COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES DAN PERANNYA DALAM KEHIDUPAN POLITIK DI PRANCIS

Commission nationale ..., Sara Akila Suryatin, FIB UI, 2013

9


8

COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES DAN PERANNYA DALAM KEHIDUPAN POLITIK DI PRANCIS Sara Akila Suryatin Program Studi Prancis, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia E-mail: [email protected] Abstrak Prancis adalah negara republik yang memiliki sistem pemerintahan semi presidensial. Kekuasaan tertinggi di Prancis berada pada lembaga eksekutif yang dipimpin oleh presiden dan perdana menteri. Presiden Prancis dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Sementara itu, perdana menteri diangkat langsung oleh presiden. Untuk anggota legislatif, terdapat dua lembaga yakni, Assemblée Nationale dan Sénat. Anggota Assemblée Nationale disebut sebagai députés, dan anggota Sénat disebut sebagai sénateurs. Pemilihan députés, yang merupakan wakil partai politik dipilih langsung oleh rakyat. Kemudian, sénateurs dipilih oleh para anggota conseillers reginaux, municipaux, dan generaux. Keanggotaan conseils ini dipilih melalui pemilihan umum secara langsung. Pada setiap pemilihan umum di Prancis terdapat badan yang memonitor keuangan setiap kandidat presiden dan kandidat anggota legislatif. Badan tersebut adalah Commission Nationale des Comptes de Campagne et des Financements Politique (CNCCFP). Selain memonitor dan mengawasi keuangan para kandidat dan partai politik, CNCCFP juga mengeluarkan beberapa aturan yang mengatur kegiatan kampanye di Prancis. Artikel ini akan membahas mengenai peran dan fungsi komisi ini dalam kehidupan politik di Prancis.

COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES AND ITS ROLE IN FRANCE’S POLITICAL LIFE Abstract France is a republic who has a semi-presidential system of government. The highest authority in France is in the executive branch, headed by a president and prime minister. As for the legislative body, there are two institutions that have the biggest role, the Sénat and the Assemblée Nationale. French president is elected directly by the people through elections. At every election, the candidate for prime minister is appointed by the president, members of the Sénat are elected by indirect vote, while députés (members of Assemblée Nationale), members of legislative bodies such as the regional level conseil régional, conseil municipal, conseil général, are chosen through direct election. For every election in France there is one independent body who has the role to control and supervise every candidates’s financial and campaign which is called Commission Nationale des Comptes de Campagne et des Financements Politique (CNCCFP). This article will highlight the importance and the role of this institution for the political life in France. Keywords: french election ; campaign ; political funding ; financial transparency ; election rules ; political party

Prancis adalah negara republik yang memiliki sistem pemerintahan semi presidensial. Kekuasaan tertinggi di Prancis berada pada lembaga eksekutif yang dipimpin oleh seorang presiden dan perdana menteri. Sementara untuk lembaga legislatif, ada dua

lembaga yang berperan yaitu Sénat dan Assemblée Nationale. Presiden Prancis dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali. Perdana Menteri, sebagai kepala


