CILIWUNG BERSIH Antara Perilaku dan Perang Terhadap Sampah Peran Satuan Penerangan Menghadapi Cyberwar

Media Informasi dan Komunikasi TNI AD

CILIWUNG BERSIH “Antara Perilaku dan Perang Terhadap Sampah” Peran Satuan Penerangan Menghadapi Cyberwar

Volume 35 No . V Edisi Maret 2015

1

Jurnal Yudhagama

Pembersihan anak kali Ciliwung area Jembatan Jeling Roxy, Jakarta Barat, Rabu (18/2/15). 2


JURNAL

Yudhagama

Media Informasi dan Komunikasi TNI AD Media Informasi dan Komunikasi TNI AD

Daftar Isi 06

TNI AD MENDUKUNG SWASEMBADA PANGAN NASIONAL Mayor Jenderal TNI Bachtiar S.IP., M.AP (Pangdam VII/Wirabuana)

16 PENINGKATAN PERAN TNI DALAM PENGELOLAAN WILAYAH PERBATASAN DAN PULAU TERLUAR GUNA MENJAGA KEUTUHAN NKRI Brigjen (TNI) Adi Sudaryanto,S.IP (Staf Khusus Kasad)

26 UPAYA KOREM 064/MY MEMBANTU PENANGGULANGAN BENCANA ALAM DI PROVINSI BANTEN Kolonel Ana Supriatna, S.I.P., M.Si. (Danrem 064/MY)

34 CILIWUNG BERSIH “ANTARA PERILAKU DAN PERANG TERHADAP SAMPAH”

Kolonel Kav Marsudi Sarwono, SH, M.Si (Han) (Staf Ahli Pangdam Jaya Bidang Sosial Budaya)

42 RENCANA AKSI SATUAN KEWILAYAHAN DALAM MEWUJUDKAN KEDAULATAN PANGAN

Kolonel Arm. Totok Imam Santoso, S.IP., S.Sos., M.Si (Han) DANREM 083/BDJ DAM V/BRW

50 PERAN SATUAN PENERANGAN MENGHADAPI CYBERWAR Letkol Arm Hari Wibowo (Waka Pendam XVII/Cendrawasih)

56 PELIBATAN TNI AD DALAM MENDUKUNG SWASEMBADA PANGAN Letkol Inf Paiman (Waka Pendam II/Swj)

62 SERBUAN TERITORIAL KODAM ISKANDAR MUDA SEBAGAI SALAH SATU KUNCI MEMUPUS SEMANGAT SPARATISME DI ACEH Letkol Inf Shofanudin (Dandim 0111/Brn)


3

Jurnal Yudhagama

Kata Pengantar

P

embaca yang budiman, kami kembali menyapa para pembaca setia Jurnal Yudhagama dengan beragam tema yang menarik. Tema utama yang diangkat pada edisi kali ini adalah swasembada pangan yang menjadi agenda prioritas pemerintah dan ditargetkan bisa tercapai pada tiga tahun mendatang. Untuk mencapai target ini, Presiden RI Joko Widodo secara khusus telah meminta jajaran TNI AD untuk mendayagunakan segala kemampuan yang ada untuk menyukseskan program prioritas tersebut. Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Gatot Nurmantyo telah menginstruksikan untuk memobilisasi 50.000 prajurit TNI AD untuk bersama-sama dengan petani dan seluruh komponen bangsa bekerja keras mewujudkan swasembada pangan bahkan lebih jauh lagi mewujudkan kedaulatan pangan. Dengan penekanan tersebut, pada edisi kali ini, kami hadir dengan delapan buah tulisan di mana tiga di antaranya mengupas tentang swasembada pangan. Pertama, tulisan dengan judul “TNI AD Mendukung Swasembada Pangan Nasional” yang ditulis Pangdam VII/Wirabuana, Mayor Jenderal TNI Bachtiar S.IP., M.AP. Kedua, tulisan berjudul “Rencana Aksi Satuan Kewilayahan dalam Mewujudkan Kedaulatan Pangan” yang ditulis Danrem 083/Bdj, Kolonel

Arm. Totok Imam Santoso, S.I.P., S.Sos., M.Tr (Han). Ketiga, tulisan dengan judul “Pelibatan TNI AD dalam Mendukung Swasembada Pangan” yang ditulis oleh Waka Pendam II/Swj, Letkol Inf Paiman. Pembaca yang budiman, kami juga mengetengahkan ulasan tentang peran TNI di daerah perbatasan dan bagaimana upaya-upaya yang telah dan sedang dilakukan dalam menjaga keutuhan NKRI. Ulasan secara mendalam tentang pengelolaan wilayah perbatasan dan daerah terluar ini ditulis secara lengkap oleh Staf Khusus Kasad, Brigjen TNI Adi Sudaryanto, S.I.P dengan judul “Peningkatan Peran TNI dalam Pengelolaan Wilayah Perbatasan dan Pulau Terluar Guna Menjaga Keutuhan NKRI” Permasalah penanganan bencana di Indonesia, khususnya di wilayah Provinsi Banten yang merupakan penghubung dua pulau besar yakni Jawa dan Sumatera, diulas secara menarik oleh Danrem 064/MY, Kolonel Kav. Ana Supriatna, S.I.P., M.Si dalam tulisan yang berjudul “Upaya Korem 064/MY Membantu Penanggulangan Bencana Alam di Provinsi Banten” Berikutnya, kita bisa nikmati tulisan yang “membumi” tentang penanganan Sungai Ciliwung agar terjaga kebersihan dan keasriannya yang ditulis oleh Staf Ahli Pangdam Bidang Sosial dan Budaya Kolonel Kav Marsudi Sarwono, SH.,

Jurnal Yudhagama sebagai media komunikasi internal TNI Angkatan Darat, mengemban misi: a. Menyebarluaskan kebijakan Pimpinan TNI Angkatan Darat kepada seluruh prajurit di jajaran TNI Angkatan Darat. b. Memberikan wadah untuk pemikiran-pemikiran yang konstruktif dalam pembinaan TNI Angkatan Darat dan fungsi teknis pembinaan satuan sesuai tugas pokok TNI Angkatan Darat sebagai kekuatan pertahanan negara matra darat. c. Menyediakan sarana komunikasi untuk penjabaran Kemanunggalan TNI-Rakyat. Tulisan yang dimuat dalam Jurnal Yudhagama ini merupakan pandangan pribadi penulisnya dan bukan pandangan resmi TNI Angkatan Darat. Redaksi berhak merubah tulisan (rewrite) tanpa mengubah inti tulisan untuk disesuaikan dengan misi yang diemban Jurnal Yudhagama dan kebijakan Pimpinan TNI Angkatan Darat. Redaksi menerima tulisan dari dalam maupun dari luar lingkungan TNI Angkatan Darat, dengan syarat merupakan tulisan asli dari penulis. Topik dan judul tulisan ditentukan oleh penulisnya, dengan ketentuan panjang tulisan berkisar sepuluh halaman kertas folio, dengan jarak satu setengah spasi.

4


JURNAL

Yudhagama

Media Informasi dan Komunikasi TNI AD Media Informasi dan Komunikasi TNI AD

M.Si (Han) dengan judul tulisan “Ciliwung Bersih, Antara Perilaku dan Perang Terhadap Sampah”. Ulasan menarik tentang perang di dunia maya atau yang dikenal dengan cyberwar diulas dengan baik oleh Waka Pendam XVII/Cenderawasih, Letkol Arm Hari Wibowo. Ia menulis pentingnya TNI AD dalam menghadapi cyberwar, termasuk bagaimana penyiapan para personilnya dengan tulisan berjudul “Peran Satuan Penerangan dalam Menghadapi Cyberwar”. Terakhir, edisi kali ini ditutup oleh tulisan Letkol Inf Shofanudin yang mengulas tentang strategi menangkal dan memupus semangat sparatisme yang mungkin masih ada berkembang di masyarakat Aceh. Strategi yang diterapkan lebih meniktiberatkan bagaimana semakin mendekatkan TNI AD dengan rakyat, terutama yang dilakukan Kodam Iskandar Muda melalui berbagai pembangunan fisik maupun nonfisik. Pembaca setia Yudhagama yang berbahagia, semoga tulisan yang diangkat di edisi kali ini senantiasa memberikan manfaat bagi kita semua dalam memberikan dharma bakti kita bagi TNI dan TNI Angkatan Darat khususnya serta bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai. Selamat membaca !

Susunan Redaksi JURNAL

Yudhagama Media Informasi dan Komunikasi TNI AD

PELINDUNG : Kepala Staf TNI Angkatan Darat PEMBINA : Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat PENASEHAT : Irjenad, Aspam Kasad, Asops Kasad, Aspers Kasad, Aslog Kasad, Aster Kasad, Asrena Kasad, Kasahli Kasad. PEMIMPIN REDAKSI : Kadispenad WAKIL PEMIMPIN REDAKSI : Sesdispenad DEWAN REDAKSI : Kolonel Czi Kuat Raharjo Kolonel Caj Drs. Moh. Noor, MM. Kolonel Inf Drs. Zaenal Mutaqim, M.Si. Kolonel Inf Drs. Mu’tamar, M.Sc. KETUA TIM EDITOR : Kolonel Czi Andi Kaharuddin, S.IP. SEKRETARIS TIM EDITOR : Letkol Inf Drs. N. Ertoto, M.Si. ANGGOTA TIM EDITOR : Letkol Caj Drs. James W. Sondakh Mayor Caj (K) Yeni Triyeni, S.Pd. Mayor Inf Dodi Fahrurozi, S.Sos. Mayor Inf Supriyatno Kapten Inf Candra Purnama, SH. DISTRIBUSI : Mayor Inf Adrizal Mias, S.H. DESAIN GRAFIS : Serka Enjang TATA USAHA : Pratu Rifai, PNS Listin A. REDAKTUR FOTO : Mayor Kav Antonius Totok ALAMAT REDAKSI : Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Jl. Veteran No. 5 Jakarta Pusat Tlp. (021) 3456838, 3811260, Fax. (021) 3848300, Alamat email : [email protected]


5

Jurnal Yudhagama

TNI AD Mendukung Swasembada Pangan Nasional

Jaminan ketersediaan pangan bagi suatu negara, sangat mutlak dan menentukan nasib negara tersebut dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itulah, pemerintah menargetkan dalam tiga tahun ke depan harus bisa berdaulat di bidang pangan.

S

Naskah: Mayor Jenderal TNI Bachtiar S.IP., M.AP (Pangdam VII/Wirabuana)

wasembada pangan secara nasional menjadi salah satu agenda penting pemerintah serta merupakan salah satu kebijakan prioritas yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia, Ir. H Joko Widodo. Hal tersebut, mengingat Indonesia selama ini memegang predikat dan citra sebagai “negara agraris” di kawasan Asia Tenggara. Namun dalam waktu beberapa tahun belakangan ini, predikat dan citra tersebut menjadi surut seiring dengan belum tercapainya swasembada pangan secara nasional, yang ditandai dengan masih banyaknya komoditi pangan yang harus diimpor dari negara lain (tahun 2014, sebanyak 10 komoditi)1, untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Hal inilah yang menjadi titik perhatian serius dari Presiden RI saat ini, sehingga menekankan swasembada pangan yang ditargetkan dalam jangka waktu 3 tahun ke depan, Indonesia harus bisa berdaulat di bidang pangan2. Berdasarkan kebijakan tersebut, Menteri Pertanian (Mentan) RI bergerak cepat dengan merumuskan 1. Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikutip Detik Finance, pada Rabu 4/6/2014 2…dalam jangka waktu 3 tahun kedepan, Indonesia harus bisa berdaulat di bidang pangan… (Pengarahan Presiden RI pada peserta Apel Danrem/Dandim Terpusat TA. 2014 di Pangkalanbun Kalteng, pada Jumat 5/12/2014)

6



dan melaksanakan Program Swasembada Pangan Nasional dengan menggandeng TNI AD sebagai mitra kerja. Langkah ini diawali dengan penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama (MoU) antara Mentan RI dengan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) pada Rapim TNI AD tanggal 8 Januari 2015, antara Dirjen PSP Kementan RI yang ditunjuk selaku penanggungjawab keberhasilan Upaya Khusus Swasembada Pangan Nasional dengan Aster Kasad, Pangdam Jajaran TNI AD dengan seluruh Kadistan TPH Provinsi se-Indonesia, serta antara Dandim Jajaran TNI AD dengan Kadistan Kab/ Kota se-Indonesia, tentang Kerjasama program upaya khusus pencapaian target hasil produksi tanaman padi, jagung dan kedelai. Kasad telah menginstruksikan kepada seluruh Pangkotama (ST KASAD No. ST/3439/2014 tanggal 16 Desember 2014)

Presiden RI melakukan peletakan batu pertama pembangunan waduk di Kab. Sidrap, Sulawesi Selatan

Tabel. 01. DATA NILAI IMPOR KOMODITI PANGAN TAHUN 2014 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

KOMODITI Beras Jagung Kedelai Biji Gandum Tepung Terigu Bawang Putih Kacang Hijau Ubi Jalar Bawang Merah Kacang Tanah

NILAI IMPOR (Ton) 31.145 215.716 563.930 3.735 20.198 36.318 18.544 3.6 3.824 34.151

Sumber : BPS, 2014


7

Jurnal Yudhagama untuk segera menyusun perencanaan realisasi pelaksanaan program swasembada pangan di wilayah masing-masing, yang meliputi 3 (tiga) komoditi yaitu; padi, jagung dan kedelai. Kasad menekankan kepada seluruh Kotama AD untuk bekerja keras dalam membantu dan meningkatkan perannya guna mewujudkan pencapaian target swasembada pangan nasional dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan. Mengingat beratnya tantangan tugas yang harus dihadapi oleh TNI AD tersebut, dibutuhkan sebuah rumusan strategi yang cermat, tepat dan komprehensif guna menjamin kelancaran dan keberhasilan yang optimal sesuai dengan yang diharapkan. Tujuan dari kerjasama tersebut adalah membantu dan mendukung tugas Pemerintah Pusat/Daerah dalam mewujudkan swasembada pangan secara nasional guna mengembalikan kedaulatan pangan, dalam kurun waktu 3 tahun kedepan. Adapun sasarannya meliputi lima bidang yakni: 1. Meningkatnya kualitas SDM pertanian dalam penguasaan ilmu dan pengetahuan bidang pertanian yang berbasis teknologi modern. 2. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pertanian, sesuai dengan kebutuhan para petani 3. Meningkatnya pendapatan petani melalui pengembangan diversikasi pertanian. 4. Terbangunnya sistem permodalan pertanian yang murah, mudah dan menguntungkan para petani. 5. Terbangunnya kesadaran segenap stakeholders pertanian dalam meningkatkan ekonomi masyarakat, melalui sinergitas dalam kegiatan pengembangan di bidang pertanian.

8


Sedangkan subyek atau pelaku dari kerja sama ini adalah Pangdam, Danrem, Dandim, Danramil, Kementerian/Non Kementerian Terkait, Kepala Dinas Pertanian Provinsi maupun Kabupaten/Kota, Bakorluh Provinsi maupun Kabupaten/Kota, Perbankan, Koperasi dan Swasta serta stakeholders lainnya. Adapun subyeknya adalah Babinsa Jajaran TNI AD dan para petani, dengan menggunakan metode; Training Of Trainers (TOT), Mobile Training Team (MTT), sosialisasi, pelatihan/penataran, kerjasama/ sinergitas, penelitian/rekayasa teknologi, pembangunan/pengadaan, rehabilitasi/ perbaikan, pengawasan dan pendampingan. Sementara itu strategi yang dilakukan oleh seluruh Satuan Jajaran TNI AD dalam mendukung program swasembada pangan nasional, sebagai berikut; 1. Meningkatkan kualitas SDM Pertanian3. Kunci utama jaminan kesuksesan dalam program swasembada pangan sangat ditentukan oleh kualitas SDM pertanian yang terlibat di dalamnya. SDM yang baik akan sangat mempengaruhi dalam pencapaian kualitas hasil produksi pertanian yang baik pula. Dalam konteks ini, yang menjadi fokus kegiatan pembinaan dalam meningkatkan kualitas SDM pertanian adalah Babinsa dan petani, sebagai tenaga inti terdepan dalam menyukseskan program swasembada pangan. Guna menghasilkan kualitas SDM 3 Strategi Pembangunan Pertanian Indonesia Tahun 2014 dengan Revitalisasi Sumber Daya Manusia ( Buku Rencana Kinerja Tahunan Kementerian Pertanian RI Tahun 2014 Hal; 8 )


Penandatanganan nota kesepahamaan antara Mentan RI dengan Kasad tentang bantuan peminjaman lahan milik PTPN XI.

yang mahir dan handal di bidang pertanian, maka strategi yang dilakukan adalah; a. Melaksanakan pendidikan pertanian terapan melalui TOT bagi seluruh Babinsa Jajaran TNI AD. Kegiatan ini dilaksanakan guna memberikan pengetahuan dan keterampilan bagi Babinsa tentang teknologi pertanian, sehingga Babinsa dapat bertindak sebagai kader-kader pelatih/pembimbing pertanian yang mahir dan handal di lapangan. b. Melaksanakan MTT pertanian bagi Petani. Kegiatan ini dilaksanakan guna memberikan bimbingan teknis dan sosialisasi kepada petani (dilaksanakan oleh Babinsa dan PPL), tentang teknologi pertanian mulai proses pemilihan bibit dan pembibitan, penyiapan dan olah lahan, pola tanam, cara mengendalikan hama, penyiangan, sampai dengan panen dan pasca panen, dengan mengacu pada tata cara budidaya pertanian yang

berbasis teknologi modern. c. Membentuk kualitas pribadi Babinsa yang handal. Babinsa adalah sosok pribadi inti terdepan dalam proses pendampingan pertanian di lapangan. Oleh karena itu, kualitas pribadinya harus ditempa dan dibentuk secara baik/benar agar memiliki kualitas pribadi yang handal. Adapun kriteria yang harus dicapai yaitu sosok pribadi Babinsa yang disiplin, jujur, semangat, tidak kenal menyerah, motivasi tinggi, beri suri tauladan, bertanggung jawab dan memiliki integritas yang baik. 2. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana pertanian4. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan pemenuhan jaringan irigasi, Sarana Produksi (Saprodi) seperti, Alat Mesin Pertanian (Alsintan) traktor, sprayer, power weeder, reaper, power threser dan lainlain, termasuk Sarana Produksi Tanaman 4 Strategi dasar Program Upsus difokuskan untuk meningkatkan produktivitas dan indeks pertanaman melalui peningkatan ketersediaan air irgasi, benih, pupuk dan Alsintan ( Permentan RI Nomor 03/Permentan/ OT.140/2/2015 Hal ; 5 ).

Pelatihan penggunaan traktor pada kegiatan mobile training team di Satuan Kowil jajaran Kodam VII/ Wirabuana


9

Jurnal Yudhagama c.

d. Mentan RI menyerahkan bantuan Alsintan kepada perwakilan ketua kelompok tani di Kab Bone.

(Saprotan), seperti bibit, pupuk, pestisida, media tanam maupun tempat tanam. Untuk meningkatkan sarana dan prasarana pertanian, dapat dilakukan dengan upaya, sebagai berikut: a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas jaringan irigasi. Jaringan irigasi merupakan faktor utama dalam meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) maupun hasil produksi pertanian5. Karenanya, pemerintah daerah dalam hal ini kadistan provinsi/ kabupaten/kota harus dapat menjamin kondisi maupun pemenuhan jaringan irigasi (primer/sekunder/tersier) dengan baik. b. Pengadaan bibit unggul dan tahan hama. Di tengah kondisi iklim yang semakin sulit diprediksi akhir-akhir ini, sangat dibutuhkan kualitas bibit unggul yang dapat tahan terhadap perubahan iklim maupun hama tanaman. Oleh karena itu, penelitian dan rekayasa teknologi untuk menghasilkan bibit unggul sangat perlu untuk terus dilakukan, guna memenuhi ketersediaannya bagi petani. 5 Secara impiris, determinan utama peningkatan produksi pertanian, adalah ketersediaan irigasi (Analisis kebijakan Pertanian, Volume 3 No. 1 Maret 2005 : 12).

10


Penyediaan pupuk. Ketersediaan pupuk bagi petani harus dapat direalisasikan dengan baik oleh pemerintah daerah. Di samping itu, penyediaan pupuk dilakukan dengan mengoptimalkan pupuk organik dan mengurangi pupuk kimiawi, guna mendapatkan kualitas hasil produksi yang lebih bermutu. Penyediaan dan perbaikan Alsintan. Penggunaan alsintan yang lebih modern, terbukti sangat membantu petani dalam proses budidaya dan peningkatan hasil produksi pertaniannya. Selain lebih cepat, Alsintan dapat menjamin ketepatan waktu budidaya dan memperbaiki kualitas hasil panen serta menjamin efektifitas maupun efisiensi kerja. Oleh sebab itu, sangat diperlukan penyediaan Alsintan modern yang cukup bagi petani serta tersedianya fasilitas “perbengkelan” di setiap wilayah, sampai ke pedesaan. Dalam hal ini, perlu dilibatkan Satuan Paldam/Denpal/Bengrah, yaitu dengan membentuk “bengkel khusus” guna memfasilitasi perbaikan Alsintan petani.

Media Informasi dan Komunikasi TNI AD Guna mendukung kelancaran dalam pelaksanaan upaya di atas, maka Babinsa harus dapat memainkan perannya sebagai pengawas dan pendamping bagi petani, untuk membantu pemerintah daerah dan dinas terkait di wilayahnya masing-masing. 3. Diversifikasi pertanian. Strategi ini dilakukan dalam bentuk pengelolaan segala sumber daya pertanian ke beberapa aktivitas lainnya yang menguntungkan secara ekonomi bagi petani6. Guna mendukung diversifikasi pertanian, maka dapat dilakukan dengan upaya, sebagai berikut; a. Pengembangan sistem penanaman

b.

multi jenis tanaman. Sistem tanam yang dapat digunakan adalah sistem tumpang sari yaitu melakukan sistem penanaman campuran dalam satu lahan produktif. Penggunaan tanaman lain 6 Diversifikasi pertanian adalah pengalokasian sumber daya pertanian ke beberapa aktivitas lainnya yang menguntungkan secara ekonomi (http://id.wikipedia.org/ wiki/Diversifikasi_pertanian).

