Ciawi, 21 Agustus 2017

Ciawi, 21 Agustus 2017

Outline • Kinerja Penyaluran KUR 2007 – 2016; • Kinerja Penyaluran KUR Tahun 2017; • Strategi Pencapaian 40% KUR untuk Sektor Produksi

2

Bagian I

KINERJA PENYALURAN KUR 2007 – 2016

3

KUR sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Klaster Produksi Suku Bunga KUR pada tahun 2017 sebesar 9% efektif per tahun (atau sama dengan suku bunga flat yang setara)

4

Evolusi Skema KUR 2016 2015 2007 - 2014 • Skema subsidi Imbal Jasa Penjaminan (IJP) = 3.25%; • Suku Bunga: KUR Mikro 22%, KUR Ritel 13% , KUR TKI 22% • Target penerima : UMKM di seluruh sektor ekonomi dan TKI • Plafon : KUR Mikro s.d. Rp 20 Juta, KUR Ritel Rp 500 Juta • Risk Sharing: 70% - 30% (sektor non prioritas), 80% - 20% (sektor prioritas) • 33 Bank Pelaksana, 4 Penjamin; • Pengawasan oleh Bank Indonesia dan BPKP. • Total Penyaluran Rp 178 Triliun dengan 12,4 juta akad kredit. NPL = 3.3% • Tenaga kerja yang terserap sebanyak 20,3 juta tenaga kerja. • Baki debet s.d. Des’16 Rp 34,5 triliun.

• Skema subsidi bunga • Suku Bunga 12% • Subsidi bunga: KUR Mikro 7%, KUR Ritel 3%, KUR Penempatan TKI 11.5%(termasuk collection fee) • Target penerima: UMKM di sektor pertanian, perikanan, industri pengolahan, perdagangan dan jasa • Plafon : KUR Mikro s.d. Rp 25 Juta, KUR Ritel Rp 500 Juta • Risk Sharing: B2B Pelaksana • 7 Bank Pelaksana, 2 Perusahaan Penjamin; • Pengawasan oleh OJK dan BPKP. • Total Penyaluran per Des 2015 sebesar Rp 22,75 Triliun dengan 1 juta akad kredit. (75,9% dari target) • Baki debet s.d. Des’16 Rp 17,03 triliun.

• Skema subsidi bunga • Suku Bunga 9% • Subsidi bunga: KUR Mikro 10%, KUR Ritel 4,5%, KUR Penempatan TKI 12%(termasuk collection fee) • Target penerima: UMKM di sektor pertanian, perikanan, industri pengolahan, perdagangan dan jasa • Plafon : KUR Mikro s.d. Rp 25 Juta, KUR Ritel Rp 500 Juta • Tarif IJP: B2B (1,5%) Pelaksana • 26 Bank, 2 Perusahaan Pembiayaan • 10 Penjamin • Pengawasan oleh OJK dan BPKP. • Total Penyaluran per Des 2016 Rp 94,4 triliun dengan 4,3 juta akad kredit. (94% dari target). NPL = 0.37% • Baki debet s.d. Des’16 Rp 70,6 triliun.

2017 • Skema subsidi bunga • Suku Bunga 9% • Subsidi bunga: KUR Mikro 9,5%, KUR Ritel 4,5%, KUR Penempatan TKI 12%(termasuk collection fee) • Target penerima: UMKM di sektor pertanian, perikanan, industri pengolahan, perdagangan dan jasa • Plafon : KUR Mikro s.d. Rp 25 Juta, KUR Ritel Rp 500 Juta • Tarif IJP = B2B (1,75%) Pelaksana • 33 Bank, 4 Perusahaan Pembiayaan, 1 Koperasi Simpan Pinjam • 10 Penjamin Target penyaluran KUR tahun 2017 sebesar Rp110Triliun. Porsi KUR sektor ditargetkan sebesar 40%.

produksi

5

Evaluasi Program KUR 2007 – 2014 (Skema IJP) Keberhasilan •

•

•

Pengeluaran dana APBN sekitar Rp 16,6 trilyun (PMN dan IJP) dapat “menggerakkan” penyaluran kredit/pembiayaan perbankan kepada UMK sekitar Rp178 trilyun Aspek pengembangan lembaga jasa keuangan: a. Pengembangan dan peningkatan kapasitas Perusahan Penjamin b. Pengembangan produk bank, khususnya BPD Aspek akses pembiayaan dan edukasi kepada usaha mikro (termasuk TKI) dalam mengembangkan keberlanjutan usaha.

Kelemahan

Temuan BPK Th. 2014: • Penyaluran KUR belum dapat dinilai ketepatan sasarannya padahal Imbal Jasa Penjaminan (IJP) termasuk dalam kelompok anggaran subsidi. Rekomendasi Kajian LIPI: • Diperlukan dorongan dan peningkatan peran Pemerintah Daerah dalam pendampingan dan pelatihan untuk calon debitur dan lembaga linkage serta dalam memperkuat lembaga penjaminan. Temuan TNP2K, 2014: • KUR adalah produk bank yang dijalankan dengan logika perbankan, bank akan memberikan KUR pada mereka yang dianggap “prospektif” dari kacamata bank. Rekomendasi Workshop KUR, Oktober 2014: • Perlu penguatan regulasi KUR misalnya menjadi Perpres • Besaran Penjaminan (covered) dan tingkat IJP perlu dievaluasi dan regresif.