1

kepemerintahan, diangkat oleh Président de la République dari partai yang memenangkan pemilihan umum legislatif. Anggota Sénat dipilih melalui pemilihan tidak langsung, sementara anggota Assemblée Nationale, dipilih melalui pemilihan umum secara langsung. Kemudian untuk anggota Sénat dipilih oleh para anggota lembaga-lembaga legislatif tingkat daerah seperti Conseil Régional, Conseil Municipal, Conseil Général dipilih melalui pemilihan umum secara langsung. Pada setiap pemilu di Prancis terdapat badan yang mengontrol keuangan setiap kandidat Président de la République dan juga wakil partai yang mencalonkan diri. Badan tersebut adalah Commission Nationale des Comptes de Campagne et des Financements Politiques (CNCCFP). Komisi ini merupakan sebuah institusi otonom yang tidak bergantung pada pemerintah (d’autorité administrative indépendante). Sekitar 1988, di Prancis mulai diberlakukan kebijakan-kebijakan serta aturan pemerintah untuk pembiayaan partai politik dan untuk menjamin transparansi yang lebih baik dalam pembiayaan kehidupan politik di negara tersebut. Diberlakukannya aturan dan kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa sebagian besar dana partai berasal dari pajak masyarakat Prancis (UU 11 Maret 1988)1 dan bukan berasal dari sumbangan pihak swasta (UU 19 Januari 1990)2. Berdasarkan kedua undang-undang tersebut maka dibentuklah CNCCFP, yang memiliki tujuan utama untuk meningkatkan transparansi rekening kandidat dan partai, juga untuk membatasi dana pada saat kampanye, baik kampanye presidensial maupun kampanye legislatif.3

1

La loi n˚88-227 du 11 mars 1988 membahas mengenai transparansi keuangan pada kehidupan politik di Prancis. 2 La loi n˚90-55 du 15 janvier 1995 adalah modifikasi dari la loi n˚88-227 du 11 mars 1988. 3 dikutip dari http://www.ambafrance-uk.orgPolitics-Political-party-funding.html

CNCCFP adalah sebuah komisi yang berisikan sembilan anggota, tiga di antara mereka adalah anggota aktif dari Conseil d’Etat, pemegang kekuasaan tertinggi dalam hukum administrasi Prancis, yang dipilih langsung oleh Wakil Presiden Conseil d’Etat tersebut. Tiga selanjutnya adalah anggota aktif yang ditunjuk oleh Premier Président de la Cour de Cassation, Mahkamah Agung atau pengadilan tertinggi di lembaga peradilan Prancis, dan tiga anggota terakhir adalah anggota aktif dari Cour de Comptes, yaitu lembaga semi-yudisial dari pemerintah Perancis yang bertugas melakukan audit keuangan sebagian besar lembaga publik dan beberapa lembaga swasta di Prancis, yang juga dipilih langsung oleh Premier Président de la Cour de Comptes. Sembilan anggota tersebut kemudian memilih salah satu di antara mereka untuk menjadi Président de la Commission, yang dapat menunjuk satu dari anggota lainnya untuk menjadi wakil presiden. Kesembilan anggota komisi ini memiliki mandat selama lima tahun yang hanya bisa diganti dengan wakil lainnya jika meninggal dunia atau mengundurkan diri. CNCCFP memiliki dua misi utama. Pertama adalah untuk meninjau rekening kampanye kandidat Président de la République dalam pemilihan umum di daerah pemilihan yang memiliki kurang lebih 9.000 penduduk, dan juga untuk mengatur jumlah penggantian biaya kampanye kandidat oleh negara. Selain itu CNCCFP memiliki tugas melakukan verifikasi kepatuhan partai politik pada peraturan yang berlaku mengenai pengeluaran dan pemasukan keuangan mereka. CNCCFP juga harus memberikan laporan rekening kandidat dan partai kepada Journal Officiel, kantor berita negara Republik Prancis yang bertugas untuk menerbitkan informasi-informasi resmi dari pemerintah Prancis. Sistem Pemilihan Eksekutif dan Peran CNCCFP dalam Pemilihan Eksekutif Pemilu Eksekutif adalah pemilu untuk memilih Président de la République yang