Pemanfaatan lahan pertanian dengan fungsi ganda diversifikasi pertanian.

c.

di antara tanaman pokok sangat baik untuk menambah produksi tanaman, membantu menahan serangan hama dan menambah unsur hara pada lahan pertanian. Dengan demikian, lahan pertanian yang dikelola petani dapat terjaga keseimbangannya dan tetap produktif. Pemanfaatan lahan pertanian sebagai agrowisata. Upaya ini dilakukan guna melahirkan “multiplier effect” atau efek pengganda bagi petani, sehingga mendapatkan keuntungan tambahan dari budidaya yang dilakukan. Agrowisata merupakan upaya pemanfaatan lahan pertanian sebagai obyek wisata, dengan tujuan untuk menambah penghasilan petani7. Melalui upaya ini, petani tidak hanya meraup pendapatan lebih, namun sekaligus menambah pengetahuan dan menjaga kelestarian lahan pertanian yang dikelolanya. Perbaikan mutu dan kualitas hasil produksi pertanian. Memperbaiki mutu dan kualitas hasil produksi pertanian yang lebih baik, sehingga mengarah kepada pemanfaatan lahan pertanian sebagai agrobisnis. Dalam hal ini, yang diupayakan adalah perbaikan hasil produksinya mulai dari proses pengadaan bibit (bahan baku), budidaya, panen dan pasca panen, pengolahan hasil produksi, sistem pengepakan, sampai dengan sistem pemasarannya. Semua harus dikelola dengan lebih “kreatif dan

7 Agrowisata merupakan bagian dari objek wisata yang memanfaatkan usaha pertanian (Agro) sebagai objek wisata (Direktori Profil Wisata Agro: Agrowisata meningkatkan pendapatan petani, http://database.deptan.go.id/ agrowisata/viewfitur.asp?id=3).


11

Jurnal Yudhagama inovatif”, sehingga mendapatkan mutu dan kualitas yang lebih baik di pasaran. 4. Perbaikan sistem permodalan. Ketersediaan modal kerja merupakan permasalahan yang dihadapi oleh para petani selama ini. Kesulitan petani dalam memperoleh modal kerja, seringkali menjadi penghambat dalam proses pengelolaan lahan pertanian. Tidak jarang, para petani selama ini terjebak dengan “permainan nakal” para tengkulak maupun “sistem ijon” oleh para pemilik modal. Oleh sebab itu, sistem permodalan sangat perlu untuk dibenahi dengan berpedoman kepada efektifitas dan efisiensi serta yang berpihak kepada petani. Untuk dapat memperbaiki sistem permodalan, maka dapat dilakukan dengan upaya, sebagai berikut; a. Pemberian kredit lunak. Upaya ini dilakukan dengan cara memberikan kredit lunak dengan bunga rendah kepada para petani, melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, agar petani dapat menggarap lahan pertaniannya secara tepat waktu. Proses pemberian kredit ini, sedapat mungkin tidak melalui birokrasi yang berbelit-belit dan menyulitkan petani. Namun, harus dikemas dengan mudah, cepat dan menguntungkan para petani. b. Meningkatkan peran koperasi dalam menampung hasil produksi pertanian. Koperasi sebagai salah satu wadah badan usaha di masyarakat, harus bisa meningkatkan perannya dalam menjamin dan memfasilitasi penampungan hasil produksi pertanian. Hal ini tentunya akan bermanfaat dan sangat membantu petani

12


dalam memasarkan hasil produksinya. c. Meningkatkan peran industri swasta. Industri swasta sebagai bagian dari komunitas pertanian, harus bisa menjalin kerjasama dan kepedulian terhadap para petani, khususnya dalam menampung dan membeli hasil produksi pertanian. Selain itu, upaya yang dapat dilakukan bisa melalui sistem “bapak angkat”, di mana, industri swasta memberikan dan memfasilitasi segala kebutuhan petani dalam proses budidaya pertanian, serta membeli seluruh hasil pertanian sesuai dengan harga standar yang ditetapkan oleh pemerintah. 5. Kerjasama dan sinergitas antar seluruh stakeholders pertanian. Program swasembada pangan yang dicanangkan oleh pemerintah tidak akan dapat berjalan secara optimal, bila kerjasama dan sinergitas antar seluruh stakeholders pertanian tidak berjalan dengan baik dan harmonis. Jalinan kerjasama dan sinergitas ini tidak hanya dalam lingkup teknis di lapangan, namun harus juga dalam lingkup strategis di tingkat atas. Untuk dapat bekerjasama dan sinergitas dengan seluruh stakeholders pertanian, maka dapat dilakukan dengan cara, sebagai berikut; a. Meningkatkan kerjasama kelembagaan pemerintah sesuai dengan fungsi, wewenang dan tanggung jawabnya. Peran kelembagaan pemerintah dalam hal ini kementerian terkait, sangat diperlukan dalam menyukseskan program swasembada pangan nasional. Seperti; Kementerian Pertanian menyiapkan sarana dan prasarana pertanian, Kementerian Riset dan Teknologi


b.

c.

menyiapkan bibit unggul, Kementerian Perekonomian menyiapkan modal dan Koperasi, Kementerian Pekerjaan Umum menyiapkan sarana irigasi, Kementerian Perdagangan membantu pemasaran. Membentuk jaringan “networking” dengan negara lain. Agar hasil pertanian kita bisa dipasarkan di luar negeri, maka kita harus dapat membangun dan membentuk jaringan (networking) yang lebih luas dengan negara-negara lain. Hal ini diperlukan guna mempermudah dan memperluas akses pemasaran hasil produksi pertanian bagi petani kita. Meningkatkan “transfer teknologi pertanian”. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menjalin kerjasama bidang teknologi dengan negara lain yang lebih berhasil di bidang pertanian, agar terjadi proses pembelajaran dalam bentuk “transfer teknologi pertanian” bagi

d.

e.

petani kita. Meningkatkan kerjasama penelitian dan studi banding. Proses penelitian dapat dilakukan dengan menjalin kerjasama melalui studi banding dan “research and development” di bidang pertanian. Jalinan kerjasama bisa dengan Lembaga Ilmu pengetahuan Indonesia (LIPI), Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Puspitek) maupun dengan Balai Latihan Pegawai Pertanian (BLPP), guna menghasilkan rekayasa genetik pertanian. Sinkronisasi program kegiatan. Upaya lain yang dapat dilakukan adalah dengan mensinkronkan program swasembada pangan oleh pemerintah dengan

Pangdam VII/Wirabuana mengoperasikan mesin pemotong padi combined harvester pada kegiatan panen raya di Kab. Soppeng.


13

Jurnal Yudhagama kegiatan program yang dilaksanakan oleh TNI. Seperti; program TNI Manunggal Pertanian (TMP) maupun program TNI Manunggal Ketahanan Pangan (TMKP)8. Seluruh sarana dan prasarana milik TNI dapat digunakan untuk mendukung program tersebut, baik berupa alat peralatan, lahan/tanah maupun keterlibatan seluruh personel Aparat Kewilayahan (Apwil), mulai dari Kodam, Korem, Kodim, Koramil sampai dengan Babinsa, dengan cara memberikan tugas pengawasan dan pendampingan9. Dari uraian dan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk dapat mewujudkan swasembada pangan secara nasional, maka 8 Kegiatan Bakti TNI dapat berupa program manunggal TNI meliputi TNI Manunggal Membangun Desa, TNI Manunggal Sosial dan Sejahtera, TNI Manunggal Pertanian, TNI Manunggal Sembako, TNI Manunggal KB Kes TNI Manunggal Pertanian Hutan dan Cadangan Pangan,dll ( Vademikum Teritorial Angkatan Darat Cetakan Pertama Edisi Tahun 2009 Hal; 182 )

kerja sama dengan TNI AD sangat diperlukan, sehingga target tiga tahun bisa berdaulat di bidang pangan diharapkan bisa tercapai. Untuk dapat mewujudkan swasembada pangan dengan melibatkan TNI AD sebagai mitra kerjasama dibutuhkan strategi yang cermat, tepat dan komprehensif serta integralistik. Dengan strategi tersebut, maka kebijakan swasembada pangan secara nasional yang dicanangkan oleh Presiden RI dapat kita wujudkan. Dengan dukungan dan kerjasama yang baik antar stakeholders pertanian, niscaya target tersebut akan dapat kita raih, guna menjamin ketersediaan dan kedaulatan pangan menuju swasembada pangan secara nasional. ____________ 9

Pengawalan, Pengawasan dan Pendampingan Kegiatan ( Permentan RI Nomor 03/Permentan/OT.140/2/2015 Hal ; 15-20)

DAFTAR PUSTAKA Sudi Mardianto, dkk. Analisis Kebijakan Pertanian, Volume 3 No. 1 Maret 2005. Permentan RI Nomor 03/Permentan/ OT.140/2/2015 tentang Pedoman Upaya Khusus (Upsus) peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai melalui program perbaikan jaringan irigasi dan sarana pendukungnya Tahun Anggaran 2015. Staf Umum Teritorial Angkatan Darat, 2009, Vademikum Teritorial Angkatan Darat, Cetakan Pertama Edisi Tahun 2009, Jakarta.

14


Kementerian Pertanian RI, 2013, Buku Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kementan 2014, Jakarta. Direktori Profil Wisata Agro: Agrowisata meningkatkan pendapatan petani, http://database.deptan.go.id/ agrowisata/viewfitur.asp?id=3. diakses tanggal 22 Pebruari 2015. Wilkipedia Bahasa Indonesia. Pengertian Diversifikasi Pertanian ((http:// id.wikipedia.org/wiki/Diversifikasi_ pertanian) diakses tanggal 22 Pebruari 2015.



15

Jurnal Yudhagama

Peningkatan Peran TNI Dalam Pengelolaan Wilayah Perbatasan dan Pulau Terluar Guna Menjaga Keutuhan NKRI

Permasalahan di perbatasan berpotensi menyebabkan ketegangan dan konflik. Selain masalah perbatasan yang belum terselesaikan dengan beberapa negara tetangga, Indonesia juga memiliki dua belas pulau–pulau kecil terluar yang masih memerlukan perhatian dalam pengelolaannya agar kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI dapat terjaga. Pelanggaran dalam bentuk memasuki wilayah kedaulatan Republik Indonesia secara ilegal masih berpotensi untuk terjadi, terutama di kawasan perbatasan yang belum mendapatkan kesepakatan semua pihak dan di sekitar pulaupulau kecil terluar yang belum dikelola dengan baik.

P

Naskah: Brigjen (TNI) Adi Sudaryanto,S.IP (Staf Khusus Kasad)

16


erkembangan Situasi politik dan keamanan nasional saat ini secara umum cukup kondusif dan hubungan bilateral antara Pemerintah Indonesia dengan beberapa negara tetangga juga berjalan cukup baik. Namun demikian masih terdapat sejumlah masalah terkait dengan permasalahan perbatasan yang menonjol dengan beberapa negara, terutama antara RI-Malaysia, RI-PNG dan RI-RDTL maupun yang melibatkan negara tetangga lain yang berpotensi mengganggu hubungan bilateral dengan negara-negara tetangga. Mengingat strategisnya permasalahan perbatasan bagi kepentingan kedaulatan bangsa dan negara, maka diperlukan langkah penyelesaian yang komprehensif dari berbagai instansi terkait tidak hanya dengan meningkatkan upaya pengawasan namun juga dilakukan dengan lebih memperlihatkan pembangunan kawasan perbatasan seiring dengan upaya diplomasi. Secara geografis, Indonesia berbatasan langsung dengan tiga negara yaitu Malaysia (Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur dengan Serawak dan Sabah), Provinsi Papua berbatasan dengan Papua New Guinea dan Provinsi Nusa Tenggara Timur berbatasan dengan Timor Leste. Sementara untuk wilayah


laut, Indonesia berbatasan dengan sepuluh negara, yaitu India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua New Guinea, Australia dan Timor Leste. Di kawasan Asia Pasifik masih terdapat sengketa perbatasan yang belum sepenuhnya dapat diselesaikan oleh semua pihak. Fakta empiris menyatakan bahwa salah satu penyebab utama terjadinya perang adalah persoalan batas wilayah. Di Laut China Timur masih terjadi saling klaim atas kepemilikan Pulau Senkaku (Jepang) atau Diaoyu (China) antara China dan Jepang. Terkait dengan sengketa di wilayah Laut China Timur, China telah menetapkan Zona Identifikasi Pertahanan Udara atau Air Defence Identification Zone (ADIZ) yang tumpang tindih dengan sebagian wilayah Taiwan, Jepang dan Korea Selatan. Perkembangan di Laut China Timur akan meningkatkan kompleksitas permasalahan. Walaupun penerapan ADIZ merupakan hal yang lazim dan merupakan hak dari negara berdaulat di wilayahnya, namun ADIZ dinilai kontroversial oleh negara negara di sekitarnya.

Prajurit Satgas Pamtas Yonif Linud 433 Julu Siri Kostrad dan prajurit TDM (Tentara Darat Malaysia) di Pos Gabungan Bersama Indonesia-Malaysia di Seimenggaris, Nunukan, Kaltara.

Negara-negara di sekitar Laut China Timur menganggap ADIZ bukan hanya instrumen kedaulatan tetapi juga instrumen kekuasaan atas wilayah yang disengketakan. Sementara itu, di Laut China Selatan masih berlangsung persoalan tumpang tindih pengakuan batas wilayah di Kepulauan Spratly dan Paracel yang melibatkan China dengan beberapa negara di Asia Tenggara, yaitu Malaysia, Filipina, Vietnam, dan Brunei. Persoalan ini mengundang perhatian dunia, khususnya AS, dan beberapa negara lain yang berkepentingan dengan jalur pelayaran dan perdagangan serta kebebasan bernavigasi dan garis komunikasi. Indonesia memiliki kepentingan untuk mengikuti perkembangan situasi di Laut China Selatan. Sejak tahun 1994 terdapat tumpang tindih klaim batas wilayah sekitar Kepulauan


17

Jurnal Yudhagama Natuna berdasarkan ninedashed lines yang ditentukan secara sepihak oleh China. Saat ini China masih menerapkan kebijakan low profile terkait dengan wilayah perbatasannya di sekitar Kepulauan Natuna. Apabila China secara sepihak menguasai kawasan Kepulauan Natuna, maka akan mempengaruhi peluang Indonesia untuk mengelola potensi sumber daya alam seperti minyak dan gas. Indonesia dan Malaysia masih memiliki masalah perbatasan. Kedua negara memiliki perbatasan darat sepanjang 2.004 km. Di sepanjang perbatasan darat masih terdapat sepuluh permasalahan terutama di Pulau Kalimantan yang dinamakan Outstanding Boundary Problems (OBP). Sementara permasalahan batas laut antara Indonesia dan Malaysia sedang dirundingkan, terutama masalah laut teritorial Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) dan Landas Kontinen di Selat Malaka dan perairan utara Tanjung Datu, Laut China Selatan dan Laut Sulawesi (sekitar Blok Ambalat). Klaim Malaysia atas sebagian wilayah Ambalat dan belum terselesaikannya perundingan batas darat dan batas laut berpotensi menjadi sumber ketegangan dan konflik. Indonesia dan PNG juga masih memiliki permasalahan perbatasan. Perbatasan darat kedua negara terletak pada posisi 141° BT sepanjang 820 Km yang membentang dari utara ke selatan. Permasalahan perbatasan dengan Papua Nugini didominasi oleh sedikitnya jumlah tugu batas utama yang hanya terpasang 52 dan hanya 1.792 tugu prapatan. Kondisi tersebut belum dapat mencerminkan batas yang jelas dan tegas. Erosi yang terjadi pada tebing Sungai Fly antara MM 10 sampai dengan MM 11A dapat mengurangi wilayah Indonesia. Pihak PNG juga masih mempermasalahkan bangunan mercusuar di Muara Sungai Torasi yang berdekatan dengan MM 14 B. Indonesia dan Timor Leste masih memiliki permasalahan perbatasan di dua wilayah. Panjang perbatasan kedua negara masing masing sekitar 149,1 km dan 119,7 km. Saat ini, ada dua unresolved segment di wilayah perbatasan. Atas kesepakatan kedua belah pihak, di wilayah tersebut tidak dilakukan aktifitas. Segmen pertama, di Noelbesi, Desa Netemnanu Utara, Amfoang Timur, Kabupaten Kupang, yang berbatasan dengan Distrik Oecusee, Timor Leste. Segmen kedua,

18


di Bijaelsunan, Oben, Kabupaten Timor. Merupakan areal seluas 489 bidang tanah sepanjang 2,6 kilometer atau 142,7 hektar. Indonesia juga masih memiliki permasalahan perbatasan laut dengan Timor Leste, Filipina, Australia, Palau, India, Singapura, PNG, Vietnam, dan Thailand. Perbatasan laut ZEE antara Indonesia dan Singapura juga masih menyisakan masalah. Batas laut dengan Singapura pada segmen timur (Bintan-Pedra Branca) masih bermasalah. Apabila Pedra Branca (Singapura) direklamasi, Indonesia berpotensi kehilangan Zona Ekonomi Eksklusif seluas 10.360 Ha. Batas ZEE antara IndonesiaVietnam yang terletak di utara perairan Natuna juga masih dalam proses perundingan dan sampai sekarang masih berjalan. Sementara itu, batas laut antara IndonesiaPalau masih terjadi tumpang tindih karena Palau berupaya untuk memperluas zona perikanan hingga 200 mil. Batas laut Indonesia-Filipina masih dalam penyelesaian. Perundingan perbatasan laut antara IndonesiaFilipina masih terus dilakukan untuk menyelesaikan perbatasan laut kedua negara, khususnya batas maritim di laut Sulawesi dan Selatan Mindanao sejak 1973.

Media Informasi dan Komunikasi TNI AD Perbatasan laut Indonesia-Australia masih memiliki tiga daerah yang belum terselesaikan. Pertama, Perjanjian garis batas Landas Kontinen yang terdiri dari 16 titik koordinat di Laut Arafura, perairan pantai selatan Papua dan Perairan utara pantai utara Papua. Kedua, wilayah di selatan Kepulauan Tanimbar pada Laut Arafura) dan selatan Pulau Roti dan Pulau Timor. Ketiga, meliputi ZEE dan batas landas kontinen Indonesia-Australia dari perairan selatan Pulau Jawa, termasuk perbatasan maritim di Pulau Ashmore dan Pulau Christmas. Perbatasan laut Indonesia dengan India dan Thailand masih belum selesai ditetapkan. Batas ZEE antara Indonesia dan India di Laut Andaman Samudera Hindia belum selesai ditetapkan. Demikian juga dengan batas ZEE antara Indonesia dan Thailand di perairan utara Selat Malaka juga belum selesai ditetapkan. Secara umum terdapat 8 permasalahan yang timbul di kawasan perbatasan antar negara saat ini meliputi: 1. Belum disepakatinya garis-garis batas dengan negara tetangga secara menyeluruh, sehingga rentan terjadi permasalahan pelanggaran batas dan sengketa pemanfaatan potensi sumber daya alam.

Patroli bersama TNI - Polisi Timor Leste dalam rangka mengamankan daerah perbatasan RI-RDTL.

Misalnya sengketa blok Ambalat RI-Malaysia, illegal fishing, illegal loging dan sebagainya. 2. Terjadinya kesenjangan pembangunan yang berpengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat perbatasan dengan negara tetangga maupun dengan wilayah lain di sekitarnya yang apabila tidak diantisipasi akan mengundang konflik perbatasan. 3. Rendahnya kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan yang disebabkan oleh orientasi pembangunan yang inward looking serta lebih menekankan kepada aspek keamanan semata. 4. Isu pelintas batas tradisional illegal yang disebabkan oleh kesamaan budaya, adat dan keturunan serta persoalan tanah ulayat masyarakat yang ada di dua wilayah negara. 5. Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya alam, sementara potensi yang ada sangat besar sehingga mengundang kelompok non state actor untuk melakukan kegiatan illegal. 6. Belum optimalnya kerjasama internasional untuk menangani persoalan wilayah perbatasan antara RI dengan negara tetangga, misalnya kejahatan transnasional, perdagangan anak dan wanita, terorisme, narkoba, penyelundupan dan lain-lain. 7. Kerusakan lingkungan akibat pemanfaatan sumber daya alam secara ilegal, misalnya penambangan pasir laut di Pulau Nipah, illegal logging di Kalimantan dan Papua dan lain-lain. 8. Belum tertatanya penempatan satuan TNI secara proporsional di perbatasan yang dapat membangun rasa aman dan tenteram bagi masyarakat setempat, memberdayakan wilayah perbatasan agar dapat mencegah berbagai kegiatan ilegal dan gangguan keamanan serta pelanggaran perbatasan. Peran TNI dalam Pengelolaan Perbatasan TNI terus memainkan perannya dalam mengelola dan menjaga daerah perbatasan dan pulau-pulau terluar. Berbagai peran TNI yang selama ini telah dilakukan antara lain: 1. Melaksanakan gelar pasukan pos-pos pengamanan perbatasan dan pulau - pulau terluar. 2. Melaksanakan pendidikan umum dan pendidikan bela negara melalui kerjasama


19

Jurnal Yudhagama penugasan prajurit TNI sebagai guru di perbatasan serta penanaman wawasan kebangsaan melalui pembinaan teritorial. 3. Patroli-patroli pengamanan perbatasan dan pulau pulau terluar. 4. Pemanfaatan dan pengerahan satuan-satuan Zeni TNI untuk membantu pembangunan di wilayah perbatasan. 5. Kerjasamamiliteruntukmemperkuatdiplomasi militer dalam mendukung penyelesaian masalah-masalah perbatasan. 6. Bekerjasama dengan kementerian dan lembaga terkait dalam mendukung pengelolaan perbatasan melalui pengerahan personel, pelatihan dan fasilitator/ mediator. 7. Mendukung dan bekerja sama dengan perusahaan swasta, Ormas/ LSM dalam program-program CSR (Corporate Social Responsibility) untuk masyarakat di wilayah perbatasan. Secara umum konsep pengamanan di wilayah perbatasan saat ini adalah dengan penggelaran pasukan TNI di sepanjang perbatasan wilayah darat dan pulau-pulau kecil terluar serta mengaktifkan kegiatan patroli di wilayah darat, laut maupun udara dengan mengembangkan upaya pencegahan dan penangkalan melalui pembangunan dan meningkatkan kerjasama dengan negaranegara yang wilayahnya berbatasan dengan wilayah NKRI. Selain pengamananan, peran serta TNI dalam pengelolaan wilayah perbatasan adalah mendukung pemerintah dalam bidang pendidikan dan program transmigrasi purnawirawan TNI. Penempatan pasukan sebagai pengamanan perbatasan ditujukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran lintas batas dan penyelundupan dalam rangka tetap tegaknya kedaulatan NKRI. Penempatan pasukan ini sasarannya adalah agar satuan TNI di perbatasan selalu siap sebagai penindak awal terhadap pelanggaran yang terjadi di wilayah perbatasan. Kegiatan yang dilakukan adalah patroli-patroli dan pengawasan wilayah untuk mencegah dan menindak pelaku pelanggaran lintas batas dan penyelundupan di daerah perbatasan. Saat ini, kekuatan pasukan yang siap di perbatasan darat antara RI-Malaysia. Untuk mengamankan perbatasan sepanjang 2.004

