comb ne R E S O U R C E I N S T I T U T I O N

comb ne RESOURCE INSTITUTION

Daftar Isi

Editor Ade Tanesia Penulis Mario Antonius Birowo Imam Prakoso Akhmad Nasir Ilustrasi Dalam & Cover Dani Yuniarto Tata Letak Anang Saptoto

comb ne RESOURCE INSTITUTION

i

Pengantar

1 2

Bab 1 Perbandingan Sistem Media

3 6 8

Paham Otoritarian: Media Dikendalikan Pemerintah Paham Liberal: media Dikendalikan Pemodal Paham Tanggung Jawa Sosial: Media Dikendalikan Masyarakat

11 12

Bab 2 Radio Komunitas Harus Ada

12 15 21

Mengapa Radio Komunitas harus Ada? Definisi Radio Komunitas Prasyarat Apa Saja yang Harus Dipenuhi

23 24

Bab 3 Bagaimana Radio Komunitas Berjuang

24 25

Pengalaman Negara-Negara Lain Pengalaman Indonesia

31 32

Bab 4 Bagaimana Memahami Radio Komunitas

32 34 36 38

Peraturan Mendirikan Radio Komunitas Operasional Keberlanjutan

42

Profil Penulis

Penulisan buku ini terkait dengan kegiatan CRI di Provinsi Aceh Nanggroe Darussalam, dalam upaya memenuhi kebutuhan dan hak masyarakat akan informasi dan komunikasi yang belum sepenuhnya didapat. CRI sendiri, melalui program ARRnet (Aceh Reconstruction Radio Network), saat ini tengah memfasilitasi masyarakat yang memiliki keinginan untuk mendirikan radio komunitas pada wilayah-wilayah yang terkena tsunami akhir tahun 2004 lalu. Buku ini diharapkan dapat dibaca dan dipahami, terutama oleh mereka-mereka yang tertarik dan mau bersungguhsungguh memahami seluk beluk radio komunitas. Meskipun demikian, substansi dari buku ini bisa diaplikasikan di mana saja di seluruh wilayah Indonesia.

Pengantar Sebagian besar masyarakat belum banyak mengenal apa itu radio komunitas. Wajar saja, karena radio komunitas dari banyak hal sangat berbeda dibanding dengan radio pada umumnya. Radio yang didirikan oleh komunitas untuk kepentingan komunitasnya itu tidak akan pernah setenar radio yang punya jangkauan luas di kota Anda misalnya. Atau seterkenal radio-radio yang punya banyak jaringan di kota-kota lainnya. Radio komunitas cukup dikenal oleh komunitasnya, dan jangan pernah bermimpi lebih dari itu. Buku ini disusun sebagai upaya untuk memberikan pemahaman dan petunjuk mengenai radio komunitas. Ada empat buku yang saat ini diterbitkan, yakni: (1) Mengapa Radio Komunitas; (2) Bagaimana Mendirikan Radio Komunitas; (3) Operasional Radio Komunitas, dan (4) Pengelolaan Radio Komunitas. Kesemuanya merupakan materi dasar yang sederhana, dan pada buku 3 dan 4 memang dikhususkan bagi pemula, artinya materinya dapat berkembang lebih maju ketimbang yang ada saat ini. Mengapa Radio Komunitas merupakan buku sederhana yang diterbitkan oleh Combine Resource Institution (CRI), sebuah organisasi nirlaba yang memiliki perhatian pada pengembangan radio komunitas di Indonesia. Sebagian bahan yang digunakan dalam buku ini merupakan tulisan dan pengalaman lapangan CRI dalam menjalani berbagai kegiatan terkait dengan isu radio komunitas di berbagai tempat di Indonesia. Buku Mengapa Radio Komunitas layak dibaca oleh siapa saja, segala umur, laki-laki, dan perempuan, apalagi bagi mereka yang tertarik dan berminat untuk mendirikan radio komunitas di kampungnya. Bahasa yang digunakan diupayakan mudah dipahami dan jauh dari pengertianpengertian yang membingungkan komunitas.

i | Mengapa Radio Komunitas?

Pertanyaan yang menjadi judul buku ini sebenarnya ingin menggugah rasa penasaran pembaca mengenai apa arti penting sebuah radio komunitas. Secara sederhana, saat kita berimajinasi tentang sebuah radio komunitas, mungkin yang terbayang adalah sebuah studio yang cukup luas, dipenuhi oleh sederet peralatan canggih, ruangan yang dingin, dan ketika kita melongok ke dalam studio yang dibatasi oleh sebuah kaca besar, kita akan melihat bagaimana penyiar bekerja di dalamnya dengan mulut yang terlihat komat kamit di depan mikrofon dan sesekali tangan kirinya bergerak-gerak di antara panel-panel mixer, sementara tangan kanannya sibuk memilih CD yang hendak diputar. Benarkah ini bayangan kita tentang radio komunitas? Radio komunitas memang secara fisik adalah sebuah studio, meskipun jauh dari kemewahan yang dibayangkan di atas. Akan tetapi radio komunitas lebih dari sekedar sebuah stasiun radio -yang tampak oleh kita di mana para penyiarnya sering duduk dan bersiaran- tetapi merupakan salah satu alat bagi komunitas untuk mencapai tujuan-tujuan bersamanya. Terasa abstrakkah? Jika ya, silahkan lanjutkan dengan membaca halaman demi halaman dengan seksama, maka Anda akan mendapatkan gambaran komplit, tetapi sederhana tentang sebuah radio komunitas. Alur pembahasan dalam buku sederhana ini dimulai dengan gambaran mengenai beberapa contoh kondisi media yang kurang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi karena adanya berbagai kepentingan yang lain. Media tidak lagi merdeka untuk menentukan informasi yang harus berpihak pada kepentingan masyarakatnya. Pada

Mengapa Radio Komunitas? | ii

bagian ini yang diberi judul Perbandingan Sistem Media dibahas bagaimana posisi jika media “dikuasai oleh negara” dan bagaimana jika media “dikuasai oleh pemilik modal”. Pembahasan ini penting karena menunjukkan betapa masyarakat memerlukan media yang independen dan bebas dari kepentingan yang lain. Pembahasan yang bersifat umum dan makro ini kemudian dilanjutkan dengan alasan-alasan penting mengapa radio komunitas itu perlu ada, disertai definisi dari berbagai versi. Harapannya adalah kita tidak akan terjebak pada persoalan definisi yang kaku dan sering kali justru menyusahkan dalam mengartikan apa itu radio komunitas. Yang tidak kalah penting adalah mengetahui ciri-ciri serta prinsip-prinsip yang harus dipatuhi dalam sebuah radio komunitas. Secara ideal, perlu juga ditunjukkan dalam buku ini peran-peran yang perlu dilakukan pada saat kita melihat radio komunitas sebagai alat yang dimiliki komunitas untuk mencapai tujuan, bukan merupakan tujuan itu sendiri.

I. Perbandingan Sistem Media

Untuk memberikan gambaran yang utuh, disusun sebuah bentuk tanya jawab mengenai peran radio komunitas, baik di belahan dunia lain, maupun di Indonesia yang disertai beberapa pemahaman dan ketidakpahaman banyak orang tentang radio komunitas. Satu hal penting yang perlu diketahui adalah aturan hukum pendirian radio komunitas. Dalam buku ini disebutkan beberapa bagian penting yang dikutip dari Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Komunitas. Peraturan tersebut saat ini dianggap oleh sebagian pihak masih kontroversi. Walaupun penerbit tidak setuju terhadap seluruh isi PP tersebut , namun perlu dimasukkan beberapa bagian dari PP itu ke dalam buku ini. Penerbit setuju bahwa radio komunitas perlu payung hukum, tetapi yang berpihak kepada komunitas. Buku ini masih jauh dari sempurna, keterbatasan penulis, editor, dan lembaga penerbitlah yang menyebabkan kesempurnaan belum tercapai. Pertanyaan-pertanyaan, kritikan, serta saran untuk memperbaiki dan menyempurnakan buku ini sangat diperlukan agar tujuan akhir dari penulisan buku ini dapat tercapai, yakni membuat komunitas mengerti serta mendorong lahirnya inisiatif-inisiatif untuk mendirikan radio komunitas.

iii | Mengapa Radio Komunitas?

Mengapa Radio Komunitas? | 1

I. Perbandingan Sistem Media Secara sederhana bagian ini ingin memberikan gambaran adanya berbagai kepentingan yang ikut mempengaruhi media. Penguasaan atas media diatur melalui sistem media yang dilandasi pada paham tertentu. Dalam teori media dikenal paham otoritarian, liberal, dan tanggung jawab sosial1. Masing-masing paham ini akan menunjukkan bagaimana elemen-elemen dalam sebuah negara (pemerintah, masyarakat, dan swasta) memandang dan menempatkan media sebagai aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Paham Sistem Media Paham Otoritarian

Paham Liberal

Paham Tanggung Jawab Sosial

Alat propaganda pemerintah

Alat produksi kapitalis

Alat pemberdayaan masyarakat

Fungsi media Memberi pembenaran kepada negara tentang berbagai persoalan yang muncul dalam kehidupan masyarakat

Pengumpul keuntungan /laba

Menjamin kesetaraan akses semua pihak untuk berbicara lewat media.