2015 – 2016 (Skema Subsidi Bunga) Keberhasilan

• Penyusunan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) sebagai basis data UMKM di Indonesia. • Peningkatan peran Kementerian Teknis dalam program KUR melalui penyusunan Petunjuk Teknis Penyaluran KUR masing – masing sektor, serta pengunggahan data calon debitur KUR. • Peningkatan peran Pemerintah Daerah melalui pendistribusian username dan password bagi 210 Pemda Provinsi dan Kab/Kota. • Peningkatan peran lembaga keuangan non bank sebagai Penyalur KUR. Pada tahun 2016, penyalur KUR diperluas menjadi perbankan, lembaga keuangan bukan bank, dan koperasi simpan pinjam.

Kelemahan • Porsi penyaluran KUR masih didominasi oleh sektor perdagangan sebesar 66,3% dari total penyaluran KUR sampai dengan 31 Desember 2016 KUR sebesar Rp 94,4 Triliun. • Masih relatif rendahnya penyaluran KUR di sektor produksi (pertanian, perikanan, dan industri pengolahan) yaitu sebesar 22,6%.

6

REGULASI KUR Keppres

Keputusan Presiden No. 19 Tahun 2015

• Keputusan Presiden No. 19 Tahun 2015 sebagai revisi Keputusan Presiden No. 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. • Ditetapkan pada 15 Juli 2015.

Permenko

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

• Permenko No. 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR, diundangkan 7 Agustus’15; • Permenko No. 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR, diundangkan 26 Oktober’15; • Permenko No. 13 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Permenko 8 Tahun 2015, diundangkan 14 Januari’16.

PMK

Peraturan Menteri Keuangan

• Peraturan Menteri Keuangan No.146/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pembayaran Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat, diundangkan tanggal 30 Juli 2015. • Peraturan Menteri Keuangan No. 20/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga untuk Kredit Usaha Rakyat, diundangkan tanggal 17 Februari 2016.

Kepmenko

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

• Keputusan Menko Perekonomian No. 170 Tahun 2015 tentang Bank Pelaksana dan Perusahaan Penjamin KUR, ditetapkan tanggal 11 Agustus 2015. • Keputusan Menko Perekonomian No. 188 Tahun 2015 tentang Penetapan Penyalur KUR dan Perusahaan Penjamin KUR, ditetapkan tanggal 30 Oktober 2015. • Keputusan Menko Perekonomian No. 105 Tahun 2016 tentang Penetapan Penjamin KUR

KMK

Keputusan Menteri Keuangan

• KMK Nomor 844/KMK.02/2015 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Subsidi Bunga KUR, ditetapkan tanggal 7 Agustus 2015; • KMK Nomor 1355/KMK.05/2015 tentang Besaran Subsidi Bunga KUR Tahun 2016

Perkembangan Capaian Penyaluran KUR (2007 – 2016) Penyaluran KUR per Tahun (Rp Triliun)

100 80

94,4

BRI menjadi penyalur KUR dengan penyaluran tertinggi sebesar Rp 69,4 Triliun, diikuti dengan Bank Mandiri sebesar Rp 13,3 Triliun, dan BNI sebesar Rp 10,3 Triliun. Sisanya disumbangkan oleh BPD dan penyalur lainnya.

60 40

29

20

0

34,23

0,98

2007

11,4

2008

40,89

40,29 22,75

17,22 4,7

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

KUR Mikro memiliki porsi penyaluran terbesar yaitu sebesar Rp 65,6 Triliun (69,5%), diikuti dengan KUR Ritel sebesar Rp 28,6 Triliun (30,3%), dan KUR Penempatan TKI sebesar Rp 177 Miliar (0,2%).

2016

Total penyaluran KUR s.d. 31 Desember 2016 telah mencapai Rp 94,4 Triliun (94% dari target 2016) dengan tingkat NPL 0,37% kepada 4.362.599 debitur.

Realisasi Penyaluran KUR per Sektor Ekonomi

*) mencakup sektor pertanian, perikanan, industri, dan perdagangan yang terkait dengan ketiga sektor tersebut

Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Perdagangan 60.5% 51.7% 58.3% 56.8% 55.0% 66.2% Pertanian 15.9% 16.3% 17.2% 17.97% 16.00% 17.30% Perikanan 1.1% 0.7% 0.6% 0.52% 0.70% 1.20% Industri 2.5% 2.7% 2.8% 2.78% 2.40% 4.10% Lain - lain 20.0% 28.7% 21.1% 21.9% 25.9% 11.2% Catatan: Pertanian, perikanan, industri 19.5% 19.7% 20.6% 21.3% 19.1% Perdagangan Terintegrasi 17.10% 14.16% 20.7% 22.4% 22.4% Hulu Terintegrasi* 34.30% 34.16% 41.30% 46% 46% Total Penyaluran (Rp Triliun) 29 34.2 40.8 39.2 22.75 94.4 Jumlah Akad Kredit 1,909,912 1,966,423 2,342,766 2,443,749 1,003,663 4,362,599

8

Penyaluran KUR per 31 Des 2016 Realisasi penyaluran KUR sebesar Rp 94,4 T (94,4% dari target penyaluran Rp 100 T), dgn NPL 0.37% Plafon, outstanding, dan nominal NPL dalam Rp juta

