Civic Education Pendidikan Kewarganegaraan
Defenisi Kewarganegaraan:
Warga negara diartikan sebagai orang-orang yang menjadi bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara. Istilah warga negara lebih sesuai dengan kedudukannya sebagai orang merdeka dibandingkan dengan istilah hamba atau kawula negara karena warga negara mengandung arti peserta, anggota, atau warga dari suatu negara, yakni peserta dari suatu persekutuan yang didirikan dengan kekuatan bersama. Untuk itu, setiap warga negara mempunyai persamaan hak di hadapan hukum. Semua warga negara memiliki kepastian hak, privasi, dan tanggung jawab.
Warga negara merupakan terjemahan kata citizens (bahasa Inggris) yang mempunyai arti ; warga negara, petunjuk dari sebuah kota, sesama warga negara , sesama penduduk, orang setanah air; bawahan atau kaula Warga mengandung arti peserta, anggota atau warga dari suatu organisasi atau perkumpulan. Warga negara artinya warga atau anggota dari organisasi yg bernama negara..
Warga Negara secara umum : Anggota suatu negara yang mempunyai keterikatan timbal balik dengan negaranya
Warga Negara Indonesia menurut Pasal 26 UUD 1945 adalah : Orang-orang bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan Undang-undang sebagai warga negara
Bangsa Indonesia asli adalah Orang-orang pribumi / penduduk asli Indonesia yang ; (Lahir, besar, berdomisili, berkarya di Indonesia, serta mengakui Indonesia sebagai tanah airnya)
Ada istilah rakyat, penduduk dan warga negara. Rakyat lebih merupakan konsep politis. Rakyat menunjuk pada orang-orang yang berada dibawah satu pemerintahan dan tunduk pada pemerintahan itu. Istilah rakyat umumnya dilawankan dengan penguasa. Penduduk adalah orang-orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah negara dalam kurun waktu tertentu Kewarganegaraan (citizenship) artinya keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dengan warga negara.Istilah kewarganegaraan dibedakan menjadi dua yaitu : a. kewarganegaraan dalam arti yuridis dan sosiologis, dan b. kewarganegaraan dalam arti formil dan materiil
Dasar Hukum Kewarganegaraan:
Warga Negara Indonesia Menurut ( Pasal 4 UU No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganeggaraan ) yaitu: 1. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundangan dan/atau berdasarkan perjanjian pemeirntah RI dengan negara lain sebelum Undang-undang ini berlaku sudah menjadi WNI. 2. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu WNI .Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah WNI dan ibu WNA.Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ibu WNI dan ayah WNA.Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI, tetapi ayahnya tidak mepunya kewarganegaraan atau hukum asal ayahnya tidak memberiikan kewarganegaraan pada anak tersebut. 3. Anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari ibu WNI, dan jika ayahnya WNA maka harus disertai pengakuan dari ayahnya.Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya WNI. 4. Anak yang lahir di wilayah RI yang pada waktu lahir tidak jelass status kewarganegaraan ayah ibunya.
Bangsa lain Menurut Penjelasan UUD 1945 adalah Peranakan Belanda, Cina, Arab, dll. Yang menetap di wilayah RI dimana mereka mengakui Indonesia sebagai Tanah Air-nya, dan bersikap setia kepada NKRI
UUD 1945 pasal 26
Sifat-sifat kewarganegaraan menurut Cogan & Deriot (1988)
Kemampuan mengenal dan mendekati maslah sebagai masyarakat global
Kemampuan bekerjasama dengan orang lain dan memikul tanggung jawab atas peran atau kewajiban dalam masyarakat
Kemampuan untuk memahami, menerima dan menghormati perbedaan budaya
Kemampuan berfikir kritis dan sistematis
Kemauan menyelesaian konflik dengan cara damai tanpa kekerasan
Kemampuan mengubah gaya hidup dan pola makanan pokok yang sudah biasa guna melindungi lingkungan
Memiliki kepekaan terhadap dan mempertahankan hak azasi manusia (seperti hak kaum minoritas, kaum wanita, etnis dll)
Kemauan dan kemampuan berpatisipasi dalam kehidupan politik pada tingkatan pemerintaha lokal, nasional dan internasional
Kepekaan tentang pengaturan keadilan, yaitu tuntutan pada negara untuk memperhatikan distribusi kemakmuran dan representasi politik identitas
Aktif memelihara keadilan dan stabilitas politik sebagai kewajiban sosial individu untuk mengembangkan dan memelihara solidaritas sosial global
Dimensi Kewarganegaraan (Dasim Budimansyah dan Karim Suryadi, 2008 A. Dimensi Pribadi
kapasitas berfikir secara kritis dan sistematis
pemahaman dan kepekaan terhadap masalah perbedaan budaya