20


km, sebanyak 1.498 personel dengan jumlah pos yang tergelar sebanyak 55 pos. TNI juga menyiapkan pasukan di perbatasan RIPNG sepanjang 817 KM, dengan jumlah pos sebanyak 144 dan yang ditempati sebanyak 94 pos serta kekuatan personel yang dilibatkan berjumlah 3.355 orang. Di perbatasan RIRDTL sepanjang 267,8 KM, TNI menyiapkan 39 pos dan kekuatan personel yang dilibatkan berjumlah 1088 orang. Selain itu, terdapat pula pasukan yang siap di pulau-pulau terdepan yaitu di Pulau Rondo, Berhala, Sekatung, Nipah, Miangas, Marore, Marampit, Dana Rote, Batek, Fani, Brass dan Fanildo masing-masing sebanyak 34 orang baik dari satuan Marinir maupun dari satuan Kodam setempat. Pos-pos yang diduduki oleh satuan-satuan TNI belum sepenuhnya berupa pos-pos permanen. Program untuk membangun pos-pos permanen saat ini sedang berjalan dan dilakukan secara bertahap. Selain itu, pasukan yang di-deploy mengamankan perbatasan belum sepenuhnya bersumber dari Kotamaops yang wilayahnya terdapat perbatasan dengan negara tetangga. Hal tersebut karena keterbatasan jumlah personil dan satuan yang tersedia, sehingga masih terdapat satuan-satuan yang berasal dari Kotamaops lain untuk mengamankan perbatasan. Hambatan-hambatan lainnya yang dihadapi TNI, dalam mengamankan perbatasan adalah belum adanya undang-undang tentang Pengamanan Perbatasan yang dapat digunakan sebagai dasar hukum. Luas wilayah perbatasan dan kondisi medan yang sangat berat dank eterbatasan Alutsista serta sarana dan prasarana dihadapkan dengan kemajuan teknologi saat in juga menjadi tantangan tersendiri. Sarana infrastruktur yang dapat menghubungkan satu daerah ke daerah lainnya di sepanjang perbatasan terutama jalan darat juga masih belum tersedia. Permasalah lainnya adalah belum terintegrasinya semua pos perbatasan antara TNI dengan institusi lainya secara baik. Kerjasama Keamanan Perbatasan. Memelihara dan meningkatkan kemantapan keamanan dan ketahanan wilayah perbatasan NKRI dengan negara-negara tetangga ditujukan demi terwujudnya stabilitas keamanan daerah perbatasan serta mewujudkan stabilitas keamanan di kawasan Asia Tenggara. Wujud


kerjasama keamanan perbatasan dengan negara-negara tetangga dilakukan dengan berbagai cara. (a) RI dengan Malaysia dilakukan melalui GBC Malindo (General Border Committee MalaysiaIndonesia), HLC Malindo (Hight Level Committee Malaysia-Indonesia, JKLB Malindo (Jawatan Kuasa Latihan Bersama MalaysiaIndonesia), KK Sosek Malindo (Kelompok Kerja Sosio Ekonomi Malaysia-Indonesia), dan JPCC Malindo (Joint Police Cooperation Committee Malaysia -Indonesia). (b) RI dengan Singapura dilakukan melalui TSASM (TNI-SAFAnnualStafMeeting, ISJCC (IndonesiaSingapore Joint Coordinanting Committee, ISJTC (Indonesia-Singapore Joint Training Committee, ISJLC (Indonesia-Singapore Joint Logistic Committee, JAFTWG (Joint Air Force Training Working Group), JATWG (Joint Army Training Working Group), dan JNTWG (Joint Navy Training Working Group, dan kerjasama pertukaran informasi intelijen antara Sintel TNI-JID SAF. (c) RI dengan Tomor Leste dilakukan melalui Joint Border Committee (Komisi Perbatasan Bersama), Kegiatan pertemuan TSC BDR RI-RDTL (Tehnical Sub-Committee on Border Demarcation and Regulation Between Republic of Indonesia and Repubic Democratic of Timor Leste). (d) RI dengan Australi dilakukan melalui

Pemeriksaan kendaraan yang melewati jalan raya di depan Pos Satgas Pamtas RI-Malaysia, Yonif Linud 433 Kostrad

Indonesia-Australia Defence Strategic Dialogue (IADSD). (e) RI dengan PNG dilakukan melalui JBC (Joint Border Committee dan JSCSm (Joint Sub Committee on Security matters) (f) RI dengan Philipina dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan berupa Chairmen Meeting, Patroli Terkoordinasi, penempatan ILO (IndonesiaLiaison Officer) di Davao, Batuganding, Tibanban dan Bungao dan PLO (Philipina Liaison Officer) berada di Manado, Tarakan, Miangas dan Marore. (g) RI dengan Thailand dilakukan melalui IndonesiaThailand High Level Committee danTOR ITHLC (Terms of References Indonesia-Thailand High Level Committee).HLC mempunyai 4 (empat) sub-komite, yaitu: 1) Joint Coordinated Operations Sub-Committee (JCOSC), Joint Training and Education SubCommittee (JTESC), Joint Intelligence SubCommittee (JISC) dan Non-Military Security Sub-Committee (NMSSC. (h) Malaysia - Singapura - Indonesia - Thailand (Malsindothai) dilakukan melalui kerjasama pengamanan di Selat Malaka yang disebut Malacca Straits Patrol (MSP). Dua macam


21

Jurnal Yudhagama kerjasama pengamanan yang dilaksanakan yaitu : (1) Di wilayah laut yang disebut Malacca Straits Sea Patrol (MSSP) yang pelaksanaannya merupakan kegiatan patroli laut terkoordinasi di wilayah masing-masing. (2) Di wilayah udara dilaksanakan Patroli Maritim Udara Bersama yang disebut Eyes in the Sky (EiS). Patroli ini dilaksanakan dengan menggunakan pesawat dari salah satu negara secara bergantian dan di dalamnya terdapat awak pesawat sebagai LO dari negara yang lain yang disebut CMPT (Combine Mission Patrol Team). Patroli ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan patroli laut. Untuk mengevaluasi kedua patroli tersebut telah dibentuk komite bersama MSP JCC (Malacca Straits Patrol Joint Coordinating Committee) dan MSSP JWG (Malacca Straits Sea Patrol Joint Working Group) sedangkan untuk patroli udara telah dibentuk EiS JWG (Eyes in the Sky Joint Working Group).

Pemeriksaaan terhadap warga masyarakat yang melintas di perbatasan darat RI-Malaysia di daerah Kalimantan Utara.

22


Sinergisitas Pengelolaan Keamanan Perbatasan Pengelolaan keamanan di perbatasan merupakan suatu wujud tanggung jawab negara dalam menjaga integritas wilayahnya. Hal ini dapat terlihat dari adanya berbagai aturan yang secara legal formal telah cukup memadai. Namun demikian bila ditilik lebih jauh Indonesia belum memiliki sebuah aturan yang baku dan komprehensif yang dikhususkan untuk mengelola keamanan perbatasan. Kebijakan keamanan perbatasan masih bersifat parsial, hal ini dapat dilihat dari berbagai aturan yang berlaku antara lain Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, Pasal 7 Ayat (2) tentang Tugas Pokok TNI dalam Operasi Militer Selain Perang, di antaranya “Mengamankan wilayah perbatasan” maka TNI telah menempatkan pasukan pengamanan di wilayah perbatasan RI. Kemudian, Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengamanatkan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”. Selain itu, UndangUndang RI Nomor 9 Tahun 1992 tentang keimigrasian dijelaskan mengenai wewenang yang dimiliki oleh lembaga keimigrasian, di antaranya pemberian paspor, dan berbagai tindakan keimigrasian termasuk larangan memasuki wilayah RI, serta karantina maupun

Media Informasi dan Komunikasi TNI AD deportasi. Selanjutnya, U n d a n g - U n d a n g Nomor 37 Tahun 1999 mengamanatkan bahwa Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) merupakan koordinator dalam hubungan luar negeri, termasuk yang berkenaan dengan masalah perbatasan yang merupakan urusan dari kedua negara bertetangga, yang pada dasarnya tidak dapat diselesaikan oleh pihak yang tidak terkait langsung, di mana Kemenlu merupakan lembaga utama dalam memerankan urusan tersebut. Dengan peran dan tanggung jawab yang demikian maka Kemenlu sangat diharapkan mampu memerankan beberapa urusan yang terkait dengan perbatasan tersebut, termasuk di diantaranya masalah keamanan. Dari berbagai aturan kebijakan pengamanan perbatasan tersebut pada akhirnya sinergisitas dalam pembuatan program dan kebijakan dari instansi pemerintah yang terkait dengan pengamanan di perbatasan belum ada keterpaduan. Meskipun pada dasarnya setiap instansi membuka peluang untuk saling menopang satu dengan yang lainnya sebagaimana yang telah tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun belum terlihat adanya suatu organisasi keamanan perbatasan yang terintegrasi dalam satu komando. Tiap-tiap instansi masih terlihat mempunyai pemahaman dalam menjabarkan program keamanan di perbatasan, hal ini terjadi dikarenakan visi dan misi dari masing-masing instansi yang tidak sama. Dengan demikian pengelolaan kebijakan dari berbagai instansi masih terlihat otonom dikarenakan persoalan pengamanan perbatasan tidak berada dalam satu visi yang seharusnya dapat dipahami secara bersama-sama. Kondisi demikian menunjukkan bahwa sinergisitas pelaksanaan pengamanan perbatasan masih perlu dioptimalkan. Kebijakan dari instansi terkait yang masih parsial, tidak adanya rantai komando yang jelas, penganggaran yang tidak terkoordinasi dengan baik serta adanya perbedaan skala prioritas dari tiap-tiap instansi pada gilirannya akan bermuara pada pengelolaan pengamanan perbatasan yang masih terlihat saling tumpang tindih. Hal ini berimplikasi tidak hanya dalam hal keamanan itu sendiri, namun berpengaruh terhadap upaya mensejahterakan masyarakat perbatasan.

Saat ini Indonesia belum memiliki aturan yang khusus mengelola persoalan keamanan perbatasan. Aturan pengelolalaan keamanan perbatasan yang ada saat ini masih bersifat parsial. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, pada dasarnya telah memenuhi kepentingan publik, terutama yang berkaitan dengan penjelasan tentang posisi geografis Indonesia dan dapat dijadikan landasan atau payung hukum, dalam memastikan kedudukan wilayah perbatasan sebagai wilayah yang harus diberdayakan dan disejahterakan. Undang-Undang tersebut juga telah memberikan peluang berdirinya sebuah institusi khusus baru, yang tidak melibatkan berbagai institusi terkait selama ini, yang akan bertanggung jawab langsung terhadap persoalan di wilayah perbatasan dengan melibatkan berbagai kalangan di pusat maupun daerah. Bila dicermati dari substansinya UU ini, masih belum ditemui pasal yang mengatur secara khusus kepada hal-hal yang berkaitan dengan masalah keamanan. Masalah keamanan perbatasan yang tertuang dalam Pasal 2 mengenai asas dari UU ini dan Pasal 10 mengenai kewenangan pemerintah pusat dalam pengelolaan wilayah perbatasan di mana “menjaga keamanan” merupakan bagian dari kewenangan pemerintah pusat. Adapun kebijakan pemerintah pusat tentang keamanan di perbatasan hingga saat ini masih berdasarkan pada “ kebijakan dan program beberapa instansi pemerintah yang memiliki keterkaitan dengan keamanan di perbatasan”. Di antaranya TNI, POLRI, Keimigrasian, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Dalam Negeri. Guna menindak lanjuti subtansi UU Nomor 43 Tahun 2008 tersebut, maka pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia, Nomor 12 Tahun 2010 tanggal 25 Januari 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Pada Pasal 3 Kepres ini, menetapkan bahwa BNPP mempunyai tugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengkoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan batas wilayah negara. Adapun Badan Pengelola perbatasan di daerah di koordinasi oleh Gubernur Propensi yang mempunyai wilayah perbatasan, sebagaimana


23

Jurnal Yudhagama tertuang dalam Pasal 17 ayat (3). Permasalahan pengelolaan keamanan perbatasan dalam Kepres ini, juga belum disinggung secara jelas. Permasalahan keamanan hanya dijelaskan sekilas pada Pasal 4, huruf d, yang menyatakan bahwa BNPP menyelenggarakan fungsi tentang pengelolaan dan fasilitas penugasan, pemeliharaan dan pengamanan Batas Wilayah Negara. Adapun kebijakan tentang pengelolaan pulau-pulau kecil terluar yang diatur melalui Perpres RI Nomor 78 Tahun 2005 masih belum ditemui pasal yang mengatur secara khusus kepada hal-hal yang berkaitan dengan masalah keamanan. Permasalahan keamanan hanya disinggung secara sekilas pada Pasal 4 Ayat (2) menyatakan bahwa pengelolaan PulauPulau Kecil Terluar dilakukan secara terpadu antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah meliputi bidang-bidang di antaranya pertahanan dan keamanan. Meskipun pada dasarnya setiap instansi mempunyai komitmen yang sama untuk saling membantu dan saling menyatakan untuk siap bekerja sama, sebagaimana yang telah tertuang oleh berbagai peraturan perundang-undangan, namun pada pelaksanaan di lapangan kadangkadang berbeda. Hal ini terjadi karena tidak adanya payung hukum yang secara spesifik mengatur tentang pengamanan perbatasan. Sehingga berakibat pada kecenderungan terjadinya pengelolaan kebijakan keamanan masing-masing instansi yang cenderung otonom, dikarenakan masalah pengelolaan keamanan perbatasan tersebut tidak berada dalam satu atap, yang dilandasi oleh sebuah aturan yang komprehensif. Kondisi demikian berdampak pada kebijakan pengelolaan keamanan yang tidak terpadu dan tidak efektif, lemahnya

koordinasi antar instansi terkait karena tidak adanya rantai komando yang yang jelas, ditambah minimnya dan tidak sinkronnya anggaran yang dialokasikan, sehingga berakibat pada pelaksanaan pengelolaan keamanan yang kurang optimal dan kurang efisien. Meningkatkan Peran TNI Selama ini pelaksanaan tugas yang diberikan kepada TNI sudah dilaksanakan dengan baik,namun demikian masih terdapat peluang dan upaya untuk lebih mendapatkan hasil yang lebih optimal. Adapun upaya untuk lebih meningkatkan Peran TNI ,sehingga hasilnya lebih optimal antara lain pertama, menambah jumlah pos perbatasan/pos pengamanan khususnya untuk pulau terluar agar dapat mengawasi dan mengamankan lebih luas wilayah di pulau terluar. Kedua, mengoptimalkan kemampuan pos pengaman yang sudah ada dengan melengkapi sarana dan prasarana pendukungnya, khususnya alat transportasi dan pembangunan pos pengamanan perbatasan. Ketiga, mengefektifkan forum kerjasama perbatasan dalam hal ini BNPP agar terjalin sinergitas lebih baik lagi khususnya pada strata teknis di lapangan. Keempat, meningkatkan anggaran pengaman perbatasan sehingga dapat mendukung pelaksanaan tugas pasukan pam tas yang lebih optimal. Kelima, menambah jumlah/efektifitas prajurit TNI yang menjelang purnatugas yang masih produktif/sehat untuk menjadi transmigran di perbatasan negara, dengan dibekali kemampuan sesuai bidang dan kondisi tempat yang disiapkan, Keenam, membangun sarana dan prasarana di perbatasan,khususnya perbatasan darat dengan negara sahabat,seperti pembangunan jalan dan lapangan terbang dengan melibatkan satuan/prajurit TNI khususnya prajurit Zeni lebih optimal lagi,sehingga dapat membantu percepatan pembangunan wilayah perbatasan.

Satuan Tugas Marinir Pengamanan Pulau Terluar menjaga Kepulauan Fani, Papua Barat.

24



Riwayat Hidup Penulis Nama Pangkat Jabatan

: Adi Sudaryanto,S.IP : Brigjen Tni. : Pati staf Khusus Kasad.

Riwayat Pendidikan : 1. Akmil/1984. 2.Susarcab Zeni/1984. 3.Sussar Para/1983. 4.Suspa Intelpur/1989. 5.Suslapa-1 Zeni/1995. 6.Suslapa-2 Zeni/1996. 7.Suspa Intel strat Tk.1/1997. 8.Seskoad/1999-2000. 9.Susdanlemdik/2008. 10.Lemhannas Ri PPRA-50/2013. Penugasan : 1.Danton Yon zipur 8 Dam VII/WRb. 2.Kasi Intel Yonzipur 8 Dam VII/Wrb.

3.Danki Jihandak Ditziad. 4.Gumiltih Gol VII Pusdikzi. 5.Kasi Nikzi Pusdikzi. 6.Kasi DikBangspesba Ditziad. 7.Dandenzipur 7 Dam VI/Tpr. 8.Kasi Bangmil Pusdiksi. 9.Kasi Intelrem 101/Ant,.Pby Min Inteldam VI/Tpr. 10.Kasi Intelrem 091/Asn. 11.Dandim 1009/Plh. 12. Waas Inteldam VI/Tpr. 13.Kazidam III/Slw. 14.Aslog Kasdam XVII/Cen. 15.Danpusdikzi Kodiklat TNI AD. 16.Danrem 033/WP. 17.Irdam I/BB,.Irlog Itjenad. 18.Bandep Bid Pemerintahan Setjen Wantannas. 19.Pati Sahli Tk.II Bid Wassus dan LH Panglima TNI. 20.Pati Staf Khusus Kasad.


25

Jurnal Yudhagama

Upaya KOREM 064/MY Membantu Penanggulangan Bencana Alam di Provinsi Banten

Berbagai jenis bencana yang dapat terjadi di wilayah Banten meliputi bencana geologi maupun bencana Industri akan sangat berpengaruh terhadap wilayah lainnya, disebabkan Banten merupakan urat nadi penting bagi perekonomian di Indonesia, karena merupakan penghubung antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera, sehingga kebencanaan yang dihadapinya dipandang sebagai sesuatu yang khusus.

J

Naskah: Kolonel Ana Supriatna, S.I.P., M.Si. (Danrem 064/MY)

26


ajaran pegunungan yang membentuk cincin pegunungan berapi mengelilingi wilayah Indonesia yang disebut sebagai “ring of fire”, menyebabkan khususnya sepanjang Busur Sunda-Banda di mana Provinsi Banten merupakan bagian dari padanya, menjadi sangat rentan terhadap bencana alam geologi seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, tanah longsor dan lain-lain. Di wilayah Banten terdapat zona tunjaman atau subduksi di sepanjang Banten bagian selatan di daerah Samudra Indonesia. Pergerakan lempeng pada zona subduksi ini menurut data rata-rata 7,5 mm/tahun. Gempa bumi biasanya bersumber dari terjadinya pergeseran atau pelepasan energi pada zona subduksi seperti ini. Di daerah Banten selatan yaitu di daerah Sumur - Ujung Kulon, sering terjadi gempa dan gempa terakhir yang cukup besar terjadi pada 16 Oktober 2009 dengan kekuatan 6,3 SR pada kedalaman 53,7 Km. Gempa di daerah ini harus diwaspadai karena kerap diikuti tsunami di pantai-pantai daerah selatan Banten, karena selama ini sumber gempa Banten biasanya bersumber di daerah selatan yaitu sekitar Lampung, Ujung Kulon, daerah Bayah hingga Pelabuhan Ratu yang


Pembukaan latihan penggulangan bencana alam oleh Kodam III/Siliwangi.

merupakan jalur tumbukan lempeng/subdaksi lempeng Indo Australia dengan lempeng Eurasia1. Wilayah Banten juga terdapat daerah rawan bencana tanah longsor yang meliputi daerah Mancak, Anyer, Cinangka, Ciomas dan Padarincang di Kabupaten. Serang. Daerah Mandalawangi, Jiput, Munjul, Panimbang, Cikeusik, Cigeulis, Sumur, Cibaliung dan Cimanggu di Kabupaten Pandeglang. Daerah Cimarga, Cileles, Bayah, Malingping, Bojongmanik, Leuwidamar, Muncang, Cijaku, Cigemblong, Banjarsari, Panggarangan, Cilograng, Cibeber, Sajira dan daerah Cipanas di wilayah Kabupaten Lebak. Provinsi Banten juga memiliki potensi bahaya letusan gunung terutama yang berasal dari Gunung Krakatau di Selat Sunda. Sejarah 1 Potensi Bencana Geologi di Provinsi Banten, oleh : Eko Palmadi 2013

telah mencatat letusan Gunung Krakatau pada 27 Agustus 1883 telah menewaskan lebih dari 40.000 orang yang sebagian besar diakibatkan oleh tsunami akibat letusan gunung tersebut. Provinsi Banten merupakan salah satu kawasan andalan nasional di Indonesia untuk sektor industri dan pariwisata. Kedua sektor andalan tersebut tersebar di wilayah Korem 064/MY seperti Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, dan Kota Cilegon. Di Banten terdapat pabrik baja terbesar di tanah Air, yakni Krakatau Steel yang didirikan pada tahun 1966 yang termasuk dalam wilayah Kota Cilegon. Kota ini memang dikenal sebagai kota industri, hal tersebut turut mendorong Cilegon sehingga disebut sebagai Kota Baja, mengingat kota ini merupakan penghasil baja terbesar di Asia Tenggara yang mencapai sekitar 6 (enam) juta ton baja setiap tahunnya. Selain itu, di kota ini juga terdapat berbagai macam


27

Jurnal Yudhagama objek vital negara antara lain Pelabuhan Merak, Pelabuhan Cigading, Habeam Centre, Kawasan Industri Krakatau Steel, PLTU Suralaya, PLTU Krakatau Daya Listrik, Krakatau Tirta Industri Water Treatment Plant, dan (Rencana Lot) Kawasan Industri Berikat Selat Sunda2. Selain di kawasan Cilegon, kawasan industri lainnya di Provinsi Banten terdapat 2 Seminar Nasional Penanggulangan Bencana Kegagalan Teknologi Pada Industri Di Provinsi Banten, dg tema Kegagalan Industri Adalah Ancaman Bagi Pemerintah, Masyarakat dan Lingkungan, Tahun 2014.