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Penyalur Bank Rakyat Indonesia (BRI) Bank Mandiri Bank Negara Indonesia (BNI) BPD Bali BPD Nusa Tenggara Timur BPD DI Yogyakarta Bank Sinarmas BPD Sumatera Utara Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) BPD Kalimantan Barat Bank Maybank Indonesia Bank Artha Graha Internasional Bank OCBC NISP Bank Nagari Bank Sulselbar Bank Jambi Bank Riau Kepri BJB BPD Jateng BPD NTB BPD Kalimantan Selatan Bukopin Bank Permata** BCA** BPD Lampung** Adira Finance** Mega Central Finance* Total

Plafon 69,457,922 13,312,283 10,325,064 267,966 122,514 67,415 79,489 206,442 46,007 836 535 96,860 3,750 63,248 10,416 1,255 95,158 8,790 148,317 31,887 23,933 16,866 1,650 18,834 1,492 25 70 94,409,023

*) Posisi penyaluran 30 November 2016 **) Berdasarkan data SIKP Desember 2016

Total Penyaluran KUR Outstanding Jml. Debitur 50,228,137 3,990,498 10,645,492 303,694 8,630,848 44,877 252,300 1,556 100,579 3,552 60,536 1,939 55,378 4,801 198,884 1,526 33,519 1,476 674 6 487 34 77,488 3,688 3,643 9 62,290 802 10,275 113 245 15 93,065 757 7,032 54 118,654 1,119 31,883 1,440 23,682 257 16,866 56 1,320 6 15,067 247 1,343 72 25 2 70 3 70,669,782 4,362,599

Rasio NPL Nominal NPL 0.320% 160,730 0.190% 20,226 0.930% 80,267 0.000% 0.000% 0.000% 4.802% 2,659 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.373% 263,883

9

Bagian II

KINERJA PENYALURAN KUR PER 31 JULI 2017

10

Penyaluran KUR posisi 31 Juli 2017 Realisasi penyaluran KUR sampai dengan 31 Juli 2017 sebesar Rp 52,2 T (47,4% dari target penyaluran Rp 110 T), dgn NPL 0,006%

11

Penyaluran KUR berdasarkan Provinsi posisi 31 Juli 2017 Maluku Utara Kalimantan Utara Papua Barat Maluku Kepulauan Riau Sulawesi Barat Kepulauan Bangka Belitung Gorontalo Kalimantan Tengah Bengkulu Papua Nusa Tenggara Timur Sulawesi Tenggara Sulawesi Utara Kalimantan Barat Sulawesi Tengah Kalimantan Timur Nangroe Aceh Darussalam Nusa Tenggara Barat Jambi DI Yogyakarta Kalimantan Selatan Banten Sumatera Selatan Riau Sumatera Barat Lampung DKI Jakarta Bali Sumatera Utara Sulawesi Selatan Jawa Barat Jawa Timur Jawa Tengah

101.652 123.257 Penyaluran KUR masih didominasi di provinsi yang terletak di Pulau Jawa, dengan 222.261 porsi penyaluran sebesar 56%, diikuti dengan Sumatera 19% dan Sulawesi 10%. 227.474 238.148 Kinerja penyaluran KUR per Provinsi tersebut sesuai dengan sebaran UMKM di 267.614 Indonesia. 283.484 324.940 525.927 535.579 29.389.443 543.223 621.153 (56%) Penyaluran KUR s.d. 31 Juli 2017 per Pulau (Rp Miliar) 646.180 648.928 670.714 680.103 736.708 812.388 9.665.443 932.497 (19%) 5.356.054 948.994 3.362.659 3.250.476 1.029.342 (10%) 810.837 345.518 1.066.539 (6%) (6%) 1.071.884 (2%) (1%) 1.154.029 1.261.772 Jawa Sumatera Sulawesi Bali Nusa Kalimantan Papua Maluku 1.418.520 Tenggara 1.438.156 1.537.915 1.624.962 2.026.666 3.179.999 6.594.740 9.197.397 9.487.286

12

Penyaluran KUR berdasarkan Sektor Ekonomi posisi 31 Juli 2017 Penyaluran KUR untuk sektor produksi terus meningkat yaitu: (target porsi penyaluran KUR sektor produksi tahun 2017 sebesar 40%) • Sektor pertanian, perikanan, industri, konstruksi, dan jasa – jasa = 43,8% • Sektor pertanian, perikanan, industri, konstruksi = 31,2% KUR Mikro No 1 2 3 4 5 6

Sektor Ekonomi Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan Perikanan Industri Pengolahan Perdagangan Konstruksi Jasa-jasa Total

Desember 2016 Rp Juta % 14,200,627 870,294 2,826,427 41,289,257 6,345,590 65,532,194

22 1 4 63 10 100

KUR Kecil

Juli 2017 Rp Juta 8,970,791 575,212 1,710,933 22,115,008 18,684 3,984,465 37,375,093

% 24 2 5 59 0.050 11 100

Total

Desember 2016 Rp Juta % 2,163,159 8 276,673 1 1,039,847 4 21,186,588 74 3,888,461 28554728

Desember 2016 Juli 2017 Juli 2017 Rp Juta % Rp Juta % Rp Juta % 3,011,932 20 16,363,786 17 11,982,723 23 347,827 2 1,146,966 1 923,039 2 1,591,685 11 3,866,275 4 3,302,618 6 7,151,335 48 62,483,026 66 29,266,343 56 64,021 0.43 82,705 0.158 14 2,638,536 18 10,401,382 11 6,623,001 13 100 14,805,335 100 94,261,434 100 52,180,428 100