2

diselenggarakan lima tahun sekali. Metode pemilihan yang digunakan dalam pemilihan ini adalah le suffrage universel uninominal direct (pemilihan satu kandidat yang dipilih secara langsung oleh rakyat) dan dilakukan sebanyak dua putaran. Namun jika dalam putaran pertama salah seorang kandidat berhasil memperoleh marjorité absloue atau 50%+1 suara maka tidak perlu diadakan putaran kedua. Masa jabatan yang dimiliki seorang presiden Prancis maksimal adalah dua periode, yaitu selama dua kali lima tahun4. Kandidat yang mencalonkan diri sebagai Président de la République harus mendapatkan dukungan dari minimal 500 pejabat yang berasal dari paling sedikit 30 départements. Pejabat-pejabat tersebut bisa merupakan maire (wali kota), anggota Conseil Régional, Conseil Général, Conseil Municipal, pejabat Parlement Européen. Kandidat presiden yang pernah memiliki cacat hukum atau kriminal tidak akan mempengaruhi pencalonan dirinya sebagai presiden, yang bisa mencabut pencalonan adalah dirinya sendiri, orang lain tidak memiliki hak apapun. Selain la loi n˚88-227 du 11 mars 1988 yang menetapkan aturan pertama bagi pengawasan keuangan pada kampanye yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat juga la loi organique n°2006-404 du 5 avril 20065 yang menetapkan bahwa kewenangan mengawasi keuangan rekening calon presiden republik pada pemilu diberikan kepada CNCCFP. CNCCFP menetapkan bahwa 4

Ketentuan periode ini mulai diberlakukan pada tahun 2002, setelah dilakukannya amendemn konstitusi yang berdasarkan referendum pada tahun 2000. 5 loi organique adalah undang-undang yang mengatur mengenai organisasi dan fungsi pemerintahan, setiap loi organique ini disahkan oleh Parlemen, dan melengkapi la Constitution (UUD Prancis) yang menetapkan prinsip-prinsip umum Negara. La loi organique memiliki posisi di bawah la Constitution tetapi berada di atas undang-undang biasa (la loi ordinaire). http://www.toupie.org/Dictionnaire/Loi_organique.htm

setiap kandidat presiden diwajibkan untuk memenuhi sejumlah persyaratan. Pertama, setiap kandidat wajib menunjuk wakil yang diberi kuasa untuk mengurus keuangan (dapat berupa perorangan atau lembaga) dan mendaftarkan lembaga tersebut kepada Préfecture6 pada awal kampanye pemilu. Wakil tersebut harus membuka rekening tunggal di bank dan menyediakan catatan penuh mengenai semua pemasukan dan pengeluaran yang dilakukan. Pengeluaran dari setiap kandidat tidak boleh melebihi batas yang telah ditentukan untuk pemilihan yang bersangkutan, yaitu pada kampanye eksekutif ini batas pengeluaran maksimum setiap kandidat adalah sebesar € 16.166.000 untuk putaran pertama dan € 21.594.000 untuk putaran kedua. Kemudian bagi kandidat presiden yang meraih lebih dari 5% suara mendapatkan kewenangan untuk menerima hibah dari negara dengan jumlah maksimum € 808.300. Setiap kandidat juga diwajibkan untuk membuat sertifikasi rekening mereka di auditor publik. Dan selanjutnya setiap kandidat harus memberikan pertanggungjawaban penuh dari semua pemasukan dan pengeluaran mereka kepada CNCCFP. Para pemeriksa keuangan dari CNCCFP akan memeriksa dengan sangat detil mengenai laporan pertanggungjawaban ini, bahkan mereka dapat meminta dokumen apa saja yang dapat mendukung verifikasi pengeluaran dan pemasukan biaya dan juga dapat menuntut rincian tambahan dan biaya dari kandidat. Sebagai contoh, untuk mendapatkan pengembalian biaya transportasi, kandidat wajib memberikan bukti pengeluaran bahan bakar yang disertai dengan jadwal perjalanan yang lengkap. 6

Préfecture adalah suatu badan administrasi yang dimiliki oleh Kementerian Dalam Negeri Prancis, dan bertanggung jawab atas penyediaan kartu identitas, surat izin mengemudi, paspor, tinggal dan izin kerja bagi orang asing, STNK, pendaftaran asosiasi (pembuatan, modifikasi status, pembubaran), dan manajemen polisi dan petugas pemadam kebakaran.Sumber: http://www.nord.gouv.fr/Lesservices-de-l-Etat/Prefecture-du-Nord


