,...,...*k. Class :

Diskusi Peren c anaan Pemb angu

nan

Berkelanjutan di dalam Era Desentralisasi dan Tantangan Global

DOKUMENTASI

&

ARSIP

BAPPENAS Acc. No. , !.!!..t/,...,...*k t;-o

Class : ir

/

.......(#3h

KATA PENGANTAR Setefah diselenggarakannya KTT Rio de Janeiro pada tahun 1992, konsep pembangunan berkelanjutan menjadi satu isu yang mengglobal. Konsep yang mengkaitkan tiga aspe( ekonomi, sosial-budaya dan lingkungan hidup ini telah dijabarkan secara rinci dalam dokumen Agenda 21 Global. Indonesia sebagai satu negara yang harus memenuhi komitmennya telah pula menerbitkan Agenda 21 Nasional.

Penerapan Agenda 21 merupakan tantangan global yang perlu diperhatikan dengan cermat. Di lain pihak, Indonesia menghadapi desentralisasi yang juga merupakan satu tahap paradigma baru. Selanjutnya tugas ke depan untuk mengimplementasikan konsep pembangunan berkelanjutan dalam tingkat perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Dalam rangka menajamkan pembahasan pada perencanaan inilah, telah dilaksanakan diskusi mengenai Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan di dalam Era Desentralisasi dan Tantangan Global.

Dengan berakhirnya kegiatan diskusi terfokus ini, kami mencoba untuk menyusun suatu laporan kegiatan ini dalam bentuk prosiding, yang di dalamnya tercakup hasil pemaparan para narasumber dan diskusi dari para peserta, serta beberapa usulan yang dapat dUadikan masukan dalam perumusan kembali kebijakan perencanaan pembangunan berkelanjutan.

Diharapkan dari hasil diskusi ini diperoleh bahan masukan dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan, khususnya di daerah yang sedang dalam euforia otonomi daerah tanpa mengabaikan globalisasi. Kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada para narasumber dan

peserta yang telah membantu terlaksananya kegiatan diskusi ini. Kami pun tetap mengharapkan tambahan masukan, koreksi, serta saran dari berbagai pihak untuk penyempurnaan kebijakan perencanaan pem

ba nguna

n berkelanjutan.

Jakarta, Nopember 2001 Deputi Bidang Regionaldan Sumber Daya Alam Bappenas

Dedi M. Masykur Riyadi

Diskusi : Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan di dalam Era Desentralisasi dan Tantangan Global

DAFTAR ISI

.............. DAFTAR rsr ........... BAB I. Pendahuluan ............ BAB II. Kerangka Acuan Kerja 2.1 Latar Belakang 2.2 Maksud dan Tujuan 2.3 Lingkup Kegiatan 2.4 Hasil Kegiatan 2.5 Penyelenggara 2.6 Susunan Acara ........ 2.7 Pesefta Diskusi BAB III. Ringkasan Hasil Pelaksanaan 3.1 Resume Pembicara 3.2 Hasil Diskusi 3.3 Kesimpulan ............

KATA PENGANTAR

i

ii 1

3

...................

3 4 4

....................

4 4 5 5

8 6

I

10

Lampiran

A.

Asas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Proli, RE. Soeriaatmadl?, Pusat Studi Lingkungan Hidup, Institut Teknologi Eandung

B. Keberlanjutan Pembangunan

dengan Pembangunan Berkelanjutan

Proli, Emil Salim, Yayasan Kehati

Diskusi

: Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan di dalam

Era Desentralisasi dan Tantangan Global

BAB I PENDAHULUAN Diskusi Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan da dalam Era Desentralisasi dan Tantangan Global merupakan salah satu kegiatan penyusunan kebijakan dan strategi bidang penataan ruang, peftanahan dan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Direktorat Penataan Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup, Bappenas.

Diskusi ini dimaksudkan untuk membahas kembali Kebijakan Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan sehubungan dengan komitmen Indonesia pada pengelolaan lingkungan hidup global di saat menghadapi era desentralisasi. Penyelengganan diskusi terfokus juga merupakan sarana untuk menggalang kontribusi dari berbagai ahli dalam merumuskan kembali kebijakan perencanaan pembangunan berkelanjutan dengan memfokuskan pada tantangan otonomi daerah.

di pusat yang berkaitan dengan perencanaan, asosiasi pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga swadaya Peserta diskusi ini adalah instansi pemerintahan masyarakat (LSM).

Bapak Deputi Bidang Regional dan Sumber Daya Alam Bappenas menyampaikan sambutan sebagai kata pembuka acara diskusi. Dalam sambutan tersebut diutarakan bahwa agenda utama adalah bagaimana mendorong seluruh seKor pembangunan nasional untuk mempertimbangkan dan mengoperasionalkan aspek pembangunan berkelanjutan dalam rencana dan pelakanaan program pembangunan. Pada kesempatan diskusi ini, ditampilkan dua narasumber sebagai pembicara yang

menyampaikan makalah, yaitu : 1. Prof. RE Soeriaatmadja, dari Pusat Studi Lingkungan Hidup, Institut Teknologi Bandung; dan Prof. Emil Salim, dariYayasan Kehati. Presentasi narasumber ini dipandu oleh moderator: Dr.Ir. Sujana Royat, Direktur Penataan Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Bappenas.

2.

Pembicara pertama menyampaikan makalah dengan judul Asas Pengelolaan

Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hldup yang memaparkan inti pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Hal ini kemudian dikaitkan dengan kenyataan bahwa pada saat yang sama, yaitu ketika Indonesia harus memenuhi komitmen global tersebut, Indonesia memasuki satu era baru, yaitu desentralisasi. Dalam pemaparan ini ditampilkan pula bagaimana konflik satu sama lain ini menjadi satu keuntungan tersendiri. Selanjutnya makalah kedua lebih

menekankan pada kajian empirik konsep pembangunan berkelanjutan pada berbagai bidang kehidupan di Indonesia. Dengan judul Keberlanjutan

Pembangunan dengan Pembangunan Berkelanjutan,

inti yang

ingin

Diskusi: Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan di dalam Era Desentralisasi dan Tantangan Global

disampaikan dalam makalah tersebut adalah pembangunan di Indonesia tidak berhasil karena tidak adanya keberlanjutan dalam hal ekonomi, sosial dan ekologi disertai dengan contoh-contoh konkritnya yang telah terjadi. Makalah lengkap dari kedua narasumber dapat dilihat pada Lampiran. Selanjutnya diadakan tanya jawab antara narasumber dan peserta diskusi. Hasilhasil dari diskusi dan tanya jawab ini secara keseluruhan dicantumkan pada Bab 3 Prosiding Diskusi ini.

Diskusi kemudian ditutup oleh DireKur Penataan Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup, Bappenas dengan mengharapkan agar peren@naan pembangunan berkelanjutan dapat diimplementasikan pada berbagai bidang dan mencapai hasil yang memuaskan.

Diskusi: Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan di dalam Era Desentralisasi dan Tantangan Global

BAB 2 KERANGKA ACUAN KERJA

2.I

IATAR BEIAKANG

Perubahan paradigma dalam sistem pemerintahan kita dewasa ini menghendaki adanya suatu sitem perencanaan pembangunan yang lebih desentralistis dan partisipatif. Hal ini sangat sejalan dengan prinsip-prinsip peren@naan pembangunan yang mengadopsi konsep pembangunan berkelanjutan yang antara fain mensyaratkan adanya pelaksanaan kepemerintahan yang baik (gad govemance) yang beriorientasi pada aspek pelayanan publik dan desentralisasi. Didalam era desentralisasi ini, prinsip pembangunan yang berkelanjutan sejalan dengan konsep pemikiran desentralisasi pembangunan yang lebih mendukung pada keikut sertaan seluruh pihak terkait didalam pengambilan keputusan pembangunan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai dengan monitoring pelaksanaannya. Pembangunan berkelanjutan juga membutuhkan institusi pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan yang responsif terhadap objeKif dari konsep pembang una n berkelanj utan

Indonesia sudah mengadopsi konsep pembangunan berkelanjutan sebagai visi pembangunan semenjak tahun 1997 dengan diadopsinya rumusan Agenda 21 Global ke dalam formulasi Agenda 21 Nasional dan menempatkannya sebagai suatu isu penting pembangunan nasional. Garis-garis Besar Haluan Negara 19992004 telah mengamanatkan bahwa pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara

berkelanjutan. Pernyataan mengenai pentingnya mengadopsi

konsep

pembangunan berkelanjutan tersirat dalam butir-butir kebijakan yang tercantum dalam GBHN 1999-2004, khususnya secara eksplisit di dalam program-program Pembangunan Ekonomi, dan Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Hidup. Selanjutnya, Undang-undang No. ZS tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) mencantumkan visi pembangunan berkelanjutan ini di dalam beberapa prioritas pembangunannya. Namun demikian,konsep pembangunan berkelanjutan perlu dijabarkan kembali ke

dalam kegiatan-kegiatan

di

sembilan bidang pembangunan Nasional dalam

Propenas secara operasional dan terukur. Dengan demikian dapat terumuskan strategi pencapaian pembangunan berkelanjutan yang operasional dan terukur

agar dapat menjadi panduan pelaksanaan pembangunan di setiap lingkup pemerintahan. Diharapkan perumusan strategi perencanaan pembangunan berkelanjutan juga mempertimbangkan sinergi kepentingan pembangunan sektoral dan pembangunan wilayah demi optimalisasi potensi dan sekaligus meminimalkan terjadinya konfl ik kepentingan.