Ket: Jasa-jasa 13%

Konstruksi 0,1%

Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan 23% Perikanan 2%

Perdagangan 56% Industri Pengolahan 6%

13

Bagian III

STRATEGI PENCAPAIAN 40% KUR SEKTOR PRODUKSI

14

Arahan Rakor 20 Januari 2017 Penyaluran KUR pada tahun 2016 masih di dominasi sektor perdagangan, oleh karenanya kebijakan penyaluran KUR tahun 2017 diarahkan untuk mendorong sektor produksi. Arah Kebijakan 2017 • Untuk mendukung kebijakan ketahanan pangan dan hilirisasi industri pada sektor UMKM, akan ditingkatkan penyaluran KUR di sektor produksi. • Pemberdayaan UMKM sektor pertanian melalui pembiayaan KUR akan didukung dengan perluasan lahan pertanian dan pemasaran melalui program Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah, serta kerjasama Perusahaan Besar.

Alokasi Plafon 2017 Komite Kebijakan menetapkan plafon KUR tahun KUR 2017 sebesar Rp 110 T. Sesuai dengan usulan plafon masing – masing penyalur serta rekomendasi dari OJK, total plafon yang telah ditetapkan baru sebesar Rp 106 Triliun. Masih terdapat sisa alokasi plafon sebesar Rp 3,4 Triliun (Semester 2).

Porsi penyaluran KUR di sektor produksi (pertanian, perikanan, dan industri pengolahan) ditargetkan sebesar 40%. Anggaran APBN 2017 untuk program KUR total sebesar Rp 9,436 Triliun, terdiri dari: • Subsidi bunga KUR sebesar Rp 9,022 Triliun; • Imbal Jasa Penjaminan (KUR 2007 – 2014 yang ulang tahun) sebesar Rp 414,3 Miliar

15

Strategi Pencapaian 40% KUR Sektor Produksi ➢ ➢

➢ ➢

PEMERINTAH Menetapkan target Menyusun kebijakan yang mendorong sektor produksi: debitur kelompok, multisektor, yarnen, klaster, kartu tani, reforma agraria, e-commerce Monitoring secara berkala capaian KUR Sektor produksi ke masing-masing Penyalur Reward & Punishment ▪ Reward: capaian KUR sektor produksi menjadi butir penilaian untuk penghargaan KUR ▪ Punishment: Jika tidak tercapai 40%, plafon KUR tahun depan dikurangi

KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMDA ➢ Menyediakan data calon debitur di sektor produksi, upload ke SIKP ➢ Pendamping & penyuluh ➢ Monitoring & sosialisasi

PENJAMIN KUR & PIHAK LAINNYA Monitoring & sosialisasi

PENYALUR ➢ Merumuskan strategi untuk mencapai 40% sektor produksi, seperti: ▪ Mandiri: pendekatan individual dan kelompok; aliansi dengan konsep value chain (dalam kelompok ada organizer, advisor, offtaker). ▪ BNI: pendekatan klaster di sektor perdagangan, mulai ditarik mundur pada sektor hulunya. ▪ BRI: menetapkan target dan KPI 40% untuk setiap cabang; AO harus mencapai 40% sektor produksi terlebih dahulu baru boleh ke sektor perdagangan ▪ BTPN: strategi skema value chain; pemetaan potensi pasar; membentuk tim khusus untuk memahami agribisnis dan menjajagi kerjasama dengan start up hortikultura ▪ BPD Jateng: pendekatan klaster kerjasama dengan BI; sinergi dengan pemerintah provinsi/kabupaten/kota 16

Arahan Menko Perekonomian 3 April 2017

Target 40% KUR untuk sektor produksi telah disampaikan ke Presiden dan DPR. Untuk mencapainya, Penyalur KUR dapat menyalurkan KUR melalui kelompok, fintech atau strategi lainnya

(1)

Menko Perekonomian mendorong dibentuknya klaster produksi seperti program One Village One Product (OVOP) yang dikelola oleh Kementerian Desa Tertinggal dan Transmigrasi. Dengan klastering dapat didorong pengelolaan yang lebih baik dan efisien, dan meningkatkan produktivitas. Diantaranya dengan penggunaan bibit yang terpilih, klaster dapat meningkatkan produktivitasnya. Alsintan akan didistribusikan ke klasterklaster sesuai dengan kebutuhannya. Pemerintah mempunyai kebijakan reforma agraria yang terdiri dari Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA), dan hutan sosial. Pengusahaan pada pola TORA harus menggunakan pendekatan klaster. Sertifikasinya mirip dengan strata title di tanah untuk bangunan gedung. Akan dipikirkan bagaimana tanah yang tidak dapat dijual tersebut dapat digunakan sebagai agunan.

17

Arahan Menko Perekonomian 3 April 2017

(2)

Reforma agraria diarahkan untuk lahan bukan sawah, karena lahan sawah sudah cukup tersedia. Yang perlu dilakukan adalah mencocokkan antara sawah dan irigasinya. Saat ini jumlah bendungan sudah cukup tersedia namun perlu dilihat kondisinya dan pemanfaatannya.