3

Untuk makanan, kandidat akan mendapat pengembalian biaya hanya jika terdapat bukti kehadiran seorang jurnalis (terutama dengan menunjukkan hasil berita yang dimuat di koran) dalam pertemuan-pertemuan yang dilaksanakan di restoran.7 Setelah memeriksa laporan rekening kampanye, komisi akan berunding dan sampai pada keputusan apakah laporan tersebut dapat disetujui atau ditolak. CNCCFP memiliki wewenang untuk menyetujui dan menolak laporan, namun dalam kasus tertentu, yaitu ketika pengeluaran kandidat tidak sesuai dengan kepentingan pemilu, CNCCFP dapat menyetujui laporan kandidat tersebut setelah kandidat melakukan perbaikan. Ketika laporan keuangan kandidat ditolak, kandidat dapat langsung didiskualifikasi8. Penolakan laporan keuangan tersebut biasanya berdasarkan dalam hal kegagalan kandidat untuk mematuhi syarat yang telah diwajibkan oleh undang-undang yg berlaku (kegagalan untuk melakukan audit rekening, sumbangan yang diterima dari perusahaan atau badan hukum lain, pengeluaran melebihi batas dan lainnya). Namun, kandidat yang tidak setuju dengan keputusan komisi dapat mengajukan banding dalam Conseil Constitutionnel (Dewan Konstitusi), paling lambat dalam waktu satu bulan dari pengajuan banding hasil banding tersebut dapat diketahui. Bagi kandidat yang memiliki laporan yang telah disetujui oleh komisi kemudian akan mendapatkan remboursement (penggantian untuk pengeluaran uang) dengan jumlah yang sesuai dengan ketentuan yang diberikan CNCCFP, yaitu sebesar: • 5% dari jumlah pengeluaran kampanye bagi kandidat yang meraih suara kurang dari 5%. • 50% dari jumlah pengeluaran kampanye bagi kandidat yang mendapatkan minimal 5% suara di putaran pertama.

7 8

Jonathan Mendilow (hal.49) André Harterau (hal.61)

•

50% dari jumlah pengeluaran kampanye bagi kandidat di putaran kedua9.

Sistem Pemilihan Legislatif dan Peran CNCCFP dalam Pemilihan Legislatif Pemilihan legislatif ini dilakukan untuk memilih anggota Assemblée Nationale dan anggota Sénat di Prancis. Terdapat dua jenis pemilihan legislatif, yang pertama adalah le suffrage indirect (pemilihan secara tidak langsung) untuk memilih sénateurs (anggota Sénat) dan yang kedua adalah le suffrage direct (pemilihan secara langsung) untuk memilih anggota Assemblée Nationale. Karena pemilihan sénateurs merupakan pemilihan tertutup (tidak dipilih oleh semua anggota masyarakat), maka dari itu CNCCFP tidak memiliki peran dan tanggung jawab dalam mengawasi jalannya pemilihan tersebut. Lain halnya dengan pemilihan anggota Assemblée Nationale. Pemilihan députés ini dilaksanakan secara langsung dan melalui scrutin uninominal majoritaire. Pemilu yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali ini ditujukan untuk memilih 577 députés yang dipilih di masing-masing circonscriptions (daerah pemilihan). Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pemilihan legislatif ini dilakukan melalui scrutin uninominal majoritaire, yaitu pemilihan langsung kandidat oleh rakyat, dan kandidat yang terpilih adalah kandidat yang menang mutlak (50%+1 suara). Namun akan diselenggarakan putaran kedua, dimana kandidat yang akan terpilih harus terlebih dahulu meraih minimal 12.5% suara pada putaran pertama. Apabila tidak ada kandidat yang meraih 12.5% suara, dua kandidat yang meraih suara terbanyak pada putaran pertamalah yang berhak maju ke putaran kedua, dan yang terpilih sebagai député mewakili daerahnya ialah yang meraih suara terbanyak pada putaran kedua. Pada kampanye legislatif ini, terdapat kewajiban bagi setiap partai untuk membuat 9