Masih merupakan tantangan yang kita hadapi bersama adalah bagaimana mengimplementasikan konsep pembangunan berkelanjutan pada level perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Yaitu, langkah strategis 3 Diskusi

: Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan di dalam Era Desentralisasi dan Tantangan

Global

bagaimana yang harus kita lakukan untuk menjabarkan konsep sustainable development ke dalam program pemerintah dan kegiatan pembangunan beserta dengan perangkat legal aspeknya. Sehingga, konsep pembangunan berkelanjutan menjadi operasional di tingkat implementasinya baik untuk masing-msing seKor pembangunan dan lokal pelaksanaan.

:

di dalam merumuskan dan mengoperasionalkan strategis-strategis dalam penggunaan sumber daya yang ada secara efisien, melindungi dan meningkatkan kualitas hidup, dan menciptakan kehidupan ekonomi yang adil dan merata. Strategi-strategi tersebut harus diintegrasikan ke dalam seluruh aspek pembangunan nasional di setiap level pemerintahan. Hanya melalui perencanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan dapat kita harapkan trerwujudnya komunitas yang berkualitas dan dapat menunjang kelangsungan generasi sekarang dan akan datang. Insan perencana mempunyai "leadership role"

2.2

MAKSUD DAN TUJUAN

Tujuan dari diskusi ini adalah untuk bertukar pikiran dalam rangka mencari strategi pefaksanaan konsep Agenda 2t yang operasional dan meningkatkan kapasitas perencanaan pembangunan berkelanjutan. Diharapkan hasil dari diskusi ini dapat menjadi masukan bagi pihak perencana pembangunan untuk menerapkan agenda pembangunan berkelanjutan.

2.3

LINGKUP KEGIATAN

Diskusi dilakukan dengan para pakar dari instansi terkait baik dari pusat dan daerah. Pelaksanan diskusi berpijak pada pengumpulan berbagai pendapat dan pemikiran untuk merumuskan kebijakan yang didasarkan pada masalah-masalah yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kebijakan di masa lalu, serta masalah pembangunan saat ini, dan masalah yang mungkin timbul di masa yang akan datang.

2.4

HASIL KEGIATAN

Hasil dari diskusi ini merupakan masukan pemikiran dan usulan yang dapat dijadikan bahan dalam merumuskan suatu Kebijakan Perencanaan yang menerapkan Pembangunan Berkelanjutan. Diharapkan output kegiatan yang disertai prinsip-prinsip praktis inidapat berguna bagi pemerintah daerah dan pihakpihak yang terkait.

2.5

PENYELENGGARA

Direktorat Penataan Ruang, Pertanahan, dan Lingkungan Hidup, BAPPENAS Jl. Taman Suropati 2A, Jakarta 10310

Telp. 3926601, Fax. 39274L2

Diskusi : Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan di dalam Era Oesentralisasi dan Tantangan Global

2.6

SUSUNAN ACARA

13.50-14.00

Registrasi Peserta

14.00-14.15

Sambutan

:

Deputi Kepala Bappenas Bidang Regionaldan Sumber Daya Alam Presentasi dan Diskusi : Perencanaan Pembangunan Eerkelanjutan di dalam Era Desentralisasi dan Tantangan Global Moderator: Sujana Royat

DireKur Penataan Ruang, Pertanahan, dan Lingkungan Hidup. 14.15-14.25

BAPPENAS

Pengantar Diskusi Oleh : Moderator

14.25-14.45

14.45-15.05

Asas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Oleh : Prof. RE. Soeriaatmadja, PSLH ITB

Keberlanjutan Pembangunan dengan Pembangunan Berkelanjutan Oleh : Prof. Emil Salim, Yayasan Kehati

15.05-15.50

15.50-16.00

Diskusi dan Tanya Jawab

Penutup dan Perumusan Kesimpulan Oleh: Moderator

2.7

PESERTA DISKUSI TERFOKUS

Pesefta diskusi adalah berbagai pihak yang dianggap terkait yang mewakili unsur pemerintah pusat, asosiasi, perguruan tinggi dan LSM. peserta di antaranya mewakili beberapa instansiyakni :

1. Departemen

dan Kantor Meneg: Kehutanan, perhubungan, Energi dan sumber Daya Mineral, permukiman dan prasarana wilayah, Kantor Meneg Lingkungan Hidup, Pertanian, Dalam Negeri, perindustrian

dan

Perdagangan, Kelautan dan perikanan, pendidikan Nasional, Meneg Riset dan Teknologi, dan Meneg pemberdayaan perempuan;

2.

LPND: Bappenas, Bapedal, BppT, Bakosuftanal, Bapeten, l-ApAN, LIPI, BATAN, dan BPN;

3. Perguruan tinggi: PPSML Universitas Indonesia; 4. Asosiasi pemerintahan daerah: AppSI, APKASI, dan ApEKSI; 5. LSM: Walhi, ICEL, Yayasan pembangunan Berkelanjutan Diskusi

: Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan di dalam Era Desentralisasi dan Tantangan

Global

BAB 3 RINGKASAN HASIL PELAKSAN A,/AN 3.1

RESUME PEMBICARA DAN PEMBAHAS

3.1.1

Konsep Pembangunan Berkelanjutan

Pembicara: Prof. RE. soeriaatmadja, pusat studi Lingkungan Hidup, Institut Teknologi Bandung

Konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan (PBBL) diputuskan pada Krr Rio Lggz yang merupakan penerjamahan- dari environmentally sound and sustainable developmenf. Konsep pBBL merupakan perwujudan pembangunan sepefti biasa tetapi mempunyai kesadaran bahwa sumber daya alam dan lingkungan hidup tidak menjadi korban, tidak tefiadinya pemborosan sumber daya alam serta pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Pada saat yang sama, pemikiran global (the new global thinking) PBBL di Indonesia

menghadapi otonomi daerah

di

mana daerah memiliki kewenangan dalam

pengambilan keputusan. Hal ini memberikan tekanan pada empat hal berikut: Prinsip demokrasi harus dilaksanakan

1. 2, Peran serta masyarakat dalam pembangunan 3. Pemerataan dan keadilan 4. Perhatian terhadap potensi keanekaragaman sumber daya alam dan lingkungan hidup, termasuk sumber daya manusianya.

Untuk menghadapi tantangan global, pemerintah daerah harus tangguh. Kecenderungan jumlah penduduk semakin tinggi, pencemaran lingkungan meningkat, terjadinya pemanasan bumi, kemerosotan sumber daya alam, dan lainlain. Karena itu perlu adanya keselarasan antara manusia dengan lingkungan sekitarnya. Perlu adanya sistem manajemen lingkungan atau ISo 14000. Jika perencanaan pembangunan sama dengan sistem pengelolaan lingkungan hidup, rnaka akan tercapai PBBL. Pada KTT Rio dinyatakan bahwa PBBL akan terjadijika pembangunan ekonomi bisa menginternalisasikan permasalahan-permasalahan sumber daya alam dan lingkungan hidup ke dalam ekonomi itu. Etika pembangunan berkelanjutan : PBBL berpadu dengan pelestarian (sustainable use) Sesuai dengan daya dukung lingkungan Berkemakmuran yang adildan berkeadilan yang makmur

1. 2. 3. 4. Menjunjung harkat pribadi dan keanekaan budaya

Diskusi : Perencanaan Pembangunan Eerkelanjutan di dalam Era Desentralisasi dan Tantangan Global

5.