Penentu perizinan media Kontrol terhadap media

Di tangan pemerintah

Di tangan pemodal besar

Di tangan masyarakat

Di tangan pemerintah melalui mekanisme sensor

Di tangan pemodal melalui mekanisme pasar (rating dan iklan)

Opini masyarakat, kecenderungan konsumen, dan etika profesional

Melanggengkan kekuasaan

Penumpukan keuntungan /laba

Memberdayakan masyarakat

Posisi media

Kepentingan

A. Paham Otoritarian: Media Dikendalikan Pemerintah Paham media otoritarian adalah paham paling tua. Paham ini menempatkan media sebagai alat propaganda pemerintah. Fungsi media adalah memberi pembenaran kepada negara tentang berbagai persoalan yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Di Indonesia, sistem semacam ini terjadi pada masa Orde Baru. Agar kekuasaannya tidak terancam, maka pemerintah melakukan penindasan atas hak rakyat dalam memperoleh dan menyampaikan informasi. Sebagai akibatnya, media penyaluran informasi dikontrol. Hal ini mempengaruhi situasi media, di mana media tidak bisa begitu saja menyebarkan berbagai informasi ke tengah rakyat. Informasi yang tersampaikan hanya informasi yang mendukung pemerintah.

1 Sudibyo, Agus. 2002. Politik Media dan Pertarungan Wacana. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

2 | Mengapa Radio Komunitas?


Ciri-ciri dari kondisi sistem media otoritarian antara lain : a.

b.

Perizinan media oleh pemerintah Jika hendak mencari izin bagi penerbitan/pendirian sebuah media, maka semua proses perizinan dan persetujuan ada di tangan pemerintah, termasuk juga pembredelan (penghentian terbitnya sebuah media atau berhentinya siaran sebuah radio) dilakukan oleh pemerintah. Pada zaman Orde Baru, Departemen Penerangan memiliki kekuasaan penuh untuk memberikan izin, membredel, bahkan memasukkan pimpinan media ke penjara, karena dianggap memberitakan hal-hal yang negatif tentang pemerintah. Kontrol ketat terhadap media terlihat pada ketentuan bahwa pendirian media diatur oleh pemerintah. Misalnya, untuk mendirikan radio swasta, seseorang harus memperoleh rekomendasi terlebih dahulu dari Persatuan Radio Siaran Swasta Niaga Indonesia (PRSSNI). Selanjutnya, untuk mengontrol gerak radio swasta, semua radio swasta wajib menjadi anggota PRSSNI. Hal ini terjadi karena pemerintah menyadari potensi media massa bagi penyebaran informasi ke rakyat. Oleh karena itu, media perlu dikontrol agar informasi yang disebarkan tidak merugikan pemerintah. Informasi didominasi oleh propaganda kepentingan pemerintah Pemerintah dapat menggunakan media massa sebagai alat penyampai pesan ke rakyat secara cepat dan luas. Pada masa Orde Baru, informasi yang bersifat propaganda pemerintah -melalui tangan-tangan media- mengalir deras ke tengah rakyat. Di pedesaan, rakyat menyerap informasi tersebut di dalam bentuk kelompok pendengar, pembaca, dan pemirsa. Arus informasi yang terjadi bersifat searah, dari pemerintah ke rakyat. Masih ingatkah kita bagaimana TVRI selalu menyiarkan berita ketika presiden berdialog dengan rakyat atau kunjungan presiden ke berbagai wilayah? Berita semacam itu selalu disiarkan untuk memberi kesan bahwa program pembangunan telah berhasil menyejahterakan rakyat. Model komunikasi semacam ini juga bersifat top-down, karena rakyat tak pernah diberi kesempatan bersuara di media, semua suara sudah diatur harus bicara apa dan tidak ada suara negatif tentang program pembangunan.


c.

Penyeragaman dan kontrol terhadap informasi Salah satu cara menunjang kekuasaan adalah penguasaan informasi. Penyebaran informasi oleh pemerintah dikontrol secara ketat. Kontrol ini dijalankan lewat penggunaan sensor berita dan monopoli arus informasi. Sensor berita dikenakan terhadap beritaberita yang dianggap bertentangan atau merugikan pemerintah. Sering kali pemerintah menelepon pengelola media untuk tidak menyiarkan informasi tertentu. Bagi pemerintahan yang otoriter, persoalan politik merupakan hal sensitif. Oleh karena itu media penyiaran nonpemerintah dilarang membuat berita karena takut dapat membangun kesadaran kritis atas pemerintah. Pada masa Orde Baru, stasiun radio yang memiliki hak untuk membuat berita hanya RRI. Tidak ada radio selain RRI yang diperbolehkan memproduksi siaran berita. Bahkan untuk radio swasta wajib merelay berita RRI hampir setiap jam, sehingga dalam satu hari bisa terjadi merelay siaran berita sebanyak 14 kali. Pemerintah Orde Baru menggunakan RRI sebagai kepanjangan tangan pemerintah untuk menyebarkan informasi yang berpihak kepada pemerintah. Karena perannya ini, maka pada saat itu RRI lebih pantas disebut sebagai radio pemerintah dari pada fungsinya sebagai radio publik. Monopoli informasi menjadikan rakyat hanya menerima berita radio yang seragam.


B. Paham Liberal: Media Dikendalikan Pemodal Paham media liberal adalah kebalikan dari sistem otoritarian. Menurut paham ini, media tak lagi menjadi alat pemerintah, dan bisa dimiliki secara pribadi. Namun, hukum pasar membuat kepemilikan media hanya menjadi otoritas para pemodal besar. Kepentingan pemodal, pertamatama adalah penumpukan keuntungan, baru kemudian peran sosial. Dalam sistem media liberal, kontrol terhadap media ada di tangan para pemilik modal. Di Indonesia, sistem semacam ini terjadi pada masa paska Orde Baru sampai sekarang.

b.

Media didominasi propaganda pelaku bisnis/industri Isi media sebagian besar berisi informasi yang menguntungkan kepentingan pelaku bisnis atau industri. Isi pesan yang dimuat oleh media, sebagian besar dimaksudkan untuk menciptakan perilaku konsumtif, misalnya melalui tayangan iklan. Persoalannya adalah untuk memasang iklan dibutuhkan biaya yang cukup besar. Hanya perusahaan dengan modal besar saja yang berkesempatan mengiklankan produknya melalui iklan. Pada akhirnya yang akan diuntungkan adalah pelaku bisnis atau industri besar.

c.

Informasi diperlakukan sebagai komoditas Dalam sistem liberal, media boleh memuat apa saja asal tidak merugikan kepentingan pemilik modal. Pertimbangan yang dipakai untuk menyiarkan program acara didasarkan pada selera pasar. Maka tidak mengherankan jika sebuah acara di TV sedang disukai oleh pemirsa, maka TV lain juga akan membuat acara yang sejenis. Tujuannya untuk menarik minat pelaku bisnis memasang iklan di TV tersebut. Akibatnya, program siaran yang tidak disukai oleh pengiklan tidak akan disiarkan, meskipun sebenarnya program tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

d.

Masyarakat diposisikan sebagai konsumen Bagi industri media, masyarakat adalah konsumen. Yang paling diharapkan dari konsumen adalah kesediaan mereka untuk membeli sesuatu. Maka konsumen yang memiliki daya beli lebih tinggi (orang kaya) akan lebih diutamakan ketimbang yang daya belinya rendah (orang miskin). Dengan demikian orang miskin tidak terlayani kebutuhannya oleh media.

Ciri-ciri dari kondisi sistem media liberal antara lain: a.

Media diatur oleh hukum pasar Dalam sistem media liberal, media dibebaskan dari berbagai aturan. Dengan sistem seperti ini maka media yang dimiliki oleh pemodal besar akan semakin berkuasa. Sementara media bermodal kecil akan gulung tikar. Jika hal ini terjadi maka media hanya akan dikuasai oleh pemilik modal besar yang jumlahnya hanya segelintir orang.



Ciri-ciri dari kondisi sistem media tanggung jawab sosial antara lain ; a.

Masyarakat memiliki kendali terhadap media Dalam sistem tanggung jawab sosial, masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai konsumen, namun juga sebagai pihak yang berwenang untuk ikut mengendalikan media. Bentuk partisipasi masyarakat tersebut biasanya dilembagakan melalui lembaga independen yang merupakan representasi dari masyarakat.

B.