Dikutip dari www.cnccfp.fr


4

laporan khusus untuk setiap pengeluaran dan pemasukan kandidat dalam kampanye. Laporan tersebut memiliki fungsi untuk memantau seluruh pengeluaran dan pemasukan kandidat, laporan tersebut juga tidak boleh defisit dan harus dipertanggungjawabkan setelah dua bulan berjalannya pemilu kepada CNCCFP. Selain itu terdapat juga larangan bagi setiap partai untuk menerima bantuan dana dari pihak atau perusahaan swasta. Sama dengan kampanye eksekutif, biaya dari kampanye ini juga akan diganti oleh negara, dan tugas CNCCFP adalah untuk memeriksa dan kemudian menyetujui atau menolak laporan keuangan dari partai-partai tersebut. Adanya laporan keuangan yang ditolak oleh komisi dan keterlambatan pengumpulan laporan oleh partai dapat menghalangi kandidat dari hak mereka untuk mendapatkan remboursement. Kemudian kasus tersebut dapat dibawa ke pengadilan yang berwenang untuk pemilu, seperti Conseil Constitutionnel, Conseil d'Etat atau Tribunal Administratif (Pengadilan Administratif). Pengadilan maka dapat menyatakan kandidat bersalah dan tidak memenuhi syarat untuk menjadi pejabat dan juga dapat menurunkan mereka dari jabatannya (jika mereka telah terlebih dahulu terpilih). Bagi kandidat yang tidak setuju akan keputusan dari komisi dapat melakukan banding melalui peradilan di hadapan Conseil d’Etat dalam waktu 2 bulan setelah menerima pemberitahuan keputusan. Untuk kandidat yang telah memiliki laporan keuangan yang disetujui maka dapat melakukan penggantian biaya kampanye, namun dengan syarat bahwa mereka harus telah memenangkan minimal 5% suara (khusus dalam pemilihan Parlemen Eropa dan pemilihan pemerintah lokal di pays d’outre mer minimal 3%). Setelah kondisi tersebut terpenuhi, jumlah minimal (dapat lebih, tidak mungkin kurang) yang dikembalikan kepada kandidat adalah sebagai berikut:

• • •

Sesuai dengan jumlah biaya penggantian yang telah ditentukan oleh komisi; Sejumlah sumbangan pribadi yang telah dikeluarkan kandidat itu sendiri; Tidak lebih dari batas maksimal yang ditetapkan oleh hukum yang berlaku.10

CNCCFP dan Keuangan Partai Politik di Prancis Pasal 4 konstitusi Prancis tahun 1958 menyatakan bahwa ”Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement” yaitu "partai dan kelompok politik berkontribusi atas implementasi hak pilih. Mereka terbentuk dan beroperasi dengan bebas..”. Walaupun dikatakan dapat terbentuk dan berjalan dengan bebas, namun sebuah kelompok dapat dikatakan sebagai partai politik jika mereka telah memenuhi beberapa kriteria. Pertama, agar memiliki kapasitas dan kekuatan hukum, partai harus didaftarkan ke préfecture atau sub-préfecture. Kedua, mereka harus membuat pernyataan atas pendirian partai yang diterbitkan dalam Journal Officiel. Pernyataan tersebut memuat informasiinformasi berupa, nama partai, tujuan pendirian, alamat kantor, nama-nama anggota beserta pekerjaan, alamat dan kebangsaan, surat yang ditandatangani oleh minimal dua pendiri dan ditujukan kepada presiden Negara, bukti publikasi dari Journal Officiel, dan lainnya. Di luar itu, sebuah partai juga diharuskan untuk menunjuk wakil keuangan (seorang individu atau lembaga yang telah didaftarkan di préfecture dan telah disetujui oleh komisi) dan jika telah resmi menjadi sebuah partai, wajib untuk memberikan laporan keuangan partai kepada CNCCFP setiap tahunnya11. Hanya kelompok politik yang memenuhi kriteria diatas yang berhak untuk menerima sumbangan dari individu dan 10 11