Pola Hutan Sosial, 2-3 ha lahan hutan sosial di pulau Jawa dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan hak akses pengusahaan (bukan kepemilikan) yang pada periode tertentu akan ditarik oleh pemerintah dan ditawarkan kepada masyarakat lainnya yang membutuhkan. Lahan tersebut dapat ditanami komoditas pangan seperti hortikultura. Bentuk pengusahaan harus klaster. Dalam 1 Kecamatan dimungkinkan ada 2-3 klaster.

Permasalahan utama adalah tidak adanya pendamping dan penyuluh. Perlu dicari cara untuk menggantikan fungsi pendamping dan penyuluh, misalnya dengan tutorial melalui media televisi.

18

Arahan Menko Perekonomian 3 April 2017 (3)

Masyarakat boleh mengelola sawah, tetapi harus dikombinasi dengan ternak, ikan, dll, karena hasil dari menanam padi saja tidak cukup untuk menghidupi petani dan keluarganya. Negara-negara lain telah memulai program ini 50an tahun yang lalu. Kebijakan untuk replanting akan dibahas lebih mendalam karena membutuhkan jangka waktu di atas 5 tahun untuk mulai menghasilkan. Pemerintah perlu hadir untuk membantu petani karet, kelapa, kopi, karena mereka tidak mampu menyisihkan dana untuk replanting. Pemerintah akan memberikan arahan untuk replanting setengah dari lahan yang ada, sedangkan setengah lahan sisanya dapat ditanami tanaman hortikultura, yang memungkinkan petani untuk mendapatkan cashflow setiap 3 sampai 4 bulan. Dapat juga digunakan untuk penggemukan sapi, sehingga setiap 6-8 bulan petani dapat menikmati hasilnya.

19

Arahan Menko Perekonomian 3 April 2017

(4)

Perlu dikembangkan kerjasama dengan e-commerce untuk membantu pemasaran produk pertanian melalui kerjasama dengan semacam agregator.

Telah dibangun database petani melalui kartu tani. Bank dapat memanfaatkan database tersebut sehingga permohonan kredit dapat lebih cepat diproses.

20

Arahan Menko Perekonomian 2 Juni 2017

Pemerintah akan terus berupaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan sertifikasi aset masyarakat. Program tersebut tidak hanya berfokus pada sertifikasi lahan, namun juga sertifikasi aset – aset lainnya seperti hewan ternak dan hak paten bagi UMKM. Agar Perbankan dapat menyusun strategi peningkatan penyaluran di sektor produksi melalui pola kemitraan dengan kelompok terutama di sektor pertanian dan perikanan. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan keberpihakan penyaluran kredit ke sektor mikro. Kebijakan tersebut salah satunya ditindaklanjuti dengan penetapan target penyaluran KUR ke sektor produksi sebesar minimal 40% dari total penyaluran. Diharapkan target tersebut dapat terus meningkat di tahun – tahun selanjutnya. 21

Populasi Rumah Tangga Sektor Produksi Sektor/Subsektor TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA PERKEBUNAN PETERNAKAN PERIKANAN KEHUTANAN JASA PERTANIAN INDUSTRI PENGOLAHAN Mikro Kecil TOTAL Sumber: Sensus Pertanian, 2013

RT Usaha Sektor Produksi Th 2013 17.728.185 10.602.147 12.770.090 12.969.210 1.975.233 6.782.856 1.075.935 3.418.366 2.887.015 531.351 67.322.022

Total Rumah Tangga sektor produksi sejumlah 67,3 juta. Sebaran rumah tangga berdasarkan sektor ekonomi terdiri dari: 1. Pertanian = 61,9 juta 2. Industri = 3,4 juta 3. Perikanan = 1,9 juta

Sebaran Petani berdasarkan Luas Lahan Sawah Luas Lahan <1000 1000 - 1999 2000 - 4999 5000 - 9999 10000 - 19999 20000 - 29999 >30000

Petani 2013 4.338.847 3.550.185 6.733.364 4.555.075 3.725.865 1.623.434 1.608.699

Luas Lahan

Provinsi

>4000

Sulsel, Kalsel

3000 - 3999

NTB, Sumsel

2000 - 2999

Aceh, Sumbar, Lampung, Jabar, Banten, Kalbar, Kalteng, Kaltara

1000 - 1999

Sumut, Bengkulu, Jateng, Jatim, Bali, NTT, Kaltim, Sulut, Sulteng, Sultra, Gorontalo, Sulbar

<1000

Riau, Jambi, Babel, Kepri, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua

Sumber: Sensus Pertanian, 2013

Kemampuan pengembalian pinjaman akan semakin kuat pada petani dengan lahan yang semakin luas. Dari penelitian UGM, terdapat 6% pinjaman berbunga yang dapat diakses oleh petani dengan luas lahan sekitar 2.500 m2. Selanjutnya meningkat menjadi 9% bagi petani dengan luas lahan sekitar 2.500 – 5.000 m2. Dengan pertimbangan diatas, maka provinsi yang memiliki luas lahan rata – rata diatas 2.000 m2 disarankan menjadi fokus penyaluran KUR sektor pertanian.

