di samping itu, selama tahun 2014 dan 2013, Perseroan telah melakukan pembayaran dan pelaporan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku efektif.

2. Taxes The Company did not have tax cases which would significantly affect financial performance in 2014 and 2013. In addition, during 2014 and 2013, the Company had done tax payment and reporting in accordance to effective tax regulations.

ASPEK PEMASARAN Saat ini Perseroan melayani 15% petikemas (direct shipment) dan 5% cargo non-petikemas di ASEAN. Perseroan berkomitmen untuk terus meningkatkan perannya, sejalan dengan visi jangka panjang untuk menjadi pemain global pada industri kepelabuhanan.

MARKETING ASPECT Currently, the Company served 15% containers (direct shipment) and 5% cargo non-kontainer in ASEAN. The Company is committed to increase its role in line with its long-term vision to become global players in ports industry.

Namun harus diakui, saat ini terjadi perubahan penting yang dapat mempengaruhi posisi persaingan, termasuk peluang inovasi dan kolaborasi, yaitu peningkatan permintaan transportasi maritim yang didorong liberalisasi perdagangan yang menuntut operator pelabuhan melakukan peningkatan fasilitas pelabuhan dalam bentuk peningkatan kapasitas dan kinerja.

There is an important change that could affect the Company’s competitive position including innovation and collaboration opportunities. Increased demand of maritime transportation which is driven by free trade requires ports company to improve port facilities in terms of both capacity increase and/or performance improvement.

Landasan Pelaksanaan Strategi Pemasaran Perseroan telah menetapkan visi untuk menjadi mitra pilihan di bidang jasa kepelabuhanan dan logistik yang andal dan terbaik di kelasnya. Hal inilah yang menjadi acuan program strategi pemasaran yang diterapkan.

Foundation of Marketing Strategy Implementation The Company has set the Company’s vision to become preferred partner in the best port and logistics services in its class. The Company’s vision is the reference in implementing marketing strategic program.

Untuk itu, strategi pemasaran tahun 2014 masih difokuskan pada membina hubungan efektif dengan pelanggan, peningkatkan dan membangun proses bisnis, serta standarisasi kegiatan pengelolaan pelanggan utama Perseroan. Karena itu, Perseroan selalu berupaya memenuhi kebutuhan pelanggan secara berkesinambungan.

Therefore, marketing strategy of 2014 still focused on developing effective relation with customers, strengthening and improving business process as well as standardizing the management activities of the Company’s main customers. Hence, the Company always strived to meet the customer’s needs in a sustainable way.

Sejak tahun 2013, Perseroan telah mengubah pola kerja sama sewa lahan menjadi pemanfaatan lahan. Kebijakan ini bertujuan agar Perseroan dapat lebih mengoptimalkan penggunaan aset di lingkungan Perseroan, meningkatkan efisiensi dan kualitas pembangunan dan/atau pengelolaan infrastruktur serta pengelolaan terhadap aspek lingkungan.

Since 2013, the Company has changed cooperation framework from land lease to land use. This change aims at maximizing the use of assets within the Company, improving efficiency and construction quality as well as optimizing infrastructure and environmental management.

Proses pemilihan mitra dilakukan secara profesional dan transparan sesuai dengan prinsip GCG (Good Corporate Governance), kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran serta asas

Selection process for processional and experienced partners is conducted in an open and transparent manner in line with GCG (Good Corporate Governance) principles, independency, accountability, fairness and utility to



kemanfaatan. Melalui cara ini, diharapkan mampu mendorong perkembangan iklim investasi di lingkungan Perseroan.

propel investment climate within the Company’s work environment.

Strategi Pemasaran di Tahun 2014 Strategi pemasaran yang dilakukan Perseroan didukung juga dengan peningkatan fungsi sosialisasi, komunikasi, dan promosi mengenai Perseroan serta 16 entitas anak. Selain itu, diperkenalkan juga jasa-jasa layanan kepelabuhanan kepada masyarakat.

Marketing Strategy in 2014 Marketing strategy by the Company is supported by awareness building of the Company and its 16 subsidiaries through improvement of socialization, communication and promotion functions. In addition, there is also introduction to types of port services to general public.

Terkait dengan kegiatan promosi ini, beberapa hal yang dilakukan, di antaranya melalui:

Related to increasing awareness activities, there were several things that have been done, among others are:

A. Promosi 1. Website Perseroan memiliki website dengan alamat domain www.indonesiaport.co.id. Konten pada situs ini dilakukan pemutakhiran secara rutin, terutama terkait dengan data dan informasi terbaru jasa layanan kepelabuhanan yang disediakan Perseroan baik di cabang Pelabuhan maupun anak perusahaan. 2. Media Cetak Perseroan juga melakukan promosi melalui media cetak nasional, dengan memasang iklan di beberapa media cetak nasional seperti harian Kompas (promosi tentang NewPriok), harian Bisnis Indonesia (informasi tentang rencana kedatangan kapal dan kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok).

A. Promotion 1. Website The Company’s website has the domain address of www.indonesiaport.co.id. The content on this site is updated regularly, especially those related to data and information of services provided by the Company’s port, in the Port branch or subsidiary. 2. Print Media The Company conducted promotional activities through advertisement on national print media such as Kompas newspaper (promotion on NewPriok), Bisnis Indonesia newspaper (information on vessel calls and loading/unloading activities in Port of Tanjung Priok).

B. Temu Pelanggan

B. Customers Gathering The Company regularly conduct customer gathering to improve customer loyalty and the Company’s image in order to maintain its dominant position in port service industry. Therefore, the Company carries out marketing strategy which focuses on community building and customer loyalty, especially major customer which contribute biggest revenue.

Perseroan senantiasa melakukan temu pelanggan sebagai upaya meningkatkan citra Perseroan dan loyalitas pelanggan dalam mempertahankan posisi dominan di pasar jasa kepelabuhanan. Oleh karena itu, Perseroan melakukan strategi pemasaran yang fokus pada pembentukan komunitas dan loyalitas pelanggan, khususnya pelanggan utama yang memberikan kontribusi pendapatan terbesar.

Untuk mengukur efektifitas program pemasaran yang telah dilaksanakan dan untuk mendapatkan umpan balik atau harapan pelanggan, Perseroan melakukan survei kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan yang dilakukan secara periodik agar diperoleh informasi guna menyusun program strategi pemasaran yang lebih baik.

To measure effectiveness of marketing programs that have been implemented and to obtain customers’ feedbacks or inputs, the Company conducted periodic marketing survey to get information in order to prepare better marketing strategy programs.


205


206

Secara umum, kebijakan hubungan dengan pelanggan dilakukan dengan berlandaskan pada aturan Standar Kinerja sesuai SK Dirjen Perhubungan Laut No. UM.002/38/18/DJPL-11 tahun 2011 tentang Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan.

In general, customer relationship policy is based on regulation on Performance Standard as stipulated on Maritime Transportation Directorate General Decree No. UM.002/38/18/DJPL-11 year 2011 on Performance Standard of Operational Port Services..

Selama tahun 2014, Perseroan telah melakukan beberapa agenda temu pelanggan baik di level cabang maupun level pusat, di antaranya adalah: 1. Gathering IPC dan shipping lines khususnya di wilayah Pelabuhan Banten yang dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2014 di Putri Duyung, Ancol Jakarta. Acara ini bertujuan untuk mempertemukan pelanggan khususnya shipping lines di wilayah kerja cabang Pelabuhan Banten dengan entitas IPC yang melayani pelanggan secara langsung agar menjadi sarana komunikasi dan media sinergi yang baik dalam bisnis kepelabuhanan. 2. IPC Stakeholder Awards 2014 dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2014 di Hotel Shangrilla, Jakarta. Acara bergensi ini dilaksanakan setiap tahun sebagai sarana pemberian apresiasi kepada pelanggan yang memberikan kontribusi dan dampak positif kepada bisnis di masing-masing cabang Pelabuhan Perseroan. Penghargaan yang diberikan dalam acara ini adalah shipping lines terbaik dan cargo owner terbaik.

During 2014, the Company had conducted customer gathering as follow: 1. IPC and shipping lines gathering, especially in Banten port area had been conducted on October 14, 2014 in Putri Duyung, Ancol Jakarta. The event aimed at meeting customers from shipping lines operating in Banten port areas with IPC who directly serves its customers which in turn, will become good communication channel and synergy media in port business. 2. Stakeholder Awards 2014 was held on October 22, 2014 in Shangrila Hotel, Jakarta. This prestigious event has been conducted annually as an appreciation for customers who contribute and make positive impacts to each of the Company’s port branches. The awards given in the event are best shipping lines and best cargo owner.

C. Physical Outlet Direktorat Komersial dan Pengembangan Usaha bekerja sama dengan Direktorat Operasi dan Cabang Pelabuhan Tanjung Priok sebagai pilot project dalam rangka mewujudkan pelayanan satu atap yang memuaskan bagi seluruh pelanggan Perseroan, perusahaan menyediakan tempat pelayanan dengan suasana yang nyaman, terbuka, fleksibel, dan modern. Penyediaan physical outlet yang dinamai IPC Group Service Center adalah perwujudan dari strategi pemasaran Perseroan dan kolaborasi antar fungsi, yaitu Pemasaran, Operasional, Keuangan dan Cabang sebagai pengelolaannya yang bertujuan untuk:

C. Physical Outlet Directorate of Business and Commercial Development cooperates with Directorate of Operations and Port of Tanjung Priuk branch to launch a pilot project in establishing an integrated and satisfactory service to IPC customers by providing comfortable, open, flexible and modern spaces. Physical outlet provision known as IPC Group Service Center Kemayoran in Central Jakarta is an implementation of the Company’s marketing strategy and interfunction collaboration efforts comprises of marketing, operational, finance and branches that aims at:

1. Memindahkan secara fisik kantor pelayanan IPC • Mengurangi beban trafik pelabuhan • Memberikan alternatif tempat pelayanan bagi pelanggan • Pilot project untuk pembangunan service center di wilayah lainnya. 2. Menyediakan pelayanan online secara bertahap 3. Memfasilitasi dan edukasi penggunaan pelayanan on line

1. Relocating IPC customer service office • Reducing port traffic burden • Providing alternative place for customer service. • As pilot project to develop service center in other areas 2. Providing online service in gradual steps 3. Facilitating and educating the use of online service



4. Tempat diskusi/sosialisasi komunitas pelabuhan 5. Tempat promosi dan customer service

4. Providing discussion/socializing place for port communities 5. Providing promotion and customer service venue

Physical Outlet IPC meliputi fungsi sebagai berikut: • Customer Service: Merupakan outlet layanan IPC Group yang terintegrasi secara sistem dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan dan kenyamanan pelayanan untuk pelanggan IPC Group. • Customer Education & Exhibition Dalam hal customer education & exhibition ini, eksistensi IPC Group diharapkan dapat tersampaikan secara langsung kepada pelanggan maupun calon pelanggan IPC Group, dengan cara demonstrasi atau penggambaran secara visual melalui tool & devices yang didukung dengan teknologi terkini. • Community Center Layanan Physical Outlet IPC lebih powerful bila dilengkapi dengan lounge area yang diperuntukkan untuk berkumpulnya para komunitas bisnis logistik untuk menstimulus pengembangan bisnis di antara para pelaku bisnis logistik yang berada di area IPC Group.

Physical Outlet IPC will offer services such as: • Customer Service: Is a system-integrated service outlet of IPC Group to provide qualified and comfortable customer service for IPC Group customers. • Customer Education & Exhibition With customer education & exhibition, IPC Group existence is expected to be directly conveyed to customers and potential customers of IPC Group by visual demonstration or description with sophisticate technology-supported tools and devices. • Community Center IPC Physical Outlet will be more powerful when equipped with area lounge designated as gathering venue for logistics business community to stimulate business development among logistic player within IPC Group.

Jenis pelayanan yang akan diberikan untuk pelanggan Perseroan: 1. Service: • General info • Registration & Transaction • Complain handling • Pelayanan jasa kapal

2. Retention Untuk program retensi pelanggan, Perseroan akan menyediakan meeting center bagi komunitas logistik. Melalui sarana tersebut, mereka dapat saling berinteraksi satu sama lain dalam rangka pengembangan bisnis ataupun hubungan bisnis yang lebih baik. Adapun beberapa komunitas logistik yang dimaksud, antara lain: Forwarder, Shipping Agent, Port Operator, serta Warehouse Operator. Sedangkan Physical Outlet juga akan diperkaya dengan fungsi penjualan dan pemasaran dengan menyediakan Customer Education and Exhibition Area yang menampilkan profil seluruh layanan yang bisa diberikan untuk pelanggan kelompok usaha

Types of services offered to the Company’s customers: 1. Service: • General info • Registration & Transaction • Complain handling • Shipping service

2. Retention For customer retention program, the Company will provide meeting center for logistics community. With the facility, they are able to interact with one another for business development or having better business relationship. Logistics community includes Forwarder, Shipping Agent, Port Operator, and Warehouse Operator.

Physical outlet would also be prepared to have sales and marketing functions by providing Customer Education dan Exhibition Area which will highlight profiles of all services which the Company will be able to provide to the Company’s group customers. These two


207


208

Perseroan. Kedua area ini dapat dimanfaatkan juga oleh IPC Group untuk mensosialisasikan kebijakan proses pengiriman/penerimaan kargo. Bahkan pelanggan Perseroan dari perusahaan-perusahaan komunitas logistik pun dapat memanfaatkan area ini untuk sharing kepada pelaku bisnis logistik lainnya yang berada pada jaringan bisnis IPC Group.

areas can also be used by IPC Group to socialize cargo delivery/reception policy. The Company’s customers from logistics community companies are welcomed to leverage the area in order to share with other logistic companies inside the IPC Group business networks.

Strategi Pemasaran 2015 Strategi Pemasaran perusahaan yang sedang dilakukan saat ini dan yang akan datang:

2015 Marketing Strategy The Company’s marketing strategy which is currently and will be implemented in the future is as follows:

1. Customer Relationship Management Mulai Tahun 2012, Perseroan berinisiatif melakukan transformasi dengan komitmen untuk mendorong perbaikan proses logistik di Indonesia, termasuk dengan peningkatan produktivitas dan efisiensi. Dilatarbelakangi dengan pekerjaan Business Process Re-Engineering (BPR) untuk Customer Relationship Management (CRM) yang dilakukan di tahun 2012 adalah salah satu proyek yang bertujuan untuk memformulasikan strategi, proses-proses, struktur, dan blueprint/roadmap untuk pembangunan sistem CRM Perseroan.

1. Customer Relationship Management Starting in 2012, the Company initiated to transform itself with commitment to push improvement of logistical process in Indonesia, including increasing its productivity and efficiency. As one of the project approved in 2012, Business Process Re-Engineering (BPR) for Customer Relationship Management (CRM) was intended to formulate strategies, processes, structures and blueprint/roadmap in building the Company’s CRM system.

Dalam jangka pendek hingga menengah, sistem CRM diproyeksikan untuk berfungsi sebagai backbone bagi inisiatif strategis seperti One-Stop-Shop dan Key Account Management. Inisiatif-inisiatif strategis ini bertujuan untuk memperkaya pengalaman pelanggan dan memberikan nilai tambah bagi Perseroan maupun pelanggan.

In the short-medium term timeframe, CRM system is projected to function as a backbone of strategic initiatives such as One Stop-Shop and Key Account Management. These strategic initiatives aim at enriching customer experience and providing added value to the Company and customer.

Hal ini membutuhkan dukungan sistem CRM sekaligus sebagai framework perbaikan berkelanjutan. BPR CRM mencakup inisiatif-inisiatif utama dalam roadmap 5-7 tahun (yang dapat dipersingkat menjadi 3-4 tahun). Dalam penerapan CRM, aspek people, proses dan sistem teknologi dirancang untuk dapat saling bersinergi. Sistem ini diproyeksikan mampu berfungsi sebagai backbone bagi inisiatif strategis, seperti one stop shop yaitu, point of contact pelanggan Perseroan secara umum. Sedangkan Key Account Management ditujukan untuk pelanggan utama Perseroan.

These will need CRM system support and also as improvement framework. BPR CRM comprises main initiatives in the roadmap for 5-7 years (which can be shortened to 3-4 years). In CRM implementation; several aspects, namely human resources, technology process and system have been designed to synergize. The system is projected to function as backbone of strategic initiatives such as One-Stop-Shop, which is point of contact for the Company’s customers and Key Account Management which is intended for Company’s primary customers.

Penerapan CRM bersifat journey sehingga memerlukan proses pembelajaran dan pengembangan yang berkelanjutan, CRM diharapkan dapat menjadi sistem dan platform corporate end-to-end marketing strategis bagi perusahaan untuk tumbuh dan

CRM practice is such a journey in nature and needs to be put down in experience and continuously developed. CRM is expected to be the corporate end-to-end system and platform, as well as the strategic marketing initiative for the Company to grow and develop along



berkembang sejalan dengan peluang dan dinamika pasar, sebagaimana direfleksikan dalam peningkatan kinerja pada pendapatan dan laba secara konsisten.

Pada tahun baru 2014, penerapan CRM difokuskan kepada pemutakhiran data dan profil pelanggan agar didapatkan gambaran yang lebih akurat tentang perilaku, tren bisnis dan kebutuhan pelanggan. Hal ini menjadi dasar pengembangan pelayanan dan kerja sama bisnis dengan pelanggan secara berkesinambungan.

with market dynamics and opportunities. This initiative was reflected in improved performance in the form of steady stream of revenue and profit.

In the new year 2014, CRM implementation was focused on updating data and customer profile to obtain more accurate description on behavior, business trends and customers’ needs. This will be the basis for service and business development with customers in a sustainable way

2. Key Account Management Key Account Management bertujuan untuk meningkatkan dan membangun proses bisnis serta standarisasi kegiatan pengelolaan pelanggan utama Perseroan dengan mempertemukan/menyesuaikan kebutuhan pelanggan dan kebutuhan perusahaan yang mencakup pelayanan, penjualan, pemasaran, dan loyalitas secara terkoneksi di 12 cabang pelabuhan di lingkungan Perseroan serta anak perusahaan untuk tumbuh bersama secara menguntungkan.

2. Key Account Management Key Account Management aimed at increasing and building business process as well as standardizing activities in managing major customers of the Company by meeting/adjusting customers’ and the Company’s needs (include services, sales, marketing and loyalty) online in 12 port branches in both the Company and its subsidiaries in order to grow together in mutual way.

Melalui organisasi khusus yang menangani pelanggan utama, perusahaan mampu meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan (fungsi service) maupun peningkatan pendapatan dari cross-selling atau up-selling (fungsi sales) serta mampu menjawab kebutuhan jasa pelanggan dan kebutuhan perusahaan untuk bermitra dan tumbuh bersama secara menguntungkan.

With this special organization to handle primary customers, the Company is expected to be able to improve customers’ satisfaction and loyalty (service function) as well as increasing revenue from crossselling or up-selling (sales function). In addition to that, the special unit can also address service needs from customers and partnership needs from the Company to grow together profitably.

3. One Stop Shop One Stop Shop adalah pengembangan dari physical outlet yang sudah dioperasikan di Pelabuhan Tanjung Priok dan direncanakan akan di kembangkan di 12 cabang Pelabuhan Perseroan.

3. One Stop Shop One Stop Shop is further development of physical outlet which has been operational in Tanjung Priok port and would plan to be developed in 12 branches of the Company.

REALISASI DAN RENCANA PENGEMBANGAN

REALIZATION AND DEVELOPMENT PLAN

Realisasi Pekerjaan 2014

2014 Work Realization

Sebagai tindak lanjut untuk mencapai visinya sebagai perusahaan yang dipilih oleh para pelanggan, perusahaan yang terbaik di kelasnya, menjadi perusahaan yang luar biasa bagi karyawan-karyawannya, dan dapat terus mendukung pertumbuhan nasional, IPC terus melancarkan program-program pembenahan, pengembangan dan pemberdayaan yang tertuang dalam strategi perusahaan. Program pembenahan,

As a follow up to accomplish its vision to become company of choice by its customers, to be the best Company on its class, to be the most admirable company by its employees and able to support national growth, IPC continues to launch improvement, development and empowerment programs which are stipulated in the Company’s strategy. Improvement, development and empowerment program of the Company can be classified into two: on hard side


209


210

pengembangan dan pemberdayaan yang dilakukan oleh IPC dapat diketegorikan menjadi dua yaitu secara hard side yaitu seperti pengembangan pelabuhan NewPriok, penambahan alat dan penataan ulang pelabuhan, atau pun secara soft side seperti kajian-kajian pendukung pengembangan hard side dan sumberdaya manusianya.

such as development of NewPriok port, equipment addition and port re-layout and on soft side such as review/assessment studies to support hard side and human resources development.

Paling tidak, pada tahun 2014, IPC telah menyelesaikan 6 studi lanjutan (soft side) dari tahun sebelumnya dan menjalankan 1 program baru. Detail dari studi dan program yang dilakukan adalah sebagai berikut:

At least, in 2014, IPC has completed 6 studies (soft side) that continued from previous year and implemented 1 new program. The details of studies and program which were carried out are as follows:

Economic impact of infrastructure and equipment development in IPC towards regional and national economy Studi ini dimaksudkan untuk melihat seberapa besar dampak ekonomi yang dihasilkan dari investasi yang dilakukan oleh IPC dalam pengembangan infrastruktur pelabuhan yang meliputi infrastruktur utama berupa dermaga, lapangan penumpukan, kapal pandu dan tunda, alat bongkar muat di dermaga (ship to shore crane), lapangan (yard crane) maupun alat produksi pendukung terhadap perekonomian regional dan nasional. Dari studi tersebut diketahui bahwa pada tahun 2013 IPC secara total telah menyumbangkan gross value added sebesar Rp7.2 triliun terhadap GDP Indonesia atau setara dengan ¼ GDP dari provinsi Bengkulu. Investasi IPC juga memberikan multiplier effect sebesar 1.63 yang artinya setiap pengeluaran Rp1 triliun, menciptakan nilai tambah sebesar Rp630 miliar pada perekonomian Indonesia. Dari hasil studi tersebut dapat diketahui pula bahwa pada tahun 2018, berdasarkan rencana investasi 5 tahunan, investasi IPC akan berkontribusi direct value-added senilai Rp12,5 triliun (adjusted inflation). Ditambah dengan perkiraan nilai direct value-added dari rantai pasok (supply chain) pada tahun 2018 sebesar Rp5,9 triliun terhadap GDP, secara total IPC diperkirakan akan memberikan nilai tambah sebesar Rp20,4 triliun terhadap GDP Indonesia.

Economic impact of infrastructure and equipment development in IPC towards regional and national economy The Study was intended to analyse economic impacts resulting from IPC investments in port infrastructure development which included main infrastructures such as docks, stockpile yards, pilot buat and tug boats, ship to shore crane, yard crane and other supporting production equipments. The impact analysis was conducted for both regional and domestic economy. Study results showed that in 2013, IPC had contributed total gross value added in the amount of Rp7,2 trillion to Indonesia’s GDP or an equivalent of 0,25 of Bengkulu province’s GDP. IPC investment also generated a multiplier effect of 1,63, which means every Rp1 trilion of spending will created a value added of Rp 630 billion to the Indonesian economy. From the Study, it was also revealed that based on five-year investment plan, IPC investment would contribute direct value-added of Rp12.5 trillions (adjusted inflation) in 2018. There would also be an addition of direct value-added from supply chain in the amount of Rp5.9 trillion to the GDP in 2018. In total, IPC is predicted to contribute value added in the amount of Rp20.4 trillion to Indonesia’s GDP.



IPC’s Economic Contribution in 2013

Kontribusi Ekonomi IPC Tahun 2013 Total Ipact Induced Indirect Direct Tax Revenue (Rp trillion)

1.4

0.2

0.5

0.7

4.4

1.7

1.1

7.2

Contribution to GDP (Rp trillion)

6,540 11,250 14,950 32,740 Employment

Source: Oxford Economics

Study on Indonesia maritime strategy reform (Aligning and Engaging Stakeholders) & Maritime strategy reform: university work packages Pekerjaan Indonesia maritime strategy reform (aligning and engaging stakeholders) ini merupakan lanjutan dari fase sebelumnya pada tahun 2013. Pada fase sebelumnya, studi ini terkonsentrasi pada menjawab 4 pertanyaan utama yaitu apa saja yang menjadi permasalahan-permasalahan utama di rantai pasok (supply chain) Indonesia? Bagaimana kondisi ideal maritim Indonesia pada tahun 2030 dan bagaimana cara mencapainya? Apa yang harus dilakukan untuk merealisasikan perbaikan yang diinginkan? Dan bagaimana dampak ekonomi makro Indonesia dengan adanya strategi maritim yang baru. Sedangkan untuk fase kedua aligning and engaging stakeholders lebih terkonsentrasi pada mengkomunikasikan detail reformasi yang harus dilakukan kepada masing-masing pemangku kepentingan dan diperkirakan akan selesai pada Desember 2014.

Study on Indonesia maritime strategy reform (Aligning and Engaging Stakeholders) & Maritime strategy reform: university work packages Study on Indonesia maritime strategy reform (Aligning and engaging stakeholders) is a continuation from previous phase in 2013. In previous phase, the Study was concentrated to address 4 main problems in Indonesia’s supply chain: how is the ideal condition of Indonesia’s maritime in 2030 and how to accomplish it? What should be done to realize the desired improvements? And what are the impacts of the new maritime strategy to Indonesia’s macroeconomic conditions. For phase two, aligning and engaging stakeholders will focus more on communicating reform information details to each stakeholder. The program will be finished on December 2014.


211


During this first phase sought to answer four key questions

What are the key issues along the Maritime supply chain, and how, i.e. through which areas of demand, are they affecting indonesia GDP

What would it take to realize the identified improvements and new strategy, in terms of investment, operating processes, regulatory and mindset/capabilities?

Selain Mckinsey, pekerjaan maritime reform ini juga dibantu oleh 6 universitas negeri (Universitas Sriwijaya, Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Surabaya dan Universitas Hasanudin) dimana seluruh studi tersebut dimonitor oleh steering committee yang diketuai oleh Wakil Menteri Perhubungan. Pada tahun tersebut keenam universitas ternama tersebut akan memberikan masukan dalam menyelesaikan permasalahan kunci di industri maritim yang meliputi 6 aspek yaitu port, shipping, landside supporting industry, sea side supporting industry, maritime education and 2030 network. Hasil-hasil dari studi tersebut merupakan masukan-masukan bagi para pembuat peraturan (policy makers) terkait agar dapat membentuk industri maritim Indonesia yang ideal.

212

What would the ideal end-state look like at the horizon 2030, and what are the key levers to de-bottleneck issues to reach this state

What could be the macro-economic impact of the new strategy on the Indonesian economy?

Along with Mckinsey, study on maritime reform was also conducted by 6 state universities (University of Sriwijaya, University of Indonesia, Institute Technology of Bandung, University of Gadjah Mada, Institute Technology of Surabaya and University of Hasanudin) and was monitored directly by a steering committee which was headed by Deputy Minister of Transportation. These six universities will recommend their inputs to solve key problems in maritime industry which include six aspects, namely: port, shipping, land side supporting industry, sea side supporting industry, maritime education and 2030 network. The results of these studies will be an inputs for related policy makers in order to build an ideal maritime industry in Indonesia.



Implementation of reducing logistic cost in Indonesia & Port Development priority projects and financing strategy Pada tahun 2014, IPC masih melanjutkan studi terkait reducing logistik cost bekerjasama dengan World Bank. Studi ini berfokus pada pengoptimasian pelayaran domestik petikemas di Indonesia untuk mengurangi biaya logistik secara agregat di Indonesia. Studi ini diperkirakan akan selesai pada Januari 2015. Selain itu, World Bank juga melakukan studi lain yang bernama port development priority projects and financing strategy dimana fokus utama dalam studi ini adalah untuk mengidentifikasi pelabuhan-pelabuhan (existing) mana yang dapat dijadikan prioritas pengembangan. Studi ini dimaksudkan untuk mendukung konektivitas domestik dan menetapkan strategi pembiayaan pengembanganpengembangan pelabuhan tersebut.

Implementation of reducing logistic cost in Indonesia & Port Development priority projects and financing strategy In 2014, IPC still continued the study on reducing the logistics cost in collaboration with the World Bank. This study focuses on optimizing domestic shipping of container in Indonesia to reduce the aggregate of logistics costs in Indonesia. This study is expected to be completed in January 2015. Apart of that, the World Bank also conducts a study dubbed as port development priority projects and financing strategy, mainly focused on identifying existing ports to be prioritized. This study is intended to support domestic connectivity and to establish financing strategy for the developments of the port.

Feasibility study on Bojonegoro coal blending facility development Dalam rangka mendukung program sinergi BUMN, IPC juga melakukan studi lanjutan pengembangan coal blending facility di Bojonegara bekerjasama dengan PLN. Studi ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan bahan bakar pembangkit tenaga listrik dengan melakukan proyeksi volume batu bara di Indonesia, analisa kondisi pasar batubara, peninjauan ulang supply chain batu bara dan menyajikan pola strategi bisnis untuk fasilitas coal blending.

Feasibility study on Bojonegoro coal blending facility development In order to support the synergy between SOEs, IPC also undertakes further study on the development of coal blending facility in Bojonegara, in cooperation with PLN. This study was conducted to ensure the availability of fuel for the power plants by projecting the volume of coal in Indonesian, analysis of coal market conditions, review of coal supply chain and present business strategy pattern for coal blending facilities.

Feasibility study of Kijing deep water port in Kunyit River, Pontianak Studi ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari kajian tahun sebelumnya yaitu Pre-Feasibility Study Pengembangan Pelabuhan Kijing dimana dalam kajian sebelumnya diketahui bahwa dari sisi market, technical, commercial dan financial, pembangunan Pelabuhan Kijing sudah dapat dikategorikan feasible.

Feasibility study of Kijing deep water port in Kunyit River, Pontianak This Study was done as a follow-up to previous study, i.e “Pre-feasibility Study of Kijing Port Development/ Pre-Feasibility Study Pengembangan Pelabuhan Kijing”. In the previous study, it was concluded that Kijing port construction was deemed feasible in terms of market, technical, commercial and financial aspects.


213


Lokasi Rencana Pengembangan Pelabuhan Kijing

Port Kijing Development Plan Location

SAMBAS

SINGKAWANG

BENGKAYANG

NGABANG

PONTIANAK

SANGGAU

SINTANG

U

KETAPANG

LOKASI PERENCANAAN

214

Rencana Pengembangan 2015

2015 Development Plan

Tahun 2015 diprediksi menjadi tahun yang berbeda dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan Indonesia memiliki pemerintahan baru yang mendukung pembangunan sektor maritim. Hal lain yang akan terjadi di Tahun 2015 adalah diberlakukannya pasar tunggal ASEAN atau yang dikenal dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA 2015) yang akan memberikan dampak pada meningkatnya pertumbuhan arus barang dan jasa di kawasan ASEAN khususnya Indonesia. Semuanya menjadi tantangan tersendiri bagi IPC untuk mempersiapkan diri dalam meningkatkan kinerja pelayanan dan kapasitas pelabuhan untuk menunjang peningkatan perdagangan ke depannya.

The year 2015 is predicted to be a different year compared to last year. This is due to the fact that Indonesia has new administration that supports maritime sector development. Other thing that will occur in 2015 is the implementation of ASEAN single market or known as ASEAN Economic Community (AEC) 2015 which will affect growth of goods and services flows in ASEAN region, particularly Indonesia. These are particularly challenges for IPC to prepare itself to improve its service performance and port capacity in supporting trade increase in the near future.

Dalam mempersiapkan kondisi yang dinamis seperti itu, IPC terus berusaha mencari peluang-peluang baru yang dapat memberikan benefit kepada perusahaan dan berkontribusi untuk pembangunan ekonomi dalam skala nasional. Untuk itu, IPC berencana melakukan beberapa program pengembangan bisnis pelabuhan di antaranya:

In preparation of such dynamic conditions, the IPC continues to seek new opportunities that can provide benefits for the company and contribute to economic development on a national scale. To that end, the IPC plans to conduct a few programs related to the development of port businesses, which include:

Kajian Implementasi Logistik Pendulum Nusantara Dalam rangka memperkuat konektivitas dan integrasi logistik secara nasional serta upaya untuk mengurangi biaya transportasi antar pulau, IPC melakukan kajian terkait dengan jasa pelayaran pendulum di koridor Barat-

Study on the Implementation of “Pendulum Nusantara” In order to strengthen connectivity, integrate national logistics, as well as attempt to reduce the cost of transportation between islands, the IPC conducted a



Timur Indonesia yang menghubungkan Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Makassar dan Sorong. Kajian ini menilai kelayakan konsep pendulum koridor Barat–Timur Indonesia, mengidentifikasi pelabuhan-pelabuhan feeder yang memiliki potensi untuk mendukung Konsep Pendulum atau diperkirakan akan memerlukan pengembangan berdasarkan peningkatan volume kargo atau arus barang, menghitung kebutuhan investasi dan pengembangan operasional yang di perlukan di pelabuhan feeder/ domestik tersebut, serta membuat strategi pendanaan untuk pelabuhan–pelabuhan tersebut.

study that is related to shipping services pendulum in the East-West Corridor that connects Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Makassar, and Sorong. This study will assess the feasibility of the concept, identify the feeder ports that have the potential to support the Pendulum Concept, or estimate the requirement of development based on increased cargo volume or flow of goods. In addition, the study will also calculate the investment needs and operational developments required in feeder ports/ domestic ports. This includes building a funding strategy for the ports.

Melakukan kajian pengembangan logistik/industrial area • Pre-Feasibility study Kawasan Ekonomi Khusus Sorong dan Kijing Rencana kajian pre-feasibility ini adalah sebagai bentuk partisipasi BUMN dalam program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia. Kajian bisnis pendahuluan ini terkait pengembangan daerah industri untuk daerah Sorong (Papua) dan Kijing (Kalimantan Barat) yang akan dikembangkan menjadi kawasan ekonomi khusus. Kajian ini diperlukan untuk mendukung program pengembangan di lokasi tersebut mengingat konektivitas hinterland dengan pelabuhan merupakan permasalahan yang selalu terjadi di hampir seluruh pelabuhan, sehingga diperlukan kecermatan dalam perencanaannya.

To study the development of logistics/industrial area •

Pre-Feasibility Study for Special Economic Zones in Sorong and Kijing

The plan to conduct this pre-feasibility study is a form of participation of SOEs into the Masterplan for the Acceleration and Expansion of Indonesian Economic Development program (MP3EI). This preliminary study is related to business development in industrial areas, such as Sorong (Papua) and Kijing (West Kalimantan), which will be developed into special economic zones. Studies are needed in order to support development programs in these locations, considering that the hinterland connectivity to ports is a problem that occurs in almost all ports. Because of this, accuracy in planning is required.


215


Pre-Feasibility study Cikarang Bekasi Laut (CBL) waterways Dalam rangka meningkatkan konektivitas Pelabuhan Tanjung Priok dengan hinterland, diperlukan alternatif moda transportasi. Tidak hanya terbatas transportasi kereta api dan truk akan tetapi juga memungkinkan penggunaan tongkang. Direncanakan study ini sebagai kajian awal atas kelayakan pembangunan jalur air melalui pemanfaatan kanal/sungai yang menghubungkan Pelabuhan Tanjung Priok dengan pusat industri di Cikarang.

•

Pre-Feasibility study Kerjasama Pengembangan Cikarang Dry Port IPC berencana melakukan kajian bisnis terkait pengoptimalan pemanfaatan Cikarang Dry Port (CDP), ini merupakan bentuk kerja sama antara PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dengan PT Cikarang Inland Port yang diharapkan dapat membantu peningkatan kelancaran arus barang dari Pelabuhan Tanjung Priok ke hinterland. Integrasi kedua bagian dari mata rantai logistik tersebut diharapkan akan menurunkan waktu tunggu (dwelling time) di pelabuhan dan memperkuat sistem logistik nasional.

•

•

•

216

Pre-Feasibility Study for Cikarang Bekasi Sea (CBL) Waterways In order to improve the connectivity of Port of Tanjung Priok with the hinterland, it requires alternative mode of transportation. Not limited to only railway and truck transportation, but also the probability of the use of barges. This study was intended as an initial study on the feasibility of the construction of a waterway using the canal/river that connect Tanjung Priok port with industrial center in Cikarang.

Pre-Feasibility Study on Development Cooperation on Cikarang Dry Port IPC plans to conduct business studies related to optimizing the utilization of Cikarang Dry Port (CDP). This activity is a form of cooperation between PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) and PT Cikarang Inland Port, and is expected to help increase the flow of goods from Port Tanjung Priok to the hinterland. Integration of the two companies, in the logistics chain perspective, will reduce the waiting time (dwelling time) in ports and strengthen the national logistics system.



Lokasi Cikarang Dry Port dan Pelabuhan Tanjung Priok

Melakukan kajian peningkatkan konektivitas pelabuhan dengan hinterland seperti: • Rencana kajian bisnis jalan tol akses CibitungCilincing sebagai pendukung aksesibilitas Pelabuhan NewPriok (Kalibaru) Sesuai dengan rencana pada Tahun 2015 Container Terminal 1 di NewPriok akan beroperasi dengan kapasitas 1.500.000 TEU’s/tahun. Terdapat 8 Container Terminal dan 2 Kilang Minyak pada NewPriok. Setiap Container Terminal memiliki kapasitas 1.500.000 TEU’s/ tahun dan 5.000.000 m3/tahun untuk pengolahan minyak. Pembangunan keseluruhan terminal ini direncanakan selesai hingga tahun 2030. Untuk itu, IPC akan melakukan studi perkiraan trafik ruas jalan tol Cibitung-Cilincing sebagai pendukung aktivitas terminal petikemas dan kilang minyak di Pelabuhan NewPriok (Kalibaru).

Tourism Cikarang Dry Port and Port of Tanjung Priok

Conducting studiy to increase port connectivity with hinterland area: • Business Study Plan to study the Cibitung-Cilincing Access Toll Road as a supporting access to Port NewPriok (Kalibaru) As planned, by 2015, Container Terminal 1 will operate with a capacity of 1.5 million TEUs/year. There are currently 8 container terminals and 2 oil refineries in NewPriok. Each Container Terminal has a capacity of 1.5 million TEUs/year and 5,000,000m3/year for oil processing. Construction for this terminal is planned to be completed by 2030. To that end, the IPC will conduct a study to estimate traffic conditions on the Cibitung-Cilincing toll road to support container terminal and oil refinery activities in Port of NewPriok (Kalibaru).


217


•

218

Feasibility pengembangan pelabuhan laut dalam di Tanjung Carat, Banyuasin, Sumatera Selatan

• Feasibility pengembangan pelabuhan laut dalam di Tanjung Carat, Banyuasin, Sumatera Selatan

Dalam mendukung strategi pembangunan ekonomi Indonesia, khususnya Koridor Ekonomi Sumatera, Provinsi Sumatera Selatan memiliki potensi sangat besar untuk menjadi salah satu mesin pertumbuhan ekonomi. Potensi peningkatan volume logistik yang melalui Koridor Sumatera mejadi tinggi setelah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengusulkan Tanjung Api-Api sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan telah disetujui melalui PP No.15/2014. Namun demikian, kondisi saat ini kurang berkembang karena belum tersedianya infrastruktur pendukung logistik yang memadai. Untuk itu, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) berencana mengembangkan pelabuhan baru Tanjung Carat, Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan sebagai Pelabuhan Laut Dalam (Deep Sea Port). Rencana pengembangan ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas pelabuhan dengan hinterland area.

To support Indonesia’s economic development strategy, particularly in Sumatera Economic Corridor, South Sumatera Province has huge potential to become one of economic growth driver. Potential increase of logistics volume through Sumatera corridor is higher when the provincial government of South Sumatera suggested Tanjung Api-Api as Special Economic Zone and has been approved by Government Regulation No. 15/2014. Nevertheless, it has not yet developed due to lack of adequate supporting logistics infrastructures. Therefore, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) plans to develop new port in Tanjung Carat, Banyuasin region, Province of South Sumatera as Deep Sea Port. This development plan is expected to enhance the connectivity between the port and hinterland area.



PROSPEK USAHA, PANGSA PASAR, DAN PROYEKSI PASAR KE DEPAN

BUSINESS PROSPECT, MARKET SHARE, AND FUTURE MARKET PROJECTION

Prospek Usaha Perlambanan pertumbuhan ekonomi global diperkirakan masih akan berlanjut hingga tahun 2015. Kondisi ini akan memberikan pengaruh pada kinerja pertumbuhan ekonomi nasional, terutama terkait dengan kegiatan ekspor dan impor.

Business Prospects The global economic slowdown is expected to continue through 2015. As such, the performance of Indonesia’s national economic growth will be affected, especially with regards to import and export activities.

Untuk nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, dalam APBN 2015 pemerintah masih menargetkan Rp11.900 per dolar. Jika dibandingkan tahun 2014, apresiasinya masih terlalu rendah, sehingga hal ini berpotensi membuat harga jual kendaraan bermotor tetap tinggi mengingat masih banyaknya bahan baku yang didatangkan dari impor.

The government is targeting, as stated in the State Budget 2015, the exchange rate is set to Rp 11,900 per US dollar. Compared to the 2014 exchange rate, the appreciation is still lower than hoped for. Consequently, this could potentially cause the selling price of motor vehicles to remain high, especially given the amount of raw materials that come from imports.

Terkait dengan suku bunga, kenaikan suku bunga acuan (BI Rate) di akhir tahun menjadi 7,75% akan memicu kenaikan suku bunga kredit perbankan. Kondisi ini juga akan menekan daya beli masyarakat. Situasi makro ekonomi ini berpotensi memberikan dampak kurang baik pada industri usaha. Jika hal itu terjadi, kinerja Perseroan yang bergerak di bidang transportasi laut juga akan menghadapi tantangan.

Regarding the interest rate, the increase in the benchmark interest rate (BI Rate) at the end of the year to 7.75% will trigger a rise in bank lending rates. This condition will also suppress the people’s purchasing power. This macro economic situation has the potential to have a less than ideal impact on the business industry. If that happens, the performance of companies in the field of maritime transport will also face challenges.

Meski demikian, pertumbuhan ekonomi kawasan Asia relatif tinggi dibandingkan kawasan lainnya yang berdampak pada tingginya arus perdagangan melalui pelabuhan. Dalam konteks regional, mulai tahun 2015 sudah diberlakukan Komunitas Ekonomi ASEAN yang mulai mereduksi batas-batas regulasi dalam hubungan ekonomi di Asia Tenggara. Tentu hal ini merupakan peluang sekaligus tantangan bagi Perseroan.

However, economic growth in the Asian region is relatively high compared to economic growth in other regions. This is due to the high flow of trade through the ports. In the regional context, starting in the year 2015, the ASEAN Economic Community will be enacted, which will start reducing the limits of regulations related to economics in Southeast Asia. This could potentially create opportunities or provide challenges to the company.

Kondisi perekonomian yang semakin stabil serta perdagangan bebas ASEAN tersebut berpotensi meningkatkan perekonomian nasional, sekaligus menurunkan biaya logistik nasional. Pertumbuhan kelas menengah ke atas juga merupakan peluang bagi peningkatan kargo.

More stable economic conditions and free trade in ASEAN member states could potentially improve the national economy, while simultaneously lowering the cost of national logistics. The growth of the upper middle class is also an opportunity to increase cargo.

Selain itu, dukungan Pemerintah terhadap Perseroan sebagai salah satu BUMN sangat penting, termasuk peluang sebagai mitra strategis dalam pengembangan bisnis baru. Potensi bisnis juga dapat diperoleh dari layanan-layanan bernilai tambah dalam penanganan kargo di pelabuhan.

Furthermore, the Government’s support for the Company as State-Owned Enterprises is very important, including opportunities as a strategic partner in the development of new businesses. Business potential can also be obtained from value added services such as cargo handling at the ports.


219


220

Perseroan yang bergerak di bidang industri jasa kepelabuhanan memiliki keunggulan yang kompetitif dan peluang yang lebih kuat. Proses transformasi yang dilaksanakan oleh Perseroan dalam lima tahun terakhir baik dari sisi soft infrastructure dan hard infrastructure menghadirkan keunggulan dan memperkuat posisi Perseroan untuk menghadapi kompetisi, di samping keunggulan dari sisi geografis yang dekat dengan lokasi pertumbuhan ekonomi. Perubahan organisasi bisnis dengan dibentuknya anak-anak perusahaan juga dapat memberikan keunggulan dari sisi agility, spesialisasi/ fokus pada core business, serta pembiayaan sendiri anak perusahaan.

The company that engages in the port services industry possesses a competitive advantage and stronger opportunities. The transformation processes undertaken by the Company in the last five years, both in terms of soft infrastructure as well as hard infrastructure, presented advantages and strengthened the Company’s position when facing the competition, in addition to the advantage in terms of geographical location that is close to economically growing locations. Changes in business organization with the establishment of subsidiaries can also provide advantages in the form of agility, specialization/focus on the core business, as well as selffinancing subsidiaries.

Kondisi perekonomian yang semakin stabil serta perdagangan bebas ASEAN dapat meningkatkan perekonomian nasional khususnya dalam menurunkan biaya logistik nasional. Pertumbuhan kelas menengah ke atas juga merupakan peluang bagi peningkatan kargo, di samping dukungan pemerintah terhadap Perseroan sebagai salah satu BUMN dan peluang untuk strategic partner dalam pengembangan bisnis baru. Potensi bisnis juga dapat diperoleh dari value added services penanganan kargo di pelabuhan.

More stable economic conditions and the ASEAN free trade are foreseen to boost national economic conditions, especially in lowering the national logistic expenses. The growth of the upper-middle class is also an opportunity for cargo improvement, in addition to government support to the Company as a SOE, and the opportunities for being a strategic partner in new business development. Business potential can also be obtained from value added services of cargo handling in ports.

Pangsa Pasar Secara keseluruhan realisasi pangsa pasar tahun 2014 dalam satuan box sebanyak 1.333.294 box atau 1,92% di bawah anggaran yang sebesar 1.359.368 box. Dalam satuan TEUs, terealisasi sebesar 1.724.264 TEUs atau 2,60% di bawah anggaran yang sebesar 1.709.261 TEUs. Dalam satuan ton, terealisasi sebesar 50.268.252 ton atau 10,01% di bawah anggaran yang sebesar 55.858.780 ton.

Market Share Overall realization of market share in 2014 in box unit is 1,333,294 boxes or 1.92% below budget of 1,359,368 boxes. In TEUs unit, realization is 1,724,264 TEUs or 2.60% below budget of 1,709,261 TEUs. In tone unit, realization is 50.268.252 tonnes or 10.01% below budget of 55.858.780 tonnes.

Proyeksi Pasar Potensi pengembangan Perseroan pada masa mendatang akan didominasi oleh pertumbuhan kargo kontainer, baik domestik maupun internasional. Potensi tersebut merupakan imbas dari berbagai faktor di antaranya adalah perubahan kemasan kargo menjadi petikemas atau kontainer (kontainerisasi), pertumbuhan GDP baik dunia maupun Indonesia, pertumbuhan industri, dan kenaikan daya beli masyarakat.

Market Projections The Company’s development potential in the future will be dominated by container growth, both domestic and international. This potential is the result of several factors, such as cargo packaging into containers (containerization), GDP growth in Indonesia and worldwide, industrial growth, and rising purchasing power.

Sebagai negara berkembang dengan populasi tertinggi nomor 4 setelah China, India, dan Amerika Serikat, dengan mayoritas penduduk merupakan usia muda dan produktif serta pertumbuhan ekonomi yang konsisten di

As a developing country with the 4th largest population in the world after China, India, and the U.S., the majority of the population being of a young and productive age, and with a consistent economic growth of above 5%



atas 5% selama beberapa tahun terakhir akan berdampak pada daya beli masyarakat yang diperkirakan akan terus meningkat. Berkaitan dengan fungsi hub and spoke pelabuhan di Indonesia, sampai dengan saat ini mayoritas petikemas sudah direct call ke negara tujuan, dengan pengembangan pelabuhan Tanjung Priok saat ini berupaya dapat menekan jumlah kontainer yang transhipment di Singapura.

in the last few years, the people’s purchasing power is expected to continue to rise. In relation to the port hub and spoke function in Indonesia, most of the containers currently have direct calls to their designated countries. With the development of Port Tanjung Priok, the number of containers for transshipment in Singapore has been decreased.

Kondisi eksternal yang memberikan dukungan atas pencapaian target dalam jangka menengah dan panjang, di antaranya proyeksi pertumbuhan kargo di Indonesia diperkirakan mencapai 6% per tahun. Dengan demikian, nilai pasar kargo Indonesia akan mencapai Rp67 triliun.

External conditions that provides support to target achievements in the medium and long term, including cargo growth projections in Indonesia estimating to about 6% per year. Hence, the value of the Indonesian cargo market will reach Rp67 trillion.

Kontributor terbesar pada pasar kargo Indonesia adalah cargo handling sebesar 77%, kemudian jasa perkapalan sebesar 15% dan kargo transit & storage sebesar 8%. Artinya, Perseroan memiliki kesempatan yang sangat besar melihat proyeksi pertumbuhan kargo tersebut.

The largest contributor to the cargo market in Indonesia is cargo handling (77%), followed by shipping services (15%), and cargo transit and storage (8%). In other words, the Company has a tremendous opportunity to foresee cargo growth projections.

Proyeksi pertumbuhan pendapatan dari investasi yang khusus pada pasar kontainer (CAGR) mencapai 12% hingga tahun 2018. Dari total Rp67 triliun proyeksi potensi pasar di Indonesia dengan tidak melupakan perkembangan kargo lain, kontainerisasi menyumbangkan Rp18 triliun atau sebesar 27%. Hal ini semakin menunjukan bahwa kontainerisasi bisa menjadi salah satu generator penghasil pendapatan bagi Perseroan.

Projected growth in earnings (return) from investments specific to the container market (CAGR) is 12% by year 2018. Of the total Rp 67 trillion projected market potential in Indonesia, not forgetting the development of other cargo, containerization contributes to Rp 18 trillion (or 27%). This further indicates that containerization could be one of the revenue producing generators for the Company.

Dengan asumsi ini, prospek usaha Perseroan masih akan terus tumbuh. Hal ini akan sangat menunjang visi Perseroan untuk menjadi pemain pada industri kepelabuhanan kelas dunia.

With these assumptions, the outlook for the Company is that the Company’s business will continue to grow. This will support our vision to become a contender in the World-Class Port Industry.

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN Perseroan tidak mencatat adanya informasi dan fakta material setelah tanggal neraca 31 Desember 2014.

INFORMATION AND MATERIAL FACTS AFTER ACCOUNTING REPORT The Company did not record any information and material facts after balance sheet date of 31 Desember 2014.

INVESTASI BARANG MODAL YANG DIREALISASIKAN PADA TAHUN BUKU TERAKHIR Pada akhir tahun buku, Perseroan tidak memiliki informasi investasi barang modal yang direalisasikan pada akhir tahun buku.

REALIZATION OF INVESTMENT IN CAPITAL GOODS IN THE LAST FISCAL YEAR. On the last fiscal year, the Company did not have information on realized investment in capital goods on the last fiscal year.


221


222

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN DAN/ATAU MANAJEMEN YANG DILAKSANAKAN PERUSAHAAN PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang kepemilikan sahamnya 100% dipegang oleh Pemerintah Republik Indonesia. Oleh karena itu, Perseroan tidak memiliki program kepemilikan saham oleh karyawan dan atau manajemen.

EMPLOYEE AND/OR MANAGEMENT SHARE OWNERSHIP PROGRAM CONDUCTED BY THE COMPANY PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) is a state-owned enterprise in which its 100% shares are owned by the Government of Republic of Indonesia. Therefore, the Company does not own any employee and/or management stock ownership program.

REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) tidak melakukan Initial Public Offering (IPO) sehingga informasi mengenai realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum tidak dapat disajikan dalam laporan tahunan ini.

REALIZATION OF FUND UTILIZATION FROM PUBLIC OFFERING PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) does not conduct Initial Public Offering (IPO) therefore the information upon the realization of fund spending from public offering is unable to be presented in this annual report.

INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN Selama tahun 2014, Perseroan tidak memiliki informasi transaksi material yang mengandung benturan kepentingan. a. Sifat Hubungan Afiliasi Pemerintah Republik Indonesia merupakan pemegang saham utama Perseroan. Seluruh entitas yang dimiliki dan dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia serta entitas di mana Pemerintah Republik Indonesia memiliki pengaruh signifikan. b. Transaksi Dengan Pihak Berelasi Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan beserta entitas anak melakukan transaksi tertentu dengan pihak berelasi. Rincian akun signifikan dengan pihak-pihak berelasi (Pemerintah, entitas Pemerintah, atau dinyatakan lain) dapat dilihat pada lampiran laporan keuangan audited catatan 42 tentang Sifat Hubungan dan Transaksi dengan Pihak Berelasi.

INFORMATION OF MATERIAL TRANSACTION CONTAINING CONFLICT OF INTEREST AND TRANSACTION WITH RELATED PARTIES During 2014, the Company did not have any material information containing conflict of interests. a. Nature of Affiliation The Government of Republic of Indonesia is the major shares owner of the Company. All entities owned and controlled by the Government of Republic of Indonesia as well as the entity in which the Government of Republic of Indonesia has a significant impact. b. Transaction with Related Party In performing its business activities, the Company with subsidiary companies performs certain transactions with related parties. The description of significant account with related parties (Government, Government entity or stated otherwise) is presented in the audited financial report, note number 42 of Nature of Relations and Transactions with Related Parties.



PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN Selama tahun 2014, Perseroan tidak memiliki informasi atas perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja Perseroan.

REGULATION CHANGES THAT MAY SIGNIFICANTLY IMPACT ON THE COMPANY’S PERFORMANCE During 2014, the Company did not have any change in laws and regulations that had a significant impact on the Company.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG DITERAPKAN PADA TAHUN BUKU TERAKHIR Laporan keuangan konsolidasian Perseroan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia, yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Ikatan Akuntan Indonesia. Seperti yang diungkapkan dalam catatan-catatan terkait di bawah ini, beberapa standar akuntansi telah direvisi dan diterbitkan, diterapkan efektif tanggal 1 Juni 2012. Perseroan menerapkan PSAK No 38 (revisi 2012) “Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali” berlaku efektif 1 Januari 2013. Kombinasi bisnis entitas sepengendali dibukukan menggunakan metode penyatuan kepemilikan (policy of interest). Dalam menerapkan metode penyatuan kepemilikan, unsur laporan keuangan dari entitas yang terlibat (PT Pengerukan Indonesia) disajikan sedemikian rupa sehingga seolah-olah entitas atau bisnis tersebut telah bergabung sejak awal periode penyajian.

ACCOUNTING POLICY CHANGES APPLIED IN THE LATEST FISCAL YEAR The Company consolidated financial report has been compiled and presented in accordance with the Financial Accounting Standard (SAK) in Indonesia, which includes the Statement and Interpretation issued by Board of Financial Accounting Standard (DSAK) of Indonesian Accountant Institution. As it is disclosed in this following note, several accounting standards which have been revised and published will be effectively applied per June 1, 2012. The Company applies PSAK No 38 (revision of 2012) “The Combination of A Controlling Business Entity” effectively on January 1, 2013. The combination of a controlling business entity is applied through policy of interest method. In implementing policy of interest method, the aspect of financial report from engaged entity (PT Pengerukan Indonesia) is presented in such a way that the business entity has joined since the beginning of the presentation period.


223

Sekilas IPC Profil Perusahaan Analisa dan Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan

03 TATA KELOLA PERUSAHAAN CORPORATE GOVERNANCE

Perseroan menerapkan strategi Pertahanan Tiga Lapis dalam mengelola potensi risiko yang dihadapi Perseroan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan daya tahan Perusahaan terhadap segala risiko yang dihadapi. The Company has applied Three Layers of Defense Strategy to manage its potential risks. This is conducted to enhance Company’s ability in dealing with any risks.

IPC in Brief Company Profile Managament Discussion & Analysis Corporate Governance


LAPORAN TATA KELOLA PERUSAHAAN | CORPORATE GOVERNANCE

226



Penerapan Good Corporate Governance telah menjadi bagian integral dari kegiatan usaha Perseroan. GCG implementation is an integral part of the Company’s business processes.

Penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG: Good Corporate Governance) bagi Perseroan bukan sekedar untuk memenuhi kewajiban seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik bagi BUMN. Lebih dari itu, penerapan GCG sudah menjadi bagian integral dari kegiatan usaha Perseroan.

The implementation of GCG (Good Corporate Governance) for the Company is not merely to fulfill the obligations as laid out in the Regulation of the Minister of State Enterprises No. PER-01/MBU/2011 on the Implementation of Good Corporate Governance for SOEs. Moreover, the implementation of GCG has become an integral part of the Company’s business activities.

Penerapan GCG pada dasarnya adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundangundangan dan etika berusaha. Hal inilah yang dijaga dan terus dikembangkan oleh Perseroan, sejalan dengan upaya mengembangkan bisnis secara berkesinambungan.

GCG implementation is basically the principles that underlie the process and mechanism of an enterprise’s management based on the legislations and business ethics. This is maintained and further developed by the Company, in line with the efforts to develop a continuous business.

Manajemen berkeyakinan bahwa pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik akan mendukung pencapaian sasaran bisnis dalam jangka panjang. Bahkan ikut memberikan keunggulan kompetitif dalam menghadapi persaingan.

The management believes that the implementation of good corporate governance will support the achievement of business objectives in the long term. Even help provide a competitive advantage in facing competition.

Karena itulah, pelaksanaan tata kelola perusahan yang baik telah menjadi komitmen dari segenap manajemen dan karyawan Perseroan untuk melaksanakan praktek penyelenggaraan bisnis yang sehat, beretika, dan bertanggung jawab kepada pemangku kepentingan.

Therefore, the implementation of good corporate governance has been the commitment of all management and employees of the Company to carry out the implementation of sound, ethical, and responsible business practices to the stakeholders.

Tujuan Perseroan menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, antara lain untuk: 1. Memberikan nilai tambah bagi Perseroan maupun Pemegang Saham 2. Memaksimalkan nilai Perseroan agar memiliki kualitas pelayanan yang berkelas Internasional 3. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulator 4. Mendorong pengelolaan Perseroan secara profesional, transparan dan efisien serta memberdayakan fungsi

The objectives of the Company in implementing the principles of GCG are, among others, to: 1. To provide added value to the Company and Shareholders; 2. To maximize the value of the Company in order to have an International class service quality; 3. Increasing compliance to the regulators; 4. Encourage the management of the Company in a professional, transparent and efficient manner as


227


TATA KELOLA PERUSAHAAN |

228

CORPORATE GOVERNANCE

Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Internal Audit dan Sekretaris Perusahaan 5. Mendorong agar setiap pengambilan keputusan atau kebijakan dilandasi dasar hukum dan standar etika yang tinggi 6. Melindungi Dewan Komisaris dan Direksi dari kemungkinan adanya tuntutan hukum

well as empowering the functions of the Board of Commissioners, the Board of Directors, the Audit Committee, Internal Audit and Corporate Secretary; 5. To ensure that every decision or policy is based on a legal basis and high ethical standards; 6. To protect the Board of Commissioners and the Board of Directors from lawsuit possibilities.

Hal itu sejalan dengan prinsip-prinsip GCG yang dikeluarkan Kementerian BUMN seperti dikemukakan di atas, yang rinciannya meliputi: 1. Transparansi (transparency), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material serta relevan mengenai perusahaan. Perseroan menjamin adanya keterbukaan dan objektivitas dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan untuk menjalankan kegiatan usahanya. Perseroan menyediakan informasi yang bersifat material dan relevan mengenai perusahaan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh para pemangku kepentingan. Perseroan juga mengambil inisiatif untuk mengungkapkan, tidak hanya informasi yang dipersyaratkan oleh anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga hal-hal yang penting serta mempengaruhi pengambilan keputusan para pemangku kepentingan.

This is in line with the principles of GCG which was issued by the Ministry of State Enterprises as mentioned above, the details of which include: 1. Transparency, which is the transparency in the decision making process and transparency in disclosing material and relevant information about the company. The Company guarantees the presence of transparency and objectivity in the decision making process in conducting its business activities. The Company provides material and relevant information regarding the company in a manner that is easily accessible and understood by the stakeholders. The Company also took the initiatives to express, not only the information required by the applicable articles of association and regulations, but also matters that are important and influential to the decision making of the stakeholders.

2. Akuntabilitas (accountability), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Perseroan bekerja dengan akuntabilitas tinggi serta mempertanggungjawabkan segala tindakannya secara transparan dan wajar untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku, etika perilaku bisnis dan budaya perusahaan dengan tetap memperhatikan stakeholders guna mencapai kinerja Perseroan secara berkesinambungan.

2. Accountability, which is the clarity of function, implementation and accountability of the instruments so that the management of the company is conducted in an effective manner. The Company performs with high accountability as well as accountable for all its actions in a transparent and fair manner for the interests of the Company in accordance with the provisions of the Articles of Association, the applicable legislations, business ethics and corporate culture with regard to the stakeholders in order to achieve the Company’s performance on an ongoing basis.

3. Pertanggungjawaban (responsibility), yaitu kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat; Perseroan berpegang teguh pada prinsip kehatihatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perusahaan, Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perseroan juga melaksanakan tanggung jawab sosial, antara lain

3. Responsibility, the conformity of the management company to the legislations and sound corporation principles; The Company adheres to the prudence principle and ensure compliance to the prevailing company’s regulations, Articles of Association and legislations. The Company also undertakes social responsibility, among others, concern for the community and the environment, especially in the surroundings of



kepedulian terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar Perseroan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai sehingga terpelihara kesinambungan usaha Perseroan.

the Company by preparing adequate planning and implementation, therefore maintaining the continuity of the Company’s business.

4. Kemandirian (independency), yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

4. Independency, which is a state in which the company is managed in a professional manner with no conflicts of interest and influence/ pressure from any party that does not comply with the legislations and sound corporate principles.

5. Kewajaran (fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan. Seluruh pemangku kepentingan harus memiliki kesempatan untuk mendapatkan perlakuan yang adil dari Perseroan. Pemberlakuan prinsip ini diharapkan dapat melarang terjadinya praktik-praktik tercela yang dilakukan oleh orang dalam dan yang dapat merugikan pihak lain. Perseroan selalu menjaga hubungan baik dengan karyawan dan menghindari praktik diskriminasi serta menghormati hak-hak karyawan.

5. Fairness, namely justice and equality in fulfilling the rights of the stakeholders arising under agreements and legislations. All stakeholders must have the opportunity to get a fair treatment from the Company. The enforcement of this principles is expected to prohibit harmful practices done by the people from within and may be detrimental to others. The Company always maintain good relations with the employees and avoid discriminatory practices as well as respecting the rights of employees.

Sebagai wujud komitmen dari pelaksanaan GCG pada tahun 2014, Dewan Komisaris, Direksi, beserta seluruh karyawan telah menandatangani pakta integritas berdasarkan pedoman GCG serta janji kode etik bisnis yang menegaskan komitmen Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan terhadap pelaksanaan bisnis yang adil, transparan dan beretika serta sebagai bentuk kepatuhan peraturan dan regulasi sesuai dalam Kode Etik Bisnis IPC. Hal ini diterapkan di seluruh tingkat organisasi dan kegiatan operasional Perseroan.

As a form of GCG commitment in 2014, the Board of Commissioners, the Board of Directors, and all employees have signed an integrity pact based on the GCG guidelines as well as business ethics pledge which confirms the commitment of the Board of Commissioners, the Board of Directors and all employees to a fair, transparent and ethical business implementation as well as a form of laws and regulations compliance, in accordance to the IPC Codes of Conduct. This is applied at all organizational and operational levels of the Company.

Selain itu, Perseroan juga senantiasa mengadakan rangkaian kegiatan perbaikan Pedoman Tata Perusahaan (Good Corporate Governance), Pedoman Tata Kelola Direksi dan Dewan Komisaris (Board Manual), Pedoman Etika (Kode Etik Bisnis) dan Perilaku Usaha, Pedoman Pelaporan Pelanggaran serta penyempurnaan organ GCG guna menunjang implementasi GCG di masa yang akan datang. Konsistensi assessment dan audit yang komprehensif secara berkala adalah bagian dari upaya peningkatan kualitas tata kelola perusahaan.

In addition, the Company also continuously hold a series of improvement activities on Governance Guidelines, Board Manual, Code of Conducts (Business Ethics) and Business Conduct, Guidelines for Reporting Violations as well as improvements of GCG instruments organs to support the implementation of GCG in the future. The consistency of assessment and periodical comprehensive audits as part of the efforts to improve the quality of corporate governance.

Bagi Perseroan serta seluruh jajarannya, penerapan prinsip-prinsip tersebut sudah menjadi komitmen dalam

For the Company as well as its entire staff, the application of these principles has become a commitment in each


229



230


setiap pengelolaan usaha Perseroan. Implementasi terus dilakukan dengan meningkatkan sosialisasi dan internalisasi prinsip-prinsip GCG pada semua anggota Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan, sehingga menjadi tradisi yang harus diimplementasikan dalam setiap aktivitas bisnis sehari-hari.

management of the Company’s business. Implementation continues to be conducted by improving the socialization and internalization of GCG principles to all members of the Board of Commissioners, Board of Directors and employees, so that it becomes a tradition that must be implemented in all daily business activities.

Kebijakan lain yang dilakukan Perseroan dalam upayanya melaksanakan budaya GCG adalah membuat pengumuman larangan gratifikasi kepada seluruh karyawan untuk tidak meminta, memberikan atau menerima hadiah dalam segala bentuk, baik langsung maupun tidak langsung. Dukungan dan kerja sama para pihak tentu sangat dibutuhkan dalam mewujudkan komitmen Perseroan agar senantiasa terus meningkatkan implementasi prinsip GCG dalam berbagai program kerja.

Another policy conducted by the Company in its efforts to implement the GCG culture is by making gratification prohibition announcements to all employees to not ask, give or accept gifts of any kind, either directly or indirectly. The support and cooperation of all parties are surely required in realizing the Company’s commitment to always continue to improve the implementation of the GCG principles in various work programs.

Untuk mewujudkan hal itu, antara lain dilakukan dengan meningkatkan efektivitas kerja Komite Audit dan Divisi Internal Audit. Selain itu, juga mengoptimalkan fungsi Divisi Sekretaris Perusahaan.

for that purpose, IPC was improving the effectiveness of the Audit Committee as well as Internal Audit. In addition, it also optimizing the function of Corporate Secretary division.

Landasan Pelaksanaan Penerapan prinsip-prinsip GCG di lingkungan Perseroan mengacu padan sejumlah aturan yuridis. Di antaranya, mengacu pada Undang Undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Implementation Foundation The implementation of GCG principles within the Company refers to a number of juridical rules. such as, refers to Law No. 19 of 2003 on State-Owned Enterprises and the Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company.

Selain itu, berlandaskan juga pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara, yang merupakan penyesuaian dari Surat Keputusan Menteri Negara BUMN No. Kep-117/ MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang penerapan praktik Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara. Landasan lainnya, termasuk Pedoman Umum Good Corporate Governance yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), serta memperhatikan etika dan praktik bisnis terbaik.

In addition, it is also based on the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-01/MBU/2011 dated 1 August 2011 on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in State-Owned Enterprises, which is the adjustment of the Decree of the Minister of State Enterprises No. Kep117/MBU/2002 dated 31 July 2002 on the implementation of Good Corporate Governance practices in State-Owned Enterprises. Another platform, including the General Guidelines of Good Corporate Governance which was issued by the National Committee on Governance (NCG), and with regard to ethics and best business practices.

Sedangkan indikator penilaian dan evaluasi penerapan tata kelola perusahaan yang baik dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara No. SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/ Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara.

While the indicators of assessment and evaluation of the implementation of good corporate governance are implemented based on the Decree of the Secretary of the Ministry of State Owned Enterprises No. SK-16/S. MBU/2012 on the Assessment and Evaluation Indicators/ Parameters of the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) on State-Owned Enterprises.



Adapun indikator tersebut terdiri dari: 1. Komitmen terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik secara berkelanjutan 2. Pemegang saham dan RUPS/Investor 3. Dewan Komisaris 4. Direksi 5. Pengungkapan informasi dan transparansi 6. Aspek lainnya

The indicators consist of: 1. Commitment to the implementation of good corporate governance in a sustainable manner 2. Shareholders and GMS/Investors 3. Board of Commissioners 4. Board of Directors 5. Disclosure of information and transparency 6. Other aspects

Hasil Asesmen Pada tahun 2014, Perseroan melakukan penilaian terhadap implementasi GCG untuk memastikan bahwa penerapannya dijalankan secara optimal. Hasil evaluasi akan menjadi masukan yang sangat penting bagi perbaikan implementasi GCG dan pengambilan keputusan di bidang penerapan GCG pada masa datang, sehingga manfaatnya dapat diperoleh secara optimal.

Assessment Results In 2014, the Company made an assessment on the implementation of GCG to ensure that its application is run optimally. The evaluation results will be a very important input for the improvement of GCG implementation and decision-making in the field of GCG implementation in the future, so that the benefits can be obtained optimally.

Metodologi evaluasi untuk Perseroan mengacu pada alat ukur (scorecard) yang terangkum dalam Surat Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara, dengan sejumlah penyesuaian.

The evaluation methodology for the Company refers to the measurement tools (scorecard) that are summarized in the Decree of the Secretary of the Ministry of SOE Ministry SK-16/S.MBU/2012 dated 6 June 2012 on Indicators/ Parameters of Assessment and Evaluation on the Application of Good Corporate Governance (GCG ) on State-Owned Enterprises, with a number of adjustments.

Berdasarkan hasil self assessment penerapan GCG pada PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), untuk periode tahun 2014, yang dilakukan sejak tanggal 7 Januari 2015 sampai dengan 7 Maret 2015, dapat disimpulkan bahwa kondisi penerapan GCG pada PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) mencapai skor 83,48 dari skor maksimal 100,00 atau 83,48%, dengan predikat “BAIK”.

Based on the self assessment results over the implementation of GCG for the period of 2014 at PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), which was conducted from January 7, 2015 to March 7, 2015, the score of GCG implementation at PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) is 83,48 out of a maximum score of 100.00, or 83.48%, with predicate of “GOOD”.

Jika dibandingkan dengan penilaian tahun 2013 yang menghasilkan skor 78,12, terjadi peningkatan yang cukup tinggi. Hal itu, di antaranya didorong oleh semangat penerapatan tata kelola, pengungkapan informasi dan transparansi yang meningkat.

When compared with the assessment in 2013, resulted in a score of 78.12, the result shows a significant increase, driven by, among others, the spirit of implementing disclosure of information and transparency.

Uraian atas skor tersebut adalah sebagai berikut:

The description of the above scores are as follows:

NO

ASPEK PENILAIAN

BOBOT POINT

CAPAIAN TAHUN 2013 ACHIEVEMENTS IN 2013


SKOR/SCORE

SKOR/ SCORE

PERSENTASE/ PERCENTAGE

KETERANGAN DESCRIPTION

I

Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola secara Berkelanjutan

7,00

4,35

5,97

85,29

Sangat Baik Excellence

II

Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal

9,00

7,44

7,45

82,78

Baik Good

III

Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas

35,00

27,45

30,77

87,91



ASPECT GOVERNANCE

Commitment to Continuous Corporate Governance Implementation Shareholders and GMS/ Investor Board of Commissioners/ Supervisory Board

231


TATA KELOLA PERUSAHAAN | NO

ASPEK PENILAIAN



SKOR/SCORE

SKOR/ SCORE

PERSENTASE/ PERCENTAGE

KETERANGAN DESCRIPTION

ASPECT GOVERNANCE

IV

Direksi

35,00

31,12

31,5

90,00


Board of Directors

V

Pengungkapan Informasi dan Transparansi

9,00

7,75

7,79

85,86


Disclosure of Information/ Transparency

VI

Aspek Lainnya TOTAL

232

BOBOT POINT


5,00

0,00

0,00

0,00

-

100,00

78,12

83,48

83,48

Baik/Good

Other Aspects TOTAL

Berdasarkan perbandingan pada tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa kenaikan yang cukup baik pada aspek Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola secara Berkelanjutan dan peningkatan signifikan pada aspek Dewan Komisaris.

Based on the comparison in the table above, it can be seen that the increase is quite significant on the aspect of Commitment to Sustainable Governance and on the aspects of BOC.

Perbaikan praktik GCG pada kedua aspek tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut:

Improvements of GCG practice on both aspects include the following:

A. Aspek Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola secara Berkelanjutan • Perusahaan memiliki kebijakan whistleblowing system (WBS) dengan media-media pelaporan yang mampu mengakomodir informasi masuk dari pelapor dengan mudah • Perusahaan melaksanakan sosialisasi program WBS • Perusahaan memiliki pedoman pengendalian gratifikasi di seluruh wilayah kerja • Program pengendalian gratifikasi disosialisasikan kepada seluruh karyawan • Perusahaan melakukan pembaharuan pada dokumen Board Manual dan Code of Conduct • Perusahaan memiliki kebijakan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) • Perusahaan melaporkan LHKPN para pejabatnya kepada KPK.

A. Aspects of Commitment to Sustainable Governance • The Company has established a policy of whistleblowing system (WBS), which uses reporting media to accommodate the incoming information from whistleblowe with ease. • The Company carries out the dissemination program of WBS • The Company has established guidelines for gratuities control in all areas of work • Gratuities control program has been disseminated to all employees • The Company reforms the dBoard Manual and Code of Conduct • The Company has establish a policy of State Officials Wealth Report (LHKPN) • The Company reports LHKPN of its officials to KPK.

B. Aspek Dewan Komisaris Dewan Komisaris memiliki serangkaian kebijakan yang terangkum dalam SOP (Standard Operating Procedure) Dewan Komisaris yang antara lain meliputi: • Kebijakan pengenalan Komisaris baru • Kebijakan program pelatihan Dewan Komisaris • Mekanisme pengambilan keputusan Dewan Komisaris secara formal • Kebijakan Informasi yang disediakan oleh Direksi • Kebijakan pemantauan lingkungan bisnis • Kebijakan atas akuntansi dan penyusunan laporan keuangan • Kebijakan atas kepatuhan Perusahaan

B. Aspects of the Board of Commissioners BOC has a set of policies which are summarized in the SOP (Standard Operating Procedure) of BOC which include the following: • Policy on induction program for new Commissioners • Policy on BOC training program • Mechanism of formal decision-making of the Board on Commissioners • Policy on information provided by the Board of Directors • Policy on monitoring the business environment • Policy on accounting and the preparation of financial statements • Policy on the Company’s compliance



•

Kebijakan pelaporan terjadinya gejala menurunnya kinerja perusahaan • Kebijakan atas pengelolaan anak perusahaan/ perusahaan patungan • Pedoman tata tertib rapat Dewan Komisaris • Kebijakan pengukuran dan penilaian kinerja Dewan Komisaris • Kebijakan penilaian kinerja Direksi dan pelaporan kepada Pemegang Saham • Kebijakan pemantauan penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik

• Policy on reporting the occurrence of symptoms of declining performance of the Company • Policy for managing subsidiaries / joint ventures • Guidelines on the rules for Board of Commissioners meetings • Policy on measurement and assessment of performance of the Board of Commissioners • Policy on performance appraisal of the Board of Directors and reporting to the Shareholders • Policy on monitoring the implementation of the principles of Good Corporate Governance

REKOMENDASI PERBAIKAN PENERAPAN GCG TAHUN 2015 Action Plan terhadap Area of Improvement (AoI) bisa dilihat pada tabel di bawah ini. Tindak lanjut yang didasari dengan komitmen semua pihak terkait, akan meningkatkan penerapan GCG yang mengacu pada compliance pada ketentuan yang berlaku dan best practices yang standarnya senantiasa ditingkatkan.

RECOMMENDATIONS FOR IMPROVEMENT OF GCG APPLICATION IN 2015 Action Plan for Areas of Improvement (AOI) can be seen in the table below. The follow-up of this recommendation, which depends on the commitment of all parties concerned, will improve the implementation of GCG with refers to compliance to applicable regulations and best practices, the standards of which continuously improved.

Pihak Terkait/Pelaku Related Party/Party No

Rencana Aksi

1.

Adanya uraian mengenai pelanggaran dan sanksi yang dilakukan dalam Pedoman Perilaku

√

Code of Conduct contains a description of the violation and the sanction imposed

2.

Terdapat laporan pelaksanaan GCG kepada Direksi yang memuat Rencana kerja (action plan) untuk penerapan GCG dan pemantauan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan komitmen kepada stahekolders.

√

Report on the implementation of GCG submitted to the Board of Directors contains an action plan for the implementation of GCG and monitoring of compliance with applicable regulations, and commitment to stahekolders.

3.

Pelaksanaan komunikasi/sosialisasi atas pedoman GCG, Pedoman Perilaku dan Board Manual kepada Dewan Komisaris, Direksi, organ pendukung dan pejabat setingkat di bawah Direksi.

√

Implementation of the communication / dissemination of corporate governance guidelines, Code of Conduct and Board Manual to the Board of Commissioners, the Board of Directors, supporting organ, and the official one level below the Board of Directors.

4.

Ada kebijakan/panduan tambahan (petunjuk teknis) untuk pelaksanaan CoC misalnya SOP/ mekanisme penegakan CoC yang ditetapkan.

√

Develop policies / guidelines additional (technical guidelines) for the implementation of the CoC, for example SOP / CoC enforcement mechanism.

5.

Penambahan poin pemantauan atas pelaksanaan pada Kebijakan Pengendalian Gratifikasi

√

The addition of points of monitoring the implementation of Gratuity Control Policy.

6.

Pendistribusian ketentuan dan perangkat pengendalian gratifikasi di lingkungan Perusahaan.

√

Distribution of provisions and devices for controlling gratuities in the corporate environment.

7.

Kebijakan/mekanisme tentang pengendalian gratifikasi dipublikasikan kepada stakeholders melalui media antara lain website, poster, majalah dan lain-lain.

√

Policies regarding gratuities control mechanisms have been published to stakeholders through the media, among others, websites, posters, magazines and others.

8.

Penulisan laporan pengendalian gratifikasi setiap tahun

√

Prepare reports gratuities control every year.

9.

Ada laporan pelaksanaan WBS yang memuat: kasus yang dilaporkan; pelaksanaan atas tindak lanjut dugaan penyimpangan pada perusahaan.

√

WBS report contains: cases reported; follow-up of alleged irregularities in the company.

10.

Adanya surat/pembahasan dalam rapat Dewan Komisaris untuk meminta informasi yang dibutuhkan jika Direksi tidak memenuhi kewajiban penyediaan informasi kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas (NA bila laporan Direksi ke Dewan Komisaris tidak ada masalah).

√

Letter / discussion in the meeting of the Board of Commissioners to request information that is required, in the event the Board of Directors does not fulfill the obligation to provide information to Board of Commissioners / Supervisory Board (NA if there is no issues in the the Board of Directors report to the Board of Commissioners).

11.

Adanya mekanisme Dewan Komisaris untuk meyakinkan bahwa hasil telaahan atas rancangan RKAP ditindaklanjuti oleh Direksi.

√

The mechanism of the Board of Commissioners to ensure that the findings on the draft of RKAP has been acted upon by the Board of Directors.

12.

Telaahan Dewan Komisaris atas visi misi dilakukan setidaknya 3 tahun sekali.

√

A review on the vision and mission is performed by the Board of Commissioners at least every 3 years.

PS/RUPS/ S/GMS

Dewan Komisaris Board of Commissioners



Action Plan

233





234

Rencana Aksi

PS/RUPS/ S/GMS



Action Plan

13.

Dewan Komisaris melakukan telaah terhadap kebijakan pengadaan barang dan jasa serta pelaksanaannya.

√

The Board of Commissioners reviews the procurement policy and its implementation.

14.

Dewan Komisaris melakukan telaah atas kebijakan mutu dan pelayanan serta pelaksanaan.

√

The Board of Commissioners reviews the policy of quality and services, as well as its implementation.

15.

Saran, harapan, permasalahan dan keluhan dari stakeholders dibahas secara intensif oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan pembahasan menghasilkan simpulan berupa saran penyelesaian kepada Direksi.

√

Suggestions, expectations, concerns and complaints from stakeholders are discussed intensively by the Board of Commissioners / Supervisory Board and discussions resulted in the completion of the conclusions, in the form of advice to the the Board of Directors.

16.

Dewan Komisaris memberikan arahan atas aspek Teknologi Informasi (TI) sesuai master plan TI dan kebutuhan perkembangan TI.

√

BOC provides guidance on aspects of Information Technology (IT) in accordance with the master plan and the needs of IT development.

17.

Dewan Komisaris memiliki hasil telaah Dewan Komisaris/Dewan Pengawas atas kebijakan/ rancangan kebijakan pengelolaan sumber daya manusia, khususnya tentang manajemen karir di perusahaan, sistem dan prosedur promosi, mutasi dan demosi di perusahaan dan pelaksanaan kebijakan tersebut.

√

The Board of Commissioners has the review from the Board of Commissioners/Supervisory Board on policy/draft policy on the management of human resources, particularly on career management, systems and procedures, promotion, transfer and demotion in the Company and the implementation of the policy.

18.

Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menyampaikan kepada RUPS/Pemilik Modal alasan pemilihan Auditor Eksternal dan besarnya honorarium/imbal jasa yang diusulkan untuk eksternal auditor tersebut.

√

The Board of Commissioners/Supervisory Board submit reasons behind the appoinment of the External Auditor and the honorarium/fee proposed for the external auditors, to the AGM / shareholders.

19.

Ada telaahan dan arahan Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas tentang gejala menurunnya kinerja Perusahaan.

√

The Board of Commissioners/Supervisory Board gave a direction associated with symptoms of declining performance of the company.

20.

Dewan Komisaris menyusun evaluasi terhadap kebijakan dan pengelolaan anak perusahaan.

√

BOC prepares an evaluation on the policies and management of subsidiaries.

21.

Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menilai Direksi dan melaporkan hasil penilaian tersebut kepada Pemegang Saham/Pemilik Modal.

√

BOC/Supervisory Board assesses the performance of the Board of Directors and report the results of the assessment to the Shareholders / Owner of Capital.

22.

Ada uraian hasil penilaian kinerja Direksi secara kolegial dan individu dalam laporan pengawasan Komisaris ke Pemegang Saham secara berkala dan tahunan.

√

Report of the supervision conducted by the Commissioner is submitted to shareholders on a regular basis and annually, contains a description of performance assessment the Board of Directors, both collegially and individually.

23.

Dewan Komisaris menyampaiakan hasil penelaahan atas pelaksanaan GCG Perusahaan kepada Direksi

√

The Board of Commissioners submits the review on the implementation of GCG to Board of Directors.

24.

Terdapat ketentuan tentang kesegeraan untuk mengkomunikasikan kepada tingkatan organisasi di bawah direksi yang terkait dengan keputusan tersebut, maksimal 7 (tujuh) hari sejak disahkan/ ditandatangani.

√

There is a provision on urgency to communicate the matters relating to those decision, to Company’s organ at levels below the Board of Directors, no later than 7 (seven) days from the date of approval/signed.

25.

Sosialisasi RJPP kepada seluruh karyawan perusahaan.

√

Dissemination the Company’s Long Term Plan (RJPP) to all employees.

26.

Terdapat target kinerja anggota Direksi (individu).

√

Performance targets are set for member of the Board of Directors of (individual).

27.

Pedoman/kebijakan pengadaaan dipublikasikan/ dapat diakses pemasok/calon pemasok.

√

The procurement policy/guideline has been published and is accessible by suppliers / potential suppliers.

28.

Pemakaian e-procurement pada seluruh proses pengadaan.

√

The use of e-procurement in the entire procurement process.

29.

Dalam pengembangan SDM, program reward and punishment disosialisasikan kepada karyawan.

√

Related to human resource development, reward and punishment program has been disseminated to employees.

30.

Sosialisasi kebijakan remunerasi kepada seluruh karyawan.

√

Dissemination on remuneration policies to all employees.

31.

Sosialisasi kebijakan manajemen risiko kepada seluruh karyawan.

√

Dissemination on risk management policies to all employees.




Rencana Aksi

PS/RUPS/ S/GMS



Action Plan

32.

Direksi menyusun internal control report yang memuat: Pernyataan bahwa manajemen bertanggung jawab untuk menetapkan dan memelihara suatu struktur pengendalian internal dan prosedur pelaporan keuangan yang memadai; Pernyataan atas efektivitas struktur pengendalian internal dan prosedur pelaporan keuangan.

√

The Board of Directors prepares the internal control report includes: A statement that the management is responsible for establishing and maintaining an internal control structure and procedures for financial reporting; Statement on the effectiveness of the internal control structure and procedures for financial reporting.

33.

Perusahaan melakukan survei kepuasan pemasok

√

The Company conducted a survey of supplier satisfaction.

34.

Perusahaan memiliki Tata Tertib Rapat Direksi yang memuat Pelaksanaan evaluasi tindak lanjut hasil rapat sebelumnya; Pembahasan/ telaah atas arahan/usulan dan/atau tindak lanjut pelaksanaan atas keputusan Dewan Komisaris terkait dengan usulan Direksi.

√

The Company has established the rules of the implementation of BOD Meeting which include evaluation of the follow-up on results from the previous meeting; discussions on the directive or proposal and / or follow up on the decision of the Board of Commissioners, the Board of Directors related to the proposal.

35.

Direksi memiliki rencana rapat dengan agenda yang terjadwal dalam rapat rutin Direksi.

√

The Board of Directors has prepared meeting plan, with agenda scheduled in the regular meetings the Board of Directors.

36.

Perusahaan memiliki pedoman untuk memantau tindak-lanjut hasil rekomendasi hasil pengawasan internal dan pengawasan eksternal (BPK, KAP dan lain-lain).

√

the Company has guidelines for monitoring the follow-up of the recommendations resulting from internal control and external control (CPC, KAP and others).

37.

Laporan Sekretaris Perusahaan kepada Direktur Utama memuat hasil telaah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru.

√

Report from the Corporate Secretary to the President Director contains review on new legislation.

38.

Perusahaan memiliki kebijakan tentang pengendalian informasi perusahaan yang memuat prosedur pengungkapan informasi kepada stakeholder.

√

The Company has a policy regarding the control of the corporate information that stipulates the procedure of information disclosure to stakeholders.

39.

Perusahaan memiliki kebijakan pengelolaan website.

√

The Company has a policy of managing website.

40.

Perusahaan memiliki mekanisme update informasi dalam website perusahaan atau website lainnya.

√

the Company has mechanism for updating information in the company’s website or other websites.

41.

Annual Report Perusahaan memuat Struktur Organisasi dalam bentuk bagan, meliputi nama dan jabatan.

√

The Company’s Annual Report contains Organizational Structure in chart form, include the name and position.

42.

Annual Report Perusahaan memuat Keterangan status operasi perusahaan anak atau perusahaan asosiasi (telah beroperasi atau belum beroperasi).

√

The Annual Report contains information on the operating status of the Company’s subsidiaries or associated companies (in operation or not in operation).

43.

Annual Report memuat uraian tentang komponen-komponen dari pendapatan dan beban lainnya yang nilainya sama atau lebih dari 20% dari total nilai pendapatan dan beban lainnya.

√

Annual Report contains description on the components of other incomes and expenses whose value is equal to or more than 20% of the total value of incomes and other expenses.

44.

Annual Report memuat bahasan tentang peningkatan/penurunan pendapatan/penjualan dikaitkan dengan, jumlah barang atau jasa yang dijual, dan atau adanya produk atau jasa baru.

√

Annual Report contains discussion on the increase / decrease in incomes / sales associated with, the amount of goods or services sold, and or any new products or services.

45.

Perusahaan berpartisipasi dalam CSR Award dan sejenis.

√

the Company participated in the CSR award and similar.

46.

Surat penetapan daftar calon direksi dilampiri/ memuat data pemenuhan syarat formal yang ditetapkan.

√

Letter of Appointment of Candidates for Board of Directors has been attached / contained the formal requirement data.

47.

Penetapan anggota Direksi yang definitif oleh RUPS/Pemilik Modal selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak masa jabatan tersebut berakhir.

√

Determination of the definitive members of the Board of Directors by the AGM/Owner of Capital not later than 30 (thirty) days after the term of office expires.

48.

Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan ketentuan mengenai jumlah maksimal jabatan rangkap anggota Direksi.

√

Shareholders/AGM/Owner of Capital establish provisions regarding the maximum number dual position holds by members of the Board of Directors.

49.

Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal melaksanakan penilaian terhadap calon anggota Dewan Komisaris dan mendokumentasikan hasil penilaian dalam Berita Acara.

√

Shareholders/AGM/Owner of Capital carry out assessment on the candidates of the Board of Commissioners and file the assessment results in the Minutes of Meeting.


235




Pihak Terkait/Pelaku Related Party/Party

236

No

Rencana Aksi

50.

RUPS/Pemilik Modal menetapkan anggota Dewan Komisaris/ Independen paling sedikit 20% dari anggota Dewan Komisaris secara eksplisit dalam keputusan pengangkatannya.

√

AGM/Owner of Capital appoint the members of the Board of of Commissioners/Independent at least 20% of the members of the Board of Commissioners explicitly in the appointment decision.

51.

RUPS/Pemilik Modal menetapkan jabatan-jabatan yang menimbulkan benturan kepentingan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

√

AGM/Owner of Capital determine positions that might give rise to a conflict of interest, in accordance with the applicable legislation.

52.

Keputusan RUPS dan/atau Keputusan Menteri menyebutkan alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris.

√

Resolutions of the AGM and/or the Minister Decree stated the reason of the dismissal of members of the Board of Commissioners.

53.

RUPS/Pemilik Modal memberikan penilaian terhadap kinerja Direksi dan kinerja Dewan Komisaris/Dewan Pengawas baik secara kolegial maupun individual.

√

AGM / Owner of Capital assess the performance of the Board of Directors and the Board of Commissioners / Supervisory Board, both collegially and individually.

PS/RUPS/ S/GMS


Action Plan


Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

General Meeting of Shareholders (GMS)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang atau anggaran dasar.

General Meeting of Shareholders (GMS) has the authorities which are not granted to the the Board of Directors or the Board of Commissioners, within the limits prescribed by the legislations or the articles of association.

Wewenang tersebut, antara lain: 1. Meminta pertanggungjawaban Dewan Komisaris dan Direksi terkait dengan pengelolaan Perseroan 2. Mengubah Anggaran Dasar 3. Mengangkat dan memberhentikan Direktur dan Anggota Dewan Komisaris 4. Memutuskan pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara Direktur dan lain-lain

These authorities are, among others: 1. Hold the Board of Commissioners and the Board of Directors accountable relating to the management of the Company; 2. Making ammendments to the Articles of Association; 3. To appoint Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners; 4. Determining the division of duties and authorities between the Board of Director and others.

Sebagai perwujudan dari tata kelola perusahaan yang baik, Perseroan menjamin untuk memberikan segala keterangan yang berkaitan dengan Perseroan kepada RUPS, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan dan peraturan perundang-undangan.

As the embodiment of good corporate governance, the Company ensures to provide any information relating to the Company to the GMS, provided they do not contradict the interests of the Company and the legislations.

Selama tahun 2014, Perseroan telah melaksanakan RUPS sebanyak 2 (dua) kali.

Throughout 2014, the Company has conducted 2 (two) GMS.

RUPS tanggal 22 Januari 2014

GMS on 22 January 2014

RUPS yang pertama diselenggarakan pada 22 Januari 2014 dengan agenda Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahan tahun 2014 yang melahirkan pokokpokok kesimpulan, yaitu:

The first GMS was held on 22 January 2014 with the agenda of ratification of Company Work Plan and Budget of the year 2014, which generated the following conclusions:

1. Menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2014 dengan pokok-pokok berikut:

1. Approval of Company Work Plan and Budget (RKAP) of 2014 with the following subjects:



a. Trafik Pertumbuhan arus kapal, barang, petikemas dan penumpang yang melalui pelabuhan di lingkungan kerja PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) tahun 2014 dianggarkan sebagai berikut: No 1.

Uraian Arus Kapal

a. Traffic The growth of current ship, goods, container and passenger traffic through the ports of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) in 2014 are budgeted as follows:

Satuan/Unit

Jumlah/Total

GT

242.382.559

Unit

56.865

Description Current Ship

2.

Arus Barang

Ton

157.114.290

Goods

3.

Arus Petikemas

TEUs

7.001.244

Container

Boks/Box

5.270.186

4.

Arus Penumpang

Orang/People

1.481.882

b. Produksi Utama Produksi Utama Perseroan tahun buku 2014 yang memberikan kontribusi dominan kepada pendapatan dianggarkan sebagai berikut: No 1.

Uraian

Jumlah/Total

Description Ship Services

GT GT etm Kpl Grk Kpl Jam

219.418.546 428.581.278 82.103 111.797

Ton/Tons Ton hari/Tons day Ton hari/Tons day

57.833.993 11.200.183 22.534.616

Ton Ton TEUs Ton Ton

47.295.624 8.180.264 1.142.631 12.304.201 7.802.803

Boks/Box Boks/Box Boks hari/Box day Boks/Box

727.810 511.619 1.060.520 117.465

Anchorage Mooring Pilotage Towage Cargo Services Docks Warehouse Yard

Pelayanan Terminal a. Stevedoring b. Cargodoring c. Overbrengen d. Receiving/delivery e. Pengusahaan alat

4.

Satuan/Unit

Pelayanan Jasa Barang a. Dermaga b. Gudang Penumpukan c. Lapangan Penumpukan

3.

b. Main Production The growth of current ship, goods, container and passenger traffic through the ports of the Company in 2014 are budgeted as follows:

Pelayanan Jasa Kapal a. Labuh b. Tambatan c. Pemanduan d. Penundaan

2.

Passenger Traffic

Terminal Services

Pelayanan Terminal Petikemas a. Operasi Kapal b. Operasi Lapangan c. Penumpukan d. Lolo

Stevedoring Cargodoring Overbrengen Receiving/Delivery Equipment Procurement Container Terminal Services

c. Laporan Laba Rugi

Ship Operationals Field Operationals Cumulation Lolo

c. Profit/Loss Report

(Rp juta)

(Rp million) Uraian

Jumlah/Total

Description

Pendapatan Usaha Bersih

9.476.825

Biaya Usaha

6.196.895

Operating Expenses

Laba (Rugi) Operasi

3.279.930

Operating Profit (Loss)

114.574

Non Operating Income (Expenses)

3.394.504

Profit (Loss) Before Tax

Pendapatan (Biaya) Non Operasi Laba (Rugi) Sebelum Pajak Beban Pajak Laba Sebelum Hak Minoritas Hak Minoritas Laba (Rugi) Bersih

d. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Posisi keuangan konsolidasian per 31 Desember 2014 dianggarkan ditutup dengan jumlah Aset dan Liabilitas & Ekuitas masing-masing sebesar Rp19.401,14 miliar, dengan rincian sebagai berikut:

Net Operating Revenue

710.302

Tax Expenses

2.684.202

Profit Before Minority Interest

39.381

Minority Interest

2.644.821

Net Profit (Loss)

d. Statement of Financial Position Consolidated financial position as of December 31, 2014 was closed at the amount of Rp19,401.14 billion for total assets, liabilities, and equity with details as follows:


237




(Rp juta)

(Rp million) Uraian

Jumlah/Total

Description

3.163.872

Current Assets

Aset Tidak Lancar

16.237.273

Non Current Assets

Total Aset

19.401.145

Total Assets

1.935.324

Current Liabilities

5.437.315

Non Current Liabilities

Aset Lancar

Liabilitas Jangka Pendek Liabilitas Jangka Panjang Ekuitas

12.028.506

Equity

Total Liabilitas dan Ekuitas

19.401.145

Total Liabilities & Equity

e. Investasi Investasi yang dianggarkan pada tahun buku 2014 adalah sebesar Rp5.492,51 miliar, dengan rincian program anggaran investasi sebagai berikut:

e. Investment Investments budgeted in fiscal year 2014 amounted to Rp5,492.51 billion with investment budget program detailed as follows:

(Rp juta)

(Rp million)

No I

II

Uraian

Orang/Person

Investasi Perusahaan Induk

Holding Company Investment

1. Bangunan Fasilitas Pelabuhan 2. Kapal 3. Alat Fasilitas Pelabuhan 4. Instalasi Ffasilitas Pelabuhan 5. Tanah 6. Jalan dan Bangunan 7. Peralatan 8. Kendaraan 9. Emplasemen 10. Investasi Non Fisik 11. Penyertaan Modal Perusahan Induk

2.958.032 18.233 262.579 255.068 19.633 553.672 0 1.000 2.700 472.610 75.000

Construction Port Facility Ships Port Facility Equipment Port Facility Instalation Land Road And Buildings Equipment Vehicle Emplacement Intagible Investment Equity Participation of Holding Company

Jumlah Investasi Perusahaan Induk

4.618.527

Capital Investment of Holding Company

421.856 127.650 18.049 47.962 45.940 15.000 133.874 14.103 31.520 18.025

PT Multi Terminal Indonesia PT Rumah Sakit Pelabuhan Indonesia PT Electronic Data Interchange Indonesia PT Indonesia Kendaraan Ternimal PT Integrasi Logistik Cipta Solusi PT Pendidikan Maritim Logistik Indonesia PT Pengerukan Indonesia PT Energi Pelabuhan Indonesia PT Pengembang Pelabuhan Indonesia PT IPC Terminal Petikemas Indonesia

Investasi Anak Perusahaan

Subsidiary Investments

1. PT Multi Terminal Indonesia 2. PT Rumah Sakit Pelabuhan Indonesia 3. PT Electronic Data Interchange Indonesia 4. PT Indonesia Kendaraan Terminal 5. PT Integrasi Logistik Cipta Solusi 6. PT Pendidikan Maritim Logistik Indonesia 7. PT Pengerukan Indonesia 8. PT Energi Pelabuhan Indonesia 9. PT Pengembang Pelabuhan Indonesia 10. PT IPC Terminal Petikemas Indonesia Jumlah Investasi Anak Perusahaan Jumlah Investasi Konsolidasi

f. Sumber Daya Manusia Pada tahun 2014 jumlah sumber daya manusia direncanakan sebanyak 2.827 orang dengan rincian sebagai berikut: No

Uraian

873.979

Total of Subsidiary Investment

5.492.506

Total Consolidated Investment

f. Human Resources In 2014, the amount of human resources is targeted at 2.827 people with the following details: Orang/Person

Description

1

Pegawai Operasi Langsung

750

Direct Operations Personnel

2

Pegawai Operasi Tidak Langsung

617

Direct Operations Personnel

3

Pegawai Penunjang Operasional

755

Operational Support Personnel

4

Pegawai Pengelolaan

704

Management Personnel

5

Pegawai Non Aktif

1

Non-Active Personnel

2.827

Total

Jumlah

238

Description



Tingkat Kesehatan Perusahaan

Proyeksi tingkat kesehatan perusahaan tahun 2014 yang dihitung berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 adalah sebagai berikut: No

Uraian

Company’s level of soundness

Projection of company’s level of soundness for 2014 which is measured based on Decree of State-owned Enterprise Minister No. KEP-100/MBU/2002 dated 4th June 2002 are following: Orang/Person

Description

1

Skor Aspek Keuangan

46,00

Score of Financial Aspects

2

Skor Aspek Operasional

27,40

Score of Operational Aspects Score of Administrative Aspects

3

Skor Aspek Administratif

13,00

4

Total Skor

86,40

Total Score

5

Tingkat Kesehatan

Sehat (AA)

Health Index

2. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan Tahun 2014 sesuai dengan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, sebagaimana telah direvisi, terakhir kali melalui Peraturan Menteri BUMN No. PER-08/MBU/2013 tanggal 10 September 2013, sebagai berikut: a. Alokasi pendanaan untuk Program Kemitraan yang bersumber dari beban perusahaan tidak dianggarkan, sedangkan untuk Program Bina Lingkungan yang bersumber dari beban perusahaan sebesar Rp 40,45 miliar. b. Sasaran Program Kemitraan (yang berasal dari revolving) dan Bina Lingkungan Tahun 2014 sebagai berikut:

2. Partnership and Community Development Program Ratify Work Plan and the Budget of Partnership Program State-owned Enterprise and Small Enterprise and Community Development Program in accordance with the Regulations of State-owned Enterprise Minister No. PER-05/MBU/2007 dated 27th April 2007 of State-owned Enterprise Partnership with Small Enterprise and Community Development Program that had been revised last time through Minister of Stateowned Enterprise’ Regulation No. PER-08/MBU/2013 dated 10 September 2013 as follows: a. Funding allocation for Partnership Program sourced from company’s expense was not budgeted, whereas the one for Community Development Program was budgeted Rp 40.45 billion. b. The 2014 Target of Partnership (based on revolving) and Community Development Program are as follows:

Program Kemitraan (dalam Rp juta)

Partnership Program (in Rp Million)

Dana Tersedia

Jumlah/Total

- Saldo Awal - Alokasi Laba - Pengembalian Pokok - Angsuran belum teridentifikasi - Pendapatan Jasa Jumlah Dana Tersedia

Funds Available

8.830

Begining Balance

0

Allocation from Net Income

41.404

Repayment from Net Income

90

Unidentified Payment in Insstallment

3.178

Service Income

53.502

Total Funds Available

Penggunaan Dana

Fund Dibursement

- Pinjaman - Hibah - Biaya Operasional Jumlah Penggunaan Dana Saldo Akhir 31 Desember 2014

40.615

Loans

6.489

Donations

1.402

Total Dibursement

48.506

Total Fund Dibursement

4.996

Ending Balance as of December 31, 2014

Program Bina Lingkungan (dalam Rp Juta) Dana Tersedia - Saldo Awal - Alokasi dari anggaran perusahaan - Jasa Giro - Penerimaan Lain- lain Jumlah Dana Tersedia

Community Development Program (in Rp Million) Jumlah/Total

Funds Available

315

Begining Balance

40,448


80

Demand Deposits

2

Other receipt

40,845

Total Funds Available


239




Program Bina Lingkungan (dalam Rp Juta) Dana Tersedia

Community Development Program (in Rp Million) Jumlah/Total

Penggunaan Dana

Fund Dibursement

- BUMN Pembina - Biaya Operasional Jumlah Penggunaan Dana

38,322

SOE Developer

1,866

Operational Cost

40,188

Total Fund Dibursement

657

Ending Balance as of December 31, 2014

Saldo Akhir 31 Desember 2014

3. Menyetujui secara prinsip penghapusan aset tetap yang tidak produktif dengan total nilai buku sebesar Rp 11.950.964.755. Untuk pelaksanaan penghapusbukuan dan pemindahtanganan, Direksi agar mengajukan secara tertulis dengan disertai rekomendasi Dewan Komisaris, dokumen pakta integritas serta persyaratan lainnya sesuai Peraturan Menteri BUMN No. PER-06/MBU/2010 tanggal 27 Oktober 2010.

Hal- hal yang bersifat persetujuan dalam Keputusan RUPS ini tidak mengurangi kewajiban Direksi dan Dewan Komisaris untuk melaksanakan rencana kerja secara efektif dan dengan biaya yang efisien serta selalu bersikap hati-hati, beritikad baik, kewajaran serta penuh rasa tanggung jawab untuk kepentingan perusahaan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

ARAHAN RUPS 1. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2014 yang disahkan merupakan pedoman kerja dalam pengelolaan perusahaan oleh Direksi dan sebagai sarana pemantauan dan pengawasan bagi Dewan Komisaris. Selanjutnya Direksi dan Dewan Komisaris diminta untuk menyampaikan laporan berkala kepada Pemegang Saham secara tepat waktu atas pelaksanaan RKAP tahun 2014, termasuk laporan realisasi pencapaian Key Performance Indicators (KPI), yang meliputi laporan triwulanan, laporan semesteran dan laporan berkala lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Direksi agar segera menyampaikan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) untuk periode 5 tahun mendatang yang disinkronkan dengan RKAP Tahun 2014. 3. Kontrak Manajemen yang di dalamnya terdapat Key Performance Indicators (KPI) dan telah disepakati agar diturunkan secara berjenjang pada KPI setiap tingkatan manajemen dan anak perusahaan. 4. Usulan penarikan pinjaman sebesar ± USD 2 milyar dalam rangka pembiayaan pembangunan Pelabuhan Kalibaru melalui skema project financing dan investasi cabang-cabang pelabuhan melalui skema corporate

240

Funds Available

3. Principally approve to write off unproductive fixed assets with total book value of Rp 11,950,964,755. To implement write off and asset transfer, The Board of Directors is to submit in writing with recommendation from Board of Commissioner, integrity pact document and other requirements according to Minister of Stateowned Enterprise’ Regulation No. PER.06/MBU/2010 dated 27th October 2010.

Things that are approval on the General Meeting of Shareholders’ Decisions did not reduce Board of Directors and Board of Commissioner obligation to execute work plan effectively and cost-efficient and also always being cautious, have a goodwill, reasonable as well as fully responsible for the company’s interest according to applicable procedures and regulations.