Dikutip dari www.cnccfp.fr Dikutip dari www.cnccfp.fr


5

untuk membiayai kampanye pemilu atau partai politik lainnya. Untuk menjadi partai politik yang diakui terdapat beberapa kewajiban yang harus dipenuhi, antara lain adalah setiap partai dan badan politik harus menjaga rekening sesuai dengan standar akuntansi yang spesifik, yaitu membuat penutupan buku setiap tahun, memiliki rekening diperiksa oleh dua auditor (untuk memverifikasi bahwa rekening telah ditetapkan dengan benar dan bahwa tidak ada sumbangan dari perusahaan atau badan hukum lainnya), dan mereka juga diharuskan untuk mengajukan rekening ini kepada CNCCFP. Untuk keuangan partai politik, terdapat dua jenis pembiayaan yang ditetapkan oleh CNCCFP. Yang pertama adalah pembiayaan pribadi, yang dapat terdiri dari sumbangan dari kelompok politik lain, iuran yang diterima dari anggota, atau bisa juga dari sumbangan perorangan (tidak boleh lebih dari € 7.500 per orang per tahun). Terdapat larangan keras mengenai sumbangan dari badan hukum untuk partai politik. Partaipartai politik yang melanggar larangan ini dapat kehilangan dana publik mereka. Yang kedua adalah pembiayaan publik langsung. Pembiayaan publik ini merupakan bagian utama dari pembiayaan partai politik di Perancis, namun karena membutuhkan banyak ketentuan, hanya sedikit dari partai politik di Prancis yang berhasil mendapatkan pembiayaan publik ini. Pembiayaan publik ini, yang berupa € 80.000.000 per tahun, terbagi dalam dua bagian. Bagian pertama didasarkan pada kinerja partai politik dalam pemilihan umum terakhir. Untuk mendapatkan pembiayaan tersebut, kandidat yang mewakili partai harus memperoleh paling sedikit 1% suara dalam setidaknya 50 daerah pemilihan di daratan Prancis atau setidaknya 1% dari suara dalam pemilihan di daerah luar daratan Prancis. Penyebaran ini sebanding dengan jumlah suara yang diperoleh kandidat masing-masing partai politik. Satu suara yang diberikan terhitung sama dengan pembiayaan €1.6 untuk partai.

Bagian kedua pembiayaan publik langsung ini didasarkan pada jumlah anggota Assemblée Nationale dan Sénat yang memberikan dukungannya kepada salah satu partai politik yang telah mendapatkan pembiayaan dari pembiayaan bagian pertama tadi. Keterikatan anggota parlemen dengan satu partai ini sejumlah dengan € 45.000 (setiap satu anggota parlemen). Peran CNCCFP disini adalah untuk melakukan verifikasi kepatuhan partai politik pada kewajiban akuntansi dan keuangan mereka, dan setiap tahun CNCCFP memberikan kepada pemerintah daftar orangorang yang gagal memenuhi, yang kemudian mereka dapat tidak diizinkan untuk menerima pembiayaan dari publik di tahun berikutnya. CNCCFP juga menjamin publikasi ringkasan dan kesimpulan laporan keuangan partai ke Journal Officiel. Komisi ini selanjutnya akan memberikan atau menarik persetujuan pembiayaan dari asosiasi-asosiasi partai politik. Untuk menghindari pelanggaran yang akan dilakukan oleh partai politik, CNCFP selalu mengelola dan memeriksa sistem penerimaan sumbangan agar tidak melanggar Undang-Undang 11 Maret 1988. CNCCFP juga akan memantau kepatuhan setiap wakil keuangan (individu dan lembaga) jika terjadi pelanggaran, komisi akan melarang mereka untuk menerima sumbangan. Dan setiap terjadi pelanggaran besar, CNCCFP memiliki kewajiban untuk melaporkan hal tersebut kepada jaksa penuntut umum (procureur de la République). Penutup Commission Nationale des Comptes de Campagne et des Financements Politiques adalah sebuah badan politik yang berdiri di Prancis berdasarkan Undang-Undang 11 Maret 1988 dan Undang-Undang 15 Januari 1990 dengan tujuan untuk meningkatkan transparansi keuangan partai politik dan membatasi pengeluaran partai pada kampanye. Dengan pembatasan biaya pengeluaran partai politik dan kandidat untuk kampanye yang ditetapkan oleh CNCCFP