Beberapa Masalah Perkreditan Petani Pangan Indonesia ▪ Fasilitas kredit lebih banyak dimanfaatkan oleh RTUP yang berpendapatan tinggi dibandingkan yang berpendapatan rendah. ▪ Pembiayaan informal seperti pinjaman dari para tengkulak, pelepas uang, ataupun pedagang sarana produksi lebih disukai meski suku bunganya lebih tinggi dibandingkan lembaga keuangan. ▪ Rendahnya akses petani terhadap pinjaman bank karena prosesnya terlalu formal, rumit, dan membutuhkan waktu yang lama. Selain itu juga masalah agunan. ▪ Akses petani terhadap kelembagaan pertanian seperti penyuluhan pertanian, kelompok tani, dan koperasi masih relatif rendah. ▪ Petani yang berpendapatan tinggi cenderung memiliki akses yang tinggi pula terhadap lembaga pertanian baik dalam kegiatan penyuluhan pertanian, kelompok tani, maupun koperasi. ▪ Harga di tingkat petani yang rendah merupakan kesulitan terbesar dalam memasarkan hasil pertanian.

Poin - Poin Usulan Perubahan Permenko KUR Dalam rangka pencapaian target penyaluran KUR tahun 2017, Komite Kebijakan sedang menyusun konsep perubahan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Pedoman Pelaksanaan KUR yang mengakomodir: 1. Kelompok Debitur Penerima KUR: individu/perseorangan dan/atau kelompok usaha. Calon Debitur KUR melalui Kelompok Usaha bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya melalui tanggung renteng yang dikoordinir ketua kelompok dan sebagian anggota Kelompok Usaha dimungkinkan sebagai pengusaha pemula. 2. KUR Multisektor: KUR dapat diberikan kepada calon penerima yang memiliki usaha lebih dari satu sektor usaha misalnya sektor pertanian dan sektor perdagangan, namun pemberian KUR harus tetap mengacu pada jenis KUR yang diberikan. 3. KUR Khusus (Sektor Perkebunan dan Peternakan Sapi) : 4. Penyaluran KUR 40% kepada Sektor Produksi: • Penyaluran KUR diprioritaskan pada sektor produksi (pertanian, perikanan dan industri pengolahan) minimal mencapai 40%. • Bagi Penyalur yang tidak mencapai target plafon 40% disektor produksi yang ditetapkan maka plafonnya akan dikurangi pada tahun berikutnya. 5. Mekanisme Pembayaran sistem Yarnen: Pembayaran pokok dan bunga KUR dapat dilakukan secara angsuran berkala dan/atau pembayaran sekaligus. 25

Lanjt. 6. Penurunan suku bunga KUR 7. UMKM yang menerima KUR dapat memanfaatkan fasilitas resi gudang 8. Pemilik credit card dapat memperoleh pinjaman KUR dengan catatan collectability credit card adalah lancar 9. Istilah KUR ritel diganti menjadi KUR kecil

26

Terima Kasih Sekretariat Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Gd. Ali Wardhana Lt. 3 Jl. Lap. Banteng Timur No. 2 – 4, Jakarta Pusat Telp. 021 – 3521976 Faksimile. 021 – 3521862 Email:[email protected] www.kur.ekon.go.id

Usulan Perubahan Permenko KUR No

Pasal

1

Menimbang

2

1 ayat 1

Permenko 8/2015

Usulan Perubahan

b. bahwa untuk meningkatkan dan memperluas pelaksanaan penyaluran Kredit Usaha Rakyat serta mendorong pertumbuhan ekonomi perlu dilakukan perubahan Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat sebagaimana dimaksud pada huruf a;

b. bahwa untuk meningkatkan dan memperluas pelaksanaan penyaluran Kredit Usaha Rakyat serta mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya di sektor produksi (Pertanian, Perikanan, dan Industri Pengolahan), perlu dilakukan perubahan Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat sebagaimana dimaksud pada huruf a;

Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.

Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.

28

Penerima KUR Mikro (1) No

3

Pasal

Permenko 8/2015

3 Ayat Penerima KUR adalah individu/perseorangan atau badan 1 usaha yang melakukan usaha yang produktif, yaitu: a. usaha mikro, kecil, dan menengah; b. calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan bekerja di luar negeri; c. calon pekerja magang di luar negeri; d. anggota keluarga dari karyawan/karyawati yang berpenghasilan tetap atau bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia; e. Tenaga Kerja Indonesia yang purna bekerja di luar negeri; f. Pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja;

Usulan Perubahan

Penerima KUR adalah individu/perseorangan baik sendiri-sendiri maupun dalam kelompok atau badan usaha yang melakukan usaha yang produktif, yaitu: a. usaha mikro, kecil, dan menengah; b. calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan bekerja di luar negeri; c. calon pekerja magang di luar negeri; d. anggota keluarga dari karyawan/karyawati yang berpenghasilan tetap atau bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia; e. Tenaga Kerja Indonesia yang purna bekerja di luar negeri; f. Pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja;

Penerima KUR Mikro (2) No

Pasal

Permenko 8/2015

Usulan Perubahan

4

14 Ayat Calon penerima KUR Mikro sebagaimana dimaksud pada 4 ayat (1) dapat sedang menerima kredit/pembiayaan lainnya antara lain berupa kredit kepemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor, dan KUR dengan kolektabilitas lancar.

Calon penerima KUR Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat sedang menerima kredit/pembiayaan lainnya yaitu berupa kredit kepemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor, resi gudang dan KUR dengan kolektabilitas lancar.

5

14 Ayat Belum diatur 5

Calon Penerima KUR Mikro dapat dilakukan melalui Kelompok Usaha untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya melalui tanggung renteng yang dikoordinir ketua kelompok dan sebagian anggota Kelompok Usaha dimungkinkan sebagai pengusaha pemula.