Pelatihan penanggulangan bencana alam drill taktis.

di wilayah Serang Timur yang masuk wilayah Kabupaten Serang, serta di Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang. Di berbagai wilayah tersebut tersebar bermacam macam jenis industry, mulai dari industri padat karya, dengan ratusan bahkan ribuan buruh, hingga industri yang memanfaatkan teknologi biasa sampai mesin teknologi tinggi dan beberapa industri kimia, bahan alam, dan pengolahan plastik yang berpotensi menghasilkan efek samping, misalkan polutan yang berbahaya bagi masyarakat dan lingkungan. Oleh sebab itu, wajar jika Banten merupakan daerah yang rawan dengan terjadinya bencana geologi maupun bencana industri akibat kegagalan teknologi. Di samping itu, sebagai daerah tropis dan memiliki musim hujan dan

28


musim kemarau, amat beresiko mengakibatkan terjadinya bencana banjir, tanah longsor dan angin topan serta bencana kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan. Hal ini memerlukan penanganan yang sistematis, terpadu, dan terkoordinasi sebagai upaya Korem 064/MY membantu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan masyarakat dalam penanggulangan bencana alam di Provinsi Banten. Berangkat dari permasalahan di atas Korem 064/MY sesuai dengan UU RI Nomor 34 tahun 20043, memiliki tugas pokok operasi militer selain perang (OMSP), salah satu tugas tersebut adalah membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan. Agar Korem 064/MY memiliki kesiapan yang lebih baik dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana alam di wilayahnya, maka perlu untuk mengoptimalkan kesiapan baik aspek organisasi, personel maupun materiil. sehingga diharapkan ke depan jika terjadi bencana alam di suatu wilayah dan diminta untuk membantu, maka Korem 064/MY dan jajarannya dituntut memiliki kesiapan untuk membantu pemerintah daerah secara efektif dan efisien. Apalagi, tuntutan dan harapan masyarakat terhadap keterlibatan jajaran Korem 064/MY dalam penanggulangan bencana alam sangat tinggi. TNI sebagai bagian dari komponen bangsa, wajib untuk turut serta melindungi dan membantu masyarakat yang terkena musibah bencana alam baik diminta maupun tidak. Ancaman atau bencana yang terjadi di suatu wilayah Indonesia merupakan ancaman atau bencana bagi seluruh bangsa yang harus dihadapi dan ditanggulangi oleh seluruh bangsa indonesia tanpa memandang suku, agama, ras, ataupun golongan4. Ancaman terhadap kelestarian bumi secara umum saat ini bisa dikatakan sudah mencapai titik mengkhawatirkan. Eksploitasi terhadap sumber daya alam dan pemanfaatan sumber energi yang berlebihan berdampak pada 3 Pasal 7 ayat 2 UU RI No 34 Tahun 2004 tentang TNI 4 Hakekat wawasan kebangsaan, oleh Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan Drs. Warlim Isya, M.Pd., 2004

Media Informasi dan Komunikasi TNI AD pemanasan global (global warming), yang dapat menyebabkan berbagai bencana. Banten secara umum hampir seluruh wilayahnya memiliki potensi bahaya yang sangat tinggi dan beragam baik berupa bencana alam, bencana akibat ulah manusia ataupun murni akibat bencana geologi. Wilayah Banten jika ditinjau dari aspek geografi, demografi maupun kondisi sosial juga mengandung potensi kerawanan yang harus diantisipasi. Kondisi geografi5 di mana secara umum terdiri dari medan pegunungan, lembah dan bukit, sungai besar dan kecil serta hutan yang sebagian besar telah rusak dan gundul akibat ulah manusia. Sungai yang telah dangkal dan menyempit, dikotori sampah dan limbah, penataan tata ruang di sebagian wilayah masih mengorbankan lahan hijau dan persawahan untuk kepentingan industri, pemukiman telah merambah ke perbukitan dan daerah resapan air. Di sebagian daerah memiliki curah hujan yang sangat tinggi, sedangkan di daerah lain justru daerah kering dan gersang. Penyebaran penduduk juga tidak merata akibat kesenjangan ekonomi yang menyebabkan arus urbanisasi, di satu sisi ada daerah yang sangat padat di sisi lain ada daerah yang sangat jarang penduduknya. Penduduk dengan tingkatan sosial ekonomi dan pendidikan yang lebih baik umumnya terkonsentrasi di perkotaan, sementara penduduk dengan tingkatan sosial dan ekonomi kurang baik berada di pedesaan. Laju pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dari tahun ke tahun, menyebabkan lonjakan jumlah penduduk yang tidak sesuai dengan penyediaan lapangan kerja, pendidikan dan ketersediaan pangan. Dampak dari reformasi mempengaruhi segala bidang kehidupan sosial, ekonomi, hukum dan politik. dengan dalih kebebasan dan alasan ekonomi, hutan dirusak dan digunduli. sungai penuh sampah dan makin menyempit akibat bangunan liar di bantaran. Sifat gotong-royong dan musyawarah pada beberapa daerah juga telah menurun ditambah kewibawaan pemerintah dan aparat penegak 5 Kondisi geografis Banten, Bantenprov.go.id, 2012

hukum makin memudar, sehingga masyarakat cenderung main hakim sendiri. Kondisi perekonomian merosot akibat krisis ekonomi global akibatnya jumlah penduduk miskin meningkat, pengangguran meningkat, daya beli masyarakat semakin tertekan, sementara harga-harga semakin melambung tinggi sehingga dikhawatirkan akan menyebabkan anak-anak tidak bisa sekolah akibat terbentur biaya, dan kebodohan menjadi ancaman serius sebagai bencana baru dimasa mendatang. Keterlibatan Korem 064/MY dalam mengatasi dampak bencana alam di wilayah Banten adalah sebagai bentuk keterpanggilan dan kepedulian untuk ikut serta mengurangi beban masyarakat yang sedang mengalami musibah. Karena sesuai undang-undang yang berlaku, bahwa penempatan peran TNI dalam penanganan bencana alam adalah selalu siap sedia untuk membantu penanggulangan bencana, namun kenyataannya kondisi di lapangan yang terjadi justru sebaliknya, seolah-olah aparat TNI sebagai pihak yang paling bertanggung jawab sehingga dengan keterbatasan yang ada dituntut untuk terjun ke lapangan membantu masyarakat yang terkena bencana. Oleh karena itu dihadapkan dengan skala dan intensitas bencana yang cukup tinggi akhirakhir ini, sekalipun dirasakan tidak sebanding dengan kesiapan dan kemampuan TNI baik dari segi organisasi, personel maupun materiil yang dimiliki saat ini. Peranan TNI dalam penanganan bencana sangat penting, mengingat sistem organisasi yang dimiliki TNI terstruktur dengan baik. Batasan/prosedur yang mengikat satuan TNI dalam melaksanakan tugas tidak selamanya harus mengikuti tahapan yang sudah ditentukan terutama dalam perbantuan TNI dalam penanggulangan bencana alam. Setiap prajurit TNI harus memiliki kepedulian serta perlu adanya upaya untuk mengoptimalkan kesiapan TNI dalam penanggulangan bencana alam khususnya aspek organisasi, personel dan materil sehingga semakin mendekatkan diri dan menciptakan citra yang positif terhadap masyarakat Banten. Upaya-upaya yang dilaksanakan


29

Jurnal Yudhagama untuk mengoptimalkan kesiapan Korem 064/MY dalam menanggulangi akibat bencana alam adalah pertama, kesiapan organisasi dan tugas. Untuk itu perlu dilakukan langkah-langkah: 1) Menyiapkan susunan organisasi yang mengacu kepada kebutuhan organisasi TNI yang selalu siap menghadapi bencana. 2) Mempertimbangkan kondisi daerah ditinjau dari potensi ancaman bencana, bukan hanya sekadar pertimbangan jumlah penduduk. 3) Staf Ops dan Staf Ter dalam melaksanakan tugasnya dilakukan secara terencana dan terkoordinasi dengan baik serta mengeliminir kesalahan sehingga dapat dihindari inefisiensi tenaga, peralatan dan biaya terkait dengan penyelenggaraan kegiatan yang berhubungan dengan penanggulangan akibat bencana alam, pengungsian dan rehabilitasi infrastruktur. 4) Dengan susunan tugas pokok yang demikian akan dapat diwujudkan kesiapan organisasi dihadapkan dengan kebutuhan pengerahan kekuatan serta standarisasi kemampuan dalam pelaksanaan penangulangan bencana alam di wilayah.

Kedua, kesiapan personel dengan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kesiapan personel: 1) Rekrutmen personel sebagai salah satu cara untuk pemenuhan kebutuhan personel jajaran Satkowil maka pengajuan alokasi kekurangan sesuai dengan kebutuhan 2) Mengadakan seleksi personel sesuai dengan jabatan dan kemampuan untuk pemenuhan organisasi, khususnya untuk jabatan di staf operasi dan teritorial perlu adanya penyeleksian secara obyektif dan mempertimbangan latar belakang pendidikan dan korps, untuk mendukung tugas dalam penanggulangan bencana alam. 3) Memberikan wawasan pengetahuan dan keterampilan yang terkait tugas penanggulangan bencana, yaitu: a) memberikan kesempatan kepada para personel untuk mengikuti pendidikan baik yang berada di lingkungan

30


b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

pendidikan TNI maupun di luar TNI AD. memberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan di luar ilmu kemiliteran seperti teknik bangunan, paramedis, meteorologi dan geofisika dan lain-lain di perguruan tinggi yang ada baik di dalam negeri maupun luar negeri mengikuti pendidikan kejuruan seperti teknik bangunan, vulkanologi, manajemen bencana, SAR, geologi dan geofisika serta ilmu iklim dan cuaca menyelenggarakan kegiatan latihan gabungan di wilayah yang berpotensi terjadinya bencana, karena dengan melaksanakan aplikasi penanganan bencana maka akan dapat meningkatkan profesionalisme satuan kewilayahan perlu ditetapkan program latihan standarisasi (proglatsi) materi penanganan bencana yang dapat dijadikan pedoman dalam upaya peningkatan kualitas latihan, melalui bentuk latihan lanjutan sebagai pengembangan yang didasari atas kemungkinan bahaya bencana alam memprogramkan pelaksanaan latihan bencana alam secara terintegrasi dengan institusi lain yang berkompeten dengan masalah bencana. mekanismenya adalah dengan melaksanakan koordinasi untuk mensinkronkan antara RKA instansi terkait (pemda/kepolisian) dengan program kerja dan anggaran kodim/kodam dalam bentuk latihan bersama. Seperti latihan bersama penanggulangan bencana alam tsunami tingkat Kodam III/Siliwangi yang telah dilaksanakan pada tanggal 21 sd 30 Oktober 2014 yang meliputi latihan drill teknis, drill taktis dan drill simulasi tsunami yang melibatkan 1.500 orang personel di Pantai Labuan Carita Anyer agar penyelenggaraan latihan dapat berjalan lancar dan mencapai sasaran yang diharapkan maka harus didukung dana yang cukup serta sarana dan prasarana yang memadai. menyelenggarakan dan mengikut-sertakan anggota terkait mengikuti kegiatan

Media Informasi dan Komunikasi TNI AD sosialisasi, seminar mau-pun penataran di satuan dengan memanfaatkan personel yang telah memiliki kemampuan penanganan bencana. personel-personel tersebut diberdayagunakan sebagai instruktur dan pembicara dalam kegiatan penataran yang dilaksanakan i) mengikutkan personel dalam penataran yang dilaksanakan oleh instansi terkait seperti pemda, kepolisian, SAR, Linmas dan lain-lain. j) mengundang pakar/ahli manajemen bencana dari kalangan sipil maupun militer untuk menjadi pembicara dalam kegiatan penataran yang dilakukan baik oleh satuan maupun penataran bersama 4) Memelihara fisik dan kesehatan dengan langkah yang dilakukan yakni secara rutin satu bulan sekali personel diwajibkan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan, untuk mencegah dan mengetahui secara dini tingkat kesehatannya. Kemudian secara rutin pula melaksanakan pembinaan fisik sehingga terjaga kebugaran tubuhnya. 5) Memberikan penghargaan bagi personel yang berprestasi yakni pejabat personel segera mengajukan ke Komandan Satuan untuk memberikan penghargaan, berupa materi, barang atau jabatan yang sesuai dengan kemampuannya. Personel yang berprestasi diberi penghargaan berupa kesempatan untuk mengikuti pendidikan pengembangan umum maupun spesialisasi. Apabila memenuhi kriteria untuk diajukan kenaikan pangkat luar biasa, maka pejabat pers satuan mengajukan ke spers kodam untuk mendapatkan kenaikan pangkat luar biasa. Satuan tetap memberikan semangat dan motivasi serta dorongan agar anggota selalu bersaing dalam mengejar prestasi sehingga kondisi dan sikap kerja anggota akan tetap terpelihara. 6) Memelihara moril anggota dengan cara rutin memberikan santiaji dan santikarma kepada keluarga dan personel kodim sehingga kondisi moril dan mental serta kejuangan akan tetap baik. Anggota yang melaksanakan tugas didukung dana sehingga sehingga tidak memikirkan garis belakang/

Pelatihan dril tempur.

keluarga yang ditinggal tugas. Satuan juga memberdayakan koperasi dengan mengupayakan simpan pinjam bunga ringan sehingga pemenuhan kebutuhan keluarga sehari-hari akan lebih ringan.

Ketiga, kesiapan materil dengan langkah pengadaan peralatan dari segi kuantitas dan kualitas harus memenuhi standar, baik yang berkaitan dengan perlengkapan perorangan maupun satuan, sehingga mampu mengantisipasi tantangan tugas ke depan. Selain itu, pemeliharaan peralatan yang telah dianggarkan menggunakan dana yang ada, karena jika dukungan dana untuk pemeliharaan peralatan yang tidak teranggarkan, maka satuan secara swadaya memperbaiki materil yang rusak sehingga kondisi materil tetap terpelihara dan selalu siap pakai. Upaya yang dilakukan yaitu bekerjasama dengan pihak swasta atau pemerintah daerah, sehingga bisa terjalin hubungan yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Kerusakan materil sebagian diakibatkan karena personel kurang tahu cara penggunaan dan perawatan, oleh karena itu seluruh anggota wajib untuk belajar cara menggunakan dan memelihara materil sehingga meminimalisir terjadinya kerusakan. Setiap saat melakukan pemeliharaan dan


31

Jurnal Yudhagama perawatan serta pengecekan terhadap materil yang telah selesai digunakan sehingga apabila ada materil yang hilang atau rusak akan cepat segera diketahui.

Keempat, kesiapan lainnya yakni meningkatkan kesiapan terhadap unsur pelaksana di lapangan baik dari BPBD provinsi maupun dari keterpaduan penanganan bencana serta kendala. BPBD Provinsi Banten memiliki Pusdalops, namun belum optimal. Kondisi saat ini Kalak BPBD Prov Banten sedang mapping dan mengumpulkan data untuk menata lagi setelah pergantian jabatan dari pejabat sebelumnya. Dandim jajaran Rem 064/MY mem-back up BPBD di kab/kota masing-masing dengan cara mendorong untuk mengadakan rapat mengantisipasi bencana di wilayahnya agar dapat menyiapkan materil, personel maupun anggarannya. Selain itu, juga membuat SOP dan rencana kontijensi dalam menghadapi bencana dan rencana tersebut harus operasional dan dilatihkan serta diujikan. Kesiapan lainnya yang perlu dilakukan adalah meningkatkan keterpaduan dan sinergitas stakeholder terkait penanggulangan bencana. Hal ini bisa dilakukan dengan meningkatkan kerjasama antar unsur terkait, Korem 064/MY mendukung terlaksananya tugas BPBD sebagai leading sector yang selama ini masih belum optimal dalam memimpin

Pelatihan pengungsian

32


penanggulangan bencana serta mengajak BPBD agar meningkatkan kualitas SDM yang dimiliknya dalam mengawaki alat peralatan dan perlengkapan BPBD yang sudah didukung dari BNPB. BPBD juga hendaknya terus gencar melakukan sosialisasi program-program mitigasi bencana (pra bencana) dari BPBD ke masyarakat dan sekolah-sekolah, sehingga masyarakat memiliki pengetahuan tentang penanggulangan bencana. Untuk mengatasi kendala teknis bisa dilakukan dengan cara mengajukan kebutuhan kurangnya perahu karet dan kendaraan truk dalam evakuasi korban bencana melalui BPBD Provinsi Banten. Kemudian, melaksanakan sinkronisasi alat komunikasi antara ORARI, RAPI dan satuan komunikasi TNI AD serta Polri serta berupaya meningkatkan sarana Kodal yang efektif untuk menghubungi pihak-pihak terkait. Dari uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Korem 064/MY sebagai satkowil di wilayah Banten sangat diharapkan peranannya dalam kegiatan penanggulangan akibat bencana alam. Kondisi kesiapan Korem 064/MY saat ini dihadapkan dengan ancaman bencana alam yang frekuensinya relatif tinggi, belum memiliki tingkat kesiapan yang optimal khususnya ditinjau dari aspek organisasi, personel maupun materil. Untuk menyiapkan satuan jajaran Korem 064/MY dalam rangka penanggulangan akibat bencana alam dapat dilakukan dengan upaya kesiapan organisasi dan tugas, personel dan materil dengan menggunakan metoda pendidikan, latihan dan penataran serta pengadaan dan pemeliharaan. Adapun saran dari penulis adalah perlu adanya revisi orgas kebutuhan personel Satkowil Korem 064/MY dan jajarannya, selain mempertimbangkan jumlah dan kepadatan penduduk, juga mempertimbangkan kerentanan wilayah tersebut terhadap bahaya bencana alam dan perlu pengadaan materiil yang diperlukan dalam kegiatan penanggulangan akibat bencana alam serta dukungan anggaran yang memadai untuk kegiatan pemeliharaan dan perawatan (maintenance) peralatan yang diperlukan.


DAFTAR RIWAYAT HIDUP SINGKAT Nama : Ana Supriatna, S.I.P., M.Si. Pangkat/Korps/Nrp : Kolonel Kav / 31250 Jabatan : Danrem 064/MY Tempat tgl lahir : Cimahi, 16-04-1963 Agama : Islam Status : K.03 Dikum Dikmil

: SD, SMP, SMA, S-1, S-2 : Akmil 1987 Sesarcab Kav 1987 Suslapa I 1993 Suslapa II 1997 Seskoad 2000 Sesko TNI 2012

Tugas Ops : Ops Aceh 2003 Tugas Luar Negeri : -Singapura tahun 2000 -Jepang tahun 2012 Riwayat jabatan : · Danton Yonkav-9/bu 1987 · Danton 3 Kibu 92 Yonkav-9/BU 1987 · Danton 2 Kibu 92 Yonkav-9/BU 1989 · Danton 1 Kibu 92 Yonkav-9/BU 1990 · Pabung Udara Yonkav-9/BU 1992 · Kasi-4/Log Yonkav-9/BU 1993 · Dankibu 93 Yonkav-9/BU 1995 · Ps. Kasi Ranabak Pusdikkav 1997 · Kasi Ranabak Pusdikkav 1998 · Wadan Yonkav 8 Kostrad 1998 · Ps. Kabag Binsat Sdirbinsen Pussenkav 2000 · Danyonkav 1 Kostrad 2001 · Dansatgas Ops Aceh Yonkav 1 Kostrad 2003 · Dandim 0607/SMI 2003 · Dosen Gol V Seskoad 2006 · Dosen Muda Seskoad 2007 · Dosen Madya Seskoad 2009 · Patun Seskoad 2009 · Dosen Utama Seskoad 2010 · Pamen Denma Mabesad 2012 · Paban V/Bakti TNI Sterad 2013 · Danrem 064/MY 2014 s.d. skrg


33

Jurnal Yudhagama

Ciliwung Bersih “Antara Perilaku dan Perang Terhadap Sampah” Penandatanganan kerjasama untuk Program Ciliwung Bersih, Indah dan Sehat telah dilakukan antara Pangdam Jaya/Jayakarta dengan Gubernur DKI Jakarta melalui metode bhakti TNI sepanjang tahun 2015. Sebuah kegiatan besar yang perlu diapresiasi sekaligus tantangan untuk mewujudkan bantaran dan sungai Ciliwung yang bersih dari kotoran sampah. Naskah: Kolonel Kav Marsudi Sarwono, SH, M.Si (Han) (Staf Ahli Pangdam Jaya Bidang Sosial Budaya)

34


T

idak semua pemangku kebijakan di setiap daerah memiliki ide serta visi yang sama dengan TNI dalam mewujudkan lingkungan bersih. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sudah berupaya keras melakukan kegiatan melalui beberapa program yang telah dilakukan untuk Ciliwung, namun tampaknya masih belum menunjukkan positive feedback bagi masyarakat. Karena itu, inilah saat yang tepat untuk menunjukkan (moment of trust) bahwa TNI senantiasa bersama masyarakat dalam mewujudkan pembangunan di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Dalam kurun waktu tiga bulan, banyak hal yang telah dilakukan oleh TNI bersama masyarakat seperti aktivitas Selasa bersih, kegiatan padat karya setiap hari di sepanjang aliran sehingga bisa memberikan kontribusi positif secara ekologi di sepanjang aliran sungai Ciliwung. Kegiatan ini juga turut mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan khususnya dalam membersihkan aliran sungai Ciliwung, serta imbalan sepadan yang diberikan kepada sebagian masyarakat (petugas tetap pembuang sampah bantaran sungai) atas jerih payahnya turut serta mengambil sampah, mengangkat ranting maupun pepohonan di tengah sungai. Hal ini sedikitnya memberikan penghasilan tambahan sebagai motivasi untuk perang terhadap sampah sepanjang bantaran Sungai Ciliwung. Program karya bakti atau


program aksi Ciliwung bersih, Indah dan Sehat, merupakan implementasi dari salah satu kebijakan Pangdam Jaya yang pro aktif membantu masyarakat dan pemerintah daerah dalam pembangunan. Kebijakan Pangdam Jaya yang pro aktif ini sejalan dengan Merilee S. Grindle (1980) dalam teorinya yang sangat terkenal bahwa dalam implementasi kebijakan terdapat dua variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik. Salah satunya adalah keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (outcomes), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Parameter keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat dari dua hal, yakni pertama, dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (design) dengan merujuk pada aksi kebijakannya?. Kedua, apakah tujuan kebijakan dapat tercapai? Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu dampak pada

Pangdam memimpin pembersihan sungai Ciliwung.

masyarakat baik secara individu dan kelompok, serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi setelah implementasi. Pada tataran praktis dapat dicermati bahwa implementasi kebijakan publik telah direalisasikan dalam bentuk action oleh unsur staf Pangdam Jaya. Selanjutnya pelaksana di lapangan melaksanakan tugas sesuai fungsional untuk menggerakkan sistem, sehingga terwujudlah program tersebut. Program ini diawali dengan sosialisasi melalui pemasangan spanduk, selanjutnya pengambilan sampah, ranting, serta pepohonan yang melintang sepanjang aliran dan bantaran sungai. Kemudian dilanjutkan dengan pemasangan jebakan sampah yang dikenal dengan jaring apung pada beberapa titik, rangkaian jaring besi pada mulut sungai kecil sebagai penghambat sampah, penghijauan, adanya rencana pembangunan dermaga dan pembangunan TPST (Tempat Pembuangan Sampah Terpadu)


35

Jurnal Yudhagama pada beberapa titik lokasi yang telah ditentukan sampai kepada pembangunan sarana hiburan bagi warga sekitar seperti jogging track, air mancur dan rest area. Sebuah impian dan harapan yang indah bagi warga sekitar apabila semua kegiatan yang bersifat fisik tersebut dapat terealisasi. Terwujudnya lingkungan yang bersih sekaligus nyaman akan membawa dampak bagi kesehatan maupun perubahan kehidupan sosial. Jakarta akan berubah, tidak ada lagi istilah Ciliwung yang kotor, kumuh dan jorok. Juga kelak diharapkan akan menjadi contoh bagi daerah lain dalam penanganan sampah sepanjang sungai. Pertanyaan selanjutnya adalah “apakah perilaku masyarakat juga akan berubah ketika personel TNI sudah tidak lagi terjun langsung dalam memerangi sampah di sepanjang sungai dan bantaran Ciliwung?” Untuk menjawab pertanyaan tersebut perlu suatu upaya mengubah perilaku masyarakat di sepanjang bantaran sungai, di samping program yang berorientasi pada target penyelesaian fisik.