GMS GUIDANCE 1. The approved 2014 Work Plan and Company’s Budget (RKAP) is a work guideline for Board of Directors to managing the Company and as a means for Board of Commissioners to monitor and control. Further Board of Directors and Board of Commissioners are requested to submit periodical report to Shareholders time for the implementation of 2014 RKAP, including Key Performance Indicators (KPIs) achievement realization report which comprises of quarterly report, mid-year and other periodical report according to applicable regulations. 2. Board of Directors is to immediately submit PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)’s Company Long term Plan (RJPP) for the next 5 years synchronized with 2014 RKAP 3. Management Contract with Key Performance Indicators (KPI) in it and has been agreed will be cascaded down to every management level and subsidiary company. 4. Proposal to withdraw loan amounted approximately US$ 2 billion with regards to the funding of Port Kalibaru development and the investment of port



financing agar dilengkapi dengan rekomendasi Dewan Komisaris serta persyaratan lainnya peraturan perundang-undangan yang berlaku, Sedangkan usulan tambahan Penyertaan Modal Perusahaan Induk (PMPI) kepada anak perusahaan PT Rumah Sakit Pelabuhan agar diajukan izin secara tersendiri disertai kelengkapan kajian kelayakannya. 5. Dalam rangka efisiensi biaya serta kontribusi terhadap penghematan devisa nasional, pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri Direksi dan Dewan Komisaris agar dilaksanakan untuk kegiatan yang bersifat urgent dan memberikan manfaat langsung bagi perusahaan, Direksi dan Dewan Komisaris agar membatasi jumlah personil yang mengikuti perjalanan dinas dan pelaksanaannya sesuai dengan Surat Edaran Menteri BUMN No. SE-09/MBU/2010 tanggal 9 Juli 2010. 6. Direksi perlu mengupayakan realisasi Capital Expenditure melalui pelaksanaan investasi yang telah diprogramkan terutama pembangunan Pelabuhan Kalibaru yang perlu perhatian khusus dari manajemen. Pembangunan tersebut harus dapat dilaksanakan sesuai target yang telah ditetapkan dan dilaporkan secara berkala kepada Pemegang Saham. 7. Direksi harus memperhatikan proses pengadaan barang dan jasa khususnya dalam pelaksanan investasi agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance. 8. Dalam rangka meningkatkan produktifitas alat produksi dan kualitas pelayanan, maka setiap program investasi infrastruktur dan suprastruktur harus dilakukan berdasarkan kajian mendalam termasuk program pemeliharan yang dilakukan secara terintegrasi. 9. Untuk meningkatkan optimalisasi aset, Direksi diminta melakukan pendayagunaan aset dan penyelesaiaan aset yang tidak dimanfaatkan secara optimal maupun melakukan penyelesaian permasalahan-permasalahan hukum atas aset yang dikuasai, dikelola maupun dioperasikan, serta mempercepat pelaksanaan kerja sama yang menguntungkan bagi perusahaan yang dalam pelaksanaannya memperhatikan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-06/MBU/2011 dan peraturan lain yang berlaku. 10. Dalam rangka melengkapi laporan Kementrian BUMN, Direksi wajib secara tepat waktu melaksanakan pengisian dan pemutakhiran data berdasarkan periode pelaporannya pada portal Kementerian BUMN yaitu portal publik, portal Financial Information System (FIS), portal SDM, portal PKBL, dan portal aset.

branches through corporate financing scheme is to be furnished with Board of Commissioner recommendation and other requirements according to applicable regulations. While additional Holding Company Equity Participation (PMPI) proposal to subsidiary company is to submit individual permit accompanied with feasibility study work. 5. In order of cost efficiency and contribution to national foreign exchange saving, the implementation of overseas business trip by Board of Directors and Board of Commissioners is to be conducted only for crucial activity and provide direct benefit to the Company, Board of Directors and Board of Commissioner would limit the number of personnel going on business trip and the implementation is in accordance with Minister of State-owned Enterprise Circular No. SE-09/ MBU/2010 dated 9th July 2010. 6. Board of Directors needs to undertake Capital Expenditure realization through commencing investment that has been planned especially Port Kalibaru construction which requires management’s special attention. This development should be carried out according to the set target and be reported periodically to the Shareholders. 7. Board of Directors must observe the process of goods and service procurement specifically on investment execution in accordance with the applicable regulations and good corporate governance principle. 8. In order to increase production tool productivity and service quality, then every infrastructure and supra structure investment program must be done based on in-depth study including integrated maintenance program. 9. To improve assets optimization, Board of Directors is requested to conduct assets utilization and write off that are not fully optimized and to oversee any legal matters on owned, managed, operated assets as well as accelerate implementation of beneficial cooperation for the Company in relation to its operation according to Minister of State-owned Enterprise Regulation No. PER-06/MBU/2011 and the existing regulations. 10. In order to fulfill Ministry of State-owned Enterprise report, Board of Directors is obliged to timely fill out and to update data based on its periodic report in Ministry of State-owned Enterprise’ site, those are public site, financial information system (FIS) site, Human Resources site, PKBL site and Assets site.


241




11. Direksi agar segera menyusun dan menyampaikan Masterplan Teknologi Informasi selaras dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan paling lambat bulan Februari 2015 sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/2013 tanggal 27 Februari 2013. 12. Direksi diminta untuk menjalankan program “BUMN Bersih” yang mengacu kepada Surat Edaran Menteri BUMN No. SE-05/MBU/2013 tanggal 20 September 2013 tentang Roadmap Menuju BUMN Bersih dan Surat S-684/MBU/2013 tanggal 12 November 2013. 13. Sebagai dukungan dalam pengembangan usaha perusahaan kedepan, perlu dilakukan persiapan sumber daya manusia melalui pengembangan kompetensi dan peningkatan budaya serta etos kerja yang lebih baik. 14. Terkait dengan pengelolaan ketenagakerjaan terutama mengenai outsourcing, Direksi agar memperhatikan arahan Menteri BUMN sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Menteri BUMN No. SE-0206/MBU/2013 tanggal 22 November 2013. 15. Dalam rangka program kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan bina lingkungan (PKBL) maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. Direksi agar memperhatikan laporan berkala (Triwulan I s.d. IV) secara tepat waktu sesuai batas waktu yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/2007 tentang PKBL sebagaimana telah beberapa kali berubah terakhir melalui Peraturan Menteri BUMN No. PER08/MBU/2013 tentang Perubahan Keempat PER05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. b. Apabila dimungkinkan penyaluran dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan agar difokuskan untuk wilayah di luar pulau Jawa khususnya Indonesia bagian tengah dan timur. c. Membantu program Pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan pada desa-desa tertinggal dengan penyaluran pinjaman Program Kemitraan dan Bina Lingkungan terhadap desadesa yang mempunyai keunggulan/potensi untuk dikembangkan dalam bentuk desa binaan, dengan demikian dampak yang diterima masyarakat lebih efektif dan lebiih terukur. d. Melakukan sinergi antar BUMN Pembina PKBL dan berkoordinasi dengan BUMN Wilayah sehingga penyaluran lebih fokus dan terarah, dalam rangka pelaksanaan pembentukan desa/kota binaan tersebut dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

242

11. Board of Directors is immediately to prepare and submit Information Technology Masterplan aligned with Company’s Long-term Plan at the latest in February 2015 according to Minister of State-owned Enterprise Regulation No, PER-02/MBU/2013 dated 27th February 2013. 12. Board of Directors is requested to execute good Stateowned Enterprise program which refers to Circular of Minister of State-owned Enterprise No. SE-05/ MBU/2013 dated 20th September 2013 about Road Map Towards Good State-owned Enterprise and Letter of S-684/MBU/2013 dated 12th November 2013. 13. As a support to company’s business development in the future, it is necessary to plan Human Resources through competency enhancement and improve culture as well as better work ethics. 14. Linked to manpower management especially concerning outsourcing, Board of Directors consider Minister of State-owned Enterprise guidance as listed in Circular of Minister of State-owned Enterprise No SE-0206/MBU/2013 dated 22nd November 2013. 15. In order of State-owned Enterprise partnership with small enterprise and community development, then things to be noted are as follows: a. Board of Directors is to regard periodic report (Quarter I to IV) timely according to the deadline set in Regulation of Minister of State-owned Enterprise No. PER-05/MBU/2013 about PKBL as had been changed several times through Regulation of Minister of State-owned Enterprise No. PER-08/MBU/2013 re Fourth Amendment PER-05/MBU/2007on State-owned Enterprise Partnership Program with Small Enterprise and Community Development Program. b. Whenever possible, fund channeling of Partnership Program and Community Development is to be focused on area outside Java especially in Central and East Indonesia. c. Assist Government program to alleviate poverty at underdeveloped villages through channeling Partnership Program and Community Development loan to villages that have advantage/ potential to be developed in the form of village assistance, thus the impact on the community is more effective and measurable. d. Perform synergy amongst State-owned Enterprise mentors and coordinate with regional State-owned Enterprise so that the channeling is more focused and targeted, in order of the implementation of the village/city establishment to run more effective and right on target.



e. Penyaluran dana Program Bina Lingkungan agar difokuskan untuk kegiatan-kegiatan yang mampu meningkatkan kondisi social ekonomi masyarakat suatu wilayah tertentu, Kegiatan tersebut dapat berupa pembangunan sarana dan prasarana umum, bantuan kebutuhan pokok/dasar masyarakat yang dapat berdampak langsung pada pengentasan kemiskinan. f. Direksi agar menyusun Standard Operating Procedures (SOP) sebagai dasar internal pelaksanaan kegiatan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dalam SOP tersebut agar diakomodir pula mengenai prosedur tanggap darurat penanganan bencana yang menggunakan dana Program Bina Lingkungan. g. Untuk pendanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang bersumber dari pembebanan biaya perusahaan agar dibukukan secara terpisah dari kegiatan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sebelumnya dan dimasukan dalam rekening tersendiri. 16. Buku RKAP, Key Performance Indicator (KPI) yang tertuang dalam Kontrak Manajemen dan KPI Dewan Komisaris merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Risalah RUPS ini.

16. RKAP Book, Key Performance Indicator (KPI) casted in Management Contract and Board of Directors’ KPI are integral part of General Meeting of Shareholders’ minutes.

RUPS tanggal 9 Juni 2014

GMS on 9 June 2014

RUPS yang kedua dilaksanakan pada 9 Juni 2014. Setelah dilakukan pembahasan dan tanya jawab atas Laporan Tahunan tahun buku 2013 serta memperhatikan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, maka hasil kesimpulan RUPS adalah:

The second GMS was held on 9 June 2014. After the discussion and qustion and answer session on the annual report of 2013 and with regards to the report of the Board of Commissioners’ supervisory duties, the resolutions of the GMS are:

Agenda 1 Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2013 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.

Agenda 1 Approval of the 2013 Annual Report including the Report of the Board of Commissioners’ Supervisory Duties.

Keputusan: Menyetujui Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2013.

Decision: Approved the Annual Report on the state nad course of Company including the Report of the Board of Commissioners’ Supervisory during 2013 fiscal year.

Agenda 2 Pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tahunan PKBL Tahun Buku 2013 sekaligus pemberian pelepasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2013.

Agenda 2 Ratification of the 2013 Company’s Financial Statements and PKBL Annual Report and simultaneously granting the full release and discharge of responsibility (volledig acquit et decharge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company, on their management and supervisory actions which were implemented during the 2013 fiscal year.

e. Fund channeling of Community Development program is to focus on activities that are able to boost community’s social economy condition in a particular region, where those could constitute facilities and general infrastructures, community food aid that has direct impact on poverty alleviation. f. Board of Directors is to formulate Standard Operating Procedures (SOP) as an internal basis to implement Partnership Program activity and Community Development and also to accommodate disaster emergency response procedure which uses Community Development Programs’ fund. g. To fund Partnership Program and Community Development source from the Company’s charging, is to be booked individually from previous Partnership Program and Community Development activity and be put in special account.


243



244


Keputusan: 1. Menyetujui pengesahan: a. Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi & Rekan (a member of HLB International) sesuai laporannya No. 036A/LAIPKBL/P1.II/III/14 tanggal 27 Maret 2014 dengan pendapat “Wajar Tanpa Pengecualian”. b. Laporan Tahunan PKBL Tahun Buku 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi & Rekan (a member of HLB International) sesuai laporannya No. 036A/LAIPKBL/P1.II/III/14 tanggal 27 Maret 2014 dengan pendapat “Wajar Tanpa Pengecualian”.

Decision: 1. Ratification Approval: a. The Financial Statements for the 2013 Fiscal Year, which have been audited by Public Accounting Firm Hadori Sugiarto Adi & Partners (a member of HLB International) corresponding to the report No. 036A/LAI-PKBL/P1.II/III/14 dated 27 March 2014 with the opinion of “unqualified opinion”. b. The PKBL Annual Report for the 2013 Fiscal Year, which have been audited by Public Accounting Firm Hadori Sugiarto Adi & Partners (a member of HLB International) corresponding to the report No. 036A/LAI-PKBL/P1.II/III/14 dated 27 March 2014 with the opinion of “unqualified opinion”.

2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada para anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan, serta terhadap pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah dijalankan selama tahun buku 2013, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana atau tidak melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku, dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan PKBL.

2. Granting the full release and discharge of responsibility (volledig acquit et decharge) to the members of the Board of Directors for the actions of management and the Board of Commissioners on the supervisory actions of the cmpany, as well as to the management and supervision of the Partnership and Community Development Program which has been implemented during the 2013 fiscal year, as long as those actions do not constitute as criminal offense or violate the provisions of applicable law and procedures, and recorded in the Company’s Financial Statements and PKBL Financial Statements.

Agenda 3 Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2013

Agenda 3 Determination of the Company’s 2013 Net Income utilization

Keputusan RUPS: Menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2013 sebesar Rp 1.990.785.970.893 diperuntukkan sebagai berikut: 1. Dividen tunai sebesar 35% dari laba bersih atau sejumlah Rp 696.775.089.813 2. Cadangan sebesar 65% dari laba bersih atau sejumlah Rp 1.294.010.881.080

GMS Decision: Determined the utilization of the 2013 Fiscal Year Net Income of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) in the amount of Rp 1,990,785,970,893 to be allocated as follows: 1. Cash Dividend by 35% of the net profit or in the amount of Rp 696,775,089,813 2. Reserves by 65% of the net profit or in the amount of Rp 1,294,010,881,080

Agenda 4 Penetapan gaji/honorarium, tunjangan, dan fasilitas tahun 2014 dan tantiem atas kinerja tahun 2013 bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Agenda 4 Determination of salary/honorarium, allowances & facilities in 2014 and annual bonus on the 2013 performance for the Board of Directors and Board of Commissioners.

Keputusan: 1. Gaji/Honorarium, Tunjangan, Fasilitas Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Decision: 1. Salary/ Honorarium, Allowances, and Facilities of the Board of Directors and the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) for 2014 are as follow:



Penghasilan Direksi No. 1.

Gaji Salary

2.

Tunjangan/Allowance

3.

4.

Income of the Board of Directors

Jenis Penghasilan | Type of Income

Keputusan RUPS (dalam rupiah) | GMS Decision (in rupiah) - - -

Gaji Direktur Utama ditetapkan sebesar Rp 100.000.000 per bulan. The salary of the President Director is set at Rp 100,000,000 per month. Gaji Anggota Direksi ditetapkan dengan Faktor Jabatan 90% dari Direktur Utama. Salary of members of the Board of Directors is set by the position factor, 90% of the President Director Gaji dimaksud berlaku sejak 1 Januari 2014 These salaries are effective from 1 January 2014

a. Tunjangan Hari Raya Religious Holiday Allowance

1 (satu) x gaji 1 (one) month salary

b. Tunjangan Perumahan Housing Allowance

Setiap Anggota Direksi diberikan tunjangan perumahan sebesar Rp 27.500.000/bulan, dengan ketentuan: Each Member of the Board of Directors is granted a housing allowance of Rp 27,500,000/month, with conditions: - Dalam hal PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) telah memiliki rumah jabatan pada saat Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 diberlakukan, maka anggota Direksi wajib mempergunakan rumah jabatan tersebut sampai dengan masa jabatannya berakhir, dan yang bersangkutan tidak diberikan tunjangan perumahan. In the case of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) has an official housing at the time of the Regulation of Minister of SOE No. PER-04/MBU/2014 was enacted, members of the Board of Directors shall use the official housing until the conclusion of his/ her period, and the concerned is not given a housing allowance. - Dalam hal rumah jabatan yang ada pada saat Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 diberlakukan merupakan rumah sewaan, maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib menggunakan rumah jabatan tersebut sampai berakhirnya masa sewa dan kepada yang bersangkutan tidak diberikan tunjangan perumahan, dan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) tidak menyediakan rumah jabatan baru, baik secara sewa maupun kepemilikan. In case the existing official housing at the time of the Regulation of the Minister of SOE No. PER-04/MBU/2014 enacted is a rented house, the board member concerned shall utilize the official housing until the expiration of the lease and to the concerned is not given housing allowance, and PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) does not provide a new official housing, either lease or ownership.

c. Asuransi Purna Jabatan Retirement Insurance

Maksimal premi 25% x gaji dalam satu tahun 25% maximal premium x salary in one year

Fasilitas/Facilitiy a. Kendaraan Dinas Official Vehicle

Setiap Anggota Direksi hanya berhak atas 1 (satu) fasilitas kendaraan dari perusahaan, termasuk di dalamnya biaya pemeliharaan dan oprasional diberikan dengan memperhatikan kondisi keuangan perusahaan dan berpedoman pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris BUMN. Each Member of the Board of Directors is entitled to one (1) vehicle facility from the company, including maintenance and operational costs are given by taking into account the company’s financial condition and based on the Regulation of Minister of SOEs No. PER-04/MBU/2014 on Income Determination Guidelines for Directors and Board of Commissioners of SOEs.

b. Kesehatan Health

Setiap Anggota Direksi berhak atas fasilitas kesehatan yang diberikan dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan, dengan rincian sesuai yang diatur dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/ MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris BUMN. Each Member of the Board of Directors is entitled to medical care provided in the form of health insurance or reimbursement of medical expenses, with the details outlined in the Regulation of Minister of SOEs No. PER-04/ MBU/2014 on Income Determination Guidelines for Directors and Board of Commissioners of SOEs.

c. Bantuan Hukum Legal Assistance

Setiap Anggota Direksi berhak atas fasilitas bantuan hukum dengan rincian sesuai yang diatur dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi Dewan Komisaris BUMN Each Member of the Board of Directors is entitled to legal facilities with the details outlined in the Regulation of Minister of SOEs No. PER-04/MBU/2014 on Income Determination Guidelines for Directors and Board of Commissioners of SOEs.

Tantiem/Intensif Kinerja Tantiem/Performance Incentives • Tantiem/Intensif Kinerja Tantiem/Performance Incentives

- Total Tantiem (gross) untuk Direksi dan Komisaris atas kinerja tahun buku 2013 ditetapkan sebesar Rp 24.000.000.000 Total Bonus (gross) for the Board of Directors and the Board of Commissioners for the performance in the 2013 fiscal year is set in the amount of Rp 24,000,000,000 - Tantiem untuk Direktur Utama ditetapkan dengan faktor jabatan 100%. Tantiem for the President Director is set by the position factor 100%. - Tantiem Anggota Direksi ditetapkan dengan faktor jabatan 90% dari Direktur Utama Tantiem for Members of the Board of Directors is set by the position factor, 90% of the President Director - Pajak atas tantiem ditanggung penerima Tax on bonuses is borned by beneficiaries

• Insentif Jangka Panjang Long Term Incentive

Tidak ada/None


245




Penghasilan Dewan Komisaris No. 1.

Honorarium/Honorarium

2.

Tunjangan/Allowance

3.

4.

246

Income of the Board of Commisioners

Jenis Penghasilan | Type of Income

Keputusan RUPS (dalam rupiah) | GMS Decision (in rupiah) - -

Honorarium Komisaris Utama ditetapkan dengan faktor jabatan, 45% dari Direktur Utama. Honorarium of the President Commissioner determined by the position factor, 45% of the President Director. Honorarium Anggota Komisaris ditetapkan dengan faktor jabatan 90% dari Komisaris Utama. Honorarium of Commissioners determined by the position factor, 90% of the President Commissioner

a. Tunjangan Hari Raya Religious Holiday Allowance

1 (satu) kali Honorarium 1 (one) Honorarium

b. Tunjangan Transportasi Transportation Allowance

20% x Honorarium 20% x Honorarium

c. Asuransi Purna Jabatan Retirement Allowance

Maksimal premi 25% x gaji dalam satu tahun Maximum of 25% x Salary premium in one year

Fasilitas/Facilities a. Kesehatan Health

Setiap Anggota Dewan Komisaris berhak atas fasilitas kesehatan yang diberikan dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan, dengan rincian sesuai yang diatur dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris BUMN. Each Member of the Board of Commissioners are entitled to medical care provided in the form of health insurance or reimbursement of medical expenses, with the details outlined in the Regulation of Minister of SOEs No. PER-04/MBU/2014 on Income Determination Guidelines for Directors and Board of Commissioners of SOEs.

b. Bantuan Hukum Legal Assistance

Setiap Anggota Dewan Komisaris berhak atas fasilitas bantuan hukum dengan rincian sesuai yang diatur dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris BUMN. Each Member of the Board of Commissioners is entitled to legal facilities with the details outlined in the Regulation of Minister of SOEs No. PER-04/MBU/2014 on Income Determination Guidelines for Directors and Board of Commissioners of SOEs.

Tantiem/Intensif Kinerja Tantiem/ Performance Incentives • Tantiem/Intensif Kinerja Tantiem/ Performance Incentives

- - -


Tidak ada/None

Tantiem Komisaris Utama ditetapkan dengan faktor jabatan 40% dari Direktur Utama. Tantiem of the President Commissioner is determined by the position factor, 40% of the President Director. Tantiem Anggota Komisaris ditetapkan dengan factor jabatan 36% dari Direktur Utama. Tantiem of the Commissioner is determined by the position factor, 36% of the President Director. Pajak atas tantiem ditanggung penerima Tax on bonuses is borned by beneficiaries

2. Rincian penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang belum diatur dalam Keputusan RUPS ini agar mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri BUMN tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris BUMN. 3. Direksi dan Dewan Komisaris diberikan tantiem atas kinerja tahun 2013 sesuai perhitungan. 4. Direksi dan Dewan Komisaris (termasuk organ Dewan Komisaris) tidak diperkenankan memperoleh honorarium atas rapat yang diselenggarakan oleh Perseroan

2. Details of the Board of Directors’ and Board of Commissioners’ income of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) which has not been regulated in this GMS decisions adhere to the provisions in the Regulation of the Minister of SOEs on Income Determination Guidelines for Directors and Board of Commissioners of SOEs. 3. The Board of Directors and the Board of Commissioners has been granted an annual bonus based on the performance in 2013 in accordance with the calculations. 4. The Board of Directors and the Board of Commissioners (including organs of the BOC) are not allowed to obtain honorarium from meetings held by the Company

Agenda 5 Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan PKBL Tahun Buku 2014.

Agenda 5 Appointment of Public Accounting Firm which will audit the Company’s 2014 Fiscal Year Financial Statements and PKBL Financial Statements .

Keputusan: Direksi dan Dewan Komisaris diminta segera mengusulkan KAP (Kantor Akuntan Publik) yang akan mengaudit laporan keuangan Tahun Buku 2014 kepada Menteri BUMN, agar

Decision: The Board of Directors and the Board of Commissioners are requested to immediately propose a KAP (public accounting firm) to audit the 2014 fiscal year financial



Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2014 yang di dalamnya memuat antara lain laporan keuangan yang telah diaudit oleh KAP dapat diselesaikan selambatlambatnya bulan Februari tahun 2015.

statements to the Minister of SOE, so that the Company’s Annual Report for Fiscal Year 2014 in which includes, among others, the financial statements (audited) can be completed no later than February 2015.

Arahan Pemegang Saham Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh jajaran Perseroan diminta memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1. Menindaklanjuti dan menyelesaikan catatan dan temuan auditor atas Laporan Kepatuhan terhadap Pengendalian Internal Tahun 2013, serta menentukan target penyelesaiannya, sehingga dalam tahun 2014 catatan dan temuan dimaksud tidak terulang kembali. 2. Menyelesaikan permasalahan tenaga kerja outsourcing sebagaimana Surat Edaran menteri BUMN No. SE-06/ MBU/2013 tanggal 22 November 2013 dengan cara: a. Mempelajari dan mencermati masalah tenaga kerja outsourcing dengan teliti dan hati-hati sesuai dengan peraturan di bidang ketenagakerjaan b. Menyelesaikan permasalahan tenaga kerja outsourcing dan PHK dan diproses melalui mekanisme korporasi dengan memperhatikan aspek governance dan peraturan perundangundangan yang berlaku. Untuk efektifitas penyelesaian masalah tersebut, Direksi agar berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan setempat. c. Mengkaji sistem dan pola pengelolaan tenaga kerja outsourcing yang memberikan kepastian hidup layak bagi tenaga kerja tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap memperlihatkan kebutuhan dan kemampuan jangka panjang perusahaan. d. Membentuk Tim Pengawasan penanganan masalah tenaga kerja outsourcing dengan melibatkan Serikat Pekerja. e. Melaporkan kepada Menteri BUMN terkait praktik, sistem dan pengelolaan kesejahteraan tenaga kerja outsourcing termasuk skema dan proses penyelesaian tenaga kerja outsourcing yang sudah dilakukan. 3. Membudayakan perilaku non cash payment (pembayaran non tunai) dalam setiap transaksi. 4. Senantiasa melaksanakan pengadaan barang dan jasa melalui e-Procurement. 5. Mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri, rancang bangun dan perekayasaan nasional serta perluasan kesempatan bagi usaha kecil, sepanjang kualitas, harga dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan.

Directives of the Shareholders The Board of Commissioners, the Board of Directors and the whole range of the company are asked to pay attention to the following matters: 1. Follow up and complete the auditor’s notes and findings on the 2013 Compliance Report towards Internal Control, as well as to determine the resolution targets, therefore those findings are not repeated in 2014. 2. Solving the outsourcing issues as stated in the Circular of the Minister of SOE No. SE-06/MBU/2013 22 November 2013 by way of: α. Studying and observing the outsourcing issues thoroughly and carefully in accordance to the Regulations in the field of Employment b. Solving the problems of outsourcing and layoffs and processed through the corporation mechanism with due regards to the aspect of governance and legislation in force. For its problem-solving effectiveness, the Board of Directors is to consult and coordinate with the local Employment Services Office. c. Reviewing the outsourcing systems and management patterns that provide decent living certainty for those workers in accordance with the applicable laws with due observance of the company’s long term needs and capabilities. d. Establish a Monitoring Team handling outsourcing issues by involving the Labor Unions. e. Report to the Minister of SOEs in relations to the practices, systems and management of outsourcing labor welfare including the schemes and processes of outsourcing settlement processes which have been performed. 3. Cultivate the no cash payments behaviour in each transaction. 4. Always carry out the procurement of goods and services through e-Procurement. 5. Prioritizing the utilization of domestic products, national design and engineering as well as the expansion of opportunities for small businesses, as long as the quality, price and purpose can be accounted for.


247




6. Memperhatikan dengan sungguh-sungguh pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. 7. Mematuhi ketentuan mengenai kewajiban pendaftaran dan pelaporan peserta program jaminan sosial pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). 8. Menyampaikan kepada Menteri BUMN Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keuangan Tahun Buku 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik selambatnya bulan Februari 2015. 9. Memperhatikan dan melaksanakan tanggapan Dewan Komisaris serta arahan dari Pemegang Saham yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

6. Carefully taking into account the fulfillment of tax obligations in accordance to the applicable regulations. 7. Comply with the provisions concerning the registration and reporting obligations regarding the participants of the social security program to the Social Security Agency (BPJS). 8. Convey the Company’s Annual Report including the 2014 Fiscal Year Financial Statements which have been audited by a Public Accounting Firm to the Minister of SOEs no later than February 2015. 9. Take account and and implement the responses of the Board of Commissioners as well as the directives of the Board of Directors which is an integral part of this decision.

Realisasi RUPS pada Tahun Buku Perseroan melalui seluruh jajarannya telah merealisasikan serta mematuhi dengan baik seluruh hasil keputusan RUPS Tahunan 2014

GMS Realization In The Fiscal Year The Company through its entire staff has realized and comply well with all decision of the 2014 AGM results.

Informasi Pemegang Saham Utama dan Pengendali Tidak ada Pemegang saham utama maupun pengendali di Perseroan, karena kepemilikan dimiliki oleh Kementerian Badan Usaha Milik Republik Indonesia.

Majority Shareholders and Controlling Shareholders Information There is no major shareholders or controlling shareholders in the Company, as the ownership of the capital is owned by the Ministry of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia.

Saham saham modal Negara

Dewan Komisaris

Board of Commissioners

Dewan Komisaris merupakan organ perusahaan yang bertugas untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan pemberi nasihat terkait dengan pengelolaan Perseroan yang dilaksanakan oleh Direksi. Khususnya terkait strategi usaha, tata kelola perusahaan, implementasi pengendalian internal dan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

The Board of Commissioners (BOC) is the organ in charge of the company that carries out the supervisory and advisory functions related to the management of the Company performed by the Board of Directors. Particularly related to business strategy, corporate governance, internal control implementation and adherence to the applicable laws and regulations.

Komposisi keanggotaan pada tahun 2014, susunan keanggotaan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Membership Composition In 2014, the membership composition of the Board of Commissioners is as follows:

Dewan Komisaris (9 Januari - 10 Juni 2014) Nama | Name Luky Eko Wuryanto M. Djali Yusuf

248

Jabatan

Position

Komisaris Utama

President Commissioner

Komisaris

Commissioner

Board of Commissioners (9 January - 10 June 2014) Keputusan Menteri BUMN | Decree of Minister of SOE KEP-35/MBU/2012 (January 30, 2012) KEP-66/MBU/2010 (May 3, 2010)

Albert Inkiriwang

Komisaris

Commissioner

KEP-35/MBU/2012 (January 30, 2012)

Retno Pudji Budi Astuti

Komisaris

Commissioner

SK-148/MBU/2012 (March 20, 2012)

Gunadi

Komisaris

Commissioner

SK-210/MBU/2013 (April 10, 2013)

Herman Hidayat

Komisaris

Commissioner

SK-08/MBU/2014 (January 9, 2014)



Menjelang pertengahan Juni 2014, Komisaris Perseroan mengalami perubahan. Melalui Surat Keputusan Kementerian BUMN SK-126/MBU/2014 tertanggal 10 Juni 2014, Bapak Herman Hidayat diberhentikan dan Bapak Agus Suharyono diangkat sebagai Komisaris. Dengan keputusan ini, maka komposisi anggota Dewan Komisaris menjadi:

Prior to mid-June 2014, the Board of Commissioners of the Companya experienced a change. By the Decree of the Ministry of SOEs SK-126/MBU/2014 dated 10 June 2014, Mr. Herman Hidayat was dismissed and Mr. Agus Suharyono was appointed as a Commissioner. With this decision, the composition of the Board of Commissioners becomes:

Dewan Komisaris (10 Juni 2014 - sekarang) Nama | Name Luky Eko Wuryanto

Board of Commissioners (10 June 2014 - now)

Jabatan

Position

Komisaris Utama

President Commissioner

Komisaris

Commissioner

M. Djali Yusuf

Keputusan Menteri BUMN | Decree of Minister of SOE KEP-35/MBU/2012 (30 January 2012) KEP-66/MBU/2010 (3 May 2010)

Albert Inkiriwang

Komisaris

Commissioner

KEP-35/MBU/2012 (30 January 2012)


Komisaris

Commissioner

SK-148/MBU/2012 (20 March 2012)

Gunadi

Komisaris

Commissioner

SK-210/MBU/2013 (10 April 2013)

Agus Suharyono

Komisaris

Commissioner

SK-126/MBU/2014 (10 June 2014)

Komisaris Independen

Independent Commissioner

Perseroan tidak memiliki Komisaris Independen.

The Company Commissioner

Pernyataan Independensi Dewan Komisaris

Statement of Independence of the Board of Commissioners All members of the Board of Commissioners do not have financial, management, ownership and or relationships with other members of the Board of Commissioners and or the Shareholders or other relationship with the Company that may affect independence.

Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan atau hubungan dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan atau dengan Pemegang Saham atau hubungan lainnya dengan Perseroan yang dapat mempengaruhi independensi.

does

not

have

any

Independent

Tanggung Jawab Dewan Komisaris Sesuai Undang-Undang No. 40/2007 dan Buku Panduan Good Corporate Governance Perseroan, Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada RUPS. Ketentuan tersebut menyebutkan, Komisaris Utama memiliki tugas mengoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris. Dewan Komisaris juga bertanggung jawab memastikan agar Direksi dalam kondisi apapun dan mempunyai kemampuan menjalankan tugasnya.

Responsibilities of the Board of Commissioners According to Law No. 40/2007 and the Good Corporate Governance Guidelines Book of the Company, the Board of Commissioners is responsible to the GMS. The provision states, the President Commissioner has the task of coordinating the activities of the Board of Commissioners. The Board of Commissioners is also responsible for ensuring that the Board of Directors in any condition and has the ability to carry out their duties.

Dewan Komisaris secara terus-menerus memantau efektivitas pelaksanaan kebijakan, kinerja, dan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Direksi agar selalu sesuai dengan arahan Pemegang Saham. Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara, tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris dapat dirumuskan sebagai berikut:

The Board of Commissioners is continuously monitoring the implementation effectiveness of policy, performance, and decision-making processes undertaken by the Board of Directors to always be in compliance with the directives of the Shareholders. In accordance with the Regulation of the Minister of State Owned Enterprises State No. PER-01/MBU/2011 on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) at State-Owned Enterprises, the responsibilities and authority of the Board of Commissioners may be formulated as follows:


249




1. Dalam melaksanakan tugasnya, wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar Perseroan. 2. Bertanggung jawab dan berwenang melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya. 3. Melakukan pengawasan dan pemberian nasihat dilakukan untuk kepentingan BUMN dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMN, dan tidak dimaksudkan untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu. 4. Wajib membuat pembagian tugas yang diatur oleh mereka sendiri. 5. Wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Komisaris yang menjadi bagian tak terpisahkan dan RKAP. 6. Wajib menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS/Menteri. 7. Memantau dan memastikan bahwa penerapan GCG telah dilakukan oleh manajemen secara efektif dan berkelanjutan.

1. In performing its duties, shall comply with the provisions of the laws and regulations and/ or articles of association of the Company. 2. Responsible and authorized to supervise the management policy, the process of management in general. 3. Perform supervisory and provide advisories for the benefit of the SOE and in accordance with the intent and purpose of the SOE, and is not intended for the benefit of a certain party or group. 4. Shall make the division of tasks which is established by their own. 5. Shall prepare an annual work plan and budget of the Board of Commissioners that become an integral part and RKAP 6. Must submit a report on the monitoring task which has been carried out during the previous financial year to the GMS/ Minister. 7. Monitor and ensure that the implementation of GCG has been implemented by the management in an effective and sustainable manner.

Pembagian tugas di antara para anggota Dewan Komisaris diatur secara mandiri. Dalam rangka kelancaran tugas, Dewan Komisaris dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban perusahaan. Dalam menjalankan fungsinya, Dewan Komisaris dapat menggunakan saran profesional yang mandiri dan/atau membentuk komite khusus.

The division of tasks among the members of the Board of Commissioners is set independently. In order to smooth the task, the Board of Commissioners is assisted by the Secretary of the Board of Commissioners who is appointed by the Board of Commissioners at the expense of the company. In carrying out its functions, the Board of Commissioners may use independent professional advice and/ or establish a special committee.

Jumlah dan Kehadiran Rapat Berdasarkan Buku Pedoman Kerja Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam satu bulan, termasuk rapat gabungan dengan Direksi. Sepanjang tahun 2014, Dewan Komisaris telah mengadakan rapat sebanyak 49 kali, yaitu 36 kali rapat internal dan 13 kali rapat koordinasi dengan Direksi. Adapun tabel kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris dalam rapat internal disajikan sebagai berikut:

Meeting Frequency & Attendance As specified in the Board of Commissioners’ Guidelines, a meeting of the Board of Commissioners is held at least once in one month, including joint meetings with the Board of Directors. In 2014, the Board of Commissioners held 49 meetings, consisting of 36 internal meetings and 13 joint meetings with the Board of Directors. The attendance of each member of the Board of Commissioners in the meetings is shown in the following table:

Jumlah Rapat | Total of Meeting

Hadir | Present

Luky Eko Wuryanto

Nama | Name

36

17

Tingkat Kehadiran| Level of Presence 47%

M. Djali Yusuf

36

21

58%

Albert Inkiriwang

36

18

50%


36

29

81%

Gunadi

36

25

69%

Herman Hidayat*

23

16

70%

Agus Suharyono

13

7

54%

* Masa bakti Bapak Herman Hidayat sebagai Komisaris berakhir pada 10 Juni 2014 dan digantikan Bapak Agus Suharyono Mr. Herman Hidayat resigned as Commmissioner in June 10, 2014 and was replaced by Mr. Agus Suharyono

250



Berdasarkan SK-126/MBU/2014 tanggal 10 Juni 2014 Bapak Herman Hidayat diberhentikan serta mengangkat Bapak Agus Suharyono.

Based on SK-126/MBU/2014 (10 June 2014) Mr. Herman Hidayat was dismissed and Mr. Agus Suharyono was appointed.

Pelatihan Dalam rangka meningkatkan kompetensi, sepanjang tahun 2014 Dewan Komisaris telah menghadiri dan berpartisipasi dalam berbagai pelatihan dan seminar sebagai berikut:

Training In order to improve competence, throughout 2014, the Board of Commissioners has attended and participated in various trainings and seminars as follows:

Topik Pelatihan | Training Subject

Tempat dan Tanggal | Place and Date

Peserta | Participants

Seminar Nasional Internal Audit

Lombok 14-18 April 2014

Seminar BUMN Bersih

Bandung, 6-8 Mei 2014

Herman Hidayat

The Institute of Internal Auditors International Conference

London England, 6-9 Juli 2014

Albert Inkiriwang

SOPAC (Conference & On-site learning)

Melbourne Australia, 22-27 Maret 2014

The Asian Confederation Internal Auditors (ACIIA) 2014

Bali 23-25 November 2014

Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Komisaris Sesuai dengan tugas pokoknya, Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap kinerja manajemen, sekaligus memberikan rekomendasi, termasuk berupa nasihat. Sepanjang tahun 2014, sejumlah rekomendasi sudah diberikan, yaitu: A. Rekomendasi dan tanggapan berkaitan dengan perencanaan serta pengelolaan keuangan Perseroan, antara lain: 1. Tanggapan Dewan Komisaris pada Rapat Umum Pemegang Saham tentang pengesahan RKAP Tahun 2014 2. Proses penunjukan KAP audit laporan keuangan tahun buku 2014 3. Laporan Tahunan Dewan Komisaris tahun 2013 4. Rekomendasi aktiva tetap 5. Laporan tahunan Dewan Komisaris Perseroan tahun 2013 6. Tanggapan Dewan Komisaris dalam RUPS Perseroan tentang pertanggungjawaban pengelolaan perusahaan tahun buku 2013 7. Rekomendasi usulan revisi RKAP 2014 dan penetapan KAP sebagai auditor tahun 2014 8. Usulan indikator penilaian aspek operasional tahun 2015 9. Penyampaian indikator pencapaian kinerja Dewan Komisaris Perseroan 10. Tanggapan Dewan Komisaris atas rancangan RJPP tahun 2015-2019 11. Tanggapan Dewan Komisaris atas rancangan RKAP tahun 2015

Albert Inkiriwang, Retno Pudji Budi Astuti

Albert Inkiriwang, Gunadi Albert Inkiriwang

Supervision and Recommendation of the Board of Commissioners In accordance with its main functions, the Board of Commissioners supervises the performance of management, as well as providing recommendations, including in the form of advice. Recommendations during 2014 are: A. Recommendation/responses related to the Company’s financial planning/management, among others: 1. Response of the Board of Commissioners to general shareholders’ meeting on the company’s 2014 work plan and budget/RKAP 2. Appointment process of public accountants office to audit financial Report FY 2014 3. Annual report of the Board of Commissioners 2013 4. Fixed assets recommendation 5. Annual report of the Company’s Board of Commissioners in 2013 6. Responses from Board of Commissioners in general shareholders’ meeting of the Company on accountability of the Company’s management in fiscal year 2013 7. Proposed revision of the 2014 Company’s work plan and budget and the appointment of public accountant office as auditor in 2014 8. Proposed indicators of assessment on operational aspects in 2015 9. Delivery of performance achievement indicators from the Company ’s Board of Commissioners 10. Responses of Board of Commissioner on RJPP Plan for 2015-2019 11. Responses of Board of Commissioners on 2015 RKAP Plan


251



252


12. Perubahan usulan RKA Dewan Komisaris tahun 2015 Perseroan 13. Rekomendasi penetapan kantor akuntan publik untuk Audit “KAP” laporan keuangan tahun buku 2014 14. Penghapusan aktiva tetap untuk pelaksanaan tukar menukar aset PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dengan aset Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

12. Change in 2015 RKA initiatives of the Company’s Board of Commissioners 13. Recommendation on the assignment of public accountants’ office as KAP Audit of FY 2014 financial report 14. Elimination of fixed assets for assets swaps between the Company and Directorate General of Sea Transporatation.

B. Rekomendasi dan tanggapan berkaitan dengan kerja sama usaha, pengembangan usaha serta investasi Perseroan, antara lain: 1. Tanggapan rencana kerja sama Perseroan dengan PT MTD CTP Expressway (pemegang konsesi Jalan Tol Cibitung-Cilincing) 2. Rekomendasi pemberian penjaminan/ penanggungan PT PPI 3. Rekomendasi atas perpanjangan kerja sama PT Jakarta International Container Terminal (JICT) dan KSO TPK KOJA 4. Rekomendasi penarikan pinjaman jangka panjang dalam US Dollar 5. Rekomendasi persetujuan penggunaan tanah HPL oleh PT Dharma Karya Perdana di Cabang Pelabuhan Tanjung Priok 6. Perpanjangan kerja sama curah cair dan kering di cabang pelabuhan Cirebon dan Banten 7. Penambahan Penyetoran Modal (PMPI) pada PT Rukindo 8. Rekomendasi persetujuan kerja sama pemanfaatan lahan dengan PT Ekanuri di cabang pelabuhan Tanjung Priok 9. Tanggapan permohonan pembentukan anak perusahaan terminal curah 10. Tanggapan permohonan pembentukan anak perusahaan shared service center 11. Kerja sama usaha PT Jakarta International Container Terminal (JICT) dan kerja sama operasi terminal petikemas Koja 12. Penghapusan aktiva tetap untuk pelaksanaan tukar menukar aset Perseroan dengan aset Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

B. Recommendation and responses related to business cooperation, business development of the Company’s investments, among others: 1. Response on Cooperation Plan of the Company and PT MTD CTP Expressway (Toll Road CibitungCilincing concession owner) 2. Recommendation of corporate guarantee/ responsibilities of PT PPI 3. Recommendation on the extension of cooperation between PT Jakarta International Container Terminal (JICT) and KSO TPK KOJA 4. Recommendation on long-term USD loan withdrawal 5. Recommendation on approval of the use of HPL land by PT Dharma Karya Perdana in Tanjung Priok Port branch 6. Extension of cooperation in dry and liquid bulk at Cirebon and Banten Port branches 7. Additional paid-in capital to PT Rukindo 8. Approval recommendation on cooperation with PT Ekanuri to use the land in Tanjung Priok Port branch 9. Responses on request to establish subsidiary for bulk terminal 10. Responses on request to establish subsidiary for shared service center 11. Business cooperation PT Jakarta International Container Terminal (JICF) and operational cooperation of Koja Container Terminal 12. Fixed Assets write offs for asset swaps between the Compnay and Directorate General of Sea Transporatation.

Prosedur Penetapan Remunerasi Anggota Dewan Komisaris Penetapan penghasilan Dewan Komisaris didasarkan pada Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang dilakukan pada 9 Juni 2014. Sebagai implementasi keputusan tersebut, Direksi mengeluarkan Surat Keputusan No. HK.56/1/7/1/

Remuneration Determination Procedure of Members of the Board of Commissioners Determination of the Board of Commissioners’ income is based on the Decision of the General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) which was conducted on 9 June 2014. As the implementation of the decision, the Board of Directors issued a Decree



PI.II-14 tanggal 1 Juli 2014 perihal “Penyesuaian Penghasilan dan Bantuan Fasilitas Bagi Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) tahun 2014”. Pada Pasal 2 disebutkan mengenai honorarium bagi Dewan Komisaris, sebagai berikut: 1. Honorarium Komisaris Utama sebesar: 45% x Rp 100.000.000 = Rp 45.000.000 2. Honorarium Anggota Komisaris sebesar: 90% dari honorarium Komisaris Utama.

No. HK. 56/1/7/1/PI.II-14 dated 1 July 2014 on “Income Adjustment and Fasility Assistance for the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) in 2014”. In Article 2 states the honorarium for the Board of Commissioners, as follows: 1. Honorarium of the President Commissioner in the amount of: 45% x Rp 100.000.000 = Rp 45.000.000 2. Honorarium of Members of the Board of Commissioners in the amount of 90% of the honorarium of the President Commissioner.

Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris Kebijakan penetapan remunerasi bagi Dewan Komisaris mengacu pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

Remuneration Policy of The Board of Commissioners Remuneration policy for the Board of Commissioners refers to the Regulation of the Minister of State Owned Enterprises No. PER-04/MBU/2014 on Guidelines for Income Determination of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and the Board of Supervisor of State Owned Enterprises.

Berdasarkan peraturan tersebut, prinsip penetapan penghasilan Dewan Komisaris ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Sedangkan komponen penghasilan Dewan Komisaris terdiri dari honorarium, tunjangan, fasilitas, dan tantiem atau insentif kinerja.

Based on that regulation, the income determination principle of the the Board of Commissioners is determined by the General Meeting of Shareholders (GMS). While the income components of the Board of Commissioners consist of honorarium, allowances, facilities, and performance bonuses or incentives.

Pemberian tantiem yang diterima oleh Dewan Komisaris mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-04/MBU/2014 di atas adalah: 1. Tantiem diberikan dalam hal BUMN memperoleh keuntungan dalam tahun buku yang bersangkutan. 2. Tantiem diberikan apabila pencapaian ukuran Kinerja Utama (KPI) lebih dari 70% dan tingkat kesehatan dengan nilai lebih dari 70% yang ditentukan melalui RUPS atau Menteri. 3. Pencapaian ukuran kinerja utama yang diperhitungkan dalam tantiem maksimal sebesar 150%. 4. Komposisi besarnya tantiem, sebagai berikut: a. Komisaris Utama 40% dari Direktur Utama b. Anggota Dewan Komisaris 36% dari Direktur Utama

The provision of bonuses received by the Board of Commissioners which refer to the abovestated the Minister of SOE Regulation of No. PER-04/MBU/2014 are: 1. Tantiem is given in the event the state-owned companies acquired profits in the fiscal year concerned. 2. Tantiem is given if the achievement of Key Performance (KPI) is more than 70% and the level of soundness of more than 70% of the value specified by the GMS or the Minister. 3. Achievement of key performance measure that is calculated in the tantiem is a maximum of 150%. 4. Amount of bonus composition, as follows: a. President Commissioner 40% of the President Director b. Members of the Board of Commissioners 36% of the President Director

Sedangkan pemberian remunerasi kepada Dewan Komisaris berdasarkan hasil keputusan RUPS yang diselenggarakan tanggal 9 Juni 2014 adalah sebagai berikut:

While the provision of remuneration to the Board of Commissioners based on the decision of the General Meeting of Shareholders which was held on 9 June 2014 are as follows:


253


TATA KELOLA PERUSAHAAN | Jabatan | Position

Remunerasi | Remuneration

Komisaris Utama President Commissioner

Honorarium



Jumlah

Amount

Honorarium Komisaris Utama ditetapkan dengan faktor jabatan 45% dari Direktur Utama

Honorarium of the President Commissioner is set by the position factor, of 45% of the post of the President Director

Honararium Anggota Komisaris ditetapkan dengan faktor pejabat 90% dari Komisaris Utama

Honararium of Members of the Board of Commissioner is set by the position factor, 90% of the President Commissioner

Tunjangan Hari Raya Religious Holiday Allowance

1 (Satu) Kali Honorarium

1 (one) X Honorarium

Tunjangan Transportasi Transportation Allowance

20% X Honorarium

20% X Honorarium

Asuransi Purna Jabatan Retirement Insurance

Maksimal premi 25% X gaji dalam satu tahun

25% of maximum premium x salary in one year

Kesehatan Health

Setiap Anggota Direksi berhak atas fasilitas kesehatan yang diberikan dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan, dengan rincian sesuai yang diatur dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris BUMN.

Each Member of the Board of Commissioners is entitled to medical care provided in the form of health insurance or reimbursement of medical expenses, with details outlined in accordance with the Regulation of Minister of SOEs No. PER-04/MBU/2014 on Income Determination Guidelines for Directors and Board of Commissioners of SOEs.

Bantuan Hukum Legal Assistance

Setiap Anggota Direksi berhak atas fasilitas hukum dengan rincian sesuai yang diatur dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris BUMN.

Each Member of the Board of Directors is entitled to legal assistance with the details outlined in the Regulation of Minister of SOEs No. PER-04/ MBU/2014 on Income Determination Guidelines for Directors and Board of Commissioners of SOEs.

Tantiem

- Tantiem Komisaris Utama 40% dari Direktur Utama. - Tantiem Anggota Komisaris 36% dari Direktur Utama. - Pajak atas tantiem ditanggung penerima.

- Tantiem of the President Commissioner is 40% of the President Director’s - Tantiem of Members of the Board of Commissioners is 36% of the President Commissioner’s - Tax on the tantiem is borned by the beneficiaries

Tunjangan: Allowances

Fasilitas: Facilities:

254

Direksi

Board of Directors

Direksi termasuk organ perusahaan yang memiliki tanggung jawab untuk untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas pengelolaan Perseroan seperti operasional, keuangan, serta lainnya berjalan secara efisien dan efektif serta sesuai prinsip-prinsip GCG. Direksi senantiasa melaksanakan pengelolaan usaha sekaligus mengelola dan melindungi kekayaan perusahaan, strategi, dan rencana anggaran secara teratur serta merupakan representasi dari perusahaan baik secara internal maupun eksternal.

The Board of Directors (BOD) is included as an organ of the company responsible for ensuring that all activities of the Company’s such as operational, financial, and others are running efficiently and effectively as well as in accordance to the principles of GCG. The Board of Directors always carries out the business management while managing and protecting the company’s assets, strategy, and plan budgets regularly as well as a representation of the company both internally and externally.

Secara khusus, Direksi terus melaksanakan strategi yang telah ditetapkan dalam upaya mencapai visi, goals, nilainilai perusahaan, dan “IPC Way” perusahaan. Direksi juga memastikan agar seluruh komponen Perseroan bekerja dalam koridor nilai-nilai perusahaan secara konsisten.

In particular, the Board of Directors continues to implement the strategy that has been set in order to achieve the vision, goals, values of the company, and the “IPC Way” of the company. The Board of Directors also ensures that all components of the Company work within the corridors of the company’s values consistently.



Independensi Direksi Antara para anggota Direksi, serta antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda (menantu atau ipar).

Independence of the Board of Directors Among the members of the Board of Directors, and among members of the Board of Directors with the Board of Commissioners has no family relationship up to the third degree, either vertically or horizontally or relationship by marriage (or in-laws).

Tugas dan Tanggung Jawab Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 yang termasuk dalam tugas dan tanggung jawab Direksi adalah sebagai berikut: 1. Direksi harus melaksanakan tugasnya dengan itikad baik untuk kepentingan BUMN dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMN, serta memastikan agar BUMN melaksanakan tanggung jawab sosialnya serta memperhatikan kepentingan dari berbagai Pemangku Kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Salah seorang anggota Direksi ditunjuk oleh Rapat Direksi sebagai penanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan GCG di BUMN yang bersangkutan. 3. Direksi harus menyampaikan informasi mengenai identitas, pekerjaan-pekerjaan utamanya, jabatan Dewan Komisaris di anak perusahaan/perusahaan patungan dan/atau perusahaan lain, termasuk rapatrapat yang dilakukan dalam satu tahun buku (rapat internal maupun rapat gabungan dengan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas), serta gaji, fasilitas, dan/ atau tunjangan lain yang diterima dari BUMN yang bersangkutan dan anak perusahaan/perusahaan patungan BUMN yang bersangkutan, untuk dimuat dalam Laporan Tahunan BUMN. 4. Direksi wajib melaporkan kepada BUMN mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya (istri/suami dan anak-anaknya) pada BUMN yang bersangkutan dan perusahaan lain, termasuk setiap perubahannya. 5. Wajib menyiapkan Rencana Jangka Panjang (RJP) yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. 6. Wajib menyiapkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) sebagai penjabaran tahunan dari RJP. 7. Para anggota Direksi dilarang melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan, dan mengambil keuntungan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung dari pengambilan keputusan dan kegiatan BUMN yang bersangkutan selain penghasilan yang sah.

Duties and Responsibilities In accordance to the Regulation of the Minister of SOE No. PER-01/MBU/2011 the followings are included in the duties and responsibilities of the Board of Directors: 1. The Board of Directors must carry out its duties in good faith for the benefit of the SOE and in accordance with the intent and purpose of the SOE, and to ensure that the SOE implements social responsibility as well as taking into considerations the interests of the various stakeholders in accordance with the provisions of the legislation. 2. One member of the Board of Directors is appointed by the Meeting of the Board of Directors as the person in charge of the implementation and monitoring of GCG in the SOE concerned. 3. The Board of Directors must submit information on the identity, its main duties, office of the Board of Commissioners in subsidiaries/ joint ventures, and/ or other companies, including meetings conducted in any one fiscal year (internal meetings and joint meetings with the Board of Commissioners/ Board of Supervisor), as well as salaries, facilities, and/ or other benefits received from the SOE concerned and SOE subsidiaries/joint ventures concerned, to be published in the Annual Report of the SOE. 4. The Board of Directors shall report to the SOE regarding its ownership and/ or his/ her family (wife/ husband and children) on the relevant SOEs and other companies, including any amendments thereto. 5. Shall prepare a Long Term Plan (RJP) which is a strategic plan that includes goals and objectives to be achieved within a period of 5 (five) years. 6. Shall prepare a Work Plan and Budget (RKAP) as an annual elaboration of the RJP. 7. Members of the Board of Directors is prohibited from having a conflict of interest, and take personal advantage, either directly or indirectly from the decisions and activities of the relevant SOE other than the legitimate income.


255




Komposisi Direksi Setiap anggota Direksi Perseroan memiliki pengalaman yang luas dan dipilih berdasarkan integritas dan kompetensinya. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh para Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham. Namun sebelumnya, untuk pengangkatan, harus melalui fit and proper test dari Kementerian Negara BUMN yang mengacu pada Keputusan Menteri Negara BUMN No. KEP-09A/MBU/2005 tanggal 31 Januari 2005 tentang penilaian kelayakan dan kepatuhan (fit and proper test) calon anggota Direksi BUMN.

Composition of the Board of Directors Each member of the Board of Directors have extensive experience and selected based on the integrity and competence. Members of the Board of Directors are appointed and dismissed by the Shareholders through the General Meeting of Shareholders. But prior to that, for the appointment, members of the Board of Directors shall go through the fit and proper test of the Ministry of SOE which refers to the Decree of the Minister of SOE No. KEP09A/MBU/2005 dated 31 January 2005 on fit and proper test for candidates for the Board of Directors of SOEs.

Sesuai dengan keputusan RUPS yang diselenggarakan pada 9 Juni 2014 susunan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

In accordance with the decision of the General Meeting of Shareholders held on 9 June, the composition of the Board of Directors of the Company is as follows:

Susunan Direksi Nama | Name

256

Susunan Board of Directors Jabatan

Position

Keputusan Meneg BUMN | Decree of the Minister of SOE

R.J. Lino

Direktur Utama

President Director

SK-48/MBU/2014 (March 11, 2014)

Dana Amin

Direktur Operasi

Operations Director

SK-126/MBU/2013 (February 4, 2013)

Ferialdy Noerlan

Direktur Teknik

Technical Director

SK-48/MBU/2014 (March 11, 2014)

Orias Petrus Moedak

Direktur Keuangan

Financial Director

SK-432/MBU/2013 (December 31, 2013)

Saptono R.Irianto

Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha

Commercial and Business Development Director

SK-48/MBU/2014 (March 11, 2014)

Dede R. Martin

Direktur Pembinaan Anak Perusahaan

Subsidiary Development Director

SK-48/MBU/2014 (March 11, 2014)

Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Pada prinsipnya Direksi bertugas secara kolegial. Namun agar lebih efisien dan efektif dalam melaksanakan tugas, dilakukan pembidangan tugas di antara anggota Direksi sesuai dengan bidang dan kompentensinya. Pembidangan tugas ini tidak menghilangkan tanggung jawab Direksi secara kolegial dalam pengurusan perusahaan.

Duties and Responsibilities of Each Director In principle, the Directors conduct their duties collegially. But to make it more efficient and effective in performing the task, separation of job descriptions of tasks among members of the Board of Directors is conducted in accordance to the field and competence. Job description of these tasks do not eliminate the collegial responsibility of the Directors in the management of the company.

Pembagian tugas masing-masing Direktur adalah:

The division of tasks of each Director are as follow:

Direktur Utama a. Pembuat kebijakan umum Perseroan dan pengambil keputusan strategis Perseroan serta koordinator Direksi. b. Bertanggung jawab atas kepengurusan Perseroan yang berkaitan dengan pembinaan: • Kegiatan operasi dan teknik • Kegiatan personalia dan umum • Kegiatan komersial dan pengembangan usaha

President Director a. The Company’s general policy makers and the maker of the Company’s strategic decisions as well as the coordinator of the Board of Directors. b. Responsible for the management of the Company with regards to development: • Operational and technical activities • Personnels and general affairs activities • Commercial and business development activities



• Kegiatan SPI, Sekretaris Perusahaan, Pengadaan, Hukum, Teknologi Informasi • Kegiatan kerja sama usaha/manajemen/operasi dengan pihak ketiga. c. Menetapkan peraturan tentang pembinaan operasi dan teknik, keuangan, personalia, dan umum, komersial dan pengembangan usaha, SPI, Sekretaris Perusahaan, Logistik, anak perusahaan dan Teknologi Informasi untuk dituangkan dalam keputusan Direksi. d. Bertanggung jawab selaku pimpinan Perseroan dan mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan.

• Activities of Internal Audit, Corporate Secretary, Procurement, Legal, Information Technology • Activities of business/management/operation cooperations with third parties. c. Establishing rules on operational and technical development, finance, personnel, and general affairs, commercial and business development, Internal Audit, Corporate Secretary, Logistics, Subsidiaries, and IT to be set forth in the decision of the Board of Directors. d. Responsible the Company leader and represents the Company in and out of the court of justice.

Direktur Operasi a. Pembuat kebijakan dan pengambil keputusan strategis Perseroan yang meliputi kegiatan operasi layanan kapal dan pemanduan, operasi layanan petikemas, operasi layanan non petikemas serta manajemen risiko dan jaminan mutu. b. Bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan berkaitan dengan pembinaan: • Kegiatan operasi kapal dan pemanduan • Kegiatan operasi petikemas • Kegiatan operasi non petikemas • Kegiatan manajemen risiko dan jaminan mutu. c. Merumuskan ketentuan tentang pembinaan operasi layanan kapal dan pemanduan, operasi layanan petikemas, operasi layanan non petikemas serta manajemen risiko dan jaminan mutu yang selanjutnya ditetapkan dengan surat Keputusan Direksi.

Operations Director a. Policy makers and strategic decision makers of the Company that includes the operations of ships and pilotage services, operations services of container, non-container operation services as well as risk management and quality assurance. b. Responsible for the management of the Company related to development of: • Ships and pilotage operational activities; • Container operational activities • Non-container operational activities; as well as • Risk management and quality control activities. c. Formulating regulations concerning the development of operations of ships and pilotage services, container services, non-container services, as well as risk management and quality control to be then stipulated in the Board of Directors’ Decision Letters.

Direktur Teknik a. Pembuat kebijakan dan pengambil keputusan strategis Perseroan yang meliputi kegiatan perencanaan, teknik sipil dan peralatan. b. Bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan berkaitan dengan pembinaan: • Kegiatan pengembangan fasilitas dan pengelolaan lingkungan, rancang bangun • Kegiatan pengendalian proyek, pemeliharaan fasilitas dan pengerukan • Kegiatan perencanaan pengadaan alat apung, alat bongkar muat, teknik mesin, listrik dan telekomunikasi. c. Merumuskan ketentuan-ketentuan tentang perencanaan, teknik sipil dan peralatan yang selanjutnya ditetapkan dengan surat Keputusan Direksi.

Technical Director a. Preparing policies and making the Company’s strategic decisions including activities such as planning, civil engineering, and equipment. b. Responsible for the Company’s management related with the development of: • Facility development activity and environmental development, design and build; • Project controlling activity, facility maintenance, and dredging; • Planning of procurement of floating equipments, stevedoring equipments, mechanical engineering, electrical, and telecommunications. c. Formulating regulations concerning planning, civil engineering, and equipment to be then stipulated in the Board of Director’s Decision Letters.


257



258


Direktur Keuangan a. Pembuat kebijakan dan pengambil keputusan strategis Perseroan bidang keuangan b. Bertanggung jawab atas kepengurusan Perseroan yang berkaitan dengan pembinaan: • Kegiatan akuntasi manajemen • Kegiatan akuntasi keuangan • Kegiatan perbendaharaan • Kegiatan kemitraan dan bina lingkungan. c. Merumuskan ketentuan-ketentuan tentang rencana pembinaan keuangan baik yang menyangkut kegiatan pengendalian anggaran akuntansi dan laporan keuangan Perseroan, perbendaharaan, serta kemitraan dan bina lingkungan, yang selanjutnya ditetapkan dengan surat Keputusan Direksi.

Financial Director a. Preparing policies and making the Company’s strategic decisions on financial matters b. Being responsible for the Company’s management related with the development of: • Accounting management activities; • Financial accounting activities; • Treasury activities; as well as • Partnership and community development activities. c. Formulating regulations concerning the financial development plans related to the Company’s budget control activities and financial statements, treasury, as well as partnership and community development, to be then stipulated in the Board of Director’s Decision Letters.

Direktur SDM dan Umum a. Pembuat kebijakan dan pengambil keputusan strategis Perseroan bidang personalia dan umum. b. Bertanggung jawab atas kepengurusan Perseroan yang berkaitan dengan pembinaan: • Perencanaam sistem SDM • Kegiatan administrasi dan umum • Manajemen karir dan diklat • Pengembangan SDM. c. Merumuskan ketentuan atau peraturan tentang pembinaan sumber daya manusia dan organisasi, administrasi SDM, serta hukum dan umum yang selanjutnya ditetapkan dengan surat Keputusan Direksi.

HR and General Affairs Director a. Preparing policies and the Company’s strategic decisions making in the field of human resources and general affairs. b. Responsible for the Company’s management related with the development of: • HR planning system; • Administration and general affairs activities; • Career management and trainings; as well as • HR development c. Formulating regulations pertaining to human resources development and organization, HR administration, as well as legal and general affairs to be then stipulated in the Board of Director’s Decision Letters.

Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha a. Pembuat kebijakan dan pengambil keputusan strategis Perseroan bidang pemasaran dan pengembangan usaha. b. Bertanggung jawab atas kepengurusan Perseroan yang berkaitan dengan pembinaan: • Kegiatan pemasaran • Kegiatan perencanaan pengembangan usaha • Kegiatan operasi c. Merumuskan ketentuan-ketentuan tentang pembinaan pemasaran, pengembangan usaha, operasi dan pembinaan anak perusahaan yang selanjutnya ditetapkan dengan surat Keputusan Direksi.

Commercial and Business Development Director a. Preparing policies and making the Company’s strategic decisions in marketing and business development. b. Responsible for the Company’s management relating to the development of: • Marketing activities; • Business development planning activities; • Operational activities. c. Formulating regulations pertaining to the marketing development, business development, operation and subsidiary development to be then stipulated in the Board of Director’s Decision Letters.

Direktur Pembinaan Anak Perusahaan a. Pembuat kebijakan dan pengambilan keputusan strategis Perseroaan bidang pembinaan anak perusahaan

Subsidiary Development Director a. Preparing policies and making the Company’s strategic decisions in subsidiary development



b. Bertanggung jawab atas kepengurusan Perseroan yang berkaitan dengan pembinaan: • Pengembangan dan pengendalian analisis dan evaluasi kinerja anak perusahaan dengan kepemilikan saham mayoritas. • Pengkonsolidasian data informasi dan laporan kinerja anak perusahaan kepemilikan saham mayoritas. • Kegiatan RUPS / Rapat umum pemilik perusahaan kepemilikan saham mayoritas. c. Merumuskan ketentuan atau peraturan tentang pembinaan anak perusahaan yang menyangkut pengembangan, evaluasi kerja, data dan informasi yang selanjutnya ditetapkan dengan surat keputusan Direksi

b. Responsible for the Company’s management relating to the development of: - Development and control of the analysis and evaluation of the performance of subsidiary companies with majority ownership. - Consolidation of information data consolidation and reporting performance of subsidiaries with majority shareholding. - GMS activities/ General Meeting of Shareholders of subsidiaries with majority shareholding. c. Formulating regulations pertaining the development of subsidiaries related to development, work evaluation, data and information to be then stipulated in the Board of Director’s Decision Letters.

Jumlah dan Tingkat Kehadiran Rapat Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011, rapat Direksi harus diadakan secara berkala. Ketentuan tersebut menyebutkan, sekurang-kurangnya sekali dalam setiap bulan, dan dalam rapat tersebut Direksi dapat mengundang Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

Meeting Frequency and Attendance In accordance with the Regulation of the Minister of State Owned Enterprises State No.: PER - 01/MBU/2011, the Board of Directors meeting shall be held regularly. The provision stipulates, at least once in every month, and at the meeting, the Board of Directors may invite the Board of Commissioners/ the Board of Supervisor.

Sepanjang tahun 2014, Direksi telah mengadakan rapat sebanyak 42 kali, yaitu 29 kali rapat internal dan 13 kali rapat koordinasi dengan Dewan Komisaris untuk melakukan evaluasi atas pencapaian kinerja Perseroan maupun hal-hal lain yang dinilai penting. data kehadiran masing-masing anggota Direksi adalah sebagai berikut:

In 2014, the Board of Directors held 42 meetings, consisting of 29 internal meetings and 13 joint coordination meetings with the Board of Commissioners to evaluate the performance achievements of the Company and other matters deemed important. The attendance of each member of the Board of Directors is as follows:

Nama | Name


Hadir | Present

Tingkat Kehadiran | Level of Presence

R.J. Lino

29

27

93%

Dana Amin

29

21

72%

Ferialdy Noerlan

29

22

76%

Orias Petrus Moedak

29

24

83%

Saptono R.Irianto

29

20

69%

Dede R. Martin

29

19

66%

Sedangkan rapat gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris yang diselenggarakan sepanjang tahun 2014, sebagai berikut: Nama | Name

Jabatan | Position

While joint meetings between the Board of Directors and the Board of Commissioners which were held throughout 2014 are as follow: Jumlah Rapat | Total of Meeting

Hadir | Present


R.J. Lino

Direktur Utama | President Director

13

7

57%

Dana Amin

Direktur Operasi | Director of Operations

13

8

61%

Ferialdy Noerlan

Direktur Teknik | Technical Director

13

10

77%

Orias Petrus Moedak

Direktur Keuangan | Financial Director

13

8

61%


259



Nama | Name


Jabatan | Position


Hadir | Present


Saptono R.Irianto

Direktur Komersil dan Pengembangan Usaha Commercial and Business Development Director

13

8

61%

Dede R. Martin

Direktur Pembinaan anak Perusahaan Subsidiary Development Director

13

11

84%

Luky Eko Wuryanto

Komisaris Utama | President Commissioner

13

9

69%

M. Djali Yusuf

Komisaris | Commissioner

13

9

69%

Albert Inkiriwang


13

6

46%



13

11

84%

Gunadi


13

10

77%

Herman Hidayat*


13

4

30%

Agus Suharyono


13

5

38%


Pelatihan Dalam rangka meningkatkan kompetensi, sepanjang tahun 2014 Direksi telah menghadiri dan berpartisipasi dalam berbagai pelatihan dan seminar sebagai berikut: Topik Pelatihan | Training Subject

260

Trainings In order to improve competence, throughout 2014, the Board of Directors has attended and participated in various trainings and seminars as follows:

Tempat dan Tanggal | Place and Date

Peserta | Participants

Broadening Executive Program, Institute for Management Development (IMD)

Switzerland, 19-25 March 2014

Executive Development Program, Institute for Management Development (IMD)

Singapore, 15-17 June 2014

R.J. Lino

Orchestrating Winning Performances (OWP), Institute for Management Development (IMD)

Singapore, 21 November 2014

R.J. Lino

International Institute for Management Development (IMD)

Switzerland, 7-12 December 2014

Saptono R. Irianto

Dana Amin

Kebijakan Remunerasi Direksi Kebijakan penetapan remunerasi bagi Direksi mengacu pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-07/MBU/2010 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

Remuneration Policy of the Board of Directors Remuneration policy for the Board of Directors refers to the Regulation of the Minister of State Owned Enterprises No. PER-07/MBU/2010 on Income Determination Guidelines for Directors, Board of Commissioners, and the Board of Supervisor of State Owned Enterprises.

Berdasarkan peraturan tersebut, prinsip penetapan penghasilan Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Sedangkan komponen penghasilan Direksi terdiri dari honorarium, tunjangan, fasilitas, dan tantiem atau insentif kinerja.

Based on that regulation, the principle of income determination of the Board of Directors is determined by the General Meeting of Shareholders (GMS). While the income component of the Board of Directors consists of honorarium, allowances, facilities, and performance bonuses or work incentives.

Pemberian tantiem yang diterima oleh Direksi mengacu pada ketentuan di atas adalah: 1. Tantiem diberikan dalam hal BUMN memperoleh keuntungan dalam tahun buku yang bersangkutan. 2. Tantiem diberikan apabila pencapaian ukuran Kinerja Utama (KPI) lebih dari 70% dan tingkat kesehatan dengan nilai lebih dari 70% yang ditentukan melalui RUPS atau Menteri.

The provision of bonuses for the Board of Commissioners which refer to the abovestated provisions are: 1. Tantiem is given in the event the SOE acquired profits in the fiscal year concerned. 2. Tantiem is given if the achievement of Key Performance (KPI) is more than 70% and the level of soundness of more than 70% of the value specified by the GMS or the Minister.



3. Pencapaian ukuran kinerja utama yang diperhitungkan dalam tantiem maksimal sebesar 150%. 4. Komposisi besarnya tantiem, sebagai berikut: a. Direktur Utama: 100% b. Anggota Direksi: 90% dari Direktur Utama

3. Achievement of key performance measure that is calculated in the tantiem is a maximum of 150%. 4. Amount of bonus composition, as follows: a. President Director: 100% b. Members of the Board of Directors: 90% of the President Director.

Sedangkan pemberian remunerasi kepada Direksi berdasarkan hasil keputusan RUPS yang diselenggarakan tanggal 9 Juni 2014 dan berlaku sejak 1 Januari 2014 adalah sebagai berikut:

Jabatan | Position



Honorarium

Jumlah

Amount

Gaji Direktur Utama ditetapkan sebesar Rp 100.000.000/bulan

President Director salary is set at Rp100,000,000/ month

Gaji anggota Direksi ditetapkan dengan faktor Jabatan 90% dari Direktur Utama

Salaries of members of the Board of Directors is determined 90% from the President Director

Hari Raya Religious Holiday

1 (satu) X Gaji

1 (one) Month Salary

Perumahan Housing

Rp 27.500.000 per bulan, dengan ketentuan: - Dalam hal PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) telah memiliki rumah jabatan pada saat Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/ MBU/2014 diberlakukan, maka anggota Direksi wajib mempergunakan rumah jabatan tersebut sampai dengan masa jabatannya berakhir, dan yang bersangkutan tidak diberikan tunjangan perumahan. - Dalam hal rumah jabatan yang ada pada saat Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/ MBU/2014 diberlakukan merupakan rumah sewaan, maka anggota direksi yang bersangkutan wajib menggunakan rumah jabatan tersebut sampai berakhirnya masa sewa dan kepada yang bersangkutan tidak diberikan tunjangan perumahan, dan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) tidak menyediakan rumah jabatan baru, baik secara sewa maupun kepemilikan.

Rp 27,500,000 per month, with the following provisions: - In the case of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) has an official housing at the time of the Regulation of Minister of SOE No. PER-04/MBU/2014 was enacted, members of the Board of Directors shall use the official housing until the conclusion of his/her period, and the concerned is not given a housing allowance. - In case the existing official housing at the time of the Regulation of the Minister of SOE No. PER-04/MBU/2014 enacted is a rented house, the board member concerned shall utilize the official housing until the expiration of the lease and to the concerned is not given housing allowance, and PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) does not provide a new official housing, either lease or ownership.

Asuransi Purna Jabatan Retirement Insurance

Maksimal premi 25% x gaji dalam satu tahun

25% maximal premium x salary in one year

Kendaraan Dinas Official Vehicle

Setiap Anggota Direksi hanya berhak atas 1 (satu) fasilitas kendaraan dari perusahaan, termasuk di dalamnya biaya pemeliharaan dan oprasional diberikan dengan memperhatikan kondisi keuangan perusahaan dan berpedoman pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris BUMN.

Each Member of the Board of Directors is entitled to one (1) vehicle facility from the company, including maintenance and operational costs are given by taking into account the company’s financial condition and based on the Regulation of Minister of SOEs No. PER-04/MBU/2014 on Income Determination Guidelines for Directors and Board of Commissioners of SOEs.

Kesehatan Health

Setiap Anggota Direksi berhak atas fasilitas kesehatan yang diberikan dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan, dengan rincian sesuai yang diatur dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris BUMN.

Each Member of the Board of Directors is entitled to medical care provided in the form of health insurance or reimbursement of medical expenses, with the details outlined in the Regulation of Minister of SOEs No. PER-04/ MBU/2014 on Income Determination Guidelines for Directors and Board of Commissioners of SOEs.

Bantuan Hukum Legal Assistance

Setiap Anggota Direksi berhak atas fasilitas hukum dengan rincian sesuai yang diatur dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris BUMN.

Each Member of the Board of Directors is entitled to legal facilities with the details outlined in the Regulation of Minister of SOEs No. PER-04/ MBU/2014 on Income Determination Guidelines for Directors and Board of Commissioners of SOEs.

Direktur Director Direksi Member of the Board of Directors

While the provision of remuneration to the Board of Commissioners based on the decision of the General Meeting of Shareholders which was held on 9 June 2014 and effective 1 January 2014 are as follows:

Tunjangan: Allowance

Fasilitas /Facilities


261


TATA KELOLA PERUSAHAAN | Jabatan | Position

262



Jumlah

Amount

• Tantiem/Intensif Kinerja Tantiem/Performance Incentives

- Total Tantiem (gross) untuk Direksi dan Komisaris atas kinerja tahun buku 2013 ditetapkan sebesar Rp 24.000.000.000 - Tantiem untuk Direktur Utama ditetapkan dengan faktor jabatan 100%. - Tantiem Anggota Direksi ditetapkan dengan faktor jabatan 90% dari Direktur Utama - Pajak atas tantiem ditanggung penerima

- Total Bonus (gross) for the Board of Directors and the Board of Commissioners for the performance in the 2013 fiscal year is set in the amount of Rp 24,000,000,000 - Tantiem for the President Director is set by the position factor 100%. - Tantiem for Members of the Board of Directors is set by the position factor, 90% of the President Director - Tax on bonuses is borned by beneficiaries


Tidak ada

None

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi Kinerja Dewan Komisaris dievaluasi oleh Pemegang saham dalam RUPS secara kolegial berdasarkan kinerja Perseroan yang dituangkan dalam pengesahan laporan keuangan Perseroan oleh RUPS. Penilaian kinerja Dewan Komisaris dalam RUPS tercermin dari keputusan RUPS untuk memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada Dewan Komisaris atas aktivitas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana atau tidak melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku.

Performance Assessment of the BOC and BOD The performance of the BOC is evaluated by the shareholders at the GMS in a collegial manner based on Company performance which is set forth in the ratification of the Company’s financial statements by the GMS. The performance evaluation of the BOC in the GMS is reflected in the decision of the GMS to grant full release and discharge of responsibility (volledig acquit et decharge) to the BOC on its supervisory activities which have been implemented during the previous fiscal year, as long as those actions do not constitute as criminal offense or violate the provisions of applicable law and procedures

Dalam melaksanakan fungsi pokoknya, Dewan Komisaris juga dapat melakukan sendiri penilaian atas kinerjanya, yang antara lain mencakup ketajaman pengawasan, kehadiran dalam rapat, pengetahuan bisnis, identifikasi risiko usaha dan implementasi GCG.

In performing its main function, the Board of Commissioners can also perform their own performance assessment, which among others include the sharpness of supervision, meeting attendance, business knowledge, business risk identification and GCG implementation.

Penilaian kinerja Direksi dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dengan mengacu kepada hasil-hasil pelaksanaan kinerja, antara lain: • Kinerja keuangan • Kinerja operasi • Kinerja administrasi • Penanganan risiko usaha • Penerapan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) • Tindak lanjut atas temuan auditor internal dan eskternal • Implementasi prinsip-prinsip GCG • Hal-hal lain yang ditetapkan oleh Pemegang Saham

The performance assessment of the Board of Directors is performed by the Board of Commissioners with reference to the results of performance implementation, such as: • Financial performance • Operational performance • Administration performance • Business risk management • Implementation of the Company’s Working plan and Budget (WPB) • Follow up of findings from internal and external auditors • GCG principles implementation dan • Other matters determined by the shareholders

Penilaian kinerja Direksi dilaksanakan dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu antara lain berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 serta Kesepakatan Bersama PT Pelabuhan Indonesia I, II, III, dan IV (Persero) tertanggal 23 Juni 1998 mengenai “Indikator Tingkat Kesehatan Perusahaan Aspek Operasional”.

The performance assessment is measured using predetermined indicator, namely based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. KEP-100/ MBU/2002 dated 4 June 2002 as well as Memorandum of Understanding between PT Pelabuhan Indonesia I, II, III, and IV (Persero) dated 23 June 1998 concerning “Health Level Indicators of the Company’s Operational Aspects”.



Menunjuk Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. KEP-59/MBU/2004 tentang Kontrak Manajemen, di mana lampiran dari Kontrak Manajemen tersebut adalah Key Performance Indicator (KPI).

In accordance to the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. KEP-59/MBU/2004 on Management Contract, in which the attachment of the Management Contract is the Key Performance Indicator (KPI).

Berdasarkan Surat Keputusan Meneg BUMN RI No. S-08/S. MBU/2013 tanggal 16 Januari 2013 maka pada tanggal 22 Januari 2014 manajemen Perusahaan membuat kontrak manajemen antara direksi dan komisaris perusahaan dengan pemegang saham perusahaan yang tertuang dalam RKAP tahun 2014. Salah satu isi kontrak manajemen tersebut adalah kesepakatan mengenai ukuran keberhasilan kinerja dari direksi dan manajemen yang memuat Key Performance Indicator (KPI) beserta target kinerja tersebut untuk tahun 2014 yang terdiri dari lima prespektif yaitu keuangan dan pasar , fokus pelanggan; efektivitas produk dan proses; fokus tenaga kerja; kepemimpinan, tata kelola dan tanggung jawab kemasyarakatan dengan mengupayakan pencapaian target Key Performance Indicator tahun 2014 maksimal sebesar 100. Berikut ini adalah tabel KPI tahun 2014:

Based on Ministry of State-Owned Enterprises RI Decree no. S-08/S.MBU/2013 dated January 16, 2013, the Company’s Management prepared a contract between the Company (represented by Board of Directors and the Company’s Board of Commissioners) and the Company’s shareholders which was stipulated in 2014 RKAP (The Company’s Work and Budget Plan) on January 22, 2014. One of articles in the management contract is agreement on performance indicators of Board of Directors and Management, outlining Key Performance Indicators (KPI) and their targets for 2014 which consists of five perspectives, namely finance and marketing, customeroriented; product and process effectiveness; laborfocused; leadership, corporate governance and corporate social responsibilities. Achievements of KPI targets in 2014 are set to maximum 100. The following is KPI table in 2014:

No.

KPI Tahun 2014

Satuan/ Unit

Bobot/ Weight

Tahun 2014 Target

Realisasi/ Realization

Pencapaian/ Achievement

24.00

Skor/ Score 14.53

2014 KPI

I

Keuangan dan Pasar

1

ROCE

%

5.00

21.32

9.35

43.87%

2.19

ROCE

2

Operating Ratio

%

5.00

68.44

80.87

81.83%

4.09

Operating Ratio

3

Capaian Pangsa Pasar Petikemas

%

7.00

38.69

40.14

103.75%

7.26

Container Market Share

4

Pertumbuhan Pendapatan

%

7.00

35.98

5.08

14.12%

0.99

Income Growth

II

Fokus Pelanggan

5

Indeks Kepuasan Pelanggan

6

Prosentase Tindak Lanjut Customer Complain

III

Efektivitas Produk dan Proses

7

Waiting Time for Container Berth

8

Produktifitas B/M Terminal Petikemas (B/S/H)

9 10

22.00

Financial and Market

23.10

Customer Focus

Skala Lineart

11.00

3.60

3.87

107.50%

11.55

Customer Satisfaction Index

%

11.00

90.00

98.33

109.26%

11.55

Customer Complain Follow up Percentage

20.28

Process and Product Effectivity

20.00 Jam

5.00

0.47

0.36

124.26%

5.25

Waiting Time for Container Berth

B/S/H

7.00

37.51

46.14

123.01%

7.35

Container Terminal B/M Productivity (B/SH)

Tingkat Efektifitas Tambatan

%

4.00

73.24

63.77

87.07%

3.48

Anchorage Effectivity Level

Proper Lingkungan

%

4.00

75.00

87.75

117.00%

4.20

Environmental Sustainability

IV

Fokus Tenaga Kerja

11

Peningkatan Kompetensi Pegawai

12

Indeks Kepuasan Pegawai

13

Produktifitas Pegawai

14.86

Employee Focus

%

17.00 6.00

60.00

68.08

113.46%

6.30

Employee Competence Improvement

Skala Linert

5.00

4.11

4.24

103.16%

5.16

Employee Satisfaction Index

Miliar Rp/ orang

6.00

0.60

0.34

56.60%

3.40

Employee Productivity


263



No.

KPI Tahun 2014

Bobot/ Weight

Tahun 2014 Target

Realisasi/ Realization

Pencapaian/ Achievement

14.97

2014 KPI

Kepemimpinan, Tata Kelola dan Tanggung Jawab Masyarakat

14

Skor GCG

Skor

5.00

79.00

83.48

105.67%

5.25

GCG Score

15

Skor KPPU

Skor

4.00

377.00

448.00

118.83%

4.20

KPPU Score

16

Corporate Social Responsibility (CSR)

%

4.00

80.00

30.25

37.81%

1.51

Corporate Social Responsibility (CSR)

Penyerapan Investasi

%

4.00

87.50

87.77

100.31%

4.01

Capex

Total

17.00

Skor/ Score

V

17

264

Satuan/ Unit


100.00

Leadership, Governance and Sosial Responsibility

87.74

•

Keuangan dan Pasar KPI prespektif keuangan dan pasar memiliki bobot total 24.00 dengan skor capaian 14,53. Pencapaian ini adalah dibawah target KPI sebesar 9,47. KPI perspektif keuangan dan pasar mencakup indikator Return on Capital Employeed (ROCE), operating ratio, capaian pangsa pasar petikemas dan capaian pertumbuhan pendapatan. Indiaktor pada perspektif keuangan dan pasar yang tidak mencapai target adalah ROCE, operating ratio dan pertumbuhan pendapatan.

•

Finance and Marketing Finance and Marketing-perspective KPIs have weighed in 24.00 in total with achievement score of 14.53. The achievement was short of KPIs target by 9.47. Indicators included in this perspective are Return on Capital Employeed (ROCE), operating ratio, container market share achievement and revenue growth achievement. Indicators which did not achieve targets were ROCE, operating ratio and revenue growth.

•

Fokus Pelanggan Jumlah skor pencapaian KPI untuk fokus pelanggan adalah 23,10 dari nilai maksimum 22,00. Pencapaian ini telah sesuai dengan target Perusahaan. KPI perspektif ini terdiri dari dua KPI, yaitu indeks kepuasaan pelanggan dan presentase tindak lanjut keluhan pelanggan (customer complain).

•

Customer Focus KPI score for customer focus achieved 23.10 from maximum score of 22.00. The achievement has been right on the Company’s target. KPIs on this perspective consists of customer satisfaction index and percentage of customer complaints follow-up.

•

Efektivitas Produk dan Proses Jumlah skor pencapaian KPI untuk efektivitas produk dan proses adalah 20,28 dari nilai maksimum 20,00. Pencapaian ini telah sesuai dengan target perusahaan, namun terdapat indikator yang tidak mencapai target, yaitu tingkat efektivitas tambatan. KPI prespektif ini terdiri dari: waiting time for container berth, produktifitas bongkar muat petikemas, tingkat efektifitas tambatan dan proper lingkungan.

•

Product and Process Effectiveness KPI score for product and process effectiveness reached 20.28, higher than maximum score of 20.00. This achievement was in line with the Company’s target, however, there was one indicator that did not hit its target, i.e ship mooring effectiveness rate. KPIs on this perspective are waiting time for container berth, container loading productivity, ship mooring effectiveness rate, and environment PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan/Program for Environmental Performance Rating).

•

Fokus Tenaga Kerja KPI prespektif ini terdiri dari : peningkatan kompetensi pegawai, indeks kepuasaan pegawai dan produktifitas pegawai. Jumlah skor pencapaian KPI untuk fokus tenaga kerja adalah 14,86 dari nilai maksimum 17,00. Pencapaian ini adalah dibawah taget KPI sebesar 2,14. Indikator yang tidak mencapai target, yaitu produktivitas pegawai.

• Labor Focus KPIs on this perspective consists of employee competency improvement, employee satisfaction index and employee productivity. KPI score on laborfocus perspective reached 14.86, short by 2.14 from a maximum score of 17.00. KPI which did not meet its target was employee productivity.



• Kepemimpinan, tata kelola dan tanggung jawab kemasyarakatan KPI prespektif ini terdiri dari : skor GCG, skor KPKU, corporate social responsibility dan penyerepan investasi (capex). Jumlah skor pencapaian KPI untuk kepemimpinan, tata kelola dan tanggung jawab kemasyarakatan adalah 14,97 dari nilai maksimum 17,00. Pencapaian ini adalah dibawah target KPI sebesar 2,03. Indikator yang tidak mencapai target, yaitu corporate social responsibility.

• Leadership, corporate governance and corporate social responsibility On this perspective, KPIs include: GCG score, KPKU score, corporate social responsibility and capital expenditure. KPIs score for leadership, corporate governance and corporate social responsibility achieved 14.97, short by 2.03 from maximum score of 17.00. Below-the-target KPI in this perspective was corporate social responsibility.

Evaluasi Berdasarkan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) telah melaksanakan evaluasi kinerja perusahaan berdasarkan pada Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) BUMN tanggal 15-22 November 2014. Evaluasi ini mengacu pada standar Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) BUMN yang diterbitkan oleh Kementerian BUMN No. S-08/S.MBU/2013 tanggal 16 Januari 2013. Evaluasi ini dilakukan untuk mendapatkan skor KPKU yang merupakan salah satu indikator kinerja yang terdapat dalam KPI Direksi.

Assessment Based on State-owned Enterprises (SOE) Excellent Performance Evaluation Criteria (KPKU) PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) has implement company performance evaluation based on SOE Excellent Performance Evaluation Criteria (KPKU) on 1522 November 2014. The assessment referred to KPKU for SOE Standard that was established by SOE Ministry No. S-08/S.MBU/2013 on January 16 2013. This is carried out to obtain KPKU score which is one of performance indicators covered in Directors’ Key Performance Indicators.

KPKU diapdopsi dan diadaptasi dari Malcolm Baldrige Criteria for Performance Excelence (MBCfPE), di mana MBCfPE telah terbukti sebagai sistem pengelolaan kinerja perusahaan paling komprehensif yang dapat membuat sebuah perusahaan menjadi unggul. Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) merupakan landasan dan referensi dalam pengelolaan BUMN menuju pencapaian kinerja unggul. KPKU juga dapat dijadikan sebagai aiat untuk pelaksanaan self-assessment BUMN dan pemberian umpan balik kepada masing-masing BUMN.

KPKU is adopted and adapted from Malcolm Baldrige Criteria for Performance Excellence (MBCfPE), where MBCfPE has been proven to be the most comprehensive company performance management system that enable a company to be outstanding. KPKU establish a foundation and reference in State-owned Enterprises management towards excellent performance achievement. It also serves as means to implement State-owned Enterprise’s self-assessment and to provide feedbacks to every Stateowned Enterprises.

Selain itu, KPKU memiliki 3 peran penting dalam memperkuat daya saing BUMN: 1) Membantu memperbaiki kapabilitas dan kinerja BUMN, balk finansial maupun non finansial; 2) Memfasilitasi komunikasi dan berbagi informasi mengenai praktik-praktik terbaik; 3) Berfungsi sebagai alat kerja untuk memahami dan mengelola kinerja dan untuk memandu perencanaan serta pembelajaran organisasi.

Moreover, KPKU has 3 important roles in strengthening SOE competitiveness: 1) To help improve capability and performance of SOE financially and non-financially; 2) To facilitate communication and information dissemination about best practices; 3) To function as working tools to understand and manage performance and also to guide planning and organizational learning.

Kriteria Kinerja Unggul BUMN terdiri atas 7 (tujuh) kategori, sebagai berikut: 1). Kepemimpinan; 2). Perencanaan Strategis; 3). Fokus Pelanggan; 4). Pengukuran, Analisis, dan Pengelolaan Pengetahuan; 5). Fokus Tenaga Kerja; 6). Fokus Operasi; 7). Hasil-hasil Usaha

SOE Excellent Performance Criteria consists of 7 (seven) categories, as follows: 1) Leadership; 2) Strategic Planning; 3) Customer Focus; 4) Measurement, Analysis, and Knowledge Management; 5) Human Resource Focus; 6) Operational Focus; 7) Profits.


265



266


Evaluasi kinerja ini berdasarkan pada 2 (dua) dimensi penilaian; (1) proses dan (2) hasil. Faktor-faktor penilaian untuk masing-masing dimensi tersebut adalah sebagai berikut:

This performance assessment is formed on 2 (two) evaluation dimension; (1) process and (2) result. Elements of evaluation for each dimension are as follows:

Faktor Penilaian Proses Faktor yang digunakan untuk menilai proses adalah Metode/Sistem (Approach), Penerapan (Deployment), Pembelajaran (Learning), dan Integrasi (Integration) atau disingkat ADLI. 1. “Metode/Sistem (Approach)” adalah metode/sistem yang di desain untuk melaksanakan pekerjaan. Penilaian mengacu pada: (1) Kesesuaian metode/ sistem dengan persyaratan dalam KPKU BUMN dan lingkungan operasi perusahaan, (2) Efektifitas dari penggunaan metode/sistem tersebut, (3) Sejauh mana metode/sistem dilakukan secara berulang (repeatable) dan didasarkan pada data dan informasi yang reliable (misalnya, terstruktur dan sistematik) 2. “Penerapan (Deployment)” mengacu pada sejauh mana: (1) Metode/Sistem diterapkan sesuai dengan desainnya, (2) Metode/Sistem diterapkan secara konsisten, (3) Metode/Sistem dilaksanakan oleh seluruh fungsi/unit kerja yang relevan sesuai dengan desainnya 3. “Pembelajaran (Learning)” mengacu pada: (1) Penyempurnaan Metode/sistem melalui siklus evaluasi dan perbaikan (improvement), (2) Inovasi metode/sistem untuk mendorong perubahan yang bersifat terobosan (breakthrough), (3) Berbagi hasil penyempurnaan dan inovasi terhadap metode/sistem, kepada unit-unit kerja lain dan pemilik proses lainnya yang relevan dalam perusahaan 4. “Integrasi (Integration)” mengacu pada: (1) Keselarasan sistem/metode dengan kebutuhan perusahaan yang dijelaskan pada Profil Perusahaan dan pada subkategori proses lainnya, (2) Ukuran, informasi dan sistem perbaikan telah saling melengkapi/saling bersesuaian pada lintas unit kerja dan lintas proses, (3) Program kerja, proses, hasil, analisis, pembelajaran, dan tindakan, diharmonisasikan di lintas proses dan litas unit kerja untuk mendukung tercapainya sasaran perusahaan

Assessment Process Factor Elements used to assess the process are Approach, Deployment, Learning and Integration or ADLI. 1. ’Approach’ is a method/system designed to perform the job. Evaluation refers to: (1) Method/system alignment with both requirements in Excellent Performance Evaluation Criteria (KPKU) of State-owned Enterprises (BUMN) and company’s operational environment, (2) Effectiveness in applying the method/system, (3) To what extent has the method/system been exercised repeatedly and been built upon reliable data and information, such as: structured and systematic. 2. ‘Deployment’ refers to what extent: (1) Application of method/system has been aligned according to the design, (2) Consistent application of method/system, (3) Every function/work unit are to implement relevant method/system according to its design. 3. ‘Learning’ refers to: (1) Perfection in method/system is carried out through evaluation and improvement cycle, (2) Innovation in method/system encourage breakthrough change, (3) Dissemination of completion and innovation result of a method/system to relevant other work units and process owner in the company. 4. ‘Integration’ refers to: (1) System/method alignment with company needs which is described in the Company Profile and other subcategory process, (2) Measurement, information and improvement system have been complimentary to each cross-work unit and process, (3) Work program, process, result, analysis, learning and action are harmonized in cross work unit and cross function to support the achievement of company’s objectives.

Faktor Penilaian Hasil-hasil Faktor yang digunakan untuk mengevakuasi hasil-hasil perusahaan adalah Level, Trend, Comparison dan Integration (LeTCI). 1. “Level” mengacu pada: tingkat pencapaian kinerja saat ini dibandingkan dengan target tahun ini maupun realisasi pencapaian tahun sebelumnya.

Results Evaluation Factor Elements used to assess company’s results are Level, Trend, Comparison and Integration (LeTCI). 1. ‘Level’ refers to: current degree of performance compared to current year target as well as last year’s achievement.



2. “Trend” mengacu pada: (1) Tingkat peningkatan kinerja atau kemampuan mempertahankan kinerja yang sudah baik (yakni, kecuraman data trend) dari waktu ke waktu (minimum dalam 3 tahun terakhir), (2) Keluasan (tingkat penerapan) dari hasil-hasil kinerja 3. “Comparison” mengacu pada: (1) Pembanding kinerja perusahaan relatif terhadap pembanding yang sesuai misalnya, pesaing atau perusahaan dalam industri sejenis, (2) Pembandingan kinerja perusahaan relatif terhadap benchmarks atau pemimpin industrinya, atau dengan perusahaan kelas dunia. 4. “Integration” mengacu pada: (1) Ukuran hasil-hasil yang terkait persyaratan kinerja pelanggan, produk, pasar, proses, dan program kerja utama, yang dijelaskan dalam Profil Perusahaan dan dalam sub-sub kategori pada kategori 1 s.d 6. (2) Hasil-hasil yang meliputi indikator yang valid tentang kinerja mendatang; (3) Hasil-hasil diharmonisaikan secara lintas proses dan lintas unit untuk mendukung sasaran perusahaan

2. ‘Trend’ refers to; (1) Level of performance enhancement or capability to maintain good performance which is steepness of data trend from time to time at least the last 3 (three) years, (2) Vastness of performance results. 3. ’Comparison’ refers to: (1) Comparing company’s performance relatively to other appropriate comparison, such as: competitors or changes in similar industry, (2) Comparing company’s performance relatively to benchmarks or industry leaders or world class enterprises. 4. ’Integration” refers to: (1) Measurement of results that relates to customer performance requirements, product, market, process and primary work program described in Company Profile and in subcategories from category 1 to category 6; (2) Results of valid indicators that suggest future performance; (3) Harmonizing all results crossed unit and process to support company’s objectives.

Pelaksanaan evaluasi KPKU ini adalah untuk yang kedua, pertama kali dilaksanakan pada 25 – 30 Nopember 2013 dengan capai score KPKU 361,5 di kelas Early result. Untuk tahun 2014 ini capaian score KPKU mencapai 448, naik dari kelas early result menjadi early improvement diharapkan tahun 2015 menjadi good performance.

Implementation KPKU is for the second time, whereas the first assessment had been conducted on 25-30 November 2013 with KPKU score of 361.5 for early result class. For the year 2014 the achievement is 448, progressing from early result to early improvement and in 2015 it is expected to be good performance.

Hubungan Afiliasi

Afiliations

Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau dengan Pemegang Saham atau hubungan lainnya dengan Perseroan yang dapat mempengaruhi independensinya.

The Board of Commissioners does not have financial, managerial, share ownerships and/ or family relations with each of its members and/ or with the Shareholders or other relationship with the Company which may affect its independence.

Antar anggota Direksi serta dengan anggota Dewan Komisaris, juga tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

There is no family relationship among the internal members of the Board of Directors, between Directors and Commissioners, both to the third degree according to the straight line or side line, including relationship due to marital bond.

Hubungan Keuangan dengan/Financial Relationship with Nama Name


Dewan Komisaris Board of Commissioners Ya Yes

Tidak No

Direksi Board of Directors Ya Yes

Pemegang Saham Shareholders

Tidak No

Ya Yes

Tidak No

Hubungan Keluarga dengan/Family Relationship with Dewan Komisaris Board of Commissioners Ya Yes

Tidak No

Direksi Board of Directors Ya Yes


Tidak No

Ya Yes

Tidak No

Luky Eko Wuryanto

X

X

X

X

X

X

M. Djali Yusuf

X

X

X

X

X

X

Albert Inkiriwang

X

X

X

X

X

X


X

X

X

X

X

X


267




Hubungan Keuangan dengan/Financial Relationship with Nama Name




Hubungan Keluarga dengan/Family Relationship with Dewan Komisaris Board of Commissioners



Gunadi

X

X

X

X

X

X

Herman Hidayat*

X

X

X

X

X

X

Agus Suharyono

X

X

X

X

X


Ya Yes

Tidak No

Ya Yes

Tidak No

Ya Yes

Tidak No

Ya Yes

Tidak No

Ya Yes

Tidak No

X Ya Yes

Tidak No

R.J. Lino

X

X

X

X

X

X

Dana Amin

X

X

X

X

X

X

Ferialdy Noerlan

X

X

X

X

X

X

Orias Petrus Moedak

X

X

X

X

X

X

Saptono R.Irianto

X

X

X

X

X

X

Dede R. Martin

X

X

X

X

X

X


268

Komite Audit

Audit Committee

Komite Audit merupakan organ pendukung yang berada di bawah Dewan Komisaris. Komite ini dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Perseroan sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG). Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada RUPS.

The Audit Committee is a supporting organ under the Board of Commissioners. This committee was established to assist the Board of Commissioners in performing supervision on the management of the Company in accordance with the principles of Good Corporate Governance (GCG). Members of the Audit Committee are appointed and dismissed by the Board of Commissioners and reported to the GMS.

Komite Audit Perseroan telah terbentuk sejak tahun 2002 dengan Surat Keputusan (SK) Dewan Komisaris No.17/DK/PI.II/I-2002 tanggal 23 Januari 2002. Komite Audit yang menjalankan tugasnya pada 2014 bekerja berdasarkan SK Dewan Komisaris No. 05/KEP-DK/PI.II/II2014 tanggal 26 Februari 2014 untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, serta SK Dewan Komisaris No.340/DK/PI.II/X-2012 tanggal 17 Oktober 2012 sampai dengan 30 september 2015.

The Company’s Audit Committee has been established since 2002 based on the Decree of the Board of Commissioners No.17/dK/PI.II/I-2002 dated 23 January 2002. The Audit Committee that performed its duties in 2014 served based on the Decree of the Board of Commissioners No. 05/KEP-DK/PI.II/II-2014 dated 26 January 2014 for a tenure of 3 (three) years effective from the date of stipulation, as well as the Decree of the Board of Commissioners No.340/dK/PI.II/X-2012 dated 17 October 2012 until 30 September 2015.

Dalam melaksanakan fungsinya, Komite Audit berpedoman pada SK Dewan Komisaris No.53A/DK/ PI.II/V-2009 tentang Revisi Pembentukan Komite Audit PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) tanggal 1 Mei 2009 yang memuat visi dan misi, wewenang, serta tugas dan tanggung jawab Komite Audit yang menjadi pedoman setiap kegiatan operasional Komite Audit.

In performing its duties, the Audit Committee refers to the Decree of the Board of Commissioners No.53A/DK/ PI.II/V-2009 on Revision of the Establishment of the Audit Committee of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dated 1 May 2009 which set out the vision and mission, authorities, roles and responsibilities of the Audit Committee which serves as the guidelines for each operational activity of the Audit Committee.

Profil Komite Audit Pada tahun 2014, Komite Audit Perseroan memiliki 3 anggota yang terdiri dari 1 orang Komisaris yang menjabat sebagai Ketua, serta 2 orang pihak independen yang menjabat sebagai anggota. Selama tahun 2014, susunan keanggotaan Komite Audit, sebagai berikut:

Profile of the Audit Committee In 2014, the Company’s Adit Committee has 3 (three) members which consist of 1 (one) Commissioner as the Head, as well as 2 (two) independent parties as the members. In 2014, the membership composition of the Audit Committee is as follows:



Nama/Name

Jabatan Position

Keputusan Dewan Komisaris /Decree of the Board of Commissioners

Bidang Keahlian

Areas of Expertise

Albert Inkiriwang

Ketua Komite Audit Head of the Audit Committee

No.213/DK/PI.II/VII-2012 tgl/ date 05 Juli 2012

Staf Pengajar Senior di Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas) RI

Senior Lecturer Staff in National Resillience Institute (Lemhannas) of the Republic of Indonesia

Suparman

Anggota Member

No.340/DK/PI.II/X-2012 tgl/ date 17 Oktober 2012

Ekonomi

Economics

Agus Witjaksono

Anggota Member

No. 05/KEP-DK/PI.II/II-2014 tgl/date 26 Februari 2014

Ekonomi/Auditor Forensik

Economics/Forensic Auditor

Biografi Komite Audit Biografi singkat Komite Audit dapat dilihat pada bagian riwayat hidup Komite Audit di halaman 96-97.

Biography of the Audit Committee A short biography of the Audit Committee can be found on the biography of the Audit Committee on page 96-97.

Independensi Komite Audit Sejalan dengan Piagam Komite Audit, Komite menjalankan tugas dan tanggung jawab secara profesional dan independen. Komite mendukung Dewan Komisaris dalam melakukan evaluasi dan pengawasan tentang proses pelaporan keuangan, proses Audit Internal dan Eksternal serta praktik Good Corporate Governance berjalan dengan baik dan sesuai prosedur.

Independency of the Audit Committee In line with the Audit Committee Charter, the Committee performs its duties and responsibilities in a professional and independent manner. The Committee supports the Board of Commissioners in evaluating and supervising the financial reporting process, internal and external audit processes, as well as to ensure that Good Corporate Governance practices are being performed well and in accordance to the procedures.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara; Komite Audit mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut : 1. Membantu Komisaris dalam memastikan efektifitas sistem pengendalian internal dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal. 2. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Internal maupun audit eksternal. 3. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian internal manajemen serta pelaksanaannya. 4. Memastikan telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap informasi yang dikeluarkan perusahaan. 5. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris serta tugas-tugas Komisaris lainnya.

Duties and Responsibilities of the Audit Committee In accordance to the Decree of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. 19/DK/PI.II/I-2013 dated 18 January, 2013 on Guidelines for the Audit Committee, the Audit Committee has the following duties and responsibilities: 1. Assist Board of Commissioner to ensure the effectiveness of internal control system and the implementation of external and internal auditor’s duty. 2. Asses the implementation of the audit and audit report conducted by Internal Audit Unit and External audit. 3. Provide recommendation on improvement of the management internal control system and its implementation. 4. Ensure there is satisfactory review process on information published by the Company. 5. Identify issues that need Board of Commissioners’ attention and other BoC tasks.


269




Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit 1. Melakukan evaluasi dan penilaian kinerja KAP audit laporan keuangan tahun buku 2013 untuk disampaikan kepada Pemegang Saham dan mengusulkan penetapan pemenang KAP audit laporan keuangan tahun buku 2014 kepada Pemegang Saham. 2. Melakukan kunjungan kerja ke Cabang Pelabuhan untuk melakukan evaluasi kinerja, dan Komisaris selaku Ketua Komite Audit memberikan pembekalan kepada General Manager dan staf, baik dalam rangka peningkatan pelaksanaan tugas maupun hal-hal yang berkaitan dengan tindakan pencegahan korupsi. 3. Melakukan evaluasi dan penilaian kinerja audit internal dengan secara rutin melakukan rapat koordinasi triwulanan. 4. Melakukan evaluasi dan analisis terhadap usulan penghapusan aset, dan telah memberikan rekomendasi usulan penghapusan aktiva tetap umur ekonomis di atas 5 tahun kepada Pemegang Saham serta rekomendasi persetujuan penghapusan aset umur ekonomis sampai dengan 5 tahun kepada Direksi. 5. Melakukan evaluasi dan analisis laporan manajemen triwulanan, dan telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk memberikan nasihat kepada Direksi. 6. Pelatihan/seminar : Waktu Pelaksanaan / Date of Implementation

Jenis Kegiatan/Type of Activity

Peserta/Participants

Melbourne, Australia March 22-27, 2014

Seminar SOPAC, Australia

Albert Inkiriwang

Lombok April 14-18, 20 14

Seminar Internal Auditor Nasional yang dilaksanakan oleh Yayasan Pendidikan Internal Audit ( YPIA) di kota Lombok, NTB

Albert Inkiriwang, Suparman, Agus Witjaksono

London England, July 6-9, 2014

Internasional Conference Audit, London

Albert Inkiriwang

Budapest, Hungary September 12-22, 2014

Internal Auditing European Conference 2014, Budapest – Hungary

Suparman, Agus Witjaksono

Bali, November 23-25, 2014

Seminar Internal Audit se Asia di Bali

Albert Inkiriwang, Suparman, Agus Witjaksono

7. Kegiatan lain di luar RKAP tahun 2014 Kegiatan yang dilaksanakan oleh Komite Audit tetapi tidak ada dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan dalam tahun 2014, yaitu Forum Komunikasi (Forkom) Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia 1 s.d. 4. a. Rapat Forkom Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia I s/d IV pertama kali dilaksanakan di Rancamaya, Bogor dengan tuan rumah Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) pada tanggal 8-9 Agustus 2014. Tema pembahasan menyangkut masalah transaksi mata uang asing.

