CITIZEN REPORT CARD
MALANG JAWA TIMUR
Program Support to CSO merupakan kerja sama PATTIRO dan AIPD. Program ini memberikan dukungan kepada jaringan CSO di wilayah kerja untuk meningkakan kapasitas mereka dalam mempengaruhi perumusan kebijakan penganggaran untuk per-baikan pelayanan dasar. Untuk kepentingan tersebut, PATTIRO memberikan pendampingan kepada jaringan CSO di wilayah kerja untuk melakukan survei penilaian masyarakat terhadap pelaksanaan pelayanan dasar. Model penilaian dilakukan dengan menggu-nakan instrumen Citizen Report Card (CRC). Dari survei ini diharapkan diperoleh penilaian berdasarkan persepsi masyarakat yang menggunakan ketiga jenis layanan di sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar. Hasil survei CRC dapat dimaknai juga sebagai bentuk akuntabilitas sosial unit layanan terkait. Lebih jauh, melalui survei ini diharapkan jaringan CSO yang ada di wilayah kerja dapat memanfaatkan hasil survei untuk mendorong perbaikan pelayanan.
METODE TUJUAN
Sampel pada survey CRC ini adalah Rumah Tangga (RT). Jumlah sampel yang ditetapkan pada survey ini adalah 400 Rumah Tangga (mewakili
Survei ini bertujuan untuk: (i)
mendapatkan
gambaran
100-200 ribu jiwa) per Kabupaten dengan menggunakan margin error penilaian
warga
terhadap
sebesar 0,05 atau 5%. Ke-400 RT tersebut merupakan hasil kumpulan
pelayanan publik yang diterima atas layanan publik bidang
responden dari 20 desa. Dari setiap desa dipilih secara acak 2 RW dan dari
pendidikan, kesehatan dan infrastruktur;
setiap RW kemudian dipilih secara acak 10 Rumah Tangga.
(ii) merumuskan rekomendasi perbaikan layanan berdasarkan
Penentuan populasi digunakan pendekatan Slovin atau yang dikenal dengan
hasil peni-laian warga yang akan disampaikan kepada pemberi
Rumus Slovin (1960) atau Formula Yamane:
layanan/SKPD-pemerintah terkait; (iii) mendorong penyedia layanan untuk melakukan perbaikan
n = N/[1+N(e)2]
pelayanan yang terkait langsung dengan hasil survei CRC.
dimana n= jumlah sampel, N = jumlah po-pulasi, dan e = angka margin error.
Bentuk perbaikan pelayanan yang dimaksud adalah perbaikan kebijakan, prosedur, administrasi dan anggaran.
Dengan demikian, jika satu kabupaten memiliki penduduk 483.731 jiwa (N), Margin error (e) adalah 5% atau (0,05) maka n atau jumlah sampel yang ditentukan adalah 400 Rumah Tangga (RT).
1
CITIZ E N R E PO R T C A RD
TUJUAN Penilaian ini dilakukan melalui beberapa tahapan berikut: survei, verifikasi, data input, analisis,
penyusunan
laporan
dan
FIGUR - 1 SU RVE I
ANALISIS D at a I n pu t
diseminasi.
Selain itu, hasil yang diperoleh akan digunakan
D i sem i n a si
oleh jaringan CSO untuk mempengaruhi kebijakan anggaran dan mendorong perbaikan pelayanan dasar di wilayah kerja (advokasi).
Ve r i fika si
Pe l a po ra n
FIGUR - 1 di atas menggambarkan tahapan yang dilakukan. Intensitas tertinggi ada pada tahapan survei dan pelaporan. Hasil survei didiseminasikan ke pihak terkait.