Memelihara keseimbangan ruang ekologi kehidupan

Dalam pembangunan berkelanjutan, keterkaitan ekonomi, sosial dan lingkungan menjadi faktor yang utama. Agar pembangunan ekonomi dan sosial budaya dapat berjalan, integrated ecosystem yang menopangnya harus tetap terjaga dengan baik. Bisa juga digunakan indikator untuk pembangunan yang merusak lingkungln, apakah lingkungan yang rusak tersebut dapat kembali pulih hingga pembangunan dapat terus berlanjut? Perangkat AMDAL dapat digunakan dalam pembangunan berkelanjutan. AMDAL keluar dengan RKL dan RPL yang harus bersifat sustainable di lapangan. Ini yang perlu mendapat perhatian penting. Selain itu muncul persoalan penting: tata ruang nasional agar penataan lingkungan hidup dan sumber daya alam berlangsung secara aman, tertib dan efisien. Sehubungan dengan desentralisasi, Pemda masih

perlu masukan dari pusat mengenai perencanaan dan

pembangunan

berkelanjutan. sumber daya alam terbaharukan dan fungsinya harus lelalu terpelihara. sumber daya alam tak terbaharukan seperti bahan tambang dimanfaatkan sehemat mungkin dan habisnya selama mungkin.

3.1.2 Keberlanjutan Pembangunan dengan

pembangunan

Berkelanjutan Pembicara: Prof. Emil Salim, Yayasan Kehati

Dari segi ekonomi, pembangunan ekonomi tidak berkelanjutan atau economic sustainable. Hal ini ditunjukkan dengan indikasi bahwa meskipun produk domestik bruto tahun 2000 naik, namun laju peftumbuhan menurun, tidak terjadinya penambahan investasi baru dan arus modal swasta neto menunjukkan negatif. Dalam hal sosial, terjadi ketidaktabilan politik dalam negeri, masih terjadinya kesenjangan antara aspirasi rakyat dengan legislatif, turunnya wibawa dan kredibilitas pemimpin elit politik. Kondisi sosial timpang tanpa pimpinan, bahkan tanpa pemerintah yang efektif, sehingga menjadi rapuh dan social unsustanable, Pada sisi lingkungan, pembangunan sering tidak memperhatikan daya dukung lingkungan, pembabatan dan pembakaran hutan, terjadinya erosi, banjir dan sebagainya. Hal ini menandakan terjadinya ecological unsustainable.

Untuk itulah Indonesia perlu menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan dengan kekayaan keanekaragaman hayati yang tinggi yang dimiliki. pembangunan perlu dilakukan dengan mengelola sumber daya yang ada dengan seifisien

mungkin dengan limbah dan polusi sekecil mungkin. pola pembangunan berkelanjutan ini menaikkan berlanjutnya pembangunan ekonomi dengan

keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat yang memberi manfaat langsung dalam

keberlanjutan fungsi ekosistem sebagai wahana atami yang mampu memberi berkah bagi generasi demi generasi.

Diskusi : Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan di dalam Era Desentralisasi Oan fantangan CtoOat

3,2

HASIL DISKUSI

PERTANYAAN

1. Nina Novita, APEKSI Pada tahun 1996 kota penah dibantu APEC untuk mengadakan studi tentang Energy for sustainabtltty. Pilot project dilakanakan di Bogor dan serang. Selama ini kota tidak pernah mengatahuitentang Agenda 21 Nasional. Studi ini diperlukan untuk perencanaan penggunaan energi perkotaan. Untuk menjamin keberlanjutan, perlu dikembangkan energi terbarukan dari sampah,

di

air, dan gelombang. Kendala yang sulit diatasi adalah kebijakan

nasionat

tentang energi. Saran untuk pemerintah pusat, diperlukan sosialisasi ramburambu, peraturan insentif-disinsentif yang dapat dlgunakan unuk pengembangan lingkungan hidup. Selain itu mohon agar bantuan-bantuan dari luar dapat disalurkan ke daerah.

2.

Syamsuddin Ali, Dept. Energidan Sumberdaya Mineral

a.

b. 3.

Hasil KTT Rio adalah Agenda 21 Global yang perlu dijabarkan ke dalam Agenda 21 Nasional dan Sektoral. Untuk sektor pertambangan dan energi telah dibuat 2 buah buku agenda 21 sektoral. Dalam agenda tersebut, sudah ada ukuran dan indikator yang menyatakan bahwa pada tahun 2001 tidak akan digunakan bensin bertimbal di Indonesia. Bagaimanakah cara membuat perencanaan pembangunan berkelanjutan di ruang laut?

Widjojo

Di negara berkembang, sumberdaya alam biasanya dieksploitasi dengan laju yang sangat cepat. Sebenarnya, eksploitasitidak akan menjadi masalah apabila sumberdaya manusia dapat ditingkatkan dari hasil penjualan sumberdaya alam. Yang akan menjadi masalah sangat besar adalah apabila sumberdaya alam habis sementara sumberdaya manusia belum tinggal landas. Untuk mengatasi hal-hal yang terjadi di negara berkembang tersebut, bagaimanakah peran negara maju untuk membantu negara berkembang? Apabila ada, bagaimana melaksanakannya? Penjabaran ke dalam pelaksanaan menjadi hal yang sangat penting karena banyak sekali sektor yang telah diatur dengan baik dalam tataran normatif tapi belum jelas di tatanan perencanaan dan pelaksanaan.

4.

Edi, Dit Transportasi

secara normatif hal

ini

bagus, tetapi bagaimana dengan pelaksanaan?

Pembangunan dengan proyek pemerintah dan swasta dianggap selalu berhasit, tetapi banyak kelompok-kelompok yang tidak terpuaskan.

5.

Tatag Wiranto, Dit Pemberdayaan Masyarakat Selama dua puluh tahun terakhir Indonesia berada dalam pusaran pikiran baru yang belum sempat dipahami. Transformasi pemikiran ke dalam organisasiorganisasi yang berkepentingan belum dapat dengan mudah dikembangkan.

Diskusi : Perencanaan Pembangunan Serkelanjutan di dalam Era Desentralisasi Oin tantangan etoOat

Ide-ide baru ini mendapat banyak hambatan terutama karena pikiran-pikiran manusia tidak konsisten. Siapakah yang harus menjadi pengatur untuk hal ini?

JAWABAN

1. Bahan pemikiran ini bukan hanya normatif tetapi juga sudah mencapai

tahap

pelaksanaan. Untuk pelaksanaan sangat berat karena masyarkat kita tidak biasa untuk mematuhi hukum sehingga cenderung tidak konsisten. Sementara itu, perencanaan memerlukan pengaturan yang tegas dan kosisten. Untuk itu, dokumen-dokumen perencanaan perlu menjadi dokumen hukum. Selain itu, agar tataran praKis lebih baik, diperlukan pengkajian yang berawal dari norma dan etika.

2.

Sebagai bahan untuk memperbaiki perencanaan di negara kita, dapat dilakukan perbandingan dengan negara-negara tetangga yang telah lebih maju.

3. Dana bukan

merupakan kendala dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan karena dana dapat dihasilkan dari proses pembangunan yang berkelanjutan. Perangkat utama yang diperlukan adalah perencanaan yang baik.

4.

Masyarakat Indonesia perlu melaksanakan sesuatu yang nyata. Tujuan pembangunan harus membumi. Untuk itu tujuan, konsep, dan langkah pelaksanaan perlu didalami terlebih dahulu sehingga diketahui hal-hal yang baik untuk dilaksanakan. Selain itu, diperlukan keberanian untuk membuang yang tidak sesuai.

USUI.AN

Sujana: Sosialisasi Agenda 21 Lokal perlu dilakukan oleh Apeksi, Apkasi, dan Asosiasi Pemerintah Daerah Propinsi. Bembi Uripto:

1. Dalam hal kebijakan nasional

energi ada KUBE, kebijakan antar departemen.