270

Activities of The Audit Committee 1. Conduct evaluation and assessment on Public Accountant Office’ fiscal year 2013 financial report audit to be presented to Shareholders and suggest in concluding the Public Accountant Office’ winner for fiscal year 2014 financial report to Shareholders. 2. Conduct work visit to Port Branch to evaluate performance, Commissioner as Head of Audit Committee provides debrief to General Manager and staff, both in order to improve job execution and other things related to corruption preventive actions. 3. Perform internal audit performance evaluation and assessment through conducting quarterly regular coordination meeting. 4. Undertake evaluation and analysis towards assets dispose proposal and has given recommendation to proposal to write off fixed assets with economic life above 5 years to Shareholders as well as the one with economic life up to 5 years to Board of Directors. 5. Conduct evaluation and analysis on management quarterly report and has provided recommendation to Board of Commissioner to advise the Board of Directors. 6. Training/Seminar:

7. Other activities apart from 2014 RKAP. Activity conducted by Audit Committee but not in the 2014 Company Work Plan and Budget (RKAP) (over achieve) which is Board of Commissioners (BoC) PT Pelabuhan Indonesia’s Communication Forum (Forkom) I to IV a. BoC of PT Pelabuhan Indonesia I to IV Forkom Meeting was initially held in Rancamaya, Bogor with BoC of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) as the host on 8th to 9th August 2014. The discussion subject involves foreign currency transaction matters.



b. Rapat Forkom ke 2 di Bintan dengan tuan rumah PT Pelabuhan Indonesia I dengan tema bahasan: “Peran Strategis Bisnis Kepelabuhanan dalam Poros Maritim guna Meningkatkan Sumbangan Sektor Maritim terhadap Pembentukan Nilai Tambah Nasional.” c. Rapat Forkom ke 3 di Bali dengan tuan rumah PT Pelabuhan Indonesia III dengan tema “Peran Tol Laut Dalam Mengembangkan Poros Maritim Dunia”. d. Rapat Forkom ke 4 di Makassar dengan tuan rumah PT Pelabuhan Indonesia IV dengan tema: “Peran Tol Laut Dalam Menunjang Program Logistik Nasional Untuk Realisasi Poros Ekonomi Maritim.”

b. 2nd Forkom meeting in Bintan with PT Pelabuhan Indonesia I as the host with discussion topic: “Strategic Role of Port Business in Maritime Axis to Increase Maritime Sector Contribution to National Value Added Creation.” c. 3rd Forkom meeting in Bali with PT Pelabuhan Indonesia III as the host with discussion topic: “The Role of Sea Toll in Developing the World Maritime Axis. d. 4th Forkom meeting in Makassar with PT Pelabuhan Indonesia IV as the host with discussion topic:”The Role of Sea Toll to Support National Logistic Program to Realize Economic Maritime Axis.

Jumlah Rapat Internal dan Tingkat Kehadiran Komite Audit

Jumlah Rapat Internal dan Tingkat Kehadiran Komite Audit

Nama | Name

Jabatan

Jumlah Rapat | Total Meetings

Hadir | Present

Persen |Percentage

Position

Albert Inkiriwang

Ketua

12

12

100 %

Suparman

Anggota

12

12

100 %

Member

Agus Witjaksono

Anggota

12

12

100 %

Member

Chairman

Komite Pemantau Manajemen Risiko

Risk Management Monitoring Committee

Komite Pemantau Manajemen Risiko (KPMR) dibentuk untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris dalam risiko manajemen perusahaan Enterprise Risk Management (ERM). Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. 421A/DK/PI.II/XII-2012 tanggal 10 Desember 2012 tentang Pedoman Komite Pemantau Manajemen Risiko.

Risk Management Monitoring Committee (KPMR) is established to improve the quality of monitoring and advisory of the Board of Commissioners on Enterprise Risk Management (ERM). Based on the decree of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No.: 421A/DK/PI.II/XII-2012 dated 10 December 2012 on Guidelines for Risk Management Committee. This guidelines contains

Visi Memberikan keyakinan kepada stakeholders bahwa PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) telah dikelola berdasarkan prinsip-prinsip Manajemen Risiko Perusahaan Enterprise Risk Management (ERM) sehingga memberikan jaminan bahwa pengelolaan di PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dilakukan secara prudent dan governance.

Vision To provide assurance stakeholders of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) has been managed in accordance to the principles of Enterprise Risk Management (ERM) and the management of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) has been carried out in a prudence and governance manner.

Misi Komite membantu Dewan Komisaris untuk : 1. Memastikan bahwa perusahaan telah melaksanan implementasi ERM dalam manajemen. 2. Memantau berbagai potensi risiko yang dihadapi perusahaan khususnya yang berpotensi mengancam kelangsungan usaha perusahaan.

Mission The Committee assists the Board of Commissioners to : 1. Ensure that the company has implement ERM in the management. 2. Monitor the various potential risks faced by the company, particularly risks that could be detrimental to the continuity of the company’s business.


271



3. Bekerjasama dengan Manajemen menjalankan komitmen Top Manajemen melaksanakan atau menerapkan ERM secara kontinyu dan berkelanjutan. 4. Merekomendasikan langkah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan pengendalian risiko yang dihadapi perusahaan.

3. Cooperate with the Management to implement the Top Management’s commitment or to apply ERM in a continuous and sustainable manner. 4. Recommend effective and efficient measures in the implementation of controlling risks facing the company.

Struktur Komite Pemantau Manajemen Risiko Komite ini baru dibentuk pada April 2012 dengan nama Komite Pemantau Manajemen Risiko (KPMR) yang terdiri dari satu ketua yang berasal dari anggota Dewan Komisaris dengan dua anggota. Dalam perjalanannya karena adanya kebutuhan dari Dewan Komisaris, maka pada bulan Desember 2012 ditambah keanggotan yang merangkap menjadi wakil ketua bersumber dari anggota Dewan Komisaris. Sehingga sampai dengan 10 Januari 2014, adapun susunan komite adalah sebagai berikut:

Structure of Risk Management Monitoring Committee This committee was established in April 2012 with the name of the Risk Management Committee (KMR), which consists of a chairman from the Board of Commissioners with two members. In its journey, due to the needs of the Board of Commissioners, then in December 2012 the membership was added that concurrently as vice chairman originating from the Board of Commissioner. Therefore, up to 10 January 2014, the composition of the committee is as follows:

Nama | Name

Jabatan | Position

Jimmy AB Nikijuluw

Ketua Chairman

M. Djali Yusuf

Wakil Ketua Vice Chairman

Sukasno Hadipurnomo

Anggota Member

Tjahjanto Budisatrio

Anggota Member

Surat Keputusan | Decree Letter

Keahlian | Expertise Teknik Pelayaran Shipping Technique

68/DK/PI.II/II-2013, 11 Februari 2013

Teknik Militer Military Technique Akuntansi Accounting Ekonomi Economics

Dengan berakhirnya masa jabatan Bapak Jimmy AB Nikijuluw sebagai anggota Dewan Komisaris di awal tahun 2014, maka Dewan Komisaris memutuskan Komite Pemantau Manajemen Risiko disesuaikan namanya menjadi Komite Pemantau Manajemen Risiko (KPMR) dan terdiri dari satu Ketua yang berasal dari anggota Dewan Komisaris, dan 2 (dua) anggota. Keputusan tersebut dikeluarkan pada bulan Februari 2014.

With the end of the tenure of Mr. Jimmy AB Nikijuluw as a member of the Board of Commissioners at the beginning of 2014, the Board of Commissioners decided to adjust the name Risk Management Monitoring Committee adjusted to the Risk Management Monitoring Committee (KPMR) consisting of a Chairman from the Board of Commissioners, and 2 (two ) members. The decision was issued in February 2014.

Adapun susunan organisasi KPMR adalah sebagai berikut:

The organizational composition of KPMR is as follows:

Nama | Name

Jabatan | Position

Herman Hidayat

Ketua/Chairman


Wakil Ketua/Vice Chairman

Vedi Noviana Suherman

Anggota/Member

Surat Keputusan | Decree Letter 06/KEP-DK/PI.II/II-2014. 26 Februari 2014/ 06/KEP-DK/PI.II/II-2014. 26 February 2014

Keahlian | Expertise Manajemen/Management Ekonomi/Economics Manajemen/Management

Pada bulan Juli 2014, terjadi perubahan susunan anggota Dewan Komisaris, di mana Bapak Herman Hidayat dialihtugaskan sehingga Ketua KPMR sesuai dengan keputusan Dewan Komisaris digantikan oleh Ibu Retno Pudji Budi Astuti.

In July 2014, a change occured in the composition of the Board of Commissioners, in which Mr. Herman Hidayat was reassigned, therefore the Chairman of the KPMR in accordance with the decree of the Board of Commissioners was replaced by Ms. Retno Pudji Budi Astuti.

Susunannya adalah sebagai berikut:

Its structure is as follows:

Nama | Name

272


Jabatan | Position


Ketua/Chairman


Wakil Ketua/Vice Chairman


Anggota/Member

Surat Keputusan | Decree Letter 08/KEP-DK/PI.II-2014 18 Juli 2014


Keahlian | Expertise Bisnis/Business Ekonomi/Economics Akuntansi/Accounting


Biografi Komite Pemantau Manajemen Risiko Biografi singkat Komite Pemantau Manajemen Risiko dapat dilihat pada bagian riwayat hidup Komite Pemantau Manajemen Risiko di halaman 98-99.

Biography Risk Management Monitoring Committee A brief biography of the Risk Management Monitoring Committee can be seen on the life history of Monitoring Committee Risk Management on page 98-99.

Independensi Anggota Manajemen Risiko Keanggotaan Komite Pemantau Manajemen Risiko bersifat independen. Adapun seluruh anggota tidak memiliki hubungan afiliasi dengan manajemen Perseroan termasuk menjabat salah satu jabatan dalam struktur organisasi Perseroan maupun Anak Perusahaan dilingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

Independence of Members of the Risk Management The Risk Management Committee membership acts independently. All members are not affiliated with the Company’s management including chairing another post within the Company’s organizational structure or the Subsidiaries of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Manajemen Risiko di PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 1. Memperoleh informasi tentang pemahaman atas ERM yang mencakup berbagai risiko yang dihadapi Perusahaan, strategi, sistem dan kebijakan manajemen risiko Perusahaan, pengendalian internal Perusahaan, termasuk kebijakan, metodologi dan infrastruktur. 2. Mengevaluasi rumusan sistem perencanaan, pengendalian risiko terhadap pengambilan keputusan di bidang bisnis, pengembangan usaha, pengembangan proyek baru dan skema bisnisnya, dipandang dari sisi komersial, teknis maupun legalitasnya. 3. Mengevaluasi terhadap berbagai model pengukuran risiko yang digunakan Perusahaan dan memberikan rekomendasi penyempurnaan lebih lanjut. 4. Memantau kesesuaian berbagai kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko Perusahaan. 5. Memantau berbagai potensi risiko yang dihadapi Perusahaan. 6. Menelaah jenis, jumlah dan kecukupan asuransi yang ditutup oleh perusahaan dalam hubungannya dengan transfer risiko. 7. Melakukan koordinasi implementasi dan pengawasan keberadaan dan tingkat efektivitas masing-masing komponen dari ERM dalam Perusahaan. 8. Mengukur efektivitas masing-masing komponen dari ERM yang telah diterapkan di Perusahaan. 9. Melaporkan hasil review dan evaluasi disertai rekomendasi kepada Dewan Komisaris. 10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Duties and Responsibilities The Risk Management Monitoring Committee of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) has the following duties and responsibilities: 1. Obtain information regarding the understanding of ERM that includes a variety of risks facing the Company, strategies, systems and the Company’s risk management policy, the Company’s internal controls, including policies, methodologies and infrastructures. 2. Evaluating the formulation of the planning system, risk control on decision making in business, business development, development of new projects and their business schemes, seen from the commercial, technical and legality sides. 3. Evaluating the various risk measurement models used by the Company and provide recommendations for further refinement. 4. Monitor the suitability of policies and implementation of Enterprise Risk Management. 5. Monitor the various potential risks faced by the Company. 6. Reviewing the type, amount and adequacy of insurance that are covered by the company in connection with risk transfer. 7. To coordinate the implementation and monitoring of the presence and degree of effectiveness of each component of the ERM in the Company. 8. Measuring the effectiveness of each component of the ERM which has been applied in the Company. 9. Report the results of the review and evaluation as well as recommendations to the Board of Commissioners. 10. Perform other duties assigned by the Board of Commissioners under the provisions of the legislation.


273



274


Pelaksanaan Kegiatan Komite Manajemen Risiko Realisasi RKM Manajemen Risiko sepanjang tahun 2014 adalah sebagai berikut: 1. Sosialisasi dan Implementasi ERM Baru Telah dilakukan distribusi dokumen Kebijakan Manajemen Risiko dan Kebijakan Kerangka Kerja Manajemen Risiko kepada Cabang dan Anak Perusahaan. Sosialisasi telah dilakukan dengan mengundang personil Unit Manajemen Risiko Cabang ke Kantor Pusat. Personil Manajemen Risiko Cabang akan melaksanakan sosialisasi internal di Cabang masing-masing. 2. Study Key Risk Indicators dan Early Warning System (EWS) Sedang dilaksanakan penyusunan konsep implementasi KRI dan EWS terkait 2 (dua) indikator yaitu laba usaha dan ET/BT untuk diterapkan di Terminal Operasi III (tiga) PT Pelabuhan Tanjung Priok.

Activities of the Risk Management Committee RKM realization of the Risk Management throughout 2014 are as follows: 1. The Dissemination and Implementation of New ERM The distribution of Risk Management Policy and Risk Management Framework Policy documents to the Branch and Subsidiaries has been conducted. Socialization has been performed by inviting personnels of Risk Management Unit of Branches to the Head Office. Personnel of Branches’ Risk Management will perform internal socialization in each branch. 2. Studi Key Risk Indicators and Early Warning System (EWS) The drafting of KRI and EWS in relations to 2 (two) indicators, namely operating income and ET/ BT to be implemented at Terminal Operasi III (Three) of PT Pelabuhan Tanjung Priok are currently being performed.

Dalam pelaksanaan program kerja KPMR bersama dengan Manajemen Risiko Perseroan menggunakan pendekatan ISO 31000, yang memiliki tiga pilar dalam menjalankan ERM di perusahaan, yaitu Prinsip-Prinsip, Kerangka Kerja dan Proses Kerja dari Manajemen Risiko.

In the implementation of the work program, KPMR along with the Company’s Risk Management use ISO 31000, which has three pillars in implementing ERM in the company, namely the Principles, Framework and Work Process of Risk Management.

Pilar ISO 31000 | ISO 31000 Pillar

Prinsip-Prinsip | Principles

Kerangka Kerja | Framework

Proses | Process

Tugas | Duty

KPMR mengevaluasi manfaat dari aktivitas ERM yang: memberikan nilai tambah bagi perseroan, identifikasi dan mitigasi risiko sebuah kegiatan yang terpadu dalam proses organisasi, membantu proses pengambilan keputusan, fokus pada ketidakpastian, dan melakukan penyesuaian ERM dengan perkembangan bisnis. KPMR evaluates the benefits of ERM activities: providing added value to the company, the identification and mitigation of risk of an activity that is integrated in organizational processes, assist decision-making process, focusing on uncertainty, and adjusts ERM with business development.

KPMR memantau seberapa besar komitmen manajemen dalam melaksanakan ERM di lingkungan Perseroan. KPMR memantau penerapan dan proses indentifikasi ERM di Perseroan. KPMR monitor how committed is the management in implementing ERM within the Company. KPMR monitors the application and identification process of ERM in the Company.

KPMR bersama dengan pihak manajemen di bidang risiko aktif melakukan komunikasi dan tukar pikiran atas perkembangan ERM Laporan ERM disampaikan secara berkala dengan dilakukan proses review dan penelaahan. KPMR along with the management in the field of risk actively communicates and exchange ideas on the development of ERM. ERM reports are submitted periodically by performing analysis and review process.

Implementasi | Implementation

• Pada awal tahun 2014 KPMR memberikan masukan program pelatihan bagi pemilik risiko yang sesuai dengan bisnis Perseroan. In early 2014, KPMR provided training program input for risk owners that are in accordance with the Company’s business. • Identifikasi dan mitigasi yang dilakukan menjadi dasar untuk perbaikan KPI dan penyusunan RKAP. Identification and mitigation undertaken became the basis for KPI improvement and RKAP preparation. • Penyesuaian laporan ERM yang sesuai dengan kebutuhan bisnis, Adjustment of ERM report in accordance with business needs

• Pemantauan pelaksananaan dan perbaikan pedoman ERM. Monitoring the implementation and improvement of ERM guidelines. • Kunjungan baik di kantor pusat maupun cabang pelabuhan. Visits headquarters and harbor branches. • Pelatihan di lapangan proses indentifikasi dan mitigasi risiko Training in the field of identification and risk mitigation processes

• Pembahasan atas materi yang akan dikembangan pada tahun 2014 seperti EWS, Pelatihan dan pelaporan secara berkala. Discussion on materials which will be expanded in 2014, such as EWS, periodic training and reporting. • Pembahasan hasil Laporan ERM secara berkala dan implikasi pada KPI Perseroan. Periodical Discussion of ERM report results and implications on the Company KPIs



Frekuensi Rapat Pertemuan kegiatan KPMR didasarkan pada program kerja KPMR yang mengacu pada prespektif balanced scorecard yang telah disesuaikan sebagai berikut: Prespektif | Perspective Keuangan dan Pemasaran Financial and Marketing

Kepuasan Pemangku Kepentingan Stakeholders’ Satisfaction Internal Bisnis Internal Business

Pembelajaran & Pertumbuhan Learning & Growth

Kepemimpinan

Meeting Frequency Meeting of KPMR activities are based on the work program of KPMR which refers to balanced scorecard perspectives which have been adjusted as follows: Frekuensi Frequency

Pembahasan

Subject

Revisi RKAP 2014

2

2014 RKAP Revision

RKAP 2015 RJPP 2015-2019

2

RKAP 2015 RJPP 2015-2019

Kerjasama PT JICT & KSO Koja Kerjasama PT JICT & KSO Koja

3

Cooperation of PT JICT & KSO Koja

Kerjasama pemanfaatan HPL

3

HPL Utilization Cooperation

Pendirian anak perusahaan

2

Establishment of subsidiaries

Evaluasi kinerja Perusahaan

3

The Company’s performance evaluating

Evaluasi laporan ERM

3

ERM reports evaluation

Evaluasi pelaksanaan ERM

4

ERM implementation evaluation

Pembahasan struktur organisasi induk

1

Discussion on main structural organization

Pembahasasn dengan SPPI II

1

Discussion with SPPI II

Implikasi anak perusahaan di cabang

2

Implication of subsidiaries at branches

Peningkatan kompetensi anggota di bidang: • Key Risk Indicator • Good Corporate Governance di lingkungan perusahaan BUMN • Proses pengadaan barang dalam ERM

Competence improvement of members in the field of: • Key Risk Indicator • Good Corporate Governance in State • Owned Enterprises Procurement process in ERM

Evaluasi atas komitmen melaksanakan ERM

1

Evaluation on the commitment to implement ERM

Evaluasi implementasi Pedomana ERM

1

Implementation evaluation of ERM Guidelines

Adapun jumlah frekuensi kehadiran dalam rapat adalah: Struktur di KPMR

The Committee’s meeting attendace is:

Kehadiran / Attendance

Structure in the KPMR

Ketua (mewakili 3 ketua: Bapak Jimmy AB Nikijuluw, Bapak Herman Hidayat dan Ibu Retno Pudji Budi Astuti)

93%


96%



96%


Chairman (representing 3 chairmen: Mr. Jimmy AB Nikijuluw, Mr. Herman Hidayat and Ms. Retno Pudji Budi Astuti

Sistem Pengendalian Internal

Internal Control System

Pengendalian internal mencakup semua hal yang berkaitan dengan kontrol, termasuk kontrol keuangan, operasional dan kepatuhan. Adapun sistem pengendalian internal dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai kepada manajemen bahwa Direksi telah melakukan penelaahan atas efektivitas sistem pengendalian internal.

Internal control system handles all matters in relevance with control, including financial, operational, and compliance control. The internal control system is designed to provide the necessary assurance to the management that the Board of Directors has assessed the effectiveness of the internal control system.

Kerangka acuan Sistem Pengendalian Internal Perseroan adalah Pasal 26 Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER01/2011 sebagai pengganti Keputusan Menteri BUMN No. KEP-11/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik Good Corporate Governance pada BUMN.

Terms of reference of the Company’s Internal Control System is Article 26 of the Regulation of the Minister of SOE No.PER-01/2011 as a substitute to the Decree of the Minister of SOE No. KEP-11/M-MBU/2002 on the Implementation of Good Corporate Governance in SOEs.


275



276


Sistem Pengendalian Internal Perusahaan telah disahkan oleh Direksi melalui SK Direksi No. HK.56/6/19/PI.II-13 tanggal 10 Desember 2013 tentang Sistem Pengendalian Internal di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

The Company’s Internal Control System has been ratified by the Board of Director’s Decree No. HK. 56/6/19/PI.II-13 date 10 December 2013 on the internal control system in PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

Perseroan terus berupaya memperkuat sistem pengendalian internal melalui: 1. Menciptakan lingkungan dan aktivitas pengendalian melalui penyempurnaan struktur organisasi, yang mencakup pemisahan tugas dan kewenangan, kebijakan, penerapan sistem dan prosedur operasi. Aturan pada tingkat manajemen mengharuskan adanya aktivitas pengendalian sebagai first line of defense pada semua proses bisnis. 2. Penerapan enterprise risk management, risiko-risiko utama dan strategis telah diidentifikasi, dipetakan, dan dikelola secara memadai. 3. Implementasi Information and Communication Technology (ICT), yang mencakup seluruh aktivitas perusahaan hingga pelaporan. 4. Proses monitoring dan evaluasi dilakukan oleh atasan langsung sebagai second line of defense.

The Company continuously strengthen its internal control system through: 1. Creating a controlling environment and activities through improvements in the organizational structure, including the division of duties and authorities, policies, implementation of operational system and procedures. Policies in the managerial level requires the presence of control activities as the first line of defense in all business processes. 2. The implementation of enterprise risk management, main risks and strategies have been identified, mapped, and managed appropriately. 3. The implementation of Information and Communication Technology (ICT), which include all activities of the company up to the reporting. 4. The monitoring and evaluation process are conducted by the direct supervisor as the second line of defense.

Evaluasi Efektifitas Sistem Pengendalian Internal Proses evaluasi terhadap efektivitas sistem Pengendalian Internal Perseroan bertujuan untuk menilai sejauh mana sistem pengendalian internal Perseroan masih andal dan efektif serta ditaati secara konsisten. Jika ditemukan adanya prosedur yang sifatnya dapat menghambat kelancaran kualitas pelayanan, sistem ini akan diperbaiki.

Evaluation of Internal Control System Effectiveness The evaluation of internal control system effectiveness process aims to assess the reliability of such internal control system and see if it is consistently being adhered. If any procedure is found to have any weakness, which may be detrimental to the quality of service, such system will be refined.

Selain itu, pemeriksaan khusus juga dilakukan pada sejumlah cabang. Sedangkan dalam rangka tindak lanjut temuan dari sejumlah auditor seperti BPKP, KAP, dan SPI, telah dilakukan monitoring tindak lanjut pelaksanaan rekomendasinya, baik di tingkat pusat, cabang, maupun anak perusahaan.

In addition, special examinations are also performed on a number of branches. Meanwhile, in order to follow up on the findings of a number of auditors such as the BPKP, KAP, and SPI, follow-up monitoring of the implementation of its recommendations have been conducted, both at the central level, branches, and subsidiaries.

Dalam penerapan sepanjang tahun buku, sistem Pengendalian Internal Perseroan terbukti dapat berjalan cukup efektif.

In its application throughout the fiscal year, the Company’s internal control system proved to be able to run quite effectively.


Corporate Secretary

Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara.

The Corporate Secretary of the Company is appointed and dismissed by the President Director based on the internal mechanism of the company with the approval of the Board of Commissioners/the Board of Supervisor. This is in accordance with the Regulation of the Minister of SOE No. PER-01/MBU/2011 on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) at State-Owned Enterprises.



Sekretaris Perusahaan ditetapkan melalui surat Keputusan Direksi No HK.56/1/28/PI.II-13 tanggal 1 Maret 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Manajemen PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

The Corporate Secretary is governed by the Decree of the Board of Directors No. HK.56/1/28/PI.II-13 dated 1 March 2013 on the Organization and Management Procedure of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

Sekretaris Perusahaan merupakan organ tata kelola perusahaan yang memegang peran signifikan sebagai Compliance Offcer yang membantu Direksi dalam penerapan prinsip-prinsip GCG serta memenuhi ketentuan terhadap praktik GCG.

Corporate Secretary is an instrument of the Company’s governance that has significant roles as the Compliance Officer which assists the Board of Directors in the implementation of GCG principles as well as complying with the regulations of GCG practices.

Biografi Sekretaris Perusahaan Biografi singkat Sekretaris Perusahaan dapat dilihat pada bagian riwayat hidup Sekretaris Perusahaan di halaman 101.

Biography Corporate Secretary A brief biography of the Corporate Secretary can be seen on page 101.

Tugas dan Tanggung Jawab Secara umum, Sekretaris Perusahaan memiliki fungsi membantu Direksi dalam pengelolaan program kerja hubungan masyarakat, hubungan luar negeri dan antar lembaga, tata usaha dan kesekretariatan Direksi yang dijabarkan dari strategi dan kebijakan Perseroan. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab langsung kepada Direksi, dengan tugas dan tanggung jawab secara khusus dijabarkan sebagai berikut: 1. Membina Hubungan Masyarakat a. Sekretaris Perusahaan bertugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan program kerja bidang hubungan masyarakat. b. Menyeleksi dan merekomendasikan informasi relevan untuk dipublikasikan serta diedarkan di kalangan internal Perseroan. c. Merencanakan, melaksanakan serta membina hubungan dengan media massa.

Duties and Responsibilities In general, Corporate Secretary holds the function to support the Board of Directors in managing public relations work program, international and inter institutional departments, business management and secretarial administration for the Board of Directors in elaboration from the Company’s strategies and policies. The Corporate Secretary is directly responsible to the Board of Directors with specific duties and responsibilities described as follows: 1. Foster Relationship with the Public a. The Corporate Secretary is tasked to conduct planning, coordination, and supervisory towards work program implementation in public relations. b. Select and recommend relevant types of information to be published as well as circulated internally within the Company. c. Planning, implementing, as well as fostering relationship with the press.

2. Hubungan Antar Lembaga Bertugas merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan program kerja bidang hubungan antar lembaga.

2. Inter Institutional Department Tasked to conduct planning, coordinating, and supervising the implementation of work programs in inter institutional department.

3. Tata Usaha Direksi Bertugas merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan program kerja bidang tata usaha Perseroan.

3. Administration Management Department tasked to conduct planning, coordinating, and supervising the implementation of work programs in the Company’s business management.

mengkoordinasikan, dan 4. Merencanakan, mengendalikan pelaksanaan: a. Pengelolaan promosi dan publikasi untuk pembentukan, menjaga, dan meningkatkan citra perusahaan

4. Conduct planning, coordination, and monitor the implementation of: a. Promotion and publication management for creating, maintaining, and improving the corporate image;


277


TATA KELOLA PERUSAHAAN | b. Pelaksanaan Governance c. Pengelolaan perusahaan.

278

Good

pengelolaan isi

web

dan

media


Corporate internal

b. Good Corporate Governance management implementation; c. Corporate website and internal media management.

5. Tugas Lainnya yang terkait: a. Bertugas merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan penyusunan RKA/RKM dan pelaporan bidangnya, penerapan prosedur kerja dan sistem informasi manajemen yang terkait dengan bidangnya b. Memelihara dan mengawasi aset-aset dan/atau inventaris yang menjadi tanggung jawabnya c. Menyediakan data yang terkait dengan bidangnya d. Mengidentifikasi dan mengelola risiko sesuai bidangnya e. Melaksanakan tata kelola perusahaan secara taat asas (GCG dan best practices) sesuai dengan bidangnya, serta melaksanakan perbaikan serta peningkatan sistem dan prosedur kerja secara berkesinambungan (continous improvement) f. Menindaklanjuti dan/atau memberikan arahan hasil temuan auditor sesuai bidangnya g. Merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan pembinaan cabang/unit pelabuhan sesuai bidangnya h. Membina, mengarahkan, dan menilai kinerja bawahan i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang terkait yang diberikan oleh atasan j. Bertugas mengatur, menghadiri, dan membuat risalah rapat Direksi k. Bertugas mewakili Perseroan untuk menjalin hubungan dengan regulator, lembaga, atau asosiasi lain yang berkaitan dengan kegiatan Perseroan l. Melaksanakan tugas kesekretariatan bagi Direksi m. Mengkoordinasi dan mendokumentasikan pelaksanaan sosialisasi dan penilaian praktik GCG di lingkungan Perseroan; n. Sekretaris Perusahaan juga menyusun materi promosi dan publikasi tentang Perseroan, yang meliputi pembuatan laporan tahunan, profil Perseroan, pameran, sponsorship, jumpa pers, dan informasi lainnya.

5. Other related duties: a. Tasked to plan, coordinate, and control the composition of RKA/ RKM and its reporting, work procedure implementation and management information system related to its field; b. Maintain and monitor assets and/ or inventory under its responsibilities; c. Providing data related to its field; d. Identify and manage risk according to its field; e. Conduct corporate governance and its best practices according to its field, as well as conduct continuous development and improvement of system and work procedures; f. Follow up and/ or provide directives of auditor findings according to its field; g. Planning, coordinating, and supervising the development of port branches/ units according to its field; h. Guide, direct, and assess work performance of subordinates; i. Perform other related tasks assigned by its supervisor; j. Organize, attend, and making the minutes of the Board of Directors meetings; k. To act as the Company’s representative in fostering relationship with the regulators, institutions, or other associations related to the Company’s activities; l. Conduct secretarial duties for the Board of Directors; m. Coordinate and document the implementation of GCG dissemination and practices within the Company; n. Corporate Secretary also organizes the Company’s publication and promotion materials, such as the annual report, Company Profile, public expose, sponsorship, press releases, and other information.

Pelatihan Sekretaris Perusahaan Sepanjang tahun 2014, Sekretaris Perusahaan telah mengikuti sejumlah pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas. Pelatihan dimaksud adalah:

Corporate Secretary Training Throughout 2014, the Corporate Secretary has participated in a number of trainings to increase capacity. The trainings are:



No.

Materi Pelatihan/Training Subject

Pelaksanaan/Implementation

1

Modul 1 Executive Development Program IMD Swiss

18-26 Maret 2014

2

Pelatihan Capacity Building John Robert Powers

21-23 April 2014

3

Konferensi 12th ASEAN Ports and Shipping 2014

11-12 Juni 2014

4

APEC Seminar on Port Logistics

1-12 September 2014

Pelaksanaan Kegiatan Sebagai bagian dari pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan di bidang pembinaan hubungan masyarakat, di antaranya terkait dengan pengungkapan informasi melalui media massa. Berikut adalah daftar Siaran Pers yang dipublikasikan selama tahun 2014: No

Tanggal | Date

Activity Implementation As part of Corporate Secretary’s execution of tasks in public relation’s development sector, among them is information disclosure through mass media. The following is a list of press releases published throughout the year of 2014:

Judul | Subject

Cabang | Branches

1

13 January

Peninjauan Proyek Pembangunan Pelabuhan Tanjung Priok Visit to Port of Tanjung Priok Development Project

Tanjung Priok

2

14 January

Pernyataan Bersama: Tenggelamnya KM BJL-I di sisi Dermaga 107 Pelabuhan Tanjung Priok Joint Statement on The Sinking of KM BJL-I on Dermaga 107 of Port of Tanjung Priok

Tanjung Priok

3

16 January

Pernyataan Bersama: Pelabuhan Tanjung Priok berkomitmen untuk beroperasi memberikan pelayanan jasa kepelabuhanan 24/7 | Joint Statement on Port of Tanjung Priok Commitment to Provide Full Time 24/7 Port Services

Tanjung Priok

4

21 January

Bantuan Sembako untuk Korban Bencana Banjir Tanjung Priok Staple Food Aid for Flood Victim in Tanjung Priok Area

Tanjung Priok

5

22 January

Inaportnet Layanan Tunggal Elektronik Berbasis Internet Hadir di Pelabuhan Tanjung Priok Inaportnet, an Internet-based One Stop e-Service is Now Operational in Port of Tanjung Priok

Tanjung Priok

6

23 January

IPC Appreciation Night: Mendorong Sinergi bagi Pelaku Usaha dan Pengguna Jasa Pelabuhan IPC Appreciation Night: Fostering Synergy for Businesses and Port Customer

Panjang

7

24 January

Modernisasi Pelabuhan Panjang Sebagai Bentuk Kesiapan Mendukung Program Nasional MP3EI Koridor Sumatera | Port of Panjang Modernization as Concrete Evidence to Support National Program of MP3EI Sumatra Corridor

Panjang

8

8 February

Pengembangan Pelabuhan Pulau Baai untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Bengkulu Port of Pulau Baai Development to Support Economic Development of Bengkulu Province

Bengkulu

9

19 February

IPC dan Jamintel Bekerjasama Tingkatkan Kualitas Pengetahuan dan Kesadaran Hukum Pengamanan Aset dan Usaha | IPC and Solicitor General Cooperation to Improve Knowledge and Legal Awareness for Assets and Business Safeguarding

Tanjung Priok

10

25 February

Pernyataan Bersama: IPC and Pemerintah Indonesia Mendorong Pemangku Kepentingan untuk Meningkatkan Kerja Sama Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Indonesia | Join Statement: IPC and Government of Indonesia Encourage Stakeholders to Cooperate in Driving Indonesia’s Economic Growth

Tanjung Priok

11

5 March

Ledakan di Gudang Amunisi Tanjung Priok | Explosion at Tanjung Priok Ammunition Depot

Tanjung Priok

12

27 March

IPC Bekerja Sama dengan Pemerintah DKI Jakarta Dukung Turnamen Golf Internasional “Indonesia PGA Championship 2014” | Cooperation between IPC and the Jakarta Administration to Support the international golf tournament “Indonesia PGA Championship 2014”

Tanjung Priok

13

19 April

IPC dan Mitsui & Co, Ltd. Tandatangani Shareholder Agreement untuk Pengoperasian NewPriok Container Terminal 1 | IPC dan Mitsui Co. Ltd. Signed the Shareholder Agreement for Operation of NewPriok Container Terminal 1

Tanjung Priok

14

2 May

IPC dan Jamdatun Bekerjasama Tingkatkan Efektifitas Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara | IPC and Solicitor General Cooperation to Increase the Effectiveness of Handling on Civil and State Administrative Legal Issues

Tanjung Priok

15

7 May

IPC Cabang Cirebon Lakukan Penegakkan ISPS Code untuk Menertibkan Penggorek Batubara Cirebon Branch of IPC to Enforce ISPS Code to Curb Coal Chipper

Cirebon


279



280


No

Tanggal | Date

Judul | Subject

Cabang | Branches

16

1 June

Pengembangan Pelabuhan Pulau Baai untuk Menunjang Kegiatan Ekspor Bengkulu Port of Pulau Baai Development to Support Economic Development of Bengkulu Province

Bengkulu

17

24 June

Dampak Ekonomi PT Pelabuhan Indonesia II Terhadap Perekonomian Nasional Economic Impat of PT Pelabuhan Indonesia II to National Economy

Tanjung Priok

18

14 July

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Bukukan Total Pendapatan Rp1,77 Triliun pada Triwulan I 2014 PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Posted Total Revenue of Rp1,77 Trillion of 2014 1st Quarter

Tanjung Priok

19

25 July

Mudik Gratis Bersama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Free Homecoming Transportation from PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)

Tanjung Priok

20

5 August

IPC Tandatangani Facility Agreement Terkait Penarikan Pinjaman Komersial Luar Negeri IPC Signed Facility Agreement to Foreign Commercial Loan Withdrawals

Tanjung Priok

21

5 August

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dan Hutchison Port Holdings Sepakati Amandemen Kerja Sama Usaha PT Jakarta International Container Terminal dan KSO TPK Koja PT Pelabuhan Indonesia II Persero and Hutchison Port Holdings Agreement on Contract Amendment on management of PT Jakarta International Container Terminal and TPK Koja

Tanjung Priok

22

13 August

Photo Release: Pengangkatan 226 Pegawai Outsourcing PT JICT Menjadi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) | Photo Release: Induction of 226 Outsourcing Employee of PT JICT to Employee of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

Tanjung Priok

23

2 September

PT Jababeka Tbk dan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Sepakati Kerjasama Pengembangan Cruise Terminal dan Kawasan Marina di Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung Banten | PT Jababeka Tbk and PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Signed Agreement of Development of Cruise Terminal and Marina in Tanjung Lesung Banten Special Economic Region

Banten

24

23 September

Photo Release: Presiden Terpilih Joko Widodo Tinjau Proyek NewPriok Photo Release: President-elect Joko Widodo Visits NewPriok Project

Tanjung Priok

25

25 September

Menimbang Dampak dan Peluang Sistem Logistik Nasional Era AEC 2015 Considering Impact and Opportunities of National Logistics System in AEC 2015 Era

Tanjung Priok

26

2 October

IPC Media Gathering | IPC Media Gathering

Tanjung Priok

27

22 October

IPC Umumkan Pemenang “Pelabuhan Indonesia Award 2014” IPC Announces the Winner of “Pelabuhan Indonesia Award 2014”

Tanjung Priok

28

28 October

Photo Release: Menteri BUMN Kabinet Kerja Rini M Sumarno Tinjau Pelabuhan Tanjung Priok Photo Release: SOE Minister of New Cabinet Mrs. Rini M Sumarno Visits Port of Tanjung Priok

Tanjung Priok

29

29 December

Diskusi Akhir Tahun Kepelabuhanan Bersama IPC | Year End Discussion about Sea Port with IPC

Tanjung Priok

Satuan Pengawas Internal

Internal Audit Unit

Satuan Pengawasan Internal (SPI) merupakan organ tata kelola perusahaan yang menjalankan fungsi audit internal dalam tubuh Perseroan. SPI merupakan organ Direksi yang bersifat independen, yang membantu Direksi dalam mengevaluasi aktivitas operasional, keuangan, dan investasi secara efektif dan efisien.

Internal Audit Unit (SPI) is an organ of corporate governance that carries out the internal audit function in the Company. SPI is an organ of the Board of Directors that is independent, which assists the board of directors in evaluating operational, financial, and investment activities effectively and efficiently.

Sesuai dengan Piagam Satuan Pengawasan Internal, SPI merupakan mitra strategis yang tanggap dan dapat dipercaya bagi Direksi dan Manajemen Perseroan. SPI memberikan assurance atas penerapan manajemen risiko, pengendalian internal, dan tata kelola perusahaan yang baik di lingkungan Perseroan.

In accordance with the Charter of the Internal Audit Unit of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), the SPI is a strategic partner that is responsive and reliable for the Company’s Board of Directors and Management. SPI provides assurance for the implementation of risk management, internal control, and good corporate governance within the Company.

Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Kepala SPI Satuan Pengawas Internal dipimpin seorang Kepala Satuan Pengawas Internal yang melapor langsung kepada

Parties that Appoint and Dismiss the Head of SPI The Internal Audit Unit is chaired by a Head of Internal Audit Unit who reports directly to the President Director. Head



Direktur Utama. Kepala SPI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris.

of the SPI is appointed and dismissed by the President Director with the approval of the Board of Commissioners.

Pernyataan Independensi Kepala SPI dan seluruh staf SPI dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan dan kegiatan operasional Perseroan, anak perusahaan, perusahaan asosiasi, dan kerja sama operasi yang dapat mengganggu independensi Satuan Pengawas Internal.

Statement of Independence The Head of the SPI and the entire staff of SPI are forbidden to engage in the decision-making and operational activities of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), subsidiaries, associated companies and joint operations which may interfere with the independence of the Internal Audit Unit.

Biografi Satuan Pengawas Internal Biografi singkat Satuan Pengawas Internal dapat dilihat pada bagian riwayat hidup Satuan Pengawas Internal di halaman 101.

Biography Internal Audit Unit A brief biography of the internal audit unit can be seen 101.

Tugas dan Tanggung Jawab 1. Menyusun program, kerja pengawasan tahunan yang fleksibel dengan menggunakan metodologi berbasis risiko (risk based). 2. Melaksanakan program yang sudah disahkan oleh Direktur Utama dan melaksanakan pemeriksaan khusus sesuai dengan permintaan Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit. 3. Memberikan jasa konsultasi kepada manajemen, di mana auditor internal tidak menjalankan tanggung jawab manajemen, misalnya menilai kecukupan pengendalian internal dari suatu sistem dan proses yang akan diimplementasikan. 4. Evaluasi sistem pengendalian intern 5. Berkoordinasi dengan dan mengawasi fungsi control dan pengawasan lainnya. 6. Melakukan audit investigasi atas aktivitas yang berindikasi fraud dan melaporkan hasilnya kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.

Duties and Responsibilities 1. Formulates a flexible annual monitoring work program by utilizing risk based methodology. 2. Implement programs which have been ratified by the President Director and carry out special examinations based on the request of the President Director and the Board of Commissioners through the Audit Committee. 3. Provide consultation services to the management, in the event the internal auditors are not able to implement the responsibility of the management, such as: assess internal control’s adequacy of a system/ process which will be implemented. 4. Evaluation of internal control system 5. Coordinate with and oversee control and other monitoring activities. 6. Conduct investigative audits on any activities with indications of fraud and report the results to the President Director and the Board of Commissioners through the Audit Committee.

Pedoman Umum Sistem Pengendalian Internal Pedoman umum sistem internal ini disusun dengan mengacu pada COSO framework principles dan telah ditetapkan dengan surat keputusan Direksi No. 56/6/19/ PI.II-2013 Tanggal 10 Desember 2013.

General Guidelines for the Internal Audit System The general guidelines for the internal system is developed based on the COSO framework principles and have been stipulated by the decree of the Board of Directors No. 56/6/19/PI.II-2013 dated 10 December 2013.

Hasil evaluasi atas sistem pengendalian intern perusahaan menunjukkan tingkat penerapan 17 prinsip COSO pada masing-masing komponen sebagai berikut : 1. Pedoman perilaku (Code of Conduct) telah disampaikan ke setiap insan Perseroan. Di samping itu, dapat pula diakses melalui website Perseroan, sehingga tidak hanya insan Perseroan tetapi stakeholder lainnya

The evaluation results of the Company’s internal audit system indicate the implementation level of the 17 COSO principles on each of the following components : 1. The Code of Conduct has been delievered to every individuals of the company. In addition, it can also be accessed through the company’s website, so not only the individulas of the company, but other


281



282


seperti pelanggan, pemasok, dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan dapat mengetahui serta memahami aturan dan perilaku tersebut. Untuk mendorong ditaatinya pedoman ini, manajemen menerapkan whistleblowing system dengan menunjuk Deloitte sebagai pihak independen yang menerima dan mengelola pelaporan atas pelanggaran kode etik. 2. Independensi Dewan Komisaris terhadap manajemen ditunjukkan ketika harus memberikan rekomendasi atas usulan bisnis dan Direksi. Semua usulan tidak mendapat rekomendasi tanpa melalui kajian dari Komite Audit maupun Komite Pemantau Manajemen Risiko. Melalui rapat koordinasi rutin dengan SPI, Komisaris melalui Komite Audit meminta laporan pelaksanaan fungsi pengawasan SPI termasuk perkembangan penerapan atas pengembangan pedoman umum sistem pengendalian intern Perseroan. 3. Sejalan dengan transformasi Perseroan, struktur organisasi mengalami penyempurnaan dengan menyesuaikan terhadap kebutuhan dan strategi Perseroan dengan tetap memperhatikan prinsip pendelegasian wewenang tanggung jawab dan garis pelaporan yang jelas 4. Visi “…creating an exciting enterprises for our people…” telah menjadi daya tarik bagi para tenaga muda maupun profesional untuk bergabung dan menjadi bagian dari sumber daya Perseroan. Selain itu, manajeman memiliki kepedulian tinggi untuk memiliki SDM yang handal dan berkualitas melalui program pendidikan pasca sarjana baik di dalam maupun luar negeri, accelerated development program untuk mempersiapkan pemimpin masa depan sampai dengan perbaikan paket remunerasi untuk menjamin kesejahteraan yang lebih baik. 5. Dengan SDM yang berkualitas dan handal, manajemen lebih yakin dalam mendelegasikan wewenang dan tangungjawabnya kepada second layer. Termasuk di dalamnya adalah tanggung jawab terhadap berfungsinya sistem pengendalian internal dalam unit dan aktifitasnya.

stakeholders such as customers, suppliers, and other parties concerned will be informed and understand such rules and behavior. To encourage compliance to the guidelines, the management applies the whistleblowing system by appointing Deloitte as an independent party that receives and manages the reporting of violations of the code of conduct. 2. Independence of the Board of Commissioners to the management is demonstrated when providing recommendations to business proposals from Board of Directors. All proposals will not have any recommendation without going through the review of the Audit Committee and the Risk Management Monitoring Committee. Through regular coordination meetings with the SPI, the Board of Commissioners through the Audit Committee requests reports on the implementation of SPI’s supervision function including implementation development of the Company’s guidelines of the internal control system. 3. In line with the transformation of the company, the organizational structure experienced improvement by adjusting to the needs and strategies of the company with due observance of the principle of delegation authorities responsibilities and clear reporting lines. 4. “... creating an exciting enterprises for our people ...” which is found in the vision has made the company to become an attraction for the young and professional workers to join and become a part of the company’s resources. In addition, the management is also very concerned to have a reliable and qualified human resources through post-graduate education programs both at home and overseas, accelerated development program to prepare future leaders to the improvement of remuneration packages to ensure a better welfare. 5. With a qualified and reliable human resources, the top management is more confident in delegating its authority and responsibility to the second layer. This includes the responsibility for the proper functioning of the internal control system within the unit and its activities.

Identifikasi Risiko 6. Sebagai bagian dari transformasi Perseroan, visi dan strategi telah di identifikasikan kembali sehingga Perseroan memiliki tujuan yang lebih jelas, spesifik dan terukur. Hal ini lebih memudahkan manajamen dalam melakukan identifikasi risiko yang melekat pada pencapaian tujuan Perseroan.

Risk Assessment 6. As part of the company’s transformation, the vision, mission and strategy have been redefined so that the company has a clearer, specific and measurable objectives. This will facilitate the management in identifying risks that are inherent in achieving the corporate goals.



7. Berdasarkan risiko-risiko yang telah teridentifikasi kemungkinan terjadi dan dampaknya dapat dikendalikan serta dapat diterima dalam risk appetite. 8. Hasil penilaian “BUMN Bersih” yang dilakukan oleh BPKP menunjukan bahwa perusahaan berkomitmen terhadap pencegahan gratifikasi, fraud dan KKN. 9. Enterprise Risk Management yang diterapkan di IPC mengharuskan adanya prosedur pemantauan perubahan lingkungan bisnis sebagai upaya untuk pengkinian (update risk register).

7. Based on the risks that have been identified as a risk, therefore the occurence possibilities and the effects can be controlled and accepted in the risk appetite. 8. The clean SOE assessment results which was conducted by the BPKP indicates that the company is committed to the prevention of graft, fraud and KKN. 9. Enterprise Risk Management that is being applied in IPC requires the presence of monitoring procedure changes in the business environment in an effort to update the risk register.

Aktifitas Pengendalian 10. Dalam rangka mengendalikan risiko sehingga masuk ke dalam risk appetite, saat ini Direktorat Operasi sedang melakukan penyempurnaan seluruh bisnis model pelayanan kapal dan barang sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mengefektifkan pengendalian internal. Termasuk di antaranya menerapkan sistem aplikasi untuk terminal petikemas, terminal kendaraan, sistem pergudangan, pengelolaan lapangan, dermaga, armada dan sebagainya. 11. Penyempurnaan seluruh bisnis model pelayanan di atas merupakan upaya untuk menerapkan kebijakan pengendalian internal ke seluruh unit kerja dan semua aktifitas. 12. Biro Sistem Informasi IPC sedang mengembangkan IT Governance untuk meningkatkan peran IT dalam bisnis proses maupun back office sebagai upaya mengoptimalkan Information and Technology General Control (ITGC).

Control Activities 10. In order to control risks to enter into risk appetite, currently the Directorate of Operations is perfecting the whole business model of vessel and goods services in an effort to improve service quality and streamline the internal control. Including the implementation of an application system for the container terminal, vehicle terminal, warehouse system, field management, dock, fleet, and others. 11. Refinement of all of the abovestated services’ business models is an effort to implement the internal control policy to the entire unit and all activities. 12. IPC’s Information System Bureau is developing IT Governance to enhance the role of IT in business and back office processes as an effort to optimize the Information and Technology General Control (ITGC).

Informasi dan Komunikasi 13. Upaya lain yang dilakukan Biro Sistem Informasi untuk meningkatkan efektifitas sistem pengendalian intern Adalah mengembangkan data acquisition system yang memungkinkan pencatatan data otomatis terhadap semua aktifitas operasi. Selanjutnya data diolah untuk menghasilkan kinerja dalam rangka meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan. 14. Manajemen sangat menyadari bahwa setiap permasalahan yang terjadi di perusahaan merupakan akibat dari tidak berfungsinya komunikasi secara efektif dalam organisasi. Untuk meningkatkan efektifitasnya, berbagai hal mengenai internal control dan siapa saja yang bertanggung jawab harus dikomunikasikan ke seluruh organisasi. 15. Hal-hal yang bersifat dan dapat mempengaruhi internal control dikomunikasikan kepada pihak-pihak eksternal.

Information and Communication 13. Other efforts being conducted by the Information System Bureau to improve the effectiveness of internal control system is by developing a data acquisition system that enables automatic data recording of all operational activities. Furthermore, the data is processed to generate performance in order to improve the performance and quality of services. 14. The management is very aware that any problems occuring in the company as a result of a malfunction of effective communication within the organization. To increase its effectiveness, various issues regarding internal control and who is accountable shall be communicated throughout the organization. 15. Influential matters in nature and may affect internal control are communicated to external parties.


283




Monitoring dan Evaluasi 16. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara periodik maupun terus menerus dimaksudkan untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal berfungsi dengan baik dalam mengendalikan risiko. 17. Jika terdapat kelemahan harus segera terdeteksi dan segera dilakukan tindakan perbaikan. Hal inilah yang membuat kegiatan monitoring dan evaluasi ini menjadi sangat penting karena sentiasa dapat memperkuat pengendalian internal dari hari ke hari.

Monitoring and Evaluation 16. Monitoring and evaluation are conducted periodically or continuously intended to ensure that the internal control system functions well in controlling risk. 17. If there is a weakness, it should be detected immediately and immediate corrective action must be carried out. This makes monitoring and evaluation activities have become very important because it always strengthen internal control from day to day.

Akuntan Publik

Public Accountant

Sejak tahun 2009 sampai dengan 2013 untuk 5 periode berturut-turut Perseroan menggunakan jasa Akuntan Publik HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan (member of HLB International) dan tidak memberikan jasa finansial lainnya selain jasa audit.

Since 2009 to 2013 for five consecutive periods PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) employed the services of HLB Hadori Sugiarto Adi & Partners Public Accounting Firm (member of HLB International) and does not provide any other financial services other than audit services.

Periode tahun Year period

Signing Partner / Signing Partner

Kantor Akuntan Publik / Public Accounting Firm

Kantor Akuntan Publik Asing / International Public Accounting Firm

Jasa Lainnya / Other Services

2014

Purwantono Suherman & Surja

Purwantono Suherman & Surja

Ernst & Young

Tidak Ada / None

2013

Abdul Khoir, CPA

Hadori Sugiarto Adi & Rekan

HLB International

Tidak Ada / None

2012

Abdul Khoir, CPA

Hadori Sugiarto Adi & Rekan

HLB International

Tidak Ada / None

Pekerjaan jasa audit laporan keuangan tahun buku 2014 berdasarkan surat kontrak No. HK. 566/16/9/2/PI.II-14 tanggal 16 September 2014. Waktu pelaksanaan terhitung sejak tanda tangan.

The 2014 financial report audit job services is pursuant to contract No. HK. 566/16/9/2/PI.II-14 dated 16 September 2014. The commencemet time is effective since the signing.

Perkara Hukum

Litigation

Perkara Hukum / Litigation Kasus Case

284

Status Penyelesaian Completion Status

Pengaruh Terhadap Perseroan Impact to The Company

Gugatan dari Ir. Nuraini Udaya, Handara, S. Maryono, Doly Indra Nasution, yang mengklaim sebagai pemilik 118 bidang tanah yang dinyatakan tumpang tindih dengan HPL PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) di Pelabuhan Bojonegara.

Perkara ini sedang dalam proses pemeriksaan di tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Adanya potensi kehilangan bagian tanah HPL PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) di Pelabuhan Bojonegara.

Claims by Ir. Nuraini Udaya, Handara, S. Maryono, Doly Indra Nasution claiming as the owner of 118 land ownerships which overlaps with HPL of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) at the Port of Bojonegara

This case is in the Appeal process at the High Court of DKI Jakarta

Potentials of losing parts of HPL land of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) at the Port of Bojonegara.

Gugatan dari Bakri Abdullah Kepada PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Teluk Bayur atas pemutusan kontrak penggunaan lahan Jalan By Pass Padang seluas 5.000 m2 yaitu Perjanjian No. HK.56/4/4/C.Tbs-2005 tanggal 25 Oktober 2005 dan lahan seluas 10.000 m2 berdasarkan Perjanjian Nomor HK.56/5/15/C.Tbs-2005 antara Cabang Pelabuhan Teluk Bayur dengan Puskoppolda Sumatera Selatan.

Perkara sedang dalam proses tingkat Kasasi di Mahkamah Agung.

Adanya potensi pembayaran atas ganti rugi kepada Penggugat.

Lawsuit from Bakri Abdullah to PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Teluk Bayur Branch on the termination of contract for the utilization of land in Padang By Pass Road of an area of 5,000 m2 which is Agreement No. HK. 56/4/4/C.Tbs-2005 and a land area of 10,000 m2 based on the Agreement No. HK. 56/5/15/C.Tbs-2005 between Teluk Bayur Harbor Branch and Puskoppolda South Sumatra.

This is case is in the appeal to the Supreme Court process.

Potentials of compensation to the Plaintiff






Gugatan Syamsul Bachri, CS (131 Orang) , Eks Warga Koja Utara yang mengklaim sebagai Pemilik tanah yang dikosongkan oleh PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) antara tahun 1993 – 1997 untuk pembangunan Terminal Petikemas Koja dan belum menerima ganti rugi.

Saat ini perkara sedang dalam proses pemeriksaan di tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung RI atas permohonan dari Sdr. Syamsul Bachri, CS.

Adanya potensi pembayaran ganti rugi oleh PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) kepada Penggugat.

Lawsuit from Mr. Syamsul Bachri, CS (131 people), former North Koja resident for the claim of land ownerships which was vacated by PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) between 1993-1997 for the development of Koja Container Terminal and has not received compensation.

This case is in the Appeal to the Supreme Court’s examination by the request of Mr. Syamsul Bachri, CS

Potentials of compensation payment by PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) to the Plaintiff

Gugatan dari PT Gutrie Pecconina Indonesia kepada PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Palembang yang menganggap PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) telah wanprestasi tidak menjamin tanah objek perjanjian dalam keadaan sengketa.

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 2388/K/Pdt.2012 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) secara hukum Cabang Pelabuhan Palembang tidak terbukti melakukan wanprestasi sebagaimana gugatan penggugat.

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) tidak terbukti melakukan ingkar janji terhadap suatu perjanjian, sehingga Perusahaan terbebas dari kewajiban membayar tuntutan ganti rugi.

Based on the legally binding (inkracht van gewijsde) decision of the Supreme Court No. 2388/K/Pdt.2012, legally, the Palembang Harbor Branch is not guilty of breach as claimed by the plaintiff

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) is not proven to be default in the agreement, the company is released from the obligation to pay compensation claim.

Gugatan dari Wiryanto Kong kepada PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) cabang Sunda Kelapa yang menganggap PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) telah wanprestasi terhadap perjanjian penggunaan lahan HPL.

Saat ini perkara sedang dalam pemeriksaan di tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

Adanya potensi lahan HPL PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang menjadi Objek Sengketa tidak dapat digunakan oleh Pelabuhan Sunda Kelapa sampai batas waktu tertentu.

Lawsuit from Wiryanto Kong to PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Sunda Kelapa Harbor Branch, claiming the PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) defaults to the HPL soil utilization agreement

This case is in the Appeal process at the High Court of DKI Jakarta

Potential of HPL land of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) which became an Object of Dispute can not be utilized by the port of Sunda Kelapa until a certain time limit.

Perkara KPPU No. 02/KPPU-I/2013 atas dugaan pelanggaran Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 19 huruf a dan b UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, terkait pelayanan jasa bongkar muat di Pelabuhan Teluk Bayur.

Perkara ini sudah diputuskan di tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung (Inkracht van Gewisjde) yang menyatakan bahwa PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) tidak terbukti melakukan pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999.

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) terbebas dari potensi ancaman pembayaran denda kepada KPPU serta dapat mengatur persyaratan kepada mitra dalam melaksanakan kegiatan bongkar muat di Cabang Pelabuhan Teluk Bayur.

KPPU Lawsuit No. 02/KPPU-I/2013 alleged violations Article No. 15 Verse (2) and Article No. 19 Letter a and b, Laws Number 5 of 1999, in regards of the Prohibition upon Monopoly Practice and imbalanced Business Competition related to the loading and unloading services at the Teluk Bayur Harbor.

This case has been decided at the Cassation level of the Supreme Court (inkracht van Gewisjde) which states that PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) is not guilty of violation of Law No. 5, 1999.

Perkara KPPU No. 12/KPPU-I/2014 atas dugaan Pasal 17 dan Pasal 15 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, terkait kewajiban penggunaan Gantry Luffing Crane di Pelabuhan Tanjung Priok.

Saat ini perkara sedang dalam pemeriksaan perkara lanjutan di Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Adanya potensi kerugian dalam optimalisasi pemanfaatan Gantry Lufting Crane di Pelabuhan Tanjung Priok.

KPPU Case Number: 12/KPPU-I/2014 on suspicion of Article 17 and Article 15 paragraph (2) of Law No. 5 of 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Competition, related to the mandatory use of Gantry Luffing Crane in the Port of Tanjung Priok.

This case is currently under further investigation in the Business Competition Supervisory Commission.

Potential loss in the utilization optimization of the Gantry Lufting Crane at the Tanjung Priok Harbor.

Perkara Perselisihan Hubungan Industrial di Pengadilan Hubungan Industrial DKI Jakarta terkait Pemberian Penghargaan Masa Bakti (PMB) kepada pensiunan pegawai PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) tahun 2012.

Saat ini perkara sedang dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Adanya proses Pengadilan Hubungan Industrial.

Industrial Dispute Case at the Court of Industrial Relations of DKI Jakarta related the Provision of Tenure Award (PMB) to retired employees of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) in 2012.

This case is currently in the process of examination in the Court of Industrial Relations at the Central Jakarta District Court.

Industrial Relations Court process

Lawsuit from PT Guthrie Pecconia Indonesia to PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Palembang Branch, in accusation of defaults by PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) in not assuring the land as the object in a dispute state


PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) is exculpated from potential payment to KPPU and able adjust to the requirements of partners to carrying out the loading and unloading activities in the Teluk Bayur Harbor Branch.

285






Perkara Perselisihan Hubungan Industrial di beberapa Pengadilan Hubungan Industrial antara lain PHI DKI Jakarta, Palembang, Serang, Bandung, Jambi terkait Pengunduran Diri Pegawai PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) tahun 2013 (33 Orang).

Seluruh perkara PHI ini sedang dalam proses pemeriksaan di tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung.

Adanya proses Pengadilan Hubungan Industrial.

Industrial Dispute Case in several Court of Industrial Relations among others PHI Jakarta, Palembang, Serang, Bandung, Jambi related to the Resignation of Employees of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) in 2013 (33 people).

The whole PHI case is currently under examination at the appeal to the the Supreme Court of level

Industrial Relations Court process

Kode Etik Perseroan

The Company’s Code of Conduct

Kode Etik Perseroan telah ditetapkan sesuai SK Direksi No. HK.56/6/17/PI.II-13 tanggal 28 November 2013 tentang Penetapan Kode Etik Bisnis PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) merupakan standar etika yang mempengaruhi seluruh aktivitas lingkungan Perseroan serta telah diterapkan pada seluruh lingkungan Perseroan. Perseroan telah menyusun Etika Perilaku, yang mana semua pihak wajib mentaati dan menjalankannya sebaik-baiknya dalam menjalankan seluruh aktivitasnya di Perseroan.

The Company’s Code of Conduct has been stipulated pursuant to the Decree of the Board of Directors No. HK.56/6/17/PI.II-13 dated 28 November 2013 on the Ratification of Business Ethics of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) and is a standard of ethics which affects all activities within the Company and has been performed in the Company’s environment. The Company has formulated the Conduct Principles, where all elements are obligated to comply and perform the ethics in the proper manner while conducting their daily work activities.

Kode Etik Perseroan dijelaskan sebagai berikut:

The Company’s Code of Conduct is described as follows:

ETIKA

ETHICS

1. Insan IPC

1. IPC Person

Kami percaya bahwa tujuan kami dapat tercapai jika Insan IPC merasa senang dan bangga akan budaya IPC Insan IPC adalah aset yang paling berharga bagi organisasi dan berkontribusi dalam menyukseskan organisasi melalui cara yang menjadi ciri khas IPC (“IPC WAY”). Kompetensi profesional dan integritas menjadi unsur penting dalam membuat IPC menjadi mitra pilihan yang dapat diandalkan, terbaik dalam jasa kepelabuhan logistik.

Manajemen berkomitmen untuk memelihara dan mengembangkan bakat Insan IPC dan memastikan bahwa setiap Insan IPC menerima kesempatan yang sama dalam pelatihan, pendidikan, dan pengembangan kompetensi. Manajemen juga bertekad untuk memperkuat hubungan industri dan menghargai hak asasi manusia dan kewajibannya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

286


We believe that we would achieve our goal if IPC person feels happy and proud of IPC culture.

IPC Person is the most valuable asset to the organization and is contributing to the success of the organization through IPC’ signature way (“IPC WAY”). Professional competency and integrity become to be an important factor for making IPC a reliable chosen partner, the best in port logistic service.

Management commits to retain and develop IPC’ person talent and ensure that every IPC individual receives equal opportunity in training, education and competency enhancement. Management is also determined to strengthen industrial relation and value human rights and its obligation according to applicable regulation and requirement.



Insan IPC diharapkan: • Menunjukkan secara nyata kejujuran, kedisiplinan dan menerapkan keterampilan, pengetahuan, keahlian dan inovasi. • Menolak dengan tegas semua perilaku Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) karena akan sangat merugikan pertumbuhan Perseroan. • Memberikan perhatian penuh pada Hak Asasi Manusia dan kewajiban sesuai dengan hukum yang berlaku dan melarang pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam bentuk apapun.

IPC person is expected to: • Demonstrate explicitly honesty, discipline and implement skill, knowledge, expertise and innovation. • Firmly reject all corruptive behavior, collusion and nepotism because it would harm the Company’s growth. • Provide full attention to Human Rights and obligation according to applicable law and prohibit Human Rights violation in any form.

Keragaman Manajemen menghargai masing-masing individu dan memelihara persatuan dalam keragaman dengan menunjukkan hubungan saling percaya. Karena itulah, manajemen mendorong keragaman dalam tim kerja dan menghargai pendapat, nilai-nilai, serta keyakinan dari masing-masing individu. Mereka adalah dasar untuk keberhasilan IPC. Manajemen menciptakan suasana inklusivitas yang membantu individu-individu dalam mengekspresikan ide-ide, pendapat, serta berkontribusi aktif dalam pencapaian tujuan bisnis IPC.

Diversity The Management appreciates each individual and preserve unity in diversity by showing trustworthy relationship. Therefore, the Management encourages diversity in work team and respect opinion, values, and beliefs of each individual. They are the foundation to IPC success. The Management creates inclusive ambience that help individuals express ideas, opinion as well as actively contribute to accomplish IPC business goal.

Dalam hal ini, seluruh Insan IPC harus: • Menghormati sesama rekan kerja dan membangun ikatan saling percaya. • Menghindari percakapan dan kegiatan yang menyinggung perasaan orang lain. • Membentuk jaringan yang kolaboratif unutk mempromosikan semangat tim dan inklusivitas.

In this term, all IPC persons must: • Respect to fellow workers and build mutual trust bond. • Avoid conversation and activities that offend other people’s feeling. • Create collaborative network to promote team spirit and inclusion.

Kesempatan yang Setara IPC adalah perusahaan yang menjunjung tinggi pemberian kesempatan yang setara dan secara tegas menolak segala bentuk diskriminasi dalam ras, agama, warna kulit, suku, jenis kelamin, usia, keterbatasan fisik, atau politik serta kepercayaan setiap individu.

Equal Opportunity IPC is a company that upholds equal opportunity and firmly refuse any form of discrimination like race, religion, skin color, ethnic, gender, age, physical limitation, or political as well as each individual’s belief.

Insan IPC diharapkan untuk: • Berperilaku dengan penuh rasa hormat dan tidak mendiskriminasi rekan kerja berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan di atas. • Segera laporkan kepada atasan, atasan daripada atasan, atau SDM apabila menghadapi atau melihat adanya diskriminasi yang terjadi karena hal tersebut melanggar hukum serta aturan IPC.

IPC person is expected to: • Respectfully behave and not discriminate coworkers based on such described above. • Immediately report to superior, head of the superior, or Human Resources when encounter or see discrimination exist because it violates IPC’s law and regulation.


287



288


Meritrokrasi dan Kinerja Manajemen menghargai setiap individu yang berprestasi dan menyadari pentingnya memiliki sumber daya manusi yang kompeten untuk dapat berkembang serta menjadi yang terbaik dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Manajemen menghargai kinerja/prestasi, dan alokasi pekerjaan, mutasi/rotasi pekerjaan, dan promosi didasarkan hanya pada meritokrasi tanpa adanya praduga, prasangka, atau favoritisme.

Meritocracy and Performance The Management recognizes each accomplished individual and realizes the importance of having competent human resources to be able to grow and become the best in dynamic business environment. The Management values performance/achievement, and job allocation, work change/rotation, and promotion based only on meritocracy without presumption, prejudice, or favoritism.

Penugasan pekerjaan dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: • Suatu fungsi akan dibuat ketika muncul kebutuhan akan suatu pekerjaan. • Setiap fungsi membutuhkan kompetensi yang tepat serta moral yang baik. • Setiap penugasan pekerjaan diberikan berdasarkan kriteria yang jelas dan dilakukan melalui prosedur yang adil dan transparan. • Setiap fungsi membutuhkan peningkatan kompetensi melalui pembelajaran serta pengembangan yang berkelanjutan.

Work assignment is conducted with following considerations: • A function will be created if there is needs for a job. • Each function requires the right competency and good morale. • Every work assignment is given based on clear criteria and conducted thru fair and transparent procedure. • Each function demand competency enhancement through sustainable learning and development.

Zat-Zat, Obat-Obatan Terlarang dan Tindakan Asusila IPC berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja bebas penyalahgunaan zat-zat dan obat-obatan terlarang serta tindakan asusila. Manejemen secara tegas menentang segala bentuk penjualan, distribusi, pembuatan, kepemilikan atau penggunaan obat-obatan terlarang dan alkohol oleh insan IPC di lingkungan kerja atau fasilitas kerja lainnya, serta tindakan yang bertentangan dengan norma kesusilaan.

Substances, Illegal Drugs and Immoral Conduct IPC has commitment to establish work environment that is free from substance and illegal drugs abuse as well as immoral conduct. The Management is firmly against any form of sale, distribution, production, ownership and the use of illegal drugs and alcohol by IPC personnel at work environment and other work facility as well as act against decency norms.

Peraturan ini secara tegas berlaku baik saat rehat maupun saat periode bekerja selama insan IPC bertanggung jawab terhadap pekerjaan tersebut. Perseroan memiliki hak untuk melakukan pencarian dan pengujian untuk membuktikan penggunaan obat-obatan terlarang, alkohol dan tindak asusila sesuai dengan hukum yang berlaku kapanpun dibutuhkan.

This regulation expressly applies both during break and work period as long as IPC person is responsible for the job. The Company reserves the right to conduct search and test to prove the use of illegal drugs, alcohol, and immoral conduct whenever needed according to the applicable law.

Sebagai Insan IPC yang bertanggung jawab, semua insan IPC harus mematuhi peraturan yang telah tertulis di atas. Setiap pelanggaran terhadap peraturan penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan tindakan asusila akan mengarah pada tindakan tegas termasuk pemutusan hubungan kerja bagi yang bersangkutan sesuai dengan proses yang berlaku.

Being a responsible IPC person, every IPC individual should follow the regulation written above. Every violation to illegal drugs abuse and immoral conduct regulation will lead to decisive action including termination of employment for the related party according to the applicable process.



Tata Cara Berpakaian Kami semua bertanggung jawab terhadap reputasi perusahaan. Karena itulah, kami perlu memperhatikan kode berpakaian serta penampilan bisnis.

Dress Code We are all responsible for company’s reputation. We, therefore, need to pay attention to dress code as well as business appearance.

Lingkungan Kerja Aman dan Bebas dari Pelecehan IPC tidak mentolerir sama sekali jenis intimidasi atau pelecehan di tempat kerja. Karena itulah, manajemen mendorong Insan IPC untuk menyampaikan keluhan mereka kapan pun mereka melihat atau mengalami segala jenis pelecehan di tempat kerja. Terkait dengan hal ini: • Insan IPC tidak diperkenankan berperilaku kasar, otoriter, intimidatif, menghina, menekan, menyinggung, atau tidak sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. • Insan IPC tidak diperkenankan menegeluarkan pernyataan dan lelucon yang mengarah pada kekerasan dan dapat melukai perasaan seseorang. • Insan IPC tidak diperkenankan membiarkan atau mentolerir segala bentuk pelecehan seperti tindakantindakan, komentar, kontak fisik, gangguan, atau pembicaraan yang tidak pantas.

Safe and Free from Harassment Work Environment

Tanggung Jawab dalam Penggunaan Aset dan Waktu Perseroan

Responsibility In Utilizing Company’s Assets and Time We, as IPC individuals, are aware that efficacy and efficiency in all aspects of creativity will lead to optimum result. All of us, therefore, must demonstrate: • Capability to determine priorities for company’s optimum benefit. • The custom to avoid inefficiency especially on company’s financial matter, resources and time.

Kami sebagai Insan IPC sadar bahwa efektivitas dan efisiensi dalam segala aspek dalam berkreativitas akan memberikan hasil yang optimal. Oleh karena itu, kami semua harus menunjukan: • Kemampuan untuk menentukan skala prioritas demi keuntungan optimal perusahaan. • Kebiasaan untuk menghindari ketidak efisienan terutama dalam hal keuangan, sumber daya dan waktu perusahaan. Kami sebagai Insan IPC turut bertanggung jawab untuk penggunaan aset Perseroan Aset IPC bukan hanya tangible assets (aset berwujud) tetapi juga intangible assets seperti waktu kerja Insan IPC, Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), informasi yang dilindungi oleh hak kepemilikan, desain produksi dan sejenisnya. Insan IPC bertanggung jawab dalam melindungi aset (kekayaan) IPC terhadap kehilangan, pencurian dan penyalahgunaan. Pada prinsipnya aset IPC tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan pihak lain. Penggunaan aset yang tidak semestinya termasuk pada penyelahgunaan aset IPC. Oleh karena itu kami, Insan IPC:

IPC will not tolerate at all any intimidation or harassment at work place. The Management, then, encourages IPC persons to file their omplain whenever they see or experience any form of harassment at work place. Related to this: • IPC personnel is not allowed to behave rudely, authoritarian, intimidating, insulting, oppressive, offensive or not appropriate according to applicable public norms. • IPC personnel is not permitted to issue statement and anecdote that leads to violence and might hurt someone feeling. • PIC personnel is not allowed to let or tolerate any form of harassment, such as inappropriate conducts, comment, physical contact, disturbance or conversation.

We, as IPC personnel, are also responsible for the use of Company’s assets IPC assets are not only tangible assets but also intangible assets like IPC personnel’s work time, Intellectual Property Rights (IPR), protected information by proprietary right, product design and its kind. IPC personnel is responsible in safeguarding IPC assets from lost, theft and misuse. In principle IPC assets are not permitted to be used for personal or other party’s interest. Improper use of assets is included in misuse of IPC assets. We, therefore, as IPC personnel:


289



290


• Insan IPC harus mempunyai komitmen untuk bekerja dengan menjaga aset perusahaan baik tangible maupaun itengible dan menggunakannya dengan bertanggung jawab. • Menjaga aset IPC dari situasi kemungkinan kehilangan, pencurian dan penyalahgunaan.

• IPC personnel should have work commitment to safeguard company’s assets both tangible and intangible and utilize it responsibly. • Safeguard IPC assets from potential lost, theft and misuse situation.

Insan IPC tidak diperkenankan menggunakan fasilitas perusahaan seperti komputer, telepon, fax, printer, teleconference, video conference, alat komunikasi elektronik, voice mail, dan lain lain untuk kepentingan pribadi atau di luar kepentingan perusahaan.

IPC personnel is not allowed to use company’s facilities such as computer, telephone, facsimile, printer, teleconference, video conference, electronic communication device, voice and others for personal interest or beyond the interest of the company.

Penggunaan Komunikasi elektronik Sistem komunikasi elektronik IPC adalah aset Perseroan berupa perangkat dan prosedur penggunaan informasi elektronik. Semua penggunaan komunikasi elektronik harus sesuai dengan kebijakan IPC. Penggunaan komunikasi elektronik dan informasi akan dipantau oleh manajemen IPC.

The Use of Electronic Communication

Informasi Elektronik meliputi data elektronik, seperti tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, surat elektronik (electronic mail), internet, telegram, faksimili, atau sejenisnya.

Electronic Information included electronic data, like writing, voice, picture, map, design, photo, e-mail, internet, telegraph, facsimile or similar type.

Insan IPC bertanggung jawab dalam penggunaan informasi elektronik yang dikomunikasikan dengan menggunakan sistem komunikasi elektronik perusahaan. Semua perangkat keras, perangkat lunak dan data harus dijaga sebagaimana mestinya agar tidak rusak, hilang, berubah atau diakses tanpa izin.

IPC personnel is responsible for operating electronic information which is transmitted by using company’s electronic communication system. All hard wares, soft wares and data should be properly kept to prevent from damage, lost, changed or unauthorized access.

Dalam menggunakan komunikasi elektronik, seluruh insan IPC harus: • Penggunaan yang masuk akal dan tidak mengakibatkan penambahan biaya maupun pemakaian waktu kerja. • Penggunaan yang tidak illegal dan tidak merusak reputasi IPC dalam segala bentuk. • Biaya untuk melakukan percakapan/penggunaan yang bersifat personal akan ditanggung oleh individu yang bersangkutan. Segala bentuk kesalahan dalam penggunaan fasilitas perusahaan adalah pelanggaran dan akan dikenakan hukuman. • Menggunakan sistem komunikasi elektronik sesuai dengan prosedur dan peruntukannya. • Menjaga sistem komunikasi elektronik dari setiap kemungkinan penyalahgunaan, penyadapan dan perusakan data oleh pihak lain. • Bersikap hati-hati dalam menyimpan, mencatat dan menggunakan password.

In operating electronic communication, every IPC personnel must: • Reasonable use and not causing additional cost or use of work time. • Legal use and not harmful in any form to IPC reputation. • The cost of the conversation/personal use will be borne by concerned individual. All forms of fault in operating company’s facility is a violation and will be punished. • Operate electronic communication system according to its procedure and purpose • Maintain electronic communication system from any possibility of misuse, tapping and data destruction by other party. • Act cautiously to store, record and use password.

IPC electronic communication system is a Company’s asset in the form of hardware and procedure to use electronic information. The use of all electronic communication must be in accordance with IPC policy. The use of electronic communication and information will be monitored by IPC management.



Kesehatan, Keselamatan Masyarakat

Kerja

dan

Lingkungan

Health, Work Safety and Community Environment

IPC memiliki komitmen untuk menjalankan pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan standar keselamatan, kesehatan, lingkungan dan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengupayakan nihil kerugian pada manusia dan lingkungan (zero accident).

IPC has commitment to carry out sustainable development with care on safety standard, health, environment and community according to prevailing rules and regulations and to seek zero loss on human being and environment. (zero accident)

Setiap Insan IPC bertanggung jawab atas pengambilan langkah-langkah yang tepat guna mencegah terjadinya kecelakaan dan sakit di tempat kerja serta terciptanya lingkungan kerja yang aman dan sehat. Dalam rangka mewujudkan hal ini, maka setiap Insan IPC: • Mematuhi standar, kebijakan dan berbagai prosedur Health, Safety and Environment (HSE) di dalam lingkungan pekerjaan. • Berpartisipasi aktif dalam setiap program HSE dan pelestarian lingkungan di lingkungan kerja. • Memenuhi atau melampaui standar peraturan pemerintah mengenai lingkungan hidup.

Each IPC personnel is responsible for taking right steps to avoid accident and illness at work place and create safe and healthy work environment. In order to manifest this, the each IPC person: • Comply with Health Safety and Environment (HSE) standard, policy and various procedures in work environment. • Actively participate in every HSE program and environment preservation in work environment • Meet or exceed government regulation standard about environment.

2. Pelanggan Kami Selaras dengan focus IPC pada customer centricity, insan IPC harus berkomitmen untuk memberikan perhatian, harga, kualitas, waktu dan keamanan yang setara melalui pemberian layanan dengan standar kualitas yang baik kepada pelanggan internal dan eksternal. • Insan IPC diharapkan secara konsisten memenuhi harapan pelanggan dan memberikan pelayanan yang luar biasa dan berkualitas. • Insan IPC wajib mempercepat rangkaian proses penyelesaian dokumen, proses bisnis dan pekerjaan lainnya sehingga dapat memberikan pelayanan yang optimal dan lancar • Insan IPC diharuskan untuk menjaga perilaku baik dan tekun dalam memberikan kepuasan pelanggan dan bekerja dengan pemikiran yang inovatif dan kreatif. • Insan IPC diharuskan bekerjasama untuk menghilangkan perilaku arogansi dan birokratis karena hal tersebut berpengaruh buruk bagi perkembangan dan keberhasilan perusahaan. • Insan IPC harus yakin dengan prinsip penyempurnaan secara terus menerus dengan mengikutsertakan pendapat serta saran dari pada pelanggan dan menggunakannya sebagai cara untuk terus menyempurnakan proses dan kualitas pelayanan kami.

2. Our Customers Aligned with IPC focus on customer centricity, IPC personnel must commit to give equal attention, price, quality, time and security through providing service to internal and external customer with good standard of quality. • IPC personnel is expected to consistently meet customers’ expectation and provide outstanding and high-quality service. • IPC personnel shall accelerate a series of document completion process, business process and other works so that provide optimum and smooth service. • IPC personnel is required to keep good behavior and persevering in giving customers’ satisfaction and working with innovative and creative mind. • IPC personnel is required to cooperate in eliminating arrogant and bureaucratic behavior because it has bad influence to the development and success of the company. • IPC personal must be confident with continuous refinement principle through taking into account opinion and suggestion from customers and use it as a means to continuously perfect our process and service quality.


291



292


• Insan IPC harus memperhatikan keluhan-keluhan pelanggan dan mencoba menyelesaikannya dengan cara yang paling efektif dan efisien dengan memberikan solusi yang dapat diimplementasikan secara berkelanjutan. • Insan IPC akan mebangun pola komunikasi yang jujur dengan para pelanggan untuk mendorong adanya hubungan yang saling percaya dan transparan. • Insan IPC akan memperlakukan para pelanggan sebagai tumpuan bisnis IPC dan menjadikan kepuasan mereka sebagai pertimbangan yang utama, sehingga insan IPC akan selalu berusaha untuk memberikan nilai berharga bagi para pelanggan kami.

• IPC personnel must listen to customers’ complain and try to work it out with the most effective and efficient way by giving solution that is sustainably implemented. • IPC personnel will establish honest communication pattern with customers to promote transparent and trustworthy relation. • IPC personnel will treat its customers as IPC business foundation and make their satisfaction as major concern so that IPC personnel will always strive to provide worthy value to our customers.

3. Vendor Kami Kami di IPC secara terus-menerus berusaha untuk membangun hubungan berbasis kepercayaan dan kemakmuran dengan para vendor kami berdasarkan hukum yang berlaku. Karena itulah, semua insan IPC harus selalu: • Berkolaborasi dengan para vendor dengan cara menguraikan segala kesepakatan dalam dokumen tertulis yang didasari maksud baik dan menguntungkan kedua belah pihak. • Melakukan pendekatan yang terbuka, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan dalam mematuhi undang-undang yang berlaku. • Percaya dalam memberikan kesempatan yang setara kepada vendor dalam menjalankan bisnis. • Menghentikan hubungan bisnis dengan vendor manapun apabila mereka tidak memenuhi Kode Etik Bisnis IPC dan menjalankan bisnis dengan cara yang dapat merusak reputasi IPC mengancam lingkungan dan komunitas tempat kami beroperasi atau melanggar Hak Asasi Manusia. • Menciptakan transparansi dan membangun kepercayaan dengan memberikan informasi sesuai dengan kebutuhan bisnis yang dapat membantu para vendor membangun pemahaman yang lebih baik mengenai bisnis kami. • Secara tegas mematuhi kode etik bisnis IPC dan akan mendorong para vendor untuk mengikuti hal yang sama dimana IPC memiliki hak penuh untuk mengambil tindakan hukum terhadap mereka apabila terjadi pelanggaran.

3. Our Vendors We, at IPC, always seek to establish trustworthy and prosperous relationship with our vendors based on prevailing law and regulation. Each IPC personnel, therefore, must always: • Collaborate with the vendors by outlining every agreement in the written document based on goodwill and mutual benefit. • Conduct open, transparent approach and accountable approach complied with prevailing regulations. • Trusted in applying vendor equal opportunity to run its business. • To halt business relationship with any vendor if it does not meet IPC Business Code of Ethic and operates business in a way that might damage IPC reputation threatening environment and community we operate or violates Human Rights. • Create transparency and build trust through providing information correspond to business needs that help vendors establish better understanding about our business. • Strongly comply with IPC business code of ethic and will encourage vendors to follow the same path as IPC reserves the full right to take legal action against them if a violation occurs.



4. Kompetitor Kami IPC berkomitmen untuk mematuhi persaingan bisnis baik secara tertulis maupun tidak tertulis • Insan IPC tidak akan terlibat dalam praktik perdagangan terlarang, penyalahgunaan dominasi pasar atau aktivitas perdagangan tidak adil lainnya, berdasarkan peraturan dan arahan Pemerintah. • Insan IPC akan memasarkan layanan dan berinteraksi dengan pelanggan berdasarkan kinerja dan tidak menyampaikan informasi yang tidak benar tentang layanan kompetitor. • Insan IPC akan mengutamakan keadilan, kebenaran dan transparansi terhadap kompetisi bisnis dengan mengikuti aturan dan undangundang yang berlaku. • Insan IPC tidak diperkenankan untuk menyampaikan komentar atau pendapat tentang layanan atau produk yang dihasilkan kompetitor.

4. Our Competitor IPC commit to obey business competition both in writing and unwritten • IPC personnel will not take part in illegal trade practice, market domination abuse or unfair trade activities based on regulation and government guidance. • IPC personnel will market service and interact with the customer based on performance and will not convey inaccurate information about competitor’s service. • IPC personnel will prioritize justice, truth and transparent towards business competition by following prevailing rules and regulations. • IPC personnel is not allowed to give comment or opinion about service or product produced by competitor.

5. Komunitas dan Lingkungan Kami IPC adalah sebuah organisasi dan Insan IPC selalu berkomitmen untuk mendukung kelangsungan ekonomi, lingkungan dan sosial. Sebagai corporate citizen yang bertanggung jawab, adalah tugas kami untuk:

5. Community and Our Environment IPC is an organization and IPC personnel always commit to support sustainable economy, environment and social. As responsibly corporate citizen, it is our job to:

• Menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan sekaligus mendorong kerapian dan membangun hubungan yang harmonis dengan komunitas sekitar tempat bekerja. • Berkomitmen untuk bekerja dengan menunjukkan perilaku yang baik dari diri kami maupun rekan kerja dan anggota komunitas lainnya. • Menjaga lingkungan dengan meminimalisir dan mengurangi dampak lingkungan pada area operasi kami. • Keberlangsungan dalam bisnis merupakan nilai penting bagi IPC dan tugas kami adalah secara konsisten memberikan komitmen untuk membangun bangsa dengan cara yang bertanggung jawab dan memperhatikan keadann lingkungan dan komunitas. • Mematuhi semua peraturan IPC dan peraturan perundangan pemerintah dengan mengaplikasikan peraturan yang relevan dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari.

• Maintain hygiene and healthy environment together promote tidiness and establish harmonize relationship with community around the workplace • Commit to work by displaying good behavior from both ourselves and work colleagues and other community member. • Protect the environment by minimizing and reducing environmental impact on our area of operation. • Sustainability in business is an important value for IPC and our job is to consistently give commitment to build the nation with a responsibly way and to take care environmental condition and community. • Comply with all IPC and government’s rules and regulations by applying relevant regulations to conduct daily work.


293


6. Institusi Pemerintah IPC berkolaborasi penuh dengan regulator dan institusi lain terkait dengan tujuan membangun hubungan yang harmonis serta memastikan kelancaran fungsi bisnis. Ketika berinteraksi atau berhadapan dengan para regulator, insan IPC diharapkan untuk mengingat hal-hal sebagai berikut: • Insan IPC akan berinteraksi dengan pemerintah dan institusi terkait lain hanya dalam lingkup bisnis IPC sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan perusahaan yang berlaku. • Insan IPC diharuskan membangun hubungan yang harmonis dan positif dengan mengutamakan kejujuran dan saling menghormati. • Insan IPC diharuskan untuk mencari dan mendapatkan persetujuan yang dibutuhkan sebelum berintraksi dengan regulator dan institusi terkati saat menjalankan bisnis. . Insan IPC memastikan setiap informasi dan laporan yang harus diberikan kepada regulator dan pemerintah akurat dan lengkap.

6. Government Institution IPC fully collaborates with regulator and other related institution with objective to build harmonize relationship and to ensure the smoothness of business function. IPC personnel is expected, when interact or faced with the regulators, to remember things as follows: • IPC personnel will interact with government and other related institution only under IPC business scope according to prevailing rules and regulations and company’s regulations. • IPC personnel is required to build harmonize and positive relationship with priority on honesty and mutual respect • IPC personnel is require to seek and obtain required approval before interacting with regulators and related institutions when conducting business. IPC personnel ensure each information and report to be submitted to regulator and government is accurate and complete.

Dalam berhubungan dengan regulator dan institusi terkait lainnya maka insan IPC harus menghindari: • Menawarkan atau memberikan apapun yang berharga kepada pejabat atau Insan IPC pemerintah yang bertentangan dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. • Memberikan suap kepada Pemerintah untuk mempengaruhi keputusan yang menjadi kewenangannya atau sebagai imbalan atas perlakuan yang diinginkan.

7. Aktivitas Politik IPC mempertahankan sikap netral terhadap partai politik. Oleh karena itu, IPC tidak memberikan bantuan dana ke partai politik, politisi atau calon pejabat manapun di negara manapun. IPC juga melarang insan IPC untuk berpartisipasi dalam aktivitras politik baik sebagai pengurus maupun anggota partai. IPC mempertahankan sikap netral terhadap partai politik. Oleh karena itu, IPC tidak memberikan bantuan dana ke partai politik, politisi atau calon pejabat manapun di Negara manapun. IPC juga melarang insan IPC untuk berpartisipasi dalam aktivitras politik baik sebagai pengurus maupun anggota partai.

294

In dealing with regulators and other related institutions then IPC personnel must avoid: • Offer or provide any valuables to government official or IPC personnel is against the prevailing rules and regulations. • Provide bribe to government to influence a decision of which becomes its authority or as a reward for expected treatment

7. Political Activity IPC maintain neutral stance towards political party. Therefore, IPC does not provide financial support to political party, politician or any official candidate in any country. IPC also prohibits IPC personnel to participate in political activity both as a committee or a member of the party. IPC maintain neutral stance towards political party. Therefore, IPC does not provide financial support to political party, politician or any official candidate in any country. IPC also prohibits IPC personnel to participate in political activity both as a committee or a member of the party.



Etika Kerja

Work Ethics

Dalam hubungan dengan bawahannya, Pimpinan Perseroan berusaha untuk memberikan teladan bagi seluruh karyawan dalam unit kerjanya dengan berpegang pada etos kerja yang kuat, proaktif, dan memiliki integritas yang tinggi, serta berperilaku baik dan membina para bawahan, melalui: 1. Menciptakan suasana kerja yang sehat 2. Pemberian penghargaan terhadap karyawan yang berprestasi 3. Keseimbangan antara hak dan kewajiban masingmasing 4. Penghormatan terhadap hak asasi manusia dengan tujuan agar Perseroan dapat bertahan, tumbuh dan berkembang serta unggul di tengah lingkungan usaha yang sangat cepat berubah dan persaingan usaha yang ketat, dibutuhkan SDM yang andal, kompeten serta memiliki etos kerja yang kuat. 5. Memfokuskan semua usaha untuk kemajuan dan perkembangan Perseroan 6. Menghindari perilaku Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang akan merugikan Perseroan. 7. Berani mengambil keputusan untuk bertindak serta siap menerima risiko atas setiap keputusan yang diambil. 8. Saling mengingatkan sesama karyawan, Direksi, dan Dewan Komisaris akan tekad tersebut. 9. Lapang dada menerima kritik Sikap profesional merupakan kunci keberhasilan Perseroan. Oleh karena itu, penempatan karyawan di PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) selalu memperhatikan hal-hal sebagai berikut: • Suatu jabatan dibentuk berdasarkan adanya kebutuhan riil organisasi • Setiap jabatan menuntuk moral yang tinggi serta kompetensi yang sesuai untuk jabatan tersebut. • Setiap penunjukkan jabatan didasari oleh kriteria yang jelas dan proses seleksi yang adil dan transparan. • Setiap jabatan menuntut adanya peningkatan kompetensi melalui pembelajaran yang berkesinambungan.

In fostering relationship with the employees, the Company’s Leaders strives to become role models in his/ her work unit with a strong, proactive, and high integrity of work ethics, as well as respectively and fostering fostering their subordinates through: 1. Creating a healthy working atmosphere 2. Delivering appreciations to outstanding employees 3. Balancing rights with obligations 4. Respect for human rights in order for the company to survive, grow and excel in the business environment that is rapidly changing, and tight competition, human resources that are reliable, competent and have a strong work ethic is needed. 5. Focus all efforts for the progress and development of the Company 6. Avoid behaviors of corruption, collusion and nepotism (KKN) which would be detrimental to the Company. 7. Has the courage to take the decision to act and ready to accept the risk for any decision taken. 8. Remind each fellow employees, the Board of Directors, and the Board of Commissioners of that resolve 9. Accept criticism gracefully is a professional attitude that is key for the success of the Company. Therefore, placement of employees in PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) always pays attention to the following matters: • A position is established by the presence of real needs of the organization • Each position requires high moral standing and appropriate competence to the position. • Each position appointment is based on clear criteria and a fair and transparent selection process. • Each position requires competence improvement through continuous learning.

Perseroan berusaha menjaga kepercayaan serta membangun kesetiaan pelanggan, melalui: • Sikap mental yang baik dan pantang menyerah, siap melayani secara prima sampai pada tingkat kepuasan pelanggan. • Sikap wirausaha yang inovatif dan kreatif.

]The Company strive to uphold trust and build customer loyalty, through • Good mental attitude and never give up, ready to serve with excellence until the level of customers’ satisfaction. • Innovative and creative entrepreneurship attitude.


295


296

• Menghilangkan perilaku birokrat yang arogan. • Penyelesaian masalah diutamakan melalui musyawarah dan saling menguntungkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

• •

Perseroan mengedepankan efektivitas dan efisiensi di segala bidang kegiatan sebagai modal untuk menentukan hasil usaha Perseroan maka dalam mengelola perusahaan diupayakan: • Kemampuan menetapkan skala prioritas yang paling menguntungkan Perseroan. • Sikap tidak boros dalam hal sumber daya Perseroan terutama dana, waktu dan tenaga. • Seluruh elemen Perseroan menghindari semua perilaku yang tidak terpuji, termasuk: a. Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) b. Benturan kepentingan antara kepentingan Perseroan dan kepentingan pribadi c. Menerima gratifikasi yang diduga dapat mempengaruhi kemandirian dalam pengambilan keputusan. d. Dalam hal penerimaan hadiah yang tidak dapat dihindari, maka diwajibkan untuk melaporkan kepada satuan Pengawas Intern dan Sekretaris Perusahaan yang bertugas mengawasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan GCG yang untuk selanjutnya melalui mekanisme yang transparan akan disalurkan kepada lembaga/yayasan sosial.

The Company emphasizes the effectiveness and efficiency in all areas of activity as capital to determine the Company’s results of operations. Therefore the following are being pursued in the management of the company : • Ability to determine priorities that is most profitable for the Company. • Economical in terms of the Company’s resources, particularly funds, time, and effort. • All elements of the Company avoid all improper behavior, including: a. Corruption, Collusion, Nepotism b. Conflicts of interest between the interest of the Company and individual interest c. Receiving grafts that may affect independence in decision making. d. In terms of the acceptance of gifts that can not be avoided, it is required to report to the Internal Control and Corporate Secretary who are charge of overseeing and coordinating the implementation of good corporate governance, subsequently through a transparent mechanism will be distributed to charitable organizations/ foundations.

Pimpinan dan seluruh karyawan Perseroan dilarang untuk: • Mengumpulkan atau membentuk dana taktis (off balance sheet/own account transactions) dari sumber manapun. • Membiayai/mengeluarkan dana melalui dana taktis untuk keperluan apapun.

The management and all employees of the Company are prohibited from: • Collect or establish tactical funds (off balance sheet/ own account transactions) from any source. • Finance/ spend funds through the tactical funds for any purpose.

Penegakan dan Sanksi pelanggaran Etika Perseroan Perseroan dengan ketat mengupayakan agar standar etika yang berlaku dapat ditegakkan dengan ketat bagi seluruh elemen Perseroan. Dukungan terhadap penerapan ini juga dilakukan melalui pemberian sanksi terhadap pelanggaran Etika Perseroan.

Reinforcement and Sanction of the Company’s Code of Conduct’s Violation The Company extremely ensures that the prevailing ethical standards could be highly reinforced towards all elements in the Companny. The support of this implementation is also performed through sanctions given to the violations upon the Company’s Code of Ethics.

Sistem Pelaporan Pelanggaran Perseroan berkomitmen untuk menetapkan standar yang tinggi dalam perilaku bisnisnya. Sebagai wadah bagi karyawan, manajeman, pelanggan serta mitra bisnis untuk melaporkan adanya tuduhan atau indikasi adanya perilaku yang tidak benar, tidak etis maupun tindakan ilegal,

Whistleblowing System The Company is committed to establish high standards in its business conducts. As a forum for employees, management, customers and business partners to report any allegations or indications of improper behavior, unethical or illegal acts, the Company initiated the

Eliminate arrogant bureaucrat’s behavior Problem solution to be prioritized through deliberation and mutual benefit according to prevailing regulations.



Perseroan menginisiasi dibentuknya sistem Pelaporan Pelanggaran serta Kebijakan Anti Tindak Kejahatan.

establishment of a Reporting System and Anti Crime Violations Policy. In 2013, the Company does not yet have a system of reporting violations (Whistleblowing System) and Anti-Crime Management Policy (Anti-Fraud).

Pada tanggal 3 Maret 2014 Perseroan melalui surat Keputusan Direksi No. HK.56/3/3/9/PI.II-14, telah dibentuk Komite “IPC Bersih” dalam pelaksanaan Manajemen Anti Tindak Kejahatan dan Penerapan Whistleblowing System, mencakup sistem pelaporan pelanggaran (Whistleblowing System) dan Kebijakan Manajemen Anti Tindak Kejahatan (Anti Fraud).

However, as of 3 March 2014, the Company, through a Decree of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. HK.56/3/3/9/PI.II-14, has formed the “Clean IPC” Committee in the implementation of Anti-Crime Management and the implementation of the Whistleblowing System.

Para Whistleblower yang mengindikasikan adanya pelanggaran oleh insan IPC dapat melaporkannya secara langsung melalui saluran-saluran yang telah disediakan sebagai berikut: Telepon : +62-21 1500979 Faksimili : +62-21 1500969 SMS : +62 81290060606 Email : [email protected] Situs : http://www.tipoffs.asia/ipcbersih Alamat Surat : IPC Bersih, PO BOX 3325 JKP10033

Whistleblowers who indicates a violation by IPC personnels can report it directly through the channels that have been provided as follows: Phone : +62-21 1500979 Facsimile : +62-21 1500969 Text Message : +62- 81290060606 Email : [email protected] Website : http://www.tipoffs.asia/ipcbersih Mailing Address : IPC Bersih PO BOX 3325 JKP10033

Setiap laporan yang diterima akan dikelola oleh pihak ketiga yang independen, dalam hal ini PT Deloitte Konsultan Indonesia (PT DKI), untuk kemudian disampaikan pada Komite IPC Bersih untuk dilakukan investigasi. Setiap pelapor diberikan pilihan untuk mengungkap atau tidak mengungkap identitas jati dirinya dalam laporan yang disampaikan PT DKI kepada Komite IPC Bersih.

Each report received will be managed by an independent third party, in this case PT Deloitte Konsultan Indonesia (PT DKI), to be subsequently submitted to Clean IPC Committee for investigation. Each reporter is given the choice to reveal or not reveal his/ her identity in the report submitted by PT DKI to the Clean IPC Committee.

Komite IPC Bersih dan Manajemen menjamin kerahasiaan atas setiap laporan yang masuk dan juga memberikan perlindungan kepada pelapor yang mengungkapkan jati dirinya dari kemungkinan tindakan balasan oleh pihak terlapor.

The Clean IPC Committee and the Management ensure the confidentiality of any incoming reports and also provides protection to whistleblowers who reveal themselves from possible retaliation by reported parties.

Kebijakan Manajemen Anti Kejahatan (Anti Fraud) Fraud adalah perbuatan melanggar peraturan internal, hukum, dan perundangan lainnya yang sengaja dilakukan dengan niat berbuat curang/menipu untuk memperoleh uang atau keuntungan/manfaat lain, demi kepentingan pribadi atau pihak lain dimana pelaku tidak berhak atas keuntungan/manfaat tersebut.

Anti Crime (Anti Fraud) Management Policy Fraud is a violation of internal rules, laws, and other regulations deliberately conducted with the intention to cheat/ trick to obtain money or other benefits/ gains, for the sake of personal interest or others where the offender is not entitled to the benefits/ gains.

Bagan sistem klasifikasi penipuan dan penyalahgunaan di tempat kerja ditunjukan melalui diagram di bawah ini:

Fraud and abuse in the workplace classification system chart is shown in the diagram below:


297


Korupsi Coruption

Benturan Kepentingan Conflict of Interest

Suap/ Penyuapan Bribes

Pernyataan Keuangan Palsu False Financial Statement

Penyalahgunaan Aset Asset Misuse

Gratifikasi/ Illegal Illegal Gratification

Pemerasan Extorsion

Pencurian Uang Tunai Cash Theft

Penyalahgunaan Persediaan dan Aset Lainnya Inventory and Other Assets Misuse

Kas/Tunai Cash

Pencurian Penerimaan Uang Money Receipt Theft

Melebihkan Nilai Aset Asset Value Preference

Mengecilkan Nilai Aset Asset Value Understatement

Pencairan Palsu False Liquefaction

Sedangkan Instrumen Pencegahan Fraud yang dikelola Perseroan seperti tampak pada gambar di bawah:

While the Fraud Prevention Instrument managed by the Company is as shown below:

Instrumen Pencegahan Fraud

Fraud Prevention Instruments Budaya Anti Fraud Anti Fraud Culture

Sosialisasi, Pelatihan, dan Pemberian Sanksi Dissemination, Training, and Penalties

Fraud Fraud

Kebijakan Risiko Operasional Operational Risk Policies

Alur Tindak Lanjut Laporan Bagan di bawah ini merupakan alur tindak lanjut dari laporan pelanggaran yang diterima oleh Perseroan:

Laporan Haasil Analisa Whistleblowing System dari Konsultan Independen Report of Whistleblowing System Analysis Result from Independent Consultant

298

Dewan Komisaris Board of Commissioners Komite IPC Bersih IPC Clean Committee

Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance

Pedoman Perilaku Code of Conduct

Reporting Follow Up Flow The chart below is a violations reporting follow-up flow received by the Company:

Komite Audit Audit Committee


Kepala Satuan Pengawasan Internal Head of Internal Monitoring Unit

Investigasi Internal Internal Investigation

Investigasi Eksternal External Investigation


Kementerian BUMN Ministry of SOE

Keputusan Direktur Utama The Decision of President Director

Direktorat SDM Menetapkan Reward, Sanksi, Perlindungan Saksi, Pemulihan Nama Baik, dll HR Stipulates the Reward, Sanctions, Witness Protection, Reputation Recoverty, etc


PEDOMAN PENGELOLAAN GRATIFIKASI PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) senantiasa melandaskan setiap kegiatannya pada prinsip pengelolaan perusahaan yang balk atau Good Corporate Governance (GCG). Ketaatan pada prinsip-prinsip GCG ini diaplikasikan pada seluruh aktivitas Perusahaan untuk menegakkan visi Perusahaan menjadi perusahaan jasa kepelabuhanan yang profesional, independen, berintegritas dan berkelanjutan. Sebagai perusahaan yang profesional, independen, berintegritas dan berkelanjutan isu anti Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) menjadi prioritas bagi manajemen Perusahaan. Dalam semangat tersebut, Manajemen Perseroan terus melakukan upaya-upaya untuk membersihkan diri dari praktik KKN, termasuk di dalamnya upaya pengendalian praktik Gratifikasi.

THE GUIDELINE OF GRATUITIES CONTROL PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) has always underpinned all of its activities based on the Good Corporate Governance (GCG). The adherence to the principles of GCG is manifested to all Company’s activities in enforcing the vision of Company to become a port services company that is professional, independent, integrity, and sustainable. As a professional, independent, integrity, and sustainable company, the issue of Anti Corruption Collution and Nepotism (KKN) has been a priority for the Company’s management. Within this spirit, Company’s Management has always been making efforts to get rid of KKN practices, including in efforts to control the practice of gratuities.

Perseroan menyadari bahwa dalam menjalin hubungan kerja dengan pihak ketiga, baik stakeholder maupun vendor, seringkali bersinggungan dengan praktik gratifikasi, sehingga dibutuhkan sebuah pedoman untuk mengendalikan praktik tersebut. Hal ini dilakukan agar seluruh Insan IPC memiliki pemahaman yang sama tentang perlakuan terhadap gratifikasi serta membantu Insan IPC untuk tidak terjerat dalam praktik gratifikasi yang termasuk tindak pidana suap, sebagaimana diatur pada pasal 12 B Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

The Company realizes that in establishing the business relationship with the third parties, both stakeholders and vendors, often inevitably involved in the practice of gratuities, hence the guideline to control the practice absolutely must be taken into account. This is implemented in order all the individual in IPC have the common understanding regarding the treatment toward gratuities, at once help the individual in IPC in order to not entangled in the practice of gratification, which included the crime of bribery , as regulated in Article 12 B Paragraph (1) of Law No.20 of 2001 concerning The Amendment of Law No.31 of 1999 on Corruption Eradication.

Pedoman Pengelolaan Gratifikasi ini diharapkan akan memperkokoh penegakan GCG Perusahaan dan menjadi acuan bagi seluruh Insan IPC dalam menyikapi gratifikasi ketika berhubungan dengan pihak ketiga Perusahaan.

This gratuities control guideline is expected to strengthen the enforcement of Company’s GCG and become the reference for all IPC personnel in responding the gratuities when dealing with the Company’s third parties.

Pedoman ini merupakan salah satu rangkaian dokumen penegakan GCG Perusahaan di mana konten dalam pedoman ini selaras dengan Pedoman GCG, Kode Etik Bisnis dan juga Tatalaksana Kinerja Direksi dan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

This guideline is one of document series of Company’s GCG enforcement, where the content in this guideline is in line with the GCG guideline, Code of Business Conduct, and also the Performance Management of the Board of Directors and Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)

TUJUAN PENYUSUNAN PEDOMAN Tujuan penyusunan pedoman ini adalah untuk: 1. Sebagai pedoman bagi Insan IPC untuk memahami pengelolaan Gratifikasi di Perusahaan. 2. Sebagai panduan bagi Insan IPC dalam mengambil sikap terhadap praktik penerimaan dan pemberian Gratifikasi di Perusahaan. 3. Mewujudkan pengelolaan Perusahaan yang profesional, independen, berintegritas dan

THE GUIDELINE OBJECTIVES The objectives expected from this guideline are as follows : 1. As the guideline for all IPC personnel to understand the gratuities management in Company. 2. As the guideline for all IPC personnel in taking a stance toward the practice of receiving and giving Gratuities in Company 3. Accomplish the Company’s governance that is professional, independent, integrity, and sustainable


299


300

berkelanjutan dengan mewujudkan Perusahaan yang bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

by getting Company rid of Corruption Collution and Nepotism (KKN) practices.

KOMITMEN PELAKSANAAN Pedoman ini disusun untuk dijadikan acuan dalam pengelolaan gratifikasi di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), sebagai panduan dalam melaksanakan tata kelola perusahaan yang balk dan benar serta komitmen Direksi dan Insan IPC dalam penanganan gratifikasi. Pedoman ini telah ditandatangani oleh Komisaris Utama dan Direktur Utama Perseroan.

IMPLEMENTATION COMMITMENT This guideline is intended to be used as the reference for the gratuities management in PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), as a guide in implementing the accurate and good corporate governance, and the commitment of Board of Directors and IPC personnel in handling gratuities. This guideline has been signed by President Commisioner and President Director of the Company.