6

dapat menghindari kasus dimana uang adalah senjata terkuat dan dapat memenangkan segala persaingan, yang kemudian membuat kandidat terkaya sebagai pemenang. Maka dari itu dengan adanya pembatasan pengeluaran tersebut dapat membuat kesamarataan dan keadilan bagi semua kandidat dan partai politik untuk mendapatkan kesempatan yang sama. Sama halnya dengan pelarangan keikutsertaan pihak swasta dalam kampanye, yaitu untuk menghilangkan kekhawatiran akan timbulnya keberpihakan dan dominasi satu pihak swasta tersebut pada partai yang akan menjabat nantinya. Selain itu CNCCFP juga memiliki misi utama untuk mengawasi agar kandidat dan partai politik kerap menaati peraturan yang ada dalam hal keuangan. Contohnya pada pelarangan pemberian sumbangan dari badan hukum dan pembatasan jumlah sumbangan dari individu. Sumbangan perorangan tidak dapat melebihi batas tertentu agar kandidat dan partai tidak memiliki ketergantungan pada satu pihak saja, dan untuk partai politik agar menjalankan fungsi mereka sebagai kelompok politik sebaikbaiknya. Dan yang terakhir guna meningkatkan transparasi keuangan partai politik dan kandidat, setiap partai wajib melaporkan keuangan mereka kepada CNCCFP, dan CNCCFP wajib untuk mempublikasikan laporan tersebut melalui Journal Officiel. Daftar Acuan Website : http://www.ambafrance-uk.org-PoliticsPolitical-party-funding.html diakses pada tanggal 20 Mei 2011 pukul 22.39

http://www.cnccfp.fr diakses pada tanggal 20 Mei 2011 pukul 22.30 http://www.france-politique.fr/modes-descrutins.htm (diakses pada tanggal 9 Juli 2013 pukul 19.07) http://www.nord.gouv.fr/Les-services-de-lEtat/Prefecture-du-Nord (diakses pada tanggal 1 Juli 2013 pukul 16.15) http://www.toupie.org/Dictionnaire/Loi_orga nique.htm (diakses pada tanggal 9 Juli 2013 pukul 19.47) http://www.viepublique.fr/acteurs/commission-nationalecomptes-campagne-financements-politiquescnccfp.html diakses pada tanggal 18 Mei 2011 pukul 19.00 http://www.vie-publique.fr/actualite/faqcitoyens/partis-politiques/ (diakses pada tanggal 9 Juli 2013 pukul 22.55) Buku: de Gunten, B, A. Martin dan M. Nigoret. (1994). Les Institution de la France. Paris: Nathan. Hartereau, André (2007). Sécuriser les pratiques de la communication publique territoriale. Montreuil: Edition du Papyrus. Mendilow, Jonathan (2012). Money, Corruption, and Political Competition in Established and Emerging Democracies. Maryland: Rowman & Littlefield.


7

COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES DAN PERANNYA DALAM KEHIDUPAN POLITIK DI PRANCIS

Recommend Documents