Mengubah Perilaku

Secara teori harus diyakini bahwa implementasi kebijakan salah satunya ditujukan untuk mengubah perilaku objek dari kebijakan

Membersihkan jembatan Jeling Roxy

36


tersebut. Kebijakan karya bhakti yang dilakukan Kodam Jaya memang sudah sangat mendesak dan dibutuhkan oleh masyarakat untuk membuat bersih, indah dan sehat bantaran sungai Ciliwung, di samping ketersediaan ruang terbuka yang juga sudah tidak layak bagi daya dukung lingkungan. Hasil observasi menunjukkan bahwa sepanjang aliran sungai di wilayah Kecamatan Pasar Rebo, Kecamatan Kramat Jati yang terbagi dengan Kelurahan Batu Ampar, Bale Kambang dan Kampung Gedang, serta sebelah utara berbatasan dengan sebagian daerah Kalibata, Jakarta Selatan dan Kecamatan Jatinegara merupakan sektor paling berat dan perlu mendapat perhatian khusus dalam program ini. Tumpukan sampah sepanjang aliran sungai dan kotoran sampah di bantaran terlihat jelas walau sudah dilakukan pembersihan berulang kali baik dengan tenaga manual yaitu pengerahan personel TNI dan warga sekitar maupun bantuan penggunaan LCR (Landing Craft Rubber) untuk memotong ranting dan mengambil sampah di tengah sungai. Kampanye bersih Ciliwung belum cukup efektif, terbukti masih terlihat warga yang membuang sampah seenaknya dengan melempar ke tengah sungai sehingga sampah yang sudah dibersihkan akan tetap muncul kembali di tempat tersebut dan terus mengalir. Sebaliknya hal yang perlu dipertimbangkan dan dikedepankan selain penyelesaian fisik adalah aspek-aspek sosial dan lingkungan selama kegiatan berlangsung. Sebenarnya banyak program yang telah digulirkan oleh Pemprov DKI Jakarta namun tidak semua sampai menyentuh dan dirasakan secara langsung oleh warga. Sebagaimana diketahui dimensi inilah yang kadang diabaikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Tidak bisa dipungkiri masih terdapat aparat pemerintah yang seharusnya bertugas melayani masyarakat malah cenderung berbuat sebaliknya, hal ini dapat dilihat dari langkah tegas Gubernur DKI Jakarta dengan mengganti beberapa staf dan pejabatnya yang berkinerja kurang baik. Keterbatasan pemerintah memahami

Media Informasi dan Komunikasi TNI AD masalah sosial budaya masyarakat sepanjang bantaran Ciliwung itulah yang membuat permasalahan sampah seolah tidak pernah tuntas. Selain dalih mempertahankan kepemilikan pekarangan, mereka beralasan tidak memiliki tempat tinggal lain. Penolakan warga untuk pindah dari bantaran Ciliwung juga karena tidak adanya manfaat yang mereka peroleh dari proyek Pemprov DKI Jakarta seperti ganti rugi yang tidak layak (menurut mereka), dipulangkan ke kampung halaman, yang sesungguhnya bukan merupakan solusi karena mereka akan kembali lagi ke tempat semula, kehilangan mata pencarian bagi mereka karena sebagian dari mereka adalah pemulung, pekerja bangunan dan pedagang kaki lima, terusir dari tempat kelahiran, tercerabut dari nilai-nilai sosial budaya yang selama ini telah mengakar lama dan dipegang teguh serta dijaga kelestariannya walau menimbulkan kerusakan ekologis wilayah. Haji Teten, 53 tahun, Ketua RW di wilayah Kelurahan Bale kambang menyatakan, disiplin warga sekitar bantaran sungai untuk tidak membuang sampah di sungai masih kurang, sampai ia bosan mengingatkan mereka. Sampah jangan hanya diperangi tapi harus disadari sebagai suatu perilaku yang sama sekali tidak benar. Pendampingan terus menerus terhadap warga untuk mengerti dan paham yang selanjutnya sadar akan pentingnya ekologi lingkungan sudah dalam posisi darurat. “Pemda dengan truk sampahnya memang ada, tapi tetap belum mampu untuk mengangkut seluruh sampah yang ada di wilayah kami”, demikian ujar H. MH Thamrin, 43 tahun, salah seorang lurah di wilayah Kecamatan Kramat Jati, sambil menyampaikan bahwa perlu sosialisasi intensif kalau sudah menyangkut tindakan warganya yang masih buang sampah ke tengah sungai. “Sebagian besar warga kami bermata pencarian serabutan, ada yang jadi pegawai tidak tetap, kuli bangunan, pedagang bahkan lebih banyak pengangguran”, lanjut Pak Lurah. Sebagian besar warga di bantaran sungai memiliki latar belakang pendidikan yang rendah. Dapat disimpulkan bahwa pengetahuan yang dimiliki sudah pasti terbatas

Bersih-bersih di Kampung Melayu

pula sehingga berdampak pada perilaku yang kurang benar mengenai kebersihan lingkungan dan manfaatnya. Untuk itu perlu mengubah perilaku masyarakat bantaran sungai dengan edukasi perilaku dan penyadaran hukum serta tidak selalu mengandalkan peran aparat baik itu TNI maupun pemda serta petugas kebersihan semata. Perlu penanaman kesadaran untuk berperilaku bersih dan sehat ini kepada mereka dan harus menjadi tanggung jawab bersama. Cecep, 32 tahun dan Ina, 34 tahun, adalah warga yang tinggal tidak jauh dengan bantaran Ciliwung saat di temui menyampaikan pesan agar perda yang sudah ada segera diberlakukan. “Ada orang yang saya tegur bila buang sampah ke sungai, malah dijawab, mumpung aturannya belum berjalan”, ucapnya. Tampak sebagian dari mereka belum menyadari dan bahkan tidak tahu bahwa aturan dan larangan membuang sampah telah berlaku. Belum semua warga mengerti betapa pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat serta sadar akan hukum. Perda 3/2013 tentang Pengelolaan Sampah, misalnya dalam Pasal 126 a, menyebutkan, bahwa setiap orang dilarang buang sampah ke TPST dan TPA di luar jam 06.00-16.00. Lalu Pasal 126 b, setiap orang dilarang buang sampah ke sungai/kali/kanal, waduk dan saluran limbah serta pasal yang menyatakan sangsi administratif yaitu pada Pasal 130 (1) b, bahwa


37

Jurnal Yudhagama

Pembersihan area sungai di Kali Bata.

setiap orang dengan sengaja atau terbukti membuang, menumpuk sampah dan/atau bangkai binatang ke sungai/kali/kanal, waduk, situ, saluran air limbah, di jalan, taman, atau tempat umum, dikenakan uang paksa paling banyak Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Permasalahannya adalah siapa yang mampu mengawasi dan siapa yang akan menghukum dengan denda pada saat jam tersebut?. Salah satu contoh ini adalah tentang landasan hukum yang sudah diterbitkan ternyata masih bermasalah dalam implementasinya di lapangan. Penyadaran tentang perilaku tidak boleh berhenti dan terus bersinergi dengan sistem, masyarakat dan hukum. Mengambil contoh dari catatan di atas maka saat ini merupakan momentum yang tepat bagi Kodam Jaya untuk melakukan pendekatan sosial budaya. Karena itu perbaikan tata kelola pembangunan dengan mendorong partisipasi masyarakat kawasan Ciliwung dan menjamin persetujuan masyarakat lokal yang terkena dampak merupakan suatu keniscayaan. Hal itu juga jangan sampai menciderai komitmen

38


Presidan Jokowi yang menyatakan bahwa “Sebuah pembangunan harus berorientasi pada manusia dan mendengar dari pinggiran”. Beberapa upaya kegiatan fisik dan edukasi perilaku yang perlu dilakukan di antaranya adalah: pertama, merubah perilaku dapat berupa penyadaran tentang hidup sehat dan disiplin membuang sampah, dimulai dari tingkat paling kecil yaitu keluarga. Dalam level keluarga, budaya satu keluarga, satu tong sampah misalnya, lalu meningkat pada level RT sampai tingkat kelurahan untuk pembuatan tempat penampungan sampah sementara/ TPS. Pemasangan jaring apung sebaiknya ditambah lebih banyak lagi untuk sektor wilayah yang terbanyak menerima sumbangan sampah seperti di Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Rebo, Kecamatan Jatinegara dan Kecamatan Kramat Jati. Demikian pula pada lokasi yang mendekat ke arah pintu air Manggarai. Setiap 2 lokasi jaring apung yang ada disiapkan 1 unit LCR kapasitas 25-40 PK, untuk mengambil sampah setiap 2 hari sekali dengan melibatkan masyarakat setempat yang bertugas tetap dan fokus mengangkut sampah mulai dari jaring apung hingga titik penampungan sampah terdekat dengan mendapat imbalan layak dari kegiatan padat karya. Peran Kabekangdam dalam menyiapkan

Media Informasi dan Komunikasi TNI AD LCR sekaligus operator yang mahir serta Kapaldam untuk pembuatan jaring apung, pemda dalam penyediaan gerobak sampah sampai dengan petugas sampah menjadi penting dalam penyiapan sarana ini. Kedua, adalah bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat sekitar Ciliwung dengan sosialisasi melalui pertemuan informal seperti pengajian atau peribadatan rutin pada beberapa mesjid atau tempat ibadah lainnya yang berlokasi tidak jauh dari bantaran sungai dengan pelibatan Kabintaldam. Silaturahmi yang digagas oleh dandim dan perangkatnya setiap minggu sekali dengan menghadirkan Pangdam Jaya beserta jajarannya di setiap kelurahan tidak jauh dari bantaran sungai. Di sini Pangdam Jaya berkenan menyampaikan kegiatan bersih Ciliwung sekaligus memompakan semangat dan motivasi warga untuk menyatakan perang terhadap sampah. Kampanye bersih lingkungan dan perang terhadap sampah harus terus digelorakan dalam bentuk pertemuan yang mengundang masyarakat banyak, bahkan misalnya bila perlu dibuat semacam kesepakatan dalam bentuk tulisan yang ditandatangani bersama warga untuk perang terhadap sampah serta berani menegur orang yang membuang sampah. Ketiga, melihat latar belakang kehidupan sosial mereka, perlu pendekatan dialogis melalui dua kegiatan berbeda dalam satu wadah yang sama seperti pengobatan gratis yang sekaligus kampanye Ciliwung bersih yang digagas oleh Kesdam Jaya, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, bekerjasama dengan pihak ketiga/swasta yang bergerak di bidang farmasi/ obat-obatan seperti PT. Sanbe, PT Kalbe, PT. Phapros, PT. Sido Muncul, dan lain lain. Kegiatan ini diyakini akan memberikan dampak yang tidak kecil bagi keberhasilan karya bhakti yang sedang berjalan. Penyediaan leaflet dan booklet yang berisi tentang simulasi peragaan dan tata cara membuang sampah yang benar serta dampak negatif yang ditimbulkan apabila tidak mengikuti prosedur. Keempat, pelibatan LSM seperti Forum Masyarakat Peduli Kebersihan (FMPK) sebagai mitra Pemprov DKI Jakarta yang bergerak di

bidang kebersihan masyarakat, komunitas pemerhati Ciliwung, tokoh lintas agama yang cukup banyak dan tinggal di sekitar lokasi perlu diajak untuk memberikan perannya. Selain itu, peran tokoh pemuda yang memiliki pengaruh terhadap warga sekitar harus dilibatkan dalam setiap kampanye perang melawan sampah dan diberi peran lebih dari warga yang lain sehingga mereka memiliki beban tanggung jawab untuk mengingatkan dan menegur warga yang masih membandel. Danramil beserta jajarannya fokus selama satu tahun menggalang mereka sehingga dapat dijadikan pelopor dan panutan bagi warganya. Kelima, jangan dilupakan adalah peran media lokal dan nasional untuk dapat mengekspose setiap event kegiatan Kodam Jaya dalam rangka Ciliwung bersih. Selalu melibatkan peran awak media dengan mengundang mereka adalah suatu kebersamaan yang tidak boleh putus, karena ekspose suatu kegiatan adalah juga bagian dari sosialisasi dan kampanye dalam bentuk lain yang sangat membantu program karya bhakti ini. Kapendam dengan perangkatnya dapat membentuk pusat kegiatan penerangan yang dikhususkan tentang program ini dengan mengambil satu lokasi strategis sehingga dapat menyampaikan informasi terbaru mengenai kemajuan tahapan kegiatan. Keenam, walaupun relokasi hunian liar sepanjang bantaran merupakan kewenangan Pemprov DKI Jakarta, namun sejalan dengan proses pemindahan mereka menuju tempat yang lebih layak, tetap diperlukan pendampingan berupa pengawasan terhadap warga yang membuang sampah seenaknya ke tengah sungai. Kampanye Perda tentang Pengelolaan Sampah harus terus digulirkan. Petugas dari Pemprov DKI Jakarta dan personel TNI bersama-sama melakukan pengawasan secara rutin terhadap warga kawasan hunian liar. Karena apapun ceritanya, selama hunian liar masih berada di sepanjang Ciliwung maka persoalan sampah belum akan berhenti. Sinergitas Kodim dan SKPD terkait selama program ini berjalan harus melekat karena kompleksitas persoalan relokasi cukup tinggi dan melibatkan banyak instansi.


39

Jurnal Yudhagama Harapan Yang Ingin Diraih

Strategi dan kebijakan yang dilakukan oleh Kodam Jaya untuk perang terhadap sampah diharapkan kelak akan menjadi model percontohan/grand design bagi daerah lain yang mengalami kasus sama. Rancangan terintegrasi untuk lingkungan bersih, hunian liar, sanitasi dan jalan inspeksi sepanjang bantaran sudah mendesak untuk segera direalisasikan. Kelak keberhasilan ini tidak saja hanya dinikmati bagi warga sekitar bantaran Ciliwung namun juga berdampak kepada sektor pembangunan lain di provinsi yang menjadi pusat pemerintahan Republik Indonesia ini. Harapan untuk sekadar lari pagi di saat hari libur dengan menikmati suara aliran sungai di bawah rimbunan pohon bambu dengan jajanan khas yang telah disiapkan pengelolaannya oleh Pemprov DKI Jakarta sepanjang bantaran bukan lagi sekadar impian bagi warga. Wisata air dengan perahu kecil, kano serta fasilitas dermaga yang cukup representatif, area memancing dengan lokasi dan sarana memadai akan menjadi sumber penghidupan baru bagi warga sekitar bantaran karena akan menjadi

Desain pembersihan sungai Ciliwung.

40


ekowisata alternatif di hari libur bagi warga Jakarta yang telah penat dengan pekerjaan sehari-hari. Selanjutnya adalah bagaimana merealisasikan harapan tersebut dengan cara hidup sehat diawali upaya menjaga lingkungan di sekitar tempat kita tinggal untuk tetap selalu bersih. Pendampingan terhadap warga melalui pertemuan rutin yang diadakan di setiap kelurahan dengan metode motivasi dan pelibatan langsung berupa tatap muka. Di sini warga diajak untuk merasakan betapa indahnya berperilaku tertib membuang sampah pada tempatnya. Dengan menyatakan membuang sampah sembarangan adalah pelanggaran, akan mengedukasi mereka bahwa di samping sadar hukum, akan banyak diperoleh manfaat, sehingga kesadaran lambat laun akan tumbuh dan dengan sendirinya mampu mengubah perilaku selama ini yang masih dianggap benar bahkan cenderung menjadi budaya. Hukum harus ditegakkan, sistem terus dibenahi dan masyarakat juga harus terus diberi motivasi untuk sadar lingkungan, sadar bersih dan sadar sehat. Catatan diatas menjadi peta sederhana yang menarik untuk lebih menggiatkan program karya bhakti yang tengah berjalan. Semoga.

Media Informasi dan Komunikasi TNI AD DAFTAR RIWAYAT HIDUP SINGKAT I.

DATA POKOK N A M A LENGKAP : MARSUDI SARWONO, S.H., KATEGORI : AKTIF SUMBER PERWIRA : AKMIL M.SI. (HAN) TMT KATEGORI : 26-07-1988 TMT PERWIRA : 26-07-1988 PANGKAT/KORPS : KOLONEL / KAV SUKU BANGSA : JAWA JABATAN : SAHLI PANGDAM JAYA NRP / NIP : 32389 AGAMA : ISLAM BID. SOSIAL BUDAYA TEMPAT/TGL LAHIR : SEMARANG, 23-10-1966 GOL. DARAH : “A” TMT JABATAN : 31-12-2014 TMT TNI : 26-07-1988 KESATUAN : KODAM JAYA II. RIWAYAT PENDIDIKAN PENDIDIKAN UMUM PENDIDIKAN MILITER DIKMA/DIKBANGUM DIKBANGSPES 1. SEKOLAH DASAR 1979 1. AKMIL 1988 1. SUSPA PERS 1993 2. SLTP 1982 2. 3. SLTA 1985 3. 4. FAK. HUKUM 2007 4. 5. S-2 MAGISTER SAINS 2013 5. 6. IV. RIWAYAT TANDA JASA 1. S.L. KESETIAAN VIII TAHUN 2. S.L. KESETIAAN XVI TAHUN 3. S.L. SEROJA 4. S.L. KESETIAAN XXIV TAHUN 5. S.L. DWIJA SISTA

SUSSARCAB KAV 1988 SUSLAPA-I/KAV 1995 DIKLAPA II/KAV 1999 SESKOAD 2001 SSPS (SEKOLAH STRATEGI PERANG SEMESTA 2013

2. 3. 4. 5.

V. RIWAYAT PENUGASAN OPERASI VI. RIWAYAT PENUGASAN LUAR NEGERI

NAMA OPERASI TAHUN NAMA NEGARA 1. OPS TIM-TIM 1991 1. AMERIKA SERIKAT USA

TAHUN 2013

KIBI AD SUSDANYON SUS DANDIM EXSECUTIVE COURSE MILITERY

1996 2003 2007 2013

VII. RIWAYAT KEPANGKATAN

PANGKAT TMT NOMOR SKEP 1. LETDA 26-07-1988 KEP/46/ABRI/1988 2. LETTU 01-04-1992 SKEP/147/III/1992 3. KAPTEN 01-04-1995 SKEP/02/III/199 4. MAYOR 01-04-2000 SKEP/148/III/2000 5. LETKOL 01-10-2003 SKEP/292/IX/200 6. KOLONEL 01-04-2010 KEP/10/TNI/2010

VIII. RIWAYAT JABATAN JABATAN TMT NOMOR SKEP/SPRIN 1. DANTON YONKAV 2 01-05-1989 SKEP/207/IV/1989 2. DANTON 2 KISER 24 KAV 2 01-09-1989 SKEP/238-04/IX/1989 3. DANTON III/24/2 YONAV 2 13-08-1991 SKEP/47/VIII/1991 4. DANTON 2/24 YONKAV 2 01-12-1991 SKEP/312-04/XII/1991 5. DANTON 1/24 YONKAV 2 01-08-1992 SKEP/282-04/IX/1992 6. PASI-3/PERS YONKAV 2 01-01-1994 SKEP/9-04/IX/1994 7. DANKISER 24 YONKAV 2 01-02-1995 SKEP/48-04/IX/1995 8. PASISOSPOL DIM 0734 01-04-1996 SKEP/64-04/III/1996 9. PASI OPS DIM 0734 REM 072 12-10-1996 SKEP/233-04/X/1996 10. KASIPERSLOG PUSDIKKAV 23-03-1999 SKEP/148/III/1999 11. GUMIL GOL VI PUSDIKKAV 01-10-1999 SKEP/579/X/1999 12. PAMEN KODIKLAT (DIK SESKOAD) 01-08-2001 SKEP/ 13. KABAGLOG SETPUSSENKAV 08-03-2002 SKEP/69/III/2002 14. KABAGPROGGAR SETPUSSENKAV TNI AD 24-08-2004 SKEP/ 15. KABAGPROGGAR SETPUSSENKAV KODIKLAT TNI AD 01-04-2005 SKEP/503/III2005 16. DANYONKAV-6/SERBU DAM I/BB 01-08-2005 SKEP/218/VIII/2005 17. PABANDYA DIK SPERSDAM I/BB 01-02-2007 SKEP/29/I/2007 18. DANDIM 0311/PESSEL DAM I/BB 01-08-2007 SKEP/80/VIII/2007 19. PABANDYA-2/BINTAHWIL PABAN III STER TNI 16-01-2009 SKEP/33/I/2009 20. KABABINMINVETCADDAM II/SWJ 23-09-2009 SKEP/628/IX/2009 21. PAMEN DENMA MABESAD (DIK SSPS) 03-08-2012 SKEP/ 22. SAHLI PANGDAM JAYA BID. SOSIAL BUDAYA 31-12-2014 SKEP/ IX. RIWAYAT KELUARGA STATUS KAWIN : KAWIN JUMLAH ANAK : 2 NAMA AYAH : RM. MARTANTO (ALM) NAMA IBU : SARAH AUGUSTA

N A M A A N A K 1. RM. WISNU BRAMANTYO 2. RAY SHEANY AYU SABILLA

TGL. LAHIR 21-01-1996 11-09-2000


41

Jurnal Yudhagama

Rencana Aksi Satuan Kewilayahan dalam Mewujudkan Kedaulatan Pangan Keterlibatan TNI AD dengan masyarakat di dalam mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia merupakan bentuk dari kemanunggalan TNI - Rakyat. Sesuai dengan instruksi Kasad Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, TNI AD khususnya Satuan Kewilayahan akan mendukung secara total keberhasilan program kedaulatan pangan oleh pemerintah.