DEFINISI 1. Sekretaris Perusahaan. Individu yang diangkat oleh Direksi untuk memimpin Sekretariat Perusahaan yang menjalankan fungsi Sekretaris Perusahaan. Sekretaris Perusahaan bertanggungjawab atas program Pengelolaan Gratifikasi yang meliputi sosialisasi kebijakan dan juga pengelolaan laporan gratifikasi Perusahaan. 2. Atasan Langsung. Bagi pegawai di Kantor Pusat/ Unit adalah Senior Manager/Kepala Biro/Kepala Unit masing-masing. Bagi Senior Manager/Kepala Biro/ Kepala Unit adalah Direksi yang menaungi. Bagi pegawai cabang pelabuhan adalah General Manager masing-masing. Bagi General Manager adalah Direktur SDM dan Umum Perseroan. 3. Gratifikasi. Pemberian dan/atau penerimaan hadiah/ cinderamata dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik yang diberikan atau diterima oleh Insan IPC yang terjadi karena berkaitan dengan jabatan/wewenangnya di Perusahaan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dan/atau mempengaruhi independensinya dalam bekerja. *(Merujuk pada Pasal 12 B ayat (1) UU No.31 tahun 1999 jo UU No.20 tahun 2011) 4. Hadiah/Cinderamata. Meliputi uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, berbagai macam bentuk hiburan dan fasilitas lainnya. 5. Hiburan, adalah segala sesuatu yang berbentuk kata-kata, tempat, benda, perilaku, kegiatan yang dapat menjadi penghibur dan menyenangkan bagi seseorang, yang meliputi namun tidak terbatas pada undangan makan, musik, film, opera, drama, pesta, atau permainan, olahraga, wisata dan lainnya.

DEFINITION 1. Corporate Secretary. An individual who appointed by Board of Directors to lead the Corporate Secretariat that carries out Corporate Secretary functions. Corporate Secretary is responsible for the program of Gratuities Management, comprising the policy dissemination and also the management of Company gratuities report. 2. Direct Supervisor. For the Head Office/Unit’s employees, is the Senior Manager/Head of Bureau/ Head of Units respectively. For the Senior Manager/ Head of Bureau/Head of Units is the assigned Directors. For the port branches’ employees, is the General Manager respectively. For General Manager, is Director of Human Resources and Company General Director. 3. Gratuities. Giving and/or receiving the gifts/souvenirs and other facilities,either from domestic or abroad and is conducted by using the electronic means or without electronic means which given or received by IPC personnel, happened as it relates to his/her position/ authorities in Company which might give impact to conflict interest and/or affects his/her independence in working. *(Refer to the Article 12 B paragraph (1) Law No.31 of 1999 and Law No.20 of 2011) 4. Gift/Souvernirs. Comprising money, goods, rebate (discount), commissions, interest-free loans, airline ticket, accomodation, travelling, free medications, various forms of entertainment and other facilities. 5. Entertainment, is everything in the form of words, places, objects, behaviours, activities that can be entertainer for someone, including but not limited to the meal invitation, music, film , opera, drama, party, or games, sport, tour, and so forth.



6. Insan IPC, adalah Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh Karyawan Perusahaan termasuk Karyawan yang ditugaskan di Anak Perusahaan dan instansi lainnya, serta personil lainnya yang secara langsung bekerja untuk dan atas nama Perusahaan. 7. Mitra Usaha/Pihak Ketiga. Perusahaan atau perseorangan yang menjalin hubungan bisnis dengan Perusahaan. 8. Perusahaan (atau Perseroan). PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), sedangkan perusahaan (atau perseroan) dengan huruf p kecil menunjuk kepada perusahaan secara umum. 9. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Komisi/lembaga negara yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan dengan independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, sebagimana diatur dalam Undang¬Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana korupsi. 10. Keluarga Intl. Suami atau isteri dan anak-anak dari Insan IPC. 11. Suap. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

6. IPC personnel is the Board of Commissioners, Board of Directors, and all Company’s employees including the employees who are assigned in subsidiaries and other agencies, as well as the other personeel who directly working for and on behalf of the Company. 7. Business Partners/Third Party. The company or individual who having business relations with Company 8. Corporate (or Company). PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) , while the corporate (or company) with a lowercase p , refers to the company in general. 9. Corruption Eradication Commission (KPK). A commission/state agency that established to independently and freely carry out the tasks without influences of any power, as well as regulate in Law No.30 of 2002, regarding the Commission for the Corruption Eradication. 10. Nuclear family. Husband or wife and the children from IPC personnel. 11. Bribery. Giving or promising something to civil servants or state officials, so the civil servants or state officials will do or will not do something under his/her authority, which are contrary to his/her duties, do or not do under his authority.

JENIS GRATIFIKASI Jenis gratifikasi yang dimaksud dala pedoman ini adalah:

TYPE OF GRATUITIES Type of gratuities that included in this guideline, are as follows:

Hiburan Entertainment

Komisi Commission

Tiket Perjalanan Travel Tickets

Fasilitas Pengobatan Treatment Facilities

Pinjaman Tanpa Bunga No Interest Loans

BENTUK GRATIFIKASI GRATIFICATION SHAPE

Perjalanan Wisata Travel

Pemberian Barang Provision of Goods

Pemberian Uang Giving Money

Fasilitas Penginapan Lodging Facilities

Rabat/Voucher Rebate / Vouchers


301


Dianggap Suap Bribery

PENJELASAN:

Jika diterima oleh Insan IPC karena berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Pemberian dimaksudkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan. Penerimaan tidak dilaporkan kepada atasan langsung dalam kurun waktu 7 hari dan kepada KPK dalam kurun waktu 7 hari.

EXPLANATION:

If accepted by IPC personnel due to his/her authorities and against his/ her duties or tasks. This provision is intended to affect the decision making process. The retrieval that has not been reported to direct supervisor within 7 days and to KPK within 7 days.

302

Wajib Lapor KPK Mandatory Report to KPK

Tidak Dianggap Suap Not Considered as Bribery

CONTOH:

• Bingkisan dari rekanan peserta lelang/pengadaan. • Pemberian fasilitas perjalanan wisata dari pihak ketiga yang ingin bekerjasama. • Pemberian parsel pada Hari Raya Keagamaan dari pihak ketiga. • Hiburan dari pihak ketiga dengan nilai finansial tinggi.

PENJELASAN:

Jika diterima oleh Insan IPC karena berhubungan dengan jabatannya namun tidak berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

EXPLANATION:

If received by IPC personnel since it is related to his/her position, but not contrary to his/her duties or tasks.

EXAMPLE:

• Parcel from bidder/procurement partner. • Provision of travelling facilities from third parties who intend to cooperate • The parcel during Religious Holidays from third party. • The entertainment with high financial value from third party

Tidak Wajib Lapor KPK Not Mandatory Report to KPK

CONTOH:

Suvenir dalam acara kedinasan, yang tidak bernilai finansial tinggi. Honorarium rapat dari pihak ketiga. Biaya akomodasi dan transportasi dan fasilitas lain pada acara kedinasan dari pihak ketiga (sepanjang bukan pembiayaan ganda). Hadiah pribadi (pernikahan, ulang tahun, dsb) dengan nilai finansial tidak tinggi.

EXAMPLE:

Honorarium of meeting from third party. Accomodation and transportation fees and other facilities in official event from third parties (as long there is no double financing) Personal gifts (wedding, birthday, etc) which financially is not high value.

Pemberian Hadiah/Cinderamata dan Hiburan Insan IPC DILARANG secara langsung atau tidak langsung memberi Hadiah/Cinderamata dan/atau Hiburan kepada setiap pihak yang memiliki hubungan bisnis atau pesaing IPC yang bertujuan untuk mendapatkan informasi, atau sesuatu hal yang tidak dibenarkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, atau untuk mempengaruhi pihak dimaksud untuk melakukan dan/atau tidak melakukan suatu hal berkaitan dengan kedudukan/jabatannya.

Gift/Souvenirs and Entertainment Provision IPC personnel is not allowed to directly or indirectly accept the Gift/Souvernirs and/or Entertainment from all parties who have business relations or IPC competitors, that intend to gain information, or something that is not allowed by applicable regulations, or to influence the targeted parties to conduct and/or not conduct something related to his/her level/position.

Penerimaan Hadiah/Cinderamata dan Hiburan Insan IPC yang karena jabatannya dan/atau anggota keluarganya (keluarga inti), DILARANG untuk menerima atau meminta secara langsung atau tidak langsung Hadiah/Cinderamata dan/atau Hiburan dari setiap pihak yang memiliki hubungan bisnis atau pesaing IPC, yang bertujuan untuk mendapatkan informasi, atau sesuatu hal yang tidak dibenarkan oleh ketentuan perundangundangan yang berlaku, atau untuk mempengaruhi pihak dimaksud untuk melakukan dan/atau tidak melakukan suatu hal berkaitan dengan kedudukan/jabatannya. Insan IPC apabila ditawarkan/diberikan Hadiah/Cinderamata dan/atau Hiburan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pedoman ini, wajib MELAKUKAN PENOLAKAN dengan cara santun terhadap tawaran/ pemberian dimaksud, dengan memberikan penjelasan terhadap kebijakan dan aturan ini kepada Pihak Ketiga.

Receiving Gift/Souvenirs and Entertainment IPC personnel due to his/her position and/or family members (elementary family), IS NOT ALLOWED to accept or ask directly or indirectly the Gift/Souvernirs and/or Entertainment from all parties who have business relations or IPC competitors, that intend to gain information, or something that is not allowed by applicable regulations, or to influence the targeted parties to conduct and/or not conduct something related to his/her level/position. If IPC personnel is offered or given the Gift/Souvernirs and/or Entertainment which incompatible with the applicable regulations within this Guidelines, must REJECT the offerings/provision politely, by giving explanation about these policy and regulation to the Third Parties.



GRATIFIKASI YANG TERMASUK KATEGORI SUAP Suatu Gratifikasi akan berubah menjadi tindak pidana suap apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: • Gratifikasi tersebut berhubungan dengan wewenang/ jabatan Insan IPC di Perusahaan; • Gratifikasi yang berupa penerimaan Hadiah/ Cinderamata dan Hiburan tidak dilaporkan kepada Sekretaris Perusahaan.

GRATIFICATION INCLUDED IN THE CATEGORIES OF BRIBERY A gratuity will turn into the crimes of bribery if it meets the following elements: • The gratuities is related to the authorities/position of IPC personeel in Company ; • The gratuities received in term of Gift/Souvernirs and Entertainment is not reported to Corporate Secretary.

BATASAN GRATIFIKASI A. Batasan Pemberian Hadiah/Cinderamata dan Hiburan

GRATUITIES LIMITATION A. The Limitation of Gift/Souvernirs and Entertainment Provision

Batasan Pemberian Hadiah, Cinderamata dan/atau Hiburan oleh Insan IPC adalah sebagai berikut: 1. Pemberian Hadiah/Cinderamata dan/atau jamuan makan dan/atau Hiburan, DIPERBOLEHKAN sepanjang pemberian tersebut dimaksudkan untuk membina hubungan baik dalam batas-batas yang sesuai dengan kewajaran dan memperhatikan hubungan yang setara, saling menghormati dan tidak bertujuan untuk menyuap pihak yang bersangkutan untuk memberikan sesuatu hal kepada Perusahaan yang tidak menjadi hak Perusahaan secara hukum. Contoh pemberian dimaksud misalnya jamuan makan, kegiatan olah raga, tiket pertunjukan kesenian, buku, rekaman musik dan sebagainya.

The Limitation of Gift, Souvernirs, and/or Entertainment Provision to IPC Personeel, are as follows: 1. Giving Gift/ Souvernirs, and/or meal invitation and/or Entertainment, is ALLOWED as long the provision is intended to maintain the good relationship in accordance with the reasonable limits and egalitarian relation, mutual respect and not intended to bribe the related parties in order to give someting to Company in which Company is not legally entitled. For instead, the provision refers to the banquet, sport activities, art performance ticket, book, musical recordings, and so forth.

2. Pemberian Hadiah/Cinderamata dan/atau Hiburan TIDAK DIPERBOLEHKAN dalam bentuk uang tunai (Cash Payment).

2. Giving Gift/ Souvernirs, and/or Entertainment, is NOT ALLOWED in form of Cash Payment.

3. Pemberian Hadiah/Cinderamata dan/atau Hiburan TIDAK DIPERBOLEHKAN dalam bentuk-bentuk yang melanggar kesusilaan dan hukum.

3. Giving Gift/ Souvernirs, and/or Entertainment, is not ALLOWED in form of violation toward morality and law.

4. Pemberian Hadiah/Cinderamata berupa barang yang dimaksudkan untuk promosi Perusahaan, DIWAJIBKAN mencantumkan logo Perusahaan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari barang dimaksud (logo Perusahaan pada barang dimaksud tidak dapat dihilangkan).

4. Giving Gift/ Souvernirs in form of goods, which intended to promote the Company, is MANDATORY to attach the Company’s logo as the integral part of the concerned goods (Company’s logo on the goods could not be removed)

5. Pemberian honorarium kepada Pihak Ketiga, DIPERBOLEHKAN sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perusahaan.

5. Giving honorarium to Third Parties is ALLOWED as long as accordance with the applicable rules in Company.


303


304

6. Pemberian Hadiah/Cinderamata berupa barang/ uang/setara uang, DIPERBOLEHKAN, dalam hal Insan IPC menghadiri acara Pernikahan, Khitanan, Kelahiran, atau Musibah, dengan nilai pemberian maksimum sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap acara, sepanjang pemberian tersebut tidak bermaksud untuk mempengaruhi pihak penerima, untuk melakukan dan/atau tidak melakukan sesuatu hal berkaitan dengan kedudukan/jabatannya.

6. Giving Gift/Souvenirs in form of goods/money/ cash equivalents, is ALLOWED in the case of IPC personnel attending the Wedding party, Circumcision, Birth, or Accident, with a maximum value of gifts Rp 1,000,000,- (one million rupiah) for each event, as long as the provision is not intended to influence the recipient, to do and/or not do something related to his/her authorities/position.

7. Jamuan makan tidak dibatasi, sejauh memenuhi kewajaran dan dilakukan di tempat yang terhormat dan tetap menjaga citra positif Perusahaan.

7. Meal invitation is not restricted, as long as fulfilling the fairness and conducted in the honoured place and maintaing the Company’s positive image.

8. Seluruh pemberian Hadiah/Cinderamata dan/ atau jamuan makan dan/atau Hiburan hanya diperbolehkan dengan seizin atasan langsung masing-masing dengan sebelumnya dilaporkan kepada Sekretaris Perusahaan.

8. All the provision of Gift/ Souvernirs, and/or meal invitation and/or Entertainment, are only allowed with the respectively permission of direct supervisor which previously have been reported to Corporate Secretary.

B. Batasan Penerimaan Hadiah/Cinderamata dan Hiburan Batasan Hadiah/Cinderamata dan/atau Hiburan yang boleh diterima Insan IPC adalah sebagai berikut:

B. The Limitation of Receiving Gift/Souvenirs and Entertainment The Limitation of Gift/Souvernirs and/or Entertainment which are allowed to be received by IPC Personeel, are as follows:

1. Menerima Hadiah/Cinderamata yang mencantumkan logo/nama perusahaan pemberi, dengan batasan-batasan yang harus dipenuhi seluruhnya sebagai berikut: a. Logo dan/ atau nama perusahaan/pihak yang memberikan benda-benda dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan/ promosi perusahaan pemberi dan merupakan benda-benda yang lazim sebagai bentuk promosi perusahaan. b. Benda-benda yang tidak memiliki nilai finansial yang tinggi, seperti buku, compact disc dan sebagainya. c. Bukan berupa pemberian yang melanggar kesusilaan dan hukum.

1. Receive the Gift/Souvenirs which attach the logo/ name of the provider company, with limits that must be fulfilled, as follows: a. Logo and/or company’s name/parties who give the goods, is the integral part of policy/ promotion of provider company and the common objects as the form of company’s promotion. b. The goods that do not have high financial value, such as book, compact disc, and so forth. c. Not the objects that violating morality and law.

2. Menerima honorarium dari Pihak Ketiga DIPERBOLEHKAN, sepanjang pemberian tersebut tidak bermaksud untuk mempengaruhi Insan IPC untuk melakukan dan/atau tidak melakukan sesuatu hal berkaitan dengan kedudukan/ jabatannya.

2. Receiving honorarium from Third Parties is ALLOWED as long it is not intended to influence the IPC personeel to do and/or not do something that related to his/her authorities/position.



3. Menerima Hadiah/Cinderamata berupa barang/ uang/setara uang, DIPERBOLEHKAN, dalam hal Insan IPC menyelenggarakan acara pernikahan, khitanan, kelahiran, atau terkait dengan musibah, dengan nilai pemberian maksimum sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per acara, sepanjang pemberian tersebut tidak bermaksud untuk mempengaruhi Insan IPC, untuk melakukan dan/atau tidak melakukan sesuatu hal berkaitan dengan kedudukan/jabatannya.

3. Receiving Gift/Souvenirs in form of goods/ money/cash equivalents, is ALLOWED in the case of IPC personnel holding the Wedding party, Circumcision, Birth, or Accident, with a maximum value of gifts Rp 1,000,000,- (one million rupiah) for each event, as long as the provision is not intended to influence the recipient, to do and/or not do something related to his/her authorities/position.

4. Menerima Hiburan yang masih dalam batas kewajaran, dengan memenuhi batasan-batasan secara keseluruhan, sebagai berikut : a. Hiburan tidak dilakukan secara terus-menerus oleh pihak pemberi kepada Insan IPC atau anggota keluarganya. b. Penolakan terhadap Hiburan dimaksud dikhawatirkan dapat mempengaruhi hubungan bisnis secara institusi antara Perusahaan dengan Pihak Ketiga yang menawarkan Hiburan. c. Tidak mengganggu waktu kerja Insan IPC yang bersangkutan.

4. Receiving the Entertainment that still meet the reasonable limits, by complying this entirely limitations , as follows: a. Entertainment is not continuously conducted by the grantor to IPC personeel or his/her family members. b. Rejection toward the Entertainment considerably could affect the business relations institutionally between Company and Third Parties who offer the entertainment. c. Not interfere the working time of IPC personeel.

5. Tidak melakukan pembicaraan mengenai pemberian informasi internal Perusahaan yang dapat menimbulkan kecurangan dan benturan kepentingan.

5. Do not conduct the talks regarding the internal provision information of Company that could lead the fraud and conflict of interest.

PENANGANAN GRATIFIKASI Dalam kondisi tertentu, di mana Insan IPC tidak dapat menghindar untuk menerima pemberian dari Pihak Ketiga di mana pemberian tersebut diluar ketentuan yang telah disebutkan di atas, atau pemberian tersebut sudah ada di suatu tempat yang dititipkan kepada/melalui orang lain tanpa sepengetahuan Insan IPC tersebut, maka yang bersangkutan wajib mengembalikannya. Apabila hal ini tidak mungkin dilakukan, maka yang bersangkutan harus segera melaporkan kepada Sekretaris Perusahaan dengan sepengetahuan Atasan Langsung secara tertulis sesuai mekanisme yang diatur dalam Pedoman ini.

HANDLING GRATUITIES Within certain conditions, where the IPC personeel could not avoid the gratuities from Thrid Party where the gratuities against the aforementioned regulations, or the gratuities has already existed in a place that is put to/thorugh others withouth the knowledge of the IPC personeel, consequently, the related party must return it. If this thing is impossible to be undertaken, then the related parties must immediately report to Corportae Secretary with the written consent from Direct Supersivor in accordance with the regulated mechanism in this Guideline.

A. Mekanisme Pelaporan 1. Apabila terdapat penerimaan Hadiah/Cinderamata dan/atau Hiburan di luar batasan yang sudah diatur Perusahaan, maka Insan IPC wajib melaporkan hal tersebut melalui:

A. Reporting Mechanism 1. If receiving the Gift/Souvernirs and/or Entertainment beyond the limits that has been set out by Company, the IPC personeel is required to report the problem through:


305


a. Sekretaris Perusahaan Pelaporan melalui Sekretaris Perusahaan dengan sepengetahuan Atasan Langsung masing-masing, oleh Insan IPC penerima Hadiah/Cinderamata selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan, dengan menyampaikan form penerimaan Hadiah/Cinderamata dengan contoh Format sebagaimana diatur dalam Lampiran Pedoman ini.

a. Corporate Secretary Reporting through Corporate Secretary with the recognition of Direct Supervisors respectively, by IPC personeel who receive the Gift/Souvernirs no later than 7 (seven) working days from the acceptance date of Gift/ Souvernirs along with format sample as set out in this Guideline Appendix.

b. Whistleblowing System Perusahaan ‘IPC Bersih’ sPelaporan melalui Whistleblowing System ‘IPC Bersih’ dilakukan apabila pelapor adalah Insan IPC atau pihak-pihak lainnya (Pelanggan, Mitra Kerja dan Masyarakat) yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung, namun mengetahui Gratifikasi di Perusahaan yang memiliki potensi untuk terjadinya penyalahgunaan wewenang/ jabatan. Pelaporan melalui Whistleblowing System ‘IPC Bersih’ dilaksanakan sesuai dengan mekanisme tersendiri yang mengatur mengenai Sistem Whistleblowing System ‘IPC Bersih’ di Perusahaan. Whistleblowing System ‘IPC Bersih’ dapat diakses melalui:

b. Company Whistleblowing System ‘Clean IPC’ Reporting through the Whistleblowing System ‘Clean IPC’ is conducted if the informant is IPC individual or other parties (Customer, Business Partner, and Community) which do not have direct involvement, but recognize the Gratuities in Company which have potential to cause the abuse of authorities/position. Reporting through the Whistleblowing System ‘Clean IPC’ is conducted in accordance with the its own mechanisme which regulating the Whistleblowing System ‘Clean IPC’ in Company. Whistleblowing System ‘Clean IPC’ can be accessed through:

Telepon: +62-11500979 Faksimili: +62-211500969 SMS: +62-81290060606 Email: [email protected] Situs: http://www.tipoffs.asia/ipcbersih Surat: IPC Bersih PO BOX 3325 JKP 10033

306

Phone: +62-11500979 Fax: +62-211500969 SMS: +62-81290060606 Email: [email protected] Internet: http://www.tipoffs.asia/ipcbersih Mail: IPC Bersih PO BOX 3325 JKP 10033

2. Untuk penerimaan yang merupakan barang yang cepat kadaluwarsa (misal: makanan dan minuman), maka dapat diserahkan kepada Lembaga Sosial dengan menyampaikan bukti tanda penyerahan kepada Sekretaris Perusahaan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah tanggal penerimaan sebagaimana dimaksud, dengan contoh format sebagaimana diatur dalam Pedoman.

2. For the acceptance in term of quickly expired goods (such as: food and beverages), it can be submitted to the Social Institutions by attaching the proof of submission to Corporate Secretary no later than 14 (fourteen) days after the acceptance date as mentioned, along with format sample as set out in the Guideline.

3. Sekretaris Perusahaan membuat rekapitulasi penerimaan Hadiah/ Cinderamata serta melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) sejak tanggal penerimaan tersebut oleh Insan IPC.

3. Corporate Secretary makes the recapitulation of the acceptance of Gift/Souvernirs, and report it to the Corruption Eradication Commission (KPK) no later than 30 (thirty days) since the acceptance date by IPC individual.



4. Bagaimana jika terlanjur menerima gratifikasi? a. Melaporkan kepada atasan langsung dalam jangka waktu 7 hari kerja sejak penerimaan, untuk kemudian atasan langsung menyampaikannya kepada Sekretaris Perusahaan. b. Melaporkan kejadian penerimaan gratifikasi melalui sarana Whistleblowing System “iPC Bersih’ jika melihat Insan IPC menerima gratifikasi yang berindikasikan suap atau dapat mempengaruhi pengambilan keputusan Perusahaan.

4. How if already accepted the gratuities? a. Report to direct supervisor within 7 wokring days, since the acceptance, then the direct supervisor will submit it to the Corporate Secretary. b. Report the incidence of receiving gratutities through the Whistleblowing System ‘Clean IPC’ if seeing the IPC individual received the gratuities which indicating bribery or can affect the decision making process in Company.

SANKSI ATAS PELANGGARAN Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pedoman Gratifikasi ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Perusahaan.

SANCTIONS FOR VIOLATION The violations of regulations in this Gratuities Guideline, will be penalized in accordance with the applicable rules and regulations in the Company.

Sebagai contoh untuk pelanggaran gratifikasi kategori berat akan dilakukan pemberhentian pekerjaan hingga pidana penjara sedangkan untuk pelanggaran kategori ringan akan dikenakan skorsing hingga penurunan kelas jabatan. Pengaturan sanksi pelanggaran gratifikasi diatur berdasarkan SK Direksi Nomor. HK.560/16/12/1/PI.11-14.

As an example, for the serious violation of gratutities, would result the termination of employment to the imprisonment while the minor violation , would be subjected to the suspension to the demotion. The sanctions for violation of gratuities is regulated by the Decree of Directors No. HK.560/16/12/1/PI.11-14.


307


MANAJEMEN RISIKO |

RISK MANAGEMENT

Pelaksanaan program penanganan risiko di lingkungan Perseroan terus mengalami peningkatan. Pengendalian risiko eksisting yang sifatnya rutin, terus dilakukan oleh risk owner pada divisi masing-masing. Implementation of risk management in the Company continued to improve. Routine existing risk control is managed by risk owner at each division.

308



Dasar Pelaksanaan Manajemen Risiko Acuan yang digunakan dalam sistem pengelolaan manajemen risiko pada Perseroan dan anak perusahaan berlandaskan pada: 1. ISO 31000 : 2009 mengenai Manajemen Risiko. 2. Struktur Organisasi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) 3. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara RI No 70 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4297) 4. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara RI No. 106 Tahun 2007,Tambahan Lembaran Negara RI No. 4756) 5. Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. 6. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara. 7. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan. 8. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No.PER-09/ MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No.PER01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara.

Principal Foundation of Risk Management Implementation References used in risk management system in the Company and its subsidiary are based on: 1. ISO 31000 : 2009 on Risk Management. 2. Organization Structure of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) 3. Law No. 19 Year 2003 on State-Owned Enterprises (Statute Book of Republic of Indonesia No 70 Year 2003, Supplement of Statute Book of Republic of Indonesia No. 4297) 4. Law No. 40 Year 2007 on Limited Liability Company (Statute Book of Republic of Indonesia No. 106 Year 2007, Supplement of Statute Book of Republic of Indonesia No. 4756) 5. Law No. 17 Year 2008 on Shipping. 6. Government Regulation No. 45 Year 2005 on Establishment, Management, Supervision and Dissolution of State-Owned Enterprises. 7. Government Regulation No. 61 Year 2009 on Port Affairs. 8. State-Owned Enterprises Ministerial Decree No. PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 on Implementation of Good Corporate Governance on State-Owned Enteprises, as amended by State-Owned Enterprises Ministerial Decree No.PER-09/MBU/2012 dated July 6, 2012 on Amendmen of State-Owned Enterprises Ministerial Decree No.PER01/MBU/2011 dated August 1, 2011 on Implementation of Good Corporate Governance on State-Owned Enterprises.


309


MANAJEMEN RISIKO |

310

RISK MANAGEMENT

9. Keputusan Sekretaris Kementrian BUMN No. SK-16/ MBU/2012 tentang Indikator Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara.

9. State-Owned Enterprises Ministry Secretariat Decree No. SK-16/MBU/2012 on Assessment and Evaluation Parameters and Indicators of Good Corporate Governance Implementation in State-Owned Enterprises.

10. Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. HK.56/14/8/1/PI.II-14, tanggal 14 Agustus 2014 tentang Penerapan Kebijakan Manajemen Risiko dan Kebijakan Kerangka Kerja Manajemen Risiko di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dan Anak Perusahaan.

10. Board of Directors PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Decree no. HK.56/14/8/1/PI.II014 dated August 14, 2014 on the Implementation of Risk Management Policy and Risk Management Framework Policy within PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) and its subsidiaries.

Proses Pengelolaan Risiko Dalam mengelola risiko, Perseroan menerapkan konsep yang disebut sebagai Pertahanan Tiga Lapis. Hal ini merupakan model pertahanan internal organisasi Perseroan yang bertujuan untuk meningkatkan daya tahan Perusahaan terhadap segala risiko yang dihadapi.

Risk Management Process On risk management process, the Company implemented three-line of defence concept. The concept is the internal organization protection model in order to increase the Company’s resistance towards any kinds of risks they may encounter.

Fungsi dan tanggung jawab setiap lapis pertahanan adalah sebagai berikut:

Every line of defense has its own functions and responsibilities as follows:

1. Pertahanan Lapis Pertama Pertahanan lapis pertama dilaksanakan oleh Pemangku Risiko yang melakukan aktivitas operasional perusahaan sehari-hari, dengan tugas antara lain: a. Memastikan adanya lingkungan pengendalian internal yang kondusif di Sub Dit atau Biro masingmasing. b. Menerapkan Kebijakan Manajemen Risiko yang telah ditetapkan Manajemen Puncak dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya. c. Dengan penuh kesadaran mempertimbangkan faktor Risiko dalam mengambil keputusankeputusan dan tindakan-tindakan yang dilakukan. d. Mampu menunjukkan adanya pengendalian internal yang efektif di Sub Dit atau Biro masingmasing dan juga adanya pemantauan dan transparansi terhadap efektifitas pengendalian internal.

1. First Line of Defence First line of defence is performed by risk owners who carry out operational day-to-day activities of the Companies, with duties such as the following: a. To ensure the establishment of conducive internal control environment in each Sub Directorate or bureau. b. To apply risk management policy that has been set up by top management in conducting its role and responsibilities. c. To fully consider risk factors in making decision and performing any associated actions. d. To be able to demonstrate effective internal control in each Sub Directorate or bureau and to have transparent monitoring towards the effectiveness of internal control.

2. Pertahanan Lapis Kedua Pertahanan lapis kedua dilaksanakan oleh Unit Manajemen Risiko dan dibantu oleh Risk Officer. Dalam hal ini Unit Manajemen Risiko harus terpisah dengan bagian operasional maupun bisnis agar terdapat independensi dalam membuat kebijakan.

2. Second Line of Defence Second line of defence is carried out by Risk Management Unit with the assistance of Risk Officer. For this matter, Risk Management Unit must be separated from operational and business unit in order to guarantee its independency in policy making.



Unit Manajemen Risiko bertanggung jawab dalam membuat suatu kebijakan terhadap limit dan Toleransi Risiko tersebut. Seluruh limit dan Toleransi Risiko yang dapat diterima Perusahaan harus disetujui oleh Direksi.

Risk Management Unit is responsible in determining risk limit and tolerance policies. All acceptable risk limits and tolerance must be approved by the Board of Directors.

Sebagai pertahanan lapis kedua, Unit Manajemen Risiko memiliki tugas di antaranya: a. Bertanggung jawab dalam mengembangkan dan memantau implementasi Manajemen Risiko Perusahaan secara keseluruhan. b. Melakukan pengawasan terhadap bagaimana fungsi bisnis dilaksanakan dalam koridor kebijakan manajemen risiko dan prosedur-prosedur standar operasionalnya yang telah ditetapkan oleh Perusahaan. c. Memantau dan melaporkan risiko-risiko perusahaan secara menyeluruh kepada organ yang memiliki akuntabilitas tertinggi di Perusahaan. d. Melakukan pengembangan, sosialisasi, serta distribusi atas Kebijakan manajemen risiko ke seluruh pegawai, termasuk melakukan revisi atau pengkinian.

As the second line of defence, Risk Management Unit has the following (but not limited to) duties: a. Be responsible to develop and monitor implementation of overall risk management in the Company. b. To supervise how business functions are conducted within the corridor of risk management policy and the Company’s standard operating procedures. c. To monitor and report comprehensive Company’s risks to the highest accountability organ in the Company. d. To develop, socialize and distribute the Company’s risk management policy to all employees, including to revise and to update the policy.

Sedangkan Risk Officer memiliki tanggung jawab antara lain:

Risk Officer has responsibilities, among other things: a. Assisting Risk Management Unit in developing, socializing and distributing Risk Management Guidelines to all employees. b. Ensuring correct implementation of the policy in its working area.

a. Membantu Unit Manajemen Risiko dalam melakukan pengembangan, sosialisasi, serta distribusi atas Pedoman Manajemen Risiko ke seluruh pegawai. b. Memastikan Kebijakan tersebut dijalankan dengan benar di area kerjanya. 3. Pertahanan Lapis Ketiga Pertahanan lapis ketiga dilaksanakan oleh auditor baik Auditor Internal maupun Auditor Eksternal. Peran Auditor internal jauh lebih intens dalam model Pertahanan 3 Lapis ini karena merupakan bagian internal Perusahaan yang bersifat independen terhadap fungsi-fungsi lainnya. Dalam hal ini, auditor internal bertugas untuk: a. Melakukan Kaji Ulang dan evaluasi terhadap kerangka dan implementasi Manajemen Risiko secara keseluruhan, dan b. Memastikan bahwa pertahanan lapis pertama dan lapis kedua berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

3. Third Line of Defence The third line of defence is conducted by both internal and external auditors. Internal auditors has deeper and more intense role in the three line of defence model due to its independency in the Company. Internal Auditors’s tasks include: a. Reviewing and evaluating overall risk management framework and implementation, and b. Ensuring performance of first and second line of defence according to expectations.


311


MANAJEMEN RISIKO |

RISK MANAGEMENT

Hasil Evaluasi Manajemen Risiko Pelaksanaan program penanganan risiko di lingkungan Perseroan terus mengalami peningkatan. Pengendalian risiko eksisting yang sifatnya rutin seperti koordinasi antar divisi terkait masalah tertentu, implementasi prosedur mutu, dan instruksi kerja masih terus dilakukan oleh risk owner pada divisi masing-masing.

Risk Management Evaluation Results Implementation of risk management in the Company continued to improve. Routine existing risk control such as inter-division coordination related to certain problem, quality control procedure implementation, and working instruction has been managed by risk owner at each division.

Hingga saat ini, progres penanganan risiko operasional tahun 2014 (data hingga 14 Januari 2014) sudah mencapai 84,52%. Sedangkan penanganan risiko non-operasional mencapai 79,24%. Untuk realisasi progress fisik investasi sudah mencapai 88,60%.

Up to now, progress of addressing operational risk for 2014 (data up to January 14, 2014) had reached 84.52% while for non-operational risk, the mitigation progress had achieved 79.24%. At the same time, physical investment realization progress reached 88.60%.

Proporsi Identifikasi Risiko Operasional

Proportion of Identified Operational Risk

Objek Risiko

Hasil Identifikasi Risiko (%) | Result of Risk Identification (%) 2014

Risk Objects

2013

Perencanaan dan Pengendalian Operasi

7

14

Service Planning and Operations

Pelayanan Pemanduan Kapal

9

20

Ship Pilotage Service

Dukungan Teknik

12

19

Technical Support

Pelayanan Rupa-rupa Usaha

18

9

Assorted Business Service

Pelayanan Barang Non Petikemas

22

21

Non-Container Goods Service

Pelayanan Petikmas

32

17

Container Service

Proporsi Identifikasi Risiko Non Operasional Objek Risiko

Proportion of Identified Non-Operational Risks Hasil Identifikasi Risiko (%) | Result of Risk Identification (%) 2014

2013

6

13

Procurement

Pemasaran dan Pelayanan Pelanggan

16

17

Marketing and Customer Service

Pengelolaan SDM

22

16

HR Management

Pengelolaan Keuangan

25

23

Financial Management

Pengendalian Kinerja dan ISPS Code

31

31

Performance Control and ISPS Code

Pengadaan

Realisasi Penanganan Risiko Operasional Sepanjang tahun 2014 realisasi penanganan risiko operasional oleh manajemen risiko bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Realization of Operational Risk Mitigation During 2014 realization of operational risk mitigation by risk management is reflected in the table below:

1. Pelayanan Pemanduan Kapal

1. Ship Pilotage Service

Tanjung Priok

100%

Panjang

100%

Panjang

Palembang

100%

Palembang

Teluk Bayur

100%

Teluk Bayur

Pontianak

100%

Pontianak

Bengkulu

59%

Bengkulu

Jambi

95%

Jambi

100%

Cirebon

Cirebon

312

Risk Objects

Tanjung Priok

Banten

95%

Banten

Tanjung Pandan

60%

Tanjung Pandan



2. Perencanaan dan Pengendalian Operasi Tanjung Priok

2. Service Planning and Operations 100%

Tanjung Priok

94%

Panjang

Palembang

100%

Palembang

Teluk Bayur

100%

Teluk Bayur

Pontianak

100%

Pontianak

Bengkulu

100%

Bengkulu

Cirebon

95%

Cirebon

Banten

93%

Banten

Tanjung Pandan

40%

Tanjung Pandan

Pangkal Balam

79%

Pangkal Balam

Sunda Kelapa

100%

Sunda Kelapa

Panjang

3. Pelayanan Barang Non Petikemas Tanjung Priok

3. Non-Containter Goods Service 100%

Tanjung Priok

97%

Panjang

Palembang

100%

Palembang

Teluk Bayur

94%

Teluk Bayur

Pontianak

80%

Pontianak

Bengkulu

96%

Bengkulu

Panjang

Jambi Cirebon

100%

Jambi

97%

Cirebon

Banten

92%

Banten

Tanjung Pandan

75%

Tanjung Pandan

Pangkal Balam

96%

Pangkal Balam

Sunda Kelapa

44%

Sunda Kelapa

4. Pelayanan Petikemas Tanjung Priok

4. Container Service 100%

Tanjung Priok

16%

Panjang

Palembang

100%

Palembang

Teluk Bayur

91%

Teluk Bayur

Pontianak

19%

Pontianak

Bengkulu

81%

Bengkulu

Panjang

Jambi Pangkal Balam

100%

Jambi

93%

Pangkal Balam

5. Pelayanan Rupa-rupa Usaha

5. Assorted Business Service

Tanjung Priok

46%

Panjang

98%

Panjang

Palembang

100%

Palembang

Teluk Bayur

90%

Teluk Bayur

Pontianak

79%

Pontianak

Bengkulu

76%

Bengkulu

Tanjung Priok

Jambi

100%

Jambi

Cirebon

100%

Cirebon

Banten

100%

Banten

86%

Tanjung Panda

Pangkal Balam

100%

Pangkal Balam

Sunda Kelapa

70%

Sunda Kelapa

Tanjung Pandan


313


MANAJEMEN RISIKO |

RISK MANAGEMENT

6. Dukungan Teknik

6. Technical Support 67%

Tanjung Priok

Panjang

Palembang

97%

Palembang

Teluk Bayur

93%

Teluk Bayur

Pontianak

59%

Pontianak

Bengkulu

32%

Bengkulu

Jambi

100%

Jambi

76%

Cirebon

Cirebon Banten

67%

Banten

Tanjung Pandan

57%

Tanjung Pandan

Pangkal Balam

74%

Pangkal Balam

Sunda Kelapa

62%

Sunda Kelapa

Sedangkan untuk realisasi penanganan risiko non operasional adalah sebagai berikut:

Meanwhile realization of non-operational risk mitigation is as follows:

7. Pemasaran dan Pelayanan Pelanggan Tanjung Priok

7. Marketing and Customer 100%

Tanjung Priok

Panjang

94%

Panjang

Palembang

89%

Palembang

Teluk Bayur

91%

Teluk Bayur

Pontianak

89%

Pontianak

Bengkulu

28%

Bengkulu

Jambi Cirebon

100%

Jambi

76%

Cirebon

Banten

78%

Banten

Tanjung Pandan

50%

Tanjung Pandan

Pangkal Balam

50%

Pangkal Balam

Sunda Kelapa

13%

Sunda Kelapa

8. Pengadaan

8. Procurement

Tanjung Priok

100%

Panjang

100%

Panjang

Palembang

100%

Palembang

Teluk Bayur

100%

Teluk Bayur

Pontianak

100%

Pontianak

Bengkulu

75%

Bengkulu

Jambi

97%

Jambi

Cirebon

82%

Cirebon

Banten

Tanjung Priok

100%

Banten

Tanjung Pandan

67%

Tanjung Pandan

Sunda Kelapa

83%

Sunda Kelapa

9. Pengelolaan Keuangan

314

Tanjung Priok

100%

Panjang

9. Financial Management

Tanjung Priok

95%

Panjang

98%

Panjang

Palembang

100%

Palembang

Teluk Bayur

Tanjung Priok

100%

Teluk Bayur

Pontianak

85%

Pontianak

Bengkulu

54%

Bengkulu

Jambi

98%

Jambi

Cirebon

97%

Cirebon

Banten

73%

Banten

Tanjung Pandan

83%

Tanjung Pandan

Pangkal Balam

94%

Pangkal Balam

Sunda Kelapa

32%

Sunda Kelapa



10. Pengelolaan SDM

10. Human Resources Management

Tanjung Priok

100%

Panjang

100%

Panjang

Palembang

96%

Palembang

Teluk Bayur

Tanjung Priok

100%

Teluk Bayur

Pontianak

45%

Pontianak

Bengkulu

74%

Bengkulu

Jambi

100%

Jambi

79%

Cirebon

Cirebon Banten

67%

Banten

Tanjung Pandan

67%

Tanjung Pandan

Pangkal Balam

94%

Pangkal Balam

Sunda Kelapa

41%

Sunda Kelapa

11. Pengendalian Kinerja & ISPS Code

11. Performance Control & ISPS Code

Tanjung Priok

89%

Panjang

97%

Panjang

Palembang

93%

Palembang

Teluk Bayur

89%

Teluk Bayur

Pontianak

53%

Pontianak

Bengkulu

30%

Bengkulu

Jambi

97%

Jambi

Cirebon

75%

Cirebon

Tanjung Priok

Banten

55%

Banten

Tanjung Pandan

50%

Tanjung Pandan

Pangkal Balam

73%

Pangkal Balam

Sunda Kelapa

25%

Sunda Kelapa

Terkait dengan pemantauan terhadap top significant risk operasional dan non operasional sepanjang tahun 2014 adalah sebagai berikut:

The Table below shows monitoring progress of top and significant operational and non-operational risks during 2014:

1. Risiko Pendangkalan Alur CABANG

1. Port Channel Silt-up risk RENCANA MITIGASI | MITIGATION PLAN

REALISASI MITIGASI | MITIGATION REALIZATION

BRANCHES

PLG (Palembang)

Koordinasi dengan pihak Otoritas Pelabuhan Palembang tentang kondisi kedalaman alur|Coordinating with Palembang Port Authority on port channel depths

Dilakukan koordinasi secara rutin terkait kedalaman alur yang dipengaruhi pasang surut | routine coordination related to channel depth due to ebb of tides was performed

PLG (Palembang)

TBS (Teluk Bayur)

Pengerukan alur | Port channel dredging

Dalam pelaksanaan pekerjaan PT Pengerukan Indonesia dengan perjanjian: No.HK.566/3/5/C/ Tbs-13 tanggal 9 September 2013 Addendum No. HK.566/4/1/C.Tbs-13 tanggal 18 November 2013 | currently under work construction by PT Pengerukan Indonesia with agreement: No. HK.566/3/5/C/ Tbs-13 dated September 9, 2013 Addendum No. HK.566/4/1/C.Tbs-13 dated November 18, 2013

TBS (Teluk Bayur)

JBI (Jambi)

Koordinasi dengan institusi divisi terkait | Coordinating with related institution or division

Dilakukan koordinasi secara rutin terkait kedalaman alur yang dipengaruhi pasang surut | routine coordination related to channel depth due to ebb of tides was being conducted

JBI (Jambi)

2. Risiko Kurang Memadainya Alat Lift On/Off CABANG TPK (Tanjung Priok)

RENCANA MITIGASI | MITIGATION PLAN 1. Melakukan maintenance peralatan secara terjadwal dan memastikan kesiapan alat sebelum kegiatan dimulai/conducting scheduled equipment maintance and ensuring equipment readiness before initiating action 2. Pengadaan 4 unit RTGC/procurement of 4 units of RTGC

2. Reliability of Equipment Risk REALISASI MITIGASI | MITIGATION REALIZATION 1. Secara rutin dilaksanakan oleh cabang/routine maintance was performed by branches 2. Progress 100% (Selesai Pekerjaan)/Completed 100%


BRANCHES TPK (Tanjung Priok)

315


MANAJEMEN RISIKO |

RISK MANAGEMENT

2. Risiko Kurang Memadainya Alat Lift On/Off

2. Reliability of Equipment Risk

RENCANA MITIGASI | MITIGATION PLAN


PLG (Palembang)

1. Pengadaan Reach Stacker/procurement of Reach Stacker 2. Pengadaan Side Loader/procurement of Side Loader 3. Pengadaan Forklift 10T dan 3T/procurement of Forklift 10T and 3T 4. Pengadaan RMGC/procurement of RMGC

1. Reach Stacker masih dalam tahap pelaksanaan pekerjaan dengan progress 60%/Reach Stacker was still on working stage with 60% progress 2. Side Loader masih dalam tahap pelaksanaan pekerjaan dengan progress 60%/Side Loader was still on working stage with 60% progress 3. Forklift masih dalam proses penandatanganan/ Forklift was still on agreement-signing stage 4. RMGC dalam tahap konsultan selesai (100%)/RMGC has completed consultant’s stage at 100%

PTK (Pontianak)

1. Retrofit Reach Stacker/Retrofit Reach Stacker 2. Pengadaan RMGC/procurement of RMGC

1. Pekerjaan R/S selesai 100%/Reach Stacker was completed 100% 2. Pekerjaan RMGC selesai 100%/RMGC was completed 100%

PTK (Pontianak)

BKL (Bengkulu)

1. Pengadaan Reach Stacker/Procurement of Reach Stacker 2. Pengadaan Forklift 10T/Procurement of Forklift 10T

1. Pekerjaan R/S selesai 100%/Reach Stacker was completed 100% 2. Pekerjaan F/Lift : proses kontrak/F/Lift work: contract process

BKL (Bengkulu)

PBM (P. Batam)

Pengadaan Reach Stacker/Procurement of Reach Stacker

Pekerjaan selesai 100%/Work was completed 100%

CABANG

3. Risiko Kerusakan Dermaga CABANG TPK (Tanjung Priok)

BRANCHES PLG (Palembang)

PBM (Pangkal Balam)

3. Wharf Damage Risk RENCANA MITIGASI | MITIGATION PLAN

Peninggian, perkuatan, dan pendalaman Dermaga (investasi) serta Asuransi*/Raising elevation, reinforcement and deepening of port (investment) and insurance*

REALISASI MITIGASI | MITIGATION REALIZATION 1. 2.

3.

4. 5.

6.

7.

8.

9.

Peninggian dan Perkuatan Dermaga 001-004 selesai/Raising and reinforcement of Port 001004 was completed Perkuatan dan Pemasangan Rel Gantry Luffing Crane berikut pendalaman di dermaga 103-105 selesai/Reinforcement and Installment of Gantry Luffing Crane Rail and deepening in Port 103-105 was completed Pendalaman dan Perkuatan Dermaga 111-113 selesai (cheklist & perbaikan)/Deepening and Reinforcement of Port 111-113 was completed (checklist and renovation) Perkuatan dan pendalaman Dermaga 201-203 selesai/Reinforcement and deepening of Port 201-203 was completed Peninggian Perkuatan dan Pendalaman Dermaga 208-209 Konstruksi, progres Konstruksi selesai/ Construction of port 208-208’s elevation, reinforcement and deepening was completed Peninggian, perkuatan, dan pendalaman Dermaga 109-110 dalam konstruksi, progress 94,94%/Port 109-110’s elevation, reinforcement and deepening were still under construction with progress of 94.94% Perkuatan dan Pendalaman Dermaga 106107 dalam konstruksi 78,59%/Port 106-107’s reinforcement and deepening were still under construction with progress of 78.59% Peningkatan dan Perkuatan Dermaga 301-302 tahap pelaksanaan dengan progress selesai 100%/Construction of Port 301-302’s elevation and reinforcement was completed 100% Pendalaman Kolam Dermaga Eks. Dermaga Presiden dalam tahap persiapan pelaksanaan dengan progress 3,12%/Deepening of ponds in former President Port was under implementation preparation with progress of 3.12%


10. Perkuatan dan Pendalaman Dermaga 004 Utara SID selesai/Reinforcement and deepening of Port 004 North of SID were completed 11. Perkuatan dan Pendalalaman dermaga 209L, 210-211 proses pelaksanaan 52,14%/ Reinforcement and deepening of Port 209L, 210211 were under construction with progress of 52.14% PJG (Panjang)

316

1. Perbaikan berat Dermaga B/Port B Heavy Recovery and 2. Asuransi*/Insurance*

1. Dermaga B : Selesai 100%/Port B was completed 100% 2. Telah dilakukan pembaruan polis/ renewal insurance policy has been made


PJG (Panjang)


3. Risiko Kerusakan Dermaga CABANG

3. Wharf Damage Risk RENCANA MITIGASI | MITIGATION PLAN


PLG (Palembang)

Akan dilakukan perbaikan apabila terjadi kerusakan dermaga dan Asuransi*/recovery will be carried out if there is port damage and insurance*

Dilakukan perawatan berkala/scheduled maintenance has been performed

PTK (Pontianak)

Memasang pelat baja sebagai pelindung lantai dermaga dan Asuransi*/installing steel plate as port floor protection and insurance*

Memasang pelat baja sebagai pelindung lantai dermaga saat aktivitas operasional/installing steel plate as protection of port floor upon operational activities

TBS (T. Bayur)

Asuransi dermaga, peralatan meningkatkan kompetensi tenaga (risiko kerusakan dermaga tertabrak kapal)/port insurance, equipment to increase competency (port damage risk due to ship collision)—not sure what it means

Telah dilakukan penutupan asuransi baru (2015)/ purchase of new insurance policy

JBI (Jambi)

Pengawasan kegiatan penyadaran kapal (risiko kerusakan dermaga karena benturan kapal) dan Asuransi*/supervision of ship berthing (port damage risk due to ship collision) and insurance*

Pengawasan kegiatan penyandaran kapal dilakukan secara rutin/routine supervision of ship berthing was conducted

BTN (Banten)

Pembangunan dermaga multi purpose sepanjang 300 meter dan Asuransi*/development of multi purpose port as far as 300 m and insurance*

Pekerjaan pembangunan dermaga selesai/ construction of port development was completed

CBN (Cirebon)

Memperbaiki kinerja pelayanan operasional untuk mengurangi benturan berlebih akibat manuver kapal dan Asuransi*/improving operational shipping performance to reduce excessive collision due to ship maneuvers and insurance*

Pengawasan kegiatan penyandaran kapal dilakukan secara rutin/routine supervision of ship berthing was conducted

PBM (P. Balam)

Asuransi*/insurance*

Telah dilakukan penutupan asuransi baru (2015) )/ purchase of new insurance policy (2015)

TPN (Tg. Pandan)

Perluasan dan perkuatan talud/ trestle dermaga dan Asuransi*/Expansion and reinforcement of port trestle and insurance*

Selesai Pekerjaan (100%)/construction was completed (100%)

SKA (Sd. Kelapa)

Asuransi*/Insurance*

Telah dilakukan penutupan asuransi baru (2015) )/ purchase of new insurance policy (2015)

TPK (Tanjung Priok)

Perbaikan lapangan penumpukan dan Asuransi*/ Recovery of yard area and Insurance*

1. Peningkatan lapangan penumpukan ex. Djakarta Loyd di Jl. Digul selesai (progress 100%)/Capacity increase of stockpile area ex. Djakarta Loyd in Jl Digul was completed (progress 100%) 2. Peningkatan lapangan penumpukan 201 dalam konstruksi dengan progress 70,12%/Capacity increase of stockpile area 201 was under construction with progress of 70.12% 3. Perkuatan dan peninggian Lap. Penumpukan 005 Selatan ‘-Catatan : penyerahan lahan tidak sesuai dengan rencana schedule. Penyerahan lahan dilakukan secara bertahap serta adanya perubahan design (progress 83,76%)/ Reinforcement and raising elevation of Stockpile area 005 South (Note: land acquisition was not on scheduled as it was done gradually and design change with progress of 83.76%) 4. Perkuatan dan peninggian Lap. Penumpukan Ex. Glorius Selesai 100%/Reinforcement and raising elevation of stockpile area ex. Glorius was completed 100% 5. Perkuatan Lapangan Penumpukan ex. Gudang UCL Selesai 100%/Reinforcement of stockpile area ex. UCL warehouse was completed 100%


BRANCHES PLG (Palembang)

PTK (Pontianak)

TBS (T. Bayur)

JBI (Jambi)

BTN (Banten)

CBN (Cirebon)

PBM (P. Balam) TPN (Tg. Pandan)

SKA (Sd. Kelapa) TPK (Tanjung Priok)

317


MANAJEMEN RISIKO |

RISK MANAGEMENT

4. Risiko Kerusakan Lapangan CABANG

318

4. Yard Damage Risk



TPK (Tanjung Priok)

Perbaikan lapangan penumpukan dan Asuransi*/ *) Asuransi CECR (Civil Eng. Completed Risk) dilakukan secara terpusat oleh Direktorat Keuangan Subdit. Perbendaharaan/CECR Insurance purchase was consolidated by Finance Directorate Treasury subdirectorate

6. Peninggian dan Perkuatan lapangan penumpukan Eks Gudang 109-110, Lapangan 111-112 tahap pelaksanaan 92,58%/Raising elevation and reinforcement of stockpile area ex. 109110 warehouse, area 111-112 were under implementation with progress 92.58% 7. Perkuatan Lapangan Penumpukan Ex. Gudang 207X, 208, dan 209 tahap konstruksi 100%/ Reinforcement of stockpile area ex. 207X warehouse, 208, 209 was under construction 100% 8. Peningkatan lapangan penumpukan ex. Gudang 001 dan 003 masih dalam proses desain/Capacity increase of stockpile area ex. Warehouse 001 and 003 was still on design stage 9. Perkuatan dan Peninggian lapangan penumpukan Eks. Adipurusa dalam proses desain/ Reinforcement and raising elevation of stockpile area ex. Adipurusa was still in design stage 10. Peningkatan lapangan penumpukan lini 2 dalam proses desain (Lapangan ex kesehatan selesai pelaksanaan maret 2015 dan lapangan ex bea cukai sedang dalam proses pembongkaran)/ Capacity increase of stockpile area line 2 was on design stage (Stockyard ex Kesehatan would be completed on March 2015 and stockyard ex. Customs was still in demolition stage) 11. Perkuatan lapangan 209L, 210, 211 proses pelaksanaan 52,14%/Reinforcement of yard 209L, 210, 211 was still under construction with progress 52.14% 12. Perkuatan dan peninggian lapangan penumpukan Eks. Jalan Panaitan konstruksi selesai 100%/ Reinforcement and raising elevation of stockpile area ex. Jalan Panaitan has completed construction 100% 13. Peningkatan dan Perkuatan Lapangan Penumpukan Eks. PT Saudara Eko Samudra selesai 100%/Capacity increase and reinforcement of stockpile area ex. PT Saudara Eko Samudra was completed 100% 14. Perkuatan dan Peninggian Lapangan Penumpukan 214 X konstruksi 100%/ Reinforcement and raising elevation of stockpile area 214X has completed construction 100% 15. Perkuatan dan Peninggian Lapangan Penumpukan 200 X konstruksi 100%/Reinforcement and raising elevation of stockpile area 200 X has completed construction 100% 16. Perkuatan dan Peninggian Lapangan Sisi Utara Eks. Glorius konstruksi 100%/ Reinforcement and raising elevation of Northside Yard ex. Glorius has completed construction 100%

PLG (Palembang)

Perbaikan lapangan penumpukan dan Asuransi*/Recovery of stockpile area and Insurance*

Perbaikan lapangan penumpukan blok B-H dalam tahap pelaksanaan pekerjaan dengan progress 79,30%/improvement of stockpile area block B-H was under construction with progress of 79.30%

PLG (Palembang)

PTK (Pontianak)

Perbaikan lapangan penumpukan dan Asuransi*/Recovery of stockpile area and Insurance*

Peninggian Lapangan Penumpukan Petikemas 07 08 belum dilaksanakan/Raising elevation of container pile area 07-08 has not been conducted

PTK (Pontianak)

TBS (T. Bayur)

Betonisasi lapangan di belakang dermaga beton umum dan Asuransi*/Concrete Installment at the back of main port and Insurance*

Fisik Selesai PT RIMBO PERADUAN Perjanjian No.HK.566/3/7/C.Tbs-13 tanggal 12 September 2013 (s.d 20 Desember 2013)/Physical work was completed by PT RIMBO PERADUAN Agreement No. HK.566/3/7/C.Tbs-13 dated Sept 12, 2013 (until Dec 20, 2013)

BKL (Bengkulu)

Pekerjaan Pembangunan Lapangan Penumpukan di Dermaga Samudra dan Asuransi*/Construction work on stockpile area in Ocean Port and Insurance*

Pekerjaan Pembangunan diselesaikan/Construction work was completed

JBI (Jambi)

Asuransi*/Insurance*

Telah dilakukan penutupan asuransi baru (2015)/ purchase of new insurance policy (2015)

JBI (Jambi)

PBM (P. Balam)

Monitoring berat muatan dan Asuransi* /Heavy monitoring on weightload and insurance*

Monitoring berat muatan dilakukan secara rutin/ routine monitoring of weightload was performed

PBM (P. Balam)

TPN (Tg. Pandan)

Perkerasan lapangan penumpukan petikemas dan Asuransi*/Pavement of container pile area and insurance*

Perkerasan lapangan penumpukan petikemas, dalam tahap pelaksanaan pekerjaan/Pavement of container pile area was under construction

SKA (Sd. Kelapa)

Peninggian lapangan penumpukan 01-02 dan Asuransi*/Raising elevation of stockpile area 01-02 and Insurance*

Tahap Pelaksanaan Design Oleh Konsultan dari tanggal 1 Juli sampai 13 September 2014/Design planned stage by consultants from July 1 to Sept 13, 2013



TBS (T. Bayur)

BKL (Bengkulu)

TPN (Tg. Pandan)

SKA (Sd. Kelapa)


5. Risiko Kerusakan Alat B/M Petikemas CABANG


5. Loading – Unloading Container Equipment Damage Risk REALISASI MITIGASI | MITIGATION REALIZATION

BRANCHES

TPK (Tanjung Priok)

Maintenance alat secara periodik/scheduled equipment maintenance

Melakukan perawatan alat secara rutin/routine equipment maintenance was performed

PJG (Panjang)

Pelaksanaan maintenance oleh PT JPPI/ maintenance work by PT JPPI

Maintenance dilakukan oleh PT JPPI/Maintenance was conducted by PT JPPI

PLG (Palembang)

Melakukan perawatan yang rutin terhadap alat B/M/Routine B/M equipment maintenance to be performed


PTK (Pontianak)

1. Penggantian Baru Gearbox Hoist Berikut Pengecatan Ulang Keseluruhan QCC Sumitomo/ New replacement of Gearbox Hoist with fully repainting QCC Sumitomo 2. Pengadaan CC 61-T/Procurement of CC 61-T

1. Penggantian gearbox dalam penandatanganan kontrak/Gearbox replacement was under contract signing stage 2. Pekerjaan selesai 100%/Completed 100%

BKL (Bengkulu)

Penerapan schedule perawatan dan penggantian spare part/Maintenance and sparepart replacement schedule to be applied


JBI (Jambi)

Pengecekan alat sebelum dioperasikan/preoperations equipment inspection to be done

Melakukan pengecekan alat secara rutin/routine equipment inspection was conducted

CBN (Cirebon)

Service berkala dilaksanakan sesuai Hour meter / sesuai dengan waktunya/Maintenance service would be conducted timely/as scheduled according to Hour Meter

Melakukan perawatan alat secara rutin/ routine equipment maintenance was performed

CBN (Cirebon)

PBM (P. Balam)

Perbaikan, penggantian dengan alat yang baru/ Repair and replacement of new equipment

Melakukan perawatan alat secara rutin/ routine equipment maintenance was performed

PBM (P. Balam)

6. Risiko Tidak Optimalnya Penanganan Bencana CABANG

TPK (Tanjung Priok) PJG (Panjang) PLG (Palembang)

PTK (Pontianak)

BKL (Bengkulu)

JBI (Jambi)

6. Non-Optimal Disaster Management Risk



BRANCHES

TPK (Tanjung Priok)

1. Pengusulan pelatihan dan sertifikasi ke divisi SDM & Umum/to suggest to have certification and training to HR and General Affairs 2. Membuat SP untuk personil tanggap bencana yang di tempatkan pada sub divisi KI dan PFSO/ to draft SP for disaster management personel to be stationed in sub division KI and PFSO

1. Telah dilaksanakan Sertifikasi Kompetensi Tanggap Bencana dari BASARNAS/Disaster response competency certification has been conducted from BASARNAS 2. Penugasan dilakukan apabila terjadi bencana/ Assignment would be carried out when disaster occurs

TPK (Tanjung Priok)

PLG (Palembang)

Diadakan program-program untuk sosialisasi tanggap bencana/to socialize disaster response programs

Telah diadakan program program untuk sosialisasi tanggap bencana/socialization programs for disaster response was carried out

PLG (Palembang)

TBS (T. Bayur)

1. Membentuk Tim Tanggap Bencana Tk Cabang Pelabuhan/to set up Disaster response Team at port branch level 2. Sosialisasi prosedur tanggap bencana kepada pegawai dan pihakpihak yang berkepentingan/ to socialize disaster response procedures to employees and other stakeholders

1. Sudah dibentuk Tim Tanggap Bencana/Disaster response team has been set up 2. Sudah dilaksanakan sosialisasi prosedur tanggap bencana/socialization of disaster response procedures was done

TBS (T. Bayur)

JBI (Jambi)

Koordinasi dengan Basarnas Prov. Jambi serta pembentukan tim Tanggap Bencana/to coordination with Jambi Province’s Basarnas and establishment of Disaster response Team

Koordinasi sudah dilaksanakan dengan Pemerintah Daerah setempat/Coordination with local province government was made

CBN (Cirebon)

Mensosialisasikan prosedur tanggap bencana, mengusulkan pengadaan peralatan tanggap bencana, mengusulkan pelatihan tanggap darurat/ to socialize of disaster response procedures, to suggest procurement of disaster mitigation equipment and disaster response training

Jika ada bencana di daerah setempat tim Cirebon akan bergabung dengan IPC Care/When disaster occurs in local area, Cirebon team will join forces with IPC Care

CBN (Cirebon)

SKA (Sd. Kelapa)

Analisa keperluan tim tanggap darurat dan mengusulkan kepada management/to analyze needs assessment from emergency response team and report to management

Tim Tanggap Darurat dikelola oleh IPC Care/Emergency response team was managed by IPC Care

SKA (Sd. Kelapa)

7. Risiko Kecelakaan Kapal CABANG

JBI (Jambi)

7. Ship Collision Risk



BRANCHES

TPK (Tanjung Priok)

Pengawasan terhadap pelayanan kapal agar sesuai SOP secara berkesinambungan/Monitoring ship service to continuously comply to SOP

Dilaksanakan secara rutin/routinely performed

TPK (Tanjung Priok)

PJG (Panjang)

Koordinasi dengan pihak terkait dalam melakukan pekerjaan pemanduan berdasarkan aturan yang tertera pada ISM CODE/Coordination with related parties to do pilotage work as regulated on particular ISM Code with regards to ship pilotage


PJG (Panjang)


319


MANAJEMEN RISIKO |

RISK MANAGEMENT

7. Risiko Kecelakaan Kapal CABANG

7. Ship Collision Risk


BRANCHES

PLG (Palembang)

Melaksanakan pemanduan kapal dengan mengutamakan keselamatan/conduct ship pilotage with safety priority


PLG (Palembang)

PTK (Pontianak)

Penetapan pelayanan pemanduan kapal dengan mengutamakan keselamatan dan berkoordinasi antar kapal saat berolah gerak/Establish guideline of ship pilotage with safety priority and perform ship-toship coordination when they move


PTK (Pontianak)

TBS (T. Bayur)

1. Kapal pelanggan harus memenuhi aturan dari pemerintah. Melihat kondisi cuaca sebelum memandu/Client’s ship must obey government regulation. To perform weather examination prior to piloting 2. Pengadaan rambu navigasi/procurement of navigation equipment

1. Dilaksanakan secara rutin/routinely performed 2. Belum dilaksanakan pemutakhiran rambu navigasi/ navigation equipment upgrade is not implemented yet

BKL (Bengkulu)

1. Kapal keluar masuk kolam pelabuhan wajib dipandu dan lapor pada stasiun kepanduan/ In-Out Ship into confined water in port are compulsory to be piloted and report to pilotage station 2. Pengadaan rambu/procurement of equipment

1. Dilaksanakan secara rutin/routinely performed

JBI (Jambi)

Koordinasi dengan KSOP untuk pemasangan rambu-rambu dan pengerukan alur sungai/To coordinate with KSOP to install navigation signs and dredging of river channel


JBI (Jambi)

BTN (Banten)

Koordinasi dan komunikasi saat pelaksanaan pelayanan/To coordinate and communicate on service implementation


BTN (Banten)

CBN (Cirebon)

Segera melaporkan ke pihak-pihak terkait dan membuat laporan berita acara kecelakaan kapal laut/To immediately report to related parties and draft official report of ship accidents


CBN (Cirebon)

8. Risiko Sabotase Alat Bongkar Muat CABANG

320


TBS (T. Bayur)

BKL (Bengkulu)

8. Loading-Unloading Equipment Sabotage Risk




TPK (Tanjung Priok)

Melakukan dialog/musyawarah dengan para pegawai untuk mencari solusi, dan melakukan perbaikan terhadap peralatan yang rusak/to facilitate dialogue and consensus with employees to find solution and to repair broken equipment

Dilakukan pada saat terjadi Permasalahan/carried out when problem arises

PJG (Panjang)

Pemberlakuan wilayah steril dari orang-orang yang tidak berkepentingan dan patroli security secara rutin/to sterilize port area from unrelated parties and to have routine security patrol

Pantau : dilakukan secara rutin/Monitor: routinely performed

PTK (Pontianak)

Penambahan personil keamanan/To add security personnel

Sudah dilakukan/Conducted

TBS (T. Bayur)

Menempatkan petugas shift untuk peralatan selama 24/7/to assign shift-system staff for equipment 24/7

Sudah dilakukan rutin/routinely performed

BKL (Bengkulu)

Menambah frekuensi pengawasan/To add monitoring frequency

Sudah dilakukan/performed

CBN (Cirebon)

Berkoordinasi dengan Pihak yang Berwajib/To coordinate with related authorities

Pantau : sudah dilakukan terus/continuously performed

CBN (Cirebon)

PBM (P. Balam)

Berkoordinasi dengan Pihak yang Berwajib/To coordinate with related authorities

Pantau : sudah dilakukan terus/continuously performed

PBM (P. Balam)


PJG (Panjang)

PTK (Pontianak) TBS (T. Bayur)

BKL (Bengkulu)


9. Risiko Kerusakan Jalan CABANG

9. Road Damage Risk RENCANA MITIGASI

REALISASI MITIGASI

CABANG

TPK (Tanjung Priok)

Pembangunan Jalan/Road Construction

1. Pembangunan Jalan Akses di Depan PT Rukindo (Persero) termasuk SID dan Supervisi (progres fisik konstruksi 100%)/Construction of Access Road in front of PT Rukindo (Persero) including SID and Supervision (physical construction with progress 100%) 2. Perkuatan dan Peninggian Jalan Padamarang Termasuk SID dan Supervisi dalam tahap pelaksanaan (progress 100%)/Reinforcement and raising elevation of Padamarang Road including SID and Supervision were under implementation (progress 100%) 3. Pembangunan Jalan Tembus dari Jalan Nusantara ke Jalan Industri 1 (proses lelang)/Construction of access road from Jalan Nusantara to Jalan Industri 1 (auction process) 4. Pembangunan Jalan Tembus dari Jalan Pasoso ke Jalan Pulau Payung (proses desain)/Construction of access road from Jalan Pasoso to Jalan Pulau Payung (design process) 5. Perkuatan dan Peninggian Jalan Nusantara 2 Termasuk SID dan Supervisi (konstruksi 100%)/ Reinforcement and raising elevation of Jalan Nusantara 2 including SID and supervision (construction 100%) 4. Pelebaran Jalan Palmas termasuk SID dan supervisi (selesai, 100%)/Widening of Jalan Palmas including SID and supervision (completed 100%) 5. Perkuatan dan Peninggian Jalan Nusantara 1 termasuk SID dan supervisi dalam tahap pelaksanaan dengan progress 100%/Reinforcement and raising elevation of Jalan Nusantara 1 including SID and supervision were under implementation with progress 100%

PJG (Panjang)

Perbaikan fasilitas jalan di dalam area Pelabuhan Panjang/Improvement of road facilities inside Panjang Port area

1. Pelebaran dan Perpanjangan Jalan Jawa berikut Saluran di Pelabuhan Panjang, termasuk SID dan Supervisi proses pelelangan/ pengadaan sedangkan SID sudah selesai 100%/Road Widening and extending of Jalan Jawa along with channel in Panjang Port including SID and supervision (auction/procurement process while SID was completed 100%) 2. Pembuatan Jalan Beton Ex. Rabana di Pelabuhan Panjang, termasuk SID dan Supervisi, pekerjaan selesai 100%/Construction of concrete road ex Rabana in Panjang Port, including SID and supervision (work completed 100%)

JBI (Jambi)

Perbaikan/peningkatan mutu jalan di area pelabuhan/Road quality improvement inside port area

Pekerjaan Perbaikan Berat dan Peninggian jalan di Pelabuhan Talang Duku termasuk SID dan Supervisi. Pekerjaan Selesai 100% di Bulan April 2014 saat ini dalam masa Pemeliharaan/Heavy road improvement and raising elevation in Talang Duku Port, including SID and supervision. Construction work completed 100% in April 2014, currently on maintenance stage

BTN (Banten)

Peningkatan dan perkuatan jalan area Pelabuhan/ Road improvement and reinforcement inside port area

Peningkatan dan perkuatan jalan menuju Dermaga 004 dengan Konstruksi beton berikut penerangan termasuk SID dan supervisi (Progres Fisik 100%)/Road improvement and reinforcement on the way to Port 004 with concrete construction with lightings, including SID and supervision (physical progress 100%)

BTN (Banten)

CBN (Cirebon)

Perbaikan Berat Jl. Ambon dan Perbaikan Berat Jl. Tanjung Tengah dan Jl. Irian/Heavy roadwork of Jl Ambon, Jl. Tanjung Tengah and Jl. Irian

Perbaikan Berat Jl. Ambon : 100% Perbaikan Berat Jl. Tanjung Tengah dan Jl. Irian :64,14%/Heavy roadwork of Jl. Ambon completed 100%; heavy roadwork of Jl. Tanjung Tengah and Jl. Irian progressed 64.14%

CBN (Cirebon)

PBM (P. Balam)

Kegiatan Monitoring Berat muatan/Monitoring activities on weightload

Rutin dilakukan/routinely performed

TPN (Tg. Pandan)

Memasang rambu peringatan untuk Mengendalikan muatan/To install warning sign to control weightload

Rambu peringatan telah dilakukan pemasangan/ warning signs was installed


TPK (Tanjung Priok)

PJG (Panjang)

JBI (Jambi)

PBM (P. Balam) TPN (Tg. Pandan)

321


MANAJEMEN RISIKO |

RISK MANAGEMENT

10. Risiko Kerusakan Kapal/Motor Pandu CABANG

10. Pilot Motor/Boat Damage Risk

RENCANA MITIGASI

REALISASI MITIGASI

Perawatan rutin dan terencana terhadap motor pandu/Routine and scheduled maintenance of pilot boat

Perawatan dilakukan secara rutin/routine maintenance was performed

TPK (Tanjung Priok)

PJG (Panjang)

Melaksanakan perawatan kapal sesuai jadual rencana perawatan (periodik), pengantian olie dan sparepart sesuai dengan maintenance schedule yang sudah ditentukan/To apply periodic maintenance of boat as schedule plan, oil and spareparts replacement according to certain schedule maintenance


PJG (Panjang)

PLG (Palembang)

Melaksanakan perawatan sesuai jadwal yang telah disiapkan/To follow maintenance schedule


PLG (Palembang)

PTK (Pontianak)

Melaksanakan perawatan dan perbaikan kapal/ motor Pandu secara berkala/To perform periodic maintenance and repair of pilot boat


PTK (Pontianak)

TBS (T. Bayur)

Ketepatan waktu untuk perawatan dan manajemen mempercepat persetujuan perawatan/On-time schedule of maintenance and to speed up management approval for maintenance


TBS (T. Bayur)

BKL (Bengkulu)

Melakukan Pengadaan Kapal tunda/pandu/ Procurement of pilot boat and tug boat

Pengadaan 1 (satu) unit motor Pandu Baja kap. 2 x 400 HP selesai pekerjaan/Procurement of 1 (one) unit of steel pilot boat with capacity of 2x400HP was completed

BKL (Bengkulu)

JBI (Jambi)

Docking kapal pandu/pilot boat docking

Sudah dilaksanakan docking kapal pandu/Pilot boat docking was conducted

JBI (Jambi)

BTN (Banten)

Dilakukan perawatan yang terjadwal/To do scheduled maintenance


BTN (Banten)

CBN (Cirebon)

Dilakukan perawatan sesuai dengan schedule/ perawatan berkala/To apply maintenance schedule and to do periodic maintenance


CBN (Cirebon)

Pemantauan Risiko Investasi No.

322

CABANG

TPK (Tanjung Priok)

Investasi Investment

Investment Risk Monitoring Risiko Utama | Primary Risk

Rencana Mitigasi Mitigation Plan

Realisasi | Realization

1.

Cabang/Branch: Satker PP Tanjung Priok/PP Tanjung Priok WorkUnit Penjelasan/ Description: Pembangunan Terminal Kalibaru Utara Tahap I terdiri Infrastruktur dermaga, lapangan penumpukan, reklamasi, dan lain lain/Construction of Kalibaru Utara Terminal stage 1 consisting of port infrastructure, stockpile area, reclamation etc.

Penyelesaian pekerjaan tidak tepat waktu yang disebabkan oleh adanya perubahan design yang disesuaikan dengan kebutuhan Operator Terminal/Construction was not completed on time due to design modification to meet Terminal operator requirement

Melakukan koordinasi untuk kepastian design dan menyiapkan SDM yang handal di bidang design dan pelaksanaannya/To Coordinate to fix design plan and prepare capable HR in design and implementation

Selalu melakukan kordinasi terkait dengan design dan kesiapan SDM nya Sampai dengan Desember 2014 progress fisik 37,94%/To always coordinate with related parties with regards to design and HR readiness up to December 2013 physical progress of 37.94%

2.

Cabang/Branch : Pusat Pelatihan Kepelabuhanan/Port Affairs Training Center Penjelasan/ Description: Pembangunan Gedung Pusat Pelatihan Kepelabuhanan berikut Furniture, lahan parkir, taman dan pembebasan lahan di Ciawi Bogor termasuk SID, AMDAL dan supervisi/Building Construction of Port Affairs Training Center with furniture, parking lot, park and land acquisition in Ciawi, Bogor including SID, AMDAL and supervision

Penyelesaian pekerjaan tidak tepat waktu karena Pembebasan lahan terkendala adanya ketidakjelasan status kepemilikan lahan/Construction was not completed on time due to land acquisition problem of unclear ownership status

Berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Negara (BPN) untuk mendapatkan kejelasan kepemilikan lahan tersebut/To coordinate with National Land Agency (BPN) to clarify ownership status of the land

Berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Negara (BPN) setempat untuk mendapatkan kejelasan kepemilikan lahan Progress fisik: 98%/ Coordination with local branch of National Land Agency (BPN) to obtain clarification of land ownership status. Physical progress: 98%





Investment Risk Monitoring Risiko Utama | Primary Risk

Rencana Mitigasi Mitigation Plan


3.

Cabang/Branch: Tanjung Priok Penjelasan/ Description: Pekerjaan Supply daya listrik termasuk tambahan daya dan jaringan ke kapal pelanggan di dermaga Pelabuhan Tanjung Priok berikut SID dan Supervisi/Work on electricity supply capacity including additional supply and network installation to Tanjung Priok Wharf with SID and supervision

Tidak sesuainya spesifikasi yang dipersyaratkan di RKS/unsuitable specification as required in terms and condition

Menggunakan jasa konsultan pengawas/To use monitoring consultant

Menunjuk jasa konsultan pengawas untuk ketepatan pemilihan barang dan mengawasi ketepatan waktu kontraktor pelaksanaan pekerjaan. Progress fisik tercapai 100% (Dipecah menjadi pekerjaan GIS Priok, biaya penyambungan listrik, dan shore power)/ Appointment of monitoring consultant service to guarantee procurement selection and supervise timely work implementation. Physical progress 100% (divided into GIS priok work, cost of electricity installment and shore power)

4.

Cabang/Branch : Pontianak Penjelasan/ Description: Pengadaan 4 (empat) unit RMGC termasuk Desain dan Supervisi/ Procurement of 4 (four) units RMGC including deisng and supervision

Kondisi di lapangan belum siap /tidak sesuai dengan saat perencanaan alat/Field condition was not ready/not suitable to equipment plan

Pembangunan jalur RMGC di CY 06 Cabang Pelabuhan Pontianak/ Construction RMGC channel in CY 06 branch Pontianak Port

Pekerjaan pembangunan jalur RMGC, selesai pekerjaan 100%/Construction RMGC channel was completed 100%

5.

Cabang/Branch : Tanjung Priok Penjelasan/ Description: Pengadaan 4 (empat) unit RTGC termasuk SID dan Supervisi di Pelabuhan Tanjung Priok/Procurement of 4 (four) units of RTGC including SID and supervision in Tanjung Priok Port

Kondisi di lapangan belum siap /tidak sesuai dengan saat perencanaan alat/Field condition was not ready/unsuitable with equipment plan

Pengembangan dan perkuatan lapangan serta pembangunan jalur untuk RTGC/To develop and reinforce yard and to construct lane for RTGC

• Telah dilakukan perkuatan Lapangan dan Pembangunan Jalur RTGC/Reinforcement yard and construction lane RTGC was completed

6.

Cabang/Branch: Kantor Pusat/ Headquaters Penjelasan/ Description: Pengadaan dan Implementasi Software Port Wide Solution (Container Terminal Operating System, Car Terminal Operating System, Warehouse Management System)/ Procurement and implementation of Port Wide Solution software (Container Terminal Operating System, Car Terminal Operating System, Warehouse Management System)

Penyelesaian pekerjaan tidak tepat waktu/Work was not completed on time

Melakukan koordinasi dengan ILCS terkait dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut/To coordinate with related ILCS to do the work

Selalu melakukan koordinasi dengan ILCS terkait dengan progres pekerjaan. Progress pekerjaan 44,45%/Coordination with related ILCS was carried out. Work progress: 44.45%


323


MANAJEMEN RISIKO |

RISK MANAGEMENT


324


Investment Risk Monitoring Rencana Mitigasi Mitigation Plan

Risiko Utama | Primary Risk


7.

Cabang/Branch: Tanjung Priok Penjelasan/ Description: Pembangunan Gedung Parkir dan Kantor berikut interior termasuk SID dan Supervisi/Construction of Parking Building and office furniture including SID and supervision


Melakukan pengawasan dengan menggunakan jasa konsultansi pengawas/To monitor using supervisory consultancy service

Telah ditunjuk konsultan pengawas. Progres fisik sampai dengan Desember 2014 adalah 96,13% (tahap konstruksi)/supervision consultant was appointed. Physical progress up to December 2014 was 96.13%

8.

Cabang/Branch: Kantor Pusat/ Headquarters Penjelasan/ Description: Penyusunan Tata Kelola Anak Perusahaan/Drafting Corporate Governance in Company’s subsidiaries


Berkoordinasi dengan konsultan dalam hal ini BCG agar sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rencana Kerja Syarat (RKS) yang ditentukan/To Coordinate with consultants (BCG) to correspond with Working Reference Framework (KAK) and Work Requirement Conditions (RKS)

Koordinasi dilakukan dengan konsultan BCG sesuai dengan KAK dan RKS/ Coordination was conducted with BCG consultants in correspondence with KAK and RKS

9.

Cabang/Branch: Tanjung Priok Penjelasan/ Description: Renovasi Interior dan Eksterior Gedung Teknik termasuk Supervisi/ Interior and exterior renovation of Technical Building including supervision

Penyelesaian pekerjaan tidak tepat waktu/ Work was not completed on time

Menggunakan jasa konsultansi Pengawas/To use supervisory consultancy service

Telah ditunjuk konsultan pengawas,. Progress fisik sampai dengan Desember 2014 adalah 81,01% (tahap konstruksi)/Supervisory consultant was appointed, physical progress up to December 2014 was 81.01%

10.

Cabang/Branch: Tanjung Priok Penjelasan/ Description: Peninggian, perkuatan, dan pendalaman Dermaga 109-110 di Pelabuhan Tanjung Priok termasuk SID dan Supervisi/ Raising elevation, reinforcement and deepening of Port 109110 in Tanjung Priok Port including SID and supervision

Penyelesaian pekerjaan tidak tepat waktu/ Work was not completed on time

Menggunakan jasa konsultansi Pengawas/To use supervisory consultancy service

Telah ditunjuk konsultan pengawas sampai dengan bulan Desember 2014, pekerjaan tersebut dalam tahap konstruksi dengan progress fisik 94,94%/supervisory consultant was appointed, up to December 2014, the work was on construction stage with physical progress 94.94%

Pemantauan Top Significant Risk Kantor Pusat

Monitoring Top Significant Risk at Headquarters

1. Risiko Tidak Terkoneksinya Logistik dengan Baik Isu Utama: a. Cakupan jalur dan koneksi logistik yang luas, banyak aspek yang tidak bisa dikontrol b. Masing-masing stakeholder memiliki jalur logistik sendiri-sendiri c. Resistensi stakeholder terhadap program IPC yang sudah memiliki kultur dan sistem dalam organisasinya secara tersendiri

1. Risk from less connected logistics Main Issues: a. Extensive coverage of logistics lanes and connection, there are lots of aspects which cannot be controlled b. Each stakeholders has their own logistics channels c. Stakeholders’ resistance to IPC programs since they have their own culture, system inside their organization



Pemantauan Risiko Investasi

Monitoring Investment Risk

No.

Rencana Mitigasi/Mitigation Plan

1.

Studi Logistik untuk mendukung pengembangan operasional Terminal Petikemas/Logistics Study to support operational development of Container terminal

Sedang dalam proses pre-assesment internal dengan PT Jababeka dan Cikarang dry port untuk pengembangan kawasan logistik Bengkulu, Marunda, dan Cikarang/Currently under internal pre-assessment with PT Jababeka and Cikarang dry port to develop Bengkulu, Marunda and Cikarang logistic area

2.

Koordinasi dan sosialisasi dengan stakeholder, pembuatan sistem dengan bantuan EDI dan ILCS/Coordination and socialization with stakeholders, system establishment with EDI and ILCS assistance

Telah dilakukan studi logistik/Logistic study completed

2. Risiko Pengelolaan Pelanggan Tidak Optimal Isu Utama : a. Pengelolaan pelanggan tidak by system sehingga proses dan hasil tidak standar b. Database termasuk sistem informasi mengenai perilaku pelanggan belum ada, sementara akses ke ICT untuk ERP yang sudah ada masih terbatas c. Informasi masih tersebar (sebagian masuk sistem, sebagian manual), sehingga searching cost dan searching time tinggi

Realisasi Mitigasi/Mitigation Realization

2. Risk from suboptimal customer management Main Issues: a. Customer management system was not managed by the rule, resulting in process and end-results which are not standard b. There was no information database system to record customer behavior, with existed but limited access to ICT for ERP c. Information was scattered (some have been recorded in the system, other was recorded manually), causing high searching cost and timeconsuming

Penanganan Risiko No.

Risk Treatment Rencana Mitigasi/Mitigation Plan


1.

Implementasi Customer Relationship Management (CRM)/Implementation of Customer Relationship Management (CRM)

2012-2016 merupakan fase implementasi, saat ini sedang disiapkan aspek struktur organisasi dan proses bisnisnya. Langkah selanjutnya yang dilakukan yaitu mensinergikan proses operasional dan keuangan melalui workshop dengan kebutuhan utama terkait profiling pelanggan/2012-2016 is implementation phase. Currently is preparing aspect of organizational structure and business processes.. Next step would be to synergize operational and financial process through a workshop, prioritizing on customer profiling.

2.

Implementasi Key Account Management (KAM)/Implementation of Key Account Management

Dalam tahap Proses Pengadaan/Still under procurement process

3.

Evaluasi hasil Survey Kepuasan Pelanggan sebagai salah satu dasar arah program-program pengelolaan pelanggan/Evaluation of Survey Result on customer satisfaction as one of basic direction of customer management programs

Telah dilakukan evaluasi hasil survey kepuasan pelanggan oleh cabangcabang pelabuhan dalam rangka perbaikan mutu pelayanan/Has conducted an evaluation of customer satisfaction survey by port branches in order to improve the quality of service.

3. Proses Pelayanan Petikemas Tidak Optimal Isu Utama: a. Rendahnya tingkat implementasi pengelolaan safety & security operasional b. Rendahnya kinerja pelayanan petikemas karena proses input data petikemas masih secara manual dan pengontrolan petikemas dilakukan non system c. Adanya realisasi pelayanan petikemas yang belum/ tidak ditagihkan d. Tidak dilakukannya update terhadap prosedur yang ada e. Kurangnya pengalaman perusahaan f. Ketidakcukupan resource

3. Sub Optimal Container Service Process Main Issues: a. Low level of implementation in safety and security management b. Low performance of container service due to manual data input for container and nonsystematic container management c. There was unclaimed realization of container service d. No update of existing procedure e. Lack of experience on the Company’s side f. Lack of resources


325


MANAJEMEN RISIKO |

RISK MANAGEMENT

Penanganan Risiko

326

Risk Management

No.

Rencana Mitigasi | Mitigation Plan

Realisasi Mitigasi | Mitigation Realization

1.

Studi Optimalisasi Pelayanan Terminal Petikemas/Study to increase optimal service of container terminal

- Tanjung Priok, telah dilakukan peningkatan presentase tarif penumpukan peti kemas/Tanjung Priok had increased tariff percentage of container stockpiling - Palembang, telah dilaksanakan dengan pola Supervisor On Duty (kapal, lapangan dan gate) untuk mendukung pola kerja 3 shift 4 grup/ Palembang had implemented Supervisor on Duty program (ship, area and gate) to support work 3 shift 4 group - Sunda Kelapa, dalam proses analisa trafik dan throughput terkait pengembangan pelayanan penanganan peti Kemas/Sunda Kelapa, in process of traffic analysis and throughput related to container service development - Panjang, terkait pelayanan jasa kapal dan B/M peti kemas sebanyak 20 stakeholders telah tergabung dalam sistem CMS/Panjang, related to ship service and B/M container as much as 20 stakeholders had joined CMS system

2.

Aplikasi handheld dan VMT (Vehicle Mounted Terminal)/Handheld and VMT (Vehicle Mounted Terminal) Application

Cabang Panjang, penggunaan Handheld dan monitoring yard operation secara real blocking system terkait support penataan operasional terminal telah dilakukan dan masih sinyal jaringan untuk kelancaran pemakaian handheld/Panjang Branch, used handheld and monitoring yard operation in real blocking system to support operational terminal organization and network signal to ease its use

3.

Pelaksanaan diklat untuk peningkatan profesionalisme SDM petikemas/ Conducting training workshop to increase container HR professionalism

1. Telah dilaksanakan beberapa pelatihan untuk peningkatan profesionalisme SDM petikemas, di antaranya/Conducting trainings to increase professionalism of container HR such as: - Bulan Agustus, Pelatihan Operator RTGC yang dilaksanakan di Cabang Pelabuhan Teluk Bayur dengan jumlah peserta sebanyak 10 orang, terdiri dari 8 orang dari Cabang Pelabuhan Tanjung Priok dan 2 orang Cabang Pelabuhan Teluk Bayur/in the month of August, RTGC operator training was conducted in Teluk Bayur Port Branch with 10 participants consisting of 8 people from Tanjung Priok Port branch and 2 people from Teluk Bayur Port branch; - Bulan Agustus, Safety & Familiarisasi Operator QCC Trainning yang dilaksanakan di Jakarta dengan jumlah peserta sebanyak 23 orang/ Also in August, Safety & Familiarisasi Operator QCC Training was carried out in Jakarta with 23 participants; 2. Telah dilakukan sertifikasi (SIO) untuk personel operasional pelayanan penanganan petikemas khususnya operator di Cabang Teluk Bayur, Jambi dan Pangkal Balam/Certification (SIO) for container service operation personel, especially operator in Teluk Bayur, Jambi and Pangkal Balam branches

4.

Pengoperasian gate system & control room/Operational use of gate system and control room

1. Palembang, telah dibangun gate dengan tim PMO/Palembang, gate construction by PMO team 2. Tanjung Priok, telah dibangun pembangunan Prototype Autogate System/Tanjung Priok, construction of Prototype Autogate System was built

5.

Pembangunan Terminal Operation System (TOS)/Construction of Terminal Operation System (TOS)

Telah dilaksanakan instalasi dan pelatihan TOS OPUS Progress 44,45%/ Installation and training for TOS OPUS were conducted with progress 44.45%

6.

Pengoperasian Cockpit Room yang terintegrasi dengan Control Room di Terminal Petikemas Cabang/Operational use of cockpit room which is integrated with control room in Branch’s container terminal

Pembangunan control tower telah dilaksanakan dan berfungsi juga sebagai command centre terhadap kegiatan operasional di lapangan untuk Cabang Pelabuhan Panjang, Palembang, Pontianak, Teluk Bayur dan TO3 Tanjung Priok/Construction of control tower was implemented and had functioned as command center of field operational activities for port branches in Panjang, Palembang, Pontianak, Teluk Bayur and TO3 Tanjung Priok

7.

Pembangunan aplikasi Sistem Informasi Peralatan Terminal Petikemas/ Development of Equipment Information System application in container terminal

Oracle-EAM (Enterprise Asset Management) Application System, sudah Go Live di 10 cabang pelabuhan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), selain cabang Pelabuhan Sunda Kelapa dan Tanjung Pandan dan implementasinya sudah berjalan terhadap kegiatan perawatan dan perbaikan alat bongkar muat/Oracle-EAM (Enterprise Asset Management) application system had Go Live in 10 port branches PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), in addition to port branches Sunda Kelapa and Tanjung Pandan. Its implementation was started for maintenance and repair of loading-unloading equipment



4. Risiko Kurangnya Infrastruktur/Fasilitas Untuk Pelayanan Pelabuhan Isu Utama a. Adanya peningkatan trafik dan pangsa pasar b. Investasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya

4. Risk from lack of infrastructure/facilities for port service Main Issues: a. There is increase in traffic and market share b. Investment mismatch

Penanganan Risiko

Risk Management

Rencana Mitigasi/Mitigation Plan Penyusunan Direktori Potensi Pengembangan Bisnis di cabangcabang Pelabuhan Indonesia II (Persero)/Drafting Directory of Business Development Plans in Pelabuhan Indonesia II (Persero) branches

5. R i s i k o K u r a n g n y a K a p a b i l i t a s / K o m p e t e n s i Karyawan Isu Utama: Perubahan struktur organisasi dan pembentukan anak perusahaan yang membutuhkan dukungan SDM yang berkualitas dan memiliki network yang memadai dalam rangka pelaksanaan programprogram pengembangan perusahaan.

Realisasi Mitigasi/Mitigation Realization Telah dilakukan penyusunan Direktori Potensi/Directory of plans was prepared and drafted

5. Risk from lack of HR capabilities/competency Main issues: Current change of organization structure and the establishment of subsidiaries require full support from qualified HR who has adequate network to implement the Company’s development programs.

Penanganan Risiko

Risk Management

Rencana Mitigasi/Mitigation Plan Pelaksanaan program S2 Luar Negeri dan Dalam Negeri/To take graduate programs in both domestic and foreign universities

6. Risiko Penggunaan Dermaga Tidak Efektif Isu Utama: a. Kegiatan kapal di dermaga melebihi waktu yang telah ditetapkan b. Masing-masing kapal memiliki kepentingan dan karakteristik yang berbeda-beda

Realisasi Mitigasi/Mitigation Realization Pelaksanaan program S2 Luar Negeri dan Dalam Negeri telah dilaksanakan/Graduate programs in both domestic and foreign universities had been carried out

6. Risk from ineffective use of Port Main Issues: a. Ship activities exceeded its time allocation b. Each ship had different interests and characteristics

Penanganan Risiko

Risk Management

Rencana Mitigasi/Mitigation Plan Penyusunan kontrak pelayanan berthing window kapal-kapal petikemas untuk peningkatan jaringan distribusi antara terminal petikemas/Preparing service contract of berthing window for container ships in order to improve distribution network between container terminals

7. Risiko Terjadinya Kecelakaan Kapal di Perairan Wajib Tandu Isu Utama: a. Olah gerak kapal di perairan wajib pandu perlu diatur dengan standar yang lebih baik b. Komunikasi di perairan wajib pandu perlu diatur dengan standar yang lebih baik

Realisasi Mitigasi/Mitigation Realization Program telah dilaksanakan dan berjalan sesuai dengan prosedur pelayanan berthing windows di masing-masing cabang dan sedang dalam proses review terkait masa berlaku dari surat perjanjian berthing windows tersebut/Programs were implemented and worked in line with procedure of berthing windows service in each branch and being reviewed related to expiration of berthing windows agreement letter

7. Risk from ship accidents in confined waters with compulsory pilotage Main Issues: a. Ship motions in confined water with compulsory pilotage must be regulated with better standard b. Communication in confined water with compulsory pilotage must also be regulated with better standard


327


MANAJEMEN RISIKO |

RISK MANAGEMENT

Penanganan Risiko

Risk Management



1. Standarisasi olah gerak kapal di perairan wajib pandu/To standardize ship motions in confined water with compulsory pilotage

Standarisasi olah gerak kapal di perairan wajib pandu telah selesai dilakukan finalisasi bersama cabang terkait/Standarization of ship motion in confined water with compulsory pilotage was finalized with related branches

2. Standarisasi komunikasi pemanduan di perairan wajib pandu/ To standardize pilotage communication in confined water with compulsory pilotage

Sudah disusun buku mengenai Standar komunikasi pemanduan/ Manuals on pilotage communication was prepared and drafted

8. Risiko Tidak Efektifnya Kegiatan Manajemen Pada Anak Perusahaan Isu Utama: a. Belum adanya sistem keuangan dan personalia anak perusahaan b. Belum seragamnya sistem antara induk perusahaan dan anak perusahaan

8. Risk from ineffective management activities in the Company’s subsidiary Main Issues: a. No financial and HR system in the Company’s subsidiaries b. Holding company and subsidiaries’ sistem were not in alignment

Penanganan Risiko

Risk Management



Implementasi Oracle Finance dan HR pada anak perusahaan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)/To implement Oracle Finance and HR in PT Pelabuhan Indonesia II’s subsidiaries

Telah Dilaksanakan instalasi dan implementasi di beberapa anak perusahaan/Implementation and installation were set up in several subsidiaries

9. Risiko Kerusakan Perangkat Keras Sistem Isu Utama: a. Umur Teknis perangkat sudah tua (tahun 2009) b. Kenaikan volume transaksi seiring dengan meningkatnya trafik di Pelabuhan

9. Risk from system hardware breakdown Main Issues: a. Outdated hardware (year 2009) b. Increase of transaction volume as port traffic escalated

Penanganan Risiko

Risk Management

Rencana Mitigasi/Mitigation Plan Melakukan peningkatan/upgrade terhadap perangkat ICT khususnya perangkat server dan perangkat pendukung lainnya di sisi klien/To improve and upgrade ICT equipment, particularly server and its supporting equipments on client’s side

10. Risiko Tidak Efektifnya Pelayanan Break Bulk Isu Utama: a. Adanya perbedaan pola kegiatan pelayanan break bulk di cabang b. Adanya bongkar muat break bulk menggunakan peralatan kapal dimana kapasitas tidak mendukung efektivitas pelayanan

Realisasi Mitigasi/Mitigation Realization Telah dilaksanakan penggunaan perangkat mobile device/the use of mobile device equipment was initiated.

10. Risk from ineffective breakbulk service Main Issues: a. There were differences of break bulk service activities in branches b. There was loading-unloading breakbulk that used ship equipment where its capacity did not support service effectiveness

Penanganan Risiko

Risk Management

Rencana Mitigasi/Mitigation Plan Standarisasi pola operasi breakbulk/To standardize breakbulk operation model

328

Realisasi Mitigasi/Mitigation Realization Sudah dilaksanakan/was implemented



Kebijakan Mutu dan K3L

Quality Policy and OHS & E

Adapun pelaksanaannya yang terkait dengan Manajemen Risiko adalah: a. Mendokumentasikan, menerapkan dan memelihara kebijakan Mutu, K3 & Lingkungan; b. Mengkomunikasikan kepada pekerja dan semua orang yang ada di kawasan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Tanjung Priok melalui penempatan Kebijakan Mutu, K3 & Lingkungan di lokasi yang dapat dilihat dan dibaca oleh semua orang pada setiap saat; c. Meninjau secara berkala untuk memastikan bahwa kebijakan yang berlaku masih terkait dan sesuai untuk PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Tanjung Priok.

The implementation related to Risk Management are: a. Documenting, implementing and maintaining the quality policy, OHS & Environment; b. Communicate to workers and to all those in the area of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Branch of Tanjung Priok by placing through placement Quality Policy, OHS & Environment in locations easily seen and read by all people at all times; c. Reviewing periodically to ensure that the current policy is still relevant and appropriate for PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), Branch of Tanjung Priok.

Sebagai upaya melakukan mitigasi atas potensi terjadinya sejumlah risiko, Perseroan telah melaksanakan Kebijakan Mutu di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Serta Lingkungan, yang di antaranya dilakukan di Cabang Pelabuhan Tanjung Priok. Landasan komitmen Perseroan terkait dengan pelaksanaan hal itu adalah sebagai berikut: a. PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Tanjung Priok yang bergerak di bidang jasa kepelabuhanan berkomitmen untuk menyediakan pelayanan yang berorientasi kepada kepuasan pelanggan secara profesional dan inovatif. Selain itu, Perseroan juga berkomitmen melaksanakan proses peningkatan yang berkelanjutan dan menyelenggarakan operasional yang ramah lingkungan, aman, dan mengutamakan kesehatan dan keselamatan pekerjaan; b. Memberikan total kepuasan kepada pelanggan melalui penerapan Sistem Manajemen Mutu, K3 dan Lingkungan dengan benar, tepat dan konsisten, mematuhi setiap peraturan perundangan dan persyaratan lain serta mengkomunikasikannya kepada seluruh karyawan dan pihak terkait lainnya; c. Mencegah dan mengendalikan risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja; d. Mencegah dan mengendalikan pencemaran lingkungan.

As part of the efforts to mitigate a number of potential risks, the Company has implemented the Quality Policy in the field of Occupational Health and Safety And Environment, among others were conducted in the Branch of Tanjung Priok Port. The cornerstone of the Company’s commitment is related to the implementation as follows: a. PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Branch of Tanjung Priok, engages in port services, is committed to providing services oriented to customer satisfaction, in innovative and professional manner. In addition, the Company is also committed to carrying out continuous improvement, and safe and eco-friendly operational, prioritizing occupational health and safety; b. Provide total satisfaction for customers through correct, accurate, and consistent implementation of Quality Management System, OHS and Environment in comply with every regulations and other requirements, and communicating it to all employees and other stakeholders; c. Preventing and controlling risk of occupational accidents and diseases; d. Preventing and controlling environmental pollution.


329


TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN |

330

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY



Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, tujuan didirikannnya badan usaha bukan sekadar mengejar laba atau demi memberikan sumbangan kepada penerimaan negara. BUMN juga didedikasikan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat maupun pengusaha kecil, baik berupa bimbingan maupun bantuan. In accordance to the Law Number 19 Year 2003 with regards to State-Owned Enterprises, the establishment purpose of the enterprise is not solely for profit or to contribute to the state’s income. SOE is also dedicated to provide benefits to the people as well as small enterprises, whether in the form of education or assistance.

Amanat inilah yang dipegang teguh oleh Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usaha. Perseroan tidak hanya memberikan manfaat bagi negara dalam bentuk pendapatan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

This is the mandate that is firmly held by the Company in running their activities. The Company is not only providing benefits to the State in the form of income, it also provides many other real benefits for the society.

Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) serta tanggung jawab sosial perusahaan merupakan langkah nyata dimaksud. Dalam pelaksanaannya, program kemasyarakatan tersebut dilakukan di wilayah-wilayah operasi Perseroan agar masyarakat sekitar dapat menerima manfaatnya.

The implementation of Environmental Partnership and Community Development (PKBL) and the Company’s Corporate Social Responsibility program is a real deal. In its implementation, the community program was carried out in the Company’s operation sites as to benefit people in the surrounding areas..

Dasar Hukum Pelaksanaan Sebagai perusahaan yang kepemilikan seluruh sahamnya dikuasai oleh pemerintah, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) berpegang teguh pada tata kelola yang sudah ditetapkan oleh Kementerian BUMN sebagai kuasa pemegang saham. Termasuk dalam hal itu, yakni pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

Basic Law Enforcement

Landasan yang dimaksud di atas adalah sebagai berikut: 1. Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. KEP–100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara. 2. Surat Keputusan Direksi Perseroan No. HK. 56/1/12/ PI.II–09 tanggal 5 Januari 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan.

Foundation as referred above is as follow: 1. Decree of Minister of State-Owned Enterprises No. KEP-100/MBU/2002 dated 4 June 2002 on assessment of health of the State-Owned Enterprises 2. Decree of Director of Company No. HK. 56/1/12/PI.II-09 dated 5 January 2009 on Implementation Guideline Partnership Program and Community Development Program.

As company whose shares are wholly owned by the government, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) strictly adheres to the regulations stipulated by the Minister of SOE whose the ultimate shareholder. The adherence includes matter in relation to the implementation of corporate social responsibility as well as the Partnership and Community Development Program (BKPL).


331



332


3. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. Per-20/MBU/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. Per-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. 4. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. Per-05/MBU/2013 tanggal 1 Mei 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. Per-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No.Per-20/MBU/2012 tanggal 27 Desember 2012. 5. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. Per-07/MBU/2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. Per-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No.Per-20/MBU/2012 tanggal 27 Desember 2012 dan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. Per-05/MBU/2013 tanggal 1 Mei 2013. 6. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No.Per-08/MBU/2013 tanggal 10 September 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No.Per-05/ MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. 7. Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor: HK.56/5/7/PI.II-11 tanggal 13 Desember 2011 tentang Perubahan Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor: HK.56/1/12/PI.II-09 tanggal 5 Januari 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan.

3. Regulation of Minister of State-Owned Enterprises No. Per-05/MBU/2007 dated 27 April 2007 on Partnership Program of State-Owned Enterprises with Small Enterprises and Community Development Program. 4. Regulation of Minister of State-Owned Enterprises No. Per-05/MBU/2013 dated 1 May 2013 on the second amendment of Regulation of Minister of State-Owned Enterprises No. Per-05/MBU/2007 dated 27 April 2007 on Partnership Program State-Owned Enterprises with Small Enterprises and Community Development Program as amended by Regulation of Minister of State-Owned Enterprises No.Per-20/MBU/2012 dated 27 December 2012. 5. Regulation of Minister of State-Owned Enterprises No. Per-07/MBU/2013 dated 27 June 2013 on third amendment of Regulation of Minister of State-Owned Enterprises No Per-05/MBU/2007 dated 27 April 2007 on Partnership Program State-Owned Enterprises with Small Enterprises and Community Development Program as amended by Regulation Minister of StateOwned Enterprises No.Per-20/MBU/2012 dated 27 December 2012 and Regulation of Minister of StateOwned Enterprises No. Per-05/MBU/2013 dated 1 May 2013. 6. Regulation of State-Owned Enterprises No.Per-08/ MBU/2013 dated 10 September 2013 on fourth amendment of Regulation of Minister of State-Owned Enterprises No.Per-05/MBU/2007 dated 27 April 2007 on Partnership Program State-Owned Enterprises with Small Enterprises and Community Development Program. 7. Decree Director of PT Pelabuhan Indonesia II (Peresero) Number HK.56/5//7PI.II-11 dated 13 December 2011 on Amendment on Decree Director of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Number HK/56/1/12/PI.11-09 dated 5 January 2009 on Implementation Guideline Partnership Program and Community Development Program.

Komitmen Pelaksanaan Mengingat pentingnya program tanggung jawab sosial kemasyarakat dan lingkungan, Perseroan menetapkan bahwa pelaksanaannya langsung berada di bawah pembinaan Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum. Sedangkan pelaksana teknisnya dipimpin oleh Vice

Commitment to Implementation Due to the importance of corporate social responsibility and environment program, Company rules that their implementation is under direct supervision of Director of Human Resources and General Affairs. Meanwhile the Vice President of Partnership and Community Development



President PKBL dan CSR yang membawahi 5 (lima) Asisstant of Vice President.

Program and CSR that also supervises five Assistant Vice President leads the technical implementation.

Sepanjang tahun 2014, Program Kemitraan telah melaksanakan kegiatan penyaluran sebesar Rp 6,024 miliar, penyaluran Program Bina Lingkungan dengan sumber dana berasal dari sisa alokasi penyisihan laba tahun sebelumnya sebesar Rp 1,192 miliar sedangkan penyaluran Program Bina Lingkungan dengan sumber dana berasal dari pembiayaan perusahaan sebesar Rp 11,64 miliar. Untuk Program CSR sebesar Rp1,27 miliar.

During 2014, Partnership Program has distributed Rp6.024 billion, Community Development program has disbursed funds from provision of remaining profit allocated from last year in the amount of Rp1.192 billion as well as distributed funds from Company’s budget in the amount of Rp11.64 billion. For CSR program, it was Rp1.27 billion.

Dari sisi wilayah cakupan aktivitas PKBL, Perseroan telah menjangkau 12 wilayah operasi, yaitu: DKI Jakarta, Jawa Barat, Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Banten, Jambi, Bengkulu, Kalimantan Barat, Sorong dan Bangka Belitung.

From areas perspective, Partnership and Community Development Program included 12 operational areas: DKI Jakarta, West Java, Lampung, South Sumatra, West Sumatra, Banten, Jambi, Bengkulu, West Kalimantan, Sorong and Bangka Belitung.