6

14 Ayat Calon penerima KUR Mikro sebagaimana dimaksud pada 6 ayat (1) wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dibuktikan dengan kartu identitas berupa KTP Elektronik

Calon penerima KUR Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dibuktikan dengan kartu identitas berupa KTP Elektronik atau Surat Keterangan Pembuatan KTP Elektronik.

Perubahan istilah KUR Ritel menjadi KUR Kecil (1) No

Pasal

7

12

8

Permenko 8/2015

Usulan Perubahan

KUR Ritel

KUR Kecil

17 ayat 1

KUR Ritel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b diberikan kepada penerima KUR dengan jumlah diatas Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

KUR Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b diberikan kepada penerima KUR dengan jumlah diatas Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

9

17 ayat 2

Suku bunga/marjin KUR Ritel sebesar 9% (sembilan perseratus) efektif pertahun atau disesuaikan dengan suku bunga/marjin flat/anuitas yang setara.

Suku bunga/marjin KUR Kecil sebesar 9% (sembilan perseratus) efektif pertahun atau disesuaikan dengan suku bunga/marjin flat/anuitas yang setara.

10

17 ayat 5

Ketentuan jangka waktu terkait perpanjangan, tambahan kredit/pembiayaan (suplesi), dan restrukturisasi KUR Ritel tercantum dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini.

Ketentuan jangka waktu terkait perpanjangan, tambahan kredit/pembiayaan (suplesi), dan restrukturisasi KUR Kecil tercantum dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini.

Perubahan istilah KUR Ritel menjadi KUR Kecil (2) No

Pasal

Permenko 8/2015

Usulan Perubahan

11

18 Ayat 1

Calon penerima KUR Ritel adalah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a, d, dan f

Calon penerima KUR Kecil adalah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a, d, dan f

12

18 Ayat 2

Calon penerima KUR Ritel harus mempunyai usaha produktif dan layak yang telah berjalan minimum 6 (enam) bulan

Calon penerima KUR Kecil harus mempunyai usaha produktif dan layak yang telah berjalan minimum 6 (enam) bulan

13

18 Ayat 4

Calon penerima KUR Ritel memiliki surat Izin Usaha Mikro dan Kecil yang diterbitkan pemerintah daerah setempat dan/atau surat izin lainnya.

Calon penerima KUR Kecil memiliki surat Izin Usaha Mikro dan Kecil yang diterbitkan pemerintah daerah setempat dan/atau surat izin lainnya.

14

19 Ayat 1

Calon penerima KUR Ritel yang sedang menerima KUR Kecil tetap dapat memperoleh tambahan kredit/pembiayaan dengan total pinjaman sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:

Calon penerima KUR Kecil yang sedang menerima KUR Kecil tetap dapat memperoleh tambahan kredit/pembiayaan dengan total pinjaman sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:

15

19 Ayat 2

Calon penerima KUR Ritel hanya dapat menerima KUR Kecil dengan total akumulasi plafon KUR Kecil termasuk suplesi atau perpanjangan paling banyak sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari Penyalur KUR.

Calon penerima KUR Kecil hanya dapat menerima KUR Kecil dengan total akumulasi plafon KUR Kecil termasuk suplesi atau perpanjangan paling banyak sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari Penyalur KUR.

Perubahan istilah KUR Ritel menjadi KUR Kecil (3) No

Pasal

Permenko 8/2015

Usulan Perubahan

16

20 Ayat 1

Penyalur KUR Ritel wajib melakukan pengecekan calon penerima KUR melalui Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia;

Penyalur KUR Kecil wajib melakukan pengecekan calon penerima KUR melalui Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia;

17

20 Ayat 2

Dalam hal calon penerima KUR Ritel berdasarkan pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih memiliki baki debet kredit/pembiayaan produktif dan kredit/pembiayaan program diluar KUR yang tercatat pada Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia tetapi yang bersangkutan sudah melunasi pinjaman, diperlukan Surat Keterangan Lunas/Roya dengan lampiran cetakan rekening dari pemberi kredit/pembiayaan sebelumnya.

Dalam hal calon penerima KUR Kecil berdasarkan pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih memiliki baki debet kredit/pembiayaan produktif dan kredit/pembiayaan program diluar KUR yang tercatat pada Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia tetapi yang bersangkutan sudah melunasi pinjaman, diperlukan Surat Keterangan Lunas/Roya dengan lampiran cetakan rekening dari pemberi kredit/pembiayaan sebelumnya.

Penerima KUR Kecil No

Pasal

Permenko 8/2015

Usulan Perubahan

18

18 Ayat Calon penerima KUR Ritel dapat sedang menerima 3 kredit/pembiayaan lainnya antara lain berupa kredit kepemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor, sistem resi gudang, kartu kredit dan KUR dengan kolektabilitas lancar.

Calon penerima KUR Kecil dapat sedang menerima kredit/pembiayaan lainnya antara lain berupa kredit kepemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor, resi gudang dan KUR dengan kolektabilitas lancar.

19

18 Ayat Belum diatur 4

Calon Penerima KUR Kecil dapat dilakukan melalui Kelompok Usaha untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya melalui tanggung renteng yang dikoordinir ketua kelompok dan sebagian anggota Kelompok Usaha dimungkinkan sebagai pengusaha pemula.

20

18 Ayat Calon penerima KUR Kecil wajib memiliki Nomor 5 Induk Kependudukan (NIK) yang dibuktikan dengan kartu identitas berupa KTP Elektronik.