T

Naskah: Kolonel Arm. Totok Imam Santoso, S.IP., S.Sos., M.Si (Han) (DANREM 083/BDJ DAM V/BRW)

imbul suatu pertanyaan bagi kita semua tentang apa dampak perkembangan global dengan ketersediaan pangan dunia? Bila disimak perkembangan situasi global saat ini terkait dengan pertambahan populasi manusia di bumi yang semakin mempersempit wilayah hidupnya, tanpa disadari telah membawa efek domino terhadap ketersediaan bahan pangan yang merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Ditambah lagi dengan perubahan iklim yang tidak menentu akibat perilaku hidup manusia juga membawa pengaruh yang signifikan terhadap kualitas kehidupan makhluk di bumi. Bila kita simak jumlah penduduk dunia pada akhir tahun 2014 sudah mencapai sekitar 7,2 miliar jiwa 1) yang artinya bahwa peningkatan jumlah manusia yang menghuni wilayah daratan akan semakin menggerus ketersediaan lahan bagi ruang hidup tanaman. Kebutuhan akan perumahan, bertambahnya 1 antaranews.com/penduduk dunia capai 7,2 miliar jiwa

42



industri-industri baru dan sentra bisnis serta pembangunan infrastruktur yang diharapkan mampu menunjang aktifitas manusia seakan menjadi efek negatif dengan menyusutnya habitat bagi tanaman. Disadari atau tidak hal ini pasti terjadi sebagai hukum alam adanya reaksi terhadap suatu aksi. Bagi negara yang kuat dan mampu mencermati kondisi tersebut dengan memanfatkan permasalahan menjadi peluang, maka negara tersebut akan menang, menjadi subjek dan menguasai dunia. Sebaliknya bagi negara yang lemah dan tidak mampu memanfaatkan kondisi tersebut maka negara tersebut akan menjadi objek dan hancur serta memiliki ketergantungan yang tinggi kepada negara yang kuat. Sehingga apa yang dikatakan swasembada pangan tidak akan pernah terwujud. Bila dilihat dari kondisi wilayah Indonesia

Menteri Pertanian melakukan dialog dengan kelompok tani di Desa Ngebruk, Kecamatan Sumberpucung Malang.

sebagai negara agraris sebenarnya permasalahan tersebut di atas tidak terlalu berpengaruh signifikan dalam tata kehidupan perekonomian negara. Namun dalam kenyataannya, pada dekade belakangan ini dampak global tersebut menjadi batu ganjalan yang menjadi salah satu faktor penghambat. Hal ini bisa terlihat dari data yang ada bahwa saat ini pencapaian terhadap komoditi beras, jagung dan kedelai masih belum tercapai, bahkan Indonesia masih mengimpornya 2). Berdasarkan data dari Kementerian Pertanian 3 bahwa beberapa langkah upaya 2 ekonomi.kompasiana.com/mengejar target swasembada pangan 3 Menteri Pertanian, sambutan pada saat apel DanremDandim di Pangkalan Bun. Kalsel, tanggal 2-5 Desember 2014


43

Jurnal Yudhagama yang telah dilakukan pada tahun 2014 masih belum dapat mencapai target sasaran yang diberikan, sehingga hal ini berpengaruh terhadap kedaulatan pangan. Beberapa permasalaan yang ada antara lain kegiatan perluasan sawah seluas 29.282 Ha terealisasi seluas 15.225 Ha dengan anggaran yang terserap sebesar Rp 291,49 miliar (99,7%). Kegiatan Optimasi Lahan seluas 115.065 Ha terealisasi seluas 87.487 Ha dengan anggaran yang terserap sebesar Rp 210,88 miliar (87,3%). Kegiatan pengembangan metode SRI seluas 167.510 Ha terealisasi seluas 158.245 Ha dengan anggaran sebesar Rp 329,78 miliar

Danrem 083 dan Walikota Batu menyaksikan penandatanganan MOU Camat dengan Danramil pada acara pencanangan tanam perdana di Junrejo, Batu.

(93,7%). Hal ini patut untuk menjadi perenungan bersama bahwa dampak dari tidak terealisasinya program tersebut secara optimal sudah barang tentu membawa konsekuensi menimbulkan berbagai problematika bagi bangsa dan negara Indonesia. Meningkatnya harga pangan tidak akan terhindarkan karena penurunan hasil tanaman seperti padi, jagung, dan kedelai. Keadaan ini akan semakin parah dengan adanya populasi penduduk Indonesia yang mencapai sekitar 254 juta jiwa 4 yang menempati urutan keempat dunia setelah Cina, India dan Amerika Serikat. Di sisi lain terdapat 8 pokok permasalahan yang terjadi dan tidak kalah pentingnya yakni pertama, di beberapa daerah, alih fungsi lahan terjadi besar-besaran. Banyak lahan produktif beralih fungsi menjadi area perumahan, industri dan sentra bisnis. Sektor pertanian 4 indonesia_infestment.com/demografi

44


Media Informasi dan Komunikasi TNI AD terbatas dan sudah kalah dengan kapitalisme. Kedua, sebagian masyarakat khususnya generasi muda bangsa yang sudah bergeser orientasinya dengan tidak lagi tertarik menjadi petani dan lebih memilih jalan hidup yang lebih menjanjikan dengan kehidupan perkotaan. Mereka menganggap petani tidak membawa hasil yang menjanjikan dan keuntungan yang diperoleh sedikit bahkan rugi. Ketiga, terkait dengan tenaga penyuluh yang terbatas jumlahnya. Sesuai dengan data dari Kementerian Pertanian untuk jumlah tenaga penyuluh yang ada hanya 47.955 orang, sedangkan sesuai dengan norma indek yang diperlukan dihadapkan dengan luasnya lahan pertanian seharusnya tenaga penyuluh yang harus ada untuk memenuhi kebutuhan petani sejumlah 75.224 orang5). Tentunya hal ini akan berpengaruh terhadap intensitas penyuluhan dan pendampingan kepada petani terkait dengan beberapa perkembangan teknologi dan cara-cara up date dalam peningkatan produktifitas hasil tanaman. Keempat, terkait dengan masalah pupuk termasuk sistem distribusinya, hal yang menonjol di sini pupuk yang dibutuhkan oleh petani tidak tepat waktu dan tepat jumlah. Dari beberapa laporan kelompok tani dan petani penggarap sesuai hasil dialog di beberapa wilayah 6), disampaikan bahwa masalah distribusi pupuk tidak lancar dan terlambat saat diperlukan serta harga bervariasi cenderung mahal. Di samping itu di beberapa daerah, pupuk tidak disalurkan kepada daerah tersebut sesuai lokasi peruntukannya (ditimbun dan dialihkan 7). 5 www.pertanian.go.id 6 Dialog dilaksanakan oleh Danrem 083/Bdj, Forpimda, Dinas Pertanian dengan masyarakat petani di Kab. Probolinggo, Lumajang, Banyuwangi, Situbondo, Jember, Bondowoso, Malang pada tanggal 18-21 Januari 2015 7 Jawa Pos, 23 Januari 2015, Kapolres Jember AKBP Sabilul Alif : 1 Ton pupuk selundupan dari Kab. Bondowoso dibawa menuju Kab. Jember, disita dan pemilik menjadi tersangka

Kelima, sistem irigasi. Permasalahan irigasi di beberapa tempat tidak sama, terdapat daerah yang irigasi cukup, daerah yang irigasi kurang bahkan terdapat daerah yang dalam kategori kering. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas hasil serta berpengaruh terhadap IP (Indek Pertanaman) di masing-masing daerah. Keenam, masalah hama. Hama yang terjadi saat ini yang menonjol adalah serangan dari tikus sawah. Hal ini tentunya juga berpengaruh terhadap prosentase hidup tanaman dan hasil yang tidak optimal. Ketujuh, terkait dengan alat dan mesin pertanian (alsintan). Keberadaan alsintan yang masih terbatas dan belum memenuhi kebutuhaan petani juga menjadi faktor penghambat dalam proses pengolahan dan pemanenan. Kedelapan, terkait dengan kebijakan pemerintah dalam menstabilkan harga padi, jagung dan kedelai. Hal ini juga menjadi bagian problem bagi petani penggarap, karena pada saat panen harga-harga tersebut turun yang tentunya dapat mempengaruhi besarnya keuntungan dan bahkan dapat juga menimbulkan kerugian, tetapi pada saat tidak panen harga terjadi kelonjakan/naik. RENCANA AKSI SATUAN KEWILAYAHAN Sebagai Satuan Kewilayahan yang dituntut mampu melaksanakan tugasnya, termasuk tugas OMSP (Operasi Militer Selain Perang), maka dalam menjabarkan instruksi pimpinan (Kasad) tidak serta merta langsung melaksanakan aksi di lapangan, tetapi dengan terlebih dahulu menyiapkan rencana sebagai acuan dasar dan membuat pemetaan terlebih dahulu, sehingga tugas yang diberikan dapat berjalan lancar dan mencapai target peningkatan hasil yang optimal.


45

Jurnal Yudhagama

PERMASALAHAN DAN KONSEP STRATEGI PENCAPAIAN TARGET SWASEMBADA

Berkaca pada ancaman krisis pangan yang semakin nyata tersebut, Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Pertanian RI menjalin kerjasama dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) untuk terlibat dalam suatu program peningkatan kesejahteraan rakyat melalui revitalisasi pangan guna mewujudkan swasembada pangan atau kedaulatan pangan di wilayah. Menurut UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan, menyatakan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama. Pemenuhannya menjadi bagian dari hak asasi setiap individu. Kesediaan TNI AD untuk turut serta dalam membantu program tersebut sudah sesuai dengan amanat UU RI no. 34 tahun 2004 tentang TNI yang tertuang dalam salah satu tugas TNI Angkatan Darat yaitu memberdayakan wilayah untuk

46


mendukung tugas-tugas pertahanan negara di darat sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keterlibatan TNI AD dengan masyarakat di dalam mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia merupakan bentuk dari kemanunggalan TNI - Rakyat. Sesuai dengan instruksi Kasad Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, TNI AD khususnya Satuan Kewilayahan akan mendukung secara total keberhasilan program kedaulatan pangan oleh pemerintah. Hal ini sangatlah jelas bahwa seluruh satuan TNI AD khususnya Satuan Kewilayahan wajib proaktif dan terlibat secara menyeluruh bersamasama dengan pemerintah daerah, dinas pertanian, PPL, gapoktan, dan petani guna merealisasikannya. Beberapa aksi yang dilakukan secara garis besar adalah sebagai berikut:

Media Informasi dan Komunikasi TNI AD a) Terkait dengan lahan yang sudah ada dan dimiliki oleh rakyat, pertama, menyusun organisasi internal satuan disesuaikan dengan tugas yang dihadapi dan wilayah kerja tanggung jawabnya. Kedua, memberikan pembekalan kepada prajurit khususnya para Bintara Pembina Desa (Babinsa) yang akan diterjunkan sebagai tenaga penyuluh/pendamping bersama-sama dengan petugas PPL tentang tatacara bertani mulai dari proses pengolahan tanah sampai dengan pemanenan. Ketiga, membuat buku saku/buku pintar Babinsa sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas. Keempat, membuat/ mendirikan posko kedaulatan pangan di tingkat Kodam sampai dengan tingkat Koramil dengan dilengkapi data-data jumlah lahan, kondisi awal pencapaian hasil, organisasi, mekanisme kerja, evaluasi dan lain-lain. Kelima, melakukan pendataan lahan/aset tanam yang ada di wilayah baik luas, kondisi yang ada, permasalahan yang dihadapi, pencapaian hasil sebelumnya

dan juga sarana irigasi serta alsintan yang ada. Keenam, melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait secara rutin, membahas permasalahan yang terjadi termasuk sosialisasi tentang tugas-tugas yang diberikan kepada TNI AD, terkait dengan kedaulatan pangan. Ketujuh, melakukan pendampingan mulai saat pengolahan lahan, pembibitan benih, sistem dan tehnik tanam (dengan sistem 2:1, 3:1, 4:1), pada saat pemupukan, pencegahan hama, pengairan, pemanenan dan penjualannya. Kedelapan, melakukan pengawasan distribusi pupuk bersama-sama dengan Polri, terutama mewaspadahi para distributor nakal dan penimbun pupuk 8). Kesembilan, mengawasi 8 DOR (media mingguan), edisi-58, 26 Januari-01 Pebruari

Danrem 083 Bdj dan Walikota Batu melaksanakan tanam perdana dalam rangka ketahanan pangan menuju swasembada pangan nasional di Junrejo, Batu.


47

Jurnal Yudhagama perbaikan infrastruktur dan penggunaan alsintan untuk tidak disalahgunakan/ dibisniskan oleh ketua kelompok tani atau pihak lain. Kesepuluh, melakukan penyuluhan dan atau mendampingi tim penyuluh dari dinas pertanian kepada masyarakat petani terkait dengan teknik bertani dan motivasi kerja. b) Terkait dengan lahan milik TNI yang ada di wilayah. Melakukan pengelolaan lahan tersebut agar dibuat produktif/dimanfatkan guna menunjang jumlah lahan produktif di c) wilayah dan penambahan kualitas hasil. Dalam hal ini bisa dilakukan secara mandiri atau dengan mempekerjakan masyarakat 2015, Dandim 0822/Bondowoso Letkol Arh Sudrajat : Kodim menangkap penimbun pupuk subsidi 4,2 ton, pelaku diserahkan ke Polres Bondowoso

Panen bersama Menteri Pertanian RI di Desa Ngebruk, Kecamatan Sumberpucung, Malang.

48


untuk bersama-sama mengolah dengan sistem bagi hasil. d) Terkait dengan lahan tidur/tidak produktif. Memberikan himbauan/ajakan agar lahan tersebut dimanfaatkan/produktif dengan ditanami padi, jagung dan kedelai. Dalam hal ini bisa dikelola sendiri oleh yang bersangkutan atau dijembatani untuk dikerjakan pihak ketiga dan diawasi oleh Babinsa. Rencana Aksi dari satuan kewilayahan ini akan terwujud manakala dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan berkomitmen tinggi untuk senantiasa terjun kelapangan bersamasama dengan masyarakat dan pihak terkait. Di sisi lain juga perlu adanya ketegasan kita bersama dalam memberantas pihak-pihak yang memang dengan sengaja mencari keuntungan pribadi dalam pertanian. Demikian tulisan ini dibuat sebagai bahan masukan dan tambahan wawasan terkait dengan keinginan dan tanggung jawab yang tinggi dalam merealisasikan perintah pimpinan TNI AD, semoga bermanfaat.


DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Si (Han) Pangkat/NRP Tempat Lahir Tanggal Lahir Dikum Agama Suku Bangsa Alumnus Nama Istri Status

:

Totok Imam Santoso, S.IP.,S.Sos.,M.

: : : : : : : : :

Kol. Arm / 32745 Magetan 30 Mei 1968 S-1, S-1, S-2 Islam Jawa Akabri 1989 Desi Susbianti, MBA K-2

DIKMILITER : 1. AKMIL 2. SUSSARCAB ARMED 3. SUSLAPA-I 4. SUSLAPA-II 5. SESKOAD 6. SESKO TNI

(1989) (1989) (1994) (1999) (2002) (2012)

DIKBANGSPES : 1. SUSPA INTEPUR 2. SUSBAHASA INGGRIS 3. BINTAL KOMANDO 4. ROBC 5. MUHIBAH 6. SUSSAR PARA 7. SUSPA INTEL STRAT-I 8. SUSDYON MULTICORP 9. SUSDANDIM 10. SUSJEMEN BENCAL

(1992) (1993) (1993) (1994) (1995) (2000) (2001) (2004) (2007) (2013)

PENUGASAN LUAR NEGERI : 1. AUSTRALIA (1994) 7. DUBAI (2008) 2. JEPANG (1995) 8. MALASYA (2008) 3. SINGAPURA (2003) 9. JERMAN (2008) 4. TIMOR LESTE (2005) 10. AUSTRALIA (2012) 5. AUSTRALIA (2008) 11. AUSTRALIA (2013) 6. SINGAPURA (2008) RIWAYAT JABATAN: 1. PAJAU- DANRAI DAM I/BB 2. PASIOPS DIM 0201 DAM I/BB 3. WADAN YON DAM III/SLW 4. PABANDA ANEV SPERSAD 5. KABAGLAT PUSSENART 6. DANYON ARMED-7 DAM JAYA 7. KASI OPSREM DAM JAYA 8. SESPRI KASAD 9. DANDIM 0809 KEDIRI 10.WADAN PUSDIKARMED 11.DANMENARMED-2 KOSTRAD 12.ASRENDAM V/BRW 13.PABAN-1/JAKSRENA SUAD 14.DANREM 083/BDJ DAM V/BRW

(1990-1994) (1994-1999) (1999-2001) (2001-2002) (2003-2004) (2004-2006) (2006-2008) (2008) (2008-2010) (2010-.2011) (2011-2012) (2012-2013) (2013-2014) (2014 – Sekarang)


49

Jurnal Yudhagama

Peran Satuan Penerangan Menghadapi Cyberwar Satuan Penerangan TNI memiliki peran yang sangat penting di dalam mewujudkan pertahanan negara yang kuat khususnya menghadapi perang opini/counter opini melalui dunia maya. Oleh karena itu diperlukan suatu kekuatan “prajurit cyber” yang terdiri dari orang-orang terampil dan ahli dalam seni cyberwar serta perlu adanya kerja sama dalam menyiapkan dan melatih personel menjadi satu Tim Khusus yang membidangi perang cyber.

S

Naskah: Letkol Arm Hari Wibowo (Waka Pendam XVII/Cendrawasih)

50


esuai undang-undang TNI No. 34 Tahun 2004 tentang TNI yang mengatur tugas pokok TNI yaitu menegakan kedaulatan Negara dengan mempertahankan keutuhan wilayah Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari segala ancaman dan gangguan terhadap keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk akibat pengaruh dari perkembangan teknologi informasi yang kita kenal dengan cyberwar (perang dunia maya) yang akhir-akhir ini sering kita dengar baik melalui media cetak maupun elektronik secara terbuka dan dapat diakses kapan saja. Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat pada dewasa ini, menyebabkan fasilitas jaringan sosial media khususnya Internet tidak lagi hanya milik komunitas pelajar/ mahasiswa/pemuda akan tetapi terbuka untuk semua orang yang berkepentingan untuk tujuan baik ataupun kejahatan. Teknologi informasi bagi TNI sangat perlu dibutuhkan baik untuk kepentingan pengembangan alutsista, sistem komando dan kendali (siskodal) maupun untuk kepentingan menangkal serangan dari luar melalui media sosial seperti fasilitas email,


chatting, facebook, twitter dan lainnya, hal ini sebenarnya hanyalah visualisasi dari sebagian kecil kemampuan dalam perang cyber warfare yang terjadi di dunia maya pada dewasa ini, karena cyber warfare (cyberwar), merupakan perang yang sudah menggunakan jaringan komputer dan Internet atau dunia maya (cyber space) dalam bentuk strategi pertahanan atau penyerangan sistem informasi lawan. Cyber Warfare juga dikenal sebagai perang cyber yang mengacu pada penggunaan fasilitas www (world wide web) dan jaringan komputer untuk melakukan perang di dunia maya. Kegiatan cyber warfare dewasa ini sudah dapat dimasukan dalam kategori perang informasi berskala rendah yang dalam beberapa tahun mendatang mungkin sudah dianggap sebagai peperangan informasi yang sebenarnya. Melihat kondisi nyata yang ada di lapangan maka dapat diambil kesimpulan bahwa cyber warfare telah menjadi mandala perang baru melalui media maya untuk menyerang siapa saja yang di anggap sebagai lawan/ musuh. Bahwa kenyataan yang ada selama ini telah terjadi berkali-kali penyerangan secara terbatas terhadap beberapa negara, kondisi ini dapat juga diasumsikan sebagai

Latihan aplikasi program cyber

uji coba sebelum perang sebenarnya, namun peperangan yang sesungguhnya dan jauh lebih besar sesungguhnya telah dipersiapkan melalui jaringan komputer. Sistem internet secara strategis bersifat sangat rentan terhadap gangguan atau serangan, namun keberadaannya sangat diperlukan dalam berbagai bidang kehidupan, hal ini tentunya sangat sulit mempertahankan diri dari serangan dan gangguan yang ada, sehingga perlu persiapan, kewaspadaan dan pertahanan berlapis. Kemungkinan serangan dapat dilakukan dari negara lain atau kelompok/perorangan dapat berupa spionase, propaganda, menghentikan operasional internet, memodifikasi/memanipulasi data serta akan terus berkembang yang akan sangat merugikan dan melemahkan sendisendi kehidupan negara. Dalam menghadapi era cyberwar ini, maka tidak tepat jika TNI hanya berpangku tangan sebagai penonton, tetapi TNI perlu memikirkan dan mempersiapkan segala sesuatunya untuk ikut serta berperan aktif melindungi