KUBE yang terakhir adalah kebijakan yang berbasis market ekonomi. Untuk itu

2.

diperlukan internalisasi eksternalitas yang diterapkan dalam kebijakan ini. Energi dan globalisasi. Emisi Cox, Nox, SO4, Pb akan dikurangi di Jabotabek.

Secara global, kontribusi

ini tidak akan terdeteksi, tetapi secara lokal,

kerusakan lingkungan nasional akan banyak terkurangi

3.

ISO 14000 sampai saat ini belum menjadi isu pembatasan perdagangan di Indonesia.

Diskusi



4.

Untuk mengurangi emisi timbal di Indoensia. Dapat dilakukan permintaan dana kepada Global Enviromental Facilities (GEF) yang dapat digunakan untuk membantu negara-negara AsEAN untuk mengadakan penelitian di negara masing-masing. Diperlukan subsidi untuk pengadaan catalytic converteruntuk kendaraan umum.

5.

Timbal sudah ditetapkan oleh Menneg LH dan Menteri Energi dan sumberdaya Mineral untuk dikurangi penggunaannya sedikit demi sedikit. pengilangan minyak di Balongan menggunakan aditif HoMc sehingga pb tidak diperlukan lagi. Kendala utama adalah dana. Pembangunan Balongan memerlukan dana

kurang lebih US$ 200 juta. Alternatif energi lain selain migas harus

dipertimbangkan, penggunaan energi matahari harus menjadi prioritas utama.

KMNLH pernah menjelaskan tentang GEF dalam Rakernis. Kesimpulan 7.

sementara, hanya sedikit yang mendapatkan GEF. Trade-off yang berkembang diantara negara maju dan berkembang sampai saat ini dapat disebut sebagai penjajahan baru.

3.3

KESIMPULAN

1. Pembangunan berkelanjutan

perlu diterapkan dari mulai tahap perencanaan hingga pelaksanaan agar tidak merusak ekosistem yang menopang kehidupan manusia untuk generasi sekarang dan yang akan datang. Untuk itu diperlukan satu dasar hukum dengan penerapan yang tegas dan konsisten.

2.

sejalan dengan penerapan desentralisasi, konsep pembangunan berkelanjutan menjadi satu hal yang perlu diadopsi oleh pemerintah daerah. sesuai dengan sumber daya manusia dan modal yang ada, diharapkan dapat menghadapi tantangan pertumbuhan penduduk yang tinggi tanpa menghabiskan sumber daya alam ataupun menurunkan kualitas lingkungan.

3.

Agar pembangunan berkelanjutan dapat dilaksanakan, perlu tujuan nyata yang ingin dicapaidan melibatkan seluruh unsur masyarakat.

to Diskusi : Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan di dalam Era Desentralisasi oan

Tanta-gnGlobii

ASAS PENGELOLfu{N SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP Prof. RE Soeriaatmadja

.

Definisi pembangunan bekelanjutan yang berwawasan lingkungan (pBBL):

"Pembangunan untuk memenuhi keperluan hidup manusia kini dengan tanpa mengabaikan keperluan hidup manusia masa datang" (KTT Bumi 1992)

tetap memelihara kemampuan daya dukung sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup (LH) dari ekosistem yang menopangnya" (UNEP (United Nations Environment Programme))

"Memperbaiki kualitas kehidupan manusia dengan

.

Dua kunci utama

.

:

Diutamakan pemenuhan keperluan dasar hidup masyarakat golongan miskin dan terbelakang di Bumi.

.

Diutamakan pula peningkatan kemampuan IPTEK & Sistem Kelembagaan Sosial dalam meningkatan kemampuan daya dukungan LH/SDA tanpa

merusak. Dengan demikian, PBBL adalah transformasi progresif dari pembangunan Ekonomi & sosial budaya masyarakat dalam pandangan dan perilakunya terhadap LH/SDA.

Hakekat (kegiatan proyek) Pembangunan bertujuan untuk mengatasi masalah. Namun demikian, baik unsure, kegiatannya (secara terpisah) maupun seluruh kegiatannya secara total dapat pula menimbulkan perubahan pada proses yang berlaku dalam LH/SOA. Dengan makna lain, Pembangunan sebenarnya memuat kehendak manusia untuk mefaksanakan perubahan. Namun muatan perubahannya, sadar atau tidak sadar, mengandung dua jenis perubahan :

-

Mengubah daya dukung & kualitas LH/SDA yang semula ada menjadi daya tampung yang sesuai dengan motivasi & kehendak serta tuntutan social-budaya dan social ekonomi suatu masyarakat. perubahan ini biasanya terencanakan dengan secara nyata.

-

Mengubah proses dan daya dukung LH/SDA yang semula ada secara alami itu sedemikian rupa, sehingga baik keserasian maupun keselarasan antar unsure LH/SDA berubah secara nyata, sehingga terjadi perubahan berupa grhrart terhadap keseimbangan antar-unsur dalam LS/SDA diluar rencana.Inilah yang dikenal dengan istilah Dampak-lingkungan. Dampak = Kejutan (karena muncut diluar rencana serta timbul tanpa diduga, untuk baik atau buruk akibatnya A-l

Diskusi:PerencanaanPembangunan8erke|anjutandida|arne'.oes@

terhadap perubahan yang direncanakan bagi "pembangunanyang terenanakan. Dampak-lingkungan ini bila tidak diantisipasisedini mungin, tepatnya pada tahap perencanaan, bisa menimbulkan g,h,a,t pada hasil pembangunan hingga pada taraf membuat Pembangunan menjadi tak Berkelanjutan.

Karena itu, "Analisis mengenai Dampak-lingkungan"(AMDAL) sebagai bagian dari proses perencanaan menjadi amat penting untuk dilaksanakan dalam PBBL. Keluaran sebagai hasil-akhir AMDAL adalah RKL (Rencana pengelofaan

Lingkungan)

dan RPL (Rencana Pemantauan Lingkungan) yang

harus

merupakan bagian yang tak terpisahkan dari PBBL.

MATRA KEBERLANJUTAN DAI.AM PBBL

1.

KEBERLANJUTANEKONOMI Mewujudkan Pembangunan Ekonomi (PE) yang mampu mengalokasikan

dan memanfaatkan serta mengelola LH/SDA se-efisien dan se-efeKif mungkin dengan aliran modal masyarakat, pemerintah dan dunia usaha secara berimbang.

Tujuan PE bukan hanya sekedar meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara & bangsa saja (Perhatian ! meski hal itu memang tetap sangat penting), melainkan juga mesti menjamin suatu tingkat pemerataan yang adil & proporsional. Dan, PE harus mampu meng"internalisasi"kan "eksternalitas" terhadap LH/SDA yang sudah lama terbengkalai. Bahkan masih juga terus berlaku hingga sekarnag. Baik dalam proses pengambilan keputusan, maupun dalam perencanaan kegiatan ekonomi makro dan mikro.

2.

KEBERLANJUTAN EKOLOGI

.

Mempertahankan dan atau meningkatkan Daya Dukung LH/SDA sebagai Ekosistem.

.

Dengan makna lain, PE boleh dan syah bergulir, namun "keutuhan', dan "integritas" hubungan timbal balik dalam keserasian dan keselarasan antara unsure hayati dan nir-hayati dalam LH/9DA sebagai ekosistem harus tetap terpelihara dan terkelola dengan baik,

Mendayagunakan LH/SDA dengan dampaknya terhadap lingkungan seminimum mungkin. Minimasi dampak penting (-) terhadap LH/SDA, dan mengoptimalisasikan dampak penting (+) merupakan suatu kewajiban dalam PBBL.

'

Menjaga dan membatasi pemanfaatan sDA yang menimbulkan maslaha terhadap LH-Global menjadi kesepakatan antar-bangsa. Demikian pula

mengupayakan

sejauh mungkin (sebagai pilihan

baru)

Diskusi : Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan di dalam Era Desentralisasi Oan fantangan CtoUat

pemanfaatan/pemakaian sDA secara berkelanjutan (terpebaharui) yang bijak dan bestari. Minimisasikan sampah dan limbah rumah tangga dan industri, terutama limbah 83 melalui peningkatan upaya menghasilkan teknologi yang berproduksi bersih & ramah lingkungan dengan mengembangkan poli konsumen berkelanjutan.

Mempromosikan dan meningkatkan penaatan dan penegakan terhadap hukum lingkungan yang konsekuen & taat-asas dalam melaksanakan pBBL. KEBERLANJUTAN TATA RUANG

' ' . '

4.