Media menjalankan peran sosial Media dalam sistem tanggung jawab sosial tidak semata-mata berfungsi sebagai alat untuk menumpuk keuntungan atau laba, namun juga menjalankan fungsi sosial. Misalnya, menyediakan program siaran yang dibutuhkan oleh masyarakat, meskipun acara tersebut tidak menguntungkan secara ekonomi. Dengan demikian semua lapisan masyarakat akan terlayani oleh media.

Dinamika Politik Media di Indonesia

C.

Paham Tanggung Jawab Sosial: Media Dikendalikan Masyarakat

Paham tanggung jawab sosial merupakan pengembangan sekaligus kritik terhadap paham liberal. Prinsip bahwa media harus dilepaskan dari campur tangan pemerintah, tetap dipertahankan. Namun, muncul kehati-hatian besar terhadap dampak buruk media liberal: kepemilikan media yang monopolistik dan dampak-dampaknya terhadap potensi manipulasi informasi oleh kekuatan modal. Dari sinilah gagasan keberagaman kepemilikan dan isi berakar. Prinsip penciptaan ruang publik menjadi dasar paradigma tanggung jawab sosial. Media harus menjamin kesetaraan akses semua pihak untuk berbicara lewat media, terutama tentang konflik-konflik sosial. Kontrol terhadap media diletakkan pada opini masyarakat, preferensi konsumen, dan etika profesional. Untuk menjamin kepentingan umum, dimungkinkan adanya peran negara secara terbatas. 8 | Mengapa Radio Komunitas?

Di Indonesia pasang surut perkembangan media sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi politik pada suatu era. Ketika negeri ini menerapkan sistem politik demokrasi liberal tahun 1950-an media mengalami pertumbuhan pesat secara kuantitatif maupun kualitatif. Pertumbuhan secara kuantitatif bisa dilihat dari banyaknya media yang terbit. Sampai dengan pertengahan tahun 1950-an, pemerintah memberikan ribuan izin untuk mendirikan radio. Ketika sistem politik Indonesia mengarah ke sistem demokrasi terpimpin, wajah media pun ikut berubah. Sejumlah media dibredel karena berseberangan haluan dengan penguasa. Kasus pembredelan terutama dialami oleh media cetak. Pada tahun 1957 dan 1966, terjadi pembredelan media cetak oleh pemerintahan Soekarno. Hal yang sama juga dialami media penyiaran yang lain meski dalam bentuk berbeda. Misalnya dalam bentuk penyeragaman isi media dan menghindari konflik dengan penguasa.


II. Radio Komunitas Harus Ada



II. Radio Komunitas Harus Ada 1. Mengapa Radio Komunitas Harus Ada? Dasar filosofi yang melandasi kebutuhan masyarakat akan radio komunitas telah diuraikan dalam bab sebelumnya mengenai peta sistem media. Radio komunitas merupakan bagian ketiga dalam sistem media tersebut. Selanjutnya pada bagian awal ini, paling tidak ada dua alasan penting mengapa radio komunitas mutlak perlu ada.

BUAT BANG RIZAL, DINANTI SANG ISTRI DI RUMAH .....

(a) Rakyat memiliki hak berkomunikasi dan membutuhkan informasi yang benar Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28F menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” Jika penyiaran “dikuasai” oleh kepentingan negara dan pemilik modal, maka sulit bagi rakyat untuk mendapatkan haknya atas informasi dan akses berkomunikasi. Padahal hak dan kebutuhan tersebut harus terpenuhi dan pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhinya. Dengan demikian media komunitas sebagai media alternatif yang berpihak pada kepentingan warga masyarakat--bukan pada kepentingan modal dan propaganda pemerintah--sudah selayaknya diakui dan diakomodasi keberadaannya oleh semua pihak. Media komunitas ini dapat berupa stasiun siaran yang tujuannya bukan untuk menumpuk keuntungan atau menyukseskan program pemerintah. Stasiun ini lebih sebagai media yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan informasi yang tidak dapat diberikan oleh media yang selama ini telah ada. Warga masyarakat membutuhkan media agar mereka dapat mengekspresikan pendapat dan kepentingannya. Media yang diharapkan adalah yang mampu menyentuh atau menjawab kebutuhan rakyat sesuai konteks lokalnya. Kebutuhan semacam ini sulit dipenuhi oleh stasiun siaran yang sudah ada. Pada stasiun radio yang umum (radio swasta dan publik), masyarakat lebih berperan sebagai penerima informasi, namun sulit berperan aktif menjadi produser atau pembuat informasi. Karakter kedua lembaga penyiaran tersebut cenderung melayani kepentingan masyarakat luas, menyebabkan kebutuhan khusus rakyat dalam tingkat terkecil sering tidak dapat terpenuhi. Hal ini terjadi karena kesempatan mereka untuk ikut menentukan isi program sangat terbatas. Kesempatan terbatas ini membuat rakyat hanya pasif menerima informasi yang tidak sesuai dengan kepentingannya.



MASIH PAGI KOK TERBURUBURU, HENDAK KEMANA BU ... ?!

EH...NAK SARI,... IYA, MAU DENGAR SIARAN RADIO DI KECAMATAN. HABIS SIARANNYA TAK SAMPAI DI DESA KITA.

Fakta bahwa semua stasiun TV di Indonesia berada di kota besar, terutama ibukota negara dan provinsi. Seluruh TV swasta nasional ada di Jakarta. Siaran TV baru mampu diterima 80% wilayah Indonesia. Karena peralatan yang cukup mahal, di Indonesia diperkirakan baru ada 28 juta alat penerima TV. Sedangkan stasiun radio, sebagian besar terkonsentrasi di ibukota provinsi dan kabupaten. Diperkirakan ada 32,2 juta alat penerima radio di Indonesia. Wilayah yang bisa menerima siaran radio sekitar 85%. Jika dilihat lebih khusus, ada 41.000 desa belum terlayani. Untuk media massa cetak seperti surat kabar, majalah, dan tabloid, 60% peredarannya terpusat di Jakarta. Hal ini menyebabkan banyak wilayah Indonesia yang belum terlayani media massa.

2.Definisi Radio Komunitas

(b) Tidak semua rakyat dapat menjangkau siaran yang ada Seberapa banyak jumlah masyarakat yang dapat menikmati siaran di seluruh wilayah Indonesia? Warga masyarakat terutama yang tinggal di wilayah pedesaan, pulau-pulau kecil dan juga wilayah terpencil lainnya belum dapat terjangkau oleh siaran radio maupun televisi. Siaran radio yang selama ini ada baru menjangkau wilayah kota dan perkotaan, termasuk ibukota kabupaten (lihat boks). Mengapa masih banyak warga masyarakat yang tidak dapat mengakses siaran? Sederhana saja, jumlah stasiun siaran yang dapat dijangkau oleh warga masyarakat amat minim. Hal ini disebabkan jarang sekali ada pihak yang bersedia mendirikan stasiun siaran di wilayah yang tidak berpotensi mendatangkan keuntungan. Resikonya jika stasiun dibangun, maka tidak akan berumur lama karena pemasukannya minim sekali, dengan kata lain keuntungannya tidak didapat. Dengan demikian, diperlukan stasiun siaran yang bersedia didirikan di wilayah-wilayah yang kurang berpotensi mendapat keuntungan, tetapi justru warga masyarakatnya sangat membutuhkan informasi. Stasiun siaran dengan motif tidak mencari untung menjadi tepat untuk dibangun pada wilayah-wilayah tersebut. Adakah stasiun siaran dengan motif semacam itu?


Beragamnya pemahaman tentang radio komunitas membuat orang terkadang masih simpang siur akan definisi yang paling cocok mengenai radio komunitas. Beberapa ahli menyebut radio komunitas sebagai radio alternatif, radio lokal, radio independen, atau radio pembebasan. AMARC (Association Mondiale Des Radiodiffuseurs Communautaires) atau Organisasi Pegiat Radio Komunitas Seluruh Dunia tidak memberikan definisi atau rumusan pengertian secara khusus. Organisasi ini lebih memilih menyatakan prinsip-prinsip radio komunitas. Untuk membedah soal apa itu radio komunitas ada baiknya kita melihat berbagai definisi yang ada. (a) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 Tentang Penyiaran telah menyebutkan apa dan bagaimana penyiaran komunitas. Dapat disimak pasal-pasal yang menjelaskan hal itu dalam boks. Pasal 21 Ayat 1 : (a) Badan hukum Indonesia (b) Didirikan oleh komunitas tertentu (c) Bersifat independen (d) Tidak swasta (e) Berdaya pancar rendah (F) Jangkauan terbatas (G) Melayani kepentingan komunitasnya