PROFIL RESPONDEN Satuan responden adalah rumah tangga. Mayoritas responden adalah laki-laki (74,3%) dan perempuan sebanyak 25,8%. Usia mereka rata-rata 27-46 tahun (36%), ada yang dibawah 17 tahun sebanyak 1%. Tingkat pendidikan responden mayoritas berpendidikan Sekolah Dasar (47,5%), disusul berlatar pendidikan SMP (27,25%). Mata pencaharian KK responden CRC di Kabupaten Malang mengaku memiliki pekerjaan lai-lain (41,25%), selanjutnya berprofesi sebagai petani (25,50%), disusul berprofesi sebagai pegawai swasta (24,25%). Pengeluaran rata-rata responden per bulan hanya Rp. 1 juta atau kurang (45,50%). Dapat disimpulkan bahwa responden survei CRC di Kabupaten Malang mayoritas adalah masyarakat kalangan bawah dan rentan. Dengan tingkat PDRB per kapita Rp. 5,9 juta dapat disimpulkan bahwa mereka hidup di wilayah dengan kondisi perekonomian yang berada di bawah rata-rata nasional. Berbagai kondisi tersebut juga mengindikasi-kan pentingnya penyediaan layanan dasar oleh pemerintah bagi mereka. Dengan APBD per kapita yang berada di bawah rata-rata nasional, Rp. 2,776 juta per tahun 2013, rata-rata APBD nasional per kapita sebesar Rp. 3,069 juta diperkirakan optimalisasi anggaran pemerintah untuk menyediakan layanan dasar menjadi sangat penting.
CIT IZE N R E POR T CARD
2
PELAYANAN SOSIAL DASAR Survei untuk pelayanan sosial dasar diarahkan pada unit pelayanan di sektor kesehatan dan pendidikan. Penilaian berdasarkan persepsi warga menghasilkan angka yang bera-gam untuk masing-masing aspek. Tabel - 1 Penilaian Berdasarkan Aspek
Aspek
Kesehatan
Pendidikan
Akses Mudah
39.25
65.0
Tenaga Layanan Hadir Tepat Waktu
87.5
92.3
Biaya (Gratis)
10.0
49.8
33.0
48.0
52.0
59.9
-
75.0
33.8
82.0
57.3
82.0
Menyampaikan Keluhan Tindak Lanjut Keluhan Segera Partisipasi Sarana Sesuai Kebutuhan Kualitas Sarana Baik Ada Diskriminasi
3.70
2.00
Kepuasan
85.7
69.5
Kemanfaatan
64.7
43.0
Sumber: Laporan CRC Kab. Malang, PATTIRO, 2014.
Hasil survei terhadap keseluruhan aspek menunjukkan hasil bahwa persepsi responden terhadap pelayanan pendidikan tidak berbeda jauh kecuali untuk sebagian aspek. Akses. Survey menemukan bahwa unit layanan pendidikan dianggap yang paling mudah diakses menurut responden (65%) dibandingkan dengan unit layanan kesehatan (39,2%). Penilaian tersebut diberikan untuk pelayanan pendidikan Sekolah Dasar. Sementara untuk akses pelayanan pendidi-
3
CITIZ E N R E PO R T C A RD
kan SMP/MTs hanya6,5% responden saja yang mengaku mudah diakses. Sedangkan unit layanan kesehatan yang mudah diakses adalah Puskesmas (52.75%), kedua adalah Pustu (15,75%). Tenaga layanan. Tenaga layanan hadir tepat waktu pada unit layanan pendidikan (kehadiran guru) lebih tinggi (92,3%) dibandingkan dengan unit layanan kesehatan (Puskesmas) sebesar 87.5%. Namun kecepatan pelayanan tenaga medis dianggap cepat dalam melayani (92%). Tenaga pendidik ada pada saat jam belajar juga sangat tinggi, yaitu sebesar 94%. Kunjungan tenaga medis kepada ibu hamil menurut sebagian besar responden (77,50%) menyatakan pernah tidak pernah ada kunjungan tenaga medis selama kehamilan. Pengenaan Biaya. Dibandingkan dengan pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan dianggap paling baik terutama dari aspek pengenaan biaya, meskipun angkanya di bawah 50%. Sebanyak 49.8% responden menyatakan tidak dikenakan biaya (gratis untuk jenjang pendidikan Sekolah Dasar. Sementara untuk pelayanan kesehatan dasar jumlah reponden yang menyatakan tidak dikenakan biaya sebanyak 10%. Mereka yang mengaku tidak dikenakan biaya adalah yang memiliki kartu Jamkesda. Menyampaikan keluhan. Survey menemukan belum banyak responden yang pernah menyampaikan keluhan. Pada pelayanan kesehatan, responden yang pernah menyampaikan keluhan lebih rendah (33%) dibandingkan dengan pelayanan pendidikan (48%). Mereka yang pernah menyampaikan keluhan lebih banyak menyampaikannya secara langsung kepada unit layanan Puskesmas sebanyak 17,4%. Tindak lanjut keluhan. Keluhan yang disampaikan responden segera ditindaklanjuti oleh penyedia layanan pendidikan dinyatakan oleh 59,9%