Sedangkan menyangkut sektor yang menjadi jangkauan kegiatan Program Kemitraan Perseroan, baik dalam bentuk pinjaman maupun hibah adalah: sektor industri, perdagangan, pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, jasa, pendidikan, dan lainnya.

And the sectors involved under the Company Partnership Program, whether in the form of loans and gifts are: industrial sector, trade, agriculture, animal husbandries, plantations, fishery, services, education, etc.

Sementara penyaluran dana Program Bina Lingkungan direalisasikan pada 7 (tujuh) kelompok program: bantuan kepada korban bencana alam, bantuan pendidikan dan pelatihan, bantuan peningkatan kesehatan, bantuan pengembangan prasarana/sarana umum, bantuan sarana ibadah, bantuan pelestarian alam, dan bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan.

Whereas fund distribution for Community Development Program was realized on 7 (seven) program groups: aids for nature disaster victim, aids for education and training, aids for health improvement, aids for public facilities and infrastructures, aids for house of worship, aids for natural conservation and social community aids for poverty alleviation.

Program Kemitraan

Partnership Program

Landasan Pelaksanaan Dasar acuan yang digunakan Perseroan dalam melaksanakan Program Kemitraan adalah Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No.Per-08/ MBU/2013 tanggal 10 September 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No.Per-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Aturan tersebut menyebutkan, Program Kemitraan BUMN dilakukan untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana BUMN.

Basic Enforcement Foundation used by the Company for implementation of Partnership Program is the Regulation of Minister of State-Owned Enterprises No.Per08/MBU/2013 dated 10 September 2013 on Fourth Amendment of Regulation of Minister of State-Owned Enterprises No.Per-05/MBU/2007 dated 27 April 2007 on Partnership Program State-Owned Enterprises with Small Enterprises and Community Development Program. The regulation states SOE Partnership Program is carried-out to improve capability of small enterprises to become strong and independent through utilization of finance support from SOE.


333



334


Sebagai realisasinya, Mitra Binaan yang menjadi sasaran Perseroan adalah pengusaha kecil yang produknya memiliki daya saing, namun mengalami kesulitan pemasaran, SDM, manajemen, permodalan dan teknologi. Karena itulah, melalui bantuan yang diberikan, diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut, sehingga para pengusaha kecil dapat mandiri dan berkembang.

In order to realize that, Fostered Partner targeted by the Company is small enterprise whose product has competitive edge, however find difficulties in marketing, human resources, management, capital and technology. Therefore, the assistance provided is expected to resolve the issues faced by the small enterprise so they can grow and advance.

Kebijakan Perseroan dalam pemberdayaan Mitra Binaan dilakukan melalui beberapa metode: 1. Pemberian pinjaman modal kerja 2. Pemberian wawasan dan keterampilan untuk mengembangkan usaha dalam bentuk pendidikan dan pelatihan manajerial 3. Keikutsertaan Mitra Binaan pada beragam pameran dalam rangka membuka dan mengembangkan jaringan pemasaran produk, investasi, maupun kerja sama bisnis.

Company Policy on empowering Fostered Partner is carried-out in several ways: 1. Provision of financial capital 2. Provision of technical knowledge and skills to develop business in the form of education and management training 3. Participation of Fostered Partner in various exhibitions in order to provide access and develop marketing channel, investment and business venture opportunities.

Pelaksanaan Program Pelaksanaan Program Kemitraan seperti dimaksud, telah dijalankan Perseroan sejak 1992 hingga saat ini. Area yang menjadi jangkauannya adalah seluruh cabang operasional Perseroan serta wilayah-wilayah lain, yang antara lain meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur dan Timor-Timur.

Program Implementation The Company as mentioned, had done the implementation of Partnership Program since 1992 to now. The areas covered by this program are all the Company’s operational branches as well as other areas such as Central Java, East Java, Special District Yogyakarta, East Nusa Tenggara, and Timor-Timur.

Selain tersebar di berbagai wilayah, penyaluran pinjaman dan pinjaman khusus Program Kemitraan juga meliputi berbagai sektor usaha kalangan pengusaha kecil, meliputi: 1. Sektor Industri 2. Sektor Perdagangan 3. Sektor Pertanian 4. Sektor Peternakan 5. Sektor Perkebunan 6. Sektor Perikanan 7. Sektor Jasa 8. Sektor Lainnya

Beside implementation in various regions, the provision of loans and special loans under Partnership Program also covers several sectors for the small enterprises, as follow: 1. Industrial Sector 2. Trade Sector 3. Agricultural Sector 4. Animal Husbandries Sector 5. Plantation Sector 6. Fishery Sector 7. Services Sector 8. Other Sector

Selain itu, Mitra Binaan juga memiliki karakter usaha yang sangat bervariasi berdasarkan latar belakang wilayah pelaksanaan Program Kemitraan dijalankan. Namun demikian, secara umum para mitra memiliki karakter yang hampir serupa, baik dari segi kelebihannya maupun permasalahan yang dihadapi. Hal ini dapat terjadi karena seluruh mitra merupakan usaha yang masuk dalam kategori mikro/usaha kecil.

Morover, Foster Partners also have differnet business characteristics that are based on the background of the area where the Partnership Progam is carried-out. Nevertheless, due to Foster Partners categorized as small enterprises, there found general characteristics, mainly on the strength and challenges faced.



Beberapa kelebihan yang dimiliki Mitra Binaan, antara lain berkaitan dengan aspek produk. Mereka menggunakan bahan baku lokal serta memiliki motivasi yang cukup tinggi untuk mengembangkan bisnis.

The strength found in Foster Partners is product related. They use local raw materials and have high motivation to develop their business.

Sepanjang tahun 2014, program yang sudah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Throughout year 2014, programs that have been implemented are as follow:

A. Penyaluran Bantuan Pinjaman dan Pembinaan Mitra Binaan 1. Telah dilakukan pemilihan sektor usaha secara lebih selektif terhadap usaha Calon Mitra Binaan (CMB) per wilayah dengan prioritas sektor usaha industri terutama industri andalan daerah binaan yang bersangkutan. 2. Telah dilakukan penyeragaman metode dan format evaluasi serta analisis, termasuk penyeragaman model format proposal usaha yang terregistrasi. Format baru ini telah dievaluasi dan disosialisasikan, Sehingga diharapkan dapat digunakan secara benar dan tepat. 3. Telah dilakukan survei lapangan secara hati-hati dan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip analisis dan evaluasi pemberian pinjaman guna memperoleh data usaha yang akurat dari CMB yang secara administratif dinyatakan memenuhi persyaratan. 4. Penyeragaman dan penyesuaian format Surat Perjanjian Pemberian Pinjaman Modal, antar cabang. 5. Telah diberlakukan jaminan yang mengikat terhadap MB dalam bentuk sertifikat tanah atau BPKB. 6. Telah dilakukan koordinasi dengan Koordinator BUMN Pembina di masing–masing wilayah penyaluran guna menghindari terjadinya duplikasi pembinaan.

A. Provision of Financial Loan Support and Training Foster Partners 1. It was implemented; a better selection process for the Foster Partner candidates in each area by giving priority to the industrial sector that is mainstay for the respective area. 2. It was implemented; uniformity of evaluation method and format as well as analysis, including uniformity of format for the registration of business proposal. The new format had been evaluated to ensure its correct use. 3. It was implemented; comprehensive field survey in accordance to analysis and evaluation principles to obtain accurate business data from the candidates of Foster Partners that had been qualified to meet administrative requirements. 4. Modified, and then standardized the format for Agreement Letter for Grant of Capital Loan, between units/branches. 5. It was implemented; contractually regulated guarantee for MB in the form of land certificate or BPKB. 6. It was implemented coordination with every Supervisor of SOE in all areas where program implemented to ensure no duplication of supervision.

B. Pengelolaan Administrasi dan Pelaporan 1. Telah dilaksanakan konfirmasi dan teguran kepada mitra binaan dan ditindaklanjuti dengan kegiatan monitoring, penagihan langsung dan penagihan melalui telepon. 2. Telah dilaksanakan optimalisasi upaya monitoring, penagihan langsung dan melalui telepon untuk meningkatkan kolektibilitas pengembalian piutang. 3. Telah dilaksanakan inventarisasi, verifikasi dan studi kembali terhadap piutang macet yang penyalurannya dilakukan sebelum tahun 2000 sehingga piutang macet tersebut dipindahkan ke Piutang Bermasalah.

B. Management Administration and Reporting 1. It was implemented; confirmation and reprimand to Foster Partners followed by monitoring, collection directly or over the phone. 2. It was implemented; optimization of efforts to monitor, collect directly and/or over the phone in order to improve collectability of refund receivables. 3. It was implemented; inventory management, verification and evaluation of aged receivables that occurred prior to year 2000, and transfer these aged receivables to Problem/Uncollectable Receivables.


335




Realisasi Pendanaan Program Regulasi Menteri BUMN No.Per-08/MBU/2013 tanggal 10 September 2013 tersebut memutuskan sejumlah hal lain terkait dengan sumber dana yang digunakan untuk melaksanakan program: 1. Anggaran perusahaan yang diperhitungkan sebagai biaya, maksimal 2% dari laba bersih tahun sebelumnya, dan bagi BUMN yang tidak memperoleh laba, besarannya ditetapkan tanpa memperhatikan prosentase tertentu dari laba bersih 2. Saldo dana Program Kemitraan yang berasal dari penyisihan sebagian laba BUMN yang teralokasi sampai dengan akhir tahun 2012 3. Jasa administrasi pinjaman/marjin/bagi hasil, bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana Program Kemitraan setelah dikurangi beban operasional 4. Pelimpahan dana Program Kemitraan dari BUMN lain, jika ada.

Program Funding Realization Regulation Minister of State-Owned Enterprises No.Per-08/ MBU/2013 dated 10 September 2013 stipulates matters related to source of funding utilized to implement the program: 1. Company’s budget that is allocated for funding is set at maximum 2% of net profit from prior year, and for SOE that does not generate profit, the amount of budget can be set without referring percentage of net profit. 2. Balance for Partnership Program that is originated from allocation of SOE’s profit up to end of year 2012. 3. Loan administration service/margin/profit sharing/ interest on deposit/or bank fees from Partnership Program funding after subtracted by operational expense. 4. Disbursement of Partnership Program funding from other SOE, if applicable.

Sepanjang tahun 2014, pemanfaatan dana untuk kepentingan Program Kemitraan dibagi menjadi dua kelompok. Pertama, penyaluran berdasarkan sektor usaha. Untuk kegiatan ini, realisasinya adalah:

Throughout year 2014, funding utilization for the purpose of Partnership Program is divided into two groups. First, the allocation based on business sector. For business sectors, the realization is as follow:

Realisasi Pendanaan Per Sektor Usaha

Realization Funding Per Business Sector Realisasi/Realization 2014 Audited

dalam ribuan rupiah

No A

Uraian

Description Source of Fund 37.450.198

15.973.192

Beginning Balance

-

-


16,574,656

-

Total Allocation from Net Income

233,650

41.084.726

Repayment of Loans Principal

4. Uang Titipan

-

327.775

Deposit Cash

5. Lain-Lain

-

431.514

1. Saldo Awal Dana

Jumlah Alokasi Penyisihan Laba

3. Pengembalian Pokok Pinjaman

Pendapatan Operasional (B) - Jasa Administrasi

894.268

3.072.095

Administrative Fee

- Jasa Giro

685.731

250.136

Current Account Fee Deposits Interest

- Pendapatan Lain-lain Jumlah Pendapatan Operasional (B) Jumlah Dana Tersedia (A+B)

-

-

13.888

137.070

Other Income

1.593.887

3.459.301

Total Operational Income (B)

55.852.392

61.276.508

Amount of Funds Available (A+B)

Penyaluran

Distribution

1. Pinjaman

1. Loan 604.000

425.000

3.515.750

2.166.000

- Trade Sector

38.000

5.075.000

- Agriculture Sector

- Sektor Peternakan

140.000

10.929.232

- Animal Husbandry Sector

- Sektor Perkebunan

-

-

- Plantations Sector

317.500

135.000

- Fisheries Sector

1.271.500

745.000

- Services Sector

30.000

57.500

- Other Sectors

5.916.750

19.532.732

Total Loans (1)

- Sektor Industri - Sektor Perdagangan - Sektor Pertanian

- Sektor Perikanan - Sektor Jasa - Sektor Lainnya Jumlah Pinjaman (1)

- Industry Sector

2. Pinjaman Khusus

-

-

2. Special Loans

Jumlah Pinjaman Khusus (2)

-

-

Total Special Loans (2)

5.916.750

19.532.732

Total Loan/Special Loan (1+2)

Jumlah Pinjaman/Pinjaman Khusus (1+2)

336

Others Operational Income (B)

- Bunga Deposito

C

in thousand rupiah

Sumber Dana 2. Alokasi Penyisihan Laba

B

Realisasi/Realization 2013 Audited



Realisasi Pendanaan Per Sektor Usaha

Realization Funding Per Business Sector Realisasi/Realization 2014 Audited

dalam ribuan rupiah


in thousand rupiah

3. Hibah

3. Donated Funds 9.603

- Pendidikan/Pelatihan

- Education/Training Assistance

98.175

2.655.700

- Marketing/Exhibition Assistance

Jumlah Hibah (3)

107.778

3.109.289

Total Donated Funds (3)

4. Beban Operasional

892.288

Jumlah Beban Operasional (4)

892.288

1.184.288

Total Operating Expenses (4)

6.916.816

23.826.309

Total Use of Funds (C=1+2+3+4)

48.935.576

37.450.199

Ending Balance (A+B+C)

- Pemasaran/Pameran

Jumlah Penggunaan dana (C=1+2+3+4) D

453.589

Saldo Akhir Dana (A+B+C)

Sedangkan kedua, penyaluran berdasarkan wilayah. Area yang menjadi sasaran pelaksanaan Program Kemitraan, terutama merupakan wilayah operasi Perseroan. Realisasinya adalah sebagai berikut:

4. Operating Expenses

And second, allocation based on area. The area that becomes target for implementation of Partnership Program is mainly the operational area of the Company. The realization is as follow:

Realisasi Pendanaan Per Wilayah Penyaluran

Realization Funding Per Region Distribution Realisasi/Realization 2014 Audited

dalam ribuan rupiah

No A

Description

Sumber Dana

Source of Fund

1. Saldo Awal Dana 3. Pengembalian Pokok Pinjaman 4. Uang Titipan 5. Lain-Lain Pendapatan Operasional

37.450.198

15.973.192

1. Beginning Balance

-

-

2. Allocation from Net Income

16.574.656

41.084.726

3. Repayment of Loans Principal

233.650

327.775

4. Deposit Cash

-

431.514

1.593.887

Jumlah Pendapatan Operasional (B) Jumlah Dana Tersedia (A+B) C

in thousand rupiah

Uraian

2. Alokasi Penyisihan Laba

B


1,593,887

3.459.301

Total Operational Income (B)

55,852,392

61.276.508

Total Available Funds (A+B)

Penyaluran

Distribution

1. Pinjaman dan Pinjaman Khusus

1. Loan and Special Loan

a. DKI Jakarta

a. DKI Jakarta

- Kantor Pusat - Cabang Tanjung Priok - Cabang Sunda Kelapa Jumlah DKI Jakarta

-

16.739.232

- Head Office

3.461.750

1.110.000

- Tanjung Priok Branch

280.000

238.000

- Sunda Kelapa Branch

3.741.750

18.087.232

Total DKI Jakarta

377.000

627.000

- Cirebon Branch

b. Jawa Barat

b. West Java

- Cabang Cirebon

-

-

- West Java Others (Head Office)

377.000

627.000

Total West Java

c. Lampung

330.000

395.000

c. Lampung

d. Sumatera Selatan

353.000

125.000

d. South Sumatera

e. Sumatera Barat

410.000

-

e. West Sumatera

75.000

-

f. West Kalimantan g. Banten

- Jawa Barat Lainnya (Kantor Pusat) Jumlah Jawa Barat

f. Kalimantan Barat g. Banten

130.000

65.000

h. Jambi

220.000

200.000

h. Jambi

i. Bengkulu

280.000

-

i. Bengkulu

- Bangka (Cabang Pangkal Balam)

-

33.500

- Bangka (Pangkal Balam Branch)

- Belitung (Cabang Tanjung Pandan)

-

-

- Belitung (Cabang Tanjung Pandan Branch)

-

33.500

Total Bangka-Belitung

5.916.750

19.532.732

Total Loan & Special Loan (1)

9.603

453.589

a. Education/Training Assistance

j. Bangka-Belitung

j. Bangka-Belitung

Jumlah Bangka-Belitung Jumlah Pinjaman & Pinjaman Khusus (1) 2. Hibah

2. Donated Funds

a. Pendidikan dan Pelatihan

98.175

2.655.700

b. Marketing/Exhibition Assistance

Jumlah Hibah (2)

107.778

3.109.289

Total Donated Funds (2)

3. Beban Operasional

892.288

Jumlah Beban Operasional (3)

892.288

1.184.288


6.916.816

23.826.309

Total Use of Funds (C=1+2+3+4)

48.935.576

37.450.199

Ending Balance (A+B+C)

b. Pameran dan Promosi

Jumlah Penggunaan Dana (C=1+2+3+4) D

5. Others Operational Income

Saldo Akhir Dana (A+B+C)



337



338


Program Bina Lingkungan

Community Development Program

Landasan Pelaksanaan Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan sosial masyarakat di wilayah usaha, terutama di wilayah Perseroan beroperasi, melalui pemanfaatan dana dari bagian laba Perseroan. Sejalan dengan hal itu, pelaksanaan Bina Lingkungan dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian Perseroan terhadap lingkungan sosial masyarakat sekitar wilayah operasi.

Implementation Foundation Community Development Program is a social community empowerment program in the Company’s operational area whose fund sources from the Company’s profit. Hence, the community development program is a concern of the Company to the community social conditions in the surrounding operational areas.

Melalui Program Bina Lingkungan, kondisi sosial masyarakat sekitar diharapkan lebih berdaya dan berkembang serta mandiri. Mengingat Perseroan merupakan badan usaha milik negara, landasan hukum yang menjadi acuan pelaksanaan adalah: Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No.Per-08/ MBU/2013 tanggal 10 September 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No.Per-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil.

The Company hopes that through this program, the communities surrounding the Company can be socially empowered and developed towards independence. As the Company is a State-Owned Enterprise, the law referred to as foundation is the Regulation of Minister of State-Owned Enterprises No.Per-08/MBU/2013 dated 10 September 2013 about Fourth Amendment on Regulation of Minister of State-Owned Enterprises No.Per-05/MBU/2007 dated 27 April 2007 about Partnership Program State-Owned Enterprises with Small Enterprises.

Program Bina Lingkungan ini meliputi 7 (tujuh) sektor bantuan, yaitu: 1. Bantuan kepada korban bencana alam 2. Bantuan pendidikan dan/atau pelatihan 3. Bantuan peningkatan kesehatan 4. Bantuan pengembangan sarana dan prasarana umum 5. Bantuan sarana ibadah 6. Bantuan pelestarian alam 7. Bantuan sosial masyarakat pengentasan kemiskinan

Community Development Program covers 7 (seven) sectors, which are: 1. Aids for victims of natural disaster 2. Aids for education and/or training 3. Aids for health improvement 4. Aids for public facilities and infrastructure 5. Aids for house of worship 6. Aids for natural conservation 7. Aids for poverty alleviation

Pelaksanaan Program Sasaran Program Bina Lingkungan adalah masyarakat sekitar Perseroan. Bantuan ini sifatnya demi pemberdayaan masyarakat, sehingga diharapkan tercipta pola hubungan yang harmonis dan bersifat mutualisme (saling menguntungkan), yaitu melalui penciptaan yang kondusif bagi kelangsungan kegiatan usaha dan pengamanan aset Perseroan.

Program Implementation The target for Community Development Program is the community in the Company’s surrounding. The assistance is in the form of social empowerment, and it is hoped to create a harmonious as well as mutually beneficial relationship with the surrounding community, that ultimately will form supportive business environment as well as safeguarding Company’s assets.

Sepanjang tahun 2014, program yang sudah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Throughout 2014, program that had been carried-out is as follow:

A. Penyaluran Bantuan 1. Telah dilakukan analisis kesesuaian objek bantuan dengan kriteria dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No.Per-08/MBU/2013 tanggal 10 September 2013 tentang Perubahan

A. Aids Allocation 1. It was implemented, analysis of suitability of aids object given the criteria set in Regulation Minister of State-Owned Enterprises No.Per-08/MBU/2013 dated 10 September 2013 on Fourth Amendment



Keempat atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No.Per-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. 2. Telah dilakukan survei lapangan secara teliti dan hati-hati dalam proses penyaluran bantuan Program Bina Lingkungan.

on Regulation on Minister of State-Owned Enterprises No.Per-05/MBU/2007 dated 27 April 2007 on Partnership Program State OwnedEnterprises with Small Enterprises and Community Development Program. 2. It was implemented, comprehensive field survey in the process of allocation of fund for Community Development Program.

B. Pengawasan Perseroan telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan penyaluran bantuan.

B. Monitoring Company has done monitoring on implementation of works for funding allocation.

C. Pengelolaan Administrasi dan Pelaporan Telah dilaksanakan pemisahan pencatatan dan pelaporan Program Bina Lingkungan dari Program Kemitraan.

C. Administration Management and Reporting It was implemented, the separation between the recording and the reporting of Community Development Program as well as Partnership Program.

Realisasi Pendanaan Program Seperti halnya Program Kemitraan, realisasi pendanaan program juga mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No.Per-08/MBU/2013 tanggal 10 September 2013. Dalam aturan ini, di antaranya disebutkan: 1. Dana Program Bina Lingkungan yang tersedia setiap tahun terdiri dari saldo kas awal tahun, biaya yang dialokasikan, pendapatan bunga jasa giro dan/atau deposito yang terealisir serta pendapatan lainnya. 2. Apabila pada akhir tahun terdapat sisa kas dana Program Bina Lingkungan BUMN Pembina dan BUMN Peduli, maka sisa kas tersebut menjadi saldo kas awal tahun dana Program Bina Lingkungan tahun berikutnya.

Program Funding Realization Likewise with the Partnership Program, the Regulation Minister of SOE No.Per-08/MBU/2013 dated 10 September 2013 also governs the realization for the program funding. In this regulation, it is stated as follow: 1. Budget for Community Development Program that is available each year is comprised of beginning balance, allocated expense, income on realized bank fees and/ or deposit as well as other income. 2. If there is remaining budget for Environment Development Program SOE Monitoring and SOE Care at end of year, then the remaining balance becomes the beginning balance of Environment Development Program for the following year.

Sepanjang tahun 2014, realisasi Program Bina Lingkungan yang pendanaannya berasal dari sisa alokasi laba tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

During 2014, Community Development program realization whose funds came from provision of remaining profit allocated from last year is as the following:

Realisasi Pendanaan Per Objek Bantuan

Realization Funding Per Object Help Realisasi/Realization 2014 Audited

dalam ribuan rupiah

No A

Uraian

in thousand rupiah

Description

Dana yang Tersedia

Source of Fund

1. Saldo Awal Dana

469.235

10.283.129

2. Bunga Jasa Giro

5.457

70.362

2. Banking Fee

3. Bunga Deposito

-

-

3. Deposit Interest 4. Cash Mutation between Banks


-

(1.353.523)

5. Lain-lain

1.495.779

12.008.968

5. Others

Jumlah Dana Tersedia (A)

1.970.472

21.008.936

Total Available Funds (A)

4. Mutasi Kas Antar Bank

B


Penggunaan Dana

Use of Funds

1. Penyaluran Bantuan

1. Aids Disbursement

a. Program BUMN Peduli

-

13.191.824

b. Penyaluran Bantuan Sendiri

a. BUMN Peduli Program b. Individual Donation Distribution

1) Bantuan Kepada Korban Bencana Alam

240.114

1,214,966


1) Donation For flood Victims

339




Realisasi Pendanaan Per Objek Bantuan

Realization Funding Per Object Help

dalam ribuan rupiah

No



253.038

5,307,973

in thousand rupiah

Uraian

Description

2) Bantuan Pendidikan dan atau Pelatihan 3) Bantuan Peningkatan Kesehatan

91.142

3,933,470

3) Donation for Health

4) Bantuan Pengembangan Prasarana/ Sarana Umum

214.698

3,300,706

4) Donation for Development Public Infrastructure/Facilities

5) Bantuan Sarana Ibadah

187.744

3,919,717

5) Donation for Worship Facilities

6) Bantuan Pelestarian Alam/ Lingkungan

93.000

223,000

6) Donation for Natural/Enviromental Conservation

7) Bantuan Sosial Pemasyarakatan dalam Pengentasan Kemiskinan

112.500

720,400

7) Donation for Social and Community in Eradicating Poverty

1.192.235

18.620.232

Total Individual Donation Distribution

1.192.235

20.012.056

Total Donation Distribution (1=a+b)

383.739

527.646


1.575.974

20.539.702

Total Use of Funds (1+2)

394.498

469.234

Ending Balance (A-C)

Jumlah Penyaluran Sendiri Jumlah Penyaluran Bantuan (1=a+b) 2. Biaya Operasional


Jumlah Biaya Operasional (2) C

Jumlah Penggunaan Dana (1+2)

D

Saldo Akhir Dana (A-C)

Realisasi Pendanaan Per Wilayah Bantuan

Realization Funding Per Region Help Realisasi/Realization 2014 Audited

dalam ribuan rupiah

No A


in thousand rupiah

Uraian

Description

Dana yang Tersedia

Source of Fund

1. Saldo Awal Dana

469.235

10.283.129

2. Bunga Jasa Giro

5.457

70.362

2. Banking Fee

3. Bunga Deposito

-

-

3. Deposit Interest 4. Cash Mutation between Banks

4. Mutasi Kas antar Bank

B


-

(1.353.523)

5. Lain-lain

1.495.779

12.008.968

5. Others


1.970.472

21.008.936

Total Available Funds (A)

Penggunaan Dana

Use of Funds



a. Program BUMN PEDULI

-

1.391.824

b. Penyaluran Sendiri

a. BUMN Peduli Program b. Individual Donation Distribution

1) DKI Jakarta

1) DKI Jakarta

- Kantor Pusat - Cabang Tanjung Priok - Cabang Sunda Kelapa

1.105.419

15.493.183

- Head Office

-

182.373

- Tanjung Priok Branch

59.315

226.928

- Sunda Kelapa Branch

1.164.734

15.902.484

Total DKI Jakarta

2) Lampung

-

8.025

2) Lampung

3) Sumatera Selatan

-

83.275

3) South Sumatera

4) Sumatera Barat

-

100.000

4) West Sumatera

5) Kalimantan Barat

-

-

5) West Kalimantan

Jumlah DKI Jakarta

6) Banten

27.500

-

6) Banten

7) Cirebon

-

607.750

7) Cirebon

8) Jambi

-

281.941

8) Jambi

9) Bengkulu

-

-

9) Bengkulu

10) Sorong

-

139.789

11) Bangka-Belitung

10) Sorong 11) Bangka-Belitung

Bangka (Cabang Pangkalan Balam)

-

-

- Bangka (Pangkalan Balam Branch)

Belitung (Cabang Tanjung Pandan)

-

83.469

- Belitung (Tanjung Pandan Branch)

Jumlah Bangka-Belitung

-

83.469

Total Bangka-Belitung

1.192.235

18.620.232

Total Individual Donation Distribution (b)

1.192.235

20.012.056

Total Donation Distribution(1=a+b)

383.739

527.646


1.575.974

20.539.702


394.498

469.233


Jumlah Penyaluran Sendiri (b) Jumlah Penyaluran Bantuan(1=a+b) 2. Biaya Operasional Jumlah Biaya Operasional (2)

340

2) Donation for Education and or Training

C

Jumlah Penggunaan Dana

D





Sepanjang tahun 2014, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) melaksanakan Program Bina Lingkungan dengan sumber pendanaan dari pembiayaan perusahaan yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor: UM.335/1/25/PI.II-14 tanggal 22 Januari 2014 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2014 sebesar Rp 40,448 miliar. Berikut realisasi Program Bina Lingkungan dengan sumber dana berasal dari pembiayaan Perusahaan:


dalam ribuan rupiah

No A

Uraian

in thousand rupiah

Description

Dana yang Tersedia

Source of Fund

1. Saldo Awal Dana

B

During 2014, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) implemented Community Development Program with funding sources from the Company’s budget which was determined by The Company’s General Shareholders’ Meeting No. UM.335/1/25/PI.II-14 dated January 22, 2014 on the ratification of the Company’s work plan and budget 2014 in the amount of Rp40.448 billion. Here are the realization of Community Development Program with funding sources from the Company’s budget:

-


2. Alokasi Dana dari Biaya Perusahaan

40.448.296

2. Allocation of Cost Company


40.448.296

Total Available Funds( A)

Penggunaan Dana

Use of Funds



1) Bantuan Kepada Korban Bencana alam

300.000

1) Donation For flood Victims

2) Bantuan Pendidikan dan atau Pelatihan

3.853.456

2) Donation for Education and or Training

3) Bantuan Peningkatan Kesehatan

1.332.592

3) Donation for Health

4) bantuan Pengembangan Prasarana/ Sarana Umum

2.800.958

4) Donation for Development Public Infrastructure/Facilities

5) Bantuan Sarana Ibadah

2.680.744

5) Donation for Worship Facilities

6) Bantuan Pelestarian Alam/ Lingkungan

109.091

6) Donation for Natural/Enviromental Conservation

7) Bantuan Sosial Pemasyarakatan dalam Pengentasan Kemiskinan

562.264

7) Donation for Social and Community in Eradicating Poverty

11.639.105

Total Individual Donation Distribution

Jumlah Penyaluran Sendiri (1) 2. Biaya Operasional Jumlah Biaya Operasional (2)

188.438


188.438


C

Jumlah Penggunaan Dan (1+2)

11.827.543


D


28.620.753



341


SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2014 PT PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO) | STATEMENT OF MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS ABOUT RESPONSIBILITY OF 2014 ANNUAL REPORT PT PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) tahun 2014 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan.

We, the undersigned, testify that all information in the Annual Report of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) for 2014 is presented in its entirety and we are fully responsible for the correctness of the contents in the Annual Report and Financial Report of the Company.

Demikian penyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement is hereby made in all truthfulness.



342

M. Djali Yusuf

Albert Inkiriwang





Gunadi

Agus Suharyono






R. J. Lino Direktur Utama President Director

Dana Amin

Ferialdy Noerlan

Orias Petrus Moedak


Direktur Teknik Technical Director

Direktur Keuangan Finance Director

Saptono R. Irianto

Dede R. Martin


Direktur Pembinaan Cabang & Anak Perusahaan & Bisnis Pendukung Branches, Subsidiary & Supporting Business Development Director


343

02 LAPORAN KEUANGAN FINANCIAL REPORT

344

IPC • 2014 Laporan Tahunan • Annual Report


345

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II dan entitas anaknya/and its subsidiaries Laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2014 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut beserta laporan auditor independen/ Consolidated financial statements as of December 31, 2014 and for the year then ended with independent auditors’ report

346



347

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II DAN ENTITAS ANAKNYA LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TANGGAL 31 DESEMBER 2014 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II AND ITS SUBISIDIARIES CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS AS OF DECEMBER 31, 2014 AND FOR THE YEAR THEN ENDED WITH INDEPENDENT AUDITORS’ REPORT

Daftar Isi

Table of Contents Halaman/ Page

Laporan Auditor Independen

Independent Auditors’ Report

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian………………

1-3

……….. Consolidated Statement of Financial Position

Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian …….

4

...Consolidated Statement of Comprehensive Income

Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian……………

5

………. Consolidated Statement of Changes in Equity

Laporan Arus Kas Konsolidasian ……………………….

6

………………. Consolidated Statement of Cash Flows

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian ..........

7-139

……. Notes to the Consolidated Financial Statements

************************

348



349

350



351


PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II DAN ENTITAS ANAKNYA LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2014 (Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

31 Desember 2014/ December 31, 2014

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II AND ITS SUBISIDIARIES CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION As of December 31, 2014 (Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Catatan/ Notes


ASET

ASSETS

ASET LANCAR Kas dan setara kas Investasi jangka pendek Piutang usaha, setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai sebesar Rp259.408.299 (31 Desember 2013: Rp200.124.603) Pihak ketiga Pihak berelasi Piutang lain-lain, setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai sebesar Rp45.178.281 (31 Desember 2013: Rp44.803.508) Pihak ketiga Pihak berelasi Uang muka dan beban dibayar di muka Pendapatan masih akan diterima Pihak ketiga Pihak berelasi Persediaan Pajak dibayar di muka Total Aset Lancar ASET TIDAK LANCAR Investasi pengendalian bersama entitas Investasi pada entitas asosiasi Properti investasi, setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp234.164.072 (31 Desember 2013: Rp214.121.116) Aset tetap, setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp2.637.897.794 (31 Desember 2013: Rp2.270.720.126) Aset pengelolaan bersama Aset pajak tangguhan Aset takberwujud Taksiran tagihan restitusi pajak Dana yang dibatasi pencairannya Aset lain-lain

2c,2d,2f,2u 3.452.433.499 4,42,43,44,45 2c,2d,2f,2u 90.000.000 5,42,44,45

406.193.732 78.761.919

42.506.521 16.218.342 115.510.302 219.162.911 93.753.846 33.972.910 231.290.725

2c,2g,2u 6,43,44,45 2d,42

2g,2u 7,44,45 2d,42 2i,8 2c,2u,9 43,44,45 2d,42 2h,10 2s,23a

4.779.804.707

CURRENT ASSETS 1.021.681.082

Cash and cash equivalents

10.000.000

19.528.078 203.957.825

Short-term investments Trade receivables, net of allowance for impairment of Rp259,408,299 (December 31,2013: Rp200,124,603) Third parties Related parties Other receivables, net of allowance for impairment of Rp45,178,281 (December 31, 2013: Rp44,803,508) Third parties Related parties

72.521.878

Advances and prepaid expenses

244.291.263 72.623.706 37.821.058 120.644.021

Accrued revenues Third parties Related parties Inventories Prepaid taxes

2.344.405.361

Total Current Assets

469.860.601 71.475.849

58.706.375 1.433.101.178

2n,11 2j,12

335.849.185 1.075.874.708

455.321.632

2k,13

408.880.321

NON-CURRENT ASSETS Investment in joint controlled entity Investment in associates Investment properties, net of accumulated depreciation of Rp234,164,072 (December 31, 2013: Rp214,121,116)

8.716.804.467 565.050.707 4.848.466 1.414.195.151 3.604.845

Fixed assets, net of accumulated depreciation of Rp2,637,897,794 (December 31, 2013: Rp2,270,720,126) Jointly controlled assets Deferred tax assets Intangible assets Estimated claims for tax refund

125.414.672

Restricted funds Other assets

9.700.553.790 573.656.024 14.060.246 4.013.356.997 84.356.310 450.881.147 119.139.623

2l,14 2l,15 2s,23f 2o,16 2s,23a 2c,2u,24 43,44,45 2u,17,44,45

Total Aset Tidak Lancar

16.903.133.322

12.650.522.522

Total Non-current Assets

TOTAL ASET

21.682.938.029

14.994.927.883

TOTAL ASSETS

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian ini.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

1

352



PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II DAN ENTITAS ANAKNYA LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan) Tanggal 31 Desember 2014 (Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) 31 Desember 2014/ December 31, 2014

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II AND ITS SUBISIDIARIES CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued) As of December 31, 2014 (Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated) Catatan/ Notes


LIABILITAS DAN EKUITAS

LIABILITIES AND EQUITY

LIABILITAS JANGKA PENDEK Utang bank jangka pendek

358.589.496

Utang usaha Pihak ketiga Pihak berelasi Pendapatan diterima di muka jangka pendek Utang pajak Beban akrual Bagian lancar atas liabilitas jangka panjang Utang bank Sewa pembiayaan Liabilitas jangka panjang lainnya

504.784.444 279.119 57.792.649

Liabilitas jangka pendek lainnya

252.619.073

Total Liabilitas Jangka Pendek

518.592.986 573.435.658 130.428.156 263.779.515 421.499.929

2c,2d,2u,18 42,43,44,45 2c,2u,19 43,44,45

CURRENT LIABILITIES 1.400.000.000

1.186.229 340.469 55.588.482

Trade payables Third parties Related parties Short-term unearned revenues Taxes payable Accrued expenses Current maturities of long-term liabilities Bank loans Finance lease Other long-term liabilities

167.127.422

Other current liabilities

3.792.529.463

Total Current Liabilities

2d,42

709.071.217 530.052.731

2d,2q,20,42 2s,23b 2u,21,44,45

136.797.647 268.267.344 524.097.922

2u,44,45 2c,24,43 2m,25 2c,27,43 2d,2u,22 42,44,45

3.081.801.025

Short-term bank loans

LIABILITAS JANGKA PANJANG Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian lancar Utang bank Sewa pembiayaan Liabilitas jangka panjang lainnya Liabilitas imbalan kerja Liabilitas pajak tangguhan Pendapatan diterima di muka jangka panjang

6.024.972.086 830.710 191.575.851 962.706.606 442.352.868

2u,44,45 2c,24,43 25 2c,27,43 2t,28 2s,23f

6.718.449 1.192.568 1.022.776.631 349.508.807

LONG-TERM LIABILITIES Long-term liabilities - net of current maturities Bank loans Finance lease Other long-term liabilities Employee benefits liabilities Deferred tax liabilities

1.091.360.699

2q,26,42

628.566.925

Long-term unearned revenues

Total Liabilitas Jangka Panjang

8.713.798.820

2.008.763.380

Total Long-term Liabilities

11.795.599.845

5.801.292.843

TOTAL LIABILITIES

TOTAL LIABILITAS



2 IPC • Laporan Tahunan 2014 Annual Report

353


PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II DAN ENTITAS ANAKNYA LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan) Tanggal 31 Desember 2014 (Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)


PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II AND ITS SUBISIDIARIES CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued) As of December 31, 2014 (Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Catatan/ Notes


LIABILITAS DAN EKUITAS

LIABILITIES AND EQUITY

EKUITAS Modal saham - nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham

29 30 2e,34

1.444.029.000 26.825.982 (317.597.475)

1e,33

5.794.368.689 1.804.905.893 330.555.874

EQUITY Share capital - par value of Rp1,000,000 (full amount) per share Authorized capital 4,000,000 shares Issued and fully paid 1,444,029 shares Donated capital Additional paid-in capital Retained earnings Appropriated Unappropriated Other comprehensive income

9.083.087.963

Total equity attributable to owners of the parent entity

110.547.077

Non-controlling interests

9.887.338.184

9.193.635.040

Total Equity

21.682.938.029

14.994.927.883

TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Modal dasar - 4.000.000 saham Modal ditempatkan dan disetor penuh - 1.444.029 saham Modal donasi Tambahan modal disetor Saldo laba Ditentukan penggunaannya Belum ditentukan penggunaannya Pendapatan komprehensif lain

6.802.916.092 1.548.705.676 265.634.506

Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk

9.770.513.781

Kepentingan nonpengendali Total Ekuitas TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS

1.444.029.000 26.825.982 (317.597.475)

116.824.403

2b,31



3

354



PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II DAN ENTITAS ANAKNYA LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2014 (Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II AND ITS SUBISIDIARIES CONSOLIDATED STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME For the Year Ended December 31, 2014 (Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31, 2014

Catatan/ Notes

2013

PENDAPATAN OPERASI

6.406.942.104

2r,35

6.078.937.189

OPERATING REVENUES

Pendapatan konstruksi

2.355.878.115

2r,36

1.291.624.557

Construction revenues

Beban operasi

(5.364.511.554)

2r,37

(4.829.538.715)

Operating expenses

Beban konstruksi

(2.355.878.115)

2r,36

(1.291.624.557)

Construction expenses

Pendapatan operasi lainnya Beban operasi lainnya LABA USAHA Pendapatan keuangan Beban keuangan Bagian laba bersih entitas asosiasi dan pengendalian bersama entitas LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN Kini Tangguhan LABA TAHUN BERJALAN PENDAPATAN (BEBAN) KOMPREHENSIF LAINNYA Selisih kurs penjabaran laporan keuangan TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN

496.913.302

2r,38a

491.147.674

(218.607.038)

2r,38b

(126.099.689)

Other operating expenses

1.614.446.459

OPERATING INCOME

1.320.736.814 56.448.111 (101.815.519)

2r,39 2r,40

23.423.930 (12.280.704)

766.373.134

2j,2n,41

717.243.112

Finance income Finance costs Equity in net income of associates and joint control entity

2.342.832.797

INCOME BEFORE INCOME TAX

2.041.742.540 (379.611.943) (86.141.794)

2s 23d 23f

1.575.988.803

(64.921.368)

1e,33

1.511.067.435

LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA: Pemilik entitas induk Kepentingan nonpengendali

1.548.705.676 27.283.127

LABA TAHUN BERJALAN

1.575.988.803

TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA: Pemilik entitas induk Kepentingan nonpengendali

1.483.739.908 27.327.527

TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN

1.511.067.435

LABA PER SAHAM DASAR (nilai penuh)

Other operating income

1.072.489

2b,31

2b,31

2v


(442.706.258) (82.094.589)

INCOME TAX EXPENSES Current Deferred

1.818.031.950

INCOME FOR THE YEAR

284.010.233

OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) Exchange difference due to financial statements translation

2.102.042.183

TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR

1.804.905.893 13.126.057

INCOME FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO: Owners of the parent entity Non-controlling interests

1.818.031.950

INCOME FOR THE YEAR

2.088.916.126 13.126.057

TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO: Owners of the parent entity Non-controlling interests

2.102.042.183

TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR

1.511.008

BASIC EARNINGS PER SHARE (full amount)



355

356


Laba tahun berjalan

1.444.029.000

26.825.982

-

-

-

-

-

(317.597.475)

-

-

-

-

(317.597.475)

-

-

(317.597.475)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

317.597.475

(42.423.431 )

-

-

(426.418.000 )

-

151.243.956


Saldo per 31 Desember 2014

1e,33

-

Laba tahun berjalan

Selisih kurs penjabaran laporan keuangan

-

-

32

26.825.982

-

1.444.029.000

-

-

-

-

-

-

-

26.825.982

Modal Donasi/ Donation Capital

-

-

-

Cadangan umum

Pembagian dividen kas

Saldo per 31 Desember 2013

1e,33

34

Reklasifikasi modal proforma yang timbul dari transaksi restrukturisasi entitas sependali ke tambahan modal disetor

Selisih kurs penjabaran laporan keuangan

34

Rugi tahun berjalan Rukindo sampai dengan tanggal akuisisi

-

Cadangan umum

426.418.000

-

34

Penerbitan modal saham

-

1.017.611.000

Modal Saham/ Share capital

Setoran modal

32

Pembagian dividen kas

Saldo per 1 Januari 2013

Catatan/ Notes

Tambahan Modal Disetor/ Additonal Paidin Capital

Modal Proforma yang Timbul dari Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali/ Proforma Capital Arising from Restructuring Transaction of Entities Under Common Control

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II DAN ENTITAS ANAKNYA LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2014 (Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

5

6.802.916.092

-

-

1.008.547.403

-

5.794.368.689

-

-

-

-

1.214.607.391

-

-

-

4.579.761.298

Ditentukan Penggunaannya/ Appropriated

1.548.705.676

1.548.705.676

(44.400)

(1.008.547.403)

(796.314.090)

1.804.905.893

1.804.905.893

-

-

52.563.477

(1.214.607.391)

-

-

(589.723.070)

1.751.766.984

Belum Ditentukan Penggunaannya/ Unappropriated

Saldo Laba/Retained Earnings

9.770.513.781

1.548.705.676

(64.965.768)

-

(796.314.090)

9.083.087.963

1.804.905.893

284.010.233

-

10.140.046

-

-

-

(589.723.070)

7.573.754.861

Sub-total/ Sub-total

116.824.403

27.283.127

44.400

-

(21.050.201)

110.547.077

13.126.057

-

-

-

-

20.195.403

-

(13.483.294)

90.708.911

Kepentingan Nonpengendali/ Non-controlling Interests

9.887.338.184

1.575.988.803

(64.921.368)

-

(817.364.291)

9.193.635.040

1.818.031.950

284.010.233

-

10.140.046

-

20.195.403

-

(603.206.364)

7.664.463.772

Total/ Total


265.634.506

-

(64.921.368)

-

-

330.555.874

-

284.010.233

-

-

-

-

-

-

46.545.641

Pendapatan Komprehensif Lain/ Other Comprehensive Income

Balance as of December 31, 2014

Income for the year

Exchange difference due to financial statement translation

General reserve

Distribution of cash dividend

Balance as of December 31, 2013

Income for the year

Exchange difference due to financial statement translation

Reclassification of proforma capital arising from restructuring transaction of entities under common control to additional paid in capital

Loss for the year of Rukindo until the date of acquisition

General reserve

Capital injection

Issuance of shares

Distribution of cash dividend

Balance as of January 1, 2013

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II AND ITS SUBSIDIARIES CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY For the Year Ended December 31, 2014 (Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)



PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II DAN ENTITAS ANAKNYA LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2014 (Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II AND ITS SUBISIDIARIES CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS For the Year Ended December 31, 2014 (Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31, 2014 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Penerimaan kas dari pelanggan Pembayaran kepada karyawan Pembayaran pajak penghasilan Pembayaran kepada kontraktor, pemasok dan lainnya Penghasilan bunga Pembayaran beban bunga dan keuangan lainnya Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Penerimaan dividen Penerimaan hasil investasi Perolehan aset tetap dan aset takberwujud Penempatan investasi jangka pendek Penempatan dana yang dibatasi pencairannya Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Penerimaan dari pinjaman bank Pembayaran pinjaman bank Pembayaran dividen Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan Dampak perubahan selisih kurs terhadap kas dan setara kas

Catatan/ Notes

2013

7.580.385.571 (1.319.108.092) (1.152.927.767)

6.848.660.075 (1.080.663.751) (1.221.760.120)

(3.433.528.060) 56.448.111

(2.804.421.538) 23.423.930

(274.991.214)

(72.576.564)

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES Cash receipts from customers Payment to employees Payment for income taxes Payment to contractors, suppliers and others Interest received Payment of interest and other financial charges

1.456.278.549

1.692.662.032

Net Cash Provided by Operating Activities

461.284.338 499.663.741

352.109.340 222.569.247

(3.905.148.620)

(2.701.973.824)

(80.000.000)

5

(450.881.147)

24

(3.475.081.688)

9.395.173.100 (4.133.287.417) (817.364.291)

18,24 18,24

(10.000.000) -

CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES Receipt of dividend Receipt gain of investment Acquisition of fixed assets and intangible assets Placement of short-term investments Placement of restricted funds

(2.137.295.237)

Net Cash Used in Investing Activities

1.000.000.000 (74.612.387) (603.206.364)

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES Proceeds from bank loans Payment of bank loans Payment of dividend

4.444.521.392

322.181.249

Net Cash Provided by Financing Activities

5.034.164

35.884.237

Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents

KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS

2.430.752.417

KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN

1.021.681.082

KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN

3.452.433.499

NET INCREASE (DECREASE) IN (86.567.719) CASH AND CASH EQUIVALENTS

4


1.108.248.801

CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF THE YEAR

1.021.681.082

CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF YEAR



357


PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) 1.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2014 and for The Year then Ended (Expressed in Thousands of Indonesian Rupiah, Unless Otherwise Stated)

UMUM a.

1.

Pendirian Perusahaan

GENERAL a.

Establishment of the Company

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II (Perusahaan atau PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)) pada awalnya didirikan sebagai Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan II berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 15 Tahun 1983 juncto PP No. 5 Tahun 1985. Perum Pelabuhan II merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berada di bawah pembinaan Departemen Perhubungan Republik Indonesia.

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II (the Company or PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)) was initially established as Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan II based on Government Regulation No. 15 of 1983 as amended by Government Regulation No. 5 of 1985. It was a State-Owned Enterprise (SOE) under the supervision of the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia.

Berdasarkan PP No. 57 Tahun 1991, Perum Pelabuhan II mengalami pengalihan bentuk menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Sebagai tindak lanjut PP tersebut, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) didirikan berdasarkan Akta Notaris Imas Fatimah, S.H., No. 3 tanggal 1 Desember 1992. Akta pendirian ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. C2-4754.HT.01.01. TH.93 tanggal 17 Juni 1993. Sejak terbentuknya Kementerian Badan Usaha Milik Negara pada tahun 1998, Perusahaan berada di bawah pembinaan Kementerian BUMN. Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham yang diaktakan dalam Akta Notaris No. 03 dari Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., tanggal 2 Agustus 2013 mengenai penambahan modal ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-38219 tanggal 12 September 2013.

Based on Government Regulation No. 57 Year 1991, the legal entity of Perum Pelabuhan II was changed into a State Owned Company (Persero). Due to the government regulation, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) was established based on Notarial Deed No. 3 of Imas Fatimah, S.H., dated December 1, 1992. The Deed of Establishment was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in its Decision No. C24754.HT.01.01. TH.93 dated June 17, 1993. Since the establishment of the Ministry of State Owned Enterprise (MOSOE), the Company has been under the supervision of MOSOE. The Company’s Articles of Association have been amended several times, most recently by Shareholders Decision Statement notarized by Notarial Deed No. 03 of Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., dated August 2, 2013 regarding the Company’s additional share capital issued and fully paid share capital. This amendment was registered to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through its Acceptance Letter No. AHUAH.01.10-38219 dated September 12, 2013.

Berdasarkan Akta No. 03 tersebut di atas, Pemerintah Negara Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri BUMN menambah penyertaan modal ke dalam Perusahaan sebesar Rp426.418.000 yang berasal dari pengalihan seluruh modal saham milik Negara RI pada PT Pengerukan Indonesia dalam rangka restrukturisasi PT Pengerukan Indonesia.

Based on the Notarial Deed No. 03 as stated above, the Government of the Republic of Indonesia which in this case represented by the Minister of SOEs increased its investment in the Company amounting to Rp426,418,000 which was derived from the transfer of the entire share capital owned by the Republic of Indonesia in PT Pengerukan Indonesia for restructuring of PT Pengerukan Indonesia.

7

358





UMUM (lanjutan)

a.

1.

Pendirian Perusahaan (lanjutan)

GENERAL (continued)

a.

Establishment (continued)

of

the

Company

Dengan adanya penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia tersebut maka modal ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan yang semula sebesar Rp1.017.611.000 menjadi sebesar Rp1.444.029.000.

With the additional paid-in capital of the Republic of Indonesia, the issued and fully paid capital of the Company’s increased from Rp1,017,611,000 to Rp1,444,029,000.

Maksud dan tujuan Perusahaan adalah melakukan usaha di bidang penyelenggaraan dan pengusahaan jasa kepelabuhanan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perusahaan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

The Company’s purposes and objectives are managing and operating port services and optimizing resource utilization owned by the Company to produce competitive and high quality goods and/or services to gain profits in order to increase the Company’s value by applying the limited liability company principles.

Selain lingkup usaha tersebut di atas Perusahaan dapat pula mendirikan dan menjalankan usaha lain yang memiliki hubungan dengan usaha kepelabuhanan.

Other than the above-mentioned scope of activities, the Company may establish and manage other businesses related to port business.

Saat ini, Perusahaan dan entitas anaknya (selanjutnya disebut “Kelompok Usaha”) bergerak dalam beberapa bidang usaha yang meliputi jasa kepelabuhanan, logistik, jasa informasi teknologi, jasa rumah sakit, jasa pengerukan, jasa kepelatihanan dan lainnya.

Currently, the Company and its subsidiaries (collectively referred to hereafter as “the Group”) are involved in several businesses consisting of port services, logistic information technology services, hospital services, dredging services, training services and others.

Kantor pusat Perusahaan berlokasi di Jl. Pasoso No. 1, Tanjung Priok, Jakarta 14310, Indonesia.

The Company’s head office is located at Jl. Pasoso No. 1, Tanjung Priok, Jakarta 14310, Indonesia.

Perusahaan mengelola 12 (dua belas) Cabang Pelabuhan yang terdiri dari:

The Company manages 12 (twelve) Port Branches as follows:

Cabang Kelas Utama Cabang Kelas Satu Cabang Kelas Dua

Tanjung Priok Panjang, Palembang, Teluk Bayur, Cirebon dan/and Pontianak Sunda Kelapa, Banten, Jambi, Bengkulu, Pangkal Balam, dan/and Tanjung Pandan

Main Branch First Class Branches Second Class Branches

The following are permits obtained by the Company in relation to port operations:

Berikut adalah izin-izin yang diperoleh Perusahaan sehubungan dengan operasional pelabuhan: Keputusan Menteri Perhubungan No. 98 Tahun 2011 tentang Pemberian Izin Usaha kepada PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) sebagai Badan Usaha Pelabuhan.

-

Decision of Ministry of Transportation No. 98 Tahun 2011 regarding the Granting of Operation Permit to PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) as Port Operation Entity.


359




UMUM (lanjutan)

a.

1.

Pendirian Perusahaan (lanjutan) -

b.

GENERAL (continued)

a.

-

Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 1121 Tahun 2012 tentang Pemberian Izin kepada PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) untuk Menyelenggarakan Pelayanan Jasa Pemanduan pada Perairan Pandu Pelabuhan Laut dan Terminal Khusus Tertentu.

Entitas Anak, Entitas Asosiasi Pengendalian Bersama Entitas

Establishment (continued)

of

the

Company

Decision of Ministry of Transportation No. KP 1121 Tahun 2012 regarding Granting of Permit to PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) to Conduct Pilotage Service on Sea Port and Certain Special Terminal.

dan

b. Subsidiaries, Associate Entities and Joint Control Entity

Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, Perusahaan memiliki entitas anak, entitas asosiasi dan pengendalian bersama entitas sebagai berikut:

As of December 31, 2014 and 2013, the Company has subsidiaries, associates and joint control entity company as follows:

Nama Perusahaan/ Company name

Tempat kedudukan/ Domicile

Kegiatan usaha/ Nature of business activities

Tahun pendirian/ Year of establishment

Persentase kepemilikan/ Percentage of Ownership

Total Aset sebelum eliminasi/ Total Assets before elimination 2014

2013

Kepemilikan Langsung/Direct Ownership PT Electronic Data Interchange Indonesia (EDII)

Jakarta

Sistem Informasi/ Information System

1995

51,00%

118.657.504

119.730.503


Jakarta

Terminal Petikemas dan Konvensional serta Logistik/ Container and Multicargo Terminal and Logistic *)

2002

99,00%

854.014.834

633.609.882


Jakarta

Rumah Sakit/ Hospital

1999

99,77%

229.640.531

166.419.423


Jakarta

Terminal Kendaraan/ Car Terminal

2012

99,99%

166.713.771

147.594.687


Jakarta

Sistem Informasi/ Information System

2012

51,00%

110.395.355

88.336.031


Jakarta

Pengembangan Pelabuhan/ Port Development

2012

99,99%

332.869.289

127.399.585


Jakarta

Jasa Peralatan Pelabuhan/ Port Equipment Services

2012

99,99%

62.610.420

23.937.834


Jakarta

Penyedia Energi Listrik/ Electricity Provider

2012

55,00%

93.935.099

72.273.661

PT Pengerukan Indonesia (Rukindo)

Jakarta

Pengerukan Alur/ Dredging

1991

99,90%

406.214.381

486.393.999


Jakarta

Penyedia Jasa Transportasi Laut/ Ship Transportation Services Provider

2013

99,99%

317.087.085

25.383.055

PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia (PMLI)

Jakarta

Jasa Pelatihan dan Pendidikan Maritim dan Logistik/ Maritime and Logistic training and education services

2013

99,99%

32.353.061

7.814.256


Jakarta

Terminal Petikemas dan Konvensional/Container and Multicargo Terminal **)

2013

99,99%

478.012.822

25.000.000

9

360





UMUM (lanjutan) b.

1.

Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Pengendalian Bersama Entitas (lanjutan)

Nama Perusahaan/ Company name

Tempat kedudukan/ Domicile


Jakarta

GENERAL (continued) b. Subsidiaries, Associate Entities and Joint Control Entity (continued) Persentase kepemilikan/ Percentage of Ownership 99,99%

Tahun pendirian/ Year of establishment

Kegiatan usaha/ Nature of business activities Terminal Petikemas dan Konvensional/ Container and Multicargo Terminal

2013

Total Aset sebelum eliminasi/ Total Assets before elimination 2014

2013

204.201.895

25.023.993

Kepemilikan Tidak Langsung/Indirect Ownership Dimiliki melalui/through PPI PT Akses Pelabuhan Indonesia (API)

Jakarta

Penyertaan Saham pada proyek Jalan Tol/ Investment inToll and Access Road Project

2014

98,01%

46.494.970

-

Jakarta

Terminal Petikemas/ Container Terminal

2014

50,99%

599.853.048

-

Dimiliki melalui/through IPC TPK PT New Priok Container Terminal One (NPCT1) ***)

Perusahaan Asosiasi/Associate Entities PT Terminal Petikemas Indonesia (TPI)

Jakarta


2013

25,00%

144.339.065

112.523.783


Jakarta


1999

48,90%

3.837.528.271

3.764.466.235


1994

54,91%

593.707.877

992.462.716

Pengendalian Bersama Entitas/Joint Control Entity Kerjasama Operasi Terminal Petikemas Koja (TPK Koja)

Jakarta

*)

Efektif tanggal 1 Januari 2015, MTI akan fokus pada kegiatan logistik, sedangkan kegiatan bongkar muat petikemas dan konvensional dialihkan ke PTP.

*)

Effective January 1, 2015, MTI will focus on logistic activities, as multicargo terminal activities will be transferred to PTP.

**)

Seluruh kegiatan bongkar muat yang dilakukan oleh Cabang Tanjung Priok dan MTI akan dialihkan ke PTP masing-masing sejak tanggal 1 November 2014 dan 1 Januari 2015.

**)

All multicargo activities operated by Tanjung Priok Branch and MTI will be transferred to PTP effective November 1, 2014 and January 1, 2015, respectively.

***) Laporan keuangan NPCT1 tidak dikonsolidasikan dalam laporan keuangan IPC TPK, karena IPC TPK tidak memiliki pengendalian atas NPCT1 (Catatan 46c).

***) The financial statements of NPCT1 are not consolidated into IPC TPK’s financial statements, as IPC TPK has no control over NPCT1 (Note 46c).

EDII Sesuai dengan akta Perubahan Anggaran Dasar No. 4 Pasal 3, Perusahaan telah melakukan penyertaan pada badan usaha patungan yang dibentuk bersama dengan PT Sisindokom Lintas Buana yang diberi nama PT Electronic Data Interchange Indonesia (EDII) yang telah diaktakan dengan Akta Notaris No. 1 tanggal 1 Juni 1995 dari Notaris Sulami Mustafa, S.H., dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-9572 HT.01.01.TH.95 tanggal 3 Agustus 1995.

EDII According to the Deed of Amendment of the Articles of Association No. 4 Article 3, the Company has entered into a joint venture agreement with PT Sisindokom Lintas Buana and established a joint venture company, namely PT Electronic Data Interchange Indonesia (EDII) which was notarized through Notarial Deed No. 1 dated June 1, 1995 of Sulami Mustafa, S.H. Such establishment was approved by Minister of Justice in decree No. C2-9572 HT.01.01.TH.95 dated August 3, 1995.


361




UMUM (lanjutan) b.

1.

GENERAL (continued)


b. Subsidiaries, Associate Entities and Joint Control Entity (continued)

EDII (lanjutan) Anggaran dasar EDII telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dimuat dalam Akta tertanggal 27 April 2009 No. 33 yang dimuat dihadapan Adi Triharso S.H., mengenai perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha EDII. Perubahan ini telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU23908.AH.01.02 tanggal 1 Juni 2009.

EDII (continued) EDII's Articles of Association have been amended several times, the latest Articles of Association by Notarial Deed dated April 27, 2009 No. 33 of Adi Triharso S.H., concerning the changes of EDII’s aim and objectives and EDII’s activities. This amendment obtained authorization from the Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia No. AHU-23908.AH.01.02 dated June 1, 2009.

Modal dasar EDII sebesar Rp100.000.000 terdiri dari 100.000.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000 (nilai penuh) per saham. Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 25.000.000 saham atau sebesar Rp25.000.000 dengan komposisi sebagai berikut: • Perusahaan memiliki 51% atau sebanyak 12.750.000 saham dengan nilai sebesar Rp12.750.000. • PT Sisindokom Lintas Buana memiliki 49% atau sebanyak 12.250.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp12.250.000.

The authorized capital of EDII amounted to Rp100,000,000 composed of 100,000,000 shares with par value of Rp1,000 (full amount) per share. Total issued and fully paid capital amounted to Rp25,000,000 composed of 25,000,000 shares with share ownership as follows: • The Company owns 51% or 12,750,000 shares amounting to Rp12,750,000.

Saat ini, EDII bergerak dalam bidang penyediaan data informasi, transfer data, penjualan software dan pelayanan administrasi efek.

Currently, EDII’s activities consist of providing of information data, data transfer, software sales and securities administration services.

MTI MTI didirikan berdasarkan Akta Notaris Herdimansyah Chaidirsyah, S.H., No. 15 tanggal 15 Februari 2002. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-06123 HT.01.01.TH.2002 tanggal 11 April 2002. Akta Pendirian MTI telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 24 dari notaris yang sama tanggal 9 Februari 2012 tentang penambahan kegiatan usaha milik MTI. Akta perubahan ini telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No.AHU-10751.AH.01.02 Tahun 2012 tanggal 28 Februari 2012.

MTI MTI was established based on Notarial Deed of Notary Herdimansyah Chaidirsyah, S.H., No. 15 dated February 15, 2002. The establishment of MTI was approved by Minister of Justice and Human Rights in Decree No. C-06123 HT.01.01.TH.2002 tanggal April 11, 2002. MTI’s Article of Association have been amended several times, the latest with Notarial Deed No. 24 of the same notary, dated February 9, 2012 regarding the addition of business activities. This amendment has been approved by Law and Human Right Minister of Republic Indonesia with the decree No. AHU10751.AH.01.02 Tahun 2012 dated February 28, 2012.

•

PT Sisindokom Lintas Buana owns 49% or 12,250,000 shares amounting to Rp12,250,000.

11

362





UMUM (lanjutan) b.

1.

GENERAL (continued)



MTI (lanjutan) Modal dasar MTI sebesar Rp28.500.000 terdiri dari 57.000.000 saham dengan nilai nominal Rp500 (nilai penuh) per saham. Total modal ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 34.629.439 saham atau sebesar Rp17.314.719.

MTI (continued) The authorized capital of MTI amounted to Rp28,500,000 composed of 57,000,000 shares with par value of Rp500 (full amount) per share. Total issued and fully paid capital amounted to Rp17,314,719 composed of 34,629,439 shares.

Sesuai dengan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diaktakan dengan Akta No. 85 dari Notaris Herdimansyah Chaidirsyah, S.H., tanggal 14 Agustus 2008 telah disetujui untuk melepaskan sebagian sisa saham yang masih dalam simpanan sebanyak 15.629.439 saham atau sebesar Rp7.814.719 sehingga komposisi modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh adalah: • Perusahaan memiliki sebesar 99% atau sebanyak 34.283.150 saham dengan nilai nominal Rp17.141.575. • Koperasi Pegawai Maritim memiliki 1% atau sebanyak 346.289 saham dengan nilai nominal Rp173.144.

Based on Minutes of Meeting of Extraordinary Stockholders’ General Meeting which was notarized through Notarial Deed No. 85 of Notary Herdimansyah Chaidirsyah, S.H., dated August 14, 2008 it was agreed to release the remaining 15,629,439 shares, equivalent to Rp7,814,719, thereafter the share ownership issued and fully paid shares is as follows:

Saat ini, MTI bergerak dalam bidang pelayanan jasa bongkar muat petikemas, curah kering, curah cair, bunkering serta jasa logistik. Selanjutnya, terhitung 1 Januari 2015, seluruh kegiatan usaha yang berhubungan dengan kegiatan bongkar muat dialihkan ke PTP.

Currently, MTI’s activities consist of loading and unloading container services, dry bulk, liquid bulk, bunkering and logistic services. Furthermore, as of January 1, 2015, all business activities related to loading and unloading activities are transferred to PTP.

RSP RSP didirikan berdasarkan Akta Notaris Ny. Nelly Elsye Tahamata. S.H., No. 2 tanggal 1 Mei 1999 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusan No. C.11876.HT.01.01 tanggal 29 Juni 1999.

RSP RSP was established based on Establishment Notarial Deed of Notary Nelly Elsye Tahamata, S.H., No. 2 dated May 1, 1999 and has been approved by Minister of Justice of Republic Indonesia with the Decree No.C.11876.HT.01.01 dated June 29, 1999.

Akta pendirian RSP telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir dengan Akta No. 123 tanggal 24 Juni 2014 dari Notaris Herdimansyah Chaidirsyah. SH. notaris di Jakarta mengenai Pemberhentian dan Pengangkatan Direksi RSP. Akta perubahan ini telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-16294.40.22.2014 Tahun 2014 tanggal 27 Juni 2014.

The Deed of Establishment of RSP has been amended several times most recently by Deed No. 123 dated June 24, 2014 of Notary Herdimansyah Chaidirsyah, S.H., Notary in Jakarta regarding to the appointment of the Director’s of RSP. This amendment has been approved by Law and Human Right Minister of Republic Indonesia with the decree No. AHU16294.40.22.2014 dated June 27, 2014.

•

The Company owns 99% or 34,283,150 shares with total amount of Rp17,141,575.

•

Koperasi Pegawai Maritim owns 1% or 346,289 shares with total amount of Rp173,144.


363




UMUM (lanjutan) b.

1.

GENERAL (continued)



RSP (lanjutan) Modal dasar RSP sebesar Rp150.000.000 terdiri dari 150.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Modal tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 37.632 saham atau sebesar Rp37.632.000 dengan komposisi sebagai berikut: • Perusahaan memiliki sebesar 99,52% atau sebanyak 37.452 saham dengan nilai nominal sebesar Rp37.452.000. • Koperasi Pegawai Maritim sebanyak 180 saham dengan nilai nominal sebesar Rp180.000.

RSP (continued) The authorized capital of RSP amounted to Rp150,000,000 composed of 150,000 shares with par value of Rp1,000,000 (full amount) per share. Total issued and fully paid capital amounted to 37,632 shares or Rp37,632,000 with the share ownership as follows: • •

The Company owns 99.52% or 37,452 shares with the total amount of Rp37,452,000. Koperasi Pegawai Maritim owns 180 shares with total amount of Rp180,000.

Pada tahun 2012 dan 2013, Perusahaan melakukan penambahan modal disetor masing-masing sebesar Rp24.450.000 dan Rp16.897.050, sehingga komposisi modal menjadi sebagai berikut: • Perusahaan memiliki 99,77% atau sebanyak 78.799 saham dengan nilai nominal sebesar Rp78.799.050. • Koperasi Pegawai Maritim memiliki 0,23% atau sebanyak 180 saham dengan nilai nominal sebesar Rp180.000.

In 2012 and 2013, the Company increased its paid-in capital by Rp24,450,000 and Rp16,897,050, respectively, accordingly the capital share ownership is as follows:

Saat ini, RSP bergerak dalam bidang jasa pelayanan kesehatan dan pelayanan penunjang kesehatan lainnya.

Currently, RSP’s activities consist of health services and other health support services.

IKT IKT didirikan berdasarkan Akta No. 10 tanggal 5 November 2012 oleh Yulianti Irawati, S.H., pengganti dari Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., MKn. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-58515.AH.01.01 Tahun 2012 tanggal 19 November 2012.

IKT IKT was established based on Notarial Deed No. 10 dated November 5, 2012 of Yulianti Irawati, S.H., a substitute of Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., MKn. The establishment of IKT was approved by Minister of Law and Human Rights No. AHU-58515.AH.01.01 Tahun 2012 dated November 19, 2012.

Modal dasar IKT sebesar Rp40.000.000 terdiri dari 4.000.000 saham dengan nilai nominal Rp10.000 (nilai penuh) per saham. Total modal ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 1.000.000 saham atau sebesar Rp10.000.000 dengan komposisi sebagai berikut: • Perusahaan memiliki 99% atau sebanyak 990.000 saham dengan nilai sebesar Rp9.900.000. • MTI memiliki 1% atau sebanyak 10.000 saham dengan nilai sebesar Rp100.000.

The authorized capital of IKT amounted to Rp40,000,000 composed of 4,000,000 shares with par value of Rp10,000 (full amount) per share. Total issued and fully paid capital amounted to Rp10,000,000 composed of 1,000,000 shares with the share ownership as follows: • The Company owns 99% or 990,000 shares with total amount of Rp9,900,000.

• The Company owns 99.77% or 78,799 shares with total amount of Rp78,799,050. • Koperasi Pegawai Maritim owns 0.23% or 180 shares with total amount of Rp180,000.

• MTI owns 1% or 10,000 shares with total amount of Rp100,000. 13

364





UMUM (lanjutan) b.

1.

GENERAL (continued)



IKT (lanjutan) Saat ini, IKT bergerak dalam bidang pengelolaan terminal kendaraan, bongkar muat barang, pelayanan penumpukan dan pelayanan logistik lainnya.

IKT (continued) Currently, IKT’s activities consist of car terminal management, stevedoring/ cargodoring, yard operation and other logistic services.

ILCS ILCS didirikan berdasarkan Akta No. 11 tanggal 21 September 2012 oleh Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa. S.H., MKn. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-50211.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 26 September 2012.

ILCS ILCS was established based on Notarial Deed No. 11 dated September 21, 2012 of Notary N.M. Dipo Nusantara Pua Upa. S.H., MKn. The establishment of ILCS was approved by Minister of Law and Human Rights No.AHU-50211.AH.01.01.Tahun 2012 dated September 26, 2012.

Modal dasar ILCS sebesar Rp400.000.000 terdiri dari 40.000.000 saham dengan nilai nominal Rp10.000 (nilai penuh) per saham. Total modal ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 10.000.000 saham atau sebesar Rp100.000.000 dengan komposisi sebagai berikut: • Perusahaan memiliki 51% atau sebanyak 5.100.000 lembar saham dengan nilai sebesar Rp51.000.000. • PT Multimedia Nusantara memiliki 49% atau sebanyak 4.900.000 lembar saham dengan nilai sebesar Rp49.000.000.

The authorized capital of ILCS amounted to Rp400,000,000 composed of 40,000,000 shares with par value of Rp10,000 (full amount) per share. Total issued and fully paid capital amounted to Rp100,000,000 composed of 10,000,000 shares with the share ownership as follows: • The Company owns 51% or 5,100,000 shares with total amount of Rp51,000,000. •

PT Multimedia Nusantara owns 49% or 4,900,000 shares with total amount of Rp49,000,000.

Saat ini, ILCS bergerak dalam bidang penyelenggaraan jasa layanan e-trade logistic dan jasa lainnya yang meliputi jasa pengelolaan data, jasa e-commerce, konsultasi bidang komputer dan rekayasa informatika, jasa pembuatan perangkat lunak, jasa penyediaan dan pemanfaatan multimedia melalui perangkat telekomunikasi dan jasa konsultan teknologi informasi.

Currently, ILCS’ activities consist of providing e-trade logistic services and other services including data management, e-commerce, computer on computing and informatics engineering services, software development services, multimedia provision and utilization through telecommunication hardware and consultation in information technology services.

PPI PPI didirikan berdasarkan Akta No. 9 tanggal 5 November 2012 dari Yulianti Irawati, S.H., pengganti dari Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-57925.AH.01.01 Tahun 2012 tanggal 13 November 2012.

PPI PPI was established based on Notarial Deed No. 9 dated November 5, 2012 of Yulianty Irawati, S.H., a substitute of Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. The Deed of Establishment was approved by Minister of Law and Human Rights in its Decision No. AHU-57925.AH.01.01.Tahun 2012 dated November 13, 2012.


365




UMUM (lanjutan) b.

1.


GENERAL (continued) b. Subsidiaries, Associate Entities and Joint Control Entity (continued)

PPI (lanjutan)

PPI (continued)

Modal dasar PPI sebesar Rp100.000.000 terdiri dari 10.000.000 saham dengan nilai nominal Rp10.000 (nilai penuh) per saham. Total modal ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 2.500.000 saham atau sebesar Rp25.000.000 dengan komposisi sebagai berikut: • Perusahaan memiliki 99% atau sebanyak 2.475.000 saham dengan nilai sebesar Rp24.750.000. • MTI memiliki 1% atau sebanyak 25.000 saham dengan nilai sebesar Rp250.000.

The authorized capital of PPI amounted to Rp100,000,000 composed of 10,000,000 shares with par value of Rp10,000 (full amount) per share. Total issued and fully paid capital amounted to Rp25,000,000 composed of 2.500.000 shares with the share ownership as follows: • The Company owns 99% or 2,475,000 shares with total amount of Rp24,750,000.

Saat ini, PPI bergerak dalam bidang pembangunan dan pengoperasian terminal Kalibaru di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

Currently, PPI’s activities are concentrated on the development and operation of Kalibaru terminal at Tanjung Priok Port, Jakarta.

JPPI JPPI didirikan berdasarkan Akta No. 8 tanggal 5 November 2012 dari Yulianti Iriawati, S.H., pengganti dari Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU57978.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 13 November 2012.

JPPI JPPI was established based on Notarial Deed No. 8 dated November 5, 2012 of Yulianti Irawati, S.H., a substitute of Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. The Deed of Establishment was approved by Minister of Law and Human Rights in its Decision No. AHU57978.AH.01.01.Tahun2012 dated November 13, 2012.

Modal dasar JPPI sebesar Rp100.000.000 terdiri dari 10.000.000 saham dengan nilai nominal Rp10.000 (nilai penuh) per saham. Total modal ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 2.500.000 saham atau sebesar Rp25.000.000 dengan komposisi sebagai berikut: • Perusahaan memiliki 99% atau sebanyak 2.475.000 saham dengan nilai sebesar Rp24.750.000. • MTI memiliki 1% atau sebanyak 25.000 saham dengan nilai sebesar Rp250.000.

The authorized capital of JPPI amounted to Rp100,000,000 composed of 10,000,000 shares with par value of Rp10,000 (full amount) per share. Total issued and fully paid capital amounted to Rp25,000,000 composed of 2,500,000 shares with the share ownership as follows: • The Company owns 99% or 2,475,000 shares with total amount of Rp24,750,000.

Saat ini, JPPI bergerak dalam bidang jasa penyelenggaraan usaha teknik meliputi pemasangan/perakitan, perbaikan dan pemeliharaan serta instalasi alat-alat teknik, instalasi peralatan untuk air, gas, telekomunikasi, elektrikal dan mekanikal, bejana tekan (boiler/pressure vessel).

Currently, JPPI activities are in providing technical activities including installation, reparation and maintenance and installation of technical tools, installation of equipment for water, gas, telecommunication, electrical and mechanical and boiler/pressure vessel.

•

•

MTI owns 1% or 25,000 shares with total amount of Rp250,000.

MTI owns 1% or 25,000 shares with total amount of Rp250,000.

15

366





UMUM (lanjutan) b.

1.

GENERAL (continued)



EPI EPI didirikan berdasarkan Akta No. 11 tanggal 5 November 2012 dari Yulianti Irawati, S.H., pengganti dari Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-58019.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 14 November 2012.

EPI EPI was established based on Notarial Deed No. 11 dated November 5, 2012 of Yulianti Irawati, S.H., a substitute of Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. The Deed of Establishment was approved by Minister of Law and Human Rights in its Decision No. AHU58019.AH.01.01.Tahun 2012 dated November 14, 2012.

Modal dasar EPI sebesar Rp600.000.000 terdiri dari 60.000.000 saham dengan nilai nominal Rp10.000 (nilai penuh) per saham. Total modal ditempatkan dan disetor penuh berdasarkan Anggaran Dasar EPI sebanyak 15.000.000 saham atau sebesar Rp150.000.000 dengan komposisi sebagai berikut: • Perusahaan memiliki 55% atau sebanyak 8.250.000 saham dengan nilai sebesar Rp82.500.000. • PT Haleyora Power memiliki 45% atau sebanyak 6.750.000 saham dengan nilai sebesar Rp67.500.000.

The authorized capital of EPI amounted to Rp600,000,000 composed of 60,000,000 shares with par value of Rp10,000 (full amount) per share. Total issued and fully paid capital based on EPI’s Article of Association amounted to Rp150,000,000 composed of 15,000,000 shares with the share ownership as follows: • The Company owns 55% or 8,250,000 shares with total amount of Rp82,500,000.

Saat ini, EPI bergerak dalam bidang penyedia pasokan energi listrik di wilayah pelabuhan dan sekitarnya.

Currently, EPI’s activities consist of providing electrical supply on port areas.

Rukindo Rukindo didirikan dengan nama PT Pengerukan Indonesia (Persero) berdasarkan Akta No. 2 tanggal 1 Oktober 1991 dari Achmad Bajumi, S.H., pengganti dari Notaris Imas Fatimah, S.H., yang kemudian diubah dengan Akta No. 51 tanggal 11 Februari 1992 dari Notaris Imas Fatimah, S.H. Akta pendirian ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. C2-2075 HT.01.01.Th.92 tanggal 3 Maret 1992.

Rukindo Rukindo was established under the name of PT Pengerukan Indonesia (Persero) based on Deed No. 2 dated October 1, 1991 of Achmad Bajumi, S.H., a substitute of Notary Imas Fatimah, S.H., which was subsequently amended by Deed No. 51 dated February 11, 1992 of Notary Imas Fatimah, S.H. The Deed of Establishment was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in its Decision No. C2-2075 HT.01.01.Th.92 dated March 3, 1992.

Modal dasar Rukindo sebesar Rp2.000.000.000 terdiri dari 2.000.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Pada tanggal 31 Desember 2014, total modal ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 542.164 saham atau sebesar Rp542.164.000 dengan komposisi sebagai berikut: • Perusahaan memiliki 99,9% atau sebanyak 541.622 saham dengan nilai sebesar Rp541.622.000. • PPI memiliki 0,1% atau sebanyak 542 saham dengan nilai sebesar Rp542.000.

The authorized capital of EPI amounted to Rp2,000,000,000 composed of 2,000,000 shares with par value of Rp1,000,000 (full amount) per share. As of December 31, 2014, total issued and fully paid capital amounted to Rp542,164,000 composed of 542,164 shares with the share ownership as follows:

•

• •

PT Haleyora Power owns 45% or 6,750,000 shares with total amount of Rp67,500,000.

The Company owns 99.9% or 541,622 shares with total amount of Rp541,622,000. PPI owns 0.1% or of 542 shares with total amount of Rp542,000.


367




UMUM (lanjutan) b.

1.

GENERAL (continued)



Rukindo (lanjutan) Pada tanggal 31 Desember 2013, total modal ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 541.622 saham atau sebesar Rp541.622.000 dan seluruhnya dimiliki oleh Perusahaan.

Rukindo (continued) As of December 31, 2013, total issued and fully paid capital amounted to Rp541,622,000 composed of 541,622 shares and fully owned by the Company.

Saat ini, Rukindo terutama bergerak dalam bidang pengerukan alur-alur pelayaran, kolam pelabuhan, reklamasi dan transportasi hasil keruk.

Currently, Rukindo’s main activities consist of dredging of sail navigation channel, port basin, reclamation and transportation of dredging products.

JAI JAI didirikan berdasarkan Akta No. 24 tanggal 10 Juli 2013 dari Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-47228.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 9 September 2013.

JAI JAI was established based on Notarial Deed No. 24 dated July 10, 2013 of Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. The Deed of Establishment was approved by Minister of Law and Human Rights No. AHU-47228.AH.01.01.Tahun 2013 dated September 9, 2013.

Modal dasar JAI sebesar Rp100.000.000 terdiri dari 100.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Total modal ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 58.000 saham atau sebesar Rp58.000.000 dengan komposisi sebagai berikut: • Perusahaan memiliki 99% atau sebanyak 57.420 saham dengan nilai sebesar Rp57.420.000. • MTI memiliki 1% atau sebanyak 580 saham dengan nilai sebesar Rp580.000.

The authorized capital of JAI amounted to Rp100,000,000 composed of 100,000 shares with par value of Rp1,000,000 (full amount) per share. Total issued and fully paid capital amounted to Rp58,000,000 composed of 58,000 shares with share ownership as follows:

Saat ini, JAI bergerak dalam bidang pelayanan jasa pemanduan kapal, penundaan kapal, angkutan laut, sungai, danau dan penyebrangan, penyewaan kapal dan keagenan kapal.

Currently, JAI’s activities consist of pilotage and tug services, sea, river, lake and crossing transportation, ship rental and ship agencies.

PMLI PMLI didirikan berdasarkan Akta No. 26 tanggal 10 Juli 2013 oleh Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU45955.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 2 September 2013.

PMLI PMLI was established based on Notarial Deed No. 26 dated July 10, 2013 of Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. The establishment of PMLI was approved by Minister of Law and Human Rights No. AHU-45955.AH.01.01.Tahun 2013 dated September 2, 2013.

Modal dasar PMLI sebesar Rp120.000.000 terdiri dari 120.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Total modal ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 30.000 saham atau sebesar Rp30.000.000 dengan komposisi sebagai berikut:

The authorized capital of PMLI amounted to Rp120,000,000 composed of 120,000 shares with par value of Rp1,000,000 (full amount) per share. Total issued and fully paid capital amounted to Rp30,000,000 composed of 30,000 shares with share ownership as follows:

• •

The Company owns 99% or 57,420 shares with total amount of Rp57,420,000. MTI owns 1% or 580 shares with total amount of Rp580,000.

17

368





UMUM (lanjutan) b.

1.



PMLI (lanjutan) • •

GENERAL (continued)

PMLI (continued)

Perusahaan memiliki 99% atau sebanyak 29.700 saham dengan nilai sebesar Rp29.700.000. MTI memiliki 1% atau sebanyak 300 saham dengan nilai sebesar Rp300.000.

•

The Company owns 99% or 29,700 shares with total amount of Rp29,700,000.

•

MTI owns 1% or 300 shares with total amount of Rp300,000.

Saat ini, PMLI bergerak dalam bidang penyediaan jasa pendidikan dan pelatihan serta konsultasi di bidang maritim dan logistik.

Currently, PMLI’s activities consist of providing educational and training services and consultation on maritime and logistic areas.

PTP PTP didirikan berdasarkan Akta No. 27 tanggal 10 Juli 2013 oleh Notaris N.M. Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU42024.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 1 Agustus 2013.

PTP PTP was established based on Notarial Deed No. 27 dated July 10, 2013 of Notary N.M. Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. The establishment of PTP was approved by Minister of Law and Human Rights No. AHU42024.AH.01.01.Tahun 2013 dated August 1, 2013.

Modal dasar PTP sebesar Rp100.000.000 terdiri dari 100.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Total modal ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 25.000 saham atau sebesar Rp25.000.000 dengan komposisi sebagai berikut: • Perusahaan memiliki 99% atau sebanyak 24.750 saham dengan nilai sebesar Rp24.750.000. • MTI memiliki 1% atau sebanyak 250 saham dengan nilai sebesar Rp250.000.

The authorized capital of PTP amounted to Rp100,000,000 composed of 100,000 shares with par value of Rp1,000,000 (full amount) per share. Total issued and fully paid capital amounted to Rp25,000,000 composed of 25,000 shares with the share ownership as follows: • The Company owns 99% or 24,750 shares with total amount of Rp24,750,000.

Saat ini, PTP bergerak dalam bidang pelayanan jasa terminal petikemas, jasa curah kering, curah cair, bunkering serta jasa pergudangan dan lapangan.

Currently, PTP’s activities consist of container terminal services, dry bulk and liquid bulk services, bunkering and warehousing and field services.

IPC TPK IPC TPK didirikan berdasarkan Akta No. 25 tanggal 10 Juli 2013 oleh Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU40641.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 25 Juli 2013.

IPC TPK IPC TPK was established based on Notarial Deed No. 25 dated July 10, 2013 of Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. The establishment of IPC TPK was approved by Minister of Law and Human Rights No. AHU-40641.AH.01.01.Tahun 2013 dated July 25, 2013.

•

MTI owns 1% or 250 shares with total amount of Rp250,000.


369




UMUM (lanjutan) b.

1.

GENERAL (continued)



IPC TPK (lanjutan) Modal dasar IPC TPK sebesar Rp100.000.000 terdiri dari 100.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Total modal ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 25.000 saham atau sebesar Rp25.000.000 dengan komposisi sebagai berikut: • Perusahaan memiliki 99% atau sebanyak 24.750 saham dengan nilai sebesar Rp24.750.000. • PT MTI memiliki 1% atau sebanyak 250 saham dengan nilai sebesar Rp250.000.

IPC TPK (continued) The authorized capital of IPC TPK amounted to Rp100,000,000 composed of 100,000 shares with par value of Rp1,000,000 (full amount) per share. Total issued and fully paid capital amounted to Rp25,000,000 composed of 25,000 shares with share ownership as follows: • The Company owns 99% or 24,750 shares with total amount of Rp24,750,000.

Saat ini, IPC TPK belum memulai kegiatan operasionalnya.

Currently, IPC TPK has not yet started operations.

API API didirikan berdasarkan Akta No. 29 tanggal 24 Juli 2014 dari Yulianti Irawati, S.H., pengganti dari Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU19255.40.10.2014 tanggal 4 Agustus 2014.

API API was established based on Deed No. 29 dated July 24, 2014 of Yulianti Irawati, S.H., a substitute of Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. The deed of establishment was approved by Minister of Law and Human Rights in its Decision No. AHU-19255.40.10.2014 dated August 4, 2014.

Modal dasar API sebesar Rp500.000 yang terbagi atas 50.000 saham dengan nilai nominal Rp10.000 (nilai penuh) per saham. Total modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp125.000 dengan komposisi sebagai berikut: • PPI memiliki sebesar 99% atau sebanyak 12.375 saham dengan nilai nominal sebesar Rp123.750. • PTP memiliki sebesar 1% atau sebanyak 125 saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.250.

The authorized capital of API amounted to Rp500,000 which is divided into 50,000 shares with a nominal value of Rp10,000 (full amount) per share. Total issued and fully-paid capital amounted to Rp125,000 with share ownership as follows: • PPI owns 99% or 12,375 shares with total amount of Rp123,750.

Saat ini, API masih dalam tahap praoperasi dan akan beraktivitas dalam proyek jalan tol dan akses jalan.

Currently, API’s is still in pre-operating stage and will engage in toll and access road projects.

NPCT1 NPCT1 didirikan berdasarkan Akta No. 33 tanggal 28 Mei 2014 dari Notaris Liestiani Wang, S.H., M.Kn. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No. AHU-11432.40.10.2014 tanggal 3 Juni 2014.

NPCT1 NPCT1 was established based on Deed No. 33 dated May 28, 2014 of Notary Liestiani Wang, S.H., M.Kn. The deed of establishment was authorized by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision No. AHU-11432.40.10.2014 dated June 3, 2014.

•

•

PT MTI owns 1% or 250 shares with total amount of Rp250,000.

PTP owns 1% or 125 shares with total amount of Rp1,250.

19

370





UMUM (lanjutan) b.

1.

GENERAL (continued)



NPCT1 (lanjutan) Modal dasar NPCT1 sebesar Rp340.725.600 yang terbagi atas 510 saham Kelas A dan 490 saham Kelas B masing-masing dengan nilai nominal Rp340.725.600 (nilai penuh) per saham. Total modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp340.725.600 dengan komposisi sebagai berikut: • IPC TPK memiliki sebesar 51% atau sebanyak 510 saham Kelas A dengan nilai nominal sebesar Rp173.770.056. • Sea Terminal Management & Service Pte. Ltd., memiliki sebesar 49% atau sebanyak 490 saham Kelas B dengan nilai nominal sebesar Rp166.955.544.

NPCT1 (continued) The authorized capital of NPCT1 amounted to Rp340,725,600 which is divided into 510 Class A shares and 490 Class B shares with a nominal value of Rp340,725,600 (full amount) per share. Total issued and fully-paid capital amounted to Rp340,725,600 with share ownership as follows: • IPC TPK owns 51% or 510 Class A shares with total amount of Rp173,770,056. • Sea Terminal Management & Service Pte. Ltd., owns 49% or 490 Class B shares with total amount of Rp166,955,544.

Saat ini, NPCT1 belum melakukan kegiatan operasi komersial.

Currently, NPCT1 has commercial operation.

TPI TPI didirikan berdasarkan Akta No. 36 tanggal 10 April 2013 dari Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan AHU21873.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 24 April 2013.

TPI TPI was established based on Deed No. 36 dated April 10, 2013 of Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. The deed of establishment was authorized by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision No. AHU21873.AH.01.01.Tahun 2013 dated April 24, 2013.

Modal dasar TPI sebesar Rp500.000.000 yang terbagi atas 500.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Total modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp150.000.000 dengan komposisi sebagai berikut: • Perusahaan memiliki sebesar 25% atau sebanyak 37.500 saham dengan nilai nominal sebesar Rp37.500.000. • PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) memiliki sebesar 25% atau sebanyak 37.500 saham dengan nilai nominal sebesar Rp37.500.000. • PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) memiliki sebesar 25% atau sebanyak 37.500 saham dengan nilai nominal sebesar Rp37.500.000. • PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) memiliki sebesar 25% atau sebanyak 37.500 saham dengan nilai nominal sebesar Rp37.500.000.

The authorized capital of TPI amounted to Rp500,000,000 which is divided into 500,000 shares with a nominal value of Rp1,000,000 (full amount) per share. Total issued and fullypaid capital amounted to Rp150,000,000 with share ownership as follows: • The Company owns 25% or 37,500 shares with total amount of Rp37,500,000.

not

yet

started

•

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) owns 25% or 37,500 shares with total amount of Rp37,500,000.

•

PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) owns 25% or 37,500 shares with total amount of Rp37,500,000.

•

PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) owns 25% or 37,500 shares with total amount of Rp37,500,000.


371




UMUM (lanjutan) b.

1.

GENERAL (continued)



TPI (lanjutan) Saat ini, TPI belum melakukan kegiatan operasi komersial.

TPI (continued) Currently, TPI has not yet started commercial operation.

JICT JICT didirikan berdasarkan Akta No. 72 tanggal 27 Maret 1999 oleh Notaris Nelly Elsye Tahamata, S.H., M.Kn. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-5466.HT.01.01.TH’99 tanggal 29 Maret 1999.

JICT JICT was established based on Notarial Deed No. 72 dated March 27, 1999 of Notary Elsye Tahamata, S.H., M.Kn. The establishment of JICT was approved by Minister of Law and Human Rights No. C-5466.HT.01.01.TH’99 dated March 29, 1999.

Berdasarkan Akta Perubahan No. 77 dan No. 78 tanggal 30 Maret 1999 oleh Notaris Nelly Elsye Tahamata, S.H., dinyatakan bahwa modal dasar JICT adalah sebesar Rp221.450.406 terbagi atas 1 saham seri A porsi Pemerintah Republik Indonesia dan 442.900.812 saham seri B masing-masing dengan nilai nominal Rp500 (nilai penuh) per saham. Total modal ditempatkan dan disetor penuh adalah sebagai berikut: • Perusahaan memiliki sebesar 48,90% atau sebanyak 216.578.498 saham seri B dengan nilai nominal sebesar Rp108.289.249. • Koperasi Pegawai Maritim memiliki sebesar 0,10% atau sebanyak 442.899 saham Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp221.449. • Hutchison Port Jakarta Pte. Ltd., (dahulu Grosbeak Pte. Ltd.) sebesar 51% atau sebanyak 225.879.415 saham seri B dengan nilai nominal sebesar Rp112.939.707.

Based on Deed of Amendment No. 77 and 78 dated March 30, 1999 by Notary Nelly Elsye Tahamata, S.H., the authorized capital of JICT amounted to Rp221,450,406, comprising of 1 Series A for The Government of Republic of Indonesia portion and 442,900,812 Series B shares with par value of Rp500 (full amount) per share. Total issued and fully paid capital is as follows: •

The Company owns 48.90% or 216,578,498 Series B shares with total amount of Rp108,289,249.

•

Koperasi Pegawai Maritim owns 0.10% or 442,899 Series B shares with total amount of Rp221,449.

•

Hutchison Port Jakarta Pte. Ltd., (formerly Grosbeak Pte. Ltd.) owns 51% or 225,879,415 Series B shares with total amount of Rp112,939,707.

Saat ini, JICT bergerak dalam bidang jasa kepelabuhanan, jasa terminal petikemas, lapangan penumpukan dan jasa lainnya.

Currently, JICT’s activities consist of port services, container terminal services, dockyard and other related services.

TPK Koja Kerjasama Operasi TPK Koja didirikan berdasarkan Akta No. 53 tanggal 23 Oktober 1996 oleh Notaris Imas Fatimah, S.H. dan Perjanjian Induk Kerjasama Operasi Koja pada tanggal 16 Agustus 1994 antara Perusahaan dengan PT Hutchison Ports Indonesia (HPI). Perjanjian tersebut kemudian diubah secara substansial pada tanggal 26 Maret 1999 dan selanjutnya diubah pada tanggal 22 Juni 2011. Perjanjian tersebut berlaku selama 20 tahun sejak tanggal operasi komersial, yaitu 1 November 1998 (Catatan 47a).

TPK Koja Kerjasama Operasi TPK Koja was established based on Deed No. 53 dated October 23, 1996 of Notary Imas Fatimah, S.H. and on Master Cooperation Agreement dated August 16, 1994 between the Company and PT Hutchison Ports Indonesia (HPI). The agreement was substantially revised on March 26, 1999 and revised further on June 22, 2011. The term of the agreement is 20 years from the date of commencement of full commercial operations on November 1, 1998 (Note 47a).

21

372





UMUM (lanjutan) b.

c.

1.

GENERAL (continued)



TPK Koja (lanjutan) Saat ini, TPK Koja bergerak dalam bidang pengoperasian dan pengelolaan pelabuhan dan terminal petikemas.

TPK Koja (continued) Currently, TPK Koja’s activities consist of operating and managing a container port and terminal.

Dewan Komisaris dan Direksi, Komite Audit, Sekretaris Perusahaan dan Karyawan

c.

Boards of Commissioners and Directors, Audit Committee, Corporate Secretary and Employees

Dewan Komisaris dan Direksi

Boards of Commissioners and Directors

Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan No. SK-08/MBU/2014 tanggal 27 Januari 2014, SK-48/MBU/2014 tanggal 11 Maret 2014 dan SK-126/MBU/2014 tanggal 10 Juni 2014, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan tanggal 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

Based on the Decree of the Minister of SOEs in lieu of the General Meeting of the Company’s Shareholders No. SK08/MBU/2014 dated January, 27 2014, SK48/MBU/2014 dated March 11, 2014 and SK126/MBU/2014 dated June 10, 2014, the Company’s Boards of Commissioners and Directors as of December 31, 2014 are as follows:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama Komisaris Komisaris Komisaris Komisaris Komisaris Direksi

Direktur Utama Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur

Komisaris Utama Komisaris Komisaris Komisaris Komisaris Komisaris

Directors

President Director Director Director Director Director Director

R.J. Lino Ferialdy Noerlan Saptono R. Irianto Dana Amin Orias Petrus Moedak Dede R. Martin

Based of the Decree of the Minister of SOEs in lieu the General Meeting of Shareholders No. SK-329/MBU/2013 dated September 20, 2013 and No. SK-432/MBU/2013 dated January 27, 2014, the Company’s Boards of Commissioners and Directors as of December 31, 2013 are as follows:

Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan No. SK-329/MBU/2013 tanggal 20 September 2013 dan No. SK-432/MBU/2013 tanggal 27 Januari 2014, susunan Dewan Komisaris dan Direksi tanggal 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris


President Commissioner Commissioner Commissioner Commissioner Commissioner Commissioner

Luky Eko Wuryanto M. Djali Jusuf Albert Inkiriwang Retno Pudji Budi Astuti Gunadi Agus Suharyono

Luky Eko Wuryanto Albert Inkiriwang M. Djali Jusuf Retno Pudji Budi Astuti Jimmy Abu Bakar Nikijuluw Gunadi


President Commissioner Commissioner Commissioner Commissioner Commissioner Commissioner


373




UMUM (lanjutan) c.

1.

GENERAL (continued)

Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Sekretaris Perusahaan dan Karyawan (lanjutan) Direksi

Direktur Utama Direktur Direktur Direktur Direktur

c.

Board of Commissioners, Directors, Audit Committee, Corporate Secretary and Employees (continued) Directors

President Director Director Director Director Director

R.J. Lino Ferialdy Noerlan Saptono R. Irianto Dana Amin Orias Petrus Moedak

Komite Audit dan Sekretaris Perusahaan

Audit Committee and Corporate Secretary

Susunan Komite Audit dan Sekretaris Perusahaan tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:

The Company’s Audit Committee and Corporate Secretary as of December 31, 2014 and 2013 are as follows:

Komite Audit

Ketua Anggota Anggota

Audit Committee

Head Member Member

Albert Inkiriwang Suparman Agus Witjaksono


Corporate Secretary

Rima Novianti

Karyawan

Employees Total permanent employees of the Group as of December 31, 2014 and 2013 are 3,882 and 3,787 employees, respectively (unaudited).

Total karyawan tetap Kelompok Usaha pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 masingmasing sebanyak 3.882 dan 3.787 karyawan (tidak diaudit). d.

Mata Uang Pelaporan

d.

The Group’s reporting currency is Rupiah, except PPI, IPC TPK and JICT which are in United States Dollar.

Mata uang pelaporan Kelompok Usaha adalah Rupiah, kecuali PPI, IPC TPK dan JICT dalam Dolar Amerika Serikat. e.

Reporting Currency

Penjabaran dalam Mata Uang Penyajian

e.

Translation into Presentation Currency

Mata uang penyajian laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha adalah Rupiah, yang juga merupakan mata uang fungsional.

The presentation currency of the Group’s consolidated financial statements is in Rupiah, which is also the functional currency.

Sehubungan dengan penyajian laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha, laporan keuangan PPI, IPC TPK dan JICT dijabarkan dalam mata uang Rupiah dengan cara sebagai berikut: • Aset dan liabilitias dijabarkan menggunakan kurs penutup pada tanggal pelaporan; • Penghasilan dan beban dijabarkan menggunakan kurs rata-rata; dan • Seluruh hasil dari selisih kurs diakui dalam pendapatan komprehensif lainnya.

In preparing the consolidated financial statements of the Group, financial statements of PPI, IPC TPK and JICT were translated to Rupiah currency based on the following: • • •

Assets and liabilities were translated using the prevailing rates at reporting date; Income and expenses were translated using the average exchange rate; and All exchange differences were recognized in other comprehensive income.

23

374





UMUM (lanjutan) e.

1.

Penjabaran dalam Mata Uang Penyajian (lanjutan)

GENERAL (continued) e.

Translation into (continued)

Presentation

Currency

Movement for exchange difference due to financial statements translation account are as follows:

Mutasi akun selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan sebagai berikut:

31 Desember 2014/ 31 Desember 2013/ December 31, 2014 December 31, 2013

2.

Saldo awal Efek penjabaran - neto

330.555.874 (64.921.368)

46.545.641 284.010.233

Beginning balance Effect due to translation - net

Saldo akhir

265.634.506

330.555.874

Ending balance

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING a. Dasar penyusunan konsolidasian

laporan

2.

SUMMARY POLICIES

OF

SIGNIFICANT

ACCOUNTING

keuangan

a. Basis of preparation of the consolidated financial statements

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (SAK) yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.

The consolidated financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards (SAK) which comprise the Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretations of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Indonesian Institute of Accountants.

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan konsep akrual dan dasar pengukuran menggunakan konsep biaya historis, kecuali untuk akun tertentu yang diukur dengan menggunakan dasar seperti yang disebutkan dalam catatan yang relevan.

The consolidated financial statements have been prepared on an accrual basis using the historical cost concept of accounting, except for certain accounts that were measured by using a basis as disclosed in the relevant notes.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dan menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

The consolidated statement of cash flows was prepared using direct method and presents receipts and expenditures of cash and cash equivalents, which were classified into operating, investing and financing activities.

b. Prinsip-prinsip Konsolidasian

b. Principles of Consolidation

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Kelompok Usaha seperti yang disebutkan pada Catatan 1.

The consolidated financial statements include the financial statements of the Group mentioned in Note 1.

Seluruh saldo dan transaksi antar perusahaan yang signifikan telah dieliminasi pada laporan keuangan konsolidasian.

All material intercompany transactions and balances have been eliminated in the consolidated financial statements.


375




IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

2.

b. Prinsip-prinsip Konsolidasian (lanjutan)

SUMMARY OF SIGNIFICANT POLICIES (continued)

b. Principles of Consolidation (continued)

Entitas anak dikonsolidasi secara penuh sejak tanggal akuisisi, yaitu tanggal Perusahaan memperoleh pengendalian sampai dengan tanggal entitas induk kehilangan pengendalian. Pengendalian dianggap ada ketika Perusahaan memiliki secara langsung atau tidak langsung melalui entitas anak lebih dari setengah kekuasaan suara entitas.

Subsidiaries are fully consolidated from the date of acquisition, being the date on which the Company obtained control and continue to be consolidated until the date such control ceases. Control is presumed to exist if the Company owns directly or indirectly through subsidiaries more than half of the voting power of an entity.

Pengendalian juga ada ketika Perusahaan memiliki setengah atau kurang kekuasaan suara suatu entitas jika terdapat: a) kekuasaan yang melebihi setengah hak suara sesuai perjanjian dengan investor lain b) kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional entitas berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian menunjuk atau c) kekuasaan untuk mengganti sebagian besar direksi atau organ pengatur setara dan mengendalikan entitas melalui direksi atau organ tersebut d) kekuasaan untuk memberikan suara mayoritas pada rapat dewan direksi atau organ pengatur setara dan mengendalikan entitas melalui direksi atau organ tersebut

Control also exists when the Company owns half or less of the voting power of an entity when there is: a) power over more than half of the voting rights by virtue of an agreement with other investors b) power to govern the financial and operating policies of the entity under a statute or an agreement

Rugi entitas anak yang tidak dimiliki secara penuh diatribusikan pada Kepentingan Nonpengendali (KNP) bahkan jika hal ini mengakibatkan KNP mempunyai saldo defisit.

Losses of a subsidiary that is not fully owned by the Company are attributed to Noncontrolling Interest (NCI) even if that will result in a deficit balance.

Jika kehilangan pengendalian atas suatu entitas anak, maka Kelompok Usaha: • menghentikan pengakuan aset (termasuk setiap goodwill) dan liabilitas entitas anak. • menghentikan pengakuan nilai tercatat setiap KNP. • menghentikan pengakuan akumulasi selisih penjabaran yang dicatat di ekuitas. bila ada. • mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima. • mengakui setiap sisa investasi pada nilai wajarnya. • mengakui setiap perbedaan yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi komprehensif, dan

If it loses control over a subsidiary, the Group:

c)

power to appoint or remove the majority of the members of the board of directors or equivalent governing body and control of the entity is by that board or body

d)

power to cast the majority of votes at meetings of the board of directors or equivalent governing body and control of the entity is by that board or body

• • • • • •

derecognizes the assets (including goodwill) and liabilities of the subsidiaries. derecognizes the carrying amount of any NCI. derecognizes any cumulative translation differences recorded in equity. recognizes the fair value of the consideration received. recognizes the fair value of any investment retained. recognizes any surplus or deficit in statements of comprehensive income, and

25

376

ACCOUNTING






2.

b. Prinsip-prinsip Konsolidasian (lanjutan) •


ACCOUNTING

b. Principles of Consolidation (continued)

mereklasifikasi bagian induk atas komponen yang sebelumnya diakui sebagai pendapatan komprehensif lainnya ke laporan laba rugi komprehensif atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba.

•

reclassifies the parent’s share components previously recognized other comprehensive income statements of comprehensive income retained earnings, as appropriate.

of in to or

KNP mencerminkan bagian atas laba atau rugi dan aset bersih dari entitas anak yang tidak dapat diatribusikan secara langsung maupun tidak langsung oleh entitas induk yang masingmasing disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian dan dalam ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian terpisah dari bagian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

NCI reflects the portion of the profit or loss and net assets of the subsidiaries attributable to equity interests that are not owned directly or indirectly by the parent company which are presented in the consolidated statements of comprehensive income and under the equity section of the consolidated statements of financial position, respectively, separately from the corresponding portion attributable to the owners of the parent entity.

Kerugian yang menjadi bagian dari pemegang saham minoritas pada suatu entitas anak dapat melebihi bagiannya dalam modal disetor entitas anak tersebut. Kelebihan tersebut dan kerugian lebih lanjut yang menjadi bagian pemegang saham minoritas dibebankan kepada Perusahaan sebagai pemegang saham mayoritas, kecuali pemegang saham minoritas memiliki kepentingan jangka panjang lainnya pada entitas anak terkait atau terdapat kewajiban yang mengikat pemegang saham minoritas dan pemegang saham minoritas mampu memenuhi kewajibannya. Apabila selanjutnya entitas anak melaporkan laba, maka laba tersebut harus dialokasikan kepada pemegang saham mayoritas, dalam hal ini Perusahaan, sampai seluruh bagian kerugian pemegang saham minoritas yang sebelumnya dibebankan kepada Perusahaan dapat dipulihkan.

The losses applicable to the minority interests in subsidiaries may have exceeded the minority interests in the equity of the subsidiaries. The excess and any further losses applicable to the minority interests are absorbed by the Company as the majority shareholder, except to the extent that the minority interests have other long-term interest in the related subsidiaries or have binding obligations for and are able to make good of the losses. If the subsidiaries subsequently reported profits, all such profits are allocated to the majority interest holder, in this case the Company, until the minority interests’ share of losses previously absorbed by the Company is recovered.

c. Transaksi dan Saldo Dalam Mata Uang Asing

c.

Foreign Currency Balances

Transactions

and

The Group applied PSAK No. 10 (Revised 2010), “Transactions in Foreign Currencies” (Notes 1d and 1e).

Kelompok Usaha menerapkan PSAK No. 10 (Revisi 2010), “Transaksi dalam Mata Uang Asing” (Catatan 1d dan 1e).


377




IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan) c.

2.

Transaksi dan Saldo Dalam Mata Uang Asing (lanjutan)

SUMMARY OF SIGNIFICANT POLICIES (continued) c. Foreign Currency Balances (continued)

ACCOUNTING

Transactions

and

Transaksi dalam mata uang asing dicatat dalam Rupiah berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan sesuai dengan rata-rata kurs jual dan beli yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada tanggal transaksi perbankan terakhir untuk tahun/periode yang bersangkutan, dan laba atau rugi kurs yang timbul, dikreditkan atau dibebankan pada operasi tahun kini.