51

Jurnal Yudhagama kemungkinan terhadap serangan yang terjadi di dalam negeri melalui kemampuan yang dimiliki TNI khususnya melalui Dinas/Pusat Penerangan yang sudah tergelar di seluruh Satuan TNI AD, AU dan AL dengan membentuk satuan kecil yaitu Tim Cyber. Infrastruktur lainnya yang sangat penting berupa fasilitas komputer super, media broadband dan sumber daya manusia yang menguasai teknologi, jika tidak ingin sistem internet kita dikacaukan oleh pihak lain pada suatu saat, hal ini dikarenakan cyberwar tidak hanya terbatas pada kepentingan kelompok saja tetapi dapat berbentuk gangguan yang sifatnya sangat kecil dengan melemparkan isu negatif (propaganda) sehingga dapat mengganggu stabilitas Nasional. Peran TNI melalui Dinas Penerangan memiliki peran yang sangat penting di dalam mewujudkan pertahanan negara yang kuat khususnya menghadapi perang opini/counter opini melalui dunia maya oleh karena itu diperlukan suatu kekuatan “prajurit cyber” yang terdiri dari orang-orang terampil dan ahli dalam seni Cyber War serta perlu adanya kerja sama dalam menyiapkan dan melatih personel menjadi satu Tim khusus yang membidangi perang cyber. Pengetahuan dan Keterampilan yang harus dimiliki oleh prajurit cyber anatara lain: keamanan informasi, hacking, spionase dan komputer forensik. Hal ini menunjukkan bahwa keamanan informasi adalah merupakan salah satu faktor kunci sukses dari sebuah konflik atau bahkan perang. Disamping kesiapan Personel, maka disiapkan infrastruktur pendukung lainnya guna menghadapi segala kemungkinan cyber war yang akan terjadi, karena tanpa kesiapan infrastruktur yang memadai maka tidak akan mampu berbuat apa-apa. Cyber Warfare memiliki arti perang yang dilakukan didunia maya dengan menggunakan teknologi canggih dan jaringan Wifi. Pada dewasa ini pengetahuan tentang adanya Cyber

52


Warfare hanya sekedar dianggap sebagai pengetahuan yang baru serta tidak tanggapi terlalu serius oleh para pengguna jaringan internet (user) termasuk Pemerintah/TNI. Cyber Warfare sendiri berkembang dari Cybercrime yang memiliki arti bentuk-bentuk kejahatan yang ditimbulkan karena pemanfaatan teknologi internet. Dapat juga didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan internet yang berbasis pada kecanggihan teknologi komputer dan telekomunikasi. Cyber crime dalam arti sempit disebut computer crime, yaitu prilaku ilegal / melanggar yang secara langsung menyerang sistem keamanan komputer dan data yang diproses oleh komputer. Cyber crime dalam arti luas disebut komputer related crime, yaitu prilaku ilegal/ melanggar yang berkaitan dengan sistem komputer atau jaringan. Berdasarkan dari uraian tersebut di atas maka pembahasan tulisan ini harus memiliki nilai guna sebagai kerangka acuan dan bahan masukan bagi pimpinan TNI tentang pentingnya mencermati dan menyiapkan secara dini dalam menghadapi Cyber War dan Cyber Defense pada era keterbukaan informasi yang sudah nyata ada di depan kita. Beberapa prioritas program yang harus dilaksanakan dalam rangka menghadapi peperangan di dunia maya melalui media sosial antara lain sebagai berikut; 1. Pembangunan sumber daya manusia. Penduduk merupakan salah satu modalitas bagi pembangunan suatu bangsa utamanya kuantitas yang dimilikinya, karena hal ini merupakan salah satu prasyarat yang harus terpenuhi untuk meningkatkan daya saing bangsa Indonesia di dalam menghadapi kemajuan teknologi yang semakin pesat yaitu dengan meningkatkan kwalitas hasil pendidikan yang menguasai teknologi informasi, hal ini sebagai langkah awal dalam menghadapi Cyber War. Pembangunan sumber daya manusia di dalam menghadapi perkembangan teknologi

Media Informasi dan Komunikasi TNI AD sangat mutlak di perlunya Cyber Defence. 2. Pembangunan Pembangunan Cyber Defence dalam rangka membangun sistem dan institusi yang berperan sebagai garda terdepan guna menghadapi potensi ancaman di dunia maya (cyber space) dan untuk menjawab tantangan perang informasi yang dapat mengancam aset informasi. Dengan terbentuknya Cyber Defence diharapkan dapat meningkatkan ketahanan nasional terhadap berbagai ancaman dari dunia cyber akan lebih dapat ditingkatkan. Hal ini menjadi penting karena serangan cyber memiliki dampak yang sangat luas, mulai dari serangan hacker terhadap identitas seseorang, cyber crime dan cyber terrorisme, sampai pada serangan yang ditujukan kepada negara. Agar pertahanan cyber menjadi handal perlu dipersiapkan kekuatan “prajurit cyber (cyber army)” yang terdiri dari individu-individu yang sangat terampil/ahli dalam seni Cyber Warfare dengan jiwa nasionalisme dan patriotisme yang tinggi. Sistem Jaringan 3. Pengamanan Komunikasi Data. Strategi pengamanan sistem jaringan komunikasi data memainkan peranan penting dalam kerangka pengintegrasian data. Data harus dapat disajikan secara cepat, tepat dan akurat serta terintegrasi guna menghasilkan informasi penting dalam rangka membantu proses penetapan kebijakan serta pengambilan keputusan. Tidak dapat diragukan lagi layanan utama sistem informasi adalah terkait dengan ketersediaan data. Oleh sebab itu, data atau informasi sensitif yang berdampak luas harus dibuat mekanisme baku sistem pengamanannya Keberhasilan di dalam mewujudkan suatu ketahanan di bidang informasi sangat dipengaruhi oleh sinergitas antara para penanggung jawab, personel yang mengawaki (operator) dan pelaku kegiatan yang terkait dengan teknologi informasi tersebut (pengguna). Bukan suatu hal yang mudah

untuk mewujudkan sinergitas diantara para aktor tersebut sehingga dibutuhkan kesadaran kolektif yang didasarkan pada kesamaan pola pikir, pola sikap dan pola tindak dalam memahami dan memanfaatkan teknologi informasi bagi kepentingan negara dan bangsa, maka diharapkan masing-masing komponen yang terkait harus mampu menempatkan kepentingan nasional diatas kepentingan pribadi atau kelompok. Di era liberalisasi jaringan telekomunikasi militer dan keamanan Indonesia tertinggal dibanding jaringan telekomunikasi publik. Ketertinggalan ini kemudian diperparah dengan belum adanya kesadaran akan pentingnya keberadaan Cyber War dan Cyber Defense di kalangan pemimpin intitusi TNI saat ini. Memang sudah ada arah kesana namun semuanya kurang mendapat perhatian dan seharusnya segera direalisasikan dan tidak hanya menjadi wacana. Hal ini sangat penting karena kalau tidak segera ditindaklanjuti maka intitusi ini akan mendapatkan dampak yang sangat luar biasa. Sudah banyak contoh yang terjadi di negara kita adanya kebocorankebocoran rahasia Negara yang jatuh di tangan orang orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga dapat dijadikan sarana menyudutkan bahkan menghancurkan persatuan dan Pembekalan materi tim cyber


53

Jurnal Yudhagama kesatuan bangsa. Dengan melihat kondisi tersebut maka TNI harus segera mengambil langkah nyata dalam mengantisipasi sehingga kejadian seperti itu kedepan tidak terulang lagi. TNI adalah intitusi pemerintah yang membidangi tentang keamanan tentunya sangat riskan bila dihubungkan dengan masalah kebocoran rahasia Negara. Kita tidak perlu terlalu jauh melangkah tetapi cukup berkecimpung di lingkup TNI dulu, khususnya TNI AD. Dari struktur organisasi TNI AD saat ini, terlihat memiliki suatu satuan yang membidangi tentang publikasi yaitu satuan penerangan. Satuan ini ada mulai dari tingkat Kodam sampai dengan Korem. Prajurit penerangan inilah yang akan menjadi pionerpioner yang dididik tentang apa itu Cyber War. Prajurit penerangan dituntut harus mampu dan mahir dalam menggunakan dan mengolah akses internet, sehingga apabila ada suatu statement atau isu tentang TNI yang bersifat negatif dan vokal, mereka dapat melakukan suatu counter melalui media dengan menggunakan jaringan internet media sosial. Tidak hanya itu saja prajurit penerangan harus mampu dan bisa membentuk suatu opini publik di masyarakat demi mengangkat citra positif TNI. Sekarang ini peralatan semakin canggih, ilmu pengetahuan semakin hebat, kalau kita tidak bisa mengikuti maka akan tertinggal dan terpuruk karena perubahan yang demikian pesat. Salah satu tugas penting yang harus di kuasai Prajurit Penerangan Satuan Penerangan TNI AD dalam peperangan informasi di media online.

54


adalah dapat mempublikasikan kegiatan positif yang dilakukan sehingga tercipta opini yang baik di masyarakat serta mampu melaksanakan counter opini terhadap berita negatif. Satuan Penerangan di seluruh jajaran TNI diharapkan mampu mengikuti dan menghadapi perkembangan teknologi informasi yang berkaitan dengan Cyber war. Oleh karena itu diperlukan adanya satuan khusus yang menanganinya yaitu Tim Cyber. Satuan ini yang nantinya akan menjadi tulang punggung TNI untuk mengakses atau mengolah serta mengantisipasi semua informasi baik yang bersifat positif maupun negatif selanjutnya mempublikasikan lewat jejaring sosial. Dengan demikian setiap kegiatan ataupun pemberitaan yang masuk dan keluar semua dapat di filter (disaring) dan bila berita tersebut tidak sesuai maka bisa langsung dilakukan suatu counter baik berupa opini maupun statement. Kita semua berharap dengan dibentuknya Tim Cyber akan bisa meningkatkan dan mengoptimalkan semua informasi/pemberitaan yang dilakukan oleh TNI khususnya TNI AD dalam mendukung tugas pokok Satuan. Demikian tulisan ini dibuat untuk menjadikan bahan masukan dan pertimbangan bagi Pimpinan di dalam mengambil kebijaksanaan selanjutnya untuk menghadapi, memanfaatkan dan mengelola teknologi informasi guna menghadapi perang informasi dan Cyber Warfare.

Media Informasi dan Komunikasi TNI AD I.

RIWAYAT HIDUP SINGKAT DATA POKOK

1. NAMA (LENGKAP) : HARI WIBOWO 6. TANGGAL LAHIR : 06-10-1967 2. PANGKAT/KORPS : LETKOL ARM 7. TEMPAT LAHIR : PURWOREJO 3. NRP/NBI : 1920037701067 8. KATEGORI : AKTIF 4. JABATAN : WAKA PENDAM XVII/CEN 9. TMT KATEGORI : 01-08-1992 10. SUMBER PA : AKMIL 5. TMT JABATAN : 31- 05-2013 11. TMT TNI : 01-08-1992 II PENDIDIKAN PENDIDIKAN UMUM PENDIDIKAN MILITER DIK BANG UM 1. S D TH 1981 1. AKMIL TH 1992 1. TAR COMBAT INTEL 2. S.M.P TH 1984 2. SUSSARCAB ART TH 1993 2. SUS BHS INGGRIS 3. S.M.A TH 1987 3. DIKLAPA I TH 1998 3. SUS GUMIL 4. S 1.............. TH 2012 4. SELAPA ARM TH 2000 4. SUSAR PARA 5. .............. TH ............. 5. SESKOAD TH 2008 5. TARBINLATSAT 6. ……….. TH ……….. 6. ………….. TH ………. 6. TARTIH PHH 7. ............................

12. SUKU BANGSA : JAWA/INDONESIA 13. AGAMA : ISLAM 14. GOL. DARAH : O 15. TINGGI BADAN : 173 Cm 16. BERAT BADAN : 80 Kg

III. KECAKAPAN BAHASA IV. TANDA JASA BAHASA ASING 1. INGGRIS AKTIF/PASIF 1. SL. DWIDYA SISTA 2. ....................................... AKTIF/PASIF 2. SL. VIII THN 3. ………………………….. AKTIF/PASIF 3. SL XVI THN BAHASA DAERAH 4 SL DHARMANUSA PROV MALUKU 1. JAWA AKTIF/PASIF 5. SL DHARMA NUSA PROV PAPUA 2. SUNDA AKTIF/PASIF 6. ………………………….... 3. …………………………… AKTIF/PASIF 7. ………………………….... VI. PENUGASAN LUAR NEGERI

V. RIWAYAT PENUGASAN OPERASI

VII. RIWAYAT KEPANGKATAN

TMT

MACAM TUGAS

TAHUN

NEGARA TUJUAN

PANGKAT

DIK BANG SPES TH 1992 8. ……………… TH 1996 9. ……………… TH 1997 10. ……………… TH 1998 11. ……………… TH 1998 12. ……………… TH 1998 13. ……………… TH ……. 14. ………………

1. BKO DAM XVI/PTM 2. PAMRAHWAN DAM XVII/CEN 3. ................................... 4. …………………………. 5. ………………………….. 6. …………………………. 7. ………………………….

TH. ……….. TH. ……….. TH. ……….. TH. ……….. TH. ……….. TH. ……….. TH. ………..

TH 2005 TH .2009 TH ........... TH ………. TH ………. TH ………. TH ……….

NOMOR SKEP/SPRIN/RDG

1. ................................ TH. ......... .......................... 1. LETDA 01-08-1992 KEPPRES RI/40/ABRI/1992 2. ………………………. TH. …………………………. 2. LETTU 01-10-1995 SKEP/375/IX/1995 3. ………………………. TH. …….. ……………………. 3. KAPTEN 01-10-1998 SKEP/423/IX/1998 4. ………………………. TH. ……. ……………………. 4. MAYOR 01-10-2003 SKEP/293/X/2003 5. ……………………… TH. …….. ………………….. 5. LETKOL 01-10-2009 KEP/614/IX/2009 6. ………………………. TH. …….. ……………………. 6. KOLONEL …………… ………………………… 7. ……………………… TH. ……. …………………… 7. BRIGJEN …………… ………………………… VIII. RIWAYAT JABATAN JABATAN T M T NOMOR/SKEP/SPRIN/RDG 1. DANTON YON ARMED 6-76 29-05-1993 SP/602/VI/1993 2. PAJAU-1 RAIPUR CAKTI YONARMED 6-76 01-09-1993 SKEP/273-07/IX/1993 3. PA RAIPUR ADHI YONARMED 6-76 01-08-1995 SKEP/169-07/VIII/1995 4. KASI-3/PERS YONARMED 6-76 01-09-1996 SKEP/154-07/IX/1996 5. DAN RAIPUR BUDHI YONARMED 6-76 01-06-1997 SKEP/104-07/VII/1997 6. DAN RAIPUR CAKTI YONARMED 6-76 01-10-1998 SKEP/187-07/X/1998 7. GUMIL PENGMILUM TIM GUMIL RINDAM VII/WRB 01-10-1999 SKEP/782-07/XII/1999 8. KAUR RAHLAT SIREN OPSLAT BAGLAT RINDAM VII/WRB 01-06-2000 SKEP/109-07/VII/2000 9. PS PABANDA GADIKPA SPABAN OPSDIK SDIRDIK KODIKLAT TNI AD 18-11-2000 SKEP/458/XII/2000 10. PABANDA GADIK PA PABANDYA -3/GADIK PABAN OPSDIK SDIRDIK KODIKLAT TNI AD 01-08-2001 SKEP/226/VIII/2001 11. WADANYONARMED 4/105 GS DAM II/SLW 01-03-2004 SKEP/65/III/2004 12. KASDIM 0620/KAB CIREBON REM 063/SGJ DAM III/SLW 15-03-2007 SKEP/52/III/2007 13. KASI PERSREM 171/PVT DAM XVII 13-11-2008 SKEP/327/XI/2008 14 DANDODIKJUR/GUMIL JUANG RINDAM XVII/CEN 20 - 05-2010 KEP/144/V/2010 15. PABANDYADIK DAM XVII/CEN 11 - 03-2011 KEP/43/III/2011 16. DANDIM 1703/MKW DAM XVII/CEN 15 - 08-2011 KEP/251/VIII/2011 17. WAKA PENDAM XVII/CEN 31 -05-2013 KEP/206 /V/2013


55

Jurnal Yudhagama

Pelibatan TNI AD Dalam Mendukung Swasembada Pangan Ketahanan pangan merupakan hal yang penting dan strategis bagi sebuah bangsa. Berdasarkan pengalaman di banyak negara, tidak ada satupun negara yang dapat melaksanakan pembangunan secara mantap sebelum mampu mewujudkan ketahanan pangan nasionalnya terlebih dahulu.

K

Naskah: Letkol Inf Paiman (Waka Pendam II/Swj)

56


epala Staf Angakat Darat (Kasad) Jenderal TNI Gatot Nurmatyo pada amanat upacara tujuhbelasan (17/2/2015) lalu, menyebutkan bahwa permasalahan yang terkait pangan dapat menjadi pemicu bagi krisis yang berujung pada kehancuran sebuah negara. Masalah ketahanan pangan akan berdampak pada ketahanan suatu bangsa. Apalagi saat ini, negara-negara dunia sudah saling berebut sumber daya alam, bahkan melakukan ekspansi ke negara lain demi kepentingan nasionalnya. Bahkan diperkirakan 70 persen konflik yang terjadi di dunia akibat masalah energi, termasuk pangan. Food is the weapon. Demikian ungkapan untuk menyatakan posisi, peran dan potensi penting pangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketahanan pangan juga menjadi salah satu tolak ukur kekuatan negara. Bila ketahanan pangan kuat, maka akan berpengaruh terhadap peningkatan ketahanan nasional. Demikian juga sebaliknya, apabila ketahanan pangan lemah dan rapuh, maka kedaulatan dan stabilitas negara bisa terganggu. Bahkan suatu negara belum dikatakan berdaulat apabila persediaan pangannya masih tergantung dari negara lain. Bagi bangsa Indonesia, persoalan ketersedian


pangan pada dewasa ini menjadi tantangan tersendiri untuk dituntaskan. Apalagi bila dihadapkan dengan lonjakan jumlah penduduk Indonesia, yang pertambahan pertahunnya mencapai 3,5 juta jiwa. Pada tahun 2015 ini saja diperkirakan telah mencapai lebih dari 250 juta jiwa, sehingga membawa konsekuensi harus terjaminnya ketersediaan kebutuhan pangan, bukan hanya untuk saat ini tetapi juga untuk masa yang akan datang. Sehingga swasembada pangan khususnya pangan pokok seperti beras dan jagung, menjadi sangat penting dan mendesak untuk dapat diwujudkan di Indonesia Di sisi lain produksi pangan di tanah air, seringkali dihadapkan pada sejumlah masalah seperti adanya iklim yang tidak bersahabat (climate change), adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi industri dan perumahan, sehingga banyak lahan yang terkonversi dan faktor percepatan pengembangan teknologi tidak secepat kebutuhan permintaan pangan. Permasalahan utama lainnya seperti yang disampaikan Kementrian Pertanian adalah masalah jaringan irigasi, ketersediaan benih yang berkualitas, kekurangan dan

Kasdam II/Sriwijaya melakukan penanaman padi perdana di Desa Pulau Kayuaro, Muaro Jambi.


57

Jurnal Yudhagama

Peletakan batu pertama pembangunan Ferro Cement Kodim 0402/Oki.

keterlambatan distribusi pupuk, kekurangan tenaga kerja pertanian dan terbatasnya tenaga penyuluh lapangan. Dihadapkan dengan urgensi mewujudkan swasembada pangan dan permasalahan yang dihadapi, maka perlu dilakukan upaya dan langkah terobosan dalam pemenuhan kebutuhan pangan, agar Indonesia tidak menghadapi krisis pangan di kemudian hari.

Pelibatan TNI AD dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Landasan hukum pelibatan TNI AD dalam mewujudkan ketahanan pangan, adalah UU TNI nomor 34/2004 terkait tugas membantu pemerintahan di daerah, termasuk didalamnya meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat, MoU Kasad dengan Menteri Pertanian tanggal 19 Desember 2014 tentang Ketahanan Pangan dan instruksi Presiden RI Ir. Joko Widodo kepada TNI AD untuk membantu tugas pemerintahan, baik di kota/kabupaten, utamanya dalam tugas swa sembada pangan. Mengacu dasar tersebut, Kasad Jenderal TNI Gatot Nurmantyo telah menegaskan komitmen TNI AD untuk membantu pemerintah mencapai swasembada pangan dan memerintahkan para Pangkotama, Kabalakpus dan seluruh Prajurit TNI AD untuk senantiasa memelihara

58


komunikasi sosial, bekerjasama dan bergandeng tangan dengan berbagai instansi Pemerintah, swasta dan masyarakat untuk bahu membahu menyukseskan program Pemerintah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara. Menindaklanjuti instruksi Presiden dan perintah Kasad, seluruh jajaran TNI AD bertindak cepat dan segera beraksi. Pimpinan Kodam II/ Swj misalnya, akhir Desember tahun lalu telah mengambil langkah-langkah aksi, antara lain mengumpulkan para Dansat Kowil jajarannya dan Dinas/Instansi terkait bidang ketahanan pangan menggelar rapat kesiapan dan merumuskan strategi aksi yang perlu dilakukan. Langkah berikutnya melakukan pelatihan kader ketahanan pangan bagi Apkowil, khususnya Babinsa baik secara terpusat maupun tersebar. Kodam II/Swj telah mengkader sekitar 2.400 Babinsa. Mereka telah dibekali pelatihan pertanian, yang meliputi sistem pola tanam padi legowo 2:1, sistem pola tanam SRI, sistem I pad BO (pola tanam gabungan legowo dan SRI), sistem pola tanam jagung dan kedelai, serta metoda penggemukan sapi dan pembuatan pupuk organik. Keberadaan para Babinsa inilah yang menjadi ujung tombak dalam mendukung swa sembada pangan. Babinsa berkerjasama dengan petugas PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) bertindak sebagai tenaga penggerak untuk melakukan pendampingan, pembinaan, serta meningkatkan skill para petani di wilayah tugasnya masing-masing. Apkowil, khususnya para Babinsa inilah yang akan membantu memecahkan 5 pokok permasalahan pembangunan pertanian di desa. Terkait masalah jaringan irigasi yang rusak, maka pelibatan Apkowil dengan melakukan pendataan terhadap saluran irigasi yang rusak dan bersama-sama instansi terkait melakukan pembangunan saluran irigasi (ferro cement). Kodam II/Swj bekerja sama dengan dinas terkait misalnya, telah membangun saluran

Media Informasi dan Komunikasi TNI AD irigasi (ferro cement) di sejumlah wilayah Sumbagsel. Terhadap masalah ketersediaan bibit / benih maupun distribusi pupuk, para Aparat Kowil siap membantu mengawal dan mengawasi distribusi benih maupun pupuk mulai dari distributor sampai kepada para petani, agar tidak terjadi penyelewengan. Kodam II/Swj misalnya, telah bekerja sama dengan PT Pusri Palembang untuk melakukan pengawalan pendistribusian pupuk serta pengawasan terhadap kemungkinan terjadinya penimbunan/penyelewengan pupuk bersubsidi. Terkait kekurangan tenaga kerja pertanian, maka keberadaan Babinsa bersama-sama dengan petugas PPL dapat memberikan informasi yang positif, memberikan pencerahan, motivasi dan pemahaman terkait pekerjaan bidang pertanian, guna mengajak generasi muda agar tertarik bidang pertanian. Babinsa dan PPL diharapkan dapat mengubah mind set yang keliru terhadap profesi petani, karena petani modern tidak identik dengan miskin, lumpur, panas dan hujan. Petani modern yang

berbasis teknologi modern, dapat menjadi petani yang berhasil dan tidak harus selalu kotor, karena menggunakan alat pertanian teknologi modern, seperti traktor. Demikian juga masalah kekurangan tenaga penyuluh lapangan (PPL) yang dihadapi dinas pertanian, dapat diatasi dengan memberdayakan keberadaan para Babinsa yang tersebar di seluruh pelosok desa, yang telah dilatih / dibekali dengan ilmu pertanian. Para Babinsa, petugas PPL dan kelompok petani bersama-sama melakukan pengolahan sawah, pemupukan, irigasi, cara pengoperasian Alsintan, penanaman, pemberantasan hama, penanganan pasca panen dan bahkan sampai dengan pemasaran.