Calon penerima KUR Kecil wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dibuktikan dengan kartu identitas berupa KTP Elektronik atau Surat Keterangan Pembuatan KTP Elektronik.

21

18 Ayat Belum diatur 6

Calon penerima KUR Kecil dengan plafon diatas Rp 50 juta, wajib memiliki NPWP.

Skema KUR Khusus * No

Pasal

22

20

Permenko 8/2015 Belum diatur

*) Sektor Perkebunan dan Peternakan Sapi

Usulan Perubahan 1. Khusus Tanaman Keras jangka waktu kredit maksimal 7 (tujuh ) tahun termasuk grace period yang disepakati oleh Penyalur KUR sesuai karakteristiknya. 2. Subsidi bunga dapat diberikan maksimal 7 (tujuh) tahun atau sesuai kesepakatan antara bank dengan debitur.

KUR Multisektor No

Pasal

23

20A

Permenko 8/2015 Belum diatur

Usulan Perubahan 1) KUR dapat diberikan kepada calon penerima yang memiliki usaha lebih dari satu sektor usaha misalnya sektor pertanian dan sektor perdagangan, namun pemberian KUR harus tetap mengacu pada jenis KUR yang diberikan. 2) Penyaluran KUR diprioritaskan pada sektor produksi (pertanian, perikanan dan industri pengolahan) minimal mencapai 40%.

Penerima KUR TKI No

Pasal

Permenko 8/2015

Usulan Perubahan

24

23 Calon penerima KUR Penempatan TKI Ayat 4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dibuktikan dengan kartu identitas berupa KTP Elektronik.

Calon penerima KUR Penempatan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dibuktikan dengan kartu identitas berupa KTP Elektronik atau Surat Keterangan Pembuatan KTP Elektronik.

25

24 d. biaya lain-lain Ayat 1

d. biaya lain-lain termasuk living cost dan biaya penagihan.

26

25 Pencairan KUR Penempatan Tenaga Kerja Ayat 3 Indonesia dilakukan setelah Tenaga Kerja Indonesia mendapatkan kepastian penempatan terhadap pengguna dan telah memiliki izin kerja di negara tujuan.

Pencairan KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia dilakukan setelah Tenaga Kerja Indonesia dinyatakan sehat dan telah mendapatkan kepastian penempatan terhadap pengguna dan telah memiliki izin kerja di negara tujuan.

Penyaluran KUR Mikro No

Pasal

Permenko 8/2015

Usulan Perubahan

27

13 Jangka waktu KUR Mikro: Ayat 3 a.paling lama 3 (tiga) tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja b.paling lama 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi .

Jangka waktu KUR Mikro: a.paling lama 3 (tiga) tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja termasuk grace period; atau b.paling lama 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi termasuk grace period.

28

13 Belum diatur Ayat 5

Pembayaran pokok dan bunga KUR dapat dilakukan secara angsuran berkala dan/atau pembayaran sekaligus.

Penyaluran KUR Kecil No

29

Pasal

Permenko 8/2015

17 Jangka waktu KUR Kecil sebagai berikut: Ayat 3 a. paling lama 4 (empat) Tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja b. paling lama 5 (lima) Tahun untuk kredit/pembiayaan investasi 17 Belum diatur Ayat 4

Usulan Perubahan

Jangka waktu KUR Kecil sebagai berikut: a. paling lama 4 (empat) Tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja termasuk grace period; b. paling lama 5 (lima) Tahun untuk kredit/pembiayaan investasi termasuk grace period; dan Khusus perkebunan tanaman keras dan usaha pembibitan sapi, jangka waktu pemberian kredit dapat melebihi waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan kementerian teknis terkait tetapi subsidi yang diberikan maksimal 5 (lima) tahun

Pengawasan No

30

Pasal

30

Permenko 8/2015

Belum diatur

Usulan Perubahan

Dalam hal diperlukan Forum Koordinasi Pengawasan KUR dapat melibatkan Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) Penyalur maupun Penjamin KUR.

31

33 Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat 2 ayat (1) menyangkut capaian plafon sektoral maupun bank atau lembaga keuangan non bank, serta, dan kepatuhan terhadap ketentuan Pedoman Pelaksanaan KUR

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyangkut capaian plafon sektoral maupun bank atau lembaga keuangan non bank, serta, dan kepatuhan terhadap ketentuan Pedoman Pelaksanaan KUR dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan untuk koperasi dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM serta hasil pengawasan dilaporkan kepada Komite Kebijakan

32

33 Belum diatur Ayat 3

Bagi Penyalur yang tidak mencapai target plafon 40% disektor produksi yang ditetapkan maka plafonnya akan dikurangi pada tahun berikutnya.

Ketentuan Lain No

Pasal

Permenko 8/2015

Usulan Perubahan

33

33 Belum diatur Ayat 2

Penggunaan istilah KUR Kecil sebagai pengganti istilah KUR Ritel yang berakibat hukum terhadap pengaturan KUR Ritel berlaku untuk KUR Kecil; dan Perpanjangan, suplesi, dan restrukturisasi atas KUR yang telah disalurkan berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1604) tetap mengikat para pihak sampai masa berlakunya perjanjian kredit berakhir;

34

33 Belum diatur Ayat 3

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini mulai berlaku 1 (satu) bulan sejak tanggal diundangkan.