Pasal 21 Ayat 2 : (a) “…tidak merupakan bagian dari perusahaan yang mencari keuntungan semata.” (b) “…untuk mendidik dan memajukan masyarakat...” Pasal 21 Ayat 3 : (c) “…tidak untuk kepentingan propaganda bagi kelompok atau golongan tertentu…” (b) AMARC tidak mendefinisikan secara khusus apa itu radio komunitas. Akan tetapi dalam website (www.amarc.org) terdapat tiga esensi yang mencirikan sebuah radio komunitas: (1) Tidak mencari keuntungan, (2) kepemilikan dan kontrol ada pada komunitas, dan (3) partisipasi komunitas. Beberapa pendapat yang disadur dalam website merupakan komentar beberapa pihak mengenai radio komunitas yang intinya komunikasi adalah sebuah hak. “Radio yang menjadi pendorong bagi partisipasi warga dan juga sebagai upaya mempertahankan kepentingan mereka …semua ide didiskusikan dalam program siaran dan semua pendapat dihormati …ketika semua setiap kata-kata orang disiarkan tanpa diskriminasi dan disensor, inilah namanya radio komunitas”; “Suara bagi mereka yang tak mampu bersuara (the voice of the voiceless); “Corong bagi mereka yang tereksploitasi... secara umum merupakan sebuah alat bagi pembangunan masyarakat”; “Radio komunitas bukan merupakan sesuatu yang diperuntukkan untuk komunitas, tetapi tentang komunitas yang melakukan sesuatu buat mereka sendiri”; “Stasiun radio yang terkait dengan hak azasi manusia dan memiliki perhatian terhadap lingkungan …tunduk dan menghormati kode etik jurnalis dan bekerja untuk diseminasi budaya”; “Radio komunitas telah menjadi sebuah alat yang cukup berarti bagi pengembangan masyarakat.”

Swasta

Publik

Komunitas

Inisiatif penyusunan materi siaran

Pengelola berdasarkan hasil rating (peringkat) dari surveyor dan juga selera/ kreativitas para pengelola

Pengelola berdasarkan keputusan manajemen

Pengelola berdasarkan hasil diskusi dan kesepakatan bersama komunitasnya

Orientasi materi siaran

Diarahkan kepada segmen pasar yang disasar

Luas untuk informasi kepada publik dari berbagai kalangan

Kepentingan dan kebutuhan warga di wilayah tersebut

Pejabat formal menurut pemerintah

Tidak harus pejabat, bisa orang biasa, tokoh informal, petani, orang miskin dsbnya

Sumber Informasi

Berasal dari informasi resmi, pejabat formal pemerintah/punya nama besar, tokoh selebritis

Keragaman tema

Cenderung mengikuti keinginan dan selera pasar

Cenderung mengikuti keinginan dan norma

Bergantung kepada tematema yang dibutuhkan warga setempat

Pakem dan dialek

Cenderung mengikuti gaya bicara orang kota (Jakarta)

Menggunakan bahasa-bahasa formal dan kaku

Lebih mengikuti dialek lokal dan kebiasaan berbicara setempat

Kontrol terhadap isi siaran

Selain pihak yang berwenang, pemilik dan juga pengiklan mengontrol isi siaran

Selain pihak yang berwenang saat ini masih dikontrol oleh pemerintah karena membiayainya

Selain pihak berwenang adalah warga masyarakat langsung dan juga Dewan Penyiaran Komunitasnya

(c) Akan menjadi lebih mudah jika kita kemudian juga melihat perbandingan beberapa indikator yang membedakan antara radio swasta, publik, dan komunitas melalui tabel di bawah ini. 16 | Mengapa Radio Komunitas?


2. Kejelasan komunitasnya Radio komunitas memiliki khalayak yang jelas, yaitu warga yang berdiam di wilayah tertentu. Radio komunitas melayani jumlah anggota komunitas yang kecil. Pengertian komunitas menurut Pasal 21 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran mengacu pada pembatasan wilayah geografis. Jika mengikuti UU ini, maka salah satu dasar keberadaan suatu stasiun radio komunitas adalah adanya pelayanan terhadap warga yang berdiam di suatu wilayah tertentu.

ESENSI RAKOM ITU ....

MILIK DAN UNTUK BERSAMA

NON PROFIT

ATAS PARTISIPASI BERSAMA

(d) Atau juga dengan melihat beberapa ciri, sehingga dapat dibedakan dengan radio publik maupun radio swasta. 1. Partisipasi komunitas Partisipasi warga dapat dilihat pada proses pendirian, pengelolaan, serta evaluasi dan monitoring sebuah stasiun radio komunitas. Radio komunitas lahir dari komunitas yang membutuhkan media untuk berkomunikasi di antara mereka. Radio komunitas menyediakan tempat bagi warga komunitas berbincang, berdiskusi, berkesenian, ataupun menyampaikan pendapat yang berkenaan dengan kepentingan bersama. 18 | Mengapa Radio Komunitas?

3. Wilayah cakupan terbatas Radio komunitas melakukan siaran untuk melayani kepentingan komunitas yang berada dalam jangkauan siarannya. Tentang pengertian wilayah tertentu tidak menunjuk pada wilayah administratif. Secara prinsip, wilayah jangkauan siaran harus memperhitungkan kemungkinan keterlibatan aktif komunitasnya. Jangkauan yang luas sering kali menyulitkan partisipasi komunitas. Pembatasan wilayah harus dilihat sebagai cara untuk memperbesar peluang partisipasi komunitas dalam pengelolaan radio komunitas.

4. Kedekatan dengan situasi lokal Hubungan yang dekat dengan komunitasnya serta wilayah cakupan yang terbatas memungkinkan radio komunitas unggul dalam isi siaran yang bersifat lokal. Kekayaan sosial dan budaya setempat merupakan sumber yang kaya bagi program-program di radio komunitas. Berdasar pengalaman radio komunitas yang sanggup bertahan lama, situasi sosial-budaya merupakan pendukung aktifitas radio komunitas. Isu yang dipakai dalam siaran adalah tentang komunitas atau yang berkaitan dengan kepentingan komunitas. Di sini isu lahir dari komunitas yang memiliki kesamaan kepentingan karena berdiam di wilayah yang sama. Oleh karena itu warga anggota komunitas dapat berbagi pendapat atau ide berdasar pengalaman dan pengetahuan yang dimilikinya. Komunikasi dengan cara berbagi ini akan memperkaya pengetahuan dan pengalaman anggota komunitas yang lain. Pada saatnya, hal itu dapat digunakan untuk mengatasi persoalan bersama.


5. Teknologi berbiaya terjangkau Teknologi yang digunakan bagi sebuah stasiun radio disesuaikan dengan kemampuan komunitas setempat. Stasiun radio komunitas dapat didirikan dengan menggunakan peralatan sederhana. Dengan ketentuan untuk melayani wilayah terbatas, cukup menggunakan pemancar dengan kekuatan rendah yang tidak mahal. Banyak stasiun radio komunitas dibangun dengan dana sekitar lima juta rupiah. Yang terpenting pada radio komunitas bukanlah pada kecanggihan peralatan, namun lebih pada partisipasi atau keterlibatan komunitasnya. Dengan partisipasi, radio komunitas mampu mengekspresikan suara komunitasnya. Untuk mendukung partisipasi, maka peralatan yang digunakan harus mudah digunakan oleh warga setempat. Cukup dengan pelatihan singkat, maka warga dapat menggunakannya. Berbagai aspek dan proses yang ada di radio komunitas dimungkinkan untuk diakses oleh warga komunitas. Hal ini untuk membuka partisipasi maksimal setiap anggota komunitas. Sifat partisipasi seperti ini yang menjadi pembeda dasar radio komunitas dengan radio publik dan swasta. 6. Dari, oleh, untuk dan tentang komunitasnya Beberapa pegiat radio komunitas sering menyebut jargon ini untuk menyebutkan kata lain dari radio komunitas. Mereka menyebut kalimat di atas ketika ditanya orang apa radio komunitas itu? Maksud dari jargon tersebut adalah untuk mengatakan bahwa radio komunitas itu benar-benar sarat dengan kepentingan komunitas itu sendiri. Radio didirikan oleh komunitasnya sendiri, untuk kepentingan komunitasnya, dan bersiaran tentang komunitasnya, termasuk kebutuhankebutuhan komunitasnya akan jenis informasi itu sendiri. (e) Akan lebih baik juga kita tidak terjebak dalam persoalan definisi yang mungkin akan memusingkan kepala. Oleh karenanya perlu juga ditampilkan di sini istilah-isilah lain yang diberikan kepada radio komunitas beserta penjelasannya.