Keseimbangan tata ruang Desa dan Kota yang mendukung keserasian dan

keselarasan kegiatan Ekonomi Berkelanjutan perlu dikembangkan secara konsekuen, sehingga tujuan ekonomi dan ekologi pemanfaatan LH/SDA berkelanjutan da pat terwujud.

Kegiatan Ekonomi Berkelanjutan, baik di Ekosistem Alam maupun Ekosistem Binaan juga siap mencegah g,h,a,t terhadap Ekosistem yang peka terhadap perubahan alami maupun budaya, Mengembangkan Pertanian Reproduktif dan Regeneratif serta Agroperhutanan bagi petani kecil disertai dengan siklus (daur) sarana yang mendukung hasil panen berkelanjutan dalam perjalanan ruang dan waktu, Mengembangkan industriyang terdesentralisasi dengan dukungan'rprEK generasi : RAMAH LINGKUNGAN" melalui aneka-ragam upaya pemanfaatan Jejaring Informasi INDUSTRI-Berkelanjutan, baik pada tingkat nasional, regional maupun global.

KEBERLANJUTAN SOSIAL BUDAYA

'

Membina kemampuan masyarakat yang siap & tanggap berperansefta dalam pembangunan ekonomi yang "ramah-lingkungan"hingga bisa benarbenar mampu turut mengurangijurang kesenjangan mutubaku kehidupan antara yang "mampu" dengan yang ',tidak mampu.'

'

Mengembangkan Sistem Tata Nilai (Budaya) bagi mendukung secara kokoh suatu sistem Kehidupan Berkelanjutan yang berorientasi ke masa datang yang lebih cerah secara bertanggung jawab.

'

Pembangunan sosial-budaya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari tujuan pertumbuhan ekonomi secara berimbang dalam berbagai jenjang

dan lapisan masyarakat.

'

Menemukan "akar budaya" dari pembangunan Ekonomi modern yang sedang berkembang guna mampu ditunjang oleh kegiatan normatif dari masyarakat yang lebih sesuai dengan kondisi sosial-budayanya.

Diskusi : Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan di dalam Era Desentralisasi dan TantanganGlobii

PENGELOLAAN SDA/LH DALAM PBBL

sudah sejak tahun 7982, Indonesia menganut pola pembanqunan Berwawasan Linokunoan (Lihat, Undang-Undang No.

4, tahun

1982 ttg.

Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan LH) Definisi PBL adalah

:

"Upaya sadar dan berencana dalam menqounakan dan menoetola sumber daya secara bijaksana dalam Pembangunan Berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup".

Arahan PJP

II

(1993-2018)

GBHN: Pendayagunaan sumber alam sebagai pokok-pokok kemakmuran rakyat dilakukan secara terrencana, rasional, optimal, bertanggung jawab & sesuai dengan dava dukunq LH-nva, dan menqutamakan sebesar-besar kemakmuran rakvat &

memperhatikan oelestarian funqsi & keseimbanqan LH/SDA baqi ,'PEMBANGUNAN

:

BERKELANJUTAN"

Tata ruang nasional yang ber-wawasan Nusantara dijadikan pedoman bagi perencanaan pembangunan agar penataan LH dan pemanfaatan sDA dapat dilakukan secara aman, tertib, efisien & efektif.

'

SDA yang terbarukan harus dikelola sedemikian rupa sehingga fungsi &

'

SDA yang tidak terbarukan harus digunakan sehemat mungkin dan diusahakan

kemampuannya dapat selalu terpelihara; habisnya selama mungkin.

TUJUAN PENGELOLAAN LH

.

Tercapainya keselarasanhubungan antara manusia dengan LH sebagai tujuan membangun manusia Indonesia seutuhnya;

. . '

Terlaksananya PEMBANGUNAN BERWAWASAN LINGKUNGAN untuk

'

Terlindunginya negara terhadap dampak kegiatan di luar wilayah negara yang

Terkendalinya pemanfaatan SDA secara bijaksana. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai pembina

LH

kepentingan generasi masa sekarang dan masa datang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan

ETIKA PBBL Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan (PBBL) bukan hanya sekedar konsep, melainkan merupakan pola Pembangunan dengan Etika Baru. Diskusi

: Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan di dalam Era Desentralisasi dan Tantangan CtoOit

Kelulushidupan manusia serta kesejahteraannya akan bergantung pada menjamin PBBL sebagai suatu Etika Global (Gro H. Brundtland, 1987).

Etika = Kepatuhan seseorang yang tercerminkan dalam segala perilaku hidup serta alam pikirannya guna mewujudkan suatu cita-cita dengan moralitas mulia.

Apakah Etika (baru) dlm wujud PBBL itu ? :

-

PBBL berpadu dengan upaya pelestarian SDA & (daya dukung) LH PBBL bertujuan memenuhi kebutuhan dasar hidp manusia secara merata

PBBL berkemakmuran yang adil & berkeadilan yang makmur

:

PBBL menunjang harkatpribadi & keanekaan budaya PBBL memelihara

"

kesempurnaan " ekologi ruang kehidupan.

SISTEM-TATA-NILAI-HIDUP LINGKUNGAN GLOBAL Pakar futuristik (Harman & Schwaar1z, I97B) berpendapatan bahwa sistem tata nilai hidup global tak akan terbendung, karena terdapat 3 inti-pemadu hidup global.

1. kelulusan-kehidupan

r . .

2.

;

pendaya-lentinganhidup pertukaran iptek antar-umat manusia

keabadian nilai-budaya manusia tentang

. .

;

hak atas kemerdekaan diri hak yang sama di depan hukum ; bebas dari penjajahan, tekanan 7 siksaan

3.

di bumi

penyesuaian diri

penghargaan diri terhadap lingkungan hidupnya persaudaraanantar-umat

kebijak-bestarian sifat & ciri manusia terucapkan, tertuliskan

&

terasakan.

KODE ETIKA HIDUP GLOBAL:

I. II. III.

KASIH SAYANG Antar-manusia, bangsa dgn cara saling membantu karena rasa kasih sayang kepada sesama & LH & SDA-nya. KEBENAMN dalam bentuk kejujuran, keteguhan pada janji.

KUUJUMN dalam keadilan social, jujur terhadap diri-sendiri & terhadap sesama manusia.

Diskusi



IV.

KEMERDEKMN

dalam bentuk bebas dari tekanan,

penjajahan.

Mengembangkan kehidupan di alam demokrasi.

V.

PERSATUAN dalam bentuk kerjasama, kemitraan, persaudaraan, kesatuan antara perbuatan dengan tindakan.

VI.

TOLEMNSI mengenail batas untuk mencapai kehendak, hormat pada pendapat orang lain, hak berbeda pendapat secara manusiawi.

VIL

diri & sesama manusia, memiliki rasa wajib berperanserta dalam kehidupan bermasyarakat.

TANGGUNG JAWAB menjaga

VIIL

tidak mencemarkan, tidak merusak lingkungan hidup & memboroskan sumber daya alam. Tidak membunuh mahluk hidup tanpa pertimbangan matang. HORMAT TERHADAP KEHIDUPAN,

PEDOMAN PERENCANAANLH/SDA DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN YANG BERWAWASAN UNGKUNGAN Produksi harus ditujukan pada upaya untuk mencapai produk bersih dan hijau. Dengan demikian, perencanaan pembangunan harus memenuhiasas sebagai :

1. Proses pengambilan keputusan harus melibatkan mereka yang mengambil prakarsa kegiatan produksi & mereka yang akan terkena oleh dampak lingkungan sebagai akibat dihasilkannya produksi itu;

2.

Perencanaan produksi harus disesuaikan dengan rona lingkungan sosekbud dan lingkungan biogeofisik dalam perjalanan ruang dan waktu;

3.

Perencanaan produksi harus mampu mendukung kegiatan pembangunan secara berkelanjutan dan harus dapat terdeteksi, terevaluasi dalam perjalanan ruang dan waktu supaya bisa dilakukan penyesuaian bila diperlukan;

4.

sistem produksi harus terintegrasi dengan system pengembangan daerah dan

sistem peraturan perundangan yang berlaku, sehingga praktek

serta realisasinya bisa mudah yang berlaku, sehingga praktek serta realisasinya bisa mudah diterapkan baik dari sudut pandang ekonomi maupun ekologi dalam sistem kelembagaan yang ada dan sedang berlaku;

5.