Transactions involving foreign currencies are recorded in Indonesian Rupiah at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made. At the reporting date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to reflect the average of the selling and buying rates of exchange prevailing at the last banking transaction date of the year/period, as published by Bank Indonesia, and any resulting gains or losses are credited or charged to operations of the current year.

Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam rupiah, yang merupakan mata uang fungsional dan mata uang penyajian Perusahaan. Transaksi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut dan laba atau rugi kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian tahun berjalan, kecuali untuk selisih kurs yang dapat diatribusikan ke aset tertentu dikapitalisasi ke dan aset aset dalam penyelesaian takberwujud.

The consolidated financial statements are presented in Rupiah, which is the Company’s functional currency and presentation currency. Transactions involving foreign currencies are recorded at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made. At reporting date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to reflect the prevailing exchange rates at such date and the resulting gains or losses are credited or charged to current consolidated statement of comprehensive income, except for foreign exchange difference that can be attributed to qualifying assets which are capitalized to construction in progress and intangible assets.

Berikut ini adalah kurs mata uang asing utama yang digunakan untuk penjabaran pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 (nilai penuh):

Below are the major exchange rates used for translation as of December 31, 2014 and 2013 (full amount):


Dolar Amerika Serikat (USD) 1 Euro Eropa (EUR) 1 Dolar Singapura (SGD) 1

d.

12.440 15.133 9.422

Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

12.189 16.821 9.628

d.

Transactions with Related Parties

Kelompok Usaha memiliki transaksi dengan pihak-pihak berelasi, seperti yang dijelaskan dalam PSAK No. 7 (Revisi 2010), “Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi”.

The Group has transactions with related parties, as defined in PSAK No. 7 (revised 2010), “Related Party Disclosures”.

Transaksi dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak yang mungkin tidak sama dengan transaksi antara pihak-pihak yang tidak berelasi.

The transactions are made based on terms agreed by the parties which may not be the same as those of the transactions between unrelated parties.

27

378

United States Dollar (USD) 1 European Euro (EUR) 1 Singapore Dollar (SGD) 1





IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan) e.

f.

2.

Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali

SUMMARY OF SIGNIFICANT POLICIES (continued) e.

Business Combinations Common Control

ACCOUNTING Entities

Under

Kelompok Usaha menerapkan PSAK No. 38 (Revisi 2012), “Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali”.

The Group applied PSAK No. 38 (Revised 2012), “Business Combinations Entities Under Common Control”.

PSAK ini mengatur perlakuan akuntansi untuk kombinasi bisnis entitas sepengendali dan diterapkan untuk kombinasi bisnis sepengendali yang memenuhi persyaratan dalam PSAK No. 22 “Kombinasi Bisnis”, baik untuk entitas penerimaan dan entitas penarikan.

This PSAK prescribes the accounting treatment for business combinations under common control and applied to business combinations under common control that meet the requirements in PSAK No. 22 “Business Combinations”, both for acquirer and acquiree entity.

Berdasarkan standar ini, transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali yang dilakukan dalam rangka reorganisasi perusahaan yang berada dalam suatu kelompok usaha yang sama bukan merupakan perubahan kepemilikan dalam arti substansi ekonomi sehingga transaksi demikian tidak dapat menimbulkan laba atau rugi bagi seluruh kelompok perusahaan ataupun bagi entitas individual dalam kelompok perusahaan tersebut dan harus dicatat sesuai dengan nilai buku dengan menggunakan metode penyatuan kepemilikan (pooling-of-interests method). Dalam metode penyatuan kepemilikan, laporan keuangan dari perusahaan yang direstrukturisasi disajikan sedemikian rupa seolah-olah penggabungan tersebut telah terjadi sejak awal periode perusahaan yang bergabung dalam sepengendalian.

Under this standard, transactions between entities under common control carried out within the framework of reorganizing the entities under the same group do not constitute a change of ownership based on the economic substance of such transactions and do not result in gain or loss to the group or to the individual entity within the same group. Further, such transactions must be recorded at book value using the pooling-of-interests method. Under the pooling-of-interests method, the financial statements of the restructured company are presented as if the restructuring occured since the beggining of the period in which the entities were under common control.

Berdasarkan PSAK No. 38 (Revisi 2012), entitas yang melepas bisnis maupun yang menerima bisnis mencatat selisih antara imbalan yang diterima/dialihkan dan jumlah tercatat bisnis yang dilepas/jumlah tercatat dari setiap transaksi kombinasi bisnis di ekuitas dan menyajikannya dalam akun tambahan modal disetor.

Based on PSAK No. 38 (Revised 2012), the entity that disposed and received business records the difference between the consideration received/transferred and the carrying amount of the disposed business/carrying amount of any business combination transaction in equity in the “additional paid-in capital“ account.

Kas dan Setara Kas

f.

Cash and Cash Equivalents

Kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam jangka waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijaminkan serta tidak dibatasi penggunaannya.

Cash and cash equivalents consist of cash on hand and in banks and all investments with maturities of three months or less from the date of placement that were not used as collateral and are unrestricted.

Deposito yang jatuh tempo lebih dari 3 (tiga) bulan tetapi tidak lebih dari 1 (satu) tahun disajikan sebagai investasi jangka pendek.

Time deposits with maturities of more than 3 (three) months but not more than 1 (one) year are presented as short-term investments. 28


379




IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan) g.

2.

Piutang Usaha dan Penyisihan Penurunan Nilai

SUMMARY OF SIGNIFICANT POLICIES (continued) g.

i.

Persediaan

h.

for

Inventory Inventory was recorded using the weighted average method and specific identification. Inventories consists of ship and crane spare part, fuels, office supplies, medicine and medical instruments.

Penyisihan persediaan usang ditentukan berdasarkan hasil penelaahan terhadap kondisi persediaan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Allowance for inventory obsolence is defined based on analysis of inventory condition on the date of reporting of financial position.

Beban Dibayar di Muka

i.

Prepaid Expenses Prepaid expenses are charged to operations over the periods benefited.

Investasi pada Entitas Asosiasi

j.

Investment in Associates

Entitas asosiasi adalah seluruh perusahaan dimana Kelompok Usaha memiliki pengaruh signifikan namun bukan pengendali, biasanya melalui kepemilikan hak suara, baik secara langsung maupun tidak langsung, antara 20% dan 50%. Investasi pada entitas asosiasi dicatat dengan metode ekuitas dan pada awalnya diakui sebesar harga perolehan. Investasi pada entitas asosiasi tersebut termasuk goodwill yang diidentifikasi ketika akuisisi dikurangi rugi penurunan nilai.

Associates entities over which the Group has significant influence but not control, generally accompanying a direct or indirect shareholding of between 20% and 50% of the voting rights. Investment in associates are accounted for using the equity method of accounting and are initially recognized at cost. The Group’s investment in associates include goodwill identified on acquisition, net of impairment loss.

Bagian Kelompok Usaha atas laba atau rugi entitas asosiasi pasca-akuisisi diakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian. Bagian atas mutasi pendapatan komprehensif lainnya pasca-akuisisi diakui didalam pendapatan komprehensif lainnya. Mutasi pasca-akuisisi pendapatan komprehensif disesuaikan terhadap nilai tercatat investasinya, jika bagian Kelompok Usaha atas kerugian entitas asosiasi sama dengan atau melebihi kepentingannya pada entitas asosiasi, termasuk piutang tanpa agunan.

The Group’s share of their associates post acquisition profits or losses is recognized in the consolidated statement of comprehensive income. Their share of post acquisition movement in other comprehensive income is recognized as other comprehensive income. The cumulative post-acquisition movements are adjusted against the carrying amount of the investment, when the Group’s share of losses in an associate exceeds its interest in the associates, including any unsecured receivable.

29

380

Allowance

Persediaan dicatat dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang dan identifikasi khusus. Persediaan terdiri dari suku cadang kapal dan crane, bahan bakar, alat tulis kantor, obat dan alat-alat medis.

Beban dibayar di muka dibebankan pada operasi sesuai dengan masa manfaatnya. j.

and

Trade receivables are initially measured at fair value and subsequently measured at amortized cost, net of allowance for impairment. Allowance for impairment losses is determined based on management’s evaluation on the collectability of the balances. Trade receivables are written off in the period when the receivables cannot be collected.

Piutang usaha pada awalnya diukur sesuai dengan nilai wajarnya dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi, setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai piutang. Pembentukan penyisihan penurunan nilai piutang ditentukan berdasarkan evaluasi manajemen terhadap tingkat ketertagihan saldo. Piutang dihapuskan dalam periode ketika piutang tersebut dipastikan tidak dapat ditagih. h.

Trade Receivables Impairment Losses

ACCOUNTING





IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan) j.

2.

Investasi pada Entitas Asosiasi (lanjutan)

SUMMARY OF SIGNIFICANT POLICIES (continued) j.

ACCOUNTING

Investment in Associates (continued)

Kelompok Usaha menghentikan pengakuan bagian kerugiannya, kecuali Kelompok Usaha memiliki kewajiban atau melakukan pembayaran atas nama entitas asosiasi. Keuntungan dan kerugian dilusi yang timbul dari investasi pada entitas asosiasi diakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

The Group does not recognize for the losses unless they have incurred obligation or made payments on behalf of the associates. Diluted gains and losses arising in investments in associates are recognized in the consolidated statements of comprehensive income.

Keuntungan yang belum direalisasi atas transaksi antara Kelompok Usaha dengan entitas asosiasinya dieliminasi sebesar kepentingan Kelompok usaha pada entitas asosiasi. Kerugian yang belum direalisasi, jika ada, juga dieliminasi kecuali terjadi penurunan nilai atas aset yang dialihkan.

Unrealized gains on transactions between the Group and their associates are eliminated to the extent of the Group’s interest in the associates. Unrealized losses, if any, are also eliminated unless the transaction provides evidence of an impairment of the asset transferred.

Kelompok Usaha menghentikan penggunaan metode ekuitas sejak tanggal Kelompok Usaha tidak lagi memiliki pengaruh signifikan atas entitas asosiasi dan mencatat investasinya sesuai dengan PSAK No. 55 (Revisi 2011), “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran”, yang mana hilangnya pengaruh signifikan tersebut tidak mengakibatkan entitas asosiasi menjadi entitas anak atau ventura bersama sebagaimana didefinisikan dalam PSAK No. 12 (Revisi 2009), “Bagian Partisipasi dalam Ventura Bersama”. Ketika kehilangan pengaruh signifikan. maka Kelompok Usaha mengukur setiap investasi yang tersisa pada entitas asosiasi pada nilai wajar. Kelompok Usaha mengakui dalam laporan laba rugi komprehensif setiap selisih antara: (a) nilai wajar investasi yang tersisa dan hasil pelepasan sebagian kepemilikan pada entitas asosiasi; dengan

The Group shall discontinue the use of the equity method from the date when Group ceases to have significant influence over an associate and shall account for the investment in accordance with PSAK No. 55 (Revised 2011), “Financial Instrument: Recognition and Measurement”, from that date, provided the associate does not become a subsidiary or a joint venture as defined in PSAK No. 12 (Revised 2009), "Interest in Joint Ventures”. On the loss of significant influence, the Group shall measure at fair value any investment the investor retains in the former associate. The Group shall recognize in consolidated statement of comprehensive income any difference between: (a) the fair value of any retained investment and any proceeds from disposing of the part of the interest in the associate; and

jumlah tercatat investasi dalam tanggal ketika hilangnya pengaruh signifikan.

(b) the carrying amount of the investment at the date when significant influence is lost.

Ketika investasi dihentikan sebagai investasi pada entitas asosiasi dan dicatat sesuai dengan PSAK No. 55 (Revisi 2011), maka nilai wajar investasi ketika dihentikan sebagai investasi pada entitas asosiasi dianggap sebagai nilai wajar pada saat pengakuan awal sebagai aset keuangan sesuai dengan PSAK No. 55 (Revisi 2011).

When an investment ceases to be an associate and is accounted for in accordance with PSAK No. 55 (Revised 2011), the fair value of the investment at the date when it ceases to be an associate shall be regarded as its fair value on initial recognition as a financial asset in accordance with PSAK No. 55 (Revised 2011).

(b)


381




IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan) k.

l.

2.

Properti Investasi

SUMMARY OF SIGNIFICANT POLICIES (continued) k. Investment Properties

Properti investasi merupakan properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau keduanya) yang dikuasai Kelompok Usaha untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk tujuan administratif atau dijual dalam kegiatan usaha.

Investment properties represents properties (land or building - or part of a building - or both) held by the Group to earn rental or for capital appreciation or both, rather than for use in the production or supply of goods or services or for administrative purposes or sale in the ordinary course of business.

Properti investasi dinyatakan sebesar biaya perolehan termasuk biaya transaksi dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai, jika ada. Jumlah tercatat termasuk bagian biaya penggantian dari properti investasi yang ada pada saat terjadinya biaya, jika kriteria pengakuan terpenuhi dan tidak termasuk biaya harian penggunaan properti investasi tersebut.

Investment properties are stated at cost including transaction cost less accumulated depreciation and any impairment in value, if any. The carrying amount includes the cost of replacement of an existing investment property in the year such costs are incurred, if the recognition criteria are met and does not include the cost of daily use of the investment property.

Perusahaan telah memilih model biaya untuk mencatat properti investasinya.

The Company has chosen the cost model to account for its investment properties.

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis properti investasi yang berupa bangunan fasilitas pelabuhan (10 - 50 tahun) dan jalan dan bangunan (10 - 40 tahun).

Depreciation is computed using the straightline basis over the estimated useful lives of investment properties which consist of building and port facilities (10 - 50 years) and road and building (10 - 40 years).

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomis di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi diakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian dalam periode terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.

Investment properties are derecognized when either it has been disposed of or when it is permanently withdrawn from use and no future benefit is expected from its disposal. Any gains or losses on the retirement or disposal of investment properties are recognized in the consolidated statement of comprehensive income in the period of retirement or disposal.

Aset Tetap

l.

Fixed Assets The Group applied PSAK No. 16 (Revised 2011), “Fixed Assets” and ISAK No. 25, “Land Rights”.

Kelompok Usaha menerapkan PSAK No. 16 (Revisi 2011), “Aset Tetap” dan ISAK No. 25, “Hak atas Tanah”.

31

382

ACCOUNTING





IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan) l.

2.

Aset Tetap (lanjutan)

SUMMARY OF SIGNIFICANT POLICIES (continued) l.

ACCOUNTING

Fixed Assets (continued)

ISAK 25 menetapkan bahwa biaya pengurusan legal hak atas tanah dalam bentuk Hak Guna Usaha (“HGU”). Hak Guna Bangunan (“HGB”) dan Hak Pakai (“HP”) ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan tanah pada akun “Aset Tetap” dan tidak diamortisasi. Sementara biaya pengurusan atas perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah dalam bentuk HGU, HGB dan HP diakui sebagai bagian dari akun “Beban Ditangguhkan - neto” pada laporan posisi keuangan konsolidasian dan diamortisasi sepanjang mana yang lebih pendek antara umur hukum hak dan umur ekonomis tanah.

ISAK 25 prescribes that the legal cost of land rights in the form of Business Usage Rights (“Hak Guna Usaha” or “HGU”). Building Usage Right (“Hak Guna Bangunan” or “HGB”) and Usage Rights (“Hak Pakai” or “HP”) when the land was acquired initially are recognized as part of the cost of the land under the “Fixed Assets” account and not amortized. Meanwhile the extension or the legal renewal costs of land rights in the form of HGU, HGB and HP are recognized as part of “Deferred Charges - net” account in the consolidated statements of financial position and are amortized over the shorter of the rights' legal life and land's economic life.

Seluruh aset tetap awalnya diakui sebesar biaya perolehan yang terdiri atas harga perolehan dan biaya-biaya tambahan yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset tersebut ke lokasi dan kondisi yang diinginkan supaya aset tersebut siap digunakan sesuai dengan maksud manajemen.

All fixed assets are initially recognized at cost which comprises its purchase price and any costs directly attributable in bringing the assets to the location and condition necessary for the assets to be capable of operating in the manner intended by management.

Setelah pengakuan awal, aset tetap dinyatakan pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai.

Subsequent to initial recognition, fixed assets are carried at cost less any subsequent accumulated depreciation and impairment losses.

Penyusutan aset tetap dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai maksud penggunaannya dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi umur manfaat ekonomis sebagai berikut:

Depreciation of fixed assets start when it is available for use and is computed using the straight-line method based on the estimated useful live of the assets as follows:

Tahun/Years 10 - 50 10 - 20 5 - 20 10 - 25 10 - 40 4 - 25 5 3 - 25

Jenis Aset Bangunan fasilitas pelabuhan Kapal Alat fasilitas pelabuhan Instalasi fasilitas pelabuhan Jalan dan bangunan Peralatan Kendaraan Emplasemen

Type of Assets Building and port facilities Vessels Port equipment Port facility installation Road and building Equipment Vehicles Emplacements

The carrying amounts of fixed assets are reviewed for impairment when events or changes in circumstances indicate that the carrying values may not be fully recoverable.

Penilaian aset tetap dilakukan atas penurunan dan kemungkinan penurunan nilai wajar aset jika terjadi peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat mungkin tidak dapat seluruhnya terealisasi.


383





2.

Aset tetap (lanjutan)


Fixed assets (continued)

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) diakui dalam laporan laba rugi komprehensif pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

An item of fixed assets is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in the statements of comprehensive income in the year in which the asset is derecognized.

Pada akhir periode pelaporan, nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan dievaluasi dan disesuaikan secara prospektif jika terjadi perubahan.

The residual values, useful lives and methods of depreciation of assets are reviewed and adjusted prospectively, if appropriate, at the end of reporting period.

Tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak disusutkan.

Land is stated at cost and not depreciated.

Jika biaya perolehan tanah termasuk biaya pembongkaran, pemindahan dan restorasi lokasi serta manfaat yang diperoleh dari pembongkaran, pemindahan dan pemugaran tersebut terbatas, maka biaya tersebut disusutkan selama periode manfaat yang diperolehnya. Dalam beberapa kasus, tanah itu sendiri memiliki umur manfaat yang terbatas, dalam hal ini disusutkan dengan cara yang mencerminkan manfaat yang diperoleh dari tanah tersebut.

If the cost of land includes the costs of site dismantlement, removal and restoration and the benefits from the site dismantlement, removal and restoration is limited, that portion of the land asset is depreciated over the period of benefits obtained by incurring those costs. In some cases, the land itself may have a limited useful life, in which case it is depreciated in a manner that reflects the benefits to be derived from it.

Biaya konstruksi aset tetap dikapitalisasi sebagai aset tetap dalam konstruksi. Biaya pinjaman yang digunakan untuk mendanai proses pembangunan aset tertentu yang memenuhi syarat (qualifying asset), dikapitalisasi sampai dengan saat proses pembangunan tersebut secara substansial telah selesai. Biaya-biaya ini direklasifikasi ke akun aset tetap pada saat proses konstruksi atau pemasangan selesai. Biaya perolehan atas aset tetap dalam konstruksi termasuk transfer keuntungan dan kerugian selisih kurs atas lindung nilai arus kas yang memenuhi persyaratan dan berkaitan dengan pengadaan aset tersebut.

The costs of construction of fixed assets are capitalized as construction in progress. Borrowing costs on loans used in financing the construction of a qualifying asset, are capitalized up to the date when the construction is substantially completed. These costs are reclassified into fixed asset accounts when the construction or installation is completed. The costs of construction in progress include the transfer of foreign exchange gains and losses on qualifying cash flow hedges for the acquisition of assets.

Biaya perbaikan yang signifikan diakui dalam jumlah tercatat aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian pada saat terjadinya.

The cost of major repairs is recognized as the carrying amount of the fixed assets as a replacement if the recognition criteria are satisfied. All repairs and maintenance costs that do not meet the recognition criteria are recognized in the consolidated statement of comprehensive income as incurred. 33

384

ACCOUNTING






2.

Aset Tetap (lanjutan)


ACCOUNTING

Fixed Assets (continued)

Suku cadang utama dan peralatan siap pakai diklasifikasikan sebagai aset tetap bila diperkirakan akan digunakan dalam operasi selama lebih dari satu tahun.

Major spare parts and stand-by equipments are classified as fixed assets when they are expected to be used in operations during more than one year.

Aset pengelolaan bersama merupakan kegiatan kerjasama yang meliputi pemanfaatan aset dari para pihak atas suatu kegiatan operasi yang didasarkan pada perjanjian kontraktual. Aset pengelolaan bersama dinyatakan berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis yang sama dengan aset tetap.

Jointly controlled assets are joint activities that include utilization of the assets from the parties for operational activities that is based on contractual agreements. Jointly controlled assets are stated at cost less accumulated depreciation and are depreciated using the straight-line method over the estimated useful lives of similar fixed assets.

m. Sewa

m. Lease

Dalam menentukan apakah suatu perjanjian merupakan perjanjian sewa atau mengandung sewa adalah berdasarkan substansi dari perjanjian tersebut pada penetapan awal. Perjanjian dievaluasi apakah pemenuhannya tergantung kepada penggunaan aset atau aset-aset tertentu secara spesifik atau perjanjian mengalihkan hak untuk menggunakan aset atau aset-aset, walaupun hak tersebut tidak secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian.

The determination of whether an arrangement is, or contains, a lease is based on the substance of the arrangement at the inception date. The arrangement is assessed for whether fulfillment of the arrangement is dependent on the use of a specific asset or assets or the arrangement conveys a right to use the asset or assets, even if that right is not explicitly specified in an arrangement.

Kelompok Usaha sebagai lessee

Group as a lessee

Sewa pembiayaan yang mengalihkan kepada Kelompok Usaha secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset dikapitalisasi pada awal masa sewa sebesar nilai wajar dari aset sewaan atau, jika lebih rendah, sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Pembayaran sewa dipisahkan antara beban keuangan dan pengurangan liabilitas sewa, sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas yang tersisa. Beban keuangan diakui sebagai beban pendanaan dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

A finance lease that transfers to the Group substantially all the risks and benefits incidental to ownership of the leased item is capitalized at the commencement of the lease at the fair value of the leased property or, if lower, at the present value of the minimum lease payments. Lease payments are apportioned between finance charges and reduction of the lease liability so as to achieve a constant rate of interest on the remaining balance of the liability. Finance charges are recognized as financing cost in the consolidated statement of comprehensive income.


385





2.

m. Sewa (lanjutan)

n.

SUMMARY OF SIGNIFICANT POLICIES (continued) m. Lease (continued)

Kelompok Usaha sebagai lessee (lanjutan)

Group as a lessee (continued)

Sebuah aset sewaan disusutkan selama masa manfaat dari aset tersebut. Tetapi, jika tidak terdapat kepastian memadai bahwa Kelompok Usaha akan memperoleh kepemilikan diakhir masa sewa, maka aset disusutkan selama mana yang lebih pendek antara taksiran masa manfaat aset dan masa sewa.

A leased asset is depreciated over the useful life of the asset. However, if there is no reasonable certainty that the Group will obtain ownership by the end of the lease term, the asset is depreciated over the shorter of the estimated useful life of the asset and the lease term.

Pembayaran sewa operasi diakui sebagai beban usaha dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian secara garis lurus selama masa sewa.

Operating lease payments are recognized as an operating expense in the consolidated statement of comprehensive income on a straight-line basis over the lease term.

Kelompok Usaha sebagai lessor

Group as a lessor

Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasional jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset.

Leases are classified as finance leases whenever the terms of the lease transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership. Leases are classified as operating leases if the lease does not transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership.

Dalam sewa pembiayaan, lessor mengakui aset berupa piutang sewa pembiayaan di laporan posisi keuangan konsolidasian sebesar jumlah yang sama dengan investasi sewa neto tersebut.

In a finance lease, the lessor recognizes finance lease assets such as receivables in the consolidated statements of financial position at an amount equal to the net lease investment.

Pengakuan penghasilan pembiayaan didasarkan pada suatu pola yang mencerminkan suatu tingkat pengembalian periodik yang konstan atas investasi bersih lessor dalam sewa pembiayaan.

The recognition of finance income is based on a pattern reflecting a constant periodic rate of return on the lessor's net investment in the finance lease.

Investasi Pengendalian Bersama Entitas

n.

Investment in Jointly Controlled Entity A jointly controlled entity is a corporation, partnership or other entity in which each venturer holds an interest. A jointly controlled entity operates in the same way as other entities, except that a contractual arrangement established joint control. A jointly controlled entity controls the assets of the joint venture, earns its own income and incurs its own liabilities and expenses. Interests in jointly controlled entities are accounted for using the equity method.

Entitas pengendalian bersama adalah perusahaan, kemitraan atau lainnya di mana setiap venturer mempunyai bagian partisipasi. Entitas pengendalian bersama beroperasi dengan cara yang sama dengan entitas lainnya, kecuali adanya perjanjian kontraktual yang menciptakan pengendalian bersama. Sebuah entitas pengendalian bersama mengendalikan aset perusahaan patungan, pendapatan sendiri dan memperoleh menimbulkan kewajiban dan biaya sendiri. Kepentingan dalam entitas pengendalian bersama dicatat dengan metode ekuitas. 35

386

ACCOUNTING





IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan) n.

o.

2.


ACCOUNTING

Investasi Pengendalian Bersama Entitas (lanjutan)

n. Investment in Jointly Controlled Entity (continued)

Berdasarkan metode ekuitas, investasi dalam usaha patungan disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian sebesar harga perolehan ditambah perubahan di Perusahaan atas aktiva bersih perusahaan patungan setelah diakuisisi.

Under the equity method, the investment in the joint venture is carried in the consolidated statement of financial position at cost plus post acquisition changes in the Company’s share of net assets of the joint venture.

Laporan laba rugi komprehensif konsolidasian mencerminkan bagian Perusahaan atas hasil operasi perusahaan patungan. Apabila terdapat perubahan yang diakui langsung dalam ekuitas perusahaan patungan, Perusahaan mengakui bagiannya atas setiap perubahan dan mengungkapkan perubahan tersebut, ketika diterapkan, dalam laporan perubahan ekuitas konsolidasian. Keuntungan dan kerugian yang tidak direalisasi yang dihasilkan dari transaksi antara Perusahaan dan perusahaan patungan dieliminasi untuk kepentingan dalam perusahaan patungan.

The statement of comprehensive income reflects the Company’s share of the results of operations of the joint venture. Where there has been a change recognised directly in the equity of the joint venture, the Company recognises its share of any changes and discloses this, when applicable, in the consolidated statement of changes in equity. Unrealized gains and losses resulting from transactions between the Company and the joint venture are eliminated to the extent of the interest in the joint venture.

Bagian laba bersih perusahaan patungan disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian yang merupakan keuntungan yang dapat diatribusikan kepada venturer dalam perusahaan patungan.

The share of the joint venture’s net profit is shown on the face of the consolidated statement of comprehensive income. This is the profit attributable to venturers in the joint venture.

Laporan keuangan entitas pengendalian bersama disiapkan dalam periode pelaporan yang sama dengan Perusahaan. Jika diperlukan, penyesuaian dilakukan untuk menyesuaikan kebijakan akuntansi dengan laporan keuangan Perusahaan.

The financial statements of the jointly controlled entities are prepared for the same reporting period as the Company. Where necessary, adjustments are made to bring the accounting policies in line with those of the Company.

Aset TakBerwujud

o. Intangible Assets

Aset takberwujud Kelompok Usaha terdiri dari aset hak konsesi, piranti lunak dan tata kelola perusahaan.

Intangible assets of the Group consist of concession asset, software and good corporate governance.

Aset takberwujud diakui jika Kelompok Usaha kemungkinan besar akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset takberwujud tersebut dan biaya aset tersebut dapat diukur dengan andal.

Intagible assets are recognized if Group will obtain useful economic benefit from the intangible assets and the cost of assets can be reliably measured.

Aset takberwujud diukur sebesar nilai perolehan pada pengakuan awal. Setelah pengakuan awal, aset takberwujud dicatat pada nilai perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan penurunan nilai, jika ada.

Intangible asset is measured on initial recognition at cost. Following initial recognition, the intangible asset is carried at cost less any accumulated amortization and impairment loss, if any.


387




IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan) o.

2.

Aset TakBerwujud (lanjutan)

SUMMARY OF SIGNIFICANT POLICIES (continued) o. Intangible Assets (continued)

Aset takberwujud diamortisasi selama umur manfaat ekonomi aset dan dievaluasi apabila terdapat indikator adanya penurunan nilai untuk aset takberwujud. Periode dan metode amortisasi untuk aset takberwujud direviu setidaknya setiap akhir tahun tutup buku.

An intangible asset is amortized over the asset’s useful economic life and assessed for impairment whenever there is an indication that the intangible asset may be impaired. The amortization period and the amortization method for an intangible asset are reviewed at least at each financial year end.

Aset takberwujud dihentikan pengakuannya pada saat; i) dilepaskan atau ii) ketika tidak ada manfaat ekonomis di masa depan yang dapat diharapkan dari penggunaan atau penjualan aset tersebut.

An intangible asset shall be derecognized; i) on disposal; or ii) when no future economic benefits are expected from its use or disposal.

Aset Hak Konsesi

Concession Asset

Aset hak konsesi merupakan seluruh biaya konstruksi pembangunan aset konsesi Terminal Kalibaru yang meliputi biaya pembangunan dermaga dan biaya-biaya lain yang berhubungan langsung dengan pembangunan tersebut, termasuk biaya pembangunan jalan akses dan fasilitas lainnya yang disyaratkan, ditambah biaya pinjaman yang secara langsung digunakan untuk mendanai proses pembangunan aset tersebut. Biaya pinjaman dikapitalisasi sampai dengan saat proses pembangunan tersebut selesai dan dioperasikan. Aset hak konsesi dicatat sebesar nilai wajar, yaitu sebesar biaya konsesi konstruksi pembangunan aset ditambah dengan margin konstruksi yang telah ditentukan manajemen. Aset hak konsesi akan diamortisasi selama masa konsesi dengan menggunakan metode garis lurus.

Concession asset is the cost directly attributable to the construction of concession assets - Kalibaru Terminal which includes cost of port development and other costs directly related to the development, including the cost of construction of access roads and other facilities required, plus the cost of borrowing directly used for financing the construction of concession asset. Borrowing costs are capitalized until the construction is completed and operated. Concession assets are recorded at fair value, i.e. construction cost of concession asset plus a profit margin determined by the management. Concession asset will amortized over the concession period using the straight-line method.

Piranti lunak

Software

Piranti lunak merupakan biaya-biaya sehubungan dengan perolehan sistem perangkat lunak yang mempunyai masa manfaat 4-5 tahun, ditangguhkan dan diamortisasi selama masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus.

Software represents expenses relating to systems software cost, which benefits extend over a period of 4-5 years, are deferred and amortized over the periods benefited using the straight-line method.

37

388

ACCOUNTING





IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan) p.

q.

2.

Kapitalisasi Biaya Pinjaman


p. Capitalization of Borrowing Cost

Kelompok Usaha menerapkan PSAK No.26 (Revisi 2011), "Biaya Pinjaman".

The Group implemented PSAK No.26 (Revised 2011), "Borrowing Costs".

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan langsung dengan perolehan, pembangunan atau pembuatan aset kualifikasian dikapitalisasi sebagai biaya perolehan aset tersebut. Biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya pinjaman terdiri dari biaya bunga dan biaya lain yang ditanggung oleh Kelompok Usaha sehubungan dengan pinjaman dana.

Borrowing costs that are directly attributable to the acquisition, construction and production of the qualifying assets are capitalized as a part of the related assets. Otherwise, borrowing costs are recognized as expenses when incurred. Borrowing costs consist of interests and other financing charges that the Group incurs in connection with the borrowing of funds.

Kapitalisasi biaya pinjaman dimulai pada saat aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan sesuai dengan maksudnya dan pengeluaran dan biaya untuk aset kualifikasian pinjamannya telah terjadi. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan pada saat selesainya secara substansi seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasian agar dapat digunakan sesuai maksudnya.

Capitalization of borrowing costs commences when the activities to prepare the qualifying asset for its intended use are in progress and the expenditures for the qualifying asset and the borrowing costs have been incurred. Capitalization of borrowing costs ceases when substantially all the activities necessary to prepare the qualifying assets are completed for their intended use.

Pendapatan Diterima di Muka

q. Unearned Revenues Unearned revenues from usage of land and buildings are amortized over the usage term using the straight-line method. The non-current portion of unearned revenues is shown as part of "long-term liabilities" in the consolidated statement of financial position.

Pendapatan diterima di muka atas pemakaian lahan dan bangunan diamortisasi selama masa kontrak pemakaian dengan menggunakan metode garis lurus. Bagian tidak lancar atas pendapatan diterima dimuka disajikan sebagai bagian dari "liabilitas jangka panjang" pada laporan posisi keuangan konsolidasian. r.

ACCOUNTING

Pendapatan dan Beban

r.

Revenue and Expenses

Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh oleh Kelompok Usaha dan jumlahnya dapat diukur secara handal tanpa memperhitungkan kapan pembayaran dilakukan. Pendapatan diukur pada nilai wajar pembayaran.

Revenue is recognized to the extent that it is probable that the economic benefits will flow to the Group and the revenue can be reliably measured, regardless of when the payment is being made. Revenue is measured at the fair value of the consideration received or receivables.

Berikut merupakan kriteria pengakuan pendapatan yang harus dipenuhi sehingga pengakuan dapat diakui: Pendapatan jasa kapal, jasa barang, jasa terminal dan logistik diakui pada saat transaksi jasa telah selesai dilakukan.

The criteria of revenue recognition are as follows: -

Revenue from ship services, goods services, terminal services and logistic are recognized when the transactions have been performed.


389




IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan) r.

2.

Pendapatan dan Beban (lanjutan) -

-

-

-

SUMMARY OF SIGNIFICANT POLICIES (continued) r.

Revenue and Expenses (continued) -

Pendapatan pelayanan kesehatan diakui pada saat jasa telah diberikan atau saat barang medis telah diserahkan kepada pasien. Pengakuan atas pendapatan jasa jaringan, konsultasi dan pemeliharaan diakui pada saat jasa tersebut telah diserahkan kepada pelanggan. Pendapatan dari penjualan software diakui pada saat resiko dan hak kepemilikan barang secara signifikan telah berpindah kepada pelanggan. Pendapatan jasa pengerukan diakui berdasarkan persentase penyelesaian pekerjaan aktual. Persentase pekerjaan yang telah diselesaikan berdasarkan berita acara penyelesaian pekerjaan tetapi belum ditagihkan dicatat sebagai pendapatan masih akan diterima. Selisih lebih antara pembayaran yang diterima dengan nilai pekerjaan yang telah diselesaikan dicatat sebagai pendapatan diterima di muka. Pendapatan atas kegiatan pelatihan diakui pada saat kegiatan telah dilaksanakan. Pendapatan sewa tanah dan bangunan diakui dengan dasar garis lurus selama masa sewa. Pendapatan dividen diakui pada saat hak Kelompok Usaha untuk menerima pembayaran dividen ditetapkan. Pendapatan konstruksi Kelompok Usaha mengakui aset takberwujud atas jasa konstruksi dimana Kelompok Usaha menerima hak (lisensi) untuk membebankan pengguna jasa publik. Suatu hak untuk membebankan pengguna jasa publik bukan merupakan hak tanpa syarat untuk menerima kas karena jumlahnya bergantung pada sejauh mana publik menggunakan jasa. Pada fase konstruksi, Kelompok Usaha mencatat aset takberwujud dan mengakui pendapatan dan biaya konstruksi sesuai dengan basis kontrak biaya-plus.

-

-

-

Revenue from medical services is recognized when the services rendered or when the medical items are have been delivered to the patients. Revenue from network services, consulting and maintenance services are recognized when services have been rendered to the customers. Revenue from software sales is recognized when the significant risk and rewards of ownership have been tranferred to the customer Revenue from dredging services is recognized based on actual percentage of work completion. Percentage of work that has been completed based on memorandum of work completion but not yet been billed are recorded as accrued revenues. Excess of payments received from customers over value of work that has been completed the are recorded as unearned revenue. Revenue from training services is recognized when the activities are completed. Land and building rental revenue is recognized on a straight line basis over the term of the lease contracts. Dividend revenue is recognized when the Group’s right to receive the dividend payment is established. Construction revenues The Group recognizes intangible assets of construction services in which the Group receives the rights (license) to charge users of public services. A right to charge users of public services is not an unconditional right to receive cash because the amounts depend on the extent of public using the service. In the construction period, the Group recorded intangible assets and recognize revenues and costs of construction by using costplus contract basis.

Expenses are (accrual basis).

Beban diakui pada saat terjadinya (asas akrual).

39

390

ACCOUNTING


recognized

when

incurred




IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan) r.

s.

2.

Pendapatan dan Beban (lanjutan)

SUMMARY OF SIGNIFICANT POLICIES (continued) r.

ACCOUNTING

Revenue and Expenses (continued)

Beban konstruksi merupakan seluruh biaya konstruksi pembangunan terminal Kalibaru yang meliputi studi kelayakan dan biaya-biaya lain yang berhubungan langsung dengan pembangunan terminal, termasuk biaya pembangunan jalan akses ditambah biaya pinjaman yang secara langsung digunakan untuk mendanai proses pembangunan aset tersebut. Biaya pinjaman dikapitalisasi sampai dengan saat proses pembangunan tersebut selesai dan dioperasikan.

Construction expenses comprise all the amount of Kalibaru terminal construction costs consisting of feasibility study cost and other costs that are directly related to terminal construction, including construction costs for access roads and other borrowing costs, that are directly used for financing the development of assets. These costs are capitalized until the construction is completed and the facility operated.

Kelompok Usaha mencatat pendapatan dan beban konstruksi bersamaan dengan pengakuan aset takberwujud pada tahap konstruksi.

The Group accounted for construction revenue and construction cost at the same time as recognition of intangible asset during construction phase.

Perpajakan

s.

Taxation

Kelompok Usaha menerapkan PSAK No. 46 (Revisi 2010), “Pajak Penghasilan”.

The Group applied PSAK No. 46 (Revised 2010), “Income Tax”.

Beban pajak tahun berjalan dihitung berdasarkan taksiran penghasilan kena pajak untuk tahun yang bersangkutan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer dari aset dan liabilitas antara pelaporan komersial dan pajak pada setiap tanggal pelaporan. Manfaat pajak masa mendatang, seperti rugi pajak yang dapat besar dikompensasi, diakui sepanjang kemungkinan manfaat pajak tersebut dapat direalisasikan. Pengaruh pajak untuk suatu periode dialokasikan pada usaha tahun berjalan, kecuali untuk pengaruh pajak dari transaksi yang langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Current tax expense is provided based on the estimated taxable income for the year. Deferred tax assets and liabilities are recognized for temporary differences between the financial and the tax bases of assets and liabilities at each reporting date. Future tax benefits, such as the carryover of unused tax losses, are also recognized to the extent that realization of such benefits is probable. The tax effects for the year are allocated to current operations, except for the tax effects from transactions which are directly charged or credited to equity.

Jumlah tambahan pokok dan denda pajak yang ditetapkan dengan Surat Ketetapan Pajak (SKP) diakui sebagai pendapatan atau beban dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian periode berjalan, kecuali jika diajukan upaya penyelesaian selanjutnya. Jumlah tambahan pokok pajak dan denda yang ditetapkan dengan SKP ditangguhkan pembebanannya sepanjang memenuhi kriteria pengakuan aset.

The amounts of additional tax principal and penalty imposed through a tax assessment letter (SKP) shall be recognized as income or expense in the current period of the consolidated statement of comprehensive income, unless further settlement is submitted. The amounts of tax principal and penalty imposed through SKP are deferred as long as it meets the asset recognition criteria.


391




IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan) s.

t.

2.

Perpajakan (lanjutan)

SUMMARY OF SIGNIFICANT POLICIES (continued) s.

Taxation (continued)

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dihitung berdasarkan tarif pajak yang akan dikenakan pada periode saat nilai aset direalisasikan atau nilai liabilitas tersebut diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (dan undang-undang pajak) yang berlaku atau berlaku secara substantif pada tanggal posisi keuangan. Perubahan nilai tercatat aset dan liabilitas pajak tangguhan yang disebabkan oleh perubahan tarif pajak dikreditkan atau dibebankan pada usaha periode berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply in the period when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively by the end of the reporting period. Changes in the carrying amount of deferred tax assets and liabilities due to a change in tax rates are credited or charged to current operations, except to the extent that they relate to items previously charged or credited to equity.

Kelompok Usaha menyajikan penyesuaian atas pajak penghasilan tahun/periode sebelumnya, jika ada, sebagai bagian dari “Beban (Manfaat) Pajak Penghasilan - Tahun Berjalan” dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

The Group presented adjustments of income tax from previous years/periods, if any, as part of “Income Tax Expense (Benefit) Current” in the consolidated statement of comprehensive income.

Untuk setiap entitas yang dikonsolidasi, pengaruh pajak atas perbedaan temporer dan akumulasi rugi pajak, yang masing-masing dapat berupa aset atau liabilitas, disajikan dalam jumlah bersih untuk masing-masing entitas tersebut.

For each of the consolidated entities, the tax effects of temporary differences and tax loss carryover, which individually are either assets or liabilities, are shown at the applicable net amounts.

Imbalan Kerja

t.

Employee Benefits The Group has applied PSAK No. 24 (Revised 2010), “Employee Benefits”, which regulates the accounting and disclosure for employee benefits, both short-term (e.g., paid annual leave, paid sick leave) and long-term (e.g., long-service leave, post-employment medical benefits). The Group has chosen to retain the 10% corridor method for the recognition of actuarial gains or losses. The Group also requires recognition of liability and expense when an employee has provided service and the entity receives economic benefit arising from the service.

Perusahaan menerapkan PSAK No. 24 (Revisi 2010), “Imbalan Kerja”, yang mengatur akuntansi dan pengungkapan untuk imbalan kerja, yang meliputi imbalan kerja jangka pendek (misalnya pembayaran cuti tahunan, pembayaran cuti sakit) dan imbalan kerja jangka panjang (misalnya cuti-berimbalan jangka panjang, imbalan kesehatan pascakerja). Kelompok Usaha telah memilih tetap Penggunakan “10% corridor method” untuk pengakuan keuntungan atau kerugian aktuaria. Kelompok Usaha juga melakukan pengakuan kewajiban dan beban ketika pekerja telah memberikan layanan dan entitas mengkonsumsi manfaat ekonomi yang timbul dari layanan tersebut.

41

392

ACCOUNTING





IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan) t.

2.

Imbalan Kerja (lanjutan)

SUMMARY OF SIGNIFICANT POLICIES (continued) t.

ACCOUNTING

Employee Benefits (continued)

Imbalan pascakerja Perusahaan menyelenggarakan program pensiun iuran pasti (Program Pensiun) untuk semua karyawan tetapnya yang telah memenuhi kriteria dan liabilitas imbalan kerja yang tidak didanai yang ditentukan berdasarkan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) yang berlaku. Liabilitas imbalan kerja yang tidak didanai tersebut dihitung dengan membandingkan imbalan yang akan diterima oleh karyawan pada usia normal pensiun dari Program Pensiun dengan imbalan sesuai dengan KKB, setelah dikurangi dengan akumulasi kontribusi pemberi kerja dan hasil pengembangannya. Jika bagian pemberi kerja pada imbalan Program Pensiun kurang dari yang diharuskan oleh KKB, imbalan Perusahaan akan mencadangkan kekurangan tersebut.

Post-employment benefits The Company has a defined contribution retirement plan (Pension Plan) covering all of its qualified permanent employees and an unfunded employee benefit liability determined in accordance with the existing Collective Labor Agreement (CLA). The unfunded employee benefit liability is calculated by comparing the benefit that will be received by an employee at normal pension age from the Pension Plan with the benefit as stipulated in the CLA, after deducting the accumulated employer contribution and the related investment results. If the employer-funded portion of the Pension Plan benefit is less than the benefit as required by the CLA, the Company provides for such shortfall.

Perusahaan memberikan imbalan kerja lainnya, seperti imbalan kesehatan dan uang penghargaan. Hak atas imbalan ini pada umumnya diberikan apabila karyawan bekerja hingga mencapai usia pensiun dan memenuhi masa kerja tertentu. Estimasi biaya imbalan ini diakru sepanjang masa kerja karyawan, dengan menggunakan metodologi akuntansi yang sama dengan metodologi yang digunakan dalam perhitungan program pensiun imbalan pasti.

The Company also provides long-term postemployment benefits, such as healthcare benefits and service pay to their retirees. The entitlement to these benefits is usually based on the employee remaining in service up to retirement age and the completion of a minimum service period. The expected costs of these benefits are accrued over the period of employment, using an accounting methodology similar to defined benefit pension plans.

Kewajiban imbalan pensiun tersebut merupakan nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi dengan nilai wajar aset program dan penyesuaian atas keuntungan atau kerugian aktuarial dan biaya jasa lalu yang belum diakui. Kewajiban imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode projected unit credit.

The pension benefit obligation is the present value of the defined benefit obligation at end of the reporting period less the fair value of plan assets, together with adjustments for unrecognised actuarial gains or losses and past service costs. The defined benefit obligation is calculated annually by an independent actuary using the projected unit credit method.

Beban untuk imbalan kerja berdasarkan KKB/UU/imbalan kesehatan pascakerja ditentukan dengan menggunakan metode projected-unit-credit. Laba atau rugi aktuarial diakui sebagai penghasilan atau beban apabila akumulasi keuntungan atau kerugian aktuarial neto yang belum diakui pada akhir tahun pelaporan sebelumnya melebihi Total 10% dari nilai kini kewajiban imbalan pasti pada tanggal tersebut.

The costs of providing employee benefits under the CLA/Law/post-retirement healthcare benefits plan are determined using the projected-unit-credit method. Actuarial gains or losses are recognized as income or expense when the net cumulative unrecognized actuarial gains or losses for each individual plan at the end of the previous reporting year exceeded 10% of the present value of the defined benefit obligation at that date.


393




IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan) t.

u.

2.

Imbalan Kerja (lanjutan)

SUMMARY OF SIGNIFICANT POLICIES (continued) t.

Employee Benefits (continued)

Imbalan pascakerja (lanjutan)

Post-employment benefits (continued)

Keuntungan atau kerugian yang melebihi ketentuan 10% diamortisasi selama rata-rata sisa masa kerja yang diperkirakan dari para pekerja dalam program tersebut. Lebih lanjut, biaya jasa lalu yang terjadi ketika Perusahaan memperkenalkan program imbalan pasti atau terjadinya perubahan atas imbalan yang terhutang dari program yang berlaku saat ini harus diamortisasi selama periode sampai imbalan tersebut telah menjadi hak karyawan (vested).

These gains or losses in excess of the 10% threshold are amortized on a straight-line basis over the expected average remaining working lives of the employees. Further, past service costs arising from the introduction of a defined benefit plan or changes in the benefits payable of an existing plan are required to be amortized over the period until the benefits concerned become vested.

Imbalan kerja jangka panjang lainnya termasuk cuti besar yang ditentukan berdasarkan Peraturan Perusahaan. Perkiraan beban ini dihitung dan diakui sepanjang masa kerja karyawan dengan menggunakan metode yang diterapkan dalam menghitung kewajiban imbalan pasca-kerja. Kewajiban ini dihitung minimum satu tahun sekali oleh aktuaris independen. Imbalan jangka panjang lainnya yang telah menjadi hak karyawan diakui segera sebagai beban dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

Other long-term employment benefits include the long services leave benefit which is determined in compliance with the Company's Regulations. The expected costs of these benefits are calculated and recognized over the years of employment, using the method which is applied in calculating obligation for post-employment benefits. These obligations are calculated on a minimum once a year by an independent actuary. Other long term employment benefits that are vested, are recognized as expense immediately in the consolidated statement of comprehensive income.

Program iuran pasti Program iuran pasti merupakan program imbalan pasca-kerja, dimana entitas membayar iuran tetap kepada suatu entitas terpisah dan tidak memiliki kewajiban hukum ataupun konstruktif untuk membayar iuran lebih lanjut. Kewajiban untuk membayar iuran secara regular merupakan biaya imbalan kerja karyawan untuk periode dimana jasa diberikan oleh pekerja.

Defined contribution plans A defined contribution plan is a postemployment benefit plan under which the entity pays fixed contributions into a separate entity and will have no legal or constructive obligation to pay further amounts. Obligations for the regular contributions constitute employee benefit costs for the period during which services are rendered by employees.

Instrumen Keuangan

u.

Financial Instruments The Group applied PSAK No. 50 (Revised 2010), “Financial Instruments: Presentation”, PSAK No. 55 (Revised 2011), “Financial Instruments: Recognition and Measurement”, and PSAK No. 60, “Financial Instruments: Disclosures”

Kelompok Usaha menerapkan PSAK No. 50 (Revisi 2010), “Instrumen Keuangan: Penyajian”, PSAK No. 55 (Revisi 2011), “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran” dan PSAK No. 60, “Instrumen Keuangan: Pengungkapan”

43

394

ACCOUNTING





IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan) u.

2.

Instrumen Keuangan (lanjutan) i)

SUMMARY OF SIGNIFICANT POLICIES (continued) u.

ACCOUNTING

Financial Instruments (continued)

Aset keuangan

i) Financial assets

Pengakuan awal

Initial recognition

Aset keuangan dalam ruang lingkup PSAK No. 55 (Revisi 2011) diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba atau rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo, dan aset keuangan tersedia untuk dijual. Kelompok Usaha menentukan klasifikasi aset keuangan pada saat pengakuan awal dan, jika dibolehkan dan sesuai, akan dievaluasi kembali setiap akhir tahun keuangan.

Financial assets within the scope of PSAK No. 55 (Revised 2011) are classified as financial assets at fair value through profit or loss, loans and receivables, held-tomaturity investments and available-forsale financial assets, as appropriate. The Group determines the classification of the financial assets upon initial recognition and, if allowed and appropriate, will reevaluate this designation at the end of each financial year.

Semua aset keuangan diakui pertama kali pada nilai wajarnya ditambah dengan biaya-biaya transaksi, kecuali apabila aset keuangan dicatat pada nilai wajar melalui laba rugi.

Financial assets are recognized initially at fair value plus directly attributable transaction costs, except if the financial assets are recorded at fair value through profit or loss.

keuangan Kelompok Usaha Aset mencakup kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang usaha, piutang lain-lain, pendapatan masih akan diterima dan aset tidak lancar lainnya diklasifikasikan sebagai “Pinjaman yang diberikan dan Piutang”.

The financial assets of the Group, which include cash and cash equivalents, shortterm investments, trade receivables, other receivables, accrued revenue and other non-current assets, are all classified as “Loans and Receivables”.

Pengukuran setelah pengakuan awal

Subsequent measurement

Pengukuran aset keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasinya sebagai berikut:

The subsequent measurement of financial assets depends on their classification as follows:

(a) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi

(a)

Financial assets at fair value through profit or loss Financial assets at fair value through profit or loss include financial assets held for trading and financial assets designated upon initial recognition at fair value through profit or loss.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi termasuk aset keuangan untuk dijual dan aset keuangan yang ditetapkan pada saat pengakuan awal untuk diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi.


395





2.


u.

Aset keuangan (lanjutan) Pengukuran (lanjutan)

setelah

pengakuan


Financial Instruments (continued) i) Financial assets (continued) Subsequent measurement (continued)

awal

(a)

(a) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi (lanjutan)

Financial assets at fair value through profit or loss (continued)

Aset derivatif diklasifikasikan sebagai kelompok untuk dijual kecuali mereka ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai efektif. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi disajikan dalam laporan posisi keuangan Kelompok Usaha pada nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai wajar diakui sebagai laba atau rugi.

Derivative assets are classified as held for trading unless they are designated as effective hedging instruments. Financial assets at fair value through profit or loss are carried in the Group’s statements of financial position at fair value with gains or losses recognized as profit or loss.

Kelompok Usaha memiliki investasi jangka pendek dalam kategori ini.

The Group has short-term investment classified under this category. (b)

(b) Pinjaman yang diberikan dan piutang

Loan and receivables Loans and receivables are nonderivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market. After initial measurement, such financial assets are carried at amortized cost using the effective interest rate method, and gains and losses are recognized in profit or loss when the loans and receivables are derecognized or impaired, as well as through the amortization process.

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan, yang tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Setelah pengakuan awal, aset keuangan tersebut dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dan keuntungan dan kerugian terkait diakui sebagai laba rugi pada saat pinjaman yang diberikan dan piutang dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, demikian juga melalui proses amortisasi.

45

396

ACCOUNTING






2.


u.

Aset keuangan (lanjutan) Pengukuran (lanjutan)

setelah

pengakuan


ACCOUNTING

Financial Instruments (continued) i) Financial assets (continued) Subsequent measurement (continued)

awal

(b)

(b) Pinjaman yang diberikan dan piutang (lanjutan)

Loan and receivables (continued) The Group has cash and cash equivalents, short-term investments, trade receivables, other receivables, accrued revenue and other noncurrent assets classified under this category.

Kelompok Usaha memiliki kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang usaha, piutang lain-lain, pendapatan masih akan diterima dan aset tidak lancar lainnya dalam kategori ini. ii) Liabilitas keuangan

ii)

Financial liabilities

Pengakuan awal

Initial recognition

Liabilitas keuangan dalam ruang lingkup PSAK No. 55 (Revisi 2011) diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba atau rugi, liabilitas keuangan yang dinilai pada biaya perolehan yang diamortisasi atau sebagai derivatif yang dirancang sebagai instrumen lindung nilai dalam lindung nilai yang efektif, mana yang lebih sesuai. Kelompok Usaha menentukan klasifikasi liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal. Saat pengakuan awal, liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar dan, dalam hal liabilitas keuangan yang dinilai pada biaya perolehan yang diamortisasi, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Financial liabilities within the scope of PSAK No. 55 (Revised 2011) are classified as financial liabilities at fair value through the profit or loss, financial liabilities measures at amortized cost, or as derivatives designated as hedging instruments in an effective hedge, as appropriate. The Group determines the classification of financial liabilities upon initial recognition. Financial liabilities are recognized initially at fair value and, in the case of financial liabilities measures at amortized cost, inclusive of directly attributable transaction costs.

Liabilitas keuangan Kelompok Usaha mencakup utang bank jangka pendek, utang usaha, beban akrual, liabilitas jangka pendek lainnya, sewa pembiayaan, utang bank jangka panjang serta liabilitas jangka panjang lainnya diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

The financial liabilities of the Group, which include short-term bank loans, trade payables, accrued expenses, other current liabilities, finance lease, long-term bank loans and other long-term liabilities, are classified as financial liabilities measured at amortized cost.


397





2.

Instrumen Keuangan (lanjutan) ii)


Liabilitas keuangan (lanjutan)

Financial Instruments (continued) ii) Financial liabilities (continued)

Pengukuran setelah pengakuan awal

Subsequent measurement

Setelah pengakuan awal, utang dan pinjaman yang dikenakan bunga diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

After initial recognition, interest-bearing loans and borrowings are subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method.

Keuntungan atau kerugian harus diakui sebagai laba atau rugi ketika liabilitas tersebut dihentikan pengakuannya serta melalui proses amortisasinya.

Gains and losses are recognized as profit or loss when the liabilities are derecognized as well as through the amortization process.

iii) Saling hapus instrumen keuangan

iii) Offsetting of financial instruments Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the consolidated statement of financial position if, and only if, there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dari aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan terdapat intensi untuk menyelesaikan dengan menggunakan dasar bersih, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan. iv) Nilai wajar instrumen keuangan

iv) Fair value of financial instruments The fair value of financial instruments that are traded in active markets at each reporting date is determined by reference to quoted market prices or dealer price quotation (bid price for long position and ask price for short position), without any deduction for transaction costs. For financial instruments where there is no active market, fair value is determined using valuation techniques. Such techniques include recent arm’s-length market transactions, referring to the current fair value of another instrument that is substantially the same, discounted cash flows analysis, or other valuation models.

Nilai wajar instrumen keuangan yang secara aktif diperdagangkan di pasar aktif pada setiap tanggal pelaporan ditentukan dengan mengacu pada kuotasi harga pasar atau harga pedagang efek (harga penawaran untuk posisi beli dan harga permintaan untuk posisi jual), tanpa adanya pengurangan atas biaya transaksi. Untuk instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif, nilai wajar ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian tersebut meliputi penggunaan transaksi pasar terkini yang dilakukan secara wajar (arm’s-length market transactions), referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, analisis arus kas yang didiskonto, atau model penilaian lainnya.

47

398

ACCOUNTING






2.

Instrumen Keuangan (lanjutan) v)


Biaya perolehan yang diamortisasi dari instrumen keuangan

ACCOUNTING

Financial Instruments (continued) v)

Amortized cost of financial instruments Amortized cost is computed using the effective interest rate method less any allowance for impairment and principal repayment or reduction. The calculation takes into account any premium or discount on acquisition and includes transaction costs and fees that are an integral part of the effective interest rate.

Biaya perolehan yang diamortisasi diukur dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi cadangan penurunan nilai dan pembayaran atau pengurangan pokok. Perhitungan ini mencakup seluruh premi atau diskonto pada saat akuisisi dan mencakup biaya transaksi serta komisi yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suku bunga efektif. vi) Penurunan nilai aset keuangan

vi) Impairment of financial assets

Pada setiap akhir periode pelaporan, Kelompok Usaha mengevaluasi apakah terdapat bukti yang objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai.

At the end of each reporting period, the Group assesses whether there is any objective evidence that a financial asset or a group of financial assets is impaired.

Untuk pinjaman yang diberikan dan piutang yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, Kelompok Usaha terlebih dahulu menentukan bahwa terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, atau secara kolektif untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual.

For loans and receivables carried at amortized cost, the Group first assesses whether objective evidence of impairment exists individually for financial assets that are individually significant, or collectively for financial assets that are not individually significant.

Jika Kelompok Usaha menentukan tidak terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka aset tersebut dimasukkan ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individual dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

If the Group determines that no objective evidence of impairment exists for an individually assessed financial asset, whether significant or not, the asset is included in a group of financial assets with similar credit risk characteristics and collectively assessed for impairment. Assets that are individually assessed for impairment and for which an impairment loss is or continues to be recognized are not included in a collective assessment of impairment.


399





2.

Instrumen Keuangan (lanjutan) vi) Penurunan (lanjutan)

nilai

aset


keuangan

Financial Instruments (continued) vi) Impairment (continued)

of

financial

assets

Jika terdapat bukti objektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi, jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang (tidak termasuk kerugian kredit di masa mendatang yang belum terjadi). Nilai kini estimasi arus kas masa datang didiskonto dengan menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Jika pinjaman yang diberikan memiliki suku bunga variabel, maka tingkat diskonto yang digunakan untuk mengukur setiap kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif yang berlaku.

If there is objective evidence that an impairment loss has occurred, the amount of the loss is measured as the difference between the asset’s carrying amount and the present value of estimated future cash flows (excluding future expected credit losses that have not yet been incurred). The present value of the estimated future cash flows is discounted at the financial asset’s original effective interest rate. If a loan has a variable interest rate, the discount rate for measuring impairment loss is the current effective interest rate.

Nilai tercatat atas aset keuangan dikurangi melalui penggunaan pos cadangan penurunan nilai dan jumlah kerugian yang terjadi diakui sebagai laba atau rugi. Pendapatan bunga selanjutnya diakui sebesar nilai tercatat yang diturunkan nilainya berdasarkan tingkat suku bunga yang digunakan untuk mendiskontokan arus kas masa depan untuk pengukuran rugi penurunan nilai. Pinjaman yang diberikan dan piutang dengan cadangan terkait beserta dihapuskan jika tidak terdapat kemungkinan yang realistis atas pemulihan di masa mendatang dan seluruh agunan telah terealisasi atau dialihkan kepada Kelompok Usaha.

The carrying amount of the financial asset is reduced through the use of an allowance for impairment account and the amount of the loss is recognized as profit or loss. Interest income continues to be accrued on the reduced carrying amount based on the rate of interest used to discount future cash flows for the purpose of measuring impairment loss. Loans and receivables, together with the associated allowances, are written off when there is no realistic prospect of future recovery and all collateral has been realized or has been transferred to the Group.

Jika, pada tahun berikutnya, nilai estimasi kerugian penurunan nilai aset keuangan bertambah atau berkurang karena peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui, maka kerugian penurunan nilai yang diakui sebelumnya bertambah atau berkurang dengan menyesuaikan pos cadangan penurunan nilai. Pemulihan tidak akan menghasilkan nilai tercatat dari aset keuangan melebihi biaya perolehan yang diamortisasi, jika penurunan nilai tidak diakui pada saat penurunan nilai tersebut dipulihkan. Jika di masa mendatang penghapusan tersebut dapat dipulihkan, maka jumlah pemulihan tersebut diakui sebagai laba atau rugi.

If, in a subsequent period, the amount of the estimated impairment loss increases or decreases because of an event occurring after the impairment was recognized, the previously recognized impairment loss is increased or reduced by adjusting the allowance for impairment account. The reversal shall not result in a carrying amount of the financial assets that exceeds what the amortized cost would have been had the impairment not been recognized at the date the impairment is reversed. If a future write-off is later recovered, the recovery is recognized as profit or loss.

49

400

ACCOUNTING






2.

Instrumen Keuangan (lanjutan) vii) Penghentian pengakuan liabilitas keuangan


aset

dan

ACCOUNTING

Financial Instruments (continued) vii) Derecognition of financial assets and liabilities

Aset keuangan

Financial assets

Penghentian pengakuan atas suatu aset keuangan (atau, apabila dapat diterapkan untuk bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan sejenis) terjadi bila: (1) hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau (2) Kelompok Usaha memindahkan hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut atau menanggung liabilitas untuk membayar arus kas yang diterima tersebut tanpa penundaan yang signifikan kepada pihak ketiga melalui suatu kesepakatan penyerahan dan salah satu diantara (a) Kelompok Usaha secara substansial memindahkan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, atau (b) Kelompok Usaha secara substansial tidak memindahkan dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, namun telah memindahkan pengendalian atas aset tersebut.

A financial asset (or where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is derecognized when: (1) the rights to receive cash flows from the asset have expired, or (2) the Group have transferred their rights to receive cash flows from the asset or have assumed an obligation to pay the received cash flows in full without material delay to a third party under a “pass-through” arrangement, and either (a) the Group has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (b) the Group has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.

Apabila Kelompok Usaha mentransfer hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau mengadakan kesepakatan penyerahan, atau tidak mentransfer maupun tidak mempertahankan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan tersebut namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut, maka suatu aset keuangan baru diakui oleh Kelompok Usaha sebesar keterlibatannya yang berkelanjutan dengan aset keuangan tersebut.

Where the Group has transferred their rights to receive cash flows from a financial asset or have entered into a pass-through arrangement, or has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the financial asset but has transferred control of the financial asset, a new financial asset is recognized to the extent of the Group’s continuing involvement in the asset.

Keterlibatan berkelanjutan yang berbentuk pemberian jaminan atas aset yang ditransfer diukur sebesar jumlah terendah antara nilai aset yang ditransfer dan nilai maksimal dari pembayaran yang diterima yang mungkin harus dibayar kembali oleh Kelompok Usaha.

Continuing involvement that takes the form of a guarantee over the transferred asset is measured at the lower of the original carrying amount of the asset and the maximum amount of consideration received that the Group could be required to repay.


401





Instrumen Keuangan (lanjutan) vii) Penghentian pengakuan aset liabilitas keuangan (lanjutan)

v.

2.


dan

Financial Instruments (continued) vii) Derecognition of financial assets and liabilities (continued)

Aset keuangan (lanjutan)

Financial assets (continued)

Dalam hal ini, Kelompok Usaha juga mengakui liabilitas terkait. Aset yang ditransfer diukur atas dasar yang merefleksikan hak dan kewajiban Kelompok Usaha yang ditahan.

In this case, the Group also recognizes an associated liability. The transferred asset and the associated liability are measured on a basis that reflects the rights and obligations that the Group has retained.

Pada saat penghentian pengakuan atas aset keuangan secara keseluruhan, maka selisih antara nilai tercatat dan jumlah dari (i) pembayaran yang diterima, termasuk aset baru yang diperoleh dikurangi dengan liabilitas baru yang ditanggung, dan (ii) keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui secara langsung dalam ekuitas, harus diakui sebagai laba atau rugi.

On derecognition of a financial asset in its entirety, the difference between the carrying amount and the sum of (i) the consideration received, including any new asset obtained less any new liability assumed, and (ii) any cumulative gain or loss that has been recognized directly in equity, is recognized as profit or loss.

Liabilitas keuangan

Financial liabilities

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dihentikan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

A financial liability is derecognized when the contractual obligation under the liability is discharged or cancelled or expired.

Ketika liabilitas keuangan awal digantikan dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan ketentuan yang berbeda secara substansial, atau modifikasi secara substansial atas liabilitas keuangan yang saat ini ada, maka pertukaran atau modifikasi tersebut dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru dan selisih antara nilai tercatat liabilitas keuangan tersebut diakui sebagai laba atau rugi.

When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as a derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized as profit or loss.

Laba per Saham

v.

Earnings per Share Basic earnings per share is computed by dividing the income for the year attributable to the owners of the parent entity by the weighted-average number of shares outstanding during the year, which is 1,444,029 shares and 1,194,504 shares in 2014 and 2013, respectively.

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan total rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan yaitu 1.444.029 saham dan 1.194.504 saham masing-masing pada tahun 2014 dan 2013.

51

402

ACCOUNTING






2.

w. Provisi

x.


ACCOUNTING

w. Provision

Kelompok Usaha menerapkan PSAK No. 57 (Revisi 2009), “Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi”.

The Group applies PSAK No. 57 (Revised 2009), “Provisions, Contingent Liabilities, and Contingent Assets”.

Provisi diakui jika Kelompok Usaha memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinannya penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisions are recognized when the Group has a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibalik.

Provisions are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

Standar Akuntansi yang Telah Disahkan Namun Belum Berlaku Efektif

x. Accounting Standards Issued but Not Yet Effective

Berikut ini adalah beberapa standar akuntansi yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) yang dipandang relevan terhadap pelaporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha yang berlaku efektif untuk laporan keuangan tahun 2015:

The following are several issued accounting standards by the Indonesian Financial Accounting Standards Board (DSAK) that are considered relevant to the financial reporting of the Group that will be effective for 2015 financial statements:

PSAK 1 (2013): Penyajian Laporan Keuangan, yang diadopsi dari IAS 1.

• PSAK 1 (2013): Presentation of Financial Statements, adopted from IAS 1.

PSAK ini mengubah penyajian kelompok pos-pos dalam Penghasilan Komprehensif Lain. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi disajikan terpisah dari pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi.

This PSAK changes the grouping of items presented in Other Comprehensive Income. Items that could be reclassified to profit or loss would be presented separately from items that will never be reclassified.

•

•

PSAK 4 (2013): Laporan Keuangan Tersendiri, yang diadopsi dari IAS 27.

•

PSAK 4 (2013): Separate Financial Statements, adopted from IAS 27. This PSAK prescribes only the accounting requirements when a parent entity prepares separate financial statements as additional information. Accounting for consolidated financial statements is determined in PSAK 65.

PSAK ini hanya mengatur persyaratan akuntansi ketika entitas induk menyajikan laporan keuangan tersendiri sebagai informasi tambahan. Pengaturan akuntansi untuk laporan keuangan konsolidasian diatur dalam PSAK 65.


403




IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan) x.

2.

Standar Akuntansi yang Telah Disahkan Namun Belum Berlaku Efektif (lanjutan) •


x. Accounting Standards Issued but Not Yet Effective (continued)

PSAK 15 (2013): Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama, yang diadopsi dari IAS 28.

•

PSAK 24 (2013): Imbalan Kerja, yang diadopsi dari IAS 19.

•

PSAK 46 (2014): Pajak Penghasilan, yang diadopsi dari IAS 12.

•

PSAK 48 (2014): Penurunan Nilai Aset, yang diadopsi dari IAS 36.

•

PSAK 46 (2014): Income Tax, adopted from IAS 12.

PSAK 48 (2014): Impairment of Assets, adopted from IAS 36. This PSAK provides additional disclosure terms for each individual asset (including goodwill) or a cash-generating unit, for which an impairment loss has been recognized or reversed during the period.

PSAK ini memberikan tambahan persyaratan pengungkapan untuk setiap aset individual atau unit penghasil kas yang mana kerugian penurunan nilai telah diakui atau dibalik selama periode. •

PSAK 50 (2014): Instrumen Keuangan: Penyajian, yang diadopsi dari IAS 32.

•

PSAK 50 (2014): Financial Instruments: Presentation, adopted from IAS 32. This PSAK provides deeper criteria on legally enforceable right to set off the recognized amounts and criterion to settle on a net basis.

PSAK ini mengatur lebih dalam kriteria mengenai hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dan kriteria penyelesaian secara neto.

53

404

Benefits,

This PSAK now provides additional provision for deferred tax asset or deferred tax liability arises from a non-depreciable asset measured using the revaluation model, and those arises from investment property that is measured using the fair value model.

PSAK ini memberikan tambahan pengaturan untuk asset dan liabilitas pajak tangguhan yang berasal dari aset yang tidak disusutkan yang diukur dengan menggunakan model revaluasi, dan yang berasal dari properti investasi yang diukur dengan menggunakan model nilai wajar. •

PSAK 24 (2013): Employee adopted from IAS 19.

This PSAK, among others, removes the corridor mechanism and contingent liability disclosures to simplify clarifications and disclosures.

PSAK ini, antara lain, menghapus mekanisme koridor dan pengungkapan atas informasi liabilitas kontinjensi untuk menyederhanakan klarifikasi dan pengungkapan. •

PSAK 15 (2013): Investments in Associates and Joint Ventures, adopted from IAS 28. This PSAK describes the application of the equity method to investments in joint ventures in addition to associates.

PSAK ini mengatur penerapan metode ekuitas pada investasi ventura bersama dan juga entitas asosiasi. •

ACCOUNTING





IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan) x.

2.

Standar Akuntansi yang Telah Disahkan Namun Belum Berlaku Efektif (lanjutan) •


x. Accounting Standards Issued but Not Yet Effective (continued)

PSAK 55 (2014): Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, yang diadopsi dari IAS 39.

•

PSAK 60 (2014): Instrumen Keuangan: Pengungkapan, yang diadopsi dari IFRS 7.

•

PSAK 65: Laporan Keuangan Konsolidasi, yang diadopsi dari IFRS 10.

•

PSAK 67: Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain.

•

PSAK 67: Disclosure of Interest in Other Entities. This PSAK includes all of the disclosures that were previously in PSAK 4 (2009), PSAK 12 (2009) and PSAK 15 (2009). These disclosures relate to an entity’s interests in other entities.

PSAK ini mencakup semua pengungkapan yang diatur sebelumnya dalam PSAK 4 (2009), PSAK 12 (2009) dan PSAK 15 (2009). Pengungkapan ini terkait dengan kepentingan entitas dalam entitas-entitas lain. •

PSAK 65: Consolidated Financial Statements, adopted from IFRS 10. This PSAK replaces the portion of PSAK 4 (2009) that addresses the accounting for consolidated financial statements, establishes principles for the presentation and preparation of consolidated financial statements when an entity controls one or more other entities.

PSAK ini menggantikan porsi PSAK 4 (2009) mengenai pengaturan akuntansi untuk laporan keuangan konsolidasian, menetapkan prinsip penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian ketika entitas mengendalikan satu atau lebih entitas lain. •

PSAK 60 (2014): Financial Instruments: Disclosures, adopted from IFRS 7. This PSAK, among others, provides additional provision on offsetting disclosures with quantitative and qualitative information, and disclosures on transfers of financial instruments.

PSAK ini, antara lain, menambah pengaturan pengungkapan saling hapus dengan informasi kuantitatif dan kualitatif, serta pengungkapan mengenai pengalihan instrument keuangan. •

PSAK 55 (2014): Financial Instruments: Recognition and Measurement, adopted from IAS 39. This PSAK, among others, provides additional provision for the criteria of nonexpiration or non-termination of the hedging instrument, and provision to account financial instruments at the measurement date and after initial recognition.

PSAK ini, antara lain, menambah pengaturan kriteria instrumen lindung nilai yang tidak dapat dianggap telah kedaluarsa atau telah dihentikan, serta ketentuan untuk mencatat instrumen keuangan pada tanggal pengukuran dan pada tanggal setelah pengakuan awal. •

ACCOUNTING

PSAK 68: Pengukuran Nilai Wajar, yang diadopsi dari IFRS 13.

•

PSAK 68: Fair Value adopted from IFRS 13.

Measurement,

PSAK ini memberikan panduan tentang bagaimana pengukuran nilai wajar ketika nilai wajar disyaratkan atau diizinkan.

This PSAK provides guidance on how to measure fair value when fair value is required or permitted.

Kelompok Usaha sedang mengevaluasi dampak dari standar akuntansi tersebut dan belum menentukan dampaknya terhadap laporan keuangan.

The Group is presently evaluating and has not yet determined the effects of these accounting standards on its financial statements.


405




SUMBER ESTIMASI KETIDAKPASTIAN

3.

SOURCES OF ESTIMATION UNCERTAINTY

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan manajemen membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset, liabilitas dan pengungkapan liabilitas kontinjensi pada akhir periode pelaporan. Namun, ketidakpastian tentang asumsi-asumsi dan estimasi dapat mengakibatkan penyesuaian nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

The preparation of financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, asset, liabilities and the disclosure of contingent liabilities, at the end of reporting period. However, uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that require a material adjusment to the carrying amounts of the assets and liabilities affected in future periods.

Estimasi dan pertimbangan terus dievaluasi berdasarkan pengalaman historis dan faktor-faktor lain, termasuk ekpektasi peristiwa masa depan yang diyakini wajar berdasarkan kondisi yang ada. Pertimbangan, estimasi dan asumsi yang memiliki dampak yang signifikan terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dijelaskan sebagai berikut:

Estimates and judgments are continually evaluated and are based on historical experiences and other factors, including expectations of future events that are believed to be reasonable circumtances. Judgment, estimates and assumptions that have a significant effect on the carrying amounts of assets and liabilities are described below:

Pertimbangan

Judgments

Pertimbangan-pertimbangan berikut dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Kelompok Usaha yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.

The following judgments are made by management in the process of applying the Group’s accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the financial statements.

Penentuan mata uang fungsional Mata uang fungsional dari setiap entitas dalam Kelompok Usaha adalah mata uang dari lingkungan ekonomi utama di mana entitas tersebut beroperasi. Mata uang tersebut adalah mata uang yang mempengaruhi sebagian besar pendapatan, biaya dan pendanaan masing-masing entitas.

Determination of functional currency The functional currency of each entity within the Group is the currency from the primary economic environment where such entity operates. Those currencies are the currencies that mainly influence the revenues, costs and financing of each of the respective entities.

Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

Classification of financial assets and financial liabilities Classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in PSAK No. 50 (Revised 2006). Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with accounting policies disclosed in Note 2u.

Klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan ditetapkan dengan mempertimbangkan apakah definisi yang ditetapkan PSAK No. 50 (Revisi 2006) dipenuhi. Dengan demikian aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi seperti dijelaskan pada Catatan 2u.

55

406




SUMBER (lanjutan)

ESTIMASI


KETIDAKPASTIAN

3.

SOURCES OF (continued)

ESTIMATION

UNCERTAINTY

Pertimbangan (lanjutan)

Judgments (continued)

Penyisihan penurunan nilai piutang

The allowance of impairment of receivables

Kelompok Usaha mengevaluasi akun tertentu jika terdapat informasi bahwa pelanggan tertentu tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya. Dalam hal tersebut, Kelompok Usaha mempertimbangkan, berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan dengan pelanggan, kualitas jaminan yang diterima dan status kredit dari pelanggan berdasarkan catatan kredit pihak ketiga yang tersedia dan faktor pasar yang telah diketahui, untuk mencatat provisi yang spesifik atas jumlah piutang pelanggan guna mengurangi jumlah piutang yang diharapkan dapat diterima oleh Kelompok Usaha. Provisi yang spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima mempengaruhi jumlah penyisihan penurunan nilai piutang.

The Group evaluates specific accounts where it has information that certain customers are unable to meet their financial obligations. In these cases, the Group use judgment, based on the best available facts and circumstances, including but not limited to, the length of its relationship with the customer, quality of collateral received and the customer’s current credit status based on any available third party credit reports and known market factors, to record specific provisions for customers against amounts due to reduce its receivable amounts that the Group expect to collect. These specific provisions are re-evaluated and adjusted as additional information received affects the amounts of allowance for impairment losses on trade receivables.

Bila Kelompok Usaha memutuskan bahwa tidak terdapat bukti obyektif atas penurunan nilai pada evaluasi individual atas piutang usaha, baik yang nilainya signifikan maupun tidak, Kelompok Usaha menyertakannya dalam kelompok piutang usaha dengan risiko kredit yang serupa karakteristiknya dan melakukan evaluasi kolektif atas penurunan nilai. Karakteristik yang dipilih mempengaruhi estimasi arus kas masa depan atas kelompok piutang usaha tersebut karena merupakan indikasi bagi kemampuan pelanggan untuk melunasi jumlah terutang.

If the Group determine that no objective evidence of impairment exists for an individually assessed trade receivables, whether significant or not, it includes the asset in a group of financial assets with similar credit risk characteristics and collectively assesses them for impairment. The characteristics chosen are relevant to the estimation of future cash flows for groups of such trade receivables by being indicative of the customers’ ability to pay all amounts due.

Arus kas masa depan pada kelompok piutang usaha yang dievaluasi secara kolektif untuk penurunan nilai diestimasi berdasarkan pengalaman kerugian historis bagi piutang usaha dengan karakteristik risiko kredit yang serupa dengan piutang usaha pada kelompok tersebut. Penjelasan lebih lanjut diungkapkan dalam Catatan 6.

Future cash flows in a group of trade receivables that are collectively evaluated for impairment are estimated on the basis of historical loss experience for the trade receivables with credit risk characteristics similar to those in the group. Further details are disclosed in Note 6.


407



SUMBER (lanjutan)

ESTIMASI


KETIDAKPASTIAN

3.


UNCERTAINTY

Estimasi dan Asumsi

Estimates and Assumptions

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Kelompok Usaha mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun. Kondisi yang ada dan asumsi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan situasi pasar yang berada di luar kendali Kelompok Usaha. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika keadaan tersebut terjadi.

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial period are disclosed below. The Group based its assumptions and estimates on parameters available when the financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes on circumstances arising beyond the control of the Group. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

Nilai wajar dari aset keuangan dan liabilitas keuangan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti-bukti obyektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar, suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

Fair value of financial assets and financial liabilities Indonesian Financial Accounting Standards require measurement of certain financial assets and liabilities at fair values, and the disclosure requires the use of estimates. Significant components of fair value measurement is determined based on verifiable objective evidence (i.e. foreign exchange rate, interest rate), while timing and amount of changes in fair value might differ due to different valuation methods used.

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan diungkapkan pada Catatan 44.

The fair value of financial assets and financial liabilities is disclosed in Note 44.

Estimasi masa manfaat aset tetap Masa manfaat dari masing-masing aset tetap Kelompok Usaha diestimasi berdasarkan jangka waktu aset tersebut diharapkan tersedia untuk digunakan. Estimasi tersebut didasarkan pada penilaian kolektif berdasarkan bidang usaha yang sama, evaluasi teknis internal dan pengalaman dengan aset sejenis. Estimasi masa manfaat setiap aset ditelaah secara berkala dan diperbarui jika estimasi berbeda dari perkiraan sebelumnya yang disebabkan karena pemakaian, usang, serta keterbatasan hak atau pembatasan lainnya terhadap penggunaan aset. Dengan demikian, hasil operasi di masa mendatang mungkin dapat terpengaruh secara signifikan oleh perubahan dalam jumlah dan waktu terjadinya biaya karena perubahan yang disebabkan oleh faktor-faktor yang disebutkan di atas. Penurunan estimasi masa manfaat ekonomis setiap aset tetap akan menyebabkan kenaikan beban penyusutan dan penurunan nilai tercatat aset tetap.

Estimate useful lives of fixed assets The useful life of each of the item of the Group’s fixed assets is estimated based on the period over which the asset is expected to be available for use. Such estimation is based on a collective assessment of similar business, internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful life of each asset is reviewed periodically and updated if expectations differ from previous estimates due to usage, obsolescence, and legal or other limits on the use of the asset. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the amounts and timing of recorded expenses brought about by changes in the factors mentioned above. A reduction in the estimated useful life of any item of fixed assets would increase the recorded depreciation and decrease the carrying values of these assets.

57

408

ESTIMATION




SUMBER (lanjutan)

ESTIMASI


KETIDAKPASTIAN

3.


ESTIMATION

UNCERTAINTY

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Estimates and Assumptions (continued)

Estimasi masa manfaat aset tetap (lanjutan) Estimasi masa manfaat aset tetap diungkapkan pada Catatan 2l. Tidak terdapat perubahan dalam estimasi masa manfaat aset tetap selama tahun berjalan.

Estimate useful lives of fixed assets (continued) Estimated useful lives of fixed assets are disclosed in Note 2l. There is no change in the estimated useful lives of fixed assets during the year.

Penurunan nilai aset nonkeuangan

Impairment of non-financial assets

Penelaahan atas penurunan nilai dilakukan apabila terdapat indikasi penurunan nilai aset tertentu. Penentuan nilai wajar aset membutuhkan estimasi arus kas yang diharapkan akan dihasilkan dari pemakaian berkelanjutan dan pelepasan akhir atas aset tersebut. Perubahan signifikan dalam asumsiasumsi yang digunakan untuk menentukan nilai wajar dapat berdampak signifikan pada nilai terpulihkan dan jumlah kerugian penurunan nilai yang terjadi mungkin berdampak material pada hasil operasi Kelompok Usaha.

Impairment review is performed when certain impairment indicators are present. Determining the fair value of assets requires the estimation of cash flows expected to be generated from the continued use and ultimate disposition of such assets. Any significant changes in the assumptions used in determining the fair value may materially affect the assessment of recoverable values and any resulting impairment loss could have a material impact on results of operations.

Penjelasan lebih rinci diungkapkan Catatan 2k, 2l, 13, 14 dan 15.

Further details are disclosed in Notes 2k, 2l, 13, 14 and 15.

dalam

Pajak penghasilan

Income tax

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya belum dapat dipastikan dalam kegiatan usaha normal. Kelompok Usaha mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi penghasilan kena pajak. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 23.

Significant judgment is involved in determining the provision for corporate income tax. There are certain transactions and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. The Group recognizes liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of taxable income. Further details are disclosed in Note 23.

Aset pajak tangguhan

Deferred tax assets

Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer antara nilai tercatat aset dan liabilitas pada laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak jika besar kemungkinan bahwa jumlah laba fiskal akan memadai untuk pemanfaatan perbedaan temporer yang diakui. Estimasi manajemen yang signifikan diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang diakui berdasarkan kemungkinan waktu terealisasinya dan jumlah laba fiskal pada masa mendatang serta strategi perencanaan pajak masa depan. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 2s dan 23.

Deferred tax assets are recognized for all temporary differences between the financial statements’ carrying amounts of existing assets and liabilities and their respective taxes bases to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilized. Significant management estimates are required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing and the level of future taxable profits together with future tax planning strategies. Further details are disclosed in Notes 2s and 23.


409



4.

SUMBER (lanjutan)

ESTIMASI


KETIDAKPASTIAN

3.


ESTIMATION

UNCERTAINTY

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Estimates and Assumptions (continued)

Imbalan kerja karyawan

Employee benefits

Penentuan provisi dan liabilitas imbalan kerja karyawan dipengaruhi oleh asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaris dalam menghitung jumlah tersebut. Hasil aktual yang berbeda dengan asumsi diakumulasi dan diamortisasi ke masa depan dan oleh karena itu, secara umum berdampak pada beban yang diakui dan liabilitas yang tercatat pada periode-periode mendatang. Manajemen berkeyakinan bahwa asumsi-asumsi yang digunakan adalah tepat dan wajar, namun demikian, perbedaan signifikan pada hasil aktual, atau perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi tersebut dapat berdampak signifikan pada jumlah liabilitas imbalan kerja karyawan. Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, saldo liabilitas imbalan kerja karyawan adalah sebesar Rp962.706.606 dan Rp1.022.776.631 (Catatan 28).

The determination of the employee benefits provision and liability is dependent on the selection of certain assumptions used by an actuary in calculating such amounts. Actual results that differ from the Management’s assumptions are accumulated and amortized over future periods and therefore, generally affect the recognized expense and recorded obligation in such future periods. While it is believed that the management’s assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in actual experience or significant changes in assumptions may materially affect the amount of employee benefits liability. As of December 31, 2014 and 2013, the balance of employee benefits liability amounted to Rp962,706,606 and Rp1,022,776,631 (Note 28).

KAS DAN SETARA KAS

4.

CASH AND CASH EQUIVALENTS


Kas Bank Deposito berjangka

10.647.409 1.170.006.090 2.271.780.000

8.360.354 913.263.268 100.057.460

Cash on hand Cash in banks Time deposits

Total kas dan setara kas

3.452.433.499

1.021.681.082

Total cash and cash equivalents

a. Kas

a. Cash on hand 31 Desember 2014/ 31 Desember 2013/ December 31, 2014 December 31, 2013

10.647.409

Kas

b. Bank

8.360.354

Cash on hand

b. Cash in banks 31 Desember 2014/ 31 Desember 2013/ December 31, 2014 December 31, 2013

Rupiah: Pihak ketiga PT Bank BNI Syariah PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat PT Bank Bukopin Tbk PT Bank Victoria International Tbk PT Bank OCBC NISP Tbk PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk PT Bank BCA Syariah PT Bank Central Asia Tbk

26.857.148 22.574.296

23.676.252 49.856.312

21.482.328 15.946.973 4.124.975 779.340

430.346 22.117.750 3.398.255 1.220.567

675.818 398.738 262.825

1.980.711 1.507.300 165.088

59

410


Rupiah: Third parties PT Bank BNI Syariah PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat PT Bank Bukopin Tbk PT Bank Victoria International Tbk PT Bank OCBC NISP Tbk PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk PT Bank BCA Syariah PT Bank Central AsiaTbk




KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

4.

b. Bank (lanjutan)

CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued) b. Cash in banks (continued)


Rupiah (lanjutan): Pihak ketiga (lanjutan) PT Bank Syariah Mandiri PT Bank Pembangunan Daerah Khusus Ibukota Jakarta PT Bank Mega Tbk PT Bank UOB Indonesia PT Bank Pembangunan Daerah Lampung PT Bank Commonwealth PT Bank Danamon Indonesia Tbk Pihak berelasi (Catatan 42) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Sub-total Dolar AS: Pihak ketiga PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk PT Bank OCBC NISP Tbk Standard Chartered Bank Indonesia PT Bank Bukopin Tbk PT Bank Central Asia Tbk Pihak berelasi (Catatan 42) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Sub-total Euro Eropa: Pihak berelasi (Catatan 42) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Total bank

Rupiah (continued): Third parties (continued) PT Bank Syariah Mandiri PT Bank Pembangunan Daerah Khusus Ibukota Jakarta PT Bank Mega Tbk PT Bank UOB Indonesia PT Bank Pembangunan Daerah Lampung PT Bank Commonwealth PT Bank Danamon Indonesia Tbk

260.613

379.888

185.203 90.421 72.721

7.183.730 28.671 33.901

20.394 1.000 825

67.533 3.806

318.783.242

255.963.889

256.474.388

148.394.773

17.384.661

12.599.234

Related parties (Note 42) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

686.375.909

529.008.006

Sub-total US Dollar: Third parties PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk PT Bank OCBC NISP Tbk Standard Chartered Bank Indonesia PT Bank Bukopin Tbk PT Bank Central Asia Tbk

230.825.956

166.625.993

47.023.616 467.845 75.514 72.854 12.043

23.101 3.581 74.837 1.581.944 -

117.274.392

77.740.340

76.127.263

93.868.561

4.863.101

44.336.905

476.742.584

384.255.262

Sub-total

6.887.597

-

European Euro: Related parties (Note 42) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

1.170.006.090

913.263.268

Total cash in banks

c. Deposito berjangka

Related parties (Note 42) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

c. Time deposits 31 Desember 2014/ 31 Desember 2013/ December 31, 2014 December 31, 2013

Rupiah: Pihak ketiga PT Bank Pembangunan Daerah Khusus Ibukota Jakarta PT Bank Victoria International Tbk PT Bank Mayapada International Tbk PT Bank BNI Syariah PT Bank Bukopin Tbk PT Bank CIMB Niaga Tbk

20.000.000 12.500.000 12.000.000 4.000.000 2.500.000 -

6.500.000 12.500.000 1.000.000

Rupiah: Third parties PT Bank Pembangunan Daerah Khusus Ibukota Jakarta PT Bank Victoria International Tbk PT Bank Mayapada International Tbk PT Bank BNI Syariah PT Bank Bukpoin Tbk PT Bank CIMB Niaga Tbk


411




KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

4.

c. Deposito berjangka (lanjutan)

CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued) c. Time deposits (continued)


Rupiah (lanjutan): Pihak berelasi (Catatan 42) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

143.600.000

24.000.000

115.000.000 59.030.000

45.000.000

-

11.057.460

Rupiah (continued): Related parties (Note 42) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

368.630.000

100.057.460

Sub-total

597.120.000 497.600.000 497.430.000

-

US Dollar: Third parties PT Bank Permata Tbk PT Bank OCBC NISP Tbk PT Bank CIMB Niaga Tbk

311.000.000

-

Sub-total

1.903.150.000

-

Sub-total

Total deposito berjangka

2.271.780.000

100.057.460

Total time deposits

Sub-total Dolar AS: Pihak ketiga PT Bank Permata Tbk PT Bank OCBC NISP Tbk PT Bank CIMB Niaga Tbk Pihak berelasi (Catatan 42) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Related pary (Note 42) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

The annual interest rates of the above time deposits based on their currency denomination are as follows:

Rincian suku bunga tahunan deposito berjangka berdasarkan jenis mata uang adalah sebagai berikut:


Rupiah Dolar AS

5.

4,50% - 11,50% 3,00%

INVESTASI JANGKA PENDEK

6,00% - 8,75% -

5.

Rupiah US Dollar

SHORT-TERM INVESTMENTS This account represents time deposits with maturities of more than 3 (three) months but not more than 1 (one) year.

Akun ini merupakan deposito yang jatuh tempo lebih dari 3 (tiga) bulan tetapi tidak lebih dari 1 (satu) tahun.


Pihak berelasi (Catatan 42) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

90.000.000

-

-

5.000.000

Related parties (Note 42) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

-

5.000.000

Third party PT Bank Syariah Mandiri

90.000.000

10.000.000

Total

Pihak ketiga PT Bank Syariah Mandiri Total

Time deposits placed in PT Bank Mandiri (Persero) Tbk earn an interest rate of 9.75% per annum.

Deposito berjangka yang ditempatkan pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk memperoleh bunga 9,75% per tahun.

61

412





INVESTASI JANGKA PENDEK (lanjutan)

5.

Time deposits placed in PT Bank Syariah Mandiri and PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk earn profit share of 52.00% and interest rate of 7.75% per annum, respectively.

Deposito berjangka yang ditempatkan di PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk masing-masing memperoleh nisbah bagi hasil 52,00% dan suku bunga 7,75% per tahun. 6.

PIUTANG USAHA a.

SHORT-TERM INVESTMENTS (continued)

6.

TRADE RECEIVABLES a. By customer

Berdasarkan pelanggan


Pihak ketiga Swasta Perorangan Sub-total Pihak berelasi (Catatan 42) Badan Usaha Milik Negara Tentara Nasional Indonesia Instansi pemerintah Sub-total Total Dikurangi: Penyisihan penurunan nilai Total

b.

658.971.103 6.630.928

664.142.451 5.842.753

Third parties Private Individuals

665.602.031

669.985.204

Sub-total

64.110.722 10.928.728 3.722.469

66.048.619 4.071.900 1.355.330

78.761.919

71.475.849

744.363.950

741.461.053

(259.408.299)

(200.124.603)

484.955.651

541.336.450

Related parties (Note 42) State Owned Enterprise Indonesian Armed Forces Government institutions Sub-total Total Less: Allowance for impairment Total

b. By currency

Berdasarkan mata uang


Pihak ketiga Rupiah Dolar AS Dolar Singapura

549.719.855 115.810.143 72.033

581.545.735 88.439.469 -

Third parties Rupiah US Dollar Singapore Dollar

Sub-total

665.602.031

669.985.204

Sub-total

Pihak berelasi (Catatan 42) Rupiah Dolar AS

66.725.301 12.036.618

56.575.959 14.899.890

Related parties (Note 42) Rupiah US Dollar

Sub-total

78.761.919

71.475.849

Sub-total

744.363.950

741.461.053

(259.408.299)

(200.124.603)

Total Less: Allowance for impairment

484.955.651

541.336.450

Total Dikurangi: Penyisihan penurunan nilai Total

Total


413




PIUTANG USAHA (lanjutan)

6.

TRADE RECEIVABLES (continued) c. The movements in the allowance for impairment of receivables are as follows:

c. Mutasi penyisihan penurunan nilai piutang adalah sebagai berikut:


7.

Saldo awal Penyisihan tahun berjalan Pemulihan/penghapusan piutang tak tertagih

200.124.603 59.283.696

Saldo akhir

259.408.299

213.807.748 58.660.803

-

(72.343.948) 200.124.603

Beginning balance Provision for the year Recovery/Written-off doubtful accounts Ending balance

Pemulihan/penghapusan piutang tak tertagih terutama merupakan penghapusan piutang kepada SSS International Holding Pte. Ltd., Singapura oleh Rukindo sesuai dengan persetujuan Dewan Komisaris dalam Surat Keputusan No. 015/DKPI/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013 sebesar Rp65.259.146.

Recovery/written-off doubtful accounts mainly represent written-off of receivables from SSS International Holding Pte. Ltd., Singapore by Rukindo based on approval from Board of Commissioners according to Decree No. 015/DKPI/X/2013 dated October 28, 2013 amounting to Rp65,259,146.

Berdasarkan hasil penelaahan keadaan piutang masing-masing pelanggan pada akhir periode pelaporan, manajemen Kelompok Usaha berkeyakinan bahwa penyisihan penurunan nilai telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang usaha.

Based on a review of the status of each individual receivable accounts at the end of the reporting period, the Group’s management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses from uncollectible receivables.

PIUTANG LAIN-LAIN

7.

OTHER RECEIVABLES


Pihak ketiga Swasta Perorangan

87.669.935 14.867

64.331.586 -

Third parties Private Individuals

Pihak berelasi (Catatan 42) Badan Usaha Milik Negara Instansi pemerintah Tentara Nasional Indonesia

12.598.624 2.685.218 934.500

203.957.825 -

Related parties (Note 42) State Owned Enterprise Government institutions Indonesian Armed Forces

Sub-total

103.903.144

268.289.411

Sub-total

Dikurangi: Penyisihan penurunan nilai

(45.178.281)

(44.803.508)

58.724.863

223.485.903

Total

63

414


Less: Allowance for impairment Total




PIUTANG LAIN-LAIN (lanjutan)

7.

OTHER RECEIVABLES (continued) The movement in the allowance for impairment of other receivables are as follows:

Mutasi penyisihan nilai piutang lain-lain adalah sebagai berikut:


Saldo awal Penyisihan tahun berjalan Pemulihan/penghapusan piutang tak tertagih

44.803.508 374.773

Saldo akhir

45.178.281

45.290.863 221.599

-

(708.954)

Beginning balance Provision for the year Recovery/write off of allowance for impairment of receivable

44.803.508

Ending balance

Based on review of the status of each individual other receivable accounts at the end of the reporting period, the Group’s management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses from uncollectible other receivables.

Berdasarkan hasil penelaahan keadaan piutang masing-masing pelanggan pada akhir periode pelaporan, manajemen Kelompok Usaha berkeyakinan bahwa penyisihan penurunan nilai telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang usaha. 8. UANG MUKA DAN BEBAN DIBAYAR DI MUKA

8.

ADVANCES AND PREPAID EXPENSES


Uang muka Operasional Ekspor dan impor Lain-lain Sub-total Beban dibayar di muka Pegawai Kerja sama mitra usaha Asuransi Lain-lain Sub-total Total

9.

18.458.342 3.015.906 6.525.784

11.036.158 3.121.300 7.490.909

28.000.032

21.648.367

70.660.234 5.269.519 4.334.745 7.245.772

34.840.515 1.719.547 7.387.217 6.926.232

87.510.270

50.873.511

115.510.302

72.521.878

PENDAPATAN MASIH AKAN DITERIMA

9.

Advances Operations Export and import Others Sub-total Prepaid expenses Personnel Partnership Insurance Others Sub-total Total

ACCRUED REVENUES


Pihak ketiga Pengusahaan tanah, bangunan, air dan listrik Pelayanan jasa terminal Pelayanan jasa barang Pelayanan jasa kapal Pelayanan diluar usaha Pengusahaan peralatan Pelayanan terminal petikemas Lain-lain Sub-total

52.865.670 51.132.813 48.902.940 18.909.347 15.529.841 5.821.028 1.525.164 24.476.108

41.019.299 63.807.662 71.929.223 27.779.408 3.098.993 10.270.425 9.794.779 16.591.474

219.162.911

244.291.263

Third parties Land, building, water and electrical services Terminal services Cargo services Vessel services Non-operational services Equipment services Container terminal services Others Sub-total


415



PENDAPATAN (lanjutan)

MASIH

AKAN


DITERIMA

9.

ACCRUED REVENUES (continued)


Pihak berelasi (Catatan 42) Royalti JICT Royalti TPK Koja PT PAL Indonesia (Persero) Lain-lain Sub-total Total

49.628.538 44.060.591 64.717 -

35.549.948 33.505.365 3.568.393

93.753.846

72.623.706

312.916.757

316.914.969

10. PERSEDIAAN

Related parties (Note 42) Royalty of JICT Royalty of TPK Koja PT PAL Indonesia (Persero) Others Sub-total Total

10. INVENTORIES 31 Desember 2014/ 31 Desember 2013/ December 31, 2014 December 31, 2013

Suku cadang Bahan bakar Suku cadang alat fasilitas pelabuhan Obat, bahan, dan alat medis Alat tulis dan barang cetakan Perlengkapan kapal Lain-lain

12.267.104 7.975.392 5.641.862 5.617.928 2.440.957 1.510.483 1.190.782

14.670.351 10.682.993 6.942.809 5.050.144 1.810.617 471.769 863.973

Spareparts Fuels Port equipment spareparts Medicines, materials and equipments Stationaries and printings Vessel equipments Others

Total

36.644.508

40.492.656

Total

Dikurangi: Penyisihan persediaan usang

(2.671.598)

(2.671.598)

Total

33.972.910

37.821.058

Less: Allowance for inventory obsolence Total

The movements are the allowance for inventory obsolence is as follows:

Mutasi penyisihan penurunan persediaan usang adalah sebagai berikut:


Saldo awal Penyisihan tahun berjalan

2.671.598 -

2.671.598 -

Beginning balance Provision for the year

Saldo akhir

2.671.598

2.671.598

Ending balance

11. INVESTASI ENTITAS

PENGENDALIAN

BERSAMA

11. INVESTMENT ENTITY

IN

JOINTLY

CONTROLLED

This account represents the participation in the jointly controlled entity at TPK Koja with calculation as follows:

Akun ini merupakan investasi pengendalian bersama entitas pada TPK Koja dengan perhitungan sebagai berikut:


Nilai tercatat awal Bagian atas laba yang dapat dibagikan Pengembalian dana penyusutan Penerimaan dana Pendapatan komprehensif lainnya Nilai tercatat akhir

335.849.185 278.849.969 45.110.271 (544.774.012) (56.329.038)

182.476.900 245.573.778 35.429.772 (180.087.350) 52.456.085

58.706.375

335.849.185

65

416


Carrying value - beginning balance Portion of distributable profit Reimbursement of depreciation funds Receipt of funds Other comprehensive income Carrying value - ending balance


PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)


12. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI

12. INVESTMENT IN ASSOCIATES


JICT NPCT1 TPI

1.212.941.413 184.383.316 35.776.449

1.039.469.277 36.405.431

JICT NPCT1 TPI

Total

1.433.101.178

1.075.874.708

Total

31 Desember/December 31, 2014

Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership

Harga perolehan/ Cost

Akumulasi bagian laba (rugi) neto entitas asosiasi/ Accumulated equity in net income (loss) of associates

Nilai tercatat/ Carrying value

Metode ekuitas Dimiliki oleh Perusahaan JICT TPI

48,90% 25,00%

154.698.925 37.500.000

1.058.242.488 (1.723.551)

1.212.941.413 35.776.449

Equity method Owned by the Company JICT TPI

Dimiliki oleh IPC TPK NPCT1

51,00%

187.794.240

(3.410.924)

184.383.316

Owned by IPC TPK NPCT1

1.433.101.178

Total

Total

379.993.165

1.053.108.013


Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership Metode ekuitas Dimiliki oleh Perusahaan JICT TPI

Harga perolehan/ Cost

48,90% 25,00%

Total

Akumulasi bagian laba (rugi) neto entitas asosiasi/ Accumulated equity in net income (loss) of associates

154.698.925 37.500.000

884.770.352 (1.094.569)

1.039.469.277 36.405.431

Equity method Owned by the Company JICT TPI

192.198.925

883.675.783

1.075.874.708

Total

13. PROPERTI INVESTASI

13. 31 Desember/ December 31, 2013

Penambahan/ Additions

Nilai tercatat/ Carrying value

Pengurangan/ Deductions

INVESTMENT PROPERTIES Reklasifikasi/ Reclassifications

31 Desember/ December 31, 2014

Harga perolehan Tanah Bangunan fasilitas pelabuhan Jalan dan bangunan

8.166.177 599.966.693 14.868.567

181.848 28.414.190 -

-

37.888.229 -

46.236.254 628.380.883 14.868.567

Total

623.001.437

28.596.038

-

37.888.229

689.485.704

Total

227.987.850 6.176.222

Accumulated depreciation Port facilities Roads and buildings

Akumulasi penyusutan Bangunan fasilitas pelabuhan Jalan dan bangunan

208.428.188 5.692.928

19.559.662 483.294

-

-

Total

214.121.116

20.042.956

-

-

Nilai buku neto

408.880.321

234.164.072 455.321.632

Acquisition cost Land Port facilities Roads and buildings

Total Net book value


417




13. PROPERTI INVESTASI (lanjutan) 31 Desember/ December 31, 2012

13.



INVESTMENT PROPERTIES (continued) 31 Desember/ December 31, 2013

Reklasifikasi/ Reclassifications

Harga perolehan Tanah Bangunan fasilitas pelabuhan Jalan dan bangunan

8.166.177 549.577.046 3.637.665

56.001.259 -

5.611.612 -

11.230.902

8.166.177 599.966.693 14.868.567

Acquisition cost Land Port facilities Roads and buildings

Total

561.380.888

56.001.259

5.611.612

11.230.902

623.001.437

Total

Akumulasi penyusutan Bangunan fasilitas pelabuhan Jalan dan bangunan

194.792.217 5.375.942

17.397.887 434.242

3.761.916 117.256

-

208.428.188 5.692.928

Accumulated depreciation Port facilities Roads and buildings

Total

200.168.159

17.832.129

3.879.172

-

Nilai buku neto

361.212.729

Beban penyusutan properti sebagai beban operasi.

investasi

14.

Harga perolehan Tanah Bangunan fasilitas pelabuhan Kapal Alat fasilitas pelabuhan Instalasi fasilitias pelabuhan Jalan dan bangunan Peralatan Kendaraan Emplasemen


1.394.407.379 3.729.112.384 1.671.613.498 1.642.869.324 303.508.732 770.877.301 387.138.053 51.493.069 17.700.990


7.345.060 194.774.978 49.213.705 49.574.386 41.873.224 12.627.790 3.798.496

776.291 3.580.646 6.761 53.684 3.176.554 -

FIXED ASSETS Reklasifikasi/ Reclassifications


(30.956.016) 565.642.516 501.890.509 126.301.261 69.965.018 9.410.706 1.735.734

1.370.796.423 4.488.753.587 1.671.613.498 2.190.392.892 479.377.618 882.661.859 409.176.549 48.316.515 23.235.220

9.968.720.730

359.207.639

7.593.936

11.564.324.161

Sub-total

Aset dalam penyelesaian

1.018.803.863

1.037.201.517

-

(1.281.877.957)

774.127.423

Construction in progress

10.987.524.593

1.396.409.156

7.593.936

(37.888.229)

12.338.451.584

Total

638.921.598 625.659.257 476.220.996 68.798.785 180.240.178 241.086.557 29.308.211 10.484.544

105.953.805 57.438.142 118.239.280 22.717.530 42.755.229 19.540.648 3.659.871 1.537.096

353.221 1.528.126 5.565 31.797 2.745.224 -

-

744.522.182 683.097.399 592.932.150 91.510.750 222.963.610 260.627.205 30.222.858 12.021.640

Accumulated depreciation Port facilities Vessels Port equipment Port installation Roads and buildings Equipment Vehicles Emplacement

Total

2.270.720.126

371.841.601

4.663.933

-

2.637.897.794

Total

Nilai buku neto

8.716.804.467

9.700.553.790

Net book value

Akumulasi penyusutan Bangunan fasilitas pelabuhan Kapal Alat fasilitas pelabuhan Instalasi fasilitias pelabuhan Jalan dan bangunan Peralatan Kendaraan Emplasemen

1.243.989.728

Acquisition Costs Land Port facilities Vessels Port equipment Port installation Roads and buildings Equipment Vehicles Emplacement

Sub-total

Total

67

418

Total Net book Value

Depreciation expenses of investment properties are recorded as operating expenses.

dicatat

14. ASET TETAP 31 Desember/ December 31, 2013

214.121.116 408.880.321





14. ASET TETAP (lanjutan)

14.