Istilah

Penjelasan

Radio Alternatif

Merupakan alternatif dari radio yang hanya melayani propaganda negara dan kepentingan pengusaha

Radio Pendidikan

Merupakan tandingan terhadap kecenderungan radio umum yang hanya memberikan informasi sepihak dan menyuguhkan hiburan semata

Radio Swadaya

Merupakan radio yang mengandalkan sikap militansi, ketulusan, dan kemandirian pengelolanya

3.Prasyarat apa saja yang harus dipenuhi? (a) Partisipasi merupakan prinsip dasar Warga komunitas merupakan pelaku utama keberadaan dan keberlangsungan radio komunitas. Semua warga terbuka untuk melibatkan diri dalam pengelolaan radio ini. Di sini lebih diutamakan manfaat radio komunitas sebagai alat untuk mengekspresikan kepentingan. Sehingga standar keahlian tidak menjadi hal utama untuk berpartisipasi. Semua anggota komunitas terbuka untuk menjadi sukarelawan, sekaligus berlatih meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan berorganisasi. Partisipasi dalam pengelolaan maupun mengisi acara akan mendorong kreatifitas warga. Partisipasi berguna untuk mendorong demokratisasi dalam masyarakat. Demokrasi itu sendiri memungkinkan munculnya ide-ide baru yang bermanfaat bagi pemecahan masalah yang berlandaskan situasi masyarakat itu sendiri. (b) Lokalitas Radio komunitas hadir untuk melayani kepentingan komunitasnya, sehingga radio ini harus selalu berorientasi pada lokalitas. Lokalitas memungkinkan pendapat dan kepentingan masyarakat setempat Mengapa Radio Komunitas? | 21

disuarakan. Berdasar prinsip tersebut, radio komunitas memberi peluang bagi eksplorasi diri dan menemukan identitas diri warga sesuai dengan kekhasan lingkungan serta karakter sosial dan budaya setempat. Oleh karena itu budaya setempat menjadi sumber dari isi siaran. (c) Nonprofit. Radio komunitas tidak digunakan untuk mencari keuntungan materi. Tanpa harus mencari keuntungan, radio komunitas memiliki kebebasan untuk menggali potensi-potensi warga komunitas. Misalnya untuk mengembangkan kualitas hidup komunitas, dengan mendorong kerja sama antarwarga, memelihara kekayaan budaya setempat, meningkatkan kemampuan diri warga, meningkatkan kepercayaan diri warga, membantu mengenali masalah dan memecahkannya secara bersama, dan mendorong demokratisasi di tingkat masyarakat akar rumput.

III. Bagaimana Radio Komunitas Berjuang?

(d) Kontrol dari masyarakat. Untuk menjamin bahwa isi siaran harus sesuai dengan kebutuhan warga masyarakat, maka keterlibatan besar komunitasnya menjadi prasyarat mutlak. Keterlibatan tidak saja dalam persoalan merencanakan, tetapi juga dalam hal kontrol terhadap isi siaran sekaligus pengelolaannya. Kontrol dapat dijalankan jika ada kejelasan mekanisme yang diatur dan disepakati. Untuk menjamin kontrol masyarakat berjalan dengan sewajarnya, diperlukan semacam lembaga yang dimiliki komunitas yang menjadi kontrol bagi pelaksanaannya. Kontrol dari masyarakat ini sekaligus juga membuktikan bahwa radio komunitas tersebut dimiliki oleh masyarakat itu sendiri.



III. Bagaimana Radio Komunitas Berjuang? 1.Pengalaman Negara-Negara Lain Jika dewasa ini kita melihat perkembangan yang menakjubkan dari radio komunitas di berbagai belahan dunia, namun sebetulnya radio komunitas mengalami banyak persoalan di awal keberadaannya. Di berbagai negara, radio komunitas mengalami evolusi dari bentuknya semula sampai ke bentuknya sekarang. Pada banyak pengalaman di belahan dunia lain, seringkali radio komunitas harus berhadapan dengan kesewenang-wenangan penguasa. Banyak penguasa melihat bahwa radio komunitas sebagai media perlawanan rakyat yang tertindas, sehingga dipandang berbahaya bagi pihak yang berkuasa. Di lain sisi, rakyat melihat potensi radio komunitas sebagai alat perjuangan melawan penguasa. Ketika media umum sudah diberangus penguasa, maka radio komunitas dilihat sebagai alternatif atau pilihan lain. Beberapa kisah dari luar seperti di Bolivia dan Columbia memberikan gambaran bagaimana radio komunitas dijadikan alat perjuangan para buruh tambang untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Radio komunitas pertama kali muncul di Amerika Latin, tepatnya di Bolivia dan Columbia pada tahun 1948. Di Bolivia, radio komunitas digunakan untuk membantu perjuangan para buruh tambang timah untuk memperoleh kesejahteraan yang lebih baik. Kisah “Tin Miner's Radio” merupakan kisah perjalanan radio komunitas yang penuh dinamika. Radio ini terletak di wilayah yang kaya kandungan timah. Persoalan keadilan dan kemiskinan menjadi isu utama di radio yang didirikan oleh para buruh tambang. Tujuan radio komunitas ini adalah sebagai media perjuangan bagi para buruh di sana. Para buruh menyisihkan pendapatan mereka untuk mendukung keberlangsungan radio komunitas mereka. Tahun 1960an jumlah radio komunitas di seputar pertambangan menjadi 23 stasiun radio.


Sedangkan di Afrika, kehadiran radio komunitas di tahun 1990-an berkaitan dengan perjuangan untuk memperoleh kesamaan hak. Perjuangan ditujukan untuk menghapus diskriminasi warga negara berdasarkan perbedaan warna kulit atau apartheid. Radio Bush di Cape Town, Afrika Selatan merupakan salah satu radio komunitas yang berjuang menentang rezim apartheid. Radio ini menjadi inspirasi di Afrika. Sementara di Asia perkembangan radio komunitas dimulai pada tahun 1970-an. Kehadiran media komunikasi rakyat ini berbentuk community audio tower system /CATS (sistem menara suara komunitas) seperti yang terjadi di Thailand dan Filipina. Awalnya media ini dibangun untuk mendukung program-progam pembangunan. Kemudian ketika beberapa kelompok warga masyarakat mulai menggunakan media radio sebagai media komunikasinya, pada saat itu radio komunitas hadir di tengahtengah masyarakat. Radio komunitas kemudian bangkit dengan motivasi mengangkat isu demokratisasi untuk kepentingan rakyat bawah, seperti yang terjadi di Nepal, Filipina, Sri Lanka, dan berbagai negara lainnya.

2.Pengalaman Indonesia Belum tertulis dalam sejarah, kapan pertama kali radio komunitas di Indonesia ada dan berdiri. Namun pada zaman Belanda, telah muncul radio-radio yang ditujukan pada komunitas etnis tertentu, seperti Radio CIRVO untuk etnik Tionghoa di Surabaya, Radio EMRO di Madiun, dan Radio Mavro di Yogyakarta. Lalu di masa sebelum kemerdekaan bertebaran radio-radio komunitas pejuang seperti Radio Indonesia Raya, Radio Pemberontakan di Surabaya, Radio Gelora Pemuda di Madiun, dan Radio Pemberontakan di Solo. Walaupun banyak radio-radio kecil yang muncul, tetapi istilah radio komunitas baru muncul dan dikenal sekitar awal tahun 2000-an, tepatnya semenjak advokasi Rancangan Undangundang Penyiaran. Radio komunitas diperjuangkan agar dapat masuk dalam Undang-undang tersebut. Hal ini penting bagi aktivis radio komunitas untuk menyangkal persepsi sebagian kalangan bahwa radio jenis ini identik dengan radio gelap ataupun radio ilegal. Perjuangan tidak hanya dilakukan oleh para aktivisnya, tetapi juga kelompok masyarakat sipil. Bagi masyarakat sipil memperjuangkan keberadaan radio komunitas adalah untuk mendukung prinsip keberagaman isi dan juga kepemilikan. Alasan lain adalah (1) adanya ketimpangan distribusi siaran terutama bagi daerah-daerah terpencil dan blank spot area (wilayah yang tidak terjangkau Mengapa Radio Komunitas? | 25

siaran) dan (2) sebagai media alternatif yang bebas dari kepentingan pemerintah dan pemodal. Penolakan tidak hanya oleh pemerintah yang menganggap radio komunitas berpotensi membuat disintegrasi bangsa dan penghambur-hamburan frekuensi, tetapi juga oleh radio swasta. Radio komunitas dianggap pesaing yang bakal mematikan radio swasta. Dengan berbagai penjelasan bahwa adanya perbedaan visi dan misi, maka sebenarnya posisi radio swasta dan komunitas berbeda, sehingga tidak dapat disebut bersaing (terutama dalam memperebutkan “kue iklan”).

dengan BPD-nya, di mana masyarakat dapat secara langsung mendengarkan acara tersebut dan memberi komentarnya melalui studio ataupun telepon yang juga disiarkan langsung. Acara ini diyakini oleh pengelolanya dapat mengurangi potensi ”bermainnya” para politisi lokal dengan eksekutifnya dan juga menuntut kehatihatian pelaksanaan putusan yang dihasilkan dalam rapat tersebut, karena akan dipantau terus menerus oleh masyarakat