Tujuan akhir suatu perencanaan produksi harus menjangkau niat baik untuk mengatasi masalah masa kini dnegan menghindarkan munculnya masalah lain kelak

MENUJU BISNIS BERKELANJUTAN:

1. Kurangi konsumsi& pemakaian sumber Daya Alam dan Energiyang berlebihan 2. Upayakan penyediaan lapangan kerja bagi karyawan yang bersedia menjamin ketenteraman hidup dengan turut menjaga keberlanjutan SDA & LH.

Diskusi

: Perencanaan Pembangunan Eerkelanjutan di dalam Era Desentralisasi dan Tantangan

Global

IMTAQ yang menunjukkan pentingnya beramal-soleh dan siap "berkorban" dalam kehidupan sebagai pilihan lebih baik dari pada sekedar mengikuti aturan permainan serta kewajiban berbisnis. 4.

Hormati Asas Pasar sebagai bagian dari daya-upaya penyediaan "SEMBAKO" untuk semua lapisan masyarakat dengan panduan bahwa "biaya LH&SDA" tidak semata-mata dicapai dengan menaikkan harga dan cari untung besar.

5.

Ciptakan suasana pandai bersyukur, siap membantu dan menyediakan SEMBAKO bagi masyarakat ingin mandiri. Cegah cari kesempatan dari kesempitan.. Upayakan tidak bersekongkol untuk menambah beban pada daya dukung SDA&LH, melainkan nikmati dan syukuri hidup ini !

6.

7.

'l-ingkatkan keberlanjutan SDA&LH dengan cara pemulihan habitat dan ekosistem yang rusak melalui upaya untuk meningkatkan kapasitasnya dan daya dukung SDA&LH-nya & kemampuan ekologinya. Capai dan usahakan seoptimal mungkin berkemampuan & berkapasitas "hidup mendaur" (keseimbangan untuk mengkonsumsi apa yang sudah diperoleh dengan konsep rancang-balik dan rancang-ulang sehingga terhindarkan pemborosan). Makna hakikinya : Hidup sehemat mungkin !

PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH

'

Pemberian keleluasaan kepada Pemda untuk menyelenggarakan Otonomi

.

Penyelengaraan OtDa Memberikan tekanan pada

Daerah (OtDa).

1. Prinsip demokrasi 2. Peranan serta masyarakat 3. Pemerataan dan keadilan 4. Perhatian terhadap potensi &

:

keanekaragaman (LH/SDA+SDM, res),

Daerah secara proporsional

5.

Pelaksanaannya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik indonesia.

KETENTUAN UMUM Pemda adalan penyelenggara Pemerintahan OtDa menurut asas Desentralisasi (:Penyerahan wewenang oleh Pemerintah kepada Pemda Otonom dalam kerangka NKRI)

KEWENANGAN Kewenangan Daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang :

(1) (2)

Politik Luar Negeri PertahananKeamanan A-7

Diskusi

: Perencanaan Pembangunan Eerkelanjutan di dalam Era Desentralisasi dan Tantangan Global

(3) (4) (5) (6)

Peradilan

Moneter & Fiskal Agama Kewenangan bidanq Iain.

Kewenangan bidano lain tersebut dalam butir 6) di atas meliputi

a. b.

c. d.

Kebijakan tentang Perencanaan Nasional Pengendalian BangNas secara makro Dana perimbangan keuangan

.

:

. .

Sistem Administrasi Negara & Lembaga perekonomian Negara Pembinaan & pemberdayaan SDM Pendayagunaan SDA/(LH, res), teknologi tinggi yang strategi, konseruasi, dan standardisasi (bertaraf) Nasional.

(Pemerintah) Daerah bentrenang

.

:

:

Mengelola SD(A/M) Nasional yang tersedia di ffKnya, dan bertanggungjawab memelihara kelestarian LH sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

Di Wilayah Laut, sebagai dimaksud dalam Pasal 3 (:Sejauh dua belas mil laut

yang diukur dari garis pantai ke arah laut lepas atas ke arah perairan kepulauan) berwenang

a.

:

Eksplorasi, eksplotasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan (LH&SDA, res)

laut terbatas wilayah laut tsb;

b. c. d.

e.

Peraturan kepentingan administrasi;

Pengaturan Tata-ruang (WK, res) Penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh Da atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah; dan Bantuan penegakan keamanan dan kedaulatan Negara.

AMHAN PJP

-

II

TENTANG PEMDA

Pertama, memberikan tanggung jawab lebih besar kepada (Pemerintah) Daerah;

Kedua, mengikutseftakan masyarakat secara aktif dalam setiap proses pembangunan; Ketiga, memperhatikan kelestarian fungsi & daya dukung LH/SDA.

Kecenderungan di Daerah terjadi

-

:

Menurunnya kualitas & luas hutan (& laut) yang menimbulkan gangguan, hambatan, ancaman & tantangan terhadap ekosistem (LH/SDA);

Diskusi



-

Menurunnya Keanekaan Hayati & potensi SDA Menurunnya (kuantitas &) kualitas air & udara Meningkatnya luas tanah kritis

Meningkatnya pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan

ciri

&

peruntukannya

ARAHAN DEPDAGRI:

1.

Meningkatkan kemampuan aparatur Pemda

-

Ii

khususnya dalam

:

Pengelolaan LH melalui pendidikan & pelatihan aparatur; Pengembangan informasi (LH&SDA Daerah); Penyediaan dana & kewenangan untuk mengelola LH/SDA Daerah.

2.

Memantapkan prosedur perencanaan pembangunan dari bawah ke atas dengan mengikutsertakan masyarakat secara aktif di dalamnya disertai pengembangan pemahaman Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan

3.

Menerapkan AMDAL dengan segala konsekuensinya & secara konsisten..., serta selalu menyertakan aparat Pemda I & Pemda II

4.

Menyelesaikan tiap permasalahan LH/SDA dengan cara bijaksana, tanpa mengorbankan salah satu pihak, khususnya masyarakat, melalui proses sesuai dengan peraturan yang perundang-undangan

5.

Melakukan tindakan tegas terhadap pelanggar hukum, pencemar, perusak LH/SDA melalui jalur hukum, sanksi terhadap siapa pun yang menyebabkan menurunnya fungsi & daya dukung LH

6.

Melengkapi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan I, Dati II, Kecamatan hingga Desa.

Pengelolaan LH/SDA di Pusat, Dati


Diagram

I

KONSEP DAN STRATEGI

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN

PEMBANGUNAN

EKoNoMI MENURUT BISNIS SPT BIASA

PEMBANGUNAN

+

BERKEI.ANJUTAN

YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN

KETIDAKSERASIAN & KETIDAKSELARASAN

SISTEM PENGELOLAAN LH & SDA

MANUSIA & EKOSISTEMNYA

rso - 14000 EMS

A-t o Diskusi : Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan di dalam Era Desentralisasi dan Tantangan Global

Diagram 2 SEGITIGA PBBL TUJUAN

EKONOMI:

. . . .

Pertumbuhan Eko-Efisiensi Pemerataan Stabilitas

EKONOMI

,/\

Intra-generasi ,/\

//

,/

Internalisasi

PBBL sDA/LH

SOSIAL

(EKOLOGT)

EKOLOGI:

SOSIAL:

. . . . . .

. . . . .

Pengentasan Kemiskinan Peran Serta Pemantapan Jatidiri Bangsa Sumber Daya Manusia Berkelanjutan Mobilitas Sistem Kelembagaan

A-l

Integritas Ekosistem Pelestarian LH Pencegahan Pemborosan SDA Pencegahan Pencemaran Pemulihan LH yang rusak

I


Diagram 3 PERTUMBUHAN PENDUDUK

PERTUMBUHAN EKONOMI

PENINGKATAN KEPERLUAN SDA/ LH M

. .

SDAMEROSOTHINGGALANGKA LHTERCEMAR HINGGA RUSAK

.

Jakstrb

EI.AM PAUI KETERSEDIAAN NYA

Berhasil

.

Mengubah Kiat Pasar

. .

. .

