------:..,2
C
I,' \.,!",'
)'/",,~//"f-.AL
ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI
KUKVB • • • •0.0 _UDI
REfI.MllISIIIOM Ae••A,aIATAII.IIESIA
,IIITIlIIAIII_ PIIIIIIIIIIIIIITIlIELIM.I.
(ClASS UTIIII ........ SElImA olIDl_ IEIIUII... IIMII 23 Tlllll••1
FAKULTAS HlJKUM lJNIVEIISlTAS AlRlANGGA
StJRABAYA
2001
SKRIPSI
ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
REFIIMllASI Hili. ACAD PERIIIAINalNESIA
1AI1IINYAIElIU PEN.IIIIIGlllllElIMPDK
(ClASS lenll) IIIIAI1 SElImA UIIIIIUII
IUIISIIIII.I.I-II. .1
NI.1123 '.11111
SKRIPSI
Diajukan untuk melengkapl tuga. dan memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
PenuHs,
H. BASUKI RBKSO "BOWO, S.H., M.S. NIP : 131 28. 714
KUKUH PRAMONO BUDI NIM : 03••14402
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AllUANGGA SURABAYA 2001
SKRIPSI
ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Skrlpsl Inl t...h dluJlkan d.n dlpert.hankan dlhad.p.n
Tim Dosen P.nguji pad a tan_I 7 .Junl 2001
Tim Dosen P....ujl Skripsi :
1. Ketua
: Dr. H. Abdoel RaJld, S.H., LLM.
2. Anggota: H......kl "ekeo WIIIowo, a.H., ................
H. Mach..... All, S.H., M.S.
Ullk Pujla.tutl, S.H., aH.
SKRIPSI
ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
BABIV
PENUTUP
4.1. Kesimpulan a. Prosedur pengajuan gugatan kelompok (class action) dalam sengketa lingkungan mengacu pada ketentuan pasal 37 ayat (1) Juncto Pasal 39 UUPLH. Pasal 37 ayat (1) UUPLH merupakan pasal pengakuan dari konsepsi penggunaan mekanisme gugatan kelompok (class action) dalam sengketa lingkungan. Sedangkan pasal 39 UUPLH merupakan pasal yang menegaskan tata cara pengajuan gugatan perdata dalam sengketa lingkungan. H et H erziene Indonesisch Reglement (disingkat HIR),
dan
atau
Rechtsreglement
BUitengewesten
(disingkat
RBg.)merupakan ketentuan hukum acara perdata yang digunakan dalam beracara seperti yang ditegas oleh pasal 39 UUPLH. Namun, ketentuan HIR dan atau RBg. tidak mengatur dan tidak mengenal konsep gugatan kelompok (class action). b. Hukum acara perdata yang berlaku saat ini belum, bahkan dapat dikatakan tidak dapat meng-cover penerapan beracara dalam hal diajukannya suatu gugatan melalui mekanisme gugatan kelompok (class
action)
dalam
sengketa
lingkungan.
penyesuaian yuridis di masa yang akan datang
Maka
diperlukan
(ius constituendum)
mengenai segala hal yang berkaitan dengan prosedur beracara menggunakan konsep gugatan kelompok (class action) dalam sengketa
95
SKRIPSI
ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
96
lingkungan.
Diantaranya
mengenal
mekanisme
perwakilan
dan
penetapan jenis gugatan termasuk sebagai jenis gugatan perdata biasa ataukah gugatan kelompok (class action), serta penentuan kriteria yang disyaratkan dalam gugatan kelompok (class action). Maka dapat memperbandingkan pada isi ketentuan pasal 23 Federal Rule of Civil Procedure sebagai pedoman untuk reformulasi Hukum Acara Perdata
Indonesia di masa akan datang.
4.2. Saran 1. PerIu dipikirkan dan ditelaah kembali penyesuaian yuridis dari prosedur atau tata cara beracara menggunakan mekanisme gugatan kelompok (class action) terutama dalam bidang lingkungan hidup kedalam bentuk peraturan perundang-undangan. 2. Diperlukan lebih lanjut dan mendalam perihal hal-hal yang terkait dari konsep gugatan kelompok (class action) beserta tata cara beracaranya, hingga menghasilkan produk hukum yang memberikan perlindungan bagi semua pihak. 3. Agar secepatnya lembaga eksekutif dan legislatif mengundangkan ketentuan hukum acara perdata baru,
yang
mengakomodasikan
prosedur atau tata cara beracara dari gugatan kelompok (class action). 4. Selama belum ada kerangka yang khusus mengatur tata cara beracara melalui mekanisme gugatan kelompok (class action), maka Mahkamah Agung kiranya dapat mengeluarkan SEMA atau Peraturan Mahkamah
SKRIPSI
ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
97
Agung yang isinya memberikan petunjuk kepada hakim-hakim mengenai hal-hal yang terkait dengan gugatan kelompok (class action). 5. Perlu adanya penyadaran dan sosialisasi hukum terhadap praktisi, penegak hukum, maupun masyarakat berkenaan dengan hak-hak masyarakat terhadap lingkungan hidup.
SKRIPSI