31 Desember/ December 31, 2012 Harga perolehan Tanah Bangunan fasilitas pelabuhan Kapal Alat fasilitas pelabuhan Instalasi fasilitias pelabuhan Jalan dan bangunan Peralatan Kendaraan Emplasemen


1.357.142.087 2.722.950.344 1.487.718.143 1.349.336.229 182.193.986 635.676.245 360.123.275 47.195.502 19.467.315


37.265.292 1.007.707.874 195.283.091 322.686.190 127.507.340 135.155.265 55.234.182 7.094.956 1.053.229

322.283 12.461.038 31.179.065 6.584.650 2.932.594 28.321.007 2.781.944 875.591

FIXED ASSETS (continued) Reklasifikasi/ Reclassifications (1.223.551) 1.073.302 2.025.970 392.056 2.978.385 101.603 (15.445) (1.943.963)

1.394.407.379 3.729.112.384 1.671.613.498 1.642.869.324 303.508.732 770.877.301 387.138.053 51.493.069 17.700.990

Acquisition Costs Land Port facilities Vessels Port equipment Port Installation Roads and buildings Equipment Vehicles Emplacement

Sub-total

8.161.803.126

1.888.987.419

85.458.172

9.968.720.730

Sub-total

Aset tetap dalam konstruksi

1.183.685.059

2.678.089.128

-

(2.842.970.324)

1.018.803.863


Total

9.345.488.185

4.567.076.547

85.458.172

(2.839.581.967)

10.987.524.593

Total

638.921.598 625.659.257 476.220.996 68.798.785 180.240.178 241.086.557 29.308.211 10.484.544

Accumulated depreciation Port facilities Vessels Port equipment Port installation Roads and buildings Equipment Vehicles Emplacement

2.270.720.126

Total

8.716.804.467

Net book value

Akumulasi penyusutan Bangunan fasilitas pelabuhan Kapal Alat Fasilitas pelabuhan Instalasi fasilitias pelabuhan Jalan dan bangunan Peralatan Kendaraan Emplasemen

531.771.534 572.533.660 401.790.981 62.408.453 155.861.119 247.686.532 27.897.478 11.696.713

105.618.963 66.477.563 102.618.959 11.912.775 26.668.510 21.175.478 4.090.792 590.799

196.729 12.341.077 29.028.000 5.794.004 2.789.032 27.799.282 2.256.143 868.456

Total

2.011.646.470

339.153.839

81.072.723

Nilai buku neto

7.333.841.715

3.388.357


1.727.830 (1.010.889) 839.056 271.561 499.581 23.829 (423.916) (934.512) 992.540

Beban penyusutan aset tetap dialokasikan dalam beban operasi.

Depreciation expense of fixed assets is allocated in operating expenses.

Pada tanggal 31 Desember 2014, Kelompok Usaha mengasuransikan aset tetap terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya pada PT Asuransi Bina Dana Arta, PT Asuransi Purna Artanugraha, PT Asuransi Jasa Raharja, PT Asuransi Ramayana Tbk, PT Asuransi Indrapura dan PT Asuransi Jasa Indonesia dengan total nilai pertanggungan seluruhnya sebesar Rp5.592.513.100. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul dari risiko yang diasuransikan.

As of December 31, 2014, Group insured its fixed assets against losses from fire and other insurable risks to PT Asuransi Bina Dana Arta, PT Asuransi Purna Artanugraha, PT Asuransi Jasa Raharja, PT Asuransi Ramayana Tbk, PT Asuransi Indrapura and PT Asuransi Jasa Indonesia with total insurance coverage amounting to Rp5,592,513,100. In management’s opinion, the above insurance coverage is adequate to cover any possible losses that may arise from such risks.

Beberapa aset tetap dijadikan sebagai jaminan atas fasilitas kredit yang diperoleh dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Catatan 18).

Certain fixed assets are pledged as collaterals for credit facilities and loans obtained from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk and PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Note 18).


419





14.

FIXED ASSETS (continued)

Penghapusan Aset Tetap

Write-off of Fixed Assets

Berdasarkan SK Direksi No. HK.568/29/12/1/PI.II14 tanggal 30 Mei 2014, Perusahaan menghapus bukukan aset tetap yang berupa kendaraan, gedung kantor, bangunan fasilitas pelabuhan, alatalat fasilitas pelabuhan dan peralatan kantor. Segala keuntungan dan kerugian yang timbul dari transaksi penjualan aset tetap tersebut, diputuskan dalam SK Direksi akan dicatat sebagai pendapatan atau beban diluar usaha pada tahun berjalan.

Based on SK Direksi No. HK.568/29/1/PI.II-14 dated May 30, 2014, the Company has written-off certain fixed assets such as of vehicles, buildings, port facilities, port equipment and office equipment. Any gains and losses incurred from the sale of fixed assets will be noted as other operating income or other operating expenses in the current year.

Persetujuan penghapusan aset tetap tersebut tertuang dalam surat Menteri Negara BUMN No. S747/MBU/12/2014 tanggal 5 Desember 2014. Total harga perolehan aset tetap yang dihapuskan pada tahun 2014 adalah sebesar Rp7.593.936.

Approval of the write-off of fixed assets is stated in the letter of the Minister of State Owned dated Enterprises No.S-747/MBU/12/2014 December 5, 2014. Total acquisition cost of fixed assets written-off in 2014 amounted to Rp7,593,936.

Perusahaan telah melakukan penghapusan aset tetap tahun 2013 sesuai dengan SK Direksi No. HK. 56/4/19/PI.II.13 tanggal 13 Agustus 2013 dan HK.56/2/5/PI.II/13 tanggal 3 April 2013 tentang Penghapusan dan Tindak Lanjut Penghapusan Aktiva Tetap Milik PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) di Kantor Pusat, Cabang Tanjung Priok, Pontianak, Bengkulu, Sunda Kelapa, Banten dan Cirebon. Persetujuan penghapusan aset tetap tersebut tertuang dalam surat Menteri Negara BUMN No. S-432/MBU/2013 tanggal 2 Juli 2013. Total harga perolehan aset tetap yang dihapuskan pada tahun 2013 adalah sebesar Rp85.458.172.

The Company has made the write-off of fixed assets in 2013 in accordance with Decree Letter of Directors No. HK. 56/4/19/PI.II.13 dated August 13, 2013 and HK.56/2/5/PI.II/13 dated April 3, 2013 on the Write-off and Follow-up of Fixed Assets Owned by PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) in Head Office, Tanjung Priok Branch, Pontianak, Bengkulu, Sunda Kelapa, Banten and Cirebon. Approval of the write-off of fixed assets is stated in the letter of the Minister of State Owned Enterprises No. S-432/MBU/2013 dated July 2, 2013. Total acquisition cost of fixed assets writtenoff in 2013 are totaling to Rp85,458,172.

Atas penghapusan dan penjualan aset tetap yang telah dilakukan di tahun 2014 dan 2013, Perusahaan mencatat laba penghapusan aset tetap secara konsolidasian sebesar Rp2.966.709 pada tahun 2014 dan rugi Rp182.072 pada tahun 2013.

Due to write-off and sales of fixed asset which already performed in 2014 and 2013, the Company recorded gain on write-off of fixed asset amounting to Rp2,966,709 in 2014 and loss on removal of fixed asset amounting to Rp182,072 in 2013.

Aset Tetap Dalam Konstruksi

Construction in Progress

Aset tetap dalam konstruksi terdiri dari:

Construction in progress consists of: 31 Desember 2014/ 31 Desember 2013/ December 31, 2014 December 31, 2013

Jalan dan bangunan Bangunan fasilitas pelabuhan Kapal Alat fasilitas pelabuhan Instalasi fasilitas pelabuhan

427.633.753 238.478.380 68.368.688 35.526.963 4.119.639

145.266.608 488.661.501 75.157.107 272.625.727 37.092.920

Roads and buildings Port facilities Vessels Port equipment Port installation

Total

774.127.423

1.018.803.863

Total

Cost of construction in progress include capitalized borrowing cost amounting to Rp139,682,738 in year 2014.

Biaya perolehan aset tetap dalam konstruksi tersebut di atas termasuk beban pinjaman yang dikapitalisasi sebesar Rp139.682.738 pada tahun 2014. 69

420






14.

FIXED ASSETS (continued)

Aset Tetap Dalam Konstruksi (lanjutan)

Construction in Progress (continued)

Persentase penyelesaian dan taksiran jangka waktu penyelesaian atas aset tetap dalam konstruksi yang signifikan pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

The percentages of completion and estimated completion periods of significant construction in progress as of December 31, 2014 are as follows:

Persentase penyelesaian/ Percentage of Completion

Jenis aset Gedung pusat pelatihan Pekerjaan peninggian, perkuatan dan pendalaman dermaga Gedung parkir dan kantor cabang Gedung kantor cabang Kantor terminal operasi I, II dan III

Target penyelesaian/ Target of completion

98%

2015

31% - 98%

2015 - 2016

96%

2015

52% 51%

2016 2016

15. ASET PENGELOLAAN BERSAMA

Harga perolehan Bangunan fasilitas pelabuhan Alat fasilitas pelabuhan Instalasi fasilitas pelabuhan Aset tetap dalam konstruksi

Training center building Elevation, reinforcement and dredging of dock project Parking building and branch office Branch office building Operation terminal I, II and III

15. JOINTLY CONTROLLED ASSETS Jointly controlled assets represent assets that are transferred to be managed by TPK Koja based on contractual agreement with PT Hutchison Ports Indonesia (Note 47a), as follow:

Aset pengelolaan kerjasama merupakan aset yang diserahkan untuk dikelola oleh TPK Koja berdasarkan perjanjian kontraktual dengan PT Hutchison Ports Indonesia (Catatan 47a), sebagai berikut: 31 Desember/ December 31, 2013

Type of assets




687.581.446 85.699.098 -

596.165 -

-

6.734.692 129.497 5.689.430 (12.553.619)

31 Desember/ December 31, 2014 694.316.138 86.424.760 5.689.430

Acquisition cost Port facilities Port equipment Port installation

39.174.339

33.882.103

-

60.502.823


Total

812.454.883

34.478.268

-

-

846.933.151

Total

Akumulasi penyusutan Bangunan fasilitas pelabuhan Alat fasilitas pelabuhan Instalasi fasilitas pelabuhan

244.882.344 2.521.832 -

18.230.354 7.597.786 44.811

-

-

263.112.698 10.119.618 44.811

Accumulated depreciation Port facilities Port equipment Port installation

Total

247.404.176

25.872.951

-

-

Nilai buku neto

565.050.707

273.277.127

Total

573.656.024

Net book value


421




15. ASET PENGELOLAAN BERSAMA (lanjutan) 31 Desember/ December 31, 2012 Harga perolehan Bangunan fasilitas pelabuhan Alat fasilitas pelabuhan Aset tetap dalam konstruksi


15. JOINTLY CONTROLLED ASSETS (continued) Pengurangan/ Deductions


683.298.645 -

4.282.801 -

-

85.699.098 (85.699.098)

31 Desember/ December 31, 2013 687.581.446 85.699.098

Acquisition cost Port facilities Port equipment

10.639.118

114.234.319

-

39.174.339


Total

693.937.763

118.517.120

-

-

812.454.883

Total

Akumulasi penyusutan Bangunan fasilitas pelabuhan Alat fasilitas pelabuhan

224.738.414 -

20.143.930 2.521.832

-

-

244.882.344 2.521.832

Accumulated depreciation Port facilities Port equipment

Total

224.738.414

22.665.762

-

-

Nilai buku neto

469.199.349

16. ASET TAKBERWUJUD

247.404.176

Total

565.050.707

Net book value

16. INTANGIBLE ASSETS 31 Desember 2014/ 31 Desember 2013/ December 31, 2014 December 31, 2013

Aset hak konsesi Piranti lunak Aset takberwujud lainnya

3.877.631.960 187.373.530 15.468.286

1.352.179.172 112.504.841 -

Concession assets Software Other intangible assets

Sub-total

4.080.473.776

1.464.684.013

Sub-total

Akumulasi amortisasi Total

(67.116.779) 4.013.356.997

(50.488.862) 1.414.195.151

Total

Aset hak konsesi merupakan aset yang dibangun berdasarkan hak yang diberikan oleh Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok kepada Perusahaan untuk membangun dan mengoperasikan Terminal Kalibaru di Pelabuhan Tanjung Priok berdasarkan Perjanjian Konsesi No. PP.001/1/1/OP.TPK-12 dan No. HK.566/15/11/PI.II-12 tanggal 31 Agustus 2012 (Catatan 46). Sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, pembangunan terminal Kalibaru masih dalam konstruksi dengan persentase penyelesaian sebesar 4% - 80%. Pada tahun 2014 dan 2013, biaya pinjaman yang dikapitalisasi dalam aset hak konsesi pembangunan terminal Kalibaru masing-masing sebesar Rp169.574.674 dan Rp60.295.865.

Concession assets represent assets which were constructed based on the right granted by Main Port Authority Office of Tanjung Priok to the Company to develop and operate Kalibaru Terminal at Tanjung Priok Port based on Concession Agreement No. PP.0001/1/1/OP.TPK12 and No. HK.566/15/11PI.II-12 dated August 31, 2012 (Note 46). Until December 31, 2014, the construction of Kalibaru terminal is still under progress with percentage of completion of 4% 80%. In 2014 and 2013, borrowing costs capitalized for the concession assets of Kalibaru terminal amounted to Rp169,574,674 and Rp60,295,865, respectively.

Piranti lunak merupakan biaya yang telah dikeluarkan untuk pengembangan aplikasi Port Wide Solution untuk pelayanan car terminal, container terminal dan pergudangan beserta Annual Technical Support (ATS) dan change request, aplikasi piranti lunak yang berlisensi yang digunakan untuk proses pertukaran data secara elektronik (electronic data interchange), aplikasi ICT (sistem informasi operasional, keuangan, personalia, teknik), pengembangan Port Community System/Inaportnet, aplikasi dash board system untuk menyajikan informasi mengenai performansi operasional, perangkat untuk integrasi sistem (enterprise service bus).

Software application represents cost incurred for the development of Port Wide Solution application for car terminal services, container terminal services and warehouse and Annual Technical Support (ATS) and change request, licensed software application used for electronic data interchange, ICT application (operation, finance, human resources, technical information system), development of Port Community System/ Inaportnet, dash board system application to present information regarding operational performance and tools for system integration (enterprise service bus). 71

422

Accumulated amortization





17. ASET LAIN-LAIN

17. OTHER ASSETS 31 Desember 2014/ 31 Desember 2013/ December 31, 2014 December 31, 2013

Jaminan pelaksanaan Jaminan pembayaran Dirjen Bea Cukai Uang jaminan Lain-lain Total

37.000.000

37.000.000

13.593.187 10.660.512 57.885.924

5.649.494 5.741.835 77.023.343

Performance bond Bond payment General Director of Custom Security deposits Others

119.139.623

125.414.672

Total

Jaminan pelaksanaan merupakan bank garansi kepada Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok sehubungan dengan jaminan pelaksanaan pembangunan terminal Kalibaru.

Performance bond represents bank guarantee to the Port Authority Tanjung Priok in relation to the development of Kalibaru terminal.

Uang jaminan diantaranya merupakan jaminan listrik di Tanjung Priok, bank garansi, telepon, jaringan internet dan mesin fotokopi.

Security deposits represents among others electricity deposits at Tanjung Priok, bank guarantee, deposits for telephone, internet connection and photocopy machine.

Aset lain-lain - lain-lain terutama merupakan biaya perbaikan kapal berupa penambahan peralatan, perluasan atau perawatan besar (special docking) atas kapal keruk dan alat bantunya.

Other assets - others mainly represent vessel repair costs incured for addition of equipment, expansion or major maintenance (special docking) of dredgers and related tools.

18. UTANG BANK JANGKA PENDEK

18. SHORT-TERM BANK LOANS 31 Desember 2014/ 31 Desember 2013/ December 31, 2014 December 31, 2013

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) (Catatan 42) Kredit Modal Kerja (KMK) LC Import Sight Pinjaman Transaksi Khusus (PTK) Sub-total PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri) Kredit Modal Kerja (KMK) Pinjaman Transaksi Khusus (PTK) Sub-total Total

175.000.000 6.873.100 -

500.000.000 200.000.000

181.873.100

700.000.000

176.716.396 -

500.000.000 200.000.000

176.716.396

700.000.000

358.589.496

1.400.000.000

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) (Note 42) Working Capital Loan (KMK) LC Import Sight Special Transaction Loan (PTK) Sub-total PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri) Working Capital Loan (KMK) Special Transaction Loan (PTK) Sub-total Total


423




18. UTANG BANK JANGKA PENDEK (lanjutan)

18. SHORT-TERM BANK LOANS (continued)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) and PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri)

Perusahaan

The Company

KMK Berdasarkan Perjanjian KMK No. 48 tanggal 18 September 2012 dan Perjanjian KMK No. 50 tanggal 18 September 2012, Perusahaan menerima fasilitas club deal KMK sebesar Rp1.000.000.000 dari BNI dan Mandiri dengan jumlah fasilitas maksimum masing-masing sebesar Rp500.000.000. Fasilitas ini digunakan untuk kredit modal kerja dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dan tingkat bunga sebesar suku bunga rata-rata deposito berjangka +3,65%.

KMK Based on KMK Agreement No. 48 dated September 18, 2012 and KMK Agreement No. 50 dated September 18, 2012, the Company received KMK credit facility club deal amounting to Rp1,000,000,000 from BNI and Mandiri with maximum facility of Rp500,000,000, respectively. This facility is used for working capital with period of 1 (one) year and bears interest at average time deposit +3.65%.

Fasilitas tersebut telah beberapa kali diperpanjang melalui Adendum I Perjanjian KMK No. 22 tanggal 28 Agustus 2013, Adendum I Perjanjian KMK No. 19 tanggal 28 Agustus 2013, Adendum II Perjanjian KMK No. 22 tanggal 22 Agustus 2014 dan Adendum II Perjanjian KMK No. 20 tanggal 22 Agustus 2014 dengan jangka waktu sampai dengan 17 September 2015.

These facilities have been extended several times through Amendment I of the KMK Agreement No. 22 dated August 28, 2013, Amendment I of the KMK Agreement No. 19 dated August 28, 2013, Amendment II of the KMK Agreement No. 22 dated August 22, 2014 and Amendment II of the KMK Agreement No. 20 dated August 22, 2014 with period until September 17, 2015.

Fasilitas kredit ini dijamin dengan negative pledge, yaitu segala harta kekayaan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dan yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan pelunasan total terhutang yang timbul dari Perjanjian KMK.

The credit facilities are secured by negative pledge, which are all property, both moving and nonmoving, and that existing or will exist as collateral of the total loan from the KMK agreement.

Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, saldo pinjaman dari BNI atas fasilitas KMK tersebut masing-masing adalah sebesar Rp175.000.000 dan Rp500.000.000 (Catatan 24).

As of December 31, 2014 and 2013, the outstanding balances of BNI KMK facility amounted to Rp175,000,000 and Rp500,000,000, respectively (Note 24).

Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, saldo pinjaman dari Mandiri atas fasilitas KMK tersebut adalah sebesar Rp176.716.396 dan Rp500.000.000 (Catatan 24).

As of December 31, 2014 and 2013, the outstanding balances of Mandiri KMK facility amounted to Rp176,716,396 and Rp500,000,000 (Note 24).

PTK Berdasarkan Perjanjian PTK No. 20 tanggal 28 Agustus 2013, Perusahaan memperoleh fasilitas PTK dari BNI dan Mandiri dengan jumlah fasilitas maksimum masing-masing sebesar Rp1.500.000.000. Fasilitas ini digunakan untuk capital expenditure dan/atau working capital serta dikenakan bunga sebesar suku bunga rata-rata deposito berjangka +3,65%.

PTK Based on PTK Agreement No. 20 dated August 28, 2013, the Company obtained PTK facility from BNI and Mandiri with maximum facillity amounting to Rp1,500,000,000, each. This facility is used for capital expenditure and/or working capital and bears interest at average time deposit +3.65%.

73

424





18. UTANG BANK JANGKA PENDEK (lanjutan)

18. SHORT-TERM BANK LOANS (continued)

BNI dan Mandiri (lanjutan)

BNI and Mandiri (continued)

Perusahaan (lanjutan)

The Company (continued)

Selama tahun 2014, Perusahaan telah melakukan penarikan kembali fasilitas pinjaman PTK sebesar Rp1.300.000.000 dan Rp1.300.000.000, masingmasing dari BNI dan Mandiri.

In 2014, the Company has withdrawn the PTK facility amounting to Rp1,300,000,000 and Rp1,300,000,000, from BNI and Mandiri, respectively.

Fasilitas kredit ini dijamin dengan negative pledge, yaitu segala harta kekayaan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dan yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan pelunasan total terhutang yang timbul dari Perjanjian PTK.

The credit facilities are secured by negative pledge, which are all property, both moving and nonmoving, and that exist or will exist as collateral of the total loan from the PTK agreement.

Fasilitas tersebut telah diperpanjang melalui Adendum I Perjanjian PTK No. CRO.KP/262/PTK/2013 tanggal 22 Agustus 2014 dan Perjanjian PTK No. 23 tanggal 22 Agustus 2014 dengan jangka waktu sampai dengan 27 Agustus 2015.

These facilities have been extended several times through Amendment I of the PTK Agreement No. CRO.KP/262/PTK/2013 dated August 22, 2014 and PTK Agreement No. 23 dated August 22, 2014 with period until August 27, 2015.

Pada tanggal 31 Desember 2013, saldo pinjaman dari BNI dan Mandiri atas fasilitas PTK masingmasing sebesar Rp200.000.000. Seluruh pinjaman ini telah dilunasi pada bulan Oktober 2014 dengan fasilitas pinjaman sindikasi (Catatan 24).

As of December 31, 2013, the outstanding loan to BNI and Mandiri for PTK facility amounted to Rp200,000,000, each. This loan has been paid in October 2014 with syndicated loan (Note 24).

BNI

BNI

MTI

MTI

Letter of credit

Letter of credit

Pada tanggal 28 Februari 2014, MTI memperoleh fasilitas LC Import Sight dari BNI dengan jumlah maksimum sebesar USD8.840.000. Fasilitas ini digunakan untuk pembelian 13 (tiga belas) unit Rubber Tyred Gantry (RTG) dari Mitsui Engineering & Shipbuilding Co. Ltd., Jepang. Fasilitas ini memiliki jangka waktu sampai dengan 30 April 2015.

On February 28, 2014, MTI obtained a facility of LC Import Sight from BNI with maximum limit amounting to USD8,840,000. This facility is used for the purchase 13 (thirteen) units of Rubber of Tyred Gantry (RTG) from Mitsui Engineering & Shipbuilding Co. Ltd., Japan. This facility will mature on April 30, 2015.

Fasilitas ini mensyaratkan MTI untuk memiliki deposito, rekening giro atau rekening lainnya minimum sebesar 80% dari saldo LC outstanding pada BNI.

This facility requires MTI to have deposits, current account or other account in BNI at minimum of 80% of from outstanding LC account.

Selama tahun 2014, MTI telah menggunakan fasilitas ini sebesar USD8.290.000. Pada tanggal 31 Desember 2014, saldo pinjaman atas fasilitas ini adalah sebesar USD522.500 (setara dengan Rp6.873.100).

During 2014, MTI has used this facility amounting to USD8,290,000. As of December 31, 2014, the outstanding loan balance under this facility amounted to USD522,500 (equivalent to Rp6,873,100).

Pada tanggal 31 Desember 2014, saldo rekening giro MTI di BNI adalah sebesar Rp37.941.206 dan USD763 (setara Rp9.491.150) serta deposito sebesar Rp70.100.000.

As of December 31, 2014, the balance of MTI’s current account in BNI amounting to Rp37,941,206 and USD763 (equivalent to Rp9,491,150) and deposit amounting Rp70,100,000.


425




19. UTANG USAHA a.

19. TRADE PAYABLES a. By supplier

Berdasarkan pemasok


Pihak ketiga Swasta

518.592.986

709.071.217

Third parties Private

Pihak berelasi (Catatan 42) Badan Usaha Milik Negara

573.435.658

530.052.731

Related parties (Note 42) State Owned Enterprise

1.092.028.644

1.239.123.948

Total

Total

b.

b. By currency

Berdasarkan mata uang


Pihak ketiga Rupiah Dolar AS Euro Eropa

247.292.491 270.837.501 462.994

388.587.764 320.483.453 -

Third parties Rupiah US Dollar European Euro

Sub-total

518.592.986

709.071.217

Sub-total

Pihak berelasi (Catatan 42) Rupiah

573.435.658

530.052.731

Related parties (Note 42) Rupiah

1.092.028.644

1.239.123.948

Total

Total

20. PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA JANGKA PENDEK

20. SHORT-TERM UNEARNED REVENUES


Uang untuk diperhitungkan Swasta Badan Usaha Milik Negara Instansi Pemerintah Tentara Nasional Indonesia Lain-lain Sub-total Pelayanan jasa pengusahaan tanah, bangunan, air dan listrik Royalti TPK Koja Lain-lain Sub-total Total

29.515.838 1.959.453 5.448.558 651.193 11.093

30.561.773 1.593.318 15.859 2.942 10.035

37.586.135

32.183.927

78.496.756 8.164.675 6.180.590

81.987.729 8.164.675 14.461.316

92.842.021

104.613.720

130.428.156

136.797.647

Sub-total Land, building, water and electricity service Royalty from TPK Koja Others Sub-total Total

Uang untuk diperhitungkan merupakan penerimaan uang di muka dari pelanggan yang akan memperoleh pelayanan jasa kapal, jasa barang, jasa petikemas, dan jasa logistik dari Perusahaan.

Advances from customers represents advances received from customers who will receive ship services, goods services, container services and logistic services from the Company.

Pendapatan diterima di muka - tanah, bangunan, air dan listrik merupakan pendapatan sehubungan dengan penggunaan tanah HPL Perusahaan.

Unearned revenues - land, building, water and electricity mainly represents revenue derived from usage of Company’s Right to Manage (HPL) land.

75

426

Advances from customers Private State Owned Enterprise Government Institution Indonesian Armed Forces Others





21. BEBAN AKRUAL

21. ACCRUED EXPENSES 31 Desember 2014/ 31 Desember 2013/ December 31, 2014 December 31, 2013

Pegawai Umum Pemeliharaan Provisi atas pembangunan aset Pemda DKI Sewa Bahan bakar Lain-lain

175.245.149 57.562.614 41.390.496

189.292.615 83.003.906 32.549.790

39.089.633 38.270.010 10.371.840 59.570.187

39.089.633 58.027.846 22.442.273 99.691.859

Employees General Maintenance Provision for construction of Pemda DKI assets Rent Fuels Others

Total

421.499.929

524.097.922

Total

Beban akrual - pegawai terutama merupakan beban akrual untuk biaya bonus dan tantiem.

Accrued expenses - employees mainly represent accrued expenses for employee’s bonus and tantiem.

Beban akrual - umum terutama merupakan akrual beban pelatihan dan pendidikan.

Accrued expenses - general mainly represent accrued expenses for training and education.

Provisi atas pembangunan aset Pemda DKI merupakan kewajiban Perusahaan untuk membangun dermaga dan stadion olahraga berdasarkan Memorandum of Understanding tanggal 26 May 1995 antara Gubernur DKI Jakarta dengan Menteri Perhubungan Republik Indonesia (Menhub) dan Surat dari Menhub kepada Perusahaan No. PL.407/3/1Phb.96 tanggal 21 November 1996 mengenai pengalihan kewajiban pembangungan kepada Perusahaan.

Provision of construction of assets of Pemda DKI represents the Company’s obligation to construct dock and sport stadium under the Memorandum of Understanding dated May 26, 1995 between Governor of DKI Jakarta with Minister of Transportation of the Republic of Indonesia (Menhub) and the letter from Menhub to the Company No. PL.407/3/1Phb.96 dated November 21, 1996 regarding the transfer of construction liability to the Company.

22. LIABILITAS JANGKA PENDEK LAINNYA

22. OTHER CURRENT LIABILITIES


Uang titipan Swasta Badan Usaha Milik Negara Tentara Nasional Indonesia Instansi pemerintah Lain-lain Sub-total PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) (DKB) Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4) Lain-lain Sub-total Total

130.604.845 69.477.260 6.425.529

35.371.380 2.252.673 365.355 249.640 59.384.585

206.507.634

97.623.633

31.666.118

31.666.118

8.521.947 5.923.374

34.539.385 3.298.286

46.111.439

69.503.789

252.619.073

167.127.422

Deposit from customers Private State Owned Enterprise Indonesian Armed Forces Government institutions Others Sub-total PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) (DKB) Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4) Others Sub-total Total


427


PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) 22. LIABILITAS (lanjutan)

JANGKA

PENDEK


LAINNYA

22. OTHER CURRENT LIABILITIES (continued)

Uang titipan - swasta terutama merupakan sisa uang pengguna jasa kapal, jasa barang, jasa petikemas, dan jasa logistik yang belum dibayarkan kembali kepada pelanggan atau akan diperhitungkan dengan pelayanan berikutnya.

Deposit from customers - private mainly represents remaining deposits from customers for ship services, goods services, container services and logistic services which have not been settled to customer or will be taken into account with subsequent services.

Uang titipan - Badan Usaha Milik Negara terutama merupakan uang titipan dari PT Pertamina (Persero) sehubungan dengan kegiatan jasa kapal.

Deposit from State Owned Enterprise mainly represents deposit from PT Pertamina (Persero) in relation to ship operation activities.

Utang kepada DKB merupakan kekurangan pembayaran kompensasi atas pemindahan dan pengosongan Galangan III DKB ke Pulau Batam berdasarkan Surat Perjanjian No.HK.566/27/11/PI.II-11 dan No.024/Kontr/I/DKB/2011 tanggal 15 Agustus 2011.

Debt to DKB represent a shortage of payment of compensation DKB for the removal and emptying of Galangan III in Batam Island based on Letter Agreement No.HK.566/27/11/PI.II-11 and No.024/Kontr/I/DKB/2011 dated August 15, 2011.

Utang kepada DP4 merupakan kewajiban pembayaran pokok angsuran dan denda atas program pensiun Rukindo.

Debt to the DP4 represent an obligation on the principal installments and penalties for pension program of Rukindo.

23. PERPAJAKAN a.

23. TAXATION a. Prepaid taxes and estimated claims for tax refund

Pajak dibayar di muka dan taksiran tagihan restitusi pajak

Prepaid taxes

Pajak dibayar di muka 31 Desember 2014/ 31 Desember 2013/ December 31, 2014 December 31, 2013

Perusahaan Pajak Pertambahan Nilai Pajak Pertambahan Nilai - WAPU Lainnya

136.771.076 11.049.059 1.716.937

87.861.582 -

Sub-total

149.537.072

87.861.582

Entitas anak Pajak Pertambahan Nilai Pajak penghasilan PPh Pasal 23 PPh Pasal 25

56.739.100

28.056.241

4.117.689 20.896.864

4.362.775 363.423

Sub-total

81.753.653

32.782.439

231.290.725

120.644.021

Total

The Company Value Added Tax Value Added Tax - Tax Collector Others Sub-total Subsidiaries Value Added Tax Income taxes Income tax Article 23 Income tax Article 25 Sub-total Total

Estimated claims for tax refund

Taksiran tagihan restitusi pajak 31 Desember 2014/ 31 Desember 2013/ December 31, 2014 December 31, 2013

Perusahaan 2012 2013 2014

3.604.845 10.819.129 69.932.336

3.604.845 -

The Company 2012 2013 2014

Total

84.356.310

3.604.845

Total

77

428





23. PERPAJAKAN (lanjutan) b.

23. TAXATION (continued) b.

Utang pajak

Taxes payable


Perusahaan Pajak Pertambahan Nilai Pajak Penghasilan PPh Pasal 4 (2) PPh Pasal 15 PPh Pasal 21 PPh Pasal 23 PPh Pasal 25 PPh Pasal 29 Lainnya

55.388.681

111.996.035

13.943.381 14.657 11.066.328 4.219.026 20.844.795 690.208

19.766.820 24.024 10.792.077 3.447.377 19.015.611 57.519.511 -

The Company Value Added Tax Income Taxes Income tax Article 4 (2) Income tax Article 15 Income tax Article 21 Income tax Article 23 Income tax Article 25 Income tax Article 29 Others

106.167.076

222.561.455

Sub-total

42.935.322

5.824.605 2.194.969

2.375.606 25.231.166 6.179.889 11.026.995 65.058 65.927.998 10.200 3.860.205

850.278 9.994.099 2.764.354 4.485.482 1.277.188 18.304.714 10.200 -

Subsidiaries Value Added Tax Value Added Tax – Tax Collector Income Taxes Article 4(2) Article 21 Article 23 Article 25 Article 26 Article 29 Land and Building Tax Others

Sub-total

157.612.439

45.705.889

Sub-total

Total

263.779.515

268.267.344

Total

Sub-total Entitas anak Pajak Pertambahan Nilai Pajak Pertambahan Nilai (WAPU) Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) Pasal 21 Pasal 23 Pasal 25 Pasal 26 Pasal 29 Pajak Bumi dan Bangunan Lainnya

c.

c.

Pajak penghasilan badan

Corporate income tax The reconciliation between income before income tax per consolidated statement of comprehensive income and estimated taxable income in 2014 and 2013 are as follows:

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi komprehensif konsolidasian dengan taksiran penghasilan kena pajak pada tahun 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:

Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,

2014 Laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi komprehensif konsolidasian Dikurangi: Laba entitas anak sebelum pajak penghasilan Pendapatan kena pajak final Laba sebelum pajak penghasilan - Perusahaan Beda temporer: Penyisihan penurunan nilai piutang Amortisasi aset lain-lain Penyisihan imbalan kerja karyawan Penyusutan aset tetap

2013

2.041.742.540

2.342.832.797

254.069.104 375.547.424

293.304.137 393.456.992

Income before income tax as shown in the consolidated statement of comprehensive income Less: Income before income tax of subsidiaries Income subject to final tax

1.412.126.012

1.656.071.668

Income before income tax expenses - the Company

43.869.242 629.275 (44.744.521) (244.721.246)

56.257.824 15.268.733 32.356.786 (231.753.507)

Temporary differences: Provision for impairment of receivables Amortization of other assets Provision for employee benefits Depreciation of fixed assets


429




23. PERPAJAKAN (lanjutan) c.

23. TAXATION (continued) c.

Pajak penghasilan badan (lanjutan)

Corporate income tax (continued)


2013

Beda permanen: Beban umum Beban promosi Beban administrasi Beban pajak Royalti TPK Koja Beban kesejahteraan karyawan Bagian laba entitas asosiasi dan entitas anak Lainnya

80.941.575 37.753.758 8.706.263 2.338.968 (6.179.805) (20.821.437)

77.119.487 26.579.204 1.014.509 3.551.410 (6.179.805) 15.864.902

(408.994.753) 114.796.357

(394.852.234) 122.150.078

Sub-total

(436.426.324)

(282.622.613)

Taksiran laba kena pajak

d.

2014

975.699.688

1.373.449.055

Permanent differences: General expenses Promotion expenses Administration expenses Tax expenses Royalty from TPK Koja Employees Social Welfare Expenses Income portion from associates and subsidiaries Others Sub-total Estimated taxable income

d. The details of current income tax expenses are as follows:

Rincian beban pajak penghasilan kini adalah sebagai berikut:


2014

e.

2013

Perusahaan Pajak penghasilan badan

243.924.922

343.362.264

The Company Corporate income tax

Entitas anak Pajak penghasilan badan Pajak penghasilan pasal 23 final

134.459.474 1.227.547

95.768.323 3.575.671

Subsidiaries Corporate income tax Final income tax article 23

Total

379.611.943

442.706.258

Total

e. The income tax expense calculation is as follows

Perhitungan beban pajak penghasilan adalah sebagai berikut:


2014 Taksiran penghasilan kena pajak Perusahaan Entitas anak Jumlah taksiran penghasilan kena pajak

2013

975.699.688 537.837.896

1.373.449.055 383.073.292

Estimated taxable income The Company Subsidiaries

1.513.537.584

1.756.522.347

Total estimated taxable income

Beban pajak penghasilan tahun berjalan Perusahaan Entitas anak

243.924.922 134.459.474

343.362.264 95.768.323

Income tax expense - current The Company Subsidiaries

Jumlah beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi komprehensif konsolidasian

378.384.396

439.130.587

Income tax expense per consolidated statements of comprehensive income

Dikurangi pajak penghasilan dibayar di muka Perusahaan Entitas anak

313.857.258 68.531.476

285.842.753 77.463.609

Less prepaid income tax The Company Subsidiaries

79

430





23. PERPAJAKAN (lanjutan)

23. TAXATION (continued) Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,

2014 Jumlah pajak penghasilan dibayar di muka

f.

2013

382.388.734

363.306.362

Total prepaid income tax

Taksiran hutang pajak penghasilan Pasal 29 Perusahaan Entitas anak

65.927.998

57.519.511 18.304.714

Estimated income tax payable - Article 29 The Company Subsidiaries

Total

65.927.998

75.824.225

Total

Taksiran tagihan restitusi pajak penghasilan Perusahaan Entitas anak

69.932.336 -

-

Estimated claims for tax refund The Company Subsidiaries

Total

69.932.336

-

Total

f.

Pajak tangguhan

Deferred taxes The details of deferred tax benefit (expense) are as follows:

Rincian manfaat (beban) pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,

2014

2013

Beban (manfaat) pajak - tangguhan (pengaruh perbedaan waktu pada tarif maksimum) Perusahaan Penyusutan Amortisasi Penyisihan penurunan nilai piutang Penyisihan imbalan kerja karyawan

(55.064.696) (48.187.188) 57.842.550 (13.191.768)

(71.782.219) 14.064.456 1.383.993 8.089.196

Income tax expense (benefit) - deferred (effect of temporary differences at maximum tax rate) The Company Depreciation Amortization Provision for impairment of receivables Provision for employee benefits

Sub-total Entitas anak

(58.601.102) (27.540.692)

(48.244.574) (33.850.015)

Sub-total Subsidiaries

Total

(86.141.794)

(82.094.589)

Total


Aset pajak tangguhan Entitas anak

14.060.246

4.848.466

Deferred tax assets Subsidiaries

Aset pajak tangguhan

14.060.246

4.848.466

Deferred tax assets

Liabilitas pajak tangguhan Perusahaan Penyusutan Amortisasi Penyisihan penurunan nilai piutang Penyisihan imbalan kerja karyawan

(522.158.534) (1.314.208) 57.840.290 71.965.220

(467.093.838) 46.872.980 (2.260) 85.156.988

Deferred tax liabilities The Company Depreciation Amortization Provision for impairment of receivables Provision for employee benefits

Sub-total Entitas anak

(393.667.232) (48.685.636)

(335.066.130) (14.442.677)

Sub-total Subsidiaries

Liabilitas pajak tangguhan

(442.352.868)

(349.508.807)

Deferred tax liabilities


431




23. PERPAJAKAN (lanjutan) g.

23. TAXATION (continued) g.

Surat Ketetapan Pajak

Tax Assessment Letter

Perusahaan

The Company

Pada tanggal 16 Juni 2006, Perusahaan menerima 6 (enam) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk tahun pajak 2003 dan 2004 yang terdiri dari SKPKB atas Pajak Penghasilan (PPh) pasal 29, PPh pasal 21 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan nilai sebesar Rp82.909.849, masing-masing sebesar Rp40.149.694 dan Rp42.760.155 untuk tahun 2003 dan 2004.

On June 16, 2006, the Company received 6 (six) Underpaid-Tax Assessments Letter (SKPKB) from the Directorate General of Taxation (DJP) for fiscal year 2003 and 2004 consisting of SKPKB for Income tax article 29, Income tax article 21 and Value Added Tax amounting Rp82,909,849, consisting of Rp40,149,694 and Rp42,760,155 for year 2003 and 2004, respectively.

Pada tanggal 16 Agustus 2006, Perusahaan mengajukan keberatan atas semua SKPKB tersebut kepada DJP dengan alasan SKPKB tersebut tidak menjelaskan dan merinci atas hal-hal yang menjadi dasar pengenaan kurang bayar.

On August 16, 2006, the Company has filled an objection to the DJP for all the SKPKB, stating that the DJP did not give details and explanation on the basis of the underpayment.

Pada tanggal 14 Agustus 2007, DJP menerbitkan Surat Keputusan yang menolak semua permohonan keberatan yang diajukan oleh Perusahaan dengan pertimbangan bahwa tidak terdapat cukup alasan untuk menerima permohonan yang diajukan oleh Perusahaan.

On August 14, 2007, DJP has issued Decision letter to reject all the Company’s objection with the consideration that there is insufficient grounds to accept the objection filed by the Company.

Selanjutnya pada tanggal 14 November 2007, Perusahaan mengajukan Permohonan Banding ke Pengadilan Pajak atas Keputusan DJP yang menolak permohonan keberatan Perusahaan.

Further, on November 14, 2007, the Company filed an appeal to the Tax Court on DJP Decision.

Pada tanggal 21 Januari 2010, Pengadilan Pajak memutuskan untuk mengabulkan sebagian permohonan banding Perusahaan sebesar Rp65.565.885 beserta bunga sebesar Rp31.471.625. Selanjutnya pada tanggal 29 April 2010, DJP mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali.

On January 21, 2010, the Tax court decided to partially grant the Company’s appeals amounting to Rp65,565,885 with interest amounting to Rp31,471,625. Furthermore on April 29, 2010, DJP had submitted a Judicial Review.

Pada tanggal 25 Mei 2010, Perusahaan mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali terhadap memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh DJP.

On May 25, 2010, the Company had submitted a counter memory of Judicial Review against the memory of Judicial Review submitted by DJP.

81

432





23. PERPAJAKAN (lanjutan) g.

23. TAXATION (continued) g.

Surat Ketetapan Pajak (lanjutan)

Tax Assessment Letter (continued)



Pada tanggal 13 Juni 2013, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memutuskan untuk menolak 2 (dua) permohonan peninjauan kembali DJP melalui Surat Keputusan No. 757/B/K/PJK/2012 dan No. 672/B/PK/PJK/2012. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, Mahkamah Agung belum mengeluarkan keputusan atas 4 (empat) peninjauan kembali lainnya.

On June 13, 2013, the Supreme Court of the Republic of Indonesia had decided to reject 2 (two) request for Judicial Review submitted by DJP through Decision Letter No. 757/B/K/PJK/2012 and No. 672/B/PK/PJK/2012. Up to the completion date of these consolidated financial statements, the Supreme Court has not issued its decision on the 4 (four) others judicial review.

EDII

EDII

Pada tanggal 28 Januari 2014, EDII menerima ketetapan pajak lebih bayar atas PPN bulan Desember 2012 sebesar Rp4.389.125 dari yang dilaporkan di surat pemberitahuan pajak sebesar Rp4.435.583. EDII menyetujui ketetapan pajak lebih bayar atas PPN tersebut dan mengakui selisih atas perbedaannya sebesar Rp46.458 sebagai beban dalam laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan.

On January 28, 2014, EDII received tax overpayment assessment on VAT for December 2012 of Rp4,389,125, against the overpayment reported in tax return of Rp4,435,583 as reported in its tax return. EDII accepted this overpayment assessment for VAT and recognized the differences of Rp46,458 as expense in the current statement of comprehensive income.

Pada tanggal 29 Januari 2014, EDII menerima ketetapan pajak kurang bayar atas PPN bulan Januari - Desember 2011, Januari - Juni 2012 dan Agustus - Nopember 2012 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp1.038.324. EDII menyetujui ketetapan pajak kurang bayar atas PPN tersebut dan mengakuinya sebagai beban dalam laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan.

On January 29, 2014, EDII received tax underpayment assessments on VAT for periods January - December 2011, January June 2012 and August - November 2012 with the total amounting to Rp1,038,324. EDII accepted this underpayment assessment for VAT and recognized it as expense in the current statement of comprehensive income.

Rukindo

Rukindo

Pada tanggal 31 Desember 2014, utang pajak lainnya sejumlah Rp3.759.054 merupakan sanksi administrasi yang masih terutang berdasarkan sebesar Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan Surat Tagihan Pajak (STP) untuk tahun pajak 2011 dan 2012 setelah dikompensasikan dengan lebih bayar PPN berdasarkan Surat Keterangan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) PPN tahun pajak 2012. Atas kurang bayar pajak dan sanksi administrasi berdasarkan SKPKB dan STP tersebut, Rukindo mencatat beban sebesar Rp9.165.143 sebagai bagian dari beban operasi lainnya pada laporan laba rugi komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

As of December 31, 2014, other taxes payable amounted to Rp3,759,054 represents outstanding administrative fines based on a number of Tax Underpayment Assessment Letters (“SKPKB”) and Tax Collection Letters (“STP”) for fiscal years 2011 and 2012, net of VAT overpayment based on Tax Overpayment Assessment Letters (“SKPLB”) on VAT for fiscal year 2012. For the tax underpayment and administrative fines based on those SKPKBs and STPs, Rukindo recognized expense amounting to Rp9,165,143 as part of other operating expenses in the consolidated statement of comprehensive income for the year ended December 31, 2014.


433




24. UTANG BANK JANGKA PANJANG

24. LONG-TERM BANK LOANS 31 Desember 2014/ 31 Desember 2013/ December 31, 2014 December 31, 2013

Pinjaman Sindikasi Dikurangi: Beban bunga efektif yang belum diamortisasi dan biaya provisi ditangguhkan

6.705.160.000

(182.045.635)

-

-

Syndicated Loan Less: Unamortized of effective interest costs and deferred provision costs

PT Bank BNI Syariah

6.523.114.365 6.642.165

7.904.678

PT Bank BNI Syariah

Total

6.529.756.530

7.904.678

Total

Bagian lancar utang bank jangka panjang Total bagian jangka panjang

(504.784.444) 6.024.972.086

(1.186.229) 6.718.449

Total long-term portion

Pinjaman Sindikasi

Syndicated loan

Perusahaan

The Company

Berdasarkan Perjanjian Fasilitas tanggal 12 September 2014, Perusahaan menerima Fasilitas Kredit dari Deutsche Bank AG, Singapura; PT Bank ANZ Indonesia; The Bank of TokyoMitsubishi UFJ Ltd., Jakarta; Mizuho Bank Ltd., Singapura; Societe Generale, Hong Kong; Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapura dan United Overseas Bank Limited, Singapura dengan Deutsche Bank AG, Hong Kong sebagai Agen Fasilitas, dengan jumlah maksimum sebesar USD1.000.000.000. Fasilitas ini dapat ditingkatkan menjadi USD1.250.000.000 dengan greenshoe option yang dapat diambil sampai dengan 31 Januari 2016.

Based on Facility Agreement dated September 12, 2014, the Company received credit facility from Deutsche Bank AG, Singapore; PT Bank ANZ Indonesia; The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., Jakarta; Mizuho Bank Ltd., Singapore; Societe Generale, Hong Kong; Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore and United Overseas Bank Limited, Singapore with Deutsche Bank AG, Hong Kong as the Facility Agent, with a maximum facility amounted to USD1,000,000,000. This facility can be increased up to USD1,250,000.000 with a greenshoe option up to January 31, 2016.

Fasilitas kredit ini digunakan untuk: a. Pembiayaan kembali fasilitas kredit Mandiri dan BNI sebesar USD375.000.000. b. Jumlah tersisa akan digunakan untuk membiayai belanja modal.

The Credit Facility is used for: a. Refinancing Credit Facility from Mandiri and BNI amounting to USD375,000,000. b. The remaining amount will be used to finance capital expenditure.

Pinjaman tersebut akan diangsur setiap triwulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 12 September 2019. Fasilitas ini dikenai tingkat bunga tahunan sebesar 2,2% di atas London Interbank Offered Rate (LIBOR).

The loan will be paid quarterly and will mature on September 12, 2019. This facility bears an annual interest at 2.2% above London Interbank Offered Rate (LIBOR).

Berdasarkan Perjanjian Fasilitas, Perusahaan diharuskan memenuhi beberapa persyaratan, yaitu persyaratan keuangan serta persyaratan lainnya yang diatur dalam Perjanjian Kredit.

Based on the Facility Agreement, the Company is obliged to comply with several requirements, such as financial covenants and other requirements as stipulated in the Credit Agreement.

83

434

Current maturities of long-term bank loans





24. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)

24. LONG-TERM BANK LOANS (continued)

Pinjaman Sindikasi (lanjutan)

Syndicated loan (continued)



Perjanjian fasilitas tersebut juga mengatur mengenai pembatasan kas sebagai berikut: - Rekening collection Semua pembayaran dividen, distribusi, sewa, royalti maupun bagi hasil yang diterima dari JICT dan TPK Koja langsung ditampung di rekening Collection dan dikonversi ke US Dolar (jika diperlukan) menggunakan kurs konversi pada tanggal uang ditampung di rekening collection.

The facility agreement also regulates cash restrictions as follows: Collection account All payment of dividends, distribution, rental payment, royalties or profit sharing received by it with respect to the JICT and the TPK Koja is directly deposited into the Collection account and converted into US Dollars (if neccesary) at the Conversion Rate on the date of deposit into the Collection account.

-

Rekening debt service reserve Perusahaan akan senantiasa mempertahankan saldo rekening debt services reserve paling sedikit sama dengan dengan jumlah utang pokok dan bunga terutang pada tanggal pembayaran berikutnya.

-

Debt service reserve account The Company shall at all times maintain in the debt services reserves account a balance that is at least equal the principal and interest payable on the next repayment date.

-

Rekening excess cash Rekening yang digunakan untuk menampung sisa saldo rekening collection setelah pembayaran utang dan pokok pinjaman.

-

Excess cash account Account that is used to hold the balance of remaining collection account after payment of debt and principal payment.

Pada tanggal 31 Desember 2014, jumlah kas yang dibatasi penggunaannya yang ditempatkan pada 3 (tiga) rekening tersebut di atas sebesar USD36.244.465 (setara dengan Rp450.881.147).

As of December 31, 2014, restriction fund which were placed in the 3 (three) accounts mentioned above amounted to USD36,244,465 (equivalent to Rp450,881,147).

Perjanjian kredit mempersyaratkan Perusahaan untuk menjaga rasio gross debt to EBITDA lebih kecil dari 4 (empat), rasio EBITDA to interest expense lebih besar dari 4 (empat), rasio gross debt to total equity lebih kecil dari 1 (satu), rasio debt service coverage lebih besar dari 1,2 (satu koma dua) serta memenuhi guarantor cover dari EBITDA dan total aset minimal 90%. Perusahaan telah memenuhi seluruh persyaratan dan pembatasan sesuai dengan perjanjian pinjaman.

The credit agreement requires the Company to maintain its gross debt to EBITDA ratio lesser than 4 (four), EBITDA to interest expense ratio greater than 4 (four), gross debt to total equity ratio lesser than 1 (one), debt service coverage ratio greater than 1.2 (one point two) and meet guarantor cover from EBITDA and minimum total assets of 90%. The Company has complied with all the requirements and covenants in accordance with the loan agreement.

Sebagian biaya bunga yang berasal dari pinjaman ini dikapitalisasi ke dalam aset tetap dan aset hak konsesi dalam konstruksi (Catatan 14 dan 16).

A portion of interest expense arising from this loan is capitalized into construction in progress of fixed assets and concession assets (Notes 14 and 16).

Pada tanggal 31 Desember 2014, saldo pinjaman atas fasilitas ini adalah sebesar USD539.000.000 (setara dengan Rp6.705.160.000).

As of December 31, 2014, the outstanding loan under this facility amounted to USD539,000,000 (equivalent to Rp6,705,160,000)


435




24. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)

24. LONG-TERM BANK LOANS (continued)

PT Bank BNI Syariah

PT Bank BNI Syariah

RSP

RSP

Pada tanggal 29 September 2010, RSP memperoleh fasilitas pembiayaan Murabahah dari PT Bank BNI Syariah (BNI Syariah) dengan jumlah maksimum sebesar Rp19.401.817. Fasilitas ini dikenakan nisbah bagi hasil sebesar 54% dan denda sebesar 5,00% per tahun atas pembiayaan yang belum dilunasi.

On September 29, 2010, RSP obtained a Murabahah financing facility from PT Bank BNI Syariah (BNI Syariah) with a maximum facility of Rp19,401,817. This facility bears profit sharing ratio of 54% and penalty fee of 5.00% per annum from the outstanding financing.

Pinjaman tersebut akan diangsur setiap bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 28 September 2018. Fasilitas tersebut digunakan untuk merenovasi bangunan rumah sakit di Jakarta.

The loan will be paid in monthly installments and will mature on September 28, 2018. This facility is used to renovate the hospital building in Jakarta.

Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, saldo terhutang atas fasilitas tersebut masing-masing sebesar Rp6.642.165 dan Rp7.904.678.

As of December 31, 2014 and 2013, the outstanding loan balance amounted to Rp6,642,165 and Rp7,904,678, respectively.

25. LIABILITAS SEWA PEMBIAYAAN

25. FINANCE LEASE Payments will be due in:

Pembayaran yang akan jatuh tempo pada tahun:


2014 2015 2016 2017 Nilai kini pembayaran sewa minimum Dikurangi: bagian lancar Bagian jangka panjang

285.795 398.913 425.121

340.469 368.534 398.913 425.121

1.109.829 (279.119)

1.533.037 (340.469)

830.710

1.192.568

Present value of minimum lease payments Less: current portion Long-term portion

Finance Lease ILCS has lease commitments to PT Graha Sarana Duta for workplace and work equipment with the option to purchase these assets at the end of the lease financing term.

Sewa Pembiayaan ILCS memiliki komitmen sewa pembiayaan dengan PT Graha Sarana Duta dalam rangka pengadaan tempat kerja dan peralatan kerja dengan hak opsi untuk membeli aset-aset tersebut pada akhir masa sewa pembiayaan.

85

436

2014 2015 2016 2017





26. PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA

26. UNEARNED REVENUES This account mainly represents unearned revenue from usage of land and infrastructure to the following parties:

Akun ini terutama merupakan pendapatan diterima di muka atas penggunaan lahan tanah dan infrastruktur kepada pihak-pihak sebagai berikut:


PT Indofood Sukses Makmur Tbk NPCT1 PT Jakarta Tank Terminal PT Karyatara Cemara Indah PT Wilmar Nabati Indonesia PT Intiboga Sejahtera PT Dharma Karya Perdana PT Dok Dua Satu Nusantara Lain-lain Total

527.638.236 335.880.000 81.897.210 22.117.600 15.828.750 12.716.072 10.222.386 7.792.111 77.268.334

396.174.402 94.551.456 33.176.401 21.498.750 18.165.817 9.713.454 55.286.645

PT Indofood Sukses Makmur Tbk NPCT1 PT Jakarta Tank Terminal PT Karyatara Cemara Indah PT Wilmar Nabati Indonesia PT Intiboga Sejahtera PT Dharma Karya Perdana PT Dok Dua Satu Nusantara Others

1.091.360.699

628.566.925

Total

Pada tanggal 2 Maret 2012, Perusahaan mengadakan perjanjian sewa tanah jangka panjang di Cilincing, Tanjung Priok dengan PT Indofood Sukses Makmur Tbk dengan jangka waktu sampai dengan tahun 2033. Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, saldo yang belum di amortisasi atas hak pakai tanah masing-masing adalah sebesar Rp592.964.942 dan Rp444.723.706 (sebelum dikurangi dengan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2) (Catatan 47g).

On March 2, 2012, the Company entered into a long-term land rental agreement in Cilincing, Tanjung Priok with PT Indofood Sukses Makmur Tbk with period until 2033. As of December 31, 2014 and 2013, the balance of unamortized land use rights amounted to Rp592,964,942 and Rp444,723,706, respectively (before deducting final income tax article 4.2) (Note 47g).

Pada tanggal 9 Juni 2014, PPI dan NPCT1 mengadakan Perjanjian Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Petikemas 1 dengan jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun. Perjanjian tersebut mempersyaratkan NPCT1 untuk membayar di muka biaya sewa kepada PPI sebesar USD100.000.000 yang harus dibayarkan dalam beberapa tahap, yaitu USD30.000.000 setelah tanggal mulai, USD40.000.000 setelah penyerahan dermaga 450 meter dan USD30.000.000 setelah penyerahan dermaga 850 meter. Pada tanggal 17 September 2014, PPI menerima pembayaran pertama atas biaya sewa dibayar di muka sejumlah USD30.000.000 (setara dengan Rp373.200.000) dari NPCT1. Pada tanggal 31 Desember 2014, saldo ini dicatat sebagai pendapatan diterima di muka dalam laporan posisi keuangan konsolidasian (setelah dikurangi dengan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2) (Catatan 46f).

On June 9, 2014, PPI and NPCT1 entered into Construction and Operation Agreement - Container Terminal 1, New Priok Port (“COA”) with period of 25 (twenty five) years. The agreement required NPCT1 to pay in advance a rental fee to PPI of USD100,000,000 which shall be paid in several stages; USD30,000,000 after the commencement date, USD40,000,000 after the handover of 450 metre quay and USD30,000,000 after the handover of 850 metre quay. On September 17, 2014, PPI received the first payment of advance rental fee amounting to USD30,000,000 (equivalent to Rp373,200,000) from NPCT1. As of December 31, 2014, this balance is recorded as unearned revenue in the consolidated statement of financial position (after deducting final income tax article 4.2) (Note 46f).


437




26. PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA (lanjutan)

26. UNEARNED REVENUES (continued) On May 27, 2004, The Company entered into longterm usage of land under HPL owned by the Company with PT Jakarta Tank Terminal with period until 2034 (Note 47i).

Pada tanggal 27 Mei 2004, Perusahaan mengadakan perjanjian penggunaan bagian tanah HPL milik Perusahaan dengan PT Jakarta Tank Terminal dengan jangka waktu sampai dengan tahun 2034 (Catatan 47i). 27. LIABILITAS JANGKA PANJANG LAINNYA

27. OTHER LONG-TERM LIABILITIES


Sea Terminal Management & Service Pte. Ltd., Singapura PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)

191.575.851 35.631.916 11.877.305 10.283.428

34.184.583 11.394.861 10.009.038

Total Bagian lancar

249.368.500 (57.792.649)

55.588.482 (55.588.482)

Total bagian jangka panjang

191.575.851

-

Total Current maturities Total long-term portion

Utang kepada Sea Terminal Management & Service Pte. Ltd., merupakan pinjaman sebesar USD15.096.000 yang diperoleh dan digunakan untuk setoran modal IPC TPK di NPCT1 (Catatan 46d).

Payable to Sea Terminal Management & Service Pte. Ltd., represents loan amounting to USD15,096,000 which was obtained and used by IPC TPK for acquisition of share capital in NPCT1 (Note 46d).

Utang kepada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) dan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) merupakan pinjaman modal kerja yang diberikan kepada Rukindo sesuai Perjanjian No. 22 tanggal 13 Agustus 2007. Pinjaman ini berjangka waktu 5 (lima) tahun dengan tingkat bunga 6,50% per tahun. Pinjaman ini dijamin dengan 3 unit kapal keruk yang terdiri dari KK Natuna, KK Timor (Suction Hopper Dredger) dan KK Halmahera.

Liabilities to PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) and PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) represent working capital loan to Rukindo under the Letter of Agreement No. 22 dated August 13, 2007. This agreement is valid for 5 (five) years and bears an annual interest rate of 6.50%. These loans are secured by 3 vessels consisting of KK Natuna, KK Timor (Suction Hopper Dredger) and KK Halmahera.

28. LIABILITAS IMBALAN KERJA

28. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES As of December 31, 2014 and 2013, the Group recorded employee benefits liabilities based on actuarial computations performed by independent actuaries, PT Pointera Aktuarial Strategis, PT Dian Artha Tama, PT Dayamandiri Dharmakonsilindo and PT Jasa Aktuaria Praptasentosa Gunajasa, using the “Projected Unit Credit” method.

Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, Kelompok Usaha mencatat liabilitas imbalan kerja karyawan berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh aktuaris independen, PT Pointera Aktuarial Strategis, PT Dian Artha Tama, PT Dayamandiri Dharmakonsilindo dan PT Jasa Aktuaria Praptasentosa Gunajasa, dengan menggunakan metode “Projected Unit Credit”.

87

438

Sea Terminal Management & Service Pte. Ltd., Singapore PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)





28. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

28. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued) The basic assumptions used by the independent actuaries are as follows:

Berikut adalah asumsi-asumsi penting yang digunakan dalam laporan aktuaris independen: 2014 Tingkat diskonto Tingkat proyeksi kenaikan gaji Tingkat mortalitas

2013

8,00% - 8,90% 6,50% - 10,00% TMI 2011

Tingkat cacat tetap (dari tabel mortalitas) Tingkat pengunduran diri Proporsi pengambilan pensiun dini Proporsi pengambilan pensiun normal Usia pensiun normal

5,00% - 8,50% 6,50% - 10,00% TMI 2011

Discount rate Salary increase projection rate Mortality rate Permanent disability rate (from mortality table) Level resignation Early pension rate Normal pension rate Normal pension age

0% - 10% 1% - 5% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 99,00% 99,00% 55 - 56 tahun/years 55 - 56 tahun/years

The employee benefits liabilities are as follows:

Liabilitas imbalan kerja karyawan adalah sebagai berikut:


Perusahaan Program penghargaan masa bhakti Program kesehatan pensiunan Imbalan kerja jangka panjang lainnya Subtotal Entitas anak Program pensiun, penghargaan masa bhakti dan imbalan pasca-kerja lainnya

320.753.993 621.377.458 19.873.960

940.161.011

962.005.411

22.545.595

Total

a.

268.934.922 652.300.132 18.925.957

962.706.606

Program Pensiun

The Company Gratuity and compensation benefits Pension healthcare program Other long-term employee benefits Sub-total

Subsidiaries Pension program, gratuity and compensation 60.771.220 benefits and other post-benefits program 1.022.776.631

a.

Total

Pension Program

Perusahaan menyelenggarakan program imbalan pensiun untuk karyawan tetap yang dipekerjakan pada tahun 2001 dan sebelumnya dan dikelola oleh Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4).

The Company has a pension benefit plan covering permanent employees hired in or before 2001 and managed by Dana Pensiun Pelabuhan dan Pengerukan (DP4).

Liabilitas imbalan kerja dan pencadangan biaya imbalan kerja atas program pensiun ini adalah sebagai berikut:

Employee benefits liabilities and employee benefits expenses for the pension program are as follows:


Nilai kini kewajiban Nilai wajar aset program

315.299.741 (570.030.647)

380.222.108 (532.196.059)

Present value of obligation Fair value of plan assets

Status pendanaan Keuntungan aktuarial yang belum diakui

(254.730.906) 211.851.557

(151.973.951) 131.988.005

Funding status Unrecognized acturial gain

(42.879.349) 42.879.349

(19.985.946) 19.985.946

Assets - after asset limitation Adjustment on liabilities

Aset - setelah aset limitasi Penyesuaian liabilitas Liabilitas yang diakui

-

-

Recognized liabilities


439




28. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan) a.

28. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

Program Pensiun (lanjutan)

a.

Pension Program (continued)

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,

2014

2013

Biaya jasa kini Biaya bunga Imbal hasil ekspektasian aset program Kerugian aktuarial yang diakui Dampak kurtailmen

15.690.751 29.192.280 11.361.044 (17.588.848) (12.367.128)

19.356.832 37.164.097 24.639.164 (8.997.559) -

Current service cost Interest cost Expected return from program assets Recognized actuarial loss Curtailment effect

Beban sebelum limitasi aset Dampak limitasi aset Penyesuaian kewajiban

26.288.099 42.879.348 (19.971.817)

72.162.534 19.985.946 (54.450.341)

Expense before asset limitation Effect of asset limitation Adjustment on liabilities

49.195.630

37.698.139

Liabilitas awal tahun Beban yang diakui tahun berjalan Iuran bersih aset program

49.195.630 (41.173.079)

37.698.139 (37.698.139)

Koreksi aset program awal tahun

(8.022.551)

Beban yang diakui

Liabilitas akhir tahun

-

Recognized expense

-

Liabilities at beginning of year Expense recognized in the current year Net payment to program assets Correction on program assets beginning of year

-

Liabilities - end of year


Nilai wajar aset program awal tahun

532.196.059

519.137.085

Koreksi aset program awal tahun Iuran bersih Imbal hasil ekspektasian aset program

8.022.551 41.173.081 (11.361.044)

37.698.138 (24.639.164)

Nilai wajar aset program akhir tahun

570.030.647

532.196.059

Fair value of program assets beginning of year Correction on program assets beginning of year Net contribution Expected return from program assets Fair value of program assets end of year


Nilai kini liabilitas - awal tahun Biaya jasa kini Biaya bunga Ekspektasi pembayaran imbalan Kerugian aktuarial Penyusutan nilai kini liabilitas

380.222.108 15.690.751 29.192.280 (90.145.736) (7.431.152) (12.228.510)

464.672.520 19.356.832 37.164.097 (94.966.693) (46.004.648) -

Nilai kini liabilitas akhir tahun

315.299.741

380.222.108

89

440


Present value of liabilities beginning of year Current service cost Interest cost Expected benefit payments Actuarial loss Amortization of present value liabilities Present value of liabilities - end of year




28. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan) a.


Program Pensiun (lanjutan)

a.

Pension Program (continued)


2013

2012

2010 Present value of defined benefit obligation

Nilai kini kewajiban imbalan pasti

315.299.741

380.222.108

464.672.520

490.577.504

403.320.892

Nilai wajar aset program

570.030.647

532.196.059

519.137.085

487.528.251

499.427.452

Fair value of plan assets

Status pendanaan

254.730.906

151.973.951

54.464.565

96.106.560

Funding status

169.454.995

Experience adjustment on present value of obligation

134.163.758

Experience adjustment on asset program

Penyesuaian berdasarkan pengalaman atas nilai kini kewajiban imbalan pasti

97.576.889

Penyesuaian berdasarkan pengalaman atas aset program

140.971.341

-

-

-

104.201.957

(12.319.334)

A one percentage point change in the assumed discount rate would have the following effects:

Kenaikan/ Increase Nilai kini liabilitas imbalan kerja Biaya jasa kini Biaya bunga Keuntungan aktuarial yang belum diakui

(3.049.253)

74.938.068

Perubahan satu poin persentase asumsi tingkat diskonto akan memiliki efek sebagai berikut:

b.

2011

Penurunan/ Decrease

(20.140.289) (1.071.260) 3.428.803 20.181.959

Penghargaan masa bhakti

22.577.227 1.208.546 (3.429.936) (22.248.880)

b.

Present value of liabilities Current service cost Interest cost Unrecognized acturial gain

Gratuity and compensation benefits Benefits that are calculated in the gratuity and compensation benefits refer to the Collective Labor Agreement and the Regulations of the Pension Fund. Participants are all permanent employees of the company with the salary definition including merit pay and housing allowance. This program is not funded.

Manfaat yang diperhitungkan dalam penghargaan masa bhakti mengacu kepada Perjanjian Kerja Bersama dan Peraturan Dana Pensiun. Peserta adalah seluruh pegawai tetap perusahaan dengan definisi gaji yang meliputi gaji merit dan tunjangan perumahan. Program ini tidak didanai.



402.573.924 -

462.550.172 -


Status pendanaan

402.573.924

462.550.172

Funding status

Biaya jasa lalu yang belum diakui Keuntungan aktuarial yang belum diakui

(35.980.768) (97.658.234)

(65.126.937) (76.669.242)

Liabilitas yang diakui

268.934.922

320.753.993

Biaya jasa kini Biaya bunga Keuntungan aktuarial yang diakui

2014

2013

27.788.369 35.719.516 3.191.744

30.675.827 42.824.587 1.766.188

Unrecognized past service cost Unrecognized acturial gain Recognized liabilities

Current service cost Interest cost Recognized actuarial gain


441




28. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan) b.


Penghargaan masa bhakti (lanjutan)

b.

Gratuity and compensation benefits (continued)

2014

2013

20.549.514 (15.534.700)

20.549.514 -

Amortization on past service cost (non-vested) Curtailment effect

Beban sebelum limitasi aset Penyesuaian kewajiban

71.714.443 3.762.553

95.816.116 13.681.620

Expense before asset limitation Adjustment on liabilities

Beban yang diakui

75.476.996

109.497.736

Recognized expense

Amortisasi biaya jasa lalu (nonvested) Dampak kurtailmen

2014 Liabilitas awal tahun Beban yang diakui tahun berjalan Pembayaran imbalan tahun berjalan Liabilitas akhir tahun

2013

320.753.993 75.476.996 (127.296.067)

290.135.644 109.497.736 (78.879.387)

268.934.922

320.753.993

Liabilities at beginning of year Expense recognized in the current year Current year payment of benefits Liabilities - end of year



462.550.172 27.788.369 35.719.516 (98.208.724) (9.860.097) (15.415.312)

553.821.895 30.675.827 42.824.587 (96.519.536) (68.252.601) -


402.573.924

462.550.172

Present value of liabilities - beginning of year Current service cost Interest cost Expected benefit payments Actuarial loss Amortization of present value liabilities Present value of liabilities - end of year

31 Desember/December 31, 2014 Nilai kini kewajiban imbalan pasti Nilai wajar aset program Defisit pada program Penyesuaian berdasarkan pengalaman atas nilai kini kewajiban imbalan pasti

2013

2012

2011

Present value of defined benefit obligation

402.573.924

462.550.172

553.821.895

345.561.749

398.889.481

-

-

-

-

-

402.573.924

462.550.172

553.821.895

345.561.749

398.889.481

Deficit in the plan

185.478.079


36.444.189

43.254.892

(7.836.829)

Kenaikan/ Increase Nilai kini liabilitas imbalan kerja Biaya jasa kini Biaya bunga Kerugian aktuarial yang belum diakui

74.428.374




Penurunan/ Decrease

(30.988.083) (3.088.884) 4.195.990 30.183.328

35.707.134 3.753.137 (4.197.270) (34.403.412)

91

442

2010


Present value of liabilities Current service cost Interest cost Unrecognized acturial loss




28. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan) c.


Program kesehatan pensiunan

c. Pension healthcare program The Company also provides long term postemployment benefits in form of healthcare program for pensioners and family (including up to 3 (three) children with maximum age of 25 years). The program is in the form of medical assistance from the Company in certain amounts and after registering with the Company. This program is not funded.

Perusahaan memberikan imbalan kerja berupa program kesehatan pensiunan dan keluarga (termasuk anak dengan jumlah sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang maksimal berumur 25 tahun). Program tersebut berupa bantuan pengobatan dari Perusahaan dalam jumlah tertentu dan telah terdaftar di Perusahaan. Program ini tidak didanai.



598.359.872 -

578.262.544 -


Status pendanaan Keuntungan aktuarial yang belum diakui

598.359.872 53.940.260

578.262.544 43.114.914

Funding status Unrecognized acturial gain


652.300.132

621.377.458


Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,

2014

2013

Biaya jasa kini Biaya bunga Keuntungan (kerugian) aktuarial yang diakui

42.255.039 48.580.119

34.761.586 54.940.475

Current service cost Interest cost

(4.334.944)

1.517.838

Recognized actuarial gain (loss)

Beban yang diakui

86.500.214

91.219.899

Recognized expense


Liabilitas awal tahun Beban yang diakui tahun berjalan Pembayaran imbalan tahun berjalan

621.377.458 86.500.214 (55.577.540)

584.051.864 91.219.899 (53.894.305)


652.300.132

621.377.458

Liabilities at beginning of year Expense recognized in the current year Current year benefits payment Liabilities - end of year


Nilai kini liabilitas - awal tahun Biaya jasa kini Biaya bunga Pembayaran imbalan Kerugian aktuarial

576.551.244 42.255.039 48.580.119 (54.834.208) (14.192.322)

601.257.044 34.761.586 54.940.475 (66.717.584) (45.978.977)


598.359.872

578.262.544

Present value of liabilities - beginning of year Current service cost Interest cost Expected benefit payments Actuarial loss Present value of liabilities end of year


443






c. Program kesehatan pensiunan (lanjutan)

c. Pension healthcare program (continued)


Nilai kini kewajiban imbalan pasti

PPenyesuaian berdasarkan pengalaman atas nilai kini kewajiban imbalan pasti

2012

2011

2010

598.359.872

578.262.544

601.257.044

630.802.976

-


-

-

-

-

-


598.359.872

578.262.544

601.257.044

630.802.976

-

Nilai wajar aset program Defisit pada program

2013

90.835.159

89.702.061

83.854.404

-



Perubahan satu poin persentase asumsi tingkat diskonto akan memiliki efek sebagai berikut: Kenaikan/ Increase

Nilai kini liabilitas imbalan kerja Biaya jasa kini Biaya bunga

-

Deficit in the plan

Penurunan/ Decrease

(35.422.904) (2.501.498) 2.706.151

d. Liabilitas imbalan kerja jangka panjang lainnya

40.090.111 2.831.088 (3.046.441)

d.

Present value of liabilities Current service cost Interest cost

Other long-term employee benefits Other long-term permanent employee benefits are in the form of long service leave benefits that are calculated in reference to the Company's Regulation. Participants include all employees that have worked at least 6 (six) years of continuous service and given assistance amounting to 1 (one) time the regular income. This program is not funded.

Liabilitas imbalan kerja jangka panjang lainnya berupa imbalan cuti besar merupakan manfaat yang diperhitungkan mengacu kepada Peraturan Perusahaan. Peserta adalah seluruh pegawai tetap perusahaan yang telah bekerja sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun secara terus menerus dan diberikan bantuan cuti besar sebesar 1 (satu) kali penghasilan tetap. Program ini tidak didanai.



18.925.957 -

19.873.960 -


Status pendanaan Biaya jasa lalu yang belum diakui Keuntungan aktuarial yang belum diakui

18.925.957 -

19.873.960 -

Funding status Unrecognized past service cost Unrecognized acturial gain


18.925.957

19.873.960



2014 Biaya jasa kini Biaya bunga Kerugian aktuarial yang diakui Dampak kurtailmen

2013

2.715.114 1.639.545 (4.861.178) (441.482)

Beban (pendapatan) yang diakui

(948.001)

2.681.669 1.602.038 (2.545.270) 1.738.437

93

444


Current service cost Interest cost Recognized actuarial loss Curtailment effect Recognized expense (income)






d. Liabilitas imbalan kerja jangka panjang lainnya (lanjutan)

d.

Other long-term employee benefits (continued)


Liabilitas awal tahun Beban yang diakui tahun berjalan

19.873.959 (948.002)

18.135.523 1.738.437

Liabilities at beginning of year Expense recognized in the current year


18.925.957

19.873.960

Liabilities - end of year


19.873.959 2.715.114 1.639.545 (3.916.607) (949.001) (437.053)

18.135.523 2.681.669 1.602.038 (2.268.963) (276.307) -

Present value liabilities - beginning of year Current service cost Interest cost Expected benefit payments Actuarial loss Amortization of present value liabilities


18.925.957

19.873.960

Present value liabilities - end of year

31 Desember/December 31, 2014 Nilai kini kewajiban imbalan pasti Penyesuaian berdasarkan pengalaman atas nilai kini kewajiban imbalan pasti

2013

18.925.957

4.861.177

2012

19.873.959

2011

18.135.523

2.545.270

2.099.977

Kenaikan/ Increase

e.

-

-

-


-




Nilai kini liabilitas imbalan kerja Biaya jasa kini Biaya bunga

2010

Penurunan/ Decrease

(1.044.303) (182.875) 192.849

Program pensiun iuran pasti

1.166.233 208.470 (192.857)

e.

Present value of liabilities Current service cost Interest cost

Defined contribution plan The Group provides a defined contribution pension plan for employees hired with permanent status since 2002. The contribution plan is managed by Dana Pensiun Lembaga Keuangan (“DPLK”) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Kelompok Usaha menyediakan program pensiun iuran pasti untuk karyawan tetap yang dipekerjakan sejak tahun 2002. Iuran program tersebut dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan (”DPLK”) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.


445




29. MODAL SAHAM

29. SHARE CAPITAL

Pemegang saham

Total Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Number of Shares Issued and Fully Paid

Negara Republik Indonesia

1.444.029

Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership

Nominal/ Amount

100,00%

1.444.029.000

Republic of Indonesia

Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham yang telah diaktakan dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 2 tanggal 15 Agustus 2008 dari Notaris Agus Sudiono Kuntjoro, S.H., modal dasar Perusahaan sebesar Rp4.000.000.000 terdiri dari 4.000.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Total modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp1.009.958.000 atau sebanyak 1.009.958 saham.

Based on General Meeting of Shareholders' held on August 15, 2008 that was notarized through Notarial Deed No. 2 of Agus Sudiono Kuntjoro, S.H., the Company's authorized capital amounted to Rp4,000,000,000 divided into 4,000,000 shares with par value of Rp1,000,000 (full amount) per share. Total issued and fully paid capital amounted to Rp1,009,958,000 divided into 1,009,958 shares.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 58 Tahun 2011 tanggal 22 Desember 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) Republik Indonesia kedalam modal saham Perusahaan sebagai berikut:

Based on the Regulation of Government of the Republic of Indonesia No. 58 dated December 22, 2011 about Additional of Share Capital of The Republic of Indonesia in the Company as follows:

1)

Nilai penambahan penyertaan modal negara sebesar Rp7.652.976.

1)

The additional share capital of the government amounted to Rp7,652,976.

2)

Penambahan penyertaan modal negara tersebut berasal dari pengalihan barang milik negara Kementerian Perhubungan berupa dermaga beton hasil kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan Sintete-Sambas, Kalimantan Barat, yang pengadaannya berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005.

2)

Additional share capital by the government came from the transfer of concrete jetty owned by Ministry of Transportation as a result of port development activities in Sintete-Sambas, West Kalimantan, provided by Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara in 2005.

Based on the Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 58 Year 2011, the Extraordinary General Shareholders Meeting of the Company was conducted as stipulated in the Minutes of Meeting No. RIS-269/MBU/S/2012 dated July 18, 2012 with decision as follows:

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2011 tersebut di atas, diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perusahaan yang tertuang dalam Risalah RUPSLB No. RIS-269/MBU/S/2012 tanggal 18 Juli 2012 dengan keputusan sebagai berikut: 1)

menyetujui pengeluaran/penempatan saham yang masih dalam simpanan (portepel) sebesar 7.653 saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham sebesar Rp7.653.000 yang seluruhnya diambil bagian oleh Negara Republik Indonesia.

1)

approved the disbursement/placement of shares that was still in portepel of 7,653 shares with nominal value of Rp1,000,000 (full amount) per share amounting to Rp7,653,000, which was fully taken by the Republic of Indonesia.

2)

menyetujui penambahan modal ditempatkan dan disetor penuh milik Negara Republik Indonesia pada Perusahaan sebesar Rp7.653.000 melalui:

2)

approved additional paid-in capital of the Company owned by the Republic of Indonesia amounting to Rp7,653,000 through:

95

446

Shareholders





29. MODAL SAHAM (lanjutan)

29. SHARE CAPITAL (continued)

a)

sebesar Rp7.652.976 merupakan penambahan penyertaan modal negara sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan;

a)

amounting to Rp7,652,976 as additional share capital of the government as stated in Government Regulation No. 58 Year 2011 regarding Additional Share Capital of the Government of the Republic of Indonesia into the Company’s share capital;

b)

sebesar Rp24 berasal dari kapitalisasi cadangan Perusahaan sebagaimana tercatat dalam Laporan Keuangan Tahun Buku 2011 yang telah diaudit oleh KAP Hadori Sugiarto Adi & Rekan sebagaimana suratnya nomor 020/LAPL.II/V/12 tanggal 25 Mei 2012.

b)

amounting to Rp24 taken from the Company’s reserve capitalization as stated in the 2011 financial statement audited by KAP Hadori Sugiarto Adi & Rekan through letter No. 020/LAPL.II/V/12 dated May 25, 2012.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Menteri BUMN Selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang diaktakan dalam Akta Notaris Nanda Fauz Iwan, SH., M.Kn., No. 03 tanggal 2 Agustus 2013, Pemerintah Negara Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri BUMN menambah penyertaan modal ke dalam Perusahaan sebesar Rp426.418.000 yang berasal dari pengalihan seluruh modal saham milik Negara RI pada Rukindo dalam rangka restrukturisasi Rukindo.

Based on the Deed of State-Owned Enterprises (SOEs) Minister of the General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) as notarized in the Notarial Deed No. 03 of Notary Nanda Fauz Iwan, SH., M.Kn., dated August 2, 2013, the Government of the Republic of Indonesia which in this case was represented by the Minister of SOEs increased its investment in the Company by Rp426,418,000 which was derived from the transfer of the entire share capital owned by the Republic of Indonesia in Rukindo for restructuring of Rukindo.

Dengan adanya penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia tersebut, maka modal ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan yang semula sebesar Rp1.017.611.000 menjadi sebesar Rp1.444.029.000.

With the additional paid-in capital of the Republic of Indonesia, the issued and fully paid capital of the Company changed from Rp1,017,611,000 to Rp1,444,029,000.

30. MODAL DONASI

30. DONATED CAPITAL

Pada tahun 1997, Perusahaan memperoleh modal donasi berupa tanah dan gedung CDC dari Yayasan Sekar Laut masing-masing sebesar Rp1.820.092 dan Rp23.957.447.

In 1997, the Company received donated capital in the form of land and CDC building from Yayasan Sekar Laut amounting to Rp1,820,092 and Rp23,957,447.

Pada tahun 2009, Perusahaan memperoleh modal donasi berupa gedung stasiun pandu dari Pemerintah Daerah Cilegon sebesar Rp1.048.443.

In 2009, the Company received donated capital in form of pilotage station building from the Local Government of Cilegon amounting to Rp1,048,443.


447




31. KEPENTINGAN NONPENGENDALI

EDII ILCS EPI MTI RSP PTP IKT JAI JPPI PMLI IPC TPK Rukindo API PPI Total

31. NON-CONTROLLING INTERESTS

Aset Bersih/Net Assets

Laba (Rugi) Bersih/Net Income (Loss)

31 Desember/ December 31,

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,

2014

2013

2014

40.685.901 38.039.125 32.013.951 5.759.027 292.238 12.098 11.731 10.770 3.699 2.958 248 (15) (701) (6.627)

42.882.440 36.906.535 25.314.502 5.085.829 351.684 9.639 (41) (36) (9) (26) (3.440)

16.823.429 1.132.572 8.119.211 1.156.567 39.274 9.596 6.022 5.010 1.235 (32) (2.225) (23) (1.951) (5.560)

16.334.166 (10.669.035) 5.678.752 1.720.741 57.943 7.042 (41) (36) (9) (26) (3.440)

27.283.125

13.126.057

116.824.403

110.547.077

32. DIVIDEN

EDII ILCS EPI MTI RSP PTP IKT JAI JPPI PMLI IPC TPK Rukindo API PPI Total

32. DIVIDEND

Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan yang diadakan pada tanggal 9 Juni 2014, pemegang saham Perusahaan menyetujui untuk membagikan dividen tunai dari laba neto tahun 2013 sebesar Rp696.775.089.

Based on the Minutes of Annual General Meeting of Shareholders of the Company on June 9, 2014, the shareholders agreed to distribute cash dividend from 2013 net income amounted to Rp696,775,089.

Berdasarkan surat Menteri BUMN nomor S786/MBU/12/2014 tanggal 23 Desember 2014, ditetapkan penambahan dividen atas laba neto tahun 2013 sebesar Rp99.539.000.

Based on letter from Minister of BUMN number S786/MBU/12/2014 dated December 23, 2014, the Company declared additional dividend from net income of 2013 amounting to Rp99,539,000.

Perusahaan telah menyetor dividen tersebut di atas pada tanggal 10 Juli 2014, 8 Agustus 2014, 9 September 2014, 9 Oktober 2014 dan 29 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp209.032.527, Rp174.193.772, Rp174.193.772, Rp139.355.018 dan Rp99.539.000.

The Company has transferred the above mentioned dividend on July 10, 2014, August 8, 2014, September 9, 2014, October 9, 2014 and December 29, 2014 amounting to Rp209,032,527, Rp174,193,772, Rp174,193,772, Rp139,355,018 and Rp99,539,000, respectively.

Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan yang diadakan pada tanggal 2 Mei 2013, pemegang saham Perusahaan menyetujui untuk membagikan dividen tunai dari laba neto tahun 2012 sebesar Rp579.723.070.

Based on the Minutes of Annual General Meeting of Shareholders of the Company on May 2, 2013, the shareholders agreed to distribute cash dividend from 2012 net income amounted to Rp579,723,070.

97

448

2013





32. DIVIDEN (lanjutan)

32. DIVIDEND (continued)

Berdasarkan surat Menteri BUMN No. S760/MBU/2013 tanggal 20 Desember 2013, ditetapkan penambahan dividen atas laba neto tahun 2012 sebesar Rp10.000.000.

Based on letter from Minister of BUMN No. S760/MBU/2013 dated December 20, 2013, the Company declared additional dividend from net income of 2012 amounting to Rp10,000,000.

Perusahaan telah menyetor dividen tersebut di atas pada tanggal 2 Mei 2013 dan 27 Desember 2013 masing-masing sebesar Rp579.723.070 dan Rp10.000.000.

The Company has transferred the above mentioned dividends on May 2, 2013 and December 27, 2013 amounting to Rp579,723,070 and Rp10,000,000, respectively.

33. PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN

33. OTHER COMPREHENSIVE INCOME This account represents the difference arising from translation of financial statements of PPI, IPC TPK, JICT and TPK Koja which functional currency is United States Dollar.

Akun ini merupakan selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan PPI, IPC TPK, JICT dan TPK Koja yang mata uang fungsionalnya adalah Dolar Amerika Serikat. 34. TAMBAHAN MODAL DISETOR

34. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL 31 Desember 2014/ 31 Desember 2013/ December 31, 2014 December 31, 2013

Selisih nilai transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali

(317.597.475)

Difference in value of business combination transaction of entities under (317.597.475) common control

Pada tanggal 2 Agustus 2013, Perusahaan menerima pengalihan seluruh saham Rukindo milik Pemerintah Negara Republik Indonesia dengan nilai pengalihan sebesar Rp426.418.000. Atas pengalihan tersebut, Perusahaan memiliki 100% saham Rukindo.

On August 2, 2013, the Company received the transfer of all of Rukindo’s shares owned by the Government of the Republic of Indonesia amounting to Rp426,418,000. After the transfer, the Company owned 100% shares of Rukindo.

Selisih antara nilai pengalihan dan nilai tercatat aset neto dicatat sebagai selisih nilai transaksi bisnis kombinasi entitas sepengendali sebagai bagian dari akun tambahan modal disetor, dengan perhitungan sebagai berikut:

Difference between transfer prices and the carrying value of net assets is recorded as difference in value of business combination transaction of entities under common control as part of paid in capital account is as follows:

Aset neto Rukindo pada tanggal pengalihan Nilai pengalihan Selisih nilai transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali

108.820.525 426.418.000

(317.597.475)

Net assets of Rukindo as of transfer date Transfer amount Difference in value of business combination transaction of entity under common control


449




35. PENDAPATAN OPERASI

35. OPERATING REVENUES Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,

2014

2013

Pelayanan jasa terminal Pelayanan jasa kapal Pelayanan terminal peti kemas Pelayanan jasa barang Pengusahaan tanah, bangunan, air dan listrik Pendapatan rumah sakit Jasa logistik Pengusahaan peralatan Pelayanan jaringan dan konsultasi sistem informasi Pendapatan pas Pengusahaan perawatan Pendapatan jasa pengerukan Pendapatan kebersihan Lain-lain

2.070.317.743 1.324.404.503 990.377.886 599.454.624

1.961.834.964 979.081.512 924.047.439 764.417.088

496.381.538 219.271.198 201.525.100 118.984.249

564.631.113 171.880.079 216.210.972 105.846.502

86.901.150 70.772.921 58.936.259 23.701.990 17.749.115 128.163.828

125.894.567 68.329.329 31.608.134 28.601.114 12.941.801 123.612.575

Terminal services Vessel services Container services Cargo services Land, building, water and electricity services Hospital revenue Logistic services Equipment services Network services and consultant of information system Entry fees Maintenance services Dredging services Cleaning services Others

Total

6.406.942.104

6.078.937.189

Total

36. PENDAPATAN DAN BEBAN KONSTRUKSI

36. CONSTRUCTION REVENUES AND EXPENSES Construction revenue is the compensation of the service recognized by the Company for constructing Kalibaru terminal. Construction revenue is measured using cost method, which all cost directly attributable to the acquiring cost of the assets.

Pendapatan konstruksi merupakan jasa kompensasi yang diakui oleh Perusahaan dalam pembangunan terminal Kalibaru. Pendapatan konstruksi dinilai dengan menggunakan metode cost, yang mana seluruh biaya dapat diatribusikan langsung sebagai nilai perolehan aset tambahan.


2014 Pendapatan konstruksi Terminal Kalibaru Beban konstruksi Terminal Kalibaru

2013

2.355.878.115

1.291.624.557

Construction revenues Kalibaru terminal

(2.355.878.115)

(1.291.624.557)

Construction expenses Kalibaru terminal

37. BEBAN OPERASI

37. OPERATING EXPENSES Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,

2014

2013

Kerja sama mitra usaha Pegawai Umum Bahan bakar dan bahan habis pakai Penyusutan dan amortisasi Pemeliharaan Administrasi kantor Asuransi Lain-lain

1.726.664.785 1.174.631.499 900.372.831 606.650.303 464.228.568 337.910.183 95.582.944 45.380.719 13.089.722

1.599.216.883 1.069.124.002 843.693.787 529.364.704 411.950.728 234.806.165 92.722.955 33.242.322 15.417.169

Partnerships Employees General Fuels and supplies Depreciation and amortization Maintenance Office administration Insurance Others

Total

5.364.511.554

4.829.538.715

Total

99

450





37. BEBAN OPERASI (lanjutan)

37. OPERATING EXPENSES (continued)

Kerjasama mitra usaha adalah beban yang timbul dari pembagian pendapatan yang diperoleh dari pencapaian besaran realisasi kegiatan pelayanan jasa bongkar muat, pemindahan lapangan penumpukan dan lift on dan lift off.

Partnership expenses are the cost arising from the revenue sharing derived from the realization of loading and unloading activities, cargodoring, and lift on and lift off.

Beban umum terutama merupakan beban jasa konsultan, imbalan kerja, perjalanan dinas, pendidikan dan pelatihan dan pemasaran.

General expenses mainly consist of consultants, employee benefits, business travelling, education and training and marketing expenses.

38. PENDAPATAN (BEBAN) OPERASI LAINNYA

38. OTHER OPERATING INCOME (EXPENSES)

a. PENDAPATAN OPERASI LAINNYA

a.

OTHER OPERATING INCOME


2014

2013

Royalti JICT (Catatan 47b) Laba selisih kurs Royalti TPK Koja (Catatan 47a) Denda Laba penjualan aset tetap Lain-lain

319.097.114 51.197.365 42.562.930 19.977.964 2.966.709 61.111.220

288.324.080 71.001.571 33.505.365 27.070.248 71.246.410

Royalty from JICT (Note 47b) Gain on foreign exchange Royalty from TPK Koja (Note 47a) Penalties Gain on sale of fixed assets Others

Total

496.913.302

491.147.674

Total

b. BEBAN OPERASI LAINNYA

b.

OTHER OPERATING EXPENSES


2014

2013

Pesangon dan beban kesehatan pensiunan Pajak final Denda Rugi penjualan aset tetap Lain-lain

120.513.574 37.175.938 23.353.074 37.564.452

51.975.550 37.149.219 10.559.012 182.072 26.233.836

Severance and retirement healthcare Final tax Penalties Loss on sale of fixed assets Others

Total

218.607.038

126.099.689

Total


451




39. PENDAPATAN KEUANGAN

39. FINANCE INCOME Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,

2014

2013

Pendapatan bunga deposito Pendapatan jasa giro

35.208.092 21.240.019

9.006.380 14.417.550

Interest income from deposits Interest income on current account

Total

56.448.111

23.423.930

Total

40. BEBAN KEUANGAN

40. FINANCE EXPENSES Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year Ended December 31,

Beban bunga Beban administrasi Total

2014

2013

69.697.114 32.118.405

8.567.918 3.712.786

Interest expenses Administrative expenses

101.815.519

12.280.704

Total

41. BAGIAN LABA ENTITAS ASOSIASI DAN PENGENDALIAN BERSAMA ENTITAS - NETO

41. EQUITY IN NET INCOME OF ASSOCIATES AND JOINT CONTROL ENTITY - NET


2014

2013

JICT TPK Koja Lainnya

408.994.753 367.434.853 (10.056.472)

394.852.234 323.485.447 (1.094.569)

Total

766.373.134

717.243.112

42. SIFAT HUBUNGAN DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Total

42. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTION WITH RELATED PARTIES

i)

Sifat hubungan berelasi Pemerintah Republik Indonesia adalah pemegang saham Perusahaan. Seluruh entitas yang dimiliki dan dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia serta entitas dimana Pemerintah Republik Indonesia memiliki pengaruh signifikan merupakan pihak berelasi.

i)

Nature of relationship with related parties The Government of the Republic of Indonesia is the shareholder of the Company. All entities that are owned and controlled by the Government of the Republic of Indonesia and also entities where the Republic of Indonesia have significant influence are related parties.

ii)

Transaksi dengan Pihak berelasi Dalam kegiatan usahanya, Perusahaan dan entitas anak melakukan transaksi tertentu dengan pihak berelasi.

ii)

Transactions with Related parties In the normal course of business, the Company and its subsidiaries entered into certain transactions with related parties. Details of significant accounts with related parties (government - owned entities unless otherwise indicated) are as follows:

Rincian akun signifikan dengan pihak-pihak berelasi (pemerintah, entitas pemerintah atau dinyatakan lain) adalah sebagai berikut:

101

452

JICT TPK Koja Others





42. SIFAT HUBUNGAN DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

42. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTION WITH RELATED PARTIES (continued)

a.

a.

Kas dan setara kas (Catatan 4) 31 Desember 2014/ December 31, 2014 Total/ Total Bank Rupiah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Total Dolar PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Cash and cash equivalents (Note 4) 31 Desember 2013/ December 31, 2013

Persentase (%)*/ Percentage (%)*

Total/ Total


17.384.661

0,08

12.599.234

0,08

Banks Rupiah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

592.642.291

2,76

416.957.896

2,78

Total

117.274.392

0,55

77.740.340

0,52

76.127.263

0,35

93.868.561

0,63

318.783.242

1,48

255.963.889

1,71

256.474.388

1,19

148.394.773

0,99

4.863.101

0,02

44.336.905

0,30

Dollar PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

198.264.756

0,92

215.945.806

1,44

Total

Euro PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

6.887.597

0,03

-

-

Euro PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Total

6.887.597

0,03

-

-

Total

Total

Deposito Rupiah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

-

-

11.057.460

0,07

Deposits Rupiah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Total

317.630.000

1,48

80.057.460

0,53

Total

Dolar PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

311.000.000

1,45

-

-

Dollar PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Total

311.000.000

1,45

-

-

Total

143.600.000

0,67

24.000.000

0,16

115.000.000 59.030.000

0,53 0,27

45.000.000

0,30

*) dari total aset

*) from total assets


453






b.

b. Short-term investments (Note 5)

Investasi jangka pendek (Catatan 5) 31 Desember 2014/ December 31, 2014 Total/ Total



Total/ Total

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

90.000.000

0,42

-

-

-

-

5.000.000

0,03

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Total

90.000.000

0,42

5.000.000

0,03

Total

c. Trade receivables (Note 6)

c. Piutang usaha (Catatan 6) 31 Desember 2014/ December 31, 2014 Total/ Total

d.


PT Pertamina (Persero) Tentara Nasional Indonesia PT Semen Padang PT Pertamina Trans Kontinental PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Instansi Pemerintah PT Semen Baturaja (Persero) Tbk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) PT Pelayaran Bahtera Adiguna (Persero) PT Djakarta Lloyd (Persero) PT Sarana Bandar Nasional PT Dharma Lautan Nusantara PT Ambang Barito Putra PT PAL Indonesia (Persero) Lain-lain

16.819.021 10.928.728 6.779.997 4.799.743 3.974.485 3.722.469 2.836.079

Total


Persentase (%)*/ Percentage (%)* 0,08 0,05 0,03 0,02 0,02 0,02 0,01

22.133.281 4.071.900 1.069.544 1.355.330 -

0,15 0,03 0,01 0,01 -

2.109.489

0,01

-

-

1.279.864

0,01

-

-

803.090

0,00

-

-

731.439

0,00

4.024.129

0,03

726.814 695.171 672.938 471.035 21.411.557

0,00 0,00 0,00 0,00 0,10

1.088.764 6.216.564 8.617.801 4.241.818 2.437.900 16.218.818

0,01 0,04 0,06 0,03 0,02 0,11

78.761.919

0,37

71.475.849

0,48

Total

d. Other receivables (Note 7) 31 Desember 2014/ December 31, 2014 Total/ Total

Total

Persentase (%)*/ Percentage (%)* PT Pertamina (Persero) Indonesian Armed Forces PT Semen Padang PT Pertamina Trans Kontinental PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Government Institutions PT Semen Baturaja (Persero) Tbk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) PT Pelayaran Bahtera Adiguna (Persero) PT Djakarta Lloyd (Persero) PT Sarana Bandar Nasional PT Dharma Lautan Nusantara PT Ambang Barito Putra PT PAL Indonesia (Persero) Others

Piutang lain-lain (Catatan 7)

Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta Instansi Pemerintah Tentara Nasional Indonesia PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk PT Wijaya Karya (Persero) Tbk PT Djakarta Lloyd (Persero) PT Hutama Karya (Persero) Lain-lain

Total/ Total



Total/ Total


11.989.210 2.685.218 934.500

0,06 0,01 0.00

11.989.210 -

0,08 -

609.414

0,00

166.792.088 11.426.459 4.926.238 1.550.567 7.273.263

1,11 0,08 0,03 0,01 0,05

Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta Government Institutions Indonesia Armed Forces PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk PT Wijaya Karya (Persero) Tbk PT Djakarta Lloyd (Persero) PT Hutama Karya (Persero) Others

16.218.342

0,08

203.957.825

1,36

Total

*) dari total aset

*) from total assets

103

454







e.

e. Accrued revenues (Note 9)

Pendapatan masih akan diterima (Catatan 9) 31 Desember 2014/ December 31, 2014 Total/ Total

f.



Total/ Total


Royalti JICT Royalti TPK Koja PT PAL Indonesia (Persero) Lainnya

49.628.538 44.060.591 64.717 -

0,23 0,20 -

35.549.948 33.505.365 3.568.393

0,24 0,22 0,02

Royalty of JICT Royalty of TPK Koja PT PAL Indonesia (Persero) Others

Total

93.753.846

0,44

72.623.706

0,48

Total

f. Investment in jointly controlled entity and investment in associate (Notes 11 and 12)

Investasi pengendalian bersama entitas dan investasi pada entitas asosiasi (Catatan 11 dan 12) 31 Desember 2014/ December 31, 2014 Total/ Total



Total/ Total


JICT NPCT1 TPK Koja TPI

1.212.941.413 184.383.316 58.706.375 35.776.449

5,59 0,86 2,34 0,17

1.039.469.277 335.849.185 36.405.431

6,94 2,24 0,24

JICT NPCT1 TPK Koja TPI

Total

1.491.807.553

8,96

1.411.723.893

9,42

Total

g. Short-term bank loans (Note 18)

g. Utang bank jangka pendek (Catatan 18) 31 Desember 2014/ December 31, 2014 Total/ Total


Persentase (%)**/ Percentage (%)**

Total/ Total


PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

181.873.100 176.716.396

1,54 1,50

700.000.000 700.000.000

12,07 12,07

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Total

358.589.496

3,04

1.400.000.000

24,13

Total

h. Trade payables (Note 19)

h. Utang usaha (Catatan 19) 31 Desember 2014/ December 31, 2014 Total/ Total PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk PT Telekomunikasi Indonesia Tbk PT Waskita Karya (Persero) Tbk PT Hutama Karya (Persero) PT Nindya Karya (Persero) PT Pertamina (Persero) PT Adhi Karya (Persero) Tbk PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Koperasi Pegawai Maritim Koperasi Karyawan PT Amarta Karya (Persero) PT PAL Indonesia (Persero) Lain-lain Total



Total/ Total


259.764.768 40.964.053 39.903.779 14.747.571 14.487.576 12.887.852 4.242.985

2,20 0,35 0,34 0,13 0,12 0,11 0,04

180.328.217 22.605.440 156.569.434 64.011.518 47.989.731 3.005.682

3,11 0,39 2,70 1,10 0,83 0,05

2.193.388 1.184.745 183.058.941

0,02 0,01 1,55

1.477.191 2.287.745 37.040.864 4.219.822 2.916.176 1.631.662 1.190.233 4.779.016

0,03 0,04 0,64 0,07 0,05 0,03 0,02 0,08

PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk PT Telekomunikasi Indonesia Tbk PT Waskita Karya (Persero) Tbk PT Hutama Karya (Persero) PT Nindya Karya (Persero) PT Pertamina (Persero) PT Adhi Karya (Persero) Tbk PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Koperasi Pegawai Maritim Koperasi Karyawan PT Amarta Karya (Persero) PT PAL Indonesia (Persero) Others

573.435.658

4,86

530.052.731

9,14

Total

*) dari total aset **) dari total liabilitas

*) from total assets **) from total liabilities


455






i.

i.

Uang untuk diperhitungkan (Catatan 20) 31 Desember 2014/ December 31, 2014 Total/ Total

j.



Total/ Total


Instansi Pemerintah PT Pertamina (Persero) Tentara Nasional Indonesia PT Bukit Asam (Persero) Tbk PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) PT Pelayaran Bahtera Adiguna (Persero) PT Dharma Lautan Nusantara Lain-lain

5.448.558 753.726 651.193 214.039

0,05 0,01 0,01 0,00

15.859 745.986 2.942 214.039

0,00 0,01 0,00 0,00

147.277

0,00

142.650

0,00

107.628 102.929 633.854

0,00 0,00 0,00

113.749 102.815 274.079

0,00 0,00 0,00

Government Institutions PT Pertamina (Persero) Indonesian Armed Forces PT Bukit Asam (Persero) Tbk PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) PT Pelayaran Bahtera Adiguna (Persero) PT Dharma Lautan Nusantara Others

Total

8.059.204

0,07

1.612.119

0,01

Total

j.

Uang titipan (Catatan 22) 31 Desember 2014/ December 31, 2014 Total/ Total

k.

Advances from customers (Note 20)

PT Dharma Lautan Nusantara PT Djakarta Lloyd (Persero) PT Pelayaran Bahtera Adiguna (Persero) PT Pertamina (Persero) PT Semen Padang PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Tentara Nasional Indonesia Instansi Pemerintah Lain-lain Total

Deposits from customers (Note 22) 31 Desember 2013/ December 31, 2013


Total/ Total


582.925 509.113

0,00 0,00

220.501 493.271

0,00 0,01

268.607 212.186 101.684

0,00 0,00 0,00

356.072 296.382 101.684

0,01 0,01 0,00

79.869

0,00

-

-

2.192 67.720.684

0,00 0,57

486.707 365.355 249.640 298.056

0,01 0,01 0,00 0,01

PT Dharma Lautan Nusantara PT Djakarta Lloyd (Persero) PT Pelayaran Bahtera Adiguna (Persero) PT Pertamina (Persero) PT Semen Padang PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Indonesian Armed Forces Government Institutions Others

69.477.260

0,57

2.867.668

0,05

Total

k. Other short and long-term liabilities (Note 22 and 27)

Liabilitas jangka pendek dan panjang lainnya (Catatan 22 dan 27) 31 Desember 2014/ December 31, 2014 Total/ Total



Total/ Total


PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) DP4

35.631.916

0,30

34.184.583

0,59

31.666.118 11.877.305 10.283.428 8.521.947

0,27 0,10 0,07 -

31.666.118 11.394.861 10.009.038 34.539.385

0,55 0,20 0,17 0,61

PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) DP4

Total

97.980.714

0,83

121.793.985

2,10

Total

**) dari total liabilitas

**) from total liabilities

105

456







l.

l.

Pendapatan diterima di muka (Catatan 26) 31 Desember 2014/ December 31, 2014 Total/ Total

Unearned revenues (Note 26) 31 Desember 2013/ December 31, 2013


Total/ Total


NPCT1 TPK Koja

335.880.000 8.164.675

2,85 0,07

8.164.675

0,14

NPCT1 TPK Koja

Total

344.044.675

2,92

8.164.675

0,14

Total

**) dari total liabilitas

**) from total liabilities

m. Key management personnel remuneration

m. Remunerasi personil manajemen kunci

Total salaries and other short-term benefits paid to or accrued for the Group’s Boards of Commissioners and Directors amounted to Rp84,609,492 and Rp55,540,984 for 2014 and 2013, respectively.

Total gaji dan imbalan kerja jangka pendek lainnya yang dibayar atau diakru untuk Dewan Komisaris dan Direksi Kelompok Usaha adalah sebesar Rp84.609.492 dan Rp55.540.984 masing-masing untuk tahun 2014 dan 2013. 43. ASET DAN LIABILITAS MATA UANG ASING

MONETER DALAM

43. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES

31 Desember/December 31, 2014 Dalam mata uang asing (nilai penuh)/ In foreign currencies (full amount) Aset Kas dan setara kas Piutang usaha Pendapatan masih akan diterima Dana yang dibatasi pencairannya

Assets Cash and cash equivalents

USD EUR

191.309.693 455.138

2.379.892.584 6.887.597

USD SGD

10.277.071 7.645

127.846.761 72.033

Trade receivables

USD

850.594

10.581.385

Accrued revenues

USD

36.244.465

450.881.147

Restricted funds

2.976.161.507

Total assets

Total aset Liabilitas Utang bank jangka pendek Utang usaha

Setara dalam Rupiah/ Equivalent in Rupiah

552.500 21.776.928 30.595 524.366.107 15.399.988

Liabilities Short-term bank loans Trade payables

6.873.100 270.837.501 462.994 6.523.114.365 191.575.851

Long-term bank loans Other long-term liabilities

Total liabilitas

6.992.863.811

Total liabilities

Liabilitas neto

(4.016.702.304)

Utang bank jangka panjang Liabilitas jangka panjang lainnya

USD USD EUR USD USD

Net liabilities


457




43. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING (lanjutan)

43. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES (continued)

Bila aset dan liabilitas moneter konsolidasian dalam mata uang asing tanggal 31 Desember 2014 tersebut di atas dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah menggunakan kurs pada tanggal 27 Februari 2015, maka nilai liabilitas konsolidasian bersih menjadi sebesar Rp4.342.045.156 atau naik sebesar Rp325.342.852.