Dukungan kuat justru datang dari kalangan Dewan Perwakilan Rakyat. Mereka mendukung keberadaan radio komunitas. Keberhasilan perjuangan ditandai dengan disahkannya Rancangan tersebut menjadi Undang-undang pada bulan Desember 2002 menjadi Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 Tentang Penyiaran. Saat ini diperkirakan sekitar lebih dari 680 stasiun radio komunitas tersebar di seluruh Indonesia. Dominasi distribusi terbanyak masih di Pulau Jawa, yakni sekitar 470 radio atau sekitar 70 persen. Meskipun jumlahnya banyak, tidak semua radio komunitas di Indonesia telah menjalankan prinsip-prinsip seperti yang disebutkan dalam bab sebelumnya. Bahkan banyak dari mereka justru bermula dari hobi sekelompok orang saja, partisipasi dan kontrol dari komunitasnya hampir tidak ada. Meskipun demikian, kiprah radio komunitas bagi penegakan nilai-nilai universal telah dapat kita lihat dari berbagai contoh yang ada. Di bawah ini beberapa contoh yang telah dilakukan oleh beberapa radio komunitas di beberapa daerah (lihat boks). Contoh-contoh ini memberikan gambaran kepada kita tentang apa peran yang dapat dilakukan sebuah radio komunitas di tengah-tengah komunitasnya. Promosi Azas Keterbukaan Radio Angkringan FM, Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Bantul, Yogyakarta menyiarkan langsung acara rapat dengar pendapat eksekutif desa dengan BPD setempat. Melalui perjuangan yang cukup alot yakni meminta izin kepada kepala desa, akhirnya kru Angkringan FM diizinkan meliput langsung berbagai acara dengar pendapat dan rapat yang dilakukan antara pihak eksekutif desa


Pertanggungjawaban Lurah seperti inilah yang kita nantikan .....

BETUL!

Promosi Transparansi Pejabat Lokal Radio Wiladeg FM, Desa Wiladeg, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, DIY menyiarkan pidato LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) kepala desa secara langsung. Radio ini menghadirkan kepala desanya untuk membacakan laporannya kepada BPD dan masyarakat umum. Pidato yang disiarkan langsung tersebut mendapat respon positif dari masyarakat dan kalangan stakeholder wilayah tersebut. Masyarakat umum yang selama ini tidak menyadari arti pentingnya pertanggung jawaban tersebut merasa perlu untuk mendengarkan dan sekaligus mengomentari secara langsung, karena pidato tersebut juga menjelaskan apa-apa saja yang telah dilakukan pemerintah desa dalam pembangunan wilayahnya.


Promosi Demokratisasi dan Transparansi Desa Radio Angkringan FM juga menyelenggarakan siaran kampanye kandidat dalam pemilihan lurah desa pada tahun 2004 yang lalu. Seluruh kandidat diberi waktu siaran dengan memaparkan visi misi dan programnya secara bergantian. Hal ini selain untuk memberi kesempatan masyarakat mengetahui program-programnya juga untuk mencatat apa-apa saja program pembangunan yang diusulkan. Ketika salah satu kandidat menang, apa yang pernah dikampanyekan akan menjadi kontrol bagi masyarakat apakah dilakukan atau tidak. Radio tersebut tidak hanya menyiarkan pada saat kampanye berlangsung, tetapi setelah kandidat lurah terpilih rekaman tersebut akan diputar berulang-ulang untuk mengingatkan masyarakat akan janji-janji tersebut.

pengeras suara milik masjid. Alhasil selama dialog berlangsung tak jarang warga langsung menelepon studio dan menanyakan hal-hal spesifik berkaitan dengan kebijakan pemerintah terhadap lokasi bantaran sungai. Radio dalam hal ini mengupayakan penyebaran informasi yang ikut mendorong kesadaran warga masyarakat Kelurahan Terban akan pentingnya persoalan-persoalan publik yang menyangkut masa depan mereka.

Promosi Transparansi dan Gerakan Ekonomi Lokal Radio Pesona FM, di Kecamatan Pemenang, Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat menyiarkan secara langsung RAT (Rapat Anggota Tahunan) sebuah koperasi. Semenjak itu setiap ada informasi perkembangan koperasi tersebut selalu disiarkan melalui Radio Pesona. Alhasil, omzet dan anggota koperasi meningkat tajam. Masyarakat menganggap koperasi tersebut lebih transparan dibanding yang lain. Dampak berikutnya, koperasi-koperasi yang lain kemudian mengikuti jejak yang sama, yakni menyiarkan RAT secara langsung. Secara tidak langsung radio membangun transparansi koperasi-koperasi dan kepercayaan terhadap koperasi yang ada di Kecamatan Pemenang meningkat.

Advokasi Kebijakan Radio Panagati FM di Kelurahan Terban, Kota Yogyakarta menggelar beberapa sesi dialog wakil walikota dan anggota DPRD dalam rangka advokasi persoalan bantaran sungai. Bahkan saking antusiasnya warga, siaran tersebut dihubungkan dengan pengeras suara yang ada dimesjid-mesjid setempat dan dikumandangkan melalui


Promosi Budaya Lokal Radio Primadona FM, Kecamatan Bayan, Lombok, Nusa Tenggara Barat menyelenggarakan acara Selemor Hate, acara yang seluruhnya menggunakan bahasa dan lagu-lagu lokal dan menceritakan sejarah masa lalu desa dan wilayah setempat. Antusiasme masyarakat terutama orang tua ternyata tinggi sekali. Bahkan setelah beberapa tahun bersiaran, anak-anak muda juga mulai tertarik dan bahkan kini tengah menyiapkan pendirian semacam pusat budaya Sasak di desa tersebut. Belakangan, radio komunitas di Kabupaten Lombok Barat banyak menyelenggarakan acara-acara sejenis. Alhasil, terutama masyarakat di wilayah Lombok Utara menjadi sangat akrab dengan jenis siaran-siaran yang berbau budaya lokal.


HE - EH

LHA .. BEGINI LHO ... LAPORAN PEMBANGUNAN SEPERTI INI YANG HARUSNYA DARI DULU !!

IV. Bagaimana Memahami Radio Komunitas

Kontrol Pembangunan Desa Radio Ampera FM di Sekotong dan Radio Rakola FM di Labuapi, Lombok menyiarkan beberapa berita temuan (hasil investigasi lapangan) mereka terhadap pelaksanaan program-program pembangunan di wilayahnya, terutama berkaitan dengan proyekproyek dari luar (pemerintah, bantuan luar negeri seperti PPK, dan sebagainya). Berita-berita yang dilansir terutama untuk memberikan informasi tentang perkembangan pembangunan wilayahnya, termasuk membangun transparansi penggunaan dana program dan implementasinya di lapangan.



IV. Bagaimana Memahami Radio Komunitas Setelah mengetahui semua idealisme, pemahaman dasar radio komunitas, serta praktek-praktek positif yang telah dipaparkan, ada baiknya kita melihat realitas di lapangan bagaimana pemahaman pengelola radio komunitas dan juga pandangan umum tentang apa dan bagaimana radio komunitas. Dalam bagian ini disajikan berbagai pemahaman atau ketidakpahaman yang sering ditemui oleh pengelola, penyiar radio komunitas, maupun kalangan awam mengenai radio komunitas yang disajikan dalam bentuk tanya jawab untuk memudahkan pembaca memahami. (a) Peraturan Meskipun Undang-undang yang mengatur keberadaan radio komunitas telah ada, tetapi peraturan menyangkut hal-hal teknis masih menjadi perdebatan. Siapa yang mengatur keberadaan dan pengelolaan penyiaran di Indonesia? Menurut Undang-undang tentang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang mengatur hal tersebut, termasuk mengatur pelaksanaan penyiaran komunitas (radio komunitas). Bagaimana aturan mengenai radio komunitas di Indonesia? Radio komunitas di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 mengenai Penyelenggaraan Penyiaran Komunitas yang diterbitkan bulan November 2005. Namun PP ini masih menyisakan banyak persoalan. Meskipun Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 yang mensahkan keberadaan radio komunitas telah ada, tetapi kehadiran PP di atas justru menjadikan kebingungan dalam hal siapa yang paling berhak mengatur keberadaan radio komunitas. Beberapa pasal ini justru dianggap menyulitkan operasional radio komunitas dalam memberi layanan kepada komunitasnya. Pro-kontra peraturan tersebut masih diperbincangkan hingga saat buku ini diterbitkan. Sebagian radio komunitas yang telah beroperasi menganggap ini masalah besar, karena di dalamnya menyangkut prosedur perizinan yang panjang, jangkauan siaran, keberagaman isi dan bahasa, kelembagaan partisipasinya, dan pengaturan lainnya. Sehingga jika peraturan ini 32 | Mengapa Radio Komunitas?