responden. Sedangkan pelayanan kesehatan lebih rendah angkanya yaitu 52%. Di pelayanan kesehatan, masih banyak keluhan yang disampaikan responden tidak pernah ditindaklanjuti (18,40%). Partisipasi. Survei tidak menanyakan perihal keterlibatan responden untuk pengambilan keputusan terkait layanan kesehatan, Namun untuk pendidikan, sebanyak 75% responden menyatakan selalu dilibatkan dalam rapat sekolah, hanya 4,75% saja yang menyatakan tidak pernah tidak pernah dilibatkan. Ketersediaan sarana. Ketersediaan sarana kesehatan sesuai kebutuhan jauh lebih rendah (33,8%) dibandingkan dengan sarana pendidikan yang mencapai angka 82% responden. Kualitas sarana. Kualitas sarana pelayanan pendidikan dianggap lebih baik (82%) dibandingkan dengan sarana kesehatan yang hanya dinyatakan oleh 57,3%. Untuk respon perbaikan bila ada kerusakan, sarana kesehatan dianggap lebih cepat, kurang dari 6 bulan (76%) dibandingkan dengan sarana pendidikan (67%). Diskriminasi. Survey menemukan bahwa ada 3,7% responden yang mengalami diskriminasi di pelayanan kesehatan, di pelayanan pendidikan ada 2%. Tingkat kepuasan terhadap kualitas layanan. Meskipun kualitas sarana pendidikan lebih baik, namun tingkat kepuasan pelayanan pendidikan lebih rendah dibandingkan pelayanan kesehatan.Sebanyak 85,7% responden menyatakan puas dengan pelayanan kesehatan, dan hanya 69,50% yang menyatakan puas terhadap pelayanan pendidikan.
INFRASTRUKTUR DASAR Selain pelayanan sosial dasar, survei juga dilakukan terhadap infrastruktur dasar, ter-masuk infrastruktur untuk pelayanan sosial dasar (pendidikan dan kesehatan). Survei dilakukan kepada responden yang sama untuk medapatkan penilaian oleh pengguna
yang
sama
terhadap
penyediaan
masing-masing infrastruktur. Respon
Pemerintah
terhadap
persoalan
infrastruktur. Survey menemukan bahwa persoalan infrastruktur yang paling cepat responnya adalah
penerangan
listrik
(42,97%),
disusul
pelayanan air bersih (25,32%).
pendidikan
(bangunan
sekolah)
disusul
infrastruktur
jalan
kecamatan
(13,2%).Sementara untuk sarana kesehatan hanya dinilai baik oleh 8,4% responden. Infrastruktur terburuk versi responden. Survey menemukan bahwa jalan kampung atau desa dianggap infrastruktur yang paling buruk, perbaikan dan pemeliharaannya oleh sebagian besar responden (63,2%).
Sebanyak
4,3% responden
menyatakan sarana air berih kondisinya terburuk. (lihat Diagram - 3) Ada apa dengan air bersih? Sebanyak 56% responden mengaku mudah mendapatkan air
Diagram - 2 Kondisi Infrastruktur Terbaik
42% responden menyatakan tidak perlu membeli karena mereka menggunakan air bawah tanah. Hasil
survey
menemukan
masih
ada
1,3%
responden yang sulit mendapatkannya, mereka harus berjalan kaki kurang lebih 1 km, bahkan ada yang harus menggunakan kendaraan lebh dari 1 km. Dampak pembangunan infrastruktur terhadap
Bangunan Sekolah 40 Sarana Kesehatan 8.4 Jalan kampung/desa 6.6 Jalan Kec/Kab 13.2 Saluran Irigasi 0.5 Air Bersih 5.8 Transportasi 1.8 Listrik 14.2 Kantor desa 5.6 Kantor Kec. 1 Pasar 1 Sarana Transportasi 0.3 Kantor Pemda 1.8
0
ekonomi. Dari sisi dampak, 69,7% responden
5
10
15
20
25
menyatakan pembangunan infrastruktur berdapak
Sumber: Laporan CRC Kab. Malang, PATTIRO, 2014.