If the consolidated December 31, 2014 monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies above were translated into Rupiah using the exchange rates as of February 27, 2015, the net consolidated liabilities in foreign currencies would be equivalent to Rp4,342,045,156 or increase by Rp325,342,852.

44. NILAI WAJAR DARI INSTRUMEN KEUANGAN

44. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS

31 Desember/December 31, 2014 Nilai Tercatat/ Carrying Values

Nilai Wajar/ Fair Value

Aset Keuangan Kas dan setara kas Investasi jangka pendek Piutang usaha - neto Piutang lain-lain - neto Pendapatan masih akan diterima Dana yang dibatasi pencairannya Aset lain-lain

3.452.433.499 90.000.000 484.955.651 58.724.863 312.916.757 450.881.147 61.253.699

3.452.433.499 90.000.000 484.955.651 58.724.863 312.916.757 450.881.147 61.253.699

Financial Assets Cash and cash equivalents Short-term investments Trade receivables - net Other receivables - net Accrued revenues Restricted funds Other assets

Total

4.911.165.616

4.911.165.616

Total

Liabilitas Keuangan Utang bank jangka pendek Utang usaha Beban akrual Utang bank Sewa pembiayaan Liabilitas jangka pendek lainnya Liabilitas jangka panjang lainnya

358.589.496 1.092.028.644 421.499.929 6.529.756.530 1.109.829 252.619.073 249.368.500

358.589.496 1.092.028.644 421.499.929 6.529.756.530 1.109.829 252.619.073 249.368.500

Financial Liabilities Short-term bank loans Trade payables Accrued expenses Bank loans Finance lease Other current liabilities Other long-term liabilities

Total

8.904.972.001

8.904.972.001

Total

Metode dan asumsi berikut ini digunakan untuk mengestimasi nilai wajar untuk setiap kelompok instrumen keuangan:

The methods and assumptions used to estimate the fair value of financial instruments are as follow:

Aset dan liabilitas keuangan jangka pendek:

Short-term financial assets and liabilities:

Instrumen keuangan jangka pendek dengan jatuh tempo satu tahun atau kurang termasuk kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang usaha - neto, piutang lain-lain - neto, pendapatan masih akan diterima, utang bank jangka pendek, utang usaha, pendapatan diterima di muka jangka pendek, beban akrual, dan liabilitas jangka pendek lainnya. Nilai wajar instrumen keuangan tersebut dianggap mendekati nilai tercatatnya.

Short-term financial instruments with maturities of one year or less includes cash and cash equivalents, short-term investments, trade receivables - net, other receivables - net, accrued revenue, short-term bank loans, trade payables, short-term unearned revenue, accrued expenses, and other current liabilities. The fair values of these financial instruments are approximately the same with their carrying amounts.

107

458





44. NILAI WAJAR DARI INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

44. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)

Aset dan liabilitas keuangan jangka panjang:

Long term financial assets and liabilities:

Instrumen keuangan jangka panjang berasal dari dana yang dibatasi pencairannya, aset lain-lain, utang bank, sewa pembiayaan, dan liabilitas jangka panjang lainnya.

Long-term financial instruments derived from restricted funds, other assets, bank loans, finance lease, and other long-term liabilities.

Nilai tercatat dari liabilitas bank jangka panjang dengan suku bunga mengambang kurang lebih sebesar nilai wajarnya karena dinilai ulang secara berkala.

The carrying value of long-term bank loans and floating interest rates are approximately at fair value as they are re-priced frequently.

45. TUJUAN DAN KEBIJAKAN RISIKO KEUANGAN

MANAJEMEN

45. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES

Kelompok Usaha terpengaruh terhadap risiko nilai tukar mata uang asing, risiko suku bunga atas arus kas, risiko kredit, dan risiko likuiditas. Kelompok Usaha menerapkan manajemen risiko atas risikorisiko tersebut dengan melakukan evaluasi atas risiko keuangan dan kerangka pengelolaan risiko keuangan yang tepat untuk Kelompok Usaha. Pengelolaan resiko tersebut memberikan keyakinan kepada Kelompok Usaha bahwa aktivitas keuangan dikelola secara pruden sesuai kebijakan dan prosedur yang tepat dan risiko keuangan diidentifikasi, diukur dan dikelola sesuai dengan kebijakan dan risk appetite.

The Group is exposed to foreign exchange risk, interest rate risk of cashflow, credit risk and liquidity risk. The Group applies risk management for such risks by evaluating the financial risks and the appropriate financial risk governance framework for the Group. Such risk management provides assurance to the Group that prudent financial activities are managed according to appropriate policies and procedures and financial risks are identified, measured and managed in accordance with policies and risk appetite.

Kelompok Usaha menerapkan kebijakan pengelolaan risiko-risiko sebagaimana dirangkum di bawah ini.

The Group applies policies for managing each of these risks which is summarized below.

Risiko nilai tukar mata uang asing

Foreign currency risk

Risiko nilai tukar mata uang asing adalah risiko perubahan nilai wajar arus kas di masa datang dari suatu instrumen keuangan yang berfluktuasi sebagai akibat perubahan nilai tukar mata uang asing yang digunakan oleh Kelompok Usaha. Eksposur Kelompok Usaha terhadap fluktuasi nilai tukar terutama berasal dari utang bank jangka panjang dalam mata uang USD.

Foreign currency risk is a risk that the fair value of future cash flows of a financial instrument will fluctuate as a result of changes in foreign currency exchange rates used by the Group. Exposure of the Group against exchange rate fluctuations is mainly derived from debt arising from long-term bank loans denominated in USD.


459


PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) 45. TUJUAN DAN KEBIJAKAN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)


MANAJEMEN

45. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

Risiko nilai tukar mata uang asing (lanjutan)

Foreign currency risk (continued)

Eksposur risiko nilai tukar mata uang asing yang ada pada saat ini diungkapkan pada Catatan 43. Berikut ini adalah analisis sensitivitas efek 10% perubahan kurs mata uang asing terhadap laba setelah pajak dengan semua variabel lain dianggap tetap:

The current exposure to the foreign currency risk is disclosed in Note 43. Sensitivity analysis of a 10% fluctuation in the foreign exchange rates to profit after tax with other variance considered as constant is as follow:

(Kenaikan) penurunan nilai tukar mata uang/ (increases) decreases on foreign exchange rates

Dampak/ Effect

(+)10% (-)10%

(401.670.115) 401.670.115

Risiko suku bunga atas arus kas

Cash flows interest rate risk

Risiko suku bunga atas arus kas merupakan suatu risiko dimana arus kas masa datang suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar. Eksposur yang ada saat ini terutama berasal dari hutang bank jangka panjang dalam mata uang USD dengan suku bunga mengambang. Pinjaman dengan suku bunga mengambang menimbulkan risiko arus kas.

Cash flows interest rate risk is a risk that the future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates. Current exposure related to this risk mainly arises from the long-term bank loan facilities which bear floating interest rate. Loans at variable rates are exposed to cash flows risk.

Saat ini, Kelompok Usaha tidak mempunyai kebijakan formal untuk lindung nilai atas risiko suku bunga. Kebijakan yang diambil oleh manajemen dalam mengantisipasi risiko suku bunga yaitu dengan mengevaluasi secara periodik perbandingan suku bunga tetap terhadap suku bunga mengambang sejalan dengan perubahan suku bunga yang relevan di pasar. Manajemen juga melakukan survei di perbankan untuk mendapatkan perkiraan mengenai suku bunga yang relevan.

Currently, the Group does not have a formal hedging policy for interest rate exposures. Measures taken by management in anticipation of interest rate risk is to evaluate periodically comparing fixed rates to floating interest rates in line with relevant changes in interest rates in the market. Management also conducts a survey on banks to obtain an estimate of the relevant interest rates.

Dampak fluktuasi suku bunga 100 basis poin terhadap laba setelah pajak dengan semua variabel lain tetap:

The effect of interest rates fluctuation of 100 basis points to income after tax with all other variables constant are as follows :

Pinjaman dengan suku bunga mengambang

Kenaikan (penurunan) suku bunga dalam basis poin/ Increases (decreases) on interest rate in basis point

Dampak/ Effect

(+)100bps (-)100bps

(2.251.163) 2.251.163

109

460


Loan with floating interest rates




MANAJEMEN


Risiko Kredit

Credit Risk

Risiko kredit adalah risiko bahwa Kelompok Usaha akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan atau pihak lawan akibat gagal memenuhi liabilitas kontraktualnya. Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan.

Credit risk is the risk that the Group will incur a loss arising from the customers or counterparties which fail to fulfill their contractual obligations. Management believes that there are no significant concentrations of credit risk.

Kelompok Usaha mengendalikan risiko kredit dengan cara melakukan hubungan usaha dengan pihak lain yang memiliki kredibilitas, memberikan batasan atau plafon kepada pihak ketiga yang akan melakukan perdagangan kredit dengan Kelompok Usaha dan melakukan pemantauan atas posisi piutang pelanggan secara teratur.

The Group manages and controls the credit risk by dealing only with recognized and credit worthy parties, providing limits or ceiling to a third party who will engage credit trade with the Group and monitoring the outstanding trade receivables on a regular basis.

Kelompok Usaha memiliki risiko kredit yang terutama berasal dari simpanan di bank, investasi jangka pendek, piutang usaha dan piutang lain-lain, pendapatan masih akan diterima dan aset lain-lain.

The Group is exposed to credit risk primarily from deposits with banks, short-term investments, trade and other receivables, accrued revenue and other assets.

Eksposur risiko kredit terhadap aset pada laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai berikut:

Credit risk exposure relating to assets in the consolidated statement of financial position is as follow:


Aset Keuangan Kas dan setara kas Investasi jangka pendek Piutang usaha - neto Piutang lain-lain - neto Pendapatan masih akan diterima Dana yang dibatasi pencairannya Aset lain-lain

3.452.433.499 90.000.000 484.955.651 58.724.863 312.916.757 450.881.147 61.253.699

1.021.681.082 10.000.000 541.336.450 223.485.903 316.914.969 48.391.329

Financial Assets Cash and cash equivalents Short-term investments Trade receivables - net Other receivables - net Accrued revenues Restricted funds Other assets

Total

4.911.165.616

2.161.809.733

Total

Risiko Likuiditas

Liquidity Risk

Risiko likuiditas adalah suatu risiko yang dapat terjadi dimana pendapatan jangka pendek tidak dapat menutupi pengeluaran jangka pendek.

Liquidity risk is a risk that occurs when short-term revenue cannot cover short-term expenditure.

Mengingat bahwa kebutuhan dana kelompok usaha saat ini cukup signifikan sebagai akibat dari meningkatnya aktivitas pengembangan atau perluasan bisnis, maka dalam mengelola risiko likuiditas, kelompok usaha terus menerus memantau dan menjaga tingkat kas dan setara kas agar memadai untuk membiayai kebutuhan operasional kelompok usaha.

Given that funding requirements of the Group are currently significant as a result of increased activity in development or expansion of business, in managing liquidity risk, the Group continues to monitor and maintain levels of adequacy of cash and cash equivalents to finance the operational needs of the Group.


461




MANAJEMEN


Risiko Likuiditas (lanjutan)

Liquidity Risk (continued)

Selain itu, kelompok usaha juga secara rutin mengevaluasi proyeksi arus kas untuk mengatasi dampak dari fluktuasi arus kas, termasuk jadwal jatuh tempo liabilitas jangka panjang dan terus menelaah kondisi pasar keuangan untuk inisiatif penempatan dan penggalangan dana yang meliputi pinjaman bank, penerbitan ekuitas pasar modal dan ekuitas utang.

In addition, the Group also regularly evaluates cash flow projections and actual cash to cope with the impact of fluctuations in cash flow, including the maturity schedule of long-term liabilities and continue to examine the condition of financial markets for placement and fund-raising initiatives, including bank loans, issuance of equity and debt securities.

Tabel berikut ini menunjukan profil jangka waktu pembayaran liabilitas kelompok usaha berdasarkan pembayaran dalam kontrak.

The table below summarizes the maturity profile of the Group’s financial liabilities based on contractual payments.

< 1 tahun/ < 1 year

1 - 2 tahun/ 1 - 2 years

2 - 3 tahun/ 2 - 3 years

> 3 tahun/ > 3 year

Jumlah/ Total

Utang bank jangka pendek Utang usaha Beban akrual Liabilitas jangka pendek lainnya Liabilitas jangka panjang

358.589.496 1.092.028.644 421.499.929

-

-

-

358.589.496 1.092.028.644 421.499.929

Short-term bank loans Trade payables Accrued expenses

252.619.073 562.856.212

507.627.606

511.188.342

5.198.562.699

252.619.073 6.780.234.859

Other short-term liabilities Long-term liabilities

Total

2.687.593.354

507.627.606

511.188.342

5.198.562.699

8.904.972.001

Total

Pengelolaan modal

Capital management

Tujuan utama pengelolaan modal Kelompok Usaha adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham.

The primary objective of the Group’s capital management is to ensure that it maintains healthy capital ratios in order to support its business and maximize shareholder value.

Kelompok Usaha mengelola permodalan untuk menjaga kelangsungan usahanya dalam rangka memaksimumkan kekayaan para pemegang saham dan manfaat kepada pihak lain yang berkepentingan terhadap Kelompok Usaha dan berusaha mempertahankan keseimbangan antara tingkat pinjaman dan posisi ekuitas untuk menjaga struktur optimal permodalan untuk mengurangi biaya permodalan.

The Group manages its capital to safeguard the Group’s ability to continue as a going concern in order to maximize the return to shareholders and benefits for other stakeholders, and to maintain a balance between the level of borrowing and the equity position to ensure optimal capital structure to reduce the cost of capital.

Struktur permodalan Kelompok Usaha terdiri dari ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk (terdiri dari modal saham, modal donasi, tambahan modal disetor, dan saldo laba dan pendapatan komprehensif lainnya dan utang neto).

The capital structure of the Group consists of equity attributable to owners of the Parent (consisting of share capital, additional paid-in capital, retained earnings and other comprehensive income and net payables).

111

462





46. PERJANJIAN TERKAIT PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN TERMINAL KALIBARU PELABUHAN TANJUNG PRIOK

46. AGREEMENTS RELATED TO THE DEVELOPMENT AND OPERATION OF KALIBARU TERMINAL AT TANJUNG PRIOK PORT

a)

Perjanjian Konsesi - Kantor Pelabuhan Utama Tanjung Priok

Otoritas

a)

Concession Agreement - Tanjung Priok Main Port Authority Office

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 36 Tahun 2012 tanggal 5 April 2012 tentang Penugasan kepada Perusahaan untuk Membangun dan Mengoperasikan Terminal Kalibaru Pelabuhan Tanjung Priok, pada tanggal 31 Agustus 2012, Perusahaan mengadakan Perjanjian Pemberian Konsesi untuk Membangun dan Mengoperasikan Terminal Kalibaru Pelabuhan Tanjung Priok dengan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok (Otoritas Pelabuhan) No. PP.001/1/1/OP.TPK-12 dan No. HK.566/15/11/PI.II-12 (Perjanjian Konsesi) dimana Otoritas Pelabuhan memberikan hak kepada Perusahaan termasuk hak untuk melaksanakan proyek, hak untuk memasuki, mengakses dan menggunakan area konsesi dengan tujuan melaksanakan proyek dengan tanpa membatasi hak Otoritas Pelabuhan dalam menjalankan wewenangnya, sesuai dengan Perjanjian Konsesi dan hukum yang berlaku. Ketentuan-ketentuan penting dalam Perjanjian Konsesi adalah sebagai berikut:

Based on Regulation of President of the Republic of Indonesia No. 36 Tahun 2012 dated April 5, 2012 regarding Assignment to the Company to Build and Operate Kalibaru Terminal Tanjung Priok Port, on August 31, 2012, the Company entered into a Concession Agreement to Build and Operate Kalibaru Terminal Tanjung Priok Port with the Office of Tanjung Priok Main Port Authority (Port Authority) No. PP.001 / 1/1 / OP.TPK-12 and No. HK.566 / 15/11 / PI.II-12 (Concession Agreement) in which the Port Authority granted rights to the Company, including the right to implement the project, the right to enter, access and use the concession area with the objective of implementing the project without limiting the right of Port Authority in running its authority, in accordance with the Concession Agreement and applicable law. Important conditions in the Concession Agreement are as follows:

-

Perjanjian Konsesi berlaku selama 70 (tujuh puluh) tahun sejak tanggal dipenuhinya persyaratan dokumen teknis, dokumen finansial serta jaminan pelaksanaan oleh para pihak.

-

Concession Agreement is valid for 70 (seventy) years from the date of fulfillment of the required technical documents, financial documents, and performance bonds by the parties.

-

Berdasarkan Perjanjian Konsesi, Perusahaan diharuskan untuk menyerahkan jaminan pelaksanaan pembangunan terminal Kalibaru kepada Otoritas Pelabuhan berupa bank garansi sebesar Rp37.000.000 dan berlaku sampai dengan 15 Januari 2019. Jaminan pelaksanaan tersebut dicatat oleh Perusahaan sebagai bagian dari akun “Aset lain-lain” (Catatan 17).

-

Under the Concession Agreement, the Company is required to submit a performance bond for development of Kalibaru terminal to the Port Authority in the form of bank guarantee amounting to and is valid until Rp37,000,000 January 15, 2019. The performance bond is recorded by the Company as part of "Other assets" (Note 17).

-

Perusahaan diwajibkan untuk membayar kepada Otoritas Pelabuhan berupa pendapatan konsesi sebesar 0,5% per tahun dari pendapatan kotor yang berasal dari operasi komersial terminal Kalibaru.

-

The Company is required to pay to Port Authority, in form of concession revenues, 0.5% per annum of the gross revenue derived from the commercial operations in Kalibaru terminal.


463




46. PERJANJIAN TERKAIT PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN TERMINAL KALIBARU PELABUHAN TANJUNG PRIOK (lanjutan)

46. AGREEMENTS RELATED TO THE DEVELOPMENT AND OPERATION OF KALIBARU TERMINAL AT TANJUNG PRIOK PORT (continued)

a)

Perjanjian Konsesi - Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok (lanjutan)

a)

Concession Agreement - Tanjung Priok Main Port Authority Office (continued)

Sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Konsesi, Perusahaan diharuskan untuk membangun: - Infrastruktur, termasuk pekerjaan pemecah gelombang, pekerjaan pengerukan, jalan akses, reklamasi dan dermaga. - Suprastruktur, termasuk container terminal equipment, product terminal equipment, electrical mechanical dan information communications technology. - Kapal dan fasilitas pendukung lainnya. mengadakan Perusahaan berhak kerjasama kemitraan, sewa dan perjanjian serupa lainnya dengan kontraktor, mitra kerjasama dan anak perusahaan yang didirikan serta pihak ketiga lainnya.

-

-

Tarif awal yang akan diterapkan dalam area konsesi ditetapkan oleh Perusahaan berdasarkan jenis, struktur dan golongan tariff yang ditetapkan oleh Menteri.

-

The initial tariff applied in the concession area is set by the Company based on the type, structure and classification of tariff set by the Minister.

-

Penyesuaian tarif yang diterapkan dalam area konsesi dapat dilakukan oleh Perusahaan berdasarkan jenis, struktur dan golongan tariff yang ditetapkan oleh Menteri.

-

Adjustment on tariff applied in the concession area can be made by the Company based on the type, structure and classification of tariff set by the Minister.

-

Perusahaan akan berkonsultasi dengan Otoritas Pelabuhan sehubungan dengan tarif sebelum diterapkan kepada pengguna jasa agar dapat memberikan kesempatan bagi Otoritas Pelabuhan untuk memberikan masukan.

-

The Company will consult with the Port Authority regarding the tariff before being applied to service users in order to provide opportunity for the Port Authority to provide input.

-

Perusahaan berhak atas kebijakannya sendiri untuk mengenakan dan memungut tarif area konsesi di dalam area konsesi.

-

The Company by its own discretion has the right to impose and levy concession tariff within the concession area.

-

Perusahaan dapat memberikan wewenang kepada mitra kerjasama sehubungan dengan tarif area konsesi, dengan ketentuan bahwa pelaksanaan kewenangan tersebut harus disetujui secara tertulis oleh Perusahaan dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

-

The Company may authorize cooperation partners in connection with the tariff within the concession area, with condition that the implementation of such authority must be approved by the Company and in accordance with applicable legislation.

-

-

In accordance with the conditions of the Concession Agreement, the Company is required to build: Infrastructure, including breakwater works, dredging works, access roads, reclamation and piers. Superstructure, including container terminal equipment, product terminal equipment, electrical mechanical and information communications technology. vessels and other supporting facilities. The Company has the rights to enter into partnership cooperation, rent and similar agreements with contractors, partners and subsidiaries established as well as with other third parties. -

-

113

464







a)


a)


-

Pada akhir jangka waktu konsesi, Otoritas Pelabuhan akan mengadakan kerjasama pemanfaatan dan pengoperasian dengan Perusahaan selama 25 tahun yang akan dimulai segera setelah berakhirnya jangka waktu konsesi.

-

At the end of the concession period, the Port Authority will enter into a cooperation and operation with the Company for 25 years, which will begin immediately after the expiration of the concession.

-

Pada akhir jangka waktu konsesi, Perusahaan wajib: - Menyerahkan penguasaannya atas tanah reklamasi secara damai dan dalam keadaan kosong bersamaan dengan area konsesi dan infrastruktur area konsesi kepada Otoritas Pelabuhan dan bebas dari setiap bentuk pembebanan.

-

At the end of the concession period, the Company is obliged to: - Transfer the authorization of the reclamation land to the Port Authority in an empty condition and free of encumbrance, along with the concession area and concession area infrastructure free of any form of charges.

-

Menyerahkan penguasaannya atas aset tidak bergerak yang dimiliki Perusahaan secara damai di dalam area konsesi kepada Otoritas Pelabuhan dan bebas dari setiap bentuk pembebanan.

-

Transfer the authorization of the nonremovable assets of the Company to the Port Authority in free of encumbrance within the concession area and free of any form of charges.

-

Aset bergerak dalam area konsesi yang dimiliki oleh Perusahaan, Perusahaan dapat memilih dengan kebijaksanaannya sendiri, untuk mempertahankan hak, kepemilikan dan kepentingan atas aset bergerak dengan memindahkan atau mengeluarkan aset bergerak tersebut dari area konsesi, atau dapat menawarkan aset bergerak tersebut untuk dibeli oleh Otoritas Pelabuhan dengan harga buku atau nilai wajar, yang mana lebih rendah.

-

For mocable assets owned by the Company within the concession area, the Company may choose with its own discretion, to retain the rights, title and interest in movable assets by moving or removing the movable assets from the concession area, or may offer the movable assets to be purchased by the Port Authority with book value or fair value, whichever is lower.

-

Menyerahkan kepada Otoritas Pelabuhan seluruh dokumen terkait pengoperasian proyek.

-

Transfer all documents related to the operation of the project to the Port Authority.

-

Mengalihkan atau menyebabkan dialihkannya kepada Otoritas Pelabuhan, kontrak-kontrak dengan pihak ketiga.

-

Transfer contracts made with third parties to the Port Authority.

-

Memindahkan atau mengeluarkan dari area konsesi semua aset bergerak yang ingin dipindahkan atau dikeluarkan oleh Perusahaan.

-

Move or take out from the concession area all movable assets which the Company decided to moved or taken out.


465






a)


a)

As of December 31, 2014 and 2013, the Company has made capital expenditures related to the construction of the Kalibaru terminal amounting to Rp3,877,631,960 and Rp1,352,179,172 and recorded them as part of "Intangible assets - concession assets" in the consolidated statement of financial position of the company (Note 16).

Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, Perusahaan telah melakukan pengeluaran terkait pembangunan terminal Kalibaru tersebut masing-masing sebesar Rp3.877.631.960 dan Rp1.352.179.172 dan dicatat sebagai bagian dari akun “Aset takberwujud - aset hak konsesi” pada laporan posisi keuangan konsolidasian Perusahaan (Catatan 16). b)


Perjanjian Pembangunan PT Pembangunan Perumahan (Persero) (PP)

b)

Construction Agreement PT Pembangunan Perumahan (Persero) (PP) On September 11, 2012, the Company entered into Agreement of Constructing North Kalibaru Container Terminal Phase I Tanjung Priok Port No. HK.566/17/2/PI.II-12 with PP which was extended with Agreement No. HK.566/19/11/PI.II-13 dated December 6, 2013. The period of construction work are as follows:

Pada tanggal 11 September 2012, Perusahaan mengadakan Perjanjian Pembangunan Terminal Petikemas Kalibaru Utara Tahap I Pelabuhan Tanjung Priok No. HK.566/17/2/PI.II-12, dengan PP yang kemudian diperpanjang dengan Perjanjian No. HK.566/19/11/PI.II-13 tanggal 6 Desember 2013. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah sebagai berikut: •

Pekerjaan Tahap 1A1 (0-450 meter) selama 27 bulan terhitung sejak Berita Acara Serah Terima Lokasi/Lapangan.

•

Construction Phase 1A1 (0-450 meters) for 27 months from the Minutes of Handover Locations/Fields.

•

Pekerjaan Tahap 1A2 (451-850 meter), termasuk pekerjaan pengerukan untuk Dermaga 1A dan pengerukan Kolam A dan Kolam B sampai dengan -14 MLWS selama 34 bulan terhitung sejak Berita Acara Serah Terima Lokasi/Lapangan.

•

Construction Phase 1A2 (451-850 meters), including dredging work for Quay 1A and dredging Basin A and B up to -14 MLWS for 34 months from the Minutes of Handover Locations/Fields.

•

Pekerjaan Tahap 1B selama 50 bulan terhitung sejak Berita Acara Serah Terima Lokasi/Lapangan.

•

Construction Phase 1B for 50 months from the Minutes of Handover Locations/Fields.

115

466







c)

Perjanjian Pemegang Saham IPC TPK dan STMS

c)

Shareholders Agreement IPC TPK and STMS

Pada tanggal 19 April 2014, IPC TPK dan Sea Terminal Management & Service Pte. Ltd., Singapura (STMS) menandatangani Perjanjian Pemegang Saham untuk Terminal Petikemas 1 dan Perjanjian Perubahannya pada tanggal 11 September 2014 dimana IPC TPK dan STMS akan mendirikan perusahaan dengan jumlah saham sebesar 1.000 saham yang terbagi menjadi 510 saham seri A yang dimiliki IPC TPK dan 490 saham seri B yang dimiliki STMS. Perusahaan tersebut didirikan untuk menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Perjanjian Pembangunan dan Pengoperasian sehubungan dengan pembangunan dan pengoperasian Terminal Petikemas 1 dan kegiatan lain sesuai dengan hukum yang berlaku sebagaimana disetujui oleh IPC TPK dan STMS.

On April 19, 2014, IPC TPK and Sea Terminal Management & Service Pte. Ltd., Singapore (STMS) signed a Shareholders Agreement for Container Terminal 1 and the Amendment Agreement on September 11, 2014, wherein IPC TPK and STMS will establish a company with total shares amounted to 1,000 shares comprising of 510 series A Shares held by IPC TPK and 490 series B Shares held by STMS. The company was set up to operate based on the Construction and Operation Agreement in connection with the operation and development of Container Terminal 1 and other activities in accordance with applicable law as agreed by IPC TPK and STMS.

Jika dalam suatu tahun buku, perusahaan tersebut memiliki laba yang tersedia untuk didistribusikan maka distribusi akan dilakukan pertama untuk STMS hingga pengembalian modal yang diperbolehkan telah tercapai dan kedua dibagikan secara proporsional kepada STMS dan IPC TPK sesuai dengan kepemilikan saham masing-masing. Syarat dan ketentuan lainnya diatur dalam perjanjian.

If, in respect of any financial year, the company has profit available for distribution then distribution will be made first for STMS until permitted equity return has been achieved and secondly distributed proportionally to STMS and IPC TPK in accordance with their respective ownerships. Other term and conditions are stipulated in the agreement.

Kepemilikan saham IPC TPK pada perusahaan yang didirikan tidak diikuti dengan pengendalian dan karenanya laporan keuangan perusahaan tersebut tidak dikonsolidasi ke dalam laporan keuangan IPC TPK.

IPC TPK’s ownership in the company established is not followed by control and therefore, the company’s financial statements are not consolidated in the IPC TPK’s financial statements.

Kepemilikan saham IPC TPK pada perusahaan yang didirikan tidak diikuti dengan pengendalian dan karenanya laporan keuangan perusahaan tersebut tidak dikonsolidasi ke dalam laporan keuangan IPC TPK.

IPC TPK’s ownership in the company established is not followed by control and therefore, the company’s financial statements are not consolidated in the IPC TPK’s financial statements.

Perusahaan yang didirikan sehubungan dengan perjanjian tersebut di atas bernama PT New Priok Container Terminal One berdasarkan Akta No. 33 tanggal 28 Mei 2014 (Catatan 1b).

The company established in relation to the above agreement namely PT New Priok Container Terminal One based on Deed No. 33 dated May 28, 2014 (Note 1b).


467






d)

e)

Perjanjian Pinjaman - Sea Terminal Management & Service Pte. Ltd., Singapura

d)

Loan Agreement Sea Terminal Management & Services Pte. Ltd., Singapore

Pada tanggal 19 April 2014, IPC TPK dan Sea Terminal Management & Service Pte. Ltd., (STMS) menandatangani Perjanjian Pinjaman dimana STMS memberikan fasilitas pinjaman kepada IPC TPK untuk kepentingan pembayaran Saham Seri A pada NPCT1 sebesar USD15.096.000 dengan tingkat bunga tahunan 7%.

On April 19, 2014, IPC TPK and Sea Terminal Management & Services Pte. Ltd. (STMS) signed a Loan Agreement where STMS provide loan facilities to IPC TPK for the purpose of A Series Shares payments in NPCT1 amounting to USD15,096,000 with annual interest rate of 7%.

Fasilitas tersebut akan dibayarkan kembali melalui pengurangan modal pada NPCT1, dengan IPC TPK dan STMS sebagai pemegang sahamnya, dan dari dividen yang dapat dibagikan kepada IPC TPK. Seluruh bunga akan dibayarkan dari dividen IPC TPK.

The amount of the facility will be paid back through a reduction of capital in NPCT1, with IPC TPK and STMS as shareholders, and of dividends that can be distributed to IPC TPK. All interest will be paid from IPC TPK dividends.

Pada tanggal 11 September 2014, IPC TPK dan STMS menandatangani Perjanjian Perubahan terhadap Perjanjian Pinjaman tertanggal 19 April 2014 untuk mengatur mengenai dilakukannya pembebanan bunga setiap tahun.

On September 11, 2014, IPC TPK and STMS signed the Agreement Amendments to the Loan Agreement dated April 19, 2014 regarding interests charged are per annum.

Pada tanggal 31 Desember 2014, saldo pinjaman ke STMS sebesar USD15.096.000 (setara dengan Rp191.575.851) dan dicatat sebagai bagian dari liabilitas jangka panjang lainnya.

As of December 31, 2014, the outstanding loan to STMS amounted to USD15,096,000 (equivalent to Rp191,575,851) and recorded as part of other long-term liabilities account.

Perjanjian Pelaksanaan Proyek - PPI

e)

Project Implementation Agreement - PPI The Company established PPI on November 5, 2012 (Note 1). Based on Letter of the Company No. TS.12/1/11/PI.II-13 dated February 22, 2013, the Company instructed PPI to prepare the documents for the assignment (novation) agreement on the construction work of Kalibaru Terminal with PT Pembangunan Perumahan (Persero) as the contractor from the Company to PPI. PPI was also asked to appoint consultants as required and the implementation of advisory services which is currently under contracts with the Company shall be assigned to PPI in which the consultants’ fees shall be taken from proceeds that will be received from the partner of Kalibaru Terminal. the Company then sent Letter No. KU.26/26/13/PI.II-13 dated April 16, 2013 in which it instructed PPI to process the Technical, Legal, Financial, Tax and Insurance Advisor works.

Perusahaan mendirikan PPI pada tanggal 5 November 2012 (Catatan 1). Berdasarkan Surat Perusahaan No. TS.12/1/11/PI.II-13 tanggal 22 Februari 2013, Perusahaan menginstruksikan PPI untuk mempersiapkan dokumen perjanjian pengalihan (novasi) pekerjaan pembangunan Terminal Kalibaru dengan PT Pembangunan Perumahan (Persero) selaku kontraktor dari Perusahaan kepada PPI. PPI juga diminta untuk menunjuk konsultan yang diperlukan dan pelaksanaan advisory yang saat ini dilaksanakan oleh Perusahaan akan dialihkan kepada PPI dimana pembebanan seluruh biaya konsultan diambil dari proceed yang akan diterima dari mitra Terminal Kalibaru. Perusahaan kemudian juga mengirimkan Surat No. KU.26/26/13/PI.II13 tanggal 16 April 2013 yang menginstruksikan PPI agar segera memproses pekerjaan Technical, Legal, Financial, Tax dan Insurance Advisor. 117

468







e)

f)

Perjanjian (lanjutan)

Pelaksanaan

Proyek

-

PPI

e)

Project Implementation Agreement - PPI (continued)

Pada tanggal 30 Mei 2013, Perusahaan dan PPI menandatangani Perjanjian Pelaksanaan Proyek Terminal Kalibaru, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, No. HK.566/8/14/PI.II-13 dan No. HK.566/5/20/PPI-13 (“PIA”), dimana Perusahaan memberikan kepada PPI hak untuk membangun dan mengoperasikan Terminal Kalibaru Pelabuhan Tanjung Priok. PIA berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu Perjanjian Konsesi tertanggal 31 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Perusahaan dengan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok, yaitu selama 70 (tujuh puluh) tahun sejak tanggal dipenuhinya persyaratan dokumen teknis, dokumen

On May 30, 2013, the Company and PPI entered into Project Implementation Agreement for Kalibaru Terminal, Tanjung Priok Port, Jakarta, No. HK.566/8/14/PI.II-13 and No. HK.566/5/20/PPI-13 (“PIA”), in which the Company granted to PPI the rights to develop and operate Kalibaru Terminal at Tanjung Priok Port. The PIA is valid until the expiration of the term of the Concession Agreement dated August 31, 2012 entered into between the Company and the Port Authority of Tanjung Priok Port, which is 70 (seventy) years from the date of fulfillment of the requirement on technical documents, financial documents and implementation guarantee by

finansial serta jaminan pelaksanaan oleh Perusahaan dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok. Perusahaan dan PPI selanjutnya harus mengidentifikasi perjanjianperjanjian yang telah ditandatangani oleh Perusahaan dan pihak ketiga sehubungan dengan proyek (yakni pengembangan, perancangan, pembangunan, pendanaan, pengelolaan, pengoperasian dan pemeliharaan dari proyek pengembangan di Kalibaru Pelabuhan Tanjung Priok, termasuk Terminal Peti Kemas, Terminal Produk, dan Infrastruktur Area Konsesi) untuk dinovasikan kepada PPI. Seluruh hak dan kewajiban berdasarkan perjanjian yang ada akan dinovasikan kepada PPI. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, proses novasi masih dalam proses.

the Company and the Port Authority of Tanjung Priok Port. the Company and PPI shall then identify the existing agreements signed by the Company and the third parties concerning the project implementation (Namely the development, design, construction, financing, management, operation and maintenance of the expansion project at Kalibaru, Tanjung Priok Port, including the Container Terminal, Product Terminal and Concession area infrastructure) for novation to PPI. All rights and obligations under the existing agreements will be novated to PPI. As of the date of completion of the consolidated financial statements, the novation process is still in progress.

Perjanjian Pengelolaan Proyek - PPI

f)

Project Management Agreement - PPI On February 24, 2014, the Company and PPI entered into Project Management Agreement of the Construction Work for the Kalibaru Utara Container Terminal Phase 1 at the Port of Tanjung Priok No. HK.566/24/2/2/PI.II-14 and No. PPI-06-1-000495 (“PMA”), in which the Company appointed PPI as a project management company to carry out the contractual works of Kalibaru Terminal development, among others, the project management of construction works contracts and verification and evaluation on payment of construction and supervision works. The PMA is valid until the end of the project.

Pada tanggal 24 Februari 2014, Perusahaan dan PPI menandatangani Perjanjian Manajemen Proyek untuk Pekerjaan Pembangunan Terminal Petikemas Kalibaru Utara Tahap 1 Pelabuhan Tanjung Priok No. HK.566/24/2/2/PI.II-14 dan No. PPI-06-1000495 (“PMA”), dimana Perusahaan menunjuk PPI untuk menangani manajemen proyek yang akan melaksanakan kontrakkontrak pekerjaan pembangunan Terminal Kalibaru, diantaranya manajemen proyek atas kontrak-kontrak pekerjaan konstruksi serta verifikasi dan evaluasi atas pembayaran pekerjaan konstruksi dan pengawasan. PMA berlaku sampai dengan selesainya proyek. 118


469






g)

Perjanjian Konstruksi dan Pengoperasian NPCT1

g)

Pada tanggal 9 Juni 2014, PPI dan NPCT1, menandatangani Perjanjian Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Petikemas 1, Pelabuhan Priok Baru (COA) dimana PPI menunjuk NPCT1 untuk mengembangkan dan mengoperasikan Terminal Petikemas 1 selama jangka waktu sampai dengan 25 tahun setelah beroperasinya dermaga 850 meter dan NPCT1 harus membayar biaya sewa kepada PPI di muka dan secara kuartalan.

On June 9, 2014, PPI and NPCT1, entered into Construction and Operation Agreement Container Terminal 1, New Priok Port (COA) which PPI appointed NPCT1 to develop and operate Container Terminal 1 for the period of 25 years after the commencement of operation of 850 meter dock and NPCT1 shall pay quarterly rental fee to PPI in advance and quarterly.

Biaya sewa dibayar di muka sebesar USD100.000.000 harus dibayarkan dalam beberapa tahap, yaitu USD30.000.000 setelah tanggal mulai, USD40.000.000 setelah penyerahan dermaga 450 meter dan USD30.000.000 setelah penyerahan dermaga 850 meter. Biaya sewa secara kuartalan harus dibayarkan pada awal setiap kuartal, yaitu sebesar USD7.000.000 per kuartal untuk periode beroperasinya dermaga 450 meter sampai dengan beroperasinya dermaga 850 meter dan USD14.000.000 per kuartal untuk periode setelahnya.

The advance rental fee of USD100,000,000 shall be paid in several stages, which amounted to USD30,000,000 after the commencement date, USD40,000,000 after the handover of 450 meter quay and USD30,000,000 after the handover of 850 meter quay. The quarterly rental fee shall be paid at the beginning of each quarter, which amounting to USD7,000,000 each quarter for the period after the commencement of operation of 450 meter quay up to the commencement of operation of 850 meter quay and USD14,000,000 each quarter for the period thereafter.

Pada tanggal 17 September 2014, PPI menerima pembayaran pertama atas biaya sewa dibayar di muka sebesar USD30.000.000 dari NPCT1. Pada tanggal 31 Desember 2014, saldo ini dicatat sebagai pendapatan diterima di muka dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

On September 17, 2014, PPI received the first payment of advance rental fee amounting to USD30,000,000 from NPCT1. As of December 31, 2014, this balance is recorded as unearned revenue in the consolidated statement of financial position.

47. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA a)

Construction and Operation Agreement NPCT1

Kerjasama Koja

Operasi

47. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS

Terminal Petikemas

a)

Kerjasama Operasi Terminal Petikemas Koja Kerjasama Operasi Terminal Petikemas Koja (“KSO TPK Koja”) was established based on Deed No. 53 dated October 23, 1996 of Imas Fatimah, S.H., notary in Jakarta and on Master Cooperation Agreement (the “Agreement”) dated August 16, 1994 between the Company and PT Hutchison Ports Indonesia (“HPI”) (collectively referred to as “the Participants”).

Kerjasama Operasi Terminal Petikemas Koja (“KSO TPK Koja”) didirikan berdasarkan Akta No. 53 tanggal 23 Oktober 1996 dari Imas Fatimah, S.H., notaris di Jakarta dan Perjanjian Induk Kerjasama Operasi Koja (“Perjanjian KSO Koja”) pada tanggal 16 Agustus 1994 antara Perusahaan dan PT Hutchison Ports Indonesia (“HPI”) (secara bersama-sama disebut “Partisipan”).

119

470





47. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan) a)

Kerjasama Operasi Koja (lanjutan)

Terminal

47. OTHER SIGNIFICANT (continued)

Petikemas

a)

AGREEMENTS

Kerjasama Operasi Terminal Petikemas Koja (continued)

Perjanjian KSO Koja ini kemudian diubah secara substansial pada tanggal 26 Maret 1999 (“Amandemen I”) dan selanjutnya diubah pada tanggal 22 Juni 2011 (“Amendemen II”). Perjanjian tersebut berlaku selama 20 tahun sejak tanggal operasi komersial, yaitu tanggal 1 November 1998.

The Agreement was substantially revised on March 26, 1999 (“Amendment I”) and revised further on June 22, 2011 (“Amendment II”). The term of the Agreement is 20 years from the date of commencement of full commercial operations on November 1, 1998.

Perjanjian KSO Koja antara Perusahaan dan HPI mengatur syarat-syarat yang menjadi dasar operasional KSO TPK Koja.

The Agreement between the Company and HPI sets out the terms and conditions under which KSO TPK Koja is operating.

Aspek keuangan penting yang diatur dalam Perjanjian ini termasuk amandemennya adalah sebagai berikut:

The principal financial aspects of this Agreement including its amendments are as follows:

•

Bagian investasi dari Partisipan yang dicantumkan dalam Perjanjian yang telah diubah adalah sebagai berikut:

•

Perusahaan HPI

The investment proportion of the Participants is specified in the revised Agreement as follows:

52,12% 47,88%

Company HPI

•

Nilai investasi dari kedua Partisipan tergantung pada audit atas investasi yang dilakukan oleh auditor independen.

•

Investments by the Participants are subject to audit by an independent auditor.

•

Aset tetap yang diserahkan oleh Partisipan untuk dipergunakan dalam operasional terminal dimiliki secara langsung oleh Partisipan dan dicatat dalam masing-masing pembukuannya.

•

Fixed assets provided by the Participants for use in the operations of the terminal are owned directly by the Participants and are recorded in their respective accounting records.

•

Partisipan berhak atas pengembalian dana penyusutan aset tetap yang dimiliki oleh masing-masing Partisipan yang digunakan dalam operasi dan berhak menerima laba sesuai dengan investasi dari Partisipan.

•

The Participants are entitled to reimburse depreciation funds from fixed assets owned by the respective Participants used in operation and shall receive profit based on the investments made by the Participants.

•

Laba yang dapat dibagikan kepada Partisipan ditentukan setelah pengurangan biaya operasional, royalti, biaya bank dan dana penyusutan aset tetap dari pendapatan.

•

Profit distributable to the Participants is determined by deducting operating expenses, royalties, bank administration charges and depreciation funds from revenue.


471






Terminal


Petikemas

a)


•

Royalti akan dibayarkan kepada Perusahaan apabila arus petikemas yang dihasilkan melebihi target minimum tahunan yang ditetapkan.

•

Royalties are payable to the Company if the annual container throughput exceeds the minimum annual targets.

•

Jika ada pengeluaran modal baru, kedua belah pihak sepakat untuk membiayai belanja modal sesuai dengan persentase investasi Partisipan berdasarkan audit investasi tahun sebelumnya

•

If there are new capital expenditures, both parties agreed to finance the capital expenditures in accordance with the investment percentages of the Participants based on the prior year investment audit.

•

Partisipan berhak untuk menerima dana penyusutan dan pembagian laba berdasarkan hasil audit investasi yang berlaku.

•

The Participants have the right to receive depreciation funds and distribution of profit based on prevailing investment audit result.

Pada bulan Agustus 2013, HPI dan Perusahaan sepakat untuk memasukkan biaya pembebasan lahan dan pengerukan (secara kolektif “aset tak berwujud”) masing-masing sebesar USD42,4 juta dan USD13,1 juta pada perhitungan dana penyusutan dan menunjuk auditor independen untuk menghitung dana penyusutan aset tak berwujud untuk tahun 1998 sampai dengan tahun 2012 dan menyelesaikan audit investasi untuk tahun 2011 dan 2012.

In August 2013, HPI and the Company agreed to include the cost for land clearance and dredging (collectively “intangible assets”) of USD42.4 million and USD13.1 million, respectively, to the calculation of depreciation funds and appointed an independent auditor to calculate the depreciation fund of the intangible assets for the years 1998 up to 2012 and complete the investment audit for the years 2011 and 2012.

Pada tanggal 4 Oktober 2013, auditor independen selesai dan menerbitkan laporan audit investasi untuk tahun 2011 dan 2012 dimana termasuk di dalamnya dana penyusutan aset tak berwujud untuk tahun 1998 sampai dengan tahun 2012. Oleh karena itu, para Partisipan menyetujui dan mendistribusikan sisa hasil investasi dari rekening escrow KSO TPK Koja, untuk tahun 1998 sampai dengan tahun 2012 sebesar USD19,58 juta atau setara dengan Rp218,16 juta untuk Perusahaan dan USD40,2 juta atau setara dengan Rp447,90 juta untuk HPI pada bulan November 2013. Laporan audit investasi juga menyimpulkan proporsi investasi Partisipan untuk tahun 2011 dan 2012 adalah 54,91% untuk Perusahaan dan 45,09% untuk HPI.

On October 4, 2013, the independent auditor completed and issued the investment audit report for the years 2011 and 2012 which included the depreciation fund of the intangible assets for the years 1998 up to 2012. Accordingly, the Participants approved and distributed the outstanding return of investment from KSO TPK Koja’s escrow account for the years 1998 up to 2012 of USD19.58 million or equivalent to Rp218.16 million to the Company and USD40.2 million or equivalent to Rp 447.90 million to HPI in November 2013. The investment audit report also concluded that the investment proportion of the Participants for the years 2011 and 2012 is 54.91% for the Company and 45.09% for HPI.

121

472

AGREEMENTS






b)


Terminal


Petikemas

a)

AGREEMENTS


Pada tanggal 3 Juni 2014, Partisipan menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investasi atas perhitungan dana depresiasi aset tetap yang ada di KSO TPK Koja, sehubungan dengan distribusi laba KSO TPK Koja tahun 2013.

On June 3, 2014, the Participants appointed an independent auditor to perform an investment audit for the calculation of depreciation funds of KSO TPK Koja’s fixed assets in relation to the distribution of KSO TPK Koja’s 2013 net income.

Pada tanggal 17 November 2014, auditor independen telah menyelesaikan pekerjaan dan menerbitkan laporan audit investasi untuk tahun 2013 dimana termasuk di dalamnya penyelesaian utang investasi sehubungan dengan proyek satu juta TEUs pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar USD12,19 juta atau setara dengan Rp127,36 juta untuk Perusahaan dan USD10,01 juta atau setara dengan Rp104,59 juta untuk HPI.

On November 17, 2014, the independent auditor completed their work and issued the investment audit report for the year 2013 which included the settlement of investment payables related to one million TEUs project as of December 31, 2013 of USD12.19 million or equivalent to Rp127.36 million for the Company and USD10.01 million or equivalent to Rp104.59 million for HPI.

Oleh karena itu, para Partisipan menyetujui dan mendistribusikan sisa hasil investasi dari rekening escrow KSO TPK Koja, untuk tahun 2013 sebesar USD11,47 juta atau setara dengan Rp119,93 juta untuk Perusahaan dan USD13,53 juta atau setara dengan Rp141,39 juta untuk HPI pada bulan Desember 2014 (setelah memperhitungkan distribusi interim sebesar USD13,73 juta atau setara dengan Rp143,47 juta untuk Perusahaan dan USD11,27 juta atau setara dengan Rp117,81 juta untuk HPI pada bulan Februari 2014). Laporan audit investasi juga menyimpulkan proporsi investasi Partisipan untuk tahun 2013 adalah 54,91% untuk Perusahaan dan 45,09% untuk HPI.

Accordingly, the Participants approved and distributed the above outstanding return of investment from KSO TPK Koja’s escrow account for the year 2013 of USD11.47 million or equivalent to Rp119.93 million to the Company and USD13.53 million or equivalent to Rp141.39 million to HPI in December 2014 (after considering interim distribution of USD13.73 million or equivalent to Rp143.47 million for the Company and USD11.27 million or equivalent to Rp117.81 million for HPI in February 2014). The investment audit report also concluded that the investment proportions of the Participants for the year 2013 is 54.91% for the Company and 45.09% for HPI.

Perjanjian Pemberian Kuasa Pengoperasian dan Pemeliharaan - JICT

b)

Authorization Agreement for the Operation and Maintenance - JICT On March 27, 1999, the Company and JICT entered into an agreement (“Authorization Agreement”) whereby the Company appointed and confered authorization on JICT for the operation and maintenance of the authorization property (including container terminal, container terminal support facilities and utilities) as defined in the agreement. The authorization period is 20 (twenty) years from March 27, 1999, unless terminated earlier in accordance with the provisions of the agreement. In consideration of the granting of the authorization to JICT, JICT will pay monthlies royalties to the Company, calculated at 10% of the preceding month container terminal gross revenue.

Pada tanggal 27 Maret 1999, Perusahaan dan JICT mengadakan perjanjian ("Perjanjian Otorisasi") dimana Perusahaan menunjuk dan memberikan otorisasi pada JICT untuk pengoperasian dan pemeliharaan properti yang telah diotorisasi (mencakup terminal kontainer, fasilitas pendukung terminal utilitas) sebagaimana kontainer dan dinyatakan dalam perjanjian. Periode perjanjian adalah 20 (dua puluh) tahun sejak 27 Maret 1999, kecuali diakhiri sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian. Sehubungan dengan pemberian otorisasi kepada JICT tersebut, JICT akan membayar royalti kepada Perusahaan, sebesar 10% dari pendapatan kotor terminal kontainer secara bulanan. 122


473




47. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan) c)


Perjanjian Penggunaan Tanah HPL, Bangunan Fasilitas Pelabuhan dan Fasilitas Penunjang Terminal Petikemas lainnya JICT

c)

Utilization Agreement of Land Under HPL Owned by the Company, Port Facilities Building and Other Container Port Supporting Facilities - JICT

Pada tanggal 27 Maret 1999, Perusahaan dan JICT mengadakan perjanjian ("Perjanjian Penggunaan") dimana Perusahaan mengizinkan dan memberikan hak kepada JICT untuk menggunakan dan menyewa properti berikut dengan semua perbaikan yang telah dilakukan oleh JICT sejak tanggal efektif Perjanjian Pemanfaatan. Atas pemberian hak Penggunaan oleh Perusahaan, JICT setuju untuk membayar biaya bulanan yang ditetapkan dalam Perjanjian tersebut, dihitung sebesar 5% dari pendapatan kotor.

On March 27, 1999, the Company and JICT entered into an agreement (”Utilization Agreement”) whereby the Company granted and confered the right to utilise and rent to JICT the properties together with all improvements held by JICT commencing from the effective date of the Utilization Agreement. In consideration of the granting of the utilisation right by the Company, JICT agreed to pay a monthly fee defined in these Agreement, calculated at 5% of gross revenue.

Perusahaan tetap memiliki hak kepemilikan properti tersebut. Jangka waktu perjanjian adalah dua puluh tahun dari 27 Maret 1999, kecuali diakhiri sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.

The Company retained the rights of the ownership of the properties. The utilisation period is twenty years from March 27, 1999, unless terminated earlier in accordance with the provisions of the agreement.

d) Perusahaan memiliki perjanjian kerjasama pengendalian operasi dengan bentuk Build, Operate and Transfer (BOT) berupa Dermaga Nusantara II dengan PT Prima Nur Panurjwan selama 25 (dua puluh lima) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai 2029 dengan total nilai kontribusi sebesar Rp262,98 miliar.

d) The Company has a joint control and operation agreement in the form of Build Operate and Transfer (BOT) for Dermaga Nusantara II with PT Prima Nur Panurjwan for the period of 25 (twenty five) years commencing from 2005 to 2029 with contribution value amounting to Rp262.98 billion.

e) Perusahaan memiliki perjanjian kerjasama dengan PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (IKPP) untuk pengelolaan dan pengoperasian terminal serbaguna untuk melayani kapal barang/petikemas milik IKPP. Perjanjian tersebut meliputi pembayaran pendapatan jasa kapal dan barang dengan persentase yang telah disepakati bersama. Perjanjian ini berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun sejak tanggal pengelolaan dan pengoperasian terminal yaitu paling lambat tanggal 15 April 1999, Penggunaan hasil reklamasi dikenakan tarif minimal sebesar 30% dari besaran tarif sesuai Kelompok Usaha yaitu sebesar Rp111,54 juta/ tahun.

e) The Company entered into Joint control entity agreement with PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (IKPP) for managing and operating a multipurpose terminal that serves vessels/container owned by IKPP. The agreement covers vessels and cargo service revenue payment with certain agreed percentage. This agreement is effective for 30 (thirty) years from the date of terminal management and operation. On April 15, 1999, The minimum tariff from land reclamation usage is 30% based on the appropriate tariff of the Group or amounting to Rp111.54 million per annum.

123

474

AGREEMENTS





47. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

f)

47. OTHER SIGNIFICANT (continued) f)

Perusahaan memiliki Perjanjian Kerjasama Operasi dalam bentuk BOT (Build, Operate and Transfer) berupa Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Curah Kering di Pelabuhan Panjang dengan PT Inti Sentosa Alam Bahtera. Perjanjian tersebut berlaku sejak 14 Mei 1992 hingga 13 Mei 2017.

AGREEMENTS

The Company entered into a Joint control entity agreement in the form of BOT (Build, Operate and Transfer) on Construction & Operation of Bulk Terminal at Port of Panjang with PT Inti Sentosa Alam Bahtera (PT ISAB). The agreement commenced since May 14, 1992 until May 13, 2017.

Pada saat perjanjian berakhir seluruh fasilitas Terminal Curah Kering seperti dermaga, gudang dan peralatan pelabuhan menjadi milik Perusahaan. Selain itu, selama masa perjanjian Perusahaan juga mendapatkan bagian pendapatan atas pelayanan jasa kapal, pelayanan jasa bongkar muat dan penumpukan barang berdasarkan persentase tertentu.

At the end of the agreement, all facilities for Bulk Terminal, such as dock, warehouses and port equipment will be owned by the Company. In addition, during the period of the agreement the Company receives a portion of income on the vessel services, cargo services and loading services based on a certain percentage.

Bangunan terminal penumpang berikut fasilitas pendukungnya telah diserahterimakan dari PT Sumber Sumatera Raya kepada Cabang Pelabuhan Palembang sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Terminal Penumpang berikut fasilitas pendukungnya No.UM.333/2/9/C-PLG-200 tanggal 21 Maret 2002 dan mulai dioperasikan tanggal 1 April 2002. Perusahaan telah mencatatnya sebagai penambahan aset tetap saat diserahkan.

The passenger terminal building and its supporting facilities has been transferred from PT Sumber Sumatera Raya to Port of Palembang Branch based on Delivery Report on Passenger Terminal including its supporting facilities No. UM.333/2/9/C-PLG-200 dated March 21, 2002 which started to operate on April 1, 2002. The Company has recorded the assets as fixed assets addition since the delivery date.

g) Pada tanggal 2 Maret 2012, Perusahaan mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT Indofood Sukses Makmur Tbk (Indofood) atas penggunaan bagian tanah Hak Pengelolaan (HPL) milik Perusahaan sesuai Surat Perjanjian No. HK.566/2/18/C.Tpk-12. Perjanjian ini mencakup pengelolaan tanah 2 seluas 329.833 m berlokasi di Jl Sindang laut dan Jl Raya Cilincing, Jakarta Utara dan berlaku selama 22 (dua puluh dua) tahun sampai dengan 31 Desember 2033.

g) On March 2, 2012, the Company entered into an agreement with PT Indofood Sukses Makmur Tbk (Indoofod) for the use of a parcel of land under Rights to Manage (HPL) owned by the Company with Agreement No. HK.566/2/18/C.Tpk-12. The Agreement included land management with area of 2 329,833 m and is valid for 22 (twenty two) years until December 31, 2033.


475






Perjanjian kerjasama tersebut telah disetujui oleh Menteri Negara BUMN melalui surat No. S-505/MBU/2011 tanggal 5 Oktober 2011 tentang Persetujuan Optimalisasi Tanah Perusahaan yang digunakan oleh Indofood.

The agreement has been approved by the Minister of State Owned Enterprise through the letter No. S-505/MBU/2011 dated October 5, 2011 regarding Approval of Optimalization of the Company’s Land which is used by Indofood.

Pendapatan yang diperoleh Perusahaan atas penggunaan lahan tersebut adalah sebesar Rp1.041.059.197 yang dibayar secara periodik selama 5 (lima) kali pembayaran dan pelunasan pembayaran ke 5 (lima) selambatlambatnya 36 (tiga puluh enam) bulan setelah perjanjian ditandatangani. Perusahaan juga memperoleh pendapatan tambahan atas pengoperasian dermaga/jetty sebesar Rp104.260 per tahun yang dibayarkan setiap awal tahun selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah nota tagihan diterima oleh Indofood. Sampai dengan tanggal laporan keuangan, jumlah pembayaran yang telah diterima oleh Perusahaan adalah sebesar Rp832.847.356.

Revenue earned by the Company from the usage of land amounted to Rp1,041,059,197 and paid periodically for 5 (five) terms, the fifth payment will be settled at the latest 36 (thirty six) months after the agreement was signed. The Company also earned an additional revenue from jetty operations amounting to Rp104,260 annually which will be paid at the latest 7 (seven) work days after the invoice is received by Indofood. As of the date of the financial statements, the amount of payment received by the Company amounted to Rp832,847,356.

h)

h) Berdasarkan perjanjian No. HK.566/20/13/PI/II13 tanggal 27 Desember 2013, Perusahaan dan PTP mengadakan Perjanjian Serah Operasi Fasilitas Pelabuhan dan Fasilitas Penunjang Pelabuhan serta Penggunaan Lahan Pelabuhan pada Cabang Tanjung Priok. Berdasarkan perjanjian tersebut, Perusahaan setuju untuk memberikan hak kepada PTP untuk mengoperasikan fasilitas pelabuhan dan fasilitas penunjang pelabuhan serta penggunaan tanah HPL pelabuhan yang merupakan aset milik Perusahaan untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan jasa kepelabuhanan dan jasa lainnya berdasarkan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam perjanjian.

Based on agreement No. HK.566/20/13/PI/II-13 dated December 27, 2013, the Company and PTP entered into Handover Agreement of Port Facilities, Port Supporting Facilities and Land located at Tanjung Priok Branch. Based on the agreement the Company agreed to provide the rights to PTP to operate port facilities, port supporting facilities and land under HPL owned by the Company to perform port services and other services based on the terms and conditions stipulated in the agreement.

Fasilitas-fasilitas yang diserah operasikan mencakup gudang penumpukan, lapangan penumpukan, bangunan fasilitas pelabuhan, dermaga, alat-alat fasilitas pelabuhan dan lainlain.

The facilities handed over are including warehouses, yard, port facilities building, dock, port facilities equipment and others.

Perusahaan juga setuju untuk menyerahkan hak penggunaan atas lahan di daerah 2 Pelabuhan dengan total luas 6.254.145,75 m .

The Company also agreed to handover its rights on a parcel of land in Port with area of 2 6,254,145.75 m .

125

476

AGREEMENTS







AGREEMENTS

Atas penggunaan aset-aset milik Perusahaan tersebut, PTP berkewajiban membayar kompensasi sebesar 15% dari pendapatan kotor dan ditambah Pajak Pertambahan Nilai.

From the usage of the Company’s assets, PTP have obligation to pay compensation of 15% from the gross revenue plus VAT.

Berdasarkan adendum No. HK.566/3/11/5/PI.II14 tanggal 3 November 2014, Perusahaan dan PTP sepakat untuk menambah dan merubah beberapa pasal dalam perjanjian, diantaranya, tanah yang diserahoperasikan tersebut tidak termasuk tanah yang telah dikerjasamakan sebelumnya dengan MTI, JICT, HPI dan IKT. Selain itu, berdasarkan addendum tersebut, Perusahaan dan PTP sepakat untuk menaikan besaran kompensasi yang harus dibayarkan dari 15% menjadi 40%.

Based on addendum No. HK.566/3/11/5/PI.II14 dated November 3, 2014, the Company and PTP agreed to add and change several articles in the agreement, among others, the handover land not including the land that previously has been entered into cooperation with MTI, JICT, HPI and IKT. Furthermore, based on the addendum, the Company and PTP agreed to increase the paid compensation from 15% to 40%. i)

Perjanjian i) Berdasarkan Surat No. HK.566/7/16/c.Tpk-04 tanggal 27 Mei 2004, Perusahaan dan PT Aneka Kima Raya (AKR) mengadakan perjanjian penggunaan bagian tanah HPL milik Perusahaan seluas 2 130.000 m untuk digunakan sebagai tangki timbun untuk pelayanan barang-barang termasuk barang curah cair mudah terbakar (flammable) dan pembangunan jaringan pipa bawah laut yang melintasi alur kolam pengasinan dan sebelah selatan breakwater. Perjanjian ini berlaku selama 18 tahun sampai dengan 17 Mei 2021.

Based on Agreement No. HK/566/7/16/c.Tpk04 dated May 27, 2004, the Company and PT Aneka Kimia Raya (AKR) entered into agreement of usage of land under the HPL owned by the Company with land area of 2 130,000 m to be used as storage tank for goods including flammable liquid and the construction of undersea pipeline which pass the salting basin and south breakwater. The agreement is valid for 18 years until May 17, 2021.

Berdasarkan surat dari AKR tanggal 22 Oktober 2007 dan surat Direksi Perusahaan tanggal 7 November 2007, kedua pihak sepakat untuk mengadakan pengalihan penggunaan lahan dari AKR kepada entitas anaknya yaitu PT Jakarta Tank Terminal (JTT).

Based on letter from AKR dated October 22, 2007 and letter from the Company’s Director dated November 7, 2007, both parties agreed to transfer the usage of land from AKR to its subsidiary, PT Jakarta Tank Terminal (JTT).

Perjanjian ini telah diubah beberapa kali terakhir berdasarkan addendum No. HK.566/14/9/C.Tpk-10 mengenai pengunaan ruang di bawah dasar laut alur kolam pengasinan dan sebelah selatan 2 break water seluas 1.400 m serta perubahan 2 luas lahan menjadi 130.004 m .

This agreement has been amended several times, most recently based on addendum No. HK.566/14/9/C.Tpk-10 in relation of the usage of undersea salting basin and south 2 breakwater with area of 1,400 m and change 2 of land area to 130,004 m .


477






j) Kerjasama Kegiatan Bongkar Muat

j) Loading and Cooperation

Unloading

Activities

Pada tanggal 12 Juni 2012, Perusahaan dan beberapa Perusahaan Bongkar Muat (PBM) terseleksi mengadakan Perjanjian Kesepakatan Tingkat Layanan (SLA) dimana para pihak sepakat untuk melaksanakan kegiatan bongkar muat petikemas dan kargo pada wilayah kerja Perusahaan.

On June 12, 2012, the Company and several Stevedoring Companies (PBM) entered into Service Level Agreement (SLA) whereas the parties agreed to perform loading and unloading activities for container and cargo in the Company’s working area.

Atas pelayanan yang telah dilakukan, Perusahaan dan PBM akan mendapatkan bagi hasil pendapatan masing-masing sebesar 40% dan 60%, kecuali dengan PT PBM Olah Jasa Andal masing-masing sebesar 50% dan 50%.

For the activities that have been performed, the Company and PBM will receive revenue sharing of 40% and 60%, respectively, except with PT PBM Olah Jasa Andal which is 50% and 50%, respectively.

Jangka waktu perjanjian adalah 14 September 2011 sampai dengan tanggal 13 September 2015.

The term of the agreement is from September 14, 2011 until September 13, 2015.

Pada tanggal 7 November 2013, Perusahaan dan PBM terseleksi mengadakan SLA. Berdasarkan kesepakatan tersebut, para pihak sepakat untuk melaksanakan kegiatan bongkar muat kendaraan dan alat berat pada wilayah kerja Perusahaan.

On November 7, 2013, the Company and several selected PBM entered into SLA whereas the parties agreed to perform loading and unloading activities for vehicles and heavy equipment in the Company’s working area.

Jangka waktu perjanjian adalah 3 Desember 2011 sampai dengan tanggal 3 Desember 2015.

The term of the agreement is from December 3, 2011 untill December 3, 2015.

Berdasarkan perjanjian-perjanjian tersebut di atas, Perusahaan berkewajiban untuk menyediakan dermaga tambatan dan fasilitas pendukungnya, termasuk lapangan dan gudang dan PBM berkewajiban menyediakan alat-alat, tenaga kerja dan/atau alat bantu bongkar muat serta peralatan lain yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan bongkar muat.

Based on the above mentioned agreements, the Company has obligation to provide dock and supporting facilities, including yard and warehouse and PBM have obligation to provide equipment, workers and/or supporting equipment and others equipment needed to perform the loading and unloading activities.

Dalam melaksanakan kegiatan bongkar muat, PBM berkewajiban memberikan thruput minimal yang jumlahnya disepakati para pihak.

In performing the loading and unloading activities, PBM have obligation to provide minimum throughput which agreed by the parties.

Reward dan penalti akan diberikan kepada PBM atas pencapaian thruput minimal per tahun, sesuai dengan ketentuan di dalam perjanjian.

Reward and penalty will be given to PBM for the achievement of the minimum throughput per year, as stipulated in the agreement.

Rincian SLA dengan PBM terkait dengan bongkar muat petikemas dan kargo adalah sebagai berikut:

The details of SLA with PBM in relation to loading and unloading of cargo and container are as follows:

127

478

AGREEMENTS





47. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan) j) Kerjasama (lanjutan)

No 1

Kegiatan

Bongkar

Perusahan/ Company PT Mitra Sentosa Abadi


Muat

AGREEMENTS

j) Loading and Unloading Cooperation (continued)

No. Perjanjian / Agreement No. HK.566/31/10/7/C.Tpk2014 HK.566/31/10/15/C.Tpk -2014 HK.566/31/10/12/C.Tpk -2014

Activities

Wilayah kerja/ Work location Terminal III

Thruput minimum/ Minimum throughput 210.491 TEUs

Terminal II

200.400 TEUs

Terminal II

2

PT Adipurusa

3

PT Kaluku Maritama Utama

4

PT Sarana Bandar Nasional

HK.566/31/10/3/C.Tpk2014

Terminal II

5

PT Mitra Karunia Samudera

Terminal I

6

PT Dwipa Hasta Utamaduta

Terminal II

308.445 TEUs

7

PT Tangguh Samudera Jaya

HK.566/31/10/3/C.Tpk2014 HK.566/31/10/1/C.Tpk2014 HK.566/31/10/4/C.Tpk2014

4.800 TEUs (Petikemas/Container) 300.00 TEUs (Non Petikemas/Container) 5.757 TEUs (Petikemas/Container) 687.772 TEUs (Non Petikemas/Container) 1.116.000 ton

Terminal III

9

Terminal I

10

PT Sarana Ultra Layanan Kargo PT Prima Nur Panurjwan

114.048 TEUs (Petikemas/Container) 709.210 TEUs (Non Petikemas/Container) 333.067 ton

Terminal III

134.000 TEUs

11

PT Mahardi Sarana Tama

Terminal II

12

PT Andika Andalan Tama

Terminal III

46.211 TEUs (Petikemas/Container) 831.801 TEUs (Non Petikemas/Container) 763.226 ton

13

PT Daisy Mutiara Samudera

Terminal III

1.200.000 ton

14

PT Escorindo Stevedoring

Terminal I

900.000 ton

15

PT PBM Olah Jasa Andal

Terminal III

210.000 TEUs (Petikemas/Container) 970.997 TEUs (Non petikemas/Container)

HK.566/31/10/8/C. Tpk2014 HK.566/31/10/2/C. Tpk2014 HK.566/31/10/10/C. Tpk-2014 HK.566/31/10/9/C. Tpk2014 HK.566/31/10/6/C. Tpk2014 HK.566/31/10/5/C. Tpk2014 HK.566/31/10/11/C. Tpk-2014

The details of SLA with PBM in relation with loading and unloading of vehicle and heavy equipment are as follows:

Rincian SLA dengan PBM terkait dengan bongkar muat alat berat dan kendaraan adalah sebagai berikut:

No 1

Perusahan/ Company PT Sapta Kencana Buana

2

PT Jalin Lestari Samudra

3

PT Adimas Bahtera Harapan

4

PT Jaya Cargo Gemilang

5

PT Triutama Samudera

Karuna

No. Perjanjian / Agreement No. HK.566/31/10/20/C.Tpk -2014 HK.566/31/10/18/C.Tpk -2014 HK.566/31/10/16/C.Tpk -2014 HK.566/31/10/17/C.Tpk -2014 HK.566/31/10/19/C.Tpk -2014

Wilayah kerja/ Work location All terminal All terminal All terminal All terminal All terminal

Thruput minimum/ Minimum throughput 1.500 unit alat berat/heavy equipment 27.000 unit kendaraan dan alat berat/vehicles and heavy equipment 72.725 unit kendaraan/vehicles 3.500 unit alat berat/ heavy equipment 3.300 alat berat/heavy equipment


479




48. PERKARA HUKUM a)

48. LAWSUITS a)

Gugatan dari Ir. Nuraini Udaya, Handara, S. Maryono, Doly Indra Nasution

Lawsuit Filed by Ir. Nuraini Udaya, Handara, S. Maryono, Doly Indra Nasution

Ir. Nuraini Udaya, cs. (penggugat) mengklaim sebagai pemilik 118 bidang tanah berdasarkan sertifikat Hak Milik dan/atau Akta Jual Beli di Desa Pulo Ampel dan Desa Margasari, Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang yang berada tumpang tindih dengan HPL Perusahaan dan Ir. Nuraini Udaya menyatakan tidak pernah menjual tanahnya kepada Perusahaan sehingga mendalilkan bahwa sertifikat HPL tersebut mengandung cacat hukum dan cacat administrasi.

Ir. Nuraini Udaya and group (the plaintiff) claimed as the owner of 118 plots of land based on Right of Ownership Certificates and/or Deeds of Sale and Purchase located at Pulo Ampel Village and Margasari Village, Pulo Ampel Sub-District the District of Serang which was overlapping with the HPL Certificates held under the Company’s name and Ir. Nuraini Udaya claimed that she had never sold her land to the Company. Therefore she claimed that such HPL Certificates were subject to legal and administrative faults.

Ir. Nuraini Udaya menyatakan bahwa Perusahaan secara melawan hukum telah merampas hak dan melakukan penyerobotan tanah, melakukan penguasaan fisik, memanfaatkan dan mengambil keuntungan atas tanah-tanah milik Ir. Nuraini Udaya, cs.

Ir. Nuraini Udaya claimed that the Company had illegally taken over the rights, land possession, physical control, used and taken benefit of the land owned by Ir. Nuraini Udaya and group.

Ir. Nuraini Udaya menyatakan bahwa Kantor Pertanahan mengakui adanya tumpang tindih HPL No. 1 dan No. 2 dengan tanah-tanah milik Penggugat (Surat No. 300.7-45/1/2010 tanggal 22 Januari 2010 perihal Klarifikasi Status Tanah 565 Sertifikat Hak Milik dan salinan Peta Lokasi Tanah yang terletak di Desa Pulo Ampel dan Desa Margasari Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang).

Ir. Nuraini Udaya claimed that the Land Office had admitted the existence of overlapping of HPL No. 1 and No. 2 with lands owned by the Plaintiffs (Letter No. 300.7-45/1/2010 dated January 22, 2010 regarding Clarifications on Status of Lands 565 Right of Ownership and copy of Land Location Map situated at Pulo Ampel Village and Margasari Village, Sub-District of Bojonegara, District of Serang).

Kantor Pertanahan Kabupaten Serang telah salah mengeluarkan sertifikat HPL karena dianggap sudah mengetahui adanya sertifikat yang dimiliki oleh para Penggugat, sehingga dikategorikan telah melakukan perbuatan melanggar hukum.

Land Office of Serang District has mistakenly issued HPL Certificate, on the grounds that the Land Office was deemed to have known the existence of certificates owned by the Plaintiffs. Therefore, the Land Office has been categorized to have breached the law.

129

480





48. PERKARA HUKUM (lanjutan) a)

b)

48. LAWSUIT (continued) a)

Gugatan dari Ir. Nuraini Udaya, Handara, S. Maryono, Doly Indra Nasution (lanjutan)

Lawsuit Filed by Ir. Nuraini Udaya, Handara, S. Maryono, Doly Indra Nasution (continued)

Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam putusan No. 435/Pdt.G/2010/PN.JKT.UT telah mengabulkan sebagian gugatan penggugat.

The North Jakarta District Court in their decision No. 435/Pdt.G/2010/PN.JKT.UT has granted in part the lawsuit filed by the plaintiffs.

Pada tanggal 1 Mei 2012, Perusahaan telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut di atas. Saat ini, perkara tersebut sedang dalam proses pemeriksaan pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

On May 1, 2012, the Company has filed an appeal against the decision issued by the North Jakarta District Court as stated above. Currently the case is being examined at the appeal level at DKI Jakarta High Court. b)

Gugatan dari Sdr. Bakri Abdullah kepada Perusahaan Cabang Teluk Bayur Nomor Perkara 95/PDT.G/2010/PN.PDG Jo. Nomor Perkara 10/PDT/2012.PT.PDG

Lawsuit Filed by Bakri Abdullah against the Company - Teluk Bayur Branch with Case Number 95/PDT.G/2010/PN.PDG Jo. Case Number 10/PDT/2012.PT.PDG

Sdr. Bakri Abdullah (Penggugat) telah menuntut ganti rugi atas pemutusan kontrak penggunaan lahan di jalan By Pass Padang seluas 5.000 m2 berdasarkan Perjanjian No. HK.56/4/4/C.Tbs-2005 tanggal 25 Oktober 2005 dan lahan seluas 10.000 m2 berdasarkan Perjanjian No. HK.56/5/15 C.Tbs-2005 antara Perusahaan Cabang Teluk Bayur dengan Puskoppolda Sumatera Barat Jo. Surat Perjanjian Kerja Sama No. Kop: B/03.A/35.1/XII/2005/Puskoppol tanggal 5 Desember 2005, dibuat antara Sdr. Bakri Abdullah dan Sdr. Darmansyah dengan Puskoppolda Sumatera Barat, yang diklaim telah menimbulkan kerugian kepada penggugat.

Bakrie Abdullah (the Plaintiff) claimed for compensation due to termination of a contract regarding the use of land at By Pass road in Padang with area of 5,000 m2 pursuant to Agreement No. HK.56/4/4/C.Tbs-2005 dated October 25, 2005 and a land area of 10,000 m2 pursuant to Agreement No. HK.56/5/15 C.Tbs-2005 between the Compny Teluk Bayur Branch and Puskoppolda of West Sumatera Jo. Cooperation Agreement No. Kop: B/03.A/35.1/XII/2005/Puskoppol dated December 5, 2005 entered into between Bakri Abdullah and Darmansyah with Puskoppolda of West Sumatera, which has been claimed to have created losses for the plaintiff.

Disamping itu, penggugat menuntut ganti rugi atas terjadinya kerusakan aset milik penggugat di lahan obyek sengketa sebesar Rp1,84 miliar.

In addition to above, the plaintiff claimed for compensation due to the damage of assets owned by the plaintiff on the disputed land amounting to Rp1.84 billion.

Pengadilan Negeri Padang dalam Putusannya No. 95/Pdt.G/2010/PN.PDG tanggal 16 Nopember 2011 menyatakan gugatan penggugat tidak diterima dan dinyatakan Ne Bis In Idem karena gugatan dianggap sama dengan perkara yang pernah diperiksa dan telah mempunyai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Court in their The Padang District decision No. 95/Pdt.G/2010/PN.PDG dated November 16, 2011 stipulated that the lawsuit could not be accepted and stated as Ne Bis in Idem on the grounds that the lawsuit was deemed to be the same as a case that had been examined and has been granted with a legally binding decision.


481




48. PERKARA HUKUM (lanjutan) b)

c)

48. LAWSUIT (continued) b)

Gugatan dari Sdr. Bakri Abdullah kepada Perusahaan Cabang Teluk Bayur Nomor Perkara 95/PDT.G/2010/PN.PDG Jo. Nomor Perkara 10/PDT/2012.PT.PDG (lanjutan)

Lawsuit Filed by Bakri Abdullah against Company - Teluk Bayur Branch with Case Number 95/PDT.G/2010/PN.PDG Jo. Case Number 10/PDT/2012.PT.PDG (continued)

Dalam Putusan Banding Pengadilan Tinggi Padang No. 10/PDT/2012.PT.PDG tanggal 31 Januari 2012, Pengadilan Tinggi Padang telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang dan memerintahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang untuk memeriksa dan memutus pokok perkara sepanjang menyangkut dasar gugatan kerusakan tersebut dan petitum yang berkaitan dengan dasar gugatan tersebut.

In a decision on appeal letter issued by Padang High Court No. 10/PDT/2012.PT.PDG dated January 31, 2012, High Court of Padang has revoked the decision of District Court of Padang and instructed the Panel of Judges of District Court of Padang to examine and close the substance of the case as long as related to the basis of lawsuit concerning the damage and petition related to the basis for such lawsuit.

Pengadilan Negeri Padang dalam Putusannya No. 95/Pdt.G/2010/PN.PDG tanggal 23 Mei 2012 kembali memeriksa dan memutuskan perkara dimaksud, dengan amar putusan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya dan mengabulkan sebagian gugatan Rekonpensi dari Perusahaan antara lain memerintahkan penggugat untuk mengosongkan dan menyerahkan kembali tanah kepada Perusahaan; menghukum penggugat untuk membayar ganti kerugian kepada Perusahaan sebesar Rp16,5 miliar; dan membayar bunga moratoir sebesar Rp275 juta; serta membayar kerugian immateriil sebesar Rp10 miliar.

Padang District Court in their decision No. 95/Pdt.G/2010/PN.PDG dated May 23, 2012 re-examined and made a decision on the case, rejecting plaintiff’s lawsuit for the whole and partially granting the counterclaim filed by the Company, among others instruct the plaintiff to clear and surrender the land to the Company; penalize the plaintiff to pay compensation to the Company amounting to Rp16.5 billion plus interest amounting to Rp275 million; and pay immaterial compensation amounting to Rp10 billion.

Dalam Putusan Banding Pengadilan Tinggi Padang No. 126/Pdt/2012/PT.PDG tanggal 17 September 2012 Pengadilan Tinggi Padang kembali membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang No. 95/Pdt.G/2010/PN.PDG tanggal 23 Mei 2012, dengan amar putusan yang menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima karena Ne Bis in Idem.

In a decision on appeal issued by Padang High Court No. 126/Pdt/2012/PT.PDG dated September 17, 2012, the Padang High Court revoked the decision issued by Padang District Court No. 95/Pdt.G/2010/PN.PDG dated May 23, 2012 with a dictum that the plaintiff’s lawsuit was not acceptable due to Ne Bis in Idem.

Perkara ini sedang dalam proses Kasasi di Mahkamah Agung.

This case is now in the cassation process at the Supreme Court. c)

Gugatan dari Sdr. Syamsul Bachri, cs (131 Orang) (penggugat) eks Warga Koja Utara di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan No. 293/PDT.G/2011/PN.JKT.UT.

Lawsuit Filed by Syamsul Bachri and Group (131 People) (the plaintiffs) Ex Northern Koja Residents at District Court of Northern Jakarta with a Case No. 293/PDT.G/2011/PN.JKT.UT. The plaintiffs claimed as the owner of lands that were cleared by the Company in 1993 1997 for construction of container terminal of Koja and have not received the relevant compensation.

Penggugat mengklaim sebagai pemilik tanah yang dikosongkan oleh Perusahaan antara tahun 1993 - 1997 untuk pembangunan terminal petikemas Koja dan belum menerima ganti rugi.

131

482





48. PERKARA HUKUM (lanjutan) c)

d)

48. LAWSUIT (continued) c)

Gugatan dari Sdr. Syamsul Bachri, cs (131 Orang) (penggugat) eks Warga Koja Utara di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Nomor 293/PDT.G/2011/PN.JKT.UT (lanjutan)

Lawsuit Filed by Syamsul Bachri and Group (131 People) (the plaintiffs) Ex Northern Koja Residents at District Court of Northern Jakarta with a Case No. 293/PDT.G/2011/PN.JKT.UT (continued)

Tuntutan ganti rugi pengosongan tanah yang digunakan Perusahaan untuk Pembangunan Terminal Petikemas Koja dengan total tuntutan sebesar Rp1,07 triliun.

The compensation claimed by the Plaintiffs due to land clearance for construction of container terminal of Koja amounted to Rp1.07 trillion.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 293/Pdt.G/2011/PN.JKT-UT tanggal 28 Agustus 2012, eksepsi Perusahaan (tergugat) ditolak seluruhnya; mengabulkan gugatan Penggugat sebagian; menghukum Perusahaan (tergugat) untuk membayar kekurangan pembayaran ganti rugi lahan Koja Utara kepada warga senilai Rp7 miliar.

Based on the Decision issued by North Jakarta District Court of No. 293/Pdt.G/2011/PN.JKTUT dated August 28, 2012, the whole exception made by Company (defendant) has been rejected; partially granting the Plaintiffs’ lawsuit; penalizing the Company (defendant) to pay the underpayment compensation for North Koja lands to the respective residents amounting to Rp7 billion.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 435/PDT/2013/PT.DKI tanggal 16 April 2014 yang amar putusannya menyatakan gugatan Syamsul Bachri ditolak.

Based on the Decision issued by High Court of DKI Jakarta No. 435/PDT/2013/PT.DKI dated April 16, 2014, the verdict stated that Syamsul Bachri lawsuit was rejected.

Pada tanggal 14 Juli 2014, Syamsul Bachri mengajukan permohonan kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut. Sampai saat ini, Perusahaan masih menunggu Putusan Kasasi.

On July 14, 2014, Syamsul Bachri has filed a cassation on the decision issued by High Court of DKI Jakarta. Until now, the Company is still waiting for decision of the Cassation. d)

Gugatan dari PT Guthrie Pecconina Indonesia (Guthrie) (penggugat) kepada Perusahaan Cabang Palembang dengan Nomor Perkara 11/PDT.G/2011/PN.PLG tanggal 17 Januari 2011

Lawsuit Filed by PT Guthrie Pecconina Indonesia (Guthrie) (the plaintiff) against the Company-Palembang Branch with Case No. 11/PDT.G/2011/PN.PLG dated January 17, 2011

Pada tanggal 25 Juli 1998, Perusahaan dan Guthrie mengadakan perjanjian penggunaan bagian tanah untuk pengelolaan dan perairan pelabuhan dengan pemberian Hak Guna Bangunan No. HK.566/5/13/C.PLG-98.

On July 25, 1998, the Company and Guthrie entered into an agreement regarding the use of a parcel of port land and sea under agreement No. HK.566/5/13/C.PLG-98.

Guthrie menyatakan telah memenuhi kewajiban pembayaran uang, PPN dan Administrasi sebesar Rp595,64 juta dan telah mengeluarkan biaya investasi sebesar Rp4,55 miliar sehingga total pembayaran kas sebesar Rp5,14 miliar.

Guthrie claimed that they have fulfilled the obligations on cash payment, VAT and administration amounting to Rp595.64 million and incurred cost of investment amounting to Rp4.55 billion with total claim amounting to Rp5.14 billion.


483




48. PERKARA HUKUM (lanjutan) d)

48. LAWSUIT (continued) d)

Gugatan dari PT Guthrie Pecconina Indonesia (Guthrie) (penggugat) kepada Perusahaan Cabang Palembang dengan Nomor Perkara 11/PDT.G/2011/PN.PLG tanggal 17 Januari 2011 (lanjutan) Guthrie menyatakan bahwa Pertamina UP.III Plaju telah melakukan pencegahan pekerjaan Guthrie dengan memasang patok diatas tanah yang akan dijadikan pelabuhan sehingga Guthrie tidak bisa melakukan pembangunan tangki timbun dan fasilitas lainnya. Guthrie menganggap bahwa Perusahaan telah wanprestasi dengan tidak menjamin tanah objek perjanjian dalam keadaan tidak sengketa.

Guthrie Pecconina claimed that PT Pertamina III Plaju has prevented Guthrie from doing the work by marking the ground on which the port will be built. Therefore, Guthrie was not able to undertake the construction of storage tank and other facility. Guthrie claimed that the Company breached the law due to not guaranteeing the land as referred to in the agreement free from legal dispute.

Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal No. 11/Pdt.G/2011/PN.PLG 12 September 2011 menyatakan : - Menolak Eksepsi Tergugat I & II.

Decision of Palembang District Court No. 11/Pdt.G/2011/PN.PLG dated March 12, 2011 stated: - Reject the exception made by Defendant I and II; - Fully reject the the lawsuit filed by the Plaintiff wholly.

- Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya

e)

Lawsuit Filed by PT Guthrie Pecconina Indonesia (Guthrie) (the plaintiff) against the Company-Palembang Branch with Case No. 11/PDT.G/2011/PN.PLG dated January 17, 2011 (continued)

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 151/PDT/2011/PT.PLG tanggal 15 Maret 2012 amarnya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 11/Pdt.G/2011/PN.PLG tanggal 19 September 2011.

The decision of Palembang High Court No. 151/PDT/2011/PT.PLG dated March 15, 2012 in its dictum affirmed the decision issued by District Court of Palembang No. 11/Pdt.G/2011/PN.PLG dated September 19, 2011.

Pada tanggal 18 September 2014, Guthrie telah mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung Pada tanggal 22 September 2014, Mahkamah Agung RI melalui surat keputusan No. 2388 K/Pdt.2012 memutuskan untuk menolak permohonan kasasi dari penggugat, dan menghukum penggugat biaya perkara sebesar Rp500.

On September 18, 2014, Guthrie filed a cassation the supreme court . On September 22, 2014, Mahkamah Agung RI through decision letter No. 2388 K/Pdt.2012 has rejected the cassation from Plaintiff and penalized the plaintiff with court fee amounting to Rp500. e)

Perkara KPPU Nomor: 02/KPPU-I/2013 Dugaan Pelanggaran Pasal 15 Ayat (2) dan Pasal 19 Huruf A dan B UU No. 5/1999

KPPU Case No. 02/KPPU-I/2013 Regarding Alleged Breach of Article 15 Paragraph 2 and Article 19 Letters A and B of Law No. 5/1999 The Company was reported to have breached Article 15 Paragraph (2) and Article 19 letters and of Law No. 5 of 1999 regarding the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition related to stevedoring services in Teluk Bayur Port, where the decision of the Commission for the Supervision of Business Competition (KPPU) Case No. 02/KPPU-I/2013 read on November 4, 2013, concluded that the Company:

Perusahaan dilaporkan melanggar Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 19 huruf A dan B UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terkait dengan pelayanan jasa bongkar muat di Pelabuhan Teluk Bayur, dimana dalam putusan KPPU Perkara Nomor : 02/KPPU-I/2013 yang dibacakan pada tanggal 4 November 2013, Perusahaan dinyatakan :

133

484





48. PERKARA HUKUM (lanjutan) e)

48. LAWSUIT (continued) e)

Perkara KPPU Nomor: 02/KPPU-I/2013 Dugaan Pelanggaran Pasal 15 Ayat (2) dan Pasal 19 Huruf A dan B UU No. 5/1999 (lanjutan) -

-

terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999; terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf a dan b UU Nomor 5 Tahun 1999; diwajibkan untuk mencabut setiap klausul yang mempersyaratkan dalam perjanjian penggunaan tanah; membayar denda sebesar Rp4.775.378 kepada KPPU

-

has been proven legally and convincingly to have breached Article 15 Paragraph (2) of Law No. 5 Year 1999; has been proven legally and convincingly to have breached Article 19 Letters A and B of Law No. 5 Year 1999; was required to revoke any clause that obliged in the agreement regarding the use of land; was imposed with a fine of Rp4,775,378 payable to KPPU.

Pada tanggal 16 Desember 2013, Perusahaan telah mengajukan upaya hukum Keberatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Nomor Perkara 01/Pdt.KPPU/2013/PN.Jkt.Ut.

On December 16, 2013, the Company has filed an objection to the North Jakarta District Court with case No. 01/Pdt.KPPU/2013/PN.Jkt.Ut.

Pada tanggal 13 Februari 2014, Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah membacakan Putusan Perkara Nomor 01/Pdt.KPPU/2013/PN.Jkt.Ut. yang dalam amar putusannya yaitu : Mengabulkan permohonan Pemohon Keberatan; Membatalkan Putusan Termohon Keberatan (KPPU) No. 02/KPPU-I/2013 tanggal 9 November 2013; Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp426.

On February 13, 2014, North Jakarta District Court has read the Decision Case No. 01/Pdt.KPPU/2013/PN.Jkt.Ut. that the verdict was: -

granting the petition objection;

-

revoking the decision issued by defendant (KPPU) No. 02/KPPU-I/2013 dated November 9, 2013; penalizing the defendant to pay the court fee of Rp426.

-

For the Decision Case mentioned above, on Februari 26, 2014, KPPU appealed Cassation to the Supreme Court. On August 25, 2014, the Supreme Court denied the Cassation appeal in Decision Case No. 302 K/Pdt.SusKPPU/2014.

Atas Putusan PN Jakarta Utara tersebut di atas, pada tanggal 26 Februari 2014 KPPU telah mengajukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung. Pada tanggal 25 Agustus 2014, Mahkamah Agung telah menyatakan menolak permohonan Kasasi melalui Putusan Perkara No. 302 K/Pdt.Sus-KPPU/2014. f)

KPPU Case No. 02/KPPU-I/2013 Regarding Alleged Breach of Article 15 Paragraph 2 and Article 19 Letters A and B of Law No. 5/1999 (continued)

f)

Gugatan dari PT Pelayaran Tresnamuda Sejati (TMS) (penggugat) dalam Perkara Nomor 158/PDT.G/2009/PN.JKT.UT

Lawsuit Filed by PT Pelayaran Tresnamuda Sejati (TMS) (the plaintiff) in Case No. 158/PDT.G/2009/PN.JKT.UT Plaintiff claimed to have overpaid the Company from July 2005 through February 2009 for loading activities of containers at Panjang port which were supported with PEB (Export of Goods Declaration) document with a value of USD1,231,559.75 and loading activities of containers without PEB document within customs authority (inter-islands goods) with a value of USD1,585,946.62.

Penggugat mengklaim telah melakukan kelebihan pembayaran kepada Perusahaan dari Juli 2005 sampai dengan Februari 2009 atas aktivitas muat petikemas di pelabuhan Panjang yang dilengkapi dokumen PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) dengan nilai USD1.231.559,75 dan aktivitas muat petikemas tanpa Dokumen PEB dalam wilayah Pabean (barang antar pulau) dengan nilai USD1.585.946,62.


485




48. PERKARA HUKUM (lanjutan) f)

48. LAWSUIT (continued) f)

Gugatan dari PT Pelayaran Tresnamuda Sejati (TMS) (penggugat) dalam Perkara Nomor 158/PDT.G/2009/PN.JKT.UT (lanjutan)

Lawsuit Filed by PT Pelayaran Tresnamuda Sejati (TMS) (the plaintiff) in Case No. 158/PDT.G/2009/PN.JKT.UT (continued)

Untuk aktivitas muat petikemas yang dilengkapi dengan PEB oleh Cabang Pelabuhan Panjang telah dikenakan tarif 100% dari tarif karena merupakan barang ekspor (ocean going). sedangkan TMS mengklaim sebagai barang antar pulau karena diangkut dengan kapal domestik dari Pelabuhan Panjang ke JICT/KSO Koja sehingga seharusnya dikenakan tarif 50% dari tarif.

For loading activities of containers with PEB, Panjang Port Branch charged 100% of the tariff due to exported goods (ocean going), while TMS claimed that those goods are domestic goods transported between islands, as they were transported using domestic ships from Panjang Port branch to JICT/KSO Koja. Therefore, the applicable rate should have been charged at 50% of the tariff.

Untuk aktivitas muat petikemas tanpa dilengkapi dengan PEB (barang antar pulau), Cabang Pelabuhan Panjang telah mengenakan diskon tarif sebesar 33% - 34% dari tarif, sedangkan Penggugat mengklaim bahwa diskon yang seharusnya diberikan adalah 50% dari tarif.

For containers loading activities without PEB (inter-islands goods), Panjang Port Branch has discounted the rates ranging 33% - 34% of the tariff, while the Plaintiff claimed that it should have been charged at 50% of the tariff.

Putusan Pengadilan : PN Jakarta Utara dalam putusannya No. 158/Pdt.G/2009/PN.JKT.UT tanggal 13 Januari 2010 pada pokoknya mengabulkan gugatan penggugat sebagian dan menghukum Perusahaan untuk membayarkan kembali sisa kelebihan pembayaran tarif bongkar muat petikemas antarpulau kepada penggugat sebesar USD2,82 juta dan pendapatan yang dapat diterima apabila kelebihan pembayaran tersebut disimpan di bank dalam bentuk deposito sebesar USD84.530 ribu dan menghukum Perusahaan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp281.

Court Decision: North Jakarta District Court in their decision No. 158/Pdt.G/2009/PN.JKT.UT dated January 13, 2010 in essence granted in part plaintiff and penalized the Company to pay back the remaining overpayment of the loading and unloading rates of inter-islands containers to plaintiff amounting to USD2.82 million and the income that could be received should the overpayment been deposited in a bank amounting to USD84,530 and penalized the Company to pay a court fee of Rp281.

Pada tanggal 30 Juni 2010 Perusahaan telah mengajukan keberatan kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Nomor perkara 370/PDT/2010/PT DKI.

-

On June 30, 2010, Company has filed an objection to DKI Jakarta High Court with case No. 370/PDT/2010/PT DKI.

-

Pengadilan Tinggi Jakarta menguatkan Putusan PN Jakarta Utara dalam Putusannya Nomor 376/PDT/2010/PT.DKI tanggal 30 Juli 2010.

-

Jakarta High Court affirmed the verdict of North Jakarta District Court in their decision No. 376/PDT/2010/PT.DKI dated July 30, 2010.

-

Perusahaan mengajukan Kasasi atas perkara ini sebagaimana Akta Penerimaan Memori Kasasi No. 158/Pdt/G/2009/PN.JKT.UT tanggal 28 Februari 2011 dan saat ini sedang dalam proses pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung.

-

Company filed a cassation against this case pursuant to the Deed of Acceptance on Cassation Memory No. 158/Pdt/G/2009/PN.JKT.UT dated February 28, 2011 and is currently in the process of cassation examination in the Supreme Court.

135

486





48. PERKARA HUKUM (lanjutan) f)

f)

Gugatan dari PT Pelayaran Tresnamuda Sejati (TMS) (penggugat) dalam Perkara Nomor 158/PDT.G/2009/PN.JKT.UT (lanjutan) -

-

g)

48. LAWSUIT (continued)

Putusan kasasi dari Mahkamah Agung No. 1422 K/Pdt/2011 yang mana menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi yaitu Perusahaan. Sedang diupayakan Peninjauan Kembali oleh Perusahaan. g)

Permasalahan Hubungan Industrial dengan 33 (tiga puluh tiga) orang karyawan Perusahaan yang mengajukan pengunduran diri dari jabatan

Lawsuit Filed by PT Pelayaran Tresnamuda Sejati (TMS) (the plaintiff) in Case No. 158/PDT.G/2009/PN.JKT.UT (continued) -

The decision of the Supreme Court No. 1422 K/Pdt/2011 rejected the applicant's cassation.

-

The Company made preparation to apply for civil review to the Supreme Court regarding this matter

Problems of Industrial Relations with 33 (thirty three) employees of the Company who resigned from their position

-

Terdapat 33 (tiga puluh tiga) orang karyawan Perusahaan mengajukan pengunduran diri dari jabatan kepada Manajemen Perusahaan dikarenakan merasa sudah tidak sejalan dengan kebijakan yang diambil oleh manajemen Perusahaan.

-

33 (thirty three) employees of the Company rendered their resignation from their positions to the management of the Company as they felt they were not in line with the policy undertaken by the Company’s management.

-

Atas dasar permohonan pengunduran diri dari jabatan tersebut, manajemen Perusahaan mengeluarkan surat persetujuan pengunduran diri sebagai karyawan Perusahaan kepada 33 (tiga puluh tiga) karyawan tersebut dengan dasar bahwa pengunduran diri dari jabatan tidak dikenal di dalam Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta dalam Perjanjian Kerja Bersama. Terhadap surat persetujuan dimaksud, kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Keputusan Direksi tentang Pengakhiran Hubungan Kerja kepada masing-masing karyawan, namun demikian ada beberapa orang dari ke-33 orang karyawan tersebut yang mengajukan surat permohonan untuk dapat diangkat kembali sebagai karyawan dan 3 orang karyawan sudah diangkat kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

-

In response to such resignation from the positions, the management of the Company issued consent letters to those 33 (thirty three) employees for resignation as employees of the Company on the basis that the resignation from the job position is not recognized in Law No. 13 of 2003 regarding Labor and the Collective Working Agreement. As a follow up on the consents for resignation, Director’s Decisions Letters were issued regarding Employment Termination to each employee. However, there were several employees out of those 33 (thirty three) employees who rendered request letters asking for rehiring as employees. Three employees have been rehired in accordance with the prevailing regulations.


487




48. PERKARA HUKUM (lanjutan) g)

48. LAWSUIT (continued) g)

Permasalahan Hubungan Industrial dengan 33 (tiga puluh tiga) orang karyawan Perusahaan yang mengajukan pengunduran diri dari jabatan (lanjutan)

Problems of Industrial Relations with 33 (thirty three) employees of the Company who resigned from their position (continued)

-

Sehubungan dengan ke 30 (tiga puluh) karyawan tidak terima dengan keputusan Manajemen terkait Pengakhiran Hubungan Kerja, maka melalui Kuasa Hukumnya yaitu Ihza & Ihza Lawfirm, mengirimkan Somasi kepada Manajemen Perusahaan dan menuntut untuk dapat dipekerjakan kembali serta diberikan hakhaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Atas Somasi tersebut. Manajemen Perusahaan melalui Kuasa Hukumnya (Kantor Hukum Kemalsjah & Associates) menolak somasi dimaksud.

-

As 30 (thirty) employees did not accept management decisions regarding employment termination, they sent a legal notice to the management of the Company through their legal counsel from Ihza & Ihza Law Firm, demanding for rehiring and receiving their rights in accordance with the prevailing regulations. In response to such legal notice, the management of the Company through their legal counsel (Kemalsjah & Associates Law Firm) rejected the legal notice in question.

-

Atas penolakan tersebut, kuasa hukum karyawan mendaftarkan penyelesaian tersebut di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara untuk tujuan mediasi.

-

In response to such rejection, the employees’ legal counsel applied for resolution to the case to the Transmigration and Manpower Office of North Jakarta for mediation purpose.

-

Sehubungan dengan gagalnya mediasi ke 30 karyawan yang tidak terima dengan keputusan manajemen mendaftarkan gugatan industrial pada masing-masing wilayah kerja antara lain Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) DKI Jakarta, PHI Bandung, PHI Serang, PHI Jambi dan PHI Palembang.

-

As the mediation process with the 30 Employees that not accept the management decision was failed, the 30 employees submitted an industrial lawsuit to Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) DKI Jakarta, PHI Bandung, PHI Serang, PHI Jambi and PHI Palembang.

-

Putusan PHI Jakarta No. 114/PHI.G/2014/PN.JKT.PST tanggal 23 Juli 2014 dalam amarnya menyatakan bahwa hubungan kerja antara 23 mantan karyawan dan Perusahaan berakhir terhitung 22 Juli 2014 dan tergugat wajib membayar kepada 23 mantan karyawan dengan nilai sebesar Rp15.742.190. Atas putusan tersebut Perusahaan mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sampai dengan tanggal laporan keuangan, Perusahaan masih menunggu putusan kasasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.

-

The PHI Jakarta through its Decision letter No. 114/PHI.G/2014/PN.JKT.PST dated July 23, 2014, stated that the work relation between the 23 ex-employees and the Company ended as of July 22, 2014 and the defendant obliged to paid to the 23 exemployees amounted to Rp15,742,190. Against the decision, the Company filed a cassation to the Supreme Court of the Republic Indonesia. Until the date of the financial statements, the status is still pending the decision from the Supreme Court of the Republic of Indonesia.

-

Putusan PHI Palembang No. 14/Pdt.Sus/PHI/2014/PN.Plg tanggal 25 Nopember 2014 dalam amar putusannya menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya dan Perusahaan berkewajiban membayar uang bantuan pindah sebesar Rp39.888. Atas putusan tersebut, penggugat mengajukan kasasi, dan saat ini masih menunggu putusan kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

-

The PHI Palembang through its Decision letter No. 14/Pdt.Sus/PHI/2014/PN.Plg dated November 25, 2014, rejected all the plaintiff claims and the Company obliged to paid amounting Rp39,888. Against the decision, the plaintiff filed a cassation to the Supreme Court of the Republic Indonesia. Until the date of the financial statements, the status still pending the decision from the Supreme Court of the Republic of Indonesia.

137

488





48. PERKARA HUKUM (lanjutan) g)

48. LAWSUIT (continued) g)

Permasalahan Hubungan Industrial dengan 33 (tiga puluh tiga) orang karyawan Perusahaan yang mengajukan pengunduran diri dari jabatan (lanjutan) -

Putusan PHI Bandung No. 121/Pdt/-Sus-PHI/2014/PN.BDG pada tanggal 20 Oktober 2014 dalam amar putusannya menyatakan menerima gugatan penggugat untuk sebagian, menghukum Perusahaan untuk mempekerjakan kembali para penggugat, membayar upah para penggugat sebesar Rp502.971. Terhadap putusan tersebut Perusahaan mengajukan kasasi dan saat ini menunggu putusan kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

-

The PHI Bandung through its Decision letter No. 121/Pdt/-Sus-PHI/2014/PN.BDG dated October 20, 2014 partially granted the plaintiff claims, and punished the Company to rehire the plaintiffs, and pay plaintiffs salaries amounted to Rp502,971. Against the decision, the Company filed a cassation and still pending the decision from the Supreme Court of the Republic of Indonesia.

-

Putusan PHI Jambi No. 13/G/2014/PHI.Jmb tanggal 20 Nopember 2014 dalam amar putusannya menyatakan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, menghukum Perusahaan untuk mempekerjakan kembali penggugat dan membayar upah penggugat sampai putusan Inkracht. Terhadap putusan tersebut, Perusahaan mengajukan kasasi dan saat ini masih menunggu putusan kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

-

The PHI Jambi through its Decision letter No. 13/G/2014/PHI/PN.Jmb dated November 20, 2014 partially granted the plaintiff claims, and punished the Company to rehire the plaintiffs, and pay plaintiffs salary until Inkracht decision. Against the decision, the Company filed a cassation and still pending the decision from the Supreme Court of the Republic of Indonesia.

-

Putusan PHI Serang No. 49/PHI.G/2014/PN.Srg tanggal 26 Nopember 2014. Dalam amar putusannya menyatakan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, menghukum tergugat untuk mempekerjakan kembali penggugat dan menghukum tergugat untuk membayar upah penggugat sebesar 6 (enam) bulan upah Rp68.546. Terhadap putusan tersebut, Perusahaan mengajukan kasasi dan saat ini masih menunggu putusan kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

-

The PHI Serang through its Decision letter No. 49/PHI.G/2014/PN.Srg dated November 26, 2014, partially granted the plaintiff claims, and punished the Company to rehire the plaintiffs, and pay plaintiffs salary for 6 (six) months amounting to Rp68,546. Against the decision, the Company filed a cassation and still pending the decision from the Supreme Court of the Republic of Indonesia.

49. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN a)

Problems of Industrial Relations with 33 (thirty three) employees of the Company who resigned from their position (continued)

49. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD a)

Pada tanggal 13 Januari 2015, Perusahaan mengirimkan Pemberitahuan Pembatalan No. KU. 260/13/1/2/PI.II-15 kepada Deutsche Bank AG, Hongkong mengenai pemberitahuan penurunan Fasilitas Kredit sebesar USD450.000.000 (Catatan 24).

On January 13, 2015, the Company sent Notice of Cancellation No. KU.260/13/1/2/P.II15 to Deutshce AG, Hongkong related to notice of the reduction of Credit Facility amounted USD450,000,000 (Note 24). The reduction of the Credit Facility has been approved effective on January 28, 2015.

Penurunan Fasilitas Kredit tersebut telah disetujui efektif tanggal 28 Januari 2015. 138


489




49. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (lanjutan)

49. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD (continued)

b)

b)

Pada tanggal 9 Januari 2015, Perusahaan melakukan pembayaran atas fasilitas KMK yang diperoleh dari BNI dan Mandiri masingmasing sebesar Rp50.000.000 (Catatan 18).

On January 12, 2015, the Company paid KMK facilities obtained from BNI and Mandiri amounted to Rp125,000,000, respectively (Note 18).

Pada tanggal 12 Januari 2015, Perusahaan melakukan pembayaran atas fasilitas KMK yang diperoleh dari BNI dan mandiri masingmasing sebesar Rp125.000.000 (Catatan 18). 50. PENYELESAIAN KONSOLIDASIAN

LAPORAN

On January 9, 2015, the Company paid KMK facilities obtained from BNI and Mandiri amounted to Rp50,000,000, respectively (Note 18).

KEUANGAN

50. COMPLETION OF THE FINANCIAL STATEMENTS

The management is responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements which were completed and authorized for issue by the Directors on February 27, 2015.

Manajemen bertanggung jawab atas penyiapan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian yang telah diselesaikan dan diotorisasi untuk terbit oleh Direksi pada tanggal 27 Februari 2015.

139

490

CONSOLIDATED


2014

LAPORAN TAHUNAN ANNUAL REPORT


PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Jl. Pasoso No. 1, Tanjung Priok Jakarta 14310, Indonesia T. (+6221) 4301080 F. (+6221) 4351225 www.indonesiaport.co.id

COMMITTED TO PROGRESS

Recommend Documents