. Siapa saja boleh

HaK[ efektif Tak ada eksternalitas NilaiSDA punya arti Tak ada benda milik umum

. .

gali sDA Eksternalitas tak perduli Semua milik umum

JaKtra Gagal

Mengubah Kiat Pasar

. Ekonomi

monopolistik

Persiangan

. Biaya tinggi . Nilai SDA tak

sehat dlm ekonomi

wajar

Mampu

. Hany? marnpu

bersaing global

bersaing sempit

1.

2. 3. 4. 5.

Harga naik sesuai SDA yang

menyusut

1. Harga tak mencerminkan 2.

Produk bersih dgn minimisasi limbah

3. 4. 5.

Peningkatanefisiensi Pemanfaatan berkelanjutan 4R berlangsung optimal

kemerosotan SDA Produk mencemarkan & boros SDA Efisiensi rendah Tak ada pelestarian Tanpa 4R

A-12 Diskusi



Diagram 4

Jakstra & Strategi PBBL

+ Tujuan PBBL

GBHN

--+

I

+

Y

w/K

Program I

Y PBBL

Y

+

I

v Pelaksanaan

Proyek PBBL

+

Evaluasi Proyek PBBL

W

Daur IBBL

Studi K.E. & AMDAL

<<-

<-

+ Asas PBBL

+ Iptek ramah lingkungan

v RKL & RPL

+

+ Bang + Kelofa LH/SDA

Etika LH/SDA

<-

Pemantauan LH/SDA

I

I

Y

PBBL

(Zonasi)

PBBL

RU-Projek

J

Penataan Ruang

<-

+ W

Y Evaluasi LH/SDA & Kegiatan PPBL

Kesiatan nBBL

@ JH;if*ffl LH/SDA

A-r 3 Oiskusi


Global

ENGEI'IBANGAN B{- P EJ:l A ry FAATAN. P OIE NSI SDA&LH BE RKE LANJ UTA N K

EMNGKA

.iBahan /lMentah

l-rarctor r-n

I

hFiexs

I l;-----*-

-.+r-.-tl

P

I

-+[--

...,L

-" -', r'| -r -- ' --' ' ' p-*; iroouk [siiiiusl I II I I i;n

---l'---

|

I I industriLi p.oltok l_rlnenVeupku r.ungsi i-Jb.e.rnilai [-] uaran i1. lt-l n ljol!!!|l-_l I Et
I

siqgepfisik;1, Jb-ahan

|

lEkolosi I:'r------.-..{' I ....- .. ..:lz .l.z Firn'gsiB AI L I M r;!:_o_'___, gfy}1|!l.l ;_ I I

T|

J-; *t----;:.--.:::.J.---eunya

| Z-a!:p_e.n-l f ralp-u-nyal I

,

I

cemar k-{ p.etg.ngi k-j pplensi F-}r$l I I llmanfaat--llmanf.aatl

-l-_

i l-'l| i,l\ I

,.

Hubungan timbal balik dgn I----.-.F^ l or rt t-J..J-::l-i

/ I a::^-

Masukan

Sistem'ma

A-14 Diskusi : Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan di dalam Era Desentralisasi dan Tantangan Global

iRTUMEUHAN POPULASI

ILMU DAN TEKNOTOGI

TATA NIL'TI

MERUPAKAN DAYA DORONG

YANG MENENTU'(AN ARAH DARI

*rucrnr

DAN PENGGUNAAN

PERTUMBUHAN S.EKTORAI DALAM,

porA

SUf{BER DAYA,

PERTANHN

LAHAN HUTAII KEAIIEKARAGAMAN

YANG MEMPENGARUHI

PERHUTANAN

PERII(ANAN

T'IINERAt ATMOSFIR

INDUSTRI ENERGI

AIR BERSIH

TRATISPORTASI

LAUT

TURISME

DLL

DLL

DAN MENGHASITKAN

PERUBAHA.N SDA & TERENCANAKAN

PERUBAHAN SDA & LH

tH

TIDAK TERENCANAI(AN YAii,3

t1 E,1.: it ER: ;{AN DAi4PA< TER,I{AIAP KESEIiiHTER,iA iiai

Bn ii,/qi;G D,'rfl

G

i.i5F.

EIi

ERA:;I',i

DAN

PAiiGa\ir

A-SA K:'1

ll;\SA 9ATirNG

I

BA.iiATi BAI:.AP.

FI.CDUK TJi.BR]i:

TiIr:.l'iSiOIi':'ASi Pi;lt!r:._1.Ht f{

pErriENtj:.ir\N

Hii-iuRnN

K€P:RiUAli !'ut:UP

DiL

PEP.U9AI-:

AN i,;UA L ITAS

uri)l'o

?5.iiG:fiB iLIAll

DAMPAK TERHADAP

LH/SDA: DEGRADASI LAHAN RESIKO PERUBAHAN I KLI l.l PEMBUANGAN

LIMBAH POIUSI AIR POLUSI UDARA

PENIPISAN OZON DLT

PENENTLTAN PILI}{AT{

OPTIMALISASI PEMANF;MTAN

r:iou?

sDA/rH

SISTEM

BERKELAT{JUTAN

PENGELOLAAN

SOA/LH I 8BL

=

Pcmbangunatr

garkcltrjutrn

Ecrwrwnrrn Lingtungan

&

A-t 5 Diskusi


Global

KEBERLANJUTAN PEM BANGUNAN DENGAN PEMBAN GUNAN BERKELANJUTAN Prof. Emil Salim

Produk bruto domestik hingga kuartal ketiga tahun 2000 naik hampir

50o/o

dibanding dengan 0,3o/o (1999), didukung terutama oleh peningkatan ekpor dan konsumsi. Secara kasat mata bisa disaksikan bahwa daerah ekspor Sulawesi dan Sumatera mengalami kenaikan pendapatan dan di kota-kota besar permintaan

konsumen akan mobil, perabot rumah tangga, barang elektronik meningkat. Berbagai pameran barang, banyak restoran dan pesta perkawinan ramai dikunjungi oran9.

Depreasiasi rupiah terhadap valuta asing telah menurunkan nilai rupiah (Rp 9.500,per 1 US$) jauh di bawah nilai perhitungan anggaran (Rp 7'800,-) sehingga memberi rangsangan besar kepada para etcsportir. Sedangkan konsumsi yang

tertahan selama krisis 1998-1999 menyembur ke atas pemukaan dan menubruk barang konsumsi, terutama oleh mereka yang berpunya. Namun di samping ini masih banyak sektor kegiatan ekonomi yang mandek seperti properti dan bangunan kontruksi. Sedangkan sektor produksi umumnya memiliki laju pertumbuhan masih di bawah masa sebelum krisis. Sehingga penggangguran masih besar yang ditambah setiap tahun oleh jumlah penduduk yang mencari kerja.

Walaupun tampak adanya pembangunan di atas permukaan, namun ini tidak berkelanjutan secara ekonomi atau economic un-sustainable karena tidak ditopang oleh penambahan investasi baru. Bagian besar pertambahan produksi mengandalkan masa kapasitas produksi yang selama ini tak terpakai dan sebentar

lagi

habis.

Arus modal swasta neto sejak 1997 menunjukkan negatif akibat arus modal keluar negeri dan mencapai untuk tahun 2000 sebesar US$ 2,3 milyar. Keluarnya modal ini dari tanah air dipicu gangguan keamanan dan ketidakpastian iklim usaha akibat

tidak stabilnya politik dalam negeri.

Sungguhpun pemilihan umum berjalan lancar, namun karena sistem pemilu didasarkan pada pilihan partai dan bukan orang, maka partailah yang menentukan anggota MPR/DPR/DPRD yang mewakili rakyat pemilih. Tdak semua langkah laku politik anggota sesuai dengan aspirasi rakyat pemilih. Namun keadaan ini harus diterima sebagai kenyataan legal-formal sesuai dengan ketentuan perundanganundangan yang berlaku. Sehingga timbullah kesenjangan antara aspirasi yang hidup di hati rakyat dan sikap tindak anggota MPR/DPR/DPRD. MPR telah memilih Presiden dan wakil Presiden. Dalam kehidupan bernegara tumbuh antara Pimpinan MPR/DPR dengan Presiden dan Wakil Presiden saling pertikaian yang tak habis-habisnya sehingga berimbas pada menurunnya wibawa B-l Diskusi



dan kredibilitas pemimpin elit politik. Dan tumbuhlah kondisi sosial masyarakat tanpa pimpinan, bahkan tanpa pemerintah yang efektif, sehingga menjadi rapuh dan social uns ustainable.