positif terhadap peningkatan ekonomi, sisanya
Sumber: Laporan CRC Kab. Malang, PATTIRO, 2014.
sebanyak 30,3% mengaku kehidupan ekonomi tur yang ada.
dinilai oleh 40% responden terpelihara dengan baik,
atau membeli untuk mendapatkannya. Sebanyak
mereka tidak terpengaruh oleh kondisi infrastruk-
Infrastruktur terbaik versi responden. Infrastruktur
bersih, namun mereka harus mengeluarkan biaya
35
40
Diagram - 3 Kondisi Infrastruktur Terburuk Bangunan Sekolah 5.5
Survei juga menemukan bahwa sebagian besar responden
30
(65,3%)
menyatakan
puas
Jalan Kampung/Desa 63.2 Saluran Irigasi 3.2 Saranan Transportasi 0.9
dengankondisi infrastruktur yang tersedia, seban-
Kantor Kecamatan 0.3
yak 27% menyatakan kurang puas. Hanya 0,5% saja
Tempat Sampah Umum 6
yang menyatakan tidak puas.
Kantor polisi/Keamanan 0.6
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Diagram - 1 Respon Terhadap Persoalan Infrastruktur Sumber: Laporan CRC Kab. Malang, PATTIRO, 2014.
Sampah 1.53 Air Bersih 25.3 Penerangan 42.97 Kesehatan 13.55 Pendidikan 6.91 Jalan Desa 2.56 Pelayanan Dasar 1.53 Adm. Desa 4.6 Transportasi 0.26 Keamanan 0.7 0
10
20
30
Sumber: Laporan CRC Kab. Malang, PATTIRO, 2014.
40
50
CIT IZE N R E POR T CARD
4
REKOMENDASI Survei CRC ini menghasilkan sejumlah peni-laian wilayah geografis yang memang sulit, diperlukan warga berdasarkan persepsi mereka. Terdapat 4 pendalaman persoalan secara khusus. rekomendasi utama yang diusulkan untuk perbaiEfektifitas
kan pelayanan, yaitu
anggaran
untuk
pelayanan
dasar.
Anggaran untuk pelayanan dasar difokuskan untuk Mengoptimalkan unit layanan kesehatan dan penyelesaian persoalan yang ada. pendidikan. Puskesmas merupakan unit layanan yang paling mudah diakses oleh warga, saat ini pelayanannya masih perlu ditingkatkan, terutama pada penyediaan layanan persalinan (Poned) dalam upaya menurunkan AKI. Meningkatkan pengawasan dan mengefektifkan sistem penanganan keluhan. Untuk memastikan bahwa tenaga layanan bekerja sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan, maka satuan kerja perlu meningkatkan kualitas pengawasan dan mengefektifkan sistem penanganan keluhan dari warga. Mendorong
inisiatif
desa
infrastruktur
jalan.
Survei
infrastruktur
menemukan
untuk
per-baikan
terhadap persepsi
kondisi terhadap
infrastruktur terburuk adalah jalan kampung/desa. Untuk mengatasi kelangkaan anggaran, Pemkab Malang perlu mendorong inisiatif warga untuk memanfaatkan Alokasi Dana Desa ketika UU Desa efektif berlaku dan swadaya masyarakat. Begitu juga dengan penyediaan air bersih, kecuali untuk
5
CITIZ E N R E PO R T C A RD
TINDAK LANJUT Untuk memastkan rekomendasi di atas, maka perlu disepakati tindaklanjut atas temuantemuan yang diperoleh dari survei CRC. Tabel-3 di bawah ini dapat membantu menyusun rencana tindak lanjut untuk memecahkan beberapa persoalan berdasarkan tiga rekomendasi umum di atas.
Tabel - 3 Daftar Rencana Tindak
CIT IZE N R E POR T CARD
6