Swasembada Pangan Harus Berhasil Ada ungkapan bahwa TNI AD pantang gagal dalam melaksanakan tugas. Dalam mendukung Bantuan alsintan hand tractor dan mesin pompa air dari Mentan RI kepada kelompok tani di Desa Lagan Kec. Geragai Kab. Tanjab Timur, Jambi dalam rangka program swasembada pangan.


59

Jurnal Yudhagama program swa sembada pangan Nasional, maka TNI AD juga harus berhasil, tidak boleh gagal. Untuk itu, semua komponen bangsa, termasuk prajurit TNI AD harus bekerja all out, bahkan pangkat dan jabatan menjadi taruhan. Presiden Jokowi telah menegaskan bila dalam tiga tahun kedepan, program ketahanan pangan gagal, maka Menteri Pertanian harus mundur. Penegasan tersebut tentunya juga berimplikasi bagi prajurit TNI AD. Kita semua harus berbuat yang terbaik, berani, tulus dan ikhlas, agar berhasil dalam mengemban tugas mendukung swa sembada pangan. Namun mengingat luasnya substansi permasalahan yang dihadapi dan banyaknya

Panen raya Dandim 0420/Sarko

60


pelaku yang terlibat dalam pengembangan sistem ketahanan pangan, maka kerjasama yang sinergis dan terarah antar institusi dan seluruh komponen masyarakat termasuk dari pihak TNI AD sangat diperlukan. Perlu mengoptimalkan pemanfaatkan lahan tidur yang dimiliki negara dan swasta atau perorangan yang diperuntukkan bagi pertanian, guna meningkatkan produksi pertanian. Semua pihak harus berperan secara aktif dan berkoordinasi secara baik untuk meningkatkan strategi demi mewujudkan ketahanan pangan nasional. Semua pihak harus menyadari pentingnya swa sembada pangan dalam konteks mensejahterakan masyarakat serta mewujudkan ketahanan nasional. Bila semua lembaga dan instansi yang ada mampu bersinergi, bekerjasama dan saling melengkapi maka berbagai persoalan krusial yang dihadapi bangsa dan rakyat Indonesia saat ini dan kedepan, terutama dalam menghadapi kemungkinan terjadinya krisis pangan, akan dapat teratasi.


Daftar Riwayat Hidup I. DATA POKOK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

NAMA (LENGKAP) PANGKAT / KORPS NRP TEMPAT/TGL. LHR TMT TNI KATAGORI TMT KATAGORI

: : : : : : :

Drs. PAIMAN LETKOL INF 14930063480367 JOMBANG /24-03-1967 12-06-1993 AKTIF 12-06-1993

II. RIWAYAT PENDIDIKAN DIK UMUM 1. 2. 3. 4.

SD SMP SMA S-1

8.. SUKU BANGSA 9. AGAMA 10. TINGGI BADAN 11. BERAT BADAN 12. WARNA KULIT 13. GOL. DARAH 14. SUMBER PA

DIK BANG UM

THN THN THN THN

1981 1984 1987 1992

III. KECAKAPAN BAHASA ASING 1. INGGERIS

AKTIF

DAERAH 1 JAWA 2. PALEMBANG

AKTIF AKTIF

TAHUN

1. SEPMILWA 2. ORIENTASI 3. SEKALIHPA 4. SELAPA IF 5. SESKOAD

THN THN THN THN THN

1. PAMA KODAM II/SWJ 2. GUMIL SOSPOL RINDAM II/SWJ 3. PAMA PENDAM II/SWJ 4. KAUR PENRAD PENDAM II/SWJ 5. KAUR PRESSKA PENDAM II/SWJ 6. PS. KASI PENDIA PRESSKA 7. KASI PRESSKA PENDAM XVI/PTM 8. KASI RENDAL JASDAM XVI/PTM . 9. KASI PENUM PENDAM XVI/PTM 10 PAMEN KODAM XVI/PTM 11. KABAGINFO SUSDISPENSAT DISPENAD 12. KABAG LISSTRASAT SUBDIS LISAINFO 12 WAKA PENDAM II/SWJ .

1993 1993 2000 2002 2009

1. 2. 3. 4.

V.

1. 2.

SL. SEROJA SL. KESETIAAN VIII TAHUN

1. OPS TIM-TIM

VII.

RIWAYAT KEPANGKATAN

NEGARA TUJUAN

TMT

15. 16. 17. 18. 19.

TMT PERWIRA JABATAN NO. KEP JAB TMT JAB KESATUAN

TAR BINTAL FUNGSI KOM SUSGADIK ABRI KIBI SUSKAPEN

IV. RIWAYAT TANDA JASA

: : : : :

12-06-1993 WAKAPENDAM 16 /I/ 2014 17-01-2014 PENDAM II/SWJ

THN THN THN THNM

1994 1995 1997 2004

THN

1997

RIWAYAT PENUGASAN OPS

PANGKAT 1. 2. 3. 4.

VIII. RIWAYAT JABATAN JABATAN

JAWA ISLAM 170 CM 70 KG S. MTG SEPAMILWA DIK BANG SPES

VI. RIWAYAT PENUGASAN LUAR NEGERI MACAM TUGAS

: : : : : : :

TMT

LETTU KAPTEN MAYOR LETKOL

NO : SKEP / SPRIN/ST/RDG

12-06-1993 01-04-1999 01-10-2003 01-10-2010

KEPRES/38/ABRI/1993 SKEP/166/III/1999 SKEP/293/IX/ 2003 KEP/620/IX/2010

IX. RIWAYAT KELUARGA

NO : SK/ SP

12-06-1993 01-12-1993 01-11-1996 01-09-1997 01-01-1999 19-11-2002 01-06-2003 01-03-2006 01-06-2006 15-02-2009 05-11-2009

SPRIN/182/VI/1993 SKEP/290-20/XII/1993 SPRIN/2034/XI/1996 SKEP/161-02/IX/1997 SKEP/02/I/1999 SKEP/411/XI/2002 SKEP/132/VI/2003 SKEP/79/III/2006 SKEP/153/VI/2006 KEP/37/II/2009 KEP/366/X/2009

17-01-2014

KEP/620/IX/2014

STATUS KAWIN JUMLAH ANAK AYAH IBU ISTRI

: : : : :

KAWIN 3 ORANG YUSI KURNIAWATI

PEKERJAAN NAMA ANAK 1. 2. 3.


61

Jurnal Yudhagama

Serbuan Teritorial Kodam Iskandar Muda Sebagai Salahsatu Kunci Memupus Semangat Sparatisme di Aceh

Perjanjian damai antara Gerakan Aceh Merdeka dan Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki Finlandia telah membuka babak baru dalam kehidupan masyarakat Aceh dan Tentara Nasional Indonesia yang dalam hal ini khususnya Kodam Iskandar Muda.

P

Naskah: Letkol Inf Shofanudin (Dandim 0111/Brn)

62


ertanyaannya adalah bagaimana langkah dan tindakan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dalam hal ini Kodam Iskandar Muda menangkal dan memupus semangat sparatisme yang mungkin masih ada berkembang di masyarakat? Untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah apa yang sudah dilakukan oleh Kodam Iskandar Muda dalam rangka memupus semangat sparatisme di dalam hati masyarakat Aceh dengan berbagai kegiatan dan tindakan nyata di lapangan yang diwujudkan dalam program Serbuan Teritorial Kodam Iskandar Muda sebagai salah satu kunci untuk memupus semangat sparatisme di Aceh. Serbuan teritorial yang dalam definisi adalah semangat untuk melaksanakan pembinaan teritorial dengan serentak, serius dan terarah melalui berbagai kegiatan nyata yang langsung menyentuh masyarakat sehingga diperoleh hasil yang optimal yakni TNI AD yang mencintai & dicintai rakyat. Serbuan teritorial Kodam Iskandar Muda yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan

Media Informasi dan Komunikasi TNI AD secara serentak dan terus-menerus oleh seluruh jajaran Kodim-kodim di Kodam Iskandar Muda secara berangsur-angsur telah meningkatkan kepercayaan dan kedekatan masyarakat terhadap TNI. Hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya laporan-laporan masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan yang tidak baik kepada aparat TNI khususnya para babinsa yang bertugas di lapangan. Termasuk animo masyarakat untuk masuk menjadi anggota TNI juga semakin banyak. Hal ini tentunya mengindikasikan bahwa masyarakat sudah mau menerima TNI yang di masa lalu terlibat konflik dengan masyarakat khususnya yang menjadi anggota Gerakan Aceh Merdeka maupun masyarakat simpatisannya. Kegiatan serbuan teritorial yang dilaksanakan oleh Kodim-kodim seluruh jajaran Kodam Iskandar Muda mencakup dua aspek yaitu : Kegiatan Fisik; di mana kegiatan ini dilaksanakan untuk membantu masyarakat secara fisik yang hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyaraka, meliputi : 1. Karya Bhakti. Kodim-kodim melaksanakan kegiatan seperti membersihkan parit-parit atau saluran air yang tidak lancar di lingkungan masyarakat, melaksanakan pembersihan tempat pemakaman umum, melaksanakan pengecatan meunasah dan masjid-masjid, pengecatan pos kamling, pembersihan pasar tradisional, dan kegiatankegiatan lainnya. 2. Bhakti TNI. Dalam kegiatan bhakti TNI ini Kodim-Kodim melaksanakan kegiatan seperti donor darah, pengobatan massal secara gratis, sunatan massal, pemasangan lampu listrik tentara, pemberian kompor lapangan babinsa, rehab rumah tidak layak huni, motor pintar babinsa dan kegiatan-kegiatan lainnya. 3. Operasi Bhakti. Kegiatan operasi bhakti ini selain program dari komando atas seperti

TMMD reguler juga melaksanakan TMMD imbangan atau karya bhakti sekala besar, di mana kegiatan tersebut seperti membuka jalan di pedesaan, pengerasan jalan, normalisasi aliran sungai, pelaksanaan TNI Manunggal KBKesehatan dan kegiatan-kegiatan lain. 4. Peningkatan Ketahanan Pangan. Dalam hal mendukung program pemerintah untuk mewujudkan swasembada pangan maka Kodim-Kodim di seluruh jajaran Kodam Iskandar Muda juga melaksanakan kegiatan usaha untuk mewujudkan ketahanan pangan bekerjasama dengan pemerintah daerah. Kegiatan ketahan pangan ini meliputi pengecekan luas lahan, pembukaan lahan tidur menjadi lahan produktif, pendampingan terhadap kelompok tani bersama petugas penyuluh lapangan (PPL), pengawasan pendistribusian pupuk, perbaikan saluran irigasi dan kegiatan-kegiatan lainnya. Kegiatan fisik ini diharapkan akan berdampak secara langsung terhadap masyarakat sehingga masyarakat di Aceh merasakan langsung peran prajurit Kodam Iskandar Muda dalam upaya mewujudkan kesejahteraan yang selama ini Babinsa koramil-04 Peudada bergotong royong bersama masyarakat mendirikan balai pengajian di wilayah binaannya.


63

Jurnal Yudhagama belum banyak dirasakan akibat dampak konflik yang berkepanjangan. Di samping itu kegiatan fisik yang dilaksanakan oleh prajurit Kodam Iskandar Muda juga sebagai sarana untuk mendekatkan antara prajurit dan masyarakat untuk memupus sikap permusuhan dan dendam akibat konflik masa lalu, serta mendorong dan membantu pemerintah daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini diharapkan akan mengurangi dan memupus semangat sparatisme yang selama konflik dijadikan sebagai simbol dan jargon oleh para tokoh-tokoh GAM. Di samping itu kegiatan fisik ini juga untuk lebih mendekatkan peran prajurit Kodam Iskandar Muda dengan masyarakat sehingga terwujud kemanungalan TNI-Rakyat. Kegiatan Non Fisik adalah kegiatan di mana yang dilakukan oleh para prajurit di lapangan secara langsung namun sasaran yang ingin dicapai adalah masalah non fisik seperti mental, ideologi dan sikap perilaku maupun cara pandang masyarakat terhadap keberadaan TNI di Kodam Iskandar Muda. Kegiatan-kegiatan ini Babinsa Koramil-08 Gandapura Dim-0111Bireuen menjadi irup di SDN Lingkar Kuta.

64


meliputi seperti : 1. Komsos. Dimana para prajurit Kodam Iskandar Muda melaksanakan komunikasi sosial secara aktif dan berinteraksi secara langsung kepada seluruh komponen masyarakat sehingga terjalin komunikasi yang aktif dan dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini diharapkan akan mewujudkan saling memahami dan rasa saling memiliki antara TNI dan masyarakat. Di samping itu komsos ini juga sebagai media untuk menyampaikan pesanpesan dan gagasan TNI dalam mewujudkan semangat persatuan dan kesatuan demi keutuhan NKRI. Wujud dari komsos yang telah dilaksanakan oleh prajurit Kodam Iskandar Muda seperti menghadiri undangan pesta, menghadiri undangan kegiatan keagamaan, musyawarah desa, melaksanakan jaga pos siskamling, anjangsana ke masyarakat dan kegiatan-kegiatan lainnya. 2. Sosialisasi Wawasan Kebangsaan. Kegiatan sosialisasi wawasan kebangsaan dilaksanakan oleh prajurit Kodam Iskandar Muda terhadap seluruh komponen masyarakat yang meliputi tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh agama, aparat pemerintah dan generasi muda sehingga diharapkan dampak dari sosialisasi wawasan kebangsaan ini masyarakat semakin paham akan arti pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara, tumbuhnya rasa cinta Tanah Air dan berkembangnya semangat kebangsaan yang satu yaitu Indonesia sehingga pemikiran dan pemahaman sparatisme untuk melepaskan diri dari NKRI dapat dicegah dan dieliminir. Wujud dari kegiatan sosialisasi wawasan kebangsaan ini adalah melalui kegiatan coffee morning dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda dan aparat pemerintah, penyuluhan terhadap pelajar SD, SMP maupun SMA maupun perguruan tinggi yang ada.


3. Pembinaan Sikap Bela Negara. Kegiatan pembinaan sikap bela negara yang dilaksanakan oleh prajurit Kodam Iskandar Muda melalui Kodim-Kodim satuan jajarannya dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya sikap dan semangat bela negara sehingga apabila negara dalam keadaan darurat dan membutuhkan tenaganya maka masyarakat siap untuk melaksanakan kegiatan bela negara. Wujud dari kegiatan serbuan teritorial dalam pembinaan sikap bela negara yaitu Dandim, Danramil dan Babinsa menjadi inspektur upacara bendera di sekolahsekolah dari tingkat SD, SMP maupun SMA, pembinaan kepramukaan melalui kegiatan Saka Wira Kartika, pembinaan terhadap hansip dan wanra di desa-desa binaan, mengaktifkan sistem pengamanan swakarsa/siskamling, pembinaan terhadap keluarga besar TNI melalui organisasi FKPPI, LVRI, PPM dan Pemuda Pancasila dan kegiatan-kegiatan lainnya. 4. Wujudkan sikap perilaku yang positif. Dalam kegiatan mewujudkan sikap perilaku yang positif artinya seluruh prajurit yang berdinas di wilayah Aceh harus dapat memberi contoh sikap perilaku yang baik terhadap masyarakat dengan cara tidak bersifat arogan

Dandim 0111BRN memberikan ceramah wawasan kebangsaan kepada perwakilan seluruh pelajar SMA di Kab. Bireuen untuk meningkatkan rasa cinta tanah air.

dan tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang dapat merusak citra dan nama baik TNI. serta ramah terhadap masyarakat, sehingga masyarakat akan simpati dan segan terhadap keberadaan TNI, wujud dari sikap perilaku yang positif yaitu taat hukum, tertib lalu lintas, tidak arogan, bersikap ramah tamah terhadap rakyat dan cepat untuk membantu kesulitan masyarakat sekitarnya serta sikap-sikap perilaku positif yang lainnya. Dari kegiatan non fisik tersebut diharapkan secara psikologis, sikap dan perilaku serta cara pandang masyarakat Aceh terhadap TNI akan semakin baik dan tentunya diharapkan akan semakin mengikis dan memupus semangat sparatisme. Sedangkan kegiatan yang ditujukan terhadap generasi muda dalam hal ini pelajar baik SD, SMP dan SMA diharapkan akan memberi pengaruh sejak dini terhadap mereka sebagai cikal bakal generasi penerus pemimpinpemimpin aceh masa depan sudah memiliki sikap dan perilaku semangat kebangsaan, cinta tanah air, dan bangga sebagai warga Negara Kesatuan Republik Indonesia.


65

Jurnal Yudhagama

DAFTAR RIWAYAT HIDUP SINGKAT I. DATA POKOK 1. Nama Lengkap 2. Pangkat Korps 3. NRP/NBI 4. Jabatan 5. TMT Jabatan 6. Tanggal Lahir 7. Tempat Lahir 8. Kategori 9. Sumber Mil 10. TMT TNI

: : : : : : : : : :

Shofanudin Letkol Inf 11960034690473 Dandim 0111/Brn 25-08-2014 28-04-1973 Banjarnegara Aktif Akmil 19-12-1996

11. 12. 13. 14. 15.

II. PENDIDIKAN UMUM 1. 2. 3. 4.

SD SMP SMA S-1

Th. Th. Th. Th.

1986 1989 1992 2013

1. 2. 3. 4. 5.

VI. PENUGASAN LUAR NEGERI MACAM TUGAS TAHUN NOMOR/SKEP/SPRIN/ST/RDG 1. ……………. Th. ……… 2. .................... Th. ........... 3. .................... Th. ...........

: : : : :

Jawa Islam Kawin Eny Kurniawati, S.Sos 2 ( Dua ) Orang

Th. 1996 Th. 1997 Th. 2004 Th. 2008 Th. 2013 Th 2014

IV. TANDA JASA

V. RIWAYAT PENUGASAN

1. 2. 3. 4. 5.

1. 2. 3. 4. 5.

SL Raksaka Dharma SL. Kesetiaan VIII Th SL Dharma Nusa SL Dharma Nusa ..........................

………………….. ............................ ............................

1. 2. 3. 4. 5.

TMT 04-11-1997 01-03-1998 01-04-2001 03-02-2002 25-03-2002 01-07-2002 25-09-2003 05-10-2004 12-01-2005 18-12-2006 15-10-2007 15-07-2009 8–11- 2012 31-5-2013 25-08-2014


Ops Rahwan Ambon Ops Rahwan Papua Pamtas NTT-Timor Leste Ops Rahwan Ambon ...............

Th. 2000 Th. 2002 Th. 2003 Th. 2011 Th. ..............

VII. RIWAYAT KEPANGKATAN PANGKAT TMT

NEGARA TUJUAN

VIII. RIWAYAT JABATAN JABATAN 1. Danton Yonif 611/AWL 2. Danton-II/C/611/AWL 3. Danton-I/C/611/AWL 4. Danton/Bant/A/611/AWL 5. Danton SMS/Bant/611/AWL 6. Pasi-3/Pers/611/AWL 7. Dankipan-B/611/AWL 8. Pama Korem 091/ASN 9. Pasi-Ter Kodim 0909/SGT 10. Ps. Kasi-3/Pers Brigif 9/2 Kostrad 11. Kasi-3/Pers Brigif 9/2 Kostrad 12. Wadan Yonif 515/9/2 Kostrad 13. Kasiter Rem-041/Gamas 14. Danyonif 115/ML 15. Dandim 0111/Brn

66

MILITER BANGSPES 1. Sussarpara 2. KIBI 3. Susdankipan 4. Suspabinlatsat 5. Kompetensi Danyon 6. Sus Dandim

BANGUM Akmil Th. 1996 Sussarcabif Th. 1997 Selapa Th. 2006 Seskoad Th.2012 .................. Th. .......

III. KECAKAPAN BAHASA ASING 1. Inggris Aktif/Pasif 2. Aktif/Pasif 3. Aktif/Pasif DAERAH 1. Jawa Aktif/Pasif 2. …… Aktif/Pasif 3. ....... Aktif/Pasif

Suku Bangsa Agama Status Kawin Nama Isteri Jumlah Anak

Letda Inf Lettu Inf Kapten Inf Mayor Inf Letkol Inf

19-12-1996 01-04-2000 01-04-2003 01-04-2008 01-10-2013

Kepres/60/ABRI/1996 SKep/150/III/2000 Skep/70/III/2003 Skep/99/III/2008 Kep/722/IX/2013

NOMOR/SKEP/SPRIN/ST/RDG Skep/471/IX/1997 Skep/341/III/1998 Skep/60-06/IV/2001 Skep/39/II/2002 Skep/44-06/III/2002 Skep/106-06/IX/2002 Skep/182-06/IX/2003 Sprin/1403/X/2004 Skep/221-06/XII/2005 Skep/459/XII/2006 Skep/266/X/2007 Skep/226/VII/2009 Skep/481/XI/2012 Kep/206/V/2013 Kep/412/VIII/2014


Praktek sistem tanam padi pada kegiatan training of trainer (TOT) Kodam VII/Wirabuana Volume 35 No . V Edisi Maret 2015

67

Jurnal Yudhagama

Pencanangan tanam perdana dalam rangka ketahanan pangan menuju swasembada pangan nasional di Junrejo, Batu, Jatim. 68


CILIWUNG BERSIH Antara Perilaku dan Perang Terhadap Sampah Peran Satuan Penerangan Menghadapi Cyberwar

Recommend Documents