Banjir besar dengan tanah longsor yang melanda bagian besar daerah-daerah menunjukkan telah dilampaui daya dukung lingkungan dalam proses pengelolaan sumber daya alam. Pembabatan hutan secara sembrono sisertai pembakaran hutan secara berulang-kali telah menghabiskan hutan lebat sehingga hujan mengikis erosi yang membawa lumpur dan mendangkal sungai lalu mempercepat arus sungai yang memakan pinggiran sungai dan melabrak tiang-tiang jembatan serta penahan banjir. Selama Indonesia merdeka, bahkan di masa penjajahan Belanda, tidak pernah alam mengamuk begitu keras. Ini menandakan bahwa pembangunan dilaksanakan tidak berkelanjutan secara ekologi atau ecological un'sustainable.

Tampaklah bahwa pembangunan yang dila|15anakan hingga sekarang yang memiliki sifat keberlanjutan secara ekonomi, sosial dan lingkungan sehingga tidak bisa bertahan dalam jangka waktu panjang. Jalan keluar yang tersedia harus bertumpu pada keunggulan persaingan Indonesia

yang merangkum keberlanjutan ekonomi, sosial dan lingkungan dalam satu pola pem ba ng u na n berkela nj utan (s usta ina ble deve lopme n t) . Ciri-ciri pokok pembangunan berkelanjutan adalah:

.

mengelola sumber daya alam, sumber daya manusia, modal sosial dan modal teknologi

.

dengan menggunakan seefisien mungkin sumber daya alam (khususnya smber daya alam tak terbaharukan) beserta sumber daya energi (khususnya energi yang tak terbaharukan)

.

dengan limbah dan polusi sekecil mungkin di lokasi yang memperhitungkan

dayi dukung alam dan daya serap pencemaran agar

dimungkinkan

keberlanjutan fungsi ekosistem menghasilkan barang dan jasa secara berlanjut

.

menaikkan kualitas hidup generasi kini dan generasi masa depan

Indonesia terbentang di kawasan khatulistiwa sehingga memiliki sumber alam hayati dan ekosistem yang keanekaragamanannya terkaya di bumi sesudah Brazil. Khusus dalam kupu-kupu, Indonesia memiliki keanekaragaman nomor satu terkaya dan dalam mamalia, menduduki nomor dua terkaya di dunia. Dalam ekosistem yang beranekaragam ini pulalah hidup penduduk asli setempat yang memiliki kearipan dalam memafaatkannya menurut hukum adat, sepefti Sasit< Ui Indonesia bagian timur. Berbagai rempah-rempah telah dibudidayakan sebagai bahan baku jamu tradisional rakyat kita. Masyarakat setempat sudah lama mengenal khasiat buah mengkudu, daun tapak

dara dan sirsak sebagai anti-tumor. Buah tengkawang, kayu manis dan kulit manggis diketahui sebagai bahan baku kosmestik. Kulit pohon kayu ulin dan waem memuat bahan inseKisida alami. Sedangkan sejenis rumput laut memiliki khasiat Diskusi : Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan di dalam Era Desentralisasi dan Tantangan Global

dan anti-kanker. Dan lemak di ikan hiu memuat bahan squalene yang di jepang dijadikan obat pencegah penuaan. Fauna dan flora yang bisa dibudidayakan ini terdapat dalam daratan, lautan, hutan

dan ekosistem tropis Indonesia. Dan yang menarik adalah bahwa Indonesia memiliki ahli-ahli tersebar dalam berbagai lembaga penelitian departemen, LIPI, BPPT yang memiliki ilmu dan keahlian membuat bahan obat, kosmestika, industri, kimia dan lain-lain, Yang diperlukan sekarang adalah mempertautkan kemampuan lembaga penelitian ini dengan dunia usaha. Untuk memungkinkan ini diperlukan de-birokratisasi ketentuan perundang-undangan yang membatasi kelincahan gerak lembaga-lembaga penelitian. Keahlian ini tidak hanya terbatas dalam ruang laboratorium penelitian tetapi juga di lapangan luas. Suatu eksperimen yang dilaksanakan ir. Darmansyah dalam peternakan Yayasan Kasih Ibu di S'tjunjung, Sumatera Barat, berhasil bekerja sama dengan laboratorium Institut Teknologi Bandung mengembangkan zat perangsang makan untuk sapi. Keberhasilannya mengembangkan usaha penggemukkan sapi telah menarik minat banyak peternak kecil dari Bengkulu, Jambi, Riau dan desadesa lain Sumatera Barat yang berlatih di peternakan Yayasan Kasih Ibu ini. Dan dampak nyata sekarang adalah meningkatnya kegaitan peternakan yang menghasilkan sapi gemuk berkualitas tinggi.

Suatu lembaga swadaya masyarakat, Yayasan keanekaragaman Hayati, telah melatih penduduk suku Hatam yang hidup di sekitar Cagar Alam gunung Arfak, Irian Jaya untuk membiakkan kupu-kupu yang sudah langka bernilai tinggi untuk ekspor sehingga mampu menaikkan pendapatan penduduk lokal secara berarti dan sekaligus melestarikan species kupu-kupu dalam ekosistemnya yang fitri.

Pola pembiakan kupu-kupu langka untuk ekspor juga dilaksanakan lembaga swadaya masyarakat, the Nature Conservacy, di lembah Pololo Taman Nasional Lore Lindu, Sulawesi Tengah. Di samping ini kelompok penduduk Wahatau di sekitar Taman Nasional ini dilatih mengembangkan madu untuk tambahan pendapatan.

Maka tampil kemuka suatu pola pembangunan berwawasan lingkungan yang memanfatkan kelestarian ekosistem oleh penduduk di akar rumput masyarakat dalam ruang lingkup ekonomi global dengan pasaran ekspor yang dibantu oleh ilmu dan teknologi dari luar melalui lembaga swadaya masyarakat dan lembaga penelitian.

Dalam pola pembangunan berkelanjutan ini sumber daya alam yang diperbaharui diberi nilai tambah dengan masukan ilmu dan teknologi oleh lembaga-lembaga luar yang dialihkan pada penduduk lokal setempat. Manfaat yang diraih masyarakat setempat mendorongnya untuk memelihara dan melestarikan lingkungan ekosistem Pola pembangunan ini punya potensi untuk dikembangkan pada sumber daya alam

yang terbaharukan secara lebih luas. Daerah Yogyakarta umpamanya dikenal mempunyai 234 varietas pisang dengan berbagai ragam khasiatnya. Daerah Jawa Barat memiliki keanekaragaman bambu yang memiliki potensi penggunaannya yang beranekaragaman. Dan demikian seterusnya isi lingkungan alam daratan, hutan, lautan dan ekosistem indondesia memiliki bahan makanan, obat, kosmetika Diskusi

B-3 : Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan di dalam


dan industri yang bila disentuh dengan ilmu dan teknologi menghasilkan nilai tambah yang kompetitif di dunia dalam abad ke-21 ini.

yang diperlukan sekarang dari pemerintah hanyalah rangsangan iklim usaha dan pem-bebasan lembaga penelitian untuk bekerjasama dengan swasta dan lembaga swadaya masyarakat mengembangkan nilai lebih atas sumber daya alam

proses globalisasi akan mengundang persaingan sengit dalam mana Indonesia harus blrtarung untuk hidup Indonesia memiliki sumber daya alam hayati unik yang hanya terdapat dalam kawasan lingkungan tropis khatulistiwa yang melingkari lunJn uir, sehingga Indonesia memiliki keunggulan daya asing alami yang tinggi' penelitian dan D.ngun sentuhan ilmu dan teknologi yang dikembangkan lembaga dite[pkan oleh masyarakat akar rumput berkat kerjasama dengan kelompok

masyarakat madani, dapatlah diharapkan meningkatnya pendapatandan kesejahteraan rakYat kita.

Dan pola

pembangunan berkelanjutan

ini

meningkatkan berlanjutnya

pembangunan'ekonomi dengan keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat yang memberl manfaat langsung dalam keberlanjutan fungsi ekosistem sebagai wahana alamiyang mampu memberi berkah bagi generasi demi generasi.

Diskusi perencanaan Pembangunan Berkelanjutan di dalam


,...,...*k. Class :

Recommend Documents