pilihan pemecahan dan penyelesaian masalah yang berrtanggung jawab, kooperatif dan tanpa kekerasan
kesediaan melindungi lingkungan, membela hak azasi manusia, dan ikut serta Dalam kehidupan masyarakat
B. Dimensi Sosial
-
-
keterlibatan individu dalam urusan masyarakat dan komunitasnya berupa: pemikiran, pelayanan masyarakat, tindakan sosial dan pertimbangan
C. Dimensi Spasial
kedudukan individu sbg anggota komunitas yang tumpang tindih antara lokal, Regional, nasional, dan multinasional. Seperti kedudukan mahasiswa sebagai orang Sambas dengan budaya Sambas bahkan dg agama tertentu mungkin sekaligus dengan komunitas atau organisasi tertentu, tetapi tidak boleh lupa juga bagian dari orang Kal-Bar Dan bagian dari dunia globall
D. Dimensi Temporal
dimensi pribadi dan sosial pada dasarnya dikondisikan oleh historis oleh karena itu pemahaman thd masa lalu sangat dibutuhkan agar supaya lebih memahamia dengan seksama tentang kondisi sekarang. Tetapi untuk menghadapi problema sekarang dibutuhkan kearifan karena langkah yang diambil akan berdampak pada masa depan
Azas Kewarganegaraan
Azas Kelahiran (Lus Soli): Azas kelahiran adalah penentuan status kewarganegraan berdasarkan tempat atau daerah kelahiran seseorang
Azas Keturunan (Lus Sanguinis): Azas keturunan adalah pedoman kewarganegraan berdasarkan pertalian darah atau keturunan
Azas Perkawinan: Status kewarganegaraan dapat dilihat dari sisi perkawinan yang memiliki asas kesatuan hukum
Unsur Pewarganegaraan (Naturalisasi): yakni seseorang menggunakan "hak opsi" untuk memilih atau mengajukan kehendak menjadi warganegara dari suatu negara atau seseorang yang menolak untuk diwarganegarakan atau tidak mau diberikan status warga negara dengan menggunakan "hak repudiasi"
Problem Status Kewarganegaraan:
Apartide: Yaitu seseorang tidak dapat kewarganegaraan disebabkan oleh orang menerapkan azas "Ius Sanguinis" (azas keturunan)
Bipartide: Yaitu sesorang akan mendapatkan dua kewarganegaraan apabila orang tersebut berasal dari orang tua yang mana negaranya menganut "ius sanguinis" sedangkan dia lahir di negara yang menganut "ius soli”
Multipartide: Yaitu seseorang (penduduk) yang tinggal di perbatasan antara dua negara
Cara Memperoleh Kewarganegaraan di Indonesia
Kelahiran
Pengangkatan
dikabulkan permohonan
Pewarganegaraan
Perkawinan
turut ayah dan ibu
pernyataan
tersebut lahir di sebuah negara yang
Hilangnya Kewarganegaraan Indonesia
memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri
tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain sedang kan dia punya hak untuk itu
dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh presiden atas permohonannya sendiri, sudah berusia 18 tahun/sudah kawin, tinggal diluar negeri
masuk dinas tentara asing tanpa seizin presiden
Secara sukarela bersumpah setia kepada negara asing
secara sukarela masuk dalam dinas negara asing
tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan di negara asing
mempunyai paspor (tanda bukti kewarganegaraan) dari negara asing
bertempat tinggal diluar wilayah NKRI 5 tahun secara terus menerus bukan dalam rangka dinas negara
perempuan WNI kawin dengan laki-laki WNA jika hukum negara suaminya mempersyaratkan hal tersebut
laki-laki WNI kawin dengan perempuan WNA jika hukum negara istrinya mempersyaratkan hal tersebut
setiap orang yang bukti kewarganegaraan Indonesia nya palsu atau dipalsukan
Hak Warga Negara Indonesia Menurut UUD 1945
Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
Hak membela negara Hak membela negara
Hak berpendapat Hak berpendapat
Hak kemerdekaan memeluk Agama Hak kemerdekaan memeluk Agama
Hak mendapatkan pengajaran Hak mendapatkan pengajaran
Hak untuk menegmbangkan dan memajukan kebudayaan nasional Indonesia Hak untuk menegmbangkan dan memajukan kebudayaan nasional Indonesia
Hak ekonomi atau hak mendapatkan kesejateraan sosial Hak ekonomi atau hak mendapatkan kesejateraan sosial
Hak mendapatkan jaminan keadilan sosial Hak mendapatkan jaminan keadilan sosial
Kewajiban Warga Negara Indonesia kewajiaban menaati hukum dan pemerintahan Kewajiban membela negara Kewajiban dalam upaya pertahanan negara
Hak dan Kewajiban Negara
Hak untuk ditaati hujum dan pemerintahanHak negara untuk dibelaHak negara untuk menguasai bumi, air dan kekayaan untuk kepentingan rakyat Kewajiban negara untuk menjamin sistem hukum yang adil Kewajiban negara untuk menjamin HAM Kewajiban negara untuk mengembangkan sistem pendidikan nasional untuk rakyat Kewajiban negara memberikan jaminan sosial Kewajiban negara memberikan kebebasan beribadah