diterapkan dapat menimbulkan kebingungan bagi pengelola radio komunitas. Mengapa radio komunitas harus berizin dan berbadan hukum? Radio komunitas tidak beda dengan institusi media radio lainnya. Mereka memproduksi siaran yang kemudian dipancarkan melalui pemancar dan diterima oleh radio penerima. Artinya, radio komunitas menggunakan frekuensi yang dimanfaatkan untuk menyebarkan siarannya. Frekuensi adalah milik publik yang penggunaannya diatur dalam Undang-undang. Di dalam Undangundang, radio komunitas diwajibkan memiliki badan hukum,izin penyiaran dan penggunaan frekuensi. Jika tidak memiliki ketiga hal ini apakah radio komunitas tetap dapat bersiaran? Mungkin bisa saja tetap bersiaran, akan tetapi hal ini melanggar Undang-undang dan pihak yang berwenang dapat memberhentikan siaran sewaktu-waktu sesuai prosedur yang ada dalam peraturan. Mengapa penggunaan frekuensi harus diatur? Frekuensi termasuk sebagai barang publik yang penggunaannya diatur oleh negara karena alokasinya terbatas sementara keinginan orang untuk memanfaatkannya bisa jadi tidak terbatas. Oleh karena itu alokasinya harus dikelola dan dibagi secara adil oleh negara. Penggunaannya harus ditetapkan melalui keputusan oleh negara. Radio komunitas pun harus mendapatkan alokasi frekuensi yang adil dibanding dengan pengguna frekuensi lainnya. Selama ini dalam Kepmenhub (Keputusan Menteri Perhubungan) Nomor 15 Tahun 2002 -peraturan yang membagi alokasi frekuensi penyiaran di Indonesia-khusus radio komunitas hanya dialokasikan 3 kanal yakni di frekuensi FM 107.7; 107.8; 107.9 Mhz. Alokasi ini hanya 1,5 persen dari frekuensi yang tersedia. Sementara sisanya dialokasikan bagi radio swasta dan publik (RRI). Mengapa jangkauan siaran radio komunitas terbatas? Kelahiran radio komunitas di dasarkan pada kehendak komunitasnya, apalagi jika kita melihat slogan dari, untuk, oleh, dan tentang komunitasnya. Pendek kata, radio hidup untuk melayani kepentingan dan kebutuhan komunitasnya. Keterbatasan jangkauan akan memudahkan layanan informasi yang spesifik kepada komunitasnya (yang secara geografis terbatas wilayahnya).


Apakah bisa seseorang dengan berbekal kemampuan menjadi penyiar dan memiliki peralatan bisa mendirikan radio komunitas? Siapapun bisa mendirikan radio komunitas, tetapi jika prasyarat dan ciri-ciri yang telah diuraikan dalam bagian sebelumnya tidak dapat terpenuhi, mustahil radio komunitas dapat berdiri dan berjalan dengan baik. Mendirikan radio komunitas tidak seperti mendirikan jenis radio lainnya. Bukan dana besar yang dibutuhkan, tetapi misi besar yang harus dijalankan. Misi yang melibatkan partisipasi banyak warga dalam komunitas tersebut.

Apakah 2,5 kilometer cukup adil untuk ukuran maksimal jangkauan sebuah penyiaran radio komunitas? Salah satu pasal dalam PP Nomor 51 Tahun 2005 menyebutkan jangkauan maksimal penyiaran radio komunitas adalah 2,5 kilometer. Salah satu ukuran wilayah sebuah komunitas adalah desa. Jika satu desa memiliki radio komunitas, maka cukup baginya bersiaran untuk memenuhi kebutuhan informasi warga desa tersebut. Tetapi berapa luas desa tersebut? Barangkali untuk desa di Jawa luas dengan jari-jari 2,5 kilometer tersebut cukup, tetapi untuk di luar Jawa, di Kalimantan atau Papua, apakah luas desanya sama dengan desa di Pulau Jawa?

ESENSI RAKOM ITU ....

MILIK DAN UNTUK BERSAMA

SOSIAL MASYARAKAT

NON PROFIT

ATAS PARTISIPASI BERSAMA

(b) Mendirikan radio komunitas Banyak sekali orang tertarik untuk mendirikan radio komunitas. Tetapi banyak juga yang tidak memahami bagaimana cara mendirikannya.


Dapatkah radio komunitas setelah berdiri berubah menjadi radio swasta? Pertanyaan ini sering muncul bahkan di awal, saat ide radio komunitas diperkenalkan kepada orang-orang. Sekali lagi hal ini semua dikembalikan pada misi yang dijalankan oleh radio tersebut. Jika memang misi awalnya hendak mendirikan radio swasta sudah sepantasnyalah tidak melalui tahap mendirikan radio komunitas terlebih dahulu. Radio komunitas tidak dapat dijadikan batu loncatan untuk mendirikan radio swasta. Lihat kembali pada ciri-ciri yang membedakan keduanya. Pada saat radio tersebut telah berdiri sebagai radio komunitas, akan banyak warga masyarakat merasa dikhianati ketika radio tersebut beralih menjadi radio swasta. Dapatkah radio hobi menjadi radio komunitas? Sering kali radio komunitas yang didirikan oleh sekelompok orang yang memiliki hobi elektronik dan terobsesi untuk menjadi penyiar layaknya radio swasta menyebut dirinya sebagai radio komunitas. Kasus semacam ini banyak terjadi. Diperkirakan lebih dari 60 persen radio komunitas yang sekarang berdiri di Indonesia, masih bercirikan sebagaimana radio yang disebutkan ini. Orang sering menyebutnya sebagai radio hobi. Apakah radio hobi ini tidak dapat menjadi radio komunitas? Tidak ada aturan yang melarang bagi radio hobi berubah menjadi radio komunitas, asalkan dapat memenuhi persyaratan yang ada. Sepanjang proses pendiriannya telah menjadi keinginan bersama warga masyarakat, maka hal ini merupakan modal yang kuat untuk mendirikan radio komunitas. Perkara peliknya adalah bagaimana keinginan bersama warga masyarakat dapat teridentifikasi? Pada buku kedua dari serial ini dapat diketahui bagaimana mengidentifikasi hal tersebut, termasuk juga alur dan tahapan pendirian radio komunitas.


(c) Operasional Karena perannya sebagai alat bagi warga masyarakat untuk mewujudkan demokratisasi di tingkat lokal, maka didalam menjalankan siarannya yang diutamakan bukan pada soal kualitas suara penyiar, kualitas audio peralatannya, atau bahkan kepiawaian dalam memproduksi siaran, tetapi lebih kepada bagaimana isi siaran benar-benar merupakan upaya pemenuhan kebutuhan warga masyarakat akan informasi dan komunikasi.

Berapa jam sebaiknya radio komunitas bersiaran dalam seharinya? Pengelola radio komunitas sering terjebak pada keinginan untuk sesegera mungkin meningkatkan jam siarannya, sehingga jumlah jam siaran dalam seharinya cukup panjang. Padahal penentuan lamanya siaran harus didahului dengan identifikasi terhadap kebutuhan warga masyarakat akan waktu dan berapa lama siaran yang tepat agar radio dapat selalu didengar oleh komunitasnya. Disamping itu mempertimbangkan kapasitas yang ada, baik kapasitas pengelola yang terbatas (keterbatasan waktu para penyiar, kemampuan memproduksi siaran) maupun terbatasnya dana untuk membiayai operasional radio. Akibatnya jam siaran yang panjang menjadi beban pengelola radio yang akhirnya kesulitan untuk memenuhinya. Bahkan sering kali untuk mempertahankan waktu dan lama siaran tersebut, yang dijalani hanyalah memperdengarkan lagu-lagu saja tanpa ada siaran yang berkualitas. Berapa jumlah pengelola dan penyiar radio komunitas yang ideal? Tidak ada rumusan yang pasti mengenai hal ini. Namun sebaiknya ada pembagian tugas yang merata dan adil di antara penyiar dan juga di antara pengelola. Jangan sampai ada ketidak seimbangan beban antara pengelola. Adapun yang harus dipikirkan bagaimana kegiatan radio komunitas ini tidak membuat seseorang harus terganggu waktunya (terutama waktu untuk mencari penghasilan) karena harus setiap hari selama berjam-jam berada di studio. Juga, jika harus berada dalam waktu yang cukup lama di studio, tidak ada yang boleh merasa terpaksa untuk melakukannya. Jumlah pengelola dan penyiar sangat tergantung pada struktur organisasi dan juga lamanya bersiaran. Semakin panjang jam siaran, semakin banyak dibutuhkan penyiar. Akan berbeda kebutuhan penyiar bagi radio yang siaran per harinya hanya selama 4 jam dibanding dengan kebutuhan penyiar bagi radio yang siaran per harinya 8 jam.

Relawan TIDAK DIGAJI ...

TIDAK APA-APA



(d) Keberlanjutan Radio komunitas diharapkan dapat terus hidup di tengah-tengah masyarakatnya. Untuk menjaga kehidupannya bukan perkara mudah, karena banyak kasus ditemui radio komunitas yang mati suri.

Apa yang harus dijaga untuk mempertahankan keberadaan dan berjalannya radio komunitas agar tidak mati suri? Paling tidak ada dua faktor yang harus dilihat guna memastikan radio komunitas dapat mempertahankan hidupnya, yaitu (1) menjaga keberadaan orang-orang sebagai pengelola dan penyiar; (2) memastikan ketersediaan dana bagi operasional radio tersebut, misalnya yang digunakan untuk membayar listrik, membeli kaset/CD, memperbaiki peralatan atau komponen peralatan yang rusak, biaya transportasi reporter, dan sebagainya. Bagaimana standar peralatan radio komunitas? Pengelola radio komunitas sering terjebak pada keinginan agar peralatan yang dimiliki canggih dan berkekuatan besar. Radio komunitas tidak perlu menekankan pada soal peralatan yang canggih, karena bukan kualitas suara yang baik ataupun merek yang mahal yang dipentingkan. Standar peralatan radio komunitas hanya


diharapkan tidak menganggu frekuensi penyiaran lain, seperti siaran televisi dan radio lainnya, atau frekuensi penerbangan. Apakah pengelola dan penyiar radio komunitas boleh mendapat gaji atau honorarium? Pertanyaan ini sering menjadi perdebatan karena sebenarnya tidak ada satu pasal yang mengatur boleh tidaknya mereka menerima gaji atau honor. Pertanyaan yang mendasar adalah darimana dana untuk membayar gaji atau honor itu berasal? Konon sebagian besar radio komunitas masih kesulitan dalam membiayai operasional dasar seperti penggunaan listrik, pembelian kaset, dan sebagainya. Kalau nanti harus dibebani dengan honor/ gaji pengelola dan penyiar, maka radio tersebut akan selalu dipusingkan dengan darimana dana tersebut diperoleh. Jika satu orang penyiar dibayar, maka seharusnya yang lain juga dibayar, jika tidak nanti akan terjadi ketidaknyamanan dan justru kecemburuan. Ada pengalaman di satu radio komunitas di Kota Cape Town, Afrika Selatan. Radio tersebut memiliki banyak sekali relawan penyiar, lebih dari 30 orang, dan kesemuanya tidak mendapatkan bayaran (honor). Manajemen radio menyepakati hanya ada satu orang yang mendapatkan honor bulanan yakni petugas administrasi. Dananya berasal dari sumbangan rutin anggota komunitasnya. Ini hanya satu contoh saja, masih banyak contoh lain. Intinya kita perlu mempertimbangkan banyak hal ketika hendak memberi gaji/honor relawan penyiar radio komunitas. Radio komunitas tidak dapat dijadikan sebagai mata pencaharian oleh pengelola maupun penyiarnya. Sebaiknya pengelola maupun penyiar bekerja secara sukarela di dalam radio komunitas. Hal ini untuk menghindari konflik kepentingan. Lalu bagaimana kami bisa hidup? begitu biasanya argumentasi para pengelola radio. Radio komunitas dibangun dan dijalankan secara sukarela oleh komunitasnya. Jika pengelolanya mengharapkan gaji atau upah, maka prinsip dasar radio tersebut telah diartikan secara keliru. Motivasi orang untuk menjadi pengelola ataupun penyiar radio komunitas lebih didasari keinginan untuk melibatkan diri dalam proses membangun demokratisasi melalui media.


Bagaimana menjamin ketersediaan orang-orang atau sumberdaya manusia di radio komunitas? Paling tidak orang yang bersedia menjadi relawan adalah orang yang menyukai kegiatan penyiaran. Rekrutmen jangan dibayangkan sebagai proses rekrutmen yang sangat formal. Rekrutmen lebih baik di lakukan secara informal, jika perlu ada proses pemagangan bagi calon agar benar-benar merasa suka dan menikmati menjadi relawan di sana. Ada baiknya deskripsi tugas relawan diperjelas dan diberitahu kemungkinan insentif yang bakal diterima olehnya. Insentif tidak harus dalam bentuk duit, tetapi lebih kepada memberi pengalaman baru yang menarik, misalnya mengikuti kegiatan pelatihan atau bahkan pertukaran dengan radio lainnya. Selain itu untuk mempertahankan keberadaan relawan, perlu diciptakan suasana kerja yang enak di radio komunitas. Jika suasana yang terbangun diselimuti oleh persaingan tak sehat seperti munculnya konflik antarpenyiar, maka dipastikan relawan-relawan penyiar tidak akan betah berada di studio untuk jangka yang lama.

yang secara rutin dapat membiayai operasional radio komunitas antara lain dana anggaran desa dan jimpitan masyarakat. Semakin tidak dapat dipastikan ketersediaan dana dari sumber-sumber yang rutin, maka bisa dipastikan pengelola radio harus memutar otaknya untuk menggali peluang-peluang baru agar mendapat pemasukan dana. Pada banyak radio komunitas sering kali terdapat sekelompok orang yang militan (biasanya adalah penyiar generasi pertama) yang tidak segan-segan untuk mengeluarkan dana dari kantongnya sendiri jika terjadi kebutuhan yang sifatnya darurat, misalnya memperbaiki peralatan yang rusak.

Penyiar atau pengelola radio biasanya memiliki batas waktu sebagai relawan. Biasanya mereka bisa bertahan maksimal satu sampai dua tahun. Sebelum mencapai waktu maksimal, relawan tersebut harus menyiapkan calon tenaga baru untuk dimagangkan terlebih dahulu sebagai relawan seperti halnya dirinya. Pendekatan kaderisasi secara informal terkadang lebih sukses ketimbang yang melalui proses rekrutmen formal. Bagaimana memastikan ketersediaan dana bagi operasionalisasi radio komunitas? Sumber-sumber pendanaan dapat dipelajari lebih jauh pada bagian dua serial buku ini yakni Bagaimana Mendirikan Radio Komunitas. Yang ingin disampaikan dalam bagian ini adalah pengelola perlu menyusun strategi untuk mendapatkan dana bagi operasionalisasi stasiun radio sehari-harinya. Strategi semacam apa? Strategi yang juga mengidentifikasi peluang-peluang yang dapat dijadikan sumber pendanaan dan bagaimana cara mendapatkannya. Pengalaman berbagai radio komunitas jarang sekali mendapatkan pembiayaan yang secara rutin menjadi sumber dana. Yang terjadi setiap saat pengelola radio komunitas harus menjalankan ide-ide untuk menciptakan peluang mendatangkan sumber dana, tetapi tetap bukan menjadi sumber yang rutin. Sumber-sumber peluang 40 | Mengapa Radio Komunitas?


Profil Penulis Mario Antonius Birowo [email protected] Lahir di Jakarta, 3 April 1967. Beliau bekerja sebagai dosen di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Atma Jaya di Yogyakarta. Kini sedang menyelesaikan program PhD di Fakultas media dan Informasi di Curtin University of Technology dengan topik “Radio Komunitas dan Demokrasi Akar Rumput: Studi Kasus di Tiga Desa di Yogyakarta.” Selain mengajar, beliau juga aktif menulis di berbagai jurnal, baik di dalam maupun luar negeri. Memberikan presentasi di berbagai seminar, menulis di beberapa buku dan menjadi editor buku Metode Penelitian Komunikasi: Teori dan Aplikasi. Imam Prakoso [email protected] Lahir di Jakarta, 12 Juli 1964. Lulusan bidang Ekonomi Pembangunan Unversitas Gajah Mada Yogyakarta. Beliau pernah menjadi peneliti dan koordinator proyek di Center for Asia and Pacific Studies (CAPS) Universitas Gajah Mada. Sejak tahun 1994 sampai 1998 Bekerja sebagai ahli bidang pengembangan ekonomi di Yogyakarta Urban Development Project (YUDP). Kini menjabat sebagai Direktur Combine Resource Institution di Yogyakarta. Beliau telah melakukan penelitian mengenai “Perkembangan Radio Komunitas di Indonesia” bersama Nicholas Nugent, seorang konsultan media di Inggris. Penelitian yang akan dibukukan ini didukung oleh World Bank Institute. Selain mendalami radio komunitas melalui jalur penelitian, beliau juga aktif memberikan pelatihan dan menjadi konsultan bagi berbagai lembaga yang ingin mendirikan radio komunitas. Akhmad Nasir [email protected] Lahir di Yogyakarta, 7 September 1975. Lulusan Sosiologi Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Semasa kuliah menjadi pengelola Tabloid mahasiswa Bulaksumur UGM dan aktif di Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI). Mendirikan media komunitas Desa Timbulharjo, Yogyakarta; Buletin Angkringan pada Januari 2000 dan Radio Angkringan pada Agustus 2000. Saat ini bekerja di Combine Resource Institution. Menjabat ketua Komisi A Badan Perwakilan Desa Timbulharjo periode 2002-2012. 42 | Mengapa Radio Komunitas?




comb ne R E S O U R C E I N S T I T U T I O N

Recommend Documents